STANDARD OPERATING PROCEDURES (S.O.P) PENANGANAN PERKARA PIDANA ACARA BIASA PADA PENGADILAN NEGERI TENGGARONG No
TAHAPAN
PELAKSANA
DASAR PELAKSANAAN
WAKTU
1.
Penerimaan berkas perkara
Kepaniteraan Pidana (Petugas Meja I)
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (PPTAP) Buku II
1 hari
1. Menerima perkara yang dilimpahkan oleh Penuntut Umum untuk diadili dengan acara biasa 2. Memberitahukan kepada Penuntut Umum dalam hal perkara yang diterima untuk diadili dengan acara biasa ternyata tidak lengkap, supaya Penuntut umum melengkapi 3. Memberi nomor dan mencatat perkara yang sudah lengkap dalam register induk perkara pidana biasa, sesuai dengan urutannya. 4. Dibuat form penetapan penunjukan Majelis Hakim dan panitera pengganti untuk diajukan kepada KPN melalui Panitera.
2.
Penetapan Penunjukan Majelis Hakim (PMH)
Ketua / Wakil Ketua Pengadilan
Pasal 152 ayat 1 KUHAP 1 hari Pasal 148 KUHAP
1. Ketua Pengadilan Negeri setelah menerima berkas perkara segera menunjuk Majelis Hakim yang memeriksa dengan “Penetapan”. 2. Membuat penetapan pengembalian berkas perkara, dalam hal perkara yang diterima menjadi wewenang pengadilan lain
3.
Penetapan Hari Sidang (PHS) dan penahanan
Hakim / Majelis Hakim
Pasal 152 ayat 2 KUHAP 1 hari Pasal 26 ayat 1 KUHAP
1. Setelah Mempelajari berkas perkara Hakim Ketua menetapkan hari sidang dengan “penetapan”. 2. Menetapkan masalah penahanan Terdakwa (ditahan / ditangguhkan / dialihkan) 3. Kepaniteraan pidana menyerahkan penetapan hari sidang dan penahanan kepada PU.
4.
Pemeriksaan di Persidangan
Hakim / Majelis Hakim
KUHAP
1. Pembacaan dakwaan (7 hari) 2. Penunjukan Penasihat Hukum
49 hari
KETERANGAN PROSEDUR PELAKSANAAN
3. 4. 5. 6. -
Keberatan (7 hari) Tanggapan Keberatan (7 hari) Putusan Sela (7 hari) Pemeriksaan Saksi dan Terdakwa serta barang bukti (21 hari) Penyelesaian Berita Acara Persidangan selesai pada hari sidang berikutnya atau 7 hari setelah sidang terakhir. - Panitera pengganti melaporkan setiap penundaan sidang pada hari itu juga pada kepaniteraan pidana. 5.
Pembacaan tuntutan
Penuntut Umum
6.
Penyampaian Nota Pembelaan & Tanggapan
7.
Putusan
Terdakwa/Penasihat Hukum/ Penuntut Umum Majelis Hakim
8.
Minutasi
Panitera Pengganti
Pasal 182 ayat (1) huruf 7 hari b KUHAP Pasal 182 ayat (2) huruf 14 hari b KUHAP
Pembacaan tuntutan atas perkara yang disidangkan.
Pasal 197 KUHAP Pasal 226 KUHAP
1. Pembacaan putusan oleh Majelis Hakim. 2. Petikan putusan diberikan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukum segera setelah putusan diucapkan. 3. Salinan Putusan diberikan kepada Penuntut Umum dan penyidik. 1. Minutasi dilakukan oleh Panitera Pengganti di bawah pengawasan Hakim / Majelis Hakim yang bersidang. 2. Upload putusan dalam website PN.Tenggarong.
7 hari
1. Pedoman 7 hari Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (PPTAP) Buku II 2. Pasal 226 ayat (2) KUHAP. 3. SK KMA No.144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. 4. SK KMA 1-144 tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan
Pembacaan Pembelaan oleh Terdakwa atau Penasihat Hukumnya dan dilanjutkan tanggapan atas Pembelaan tersebut oleh Penuntut Umum.
STANDARD OPERATING PROCEDURES (S.O.P) PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN PADA PENGADILAN NEGERI TENGGARONG No 1.
2.
TAHAPAN
PELAKSANA
DASAR PELAKSANAAN
Penerimaan berkas perkara
Kepaniteraan Pidana (Petugas Meja I)
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (PPTAP) Buku II Pasal 152 ayat 1 KUHAP Pasal 148 KUHAP
Penetapan Penunjukan Hakim
Ketua / Wakil Ketua Pengadilan
WAKTU
KETERANGAN PROSEDUR PELAKSANAAN Menerima perkara yang dilimpahkan oleh Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum berdasarkan Undang-Undang tanpa diregister terlebih dahulu
1
H
1. Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Negeri setelah menerima berkas perkara segera menunjuk Hakim yang memeriksa dengan “Penetapan”. 2. Penetapan tersebut atas nama terdakwa dan tanpa nomor perkara.
A 3.
persidangan
Hakim
Pasal 207 ayat (2) KUHAP
R
1. Hakim yang ditunjuk menyidangkan perkara sampai dengan selesai 2. Hakim memerintahkan panitera pengganti untuk mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya.
I 4.
Putusan
Hakim
Pasal 209 ayat (1) KUHAP
1. 2. 3. 4.
Amar putusan dicatat dalam daftar catatan perkara Catatan tersebut ditandatangani oleh hakim dan Panitera Pengganti Amar putusan dimasukkan dalam register. Buku register yang berisi amar putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera pengganti.
STANDARD OPERATING PROCEDURES (S.O.P) PENANGANAN PERKARA PIDANA ACARA SINGKAT PADA PENGADILAN NEGERI TENGGARONG No
TAHAPAN
PELAKSANA
1.
Penerimaan berkas perkara
Kepaniteraan Pidana (Petugas Meja I)
2.
Penetapan Penunjukan Majelis Hakim (PMH)
Ketua / Wakil Ketua Pengadilan
3.
Pemeriksaan di Persidangan
Hakim / Majelis Hakim
4.
Tuntutan
5.
Pembelaan
6.
Putusan
Penuntut Umum
DASAR PELAKSANAAN
WAKTU
KETERANGAN PROSEDUR PELAKSANAAN
Pedoman Pelaksanaan 1 hari Tugas dan Administrasi Pengadilan (PPTAP) Buku II Pasal 152 ayat 1 KUHAP 1 hari Pasal 148 KUHAP
Menerima berkas perkara yang dilimpahkan oleh PU untuk diadili dengan acara singkat
KUHAP
1. Majelis Hakim memeriksa perkara sesuai dengan KUHAP dalam waktu 1 hari tersebut. 2. Apabila dianggap perlu pemeriksaan tambahan dilakukan dalam waktu maksimal 14 hari dan bilamana dalam waktu tersebut Penuntut Umum belum bisa menyelesaikan pemeriksaan maka diperintahkan agar perkara tersebut diajukan dengan pemeriksaan biasa.
1 hari
Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP 7 hari Terdakwa / penasihat Pasal 203 ayat (3) huruf hukum c KUHAP Majelis Hakim Pasal 203 ayat (3) huruf d KUHAP
1. Ketua Pengadilan Negeri setelah menerima berkas perkara segera menunjuk Majelis Hakim yang memeriksa dengan “Penetapan”. 2. Membuat penetapan pengembalian berkas perkara, dalam hal perkara yang diterima menjadi wewenang pengadilan lain
Pembacaan tuntutan oleh Penuntut Umum atas perkara yang diperiksa Pembelaan oleh terdakwa / Penasihat Hukum 1. Pembacaan putusan oleh Majelis Hakim. 2. Putusan dicatat dalam BAP. 3. Hakim memberikan surat yang memuat amar putusan.
STANDARD OPERATING PROCEDURES (S.O.P) PENERIMAAN PERMOHONAN BANDING PERKARA PIDANA PADA PENGADILAN NEGERI TENGGARONG No
TAHAPAN
PELAKSANA
DASAR PELAKSANAAN
WAKTU
KETERANGAN PROSEDUR PELAKSANAAN
1.
pernyataan banding
Penuntut Umum / Terdakwa
- Pasal 233 ayat (1) (2) KUHAP
7 hari
- Pernyataan banding disampaikan 7 hari setelah putusan diucapkan atau setelah diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir
2.
laporan banding
Kepaniteraan Pidana
- Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (PPTAP) Buku II.
1 hari
- Laporan banding ke pengadilan tinggi harus disampaikan pada hari itu juga atau paling lambat hari kerja berikutnya.
3.
Pemberitahuan pernyataan banding
Kepaniteraan pidana
- Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (PPTAP) Buku II. - Pasal 233 ayat (5) KUHAP.
2 hari
- Pemberitahuan pernyataan banding kepada terbanding paling lama 2 hari kerja setelah pernyataan banding diterima.
4.
minutasi
Panitera pengganti
- Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (PPTAP) Buku II.
7 hari
- Minutasi perkara diserahkan ke panitera muda pidana dalam waktu 7 hari setelah permohonan banding diajukan.
5.
inzage
pihak
- Pedoman
7 hari
- Para pihak diberikan kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas
Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (PPTAP) Buku II. - Pasal 236 ayat (2) KUHAP
perkara.
6.
Pengiriman berkas perkara
Panitera
- Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (PPTAP) Buku II.
14 hari
7.
Pemberitahuan putusan
Panitera
- Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (PPTAP) Buku II. - Pasal 243 ayat (2) KUHAP
2 hari
- Pengiriman berkas perkara banding ke Pengadilan tinggi paling lama 14 hari sejak pernyataan banding diterima (tanpa harus menunggu memori banding). - Putusan dilengkapi dengan soft copy. - Jika permohonan banding dicabut harus diberitahukan ke pengadilan tinggi dan terbanding pada hari itu juga atau paling lama pada hari kerja berikutnya. - Putusan banding diberitahukan kepada penuntut umum dan terdakwa dalam waktu 2 hari setelah berkas di terima dari pengadilan tinggi, dan dicatat dalam buku register.
STANDARD OPERATING PROCEDURES (S.O.P) PENERIMAAN PERMOHONAN KASASI PERKARA PIDANA PADA PENGADILAN NEGERI TENGGARONG No
TAHAPAN
PELAKSANA
1.
pernyataan kasasi
Penuntut Umum / Terdakwa
2.
laporan kasasi
3.
DASAR PELAKSANAAN
WAKTU
KETERANGAN PROSEDUR PELAKSANAAN
- Pasal 245 ayat (1) KUHAP
14 hari
- Pernyataan kasasi disampaikan 14 hari setelah putusan diucapkan atau setelah diberitahukan kepada Terdakwa dan penuntut umum. - Dibuatkan akta pernyataan kasasi yang ditandatangani pleh Panitera.
Kepaniteraan Pidana
- Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (PPTAP) Buku II.
1 hari
- Laporan kasasi ke Mahkamah Agung harus disampaikan pada hari itu juga atau paling lambat hari kerja berikutnya.
Pemberitahuan pernyataan kasasi
Panitera
- Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (PPTAP) Buku II. - Pasal 245 ayat (3) KUHAP.
2 hari
- Pemberitahuan pernyataan kasasi kepada termohon kasasi paling lama 2 hari kerja setelah pernyataan kasasi diterima.
4.
minutasi
Panitera pengganti
- Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (PPTAP) Buku II.
7 hari
- Minutasi perkara diserahkan ke panitera muda pidana dalam waktu 7 hari setelah permohonan kasasi diajukan.
5.
Penyerahan memori
Pemohon kasasi
- Pasal 248 KUHAP
14 hari
- Pemohon kasasi wajib menyerahkan Memori Kasasi dalam waktu 14 hari
6.
kasasi Pemberitahuan memori kasasi
Panitera
- Pasal 248 ayat (6) KUHAP
2 hari
Memori kasasi diberitahukan kepada termohon kasasi dalam waktu 2 hari setelah memori diterima.
7.
Kontra memori kasasi
Termohon kasasi
- Pasal 248 ayat (6) KUHAP
14 hari
8.
Pengiriman berkas
Panitera
- Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (PPTAP) Buku II. - Pasal 247 KUHAP
30 hari
- Termohon kasasi mengajukan kontra memori kasasi dalam waktu 14 hari setelah memori kasasi diterima. - Kontra memori kasasi disampaikan kepada pemohon kasasi. - Pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung sejak pernyataan kasasi diterima, paling lama 30 hari. - Jika permohonan kasasi dicabut harus diberitahukan ke Mahkamah Agung dan termohon kasasi pada hari itu juga atau paling lama pada hari kerja berikutnya. - Dalam setiap berkas putusan harus dilampirkan Soft Copy.
9.
Pemberitahuan putusan
panitera
- Pasal 226, 243 kUHAP
2 hari
Putusan kasasi diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa dalam waktu 2 hari setelah berkas diterima dari Mahkamah Agung.
STANDARD OPERATING PROCEDURES (S.O.P) PENERIMAAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PIDANA PADA PENGADILAN NEGERI TENGGARONG No
TAHAPAN
PELAKSANA
1.
Penerimaan permohoan Peninjauan kembali
panitera
2.
Penunjukan Majelis Hakim dan PP
KPN
3.
Proses pemeriksaan
Majelis hakim
4.
Penyerahan berita acara pemeriksaan
Panitera pengganti
DASAR PELAKSANAAN
WAKTU
KETERANGAN PROSEDUR PELAKSANAAN
- Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (PPTAP) Buku II. - Pasal 263 KUHAP
1 hari
- Permohonan PK dari pemohon disertai alasan-alasannya diterima oleh Panitera, diregister dan ditulis dalam surta keterangan yang ditandatangani oleh Panitera dan pemohon. - Diberitahukan kepada penuntut umum atas permohonan PK tersebut pada hari itu juga atau selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya. - Kepaniteraan pidana menyerahkan berkas permohonan PK kepada ketua PN.
- Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (PPTAP) Buku II. - Pasal 265 ayat (1) KUHAP - Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (PPTAP) Buku II. - Pasal 265 ayat (2) KUHAP. - Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (PPTAP)
1 hari
- KPN menunjuk hakim yang tidak memeriksa perkara semula yang dimintakan PK. - Kepaniteraan pidana meneruskan permohonan PK pada majelis Hakim pada hari itu juga atau selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya.
14 hari
- Majelis hakim memeriksa apakah permintaan PK memenuhi persyaratan dalam waktu 14 hari dihadiri pemohon dan Jaksa yang dapat menyampaikan pendapatnya. - Panitera pengganti membuat berita acara berita acara pemeriksaan PK dan ditandatangani oleh hakim, jaksa, pemohon dan panitera. - Berita acara pendapat ditandatangani oleh hakim dan panitera.
2 hari
- Panitera pengganti menyerahkan berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat kepada kepaniteraan pidana 2 hari setelah sidang berakhir.
5.
Pengiriman berkas
KPN
Buku II. - Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (PPTAP) Buku II. - Pasal 265 ayat (4) KUHAP.
7 hari
- Berkas peninjauan kembali dikirim ke Mahkamah Agung dalam waktu 7 hari setelah berkas diserahkan panitera pengganti. - Pengiriman berkas disertai soft copy. - Disampaikan tembusan pengantar berkas PK kepada pemohon PK dan jaksa.
