STANdAR PENGENDALIAN MUTU 1 PENGENDALIAN MUTU BAGI KJA YANG MELAKSANAKAN PERIKATAN SELAIN PERIKATAN ASURANS

EX

P

U S O

D E R

F RA

T

STANdAR PENGENDALIAN MUTU 1 PENGENDALIAN MUTU BAGI KJA YANG MELAKSANAKAN PERIKATAN SELAIN PERIKATAN ASURANS

Tanggapan tertulis atas exposure draft paling lambat diterima pada 18 Agustus 2017. Dewan Standar Profesi Jasa Akuntansi Ikatan Akuntan Indonesia

eXposure draft

STANDAR PROFESIONAL AKUNTAN

EXPOSURE DRAFT

STANdAR PENGENDALIAN MUTU 1

PENGENDALIAN MUTU BAGI KJA YANG MELAKSANAKAN PERIKATAN SELAIN PERIKATAN ASURANS

Dikeluarkan oleh Dewan Standar Profesi Jasa Akuntansi Ikatan Akuntan Indonesia Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1 Menteng, Jakarta 10310 Telp: (021) 31904232 Fax : (021) 3152076 Email: [email protected], Juli 2017

Hak Cipta © 2017 Ikatan Akuntan Indonesia

STANDAR PENGENDALIAN MUTU 1

EXPOSURE DRAFT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Exposure Draft (ED) Standar Pengendalian Mutu 1 ini diterbitkan oleh 16 Dewan Standar Profesi Jasa Akuntansi Ikatan Akuntan Indonesia untuk 17 ditanggapi dan dikomentari. Saran dan masukan untuk menyempurnakan 18 Standar Pengendalian Mutu dimungkinkan sebelum diterbitkannya ED 19 Standar Pengendalian Mutu. 20 Tanggapan tertulis atas ED Standar Pengendalian Mutu 1 paling lambat 21 diterima pada 18 Agustus 2017. Tanggapan dikirimkan ke: 22 23 Dewan Standar Profesi Jasa Akuntansi 24 Ikatan Akuntan Indonesia 25 Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta 10310 26 Telp: (021) 31904232 Fax: (021) 3152076 27 E-mail: [email protected] 28 Cipta @ 2017 Ikatan Akuntan Indonesia Hak 29 30 Standar Pengendalian Mutu 1 dibuat dengan tujuan untuk penyiapan ED 31 tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Profesi Jasa Akuntansi Ikatan Akuntan Indonesia. Penggandaan ED Standar 32 Pengendalian Mutu 1 oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan dan 33 diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Hak Cipta © 2017 Ikatan Akuntan Indonesia

iii



EXPOSURE DRAFT

1 2 3 4 PENGANTAR 5 6 7 Exposure Draft (ED) Standar Pengendalian Mutu 1 disetujui dalam Rapat 8 Dewan Standar Profesi Jasa Akuntansi pada tanggal 12 Juli 2017 untuk 9 disirkulsi dan didistribusikan kepada para pemangku kepentingan dan 10 pihak-pihak yang relevan. 11 12 Tanggapan akan sangat berguna jika permasalahan dipaparkan secara jelas 13 dan alternatif saran didukung dengan alasan. ED Standar Pengendalian 14 Mutu 1 ini disebarluaskan dalam situs www.iaiglobal.or.id dan majalah 15 Akuntan Indonesia. 16 17 18 19 Jakarta, 12 Juli 2017 20 21 Dewan Standar Profesi Jasa Akuntansi 22 Ikatan Akuntan Indonesia 23 24 25 Morhan Tirtonadi Ketua 26 Eko Suprapto Anggota 27 Rakhmawan Tri Nugroho Anggota 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Hak Cipta © 2017 Ikatan Akuntan Indonesia

v


EXPOSURE DRAFT

1 DAFTAR ISI 2 3 Paragraf 4 STANDAR PENGENDALIAN MUTU 1 5 6 PENGENDALIAN MUTU BAGI KJA YANG MELAKSANAKAN 7 PERIKATAN SELAIN PERIKATAN ASURANS 8 Pendahuluan ................................................................. .............. 01 - 08. 01 - 08 9 10 Ruang lingkup........................................................................................ 01 - 02 11 Keterterapan........................................................................................... 03 - 07 12 Tanggal efektif ........................................................................................ 08 13 Tujuan ........................................................................................ 09 14 Definisi ....................................................................................... 10 15 Ketentuan....................................................................... .............. 11 - 47. 11 - 47 16 Penerapan dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku......... 11 13 17 Unsur-unsur sistem pengendalian mutu............................................ 14 - 15 18 Tanggung jawab kepemimpinan terhadap mutu di dalam KJA...... 16 - 17 19 Ketentuan etika yang berlaku.............................................................. 18 - 21 20 Penerimaan dan keberlanjutan hubungan klien dan perikatan 21 tertentu .................................................................................................. 22 - 24 22 Sumber daya manusia........................................................................... 25 - 27 23 Pelaksanaan perikatan.......................................................................... 28 - 35 24 Pemantauan ........................................................................................... 36 - 44 25 Dokumentasi sistem pengendalian mutu .......................................... 45 - 47 26 27 28 MATERI PENERAPAN DAN PENJELASAN LAIN 29 Unsur-unsur sistem pengendalian mutu ........................................... A01 30 31 Tanggung jawab kepemimpinan terhadap mutu di dalam KJA...... A02-A04 32 Ketentuan etika yang berlaku.............................................................. A05-A08 33 Penerimaan dan keberlanjutan hubungan klien 34 dan perikatan tertentu.......................................................................... A09-A13 35 Sumber daya manusia........................................................................... A14-A20 36 37 Pelaksanaan perikatan.......................................................................... A21-A38 38 Pemantauan ........................................................................................... A39-A45 39 Dokumentasi sistem pengendalian mutu .......................................... A45-A47 40 41 42 43 44 45 vi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

EXPOSURE DRAFT

SISTEM PENGENDALIAN MUTU 1 PENGENDALIAN MUTU BAGI KJA YANG MELAKSANAKAN PERIKATAN SELAIN PERIKATAN ASURANS PENDAHULUAN Ruang lingkup 01. Sistem Pengendalian Mutu (“SPM”) ini mengatur tanggung jawab Kantor Jasa Akuntansi (“KJA”) atas sistem pengendalian mutu dalam melaksanakan perikatan selain perikatan asurans. SPM ini dibaca dalam kaitannya dengan Kode Etik Akuntan Profesional yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (“IAI”). 02. Suatu sistem pengendalian mutu meliputi kebijakan yang dirancang untuk mencapai tujuan seperti yang diuraikan di paragraf 09 serta prosedur yang diperlukan untuk melaksanakan dan memantau kepatuhan terhadap kebijakan tersebut. Keterterapan 03. SPM ini berlaku untuk semua KJA yang melaksanakan perikatan selain perikatan asurans. Sifat dan luasnya kebijakan dan prosedur yang dikembangkan oleh masing-masing KJA untuk mematuhi SPM ini akan bergantung pada berbagai faktor seperti ukuran dan karakteristik operasi dari KJA serta masuk tidaknya KJA tersebut dalam suatu Jaringan KJA. 04. SPM ini berisi tujuan KJA dalam mematuhi SPM, serta ketentuan yang dirancang yang memungkinkan KJA dapat mencapai tujuan tersebut. Selain itu, SPM ini juga berisi panduan terkait dalam bentuk Materi Penerapan dan Penjelasan Lain, seperti yang diuraikan di paragraf 06, bagian pendahuluan yang menjelaskan konteks yang relevan untuk memahami SPM dengan tepat, serta definisi istilah yang digunakan. 05. Tujuan SPM ini memberikan konteks ketentuan SPM ketika ditetapkan dan dimaksudkan untuk membantu KJA dalam: • memahami hal yang perlu dicapai; dan • memutuskan ada tidaknya hal lain yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. 06. Ketika diperlukan, Materi Penerapan dan Penjelasan Lain memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai ketentuan dan panduan


1


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 2

EXPOSURE DRAFT

dalam melaksanakan ketentuan tersebut, khususnya untuk: • menjelaskan maksud atau tujuan dari ketentuan tersebut secara lebih jelas; dan • memberikan contoh mengenai kebijakan dan prosedur yang tepat dalam keadaan tertentu. Walaupun panduan tersebut bukan merupakan suatu ketentuan yang diharuskan, namun panduan tersebut relevan dalam menerapkan ketentuan SPM secara tepat. Materi Penerapan dan Penjelasan Lain juga dapat memberikan informasi mengenai latar belakang dari halhal yang dibahas dalam SPM ini. 07. Bagian Definisi memuat uraian mengenai makna dari istilah tertentu yang digunakan dalam SPM ini. Uraian tersebut diberikan untuk membantu penerapan dan penafsiran atas SPM ini secara konsisten, dan tidak dimaksudkan untuk menggantikan definisi yang digunakan untuk keperluan lain, baik dalam bidang hukum, peraturan, atau lainnya. SPM ini juga memuat uraian istilah lain yang digunakan dalam SPM ini untuk membantu penafsiran yang bersifat umum secara konsisten. Tanggal Efektif 08. KJA harus menetapkan suatu sistem pengendalian mutu yang isinya sesuai dengan SPM ini paling lambat tanggal 1 Januari 2018. TUJUAN 09. Tujuan KJA dalam menetapkan dan memelihara sistem pengen dalian mutu adalah untuk memberikan keyakinan memadai bahwa: (a) KJA dan personilnya mematuhi standar profesi dan ketentuan hukum serta peraturan yang berlaku; dan (b) Laporan yang tepat diterbitkan oleh KJA atau rekan/pengurus perikatan yang sesuai dengan keadaan. DEFINISI 10. Berikut pengertian istilah yang digunakan dalam SPM ini: (a) Dokumentasi perikatan adalah dokumentasi pekerjaan yang dilakukan, dan hasil yang diperoleh, dan kesimpulan yang dicapai oleh praktisi (sering disebut "kertas kerja"). (b) Inspeksi adalah prosedur yang dirancang untuk memberikan bukti kepatuhan tim perikatan terhadap kebijakan pengendalian mutu KJA dan prosedurnya, terkait dengan penyelesaian perikatan. (c) Jaringan adalah suatu struktur yang lebih besar: (i) bertujuan untuk saling bekerja sama; dan Hak Cipta © 2017 Ikatan Akuntan Indonesia


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

EXPOSURE DRAFT

(ii) ditujukan secara jelas untuk berbagi laba atau biaya, berbagi kepemilikan saham, pengendalian, atau pengelolaan yang sama, kebijakan dan prosedur pengendalian mutu yang sama, strategi bisnis yang sama, penggunaan nama merek yang sama, atau penggunaan bagian signifikan atas sumber daya profesional. (d) Jaringan KJA adalah KJA atau entitas yang menjadi anggota dari Jaringan. (e) Ketentuan etika yang berlaku adalah ketentuan etika yang berlaku bagi tim perikatan, khususnya Bagian A dan B dari Kode Etik Akuntan Profesional yang dikeluarkan oleh IAI. (f) Keyakinan memadai adalah tingkat keyakinan yang tinggi tetapi tidak mutlak, dalam konteks SPM. (g) KJA adalah badan usaha yang telah mendapatkan ijin dari otoritas yang berwenang untuk memberikan jasa akuntansi selain asurans sesuai dengan peraturan yang berlaku. (h) Pemantauan adalah suatu proses yang meliputi pertimbangan dan evaluasi berkelanjutan atas sistem pengendalian mutu KJA, termasuk inspeksi berkala atas perikatan yang telah selesai, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa sistem pengendalian mutu bekerja secara efektif. (i) Personil adalah rekan/pengurus dan staf. (j) Pihak eksternal dengan kualifikasi yang sesuai adalah individu dari luar KJA yang mempunyai kompetensi dan kemampuan untuk bertindak sebagai rekan/pengurus perikatan, misalnya, rekan/pengurus dari KJA lain, atau karyawan (yang mempunyai pengalaman yang sesuai) dari KJA yang dapat melaksanakan perikatan jasa profesional, atau dari suatu organisasi yang menyediakan jasa pengendalian mutu yang relevan. (k) Praktisi adalah akuntan profesional di praktik publik (diambil dari ISRS 4410) (l) Rekan/pengurus adalah setiap individu yang memiliki wewenang untuk melakukan perikatan pemberian jasa profesional atas nama KJA. (m) Rekan/pengurus perikatan adalah rekan/pengurus atau individu lain di dalam KJA sebagai pihak yang bertanggung jawab atas perikatan dan pelaksanaannya, serta atas laporan yang diterbitkan atas nama KJA, dan pihak yang memiliki kewenangan dari profesi, hukum, atau badan pengawas, ketika disyaratkan. (n) Staf adalah tenaga profesional, selain rekan/pengurus, termasuk tenaga ahli yang dipekerjakan oleh KJA. (o) Standar profesi adalah standar pengendalian mutu, sistem pemberian jasa, dan Kode Etik Akuntan Profesional yang dikeluarkan oleh IAI.


3


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 4

EXPOSURE DRAFT

(p) Tanggal laporan adalah tanggal yang digunakan dalam laporan perikatan. (q) Tim perikatan adalah personil yang melaksanakan perikatan, serta setiap individu yang ditugaskan oleh KJA atau Jaringan KJA yang melaksanakan prosedur dalam perikatan tersebut, tidak termasuk para ahli eksternal yang ditugaskan oleh KJA atau Jaringan KJA. KETENTUAN Penerapan dan Kepatuhan terhadap Ketentuan yang Berlaku 11. Setiap personil di dalam KJA yang bertanggung jawab menetapkan dan memelihara sistem pengendalian mutu KJA disyaratkan memiliki pemahaman terhadap seluruh SPM ini, termasuk materi penerapan dan penjelasan lain, agar memahami tujuan dan menerapkan ketentuannya secara tepat. 12. KJA disyaratkan untuk mematuhi seluruh ketentuan dalam SPM ini. 13. Ketentuan ini dirancang sehingga memungkinkan KJA mencapai tujuan yang ditetapkan dalam SPM ini. Penerapan secara tepat atas ketentuan dalam SPM ini diharapkan dapat memberikan dasar yang cukup untuk mencapai tujuan tersebut. Namun, karena beragamnya keadaan dan tidak dapat diantisipasi seluruh keadaan tersebut, KJA mempertimbangkan ada tidaknya permasalahan atau keadaan tertentu yang mengharuskan KJA menetapkan kebijakan dan prosedur tambahan selain yang disyaratkan dalam SPM ini untuk memenuhi tujuan tersebut. Unsur-unsur Sistem Pengendalian Mutu 14. KJA menetapkan dan memelihara sistem pengendalian mutu yang mencakup unsur-unsur kebijakan dan prosedur sebagai berikut: (a) Tanggung jawab kepemimpinan terhadap mutu di dalam KJA. (b) Ketentuan etika yang berlaku. (c) Penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu. (d) Sumber daya manusia. (e) Pelaksanaan perikatan. (f) Pemantauan. 15. KJA mendokumentasikan kebijakan dan prosedur sistem pengendalian mutu dan menyampaikannya kepada personil KJA. Hak Cipta © 2017 Ikatan Akuntan Indonesia


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

EXPOSURE DRAFT

(Lihat paragraf A1) Tanggung Jawab Kepemimpinan Terhadap Mutu di dalam KJA 16. KJA menetapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk mendukung budaya internal yang mengakui pentingnya mutu dalam melaksanakan perikatan. Kebijakan dan prosedur tersebut mensyaratkan Pimpinan KJA sebagai penanggung jawab tertinggi atas sistem pengendalian mutu KJA. (Lihat paragraf A2-A3) 17. KJA menetapkan kebijakan dan prosedur yang mensyaratkan setiap orang yang menerima tanggung jawab operasional atas sistem pengendalian mutu dari Pimpinan KJA memiliki pengalaman dan kemampuan yang cukup dan sesuai serta wewenang yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut. (Lihat paragraf A4) Ketentuan Etika yang Berlaku 18. KJA menetapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa KJA dan personilnya telah mematuhi ketentuan etika yang berlaku. (Lihat paragraf A5-A8) Independensi 19. KJA menetapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa KJA dan personilnya serta pihak lain, jika relevan, yang tunduk pada ketentuan independensi (termasuk personil Jaringan KJA) untuk menjaga independensi sesuai dengan peraturan dan ketentuan etika yang berlaku. Kebijakan dan prosedur tersebut memungkinkan KJA untuk: (Lihat paragraf A8) (a) Mengkomunikasikan ketentuan independensi kepada personilnya dan, jika relevan, pihak lain yang tunduk pada ketentuan independensi tersebut; dan (b) Mengidentifikasi dan mengevaluasi keadaan dan hubungan yang memunculkan ancaman terhadap independensi, dan mengambil tindakan yang tepat dengan menerapkan perlindungan untuk menghilangkan ancaman tersebut atau menguranginya sampai ke tingkat yang dapat diterima, atau jika dianggap tepat, mengundurkan diri dari perikatan ketika diizinkan oleh hukum atau peraturan. 20. Kebijakan dan prosedur tersebut mengatur hal-hal berikut: (Lihat paragraf A8) (a) Rekan/pengurus perikatan menyediakan informasi yang relevan bagi KJA tentang klien perikatan, termasuk cakupan jasa


5


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 6

EXPOSURE DRAFT

perikatan, yang memungkinkan KJA mengevaluasi dampak menyeluruh, jika ada, terhadap ketentuan independensi; (b) Personil segera memberitahukan KJA mengenai keadaan dan hubungan yang memunculkan ancaman terhadap independensi sehingga KJA dapat mengambil tindakan yang tepat; dan (c) Mengumpulkan dan mengkomunikasikan informasi yang relevan kepada personil yang tepat sehingga: (i) KJA dan personilnya dapat dengan mudah menentukan terpenuhi tidaknya ketentuan independensi; dan (ii) KJA dapat memelihara dan memutakhirkan catatan yang berkaitan dengan independensi, dan (iii) KJA dapat mengambil tindakan perlindungan yang tepat mengenai ancaman terhadap independensi yang tidak berada pada tingkat yang dapat diterima. 21. KJA menetapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa KJA mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan independensi serta memungkinkan untuk mengambil tindakan perlindungan yang tepat untuk mengatasi situasi tersebut. Kebijakan dan prosedur berisi ketentuan berikut: (Lihat paragraf A8) (a) Personil segera memberitahukan kepada KJA mengenai pelanggaran independensi yang diketahuinya; (b) KJA segera mengkomunikasikan adanya pelanggaran terhadap kebijakan dan prosedur ini kepada: (i) Rekan/pengurus perikatan yang, bersama dengan KJA, perlu untuk mengatasi pelanggaran, dan (ii) personil lain di dalam KJA dan Jaringan KJA, ketika sesuai, yang tunduk pada ketentuan independensi yang perlu mengambil tindakan perlindungan yang tepat; dan (c) Komunikasi langsung kepada KJA, dan apabila diperlukan, oleh rekan/pengurus perikatan dan personil lain seperti yang diuraikan di paragraf 21 (b) (ii) atas tindakan perlindungan yang diambil untuk mengatasi permasalahan ini, sehingga KJA dapat menentukan perlu tidaknya mengambil tindakan perlindungan lebih lanjut. Penerimaan dan Keberlanjutan Hubungan Klien dan Perikatan Tertentu 22. KJA menetapkan kebijakan dan prosedur dalam penerimaan dan keberlanjutan hubungan klien dan perikatan tertentu yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa KJA hanya akan melaksanakan atau melanjutkan hubungan dan perikatan jika KJA: Hak Cipta © 2017 Ikatan Akuntan Indonesia


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

EXPOSURE DRAFT

(a) berkompeten untuk melaksanakan perikatan dan memiliki kemampuan, termasuk waktu dan sumber daya, untuk melaksanakannya; (Lihat paragraf A9) (b) dapat mematuhi peraturan dan ketentuan etika yang berlaku, dan (c) telah mempertimbangkan integritas klien, dan tidak memiliki informasi yang akan menyimpulkan tidak memadainya integritas klien. (Lihat paragraf A10-A11) 23. Kebijakan dan prosedur tersebut mensyaratkan: (a) KJA untuk memperoleh informasi yang diperlukan sebelum menerima perikatan dari klien baru, memutuskan keberlanjutan perikatan yang ada, dan mempertimbangkan penerimaan perikatan baru dari klien yang ada. (Lihat paragraf A12) (b) Jika teridentifikai potensi benturan kepentingan dalam menerima perikatan dari klien baru atau klien yang ada, KJA menentukan tepat tidaknya menerima perikatan tersebut. (c) Jika isu tersebut telah diidentifikasi, dan KJA memutuskan menerima atau melanjutkan hubungan klien atau perikatan tertentu, maka KJA mendokumentasikan cara penyelesaian isu tersebut. 24. KJA menetapkan kebijakan dan prosedur mengenai keberlanjutan perikatan dan hubungan dengan klien, dan menangani keadaan ketika KJA memperoleh informasi yang dapat menyebabkan KJA menolak perikatan seandainya informasi tersedia lebih awal. Kebijakan dan prosedur tersebut mencakup pertimbangan: (a) Tanggung jawab profesional dan hukum yang diterapkan sesuai keadaannya, termasuk ada tidaknya ketentuan bagi KJA untuk melaporkan kepada pihak yang menugaskan KJA atau, dalam beberapa kasus, kepada pihak regulator; dan (b) Kemungkinan menarik diri dari perikatan atau dari perikatan dan hubungan dengan klien. (Lihat paragraf A13) Sumber Daya Manusia 25. KJA menetapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa KJA memiliki personil yang cukup dengan kompetensi, kemampuan, dan komitmen terhadap prinsip dasar etika yang diperlukan untuk: (a) Melaksanakan perikatan sesuai dengan standar profesi dan ketentuan hukum serta peraturan yang berlaku; dan (b) Memungkinkan diterbitkannya laporan yang tepat oleh KJA atau rekan/pengurus perikatan sesuai dengan keadaan. (Lihat paragraf A14-A18)


7


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 8

EXPOSURE DRAFT

Penugasan Tim Perikatan 26. KJA menetapkan tanggung jawab untuk setiap perikatan kepada rekan/pengurus perikatan dan menetapkan kebijakan dan prosedur yang mensyaratkan bahwa: (a) Identitas dan peran dari rekan/pengurus perikatan tersebut dikomunikasikan kepada anggota manajemen kunci dan jika disyaratkan kepada penanggung jawab tata kelola di klien; (b) Rekan/pengurus perikatan tersebut memiliki kompetensi, kemampuan, dan kewenangan yang sesuai untuk melaksanakan perikatan; dan (c) Tanggung jawab sebagai rekan/pengurus perikatan tersebut ditentukan dan dikomunikasikan secara jelas kepada yang bersangkutan. (Lihat paragraf A19) 27. KJA juga menetapkan kebijakan dan prosedur dalam menentukan personil yang sesuai dengan kompetensi dan kemampuan yang diperlukan untuk: (a) Melaksanakan perikatan sesuai dengan standar profesi serta hukum dan peraturan yang berlaku; dan (b) Memungkinkan diterbitkannya laporan yang tepat oleh KJA atau rekan/pengurus perikatan sesuai dengan keadaan. (Lihat paragraf A20) Pelaksanaan Perikatan 28. KJA menetapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa perikatan dilakukan sesuai dengan standar profesi, ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, serta laporan yang tepat diterbitkan oleh KJA atau rekan/ pengurus perikatan sesuai dengan keadaan. Kebijakan dan prosedur tersebut mencakup: (a) Hal-hal yang relevan untuk meningkatkan konsistensi dalam mutu pelaksanaan perikatan; (Lihat paragraf A21-A22) (b) Tanggung jawab penyeliaan; dan (Lihat paragraf A23) (c) Tanggung jawab penelaahan. (Lihat paragraf A24) 29. Kebijakan dan prosedur tanggung jawab penelaahan di KJA ditentukan dengan dasar bahwa pekerjaan anggota tim yang kurang berpengalaman ditelaah oleh anggota tim perikatan yang lebih berpengalaman.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

EXPOSURE DRAFT

Konsultasi 30. KJA menetapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa: (a) Konsultasi secara tepat telah dilakukan atas permasalahan yang sulit atau sering diperdebatkan; (b) Tersedianya sumber daya yang memadai untuk memungkinkan terlaksananya konsultasi tersebut; (c) Sifat, cakupan, dan kesimpulan yang dihasilkan dari konsultasi tersebut didokumentasikan dan disetujui oleh individu yang meminta konsultasi dan individu yang memberikan konsultasi; dan (d) Diterapkannya kesimpulan yang dihasilkan dari konsultasi. (Lihat paragraf A25-A28) Perbedaan Pendapat 31. KJA menetapkan kebijakan dan prosedur dalam menangani dan menyelesaikan perbedaan pendapat di dalam tim perikatan, antara tim perikatan dan para pihak yang dimintai konsultasi. (Lihat paragraf A29-A30) 32. Kebijakan dan prosedur tersebut menetapkan bahwa: (a) Kesimpulan yang dicapai telah didokumentasikan dan diterapkan; dan (b) Laporan tidak diberi tanggal hingga permasalahan diselesaikan. Dokumentasi Perikatan Penyelesaian pengarsipan kertas kerja final perikatan 33. KJA menetapkan kebijakan dan prosedur bagi tim perikatan untuk menyelesaikan pengarsipan kertas kerja final perikatan secara tepat waktu setelah laporan perikatan diselesaikan. (Lihat paragraf A31) Kerahasiaan, keamanan penyimpanan, integritas, pengaksesan, dan perolehan kembali atas dokumen perikatan 34. KJA menetapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk menjaga kerahasiaan, keamanan penyimpanan, integritas, pengaksesan, dan perolehan kembali atas dokumen perikatan. (Lihat paragraf A32-A35)


9


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 10

EXPOSURE DRAFT

Penyimpanan dokumen perikatan 35. KJA menetapkan kebijakan dan prosedur mengenai penyimpanan dokumentasi perikatan untuk jangka waktu yang memadai untuk memenuhi ketentuan hukum atau peraturan yang berlaku. (Lihat paragraf A36-A38) Pemantauan Pemantauan terhadap kebijakan dan prosedur pengendalian mutu KJA 36. KJA menetapkan proses pemantauan yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa kebijakan dan prosedur sistem pengendalian mutu adalah relevan, memadai, dan berjalan secara efektif. Proses pemantauan ini: (a) Mencakup pertimbangan dan evaluasi yang berkelanjutan atas sistem pengendalian mutu KJA, termasuk inspeksi berkala terhadap setidak-tidaknya satu perikatan yang telah diselesaikan untuk setiap rekan/pengurus perikatan; (b) Memberikan tanggung jawab atas proses pemantauan kepada seorang rekan/pengurus, para rekan/ pengurus, atau orang lain yang memiliki pengalaman dan kewenangan yang memadai dan tepat; dan (c) Mensyaratkan mereka tidak terlibat dalam inspeksi perikatan ketika mereka yang melaksanakan perikatan. Evaluasi, Komunikasi, Teridentifikasi

dan

Penanganan

Defisiensi

yang

37. KJA mengevaluasi dampak defisiensi yang ditemukan dari proses pemantauan dan menentukan apakah defisiensi tersebut merupakan: a) Situasi yang belum tentu mengindikasikan bahwa sistem pengendalian mutu KJA tidak mencukupi untuk memberikan keyakinan memadai bahwa sistem KJA tersebut telah sesuai dengan standar profesi, hukum, dan peraturan, serta laporan perikatan yang tepat telah diterbitkan oleh KJA atau rekan/ pengurus perikatan sesuai dengan keadaan; atau b) Defisiensi yang bersifat sistemik, defisiensi berulang, atau signifikan lainnya yang segera memerlukan tindakan perbaikan. 38. KJA mengomunikasikan kepada rekan/pengurus perikatan dan personil lain mengenai defisiensi yang ditemukan dalam proses pemantauan dan memberikan rekomendasi tindakan perbaikan yang tepat. (Lihat paragraf A43) Hak Cipta © 2017 Ikatan Akuntan Indonesia


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

EXPOSURE DRAFT

39. Rekomendasi tindakan perbaikan yang tepat atas defisiensi yang ditemukan mencakup satu atau beberapa hal berikut: (a) Mengambil tindakan perbaikan yang tepat terhadap perikatan atau personil perikatan; (b) Mengomunikasikan temuan kepada penanggung jawab pelatihan dan pengembangan profesional; (c) Mengubah kebijakan dan prosedur pengendalian mutu; dan (d) Mengenakan sanksi indisipliner kepada mereka yang tidak mematuhi kebijakan dan prosedur KJA, terutama mereka yang melakukannya berulang kali. 40. KJA menetapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk menangani kasus ketika hasil pemantauan mengidentifikasi terjadinya penerbitan laporan yang mungkin tidak tepat atau adanya prosedur yang tidak dijalankan selama pelaksanaan perikatan. Kebijakan dan prosedur tersebut mensyaratkan KJA untuk menentukan tindakan lebih lanjut yang tepat untuk mematuhi standar profesi, ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku serta mempertimbangkan perlu tidaknya memeroleh nasehat hukum. 41. Sekurang-kurangnya sekali dalam setahun KJA mengomunikasikan hasil pemantauan sistem pengendalian mutu kepada rekan/pengurus perikatan dan pihak lain di dalam KJA, termasuk Pimpinan KJA. Komunikasi ini dilakukan secara memadai agar KJA dan pihak-pihak tersebut dapat mengambil tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Informasi yang dikomunikasikan mencakup hal-hal berikut: (a) Uraian tentang prosedur pemantauan yang dilakukan. (b) Kesimpulan yang dihasilkan dari prosedur pemantauan. (c) Ketika relevan, uraian mengenai defisiensi yang bersifat sistemik, berulang, atau defisiensi signifikan lainnya dan tindakan yang diambil untuk menyelesaikan atau mengatasi defisiensi tersebut. 42. Beberapa KJA yang merupakan bagian dari suatu Jaringan KJA, untuk tujuan konsistensi, dapat menerapkan beberapa prosedur pemantauan dalam Jaringan KJA tersebut. Untuk mematuhi ketentuan dalam SPM ini, KJA yang beroperasi di bawah pemantauan kebijakan dan prosedur yang sama dalam suatu Jaringan KJA, maka kebijakan dan prosedurnya mencakup hal-hal berikut: (a) Sekuranag-kurangnya sekali dalam setahun Jaringan KJA mengkomunikasikan cakupan, luas dan hasil secara keseluruhan dari proses pemantauan kepada individu yang tepat di dalam Jaringan KJA; dan (b) jaringan KJA mengomunikasikan defisiensi yang teridentifikasi


11


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 12

EXPOSURE DRAFT

dalam sistem pengendalian mutu dengan segera kepada individu yang tepat di dalam KJA atau Jaringan KJA sehingga tindakan yang tepat dapat dilakukan; agar rekan/pengurus perikatan di dalam Jaringan KJA dapat mengandalkan hasil dari proses pemantauan dapat diterapkan di dalam Jaringan KJA, kecuali KJA atau Jaringan KJA menyarankan lain. Keluhan dan Dugaan 43. KJA menetapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa KJA telah melakukan penanganan yang tepat terhadap hal-hal berikut: (a) Keluhan dan dugaan mengenai kegagalan KJA mematuhi standar profesi, hukum, dan peraturan; dan (b) Dugaan atas ketidakpatuhan terhadap sistem pengendalian mutu KJA. Sebagai bagian dari proses ini, KJA menetapkan jalur yang jelas bagi personilnya untuk menyampaikan hal-hal yang menjadi perhatiannya tanpa kekhawatiran adanya hal-hal yang merugikan. (Lihat paragraf A44) 44. Jika selama penyelidikan atas keluhan dan dugaan ditemukan adanya defisiensi atas rancangan atau operasional kebijakan dan prosedur pengendalian mutu atau adanya ketidakpatuhan terhadap sistem pengendalian mutu KJA yang dilakukan oleh individu atau beberapa individu, maka KJA mengambil tindakan yang tepat sebagaimana dijelaskan di paragraf 39. (Lihat paragraf A45) Dokumentasi Sistem Pengendalian Mutu 45. KJA menetapkan kebijakan dan prosedur yang mensyaratkan pendokumentasian yang tepat sebagai bukti telah dilaksanakannya setiap unsur dalam sistem pengendalian mutunya. 46. KJA menetapkan kebijakan dan prosedur yang mensyaratkan dilakukannya penyimpanan dokumen dalam jangka waktu tertentu yang memungkinkan personil KJA yang melaksanakan pemantauan untuk mengevaluasi kepatuhan KJA terhadap sistem pengendalian mutu, atau penyimpanan dalam jangka waktu yang lebih lama jika ditentukan oleh hukum atau peraturan. 47. KJA menetapkan kebijakan dan prosedur yang mensyaratkan pendokumentasian mengenai keluhan dan dugaan serta tanggapannya.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

EXPOSURE DRAFT

MATERI PENERAPAN DAN PENJELASAN LAIN Unsur-unsur Sistem Pengendalian Mutu (Ref: paragraf 15) A01. Pada umumnya, komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur pengendalian mutu kepada personil KJA mencakup uraian kebijakan, prosedur dan tujuan yang hendak dicapai serta suatu pesan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab terhadap mutu dan diharapkan mematuhi kebijakan dan prosedur tersebut. Dorongan kepada personil KJA untuk menyampaikan pandangan atau perhatiannya terhadap hal-hal terkait pengendalian mutu menunjukkan pentingnya memperoleh umpan balik atas sistem pengendalian mutu KJA. Tanggung Jawab Kepemimpinan terhadap Mutu di dalam KJA Dukungan Budaya Internal terhadap Mutu (Ref: paragraf 16) A02. Kepemimpinan KJA dan contoh yang diberikan berpengaruh signifikan terhadap budaya internal KJA. Dukungan budaya internal yang berorientasi terhadap mutu bergantung pada tindakan dan pesan yang jelas, konsisten, dan berulang dari semua tingkatan manajemen KJA yang menekankan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu KJA, serta ketentuan untuk: (a) Melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan standar profesi, ketentuan hukum serta peraturan yang berlaku; dan (b) Menerbitkan laporan yang tepat yang sesuai dengan keadaan. Tindakan dan pesan tersebut mendorong suatu budaya yang mengakui dan menghargai pekerjaan yang bermutu tinggi. Tindakan dan pesan tersebut dapat dikomunikasikan melalui, tetapi tidak terbatas pada, seminar, pelatihan, pertemuan, dialog formal atau informal, pernyataan misi, surat edaran, atau memorandum penjelasan. Tindakan dan pesan tersebut juga dapat dimasukkan dalam dokumentasi internal KJA, materi pelatihan, dan prosedur penilaian rekan dan staf sehingga dapat mendukung dan memperkuat pandangan KJA mengenai pentingnya mutu dan cara praktis untuk mencapainya. A03. Hal yang paling penting dalam mendukung budaya internal yang berdasarkan pada mutu adalah kebutuhan akan kepemimpinan KJA yang mengakui bahwa strategi bisnis KJA sangat ditentukan oleh komitmen KJA untuk mencapai mutu dalam setiap perikatan yang dilaksanakannya. Dukungan atas budaya internal mencakup: (a) Penetapan kebijakan dan prosedur yang mengatur evaluasi atas kinerja, kompensasi, dan promosi (termasuk sistem insentif) personil KJA dalam rangka menunjukkan komitmen tinggi KJA


13


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 14

EXPOSURE DRAFT

terhadap mutu; (b) Penentuan tanggung jawab manajemen agar setiap pertimbangan komersil tidak mengesampingkan mutu pekerjaan yang dilaksanakan; dan (c) Penyediaan sumber daya yang memadai untuk pengembangan, dokumentasi, dan dukungan atas kebijakan dan prosedur pengendalian mutu. Pelimpahan Tanggung Jawab Operasional atas Sistem Pengendalian Mutu KJA (Ref: paragraf 17) A04. Pengalaman dan kemampuan yang cukup dan tepat memungkinkan seorang atau beberapa orang yang bertanggung jawab atas sistem pengendalian mutu KJA untuk mengidentifikasi dan memahami masalah pengendalian mutu serta mengembangkan kebijakan dan prosedur yang tepat. Kewenangan yang cukup memungkinkan setiap orang dalam KJA untuk menerapkan kebijakan dan prosedur tersebut. Ketentuan Etika yang Berlaku Kepatuhan pada Ketentuan Etika yang Berlaku (Ref: paragraf 18) A05. Kode Etik Akuntan Profesional menetapkan prinsip dasar etika, yaitu: (a) Integritas; (b) Objektivitas; (c) Kompetensi dan kehati-hatian profesional; (d) Kerahasiaan, dan (e) Perilaku profesional. A06. Bagian B dari Kode Etik Akuntan Profesional menjelaskan penerapan kerangka konseptual pada situasi tertentu. Bagian tersebut memberikan contoh perlindungan yang mungkin tepat untuk mengatasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika dan juga memberi contoh situasi ketika tidak tersedia pencegahan untuk mengatasi ancaman. (a) (b) (c) (d)

A07. Prinsip dasar etika tersebut diperkuat khususnya dengan: Kepemimpinan KJA; Pendidikan dan pelatihan; Pemantauan, dan Proses dalam menangani ketidakpatuhan.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

EXPOSURE DRAFT

Definisi "KJA", "Jaringan" dan "Jaringan KJA" (Ref: paragraf 18-21) A08. Definisi "KJA", “Jaringan" atau “Jaringan KJA’" yang digunakan dalam SPM ini mungkin berbeda dengan “Kantor Akuntan” , “Jaringan”, “Jaringan Kantor Akuntan” yang digunakan dalam ketentuan etika yang berlaku. Misalnya, Kode Etik Akuntan Profesional mendefinisikan "Kantor Akuntan" sebagai: (a) Kantor Akuntan Profesional dalam bentuk perseorangan, persekutuan perdata, firma, koperasi, atau perseroan terbatas; (b) Entitas yang mengendalikan pihak tertentu melalui kepemilikan, manajemen, atau cara lainnya, dan (c) Entitas yang dikendalikan oleh pihak tersebut melalui kepemilikan, manajemen, atau cara lain. Ketentuan etika yang berlaku juga memberikan panduan dalam kaitannya dengan istilah "Jaringan" dan "Jaringan Kantor Akuntan." Dalam memenuhi ketentuan paragraf 18-21, definisi yang digunakan dalam Ketentuan etika yang berlaku diterapkan sejauh diperlukan untuk menafsirkan ketentuan etika tersebut. Penerimaan dan Keberlanjutan Hubungan Klien dan Perikatan Tertentu Kompetensi, Kemampuan, dan Sumber Daya (Ref: paragraf 22(a)) A09. Pertimbangan dimiliki tidaknya kompetensi, kemampuan, dan sumber daya oleh KJA untuk melaksanakan perikatan baru dari klien baru atau klien yang sudah ada yang melibatkan penelaahan terhadap persyaratan tertentu dari perikatan dan profil rekan/ pengurus dan staf yang ada pada semua tingkatan yang relevan, dan termasuk apakah: • Personil KJA memiliki pengetahuan mengenai industri atau pokok permasalahan; • Personil KJA memiliki pengalaman dengan ketentuan peraturan atau pelaporan, atau kemampuan untuk mendapatkan keahlian dan pengetahuan yang diperlukan secara efektif; • KJA memiliki jumlah personil yang memadai dengan kompetensi dan kemampuan yang diperlukan; • Tersedianya tenaga ahli, jika diperlukan; dan • KJA mampu menyelesaikan perikatan sesuai dengan tenggat waktu pelaporan. Integritas Klien (Ref: paragraf 22(c)) A10. Sehubungan dengan integritas klien, penting untuk mempertimbangkan hal berikut:


15


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 16

EXPOSURE DRAFT

•

Identitas dan reputasi bisnis dari pemilik utama, manajemen kunci, dan penanggung jawab tata kelola klien. • Sifat operasi dari klien, termasuk praktik bisnisnya. • Informasi sehubungan dengan perilaku pemilik utama, manajemen kunci, dan penanggung jawab tata kelola klien terhadap permasalahan tertentu seperti penafsiran yang agresif atas standar akuntansi dan lingkungan pengendalian internal. • Agresif tidaknya klien untuk menekan imbalan jasa KJA serendah mungkin. • Indikasi terjadinya pembatasan cakupan pekerjaan yang tidak wajar. • Indikasi bahwa klien mungkin terlibat dalam pencucian uang atau kegiatan kriminal lain. • Alasan penunjukan KJA dan penggatian KJA sebelumnya. • Identitas dan reputasi bisnis dari pihak-pihak berelasi. Tingkat pemahaman KJA mengenai integritas klien umumnya akan meningkat seiring dengan berjalannya hubungan dengan klien tersebut. A11. Sumber informasi mengenai permasalahan tersebut dapat diperoleh KJA melalui: • Komunikasi dengan penyedia jasa akuntansi profesional kepada klien, baik yang sekarang atau sebelumnya, sehubungan dengan ketentuan etika yang berlaku, serta pembahasan dengan pihak ketiga lainnya. • Permintaan keterangan dari personil KJA yang lain atau pihak ketiga seperti bankir, konsultan hukum, dan rekan satu industri. • Pencarian latar belakang melalui berbagai sumber data. Keberlanjutan Hubungan Klien (Ref: paragraf 23(a)) A12. Keputusan untuk melanjutkan hubungan klien mencakup pertimbangan atas permasalahan signifikan yang muncul selama perikatan kini maupun sebelumnya, dan dampaknya terhadap keberlanjutan hubungan. Misalnya, satu klien mungkin telah mulai mengembangkan kegiatan usahanya ke suatu wilayah dimana KJA tidak memiliki keahlian yang diperlukan. Pengunduran Diri (Ref: paragraf 24) A13. Kebijakan dan prosedur tentang pengunduran diri dari hubungan perikatan ataupun hubungan perikatan dan klien mencakup hal-hal berikut: • Pembahasan dengan manajemen klien pada tingkatan yang tepat dan penanggung jawab tata kelola mengenai tindakan yang tepat Hak Cipta © 2017 Ikatan Akuntan Indonesia


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

•

•

•

EXPOSURE DRAFT

yang dapat diambil berdasarkan fakta dan keadaan yang relevan. Jika KJA memutuskan untuk mengundurkan diri, maka KJA membahas dengan manajemen klien pada tingkatan yang tepat dan penanggung jawab mengenai pengunduran diri dari hubungan perikatan, ataupun hubungan perikatan dan klien, serta alasan pengunduran diri. Mempertimbangkan keberadaan ketentuan profesional, hukum atau peraturan yang mengharuskan KJA untuk tidak meng undurkan diri, atau kewajiban KJA untuk melaporkan pengunduran diri dari hubungan perikatan ataupun hubungan perikatan dan klien, beserta alasannya kepada otoritas berwenang. Mendokumentasikan permasalahan signifikan, konsultasi, ke simpulan, dan dasar kesimpulan.

Sumber Daya Manusia (Ref: paragraf 25) A14. Isu personil yang relevan dengan kebijakan dan prosedur KJA terkait dengan sumber daya manusia mencakup, misalnya: • Rekrutmen. • Evaluasi kinerja. • Kemampuan, termasuk waktu pelaksanaan penugasan. • Kompetensi. • Pengembangan karir. • Promosi. • Kompensasi. • Estimasi kebutuhan personil. Proses dan prosedur rekrutmen yang efektif membantu KJA memilih individu berintegritas yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan kompetensi dan kemampuan yang diperlukan dalam melakukan pekerjaan dan memiliki karakteristik yang sesuai untuk memungkinkan mereka bekerja secara kompeten. A15. Kompetensi dapat dikembangkan melalui berbagai metode, termasuk sebagai berikut: • Pendidikan profesional. • Pengembangan profesional berkelanjutan, termasuk pelatihan. • Pengalaman kerja. • Bimbingan oleh staf yang lebih berpengalaman, misalnya anggota dari tim perikatan lain. • Pendidikan mengenai independensi bagi personil yang disyaratkan untuk independen. A16. Kompetensi dari personil KJA bergantung pada luasnya pengembangan profesional berkelanjutan sehingga personil tersebut dapat terus memelihara pengetahuan dan kemampuannya.


17


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 18

EXPOSURE DRAFT

Kebijakan dan prosedur yang efektif menekankan perlunya pelatihan berkelanjutan untuk semua tingkatan personil KJA, dan menyediakan sumber daya dan bantuan pelatihan yang memungkinkan personil tersebut dapat mengembangkan dan memelihara kompetensi dan kemampuan yang disyaratkan. A17. KJA dapat menggunakan individu dari luar yang memiliki kualifikasi yang sesuai, misalnya, ketika tidak tersedia sumber daya teknis dan pelatihan secara internal. A18. Prosedur evaluasi kinerja, kompensasi, dan promosi memberikan pengakuan dan penghargaan atas pengembangan dan pemeliharaan kompetensi serta komitmen terhadap prinsip dasar etika. Langkah-langkah yang dapat diambil oleh KJA dalam mengembangkan dan memelihara kompetensi dan komitmen terhadap prinsip dasar etika termasuk: • Memberikan pemahaman kepada personil mengenai harapan KJA terkait kinerja dan prinsip dasar etika; • Menyediakan evaluasi atas, dan konseling pada, personil mengenai peningkatan dan pengembangan karir; dan • Membantu pemahaman personil bahwa kenaikan jabatan dengan tanggung jawab yang lebih besar bergantung pada, antara lain, mutu kinerja dan kepatuhan terhadap prinsip dasar etika, dan bahwa kegagalan untuk mematuhi kebijakan dan prosedur KJA dapat mengakibatkan tindakan indisipliner. Penugasan Tim Perikatan Rekan/Pengurus Perikatan (Ref: paragraf 26) A19. Kebijakan dan prosedur dapat mencakup sistem untuk memantau beban kerja dan ketersediaan rekan/pengurus perikatan sehingga memungkinkan setiap rekan/pengurus perikatan memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan tanggung jawabnya secara memadai. Tim Perikatan (Ref: paragraf 27) A20. Penugasan tim perikatan dan penentuan tingkat penyeliaan yang disyaratkan mencakup, misalnya, pertimbangan terhadap tim perikatan atas: • Pemahaman dan pengalaman praktik dalam perikatan dengan sifat dan kerumitan yang serupa melalui pelatihan dan keikutsertaan yang tepat; • Pemahaman standar profesi, hukum, dan peraturan yang berlaku; Hak Cipta © 2017 Ikatan Akuntan Indonesia


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

• • • •

EXPOSURE DRAFT

Pengetahuan dan keahlian teknis, termasuk pengetahuan teknologi informasi yang relevan; Pengetahuan atas industri klien beroperasi; Kemampuan dalam menerapkan pertimbangan profesional; dan Pemahaman atas kebijakan dan prosedur pengendalian mutu KJA.

Pelaksanaan Perikatan Konsistensi Mutu Pelaksanaan Perikatan (Ref: paragraf 28(a)) A21. KJA mendukung konsistensi terhadap mutu pelaksanaan perikatan melalui kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Hal ini sering dilakukan melalui panduan tertulis atau elektronik, perangkat lunak atau bentuk lain yang distandardisasi, materi panduan industri dan materi panduan khusus mengenai hal pokok. Hal-hal tersebut mencakup: • Cara tim perikatan diarahkan untuk memperoleh pemahaman mengenai tujuan dari pekerjaan mereka. • Proses untuk mematuhi standar perikatan yang berlaku. • Proses penyeliaan atas perikatan, pelatihan dan bimbingan staf. • Metode penelaahan pekerjaan dilakukan, pertimbangan signifikan yang dibuat, dan bentuk laporan yang diterbitkan. • Dokumentasi yang tepat atas pekerjaan yang dilakukan serta waktu dan cakupan penelaahan. • Proses untuk memastikan semua kebijakan dan prosedur adalah terkini. A22. Kerjasama tim dan pelatihan yang tepat dilakukan untuk membantu anggota tim perikatan yang kurang berpengalaman untuk memahami secara jelas tujuan dari penugasan. Penyeliaan (Ref: paragraf 28(b)) • •

• •

A23. Penyeliaan perikatan mencakup hal-hal berikut: Pemantauan terhadap kemajuan perikatan; Pertimbangan terhadap kompetensi dan kemampuan setiap anggota tim perikatan, kecukupan waktu untuk melaksanakan penugasan, tingkat pemahaman anggota tim perikatan terhadap petunjuk, dan kesesuaian penugasan dengan rencana pendekatan atas perikatan; Mengatasi permasalahan signifikan yang muncul selama perikatan, pertimbangan atas signifikansinya, dan modifikasi pendekatan yang direncanakan; dan Mengidentifikasi permasalahan yang memerlukan konsultasi


19


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 20

EXPOSURE DRAFT

atau pertimbangan dari anggota tim perikatan berpengalaman selama pelaksanaan perikatan.

yang lebih

Penelaahan (Ref: paragraf 28(c)) • • • • • • •

A24. Penelaahan mencakup pertimbangan atas: Kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan standar profesi, ketentuan hukum serta peraturan yang berlaku; Kemunculan permasalahan signifikan yang teridentifikasi untuk dipertimbangkan lebih lanjut; Konsultasi yang tepat telah dilakukan dan hasil yang dperoleh telah didokumentasikan dan diterapkan; Keberadaan terhadap kebutuhan untuk mengubah sifat, waktu, dan cakupan dari pelaksanaan pekerjaan; Keterdukungan pekerjaan terhadap hasil yang dicapai dan ketepatan dokumentasinya; Kecukupan dan ketepatan bukti yang diperoleh untuk mendukung laporan; dan Pencapaian atas tujuan dari prosedur perikatan.

Konsultasi (Ref: paragraf 30) A25. Konsultasi mencakup pembahasan pada jenjang profesional yang sesuai, baik dengan individu dari dalam maupun luar KJA yang memiliki keahlian khusus. A26. Konsultasi memanfaatkan sumberdaya riset sebagaimana juga pengalaman kolektif dan keahlian teknis yang dimiliki KJA. Konsultasi mendukung peningkatan mutu dan meningkatkan penerapan pertimbangan profesional. Pengakuan atas pentingnya konsultasi atas kebijakan dan prosedur KJA akan membantu untuk mendukung terciptanya budaya yang mengakui konsultasi sebagai kekuatan dan mendorong personil untuk berkonsultasi mengenai permasalahan yang sulit atau sering diperdebatkan. A27 Konsultasi efektif atas permasalahan teknis, etika, dan hal lain yang signifikan di dalam maupun di luar KJA dapat dicapai ketika pihak pemberi konsultasi: • Diberikan semua fakta yang relevan yang memungkinkan mereka untuk memberikan saran; dan • Memiliki pengetahuan, senioritas, dan pengalaman yang tepat, dan hasil yang diperoleh dari konsultasi tersebut secara tepat didokumentasikan dan diterapkan.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

EXPOSURE DRAFT

A28. Dokumentasi atas konsultasi dengan profesional lain mengenai permasalahan yang sulit dan sering diperdebatkan secara tuntas dan detil akan memberikan pemahaman mengenai: • Masalah yang memerlukan konsultasi; dan • Hasil dari konsultasi, termasuk keputusan yang dicapai, dasar dari keputusan, dan cara penerapannya. Perbedaan Pendapat (Ref: Paragraf 31) A29. Prosedur yang efektif mendukung identifikasi perbedaan pendapat pada tahap awal, memberikan panduan yang jelas mengenai langkah selanjutnya yang harus diambil, dan mensyaratkan adanya dokumentasi mengenai penyelesaian perbedaan dan penerapan dari hasil yang telah diperoleh. A30. Prosedur untuk menyelesaikan perbedaan tersebut dapat mencakup konsultasi dengan praktisi lain atau KJA lain, atau organisasi profesi atau regulator. Dokumentasi Perikatan Penyelesaian Pengarsipan Kertas Kerja Final Perikatan A31. Hukum atau peraturan mungkin mengatur batas waktu penyelesaian kertas kerja akhir perikatan tertentu untuk diarsipkan. Jika tidak terdapat batas waktu yang ditentukan oleh hukum atau peraturan, maka paragraf 33 mensyaratkan KJA untuk menetapkan batas waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pengarsipan kertas kerja final perikatan secara tepat waktu. Kerahasiaan, Keamanan Penyimpanan, Integritas, Keteraksesan dan Perolehan Kembali Dokumen Perikatan (Ref: paragraf 34) A32. Ketentuan etika yang berlaku mewajibkan setiap personil KJA untuk menjaga setiap kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam dokumen perikatan, kecuali jika kewenangan tertentu dari klien telah diperoleh untuk mengungkapkan informasi tersebut, atau jika terdapat kewajiban hukum atau profesi untuk mengungkapkannya. Undang-Undang atau peraturan tertentu mungkin mewajibkan pada personil KJA untuk menjaga kerahasiaan klien, terutama untuk data yang bersifat pribadi. A33. Terlepas dari bentuk dokumentasi perikatan baik berupa kertas, media elektronik atau lainnya, maka integritas, keteraksesan atau perolehan kembali data yang mendasari perikatan dapat


21


EXPOSURE DRAFT

terganggu jika dokumen tersebut dapat diubah, ditambahkan atau dihapus tanpa sepengetahuan KJA, atau jika dokumentasi tersebut hilang secara permanen atau rusak. Oleh karena itu, KJA harus merancang dan menerapkan pengendalian yang dapat menghindari terjadinya perubahan atau penghapusan dokumen perikatan yang mencakup hal-hal sebagai berikut: • Memungkinkan penentuan kapan dan oleh siapa dokumen perikatan dibuat, diubah atau ditelaah; • Melindungi integritas dari informasi pada semua tahap perikatan, terutama ketika informasi tersebut digunakan bersama oleh tim perikatan atau dikirimkan kepada pihak lain melalui internet; • Mencegah perubahan atas dokumen perikatan yang tidak diotorisasi; dan • Mengijinkan akses kepada dokumen perikatan oleh tim perikatan dan pihak lain yang berwenang.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

A35. Untuk kepraktisan, dokumentasi dalam bentuk kertas dapat dipindai secara elektronik untuk dimasukkan dalam kertas kerja perikatan. Dalam kasus tersebut, prosedur KJA dirancang untuk menjaga integritas, keteraksesan, dan perolehan kembali dokumen yang mencakup keharusan tim perikatan untuk: • Menghasilkan dokumen yang telah dipindai yang mencerminkan keseluruhan isi asli dokumen dalam bentuk kertas, termasuk tanda tangan manual, referensi silang dan catatan; • Mengintegrasikan hasil dokumen yang telah dipindai tersebut ke dalam kertas kerja perikatan, termasuk pemberian indeks dan penandatanganan pada hasil pindai dokumen yang diperlukan, dan

22


A34. Pengendalian yang dirancang dan diterapkan oleh KJA untuk menjaga kerahasiaan, integritas, keteraksesan dan perolehan kembali dokumen perikatan meliputi hal-hal berikut: • Penggunaan password oleh anggota tim perikatan untuk membatasi akses kepada dokumen perikatan elektronik kepada pihak yang berwenang. • Pelaksanaan back-up secara rutin atas dokumen perikatan elektronik pada setiap tahap yang sesuai selama perikatan berlangsung. • Penetapan prosedur dalam mendistribusikan dokumentasi perikatan kepada anggota tim ketika dimulainya perikatan, memprosesnya selama perikatan, dan menyusunnya pada akhir perikatan. • Prosedur untuk membatasi akses serta memungkinkan distribusi dan penyimpanan yang bersifat rahasia secara tepat, mendokumentasikan perikatan dalam bentuk hardcopy.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

EXPOSURE DRAFT

•

Memungkinkan hasil dokumen yang telah dipindai tersebut diperoleh kembali dan dicetak bila diperlukan. Terdapat kemungkinan adanya ketentuan hukum, peraturan atau alasan tertentu lainnya bagi KJA untuk tetap menyimpan dokumen asli yang telah dipindai. Penyimpanan Dokumentasi Perikatan (Ref: paragraf 35) A36. Kebutuhan KJA untuk menyimpan dokumen perikatan, dan jangka waktu penyimpanan dokumen tersebut, akan berbeda dengan sifat perikatan dan kondisi KJA, sebagai contoh, apabila dokumen perikatan tersebut diperlukan untuk memberikan catatan tentang hal-hal yang signifikan yang diperlukan pada perikatan berikutnya. Jangka waktu penyimpanan juga bergantung pada faktor-faktor lain, seperti apakah hukum atau peraturan setempat mengatur jangka waktu penyimpanan untuk jenis perikatan tertentu, atau apakah ada aturan yang berlaku umum dalam yurisdiksi tanpa adanya persyaratan hukum atau peraturan tertentu.

A37. Prosedur yang diadopsi KJA untuk penyimpanan dokumen perikatan mencakup semua hal di bawah ini yang memungkinkan persyaratan pada paragraf 35 harus dipenuhi selama jangka waktu penyimpanan, misalnya untuk: • Memungkinan perolehan kembali, dan akses kepada dokumen perikatan selama jangka waktu penyimpanan, khususnya dokumen dalam bentuk elektronik karena teknologi dapat ditingkatkan atau dirubah dari waktu ke waktu; • Memberikan, jika diperlukan, catatan perubahan yang dibuat sebagai dokumentasi perikatan setelah kertas kerja perikatan lengkap; dan • Memungkinkan pihak luar yang berwenang untuk mengakses dan menelaah dokumen perikatan secara spesifik untuk pengendalian mutu atau tujuan lainnya. Kepemilikan dokumen perikatan A38. Kecuali jika ditentukan lain oleh undang-undang atau peraturan, maka dokumen perikatan adalah milik KJA. KJA atas kebijakannya, dapat membuat bagian atau ekstraksi dari dokumen perikatan yang tersedia untuk klien, mengungkapkannya selama pengungkapan tersebut tidak mengabaikan validitas dari pekerjaan yang telah dilakukan.


23


EXPOSURE DRAFT

Pemantauan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

A41. Kebijakan dan prosedur siklus inspeksi dapat ditentukan, sebagai contoh, dalam siklus tiga tahunan. Cara mengelola siklus inspeksi, termasuk waktu pemilihan suatu perikatan, bergantung pada banyak faktor antara lain: • Ukuran dari KJA. • Jumlah dan lokasi geografis dari kantor. • Hasil prosedur pemantauan sebelumnya. • Tingkat kewenangan yang dimiliki oleh personil dan kantor (misalnya, dapat tidaknya individu yang berwenang melakukan

24


Pemantauan atas Kebijakan dan Prosedur Pengendalian Mutu KJA (Ref: paragraf 36) A39. Tujuan dari pemantauan atas kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur pengendalian mutu adalah untuk memberikan evaluasi atas: • Kepatuhan terhadap ketentuan standar profesi, hukum, dan peraturan yang tertulis; • Tepat tidaknya rancangan dan efektivitas penerapan dari sistem pengendalian mutu; dan • Tepat tidaknya penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu sehingga laporan yang tepat diterbitkan oleh KJA atau rekan/pengurus perikatan sesuai dengan keadaan. A40. Pertimbangan dan evaluasi berkelanjutan dilakukan atas sistem pengendalian mutu yang mencakup hal berikut: • Analisis atas: • Perkembangan terkini ketentuan standar profesi, ketentuan hukum serta peraturan yang berlaku, serta cara hal tersebut tercermin dalam kebijakan dan prosedur KJA jika relevan; • Pendidikan profesional berkelanjutan, termasuk pelatihan; dan • Keputusan yang terkait dengan penerimaan dan keberlanjutan hubungan klien dan perikatan tertentu. • Penentuan tindakan perbaikan yang harus diambil dan peningkatan atas sistem pengendalian mutu, termasuk pemberian umpan balik kepada KJA mengenai kebijakan dan prosedur terkait dengan pendidikan dan pelatihan. • Komunikasi dengan personil KJA yang tepat mengenai kelemahan yang teridentifikasi dalam sistem, tingkat pemahaman atas sistem, atau kepatuhan terhadap sistem. • Tindak lanjut yang dilakukan oleh personil KJA yang tepat sehingga segera dilakukan perubahan yang diperlukan atas kebijakan dan prosedur pengendalian mutu.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

• •

EXPOSURE DRAFT

inspeksi sendiri atau hanya kantor pusat yang dapat melakukan pemeriksaan tersebut). Sifat dan kerumitan dari praktik dan organisasi KJA. Risiko yang terkait dengan klien dan perikatan tertentu dari KJA.

A42. Proses inspeksi mencakup pemilihan suatu perikatan, dan beberapa di antaranya dapat dipilih tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada tim perikatan. Dalam menentukan cakupan inspeksi, KJA dapat mempertimbangkan cakupan atau kesimpulan dari program inspeksi oleh pihak luar yang independen. Namun, program inspeksi oleh pihak luar yang independen bukan sebagai pengganti program pemantauan internal KJA itu sendiri. Pengkomunikasian Defisiensi (Ref: paragraf 38) A43. Pelaporan mengenai defisiensi yang teridentifikasi ke individu selain rekan/pengurus perikatan yang relevan tidak perlu mencakup identifikasi perikatan secara spesifik, meskipun identifikasi ini mungkin perlu untuk mengidentifikasi individu yang tepat yang bertanggungjawab selain rekan/pengurus perikatan Keluhan dan Dugaan Sumber Keluhan dan Dugaan (Ref: paragraf 43) A44. Keluhan dan dugaan (tidak termasuk keluhan dan dugaan yang tidak signifikan dan tidak berdampak) dapat muncul dari dalam atau luar KJA. Keluhan dan dugaan dapat berasal dari personil KJA, klien, atau pihak ketiga lainnya. Keluhan dan dugaan dapat diterima oleh anggota tim perikatan atau personil lain. Kebijakan dan Prosedur Investigasi (Ref: Paragraf 44) A45. Kebijakan dan prosedur yang ditetapkan untuk melakukan investigasi atas keluhan dan dugaan termasuk, misalnya, bahwa rekan\ pengurus yang mengawasi investigasi: • Memiliki pengalaman yang cukup dan tepat; • Memiliki kewenangan di dalam KJA, dan • Tidak terlibat dalam perikatan. Rekan\pengurus yang mengawasi investigasi dapat juga melibatkan penasehat hukum, jika diperlukan.


25


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 26

EXPOSURE DRAFT

Dokumentasi Sistem Pengendalian Mutu (Ref: paragraf 45) A46. Bentuk dan isi dokumentasi yang menunjukan pelaksanaan dari setiap unsur sistem pengendalian mutu yang memerlukan pertimbangan dan bergantung pada sejumlah faktor, termasuk halhal berikut: • Ukuran dan jumlah kantor dari KJA. • Sifat dan kerumitan praktik dan organisasi dari KJA. Sebagai contoh, KJA besar dapat menggunakan database elektronik untuk mendokumentasikan hal-hal seperti konfirmasi independen, evaluasi kinerja, dan hasil inspeksi pemantauan • • • • • •

A47. Dokumentasi yang berkaitan dengan pemantauan meliputi : Pemantauan prosedur, termasuk prosedur pemilihan atas perikatan yang telah selesai untuk dilakukan inspeksi. Catatan evaluasi atas: Kepatuhan terhadap ketentuan standar profesi, ketentuan hukum serta peraturan yang berlaku; Tepat tidaknya rancangan dan efektivitas penerapan dari sistem pengendalian mutu; dan Tepat tidaknya penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu sehingga laporan yang tepat diterbitkan oleh KJA atau rekan/pengurus perikatan adalah sesuai dengan keadaan. Defisiensi yang teridentifikasi yang ditemukan, evaluasi terhadap akibat, dan dasar dalam menentukan perlu tidaknya dilakukan tindakan lebih lanjut.


Dewan Standar Profesi Jasa Akuntansi IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta 10310 Telp: (021) 31904232 | Fax: (021) 3900016 E-mail: [email protected] Website: www.iaiglobal.or.id

STANdAR PENGENDALIAN MUTU 1 PENGENDALIAN MUTU BAGI KJA YANG MELAKSANAKAN PERIKATAN SELAIN PERIKATAN ASURANS

Recommend Documents