STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN REKOMENDASI PADA KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI DAFTAR ISI

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN REKOMENDASI PADA KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN .......................................................................................................................

3

B. DAFTAR STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN REKOMENDASI PADA KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI ............................................................................................

4

SUB BIDANG USAHA HULU MIGAS 1. Izin Persetujuan Studi Bersama..........................................................................................

4

2. Izin Survei Umum ...............................................................................................................

5

3. Izin Survei ke Luar Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, Serta Coal Bed Methane (CBM) ..................................................................................................

6

4. Persetujuan Pemanfaatan Data Hasil Kegiatan Survei Umum, Eksplorasi, Serta Coal Bed Methane (CBM) ..................................................................................................

8

5. Persetujuan Pengiriman (Ekspor) Data Hasil Kegiatan Survei Umum, Eksplorasi, Serta Coal Bed Methane (CBM) ke Luar Negeri ...............................................................

9

6. Rekomendasi Penggunaan Wilayah Kerja untuk Kegiatan-Kegiatan Lainnya ..................

11

7. Persetujuan Pemroduksian Minyak Bumi pada Sumur Tua ..............................................

12

8. Izin Pemanfaatan Data Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi ................................................

13

9. Rekomendasi Ekspor Minyak dan Gas Bumi Hasil Kegiatan Hulu Migas .........................

14

10. Rekomendasi Pertimbangan Penangguhan Cara Pembayaran dengan Letter of Credit (L/C) untuk Ekspor Kegiatan Hulu Migas ..................................................

15

SUB BIDANG USAHA HILIR MIGAS 11. Rekomendasi Ekspor-Impor dan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi ......................

17

12. Izin Usaha Pengangkutan Minyak Bumi, BBM, Hasil Olahan, LPG, CNG, dan Gas Bumi melalui Pipa .......................................................................................................

19

13. Izin Usaha Penyimpanan Minyak Bumi, BBM, Hasil Olahan, LPG, LNG, CNG, dan Gas Bumi ...........................................................................................................................

22

14. Izin Usaha Pengolahan Minyak Bumi, BBM, dan Hasil Olahan ........................................

24

15. Surat Keterangan Penyalur ................................................................................................

25

16. Persetujuan Pembangunan dan Pengoperasian Pipa Gas Bumi untuk Kepentingan Sendiri ...........................................................................................................

27

17. Rekomendasi Importit Produsen (IP) Pelumas ...................................................................

28

18. Pertimbangan Tertulis Pabrikasi Pelumas, Pengemasan Pelumas, dan Pengelolaan Pelumas Berkas ............................................................................................

30

19. Surat Keterangan Pelaksanaan Impor Pelumas untuk Penggunaan Sendiri ....................

32

1

SUB BIDANG PEMBINAAN PROGRAM MIGAS 20. Surat Kemampuan Usaha Penunjang (SKUP) Migas .......................................................

34

21. Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) ................................

35

22. Rekomendasi Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) ..........................................

37

23. Rekomendasi Pembukaan atau Pembaharuan Kantor Perwakilan Usaha Migas..............

39

24. Rekomendasi Rencana Kebutuhan Barang Impor (RKBI) Masterlist ................................

40

SUB BIDANG TEKNIK DAN LINGKUNGAN MIGAS 25. Nomor Pelumas Terdaftar ..................................................................................................

43

26. Standar Pelayanan Pengesahan Spesifikasi Prosedur Hot Tapping ................................

44

27. Standar Pelayanan Pengesahan Spesifikasi Prosedur Las dan Rekaman Kualifikasi Juru Las (SPL/RPL) .........................................................................

46

28. Persetujuan Bahan Kimia yang dapat Digunakan untuk Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran pada Kegiatan Usaha Migas .....................................

47

29. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Migas ..........................................................................

48

30. Surat Penunjukkan Perusahaan Jasa Inspeksi Teknik (PJIT) Migas ................................

49

31. Penerbitan Sertifikat Kelayakan Penggunaan Peralatan (SKPP) pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi .............................................................................

51

32. Penerbitan Sertifikat Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI) pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi .............................................................................

53

33. Standar Pelayanan Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Sistem Alat Ukur Migas ............

54

34. Standar Pelayanan Persetujuan Prosedur Teknis Operasi Serah Terima Migas ..............

55

35. Surat Persetujuan Anjungan Lepas Pantai dan Penggelaran Pipa Penyalur Bawah Laut ........................................................................................................................

57

36. Penetapan Daerah Terbatas Terlarang Instalasi Lepas Pantai .........................................

58

37. Izin Gudang Bahan Peledak pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi ......................

59

38. Rekomendasi Pemusnahan Bahan Peledak pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi ...........................................................................................................................

61

39. Standar Pelayanan Pengangkatan Kepala Teknik dan Wakil Kepala Teknik Migas .........

62

2

A. PENDAHULUAN Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber energi

yang tak dapat diperbaharui (non

renewable), tidak saja membutuhkan metode pengelolaan yang tepat, tetapi juga memerlukan dukungan modal yang besar untuk memperoleh hasil yang maksimal. Sebagai negara yang dianugrahi sumber kekayan alam minyak dan gas, Indonesia mempunyai potensi yang besar menjadi tujuan investasi yang menarik bagi calon investor. Selama ini industri minyak dan gas bumi telah terbukti berperan dalam mendukung perekonomian nasional dan menjadi andalan penerimaan negara. Dalam rangka mendorong investasi minyak dan gas bumi perlu iklim investasi yang kondusif antara lain melalui pemberian pelayanan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan sehubungan dengan hal tersebut Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi perlu menetapkan standar pelayanan perizinan dan rekomendasi sehingga masyarakat penerima pelayanan dapat mengetahui dan memahami aspek legalitas, administrasi, jaminan pelayanan dan waktu proses perizinan dan rekomendasi. Standar Pelayanan Perizinan dan Rekomendasi pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi disusun berdasarkan Undang undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan. Di samping itu guna peningkatan pelayanan perizinan dan rekomendasi, sejak tahun 2011 telah diperoleh sertifikat manajemen mutu ISO 9001 : 2008 pelayanan investasi migas yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan publik dalam proses pelayanan perizinan dan rekomendasi dan mewujudkan kualitas pelayanan perizinan dan rekomendasi yang prima dan terpercaya.

3

B. DAFTAR STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN REKOMENDASI PADA KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI 1. IZIN PERSETUJUAN STUDI BERSAMA NO 1

KOMPONEN Dasar Hukum

2

Persyaratan Pelayanan

3

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

4 5 6

Jangka waktu penyelesaian Biaya/tarif Produk pelayanan

7

Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas

8

Kompetensi Pelaksana

URAIAN a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi b. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah dua kali terakhir diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 c. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 035 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi. a. Batas Wilayah yang diusulkan • Tidak Tumpang tindih dengan Wilayah Kerja Aktif • Tidak Tumpang tindih dengan Wilayah Kerja yang ditawarkan • Wilayah usulan belum diusulkan oleh perusahaan lain • BU/BUT tidak sedang melakukan Studi Bersama di wilayah lain b. Laporan singkat potensi geologi minyak dan gas bumi • Sejarah ringkas kegiatan eksplorasi • Ketersediaan dan akses data yang mewakili daerah yang diusulkan • Geologi regional • Petroleum system • Konsep eksplorasi c. Profil dan Kemampuan Perusahaan • Kegiatan bidang usaha Badan Usaha • Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar • Surat keterangan dari bank utama (prime bank) yang berkedudukan di Jakarta untuk BU/BUT baru • Sumber daya manusia yang memiliki kemampuan di bidang minyak dan gas bumi d. Pernyataan kesanggupan penyerahan jaminan pelaksanaan Studi Bersama e. Rencana kerja pelaksanaan Studi Bersama dan tata waktunya Sistem, Mekanisme dan prosedur sesuai dengan SOP Penawaran Langsung Melalui Studi Bersama Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi 60 (enam puluh) hari kerja Tidak ada Surat Persetujuan Usulan Penawaran Langsung Melalui Studi Bersama a. Ruang pelayanan investasi migas b. Telepon (hunting) c. Komputer d. Printer a. Verifikator Usulan Penawaran Langsung Melalui Studi Bersama • Pendidikan minimal S-1 • Pelatihan auditor dibidang keuangan • Mengetahui Regulasi di sub sektor migas terutama: - Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 035 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi. b. Pengentri Data

4

9

Pengawasan internal

10

Penanganan pengaduan, saran dan masukan

11

Penyelenggara

12 13

Jumlah pelaksana Jaminan pelayanan

14

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanana Evaluasi kinerja pelaksana

15

• Pendidikan minimal D3 • Dapat mengoperasikan computer (program office) • Mengerti administrasi tata persuratan Atasan langsung dan pimpinan Eselon III, II dan I Migas melalui system manajemen pelayanan on-line Migas a. Kotak Pengaduan b. Website Ditjen Migas c. Mekanisme penanganan pengaduan sesuai SK Dirjen Migas No.29150.K/06/DJM.S/2010 Tahun 2010 Sub Direktorat Penilaian Pengembangan Wilayah Kerja Migas Konvensional, Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas 7 (tujuh) Orang a. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 b. Kode Etik pelayanan investasi migas c. Motto dan janji pelayanan investasi migas Standar Keselamatan Kerja Migas Indeks Kepuasan Masyarakat

2. IZIN SURVEI UMUM NO

KOMPONEN

1

Dasar Hukum

2


3


4 5

Jangka waktu penyelesaian Biaya/tarif

URAIAN a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. b. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah dua kali terakhir diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009. c. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 028 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Survei Umum dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. a. Batas Wilayah yang diusulkan • Tidak tumpang tindih dengan Wilayah Kerja Aktif. • Tidak tumpang tindih dengan Wilayah Kerja yang ditawarkan. • Wilayah survey umum perusahaan lain. b. Persyaratan Administratif • Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang. • Profil Perusahaan (Company Profile). • Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP). • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). • Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan c. Persyaratan Teknis • Batas wilayah dan lintasan Survei Umum yang dilengkapi dengan koordinat geografis dalam proyeksi Longitude dan Latitude GDN 1995 (WGS 1984) • Tata Waktu dan Rencana Kerja • Peralatan dan Parameter Survei • Parameter dan Tahapan Pengolahan Data • Rencana Pemasyarakatan Data Sistem, Mekanisme dan prosedur sesuai dengan SOP Penawaran Langsung Melalui Studi Bersama Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi 14 (empat belas) hari kerja Tidak ada

5

6 7

Produk pelayanan Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas

Surat Izin Survei Umum a. Ruang pelayanan investasi migas b. Telepon (hunting) c. Komputer d. Printer

8


9

Pengawasan internal

a. Verifikator Usulan Penawaran Langsung Melalui Studi Bersama • Pendidikan minimal S-1 • Pelatihan auditor dibidang keuangan • Mengetahui Regulasi di sub sektor migas terutama: Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 028 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pelaksanaan Survei Umum dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. c. Pengentri Data • Pendidikan minimal D3 • Dapat mengoperasikan computer (program office) • Mengerti administrasi tata persuratan Atasan langsung dan pimpinan Eselon III, II dan I Migas melalui system manajemen pelayanan on-line Migas

10


11

Penyelenggara

12 13


14

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanana

Standar Keselamatan Kerja Migas

15

Evaluasi kinerja pelaksana

Indeks Kepuasan Masyarakat

a. Kotak Pengaduan b. Website Ditjen Migas c. Mekanisme penanganan pengaduan sesuai SK Dirjen Migas No.29150.K/06/DJM.S/2010 Tahun 2010 Sub Direktorat Penilaian Pengembangan Wilayah Kerja Migas Konvensional, Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas 7 (tujuh) Orang a. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 b. Kode Etik pelayanan investasi migas c. Motto dan janji pelayanan investasi migas

3. SURVEI KE LUAR WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI, SERTA COAL BED METHANE (CBM) NO 1


URAIAN a. b. c.

d. e.

f.

2


a.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah dua kali terakhir diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data yang diperoleh dari Survei Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Persyaratan Administrasi: • Survei seismik melewati Wilayah Kerja Terbuka (Open Area) Surat Permohonan dari KKKS Operator • Survei seismik melewati Wilayah Kerja Aktif

6

-

3

Sistem, mekanisme, dan prosedur

4 5 6

Jangka waktu penyelesaian Biaya/tarif Produk Pelayanan

7

Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas

8


9

Pengawasan Internal

10

Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

11

Penyelenggara

12 13

Jumlah Pelaksana Jaminan Pelayanan

Surat Rekomendasi SKKMigas Surat Keterangan Persetujuan KKKS Operator Wilayah Kerja Aktif yang dilewati. b. Persyaratan Teknis: • Persetujuan WP&B dan AFE • Tata waktu pelaksanaan kegiatan survei tersebut • Latar belakang dan justifikasi teknis pengambilan data survei seismik ke luar Wilayah Kerja • Parameter survei seismik yang akan digunakan di Wilayah Kerja • Target atau sasaran yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan survei ke luar Wilayah Kerja • Pelaksanaan Survei Seismik 2D • Surat pernyataan untuk menjaga kerahasiaan data dan tidak memindahtangankan data yang diperoleh dari survei di luar Wilayah Kerja kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Ditjen Migas • Surat pernyataan kesanggupan untuk menyerahkan copy data yang diperoleh dari kegiatan survei seismik 2D/3D yang ke luar wilayah kerja kepada Ditjen Migas paling lambat 3 bulan setelah akuisisi data Sistem, Mekanisme dan Prosedur sesuai dengan SOP Izin Survei ke Luar Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Serta Coal Bed Methane (CBM) 13 Hari Kerja Tidak ada Surat Izin ke Luar Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Serta Coal Bed Methane (CBM) a. Ruang Pelayanan Investigasi Migas b. Telepon (hunting) dan Faksimile c. Komputer d. Printer a. Verifikator Izin ke Luar Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Serta Coal Bed Methane (CBM) • Pendidikan minimal S1 (Geologi, Geofisika dan Perminyakan) • Pengalaman di bidang migas minimal 4 tahun • Pelatihan Akuisisi Seismik • Pelatihan Processing Seismik • Mengetahui Regulasi di Sub sektor migas terutama Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data yang diperoleh dari Survei Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi b. Petugas Loket • Pendidikan Minimal D3 • Dapat Mengoperasikan komputer (Program office) • Mengerti administrasi tata persuratan Atasan langsung dan pimpinan Eselon III, II, I Migas melalui sistem manajemen pelayanan on-line migas a. Kotak pengaduan b. Website Ditjen Migas c. Mekanisme penanganan pengaduan sesuai SK Dirjen Migas No. 29150.K/06/DJM.S/2010 Thn 2010 Sub Direktorat Pengawasan Eksplorasi, Direktorat Pembinaan Usaha Hulu 7 orang a. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 b. Kode etik pelayanan Investasi Migas

7

14

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

15

Evaluasi Kinerja Pelaksana

c. a. b.

Motto dan janji pelayanan investasi Migas Standar Keselamatan Kerja Migas SOP Izin ke Luar Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Serta Coal Bed Methane (CBM). . Indeks Kepuasan Masyarakat

4. PERSETUJUAN PEMANFAATAN DATA HASIL KEGIATAN SURVEI UMUM, EKSPLORASI, SERTA COAL BED METHANE (CBM) NO 1


2


3


4 5 6


7


8


URAIAN Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.tentang Pelayanan Publik c. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah dua kali terakhir diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 d. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal e. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data yang Diperoleh Dari Survey Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi f. Surat Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor : 13964.K/80/DJM/2007 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas mengenai Persetujuan Pembukaan Data yang Dikelola Kontraktor. a. Persyaratan Administrasi: • Pemohanan dari KKKS Operator Wilayah Kerja − Surat Permohonan Pemanfaatan data dari KKKS operator • Pemohon dari non KKKS Operator Wilayah Kerja Surat permohonan dari instansi/lembaga Surat Keterangan Persetujuan KKKS Operator Wilayah Kerja b. Persyaratan Teknis: • Daftar Data yang akan digunakan (bila ada) • Abstrak makalah Sistem, mekanisme dan prosedur sesuai SOP Persetujuan Pemanfaatan data Hasil Kegiatan Survei Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi serta Coal Bed Methane (CBM) 10 Hari Kerja Tidak ada Surat Izin Pemanfaatan Data Untuk Publikasi Makalah/Skripsi/Thesis/Disertasi a. Ruang Pelayanan Investigasi Migas b. Telepon (hunting) dan Faksimile c. Komputer d. Printer a. Verifikator Persetujuan Pemanfaatan Data Hasil Kegiatan Survei Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi serta Coal Bed Methane (CBM) • Pendidikan Minimal S1 (Geologi, Geofisika dan Perminyakan) • Pengalaman di bidang migas minimal 4 tahun. • Pelatihan Akuisisi Seismik • Pelatihan Processing Seismik • Mengetahui Regulasi di Sub sektor migas terutama Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data yang diperoleh dari Survei Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi. a.

8

b.

9

Pengawasan Internal

10


11

Penyelenggara

12 13


14


15


Petugas Loket • Pendidikan Minimal D3 • Dapat Mengoperasikan komputer (Program office) • Mengerti administrasi tata persuratan Atasan langsung dan pimpinan Eselon III, II, I Migas melalui sistem manajemen pelayanan on-line migas a. Kotak pengaduan b. Website Ditjen Migas c. Mekanisme penanganan pengaduan sesuai SK Dirjen Migas No.29150.K/06/DJM.S/2010 Tahun 2010 Sub Direktorat Pengawasan Eksplorasi, Direktorat Pembinaan Usaha Hulu 7 orang a. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 b. Kode etik pelayanan Investasi Migas c. Motto dan janji pelayanan investasi Migas a. Standar Keselamatan Kerja Migas b. SOP Persetujuan Pemanfaatan Data Hasil Kegiatan Survei Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi serta Coal Bed Methane (CBM). Indeks Kepuasan Masyarakat

5. PERSETUJUAN PENGIRIMAN (EKSPOR) DATA HASIL KEGIATAN SURVEI UMUM, EKSPLORASI, SERTA COAL BED METHANE (CBM) KE LUAR NEGERI NO 1


a. b. c.

d. e.

f.

2


a.

b.

URAIAN Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data yang diperoleh dari Survei Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi. Surat Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor : 13694.K/80/DJM/2007 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas mengenai Persetujuan Pembukaan Data yang dikelola Kontraktor. Persyaratan Administrasi: • Surat Permohonan Pengiriman Data dari KKKS operator wilayah kerja. Persyaratan Teknis: • Persetujuan WP&B dan AFE (bila termasuk Cost Recovery) • Lingkup Pekerjaan (mencakup maksud dan tujuan pengiriman data, daerah tujuan/lokasi pelaksanaan, bentuk dan cara pengiriman, tata waktu pasti pelaksanaan studi. • Surat pernyataan yang ditandatangani pimpinan KKKS bahwa kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan dalam negeri. • Surat pernyataan dari pimpinan pelaksana kegiatan studi kerahasiaan data dan tidak untuk menjaga memindahtangankan atau mempublikasikan data tanpa persetujuan dari Pemerintah Indonesia. • Surat pernyataan pimpinan pelaksana kegiatan studi untuk mengembalikan seluruh data yang digunakan selama proses studi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan tersebut.

9

•

3


4 5 6 7

Jangka waktu penyelesaian Biaya/tarif Produk Pelayanan Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas

8


9

Pengawasan Internal

10


11

Penyelenggara

12 13


14


15


Surat pernyataan bersedia menandatangani perjanjian kerahasiaan data (Confidentiality Agreement) dengan pihak pelaksana yang disaksikan oleh petugas Ditjen Migas sesuai dengan format dari Ditjen Migas di lokasi pengiriman data. Sistem, mekanisme dan prosedur sesuai SOP Persetujuan Pengiriman (Ekspor) Data Hasil Kegiatan Survei Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi serta Coal Bed Methane (CBM) ke Luar Negeri. 10 Hari Kerja Tidak ada Surat Izin Pengiriman Data. a. Ruang Pelayanan Investigasi Migas b. Telepon (hunting) dan Faksimile c. Komputer d. Printer a. Verifikator Persetujuan Pemanfaatan Data Hasil Kegiatan Survei Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi serta Coal Bed Methane (CBM) • Pendidikan Minimal S1 (Geologi, Geofisika dan Perminyakan) • Pengalaman di bidang migas minimal 4 tahun. • Pelatihan Akuisisi Seismik. • Pelatihan Processing Seismik. • Mengetahui Regulasi di Sektor migas terutama Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penglolaan dan Pemanfaatan Data yang diperoleh dari Survei Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi. b. Petugas Loket • Pendidikan Minimal D3 • Dapat Mengoperasikan komputer (Program office) • Mengerti administrasi tata persuratan Atasan langsung dan pimpinan Eselon III, II, I Migas melalui sistem manajemen pelayanan on-line migas a. Kotak pengaduan b. Website Ditjen Migas c. Mekanisme penanganan pengaduan sesuai SK Dirjen Migas No.29150.K/06/DJM.S/2010 Tahun 2010 Sub Direktorat Pengawasan Eksplorasi, Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas. 7 orang a. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 b. Kode etik pelayanan Investasi Migas c. Motto dan janji pelayanan investasi Migas a. Standar Keselamatan Kerja Migas b. SOP Persetujuan Pengiriman Ekspor Data Hasil Kegiatan Survei Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi serta Coal Bed Methane (CBM) ke Luar Negeri. Indeks Kepuasan Masyarakat

10

6. REKOMENDASI PENGGUNAAN WILAYAH KERJA MIGAS UNTUK KEGIATAN LAINNYA NO 1


2


URAIAN a. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. b. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. c. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. d. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah dua kali terakhir diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 a. Company Profile • Akta Pendirian Perusahaan • Tanda Daftar Perusahaan • NPWP • Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) • Ijin Lokasi b. Izin Kegiatan yang telah diterbitkan oleh Pemda c. Surat Permohonan Rekomendasi yang ditujukan kepada Dirjen Migas d. Perjanjian Pemanfaatan Laham Bersama (PPLB) yang telah ditandatangani para pihak

3


Sistem, Mekanisme dan prosedur sesuai dengan SOP Rekomendasi Penggunaan Wilayah Kerja Migas Untuk Kegiatan Lainnya

4

Jangka waktu penyelesaian

21 Hari

5

Biaya/tarif

Tidak ada

6

Produk pelayanan

Surat Rekomendasi Penggunaan Wilayah Kerja Migas Untuk Kegiatan Lainnya

7

Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas

a. b. c. d. e. f. g. h.

8


a. Mengetahui tugas dan fungsi Sub Dit Penilaian Pengembangan Usaha Hulu Migas b. Mengetahui mekanisme Permohonan Rekomendasi Penggunaan Wilayah Kerja Migas untuk Kegiatan Lainnya

9

Pengawasan internal

Atasan langsung dan pimpinan Eselon III, II dan I Ditjen Migas melalui system manajemen pelayanan on-line Migas

10


a. Kotak Pengaduan b. Website Ditjen Migas c. Mekanisme penanganan pengaduan sesuai SK Dirjen Migas No.29150.K/06/DJM.S/2010 Tahun 2010

11

Penyelenggara

Sub Direktorat Penilaian Pengembangan Usaha Hulu Migas, Direktorat Pembinaan Usaha Hulu

12

Jumlah pelaksana

7 Orang

13

Jaminan pelayanan

Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008

14

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanana

15


a. Standar Keselamatan Kerja Migas b. SOP Rekomendasi Penggunaan Wilayah Kerja Migas Untuk Kegiatan Lainnya Indeks Kepuasan Masyarakat

Telepon Fax Komputer Notebook Printer Scanner Infocus Koneksi Internet

11

7. PERSETUJUAN PEMRODUKSIAN MINYAK BUMI PADA SUMUR TUA NO 1


2


3

Sistem, mekanisme, dan prosedur Jangka waktu penyelesaian Biaya/tarif Produk Pelayanan

4 5 6 7


8


9

Pengawasan Internal

10

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

URAIAN Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. b. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah dua kali terakhir diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009. c. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua a. Persyaratan administrasi • Akte pendirian KUD atau BUMD dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari Instansi yang berwenang • Surat Tanda Daftar Perusahaan • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) • Surat Keterangan Domisili • Surat Rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota • Surat Persetujuan oleh Pemerintah Propinsi setempat atas Surat Rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota. • Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan b. Persyaratan teknis • Peta lokasi sumur tua yang dimohonkan • Jumlah sumur yang dimohonkan • Rencana memproduksikan Minyak Bumi termasuk usulan imbalan jasa. • Rencana Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Pengelolaan Lingkungan Hidup termasuk usulan penanggungjawab pelaksanaan. • Teknologi yang digunakan memproduksi Minyak Bumi. • Kemampuan keuangan c. Surat dari SKK Migas Sistem, mekanisme dan prosedur sesuai SOP Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua. 14 Hari Kerja Tidak ada Surat Keputusan Menteri ESDM tentang Persetujuan Pemroduksian Minyak Bumi pada Sumur Tua. a. Ruang pelayanan investasi migas b. Telepon (hunting) c. Komputer d. Printer e. GPS a. Verifikator • Pendidikan Minimal S1 • Mengetahui Regulasi Sub Sektor Migas terutama Permen ESDM No. 01 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua b. Petugas Loket • Pendidikan Minimal D3 • Dapat mengoperasikan computer (office) • Mengerti administrasi tata persuratan Atasan Langsung dan Pimpinan Eselon III, II, dan I Migas melalui system manajemen on-line Migas a. Kotak Pengaduan b. Web Site Ditjen Migas a.

12

c. 11

Penyelenggara

12 13


14

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Evaluasi Kinerja Pelaksana

15

8.

Mekanisme penanganan pengaduan sesuai SK Dirjen Migas No.29150.K/06/DJM.S/2010 Tahun 2010 Sub Direktorat Pengawasan Eksploitasi Migas, Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas. 4 orang a. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 b. Kode Etik Pelayanan Investasi Migas c. Motto dan Janji Pelayanan Investasi Migas a. Standar Keselamatan Kerja Migas b. SOP Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua Indeks Kepuasan Masyarakat

IZIN PEMANFAATAN DATA EKSPLOITASI MINYAK DAN GAS BUMI

NO 1.


2.

Persyaratan Pelaksanaan

3.

Sistem mekanisme, dan Prosedur

4. 5. 6.


7.


8.


URAIAN a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas; b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; c. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah dua kali terakhir diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009; d. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; e. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data yang diperoleh dari Survei Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi; f. Surat Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor : 13694.K/80/DJM/2007 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas mengenai Persetujuan Pembukaan Data yang Dikelola Kontraktor a. Persyaratan Administrasi: • Pemohon dari KKKS Operator Wilayah Kerja: − Surat permohonan Pemanfaatan data dari KKKS operator • Pemohon dari non KKKS Operator Wilayah Kerja − Surat permohonan dari Instansi/Lembaga − Surat Keterangan Persetujuan KKKS Operator Wilayah Kerja b. Persyaratan Teknis: • Daftar Data yang akan digunakan (bila ada) • Abstrak makalah Sistem mekanisme, dan Prosedur sesuai dengan SOP Persetujuan Pemanfaatan Data Hasil Kegiatan Survei Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi serta Coal Bed Methane (CBM) 10 Hari Kerja Tidak ada Surat Izin Pemanfaatan Data Untuk Publikasi Makalah/Skripsi/Thesis/Disertasi a. Ruang pelayanan investasi migas b. Telepon (hunting) dan Faksimile c. Komputer d. Printer a. Verifikator Persetujuan Pemanfaatan Data Hasil Kegiatan Survei Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi serta Coal Bed Methane (CBM): • Pendidikan minimal S1 (Geologi, Geofisika dan Perminyakan) • Pengalaman di bidang migas minimal 4 tahun. • Pelatihan Akuisisi Seismik • Pelatihan Processing Seismik • Mengetahui Regulasi di Sub sektor migas terutama Peraturan

13

9.

Pengawasan internal

10.

Penangan pengaduan, saran, dan masukan

11.

Penyelenggara

12.

Jumlah Pelaksana

13.

Jaminan pelayanan

14.

Jaminan kemanan dan keselamatan pelayanan

15.


9.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data yang diperoleh dari Survei Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi b. Petugas Loket: • Pendidikan minimal D3 • Dapat mengoperasikan komputer (program office) • Mengerti administrasi tata persuratan Atasan langsung dan pimpinan Eselon III, II dan I Ditjen Migas melalui sistem manajemen on-line Migas a. Kotak Pengaduan b. Website Ditjen Migas c. Mekanisme penanganan pengaduan sesuai SK Dirjen Migas No. 29150.K/06/DJM.S/2010 Tahun 2010 Sub Direktorat Pengawasan Eksplorasi, Direktorat Pembinaan Usaha Hulu 7 Orang a. b. c. a. b.

Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 Kode etik pelayanan investasi Migas Moto dan janji pelayanan investasi Migas Standar Keselamatan Kerja Migas SOP Persetujuan Pemanfaatan Data Hasil Kegiatan Survei Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi serta Coal Bed Methane (CBM) Indeks Kepuasan Masyarakat

REKOMENDASI EKSPOR MINYAK DAN GAS BUMI HASIL KEGIATAN USAHA HULU

NO 1


2


3 4 5

Sistem, mekanisme, dan prosedur Jangka waktu penyelesaian Biaya/tarif

6

Produk Pelayanan

7

Sarana, Prasarana, dan/atau

URAIAN Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. b. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah dua kali terakhir diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009. c. Peraturan Menteri Perdagangan No.03 Tahun 2015 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Minyak dan Gas Bumi dan Bahan Bakar Lain. a. Persyaratan administrasi • Surat Tanda Daftar Perusahaan • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) • Nomor Induk Kapabeanan b. Persyaratan teknis • Kartu Kendali Pelaksanaan Ekspor Periode Sebelumnya • Jenis barang yang akan diekspor. • Perikiraan volume • Perkiraan harga • Pelabuhan muat/delivery point • Negara tujuan (untuk gas) • Penjelasan bagian Negara/KKKS • Nama KKKS c. Surat dari SKK Migas Sistem, mekanisme dan prosedur sesuai SOP Rekomendasi Ekspor Minyak dan Gas Bumi Hasil Kegiatan Usaha Hulu. 7 Hari Kerja Tidak ada a.

Rekomendasi Ekspor Minyak dan Gas Bumi Hasil Kegiatan Usaha Hulu (setiap Triwulan). a. Ruang pelayanan investasi migas

14

fasilitas

b. c. d. a.

Telepon (hunting) Komputer Printer Verifikator • Pendidikan Minimal S1 • Mengetahui Regulasi Sub Sektor Migas terkait b. Petugas Loket • Pendidikan Minimal D3 • Dapat mengoperasikan komputer (office) • Mengerti administrasi tata persuratan Atasan Langsung dan Pimpinan Eselon III, II, dan I Migas melalui sistem manajemen on-line Migas a. Kotak Pengaduan b. Web Site Ditjen Migas c. Mekanisme penanganan pengaduan sesuai SK Dirjen Migas No.29150.K/06/DJM.S/2010 Tahun 2010

8


9

Pengawasan Internal

10


11

Penyelenggara

Sub Direktorat Pengawasan Eksploitasi Migas, Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas.

12 13


14


4 orang a. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 b. Kode Etik Pelayanan Investasi Migas c. Motto dan Janji Pelayanan Investasi Migas a. Standar Keselamatan Kerja Migas b. SOP

15



10. REKOMENDASI PERTIMBANGAN PENANGGUHAN CARA PEMBAYARAN DENGAN LETTER OF CREDIT (L/C) UNTUK EKSPOR KEGIATAN HULU MIGAS NO 1


a. b.

c.

d.

2


a.

b.

URAIAN Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah dua kali terakhir diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009. Peraturan Menteri Perdagangan No.04 Tahun 2015 tentang Ketentuan Penggunaan Letter of Credit Untuk Ekspor Barang Tertentu. Peraturan Menteri Perdagangan No.26 Tahun 2015 tentang Ketentuan Khusus Pelaksanaan Penggunaan Letter of Credit Untuk Ekspor Barang Tertentu. Persyaratan administrasi • Surat Tanda Daftar Perusahaan • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) • Nomor Induk Kapabeanan • Tanda Eksportir Terdaftar Persyaratan teknis • Kontrak antara Eksportir dan Pembeli Luar Negeri mengenai Ekspor Barang Tertentu yang telah mengatur cara pembayaran selain L/C yang dibuat sebelum penetapan Peraturan Menteri Perdagangan No. 04/M-DAG/PER/1/2015 tentang Penggunaan Letter of Credit untuk Ekspor Barang Tertentu • Kesanggupan Eksportir Barang Tertentu untuk Menyesuaikan Cara Pembayaran Menggunakan L/C Dalam Jangka Waktu Tertentu • Surat pernyataan di atas meterai cukup yang menyatakan

15

kebenaran kontrak sebagaimana poin di atas, dan kesanggupan untuk menyesuaikan cara pembayaran menggunakan L/C sebagaimana dimaksud pada poin di atas Sistem, mekanisme dan prosedur sesuai SOP Rekomendasi Pertimbangan Penangguhan cara Pembayaran denga Letter of Credit (L/C) untuk Ekspor Kegiatan Hulu Migas. 15 Hari Kerja Tidak ada

3


4 5

Jangka waktu penyelesaian Biaya/tarif

6

Produk Pelayanan

7


8


9

Pengawasan Internal

10


11

Penyelenggara

Sub Direktorat Pengawasan Eksploitasi Migas, Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas.

12 13


14


4 orang a. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 b. Kode Etik Pelayanan Investasi Migas c. Motto dan Janji Pelayanan Investasi Migas c. Standar Keselamatan Kerja Migas d. SOP

15



Rekomendasi Pertimbangan Penangguhan cara Pembayaran denga Letter of Credit (L/C) untuk Ekspor Kegiatan Hulu Migas (setiap Triwulan). a. Ruang pelayanan investasi migas b. Telepon (hunting) c. Komputer d. Printer a. Verifikator • Pendidikan Minimal S1 • Mengetahui Regulasi Sub Sektor Migas terkait b. Petugas Loket • Pendidikan Minimal D3 • Dapat mengoperasikan komputer (office) • Mengerti administrasi tata persuratan Atasan Langsung dan Pimpinan Eselon III, II, dan I Migas melalui sistem manajemen on-line Migas a. Kotak Pengaduan b. Web Site Ditjen Migas c. Mekanisme penanganan pengaduan sesuai SK Dirjen Migas No.29150.K/06/DJM.S/2010 Tahun 2010

16

11. REKOMENDASI EKSPOR-IMPOR DAN IZIN USAHA NIAGA MINYAK DAN GAS BUMI NO 1


2


URAIAN Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; b. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009; c. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0007 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi d. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1203.K/10/MEM/2009 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Bidang Minyak dan Gas Bumi Kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi e. Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 13953.K/10/DJM.O/2006 tentang Pedoman Penerbitan Izin Usaha Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi 1. IZIN USAHA NIAGA MINYAK DAN GAS BUMI Persyaratan administrasi: • Akte pendirian Perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang • Profil Perusahaan (Company Profile) • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) • Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) • Surat Keterangan Domisili Perusahaan • Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat; • Surat penyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; • Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai Izin lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana niaga ( bagi Badan Usaha yang membangun sendiri sarana dan fasilitas niaga seperti tangki timbun dan lain-lain) • Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesediaan dilakukan inspeksi di lapangan oleh Petugas Ditjen Migas • Surat pernyataan tertulis diatas materai mengenai kesanggupan menjalankan penunjukkan/penugasan dari Menteri dalam rangka pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak di dalam negeri. nasional berkaitan dengan Mengutamakan kepentingan pemenuhan kebutuhan BBM Jenis Tertentu di dalam negeri bagi pemohon Izin Usaha Niaga Umum BBM. • Surat pernyataan tertulis di atas meterai bahwa dokumen persyaratan administrasi dan teknis serta pernyataanpernyataan/keterangan-keterangan diberikan dengan sebenarnya. • Surat keterangan mengenai sarana dan fasilitas niaga yang akan digunakan (milik sendiri atau sewa) a.

Persyaratan teknis : • Studi Kelayakan Pendahuluan (Preliminary Feasibility Study); • Rencana pembangunan fasilitas dan sarana niaga dan teknologi yang digunakan dengan jangka waktu pembangunan paling lama 3 (tiga) tahun • Jaminan dukungan pendanaan (Referensi Bank) • Jaminan pasokan BBM, LNG, LPG, BBG/CNG dan Hasil Olahan (Surat Keterangan Pasokan/MoU/HOA) • Rencana standar dan mutu BBM, LNG, LPG, BBG/CNG dan Hasil Olahan yang akan diniagakan

17

• • • • • •

Rencana merek dagang BBM, LNG, LPG, BBG/CNG dan Hasil Olahan yang akan diniagakan Rencana wilayah niaga, dan calon konsumen Rencana penjualan, pembelian, ekspor dan impor. Rencana sarana pengelolaan limbah Rencana Studi Lingkungan (UKL/UPL) Rencana Investasi

2. REKOMENDASI EKSPOR IMPOR • Bagi Pemegang Izin Usaha Hilir Migas Syarat Administrasi : 1. Surat Keputusan dan/ atau Sertifikat Izin Usaha Niaga 2. Surat Permohonan Rekomendasi Impor Minyak Bumi dan LNG serta Ekspor/Impor, BBM, BBG/CNG, Hasil Olahan serta produk lainnya sesuai Peraturan Perundangundangan yang berisi : - Produk yang diimpor/ekspor - HS Code - Spesifikasi/Standar mutu - Volume - Estimasi Harga - Pelabuhan Muat/Negara Asal - Pelabuhan Bongkar/Negara Tujuan Laporan Realisasi Kegiatan periode sebelumnya : 1. Laporan Hasil Realisasi Kegiatan Impor/ekspor Bulan lalu 2. Certificate of Quality 3. Pemberitahuan Impor / Ekspor (PIB/PEB) • Bagi Pengguna Langsung Syarat Administrasi : 1. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya 2. Pengesahan akte pendirian perusahaan dan perubahannya dari instansi yang berwenang. 3. Profil perusahaan (company profile) 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 5. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) /SIUP 6. Angka Pengenal Impor (API) 7. Surat Keterangan Domisili Perusahaan 8. Surat perizinan dari instansi terkait 9. Surat pernyataan tertulis diatas meterai kesanggupan memenuhi ketentuan per-UU yang berlaku 10. Surat pernyataan tertulis diatas meterai kesanggupan memenuhi aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja 11. Surat pernyataan tertulis diatas meterai kesediaan dilakukan inspeksi lapangan oleh petugas Ditjen Migas 12. Surat pernyataan diatas meterai bahwa produk yang diimpor tidak untuk diperjual belikan. 13. Surat pernyataan di atas meterai memiliki atau menguasai fasilitas pelabuhan dan/ atau terminal laut penerima (receiving terminal) 14. Laporan realisasi impor pada periode sebelumnya Syarat Teknis : 1. Surat Izin pengelolaan pelabuhan dan/atau terminal penerima atau surat yang menyatakan penguasaan atas fasilitas atau sarana pelabuhan dan/atau terminal 2. Rencana Sumber Pasokan Produk yang diimpor/diekspor 3. Spesifikasi Komoditi Produk yang diimpor/diekspor

18

3 4 5 6


7


8


9

Pengawasan Internal

10


11

Penyelenggara

12 13


14


15

Sistem, mekanisme dan prosedur sesuai dengan SOP penerbitan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi 10 hari kerja Tidak ada a. Surat Izin Usaha Niaga Umum BBM b. Surat Izin Usaha Niaga Terbatas BBM c. Surat Izin Usaha Niaga Hasil Olahan d. Surat Izin Usaha Niaga LPG e. Surat Izin Usaha Niaga CNG f. Surat Izin Usaha Niaga BBG g. Surat Izin Usaha Niaga LNG h. Surat Izin Usaha Niaga Gas Bumi melalui Pipa i. Surat Izin Usaha Niaga Gas Bumi melalui Pipa Dedicated Hilir j. Rekomendasi Ekspor BBM, LPG, Hasil Olahan dan Gas Bumi k. Rekomendasi Impor Minyak Mentah, BBM, LPG, Hasil Olahan dam Gas Bumi a. Ruang pelayanan investasi migas b. Telepon c. Komputer d. Printer e. Fax f. Scanner a. Verifikator Izin • Pendidikan minimal S1 • Mengetahui regulasi di sub sektor migas terutama: Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0007 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi b. Petugas Loket • Pendidikan minimal D3 • Dapat mengoperasikan computer • Mengerti administrasi tata persuratan Atasan langsung dan pimpinan Eselon III, II, dan I Ditjen Migas melalui system manajemen pelayanan on-line Migas a. Kotak pengaduan b. Website Ditjen Migas c. Mekanisme penanganan pengaduan Sub Direktorat Pengolahan Migas, Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas 5 orang a. Kode etik pelayanan investasi Migas b. Motto dan janji pelayanan investasi Migas SOP penerbitan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi Indeks Kepuasan Masyarakat

19

12. IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK BUMI, BBM, HASIL OLAHAN, LPG, CNG, DAN GAS BUMI MELALUI PIPA NO 1


a. b.

c.

d.

e.

2


a.

b.

c.

d.

URAIAN Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0007 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1203.K/10/MEM/2009 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Bidang Minyak dan Gas Bumi Kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 13953.K/10/DJM.O/2006 tentang Pedoman Penerbitan Izin Usaha Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Persyaratan administrasi • Akte pendirian Perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang • Profil Perusahaan (Company Profile) • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) • Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) • Surat Keterangan Domisili Perusahaan • Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat • Surat penyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan • Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana • Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesediaan dilakukan inspeksi di lapangan • Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan menerima penunjukkan dan penugasan dari Menteri untuk melaksanakan pengangkutan dalam rangka pemenuhan kebutuhan BBM di dalam negeri Persyaratan teknis • Studi Kelayakan Pendahuluan (Preliminary Feasibility Study) • Kesepakatan jaminan dukungan pendanaan atau surat jaminan dukungan pendanaan lainnya (MoU) • Rencana sarana pengelolaan limbah • Rencana studi Lingkungan Persyaratan teknis tambahan (IU Pengangkutan BBM dan BBG (CNG,LNG,LPG) • Rencana jenis, jumlah, dan kapasitas dan daerah operasi sarana pengangkutan termasuk teknologi yang digunakan • Rencana Produk Standar dan Mutu Produk yang akan diangkut Persyaratan teknis tambahan (IU Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa) • Rencana Pembangunan fasilitas dan sarana pengangkutan gas bumi melalui pipa yang digunakan dengan jangka waktu pembangunan paling lama 5 (lima) tahun • Kesepakatan jaminan pasokan bahan baku gas bumi • Kesepakatan jaminan penjualan produk, rencana produksi,

20

3 4 5 6

Sistem, mekanisme, dan prosedur Jangka waktu penyelesaian Biaya/tariff Produk Pelayanan

7


8


standar dan mutu produk, serta pemasaran produksi. Sistem, mekanisme dan prosedur sesuai dengan SOP penerbitan Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi 10 hari kerja Tidak ada a. Surat Izin Usaha Sementara Pengangkutan Minyak Bumi b. Surat Izin Usaha Sementara Pengangkutan Bahan Bakar Minyak c. Surat Izin Usaha Sementara Pengangkutan Hasil Olahan d. Surat Izin Usaha Sementara Pengangkutan LPG e. Surat Izin Usaha Sementara Pengangkutan LNG f. Surat Izin Usaha Sementara Pengangkutan CNG g. Surat Izin Usaha Sementara Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa h. Surat Izin Usaha Sementara Pengangkutan Minyak Bumi Melalui Pipa i. Surat Izin Usaha Sementara Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Melalui Pipa j. Surat Izin Usaha Sementara Pengangkutan LPG dengan Fasilitas Bottling Plant k. Perpanjangan Surat Izin Usaha Sementara Pengangkutan Minyak Bumi l. Perpanjangan Surat Izin Usaha Sementara Pengangkutan Bahan Bakar Minyak m. Perpanjangan Surat Izin Usaha Sementara Pengangkutan Hasil Olahan n. Perpanjangan Surat Izin Usaha Sementara Pengangkutan LPG o. Perpanjangan Surat Izin Usaha Sementara Pengangkutan LNG p. Perpanjangan Surat Izin Usaha Sementara Pengangkutan CNG q. Perpanjangan Surat Izin Usaha Sementara Pengangkutan LPG dengan Fasilitas Bottling Plant r. Perpanjangan Surat Izin Usaha Sementara Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa s. Perpanjangan Surat Izin Usaha Sementara Pengangkutan Minyak Bumi Melalui Pipa t. Perpanjangan Surat Izin Usaha Sementara Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Melalui Pipa u. Surat Izin Usaha Pengangkutan Minyak Bumi v. Surat Izin Usaha Pengangkutan Bahan Bakar Minyak w. Surat Izin Usaha Pengangkutan Hasil Olahan x. Surat Izin Usaha Pengangkutan LPG y. Surat Izin Usaha Pengangkutan CNG z. Surat Izin Usaha Pengangkutan LNG aa. Surat Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa bb. Surat Izin Usaha Pengangkutan Minyak Bumi Melalui Pipa cc. Surat Izin Usaha Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Melalui Pipa dd. Surat Izin Usaha Pengangkutan LPG dengan Fasilitas Bottling Plant a. Ruang pelayanan investasi migas b. Telepon c. Komputer d. Printer e. Fax f. Scanner a. Verifikator Izin • Pendidikan minimal S1 • Mengetahui regulasi di sub sektor migas terutama: Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

21

9

Pengawasan Internal

10


11

Penyelenggara

12 13


14


15

Nomor 0007 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak b. Petugas Loket • Pendidikan minimal D3 • Dapat mengoperasikan computer • Mengerti administrasi tata persuratan Atasan langsung dan pimpinan Eselon III, II, dan I Ditjen Migas melalui system manajemen pelayanan on-line Migas a. Kotak pengaduan b. Website Ditjen Migas c. Mekanisme penanganan pengaduan Sub Direktorat Pengangkutan Migas, Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas 7 orang a. Kode etik pelayanan investasi Migas b. Motto dan janji pelayanan investasi Migas SOP penerbitan Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi Indeks Kepuasan Masyarakat

13. IZIN USAHA PENYIMPANAN MINYAK BUMI, BBM, HASIL OLAHAN, LPG, LNG, CNG, DAN GAS BUMI NO 1.


URAIAN a. b.

c.

d.

e.

2.


•

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0007 Tahun 2005 tanggal 21 April 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tanggal 29 September 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas; Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 13953.K/10/DJM.O/2006 tanggal 2 Oktober 2006 tentang Pedoman Penerbitan Izin Usaha Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi; Izin Usaha Sementara Penyimpanan minyak bumi/bbm/hasil olahan Penyimpanan Tetap Darat: Surat Keterangan Kalibrasi Alat Ukur Izin Lingkungan Izin Penggunaan Tangki Timbun Sertifikat Kelayakan Penggunaan Peralatan (SKPP) dan Sertifikat Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI) Penyimpanan Tetap Laut: Gross Akte/Sewa-menyewa Kapal (moda transportasi laut) Surat Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) Surat Ukur Internasional Surat Laut Sertifikat Keselamatan Kapal Surat Perjanjian Penggunaan Permukaan Perairan untuk lokasi Penyimpanan (titik koordinat)

22

-

3. 4. 5. 6.

Sistem, mekanisme, dan prosedur Jangka waktu penyelesaian Biaya/tarif Produk pelayanan

7.

Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas

8.


9.

Pengawasan internal

10.

Penanganan pengaduan, saran, dan masukan

11.

Penyelenggara

12. 13.


14.

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan Evaluasi kinerja Pelaksana

15.

Surat Keterangan Kalibrasi Alat Ukur Izin Lingkungan Surat Izin Penggunaan Tangki ukur terapung Sertifikat Kelayakan Penggunaan Peralatan (SKPP) dan Sertifikat Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI) • Izin usaha Sementara Penyimpanan LNG, BBG/CNG, dan LPG • Perjanjian Jaminan Pasokan LNG dengan pemilik LNG • Surat Keterangan Kalibrasi Alat Ukur • Izin Lingkungan • Sertifikat Kelayakan Penggunaan Peralatan (SKPP) dan Sertifikat Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI) Sistem, mekanisme dan prosedur sesuai dengan SOP Penerbitan Izin Usaha Penyimpanan Migas 10 Hari Kerja Tidak ada Surat Izin Usaha Penyimpanan minyak bumi/bbm/hasil olahan, LPG, LNG, CNG, dan Gas Bumi a. Ruang pelayanan investasi migas b. Telepon (hunting) c. Komputer d. Printer a. Verifikator Izin • Pendidikan minimal S1 • Mengetahui regulasi di sub sektor migas terutama: Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0007 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi b. Petugas Loket • Pendidikan minimal D3 • Dapat mengoperasikan komputer • Mengerti administrasi tata persuratan Atasan langsung dan pimpinan Eselon III, II dan I Migas melalui sistem manajemen pelayanan on-line Migas a. Kotak Pengaduan b. Web Site Ditjen Migas c. Mekanisme penanganan penganduan Sub Direktorat Penyimpanan Migas, Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas 4 Orang a. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 b. Kode etik pelayanan investasi Migas c. Motto dan janji pelayanan investasi Migas SOP Penerbitan Izin Usaha Penyimpanan Migas Indeks Kepuasan Masyarakat

23

14. PENERBITAN IZIN USAHA PENGOLAHAN MINYAK BUMI, BBM, DAN HASIL OLAHAN NO 1


2


3

Sistem, mekanisme, dan prosedur Jangka waktu penyelesaian Biaya/tarif

4 5

URAIAN Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. b. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009. c. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0007 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi d. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1203.K/10/MEM/2009 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Bidang Minyak dan Gas Bumi Kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi e. Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 13953.K/10/DJM.O/2006 tentang Pedoman Penerbitan Izin Usaha Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi a. Persyaratan administrasi • Akte pendirian Perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang • Profil Perusahaan (Company Profile) • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) • Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) • Surat Keterangan Domisili Perusahaan • Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat • Surat penyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan • Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana • Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesediaan dilakukan inspeksi di lapangan • Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan menerima penunjukkan dan penugasan dari Menteri untuk pemenuhan Cadangan BBM Nasional dan kebutuhan BBM di Dalam negeri (dalam hal kegiatan usaha pengolahan menghasilkan bahan bakar minyak) b. Persyaratan teknis • Studi Kelayakan Pendahuluan (Preliminary Feasibility Study) • Kesepakatan jaminan dukungan pendanaan atau surat jaminan dukungan pendanaan lainnya (MoU) • Rencana sarana pengelolaan limbah • Rencana studi Lingkungan • Rencana pembangunan fasilitas dan sarana pengolahan termasuk konfigurasi kilang dan teknologi proses yang digunakan dengan jangka waktu pembangunan paling lama 5 (lima) tahun • Kesepakatan jaminan pasokan bahan baku gas bumi (MoU) • Kesepakatan jaminan penjualan produk hasil pengolahan khusus LNG (MoU) • Rencana produksi, standar dan mutu produk, serta pemasaran produksi Sistem, mekanisme dan prosedur sesuai dengan SOP penerbitan Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi 10 hari kerja Tidak ada a.

24

6

Produk Pelayanan

7


8


9

Pengawasan Internal

10


11

Penyelenggara

12 13


14


15

a. b. c. d.

Surat Izin Usaha Sementara Pengolahan Minyak Bumi Surat Izin Usaha Sementara Pengolahan Gas Bumi Surat Izin Usaha Sementara Pengolahan Hasil Olahan Perpanjangan Surat Izin Usaha Sementara Pengolahan Minyak Bumi e. Perpanjangan Surat Izin Usaha Sementara Pengolahan Gas Bumi f. Perpanjangan Surat Izin Usaha Sementara Pengolahan Hasil Olahan g. Surat Izin Usaha Pengolahan Minyak Bumi h. Surat Izin Usaha Pengolahan Gas Bumi i. Surat Izin Usaha Pengolahan Hasil Olahan a. Ruang pelayanan investasi migas b. Telepon c. Komputer d. Printer e. Fax f. Scanner a. Verifikator Izin • Pendidikan minimal S1Teknik • Mengetahui regulasi di sub sektor migas terutama : Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0007 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi b. Petugas Loket • Pendidikan minimal D3 • Dapat mengoperasikan computer • Mengerti administrasi tata persuratan Atasan langsung dan pimpinan Eselon III, II, dan I Ditjen Migas melalui system manajemen pelayanan on-line Migas a. Kotak pengaduan b. Website Ditjen Migas c. Mekanisme penanganan pengaduan Sub Direktorat Pengolahan Migas, Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas 5 orang a. Kode etik pelayanan investasi Migas b. Motto dan janji pelayanan investasi Migas SOP penerbitan Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi Indeks Kepuasan Masyarakat

15. SURAT KETERANGAN PENYALUR NO 1


a. b.

c.

d.

URAIAN Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0007 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1203.K/10/MEM/2009 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Bidang Minyak dan Gas Bumi Kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi

25

e.

2


3


4 5 6 7


8


9

Pengawasan Internal

10


11

Penyelenggara

12 13


14


15

Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 13953.K/10/DJM.O/2006 tentang Pedoman Penerbitan Izin Usaha Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi • Surat Permohonan BUPIUNU ditujukan ke Menteri ESDM cq. Direktur Jenderal Migas • Surat Perjanjian kerjasama yang terdiri dari Nomor, tanggal dan jangka waktu Perjanjian • Surat Rekomendasi dari Pemda • Bentuk Penyalur • Wilayah Penyaluran • Jenis BBM/LPG yang disalurkan • Volume • Daftar Fasilitas dan Sarana serta bukti kepemilikan fasilitas. Sistem, mekanisme dan prosedur sesuai dengan SOP penerbitan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi 10 hari kerja Tidak ada a. Surat Keterangan Penyalur BBM b. Surat Keterangan Penyalur LPG a. Ruang pelayanan investasi migas b. Telepon c. Komputer d. Printer e. Fax f. Scanner a. Verifikator Izin • Pendidikan minimal S1 • Mengetahui regulasi di sub sektor migas terutama: Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0007 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi b. Petugas Loket • Pendidikan minimal D3 • Dapat mengoperasikan computer • Mengerti administrasi tata persuratan Atasan langsung dan pimpinan Eselon III, II, dan I Ditjen Migas melalui system manajemen pelayanan on-line Migas a. Kotak pengaduan b. Website Ditjen Migas c. Mekanisme penanganan pengaduan Sub Direktorat Pengolahan Migas, Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas 5 orang a. Kode etik pelayanan investasi Migas b. Motto dan janji pelayanan investasi Migas SOP penerbitan Surat Keterangan Penyalur Minyak dan Gas Bumi Indeks Kepuasan Masyarakat

26

16. PERSETUJUAN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PIPA GAS BUMI UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI NO

KOMPONEN

1

Dasar Hukum

2


URAIAN a.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152) sebagaimana telah berubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 002/PUU-I/2003 pada tanggal 21 Desember 2004 (Berita Negara RI Nomor 1 Tahun 2005); b. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4436); c. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 0007 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi; d. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 19 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa. Pembangunan Pipa Gas Bumi Untuk Kepentingan Sendiri d. Permohonan • Surat Permohonan Persetujuan Pembangunan Pipa Gas Bumi Untuk Kepentingan Sendiri (sesuai format) • Lampiran Permohonan Persetujuan Pembangunan Pipa Gas Bumi Untuk Kepentingan Sendiri (sesuai format, diatas materai). e. Persyaratan Administratif • Copy Akte Pendirian Perusahaan dan atau perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang. • Profil perusahaan (Company Profile). • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan. • Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP). • Surat Keterangan Domisili Perusahaan. • Surat pernyataan tertulis di atas materai kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan serta pengembangan masyarakat setempat. • Surat pernyataan tertulis di atas materai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. • Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana. • Surat pernyataan tertulis di atas materai kesediaan dilakukan inspeksi lapangan oleh petugas Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. f. Persyaratan Teknis • Studi Kelayakan Pendahuluan (Preliminary Feasibility Study). • Kesepakatan jaminan dukungan pendanaan atau surat jaminan dukungan pendanaan lainnya (Memorandum of Understanding) • Rencana Pembangunan dan Pengoperasian Pipa Gas Bumi Untuk Kepentingan Sendiri yang digunakan meliputi data jalur pipa, koordinat pipa, diameter pipa, panjang pipa, kapasitas pipa • Kesepakatan jaminan pasokan bahan baku gas bumi (MoU / HoA). Pengoperasian Pipa Gas Bumi Untuk Kepentingan Sendiri g. Permohonan • Surat Permohonan Persetujuan Pengoperasian Pipa Gas Bumi Untuk Kepentingan Sendiri (sesuai format)

27

h.

Persyaratan Administratif • Copy Akte Pendirian Perusahaan dan atau perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang. • Profil perusahaan (Company Profile). • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan. • Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP). • Surat Keterangan Domisili Perusahaan. • Standard dan mutu produk. • Koordinat Pipa dalam Standard Datum WGS 84 • SKPP dan SKPI dan telah melalui uji coba produksi (commissioning test) serta persetujuan operasi • Persetujuan studi lingkungan (Izin Lingkungan) (namun dokumen lingkungan yang mendapat persetujuan sebelum tanggal 23 Februari 2012 dapat menggunakan Amdal atau UKL/UPL) • Perjanjian Jual Beli Gas Bumi dengan pemasok gas Sistem, Mekanisme dan prosedur sesuai dengan SOP Penerbitan Persetujuan Pembangunan Fasilitas untuk Kepentingan Sendiri adalah sebagaimana bagan alir 13 (tiga belas) hari kerja Tidak ada Surat Persetujuan e. Ruang pelayanan investasi migas f. Telepon (hunting) g. Komputer h. Sofware (website) i. Printer b. Verifikator Usulan Penawaran Langsung Melalui Studi Bersama • Pendidikan minimal S-1 • Mengetahui dan memahami Regulasi di sub sektor migas terutama: - Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0007 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha dalam Kegiatan Usaha Hilir Migas • Dapat mengoperasikan computer (program office) • Mengerti administrasi tata persuratan Atasan langsung dan pimpinan Eselon III, II dan I Migas melalui system manajemen pelayanan on-line Migas

3


4 5 6 7

Jangka waktu penyelesaian Biaya/tarif Produk pelayanan Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas

8


9

Pengawasan internal

10


11

Penyelenggara

12 13


14

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

Standar Keselamatan Kerja Migas

15



d. Kotak Pengaduan e. Website Ditjen Migas f. Mekanisme penanganan pengaduan sesuai SK Dirjen Migas No.29150.K/06/DJM.S/2010 Tahun 2010 Sub Direktorat Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas 5 (lima) Orang d. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 e. Kode Etik pelayanan investasi migas f. Motto dan janji pelayanan investasi migas

28

17. REKOMENDASI IMPORTIR PRODUSEN (IP) PELUMAS NO

KOMPONEN

1.

Dasar Hukum

2.


3.


4. 5. 6. 7.


8.


URAIAN a.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. b. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 c. Keppres No. 21 Tahun 2001 tentang Penyediaan dan Pelayanan Pelumas d. Permen ESDM No 53 Tahun 2006 e. Permen Perdagangan No 42 Tahun 2009 f. Keputusan Bersama Menteri ESDM, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian & Perdagangan nomor 1905K/34/MEM/2001; 426/KMK.01/2001; 233/MPP/Kep/7/2001 g. Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 13953.K/10/DJM.O/2006 tanggal 2 Oktober 2006 tentang Pedoman Penerbitan Izin Usaha Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi; h. Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 13953.K/10/DJM.O/2006 tentang Pedoman Penerbitan Izin Usaha Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Persyaratan administrasi : • Surat Permohonan • Dokumen izin usaha pelumas (pabrikasi pelumas, pengemasan pelumas atau pengolahan kembali) • Jenis Base Oil • Volume Base Oil • Fotokopi Surat Pengakuan Sebagai Importir Produsen tahun berjalan • Data realisasi impor base oil tahun berjalan (per bulan, per produk) • Data realisasi produksi pelumas tahun berjalan (per bulan, per produk) • Data rencana impor base oil selama 1 tahun ke depan (per bulan, per produk) • Data rencana produksi pelumas selama 1 tahun ke depan (per bulan, per produk) • Surat pernyataan kesanggupan melakukan transaksi pembayaran base oil yang dilengkapi dengan asuransi selama satu tahun ke depan Sistem, mekanisme dan prosedur sesuai dengan SOP Penerbitan Rekomendasi Importir Produsen (IP) Pelumas 20 Hari Kerja Tidak ada Surat Keterangan Pelaksanaan Impor Pelumas Untuk Penggunaan Sendiri a. Ruang pelayanan investasi migas b. Telepon (hunting) c. Komputer d. Printer a. Verifikator Izin • Pendidikan minimal S1 • Mengetahui regulasi di sub sektor migas terutama: Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 53 Tahun 2006 tentang Wajib Daftar Pelumas Yang di pasarkan di Dalam Negeri

29

-

9.

Pengawasan internal

10.


11.

Penyelenggara

12. 13.


14.


15.

Keppres No. 21 Tahun 2001 tentang Penyediaan dan Pelayanan Pelumas b. Petugas Loket • Pendidikan minimal D3 • Dapat mengoperasikan komputer • Mengerti administrasi tata persuratan Atasan langsung dan pimpinan Eselon III, II dan I Migas melalui sistem manajemen pelayanan on-line Migas a. Kotak Pengaduan b. Web Site Ditjen Migas c. Mekanisme penanganan penganduan Sub Direktorat Pengolahan Migas, Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas 10 Orang a. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 b. Kode etik pelayanan investasi Migas c. Motto dan janji pelayanan investasi Migas SOP Penerbitan Rekomendasi Importir Produsen (IP) Pelumas Indeks Kepuasan Masyarakat

18. PERTIMBANGAN TERTULIS PABRIKASI PELUMAS, PENGEMASAN PELUMAS, DAN PENGELOLAAN PELUMAS BERKAS NO

KOMPONEN

1.

Dasar Hukum

2.


URAIAN a.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; b. Keppres No. 21 Tahun 2001 tentang Penyediaan dan Pelayanan Pelumas c. KepMen ESDM No. 1693 K/34/MEM/2001 tentang Pertimbangan Pabrikasi Pelumas d. Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 13953.K/10/DJM.O/2006 tanggal 2 Oktober 2006 tentang Pedoman Penerbitan Izin Usaha Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi; e. Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 13953.K/10/DJM.O/2006 tentang Pedoman Penerbitan Izin Usaha Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi a. Persyaratan administrasi : • Akte pendirian Perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang • Profil Perusahaan (Company Profile) • Informasi tertulis mengenai kelayakan usaha • Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/ Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) • Surat Keterangan Tanda Daftar Perusahaan • Surat Keterangan Domisili Perusahaan • Surat Pernyataan tertulis mengenai kemampuan keuangan b. Persyaratan Teknis: • Sumber perolehan Bahan Baku (Pelumas Dasar) • Sumber perolehan aditif • Jenis dan Mutu Pelumas atau Pelumas Dasar yang dihasilkan • Proses teknologi yang digunakan • Surat pernyataan tertulis mengenai kemampuan teknis • Surat pernyataan tertulis mengenai kesanggupan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standard mutu yang ditetapkan Menteri atau memenuhi mutu yang berlaku secara internasional

30

•

3.


4. 5. 6. 7.

Jangka waktu penyelesaian Biaya/tarif Produk pelayanan Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas

8.


9.

Pengawasan internal

10.


11.

Penyelenggara

12. 13.


14.


15.

Surat pernyataan tertulis mengenai kesanggupan memenuhi aspek keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkingan hidup • Surat pernyataan tertulis mengenai kesanggupan melengkapi perizinan lain berkaitan dengan sarana dan prasarana pabrik dari instansi yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya pertimbangan tertulis • Surat pernyataan tertulis mengenai kesanggupan menyelesaikan pendirian pabrik dan menyediakan sarana dan prasaran pabrik dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun untuk Pabrikasi Pelumas atau dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun untuk Pengelolaan Pelumas Bekas sejak tanggal diterimanya pertimbangan tertulis Sistem, mekanisme dan prosedur sesuai dengan SOP Penerbitan Izin Pabrikasi Pelumas, Pengolahan Pelumas Bekas dan Pengemasan Pelumas 30 Hari Kerja Tidak ada Pertimbangan Tertulis Pabrikasi Pelumas a. Ruang pelayanan investasi migas b. Telepon (hunting) c. Komputer d. Printer a. Verifikator Izin • Pendidikan minimal S1 • Mengetahui regulasi di sub sektor migas terutama: Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Keppres No. 21 Tahun 2001 tentang Penyediaan dan Pelayanan Pelumas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 53 Tahun 2006 tentang Wajib Daftar Pelumas Yang di pasarkan di Dalam Negeri b. Petugas Loket • Pendidikan minimal D3 • Dapat mengoperasikan komputer • Mengerti administrasi tata persuratan Atasan langsung dan pimpinan Eselon III, II dan I Migas melalui sistem manajemen pelayanan on-line Migas a. Kotak Pengaduan b. Web Site Ditjen Migas c. Mekanisme penanganan pengaduan Sub Direktorat Pengelolaan Migas, Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas 10 Orang a. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 b. Kode etik pelayanan investasi Migas c. Motto dan janji pelayanan investasi Migas SOP Penerbitan Izin Pabrikasi Pelumas, Pengolahan Pelumas Bekas dan Pengemasan Pelumas Indeks Kepuasan Masyarakat

31

19. SURAT KETERANGAN PELAKSANAAN IMPOR PELUMAS UNTUK PENGGUNAAN SENDIRI NO 1


2


3


4 5 6 7

Jangka waktu penyelesaian Biaya/tariff Produk Pelayanan Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas

8


URAIAN f. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. g. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 h. Permen ESDM No 53 Tahun 2006 i. Keputusan Bersama Menteri ESDM, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian & Perdagangan nomor 1905K/34/MEM/2001; 426/KMK.01/2001; 233/MPP/Kep/7/2001 j. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1203.K/10/MEM/2009 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Bidang Minyak dan Gas Bumi Kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi k. Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 13953.K/10/DJM.O/2006 tentang Pedoman Penerbitan Izin Usaha Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Persyaratan administrasi • Surat Permohonan Rekomendasi • Surat Pernyataan bermaterai • Surat Kuasa pengurusan rekomendasi • Invoice/Tax Invoice • BL/AWB • No. HS • Pelabuhan Muat • Pelabuhan Bongkar • NPWP • Realisasi Impor Pelumas Sistem, mekanisme dan prosedur sesuai dengan SOP penerbitan Surat Keterangan Impor Pelumas Untuk Penggunaan Sendiri 20 hari kerja Tidak ada Surat Keterangan Impor Pelumas Untuk Penggunaan Sendiri g. Ruang pelayanan investasi migas h. Telepon i. Komputer j. Printer k. Fax l. Scanner c. Verifikator Izin • Pendidikan minimal S1 • Mengetahui regulasi di sub sektor migas terutama: - Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi - Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 53 Tahun 2006 tentang Wajib

32

Daftar Pelumas Yang di pasarkan di Dalam Negeri Keppres No. 21 Tahun 2001 tentang Penyediaan dan Pelayanan Pelumas d. Petugas Loket • Pendidikan minimal D3 • Dapat mengoperasikan computer • Mengerti administrasi tata persuratan Atasan langsung dan pimpinan Eselon III, II, dan I Ditjen Migas melalui system manajemen pelayanan on-line Migas d. Kotak pengaduan e. Website Ditjen Migas f. Mekanisme penanganan pengaduan Sub Direktorat Pengolahan Migas, Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas 10 orang c. Kode etik pelayanan investasi Migas d. Motto dan janji pelayanan investasi Migas SOP penerbitan Surat Keterangan Impor Pelumas Untuk Penggunaan Sendiri Indeks Kepuasan Masyarakat -

9

Pengawasan Internal

10


11

Penyelenggara

12 13


14


15

33

20. SURAT KEMAMPUAN USAHA PENUNJANG (SKUP) MIGAS NO 1.


2.


3.


4. 5. 6. 7.


URAIAN a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; c. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah dua kali terakhir diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 d. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); e. Peraturan Menteri ESDM No. 27 Tahun 2008 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Migas; f. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. a. Persyaratan administrasi : • Akte Pendirian Perusahaan • SKT Migas • SKUP Migas (perpanjangan) • Persetujuan Amdal/UKL dan UPL • Sertifikat Manajemen Mutu, Lingkungan, K3 dan Produk • Daftar Tenaga Ahli • Pengalaman Pekerjaan • Keterangan Domisili • Struktur Organisasi • Profil Perusahaan b. Persyaratan teknis Barang : • Sertifikat Produk • Surat Izin Industri • Flow Proses Produksi • Sertifikat TKDN • Lampiran Kemampuan Hasil Produk • Daftar Peralatan c. Persyaratan Teknis Jasa : • Surat izin Usaha Perdaganagan • Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi • Flow Proses Kemampuan Jasa • Daftar Peralatan dan Software • Form Keberpihakan Sistem, mekanisme dan prosedur sesuai dengan SOP Surat Kemampuan Usaha Penunjang Migas 10 Hari Kerja Tidak ada a. Surat Kemampuan Usaha Migas (SKUP) Barang, b. Surat Kemampuan Usaha Penunjang (SKUP) Jasa a. Email dan kotak pengaduan b. Ruang pelayanan investasi migas c. Telepon (hunting) d. Komputer e. Printer

34

8.


9.

Pengawasan internal

10.


11.

Penyelenggara

13. 14.


15.


16.

a.

Verifikator SKUP • Pendidikan minimal S1 • Pengalaman di bidang Migas selama 5 tahun • Mengetahui Regulasi di sub sektor migas terutama: − Permen ESDM No. 27 Tahun 2008 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi − Permen ESDM No. 15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi b. Petugas Loket : • Pendidikan minimal D3 • Dapat mengoperasikan komputer ( program office) • Mengerti administrasi tata persuratan Atasan langsung dan pimpinan Eselon III, II dan I Migas melalui sistem manajemen pelayanan on-line Migas a. Kotak Pengaduan b. Web Site Ditjen Migas c. Mekanisme penanganan penganduan sesuai SK Dirjen Migas No. 29150.K/06/DJM.S/2010 Thn 2010 Sub Direktorat Pengembangan Investasi Migas, Direktorat Pembinaan Program Migas 10 Orang a. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 b. Kode etik pelayanan investasi Migas c. Motto dan janji pelayanan investasi Migas a. Standar Keselamatan Kerja Migas b. SOP Surat Kemampuan Usaha Penunjang Migas a. Indeks Kepuasan Masyarakat b. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

21. REKOMENDASI RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (RPTKA) NO. 1.


a. b. c.

d. e. f.

g.

h. i.

2.


URAIAN Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah dua kali terakhir diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan TKWNAP Kepmenakertrans No. 110/MEN/1997 tentang Pelaksanaan Penggunaan TKWNAP pada sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi KepMen ESDM Nomor: 1088.K/20/MEM/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, Pengaturan dan Pengendalian Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi PerMen ESDM No. 0030 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja DESDM PerMen ESDM No. 31 Tahun 2013 tentang Ketentuan Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing Dan Pengembangan Tenaga Kerja Indonesia Pada kegiatan Usaha Minyak Dan Gas bumi.

a. Persyaratan Pengajuan RPTKA : • Surat permohonan perusahaan

35

• • •

3. 4. 5. 6. 7.

8.

Sistem Mekanisme dan Prosedur Jangka Waktu Penyelesaian Biaya/tarif Produk pelayanan Sarana prasarana, dan/atau fasilitas

Kompetensi pelaksana

Surat Persetujuan dari SKK Migas (untuk KKKS) Formulir RPTKA yang sudah dilengkapi Surat ijin usaha, Akte pengesahan sebagai Badan Hukum bagi perusahaan yang berbadan hukum, Surat Keterangan Terdaftar dari Ditjen Migas (SKT Migas) bagi Jasa Penunjang Migas • Struktur Organisasi Perusahaan, Uraian Jabatan dan Persyaratan Jabatan TKA, TKI Pendamping dan Program Alih Teknologi yang akan dilaksanakan. • Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan, • Kontrak Pekerjaan dengan KKKS (untuk pengajuan oleh Jasa Penunjang) b. Persyaratan Teknis RPTKA • Kebutuhan penggunaan Tenaga Kerja Asing terkait Rencana Kegiatan atau Kontrak Kegiatan dan kondisi ketersedian Tenaga Kerja Nasional yang memiliki pengetahuan dan skill yang dibutuhkan. • Kualifikasi Tenaga Kerja Asing yang diajukan terkait dengan Job Spesification dan Job Requirement. • TKI Pendamping yang sesuai dengan jabatan TKA, program alih teknologi dari TKA, program pendidikan dan pelatihan bagi TKN. • Klarifikasi terhadap data/informasi dalam dokumen persyaratan. Sistem Mekanisme dan Prosedur sesuai dengan SOP Evaluasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing 10 hari kerja setelah lengkap dan benar Tidak Ada Surat Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing a. Ruang pelayanan investasi migas b. Telepon (hunting) c. Komputer d. Printer a. Verifikator RPTKA :

• • • • • •

Pendidikan diutamakan Sarjana (S1) Teknik Perminyakan, Teknik Industri, Teknik Informatika Pelatihan Sumber Daya Manusia Pelatihan Analisa Jabatan dan Organisasi Pelatihan operasi kegiatan perminyakan Pelatihan lainnya yang berhubungan dengan industri migas Pengalaman kerja di bidang Migas 2 tahun, sedangkan untuk CPNS tidak diperlukan pengalaman kerja.

•

b.

Mengetahui Regulasi di subsektor Migas terutama : Permen ESDM No. 31 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing Dan Pengembangan Tenaga Kerja Indonesia Pada kegiatan Usaha Minyak Dan Gas bumi Petugas Loket :

• • •

9.

Pengawasan Internal

10.

Penanganan pengaduan, saran, dan masukkan

11.

Penyelenggara

Pendidikan Minimal D3 Dapat mengoperasikan Komputer (program office)

Mengerti administrasi tata persuratan Atasan langsung dan pimpinan Eselon III, II, dan I Migas melalui system Manajemen pelayanan on-line Migas a. Kotak Pengaduan b. Web site Ditjen Migas c. Mekanisme penanganan pengaduan sesuai SK Dirjen Migas No. 29150.K/06/DJM.S/2010 Tahun 2010 Sub Direktorat Pemberdayaan Potensi Dalam Negeri, Direktorat

36

12. 13.

Jumlah pelaksana Jaminan Pelayanan

14.


15.

Pembinaan Program Migas 5 orang a. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 b. Kode etik Pelayanan Investasi Migas c. Motto dan Janji Pelayanan Investasi Migas a. Standar keselamatan Kerja Migas b. SOP Evaluasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Indeks Kepuasan Masyarakat

22. REKOMENDASI IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA) NO. 1.

2.



URAIAN Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan c. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah dua kali terakhir diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009; d. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi e. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan TKWNAP f. Kepmenakertrans Nomor 110/MEN/1997 tentang Pelaksanaan Penggunaan TKWNAP pada sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi g. KepMen ESDM Nomor: 1088.K/20/MEM/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, Pengaturan dan Pengendalian Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi h. Permen ESDM Nomor 0030 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja DESDM i. Permen ESDM Nomor 31 Tahun 2013 tentang Ketentuan Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing Dan Pengembangan Tenaga Kerja Indonesia Pada kegiatan Usaha Minyak Dan Gas bumi. Persyaratan Pengajuan IMTA : a. Persyaratan Administratif : • Surat permohonan perusahaan • Surat Persetujuan dari SKK Migas (untuk KKKS) • Struktur Organisasi, Job Description, dan Job Requirement untuk Jabatan TKA • Salinan Pasport/Visa TKA • Ijazah TKA, Daftar Riwayat Hidup dan Sertifikat Keahlian TKA • Ijazah dan Daftar Riwayat Hidup TKI Pendamping • Rekomendasi RPTKA Ditjen Migas dan RPTKA yang telah disahkan Kemnakertrans. • Rencana Alih Teknologi, Program Pendidikan dan Pelatihan bagi TKI Pendamping. • Rekomendasi mempekerjakan tenaga kerja asing Ditjen Migas dan IMTA Kemnakertrans sebelumnya bagi permohonan rekomendasi perpanjangan mempekerjakan tenaga kerja asing. b. Persyaratan Teknis : • Penggunaan Tenaga Kerja Asing sesuai Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang telah ditetapkan Kemnakertrans. • Kualifikasi Tenaga Kerja Asing yang diajukan sesuai dengan Job Spesification, Job Requirement dan struktur organisasi. a.

37

•

3. 4. 5. 6. 7.

8.



TKI Pendamping yang berkedudukan dibawah jabatan TKA sesuai dengan struktur organisasi, program alih teknologi dari TKA, program pendidikan dan pelatihan bagi TKN. • Klarifikasi terhadap data/informasi dalam dokumen persyaratan. Sistem Mekanisme dan Prosedur sesuai dengan SOP Evaluasi Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing 10 hari kerja setelah lengkap dan benar Tidak Ada Surat Rekomendasi Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing a. Ruang pelayanan investasi migas b. Telepon (hunting) c. Komputer d. Printer a. Verifikator Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) :

• • • • • •

Pendidikan diutamakan Sarjana (S1) Teknik Perminyakan, Teknik Industri, Teknik Informatika Pelatihan Sumber Daya Manusia Pelatihan Analisa Jabatan dan Organisasi Pelatihan operasi kegiatan perminyakan Pelatihan lainnya yang berhubungan dengan industri migas Pengalaman kerja di bidang Migas 2 tahun, sedangkan untuk CPNS tidak diperlukan pengalaman kerja.

•

Mengetahui Regulasi di subsektor Migas terutama : Permen ESDM No. 31 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing Dan Pengembangan Tenaga Kerja Indonesia Pada kegiatan Usaha Minyak Dan Gas bumi b. Petugas Loket :

• • •

9.

Pengawasan Internal

10.


11.

Penyelenggara

12. 13.


14.


15.


Pendidikan Minimal D3 Dapat mengoperasikan Komputer (program office)

Mengerti administrasi tata persuratan Atasan langsung dan pimpinan Eselon III, II, dan I Migas melalui system Manajemen pelayanan on-line Migas a. Kotak Pengaduan b. Web site Ditjen Migas c. Mekanisme penanganan pengaduan sesuai SK Dirjen Migas No. 29150.K/06/DJM.S/2010 Tahun 2010 Sub Direktorat Pemberdayaan Potensi Dalam Negeri, Direktorat Pembinaan Program Migas 5 orang a. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 b. Kode etik Pelayanan Investasi Migas c. Motto dan Janji Pelayanan Investasi Migas a. Standar keselamatan Kerja Migas b. SOP Evaluasi Rekomendasi Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Indeks Kepuasan Masyarakat

38

23. REKOMENDASI PEMBUKAAN DAN PEMBAHARUAN KANTOR PERWAKILAN USAHA MIGAS NO. 1.


2.


3.

Sistem Mekanisme dan Prosedur Jangka Waktu Penyelesaian Biaya/tarif Produk pelayanan

4. 5. 6. 7.

Sarana prasarana, dan/atau fasilitas

8.


URAIAN a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi b. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah dua kali terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 c. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi d. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1454.K/30/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Minyak dan Gas Bumi e. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1088.K/20/MEM/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, Pengaturan dan Pengendalian Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi f. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Persyaratan Pengajuan Rekomendasi pembukaan dan pembaruan Kantor Perwakilan Usaha Migas : a. Surat permohonan dari kantor pusat di luar negeri. b. Surat Kuasa untuk Kepala Kantor Perwakilan di Indonesia dari Kantor Pusat. c. Surat Keterangan Terdaftar (Business Registration Certificate) dari negara asal. d. Surat Keterangan dari Kedutaan Besar/Konsulat Indonesia di negara asal. e. Bank Reference (Credit Lyonnaise) di negara asal. f. Bagan Organisasi Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan di Indonesia. g. Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan di Indonesia. h. Sejarah Perusahaan (Profile Company) i. Budget Cost of Representative Office. j. Laporan kegiatan per semester tahun sebelumnya dan yang sedang berjalan, bagi Kantor Perwakilan yang mengajukan permohonan pembaruan Sistem Mekanisme dan Prosedur sesuai dengan SOP Rekomendasi pembukaan dan pembaruan Kantor Perwakilan Usaha Migas 10 hari kerja setelah lengkap dan benar Tidak Ada Surat Rekomendasi Rekomendasi pembukaan dan pembaruan Kantor Perwakilan Usaha Migas a. Ruang pelayanan investasi migas b. Telepon (hunting) c. Komputer d. Printer a. Verifikator Rekomendasi Rekomendasi pembukaan dan pembaruan Kantor Perwakilan Usaha Migas:

• Pendidikan diutamakan Sarjana (S1) Teknik Perminyakan, Teknik Industri, Teknik Informatika

• • • •

Pelatihan Sumber Daya Manusia Pelatihan operasi kegiatan perminyakan Pelatihan lainnya yang berhubungan dengan industri migas Pengalaman kerja di bidang Migas 2 tahun, sedangkan untuk

39

CPNS tidak diperlukan pengalaman kerja.

• Mengetahui Regulasi di subsektor Migas terutama : Permen ESDM No. 1088.K/20/MEM/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, Pengaturan dan Pengendalian Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Dapat mengoperasikan Komputer (program office) 9.

Pengawasan Internal

10.


11.

Penyelenggara

12. 13.


14.

Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan

15.


dan

• Mengerti administrasi tata persuratan Atasan langsung dan pimpinan Eselon III, II, dan I Migas melalui system Manajemen pelayanan on-line Migas a. Kotak Pengaduan b. Web site Ditjen Migas c. Mekanisme penanganan pengaduan sesuai SK Dirjen Migas No. 29150.K/06/DJM.S/2010 Tahun 2010 Sub Direktorat Pemberdayaan Potensi Dalam Negeri, Direktorat Pembinaan Program Migas 5 orang a. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 b. Kode etik Pelayanan Investasi Migas c. Motto dan Janji Pelayanan Investasi Migas a. Standar keselamatan Kerja Migas b. SOP Evaluasi Rekomendasi pembukaan dan pembaruan Kantor Perwakilan Usaha Migas Indeks Kepuasan Masyarakat

24. REKOMENDASI RENCANA KEBUTUHAN BARANG IMPOR (RKBI) MASTERLIST MIGAS NO. 1.


a. b. c.

d. e.

f. g.

2.


a.

URAIAN Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah dua kali terakhir diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Menteri ESDM No. 37 tahun 2006 tentang Tatacara Pengajuan Rencana Impor dan Penyelesaian Barang yang Dipergunakan Untuk Operasi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Peraturan Menteri ESDM No. 27 Tahun 2008 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Migas Peraturan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Persyaratan Administrasi : • Surat pengantar pengajuan RKBI • Surat Kuasa (untuk pengajuan RKBI yang tidak dilakukan oleh KKKS) • Surat rekomendasi SKK Migas • RKBI 1 set yang terdiri dari : Rekapitulasi Rencana Impor Barang Operasi dan Rencana Kebutuhan Barang Impor • Salinan kontrak kerja sama untuk setiap wilayah kerja dan NPWP (untuk pengajuan RKBI pertama) • Salinan surat Keterangan Perubahan Nama dan NPWP baru (untuk pengajuan RKBI pertama, KKKS yang berubah nama) • Salinan NPWP Subkontraktor (untuk pengajuan RKBI pertama yang melibatkan subkontraktor yang belum terdaftar

40

•

• • •

•

Salinan NPWP Konsorsium (untuk Pendaftaran subkontraktor dalam bentuk konsorsium), bila konsorsium tidak berbentuk badan hukum (tidak memiliki NPWP maka digunakan NPWP leader dari konsorsium tersebut). Salinan Kontrak KKKS dan Subkontraktor (untuk pengajuan RKBI yang melibatkan sub kontraktor) Form Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Dokumen Pengadaan/Kebutuhan (PO/PI, LOI, Invoice, Material Requisition, As build Drawing, layout, Program schedule) Mill certificate, Surat Pernyataan tempat barang diproduksi, Dokumen proses produksi, Packing List, Bill of Lading, dokumen kepabeanan, incoming report, surat pertanggungjawaban pimpinan KKKS atas kebenaran dokumen (untuk pengajuan barang berupa OCTG)

b.

3. 4. 5. 6. 7.

8.



Persyaratan Teknis Barang : • Penggunaan barang untuk drilling dan komplesi: (1) Work program atau Drilling program (berkaitan dengan penggunaan material drilling, cementing, logging, dsb); (2) Well diagram (berkaitan dengan penggunaan casing, tubing, bit, dsb); (3) Completion diagram (packer and accs., gas lift material, esp, tubing pump, cavity pump, dsb). • Penggunaan barang untuk produksi dan maintenance: (1) Block Station Flow Diagram atau Piping layout; (2) Daftar sumur produksi dan Artificial Lift yang digunakan; (3) List of Main Equipment (compressor, engine, gas turrbine, dsb); (4) List of Heavy Equipment (lifting equipment, truck, tractor and trailer); (5) Consumable /chemical used; • Pekerjaan EPC : (1) Proses Flow Diagram atau P&ID, (2) Equipment, electrical & Instrument list; (3) Gambar Jacket & Deck (Platform) dll. (4) Data isometrik engineering c. Persyaratan Teknis Jasa : • Status kepemilikan barang sewa • Penjelasan referensi harga barang sewa Sistem Mekanisme dan Prosedur sesuai dengan SOP Evaluasi Rencana Impor Barang Operasi 14 hari kerja setelah lengkap dan benar Tidak Ada Surat Rekomendasi Rencana Impor Barang a. Ruang pelayanan investasi migas b. Telepon (hunting) c. Komputer d. Printer a. Verifikator Masterlist/RKBI :

• • • • • •

Pendidikan : Diutamakan Sarjana (S1) Teknik Perminyakan, Teknik Industri, Teknik Kimia Pelatihan Logistik Pelatihan Assesor barang operasi, Pelatihan Surveyor barang operasi perminyakan Pelatihan lainnya yang berhubungan dengan industri migas Pengalaman kerja di bidang Migas 2 tahun, sedangkan

41

untuk CPNS tidak diperlukan pengalaman kerja.

•

Mempunyai Kemampuan bahasa Inggris, kemampuan dasar informasi teknologi, pengetahuan tentang barang operasi perminyakan.

•

9.

Pengawasan Internal

10.


11.

Penyelenggara

12. 13.


14.


15.

Mengetahui Regulasi di subsektor Migas terutama : Permen ESDM No. 37 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengajuan Rencana Impor dan Penyelesaian Barang yang Dipergunakan Untuk Operasi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi b. Petugas Loket : • Pendidikan Minimal D3 • Dapat mengoperasikan Komputer (program office) • Mengerti administrasi tata persuratan Atasan langsung dan pimpinan Eselon III, II, dan I Migas melalui system Manajemen pelayanan on-line Migas a. Kotak Pengaduan b. Web site Ditjen Migas c. Mekanisme penanganan pengaduan sesuai SK Dirjen Migas No. 29150.K/06/DJM.S/2010 Tahun 2010 Sub Direktorat Pemberdayaan Potensi Dalam Negeri, Direktorat Pembinaan Program Migas 7 orang a. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 b. Kode etik Pelayanan Investasi Migas c. Motto dan Janji Pelayanan Investasi Migas a. Standar keselamatan Kerja Migas b. SOP Evaluasi Rencana Impor Barang Operasi Indeks Kepuasan Masyarakat

42

25. NOMOR PELUMAS TERDAFTAR NO 1


a. b. c.

d.

e.

f.

2


a.

URAIAN Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan Gas Bumi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Penyediaan dan Pelayanan Pelumas Keputusan Bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Keuangan, dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 905k/34/Mem/2001, Nomor 426/Kmk.01/2001, Nomor 33/Mpp/Kep/7/2001 Tentang Ketentuan Impor Pelumas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1693 K/34/Mem/2001 Tanggal 22 Juni 2001 Tentang Pelaksanaan Pabrikasi Pelumas dan Pengolahan Pelumas Bekas serta Penetapan Mutu Pelumas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 053 Tahun 2006 Tentang Wajib Daftar Pelumas yang Dipasarkan di Dalam Negeri Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2808 K/20/Mem/2006 Tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Pelumas yang Dipasarkan di Dalam Negeri Persyaratan administrasi • Akte Pendirian perusahaan termasuk perubahannya yang telah disahkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. • Biodata Perusahaan (Company Profile) • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) • Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) • Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) • Tanda Daftar Perusahaan (TDP) • Surat Keterangan domisili Perusahaan • Surat Penunjukan atau kontrak kerjasama dari produsen atau prinsipal pelumas bagi importir, agen tunggal atau distributor. • Kontrak kerjasama dari produsen pelumas bagi pengguna jasa pabrikasi pelumas. • Sertifikat atau bukti pendaftaran permohonan merek pelumas dari Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) • Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perUndangUndangan.

b.

3 4 5 6 7

Sistem, mekanisme, dan prosedur Jangka waktu penyelesaian Biaya/tariff Produk Pelayanan Sarana, Prasarana, dan/atau

Persyaratan teknis • Sumber Perolehan Pelumas • Standar dan Mutu (Spesifikasi) Pelumas • Komposisi Pelumas • Bentuk dan isi Kemasan Pelumas • Laporan hasil uji tingkat unjuk kerja pelumas dan/atau Sertifikat mutu untuk kerja pelumas yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang seperti API, JASO atau lembaga lain yang diakui secara internasional atau rekomendasi dari pabrik pembuat aditif Sistem, mekanisme dan prosedur sesuai dengan SOP 40 hari kerja Tidak ada Nomor Pelumas Terdaftar (NPT) a. Ruang pelayanan investasi migas

43

fasilitas

8


b. c. d. a.

Telepon Komputer Printer Verifikator NPT • Pengalaman di bidang Migas selama 1 Tahun • Mengetahui Regulasi di Sub sektor migas terutama.

b.

9 10 11

Pengawasan Internal Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan Penyelenggara

12 13


14


15


Petugas Loket • Pendidikan minimal D3 • Dapat Mengoperasikan komputer (Program office) • Mengerti administrasi tata persuratan Atasan langsung dan pimpinan Eselon III, II, I Migas a. Kotak pengaduan b. Website Ditjen Migas Sub Direktorat Standarisasi Migas, Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas 10 orang a. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 b. Kode etik pelayanan Investasi Migas c. Motto dan janji pelayanan investasi Migas a. Standar Keselamatan Kerja Migas b. Standar dan Mutu (Spesifikasi) Pelumas yang dipasarkan di dalam negeri Indeks Kepuasan Masyarakat

26. STANDAR PELAYANAN PENGESAHAN SPESIFIKASI PROSEDUR HOT TAPPING. NO 1


a. b. c.

d.

e.

f.

g.

h. i.

j. k.

URAIAN Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 06P/0746/M.PE/1991 tentang Pemeriksaan Keselamatan Kerja Atas Instalasi, Peralatan, dan Teknik yang Dipergunakan dalam Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 300.K/38/M.PE/1997 tentang Keselamatan Kerja Pipa Penyalur Minyak dan Gas Bumi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Mengenai Sistem Perpipaan Transmisi dan Distribusi Gas sebagai Standar Wajib yaitu SNI 13-3474-2002 & SNI 13-34732002 Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 84K/38/DJM/1998 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan Keselamatan Kerja atas Instalasi, Peralatan, dan Teknik yang Dipergunakan dalam Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi API 1104 (SNI 13-3472-Rev. 2002) Pengelasan Saluran Pipa dan Fasilitas terkait Standar Nasional Indonesia (SNI) 13-4129-1996 Rev. 202 Prosedur Pengelasan Hot Tapping pada Peralatan yang berisi Fluida mudah terbakar Standar Nasional Indonesia (SNI) 13-6229-2000 mengenai Inspeksi Perpipaan Standar Nasional Indonesia (SNI) 13-3032-2002, mengenai

44

Kualifikasi Pengelasan l. API Std 1107, Pipeline Maintenance Welding Practices m. Petunjuk umum Direktur Teknik & Lingkungan Migas Mengenai Pengelasan 2


Badan Usaha mengajukan permohonan pelaksanaan pengujian kualifikasi Prosedur las untuk Hot Tapping Kualifikasi juru las untuk Hot Tapping dengan melampirkan : c.

Data Umum meliputi data-data : • Akte Pendirian Perusahaan. • SKT Migas • Pemilik/Pemakai Perusahaan • Alamat Perusahaan • Lokasi Pekerjaan • Struktur Organisasi perusahaan/PenanggungJawab Pekerjaan • Schedule Pelaksanaan • Lingkup Pekerjaan • Personil yang bertanggung jawab • Koordinasi Lapangan

d.

3 4 5 6

Sistem, mekanisme, dan prosedur Jangka waktu penyelesaian Biaya/tariff Produk Pelayanan

7


8


9

Pengawasan Internal

10


Data Teknis meliputi : • Prosedur dan Kualifikasi Las Untuk Pekerjaan Hot Tapping • Prosedur Hot Tapping • Data Mesin Hot Tapping • Data Pipa Exising • Data Pipa Cabang • Data Split Tee dan Weld O Let • Perhitungan ketebalan dan tekanan pipa yang diizinkan • Permasalahan pada pekerjaan Hot Tapping • Gambar Detail Lokasi Pekerjaan Hot Tapping • Peralatan Keselamatan Kerja dilokasi Hot Tapping • Peralatan pelindung diri pekerja (APD) • Peralatan Tambahan • Prosedur Tanggap Darurat • Lokasi Evakuasi Sistem, mekanisme dan prosedur sesuai dengan SOP Sesuai SOP kurang lebih 10 hari kerja Tidak ada Pengesahan prosedur dan Pengawasan Pelaksanaan Hot Tapping dilapangan e. Email dan Kotak Pengaduan f. Ruang pelayanan investasi migas g. Telepon/Fax h. Komputer i. Printer c. Inspektur Migas berkualifikasi Welding Inspektur d. Pelaksana Inspeksi tambang Migas berkualifikasi Welding Inspektur a. Atasan langsung dan pimpinan Eselon III, II, I Migas melalui sistem manajemen pelayanan on-line Migas b. Kode etik Inspektur Migas c. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil c. Kotak pengaduan d. Website Ditjen Migas e. Mekanisme penanganan pengaduan sesuai SK Dirjen Migas No. 29150.K/06/DJM.S/2010 Tahun 2010

45

11

Penyelenggara

12 13


14


15


Sub Direktorat Standarisasi Migas, Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas 20 orang d. Standar yang digunakan (API 1104, API 1107, SNI 13-3473-1994 Re.2002 e. Kode etik Inspektur Migas f. Motto dan janji pelayanan investasi Migas c. Standar Keselamatan Kerja Migas d. SOP Perusahaan pemilik/pemakai e. SOP Sub. Dit Standarisasi Migas a. Mengacu/referensi UU, PP, PERMEN, SK Dirjen dan Standar yang digunakan b. Pengesahan prosedur BU/BUT, Fabrikator, Kontraktor

27. STANDAR PELAYANAN PENGESAHAN SPESIFIKASI PROSEDUR LAS DAN REKAMAN KUALIFIKASI JURU LAS (SPL/RPL) NO 1


2


3

Sistem, mekanisme, dan prosedur Jangka waktu penyelesaian Biaya/tariff Produk Pelayanan Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas

4 5 6 7

URAIAN Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi b. Mijn Politie Reglement Stb. 1930 Nomor 341 c. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2005 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan gas Bumi d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Daerah Lepas Pantai f. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi g. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi h. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 06P/0746.M, PE/1991 Tentang Pemeriksaan Keselamatan Kerja Atas Instalasi, Peralatan, dan Teknik yang Dipergunakan dalam Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi i. Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 84K/38/DJM/1998 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan Keselamatan Kerja atas Instalasi, Peralatan, dan Teknik yang Dipergunakan dalam Usaha Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi j. ASME Section IX (SNI 13-3032-2009: Kualifikasi Pengelasan) pengelasan untuk Bejana Tekan k. API 1104 (SNI 13-3472-Rev.2009) Pengelasan Saluran Pipa dan fasilitas terkait l. AWS D1.1, American Welding Society m. Petunjuk Umum Direktur Teknik & Lingkungan Migas mengenai Pengelasan Badan Usaha mengajukan permohonan pelaksanaan pengujian kualifikasi Prosedur las Kualifikasi juru las/operator Las (KJL/KOK) Sistem, mekanisme dan prosedur sesuai dengan SOP a.

Sesuai SOP Sub. Dit Standarisasi Migas Tidak ada Pengesahan prosedur a. Ruang pelayanan investasi migas b. Telepon/Fax c. Komputer

46

8


9

Pengawasan Internal

10 11

Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan Penyelenggara

12 13


14


15

d. a. b. a. a.

Printer Pelaksana Inspeksi Tambang Migas berkualifikasi WI Inspektur Migas berkualifikasi WI Kode etik Inspektur Migas Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil a. Kotak pengaduan b. Web Site Ditjen Migas Sub Direktorat Standarisasi Migas, Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas 10 orang a. Standar yang digunakan (API 1104, ASME IX, AWS, D1.1 DNV, British Standar) b. Kode etik Inspektur Migas a. Standar Keselamatan Kerja Migas b. SOP Sub. Dit Standarisasi Migas a. Mengacu/referensi Standar yang digunakan b. Pengesahan prosedur BU/BUT, Fabrikator, Kontraktor

28. PERSETUJUAN BAHAN DAN BAHAN KIMIA YANG DAPAT DIGUNAKAN UNTUK PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN PADA KEGIATAN USAHA MIGAS NO 1


2


3

Sistem, mekanisme, dan

URAIAN Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup c. MPR Stb. Nomor 341 tahun 1930 tentang Peraturan Keselamatan Kerja Tambang d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Kegiatan Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi di Daerah Lepas Pantai e. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3 g. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi h. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi i. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 04/M/Pertamb/1973 tanggal 22 Maret 1973 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Perairan dalam Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi j. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 103. K/008/MPE/1994 tentang Pengawasan Atas Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan dalam Bidang Pertambangan dan Energi k. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral a. Surat Permohonan dari General Manager/Direktur b. Copy SKT Migas c. Profil Perusahaan d. Material Safety Data Sheet (MSDS) bahan dan bahan kimia yang diajukan e. Jadwal pengambilan sampel atau contoh f. jadwal pengujian laboratorium Sistem, mekanisme dan prosedur sesuai dengan SOP persetujuan a.

47

prosedur 4 5 6

Jangka waktu penyelesaian Biaya/tariff Produk Pelayanan

7


penggunaan bahan dan Bahan Kimia untuk pencegahan dan penanggulangan pencemaran pada Kegiatan Usaha Migas 5 Hari Kerja ( diluar analisa Laboratorium) Tidak ada Surat persetujuan atau penolakan bahan dan Bahan kimia yang dapat digunakan untuk pencegahan dan penanggulangan pencemaran pada kegiatan Usaha Migas. a. Ruang Pelayanan Investigasi Migas b. Telepon (hunting) c. Komputer d. Printer

29. SURAT KETERANGAN TERDAFTAR (SKT) MIGAS NO 1


a. b. c. d. e.

f.

2


a.

URAIAN Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Migas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Keputusan Direktur Jenderal Migas Nomor 15784.K/10/DJM.S/2010 tentang Pedoman Pemberian Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Migas Persyaratan administrasi • Biodata Perusahaan (Fotokopi Akta Pendirian, Neraca Keuangan Terbaru, NPWP, SIUP/SIUJK, Tanda Anggota dan Sertifikat KADIN/Asosiasi, Surat Persetujuan BKPM bagi perusahaan PMA/PMDN, SITU/Domisili).

b.

3 4 5 6 7

8

Sistem, mekanisme, dan prosedur Jangka waktu penyelesaian Biaya/tarif Produk Pelayanan Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas


Persyaratan teknis • Data Tenaga Ahli, Sertifikat Keahlian dan dari Tenaga Ahli • Data Sarana dan Prasarana (Daftar Peralatan Utama dan Sertifikat dari Peralatan Utama tersebut, Peralatan Pendukung, Peralatan K3) • Prosedur Tata Kerja Teknis / Standar Operasi dan Prosedur (SOP) sesuai Bidang Usaha. • Sistem Manajemen Mutu, K3, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. • Izin Kementerian/Lembaga sesuai bidang yang dimohon. Sistem, mekanisme dan prosedur sesuai dengan SOP Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Migas. 10 hari kerja (PERMEN ESDM No.27 Tahun 2008) Tidak ada Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Migas. a. Ruang pelayanan investasi migas b. Telepon (hunting) c. Komputer d. Printer a. Evaluator SKT • Pendidikan minimal S1 • Pelatihan auditor • Pengalaman di bidang Migas selama 2 tahun • Mengetahui Regulasi di sub sector Migas terutama : Permen ESDM No.27 Tahun 2008 tentang Kegiatan

48

Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi. Petugas Loket • Pendidikan minimal D3 • Dapat mengoperasikan computer (program office) • Mengerti administrasi tata persuratan. Atasan langsung dan pimpinan Eselon III, II, dan I Migas melalui system manajemen pelayanan on-line Migas a. Kotak pengaduan b. Website Ditjen Migas c. Mekanisme penanganan pengaduan sesuai SK Dirjen Migas No. 29150.K/06/DJM.S/2010 Tahun 2010 Sub Direktorat Usaha Penunjang Migas, Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas. 15 orang a. System Manajemen Mutu ISO 9001:2008 b. Kode etik pelayanan investasi Migas c. Motto dan janji pelayanan investasi Migas a. Standar Keselamatan Kerja Migas b. SOP Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Migas. Indeks Kepuasan Masyarakat b.

9

Pengawasan Internal

10


11

Penyelenggara

12 13


14


15

30. SURAT PENUNJUKKAN PERUSAHAAN JASA INSPEKSI TEKNIK (PJIT) MIGAS NO 1


URAIAN Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi c. Mijn Politie Reglement Stb No.341 Tahun 1930 tentang Peraturan Keselamatan Kerja Tambang d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Peraturan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi f. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi g. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi h. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 06.P/0746/M.PE/1991 Tahun 1991 tentang Pemeriksaan Keselamatan Kerja Instalasi, Peralatan, dan Teknik yang dipergunakan dalam Pertambangan dan Gas Bumi dan Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi i. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02.P/0322/M.PE/1995 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi j. Peraturan Menteri Pertambangan Nomor 05/P/II/Pertambangan/1997 tentang Kewajiban memiliki Sertifikat Kelayakan Konstruksi untuk Platform Minyak dan Gas Bumi di Daerah Lepas Pantai k. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Migas l. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral m. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 300.K/38/M.PE/1997 Tahun 1997 tentang Keselamatan Kerja a.

49

n.

o.

p.

q.

r.

s.

t.

2


a.

Pipa Penyalur Minyak dan Gas Bumi Peraturan Direktur Jenderal Migas Nomor 43.P/382/DDJM/1992 Tahun 1992 tentang Syarat-syarat dan Tata Kerja Perusahaan Jasa Inspeksi Teknik Bidang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi Keputusan Direktur Jenderal Migas Nomor 63/Kpts/DJ.Migas/1977 Tahun 1977 tentang Syarat-Syarat Penunjukkan Pihak Ketiga yang dapat melakukan Pemeriksaan Teknis Atas Platform Minyak dan Gas Bumi di Daerah Lepas Pantai Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 84.K/38DJM/1998 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan Keselamatan Kerja Atas Instalasi, Peralatan Teknik yang dipergunakan dalam Usaha Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, dan Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 21.K/38/DJM/1999 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemeriksaan Teknis Atas Konstruksi Platform yang Dipergunakan dalam Usaha Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 39K/38/DJM/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan Keselamatan Kerja Atas Tangki Penimbunan Minyak dan Gas Bumi Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 36.K/73/DJM.S/2009 tentang Tim Evaluasi Perusahaan Jasa Inspeksi Teknik dalam Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Keputusan Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi Nomor 4165.K/19.11/DMT/2009 Tahun 2009 tentang Sekretariat Tim Evaluasi Perusahaan Jasa Inspeksi Teknik dalam Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi. Persyaratan administrasi • Akta Badan Hukum • Profil Perusahaan (Alamat, Penanggung Jawab, dll) • SKT Migas dengan bidang usaha Inspeksi Teknik Statutory • Data peralatan • Data Tenaga Ahli • Prosedur pemeriksaan teknis secara rinci sesuai bidang inspeksi yang diminati.

b.

3


4 5 6 7

Jangka waktu penyelesaian Biaya/tarif Produk Pelayanan Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas

8


Persyaratan teknis • Sertifikat Kompetensi Perusahaan dari APITINDO. • Data Tenaga Ahli dan Sertifikat Kompetensi dari Ditjen Migas. • Daftar Peralatan dan Sertifikat dari Peralatan Utama tersebut (termasuk Sertifikat Kalibrasi) • Prosedur Tata Kerja Teknis/Standar Operasi Prosedur (SOP) yang dsetujui oleh Ditjen Migas. • Flow proses kemampuan perusahaan. Sistem, mekanisme dan prosedur sesuai dengan SOP Penunjukkan/Perpanjangan Penunjukkan Perusahaan Jasa Inspeksi Teknik (PJIT) Migas. Tidak ada Surat Penunjukkan Perusahaan Jasa Inspeksi Teknik (PJIT) Migas. a. Ruang pelayanan investasi migas b. Telepon (hunting) c. Komputer d. Printer a. Evaluator/Verifikator Penunjukkan PJIT Migas

50

• • • •

9

Pengawasan Internal

10


11

Penyelenggara

12 13


14


15


Pendidikan minimal S1 Pelatihan auditor Pengalaman di bidang Migas selama 5 tahun Mengetahui Regulasi di sub sector Migas terutama : Peraturan Dirjen Migas 43.P/382/DDJM/1992 b. Petugas Loket • Pendidikan minimal D3 • Dapat mengoperasikan computer (program office) • Mengerti administrasi tata persuratan. Atasan langsung dan pimpinan Eselon III, II, dan I Migas melalui system manajemen pelayanan on-line Migas a. Kotak pengaduan b. Website Ditjen Migas c. Mekanisme penanganan pengaduan sesuai SK Dirjen Migas No. 29150.K/06/DJM.S/2010 Tahun 2010 Sub Direktorat Usaha Penunjang Migas, Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas. 5 orang a. System Manajemen Mutu ISO 9001:2008 b. Kode etik pelayanan investasi Migas c. Motto dan janji pelayanan investasi Migas a. Standar Keselamatan Kerja Migas b. SOP Penunjukkan / Perpanjangan Penunjukkan Perusahaan Jasa Inspeksi Teknik (PJIT) Migas. Indeks Kepuasan Masyarakat

31. PENERBITAN SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGGUNAAN PERALATAN (SKPP) KEGIATAN USAHA MIGAS NO 1


URAIAN

a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi b. MPR Stb. 341 tahun 1930 tentang Peraturan Keselamatan Kerja Tambang c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan d. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi e. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi f. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi g. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 06. P/0746/M. PE/1991 tentang Pemeriksaan Keselamatan Kerja Atas Instalasi, Peralatan, dan Teknik yang akan Dipergunakan dalam Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi h. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral i. Peraturan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 43.P/382/DDJM/1992 tentang Syarat-Syarat dan Tata Kerja Pengusahaan Jasa Inspeksi Teknik Bidang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi

51

j.

2


3

Sistem, prosedur

4 5 6


7


8


mekanisme,

Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 84.K/38/DJM/1998 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan Keselamatan Kerja Atas Instalasi, Peralatan, dan Teknik yang Dipergunakan dalam Usaha Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi

a.

dan

Surat Permohonan dari Kepala Teknik/General Manager/Direktur BU/BUT. b. Inspection and Test Plan c. Jadwal pemeriksaan teknis d. Lampiran data teknis pesawat angkat (antara lain:tenaga ahli, jumlah, jenis dan usia peralatan) Sistem, mekanisme dan prosedur sesuai dengan SOP Penerbitan Sertifikat Kelayakan Penggunaan Peralatan (SKPP) Pesawat Angkat Kegiatan Usaha Hulu Migas, Pesawat Angkat Kegiatan Usaha Hilir Migas, Peralatan Listrik 9 Hari Kerja ( setelah dokumen lengkap dan benar) Tidak Ada Pesawat Angkat Kegiatan Usaha Hulu Migas, Pesawat Angkat Kegiatan Usaha Hilir Migas, Peralatan Listrik a. Ruang Pelayanan Investigasi Migas b. Telepon (hunting) c. Komputer d. Printer a. Inspektur Migas/Pelaksana Inspeksi Tambang • Pendidikan minimal S1 Sarjana Teknik. • Mempunyai kompetensi dibidang inspeksi Migas • Mengetahui regulasi di Sub sektor migas terutama Peraturan Menteri Pertambangan dan energi No.06.P/0746/M.PE/1991 tentang pemeriksaan keselamatan kerja atas instalasi, peralatan dan Teknik yang dipergunakan dalam pertambangan minyak dan gas bumi dan pengusahaan Sumber daya panas Bumi.

b.

9

Pengawasan Internal

10


11

Penyelenggara

12 13


14


15


Petugas Loket • Pendidikan minimal D3 • Dapat mengoperasikan computer (Program office) • Mengerti administrasi tata persuratan Atasan langsung dan pimpinan Eselon III, II, I Migas melalui sistem manajemen pelayanan on-line migas. a. Kotak Pengaduan b. Web Site Ditjen Migas c. Mekanisme penanganan pengaduan sesuai SK Dirjen Migas No. 29150.K/06/DJM.S/2010 Thn 2010 Sub Direktorat Keselamatan hulu Migas, Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas 7 Orang a. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 b. Kode etik pelayanan Investasi Migas c. Motto dan janji pelayanan investasi Migas a. Standar Keselamatan Kerja Migas b. SOP Penerbitan sertifikat Kelayakan Penggunaan Peralatan (SKPP) Pesawat angkat dan peralatan listrik Indeks Kepuasan Masyarakat

52

32. PENERBITAN SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGGUNAAN KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI NO 1


a. b. c.

d.

e. f. g.

h.

i.

j.

2


a.


4 5 6 7

Jangka waktu penyelesaian Biaya/tariff Produk Pelayanan Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas

8


(SKPI)

PADA

URAIAN Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi MPR Stb. 341 tahun 1930 tentang Peraturan Keselamatan Kerja Tambang Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 06. P/0746/M. PE/1991 tentang Pemeriksaan Keselamatan Kerja Atas Instalasi, Peralatan dan Teknik yang akan Dipergunakan dalam Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Peraturan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 43.P/382/DDJM/1992 tentang Syarat-Syarat dan Tata Kerja Pengusahaan Jasa Inspeksi Teknik Bidang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 84.K/38/DJM/1998 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan Keselamatan Kerja Atas Instalasi, Peralatan, dan Teknik yang Dipergunakan dalam Usaha Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi Surat Permohonan dari Kepala Teknik/General Manager/Direktur

b. c. d.

3

INSTALASI

Inspection and Test Plan Jadwal pemeriksaan teknis. Lampiran data teknis (antara lain:tenaga ahli, jumlah, jenis dan usia peralatan) Sistem, mekanisme dan prosedur sesuai dengan SOP Penerbitan Sertifikat Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI) Pada kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. 18 Hari Kerja ( setelah dokumen lengkap dan benar) Tidak ada Sertifikat Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI) a. Ruang Pelayanan Investigasi Migas b. Telepon (hunting) c. Komputer d. Printer a. Inspektur Migas/Pelaksana Inspeksi Tambang • Pendidikan minimal S1 Sarjana Teknik. • Mempunyai kompetensi dibidang inspeksi Migas. • Mengetahui regulasi di Sub sektor migas terutama Peraturan Menteri Pertambangan dan energi No.06.P/0746/M.PE/1991 tentang pemeriksaan keselamatan kerja atas instalasi, peralatan dan Teknik yang dipergunakan dalam

53

pertambangan minyak dan gas bumi dan pengusahaan Sumber daya panas Bumi. b.

9

Pengawasan Internal

10


11

Penyelenggara

12 13


14


Petugas Loket • Pendidikan Minimal D3 • Dapat Mengoperasikan komputer (Program office) • Mengerti administrasi tata persuratan Atasan langsung dan pimpinan Eselon III, II, I Migas melalui sistem manajemen pelayanan on-line migas a. Kotak pengaduan b. Website Ditjen Migas c. Mekanisme penanganan pengaduan sesuai SK Dirjen Migas No. 29150.K/06/DJM.S/2010 Thn 2010 Sub Direktorat Keteknikan dan keselamatan Lingkungan Migas, Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas 14 orang a. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 b. Kode etik pelayanan Investasi Migas c. Motto dan janji pelayanan investasi Migas a. Standar Keselamatan Kerja Migas b. SOP Penerbitan sertifikat Kelayakan Penggunaan Listrik (SKPI).

15



33. STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN TEKNIS DAN PENGUJIAN SISTEM ALAT UKUR MIGAS NO

KOMPONEN a. b.

c. d. e. 1

Dasar HUkum

f.

URAIAN Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Daerah Lepas Pantai Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 06P/0746/M.PE/1991 tentang Pemeriksaan Keselamatan Kerja Atas Instalasi, Peralatan, dan Teknik yang Dipergunakan dalam Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri Perdagangan Nomor : 0233K/096/M.PE/1988 63A/Kpb/II/1988 tentang Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang Dipergunakan Dalam Operasi Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

2.


Persyaratan data administratif a.

Surat Permohonan dari BU/BUT.

b.

Surat Persetujuan Sistem Alat Ukur (Untuk Sistem Alat Ukur Baru/Modifikasi)

c.

Izin Penggunaan Sistem Alat Ukur Sebelumnya (Untuk Sistem Alat Ukur Eksisting)

Persyaratan data teknis: a.

Lokasi Titik Serah Terima Migas

54

3. 4.

Sistem, mekanisme, dan prosedur Jangka waktu penyelesaian

5. 6. 7.

Biaya/tarif Produk pelayanan Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas

8.


9. 10. 11.

Pengawasan internal Penanganan pengaduan, saran, dan masukan Penyelenggara

12. 13.


14.


15.

b.

Kondisi Proses Serah Terima Migas

c.

Spesifikasi Minyak dan Gas Bumi

d.

Klasifikasi Daerah Berbahaya

e.

Jenis dan Spesifikasi Sistem Alat Ukur dan Perlengkapannya

Sistem, mekanisme dan prosedur sesuai dengan SOP 1.

49 Hari Kerja (Untuk Sistem Alat Ukur Baru/Modifikasi)

2.

11 Hari Kerja (Untuk Sistem Alat Ukur Eksisting)

Tidak ada Izin Penggunaan Sistem Alat Ukur Migas a. Ruang pelayanan investasi migas b. Telepon (hunting), Fotocopy, Fax dan Internet c. Komputer d. Scanner e. Printer a. Inspektur Sistem Alat Ukur Migas • Pendidikan Minimal S1 Teknik, Inspektur Migas • Pengalaman di bidang Migas selama 1 tahun • Mengetahui Regulasi Keselamatan dan Keteknikan di sub sektor migas • Mengetahui Standar Perancangan Sistem Alat Ukur Migas • Menguasai Perangkat Lunak Perancangan Sistem Alat Ukur Migas b. Petugas Loket : • Pendidikan minimal D3 • Dapat mengoperasikan komputer ( program office) • Mengerti administrasi tata persuratan Atasan langsung dan pimpinan Eselon III, II dan I Migas a. Kotak Pengaduan b. Web Site Ditjen Migas Sub Direktorat Keselamatan Hilir Migas, Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas 10 Orang a. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 b. Kode Etik Pelayanan Investasi Migas c. Motto dan janji pelayanan investasi Migas Standar Keselamatan Kerja Migas Indeks Kepuasan Masyarakat

34. STANDAR PELAYANAN PERSETUJUAN PROSEDUR TEKNIS OPERASI SERAH TERIMA MIGAS NO 1.


a. b.

c. d. e.

URAIAN Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Daerah Lepas Pantai Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 06P/0746/M.PE/1991 tentang Pemeriksaan Keselamatan Kerja Atas Instalasi, Peralatan, dan Teknik yang Dipergunakan dalam Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi

55

f.

Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri Perdagangan Nomor : 0233K/096/M.PE/1988 63A/Kpb/II/1988 tentang Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang Dipergunakan dalam Operasi Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

2.


Persyaratan data administratif a.

Surat Permohonan dari BU/BUT.

b.

Informasi mengenai Kontrak KKS (Untuk BU/BUT Hulu Migas) atau Surat Izin Usaha (Untuk BU Hilir Migas)

c.

Informasi Perjanjian Jual Beli, Perjanjian Pengangkutan atau Perjanjian yang lain.

Persyaratan data teknis:

3. 4. 5. 6. 7.

Sistem, mekanisme, dan prosedur Jangka waktu penyelesaian Biaya/tarif Produk pelayanan Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas

8.


9. 10. 11.


12. 13.


14.


15.

a.

Lokasi Titik Serah Terima Migas

b.

Kondisi Proses Serah Terima Migas

c.

Spesifikasi Minyak dan Gas Bumi

d.

Klasifikasi Daerah Berbahaya

e.

Jenis dan Spesifikasi Perlengkapannya

f.

Data Teknis Sistem Alat Ukur Migas Yang Digunakan Untuk Operasi Serah Terima

Sistem

Alat

Ukur

Migas

dan

Sistem, mekanisme dan prosedur sesuai dengan SOP 11 Hari Kerja Tidak ada Surat Persetujuan Prosedur Teknis Operasi Serah Terima Migas a. Ruang pelayanan investasi migas b. Telepon (hunting), Fotocopy, Fax dan Internet c. Komputer dan software d. Scanner e. Printer a. Verifikator Prosedur Teknis Operasi Serah Terima Migas • Pendidikan Minimal S1 Teknik, Inspektur Migas • Pengalaman di bidang Migas selama 1 tahun • Mengetahui Regulasi Keselamatan dan Keteknikan di sub sektor migas • Mengetahui Tata Kelola Pemanfaatan Minyak dan Gas Bumi • Mengetahui Standar Sistem Alat Ukur Migas b. Petugas Loket : • Pendidikan minimal D3 • Dapat mengoperasikan komputer ( program office) • Mengerti administrasi tata persuratan Atasan langsung dan pimpinan Eselon III, II dan I Migas a. Kotak Pengaduan b. Web Site Ditjen Migas Sub Direktorat Keselamatan Hilir Migas, Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas 10 Orang a. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 b. Kode Etik Pelayanan Investasi Migas c. Motto dan janji pelayanan investasi Migas Standar Keselamatan Kerja Migas Indeks Kepuasan Masyarakat

56

35. SURAT PERSETUJUAN ANJUNGAN LEPAS PANTAI DAN PENGGELARAN PIPA PENYALUR BAWAH LAUT NO 1


a. b. c. d. e. f.

2


a. b. c.

3 4 5 6


7


8


9

Pengawasan Internal

10


11

Penyelenggara

12 13


14


15


URAIAN Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi MPR Stb. 341 tahun 1930 tentang Peraturan Keselamatan Kerja Tambang Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Surat permohonan dari kepala Teknik/General Manager/DirekturInspection and Test Plan Daftar bahan peledak yang akan dimusnahkan yang disetujui kepala Teknik. Daftar bahan peledak beserta negara asal pembuat

7 Hari kerja (setelah dokumen lengkap dan benar) Surat Persetujuan anjungan Lepas Pantai dan Penggelaran Pipa Penyalur Bawah Laut. a. Ruang Pelayanan Investigasi Migas b. Telepon (hunting) c. Komputer d. Printer a. Inspektur Migas/Pelaksana Inspeksi Tambang • Pendidikan minimal S1 Sarjana Teknik. • Mempunyai kompetensi dibidang inspeksi Migas • Mengetahui regulasi di Sub sektor migas terutama Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No 06. P/0746/M.PE/1991 tentang pemeriksaan keselamatan kerja atas instalasi, peralatan dan Teknik yang dipergunakan dalam pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi b. Petugas Loket • Pendidikan Minimal D3 • Dapat Mengoperasikan komputer (Program office) • Mengerti administrasi tata persuratan Atasan langsung dan pimpinan Eselon III, II, I Migas melalui sistem manajemen pelayanan on-line migas a. Kotak Pengaduan b. Web Site Ditjen Migas c. Mekanisme penanganan pengaduan sesuai SK Dirjen Migas No. 29150.K/06/DJM.S/2010 Thn 2010 Sub Direktorat Keselamatan Hulu Migas, Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas 7 Orang a. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 b. Kode etik pelayanan Investasi Migas c. otto dan janji pelayanan investasi Migas a. Standar Keselamatan Kerja Migas b. SOP Penerbitan Surat Persetujuan anjungan Lepas Pantai dan Penggelaran Pipa Penyalur Bawah Laut Indeks Kepuasan Masyarakat

57

36. PENETAPAN DAERAH TERBATAS TERLARANG INSTALASI LEPAS PANTAI NO 1


2


3

Sistem, prosedur

mekanisme,

URAIAN Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi b. MPR Stb. 341 tahun 1930 tentang Peraturan Keselamatan Kerja Tambang c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan d. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi e. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi f. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi g. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 300.K/38/M.PE/1997 tentang Keselamatan Kerja Pipa Penyalur Minyak dan Gas Bumi h. Peraturan Menteri Pertambangan dan energi Nomor 05.P/0746/M./PERTAMB/1977 tentang Kewajiban Memiliki Sertifikat Kelayakan Konstruksi untuk Platform Minyak dan Gas Bumi di Daerah Lepas Pantai i. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 06.P/0746/M.PE/1991 tentang Pemeriksaan Keselamatan Kerja Atas Instalasi, Peralatan, dan Teknik yang akan Dipergunakan dalam Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi j. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian energi dan Sumber Daya Mineral k. Peraturan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 43.P/382/DDJM/1992 tentang Syarat-syarat dan Tata Kerja Perusahaan Jasa Inspeksi Teknik Bidang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi l. Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 21.K/38/DJM/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemeriksaan Teknis Atas Konstruksi Platform yang Dipergunakan dalam Usaha Pertambangan Minyak dan Gas Bumi m. Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 84.K/38/DJM/1998 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan Keselamatan Kerja Atas Instalasi, Peralatan, dan Teknik yang Digunakan dalam Usaha Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi a. Surat Permohonan dari Kepala Teknik/General Manager/Direktur BU/BUT. b. BU/BUT Menyiapkan Data: Posisi Geografis konstruksi platform produksi dan atau pipa penyalur Data teknis konstruksi platform produksi Jalur pipa penyalur Diameter dan panjang pipa penyalur seluruhnya Data hidrografi Data survei batimetri c. BU/BUT mengundang Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas untuk melaksanakan verifikasi Lapangan dan koordinasi instansi terkait. Sistem mekanisme dan prosedur sesuai dengan SOP penetapan daerah terbatas terlarang instalasi lepas pantai. a.

dan

58

4

Jangka waktu penyelesaian

6 Hari Kerja ( setelah dokumen lengkap dan benar)

5 6 7

Biaya/tarif Produk Pelayanan Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas

8


Tidak Ada Penetapan Daerah Terbatas Terlarang Instalasi Lepas Pantai. a. Ruang Pelayanan Investigasi Migas b. Telepon (hunting) c. Komputer d. Printer a. Inspektur Migas/Pelaksana Inspeksi Tambang • Pendidikan minimal S1 Sarjana Teknik. • Mempunyai kompetensi dibidang inspeksi Migas • Mengetahui regulasi di Sub sektor migas terutama Peraturan Menteri Pertambangan dan energi No.06.P/0746/M.PE/1991 tentang pemeriksaan keselamatan kerja atas instalasi, peralatan dan Teknik yang dipergunakan dalam pertambangan minyak dan gas bumi dan pengusahaan Sumber daya panas Bumi. b.

9

Pengawasan Internal

10


11

Penyelenggara

12 13


14


15


Petugas Loket • Pendidikan minimal D3 • Dapat mengoperasikan computer (Program office) • Mengerti administrasi tata persuratan Atasan langsung dan pimpinan Eselon III, II, I Migas melalui sistem manajemen pelayanan on-line migas. a. Kotak Pengaduan b. Web Site Ditjen Migas c. Mekanisme penanganan pengaduan sesuai SK Dirjen Migas No. 29150.K/06/DJM.S/2010 Thn 2010 Sub Direktorat Keselamatan hulu Migas, Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas 7 Orang a. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 b. Kode etik pelayanan Investasi Migas c. Motto dan janji pelayanan investasi Migas c. Standar Keselamatan Kerja Migas d. SOP Penerbitan penetapan Daerah Terbatas Terlarang Instalasi Lepas pantai.. Indeks Kepuasan Masyarakat

37. IZIN GUDANG BAHAN PELEDAK PADA KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI NO 1


a. b. c. d.

e. f. g.

URAIAN Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi MPR Stb. 341 tahun 1930 tentang Peraturan Keselamatan Kerja Tambang Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pengamanan Bahan Peledak Komersil Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

59

2


a. b. c. d. e. f. g.

3

Surat Permohonan dari Kepala Teknik/General Manager/Direktur. Rekomendasi Kapolda setempat Berita acara pemeriksaan lokasi dari Polri setempat. Denah gudang, gambar konstruksi, dan foto gudang Perincian jumlah dan kapasitas masing-masing gudang Berita acara pemeriksaan teknis keselamatan oleh Inspektur Migas/pelaksana Inspeksi Tambang. Dokumen Pendukung lainnya (Surat Keterangan Penggangkatan Kepala Teknik, Surat Penunjukan Tim pengelola bahan peledak yang berkompetensi, peta Lokasi Wilayah kerja)

4


Sistem, mekanisme dan prosedur sesuai dengan SOP Penerbitan Izin Gudang Bahan Peledak 8 Hari kerja (setelah dokumen lengkap dan benar)

5

Biaya/tarif

Tidak Ada

6

Produk Pelayanan

Izin Gudang Bahan Peledak

7


8


a. b. c. d. a.

Ruang Pelayanan Investigasi Migas Telepon (hunting) Komputer Printer Inspektur Migas/Pelaksana Inspeksi Tambang • Pendidikan minimal S1 Sarjana Teknik • Mempunyai kompetensi dibidang inspeksi Migas. • Mengetahui Regulasi di sub sector migas terutama: UU Migas No 22 Tahun 2001, MPR tahun 1930 Peraturan Kapolri No. 2 Tahun 2008.

b.

9

Pengawasan Internal

10


11

Penyelenggara

12 13


14


15

Petugas Loket • Pendidikan minimal D3 • Dapat mengoperasikan computer (Program Office) • Mengerti administrasi tata persuratan Atasan langsung dan pimpinan Eselon III, II, I Migas melalui sistem manajemen pelayanan on-line migas a. Kotak pengaduan b. Web Site Ditjen Migas c. Mekanisme penanganan penggaduan sesuai SK Dirjen Migas No. 29150. K/06/DJM. S/2010 Thn 2010 Sub Direktorat Keselamatan Hulu Migas, Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas. 8 Orang a. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 b. Kode etik pelayanan Investasi Migas c. Motto dan janji pelayanan investasi Migas a. Standar Keselamatan Kerja Migas b. SOP Penerbitan Izin Gudang Bahan Peledak Indeks Kepuasan Masyarakat

60

38. REKOMENDASI PEMUSNAHAN BAHAN PELEDAK PADA KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI NO 1


2


3

Sistem, mekanisme, dan prosedur Jangka waktu penyelesaian Biaya/tarif Produk Pelayanan Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas

4 5 6 7

URAIAN a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi b. MPR Stb. 341 tahun 1930 tentang Peraturan Keselamatan Kerja Tambang c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan d. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi e. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi f. Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Bahan Peledak Komersil g. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian energi dan Sumber Daya Mineral h. Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 119.K/30/DDJM/1996 a. Surat permohonan dari kepala Teknik/General Manager/Direktur b. Daftar bahan peledak yang akan dimusnahkan yang disetujui kepala Teknik. c. Daftar bahan peledak beserta negara asal pembuat Sistem Mekanisme dan prosedur sesuai dengan SOP penerbitan Rekomendasi Pemusnahan Bahan Peledak. 3 Hari kerja (setelah dokumen lengkap dan benar) Tidak Ada Rekomendasi Pemusnahan Bahan Peledak. a. Ruang Pelayanan Investigasi Migas b. Telepon (hunting) c. Komputer d. Printer a. Inspektur Migas/Pelaksana Inspeksi Tambang • Pendidikan minimal S1 Sarjana Teknik. • Mempunyai kompetensi dibidang inspeksi Migas • Mengetahui regulasi di Sub sektor migas terutama UU Migas No 22 Tahun 2001, MPR Tahun 1930 Peraturan Kapolri No 2 Tahun 2008 . b. Petugas Loket • Pendidikan minimal D3 • Dapat mengoperasikan computer (Program office) • Mengerti administrasi tata persuratan Atasan langsung dan pimpinan Eselon III, II, I Migas melalui sistem manajemen pelayanan on-line migas. a. Kotak Pengaduan b. Web Site Ditjen Migas c. Mekanisme penanganan pengaduan sesuai SK Dirjen Migas No. 29150.K/06/DJM.S/2010 Thn 2010 Sub Direktorat Keselamatan Hulu Migas , Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas.

8


9

Pengawasan Internal

10


11

Penyelenggara

12

Jumlah Pelaksana

6 Orang

13

Jaminan Pelayanan

a. b. c.

Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 Kode etik pelayanan Investasi Migas Motto dan janji pelayanan investasi Migas

61

14


a. b.

Standar Keselamatan Kerja Migas SOP Penerbitan Rekomendasi Pemusnahan Bahan Peledak.

15



39. STANDAR PELAYANAN PENGANGKATAN KEPALA TEKNIK DAN WAKIL KEPALA TEKNIK MIGAS NO KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Kegiatan Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi 2. Persyaratan Pelayanan Persyaratan data administratif a. Permohonan pengangkatan menjadi Kepala Teknik atau Wakil Kepala Teknik b. Diagram organisasi perusahaan c.

Daftar Riwayat Hidup calon Kepala Teknik atau Wakil Kepala Teknik

d. Surat pernyataan telah memahami peraturan perUndangUndangan tentang keselamatan migas e. Permohonan jadwal wawancara Kepala Teknik atau Wakil Kepala Teknik Persyaratan teknis: a. Presentasi mengenai program keselamatan kerja yang akan dilaksanakan saat menjabat Kepala Teknik atau Wakil Kepala Teknik. b. Mengetahui seluk beluk perusahaan secara detail dan mempunyai rencana aksi pelaksanaan keselamatan migas. 3. 4.


5. 6.

Biaya/tarif Produk pelayanan

7.


8.


Sistem, mekanisme dan prosedur sesuai dengan SOP 10 hari kerja Tidak ada Surat Pengangkatan menjadi Kepala Teknik dan Wakil Kepala Teknik Hilir Migas a. Ruang pelayanan investasi migas b. Telepon (hunting), Fotocopy, Fax dan Internet c. Komputer d. Scanner e. Printer a. Pewawancara Kepala Teknik • Pendidikan Minimal S1 Teknik, Inspektur Migas • Mengetahui Regulasi Keselamatan dan Keteknikan di sub sektor migas • Memahami Sistem Manajemen Keselamatan Migas b.

Petugas Loket : • Pendidikan minimal D3 • Dapat mengoperasikan komputer ( program office)

62

• Mengerti administrasi tata persuratan

9. 10. 11.


12. 13.


14.


15.

Atasan langsung dan pimpinan Eselon III, II dan I Migas a. Kotak Pengaduan b. Web Site Ditjen Migas Sub Direktorat Keselamatan Hilir Migas, Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas 10 Orang a. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 b. Kode Etik Pelayanan Investasi Migas c. Motto dan janji pelayanan investasi Migas Standar Keselamatan Kerja Migas Indeks Kepuasan Masyarakat

Direktur Jenderal

A. Edy Hermantoro

63

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN REKOMENDASI PADA KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI DAFTAR ISI

Recommend Documents