BAHAN Kuliah Ke-2. Peraturan Perundangan

BAHAN Kuliah Ke-2. Peraturan Perundangan dwi cipto b dkk

KULIAH UNDANG-UNDANG DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PETERNAKAN FAKULTAS PETERNAKAN UNPAD 2010 (Untuk Kalangan sendiri)

PENDAHULUAN Setiap Negara, baik Negara itu besar maupun kecil pasti mempunyai sistem administrasi negaranya sendiri yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing Negara tersebut. Peraturan Perundang-undangan Negara Indonesia sebagai penjabaran dari nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan piranti dalam rangka pencapaian cita-cita dan tujuan nasional. Oleh karena itu landasan Peraturan Perundang-undangan Negara Indonesia adalah Pancasila sebagai landasan idil, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional.

Untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan Negara Republik Indonesia harus didasarkan pada : 1. Proklamasi Kemerdekaan 17 agustus 1945, yang merupakan dasar hukum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 2. Filsafat Bangsa/ Dasar Negara yaitu Pancasila yang merupakan Landasan Idiil dan Sumber dari segala sumber hukum. 3. Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan Landasan Konstitusional bagi setiap peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di negara ini

Manfaat peraturan perundang-undangan: • • • • • • • • •

Menjaga ketertiban di tengah masyarakat Menjamin hak-hak warga negara Mengatur kewajiban warga negara Memberikan petunjuk dan batasan bagi lembaga-lembaga negara Mengamankan wilayah negara Republik Indonesia Memberikan kepastian hukum bagi warga negara Memberikan rasa aman pada warga negara Memberikan rasa takut dan efek jera pada para pelanggar peraturan Memberikan keadilan peradilan bagi seluruh warga negara

Manfaat dari peraturan perundangan adalah : (sumber lain)  Agar tidak bertabrakan/ bertentangan dengan peraturan undang- undang dari yang rendah dan yang lebih tinggi.  Terciptanya suatu keharmonisan antar peraturan perundangan.  Agar dapat lebih mengkrucut terhadap setiap bagian bagiannya dari yang rendah hingga ke yang tinggi.  Agar lebih mudah dalam setiap implementasinya dalam kehidupan.  Agar lebih mudah dimengerti oleh segenap warna negara.  Agar tidak keluar jalur / acak- acakan terhadap pembuatannya.  Lebih terfokus

Jenis dan Hierarki Hierarki maksudnya peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berikut adalah hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia menurut UU No. 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:  UUD 1945, merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan. UUD 1945 ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.  Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)  Peraturan Pemerintah (PP)  Peraturan Presiden (Perpres)  Peraturan Daerah (Perda), termasuk pula Qanun yang berlaku di Nanggroe Aceh Darussalam, serta Perdasus dan Perdasi yang berlaku di di Provinsi Papua dan Papua Barat. Dari Peraturan Perundang-undangan tersebut, aturan yang mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah.

Dalam rangka pembaruan sistem peraturan perundang-undangan kita di era reformasi dewasa ini, Sidang Tahun MPR Tahun 2000 telah menetapkan Ketetapan No.III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam Pasal 2 ditentukan bahwa tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah:  Undang-Undang Dasar 1945.  Ketetapan MPR-RI.  Undang-Undang.  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).  Peraturan Pemerintah.  Keputusan Presiden.  Peraturan Daerah.

Undang-undang (atau disingkat UU) adalah Peraturan Perundangundangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan hukum, untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk Negara. Undangundang dapat pula dikatakan sebagai kumpulan-kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan diantara keduanya. Undang-undang (bahasa Inggris: Legislation - dari bahasa Latin lex, legis yang berarti hukum) berarti sumber hukum, semua dokumen yang dikeluarkan oleh otoritas yang lebih tinggi, yang dibuat dengan mengikuti prosedur tertulis. Konsep hukum yang didefinisikan oleh sebuah laporan dari kontrak dan Perjanjian (yang hasil dari negosiasi antara sama (dalam hal hukum)), kedua dalam hubungan dengan sumber-sumber hukum lainnya: tradisi (dan kebiasaan), kasus hukum, undang-undang dasar (Konstitusi, "Piagam Besar", dsb.), dan peraturan-peraturan dan tindakan tertulis lainnya dari eksekutif, sementara undang-undang adalah karya legislatif, sering diwujudkan dalam parlemen yang mewakili rakyat.

Hukum termasuk dalam serangkaian peraturan dan standar dalam suatu masyarakat tertentu. Hukum sering istilah generik untuk semua kegiatan, di mana pun mereka berada dalam hirarki standar (konstitusi, hukum atau pengertian formal peraturan ketat). Dari segi bentuknya, hukum adalah perbuatan hukum oleh otoritas tertentu, biasanya DPR, yang sah dan memiliki kapasitas untuk memimpin. Di negaranegara yang mengenal suatu bentuk pemisahan kekuasaan, hukum adalah sebuah standar hukum yang diadopsi oleh badan legislatif dalam bentuk dan prosedur yang ditentukan oleh hukum konstitusional setempat.

Penerapannya kemudian dapat ditentukan oleh teks yang dikeluarkan oleh eksekutif, sebagai pelaksanaan Keputusan, dan juga akan dijelaskan lebih lanjut oleh penafsiran di pengadilan. Aturan hukum adalah alat yang tersedia bagi para penegak hukum yang memungkinkan untuk bekerja sesuai dengan cita-cita keadilan. Setiap kebebasan atau hak pasti menyatakan, harus dilaksanakan sepenuhnya, kewajiban toleransi dan hormat, atau tanggung jawab.

Mekanisme Pembentukan Undang-undang Persiapan Rancangan Undang-Undang (RUU) dapat diajukan oleh DPR atau Presiden.

RUU yang diajukan oleh Presiden RUU yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan LPND sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya. RUU ini kemudian diajukan dengan surat Presiden kepada DPR, dengan ditegaskan menteri yang ditugaskan mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan RUU di DPR. DPR kemudian mulai membahas RUU dalam jangka waktu paling lambat 60 hari sejak surat Presiden diterima.

RUU yang diajukan oleh DPR RUU yang telah disiapkan oleh DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden. Presiden kemudian menugasi menteri yang mewakili untuk membahas RUU bersama DPR dalam jangka waktu 60 hari sejak surat Pimpinan DPR diterima.

Peran DPD dalam Persiapan Pembentukan Undang-Undang DPD dapat mengajukan RUU kepada DPR mengenai hal yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Pembahasan Pembahasan RUU di DPR dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi, melalui tingkat-tingkat pembicaraan, dalam rapat komisi/panitia/alat kelengkapan DPR yang khusus menangani legislasi, dan dalam rapat paripurna. DPD diikutsertakan dalam Pembahasan RUU yang sesuai dengan kewenangannya pada rapat komisi/panitia/alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. DPD juga memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU tentang APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

Pengesahan Apabila RUU tidak mendapat persetujuan bersama, RUU tersebut tidak boleh diajukanlagi dalam persidangan masa itu. RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi UU, dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. RUU tersebut disahkan oleh Presiden dengan menandatangani dalam jangka waktu 30 hari sejak RUU tersebut disetujui oleh DPR dan Presiden. Jika dalam waktu 30 hari sejak RUU tersebut disetujui bersama tidak ditandatangani oleh Presiden, maka RUU tersebut sah menjadi UU dan wajib diundangkan.

Tugas baca  Filsafat hukum merupakan cabang dari filsafat etika atau moral Filsafat hukum adalah perenungan, perumusan nilai-nilai, penyerasian nilai-nilai  Sosiologi hukum: cabang dari sosiologi yang mempelajari hukum sebagai gejala sosial a. Hukum dan sistem sosial masyarakat b. Persamaan dan perbedaan sistem hukum c. Sifat hukum yang dualistis d. Hukum dan kekuasaan e. Hukum dan nilai2 sosial budaya f. Kepastian hukum dan keadilan g. Peranan hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat  Perbandingan hukum  Sejarah hukum  Anthropologi hukum  Psikologi hukum

SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Sistem adalah : 1. Suatu sarana yang menguasai keadaan dan bekerja agar dalam menjalankan tugasnya dapat teratur. 2. Suatu tatanan dari hal-hal yang saling berkaitan dan berhubungan sehingga membentuk satu kesatuan dan satu keseluruhan. Suatu sistem adalah seperangkat komponen, elemen, unsure atau sub sistem dengan segala atributnya yang satu sama lain saling berkaitan, pengaruh mempengaruhi dan saling tergantung, sehingga keseluruhannya merupakan suatu kesatuan yang terintegrasi serta mempunyai peranan atau tujuan tertentu.

Dari pengertian di atas, maka sistem peraturan Perundang-undangan adalah satu kesatuan dari seluruh peraturan perundang-undangan yang satu sama lain saling berhubungan dan merupakan sub-sub sistem yang terintegrasi dalam satu kesatuan yang bulat dan tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya.

Peraturan Perundang-undangan sebagai suatu sistem terdiri dari sub-sub sistem, maka sifat-sifat dari pada sistem atau ciricirinya adalah : 1. Bersifat abstrak artinya tidak berwujud 2. Merupakan hasil buatan dari manusia yang terencana 3. Terbuka/ gejala sosial yang mendapatkan pengaruh sosial 4. Hidup/ diberlakukan 5. Kompleks, karena didalamnya banyak sub-sub sistem dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Peraturan Perundang-Undangan pada dasarnya merupakan proses penyelenggaraan Negara/ pemerintah dalam rangka tercapainya tata tertib dalam bernegara.

Peraturan Perundang-undangan merupakan alat atau sarana untuk tercapinya citacita dan tujuan Negara yaitu Kesejahteraan Masyarakat (Welfare state).

Undang-Undang Dasar sebagai dari Hukum Dasar 1. Undang-Undang Dasar suatu Negara hanya merupakan sebagian dari Hukum Dasar Negara itu. Undang-Undang Dasar merupakan Hukum Dasar yang tertulis. 2. Disamping hukum dasar tertulis (Undang-Undang Dasar) berlaku juga HukumDasar yang tidak tertulis (Konvensi), yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara meskipun tidak tertulis. 3. Untuk memahami Undang-Undang Dasar tidak cukup hanya mempelajari pasal pasalnya, tetapi harus juga mengetahui bagaimana praktek dan suasana kebatinannya. 4. Untuk mengerti sungguh-sungguh maksud Undang-Undang Dasar dan aliran pikiran yang menjadi dasarnya, harus dipelajari juga bagaimana teks itu terjadi,harus pula diketahui keterangan-keterangannya, dan dalam suasana apa teks itu dirumuskan.

Asas-Asas Peraturan Perundangan 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah bentuk peraturanperundangan yang tertinggi, sehingga semua peraturan perundangan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengannya. 2. Sesuai dengan prinsip ngara hukum, maka setiap peraturan perundangan harus berdasar dan beersumber dengan tegas pada peraturan perundangan yang berlaku, yang lebih tinggi tingkatnya. 3. Peraturan Perundangan dari tingkat urutasn yang lebih rendah, merupakanpenjabaran atau perumusan lebih rinci dari peraturan paerundangan yang lebih tinggi tingkat urutannya. Ini berarti pula bahwa peraturan perundangan yang lebih rendah harus tunduk dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi. 4. Peraturan perundangan pada asasnya tidak dapat berlaku surut, kecuali apabila dinyatakan dengan tegas dan demi kepentingan umum. 5. Peraturan perundangan yang dibuat oleh aparatur yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.

6. Peraturan yang diundangkan kemudian membatalkan peraturan perundangan yangmengatur hal yang sama yang setingkat atau lebih rendah. Ini berarti bahwa, apabila ada 3 buah peraturan atau lebih yang isinya bertentangan atau tidak sesuai antara yang satu dengan yang lain, sedangkan peraturanperaturan perundangan tersebut sama tingkatnya, maka yang dianggap berlaku adalah ketentuan dalam peraturan perundangan yang diundangkan kemudian, kecuali apabila dalam peraturan perundangan itu dinyatakan lain (lex posteriore derogate lex priori). 7. Peraturan perundangan yang bersifat khusus mengesampingkan undangundang yang bersifat umum (lex specialis derogate lex generalis). 8. Peraturan perundangan hanya boleh dicabut/ diganti/ dibatalkan oleh peraturan yang sama atau lebih tinggi tingkatnya. 9. Dalam penyusunan peraturan perundangan diperhatikan konsistensinya baik diantara peraturan perundangan yang mengatur hal yang sama, maupun diantara pasal-pasal dalam satu peraturan perundangan. 10. Dalam suatu peraturan perundangan harus ada kejelasan dan ketegasan mengenai yang ingin dicapai dari ketentuan yang bersangkutan. 11. Peraturan perundangan dalam bentuk undang-undang tidak diganggu gugat. Ini berarti tidak ada badan/ siapapun juga berhak atau berwenang menguji secara materiil terhadap undang-undang tersebut.

Kata “HUKUM” berarti: Kumpulan aturan, perundang-undangan atau hukum kebiasaan, di mana suatu negara atau masyarakat mengakuinya sebagai sesuatu yang mempunya kekuatan mengikat terhdap warganya. (Oxford English Dictionary)

SISTEM HUKUM Yang dimaksud dengan Sistem Hukum; Sistem merupakan tatanan atau kesatuan yang utuh yag terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain. Dengan kata lain sistem hukum adalah suatu kumpulan unsur-unsur yang ada dalam interaksi satu sama lain yg merupakan satu kesatuan yg terorganisasi dan kerjasama ke arah tujuan kesatuan.

SUMBER-SUMBER HUKUM Pengertian; Adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya.

Menurut CIVIL LAW 1. Undang-undang 2. Kebiasaan

4 Sumber 3. Traktat

4. Doktrin

Menurut COMMON LAW Putusan Pengadilan

Ada 2 sumber Produk Parlemen/DPR

Menurut Friedman ada 3 unsur hukum yang berubah:

Struktur Hukum Substansi Hukum Kultur hukum

Struktur Hukum Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuanketentuan formalnya, struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan lain-lain badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

Substansi Hukum Adalah peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum pada waktu melaksanakan perbuatan-perbuatan serta hubunganhubungan hukum. Contoh: pada saat pedagang melaksanakan perjanjian antar sesamanya, pd saat itu ia mendasarkan hubungannya pada peraturan perdagangan, dan inilah yang disebut dengan substansi hukum.

Kultur Hukum: adalah penamaan untuk unsur tuntutan atau permintaan. Tuntutan tersebut datangnya dari rakyat atau para pemakai jasa hukum, seperti pengadilan. Contoh: Jika seorang kreditur menghadapi kredit macet, maka ia dapat menempuh berbagi alternatif: - kekeluargaan - jasa tukang pukul - arbitrase - melimpahkan ke pengadilan.

Jenis Metode Penemuan Hukum

Interpretasi

Metode penemuan Hukum Konstruksi

Perbedaannya; Interpretasi: Penafsiran terhadap teks Undang-undang, dengan masih tetap berpegang pada bunyi teks itu. Konstruksi: menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks UU, jadi tidak lagi berpegang kepada bunyi teks, tetapi tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem

FAKTOR-FAKTOR PENGUBAH HUKUM ASPEK POLITIK 1. Penguasa 2. Orsospol

3. Ormas 4. LSM/NGO 5. Kelompok penekan

Aspek Budaya 1. Perubahan Nilai 2. Euporia Reformasi BUDAYA

3. Anti kemapanan

4. Kontak Budaya 5. Stratifikasi

Aspek Ekonomi

ASPEK EKONOMI

-Pengelompokan Negara -Perdagangan bebas -Perjanjian -Traktat -ADR -Arbitrase

Tren Global

TREN GLOBAL

-Tidak ada batas negara -Informasi yang cepat -Komunikasi -Komplek Industri militer -Lawyer asing -ADR -Arbirase

IPTEK Perobahan gaya hidup

IPTEK

Utiliti

Kejahatan tingkat tinggi

4 indikator petunjuk kesadaran hukum masyarakat Pengetahuan Hukum

4 indikator

Pemahaman kaidah kaidah hukum Sikap terhadap norma-norma Prilaku Hukum

KESADARAN HUKUM Secara ilmiah maupun melalui peng amatan sangat sulit mengetahui adanya kesadaran hukum masyarakat, akan lebih sulit lagi jika ingin mengetahui tingkat kesadaran yang dimiliki oleh mereka. Untuk mengetahui secara kualitatif, tinggi atau rendahnya kesadaran hukum adalah dengan cara melakukan pengamatan, adapun petunjukpetunjuk yang perlu diamati

Motivasi mematuhi hukum Jika dianalisis lebih lanjut ada bebarapa faktor pendorong yang menjadikan norma hukum lebih dipatuhi oleh masyarakat 1. Dorongan yang bersifat psikologis/ kejiwaan. 2. Dorongan untuk memelihara nilai-nilai moral yang luhur di dalam masyarakat. 3. Dorongan dalam upaya untuk memperoleh perlindungan hukum. 4. Dorongan untuk menghindar dari sanksi hukum.

Menurut John Austin  Hukum merupakan perintah dari penguasa (yang memegang kekuasaan tertinggi atas kedaulatan)  Hukum adalah perintah yang dibebankan untuk mengatur makhluk hidup berpikir  Hukum merupakan sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup  Hukum secara tegas dipisahkan dari keadilan dan tidak didasarkan pada nilai-nilai yang baik dan buruk.

Opini: a. Jelaskan tujuan dan manfaat “peraturan perundangan” bagi kehidupan bermasyarakat? b. Sejauhmana “peraturan perundangan” tersebut dapat diterapkan dalam masyarakat yang secara sosiologis bersifat “transisional’? c. Nilai-nilai atau kaidah-kaidah apa saja yang seharusnya dimiliki dalam merancang suatu peraturan perundangan?

Hukum dibagi atas:  Hukum yang diciptakan oleh Tuhan untuk manusia  Hukum yang disusun dan dibuat oleh manusia a. Hukum dalam arti yang sebenarnya atau hukum positip misalnya UU, Peraturan Pemerintah dan lain-lain.

a. Hukum dalam arti yang tidak sebenarnya, yaitu hukum yang tidak memenuhi persyaratan sebagai hukum, tidak dibuat oleh penguasa misalnya asosiasi, perkumpulan dan lain-lain.

BEBERAPA PERMASALAHAN PENTING DALAM FILSAFAT HUKUM 1. 2. 3. 4. 5.

Masalah hukum dan kekuasaan Hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat Hukum dan nilai-nilai sosial budaya Apakah sebabnya orang mentaati hukum Apakah sebabnya negara berhak menghukum seseorang

Diskusi dan contoh: Umumnya dalam bidang Pangan Khususnya dalam bidang peternakan dan Kesehatan hewan

Landasan dan Sistematika Peraturan Perundangan  Peraturan perundangan dikaji berdasarkan landasan konstitusional dan idiil, landasan filosofi dan landasan sosiologi.

 Peraturan perundangan dikaji berdasarkan sistematika  Peraturan perundangan dikaji berdasarkan manfaat dan kegunaan  Peraturan perundangan dikaji berdasarkan hubungan antar negara (regional dan internasional)

Diskusi dan contoh: Umumnya dalam bidang Pangan Khususnya dalam bidang peternakan dan Kesehatan hewan