Sosialisasi Peraturan Perundangan Berkaitan Pendanaan PTN Badan Hukum

1

Sosialisasi Peraturan Perundangan Berkaitan Pendanaan PTN Badan Hukum Armansyah Ginting Rapat Koordinasi dan Pengawasan Internal Universitas Sumatera Utara Medan, 21 Juni 2014

Rakorwas - Sosialisasi Peraturan Perundangan

6/23/2014

2

Peraturan Perundangan: 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);



Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 142);



Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42);


6/23/2014

3

Keterkaitan antar peraturan perundangan: UndangUndang

Peraturan Pemerintah

Dan seterusnya … Permendikbud

PP No 58 Tahun 2013 Permenkeu

UU No 12 Tahun 2012 PP No 16 Tahun 2014


Peraturan MWA/Rektor/SA

6/23/2014

4

UU No 12 Tahun 2012 : ketentuan mengenai pendanaan PTN Badan Hukum 

Pasal 89 Ayat (3): (3) Ketentuan mengenai bentuk dan mekanisme pendanaan pada PTN badan hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.


6/23/2014

5

PP No 58 Tahun 2013 

Amanah dari UU No 12 Tahun 2012 yaitu pada Pasal 89 Ayat (3) diwujudkan dalam PP No 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTN Badan Hukum.



PP No 58 Tahun 2013 HARUS dicermati dan difahami, khususnya dalam konteks sebagaimana dimaksud dalam UU No 12 Tahun 2012 Pasal 83 Ayat (1) yaitu: (1) Pemerintah menyediakan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.



Konteks tersebut termaktub dalam PP No 58 Tahun 2013 Pasal 3 Ayat (1) yaitu: (1) Pemerintah menyediakan dana untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi pada PTN Badan Hukum yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.


6/23/2014

6

UU No 12 Tahun 2012 : ketentuan mengenai Statuta PTN Badan Hukum 

Pasal 66 Ayat (2):

(2) Statuta PTN Badan Hukum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.


6/23/2014

7

PP No 16 Tahun 2014 

Amanah dari UU No 12 Tahun 2012 yaitu pada Pasal 66 Ayat (2) diwujudkan dalam PP No 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara.



PP No 16 Tahun 2014 HARUS dicermati dan difahami, khususnya dalam konteks sebagaimana dimaksud dalam PP No 16 Tahun 2014 Pasal 65 Ayat (1) yaitu:

(1) Pemerintah menyediakan dana untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh USU yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.


6/23/2014

8

Konteks UU No 12 Thn 2012, Pasal 83 ayat (1)

PP No 16 Thn 2014, Pasal 65 ayat (1)


Pemerintah menyediakan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.


6/23/2014

9

Konteks UU No 12 Thn 2012, Pasal 83 ayat (2)




Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

6/23/2014

10

Konteks UU No 12 Thn 2012, Pasal 84, 85, 86 dan Pasal 65 ayat (3) huruf f

PP No 16 Thn 2014, Pasal 65 ayat (2), (3) dan (4)


PP No 58 Thn 2013, Pasal 3 ayat (2), (3) dan (4)

Merupakan pendapatan PTN Badan Hukum yang dikelola secara otonom dan bukan merupakan penerimaan negara bukan pajak. mis. Biaya Pendidikan, Hasil Usaha, Sewa Kerjasama, Hibah, dll (selama bersumber dari non APBN dan APBD). 6/23/2014

11

Pendanaan PTN Badan Hukum:

Pendanaan PTN Badan Hukum

APBN

Proposalbased

PP No 58 Thn 2013

APBD

Proposalbased

? PerGub/Bup/Wal

Non PNBP

Aktivitas Universitas

Peraturan MWA/Rektor (+ Kep)


Permendikbud/Per menkeu/PMK

6/23/2014

12

Bagaimana memperoleh Pendanaan PTN Badan Hukum dari APBN ? 

Perhatikan PP No 58 Tahun 2013 Pasal 1 Ayat (4):

(4) Subsidi yang selanjutnya disebut Bantuan Operasional PTN Badan Hukum adalah bantuan Pemerintah untuk biaya operasional, biaya Dosen dan tenaga kependidikan.


6/23/2014

13

selanjutnya… 

Perhatikan PP No 58 Tahun 2013 Pasal 4: (1) Pendanaan PTN Badan Hukum yang disediakan dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan dalam bentuk Bantuan Operasional PTN Badan Hukum yang dialokasikan pada bagian anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. (2) Selain Bantuan Operasional PTN Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat memberikan Pendanaan PTN Badan Hukum dalam bentuk lain berupa pinjaman, hibah, dan/atau penyertaan modal negara untuk investasi dan pengembangan PTN Badan Hukum. (3) Pemberian pinjaman, hibah, dan/atau penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


6/23/2014

14

selanjutnya… 

Perhatian PP No 58 Tahun 2013 Pasal 11: (1) PTN Badan Hukum menyampaikan usulan alokasi dana Bantuan Operasional PTN Badan Hukum kepada Menteri sesuai dengan jadwal dan tahapan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara. (2) Usulan alokasi dana Bantuan Operasional PTN Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a) b) c)

target kinerja; kebutuhan biaya operasional Tridharma Perguruan Tinggi di luar gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil pada PTN Badan Hukum; dan perhitungan satuan biaya operasional Perguruan Tinggi dan rencana penerimaan PTN Badan Hukum.


6/23/2014

15

selanjutnya… 

Perhatian PP No 58 Tahun 2013 Pasal 11:

(3) Menteri bersama PTN Badan Hukum membahas usulan alokasi dana Bantuan Operasional PTN Badan Hukum yang akan diberikan kepada PTN Badan Hukum. (4) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri menyetujui besaran usulan alokasi dana Bantuan Operasional PTN Badan Hukum untuk diajukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. (5) Pengajuan besaran usulan alokasi dana Bantuan Operasional PTN Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan tahapan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara.


6/23/2014

16

Bagaimana memperoleh Pendanaan PTN Badan Hukum dari APBD ? 

Perhatikan PP No 58 Tahun 2013 Pasal 3 Ayat (6): (6) Selain Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) PTN Badan Hukum dapat menerima pendanaan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah. “Tidak ada diatur ketentuan lebih lanjut mekanisme pengusulan. Oleh karena APBD merupakan dana yang dikelola Gubernur/Bupati/Walikota sebagai KPA maka difahamkan bahwa aturan tersebut diatur dengan PerGub/Bup/Wal’.


6/23/2014

17

Bagaimana memperoleh Pendanaan PTN Badan Hukum dari BUKAN PNBP? 

Perhatikan PP No 58 Tahun 2013 Pasal 6: (UANG KULIAH TUNGGAL/UKT)

(1) PTN Badan Hukum menetapkan tarif biaya pendidikan berdasarkan pedoman teknis penetapan tarif yang ditetapkan Menteri. (2) Dalam menetapkan tarif biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PTN Badan Hukum wajib berkonsultasi dengan Menteri.

(3) Tarif biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi: a. mahasiswa; b. orang tua mahasiswa; atau c. pihak lain yang membiayai mahasiswa. Rakorwas - Sosialisasi Peraturan Perundangan

6/23/2014

18

selanjutya… 

Perhatikan PP No 58 Tahun 2013: 

Pasal 8: Bantuan/Hibah dll yang berasal dari masyarakat (non APBN dan/atau APBD);



Pasal 9 Ayat (1): Biaya Pendidikan/Uang Kuliah;



Pasal 10: Usaha, Kerjasama.


6/23/2014

19

selanjutnya… (tambahan) 

Perhatikan Permendikbud No 55 Tahun 2013 bahwa PTN Badan Hukum masih diperkenankan: 

Mengatur tarif Biaya Pendidikan secara otonom untuk 20% jumlah mahasiswa yang diterima diluar seleksi penerimaan Nasional (non reguler).



Profesi, Spesialis, Pascasarjana.


6/23/2014

20

Pengelolaan dan Penggunaan Pendanaan PTN Badan Hukum 


(1) PTN Badan Hukum menyusun rencana kerja dan anggaran dengan memuat besaran Bantuan Operasional PTN Badan Hukum yang telah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber Pendanaan lainnya untuk ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat setelah pengesahan anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. (2) Rencana kerja dan anggaran beserta dokumen pendukung lainnya digunakan untuk menyusun kontrak kinerja PTN Badan Hukum dengan Menteri. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran beserta dokumen pendukung lainnya ditetapkan oleh PTN Badan Hukum. Rakorwas - Sosialisasi Peraturan Perundangan

6/23/2014

21

selanjutnya… 

Perhatian PP No 58 Tahun 2013 Pasal 13: (1) Pemberian Bantuan Operasional PTN Badan Hukum kepada PTN Badan Hukum didasarkan pada besaran Bantuan Operasional PTN Badan Hukum dan kontrak kinerja yang telah ditetapkan. (2) PTN Badan Hukum menggunakan dana Bantuan Operasional PTN Badan Hukum sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran. (3) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan pemberian Bantuan Operasional PTN Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.


6/23/2014

22

selanjutnya… 


Pengelolaan pendanaan USU dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan prinsip nirlaba, efisien, efektif, keterpaduan, produktifitas, otonom, transparan, bertanggungjawab, dan akuntabel.


6/23/2014

23

selanjutnya… 

Perhatian jo. PP No 16 Tahun 2014 Pasal 68: (1) Rencana kerja dan anggaran tahunan USU merupakan penjabaran dari rencana strategis yang paling sedikit memuat: a.rencana kerja USU; b.anggaran USU; dan c. proyeksi keuangan pokok. (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan diajukan kepada MWA paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran dimulai. (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan disahkan oleh MWA paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan. (4) Dalam hal rencana kerja dan anggaran tahunan yang diajukan belum disahkan oleh MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rencana kerja dan anggaran tahunan sebelumnya dapat dilaksanakan sampai menunggu pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan yang diusulkan.


6/23/2014

24

selanjutnya… 

Perhatian jo. PP No 16 Tahun 2014 Pasal 69:

(1) Belanja USU terdiri atas unsur-unsur biaya sesuai dengan struktur biaya yang dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan. (2) Belanja USU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelompokkan dalam belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja sosial, belanja subsidi, dan belanja lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan USU. (3) Belanja USU direalisasikan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan pendanaan yang akan diterima. Rakorwas - Sosialisasi Peraturan Perundangan

6/23/2014

25

Dalam bagan… 1. Usulan BO PTN Badan Hukum

8. Penyampaian RKA kepada MWA

9. Pengesahan RKA oleh MWA

2. Dibahas oleh Kemdikbud

7. Penyusunan RKA oleh Rektor

10. Pelaksanaan RKA oleh Rektor

3. Persetujuan usulan oleh Kemdikbud

6. BO PTN Badan Hukum ditambah sumber pendanaan lainnya disusun dalam RKA

4. Diteruskan kepada Menkeu oleh Mendikbud

5. Persetujuan BO PTN Badan Hukum oleh Menkeu


6/23/2014

26

Beberapa tambahan… 

PP No 58 Tahun 2013 Pasal 14 : Pengelolaan / Administrasi Aset;



PP No 58 Tahun 2013 Pasal 15 : Akuntabilitas;


6/23/2014

27

Informasi dan Tindaklanjut… 

E-mail Sesditjend DIKTI yang diterima pada tanggal 20 Juni 2014: 

E-mail tertanggal 18 Juni 2014.



Surat No ….. Tertanggal 18 Juni 2014, perihal …….



Maksud surat :



Batas waktu tindaklanjut 30 Juni 2014.



Mohon agar ibu PR4 memimpin tindaklanjut dimaksud oleh surat.



Mohon kerjasama kita semua.


6/23/2014

28

Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesulitan yang akan kita alami bersama, Terima kasih atas perhatian dan pengertian kita semua. Wsm.


6/23/2014

Sosialisasi Peraturan Perundangan Berkaitan Pendanaan PTN Badan Hukum

Recommend Documents