Panduan Sistem Pengendalian Mutu Kantor Jasa Akuntansi (KJA)

Panduan Sistem Pengendalian Mutu Kantor Jasa Akuntansi (KJA)

Hak Cipta © 2017 IKATAN AKUNTAN INDONESIA – Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak

1


Hak Cipta @2017, Ikatan Akuntan Indonesia Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang menerjemahkan, mencetak ulang, memperbanyak, atau menggunakan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik, mekanik atau cara lainnya, yang saat ini diketahui atau nanti ditemukan, termasuk menggandakan dan mencatat, atau menyimpan dalam sistem penyimpanan dan penyediaan informasi, tanpa izin tertulis dari Ikatan Akuntan Indonesia. Ikatan Akuntan Indonesia tidak bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh pihak yang melakukan atau menghentikan suatu tindakan dengan mendasarkan pada materi dalam buku ini, baik kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau hal lainnya.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113: Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta 1.

Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

2.

Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

3.

Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

4.

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Judul: Panduan Sistem Pengendalian Mutu Kantor Jasa Akuntansi (KJA) Diterbitkan oleh: IKATAN AKUNTAN INDONESIA Jl. Sindanglaya No. 1, Jakarta Pusat 10310 Telp. 021) 31904232 (hunting) Fax. (021) 3900016 Home page: www.iaiglobal.or.id Email: [email protected]

2




3


SAMBUTAN KETUA IAI KA-KJA

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara telah menjadi tonggak sejarah profesi akuntan melalui Kantor Jasa Akuntan (KJA). Berdasarkan Surat Keputusan DPN IAI Nomor: KEP-01/SK/DPN/IAI/I/2017, IAI mendirkan Kompartemen Akuntan Kantor Jasa Akuntansi (IAI KA-KJA) untuk menaungi aktivitas seluruh akuntan yang berpraktik di Kantor Jasa Akuntan (KJA) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. IAI KA-KJA bertugas untuk meningkatkan profesionalisme Anggota IAI yang memiliki izin pendirian KJA, menjalankan kegiatan profesional, dan fungsi ilmiah. IAI KA-KJA juga memiliki program kerja untuk melakukan sosialisasi kepada Anggota IAI, dan stakeholders terkait peluang mendirikan KJA. Salah satu bentuk kontribusi IAI KA-KJA dalam menjaga profesionalisme Kantor Jasa Akuntan, IAI KA-KJA menyusun Panduan Sistem Pengendalian Mutu KJA. Perlu dipahami bahwa Panduan ini bukan merupakan suatu standar profesional KJA. Panduan ini dapat digunakan sebagai referensi dalam melaksanakan praktik bagi KJA. Panduan ini disusun dengan mengacu kepada International Standards on Quality Control 1 (ISQC 1) yang diterbitkan oleh International Federation of Accountants (IFAC). Sesuai dengan tugas dan kewenangannya, IAI juga memiliki Dewan Standar Profesi Jasa Akuntansi (DSPJA IAI) yang mengadopsi ISQC 1 menjadi SPM 1 Pengendalian Mutu bagi KJA yang Melaksanakan Selain Perikatan Asurans. Untuk itu, dalam melaksanakan praktiknya, KJA harus mengacu kepada SPM 1 yang ditetapkan oleh DSPJA IAI. Apabila terdapat perbedaan penafsiran atau perbedaan penerapan dengan SPM yang diterbitkan oleh DSPJA maka yang berlaku adalah Standar yang diterbitkan oleh DSPJA. Panduan ini dilengkapi dengan lampiran yang berisi contoh-contoh praktik yang dapat digunakan KJA dalam melakukan praktik jasa akuntansi. Sejalan dengan perkembangan, buku panduan ini akan dimutakhirkan dan diselaraskan dengan perkembangan standar profesional yang dikeluarkan DSPJA IAI. IAI KA-KJA mengucapkan terima kasih kepada Bidang Peningkatan Kompetensi dan Implementasi IAI KA-KJA dan manajemen eksekutif IAI yang telah melaksanakan penyusunan Panduan ini.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, Juli 2017 Dra. Tia Adityasih, SH., MAk., CPA., Ak., CA Ketua IAI Kompartemen Akuntan Kantor Jasa Akuntansi

i



PROFIL IAI

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah organisasi profesi yang menaungi seluruh Akuntan Indonesia. Sebutan IAI dalam Bahasa Inggris adalah Institute of Indonesia Chartered Accountants. IAI menjadi satu-satunya wadah yang mewakili profesi akuntan Indonesia secara keseluruhan, baik yang berpraktik sebagai akuntan sektor publik, akuntan sektor privat, akuntan pendidik, akuntan publik, akuntan manajemen, akuntan pajak, akuntan forensik, dan lainnya. IAI didirikan pada tanggal 23 Desember 1957 dengan dua tujuan yaitu:

Membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan akuntan; dan

Mempertinggi mutu pekerjaan akuntan. IAI bertanggungjawab menyelenggarakan ujian sertifikasi akuntan profesional (ujian Chartered Accountant-CA Indonesia), menjaga kompetensi melalui penyelenggaraan pendidikan profesional berkelanjutan, menyusun dan menetapkan kode etik, standar profesi, dan standar akuntansi, menerapkan penegakan disiplin anggota, serta mengembangkan profesi akuntan Indonesia. IAI merupakan anggota sekaligus salah satu pendiri International Federation of Accountants (IFAC), organisasi profesi akuntan dunia yang merepresentasikan lebih 3 juta akuntan yang bernaung dalam 170 asosiasi profesi akuntan yang tersebar di 130 negara. Sebagai anggota IFAC, IAI memiliki komitmen untuk melaksanakan semua standar internasional yang ditetapkan demi kualitas tinggi dan penguatan profesi akuntan di Indonesia. IAI juga merupakan anggota sekaligus pendiri ASEAN Federation of Accountants (AFA). IAI menjadi sekretariat permanen AFA sejak tahun 2011. Saat ini IAI menjadi anggota Chartered Accountants Worlwide (CAW), organisasi profesi yang menaungi Akuntan Profesional dengan designasi Chartered Accountant di seluruh dunia.


ii


VISI & MISI IAI

Visi Menjadi organisasi profesi terdepan dalam pengembangan pengetahuan dan praktek akuntansi manajemen bisnis dan publik yang berorientasi pada etika dan tanggungjawab sosial, serta lingkungan hidup dalam perspektif nasional dan internasional.

Misi 1.

Memelihara integritas, komitmen, dan kompetensi anggota dalam pengembangan manajemen bisnis dan publik yang berorientasi pada etika, tanggungjawab, dan lingkungan hidup; 2. Mengembangkan pengetahuan dan praktik bisnis, keuangan, atestasi, non-atestasi, dan akuntansi bagi masyarakat; dan 3. Berpartisipasi aktif di dalam mewujudkan good governance melalui upaya organisasi yang sah dan dalam perspektif nasional dan internasional.

iii



STRUKTUR ORGANISASI IAI

KONGRES IAI - RAPAT ANGGOTA

Dewan Penasihat

Badan-Badan DKSAK DPDA DSAP DSAK DSAS DSPJA Komite Etika Tim Implementasi SAK

Dewan Pengurus Nasional

Majelis Kehormatan

Kompartemen

IAI Wilayah

KAPd KASP KAPj KASy KA-KJA

33 Wilayah

DKSAK: Dewan Konsultatif Standar Akuntansi Keuangan

Manajemen Eksekutif

KAPd: Kompartemen Akuntan Pendidik KASP: Kompartemen Akuntan Sektor Publik

DPDA: Dewan Penegakan Disiplin Anggota

KAPj: Kompartemen Akuntan Pajak

DSAP: Dewan Sertifikasi Akuntan Profesional

KASy: Kompartemen Akuntansi Syariah

DSAK: Dewan Standar Akuntansi Keuangan

KA-KJA: Kompartemen Akuntan Kantor Jasa Akuntansi

DSAS: Dewan Standar Akuntansi Syariah DSPJA: Dewan Standar Profesi Jasa Akuntansi


iv


PROFIL IAI KA-KJA

Sebagai salah satu kompartemen IAI, IAI KA-KJA bertugas untuk meningkatkan profesionalisme Anggota Utama IAI yang memiliki izin pendirian KJA, menjalankan kegiatan profesional, dan fungsi ilmiah. Menyusun dan melaksanakan program kerja Kompartemen yang sejalan dan selaras dengan Program Kerja DPN IAI. IAI KA-KJA memiliki wewenang, tanggungjawab dan tata cara yang diatur dalam peraturan organisasi IAI. IAI-KA-KJA dijalankan oleh Pengurus IAI KA-KJA serta fungsi administrasi dan operasional IAI KA-KJA dilaksanakan oleh Manajemen Eksekutif IAI Pusat. Selain itu, IAI juga telah membentuk Dewan Standar Profesi Jasa Akuntansi (DSPJA) yang bertugas mengadopsi standar yang dikeluarkan IFAC terkait KJA agar KJA mencapai kualitas yang diinginkan dan berkembang sesuai tuntutan perkembangan profesi. Aktivitas lainnya adalah berupa penyusunan program untuk membantu pengembangan KJA, menyusun dan melaksanakan mekanisme penegakan disiplin anggota dan KJA, serta merencanakan dan menjalankan kegiatan PPL. Penyusunan Direktori KJA ini merupakan bagian dari upaya IAI untuk membantu penetrasi dan sosialisasi KJA di tengah-tengah masyarakat dan stakeholders. Jasa KJA sesuai PMK Nomor 25/PMK.01/2014 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara pada Bab III Pasal 9 menyatakan Akuntan dapat mendirikan Kantor Jasa Akuntansi (KJA). KJA memberikan seluruh jasa terkait akuntansi dan keuangan, kecuali jasa assurans (audit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Jasa yang bisa diberikan oleh KJA antara lain:

Jasa pembukuan; Jasa kompilasi laporan keuangan; Jasa manajemen, akuntansi manajemen, konsultasi manajemen; Jasa perpajakan (sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan); Jasa prosedur yang disepakati atas informasi keuangan; dan Jasa sistem teknologi informasi.

v



DEWAN PENGURUS NASIONAL IAI PERIODE 2014-2018 16 Orang Dipilih Langsung oleh Kongres: 1. Prof. Mardiasmo (Ketua) 2. Prof. Ainun Naim 3. Ardan Adiperdana 4. Ahyanizzaman 5. Cris Kuntadi 6. Dwi Setiawan Susanto 7. Dwi Martani 8. Ferdinand Purba 9. Gatot Trihargo 10. Ito Warsito 11. Khomsiyah 12. Prof. Lindawati Gani 13. Maliki Heru Santosa 14. Rosita Uli Sinaga 15. Prof. Sidharta Utama 16. Tia Adityasih 5 Orang Ex Officio Ketua Kompartemen: 1. 2. 3. 4. 5.

Dadang Kurnia (IAI KASP) Prof. Nunuy Nur Afiah (IAI KAPd) Prof. PM. John. L. Hutagaol (IAI KAPj) M. Jusuf Wibisana (IAI KASy) Tia Adityasih (IAI KA-KJA)

2 Orang Perwakilan IAI Wilayah Barat dan Timur: 1. Nurdiono (Wilayah Barat: Sumatera dan Jawa) Tahun 2017 2. Prof. Gagaring Pagalung (Wilayah Timur: selain Sumatera dan Jawa) Tahun 2017


vi


PENGURUS IAI KA-KJA KETUA : Tia Adityasih Bidang Peningkatan Kompetensi dan Implementasi : Feroza Ranti Bidang Pengembangan Industri dan Hubungan Kelembagaan : Doni Budiono KOORDINATOR WILAYAH KOORDINATOR WILAYAH DKI JAKARTA

Ketua Anggota

: Febrian Sjukri : 1. Feber Sormin 2. Ivan Ciputra

KOORDINATOR WILAYAH BANTEN

Ketua Anggota

: Febrian Kwarto : 1. Feber Sormin 2. Farid Wajdi

KOORDINATOR WILAYAH JAWA TIMUR & BALI

Ketua Anggota

: Danny Wibowo : 1. Susan Sutedjo 2. Ida Bagus Teddy Prianthara

KOORDINATOR WILAYAH JAWA TENGAH & YOGYAKARTA

Ketua Anggota

KOORDINATOR WILAYAH SUMATERA SELATAN, BENGKULU, & JAMBI

Ketua Anggota

: Delfi Panjaitan : 1. Desy Lesmana 2. Mutiara Maimunah

KOORDINATOR WILAYAH LAMPUNG

Ketua Anggota

: Syamsu Rizal : Nedi Hendri

KOORDINATOR WILAYAH ACEH & SUMATERA UTARA

Ketua Anggota

: Asen Susanto : Salina

KOORDINATOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR & KALIMANTAN UTARA

Ketua Anggota

: Iskandarsyah Satriya : 1. Anthonius Silamba 2. Sudiyono

: Sudarmana : 1. Agus Dewanto 2. M. Yudhika Elrifi KOORDINATOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN

KOORDINATOR WILAYAH JAWA BARAT

Ketua Anggota

: Drajad Sulistyana : 1. Widya Sari 2. Bachtiar Dewantara

KOORDINATOR WILAYAH NUSA TENGGARA

Ketua Anggota

: Sapto Hendri : Bambang

KOORDINATOR WILAYAH RIAU & KEPULAUAN RIAU

Ketua Anggota

vii

: Dirga Ayuzda : 1. Karim Ardhi 2. Neneng Salmiah

Ketua Anggota

: Rodi Firmansyah : 1. Padlah Riyadi 2. Juhriani

KOORDINATOR WILAYAH KALIMANTAN BARAT & KALIMANTAN TENGAH

Ketua Anggota

: Fridolinus Peno : 1. Caturini Aprilianii 2. Herry Hermawan

KOORDINATOR WILAYAH SULAWESI, MALUKU & PAPUA

Ketua Anggota

: Imsan Muhaimin : 1. Muhammad Din 2. Mustakim



DAFTAR ISI SAMBUTAN KETUA IAI KA-KJA ................................................................................................... i PROFIL IAI ............................................................................................................................................... ii VISI DAN MISI IAI ................................................................................................................................. iii STRUKTUR ORGANISASI IAI ........................................................................................................... iv PROFIL IAI KA-KJA ............................................................................................................................. v DEWAN PENGURUS NASIONAL IAI PERIODE 2014-2018 ................................................. vi PENGURUS IAI KA-KJA .................................................................................................................... vii PENDAHULUAN ................................................................................................................................... 1 A. Tujuan Pengendalian Mutu ........................................................................................................... 2 B. Ketentuan Pengendalian Mutu .................................................................................................... 2 C. Unsur Pengendalian Mutu - SPM ............................................................................................... 3 BAB I ......................................................................................................................................................... 5 TANGGUNG JAWAB KEPEMIMPINAN TERHADAP MUTU DI DALAM KJA .................. 5 A. Posisi Kepemimpinan ...................................................................................................................... 7 B. Kriteria Pimpinan dalam KJA ........................................................................................................ 7

BAB II ......................................................................................................................................................... 9 KETENTUAN ETIKA PROFESI ......................................................................................................... 9 A. Independensi .................................................................................................................................... 11 B. Integritas dan Objektivitas ........................................................................................................... 12 C. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional ............................................................................ 12 D. Kerahasiaan ...................................................................................................................................... 12 E. Perilaku Profesional ......................................................................................................................... 13 BAB III ...................................................................................................................................................... 15 PENERIMAAN DAN KEBERLANJUTAN HUBUNGAN KLIEN DAN PERIKATAN TERTENTU .................................................................................................................... 15 A. Syarat untuk Melanjutkan Hubungan dengan Klien ............................................................. 18 B. Dasar untuk Menolak Hubungan Perikatan dengan Klien .................................................. 19


viii


DAFTAR ISI BAB IV ...................................................................................................................................................... 21 SUMBER DAYA MANUSIA ................................................................................................................ 21 A. Perekrutan ......................................................................................................................................... 23 B. Penugasan Tim Perikatan ............................................................................................................. 25 C. Evaluasi Tim Internal KJA .............................................................................................................. 26 BAB V ....................................................................................................................................................... 27 PELAKSANAAN PERIKATAN .......................................................................................................... 27 A. Kebijakan dan Prosedur Perikatan ............................................................................................ 29 B. Fokus KJA dalam Melaksanakan Perikatan ........................................................................... 29 C. Konsultasi yang Dilakukan KJA dalam Perikatan ................................................................. 30 D. Perbedaan Pendapat Selama Perikatan ............................................................................... 31 E. Penelaahan Pengendalian Mutu Perikatan ............................................................................. 31 BAB VI ..................................................................................................................................................... 33 PEMANTAUAN ..................................................................................................................................... 33 A. Program Pemantauan (Monitoring) ......................................................................................... 35 B. Prosedur Inspeksi ........................................................................................................................... 36 C. Evaluasi, Komunikasi, dan Perbaikan Kelemahan ................................................................ 36 D. Laporan Hasil Pemantauan ......................................................................................................... 37 E. Ketidakpatuhan ................................................................................................................................ 37 F. Keluhan dan Dugaan ...................................................................................................................... 37 BAB VII .................................................................................................................................................... 39 DOKUMENTASI ................................................................................................................................... 39 A. Dokumentasi Kebijakan dan Prosedur ................................................................................... 41 B. Dokumentasi Perikatan ................................................................................................................ 41 C. Dokumentasi Penelaahan Pengendalian Mutu Perikatan ................................................ 41 D. Kerahasiaan, Pengamanan, dan Keterbatasan Akses ...................................................... 41 E. Penyimpanan Dokumentasi Perikatan .................................................................................... 42

ix



PANDUAN PRAKTIK KANTOR JASA AKUNTANSI ................................................................ 43 A. Praktik KJA untuk Prosedur yang Disepakati (Agreed Upon Procedure) ................. 45

1. Menentukan Awal Perikatan Prosedur yang Disepakati ............................................. 45

2. Perencanaan – Prosedur yang Disepakati ...................................................................... 45

3. Dokumentasi – Prosedur yang Disepakati ...................................................................... 45

4. Prosedur dan Bukti – Prosedur yang Disepakati .......................................................... 46

5. Laporan – Prosedur yang Disepakati ................................................................................ 46

B. Praktik KJA untuk Jasa Supervisi Laporan Keuangan (Pengawasan Internal) .......... 46

1. Syarat dan Kondisi untuk Jasa Supervisi Laporan Keuangan ................................... 46

2. Prosedur dan Aktivitas KJA Selama Supervisi ............................................................... 47

3. Dokumentasi Jasa Supervisi ................................................................................................. 47

4. Laporan Jasa Supervisi KJA ................................................................................................. 47

LAMPIRAN .............................................................................................................................................. 49 Lampiran 1 Contoh Surat Perikatan KJA ....................................................................................... 50 Lampiran 2 Contoh Surat Perintah Kerja Tim (Internal KJA) ................................................ 51 Lampiran 3 Contoh Laporan KJA untuk Jasa Supervisi Laporan Keuangan ................... 52 Lampiran 4 Contoh Laporan KJA untuk Jasa Pembukuan / Bookeeping ........................ 53 Lampiran 5 Contoh Laporan KJA untuk Jasa Kompilasi Laporan Keuangan .................. 54 Lampiran 6 Contoh Laporan Agreed Upon Procedure .......................................................... 55 Lampiran 7 Contoh Laporan Agreed Upon Procedure .......................................................... 56 Lampiran 8 Form Ceklis Aktivitas Review Tim (Mandatori Internal KJA) ......................... 57 Lampiran 9 Agenda Kerja (Opsional Internal KJA) .................................................................. 58


x


xi



PENDAHULUAN Kebijakan dan prosedur yang dicantumkan dalam Panduan Sistem Pengendalian Mutu (SPM) ini diperuntukkan bagi Kantor Jasa Akuntan (KJA) perorangan yang dirancang untuk membantu dalam penyusunan dan penerapan sistem pengendalian mutu sesuai dengan ISQC 1: Quality Control For Firms that Perform Audits and Reviews of Financial Statements, and Other Assurance and Related Services Engagements. Selain KJA yang berbentuk perorangan harus melakukan penyesuaian sesuai dengan kondisi masing-masing KJA, jika KJA perorangan hendak melakukan modifikasi maka diperbolehkan dengan tetap memenuhi unsur SPM sesuai dengan ISQC 1. Secara periodik, isi Panduan SPM ini harus ditelaah dan dimutakhirkan agar sesuai dengan kondisi terkini KJA, sesuai keperluan, agar sesuai dengan kondisi setiap KJA. Istilah dan kalimat yang digunakan dalam ISQC 1 mempunyai makna yang sama dengan istilah atau kalimat dalam Panduan SPM ini. Panduan SPM ini hanya sekedar contoh ilustrasi untuk memudahkan KJA dalam menyusun SPM yang sesuai dengan ISQC 1. Penerapan sistem pengendalian mutu pada KJA adalah tanggung jawab dari ma sing-masing KJA. Tidak ada tanggung jawab yang harus dipikul oleh Panduan SPM ini maupun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Membaca Panduan SPM ini tidak menggantikan dalam membaca dan memahami ISQC 1 dan pengaturan dalam standar profesi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap personel KJA harus tetap membaca keseluruhan standar profesi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengendalian terhadap masing-masing jasa yang akan dihasilkan oleh KJA wajib melalui proses pengendalian yang mengedepankan mutu. Pengertian mutu yang dimaksud adalah jasa KJA memiliki mekanisme proses penyusunan dan pemantauan yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan terutama untuk jasa seperti pembukuan, jasa pendampingan/supervisi Laporan Keuangan (pengawasan internal), Jasa kompilasi laporan keuangan, jasa manajemen, akuntansi manajemen, konsultasi prosedur yang disepakati, dan sistem informasi akuntansi. Jasa tersebut memiliki mekanisme standar profesi. KJA harus mengikuti mekanisme tersebut sesuai dengan standar profesi yang berterima umum. Jasa-jasa yang diberikan oleh KJA dalam panduan ini adalah jasa-jasa yang memiliki standar profesi. Untuk jasa-jasa yang tidak memiliki standar profesi, maka setiap KJA harus membuat dokumentasi yang merupakan hasil dari jasa yang diberikan.


1


A. Tujuan Pengendalian Mutu Tujuan pengendalian mutu KJA adalah menetapkan, menerapkan, memelihara, memantau, dan menegakan SPM yang memenuhi persyaratan minimum ISQC 1 untuk perikatan selain asurans. SPM dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa KJA beserta seluruh stafnya mematuhi standar profesi, ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, serta laporan perikatan yang diterbitkan telah sesuai dengan keadaannya. Dalam menyusun SPM ini KJA menggunakan rujukan dan ketentuan yang diatur dalam: ISQC 1: Quality Control For Firms that Perform Audits and Reviews of Financial Statements, and Other Assurance and Related Services Engagements; Referensi lain yang relevan. B. Ketentuan Pengendalian Mutu Penerapan dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan SPM yang Berlaku. SPM KJA harus disusun sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam ISQC 1 dengan penjelasan sebagai berikut: Setiap individu dalam KJA yang bertanggung jawab menetapkan dan memelihara SPM KJA harus memiliki pemahaman terhadap seluruh isi ISQC 1, termasuk Materi Penerapan dan Penjelasan Lain agar memahami tujuan dan penerapan ketent antersebut secara tepat. KJA harus mematuhi seluruh ketentuan dalam ISQC 1, kecuali ketentuan tersebut tidak relevan dengan jasa profesional yang diberikan oleh KJA. ISQC 1 dirancang sehingga memungkinkan KJA mencapai tujuan yang ditetapkan dalam SPM. Penerapan secara tepat atas ketentuan ISQC 1 diharapkan dapat memberikan dasar yang cukup untuk mencapai tujuan tersebut. Namun, disebabkan beragamnya keadaan dan semua keadaan tidak dapat diperkirakan seluruhnya, maka KJA mempertimbangkan ada tidaknya permasalahan atau kondisi tertentu yang mengharuskan KJA menetapkan kebijakan dan prosedur tambahan selain yang disyaratkan dalam ISQC 1 ini untuk memenuhi tujuan tersebut.

2



C. Unsur Pengendalian Mutu - SPM KJA harus menetapkan dan memelihara SPM yang mencakup kebijakan dan prosedur yang dijelaskan sebagai berikut: a. Tanggung jawab kepemimpinan terhadap mutu di dalam KJA b. Ketentuan etika profesi c. Penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu d. Sumber daya manusia e. Pelaksanaan perikatan f. Pemantauan g. Dokumentasi


3


4




5


6



Setiap orang atau orang yang menerima tanggungjawab operasional atas penge ndalian mutu KJA harus memiliki pengalaman dan kemampuan yang cukup dan sesuai serta memiliki wewenang yang diperlukan untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut. A. Posisi Kepemimpinan Dalam Panduan SPM ini dijelaskan mengenai peran dan tanggungjawab masingmasing personel pokok di dalam KJA yang berfungsi memimpin dan menjalankan pe ngendalian mutu di dalam KJA. Kepemimpian dan bentuk tanggungjawab Pimpinan KJA tertuang dalam uraian tugas. Akuntan Profesional berfungsi memimpin KJA dan dapat menunjuk staf yang berkualitas untuk menjalankan pengendalian mutu. Setiap individu yang akan melaksanakan tugas dan tanggungjawab atas pengendalian mutu di dalam KJA harus mempunyai kemampuan dan pengalaman yang cukup, dan wewenang yang diperlukan untuk menjalankan tanggungjawab tersebut. Fungsi pengelolaan sumber daya manusia di dalam KJA akan ditangani oleh pimpinan KJA. Fungsi Penelaahan Pengendalian mutu KJA Perorangan (PPM) dapat dilakukan dengan KJA lainnya (peer review). B. Kriteria Pimpinan Dalam KJA Pimpinan didalam KJA diharapkan dapat memenuhi syarat sebagai berikut: a. Memiliki kemampuan memimpin b. Memiliki pengetahuan dan skill yang memadai c. Memiliki kecakapan komunikasi dan diplomasi d. Mampu menjadi penanggung jawab atas setiap output yang akan di-deliver oleh KJA e. Memiliki pengetahuan, pengalaman dibidang akuntansi dan manajemen minimal pada level managerial pada karir sebelumnya f. Memiliki pengalaman melakukan perikatan serta menyelesaikan output perikatan g. Tidak pernah mendapatkan sangsi hukum dan atau sangsi profesi selama karir


7


8




9


10



Setiap individu dalam KJA harus memenuhi ketentuan etika, minimal seperti yang tercantum dalam Kode Etik Akuntan Profesional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap individu dalam KJA harus berkomitmen untuk memegang teguh nilai-nilai kepemimpinan yang beretika dan bertanggungjawab dalam penerapannya. Akuntan Profesional harus menetapkan kebijakan yang berlaku pada seluruh staf untuk memahami Kode Etik Akuntan Profesional, menerima tanggungjawab dalam pelaksanaan Kode Etik tersebut, serta menelaah kepatuhannya secara periodik. A. Independensi Dalam menjalankan tugasnya individu dalam KJA harus selalu mempertahankan independensi di dalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam Kode Etik Akuntan Profesional. Sikap independen tersebut harus meliputi independen dalam fakta (in facts) maupun dalam penampilan (in appearance). Independensi harus diperta hankan selama periode perikatan. Jika ancaman terhadap independensi tidak bisa dihilangkan atau dikurangi ke tingkat yang dapat diterima dengan menerapkan pencegahan yang tepat, Akuntan Profesional (Pimpinan KJA) harus menghilangkan aktivitas, kepentingan, atau hubungan yang menciptakan ancaman, atau menolak untuk menerima atau melanjutkan perikatan. Akuntan Profesional (Pimpinan KJA) harus bertanggung jawab untuk dan memastikan pemecahan masalah yang tepat terhadap ancaman independensi. Setiap individu dalam KJA harus menelaah kondisi sekeliling yang menimbulkan ancaman terhadap independensi. Staf KJA harus melaporkan kepada Akuntan Profesional (Pimpinan KJA) apabila staf, dalam identifikasinya, berada dalam kondisi mendapatkan ancaman terhadap independensinya. Akuntan Profesional (Pimpinan KJA) harus mendokumentasikan rincian ancaman yang teridentifikasi, termasuk hubungan atau keadaan dalam kaitannya dengan klien, dan pencegahan yang diterapkan.


11


B. Integritas dan Objektivitas Dalam menjalankan tugasnya setiap individu dalam KJA harus mempertahankan integritas dan objektivitasnya, harus bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material (material misstatement) yang diketahuinya atau mengalihkan/mensubordinasikan pertimbangannya kepada pihak lain. C. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional Setiap individu dalam KJA harus mematuhi standar berikut ini beserta interpretasi yang terkait yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan IAI: a. Kompetensi profesional. Individu dalam KJA hanya boleh memberikan jasa profesional yang secara layak (reasonable) diperkirakan dapat diselesaikan dengan kompetensi profesional. b. Kecermatan dan keseksamaan profesional. Individu dalam KJA wajib melakukan pemberian jasa profesional dengan kecermatan dan keseksamaan profesional. c. Perencanaan dan supervisi. Individu dalam KJA wajib merencanakan dan mensupervisi secara memadai setiap pelaksanaan pemberian jasa profesional. d. Data relevan yang memadai. Individu dalam KJA wajib memperoleh data relevan yang memadai untuk menjadi dasar dalam pemberian jasa profesionalnya. D. Kerahasiaan Individu dalam KJA tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien yang bersifat rahasia tanpa persetujuan dari klien. Individu dalam KJA harus melindungi dan menjaga informasi klien yang wajib untuk dirahasiakan dan dilindungi berdasarkan peratu ran perundang-undangan, Kode Etik Akuntan Profesional, ketentuan internal KJA, atau perjanjian tertentu dengan klien. Informasi klien dan semua informasi pribadi yang diperoleh selama perikatan hanya digunakan atau diungkapkan untuk tujuan pada saat informasi tersebut didapatkan. Informasi klien dan individu hanya akan disimpan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemeliharaan dan akses di dalam KJA. Pimpinan KJA akan mengkomunikasikan kebijakan dan menyediakan akses terhadap informasi berdasarkan pedoman dan ketentuan dalam Panduan SPM atau dokumen lain agar diketahui dan dipahami oleh staf.

12



Kebijakan KJA juga mengharuskan penyimpanan dan penanganan berkas internal ataupun dokumen-dokumen milik klien untuk menjaga dan melindungi informasi tersebut dari akses pihak yang tidak berkepentingan. Pimpinan KJA mengharuskan staf menyampaikan surat pernyataan kerahasiaan pada saat rekrutmen. Setiap staf harus memahami dan mematuhi kebijakan KJA tentang kerahasiaan. E. Perilaku Profesional Setiap individu dalam KJA wajib memelihara citra profesi, dengan tidak melakukan perkataan dan perbuatan yang dapat merusak reputasi rekan seprofesi dan KJA dan bertindak sesuai dengan Kode Etik Akuntan Profesional, serta mematuhi kebijakan dan prosedur yang diatur oleh KJA. Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh individu dalam KJA harus mendapatkan konsekwensi berupa: a. Peringatan ringan, berupa teguran lisan, memberikan arahan dan peringatan untuk tidak mengulangi. b. Peringatan berat dengan menerbitkan “Surat Peringatan” yang dapat berujung pada pemantauan hubungan kerja dan atau diarahkan pada pengunduran diri atau PHK. c. Pemutusan hubungan kerja seketika. d. Ketika pelanggaran etika oleh tim KJA terkait dengan unsur pidana dan kriminal, KJA akan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.


13


14




15


16



KJA hanya akan melaksanakan atau melanjutkan hubungan dan perikatan hanya ketika KJA mempunyai kompetensi & kapabilitas untuk melaksanakan perikatan termasuk waktu dan sumber daya untuk melaksanakannya, mampu mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Kode Etik Akuntan Profesional, serta telah meyakini integritas dari klien. KJA harus memenuhi kebijakan dan prosedur dalam penerimaan dan keberlanjutan hubungan klien dengan cara memperoleh informasi yang diperlukan sebelum menerima perikatan dari klien baru, memutuskan keberlanjutan perikatan yang ada, dan mempertimbangkan penerimaan perikatan baru dari klien yang ada. Berikut adalah contoh untuk syarat penerimaan klien: 1. Calon klien haruslah klien yang dipandang oleh KJA memiliki kompetensi dan pema-haman yang mencukupi untuk melakukan pekerjaan perikatan jasa dengan KJA. Termasuk kemampuan klien menyediakan sumber daya manusia, data, dan waktu untuk dialokasikan selama masa perikatan perikatan berlangsung. 2. Klien dapat memahami etika yang dianut oleh KJA. 3. Pentingnya integritas karena akan berdampak langsung terhadap perikatan. Maka klien haruslah entitas atau seseorang yang memiliki intergritas dan pemahaman yang baik terkait dengan perikatan jasa. Dihindari berkerja sama dengan klien yangminim integritas. Beberapa ciri dari integritas yang dimaksud adalah: a. Identitas dan reputasi klien secara prinsip melekat pada pemilik perusahaan, personel manajemen kunci, dan mereka harus terlibat secara transparan den gan pihak pemerintah, seperti halnya pelaporan pajak. b. Secara karakter bisnis (nature of business) bisnis proses klien adalah bisnis praktis yang dapat dipahami oleh KJA. c. Terkait dengan reputasi klien baik pemilik maupun personel manajemen kunci di perusahaan, maka juga harus dapat diidentifikasi hubungannya dengan transparansi dan konsistensi terhadap tujuan perikatan dan klien menjaga fungsi internal kontrol pada lingkungan klien. d. Agresif tidaknya klien terkait dengan mempertahankan fee perikatan serendah mungkin. e. Identifikasi ketidaksesuaian keterbatasan ruang lingkup pada perikatan: Identifikasi bahwa ada kemungkinan klien terlibat money laundring dan atau tindakan kriminal lain. - Tentukan alasan, tujuan perjanjian klien dan yang tidak dijanjikan kembali dari klien pada perikatan sebelumnya. - Identitas dan bisnis proses perusahaan lain yang terhubung dengan klien.


17


Berdasarkan pengetahuan yang diperoleh terkait dengan integritas klien yang akan melakukan perikatan dengan KJA dapat dianalisis lebih dalam untuk memutuskan baik atau tidak berkerja sama melakukan perikatan dengan klien tersebut. 4. Seluruh sumber informasi mengenai integritas klien tersebut harus diperoleh dari sumber informasi yang absah. KJA dapat juga melakukan penelaahan berikut untuk mendapatkan informasi mendalam: a. Menjalin komunikasi dengan penyedia jasa sebelumnya untuk mencari tahu persoalan etika yang relevan, serta menjalin komunikasi dengan pihak ketiga lainnya. b. Menyusun daftar personel klien dan/atau pihak ketiga lain yang ada hubungannya dengan perusahaan klien seperti bankir, bagian legal, konsultan dan/atau hubungannya dengan dunia industri. c. Info riwayat klien.

A. Syarat untuk Melanjutkan Hubungan dengan Klien

18

1. KJA wajib mengumpulkan informasi terkait klien untuk menentukan apakah akan melanjutkan hubungan perikatan dengan klien dengan mempertimbang kan ada tidaknya permasalahan terdahulu yang muncul pada perikatan sebelumnya, dan apakah masih akan berdampak terhadap perikatan yang akan dilanjutkan. Sebagai contoh, klien berniat akan melakukan perluasan usaha ke jenis industri yang klien tidak punya kemampuan di bidang industri tersebut. Hal ini akan menyulitkan KJA untuk memberikan atau menyelesaikan perikatan manajemen ataupun akuntansi dengan klien. Maka dalam situasi ini, KJA wajib memutuskan dengan menghitung skala prioritas apakah dengan melanjutkan perikatan akan membawa dampak positif bagi KJA. 2. Jika terdapat potensi konflik kepentingan dan dapat diidentifikasi pada klien saat ini atau klien baru, maka KJA harus menentukan layak tidaknya hubungan ini untuk diteruskan. Pimpinan KJA wajib menentukan keputusan ini. 3. Jika pokok persoalan sudah dapat diidentifikasi dan KJA memutuskan untuk menerima atau melanjutkan perikatan atau spesifik perikatan, maka KJA wajib mendokumentasi cara memberikan solusi atas pokok persoalan tersebut.



B. Dasar untuk Menolak Hubungan Perikatan dengan Klien 1. Tanggung jawab profesional dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan jika klien terindikasi tidak memenuhi kriteria kelayakan. 2. Kemungkinan menarik diri dari perikatan dan hubungan dengan klien atas situasi di nomor 1. 3. Klien teridentifikasi memiliki tujuan kriminal dan/atau perdata terhadap pelaksanaan perikatan dan/atau terhadap pihak ketiga lain.


19


20




21


22



Manajemen KJA membangun dan merancang kebijakan dan prosedur terstruktur untuk memastikan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan terus menerus ditingkatkan dan dikembangkan agar mendapatkan pengetahuan berkelanjutan baik secara akademik formal maupun informal. SDM yang mendukung tim KJA wajib memenuhi kualifikasi dan syarat sebagai berikut: a. Patuh dan tunduk pada Kode Etik Akuntan Profesional. b. Memiliki persyaratan hukum berkerja di wilayah negara Indonesia (bagi WNA). c. Memiliki persyaratan formal yang relevan d. Memiliki kompetensi yang memadai dan kemampuan di bidang akuntansi dan manajemen serta mampu berkomunikasi dengan baik. A. Perekrutan Tahapan-tahapan berikut akan menjadi panduan bagi KJA untuk memilih SDM yang berkualitas. 1. Perekrutan Proses perekrutan dilaksanakan dengan menyusun indikator perekrutan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diuji mutu dan hasilnya. Pada tahapan ini, tujuan dari sebuah perekrutan akan menjadi indikator utama seseorang akan ditunjuk sebagai anggota tim. Perekrutan juga dijalankan sesuai dengan kebutuhan perikatan yang akan dikerjakan. 2. Penilaian Kinerja Penilaian kinerja karyawan tertuang dalam “Key Performance Indicator” (KPI) yang dijabarkan secara jelas dalam setiap uraian tugas dan tanggungjawab (job description) anggota tim manajemen maupun tim perikatan yang terlibat dan aktif. KPI anggota tim manajemen maupun tim perikatan dikomunikasikan secara terbuka dan transparan agar membangun kinerja yang efektif dan bertanggung jawab.

KPI dapat dinilai secara tahunan, dimana Pimpinan KJA akan mengadakan evaluasi kinerja karyawan/tim berdasarkan KPI di akhir tahun. Penilaian ini juga akan masuk sebagai evaluasi lebih lanjut pada perikatan berikutnya. Semua tim di dalam KJA akan terlibat dan menjadi bagian yang akan melakukan penilaian untuk masing-mas-


23


ing tim. Matrik manajemen juga berlaku pada penilaian kinerja karyawan. Diharapkan dengan adanya penilaian matrik tersebut penilaian akan mendekati objektivitasnya dan menjawab hasil yang memang dibutuhkan untuk evaluasi. 3. Kemampuan Kemampuan yang dimaksud adalah dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab. Tugas dan tanggung jawab anggota tim harus dapat ditentukan sejelas mungkin dan rinci. Penentuan tugas juga akan dipengaruhi oleh struktur organisasi pada tim. Anggota tim juga harus sudah dapat mengetahui dengan pasti tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Hal berikut dapat menjadi indikator penentuan aturan dan tanggung jawab sebuah perikatan. a. Aturan yang melekat pada pekerjaan: penjelasan rinci mengenai perikatan dan kepada siapa saja perikatan tersebut akan dipertanggungjawabkan. b. Kewenangan: siapa saja yang terlibat didalam membuat keputusan perikatan atau yang memberikan izin pada perikatan. c. Tanggungjawab: pekerjaan perikatan harus dapat diselesaikan dengan tim yang ditunjuk secara baik. d. Kompetensi: keahlian yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perikatan dan kemampuan menyelesaikan perikatan dengan baik sesuai tujuan perikatan.

4. Kompetensi Kompetensi yang dimaksud adalah keahlian dan kemampuan menyelesaikan tanggung jawab dan memutuskan permasalahan di dalam perikatan. Seseorang dapat dikatakan memiliki kompetensi yaitu pada saat pekerjaan yang dilakukan dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan panduan perikatan. Kompetensi ini juga akan dinilai dari seberapa cakap anggota tim tersebut merespon setiap kendala dan permasalahan yang tidak terduga-duga dalam sebuah perikatan. Kompetensi yang dimaksud juga terkandung di dalamnya adalah: a. Sertifikasi profesional. b. Pendidikan profesional berkelanjutan, termasuk pelatihan. c. Pengalaman pekerjaan. d. Pelatihan khusus oleh tim khusus selama perikatan (alih pengetahuan/transfer knowlegde). e. Pendidikan yang bersifat independen

24



5. Pengembangan Karir Karir dalam manajemen dikemas identik dengan penilaian kemampuan dan kompetensi seseorang didalam menyelesaikan perikatan. Seseorang akan dapat menduduki jabatan tertentu jika memang ia mampu menunjukan kemampuan yang cu kup dan mendapat kepercayaan pemegang saham untuk jabatan tersebut. Secara struktural karir akan disusun namun, lompatan karir dapat saja terjadi. Hal ini bergantung seberapa besar kontribusi dan prestasi sesorang tersebut bagi KJA. 6. Kompensasi Pimpinan KJA dapat memberikan kompensasi atau bonus pada staf sesuai dengan target program kerja tahunan. 7. Estimasi Kebutuhan Personel Pimpinan KJA secara periodik melakukan penelahaan terhadap efektivitas program perekrutan bersamaan dengan penilaian kebutuhan sumber daya KJA untuk me ngidentifikasi perlunya perubahan program perekrutan. B. Penugasan Tim Perikatan Melalui kebijakan dan prosedur, akuntan memastikan penugasan staf yang sesuai (secara individu dan kolektif) untuk setiap perikatan. Tanggung jawab akuntan secara jelas didefinisikan dalam panduan ini dan dalam formulir perikatan yang disediakan KJA. Akuntan Profesional juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa individu-individu ditugaskan, dan tim perikatan secara keseluruhan, memiliki kompetensi, kemampuan, dan komitmen yang diperlukan untuk menyelesaikan perikatan. Ketika menentukan personel yang tepat dalam suatu penugasan, perhatian khusus dilakukan terhadap kemampuan teknis, kualifikasi dan pengalaman. KJA juga merencanakan kesempatan pelatihan bagi junior dan senior untuk memandu pengembangan staf yang belum berpengalaman. Terkait dengan kebijakan dan prosedur KJA berkewajiban pula mengkomunikasikan poin-poin tertentu kepada manajemen klien seperti: a. Identitas dan peran utama dari tujuan perikatan dengan klien, dikomunikasikan kepada tim kunci manajemen klien b. Mitra atau klien harus memiliki kompetensi yang sesuai, kemampuan, otoritas, untuk melakukan perannya. c. Tanggung jawab klien harus dapat didefenisikan dengan jelas dan dikomunikasikan dengan klien. Hak Cipta © 2017 IKATAN AKUNTAN INDONESIA – Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak

25


C. Evaluasi Tim Internal KJA Dalam memimpin KJA, pimpinan KJA diwajibkan melakukan evaluasi kinerja tim internal KJA. Kebijakan evaluasi dapat dilakukan berbasis project yang dapat menekankan pada fokus kompetensi tim, individu dan atau berbasis waktu (pilih mana yang relevan untuk dilakukan evaluasi).

26




27


28



Melalui kebijakan dan prosedur SPM KJA harus memberikan keyakinan yang memadai bahwa perikatan dilakukan sesuai dengan standar profesi serta peraturan perundang-undangan A. Kebijakan dan Prosedur Perikatan 1. Permasalahan yang relevan untuk meningkatkan konsistensi dalam kualitas pelaksanaan perikatan; 2. Tanggung jawab penyeliaan; dan 3. Tanggung jawab penelaahan. Kebijakan dan prosedur penelaahan ditentukan dengan dasar bahwa pekerjaan anggota tim yang kurang berpengalaman ditelaah oleh anggota tim perikatan yang lebih berpengalaman. B. Fokus KJA dalam Melaksanakan Perikatan 1. Permasalahan yang relevan untuk meningkatkan konsistensi dalam kualitas pelaksanaan perikatan Bagaimana anggota tim secara cepat memahami dan mengerti menentukan tujuan dari pekerjaan yang akan mereka jalankan didalam perikatan. Proses untuk melengkapi dengan standar perikatan sesuai dengan formulir yang sudah dirancang oleh KJA. Proses penyeliaan atas perikatan dan pelatihan staf. Metode telaahan atas penilaian kinerja dalam laporan. Kesesuaian dokumentasi dari kinerja, waktu dan penambahan analisis penela haan. Konsisten menjaga kebijakan dan prosedur yang sedang berjalan. 2. Tanggung jawab penyeliaan Pada perikatan penyeliaan berikut ini penting dijalankan: Melakukan penelusuran terhadap progres perikatan Memastikan kompetensi dan kemampuan anggota tim di dalam perikatan: apakah anggota tim memiliki kecukupan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan, apakah anggota tim mengerti instruksi yang mereka terima terkait pekerjaan, dan apakah anggota tim mengerti bahwa pendekatan perencanaan pekerjaan telah dilakukan dengan baik.


29


Melakukan identifikasi permasalahan sejak awal perikatan atau konsultasi sebagai dasar pendekatan permasalahan dengan menggunakan kemampuan lebih pengalamanan anggota tim.

3. Tanggung jawab penelaahan Tanggung jawab penelaahan meliputi: Pekerjaan yang telah sesuai dengan standar profesi dan telah memenuhi peraturan perundang-undangan. Permasalahan signifikan telah dapat ditentukan untuk menjadi fokus kedepan. Kecukupan konsultasi telah dilakukan dan kesimpulan hasil telah di dokumentasikan. Revisi secara sifat, waktu, dan penambahan pekerjaan. Hasil atau kesimpulan pekerjaan yang didukung dengan dokumentasi yang cukup. Bukti yang ditentukan telah mencukupi. Tujuan dari prosedur perikatan telah tercapai. Kecukupan tim kerja dan pendampingan training untuk anggota tim yang kurang pengalaman pada perikatan agar memastikan pemahaman yang jelas mengenai tugas pekerjaan anggota tim. C. Konsultasi yang dilakukan KJA dalam Perikatan Pimpinan KJA mendorong adanya konsultasi di antara tim perikatan untuk masalah yang signifikan dengan personel lain dalam KJA dan dengan Akuntan Profesional eksternal yang memiliki keahlian dan kewenangan. Konsultasi harus dilakukan secara tepat terhadap permasalahan yang sulit atau sering diperdebatkan. Konsultasi dan wawancara akan dilakukan untuk situasi sulit dan sering diperdebatkan dengan prosedur sebagai berikut: 1. Sumber daya untuk melakukan konsultasi dan wawancara tersedia dan mencukupi. 2. Sifat dan ruang lingkup seperti; wawancara didokumentasikan dan disetujui oleh kedua belah pihak antara klien dan tim KJA. 3. Kesimpulan dari konsultasi dan wawancara dilaksanakan. Konsultasi melibatkan pihak profesional dengan individual yang memiliki kompetensi atau ahli. Konsultasi menggunakan sumberdaya yang tepat serta sekaligus menggunakan pengalaman dari KJA. Konsultasi membantu meningkatkan kualitas dan meningkatkan penerapan penilaian profesional.

30



Konsultasi pada permasalahan teknis, dan etika serta hal lainnya yang signifikan yang dilakukan didalam KJA. Memiliki pengetahuan dan pengalaman anggota tim senior diharapkan dapat menarik kesimpulan yang tepat.

Dokumentasi konsultasi dengan pihak profesional lainnya untuk membahas hal-hal kontroversial wajib didokumentasikan dengan lengkap dan rinci: Menerbitkan laporan konsultasi. Hasil konsultasi termasuk dengan keputusan yang diambil, dasar-dasar keputusan dan bagaimana keputusan tersebut diambil. D. Perbedaan Pendapat Selama Perikatan Perbedaan pendapat sangat mungkin terjadi dalam melaksanakan suatu perikatan. Sedapat mungkin tim KJA sudah dapat mengidentifikasi masalah tersebut pada investigasi awal. Lakukan proyeksi penyelesaian yang mungkin dapat dilakukan, kumpulkan dokumen terkait yang mungkin dapat menjadi pertimbangan atas perbedaan pendapat, gunakan informasi yang dapat ditarik dari dokumen dan data yang bisa menjadi pertimbangan. Prosedur untuk perbedaan pendapat juga dapat diteruskan dengan berkonsultasi. Jika memang diperlukan untuk keterlibatan pihak pemerintah maka hal tersebut mungkin dilakukan didalam perikatan, atau melibatkan pihak profesional lainnya yang memiliki kompetensi yang relevan. Dalam semua kasus, sifat, waktu, dan luas yang terjadi dalam perikatan, kesimpulan yang dihasilkan dari konsultasi yang dilakukan selama berlangsungnya perikatan harus didokumentasikan. Perbedaan pendapat sudah harus menemukan kesepakatan sebelum laporan didokumentasikan. Laporan belum boleh ditentukan tanggalnya sebelum permasalahan dapat diselesaikan. Jika terjadi dead log terhadap perbedaan pendapatan maka, pihak klien dan KJA wajib menandatangani perbedaan pendapat tersebut sebagai suatu hal yang menjadi kendala dengan penyelesaian yang berbeda. E. Penelaahan Pengendalian Mutu Perikatan Pimpinan KJA bertanggung jawab untuk menerbitkan kebijakan & prosedur penelahaan pengendalian mutu perikatan. Kebijakan dan prosedur penelaahan pengendalian mutu perikatan tersebut termasuk antara lain:


31


1. Kebutuhan akan penelahaan pengendalian mutu perikatan untuk produk jasa KJA karena KJA tidak memiliki produk audit laporan keuangan untuk perusahaan komersial maupun publik, jika klien meminta KJA untuk melakukan reviu laporan keuangan klien KJA maka fokus reviu laporan keuangan menjadi prosedur tambahan. KJA tidak dapat memberikan opini atas proses reviu tersebut namun hanya memberikan perubahan dan perbaikan jurnal yang diperlukan. 2. Menentukan semua kriteria pemeriksaan tentang informasi manajemen klien dan hubungan terkait lainnya terhadap manajemen klien untuk semua informasi masa lalu dan catatan penting yang terkait.

32




33


34



Kebijakan dan prosedur pengendalian mutu merupakan bagian penting dari sistem pengendalian intern KJA. Pemantauan merupakan komponen penting dalam SPM. Pemantauan terutama terdiri atas pemahaman sistem pengendalian mutu dan penentuan – melalui wawancara, walk – through test, dan inspeksi dokumen – apakah, dan sejauh mana, desain dan operasi sistem pengendalian mutu efektif. Dalam hal ini juga termasuk mengembangkan rekomendasi untuk memperbaiki sistem, terutama jika terdeteksi adanya kelemahan atau jika standar profesional telah berubah. Pimpinan KJA harus menentukan tanggung jawab pemantauan melalui pihak yang independen dan dengan pengalaman yang cukup (peer reviu). Pimpinan KJA dan pemantau harus mefokuskan perhatian terhadap kebutuhan untuk melakukan inspeksi terhadap efektivitas sistem pengendalian mutu secara terus menerus dan menyiapkan pengujian secara periodik melalui pemantauan formal pada tingkat dokumentansi perikatan untuk memastikan pengendalian berjalan efektif. A. Program Pemantauan (Monitoring) Tanggung jawab untuk melakukan pemantauan terhadap penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu adalah terpisah dari tanggung jawab keseluruhan untuk pengendalian mutu. Tujuan dari program pemantauan adalah untuk membantu KJA dalam memperoleh keyakinan memadai bahwa kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan sistem pengendalian mutu relevan, memadai, dan beroperasi secara efektif. Program ini juga akan membantu memastikan kepatuhan dengan persyaratan peraturan dan praktik. SPM telah dirancang untuk memberikan keyakinan memadai kepada Pimpinan KJA bahwa pelanggaran signifikan dan berkelanjutan terhadap kebijakan dan pengendalian mutu besar kemungkinan tidak terjadi atau tidak terdeteksi. Pimpinan KJA dan staf harus bekerja sama dengan pemantau, dan menyadari bahwa individu ini adalah bagian penting dalam sistem pengendalian mutu. Ketidaksepakatan, ketidakpatuhan dengan, atau pengabaian temuan pemantau harus diselesaikan melalui prosedur penyelesaian masalah dalam KJA.


35


B. Prosedur Inspeksi Pemantauan sistem pengendalian mutu KJA dilakukan secara tahunan. Sebagai bagian program pemantauan, pemilihan perikatan yang telah selesai. Pemantau mempertimbangkan hasil pemantauan sebelumnya, sifat dan luasnya otoritas yang diberikan kepada staf, sifat dan kompleksitas praktik KJA, dan risiko spesifik yang terkait dengan klien KJA ketika inspeksi didesain. Pimpinan KJA akan menginstruksikan pemantau untuk menyiapkan dokumentasi inspeksi yang sesuai yang akan mencakup: Hasil evaluasi unsur SPM; Suatu evaluasi apakah akuntan telah secara tepat menerapkan kebijakan dan prosedur SPM; Identifikasi dari setiap kekurangan, penyebab pokok dari timbulnya kelemahan, dampaknya, dan suatu keputusan tentang apakah diperlukan tindakan lebih lanjut, penjelasan detil tindakan; dan Ringkasan hasil dan kesimpulan yang dibuat (diberikan kepada Pimpinan KJA), dengan rekomendasi untuk tindakan perbaikan atau perubahan yang dibutuhkan. Pimpinan KJA membahas dengan pemantau (bersama dengan personel lain yang tepat) untuk mereviu dan memutuskan tindakan perbaikan apa yang diperlukan atau merevisi SPM, peran dan tanggung jawab, tindakan disiplin, pengakuan, dan permasa lahan lain yang ditentukan. C. Evaluasi, Komunikasi, dan Perbaikan Kelemahan Pimpinan KJA harus mempertimbangkan apakah kelemahan yang terindentifikasi merupakan kelemahan struktural dalam SPM atau hanya merupakan ketidakpatuhan akuntan atau staf tertentu. Pimpinan KJA harus mengkomunikasikan kelemahan yang terdeteksi dan melaporkan kepada personel relevan, bersama-sama dengan rekomendasi untuk perbaikan. Rekomendasi atas kelemahan harus fokus pada penyebab utama kelemahan dan harus memuat satu atau lebih hal berikut: Melakukan tindakan perbaikan dalam kaitanya dengan perikatan tertentu atau anggota tim Perbaiki kebijakan dan prosedur pengendalian mutu. Lakukan tindakan disiplin seperlunya.

36



Jika kelemahan teridentifikasi secara sistemik atau berulang, tindakan perbaikan segera harus dilakukan. Kelemahan terkait dengan independensi dan benturan kepentingan memerlukan tindakan perbaikan segera. D. Laporan Hasil Pemantauan Setelah menyelesaikan penilaian sistem pengendalian mutu, pemantau harus melaporkan hasilnya kepada Pimpinan KJA. Laporan tersebut harus cukup bagi Pimpinan KJA dalam mengambil tindakan yang tepat dan jelas ketika diperlukan, dan juga harus menjelaskan prosedur yang dilakukan dan kesimpulan yang dibuat dari reviu. Jika kelemahan sistemik, berulang, dan signifikan terjadi, laporan harus mencakup tindakan yang dilakukan atau diusulkan untuk penyelesaiannya. Laporan pemantauan paling tidak mencakup: Penjelasan prosedur pemantauan yang telah dilakukan; Kesimpulan yang dibuat dari prosedur pemantauan; dan Jika relevan, deskripsi tentang kelemahan signifikan, sistemik, berulang lainnya dan tindakan yang direkomendasikan untuk mengatasi kekurangan-kekurangan tersebut. E. Ketidakpatuhan Ketidakpatuhan terhadap SPM KJA merupakan permasalahan yang serius, terutama jika staf secara sengaja menolak untuk mematuhi kebijakan KJA. Sepanjang SPM diterapkan untuk melindungi kepentingan publik, Pimpinan KJA harus memperhatikan ketidakpatuhan secara sengaja dan terbuka, melalui beberapa cara termasuk memperkuat rencana perbaikan kinerja, reviu kinerja dan pertimbangan kesempatan untuk promosi dan peningkatan kompensasi, dan paling akhir adalah pemberhentian hubungan kerja. F. Keluhan dan Dugaan Keluhan dan dugaan – terutama mengenai kegagalan dalam menjalankan prinsip kehati-hatian dalam pekerjaan dengan klien, atau pelanggaran profesional dan peraturan perundang-undangan lainya oleh staf atau klien merupakan permasalahan serius. Pimpinan KJA harus memberikan pertimbangan serius jika perlu meminta nasihat hukum. Jika terdapat ketidakpastian, Pimpinan KJA harus mengkonsultasikan kepada individu pihak luar yang professional dan terpercaya.


37


Setiap keluhan yang diterima dari klien atau pihak ketiga lainnya harus ditanggapi sesegera mungkin, dengan pemberitahuan masalah yang menjadi perhatian, dan tanggapan yang dilakukan setelah melakukan investigasi yang tepat. Pimpinan KJA memelihara kebijakan dan prosedur yang menjelaskan detil prosedur yang diikuti dalam menangani keluhan dan dugaan. Jika investigasi menyatakan kelemahan dalam desain atau operasi kebijakan dan prosedur pengendalian mutu KJA atau ketidakpatuhan terhadap SPM KJA oleh satu atau lebih personel, maka Pimpinan KJA harus melakukan tindakan yang tepat termasuk satu atau lebih hal berikut: Melakukan tindakan perbaikan dalam kaitanya dengan perikatan tertentu atau anggota tim. Perbaiki kebijakan dan prosedur pengendalian mutu; Lakukan tindakan disiplin seperlunya.

38




39


40



A. Dokumentasi Kebijakan dan Prosedur Pimpinan KJA memelihara kebijakan dan prosedur untuk menentukan tingkat dan sejauh mana dokumentasi diperlukan dalam setiap perikatan sebagaimana ditetapkan dalam buku pedoman KJA/formulir baku perikatan). Pimpinan KJA juga memelihara kebijakan dan prosedur yang membutuhkan dokumen yang diperlukan untuk memberikan bukti operasional dari setiap unsur sistem pengendalian mutu untuk periode yang cu kup sehingga memungkinkan prosedur pemantauan dapat dilakukan untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap SPM KJA, atau periode yang lebih lama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. B. Dokumentasi Perikatan Pimpinan KJA diwajibkan membuat dokumentasi atas seluruh jasa yang diberikan. Semua dokumen mulai dari perikatan, kertas kerja hingga laporan yang dihasilkan oleh KJA adalah dokumentasi yang dimaksud. C. Dokumentasi Penelaahan Pengendalian Mutu Perikatan Kebijakan dan prosedur untuk dokumentasi pengendalian mutu pada perikatan harus memperhatikan hal berikut: Prosedur yang dibutuhkan oleh KJA pada penelahaan pengendalian mutu pada perikatan telah dilakukan dan didokumentasikan ke dalam catatan softfile dan dokumentasi menggunakan kertas serta wajib diotorisasi (tanda tangan) Pimpinan KJA. Jika penelaah tidak mengetahui adanya hal-hal yang belum selesai sehingga meng akibatkan pertimbangan penilaian yang signifikan tim yang terlibat dan kesimpulan bisa tidak tepat. Untuk itu penelaah diwajibkan menelaah ulang semua dokumen perikatan dari dokumen awal sampai dengan dokumen pendukung. Jika perlu melakukan ceklis ulang atas semua dokumen perikatan. D. Kerahasiaan, Pengamanan, & Keterbatasan Akses KJA harus menetapkan kebijakan dan prosedur terkait dengan kerahasiaan, penyimpanan, keamanan, dan keterbatasan akses atas dokumen perikatan. Semua kertas kerja, laporan, dan dokumen lain yang disiapkan oleh tim KJA, termasuk lembar kerja yang disiapkan klien, adalah bersifat rahasia dan harus dilindungi dari akses yang tidak sah.


41


Kebijakan dan prosedur terkait dengan kerahasiaan, penyimpanan, keamanan dan pengaksesan atas dokumen perikatan meliputi antara lain: Akses berkata sandi (password) untuk dokumen penting. Penentuan distribusi dokumen, pihak dan siapa saja yang boleh terlibat dan meng akses dokumen Aktivitas penyimpanan cadangan (back up) dokumen oleh staf tertentu. Dokumentasi file pada KJA sendiri. Informasi klien dan kertas kerja perikatan tidak akan dibuka untuk pihak ketiga kecuali: Klien telah mengizinkan secara tertulis; Terdapat kewajiban professional untuk mengungkapkan informasi tersebut; Keterbukaan diperlukan dalam suatu proses hukum; atau Keterbukaan diminta oleh peraturan perundang-undangan. Dokumen perikatan akan menggunakan media hardfile menggunakan kertas dan softfile. Kesepakatan atas dokumen perikatan tersebut akan dibahas bersama sama dengan klien yaitu terkait dengan jika terjadi perubahaan kesepakatan pada tujuan perikatan, penambahan, dan/atau penghapusan, yang mana hal seperti ini wajib dikompromikan oleh klien bersama-sama dengan KJA terkait dengan tindakan penambahan, pengubahan, dan/atau penghapusan. Termasuk yang akan diatur adalah jika dokumen hilang, rusak dan dapat dihapus secara permanen. Dengan pengaturan demikian maka dokumen perikatan dapat dengan jelas menyikapi situasi khusus di luar situasi normal. E. Penyimpanan Dokumentasi Perikatan KJA harus menetapkan kebijakan dan prosedur dalam menentukan waktu yang cukup untuk kebutuhan retensi dokumen, atau juga untuk kebutuhan badan regulator jika dibutuhkan. Pada dokumen perikatan akan ditentukan siapa saja yang membuat dokumen perikatan, siapa yang terlibat, siapa yang memiliki wewenang untuk mengubah, menghapus, dan/atau membuat tambahan lingkup perikatan. Dokumentasi kertas kerja dilakukan dengan memberi label yang tepat untuk memudahkan identifikasi dan pencarian kembali. Pemusnahan dokumentasi kertas kerja harus disetujui oleh Pimpinan KJA.

42




43


44



A. Praktik KJA untuk Prosedur yang Disepakati (Agreed Upon Procedure) Standar dan panduan kerja untuk Agreed Upon Procedure bagi KJA mengacu kepada ISRS 4400 Engagements to Perform Agreed-Upon Procedures regarding Financial Information yang diterbitkan oleh IFAC. 1. Menentukan Awal Perikatan Prosedur yang Disepakati Pada perikatan prosedur yang disepakati anggota tim dalam KJA wajib memperhatikan hal-hal berikut: a. Identifikasi risiko sejak memulai perikatan antara tim KJA dengan klien dan tanggapan manajemen KJA terhadap resiko bawaan yang melekat. b. Penilaian awal dilakukan secara parsial dengan mengutamakan fokus pada aspek material dan resiko yang melekat pada proses agreed- upon procedure. c. Signifikan penyimpangan pada penerapan prosedur sudah harus dapat diidentifikasi pada awal perikatan d. Permasalahan yang terjadi wajib dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang melakukan kesepakatan. Hal ini harus menjadi peringatan awal bagi tim KJA sejak awal perikatan. e. Dalam membuat laporan Pimpinan KJA dilarang memberikan kesimpulan, rekomendasi atau pendapat atas hasil temuannya. Lihat lampiran 6 sebagai panduan laporan. 2. Perencanaan – Prosedur yang Disepakati Pimpinan KJA wajib menyusun perencanaan yang sistematis dalam menerima perikatan prosedur yang disepakati. Perencanaan yang sistematis yaitu dimulai dari ketersediaan personil untuk menjalankan perikatan, kompetensi yang memadai untuk memahami maksud dari tujuan perikatan, alat yang mendukung perencanaan, dan kebutuhan lain yang relevan untuk menjalankan perikatan Agreed Upon Procedure. 3. Dokumentasi – Prosedur yang Disepakati Dokumentasi yang menjadi mandatori sejak proses perikatan hingga laporan atas perikatan prosedur yang disepakati adalah: surat perikatan, dokumen prosedur yang menjadi dasar untuk melakukan Agreed Upon Procedure, Laporan KJA atas hasil Agreed Upon Procedure.


45


4. Prosedur dan Bukti – Prosedur yang Disepakati

KJA yang melakukan perikatan prosedur yang disepakati wajib menggunakan dokumen perusahaan/klien yang valid (dokumen pokok utama bukan dokumen salin) sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan.

Prosedur yang dapat dilakukan oleh KJA di dalam menjalankan perikatan – Agreed Upon Procedure adalah sebagai berikut: a. Penyelidikan dan analisis data b. Penghitungan ulang, komparasi dan cara pengecekan lain yang akurat c. Observasi d. Investigasi e. Wawancara dan konfirmasi

5. Laporan – Prosedur yang Disepakati

Laporan KJA atas jasa prosedur yang disepakati wajib menjelaskan tujuan dan h asil yang ingin diperoleh oleh perusahaan/klien atas dari aktivitas dilakukannya perikatan atas Jasa Prosedur yang Disepakati tersebut. Sebagai ilustrasi lihat lampiran 6.

B. Praktik KJA untuk Jasa Supervisi Laporan Keuangan (Pengawasan Internal) Supervisi Laporan Keuangan adalah suatu jasa pengawasan laporan keuangan internal perusahaan/klien yang dapat dilakukan oleh KJA guna memastikan bahwa standar yang dijalankan oleh perusahaan/klien telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keua ngan yang berlaku di Indonesia yaitu SAK/SAK ETAP/SAK EMKM. Selama KJA melakukan aktivitas supervisi atau pengawasan terhadap Laporan Keuangan perusahaan/klien maka wajib memenuhi syarat & kondisi berikut: 1. Syarat & Kondisi untuk Jasa Supervisi Laporan Keuangan a. Perusahaan/klien memiliki departemen akuntansi dan staf akuntansi tersendiri. b. Aktivitas olah data transaksi keuangan sepenuhnya dilakukan oleh perusahaan/ klien. c. Perusahaan/klien menandatangani surat representatif manajemen yang menyatakan bahwa tanggung jawab kebenaran data keuangan ada pada pihak manajemen perusahaan/klien, sementara tanggung jawab KJA terletak pada panduan/ proses cara penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia (transfer of knowledge and mentoring).

46



2. Prosedur & Aktivitas KJA selama Supervisi a. KJA melakukan pengawasan terhadap proses, pengklasifikasian, penyusunan, pengukuran, hingga penyajian laporan keuangan perusahaan/klien. b. Dalam melakukan pengawasannya, perusahaan/klien akan berkoordinasi secara aktif dengan KJA guna mendapatkan kesesuaian proses penyusunan Laporan Keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia. c. KJA akan memberikan rekomendasi perbaikan kepada perusahaan/klien [jika dibutuhkan]. KJA dapat menggunakan form reviu (lihat lampiran 7) sebagai bagian dari kertas kerja untuk mendokumentasikan perbaikan dan rekomendasi. d. KJA tidak menentukan tingkat material. e. KJA akan memperhatikan transaksi-transaksi “tidak biasa” dan akan menjalin komunikasi untuk pembahasan dengan manajemen eksekutif perusahaan/klien. f. KJA harus mampu melakukan literasi dalam penyusunan Laporan Keuangan agar perusahaan/klien mendapatkan pemahaman yang memadai. Sehingga fungsi supervisi dapat tercermin selama proses literasi berlangsung. 3. Dokumentasi Jasa Supervisi a. Proses literasi dan pemantauan ini wajib di dokumentasikan oleh KJA (format bebas). b. KJA tidak mengeluarkan “opini” selama proses pengawasan. 4. Laporan Jasa Supervisi KJA KJA hanya akan menerbitkan laporan atas jasa supervisi yang telah dilakukannya. Laporan supervisi ini memiliki subtansi bahwa proses penyusunan Laporan Keuangan yang dilakukan oleh perusahaan/klien telah sesuai dengan Standar Internasional dan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia, yaitu SAK, SAK ETAP, dan SAK EMKM. Ilustrasi dapat dilihat di lampiran 3.


47


48




49


Lampiran 1 Contoh Surat Perikatan KJA

Logo KJA

Nama KJA dan alamat KJA Cantumkan izin dan tahun terbit izin Tgl/bln/thn surat Kepada Pimpinan klien/owner Alamat Perihal

Paragraf pembuka yang berisi penegasan maksud dan tujuan diadakannya perikatan (Pimpinan KJA mengkonfirmasi kembali bahwa dengan latar belakang pena waran yang telah diajukan maka Pimpinan KJA menindaklanjuti dengan mengajukan surat konrak dengan menyampaikan ruang lingkup sebagai berikut: Paragraf ruang lingkup

......

(jabarkan ruang lingkup yang Pimpinan KJA sepakati dengan klien).

Paragraf fee

......

(ajukan besaran fee yang Pimpinan KJA kehendaki untuk proyek ini).

Paragraf jangka waktu kontrak

......

(jabarkan proyek ini atau perikatan ini akan dimulai dari tgl/bln/thn dan selesai tgl/bln/thn).

Paragraf metode pembayaran

......

(via transfer atau tunai).

Paragraf penutup

......

(isi dengan bahasa yang dapat mengkondisikan bahwa klien masih dapat menghubungi apabila masih dapat pertanyaan)

Nama Akuntan Tandatangan Pimpinan KJA No. RNA

50



Lampiran 2 Contoh Surat Perintah Kerja Tim (Internal KJA)

Surat Perintah Kerja No Surat ....tgl....../......bln..../....thn....

INFORMASI PROYEK Nama proyek/jasa yang diberikan Nama klien Kode proyek Waktu / jangka waktu Produk yang dihasilkan Paragraf perintah dari pimpinan KJA ke Tim yang bertugas...(Kepada Pimpinan KJA & staff yang tersebut didalam Surat Perintah Kerja ini, harap segera menjalankan prosedur pekerjaan lapangan untuk memenuhi kebutuhan teknis proyek bookkepping. Tim proyek terdiri dari ) TIM PROYEK Pimpinan KJA Staff

Tim diminta untuk berkoordinasi dengan PIC Klien yang bersangkutan. Tempat, tgl/bln/thn Nama Pimpinan KJA


51


Lampiran 3 Contoh Laporan KJA untuk Jasa Supervisi Laporan Keuangan

Laporan Kantor Jasa Akuntansi XXX untuk Jasa Supervisi Laporan Keuangan (sebut nama entitas klien disini)

Kami/Saya Kantor Jasa Akuntansi XXX telah melakukan supervisi dan pengawasan menyeluruh atas Laporan Keuangan PT……… yang berakhir tanggal 31 Desember tahun…… yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas. (sebutkan sesuai dengan output SAK yang disyaratkan) Laporan Keuangan tersebut merupakan tanggung jawab manajemen PT….. termasuk terhadap sistem pengendalian internal, kelengkapan bukti-bukti transakasi, kebijakan keuangan dan hal material (sebutkan nama entitas klien) adalah bagian yang menjadi tanggung jawab klien. Tugas kami adalah melakukan supervisi agar Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK/SAK ETAP/SAK EMKM). (Jika ruang lingkup perikatan supervisi Laporan Keuangan termasuk dengan perpajakan klien maka ditambah dengan paragraf berikut) Kami telah melakukan supervisi Laporan Keuangan klien untuk rekonsiliasi fiskal dan hal-hal yang menjadi kewajiban klien terhadap perpajakan telah dilaporkan sesuai dengan kewajiban klien. Demikian Laporan ini kami/saya nyatakan. Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun Kantor Jasa Akuntan………. Izin Menteri Keuangan No. RNA Ttd & Stempel Perusahaan/KJA

52



Lampiran 4 Contoh Laporan KJA untuk Jasa Pembukuan / Bookeeping

Laporan Kantor Jasa Akuntansi XXX Untuk Jasa Pembukuan (Bookkeeping) Laporan Keuangan (sebut nama entitas klien disini)

Kami/Saya Kantor Jasa Akuntansi XXX telah menyusun pembukuan untuk Laporan Keuangan PT………. yang berakhir tanggal 31 Desember tahun…… yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas. (sebutkan sesuai dengan output SAK yang disyaratkan) Laporan Keuangan tersebut kami/saya susun dengan merujuk kepada Standar Akuntansi Keuangan (SAK/SAK ETAP/SAK EMKM) dan tugas kami adalah melakukan jasa pembukuan Laporan Keuangan agar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku (SAK/SAK ETAP/SAK EMKM). Selama proses penyusunan Laporan Keuangan PT…. untuk sistem pengendalian internal, kelengkapan bukti-bukti transaksi, kebijakan keuangan dan hal material (sebutkan nama entitas klien) adalah menjadi bagian yang menjadi tanggung jawab klien. Demikian Laporan kami/saya nyatakan. Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun Kantor Jasa Akuntan………. Izin Menteri Keuangan……….. No. RNA Ttd & Stempel Perusahaan/KJA


53


Lampiran 5 Contoh Laporan KJA untuk Jasa Kompilasi Laporan Keuangan KANTOR JASA AKUNTANSI LAPORAN KOMPILASI LAPORAN KEUANGAN [Kepada Manajemen PT ABC] Kami telah mengkompilasi laporan keuangan PT ABC berdasarkan informasi yang telah diberikan oleh Manajemen PT ABC. Laporan keuangan ini terdiri atas laporan posisi keuangan per 31 Desember 20X1, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk periode tahun buku 20x1, dan ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain. Kami melakukan perikatan kompilasi ini sesuai dengan Standar Profesional Akuntan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Kami telah menerapkan keahlian di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan untuk membantu manajemen dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan berdasarkan basis akuntansi yang dijelaskan di Catatan X. Kami telah mematuhi Kode Etik Akuntan Profesional yang dikeluarkan Ikatan Akuntan Indonesia, termasuk prinsip integritas, objektivitas, kompetensi profesional dan kehati-hatian. Laporan keuangan ini, akurasi, dan kelengkapan informasi yang digunakan dalam kompilasi laporan keuangan tersebut adalah tanggung jawab Manajemen PT ABC. Dikarenakan perikatan kompilasi bukan merupakan perikatan asurans, maka kami tidak diharuskan untuk memverifikasi keakuratan atau kelengkapan informasi yang diberikan oleh Manajemen PT ABC kepada kami dalam mengkompilasi laporan keuangan ini. Dengan demikian, kami tidak menyampaikan opini audit atau kesimpulan reviu apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan basis akuntansi yang dijelaskan di Catatan X. Sebagaimana dinyatakan dalam Catatan X, laporan keuangan ini disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Tujuan penyusunan laporan keuangan ini dijelaskan di Catatan Y. Dengan demikian, laporan keuangan ini tidak ditujukan untuk tujuan lain. Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun Kantor Jasa Akuntan………. Izin Menteri Keuangan……….. No. RNA Ttd & Stempel Perusahaan/KJA

54



Lampiran 6 Contoh Laporan Agreed Upon Procedure Laporan Kantor Jasa Akuntansi XXX Untuk Prosedur yang Disepakati (Agreed Upon Procedure) Antara KJA dan Klien

Laporan kami untuk prosedur yang disepakati ini mengacu kepada Perikatan International Standar Relative Service dan Sistem Pengendalian Mutu Ikatan Akuntan Kompartemen Jasa Akuntansi yang berlaku di Indonesia. Paragraf kedua menjelaskan tujuan AUP dilakukan [sebagai ilustrasi; Prosedur yang disepakati ini dilakukan adalah bertujuan untuk memastikan bahwa masing-masing pihak yaitu pihak KJA dan klien telah menjalankan aktivitas/transaksi/prosedur se suai dengan kesepakatan (agreement) yang tertuang pada dokumen xxx (sebutkan nama/nomor dokumen) yang menjadi acuan dilakukanya AUP) Paragraf ketiga jelaskan tentang, situasi dan kondisi lingkungan klien, batasan ruang lingkup, waktu, dan prosedur tambahan yang dilakukan oleh KJA [jika ada]. Sebutkan juga spesifik upaya dan tindakan yang diperlukan selama melakukan proses prosedur yang disepakati ini, termasuk dengan menyebutkan metode, dokumen, jumlah, pihak yang dilibatkan selama proses untuk mengkonfirmasi kebenaran/ kesesuaian prosedur. (gunakan halaman tambahan sebagai # lampiran untuk mengurai detail penjelasan KJA) Paragraf keempat menjelaskan bahwa laporan KJA atas prosedur yang disepakati ini tidak untuk digunakan oleh pihak lain yang tidak tersebut didalam perikatan KJA dengan klien. Sehingga laporan ini tidak dapat digunakan oleh pihak lain secara langsung. Kecuali, untuk perikatan prosedur yang disepakati yang dilakukan oleh KJA untuk sektor publik yang tidak ada batasan informasi terhadap hasil dari aktivitas prosedur yang disepakati ini kepada publik dan pemerintah. Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun Kantor Jasa Akuntan………. Izin Menteri Keuangan……….. No. RNA Ttd & Stempel Perusahaan/KJA


55


Lampiran 7 Contoh Laporan Agreed Upon Procedure Laporan Temuan Faktual Sehubungan dengan Utang Usaha LAPORAN TEMUAN FAKTUAL Kepada [mereka melakukan perikatan dengan KJA] Kami telah melakukan prosedur yang disepakati dengan Anda dan rincian di bawah ini terkait dengan utang usaha dari PT ABC per [tanggal], yang dinyatakan dalam lampiran terlampir. Perikatan ini dilakukan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia berlaku untuk perikatan atas prosedur yang disepakati. Prosedur tersebut dilakukan semata-mata untuk membantu Anda dalam mengevaluasi validitas atas utang usaha dan diringkas sebagai berikut: 1. Kami telah memperoleh dan memeriksa adanya tambahan pada neraca percobaan atas utang usaha per [tanggal] yang disiapkan oleh PT ABC, dan kami telah membandingkan jumlahnya dengan saldo dalam laporan buku besar. 1. Kami telah membandingkan daftar para pemasok besar terlampir dan jumlah terutang pada [tanggal] kepada nama-nama terkait dan jumlah di neraca percobaan. 2. Kami telah memperoleh laporan dari pemasok atau meminta pemasok untuk mengkonfirmasi saldo terutang pada [tanggal]. 3. Kami telah membandingkan laporan atau konfirmasi tersebut dengan jumlah yang disebutkan pada nomor 2. Untuk jumlah yang tidak sesuai, kami telah memperoleh rekonsiliasi dari PT ABC. Untuk rekonsiliasi yang diperoleh, kami telah mengidentifikasi dan membuat daftar dari faktur, nota kredit, dan cek yang beredar, masing-masing jumlahnya lebih besar daripada Rpxxx. Kami menemukan dan memeriksa faktur dan nota kredit tersebut yang diterima kemudian dan cek yang dibayar kemudian, dan kami memastikan bahwa semua itu telah ditulis sebagai belum dilunasi dalam rekonsiliasi. Kami melaporkan temuan sebagai berikut: (a) Terkait nomor 1 kami menemukan tambahan tersebut adalah benar dan total jumlahnya sesuai dengan perjanjian. (b) Terkait nomor 2 kami menemukan jumlah yang dibandingkan adalah sesuai dengan perjanjian. (c) Terkait nomor 3 kami menemukan terdapat laporan dari pemasok untuk semua pemasok tersebut. (d) Terkait nomor 4 kami menemukan jumlahnya sesuai, atau terkait dengan jumlah yang tidak sesuai, kami menemukan PT ABC telah membuat rekonsiliasi dan bahwa nota kredit, faktur, dan cek yang beredar sebesar Rpxxx telah dicatat secara tepat sebagai item-item rekonsiliasi dengan pengecualian sebagai berikut: (Rincikan pengecualiannya) Dikarenakan prosedur di atas bukan merupakan audit atau reviu, maka kami tidak memberikan pernyataan asurans mengenai jumlah utang pada [tanggal]. Laporan ini hanya untuk tujuan yang disebutkan di paragraf pertama dan untuk informasi bagi Anda, dan tidak ditujukan untuk tujuan lain atau untuk didistribusikan kepada pihak lain. Laporan ini hanya berhubungan dengan perhitungan dan hal-hal yang dinyatakan di atas dan tidak meluas kepada laporan keuangan PT ABC secara keseluruhan.

[Tanda tangan dan nama akuntan] [Tanggal laporan akuntan] [Alamat akuntan]

56



Lampiran 8 Form Ceklis Aktivitas Reviu Tim (Mandatori Internal KJA) Reviu Proyek Nama Proyek : ........................................................ Nama Klien : ........................................................ Kode Proyek : ........................................................ Waktu/Jangka Waktu : ........................................................ Produk yang dihasilkan (output) : ........................................................ No Tgl/Bln/Thn

Materi Reviu

Revisi Jurnal

Non Jurnal

Keterangan

Review Rutin Cek jurnal ber-ulang Cek transaksi rutin Cek transaksi yg wajib di akru Cek otorisasi Review atribut LK Nama entitas klien Tgl/Bln/Thn LK Tanda tangan klien Stempel klien Komponen LK

Review tambahan

Disiapkan oleh Review 1 Review 12 Final Review

Tgl/Bln/Thn


57


Lampiran 9 Agenda Kerja (Opsional Internal KJA) Reviu Proyek Nama Proyek : ........................................................ Pimpinan KJA : ........................................................ Tim Proyek : ........................................................

Tgl/Bln/Thn

Aktivitas

PIC

Pengumpulan Data

Final Report

Reviu Reviu Reviu

58

Final



IAI PUSAT: Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta 10310. Tel: (021) 31904232, 3900004, 3140664 Fax: (021) 3900016, 3152076

IAI WILAYAH: BALI: Jl. Teuku Umar No. 159, Denpasar, Bali. Tel. [0361] 7805340, Fax. [0361] 429725 BANGKA BELITUNG: Kepala SPI PT Timah, Jl. Jend. Sudirman No. 51, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Tel: [0717] 4258000, Fax: [0717] 432323 BANTEN: Satuan Pengawasan Intern (SPI) Untirta, Gedung UPT Terpadu Lantai 2, Jl. Raya Jakarta KM 4, Pakupatan, Serang, Banten. Tel: [0254] 280330, Fax: [0254] 281254 BENGKULU: Sekretariat IAI, Jl. Mayjen Sutoyo, Simpang Padang Harapan, Bengkulu. Hp: 0812 6627458.

MALUKU: Sekretariat IAI, Kantor BPKP Perwakilan Ambon, Jl. Way Haong, Pantai Ambon, Ambon 97112. Tel: [0911] 352888, Fax: [0911] 352197. MALUKU UTARA: Sekretariat IAI, Fakultas Ekonomi Universitas Khairun, Jl. Raya Pertamina, Gambesi, Ternate, Maluku Utara. Tel: [0921] 3111073. NANGGROE ACEH DARUSSALAM: Sekretariat IAI, Gedung KPMG, Fakultas Ekonomi Universitas Syah Kuala, Kampus KOPELMA Darussalam, Banda Aceh 23114. Tel: [0651] 7552506, Fax: [0651] 7552507.

DI YOGYAKARTA: Sekretariat IAI, Kampus STIE-YKPN, Jl. Seturan, Yogyakarta 55281. Tel: (0274) 486209, Fax: [0274] 486209.

NUSA TENGGARA BARAT: Sekretariat IAI, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Jl. Majapahit 62, Mataram, Nusa Tenggara Barat. Tel/Fax: [0370] 620508.

DKI JAKARTA: Perkantoran Gedung Gajah, Blok AB Lantai 2, Jl. Saharjo No. 111, Tebet, Jakarta Selatan 12810. Tel. [021] 8354031, 8353588, Fax: [021] 8290324.

NUSA TENGGARA TIMUR: Sekretariat IAI, Kantor BPKP Perwakilan Provinsi NTT, Jl. Palapa 21A, Kupang 85111. Tel: [0380] 829142, Fax: [0380] 832757.

GORONTALO: Sekretariat IAI, Inspektorat Kota Gorontalo, Jl. Raden Saleh No. 11 Kota Tengah, Kota Gorontalo 96138. Tel: [0435] 527149.

PAPUA: Sekretariat IAI, Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Papua, Jl. Pasifik Indah III, Pasir Dua, Jayapura. Tel: [0967] 541229, 542750, Fax: [0967] 543197.

JAMBI: Sekretariat IAI, Jl. Raya Jambi Muara Bulian KM 13, Mendalo Darat, Jambi (Depan Citra Raya City Mendalo), Jambi 38122. Tel: [0741] 61682, Hp: 082373523860, Fax: [0741] 62703. JAWA BARAT: Sekretariat IAI, Kampus Universitas Widyatama, Jl. Cikutra Raya No. 204-A, Bandung 40125. Tel: [022] 7218837, 7274009. Fax: [022] 7274009. JAWA TENGAH: Sekretariat IAI, Gedung Grinatha (Kantor Pusat Bank Jateng), Jl. Pemuda No. 142 Lantai 3, Semarang. Tel/Fax: [024] 3566979. JAWA TIMUR: Grha Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Timur, Jl. Krukah Utara No. 64, Surabaya 60246. Tel: (031) 5021125, Fax: [031] 5034633. KALIMANTAN BARAT: Sekretariat IAI, Gedung Magister Akuntansi FE Universitas Tanjung Pura, Jl. Ahmad Yani, Pontianak. Tel: [0561] 744447, Fax: [0561] 713016, 763641.

PAPUA BARAT: Sekretariat IAI, Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat, Jl. Angkasa Mulyono, Amban, Manokwari 98314. Tel: [0986] 2217087, Fax: [0986] 2217088. RIAU: Sekretariat IAI, Jl. Sudirman No. 145, Lt. 2 (Seberang Ramayana Plaza), Pekanbaru 28111. Tel: (0761) 848635, Fax: (0761) 848635. SULAWESI BARAT: Sekretariat IAI, Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, Jl. Haji Andi Endeng, Komp. Rimuku Indah No. 2, Mamuju 91511. Tel: [0426] 2323033, 2333033 ext. 201 Fax: [0426] 2323106. SULAWESI SELATAN: Sekretariat IAI, Jl. Maccini Tengah No. 21, Makassar. Tel: [0411] 449060, Fax: [0411] 447148. SULAWESI TENGAH: Sekretariat IAI, Kantor Akuntan Publik Supriadi Laupe, Jl. Dewi Sartika No. 84, Palu. Tel: [0451] 481960

KALIMANTAN SELATAN: Sekretariat IAI, FE Universitas Lambung Mangkurat, Jl. Brigjen H. Hasan Basry, Banjarmasin 70123. Tel: [0511] 3308500, 3305116 Fax: [0511] 3306654, 3301646, 3301590.

SULAWESI TENGGARA: Sekretariat IAI, Gedung BPK perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, Jl. Sao Sao, Kadia, Kota Kendari 93111. Tel/Fax: [0401] 3129403.

KALIMANTAN TENGAH: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya, Jl. H. Timang, Kampus UPR Tunjung Nyaho, Palangkaraya 73111.

SULAWESI UTARA: Sekretariat IAI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado 95115. Tel/Fax: [0431] 826060.

KALIMANTAN TIMUR: Sekretariat IAI, Gedung Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Jl. Tengkawang No. 1, Samarinda 75127. Tel: [0541] 275666.

SUMATERA BARAT: Sekretariat IAI, Kantor BPKP Perwakilan Sumatera Barat Lantai 2, Jl. Aye Pacah KM 14, Padang 25177. Tel: [0751] 462777.

KEPULAUAN RIAU: Sekretariat IAI, Komplek Ruko Purimas Regency Blok A No. 40, Jl. Engku Putri, Batam Center, Batam 29461. Tel/Fax: [0778] 7494896.

SUMATERA SELATAN: Sekretariat IAI, Jl. Srijaya Negara (Depan Wisma Sriwijaya) No. 02/27F, Bukit Besar, Palembang 30109. Tel/Fax: [0711] 319876

LAMPUNG: Sekretariat IAI, Kampus Akademi Perawat Panca Bhakti, Jl. Zainal Abidin Pagaralam No. 14, Gedungmeneng, Bandar Lampung 35145. Tel/Fax: [0721] 786864.

SUMATERA UTARA: Sekretariat IAI, Fakultas Ekonomi USU, Jl. Prof. Hanafiah, Medan Utara Baru, Kota Medan 20155. Tel: [061] 8218532, Fax: [061] 8218532.


59


Ikatan Akuntan Indonesia Grha Akuntan Jl. Sindanglaya No. 1 Menteng, Jakarta 10310 Telp. (021) 3190 4232, 3900 004, 3140 664 Fax. (021) 3900016, 3512076 @IAINews

[email protected]

0818 717 251

IKATAN AKUNTAN INDONESIA

IKATAN AKUNTAN INDONESIA

60


Panduan Sistem Pengendalian Mutu Kantor Jasa Akuntansi (KJA)

Recommend Documents