PRAKTIK CERDAS
Seri Lembaran Informasi BASICS No.17 - September 2013
Komitmen Sultra
Peran Pemerintah Provinsi dalam Mempercepat Pencapaian SPM dan MDGs di Sulawesi Tenggara
S
tandar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan urusan wajib yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Kewajiban untuk melaksanakan dan memenuhi target SPM dimuat dalam peraturan perundang-undangan, seperti: UU 32/2004 tentang Pemerintah Daerah, PP No. 65/2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM, Permendagri No.79/2007 tentang Tata Cara Penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah serta peraturan yang ditetapkan kementerian terkait. Sejalan dengan itu, pemerintah pusat juga telah berkomitmen dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mencapai target agenda global dalam meningkatkan kesejateraan masyarakat, diantaranya adalah komitmen untuk mencapai tujuan pembangunana milenium pada bidang pendidikan dasar dan kesehatan. Untuk mengejawantahkan komitmen tersebut, pemerintah pusat telah memuatnya dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009, RPJMN 2010-2014, Rencana Pembangunan Tahunan Nasional (RKP) serta dokumen-dokumen APBN setiap tahunnya. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mencoba mengoptimalkan perannya dalam mendukung percepatan pencapaian SPM dan MDGs yang menjadi kewajiban yang harus dicapai pemerintah daerah. Melalui dukungan BASICS, pemerintah provinsi mencoba menerapkan petunjuk teknis yang telah ditetapkan serta mengembangkan berbagai inovasi dalam mendorong percepatan pencapaian SPM dan MDGs bidang pendidikan dasar dan kesehatan di lima kabupaten/kota Sulawesi Tenggara. Berikut digambarkan kondisi umum yang menjadi masalah atau tantangan yang dihadapi pemerintah provinsi, beberapa tahap yang dilakukan serta hasil dan pembelajaran yang dipetik selama dukungan salah satu komponen BASICS atau disebut BASICS Responsive Initiative (BRI) selama periode 2010-2013. Telp : (+62) 21-251-1331 e-mail :
[email protected] website : www.basicsproject.or.id
1
Masalah dan Peluang
!
Fakta-fakta yang menggambarkan kondisi Provinsi Sulawesi Tenggara terkait dengan bidang pendidikan dasar dan kesehatan, sebagai berikut: -
-
-
!
Masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Tenggara. IPM Provinsi Sulawesi Tenggara berada pada nomor urut 25 dari 33 provinsi di Indonesia; Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu dari sembilan provinsi yang berkategori daerah bermasalah kesehatan. Hal tersebut sebagaimana dirilis oleh Kementerian Kesehatan sejak tahun 2007; Data BPS tahun 2010 menyebutkan bahwa Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar Provinsi Sulawesi Tenggara masih dibawah rata-rata nasional.
Fakta-fakta tersebut sangat logis, mengingat Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu provinsi yang memiliki bentang alam yang sangat menantang. Sebagian besar daerahnya merupakan daerah kepulauan, perbukitan dan terpencil. Hal ini menyebabkan akses masyarakat untuk menjangkau pelayanan yang disediakan pemerintah menjadi sulit atau sebaliknya, pemberian layanan kepada masyarakat oleh aparatur pemerintah membutuhkan energi, waktu dan biaya yang besar.
!
Upaya mendorong percepatan pencapaian SPM dan MDGs tidak terlepas dari beberapa peluang dan investasi yang telah ada sebelumnya, seperti Program Pemerintah Provinsi Sulwesi Tenggara yang dikenal dengan Program Bahteramas. Program ini merupakan program pemerintah provinsi terkait dengan peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, ekonomi serta penguatan masyarakat desa. Program ini telah Pertemuan Sub Komite BRI di Sulawesi Tenggara. dikembangkan sejak tahun 2008 hingga tahun 2018.
2
Langkah-langkah yang diambil Beberapa langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui kontribusi dukungan BASICS adalah:
1 2
3
4 5
Peningkatan kapasitas perencanaan dan penganggaran berbasis pada SPM, MDGs dan responsif gender. Melalui dukungan BASICS, beberapa pelatihan dan lokakarya dilakukan untuk menunjang hal ini, dintaranya: sosialisasi tentang SPM dan MDGs, studi banding inovasi pelayanan kesehatan dan pendidikan di Kota Solo, pelatihan dan bantuan teknis dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran berbasis SPM, MDGs dan responsif gender serta bantuan teknis lainnya. Peningkatan fungsi koordinasi antar Satuan Kerja Pemerintah Daerah tingkat Provinsi. Salah satu media dukungan BASICS guna mendorong peningkatan fungsi koordinasi di antara satuan kerja pemerintah daerah Pemprov Sultra adalah BASICS Responsive Inisiative (BRI). Beberapa satuan kerja pemerintah provinsi yang terlibat aktif dalam koordinasi kegiatankegiatan dukungan BASICS tersebut adalah Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama, Biro Ortala, Biro Keuangan dan Badan Pemberdayaan Perempuan. Pertemuan-pertemuan antar SKPD yang tergabung dalam Sub Komite BRI tersebut selain meningkatkan koordinasi dalam pengelolaan BRI sekaligus juga menjadi media yang efektif untuk sinergitas antar instansi sebagaimana tupoksinya masing-masing. Peningkatan peran pemerintah provinsi dalam mendukung pengelolaan data SPM dan MDGs bagi pengelola data pemerintah daerah. Tantangan utama dan pertama yang dihadapi pemerintah provinsi melalui Sub Komite BRI adalah ketersedian data, validitas data, analisis data terpilah, serta pengelolaan data SPM dan MDGs pada masing-masing pemerintah daerah. Beberapa hal yang dilakukan dalam menanganinya, diantaranya: bantuan teknis dalam validasi data, mengelola data, melakukan analisis data terpilah serta bantuan teknis dalam penyusunan standar operasional prosedur pendataan bagi pemerintah kabupaten/kota. Peningkatan peran pemerintah provinsi dalam memberikan pembinaan atau bantuan teknis bagi pemerintah daerah dalam mendukung percepatan pencapaian SPM dan MDGs. Pelaksanaan BRI tahun 2011-2013 merupakan sebuah ‘laboratorium besar’ bagi pemerintah provinsi atau Sub Komite BRI dalam mendukung pemerintah daerah menyusun dan menjalankan program-program inovatif yang memiliki daya ungkit bagi percepatan pencapaian SPM dan MDGs dan responsif gender. Bahkan dalam setiap perencanaan tahunan BRI masing-masing pemerintah daerah, disyaratkan oleh Sub Komite BRI analisis gender pada dokumen perencanaan tersebut: seperti analisis Pathway dan GBS (Gender Budget Statement) Menetapkan kebijakan-kebijakan pada lingkup pemerintah provinsi dalam rangka mendukung upaya percepatan pencapaian SPM dan MDGs. Salah satu upaya mengoptimalkan peran pemerintah provinsi dalam mendukung pemerintah daerah yaitu melalui kebijakan pemerintah provinsi. Beberapa kebijakan pemerintah provinsi yang terkait disusun dan diterapkan guna menjadi pedoman bagi pemerintah provinsi dan pemerintah daerah.
3
Dampak dan Perubahan Berikut beberapa hasil dan perubahan yang dapat digambarkan atas upaya pemerintah provinsi dengan kontribusi dukungan BASICS. Hasil yang dicapai ini merupakan hasil-hasil yang langsung diraih oleh pemerintah provinsi maupun hasil yang diraih dengan kerjasama yang sangat baik dengan pemerintah daerah.
4
Terbentuknya kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka percepatan SPM dan MDGs bidang pendidikan dasar dan kesehatan. Beberapa kebijakan tersebut diantaranya adalah; o Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2010 Tanggal 1 April 2010 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pada Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. o Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2012, Tanggal 29 Januari 2012 tentang Pengintegrasian Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan Rencana Kerja Dalam Dokumen Perencanaan Provinsi Sulawesi Tenggara. o Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 224 tahun 2013 tentang Tim Percepatan Penerapan SPM; o Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Millenium Development Goal (MDGs) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2011-2015 o Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Pengaarusutamaan Gender
Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Salah satu dari lima provinsi di Indonesia yang mendapatkan penghargaan bagi upaya pemerintah daerah melakukan percepatan pencapaian SPM adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Penghargaan yang diselenggarakan di Bali tanggal 12-15 November 2013 tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah Sulawesi Tenggara dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan “yang bersifat wajib” yang “berpedoman pada standar pelayanan minimal” sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 11 dan 12 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
-
Hasil tidak langsung juga diraih oleh pemerintah provinsi atas kontribusinya memberikan dukungan bagi pemerintah daerah, diantaranya:
-
Apresiasi dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) kepada pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dalam kegiatan Jambore Nasional Pedesaan Sehat Tahun 2013. TNP2K merupakan satu lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Lembaga tersebut memberikan apresiasi atas inovasi yang dikembangkan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan atas prestasinya dalam mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa dalam meningkatkan derajat kesehatan, pendidikan dan ekonomi masyarakat desa. Dalam bahasa lokal di kabupaten tersebut dikenal dengan Mandara Mandidoha (desa yang penduduknya sehat, bersekolah dan sejahtera). Dalam kegiatan tersebut Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan menjadi salah satu kabupaten yang diminta untuk menyampaikan pendekatan dan keberhasilan yang telah diraih untuk dapat direplikasi bagi kabupaten/kota lain di Indonesia.
-
Penghargaan CIDA (Canadian International Development Agency) untuk Pemerintah Kabupaten Buton Utara. Penghargaan ini merupakan satu bentuk penghargaan dari Pemerintah Kanada atas inovasi yang dikembangkan Pemerintah Kabupaten Buton Utara dalam peningkatan pelayanan kesehatan. Inovasi tersebut merupakan inovasi Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara yang didukung oleh BASICS dalam rangka mendorong pemberdayaan masyarakat untuk aktif merencanakan dan mengupayakan peningkatan derajat kesehatan masyarakat di desa. Inovasi ini merupakan satu bentuk inovasi dari desa siaga aktif dan dalam bahasa lokal disebut Waraka (artinya: perencanaan kesehatan masyarakat desa).
Konseptualisasi penanganan urusan kesehatan dan pendidikan berbasis masyarakat desa. Pembelajaran dari praktik yang dilakukan di lima kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi tenggara yang difasilitasi BASICS terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dasar dan kesehatan telah dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Konsep tersebut kemudian dikenal dengan Desa Sehat Cerdas. Konsep ini kemudian menjadi satu bagian dari isi program dan kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan dimuat dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan Renstra (Rencana Strategis) Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2013-2018.
-
Peningkatan Alokasi Anggaran Pemerintah Provinsi dalam mendukung pencapaian SPM. Alokasi dana untuk mendukung pencapaian SPM Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara semakin baik hal ini utamanya ditunjukan dengan alokasi dana yang selalu dianggarkan sejak tahun 2012 oleh Biro Ortala Pemerintah Provinsi, khususnya dalam rangka mendukung pemerintah kabupaten/kota dalam upaya percepatan pencapaian SPM.
5
-
Peningkatan beberapa indikator MDGs Bidang Pendidikan dan Kesehatan pada lima daerah yang difasilitasi BASICS. Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat pendidikan dasar di daerah-daerah dukungan BASICS mengalami peningkatan sebagaimana ditunjukan tabel dibawah. Jika merujuk pada tabel tersebut, APM (SMP/MTs) tahun 2010 ke 2013 tidak terlalu besar sebesar 0,01 prosen kenaikannya, hal itu merupakan kontribusi upaya pengembalian anak putus sekolah SMP sebanyak 15 anak dan 100 anak masuk ke PKBM pada tahun ajaran 2012/2013. Sedangkan kemajuan pada urusan kesehatan dapat ditunjukan dengan penurunan kasus dan/atau angka kematian ibu dan bayi sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah.
Penghargaan Presiden Republik Indonesia kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara atas prestasinya dalam mendukung pelaksanaan dan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan anak. Penghargaan tersebut disebut juga Anugrah Parahita Ekapraya dan diberikan pada tanggal 18 Desember 2013 atau bersamaan dengan Hari Kartini. Data APM Tahun 2010 dan 2012 di Lima Kabupaten/Kota Prov Sultra
Kabupaten Konawe Selatan Kolaka Utara Wakatobi Buton Utara Baubau
APM 2010
APM 2012
APM 2010
APM 2012
(SD/MI)
(SD/Mi)
(SMP/MTs)
(SMP/MTs)
95 60 94 86 98
96 95 95 97 99
72 69 79 46 82, 9
73 95 81
Sumber: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
* 83
* = data belum diperoleh
Data Jumlah Kasus Kematian Ibu Tahun 2010 dan 2013 di Lima Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara (data per juni 2013) AKI 2010
AKI 2013
AKB 2010
AKB 2013
226 (11 kasus)
(3 kasus)
14
*
(5 kasus)
(1 kasus)
23 kasus
(21 kasus)
Wakatobi
269 (5 kasus)
(1 kasus)
21 (40 kasus)
(20 kasus)
Buton Utara
92 (3 kasus)
0 kasus
15
(11 kasus)
Baubau
197 (5 kasus)
130,8 (2 kasus)
14 (42 kasus)
9 (4 kasus)
Kabupaten Konawe Selatan Kolaka Utara
Sumber: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
6
* = data belum diperoleh
Data SPM Kesehatan terkait Kesehatan Ibu dan Bayi Tahun 2010 dan 2013 di Lima Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara (data per okt 2013) Kabupaten
Konawe Selatan Kolaka Utara Wakatobi Buton Utara Baubau
Tahun
Cakupan kunjungan K4
Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani nakes
Cakupan ibu hamil yang ditangani nakes
Cakupan desa siaga aktif
2010 2013 2010
71 % 90 % 81 %
37% 78 % 9%
81 % 88 % 98 %
9,6 % 26 % 9,7 %
2013
94 %
100 %
94 %
100 %
2010
92 %
43 %
93 %
9,5 %
2013
*
*
*
*
2010 2013 2010
78 % * 76 %
78 % * 31 %
89 % * 91 %
19,2 % * 100 %
2013
79 %
78%
95%
100%
Sumber: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
* = data belum diperoleh
Data salah satu indikator SPM Pendidikan Dasar Tahun 2010 - 2012 di Empat Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara. Kabupaten
Konawe Selatan
Kolaka Utara
Wakatobi
Baubau
Indikator
Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan
Sumber: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
Sekolah
2010
2011
2012
SD
33,8%
38%
41%
MI
69,2%
81%
85%
SMP
10,4%
11,3%
11,39%
MTs
46,6%
47,3%
65,2%
SD
75%
80,3%
90,4%
MI
70%
75%
91,6%
SMP
77,4%
90,6%
97,1%
MTs
54,5%
57,1%
92,8%
SD
*
30%
54%
MI
*
33%
67%
SMP
*
41%
63%
MTs
*
33%
44%
SD
98,51%
98,53%
100%
MI
80%
100%
100%
SMP
85,71%
95,24%
100%
MTs
83,33%
100%
100
* = data belum diperoleh
7
Anugerah Parahita Ekapraya (APE) atau Gender Award dari Presiden RI kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012. (foto : www.antarafoto.com)
Pembelajaran Beberapa pembelajaran yang dapat ditarik dari komitmen Sulawesi Tenggara:
8
•
Koordinasi yang baik antar SKPD pemerintah provinsi menjadi satu media yang efektif dalam menjalankan peran sebagai wakil pemerintah pusat dalam mendukung pemerintah daerah menjalankan kewenangan dan kewajibannya. Tim Koordinasi melalui Sub Komite BRI terbukti efektif meningkatkan kualitas koordinasi dan bantuan teknis yang dibutuhkan pemerintah daerah dalam rangka percepatan pencapaian SPM dan MDGs.
•
Kemajuan pencapaian SPM dan MDGs merupakan kinerja pemerintah daerah dan juga pemerintah provinsi melalui peran koordinasi, bantuan teknis dan kebijakan yang mendukung.
•
Meskipun sudah ada petunjuk teknis bagi penerapan SPM, tetap dibutuhkan inovasi-inovasi untuk mendukung upaya percepatan pencapaian SPM dan juga MDGs.
