Rancangan Peraturan per-uu-an Baru Rancangan perubahan Peraturan Perundangan

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sesuai Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 mempunyai tugas koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang perekonomian. Adapun keluaran Kemenko Perekonomian adalah rekomendasi kebijakan atas hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait isu bidang perekonomian. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kemenko Perekonomian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dengan kementerian koordinator lainnya maupun dengan kementerian/lembaga lain terkait. Prinsip tersebut diarahkan untuk mencapai sasaran strategis Kemenko Perekonomian, yaitu : a) Terwujudnya sinkronisasi dan koordinasi kebijakan perekonomian, b) Terwujudnya pengendalian kebijakan perekonomian, dan c) Terwujudnya tata kelolah pemerintahan yang baik. Indikator Kinerja Utama pengukur keberhasilan atau tercapainya sasaran strategis adalah :

Target Indikator kinerja dapat tercapai melalui berbagai kegiatan koordinasi dan sinkronisasi, serta pengendalian kebijakan bidang perekonomian yang menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk mendorong atau ditindaklanjuti menjadi rancangan peraturan perundang-undangan baru (IKU 1) atau perubahan (IKU 2). Tahun 2015 keberhasilan

14

rekomendasi atas kegiatan koordinasi/sinkronisasi yang terimplementasi (IKU 1) dihitung dari target 54 Rancangan Peraturan per-UU-an Baru, terealisasi 57. Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Baru yang dihasilkan dikelompokkan kedalam 4 tema sebagai bagian menterjemahkan Nawa Cita butir 6 dan 7. Keempat tema tersebut adalah guna memenuhi harapan stakeholder dan telah ditetapkan dalam Peta Strategi Kemenko Bidang Perekonomian. Rincian capaian IKU 1 berdasarkan rumpun tema tampak pada Grafik diatas. Terwujudnya pengendalian kebijakan perekonomian merupakan implementasi fungsi pengendalian atas pelaksanaan kebijakan bidang perekonomian oleh K/L yang menghasilkan rekomendasi yang berimplikasi pada Rancangan perubahan Peraturan Perundangan yang ada. Target 9 RPP (Perubahan) dapat terealisasi 19. Tingginya realisasi disebabkan adanya amanat klusterisasi kebijakan perekonomian berupa Paket Kebijakan Ekonomi I sampai dengan VIII. Sasaran ii

Paket Kebijakan Ekonomi ini adalah: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi; Peningkatan Daya Beli Masyarakat; Peningkatan daya saing industri dan perluasan basis produksi nasional; dan Peningkatan Ekspor. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dilihat dari IKU tingkat kinerja manajemen Kementerian. Maksud dari Tingkat manajeman kinerja Kementerian adalah upaya penataan kebijakan teknis kementerian dalam koordinasi Kemenko Bidang Perekonomian. Upaya penataan tersebut melalui peraturan atau keputusan Menteri Teknis didalam koordinasi Kemenko Bidang Perekonomian sebagai tindak lanjut rekomendasi kebijakan perekonomian (deregulasi). Nilai realisasi kinerja manajemen Kementerian adalah 80 yang termasuk dalam klasifikasi tingkat 3 (Baik).

Sementara target yang telah ditetapkan adalah (sangat baik). Tidak tercapainya target 4 tersebut dipengaruhi oleh adanya 28 peraturan yang masih dalam tahap pembahasan dan akan diteruskan pada tahun 2016. Realisasi anggaran Tahun 2015 adalah RP232.502.677,- atau sebesar 70,63% dari total pagu Rp 329.204.232,00. Hal ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2014 sebesar 69,80% dari total pagu Rp293.100.133,-. Rincian Realisasi per Jenis Belanja, tampak dalam grafik di atas.

Belanja Modal 49,34%

Belanja Pegawai 70,27%

Belanja Barang 71,23%

Menyadari tantangan, persaingan, dan harapan masyarakat yang tinggi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan terus mengoptimalkan potensi yang ada untuk disinergikan dengan seluruh Kementerian/Lembaga dalam koordinasi, Pemerintah Daerah, dan Pelaku Bisnis, sehingga tercipta aturan dan arahan yang tepat sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih stabi, merata dan terjaga kelangsungannya. Target pertumbuhan ekonomi 2015 sebesar 5,6%, hanya dapat tercapai 4.8% (YoY). Lemahnya kondisi perekonomian global, yang diikuti penurunan kinerja neraca perdagangan, dan penurunan daya beli masyarakat memberikan dampak pada kondisi perekonomian secara umum, Namun demikian, melalui partisipasi aktif, koordinasi Kemenko Bidang Perekonomian memberikan andil positif, sehingga kondisi perekonomian tidak mengalami krisis yang parah, dan terhindar dari keterpurukan yang dalam, walupun adanya tekanan ‘tapering off’ Amerika, depresiasi nilai tukar Yen, yang diikuti dengan melemahnya permintaan produk ekspor ke Eropa. Paket-paket kebijakan Ekonomi tahun 2015 diyakini akan membawa perbaikan di tahun-tahun mendatang. Sehingga, tujuan Kemenko Bidang Perekonomian untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dan mewujudkan kinerja organisasi yang baik, secara bertahap dapat tercapai.

iii

Kata Pengantar Ringkasan Eksekutif Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Gambar

Bab I Pendahuluan

Bab II Perencanaan Kerja

i ii iv v vi

1. 2. 3. 4. 5.

Latar Belakang Rencan Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Struktur Organisasi Aspek Strategis Organisasi Isu Strategis Organisasi

2 3 4 5 5

1. 2. 3. 4.

Rencana Strategis Kemenko Perekonomian Tahun 2015 -2019 Rencana Kerja Perjanjian Kinerja Pengukuran Kinerja

11 15 17 18

1. 2. Bab III Akuntabilitas Kerja 3. 4. Bab IV Penutup

Capaian Kinerja Organisasi Analis Capaian Kinerja Organisasi  Analisis Sasaran Strategis I  Analisis Sasaran Strategis II  Analisis Sasaran Strategis III Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dari Waktu ke Waktu Realisasi Anggaran

Penutup

22 23 33 45 47 53 57

Lampiran – Lampiran I. Perjanjian Kinerja 2015 II. Manual Indikator Kinerja Utama Tingkat Kementerian III. Kerangka Rencana Kerja Kemenko Bidang Perekonomian TA 2015 IV. Matriks Rumpun Sasaran Strategis dan Kegiatan V. Contoh Pola Cascading Indikator Kinerja Individu VI. Contoh Pola Pengelolaan dan Pengukuran Kinerja

iv

14 16

Tabel 2.1 Sasaran Strategis Kemenko Bidang Perekonomian Tahun 2015 Tabel 2.2 Program Kemenko Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2015

17

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

22

Tabel 3.1 Realisasi Capaian Kinerja 2015 Kemenko Bidang Perekonomian

23

33

Tabel 3.2 Capaian IKU pada SS I Tabel 3.3 Capaian IKU pada SS II

47 Tabel 3.4 Pengelompokan Penataan Peraturan Teknis 48

Tabel 3.5 Realisasi IKU dari Waktu ke Waktu

52 Tabel 3.6 Perbedaan SS dan IKU Tahun 2014 dan 2015 54 Tabel 3.7 Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis 55

Tabel 3.8 Realisasi Anggaran per Kelompok Kegiatan dan Kelompok SS Tabel 3.6 Perbedaan SS dan IKU Tahun 2014 dan 2015

v

Gambar 1.1 Gambar 2.1 Gambar 2.2 Gambar 2.3 Gambar 3.1 Gambar 3.2 Gambar 3.3 Gambar 3.4 Gambar 3.5 Gambar 3.6 Gambar 3.7 Gambar 3.8 Gambar 3.9 Gambar 3.10 Gambar 3.11 Gambar 3.12 Gambar 3.13 Gambar 3.14 Gambar 3.15 Gambar 3.16 Gambar 3.17 Gambar 3.18 Gambar 3.19 Gambar 3.20

Struktur Organisasi Kemenko Bidang Perekonomian Peta Strategis Tahun 2015 - 2019 Kemenko Bidang Perekonomian Fokus Program Kemenko Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2015 Polarisasi Capaian Kinerja Organisasi Pengelompokan Tema Capaian Koordinasi dan Sinkronisasi (IKU I) Kebijakan Perekonomian Rancangan Peraturan Perundang-undangan Dalam Rangka Mewujudkan Stabilisasi dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2015 Ilustrasi Koordinasi Pembahasan Fasilitasi Fasilitasi Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidangbidang usaha tertentu dan/atau di Daerah – daerah tertentu Kemudahan Fasilitas Pajak Rancangan Peraturan Perundang – Undangan Baru dalam rangka Peningkatan Daya Saing Ilustrasi Koordinasi/Sinkronisasi Pembahasan Usulan RPP Fasilitasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sebaran Lokasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Rancangan Peraturan Perundang – Undangan Baru dalam Rangka Transformasi Industri Tahun 2015 Ilustrasi Koordinasi Realisasi Penyerapan Biodesel Ilustrasi Koordinasi Persiapan Penerapan E-Commerce di bidang Industri Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Hubungan Internasional Ilustrasi Koordinasi Optimalisasi Hubungan Internasional Daftar Rancangan Perundang-Undangan (Perubahan) dalam Rangka Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Peta Paket Kebijakan Ekonomi I - VIII Ilustrasi Koordinasi KUR Capaian IKU pada Sasaran Strategis Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Contoh Aplikasi Berbasis Web Cascading IKU ke Level Individu/Indikator Kinerja Individu pada Sasaran Kerja Pegawai (//skp.ekon.go.id) Pagu dan Realisasi Anggaran 2011-2016 (Rpooo.ooo) Kemenko Bidang Perekonomian Realisasi Anggaran 2015 per Jenis Belanja Kemenko Bidang Perekonomian Realisasi Anggaran TA 2015 per Program

4 13 16 23 24 25 26 26 27 28 28 29 30 30 32 32 34 36 39 46 51 53 53 54

vi

1

BAB I PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2015

2

1.Latar Belakang Agenda Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 menyebutkan bahwa salah satu dari tiga masalah pokok bangsa terletak pada kelemahan sendi perekonomian. Hal ini ditandai dari masih belum terselesainya masalah kemiskinan, kesenjangan sosial, kesenjangan antar wilayah, lemahnya infrastuktur dan ketergantungan dalam pangan, energi, utang luar negeri dan keuangan. Kondisi perekonomian bangsa indonesia juga tidak terlepas dari pengaruh pertumbuhan ekonomi dunia yang mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu. Permasalahan perekonomian bangsa tersebut menuntut pemerintah untuk mampu menghasilkan kebijakan guna mendukung stabilitas ekonomi. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sesuai Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 mempunyai tugas koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang perekonomian. Adapun keluaran Kemenko Perekonomian adalah rekomendasi kebijakan atas hasil koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait isu bidang perekonomian. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kemenko Perekonomian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dengan kementerian koordinator lainnya maupun dengan kementerian/lembaga lain terkait. Prinsip tersebut diarahkan untuk mencapai sasaran strategis

Kemenko Perekonomian, yaitu : a)

Terwujudnya sinkronisasi dan koordinasi kebijakan perekonomian, b) Terwujudnya pengendalian kebijakan perekonomian, dan c) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Program Penataan Kabinet oleh Presiden Republik Indonesia Tahun 2015 menuntut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melakukan penataan organisasi dengan pendekatan isu strategis yang akan ditangani oleh Kemenko Perekonomian. Transformasi Organisasi Kemenko Perekonomian dituangkan dalam Peraturan Menteri Bidang Perekonomian Nomor 5 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian diharapkan mampu memperbaiki stabilitas perekonomian bangsa. Berbagai program dan kegiatan di bidang perekonomian menjadi fokus koordinasi dan sinkronisasi, serta pengendalian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian guna memenuhi tuntutan stakeholders dan mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Laporan Kinerja tahun 2015 ini disusun sebagai laporan penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2015

3

2.Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, adalah sebagai berikut: A. Kedudukan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. B. Tugas Pokok Kementerian

Koordinator

menyelenggarakan

Bidang

koordinasi,

Perekonomian

sinkronisasi,

dan

mempunyai

tugas

pengendalian

urusan

Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian. C. Fungsi Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan fungsi: 1) koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian; 2) pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Perekonomian; 3) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 4) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 5) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan

6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam melaksanakan tugas dan fungsi, mengkoordinasikan Kementerian, sebagai berikut: - Kementerian Keuangan; - Kementerian PU dan Perumahan Rakyat - Kementerian Ketenagakerjaan; - Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan; - Kementerian Perindustrian; - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN; - Kementerian Perdagangan; - Kementerian Badan Usaha Milik Negara; - Kementerian Pertanian; - Kementerian Koperasi dan UKM; dan - Instansi lain yang dianggap perlu.


4

3. Struktur Organisasi Turunan Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2015 adalah Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Susunan Eselon I Kemenko Bidang Perekonomian, terdiri dari: Sekretariat Kementerian Koordinator; Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan; Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian; Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup; Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi

dan Usaha Kecil dan Menengah; Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri; Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional; Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Politik, Hukum, dan Keamanan; Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Kemaritiman; Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah; dan Staf Ahli Bidang Pengembangan Daya Saing Nasional.

Struktur organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian hingga Unit Eselon II dapat dilihat dalam gambar berikut : Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian


5

4. Aspek Strategis Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merupakan bagian dari penyelenggara pemerintah yang mempunyai peran strategis terhadap tercapainya tujuan nasional khususnya di bidang perekonomian. Di dalam RPJMN 2015 – 2019, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian diarahkan untuk mendukung kegiatan prioritas nasional berupa: a. Menstabilkan situasi ekonomi makro dan memperkuat struktur ekonomi. b. Realokasi sumber daya untuk pemanfaatan yang lebih produktif, di bidang ekonomi terutama

percepatan

pembangunan

infrastruktur,

ketahanan

pangan

dan

pembangunan industri, c. Meningkatkan daya saing ekonomi nasional dan kepercayaan investor, serta d. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan mengurangi kemiskinan. Fokus kegiatan pada prioritas nasional tersebut memberikan posisi strategis Kemenko Bidang Perekonomian untuk memberikan rekomendasi kebijakan di bidang perekonomian kepada Presiden dan Kementerian yang ada berada dalam koordinasi Kemenko Bidang Perekonomian. Melalui tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian, Kementerian Koordinator melakukan rapat koordinasi/sinkronisasi, monitoring serta evaluasi terhadap suatu isu kebijakan perekonomian. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan arah kebijakan yang berkualitas dan efektif sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan nasional. Sasaran Strategis yang dituju Kemenko Perekonomian dalam rangka mewujudkan peran strategis tersebut di atas, adalah: a. Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Perekonomian b. Terwujudnya Pengendalian Kebijakan Perekonomian c. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang baik

5. Isu Strategis Organisasi Permasalahan di bidang perekonomian yang dihadapi bangsa Indonesia pada tahun 2015 dinilai cukup kompleks. Hal ini menuntut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk responsif dalam mengkoordinasikan, mensinkronkan serta mengendalikan kebijakan di bidang perekonomian. Dinamika perubahan lingkungan strategis baik dari dalam maupun luar negeri memberikan pengaruh singnifikan terhadap kondisi perekonomian nasional. Berikut dipetakan beberapa potensi Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2015

6

permasalahan

perekonomian

yang

memerlukan

fokus

koordinasi/Sinkronisasi/

pengendalian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian: A. Target Pertumbuhan ekonomi yang tinggi

Target pertumbuhan ekonomi tahun

Bidang

2015 sebesar 5.6%, meningkat jika

memperkuat

dibandingkan target 2014 yang sebesar

lembaga koordinator dan pengendalian

5.1%. Selain tantangan dari luar seperti

untuk meminimalkan ketidaksesuaian/

masih rendahnya kinerja ekspor sejalan

inkonsistensi antara rencana dengan

dengan lemahnya permintaan dunia,

implementasi

juga diperlukan satu sinergisitas antara

pembangunan, khususnya di bidang

pemangku

perekonomian

kepentingan

mewujudkan ekonomi.

target

Kementerian

dalam

pertumbuhan Koordinator

Perekonomian

perlu

kapasitasnya

selaku

program/kegiatan dan

ketidaksesuaian

antar sektor, serta pemerintah pusat dan daerah.

B. Ekonomi Makro dan Keuangan

Permasalahan kondisi ekonomi

-

Kapasitas SDM Indonesia masih

makro dan keuangan yang dihadapi

terbatas,

tahun 2015 adalah sebagai berikut:

rendahnya tingkat pendidikan dan

-

produktivitas pekerja Indonesia.

Ketersediaan infrastruktur untuk mendukung peningkatan

-

-

-

ditandai

dengan

Penerapan dan penguasaan

perkembangan ekonomi sangat

teknologi masih terbatas, sehingga

terbatas dan harus dapat

daya saing usaha tidak seperti yang

ditingkatkan.

diharapkan.

Penguatan struktur ekonomi,

-

Kemampuan pembiayaan

berupa penguatan sektor primer,

pembangunan terbatas. Oleh

sekunder dan tersier secara

karena itu, penggalian sumber-

terpadu, dengan sektor sekunder

sumber penerimaan dan

sebagai penggerak utama

mengefektifkan pengeluaran

penguatan tersebut.

pembangunan menjadi tantangan

Peraturan perundang-undangan

yang harus dihadapi.

pusat dan daerah yang saling tumpang tindih dan kontradiksi.


7

C. Pangan dan Pertanian

Pembangunan pertanian,

pangan

menghadapi

dan

komponen komoditi pangan memiliki

masalah:

kontribusi

konversi lahan pertanian, terutama di

signifikan

dalam

pembentukan IHK.

Jawa, Madura dan Bali yang terus

Di bidang pembenihan, perlu

meningkat. Untuk itu, sistem pertanian

pengembangan pusat-pusat perbenihan

skala luas (food estate) harus dapat

di tingkat petani maupun perusahaan

segera

dibuka

perbenihan yang memenuhi standard

kepada dunia usaha baik nasional,

kualitas perbenihan nasional maupun

swasta maupun asing, namun dengan

global. Pembangunan pertanian juga

porsi

sangat

direalisasikan,

dan

dan

pengaturan

Ketersediaan

yang

pangan,

adil.

melalui

penting

bagi

upaya

pengurangan kemiskinan di daerah

peningkatan produksi pangan, sangat

perdesaan

penting

mengandalkan sumber pendapatannya

bagi

tercapainya

stabilitas

harga pangan dan inflasi. Mengingat

yang

sebagian

besar

dari pertanian.

D. Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Permasalahan

yang

dihadapi

SDA

dan

LH

antara

lain

adalah:

(1) ketergantungan pada bahan bakar fosil (batubara dan migas) sebagai sumber energi;

(2) pemanfaatan

sumber

energi

terbarukan

belum optimal; (3)

pengelolaan pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati yang belum optimal. E. Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya saing KUKM

Pengembangan

ekonomi

kreatif

mengalami

beberapa

masalah,

yaitu:

(1) penyediaan sumber daya kreatif (orang kreatif) yang profesional dan kompetitif; (2) penyediaan sumber daya pendukung yang berkualitas, beragam dan kompetitif; (3) penguatan struktur industri yang berdaya saing, tumbuh, dan beragam; (4) penyediaan pembiayaan yang sesuai dan kompetitif; (5) perluasan pasar bagi karya kreatif; (6) penyediaan infrastruktur teknologi yang sesuai dan kompetitif; dan (7) penguatan kelembagaan yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif. Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi faktor rendahnya daya saing ekonomi kreatif Indonesia di tingkat global saat ini. Dalam hal pengembangan UKM menghadapi permasalahan, antara lain: (1) keterbatasan

kapasitas kewirausahaan, manajemen dan teknis produksi; (2)

keterbatasan akses ke pembiayaan; dan (3) keterbatasan kapasitas inovasi, adopsi teknologi dan penerapan standar. Aturan dan kebijakan yang ada saat ini juga belum Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2015

8

cukup efektif untuk memberikan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha bagi UMKM dan koperasi. Koperasi juga masih menghadapi kendala terkait kapasitas pengurus dan anggota koperasi dalam mengelola dan mengembangkan koperasi sesuai jati diri, dan kebutuhan untuk menciptakan kesejahteraan bersama. F.

Industri dan Perniagaan

Pengembangan kawasan industri

adanya

dukungan

dan kawasan ekonomi lainnya terdapat

optimal

terkait

beberapa

(1)

operasional pengembangan Kawasan

Belum adanya mekanisme pengaturan

Perdagangan dan Pelabuhan Bebas

(legal) terkait insentif fiskal dan non-

(KPBPB)

fiskal yang dapat secara langsung

kawasan untuk peningkatan industri

diimplementasikan

lokasi

dan perdagangan berorientasi pasar

pengembangan kawasan industri; (2)

ekspor; dan (4) Belum adanya regulasi

Belum adanya kajian hasil inventarisasi

yang optimal yang dapat menjadi

potensi komoditi unggulan lokal non-

arahan dalam pengembangan Kawasan

mineral yang optimal sebagai basis

Strategis

Nasional

(KSN)

potensi pengembangan yang bernilai

Ekonomi,

terutama

KSN

Kawasan

ekonomi tinggi yang dapat secara

Pengembangan

Ekonomi

Terpadu

langsung diserap dan dikembangkan

(KAPET).

permasalahan,

yaitu:

pada

kebijakan

yang

kelembagaan

sebagai

salah

satu

dan

basis

bidang

dalam kawasan industri; (3) Belum G.

Infrastuktur dan Pengembangan Wilayah

Terkait Infrastruktur

koordinasi dan

bidang

Pengembangan

Di

bidang

transportasi,

Inftrastuktur

permasalahan

Wilayah, permasalahan yang dihadapi

dihadapi

antara lain: (1) rendahnya kapasitas

meratanya pembangunan infrastruktur

tampungan, menurunnya ketersediaan,

yang

dan berkurangnya resapan air yang

Indonesia Barat. Sedangkan di bidang

menyebabkan

pertanahan

Keberadaan

kebanjiran; tulang

(2)

punggung

adalah

masih

masih

yang

berpusat dan

belum

di

wilayah

penataan

ruang

permasalah utama terletak pada tidak

telekomunikasi khususnya kabel serat

harmonisnya

optik yang masih belum merata dan

perundang – undangan sektoral yang

masih berfokus di kota–kota besar, (3)

mengatur pemanfaatan ruang dalam

masih minimnya penanganan terhadap

skala besar.

sektor persampahan, drainase dan air limbah. Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2015

berbagai

peraturan

9

H. Kerjasama Ekonomi Internasional

Dalam bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional menghadapi permasalahan, antara lain: (1) pola pikir masyarakat dan pelaku usaha yang belum melihat secara keseluruhan potensi dan peluang serta manfaat yang dapat diraih dalam keterbukaan pasar global dan juga integrasi ekonomi antar bangsa; (2) sinergitas antar Kementerian/Lembaga dalam kancah diplomasi internasional agar memperkuat posisi tawar Indonesia dalam berbagai perundingan internasional; (3) Pentingnya menggali lebih banyak potensi kerjasama dengan negara lain.


10

BAB II PERENCANAAN KINERJA


11

1. Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2015 -2019 Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2015 – 2019 mengacu pada RPJMN tahun 2015-2019, sebagaimana program prioritas Nawa Cita. Implementasi Rencana Strategis merupakan wujud partisipasi dalam mendukung terwujudnya tujuan negara sesuai dengan Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia. Nawa Cita merupakan jalan perubahan menuju indonesia berdaulat, mandiri dan berkepribadian yang didalamnya fokus pada hal-hal penting pembangunan termasuk di bidang perekonomian. Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019 secara garis besar memuat Visi, Misi, tujuan, sasaran strategis sebagai tolak ukur keberhasilan serta program dan kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam rangka mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2015-2019.

A. VISI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

“Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembangunan ekonomi yang efektif dan berkelanjutan” Visi ini mendukung Visi Presiden : Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Visi tersebut disusun berdasarkan kristalisasi nilai-nilai dasar atau value Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yaitu : profesional, integritas, kerjasama, inovasi dan responsibility (tanggung jawab) yang disingkat dengan “PIKIR”. Makna visi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dijabarkan sebagai berikut: makna kata “koordinasi dan sinkronisasi” merupakan proses mengupayakan terjadinya kesamaan persepsi, pemikiran dan tindakan dalam mewujudkan pencapaian tujuan; makna kata “pengendalian” merupakan bagian proses koordinasi dan sinkronisasi yang penekanannya pada pusat penanggungjawab implementasi kebijakan agar dapat mewujudkan tujuan organisasi sesuai rencana;


12

makna kata “efektif” mempunyai arti bahwa kinerja hasil koordinasi dan sinkronisasi memberikan manfaat dan dampak yang signifikan bagi upaya pencapaian sasaran pembangunan di bidang ekonomi; kata “berkelanjutan” bermakna bahwa koordinasi harus dilakukan secara terus menerus dan proaktif supaya pelaksanaan pembangunan perekonomian yang dilakukan oleh sektor dan pelaku ekonomi dapat berjalan sinergi, sehingga pembangunan ekonomi yang dicapai dapat berkesinambungan.

B. MISI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN “ Menjaga dan memperbaiki koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian” Misi tersebut merupakan perwujudan peran dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mendukung Misi Presiden yang antara lain adalah “Mewujudkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia yang Tinggi , Maju dan Sejahtera serta Mewujudkan Bangsa yang Berdaya Saing”. Implementasi Misi Presiden tersebut diwujudkan melalui kinerja

lintas sektor di bidang ekonomi. Dalam rangka

meningkatkan kinerja lintas sektor di bidang ekonomi secara optimal, dibutuhkan usaha untuk menyatukan tindakan, kebulatan pemikiran, dan keselarasan dari berbagai intansi terkait melalui kegiatan sinkronisasi dan koordinasi kebijakan. Sejalan dengan strategi dan aktivitas yang dilakukan dalam upaya pencapaian tujuan suatu kebijakan,maka pengendalian pelaksanaan kebijakan/program secara intensif diupayakan untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam proses pencapaian kinerja. Tindakan pengendalian dapat mengantisipasi secara dini tantangan dan hambatan yang dihadapi, sehingga progres kinerja dalam melaksanakan kebijakan/program di bidang ekonomi berjalan dengan optimal.

C. TUJUAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN Berdasarkan Visi dan Misi tersebut di atas, dirumuskan tujuan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yaitu sebagai berikut: 1. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. 2. Terwujudnya kinerja organisasi yang baik.


13

Tujuan tersebut merupakan upaya Kemenko

Bidang

memastikan

pelaksanaan

program bidang

Perekonomian

(periode 2015-2019). Pemetaan Rencana

kebijakan/

Strategis Kementerian Koordinator Bidang

oleh sektor/lintas sektor di ekonomi

dicapai dalam kurun waktu 5 tahun

sebagaimana

telah

dengan

dijelaskan di atas secara ringkas tertuang

komitmen yang tinggi guna pencapaian

dalam peta strategi organisasi. Visi, misi,

kinerja perekonomian yang semakin baik

tujuan,

dari

Upaya-upaya

dalam

perekonomian

dengan

waktu

pencapaian

ke

dijalankan

Perekonomian,

waktu.

kinerja

sasaran peta

yang strategi

mempertimbangkan

dituangkan disusun potensi,

difokuskan pada target sasaran makro

permasalahan, dan tantangan organisasi

ekonomi. Pernyataan Tujuan Kementerian

yang dihadapi ke depan dalam periode

Koordinator Bidang Perekonomian yang

2015-2019. Peta Strategi dimaksud adalah

ditetapkan tersebut, diharapkan dapat

sebagai berikut.

Gambar 2.1 Peta Strategi Tahun 2015-2019 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian


14

Aspek strategis yang dimiliki Kemenko Bidang Perekonomian merupakan sumber daya yang digunakan untuk mencapai Sasaran Strategis (SS). Sasaran Strategis ditingkat Kementerian meliputi 3 sasaran yang merupakan penanda keberhasilan yang akan dicapai, khususnya pada tahun 2015. D. SASARAN STRATEGIS Berdasarkan tujuan, selanjutnya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjabarkan dalam sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Hal ini dilakukan agar kinerja Kementerian dapat terukur dan dapat dicapai secara nyata. Sasaran strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk tahun adalah sebagai berikut : Tabel 2. 1 Sasaran Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2015 Sasaran Strategis Tujuan 1 :

Indikator Kinerja Utama

Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Perekonomian

Presentase program koordinasi kebijakan bidang perekonomian yang terimplementasi

Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya Pengendalian Kebijakan Perekonomian

Presentase kebijakan bidang perekonomian yang terimplementasi

Tujuan 2 : Terwujudnya kinerja organisasi yang baik. Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang baik

Tingkat Kinerja Manajeman Kementerian 85≤n≤100 = 4 : Sangat Baik (Hijau) 65≤n<85 = 3 : Baik (Hijau) 45≤n<65 = 2 : Kurang (Merah) n<45 = 1 : Sangat Kurang (Merah)

SS 1 dan SS 2 merupakan fokus terhadap tercapainya tujuan terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Tujuan I). Sedangkan SS 3 merupakan bagian dalam rangka mendukung terlaksananya kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian dan jajaran dibawahnya, bersifat upaya kelembagaan dalam mengelola organisasi agar terwujud kinerja organisasi yang baik (Tujuan II). Namun demikian, dalam perjalanan Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2015

15

waktu

tahun

2015,

sesuai

dengan

tranformasi

organisasi

dan

pergantian

kepemimpinan, terjadi perubahan paradigma agar SS 3 diubah menjadi sasaran yang lebih berorientasi kepada stakeholder (orientasi eksternal). Sehingga, Orientasi Tata Kelola dalam SS 3 adalah penataan kebijakan perekonomian di tingkat Kementerian Teknis di bawah koordinasi Kemenko Bidang Perekonomian. Perubahan sejalan dengan upaya Pimpinan baru Kemenko dalam menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional melalui paket-paket kebijakan ekonomi (pergantian dari Bp. Sofyan Djalil ke Bp. Darmin Nasution). Selanjutnya untuk melihat sejauh mana sasaran strategis tersebut tercapai dibutuhkan ukuran yang secara periodik dilihat perkembangan capaiannya. Ukuran dimaksud adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) tingkat Kementerian. IKU sebagai Indikator keberhasilan tercapainya sasaran strategis tersebut akan dijabarkan pada Sub Bahasan mengenai Perjanjian Kinerja.

2. Rencana Kerja Dengan memperhatikan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan berpedoman pada Renstra, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyusun Rencana Kerja (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang meliputi kegiatan pokok serta kegiatan pendukung untuk mencapai sasaran hasil sesuai program induk. Dokumen Renja dirinci menurut indikator keluaran, sasaran keluaran pada tahun rencana, perkiraan sasaran tahun berikutnya, lokasi, pagu indikatif sebagai indikasi pagu anggaran, serta cara pelaksanaannya. Berdasarkan RKP dan Pagu Anggaran serta Renja yang telah ditetapkan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). RKA memuat informasi kinerja yang meliputi program, kegiatan dan sasaran kinerja, serta rincian anggaran. Informasi pendanaan dalam RKA memuat informasi Rincian Anggaran, antara lain: keluaran, komponen masukan, jenis belanja, dan kelompok belanja. Rencana kerja kementerian merupakan penjabaran dari sasaran strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk mengukur capaian kinerja organisasi. Kerangka Rencana Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dapat dilihat pada lampiran. Pada tahun 2015 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melakukan revisi dokumen Rencana Kerja (Renja). Terdapat perbedaan program dan sumber dana Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2015

16

antara Renja awal dan Renja Revisi. Disamping itu, terdapat perbedaan penetapan sasaran strategis. Renja awal 2015 telah ditetapkan pada bulan Januari tahun 2015 sedangkan Renja revisi ditetapkan pada bulan Maret 2015. Revisi dipandang perlu untuk menyesuaikan transformasi yang terjadi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian agar sesuai dengan program kerja pemerintahan Kabinet Kerja. Sasaran strategis yang dipergunakan dalam pengukuran kinerja tahun 2015 adalah sasaran strategis yang terdapat pada dokumen Renja revisi tahun 2015. Program Kementerian dalam Renja 2015 adalah sebagai berikut. Tabel 2.2 Program Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2015 Renja Awal Sasaran Strategis

Program Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

Renja Revisi Alokasi Anggaran

Keselarasan pengelolaan fiskal dan moneter

Alokasi Anggaran

Terwujudnya sinkronisasi dan koordinasi kebijakan bidang perekonomian

189.806.500.000

198.704.803.000 Terwujudnya pengendalian kebijakan perekonomian

Terwujudnya implementasi program kerja utama

Jumlah

Sasaran Strategis

Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

Meningkatnya peran Indonesia dalam rangka kerja sama ekonomi luar negeri Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kemenko Perekonomian

Program

103.117.500.000

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kemenko Perekonomian

292.924.000.000

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

Jumlah

130.499.429.000

329.204.232.000

Sumber : Dokumen Renja 2015, diolah

Fokus

Program

Kementerian

Koordinator

Bidang Perekonomian pada Tahun Anggaran 2015 adalah Program

Program Koordinasi

Kebijakan Bidang Perekonomian, dan Program

Program Dukungan Manajemen 40%

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kemenko Perekonomian. Gambar 2. 2 Fokus Program Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian TA 2015 Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2015

Program Koordinasi Kebijakan 60%

17

3. Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja Kementerian Koordinator bidang perekonomian disusun berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015, dan mempertimbangkan relevansi dengan tujuan yang ingin dicapai pada Tahun 2015. Sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, maka indikator yang terdapat pada Perjanjian Kinerja ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama. Perjanjian Kinerja ini menjadi komitmen bersama seluruh elemen dalam unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mewujudkan tujuan Kementerian yang diharapkan dapat berimplikasi pada tercapainya tujuan nasional. Selain berdasarkan tugas dan fungsi Kementerian, Perjanjian Kinerja mengacu pada Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan RPJMN tahun 20152019. Variabel-variabel dalam perjanjian kinerja Tahun 2015 adalah sebagai berikut. Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Sasaran Strategis


Target

Terwujudnya

Presentase program koordinasi

100%

sinkronisasi dan

kebijakan bidang perekonomian

koordinasi kebijakan

yang terimplementasi

perekonomian

Terwujudnya

Presentase kebijakan bidang

pengendalian kebijakan

perekonomian yang

perekonomian

terimplementasi

Terwujudnya tata kelola

Tingkat Kinerja Manajeman

pemerintahan yang

Kementerian

baik

Skala Tingkat : 85≤n≤100 = 4 : Sangat Baik 65≤n<85 = 3 : Baik: 45≤n<65 = 2 : Kurang n<45 = 1 : Sangat Kurang

100%

4

(Hijau) (Hijau) (Merah) (Merah)

Keterangan (Kompenen Pengukuran) Koordinasi dan Sinkronisasi Rancangan Peraturan Perundangan BARU oleh Kemenko Bidang Perekonomian. (Target 54 Rancangan Peraturan Perundangundangan) Koordinasi dan Sinkronisasi PERUBAHAN Peraturan Perundangan oleh Kemenko Bidang Perekonomian. (Target 9 rekomendasi) Merupakan pelaksanaan fungsi pengendalian atas pelaksanaan Kebijakan yang sedang berjalan) Semula : Gabungan nilai tata kelola keuangan, implementasi SAKIP, implementasi RB, penguatan SDM Diubah : Tata kelola Kebijakan Kementerian Teknis melalui Peraturan/Keputusan Teknis dalam rangka deregulasi kebijakan perekonomian

Sumber : Dokumen PK 2015, diolah Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2015

18

penurunan/cascading

Proses Indikator Koordinator dituangkan

Kinerja

Kementerian

Bidang

Perekonomian

dalam

kinerja

memiliki

pengaruh

Kementerian.

terhadap

Upaya

ini

memastikan bahwa Rencana Strategis

kinerja

yang ditetapkan Kementerian Koordinator

pejabat eselon I dan II, dan penetapan

Bidang Perekonomian telah dijabarkan

Indikator Kinerja Individu dalam Sasaran

dalam sasaran strategis yang diukur

Kinerja

level

melalui pencapaian indikator kinerja pada

individu. Indikator Kinerja Utama (IKU)

seluruh pegawai, dari pejabat struktural

yang merupakan indikator keberhasilan

pada semua tingkatan, hingga pelaksana.

Kementerian diturunkan dalam bentuk

Sehingga setiap pegawai dapat diukur

Indikator Kinerja (IK) dalam Program dan

kinerja

individunya

Kegiatan untuk level organisasi eselon I

sejauh

mana

dan II atau dapat juga disebut IKU tingkat

mendukung

Eselon I dan II. Indikator pada SKP disusun

kementerian, yang dikelola melalui sistem

untuk mendukung pencapaian Indikator

//skp.ekon.go.id.

Kinerja

tingkatan

Strategis Kementerian sampai ke Indikator

jabatan ataupun pekerjaan yang dilakukan

Kinerja keberhasilan Kegiatan tertuang

pegawai,

dalam lampiran.

Pegawai

(SKP)

pimpinan. dapat

perjanjian

tersebut

untuk

Apapun

dipastikan

pekerjaan

untuk

kontribusinya pencapaian Penjabaran

diketahui dalam strategi Sasaran

4. Pengukuran Kinerja Kementerian Koordinator Bidang

menghitung, sifat data IKU, sumber data,

Perekonomian telah menyusun manual

periode data IKU, dan keterangan lain

IKU yang digunakan sebagai panduan

yang dianggap perlu. Cara pengukuran

menjaga konsistensi pengukuran kinerja.

capaian kinerja untuk setiap sasaran

Manual

dokumen

strategis adalah berbeda. Secara garis

penjelasan IKU Kementerian Koordinator

besar formula penghitungan IKU untuk

Bidang Perekonomian yang berisi berbagai

setiap sasaran strategis adalah sebagai

informasi seperti definisi, satuan, tehnik

berikut :

IKU

merupakan

Formula penghitungan IKU untuk Sasaran Strategis Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Perekonomian : Implementasi Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perekonomian = realisasi dibandingkan dengan target, rancangan peraturan perundang-undangan baru bidang perekonomian Target 2015 : 54 Rancangan Peraturan Baru Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2015

19

Formula penghitungan IKU untuk Sasaran Strategis Terwujudnya Pengendalian Kebijakan Perekonomian : Implementai pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang perekonomian = realisasi dibandingkan dengan target, rancangan perubahan peraturan perundang-undangan

dibidang

Perekonomian.

Target 2015 : 9 Rancangan Perubahan

Formula penghitungan IKU untuk Sasaran Strategis

Terwujudnya Tata Kelola

Pemerintah yang baik : Tata kelola Kebijakan Kementerian Teknis melalui Peraturan/Keputusan Teknis dalam rangka deregulasi kebijakan perekonomian = realisasi dibandingkan dengan target, Peraturan/Keputusan Kementerian Teknis di bawah Koordinasi kemenko Bidang Perekonomian. tata kelola kebijakan

Target 2015 : 141

tingkat

Adapun Status Kinerja NKO ditandai

capaian kinerja organisasi tahun 2015

dengan warna, pemberian warna sesuai

dilakukan dengan cara menjumlahkan

nilai NKO, adalah sebagai berikut:

Untuk

pengukuran

nilai capaian IKU dibagi dengan jumlah IKU Kementerian. Metode perhitungan

Gambar 2.3. Polarisasi Capaian Kinerja Organisasi

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) diperoleh melalui

penghitungan

dengan

Hijau

Kuning

Merah

X ≥ 100

80 ≤ X < 100

X < 80%

(memenuhi ekspektasi)

(belum memenuhi ekspektasi)

(tidak memenuhi ekspektasi)

menggunakan data target dan realisasi IKU

yang

tersedia.

Dengan

membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diketahui nilai NKO. Formula penghitungan NKO adalah: NKO =

∑ capaian IKU ∑ IKU

× 100%


20

Tahapan pengukuran kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terdiri dari tiga tahap yaitu (Permenko 9 Nomor 2015) : a.

Pengumpulan Data Kinerja (IKU) Setiap semester dilakukan pengukuran kinerja oleh Bagian Fasilitasi Penguatan Kinerja, Biro Perencanaan. Untuk data kinerja kegiatan (fisik output dan anggaran) dilakukan per triwulan oleh Bagian Program dan Anggaran. Data Capaian Kinerja Bulanan Individu dikumpulkan per triwulan oleh Bagian SDM. Data capaian target IKU dikumpulkan dari KPI Manager tiap-tiap kedeputian/sekretariat.

b.

Analisis Data Kinerja Data yang telah terkumpul di kelompokkan dan dilakukan analisis. Terhadap Indikator yang belum tercapai dilakukan pendalaman atas hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja. Kegiatan analisis ini dilakukan bersama dengan Unit kerja terkait.

c.

Melaporkan Capaian Kinerja Analisis capaian kinerja semesteran akan dipaparkan pada Rapat Pimpinan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Hasil laporan kinerja semester akan digunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja pada akhir tahun.


21

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA


22

1. Capaian Kinerja Organisasi Capaian Target Indikator Kinerja Utama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2015 menunjukan hasil yang positif, walupun ada salah satu indikator kinerja yang masih belum mencapai tingkat yang diinginkan (IKU No.3). Capaian kinerja dengan pendekatan polarisasi warna terdapat pada warna Hijau. Capaian kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2015 disajikan dalam tabel sebagai berikut : Tabel 3.1. Realisasi Capaian Kinerja 2015 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian SS


Target

Realisasi

Kinerja

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)=(d)/(c)

Terwujudnya sinkronisasi dan koordinasi kebijakan perekonomian

Presentase program koordinasi kebijakan bidang perekonomian yang terimplementasi

100%

106%

106%

Terwujudnya pengendalian kebijakan perekonomian

Presentase kebijakan bidang perekonomian yang terimplementasi

100%

211%

211%

4

3

Baik


Tingkat Kinerja Manajeman Kementerian 85≤n≤100 = 4 : Sangat Baik/Hijau 65≤n<85 = 3 : Baik/Hijau 45≤n<65 = 2 : Kurang/Merah n<45 = 1 : Sangat Kurang/Merah

Penjelasan atau analisis atas capaian IKU untuk setiap sasaran strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tertuang dalam sub bab berikut.


23

2. Analisis Capaian Kinerja Organisasi Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya sinkronisasi dan koordinasi kebijakan perekonomian

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah instansi pemerintah yang melaksanakan tugas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel 3.2. Indikator Kinerja Utama Presentase program koordinasi kebijakan bidang perekonomian yang terimplementasi

Target

Realisasi

100%

106%

(54 Rancangan Peraturan Per-UU-an sebagai implementasi atas rekomendasi)

(57 Rancangan Peraturan Per-UU-an sebagai implementasi atas rekomendasi)

Kinerja 106%

Tabel 3.2. Capaian IKU pada sasaran strategis terwujudnya sinkronisasi dan koordinasi kebijakan perekonomian

Penjelasan atas capaian IKU di atas adalah sebagai berikut : Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan

Pemerintah,

Rancangan

Peraturan Presiden, Rancangan Keppres, Rancangan Inpres, Peraturan Menko Bidang Perekonomian Melalui berbagai Koordinasi berbagai

rapat

dan Sinkronisasi dengan Kementerian terkait di bidang

Bidang

dan

Keputusan

Perekonomian.

Kementerian

Menko

Tahun

Koordinator

2015 Bidang

Perekonomian menargetkan sebanyak 54

perekonomian dihasilkanlah rekomendasi

Rancangan

kebijakan yang selanjutnya ditindaklanjuti

Undangan Baru dan terealisasi sebanyak 57

menjadi Rancangan Peraturan Perundang–

Rancangan

Peraturan

Undangan. Batasan Rancangan Peraturan

Undangan.

Rancangan

Perundang-Undangan tersebut berupa :

Perundang-Undangan


Peraturan

yang

PerundangPerundangPeraturan dihasilkan

24

dikelompokan kedalam 4

tema

sebagai

ditetapkan dalam Peta Strategi Kemenko

bagian menterjemahkan Nawa Cita butir 6

Bidang Perekonomian. Jumlah rancangan

(produktivitas dan daya saing pasar) dan 7

peraturan

(kemandirian ekonomi). Pengelompokan ke

dihasilkan pada tiap tema terlihat dalam

dalam empat tema tersebut adalah untuk

Gambar 3.1 berikut.

perundang-undangan

yang

memenuhi harapan stakeholder, dan telah Gambar 3.1. Pengelompokan Tema Capaian Koordinasi dan Sinkronisasi (IKU 1) Kebijakan Perekonomian

10

Optimalisasi Hubungan Internasional

10

Transformasi Industri

14 Peningkatan Daya Saing 23

Jumlah Rancangan Peraturan PerundangUndangan Baru

Stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi 0

10

20

30

Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Baru sebagai wujud keberhasilan Sinkronisasi dan Koordinasi Kebijakan Perekonomian yang dilakukan Kemenko Bidang Perekonomian tahun 2015 sesuai dengan pengelompokan tema, adalah sebagai berikut: 1. Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi Tema Stabilitas dan pertumbuhan

menuntut Kementerian Koordinator Bidang

ekonomi menjadi fokus untuk mengatasi isu

Perekonomian untuk responsif. Melalui

strategis di bidang ekonomi makro dan

berbagai macam kegiatan rapat koordinasi

keuangan

dan sinkronisasi yang dilakukan di tahun

dan

bidang

Pangan

dan

Pertanian. Seperti dijelaskan pada bab

2015

Kementerian

pendahuluan di atas, isu strategis ini masih

Perekonomian menghasilkan 23 rancangan

menghadapi berbagai macam kendala yang

paraturan perundang – undangan baru dan


Koordinator

Bidang

25

1

Paket

Kebijakan

Program

kebijakan

mewujudkan pertumbungan ekonomi yang

pengembangan Kelapa Sawit. Diharapkan

inklusif dan berkelanjutan. Adapun rincian

rancangan

dari rancangan peraturan perundang –

tersebut

kontribusi

dapat

terhadap

pertumbuhan

ekonomi

memberikan

stabilitas

dan

sehingga

dapat

undang tersebut bisa dilihat pada gambar di bawah ini :

Sumber : DBK Ekonomi Makro dan Keuangan; DBK Pangan dan Pertanian; 2015; diolah.

Gambar 3.2 Rancangan Peraturan Perundang – Undangan Baru dalam rangka Mewujudkan Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2015

Salah satu rancangan peraturan

tertentu

dan/atau

perundang-undangan yang memiliki daya

tertentu.

Rancangan

ungkit

dan

menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 18

pertumbuhan ekonomi adalah RPP tentang

Tahun 2015 pada tanggal 6 April 2015 oleh

Fasilitasi

untuk

Presiden Joko Widodo. Latar belakang

penanaman modal di bidangbidang usaha

terbitnya peraturan ini adalah karena sejak

tinggi Pajak

dalam

stabilitas

Penghasilan


di

daerah tersebut

-daerah disahkan

26

tahun

2011

pertumbuhan

ekonomi

yang ada, terkait hal ini ternyata belum

Indonesia mengalami perlambatan yang

memberikan signifikansi yang baik bagi

ditandai dengan rendahnya nilai investor

pertumbuhan ekonomi Indonesia, sehingga

dan

menuntut

dipandang perlu menerbitkan PP tentang

menunjang

Fasilitasi pajak guna mendorong investor.

nilai

ekspor.

perubahan

strategi

Hal

ini

untuk

percepatan perekonomian. Pelaksanaan PP Peran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah melakukan rapat-rapat koordinasi hingga menghasilkan rekomendasi yang menyepakati dirancangnya kebijakan baru yang berdampak positif bagi pelaku ekonomi berupa Peraturan Perundang-Undangan. Gambar 3.3

Ilustrasi Koordinasi Pembahasan Fasilitasi Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidangbidang usaha tertentu dan/atau di Daerah – daerah tertentu. Sumber : Humas, 2015

Manfaat PP Nomor 18 Tahun 2015 adalah menjawab permasalahan di bidang tax

allowance. Peraturan Pemerintah ini

mampu

adalah salah satu outcome yang dicapai terkait Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi. Ilustrasi kemudahan-kemudahan

dapat

digambarkan sebagai berikut. Gambar 3.4 Kemudahan Fasilitas Pajak Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2015

Sumber : DBK Ekonomi Makro dan Keuangan

. Hal ini

27

Efektifitas PP Nomor 18 Tahun 2015 akan dirasakan oleh masyarakat, bila pemberlakuan dan substansinya dapat diketahui oleh pelaku usaha. Peran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Deputi Koordinasi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan adalah turut memastikan Peraturan Perundang-undangan ini diketahui dan dapat dijalankan melalui workshop dan sosialisasi. Melalui sosialisasi maka semua elemen masyarakat

terutama

BUMN

dan

stakeholder

mengetahui

untuk

kemudian

diimplementasikan, sehingga lebih mendorong investasi dan stabilitas perekonomian terjaga. 2. Peningkatan Daya Saing Tema peningkatan daya saing dalam Peta Strategi Kementeian Koordinator Bidang Perekonomian menjadi fokus untuk mengatasi isu di Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, dan isu di Bidang Percepatan Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah. Kendala yang dihadapi isu strategis bidang tersebut memerlukan inisiasi dari Kementerian Koordinator untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan baru yang

selanjutnya dijadikan rancangan peraturan perundang – undangan. Tahun 2015 dalam menangani isu perniagaan, industri, percepatan infrastruktur, dan pengembangan wilayah, fungsi koordinasi dan sinkronisasi Kemenko Bidang Perekonomian menghasilkan rekomendasi yang menginisiasi 14 rancangan peraturan perundang-undangan agar mampu meningkatkan daya saing di bidang perekonomian.

Gambar 3.5 Rancangan Peraturan Perundang-undangan Baru dalam rangka Peningkatan Daya Saing

Sumber : DBK Perniagaan & Industri; DBK Percepatan Infrastruktur & Pengembangan Wilayah; 2015; diolah.


28

Rekomendasi yang mendorong disusunnya Rancangan Peraturan Pemerintah terhadap usulan Fasilitasi di Kawasan Ekonomi Khusus dinilai memiliki urgensi terhadap peningkatan daya saing. Rancangan ini disahkan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 28 Desember 2015. Lahirnya

Gambar 3.6 Ilustrasi Koordinasi dan Sinronisasi Pembahasan usulan RPP Fasilitasi di Kawasan Ekonomi Khusus

Pokok-pokok rancangan peraturan tersebut merupakan amanat UU No. 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus untuk pemerataan ekonomi yang adil.

Sumber : Humas, 2015

laboratorium kebijakan. Adapun sebaran Lokasi KEK 2009-2014 dan indikasi lokasi KEK Tahun 2015 - 2019 adalah sebagai berikut. Gambar 3.7 Sebaran Lokasi Kawasan Ekonomi Khusus

Sumber : DBK Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah,2015 Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2015

sekaligus

menjadi

29

Rekomendasi-rekomendasi yang dimasukan

yang menghasilkan barang, dan industri

dalam peraturan tersebut antara lain bahwa

yang menghasilkan jasa.

KEK harus memiliki karakter atau semangat:

Perbedaan perlakuan di KEK adalah: di

tax

KEK

-

free, bureaucracy-free,

KITAS-

tidak

diberlakukan

pembatasan

free, union-free, license-free, dan long term leashold property. Fasilitas selama masa

bahwa barang yang boleh diimpor adalah

awal investasi yang diberikan KEK ialah

dalam negeri; (b) sudah diproduksi namun

pembebasan bea masuk atas impor mesin,

spesifikasi

barang, dan bahan selama 2 tahun untuk

dibutuhkan; dan (c) sudah diproduksi

pembangunan atau pengembangan industri

namun jumlahnya belum mencukupi.

barang yang (a) belum diproduksi di belum

memenuhi

yang

3. Transformasi Industri Rumpun tema ini diangkat untuk mengatasi isu strategis di bidang pengelolaan energi, sumber daya alam dan lingkungan hidup;

dan isu di bidang ekonomi kreatif,

kewirausahaan dan daya saing KUKM. Rekomendasi sebagai hasil tindakan koordinasi dan sinkronisasi untuk mengatasi permasalahan pada isu strategis ini telah mendorong dibuatnya 10 rancangan peraturan perundang–undangan, yaitu sebagai berikut:

Sumber : DBK Pengelolaan SDALH; DBK DBK EkrafKewirausaahan-KUKM; 2015; diolah.

Gambar 3.8 Rancangan Peraturan Perundang – Undangan Baru dalam Rangka Transformasi Industri Tahun 2015


30

Rekomendasi dihasilkan dari beberapa kali kegiatan koordinasi dan sinkronisasi hingga dianggap bahwa isu tersebut perlu dibuat suau kebijakan baru. Hal ini merupakan buah pikiran yang solid dan matang agar tidak kaku dan sulit diimplementasikan. Berikut adalah beberapa gambar ilustrasi kegiatan-kegiatan koordinasi dan sinkronisasi, terkait transformasi industri. Gambar 3.9 Koordinasi Realisasi Penyerapan Biodesel. Dipimpim oleh Bapak Darmin Nasution dan dihadiri oleh ). Hadir dalam rapat tersebut Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto, Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit Bayu Krisnamurthi dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara.

Gambar 3.10 Koordinasi Persiapan Penerapan E-Commerce di bidang industri. Dihadiri oleh Beberapa Menteri, turut hadir dalam rapat ini, Tedjo Edhi (Menko Polhukam), Rachmat Gobel (Menteri Perdagangan), dan Rudiantara (Menkominfo)



31

Salah satu rancangan peraturan

menyusun berbagai aturan yang berkaitan

perundang - undangan yang dihasilkan

dengan

Kemenko

yaitu

Koordinator Bidang perekonomian harus

Kebijakan

mampu mengkoordinasikan keperluan hal-

Fasilitas Perdagangan Bebas di Dalam

hal tersebut. Menteri Keuangan menyusun

Negeri (Inland Free Trade Arrangement).

aturan tentang bea masuk dan PPN, Menteri

Kebijakan

Perdagangan menyusun aturan tentang

Bidang

Rancangan

Inpres

ini

mendesak, hadirnya

Perekonomian tentang

menjadi

penting

khususnya Masyarakat

dan

menghadapi

Ekonomi

perdagangan

kemudahan

dan

bebas.

Menteri

kecepatan

Surat

ASEAN.

Keterangan Asal (SKA) Barang Indonesia

Rancangan intruksi ditandatangani Presiden

dan SKA lainnya yang diperlukan, Menteri

menjadi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor

Perindustrian membuat aturan mengenai

13 Tahun 2015 tentang Kebijakan Fasilitas

penetapan industri dan kawasan tertentu

Perdagangan Bebas di Dalam Negeri, pada

yang mendapatkan fasilitas perdagangan

23 Desember 2015. Inpres ini lahir untuk

bebas di dalam negeri dan pemberian

menjawab masalah di bidang industri

sertifikat Tingkat Kandungan Dalam Negeri

terutama

(TKDN), dan Kepala Badan Koordinasi

untuk

Penanaman

Modal

(BKPM)

menyusun

aturan tentang kemudahan dan percepatan izin investasi. Melalui Inpres ini pula, Hal

tersebut

Presiden

memberikan

mandat

kepada

merupakan outcome transformasi industri.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Dalam

untuk melakukan pemantauan, evaluasi,

proses

rancangan

inpres

ini,

Presiden memerintahkan beberapa menteri

dan

dan

pelaksanaan

pejabat

setingkat

menteri,

untuk

pengendalian

penyusunan

kebijakan

dan

fasilitas

perdagangan bebas di dalam negeri. 4. Optimalisasi Hubungan Internasional Optimalisasi

hubungan

internasional

merupakan

tema

guna

mengukur

penyelesaian permasalahan di bidang kerja sama internasional. Isu–isu kerja sama internasional yang terjadi di tahun 2015, menuntut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mampu melakukan koodinasi dan menghasilkan rekomendasi yang mendorong peningkatan hubungan internasional yang makin kondusif, erat, dan menciptakan nilai investasi bagi negara. Koordinasi dan sinkronisasi guna optimalisasi hubungan internasional antara lain, sebagai berikut :


32

Gambar 3.11

Sumber : DBK Kerjasama Ekonomi Internasional; 2015; diolah.

Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Hubungan Internasional Tahun 2015

Salah satu upaya koordinasi di bidang hubungan internasional yang dianggap penting

dalam

optilimasi

hubungan

internasional adalah Kerjasama Bilateral

Gambar 3.12 Koordinasi Optimalisasi Hubungan Internasional

antara Indonesia dan Italia. Bagi Itali, tahun 2015 merupakan kunjungan pertama seorang kepala negara Italia ke Indonesia

sepanjang

66

tahun

hubungan diplomatik kedua negara. Hubungan bilateral Indonesia dan Italia telah berkembang dengan baik bahkan terus meningkat. Hal ini ditandai

dengan

perdagangan

peningkatan

tren

bilateral. Perdagangan

bilateral Indonesia dan Italia mencatat angka positif. Total nilai perdagangan Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2015


33

bilateral antara Indonesia dan Italia sebesar 4 juta US Dollar. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 3,8 juta US Dollar. . Ini adalah outcome optimalisasi hubungan internasional Melalui upaya optilimasi hubungan antar negara masih banyak potensi yang belum dimanfaatkan dalam kerjasama dua negara, yang perlu dieksplorasi lebih lanjut. Dalam hubungan dengan Italia, kita mengundang para investor asal Italia untuk berpartisipasi dalam proyek di sektor industri kreatif, pariwisata dan kelautan. Hubungan kerjasama Indonesia dan Itali tahun 2015 mempunyai nilai investasi lebih dari 500 juta US Dollar.

Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya pengendalian kebijakan perekonomian

Salah satu fungsi dari Kementerian

yang

menghasilkan

rekomendasi

dan

Koordinator Bidang Perekonomian adalah

berimplikasi pada Rancangan perubahan

melakukan

Peraturan Perundangan yang ada.

pengendalian

kebijakan

pemerintah melalui pemantauan, evaluasi, serta

pengendalian

dan

ini, berupa Indikator Kinerja Utama (IKU)

pelaksanaan kebijakan yang sudah berjalan.

Presentase program koordinasi kebijakan

Terwujudnya

pengendalian

bidang

perekonomian

merupakan

fungsi

pengendalian

penyusunan

Ukuran pencapaian sasaran strategis

atas

kebijakan implementasi pelaksanaan

perekonomian

yang

terimplementasi, dengan capaian tahun 2015 adalah sebagai berikut.

kebijakan bidang perekonomian oleh K/L Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Kinerja

Presentase kebijakan

100%

211%

211%

bidang perekonomian

(9 Rancangan Perubahan Peraturan PerUU-an)

(19 Rancangan Perubahan Peraturan PerUU-an)

Utama

Tabel 3.3. Capaian IKU pada sasaran strategis


yang terimplementasi

Tingginya Realisasi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan diawal tahun disebabkan pada pertengahan tahun 2015, Kemenko Bidang Perekonomian diamanatkan Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2015

34

untuk membuat paket-paket kebijakan guna mempercepat upaya pemulihan perekonomian negara. Rancangan Perubahan Peraturan Perundang-Undangan sebagai hasil dorongan Rekomendasi dari koordinasi dan sinkronisasi atas fungsi pengendalian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian antara lain, sebagai berikut: Gambar 3.13

Daftar Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (Perubahan) dalam rangka pengendalian kebijakan perekonomian

Disusunnya

rancangan

peraturan

perundang-undangan

tersebut

ditujukan

untuk

menyempurnakan atau merubah peraturan perundang-undangan yang sudah berjalan. Diharapkan dengan dilakukannya perubahan pada peraturan perundang-undangan yang sudah berjalan, dapat menjawab tantangan dan permasalahan terkait isu strategis dalam bidang stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing, transformasi industri serta optimalisasi hubungan internasional. Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2015

35

Kinerja sasaran strategis terwujudnya pengendalian kebijakan perekonomian tercapai juga melalui paket-paket kebijakan yang ditetapkan tahun 2015.

P

aket Kebijakan sebagai Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam melaksanakan fungsi Pengendalian Kebijakan.

Sesuai

yang

dari penataan kebijakan ekonomi nasional

Menteri

ini adalah tersusunnya 8 (delapan) paket

Koordinator Bidang Perekonomian untuk

ekonomi kebijakan pada tahun 2015.

melakukan

dan

Kemenko Bidang Perekonomian sebagai

pengendalian penyusunan dan pelaksanaan

instansi yang melakukan koordinasi dan

kebijakan

sinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi

diberikan

dengan

Presiden

mandat kepada

pemantauan, di

bidang

evaluasi,

perekonomian,

Kementerian

Koordinator

Perekonomian

telah

koordinasi

dan

Bidang

memegang peranan yang cukup penting

melaksanakan

dalam penyusunan paket kebijakan ekonomi

sinkronisasi

kementerian/lembaga

yang

dengan

berada

di

yang

dikeluarkan

mendorong

pemerintah

pertumbuhan

demi

ekonomi.

bawah koordinasinya untuk melakukan

Peluncuran paket kebijakan ekonomi pada

Penataan kebijakan ekonomi nasional. Hasil

tahun 2015 dilakukan secara bertahap.

Latar belakang disusunnya paket Kebijakan Ekonomi ini adalah: a. Adanya permasalahan yang cukup kompleks di bidang regulasi dan birokrasi; b. Lemahnya penegakan hukum; dan c. Ketidakpastian usaha yang menjadi beban daya saing industri. Manfaat peluncuran paket kebijakan ekonomi pada tahun 2015 adalah: a. Peningkatan pertumbuhan ekonomi; b. Peningkatan daya beli masyarakat; c. Peningkatan daya saing industri dan perluasan basis industri nasional; dan d. Peningkatan ekspor. Peta Paket Kebijakan Ekonomi tahun 2015 dapat dilihat pada gambar berikut.


36

3

1

Gambar 3.14 Peta Paket Kebijakan Ekonomi I-VIII Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2015


37

Pokok-pokok paket kebijakan ekonomi yang diterbitkan tahun 2015, adalah :

Paket Kebijakan Ekonomi I, 2015

Paket kebijakan ekonomi I difokuskan kepada: 

Deregulasi yakni : - Merasionalisasi peraturan dengan menghilangkan duplikasi/redundansi/irrelevant regulations - Melakukan keselarasan antar peraturan - Melakukan konsistensi peraturan



Debirokratisasi berupa : - Simplifikasi perizinan seperti satu identitas pelaku usaha/profile sharing, sedikit persyaratan perizinan, dan sebagainya - Adanya SOP dan SLA yang jelas dan tegas dalam mekanisme dan prosedur perizinan serta penyediaan help desk dan pengawasan internal yang berkelanjutan - Menganut sistem pelimpahan kewenangan kepada PTSP (tempat, bentuk, waktu, biaya) - Penerapan Risk Management yang selaras dalam proses perizinan - Pelayanan perizinan dan non perizinan melalui sistem elektronik



Penegakan hukum dan kepastian usaha, diantaranya : - Adanya saluran penyelesaian permasalahan regulasi dan birokrasi (damage

control channel) - Pengawasan,

pengamanan

dan

kenyamanan,

serta

pemberantasan

pemerasan dan pungli - Membangun ketentuan sanksi yang tegas dan tuntas dalam setiap peraturan Paket Kebijakan Ekonomi II 2015 Tidak seperti paket kebijakan ekonomi I yang lebih banyak berfokus kepada penyempurnaan peraturan perundang-undangan, paket kebijakan ekonomi II lebih difokuskan kepada deregulasi dan debirokratisasi peraturan untuk


38

Regulasi yang dibutuhkan untuk layanan cepat investasi 3 jam ini adalah Peraturan Kepala BKPM dan Peraturan Pemerintah mengenai Kawasan Industri serta Peraturan Menteri Keuangan.

Paket Kebijakan Ekonomi III 2015

Pemerintah meluncurkan paket Kebijakan Ekonomi Tahap Ke 3 meliputi (1) Penurunan Harga BBM, Listrik dan Gas; (2) Perluasan Penerima KUR; dan (3) Penyederhanaan Izin Pertanahan untuk kegiatan penanaman modal.

Paket Kebijakan Ekonomi IV 2015  Kebijakan pengupahan yang adil, sederhana dan terproyeksi. RPP Pengupahan adalah mengenai formula perhitungan upah minimum. Adanya formula perhitungan upah minimum membawa perubahan baru terhadap proses penetapan upah minimum yang telah berlaku selama ini.

karena memperhitungkan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Sementara dalam perhitungan upah sebelumnya, proses penetapan upah minimum diawali dari survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kemudian dibahas dalam sidang dewan pengupahan untuk ditetapkan menjadi nilai KHL. Nilai KHL dibahas dalam sidang dewan pengupahan untuk ditetapkan menjadi besaran nilai upah minimum. Kecenderungan dalam proses pembahasan besaran upah minimum selama ini selalu menimbulkan polemik, akibat tidak adanya acuan baku dalam menetapkan nilai upah minimum  Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang lebih murah dan luas. untuk mendorong gerak roda ekonomi masyarakat, pemerintah memberikan subsidi bunga yang lebih besar bagi KUR. Untuk itu, dilakukan Perubahan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2015 menjadi Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2015

39

Salah satu upaya koordinasi dan sinkronisasi guna

pengendalian kebijakan dan

memberikan adalah pengendalian pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan KUR melakukan berbagi upaya dalam rangka

Beberapa

kebijakan yang dilakukan Kemenko Bidang Perekonomian dalam penyaluran KUR diantaranya : 1. Melakukan perbaikan regulasi pelaksanaaan KUR dengan menyusun Rancangan Keppres tentang Perubahan atas keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Rancangan Keppres ini sudah ditetapkan oleh Presiden dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015. 2.

Melaksanakan koordinasi/sinkronisasi terkait Imbal Jasa Penjaminan/Premi (IJP) KUR khususnya bagi usaha mikro. Beberapa kebijakan penting yang dihasilkan adalah: -

penyusunan rancangan instruksi presiden tentang pembiayaan bagi

Gambar 3.15 Ilustrasi Koordinasi KUR

usaha mikro dan kecil; -

penyusunan

permenko

tentang

komite kebijakan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil; dan -

penyusunan

permenko

tentang

pedoman pelaksanaan KUR bagi usaha mikro dan kecil. 3. Melakukan

pemantuan

terhadap

kegiatan penyaluran KUR Mikro di


seluruh provinsi Indonesia. Beberapa tahapan yang dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam rangka penyaluran KUR adalah : -

Persiapan Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan KUR tahun 2015,

Menko

Perekonomian melakukan Koordinasi KUR bersama dengan kementerian dan lembaga lain, Direksi Bank BUMN, serta Direksi Pusat Penjamin. Kebijakan yang dihasilkan adalah melalui pedoman pelaksanaan KUR mikro. Pada rancangan


40

pedoman tersebut, dijelaskan mengenai tujuan pengembangan skema KUR mikro, yaitu sebagai berikut : 1) Melanjutkan peningkatan akses pembiayaan UMK sektor prioritas (pertanian, perikanan, industri kecil, TKI) kepada perbankan; 2) Membangun sistem informasi debitur Usaha Mikro dan Kecil yang efektif dan berkesinambungan; 3) Mendorong kerjasama Kementerian, Pemerintah Daerah, dan bank dalam memfasilitasi peningkatan kapasitas UMKM; 4) Meningkatkan peran perusahaan penjamin dalam skema kredit yang berpenjaminan; 5) Penetapan skema penyaluran KUR dengan rincian sebagai berikut : Jenis KUR

Plafon Kredit

Subsidi Bunga

Alokasi Dana yang disediakan (Rp)

KUR Mikro

s/d 25 Juta

7%

20 Triliun

KUR Ritel

> Rp 25juta s.d Rp 500 juta

3%

9 Triliun

KUR Penempatan TKI

s/d 25 Juta

12%

1 Triliun

- Implementasi dan Umpan Balik Tahap ini adalah memastikan Kebijakan KUR terimplementasi, dan diperolehnya umpan balik dalam rangka penguatan regulasi dan perbaikan alur skema dari KUR sekaligus penyerahan data calon debitur potensial dari Pemerintah Provinsi setempat.

Paket Kebijakan Ekonomi V 2015 

Revaluasi Aset Kebijakan ini diharapkan bisa membantu perusahaan meningkatkan performa finansialnya melalui perbaikan nilai asset yang terkena dampak depresiasi rupiah dan inflasi. Manfaat lainnya adalah beban

cashflow pajak saat revaluasi menjadi lebih ringan, karena tarif PPh revaluasi yang rendah. Beban PPh pada tahun-tahun setelah revaluasi juga lebih rendah 

Menghilangkan pajak berganda dana investasi Real Estate, Properti dan Infrastruktur



Deregulasi di bidang perbankan syariah


41

Paket Kebijakan Ekonomi VI Dalam paket kebijakan ekonomi VI, ada 3 kebijakan deregulasi yang dikeluarkan, yakni: 1.

Upaya

melalui

Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Berbagai fasilitas dan kemudahan yang akan diberikan di KEK meliputi: No Bidang 1. Pajak Penghasilan (PPh)

2.

3. 4.

5.

6.

Fasilitas dan Kemudahan Kegiatan Utama (Tax Holiday): - pengurangan PPh sebesar 20-100% selama10-25 tahun dengan nilai investasi lebih dari Rp.1triliun. - pengurangan PPh sebesar 20-100% selama5-15 tahun dengan nilai investasi lebih dari Rp. 500 milyar. Kegiatan di luar Kegiatan Utama(Tax Allowance): o Pengurangan penghasilan netto sebesar 30% selama 6 tahun; o Penyusutan yang dipercepat; o PPh atas deviden sebesar 10%; o Kompensasi kerugian 5-10 tahun.

PPN dan PPnBM

Impor: tidak dipungut Pemasukan dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) ke KEK tidak dipungut Pengeluaran dari KEK ke TLDDP tidak dipungut Transaksi antar pelaku di KEK: tidak dipungut Transaksi dengan pelaku di KEK lain: tidak dipungut Kepabeanan Dari KEK ke pasar domestik: tarif bea masuk memakai ketentuan Surat Keterangan Asal Pemilikan Orang asing/badan usaha asing dapat memiliki Properti hunian/properti di KEK (Rumah Tapak atau Satuan Bagi Orang Rumah Susun). Asing Pemilik hunian/properti diberikan izin tinggal dengan Badan Usaha Pengelola KEK sebagai penjamin Dapat diberikan pembebasan PPnBM dan PPn atas barang sangat mewah (luxury) Kegiatan Dapat diberikan pengurangan Pajak Pembangunan I Utama sebesar 50-100% Pariwisata Dapat diberikan pengurangan Pajak Hiburan sebesar 50100% Ketenagaker Di KEK dibentuk Dewan Pengupahan dan LKS Tripartit jaan Khusus Hanya 1 Forum SP/SB di setiap perusahaan Pengesahan dan perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di KEK Perpanjangan Ijin Menggunakan Tenaga kerja Asing (IMTA) di KEK


42

7.

8.

9.

Keimigrasian Fasilitas Visa Kunjungan Saat Kedatangan selama 30 hari dan dapat diperpanjang 5 (lima) kali masing-masing 30 hari Visa kunjungan beberapa kali (multiple visa) yang berlaku 1 tahun Izin tinggal bagi orang asing yang memiliki properti di KEK Izin tinggal bagi orang asing lanjut usia yang tinggal di KEK Pariwisata Pertanahan Untuk KEK yang diusulkan Badan Usaha Swasta diberikan HGB dan perpanjangannya diberikan langsung bersamaan dengan proses pemberian haknya. Administrator KEK dapat memberikan pelayanan pertanahan Perizinan Administrator berwenang menerbitkan izin prinsip dan izin usaha melalui pelayanan terpadu satu pintu di KEK Percepatan penerbitan izin selambat-lambatnya 3 jam (dalam hal persyaratan terpenuhi) Penerapan perizinan dan nonperizinan daftar pemenuhan persyaratan (check list) Proses dan penyelesaian perizinan dan non perizinan keimigrasian, ketenagakerjaan, dan pertanahan di Administrator KEK

2. Penyediaan Air Untuk Masyarakat Secara Berkelanjutan dan Berkeadilan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan No.85/PUU-XI/2013 memutuskan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Memperhatikan putusan MK dan , khususnya dalam hal pengusahaan dan/atau penyediaan air oleh para pelaku usaha yang berinvestasi di Indonesia, maka pemerintah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (RPP Pengusahaan SDA) dan RPP tentang Sistem Penyediaan Air Minum (RPP SPAM). 3. Proses Cepat (paperless) Perizinan Impor Bahan Baku Obat Proses impor-ekspor melalui sistem Indonesia National Single Window (INSW). INSW adalah loket elektronik tunggal untuk penyelesaian perizinan impor ekspor serta pengurusan dokumen kepabeanan dan kepelabuhanan, yang merupakan wujud reformasi birokrasi dengan sistem pelayanan publik yang cerdas.


43

Paket Kebijakan Ekonomi VII  Percepatan Proses Sertifikasi Tanah Percepatan proses sertifikasi tanah dilakukan dengan cara : - Pelayanan Sabtu-Minggu (termasuk di Area Car Free Day), pelayanan malam hari di area Car Free Night Bandung dan Pasar Tradisional di Pandeglang; - Membuka outlet pelayanan untuk mendekatkan Tempat Pelayanan Pertanahan dengan Pemukiman Masyarakat (sudah mulai di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Semarang); - Melaksanakan Pelayanan “Desa On-Line” di Provinsi NTB, Kabupaten Bangka Tengah dan Kota Batam; - Memberikan kelonggaran biaya (Rp. 0,-) bagi pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dikeluarkan Kementerian Sosial. Selain itu, pemerintah juga mempercepat jangka waktu pengumuman untuk pendaftaran tanah, yang semula butuh waktu 60 hari untuk pendaftaran tanah secara periodik dan 30 hari untuk pendataran tanah secara sistematik, menjadi 14 hari kerja. Layanan lain adalah mengubah pendaftaran tanah dari cara manual ke sistem elektronik, sehingga total waktu untuk proses sertifikat tanah menjadi 30 hari kerja (1 hari untuk pemeriksaan pemohonan, 10 hari untuk pengecekan dan pengukuran tanah, 3 hari untuk pengolahan data fisik dan yuridis, 14 hari pengumuman, dan 2 hari untuk penandatanganan dan penyerahan sertifikat tanah).  Insentif Pajak Bagi Industri Padat Karya menerbitkan Peraturan Pemerintah yang memberi Keringanan Pajak Penghasilan (PPh 21) bagi pegawai yang bekerja pada industri padat karya selama jangka waktu 2 (dua) tahun, dan dapat diperpanjang. Memindahkan bidang usaha pada Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2015, yang meliputi Industri Alas Kaki untuk Keperluan Sehari-hari , Industri Sepatu Olahraga, dan Industri Sepatu Teknik Lapangan/ Keperluan Industri menjadi bagian dari Lampiran I. Dengan perubahan ini maka ketiga industri tersebut dapat memperoleh fasilitas pajak di seluruh propinsi tanpa pengecualian. Selain itu juga menambah bidang usaha pada Lampiran I dengan tambahan Industri Pakaian Jadi dari Tekstil (Garmen) dan Industri Pakaian Jadi dari Kulit.


44

Paket Kebijakan Ekonomi VIII 

Kebijakan Satu Peta Pengembangan kawasan atau infrastruktur seringkali terbentur dengan sejumlah masalah terkait pemanfaatan ruang dan penggunaan lahan. Konflik ini sulit diselesaikan karena Informasi Geospasial Tematik (IGT) saling tumpang tindih satu sama lain. Karena itu, kebijakan satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data dan satu geoportal untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan nasional menjadi salah satu prioritas pemerintah. Basis referensi peta yang sama, juga akan meningkatkan keandalan informasi terkait lokasi dari berbagai aktivitas ekonomi. Ini akan memberikan kepastian usaha.Berbagai informasi yang dikompilasi dalam satu peta ini juga bisa dimanfaatkan untuk sejumlah simulasi, antara lain untuk mitigasi bencana. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta ini, kementerian dan lembaga akan menyiapkan peta tematik skala 1:50.000 sesuai rencana aksi masing-masing dengan batas akhir tahun 2019. Kebijakan



Pembangunan Kilang Minyak Pembangunan kilang minyak dilakukan untuk meningkatkan produksi minyak sehingga permintaan akan BBM dapat terpenuhi. Selain membangun kilang baru, pemerintah juga akan meningkatkan (upgrade) kilang yang sudah ada. Pemerintah memproyeksikan produksi BBM akan meningkat dari 825 ribu barel per hari pada 2015 menjadi 1,9 juta barel per hari pada 2025. Sampai saat ini, setidaknya ada empat kilang yang beroperasi dan perlu perbaikan, yaitu di Cilacap, Balikpapan, Balongan dan Dumai. Kilang baru akan dibangun di Bontang dan Tuban



Insentif bagi perusahaan jasa pemeliharaan pesawat Yaitu dimana pemerintah memberikan insentif dalam bentuk bea masuk 0% untuk 21 pos tarif terkait suku cadang dan komponen perbaikan atau pemeliharaan pesawat terbang.


45

Diantara Rancangan Peraturan Pemerintah yang menjadi bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi, dan 2 Instruksi Presiden (Inpres) yaitu : 1. RPP tentang Kawasan Industri; 2. RPP tentang Pembiayaan Holtikultura; 3. RPP tentang Usaha Wisata Agro Holtikultura; 4. RPP tentang Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai; 5. RPP tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus; 6. RPP tentang Perubahan Atas PP Nomor 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia;

7. RPP tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan; 8. RPP tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan; 9. RPP tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau oleh Hunian Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia; 10. RPP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 11. RPP tentang Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak di Dalam Negeri.

Sedangkan dua Inpres yang siap diundangkan adalah : 1. Rancangan Inpres tentang Kebijakan

2. Rancangan

Inpres

tentang

Deregulasi

Fasilitas Perdagangan Bebas di Dalam

untuk Meningkatkan Daya Saing Industri,

Negeri (Inland Free Trade Arrangement)

Kemandirian Industri, & Kepastian Usaha.

Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya Tata Kelola pemerintahan yang baik (Tindak lanjut Kementerian Teknis dalam mendukung Kebijakan Perekonomian)

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, diukur dengan Indikator Kinerja Utama yaitu Tingkat Kinerja Manajeman Kementerian. Maksud dari Tingkat manajeman kinerja Kementerian adalah upaya penataan kebijakan teknis kementerian dalam koordinasi Kemenko Bidang Perekonomian. Upaya penataan tersebut melalui peraturan atau keputusan Menteri Teknis didalam koordinasi Kemenko Bidang Perekonomian sebagai tindak lanjut rekomendasi kebijakan perekonomian (deregulasi). Berbeda dengan indikator kinerja utama pertama dan kedua yang melihat batasan keberhasilan sasaran strategis melalui tersusunnya Rancangan Peraturan PerundangUndangan yang ditetapkan oleh Presiden, atau Menko Perekonomian maka pada IKU ketiga Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2015

46

ini Kemenko Bidang Perekonomian diarahkan pada tata kelola kebijakan perekonomian melalui Ketentuan Teknis pada Kementerian di bawah koordinasi Kemenko Bidang Perekonomian untuk merespon masalah-masalah perekonomian, seperti

misalnya:

perlambatan pertumbuhan ekonomi, depresiasi rupiah, menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), dan dinamika globalisasi ekonomi. Adapun pengklasifikasian

Tingkat manajeman kinerja tata kelola kebijakan

perekonomian melalui Ketentuan Teknis pada Kementerian Teknis/Sektor adalah sebagai berikut :

Nilai

Kategori

85≤n≤100

= 4 : Sangat Baik (Hijau)

65≤n<85

= 3 : Baik: (Hijau)

45≤n<65

= 2 : Kurang (Merah)

n<45

= 1 : Sangat Kurang (Merah)

Nilai diperoleh dari realisasi peraturan/keputusan kementerian teknis dibagi dengan target peraturan/keputusan kementerian teknis dikali seratus. Tahun 2015 melalui paket kebijakan ekonomi ditargetkan 141 peraturan/ keputusan kementerian teknis. Realisasinya adalah 113 peraturan/keputusan. Perbandingan antara realisasi dengan target tersebut menunjukan bahwa nilai

tata kelola kebijakan

perekonomian melalui Ketentuan Teknis adalah sebesar 80, sehingga Realisasi Indikator Kinerja Utama ketiga ini adalah 3 (Baik) dari target yang telah ditetapkan sebelumnya 4 (sangat baik). Tidak tercapainya target 4 tersebut dipengaruhi oleh adanya 28 peraturan yang masih dalam tahap pembahasan dan akan diteruskan pada tahun 2016. . Capaian Indikator Kinerja Utama Tingkat Kinerja Manajeman Kementerian adalah : 160

141, Tingkat 4

140

113, Tingkat 3

120

Tingkat Kinerja Kinerja Tingkat Manajemen Manajeman Kementerian (melalui Kementerian (Melalui penataan peraturan teknis pada penataan Peraturan Kementerian Teknis pada di bawah Koordinasi Kemenko Kementerian Perekonomian)dalam Koordinasi)

100 80 60 40 20 0 Target

Realisasi


Gambar 3.16 Capaian IKU pada Sasaran Strategis Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan

47

Capaian penataan peraturan kementerian teknis dapat dikelompokan dalam sasaran sebagai berikut. Tabel 3.4 Pengelompokan Penataan Peraturan Teknis

Sasaran Peraturan

Target

Realisasi

% Realisasi

Mendorong daya saing industri nasional

104

87

84%

Kemudahan perijinan investasidan memperbaiki ketentuan devisa hasil ekspor

11

11

100%

Fasilitasi pelayanan keuangan, pembiayaan ekspor dan pengurangan badan usaha

7

1

14%

Jaring pengaman sosial dan peningkatan kesejahteraan rakyat

10

8

80%

Meningkatkan iklim industri dan investasi melalui intensif pajak dan deregulasi perbankan syariah

3

1

33%

Menggerakkan ekonomi wilayah pinggiran dan kemudahan memperoleh kebutuhan komoditi strategis

2

2

100%

Mendorong kegiatan berusaha seluruh lapisan industri nasional

3

3

100%

Penyelesaian konflik lahan, meningkatkan produksi minyak nasional, mendorong industri suku cadang, komponen, dan perawatan pesawat terbang nasional

1

0

0%

Jumlah

141

113

Nilai : 80

3. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dari Waktu ke Waktu Secara keseluruhan, realisasi IKU Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah memenuhi target yang ditetapkan, bahkan meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini menunjukkan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian secara konsisten dapat mencapai target kinerjanya setiap tahun. Sebagai bahan perbandingan, capaian kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam 3 (tiga) tahun terakhir disajikan dalam tabel.3.5 berikut. Sasaran strategis dan IKU tahun 2015 berbeda dengan periode tahun 2012 s/d 2014, dimana Sasaran strategis dan IKU 2012-2014 disesuaikan dengan Renstra 2010-2014, sedangkan untuk sasaran strategis dan IKU tahun 2015 berpedoman kepada Renstra 20152019. Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2015

48

Tabel 3.5 Realisasi IKU dari waktu ke waktu

Walaupun Sasaran Strategis

IKU

Realisasi

capaian kinerja

Target 2012-2014

2012

2013

2014

Baik

Baik

Baik

Keselarasan pengelolaan fiskal dan moneter

Kualitas tindakan antisipasi terhadap potensi ketidakstabilan fiskal dan moneter

Baik

Meningkatnya peran Indonesia dalam rangka kerja sama ekonomi luar negeri Terwujudnya implementasi program kerja utama

Peningkatan kerjasama ekonomi luar negeri

80

Kementerian Koordinator Bidang

88,95

94

Perekonomian

92

selalu mencapai 100%, namun dari segi

Komposit Indeks dari Indeks ketahanan pangan, ketahanan energi, percepatan pembangunan infrastruktur, serta perbaikan iklim investasi dan iklim usaha

4

4

4

implementasi

4

sistem akuntabilitas kinerja masih perlu ditingkatkan.

Sumber : Biro Perencanaan,2012-2014

Hal

ini

sesuai

dengan evaluasi akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan oleh Kementerian PAN-RB dan hasil evaluasinya telah disampaikan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan surat nomor B/3954/M.PANRB/12/2015 tanggal 11 Desember 2015. Beberapa rekomendasi yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk peningkatan kualitas laporan kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di tahun 2015 ini, antara lain sebagai berikut : 1. Melaksanakan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi pada tahun sebelumnya; 2. Menyempurnakan indikator kinerja agar lebih spesifik dan terukur serta dapat menggambarkan pencapaian sasaran dan tujuan dengan lebih baik; 3. Menjabarkan dan menurunkan (cascading) indikator keberhasilan yang ada di dalam Renstra; 4. Melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja secara berkala kemudian memanfaatkan hasilnya dalam penyusunan laporan kinerja dan perbaikan perencanaan; 5. Meningkatkan kualitas analisis pada laporan kinerja dan memanfaatkannya untuk perbaikan perencanaan berikutnya baik untuk jangka pendek maupun jangka menengah; 6. Hasil evaluasi internal dijadikan masukan untuk mendorong peningkatan perbaikan penerapan manajemen kinerja yang lebih berorientasi hasil. Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2015

49

Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah melakukan langkah-langkah dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi diantaranya : 1. Integrasi Manajemen Kinerja dengan Sistem AKIP Dalam rangka mencapai visi, misi dan

sebagaimana

strategi, Kementerian Koordinator Bidang

strategis.

Perekonomian menerapkan manajemen

lingkungan Kementerian sudah selaras

kinerja berbasis Balanced Scorecard.

dengan Sistem AKIP yang terdiri atas 5

Sistem manajemen/pengelolaan kinerja

tahapan

ini mejadi alat eksekusi strategi, yang

tertuang

dalam

Pengelolaan

utama,

kinerja

yaitu

kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja,

sasaran-sasaran strategis yang dicapai

penghitungan capaian kinerja.

jangka

waktu

di

perencanaan

menerjemahkan visi dan misi menjadi dalam

peta

evaluasi

kinerja

dan

tertentu

a. Perencanaan Kinerja Bertepatan dengan periode perencanaan

Permenpan

strategis baru, Kementerian Koordinator

mengatur petunjuk teknis perjanjian

Bidang

melakukan

kinerja, Kemenko Bidang Perekonomian

Strategis.

juga telah melakukan kontrak kinerja

Perubahan Renstra mulai dari kejelasan

untuk semua pejabat eselon I dan II sejak

visi, misi, sasaran strategis dan IKU

tahun

sebagaimana

pemerintahan

sasaran kerja individu selalu ditekankan

yang baru. Penyusunan SS dan IKU

agar mengikuti Permenko 5 Tahun 2015

berorientasi pada perspektif stakeholder

dan

guna kejelasan hasil atau outcome. Selain

kedeputian.

itu pemilik peta strategi seperti pejabat

sesuai dengan level tanggung jawab

eselon I dan II dibatasi memiliki IKU yang

pegawai.

Perekonomian

perubahan

bersifat

pada

Rencana

program

aktivitas.

53

2011.

Renja

tahun

2014

Mekanisme

Tahunan Uraian

yang

penetapan

tiap-tiap indikator

unit dibuat

Sebagaimana

b. Pengukuran Kinerja Pada

tahap

ini

Bidang

sesuai dengan Tusi dan kapasitas unit

Perekonomian melakukan pengukuran

dalam mencapai target. Setiap IKU

kinerja berdasarkan IKU sebagaimana

mempunyai

kontrak

tahun.

memastikan IKU tersebut definitif, dapat

Kontrak kinerja berisi SS dan IKU yang

diukur, obyektif, sesuai dengan tugas dan

kinerja

Kemenko

pada

awal


manual

IKU

yang

50

fungsi, memiliki formula perhitungan,

diatur pula tata cara pengukuran dan

dan sumber data. Peraturan Menteri

pelaporan data kinerja pada tiap-tiap

Koordinator

unit

Bidang

Perekonomian

organisasi

Eselon

I

dan

II.

nomor 9 Tahun 2015 tentang PK dan

Pengukuran kinerja individu pegawai

IKU di Lingkungan Kemenko Bidang

Kemenko

Bidang

Perekonomian

dilakukan

setiap

menjadi

pedoman

Perekonomian bulan

untuk

keselaran indikator dalam Renja, PK dan

memastikan target pada sasaran kerja

Penetapan IKU. Melalui Permenko ini

individu

tercapai.

c. Pelaporan Kinerja Hasil

pelaksanaan

kegiatan

dan

Kementerian

Koordinator

Bidang

pengukuran rumpun-rumpun indikator

Perekonomian. Hasil laporan kinerja

yang telah dikelola, selalu dimonitor oleh

semester akan digunakan sebagai bahan

tiap level pimpinan terutama pendekatan

penyusunan

realisasi fisik kegiatan dan keuangan

Kinerja Pemerintah (LAKIP). Pelaporan

memastikan menuju sasaran strategis

kinerja individu bulanan disampaikan

sesuai peta strategis. Capaian indikator

secara triwulanan pada bagian yang

kinerja dilaporkan setiap semester dan

bertanggung jawab pembinaan pegawai.

disampaikan

pada

Rapat

Laporan

Akuntabilitas

Pimpinan

d. Evaluasi Kinerja Evaluasi kinerja dilaksanakan bersamaan

Inspektorat terhadap laporan kinerja

dengan rapat monitoring capaian kinerja

unit. Hasil penilaian dimanfaatkan untuk

setiap semester. Fokus evaluasi adalah

perbaikan

pada

rendah

capaian diakhir tahun dapat sesuai target

yang

yang ditetapkan, serta umpan balik

capaian

(warna

kuning

kinerja atau

yang merah)

membutuhkan tindak lanjut segera. Pada

periode

selanjutnya

agar

untuk tahun berikutnya.

level teknis, evaluasi juga dilakukan oleh

e.

Capaian Kinerja

Pencapaian

kinerja

dihitung

dengan

pendukung baik

yang

didokumentasikan

membandingkan target dan realisasi baik

dengan

IKU. Setiap capaian mempunyai data

dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat.


sebagai

bahan

ketika

51

Hasil capaian kinerja ditetapkan oleh

Akuntabilitas

pejabat

Pemerintah.

yang

digunakan prestasi

berwenang

sebagai kerja

untuk

bahan

penilaian

pegawai.

Melalui

Kinerja

Instansi

Penjenjangan

indikator

kinerja

pegawai

berkontribusi

Capaian

memastikan

setiap

mendukung

penetapan indikator berjenjang sesuai

sasaran strategis dan tujuan organisasi.

level tanggung jawab, sangat membantu

Mulai dari penyusunan rencana kinerja

Kementerian

sampai pelaporan kinerja berjalan sesuai

Koordinator

Bidang

Perekonomian dalam menjalankan Sistem

mekanisme yang telah ditetapkan.

2. Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Dalam rangka peningkatan kualitas dokumen perencanaan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pada tahun 2015 telah dilakukan beberapa langkah perbaikan. Hal ini juga sejalan dengan rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dimana Kemenko Perekonomian dituntut untuk senantiasa melakukan penyempurnaan atas kualitas dokumen-dokumen perencanaan, indikator kinerja, dan laporan keuangan di unit kerja secara menyeluruh. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu dalam rangka penyelarasan dan sinkronisasi dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan kinerja, serta peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan kinerja. Dengan kata lain, penyelarasan dilakukan antara dokumen Renja yang merupakan dokumen perencananaan sekaligus dasar penyusunan dokumen penganggaran (RKA-KL atau DIPA) dengan dan Perjanjian Kinerja yang merupakan dokumen kinerja tahunan. Beberapa langkah perbaikan yang telah dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tahun 2015 sebagai berikut: -

Penjabaran/ penurunan (cascading) Gambar 3.17 Contoh Aplikasi berbasis web Cascading IKU ke level individu/Indikator indikator Kinerja Individu pada Sasaran Kerja keberhasilan Pegawai (//skp.ekon.go.id) dari IKU Kementerian secara berjenjang sampai ke level individu melalui keberlanjutan penerapan penilaian prestasi kerja pegawai dengan aplikasi elektronik berbasis web.


52

- Penyusunan pedoman pengumpulan data kinerja untuk penyusunan LAKIP dengan ditetapkkanya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mengatur tatacara pelaporan data kinerja, penetapan indikator kinerja utama sebagai acuan pengukuran kinerja yang akan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Laporan Kinerja. - Pengimplementasian transformasi kelembagaan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Bidang Perekonomian. Permenko tersebut merupakan upaya penguatan salah satu area perubahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yaitu penataan dan penguatan organisasi, dan penyesuaian Peta Strategi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2015-2019. - Penyempurnaan laporan kinerja dimana capaian kinerja organisasi pada tahuntahun sebelumnya digunakan sebagai pembanding atas kinerja organisasi pada tahun tersebut. - Penyempurnaan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan

melakukan revisi pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015. Pada tahun 2015, perumusan sasaran strategis dan IKU lebih mengadopsi pendekatan fungsi, bukan lagi pendekataan isu seperti pada tahun 2014. Pertimbangan ini dinilai lebih relevan dan efektif untuk mewujudkan tujuan mengingat ouput Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah rekomendasi kebijakan di bidang Perekonomian. Perbedaan penetapan sasaran strategis beserta IKU tersebut bisa dilihat dari tabel berikut ini : Tabel 3.6 Perbedaan Sasaran Stategis dan IKU Kementerian Tahun 2014 dan 2015


53

4. Realisasi Anggaran Berdasarkan data per 7 Januari

sebesar Rp329.204.232.000,-. Realisasi

2016 dengan menggunakan sumber

penyerapan DIPA tahun 2015 ini

dari data SPAN, realisasi penyerapan

meningkat dari tahun sebelumnya yang

DIPA Kementerian Koordinator Bidang

mencapai 69,80%. Secara umum, dalam

Perekonomian keseluruhan sebesar

TA jenis

2015

secara

periode

belanja

adalah

penyerapan DIPA dapat dilihat dalam

Rp232.502.832.677,-

atau

2012-2015

realisasi

gambar berikut:

mencapai 70,63% dari total pagu Gambar 3.18 Pagu dan Realisasi Anggaran 2011-2016 (Rp000.000) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 400.000.000.000 350.000.000.000 300.000.000.000 250.000.000.000

82,91%

70,63%

72,6%

69,8%

70,47%

200.000.000.000 150.000.000.000 100.000.000.000 50.000.000.000 -

2011

2012

2013

2014

2015

2016

PAGU ANGGARAN 254.220.2

254.220.2

288.739.6

293.100.1

329.204.2

361.614.9

REALISASI

210.774.0

209.624.9

204.583.8

232.516.9

179.149.0

PAGU ANGGARAN

REALISASI

Sumber: Bagian Keuangan, 2015 Gambar 3.19 Realisasi Anggaran 2015 per Jenis Belanja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Belanja Modal 49,34%

Realisasi sebesar Rp232.502.832.677,- terdiri dari realisasi belanja pegawai

Belanja Barang 71,23%

Rp57.242.882.181,-(70,27% dari pagu Rp81.455. 969.000,-), belanja barang Rp172.572.131.071,- (71,23% Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2015

Belanja Pegawai 70,27%

54

dari pagu Rp242.278.651.000) dan

(49,34% dari pagu Rp5.469.612.000,-).

belanja modal Rp2.698.439.425,Anggaran berbasis kinerja pada Kementerian Koordinator Bidang perekonomian, nampak dalam mencapai 3 sasaran strategis yang telah ditetapkan melalui 2 program dan terdiri dari 23 sasaran hasil. Masing-masing sasaran hasil dilaksanakan oleh unit Eselon I sesuai dengan tugas dan fungsinya dan dijabarkan menjadi kegiatan-kegiatan pada unit eselon II. Adapun total pagu DIPA dari 2 program tersebut adalah sebesar Rp329.204.232.000,-. Realisasi dari 2 program tersebut adalah sebagaimana tabel berikut: Tabel 3.7 Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis Program

Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

Sasaran Strategis

Pagu (000)

Terwujudnya sinkronisasi dan koordinasi kebijakan bidang perekonomian

107.371.399

71.415.634

66,51%

91.333.404

63.798.646

69,85%

130.499.429

97.288.546

74,55%


Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kemenko Perekonomian


Jumlah

329.204.232

Realisasi (000)

% Realisasi

232.502.826

70,63%

Gambar 3.20 Realisasi Anggaran TA 2015 per Program Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kemenko Perekonomian

97.289 (68%) 130.499

135.214 (75%) Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian Realisasi (Rp000)

0 Pagu (Rp000)

198.705 100.000

200.000

Realisasi biaya per program dan per kelompok kegiatan dalam rangka mewujudkan sasaran strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2015, diuraikan pada tabel di bawah ini : Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2015

55

Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Per Kelompok Kegiatan dan Kelompok SS Unit Organisasi

Rumpun Kegiatan untuk mencapai Sasaran Strategis

Kedeputian I

Kedeputian II

Kedeputian III

Kedeputian IV

Kedeputian V

Kedeputian VI

Kedeputian VII Sekretariat Dewan Nasional KEK

Setmenko

Rumpun SS Tingkat Kementerian

Pagu Anggaran

Realisasi

(Rp x 1.000,-)

(Rp x 1.000,-)

% Realisasi

Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang SS 1 7.220.347 Ekonomi Makro dan Keuangan 2. Pengendalian Bidang Ekonomi Makro SS 2 5.279.653 dan Keuangan 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang SS 1 11.015.348 Pangan dan Pertanian 2. Pengendalian Bidang Pangan dan SS 2 584.652 Pertanian 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang SS 1 15.550.563 Pengelolaan Energi, SDA dan LH 2. Pengendalian Bidang Pengelolaan Energi, SDA dan LH

SS 2

6.834.740

5.632.465 3.872.495 7.741.997 347.405

5.014.429

73,37% 56,34% 74,24% 65,51% 68,44% 50,58% 66,58% 84,62% 77,30% 87,86% 89,84%

5.150.000

4.979.920

96,70%

SS 3

9.150.000

7.223.105

78,94%

SS 3

113.099.429

82.589.617

73,02%

SS 3

600.000

422.940

70,49%

SS 3

2.500.000

2.072.966

82,92%

329.204.232

232.502.826

70,63%

dengan rata-rata realisasi selama 2011-2014 sebesar 74% adalah merupakan . Efisiensi tersebut pada umumnya dari penghematan

59,42% 81,54%

Jumlah realisasi anggaran tahun 2015 sebesar 70,63%, apabila dibandingkan

barang/jasa,

70,28%

SS 3

JUMLAH

pengadaan

73,35%

12.679.411

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan SS 1 1.028.040 579.220 Daya Saing KUKM 2. Pengendalian Bidang Ekonomi Kreatif, SS 2 10.971.960 8.145.164 Kewirausahaan dan Daya Saing KUKM 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang SS 1 15.402.498 10.090.180 Perniagaan dan Industri 2. Pengendalian Bidang Perniagaan dan SS 2 2.597.502 Industri 1.777.653 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Percepatan Infrastruktur dan SS 1 40.789.605 20.629.752 Pengembangan Wilayah 2. Pengendalian Bidang Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan SS 2 58.216.895 38.758.461 Wilayah 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang SS 1 9.753.788 8.253.821 Kerjasama Ekonomi Internasional 2. Pengendalian Bidang Kerjasama SS 2 2.146.212 1.659.041 Ekonomi Internasional 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan SS 1 6.611.210 5.808.788 Kawasan Ekonomi Khusus 2. Pengendalian Kebijakan Kawasan SS 2 4.701.790 4.223.998 Ekonomi Khusus Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Bidang Perekonomian 1. Peningkatan Pelayanan Perencanaan 2. Peningkatan dan Pengelolaan Layanan Persidangan, Hukum dan Humas 3. Peningkatan dan Pengelolaan Pelayanan Umum (Manajemen) 4. Pengawasan Inspektorat 5. Penelaahan Kebijakan Bidang Perekonomian

78,01%

dalam

pelaksanaan

kegiatan,

seperti

pengurangan biaya perjalanan dinas, membatasi rapat konsinyering yang dilaksanakan di hotel yang digeser untuk kegiatan telaahan atau kajian guna meningkatkan sinergi dalam merumuskan rekomendasi kebijakan bidang perekonomian. Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2015

56

BAB IV PENUTUP


57

L

aporan

Kementerian

Kinerja

Kementerian

Koordinator

Bidang

telah ditetapkan sebelumnya. Tahun 2015 telah

dikoordinasikan/disinkronkan

57

Perekonomian Tahun 2015 menyajikan

Rancangan Peraturan Perundang-undangan

upaya-upaya dalam koridor tugas dan

yang sifatnya baru (Capaian IKU 1), dan 19

fungsi yang diamanatkan oleh Presiden

Rancangan

Peraturan

untuk turut menjaga kondisi perekonomian

undangan

yang

bangsa.

Kemenko

(Capaian IKU 2). Dalam lingkup indikator

Perekonomian bersatu padu menjalankan

tata kelola kebijakan teknis kementerian

roda organisasi untuk mencapai tujuan

dalam

melalui

Perekonomian

Unsur-unsur

integrasi

implementasi

Sistem

Perundang-

sifatnya

koordinasi,

perubahan

Kemenko

mencapai

tingkat

Bidang Baik.

Akuntabilitas Kinerja Kementerian. Tujuan

Tingkat ini meleset dari target Sangat Baik

terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang

yang telah ditetapkan dalam Perjanjian

inklusif dan berkelanjutan dicapai melalui 3

Kinerja.

sasaran

strategis

yang

dalam

Menyadari tantangan, persaingan,

kelompok tema: stabilitas dan pertumbuhan

dan harapan masyarakat yang tinggi,

ekonomi,

Kementerian

peningkatan

transformasi

industri,

dibagi daya

dan

saing,

optimalisasi

Koordinator

Bidang

Perekonomian akan terus mengoptimalkan

hubungan internasional. Melalui alokasi 2

potensi

program dalam dokumen anggaran, sasaran

dengan

strategis Kemenko Bidang Perekonomian

dalam koordinasi, Pemerintah Daerah, dan

diukur dengan 3 indikator kinerja utama

Pelaku Bisnis, sehingga tercipta aturan dan

meliputi

arahan

pengelompokan

koordinasi/

yang

ada

seluruh

yang

untuk

disinergikan

Kementerian/Lembaga

tepat

sehingga

tingkat

sinkronisasi, fungsi pengendalian, dan tata

pertumbuhan

kelola

stabil, merata dan terjaga kelangsungannya.

kebijakan

ekonomi

Indonesia

lebih

teknis

bidang

rekomendasi

kebijakan

sebesar 5,6%, hanya tercapai 4.8% (YoY).

perekonomian telah lahir di tahun 2015

Lemahnya kondisi perekonomian global,

sebagai hasil dari kegiatan koordinasi,

penurunan kinerja neraca perdagangan,

sinkronisasi, dan pengendalian. Wujud

dan penurunan daya

implementasi dari rekomendasi tersebut

memberikan

adalah ditindaklanjuti dengan kebijakan

perekonomian secara umum.

formal melalui penyusunan Rancangan

demikian,

Peraturan

koordinasi Kemenko Bidang Perekonomian

perekonomian. Target pertumbuhan ekonomi 2015 Berbagai

Perundang-undangan

Bidang

Perekonomian yang baru dan yang sifatnya

dampak melalui

memberikan

merubah atau memperkuat peraturan yang Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2015

andil,

beli masyarakat pada partisipasi sehingga

kondisi Namun aktif,

58

Koordinator

Bidang

Perekonomian,

sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja tersebut harus dijadikan motivator untuk lebih dengan

meningkatkan jalan

kinerja

selalu

organisasi

menyesuaikan

indikator-indikator kinerja yang telah ada dengan Akhirnya

dengan

disusunnya

perkembangan

stakeholders,

sehingga

tuntutan Kementerian

Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat

Koordinator Bidang Perekonomian dapat

memberikan informasi secara transparan

semakin dirasakan keberadaannya dalam

kepada

menjaga kondisi perekonomian bangsa.

seluruh

pihak

yang

terkait

mengenai tugas dan fungsi Kementerian


LAMPIRAN-LAMPIRAN : I.

Perjanjian Kinerja 2015

II.

Manual Indikator Kinerja Utama Tingkat Kementerian

III.

Kerangka Rencana Kerja Kemenko Bidang Perekonomian TA 2015

IV.

Matriks Rumpun Sasaran Strategis dan Kegiatan

V.

Contoh Pola Cascading Indikator Kinerja Individu

VI.

Contoh Pola Pengelolaan dan Pengukuran Kinerja

Lampiran II Manual Perhitungan

1

Presentase Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian Yang Terimplementasi

IKU KEMENTERIAN

Definisi

: Implementasi program-program koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang perekonomian dengan K/L yang menghasilkan Rekomendasi yang ditindaklanjuti dengan Rancangan Peraturan Perundangan Baru bidang Perekonomian yang dikoordinasi dan disinkronisasi oleh Kemenko Bidang Perekonomian. (Batasan RPP : DPR, Presiden, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian)

Satuan

: %

Teknik Menghitung

: Implementasi Program Koordinasi dan Sinkronisasi kebijakan perekonomian = realisasi dibandingkan dengan target, rancangan peraturan perundang-undangan baru bidang perekonomian

r t

X100%

Target 2015 : 100% (54 Rancangan Peraturan Baru)

Sifat Data IKU

: Maximize

Sumber Data

: Kedeputian, Biro HPH

Periode Data IKU

: Semesteran

Keterangan Lain

: -

Manual Perhitungan

2

Presentase Kebijakan Bidang Perekonomian Yang Terimplementasi

IKU KEMENTERIAN

Definisi

: Implementasi fungsi pengendalian atas pelaksanaan kebijakan bidang perekonomian K/L yang telah ditetapkan, menghasilkan rekomendasi dan berimplikasi pada Rancangan perubahan Peraturan Perundangan yang ada. (Batasan RPP : DPR, Presiden, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian)

Satuan

: %

Teknik Menghitung

: Implementasi pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang perekonomian = realisasi dibandingkan dengan target, rancangan perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dibidang perekonomian.

r t

X100%

Target 2015 : 100% (9 Rancangan Perubahan Peraturan)

Sifat Data IKU

: Maximize

Sumber Data


Periode Data IKU

: Semesteran

Keterangan Lain

: -

Manual Perhitungan

3

Tingkat Kinerja Manajeman Kementerian

IKU KEMENTERIAN

Definisi

Mengukur upaya penataan kebijakan teknis kementerian dalam koordinasi Kemenko Bidang Perekonomian. Upaya penataan tersebut melalui peraturan atau keputusan : Menteri Teknis didalam koordinasi Kemenko Bidang Perekonomian sebagai tindak lanjut rekomendasi kebijakan perekonomian (deregulasi).

Satuan

: Indeks (1 – 4) Nilai Kinerja Manajemen/Tata Kelola diperoleh dari realisasi peraturan/keputusan kementerian teknis dibagi dengan target peraturan/keputusan kementerian teknis dikali seratus

Nilai Kinerja = r/t x 100 Teknik Menghitung

Klasifikasi Tingkat Kinerja Manajeman Kementerian : : 85≤n≤100 = 4 : Sangat Baik (Hijau) 65≤n<85 = 3 : Baik (Hijau) 45≤n<65 = 2 : Kurang (Merah) n<45 = 1 : Sangat Kurang (Merah)

Target 2015 : 4 (141 Peraturan/Keputusan Kementerian Teknis)

Sifat Data IKU

: Maximize

Sumber Data


Periode Data IKU

: Semesteran

Keterangan Lain

Batasan Peraturan/Keputusan yang dikeluarkan : Kementerian Teknis di bawah Koordinasi Kemenko Bidang Perekonomian

Kerangka Rencana Kerja (Renja) 2015 Kemenko Bidang Perekonomian

Lampiran III

Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Pengendalian Kebijakan Perekonomian Indikator Kinerja : Presentase Kebijakan Perekonomian yang terimplementasi (Rekomendasi yang ditindaklanjuti dengan Perubahan Peraturan Perundang-undangan Kebijakan Perekonomian yang ditindaklanjuti)

Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yg baik Indikator Kinerja : Tingkat Kinerja Manajemen Kementerian (Jumlah Peraturan/Keputusan Kementerian Teknis sebagai penataan kebijakan perekonomian di tingkat Kementerian di bawah koordinasi Kemenko Bidang Perekonomian)

RPJM / RENSTRA

Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Sinkronisasi dan Koordinasi Kebijakan Perekonomian Indikator Kinerja : Presentase Program Koordinasi Kebijakan Perekonomian yang terimplementasi (Jumlah Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan koordinasi/sinkronisasi - nya)

SSIndikator Kinerja Utama Kementerian

VISI KEMENKO PEREKONOMIAN : Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembangunan ekonomi yang efektif dan berkelanjutan. MISI KEMENKO PEREKONOMIAN: Menjaga dan memperbaiki koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian. TUJUAN : 1. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan 2. Terwujudnya kinerja organisasi yang baik

Koordinasi (K)-Sinkronisasi (S)-Pengendalian (P)

7 Kegiatan (PK/POK)

Terwujudnya: • K&S Kebijakan Pangan dan Pertanian • P. Pelaks’an Kebijakan Pangan dan Pertanian • Efektivitas tata kelola pangan dan pertanian yang baik

5 Kegiatan (PK/POK)

Terwujudnya: • K&S Kebijakan Pengelolaan ESDA dan LH • P. Pelaks’an Kebijakan Pengelolaan ESDA dan LH • ↑ Pemahaman pemangku kepentingan kebj. baru EITI

6 Kegiatan (PK/POK)

Terwujudnya: • K&S Perumusan Kebijakan EK, Kwirausahaan, & Daya Saing KUKM • P. Pelaks’an Kebijakan Kebijakan EK, Kwirausahaan, & Daya Saing KUKM • K&S Perumusan Kebijakan EK, KUKM, SDM, Buruh Pelaks. MEA • P. Pelaks. Kebijakan 8 MRA pengembangan EK pelaks MEA

5 Kegiatan (PK/POK)

Terwujudnya: • K&S Kebijakan Perniagaan dan Industri • P. Pelaks’an Kebijakan Perniagaan dan Industri • K&S Kebijakan ↑ Daya Saing Nas

7 Kegiatan (PK/POK)

Terwujudnya: • K&S Kebijakan Percepatan Infras &Bangwil • P. Pelaks’an Kebijakan Percepatan Infras &Bangwil • Pengembangan KSE baru di luar Jawa • Tercapainya Penetapan PIP yang diusulkan

8 Kegiatan (termasuk KPPIP+KEK (PK/POK)

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Rp. 130.499.429.000 Hasil/Outcome : - ↑ budaya organisasi berbasis kinerja & kompetensi serta tata kelola organisasi, untuk perbaikan pelayanan. - ↑ produktivitas melalui sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai.

S E T M E N K O

5 Kegiatan (PK/POK)

Renja

Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian Rp.196.185.085.000 (23 hasil/outcome)

Terwujudnya: • K&S Kebijakan Kerjasama Ekonomi Internasional • P. Pelaks’an Kebijakan Kerjasama Ekonomi Internasional • Pemaham Peserta atas materi sosialisasi Hasil KE Internasional

Sasaran Program Eselon I

Terwujudnya: • K&S Kebijakan Ek.Makro & Keu • P. Pelaks’an Kebijakan Ek.Makro dan Keu • Perluasan Akses Pembiayaan UMK

Lampiran IV

MATRIKS SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2015 (KELOMPOK DUKUNGAN DAN LAYANAN) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Sasaran Kegiatan Terselenggaranya pelayanan perencanaa Bidang Perekonomian dan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Tercapainya dukungan manajemen danpelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas Jumlah laporan Komunikasi Publik Kebijakan Bidang Perekonomian

Dokumen perencanaan

Jumlah laporan kegiatan persidangan KementeriaKoordinator Bidang Perekonomian

Laporan Kegiatan Persidangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Fasilitasi Naskah Kebijakan Menteri Laporan dukungan kegiatan Menko Perekonomian dan

Jumlah laporan dukungan kegiatan Menko Perekonomian dan Fasilitasi Naskah Kebijakan Menteri

Terselenggaranya tugas dan fungsi dukungan yang optimal terhadap Milik Negara pelayanan Administrasi Umum, Sumber Daya Manusia, Keuangan, Kerumahtanggaan, dan Pengelolaan Barang organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam pelaksanaan

Output

Jumlah laporan rancangan peraturan perundangundangan, telaahan masalah hukum dan perundang- undangan, serta Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Persentase administrasi dan pengembangan sumber daya manusia yang diselesaikan Persentase laporan pelaksanaan sistem dan implementasi pelayanan prima dalam pelaksanaanakuntansi dan pelaporan keuangan, verifikasi, dan perbendaharaan yang diselesaikan Perekonomian yang diselesaikan Persentase pelaksanaan fungsi kerumahtanggaandan tata usaha pimpinan dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok organisasi Kemenko Persentase pelaksanaan pengelolaan barang miliknegara yang diselesaikan

Dokumen pelaksanaan reformasbirokrasi Laporan Komunikasi Publik Kebijakan Bidang Perekonomian

Dokumentasi dan Informasi Hukum masalah hukum dan perundangundangan, serta Sistem Jaringa Laporan rancangan peraturan perundang-undangan, telaahan Laporan administrasi dan pengembangan sumber daya manusia

Laporan pelaksanaan sistem akuntansi instansi, verifikasi, dan perbendaharaan

Laporan pelaksanaan fungsi kerumahtanggaan dan tata usaha pimpinan

Laporan pelaksanaan fungsi pengelolaan Barang Milik Negara

Meningkatnya kinerja unit kerja dalam Koordinator Bidang Perekonomian (Clean Government) untuk mewujudkan Kegiatan Bebas dari Korupsi (KBK) di Kementerian penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) melalui pemerintahan yang bersih

Jumlah pelaksanaan hasil pengawasan yang dilaksanakan

Terwujudnya laporan hasil telaahan yang mendukung upaya pencapaian kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Jumlah laporan hasil telaahan yang dilaksanakan dalam upaya mendukung upaya Laporan hasil telaahan yang pencapaian kinerja Kementerian Koordinator dilaksanakan dalam upaya Bidang Perekonomian mendukung upaya pencapaian kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jumlah pegawai yang terbayar gaji Layanan perkantoran dan tunjangan

4 3 2

1

1

3

97%

100%

97%

97

Laporan hasil pengawasan yang dilaksanakan 4

Jumlah laporan hasil pemantauan tindak lanjut hasilpengawasan (internal dan eksternal)

Terselenggaranya tugas dan fungsi dukungan yang optimal terhadap Milik Negara pelayanan Administrasi Umum, Sumber Daya Manusia, Keuangan, Jumlah terselenggaranya operasion dan Kerumahtanggaan, dan Pengelolaan Barang pemeliharaan perkantoran organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam pelaksanaan

Tersedianya sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai

Volume

Persentase (%) Pemenuhan sarana dan prasarana kerja yang berkualitas bagi seluruh pegawai

Laporan hasil pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan (internal dan eksternal)

3

5

12

Layanan Perkantoran 12

Sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai

100

Program PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENKO PEREKONOMIAN

Lampiran IV

MATRIKS SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2015 (KELOMPOK PENGENDALIAN) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan

Output

Volume

Program

9

PROGRAM KOORDINASI KEBIJAKAN BIDANG PEREKONOMIAN

Tersusun rekomendasi paket kebijakan ekonomi yang mendukung kebijakan moneter dan neraca pembayaran

Persentase rekomendasi pengendalian Rekomendasi pengendalian kebijakan kebijakan moneter dan neraca moneter dan neraca pembayaran. pembayaran yang ditindaklanjuti

Tersusunnya rekomendasi kebijakan pembiayaan kredit, asuransi dan remitansi untuk pekerja migran Tersusunnya rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan bidang BUMN

Persentase rekomendasi Pengendalian kebijakan pembiayaan kredit, asuransi dan remitansi untuk pekerja migran yang ditindaklanjuti BUMN yang ditindaklanjuti Persentase rekomendasi pengendalian kebijakan

Tersusunnya rekomendasi pengembangan kebijakan ekonomi daerah dan sektor riil

Persentase rekomendasi pengendalian Rekomendasi pengendalian pengembangan Ekonomi daerah dan pengembangan Ekonomi daerah dan Sektor Riil yang ditindaklanjuti Sektor Riil

Tersusunnya rekomendasi kebijakan fiskal

Persentase rekomendasi pengendalian Rekomendasi pengendalian kebijakan kebijakan fiskal yang ditindaklanjuti fiskal

Tersusunnya rekomendasi kebijakan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

Persentase Pengendalian kebijakan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang ditindaklanjuti Persentase Pengendalian kebijakan KUR yang ditindaklanjuti

Rekomendasi Pengendalian kebijakan PasarModal dan Lembaga Keuangan

8

Rekomendasi Pengendalian kebijakan KUR

7

Tercapainya peningkatan produksi daging, telur dan susu segar untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi protein hewani dan peningkatan produksi dan ketersediaan hasil perikanan untuk peningkatan konsumso dan eksport, peningkatan produksi dan produktifitas garam dalam rangka swasembada berkelanjutan

Persentase rekomendasi hasil pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang peternakan danperikanan yang diimplementasikan

Rekomendasi hasil pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang peternakan dan perikanan

Tercapainya stabilitas harga, ketersediaan dan keterjangkauan pangan pokok dalam rangka menuju swasembada pangan pokok

Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang pangan yang ditindaklanjuti

Tercapainya Target Penyaluran KUR

Rekomendasi Pengendalian kebijakan pembiayaan kredit, asuransi dan remitansi untuk pekerja migran Rekomendasi pengendalian kebijakan BUMN

11

26

Rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang pangan

1

Persentase rekomendasi hasil pengendalian pelaksanaan kebijakan dibidang agribisnis yang ditindaklanjuti

Laporan rekomendasi hasil pengendalian pelaksanaan kebijakan dibidang agribisnis

Persentase rekomendasi hasil pengendalian pelaksanaan kebijakan prasarana, sarana pangan dan pertanian yang ditindaklanjuti

Rekomendasi hasil pengendalian pelaksanaan kebijakan prasarana, sarana pangan dan pertanian

1

1

1

Persentase rekomendasi pelaksanaan pengendalian kebijakan PEPI yang ditindaklanjuti

Rekomendasi pelaksanaan pengendalian kebijakan PEPI

Persentase rekomendasi pelaksanaan pengendalian kebijakan Pengembangan Investasi yang ditindaklanjuti

Rekomendasi pelaksanaan pengendalian kebijakan Pengembangan Investasi

Meningkatnya Ekspor dan berkembangnya Fasilitasi Perdagangan Internasional

Persentase rekomendasi pelaksanaan pengendalian kebijakan Peningkatan Ekspor danFasilitasi Perdagangan Internasional yang ditindaklanjuti

Rekomendasi pelaksanaan pengendalian kebijakan Peningkatan Ekspor dan Fasilitasi Perdagangan Internasional

Meningkatnya Pengembangan Logistik Nasional untuk mendukung kelancaran arus barang

Persentase rekomendasi pelaksanaan pengendalian kebijakan Pengembangan Logistik yang ditindaklanjuti Persentase rekomendasi pelaksanaan pengendalian kebijakan pengembangan pasar dalam negeri yang ditindaklanjuti

Rekomendasi pelaksanaan pengendalian kebijakan pengembangan Pengembangan Logistik Rekomendasi pelaksanaan pengendalian kebijakan pengembangan pasar dalam negeri

Tersusunnya Rekomendasi kebijakan Pengembangan Sektor dan Kawasan Industri

Persentase rekomendasi pelaksanaan pengendalian kebijakan Pengembangan sektor dan kawasan Industri yang ditindaklanjuti

Rekomendasi pelaksanaan pengendalian kebijakan Pengembangan sektor dan kawasan Industri

Terwujudnya Sistem National Single Window yang efisien, konsisten, transparan dan simple

Persentase rekomendasi pelaksanaan pengendalian kebijakan Pengembangan dan Penerapan Sistem Nasional Single Window dan Intergrasi ke dalam Sistem ASW yang ditindaklanjuti

Rekomendasi pelaksanaan pengendalian kebijakan Pengembangan dan Penerapan Sistem Nasional Single Window dan Intergrasi ke dalam Sistem ASW

Tersusunnya Rekomendasi kebijakan pengembangan pasar dalam negeri dan tertib usaha

10

1

Peningkatan peran perkebunan dan Jumlah rekomendasi pengendalian Rekomendasi pengendalian hortikultura untuk pemenuhan konsumsi pelaksanaan kebijakan pekebunan dan pelaksanaan dalam negeri, dan hortikultura yang ditindaklanjuti kebijakan pekebunan dan hortikultura peningkatan ekspor Terimplementasinya rerkomendasi kebijakan dibidang agribisnis untuk peningkatan nilai tambah pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani Peningkatan pemanfaatan lahan terlantar, pengurangan konversi lahan pertanian, percepatan pembangunan irigasi dengan pembukaan lahan beririgasi, serta pembukaan dan pengelolaan sarana produksi pertanian dalam rangka mendukung peningkatan produksi pertanian Meningkatnya investasi nasional

4

2

2

4

4

4

3

4

Lampiran IV Sasaran Kegiatan


Output

Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Persentase (%) Rekomendasi dalam Rangka Percepatan Pembangunan pengendalian Urusan Infrastruktur Infrastruktur Sumber Daya Air Sumber Daya Air yang dilaksanakan

Rekomendasi pengendalian Urusan Infrastruktur Sumber Daya Air

Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Telematika dan Utilitas yang ditindaklanjuti

Persentase (%) Rekomendasi Hasil PengendalianPelaksanaan Kebijakan Telematika dan Utilitas yang ditindaklanjuti

Rekomendasi Hasil Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Telematika dan Utilitas

Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan dalam Percepatan Pembangunan Transportasi Multi Moda

Persentase (%) Rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan Sistem Transportasi Multimoda

Rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan Sistem Transportasi Multimoda

Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi

Jumlah Rekomendasi Pengendalian Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Penataan Pelaksanaan Kebijakan Penataan Ruang Ruang dan Kawasan StrategisEkonomi dan Kawasan Strategis Ekonomi yang ditindaklanjuti

Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Perumahan,Pertanahan, dan Pembiayaan Infrastruktur yang ditindaklanjuti

Persentase (%) Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Perumahan, Pertanahan, dan Pembiayaan Infrastruktur yang ditindaklanjuti Persentase (%) rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan dibidang produktivitas energi

Tersusunnya rekomendasi kebijakan dalam upaya pencapaian sasaran peningkatan produktifitas energi

Pembiayaan Infrastruktur Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Perumahan, Pertanahan, dan Pembiayaan Infrastruktur yang ditindaklanjuti Laporan rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan dibidang produktivitas energi

Tersusunnya rekomendasi kebijakan dalam upaya pencapaian sasaran peningkatan pengelolaan infrastruktur energi

Persentase rekomendasi pengendalian Laporan rekomendasi pengendalian pelaksanaan dibidang Infrastruktur pelaksanaan dibidang Infrastruktur Energi Yang ditindaklanjuti Energi

Tersusunnya rekomendasi kebijakan dalam upaya pencapaian sasaran peningkatan pengelolaan industri ekstratif

Persentase rekomendasi pengendalian Laporan rekomendasi pengendalian kebijakan di bidang Industri Ekstraktif kebijakan di bidang Industri Ekstraktif

Tersusunnya rekomendasi kebijakan dalam upaya pencapaian sasaran peningkatan pelestarian lingkungan hidup Meningkatnya jumlah pelaku ekonomi kreatif dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional

Persentase rekomendasi pengendalian Laporan rekomendasi pengendalian kebijakan di bidang Industri Ekstraktif kebijakan di bidang Industri Ekstraktif

Persentase (%) laporan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan ekonomi kreatif

Laporan hasil pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan

Terwujudnya ekonomi kerakyatan yang tangguh, efisien dan berdaya saing

Pengembangan UKM Berbasis Teknologi Laporan hasil pengendalian kebijakan

Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan potensi ekonomi kawasan

Teknologi yang ditindaklanjuti Persentase (%) laporan hasil pengendalian kebijakan Pengembangan UKM Berbasis Persentase (%) laporan pengendalian pelaksanaan kebijakan Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan

Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan melalui peran inkubator wirausaha

Persentase (%) laporan pengendalian Laporan hasil pengendalian pelaksanaan kebijakan Pengembangan pelaksanaan kebijakan Pengembangan Kewirausahaan Kewirausahaan

Meningkatnya daya saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Persentase (%) laporan pengendalian pelaksanaan kebijakan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Laporan pengendalian pelaksanaan kebijakan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Persentase (%) laporan pengendalian pelaksanaan kebijakan Ketenagakerjaan

Laporan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Ketenagakerjaan

Persentase (%) rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan 8 MRA yang sesuai dengan pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional (engineering services, architectural, accountancy services) dalam pelaksanaan MEA 2015

Rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan 8 MRA yang sesuai dengan pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional (engineering services, architectural, accountancy services) dalam pelaksanaan MEA 2015

Persentase (%) rekomendasi pengendalian kebijakan kerjasama ekonomi Asia yang ditindaklanjuti

Rekomendasi pengendalian kebijakan kerjasama ekonomi Asia

Meningkatnya kerja sama ekonomi Asia

Meningkatnya kerja sama ekonomi Eropa, Afrika, dan Timur Tengah

Program

4


2

2

8

4

3

3

3

Terimplementasinya rerkomendasi Persentase rekomendasi pengendalian Rekomendasi pengendalian kebijakan kebijakan dibidang tata kelola kehutanan kebijakan di bidang Tata Kelola di bidang Tata Kelola Kehutanan untuk antisipasi perubahan iklim Kehutanan

Meningkatnya Pengelolaan dan pengembangan dibidang Ketenagakerjaan

Volume

Laporan hasil pengendalian pelaksanaan kebijakan Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan

1

3

4

4

4

4

4

4

1

8

Persentase Rekomendasi pengendalian Rekomendasi pengendalian kebijakan kebijakan kerjasama ekonomi Eropa, Kerjasama Ekonomi Eropa, Afrika dan Afrika dan Timur Tengah yang Timur Tengah ditindaklanjuti

13

Meningkatnya kerja sama ekonomi Amerika dan Pasifik

Persentase (%) rekomendasi pengendalian kebijakan kerjasama ekonomi Amerika dan Pasifik yang ditindaklanjuti

Rekomendasi pengendalian kebijakan kerjasama ekonomi Amerika dan Pasifik

6

Meningkatnya kerja sama ekonomi Regional dan Subregional

Persentase rekomendasi pengendalian kebijakan kerjasama ekonomi Regional dan Sub Regional yang ditindaklanjuti Persentase (%) rekomendasi pengendalian kebijakan Kerja Sama ekonomi Multilateral dan Pembiayaan yang ditindaklanjuti

Rekomendasi pengendalian kebijakan kerjasama ekonomi Regional dan Sub Regional

Meningkatnya kerja sama ekonomi Multilateral dan pembiayaan

Rekomendasi Pengendalian Kebijakan Kerjasama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan

6

5

Lampiran IV

MATRIKS SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2015 (KELOMPOK KOORDINASI DAN SINKRONISASI) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Sasaran Kegiatan

Tersusun rekomendasi paket kebijakan ekonomi yang mendukung kebijakan moneter dan neraca pembayaran Tersusunnya rekomendasi kebijakan pembiayaan kredit, asuransi dan remitansi untuk pekerja migran


Output

Volume

Target

Program

12

85%


12

85%

12

85%

12

90%

12

85%

12

85%

12

85%

1

85%

1

85%

1

85%

1

85%

1

85%

1

85%

1

85%

1

85%

Rekomendasi kebijakan Pengembangan Investasi

3

80%

Rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing Pengembangan Investasi

1

100%

Persentase rekomendasi dari hasil koordinasi, sinkronisasi dan sosialisasi kebijakan moneter dan neraca pembayaran yang ditindaklanjuti Persentase rekomendasi dari hasil koordinasi, sinkronisasi dan sosialisasi kebijakan pembiayaan kredit, asuransi dan remitansi untuk pekerja migran yang ditindaklanjuti

Rekomendasi dari hasil koordinasi, sinkronisasi dan sosialisasi kebijakan moneter dan neraca pembayaran

Tersusunnya rekomendasi Kebijakan Persentase rekomendasi dari hasil yang terkait dengan bidang BUMN koordinasi, sinkronisasi dan sosialisasi kebijakan BUMN yang ditindaklanjuti

Rekomendasi dari hasil koordinasi, sinkronisasi dan sosialisasi kebijakan BUMN

Tersusunnya rekomendasi pengembangan kebijakan ekonomi daerah dan sektor riil

Persentase rekomendasi dari hasil koordinasi, sinkronisasi dan sosialisasi kebijakan ekonomi daerah dan sektor riil ditindaklanjuti Tersusunnya rekomendasi kebijakan Persentase rekomendasi dari hasil fiskal koordinasi, sinkronisasi dan sosialisasi kebijakan fiskal yang ditindaklanjuti Tersusunnya rekomendasi kebijakan Persentase rekomendasi dari hasil Pasar Modal dan Lembaga Keuangan koordinasi, sinkronisasi dan sosialisasi kebijakan Pasar Modal

Rekomendasi dari hasil koordinasi, sinkronisasi dan sosialisasi kebijakan Pengembangan Ekonomi daerah dan Sektor Riil Rekomendasi dari hasil koordinasi, sinkronisasi dan sosialisasi kebijakan fiskal

Tercapainya Target Penyaluran KUR

Persentase rekomendasi dari hasil koordinasi, sinkronisasi dan sosialisasi kebijakan KUR yang ditindaklanjuti Tercapainya peningkatan produksi Persentase rekomendasi hasil koordinasi daging, telur dan susu segar untuk dan sinkronisasi kebijakan bidang pemenuhan kebutuhan konsumsi peternakan dan perikanan yang protein hewani dan peningkatan diselesaikan Presentase rekomendasi hasil kordinasi produksi dan ketersediaan hasil dan sinkronisasi kebijakan perikanan untuk peningkatan konsumso dan eksport, peningkatan pengembangan ekonomi wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil yang produksi dan produktifitas garam ditindaklanjuti dalam rangka swasembada Tercapainya stabilitas harga, Persentase rekomendasi hasil koordinasi ketersediaan dan keterjangkauan dan sinkronisasi kebijakan bidang pangan pangan pokok dalam rangka yang diimplementasikan menuju swasembada pangan pokok

Rekomendasi dari hasil koordinasi, sinkronisasi dan sosialisasi kebijakan KUR

Peningkatan peran perkebunan dan hortikultura untuk pemenuhan konsumsi dalam negeri, dan peningkatan ekspor

Persentase rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang perkebunan dan hortikultura yang diimplementasikan Presentase rekomendasi hasil kordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan rempah - rempah yang ditindaklanjuti Persentase rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dibidang agribisnis yangdiimplementasikan

Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang perkebunan dan hortikultura Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan rempah - rempah

Persentase rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan prasarana dan sarana pangan dan pertanian yang diimplementasikan Persentase rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian konflik lahan pertanian yang ditindaklanjuti

Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan prasarana dan sarana pangan dan pertanian

Terimplementasinya rerkomendasi kebijakan dibidang agribisnis untuk peningkatan nilai tambah pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani Peningkatan pemanfaatan lahan terlantar, pengurangan konversi lahan pertanian, percepatan pembangunan irigasi dengan pembukaan lahan beririgasi, serta pembukaan dan pengelolaan sarana produksi pertanian dalam rangka mendukung peningkatan

Meningkatnya investasi nasional Persentase rekomendasi kebijakan Pengembangan Investasi yang ditindaklajuti Persentase Rekomendasi kebijakan peningkatandaya saing Pengembangan Investasi yang ditindaklanjuti

Meningkatnya Ekspor dan berkembangnya Fasilitasi Perdagangan Internasional

Meningkatnya Pengembangan Logistik Nasional untuk mendukung kelancaran arus barang

Tersusunnya Rekomendasi kebijakan penguapasar dalam negeri dan tertib usaha

Tersusunnya Rekomendasi kebijakan Pengembangan Sektor dan Kawasan Industri

Rekomendasi dari hasil telaahan/kajian kebijakan pembiayaan kredit, asuransi dan remitansi untuk pekerja migran

Rekomendasi dari hasil koordinasi, sinkronisasi dan sosialisasi kebijakan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang peternakan dan perikanan Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan ekonomi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang pangan

Laporan rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dibidang agribisnis

Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian konflik lahan pertanian

Persentase rekomendasi Kebijakan PEPI yang ditindaklanjuti

Rekomendasi Kebijakan PEPI

2

80%

Persentase rekomendasi kebijakan Peningkatan Ekspor dan Fasilitasi Perdagangan Internasional yang ditindaklajuti

Rekomendasi kebijakan Peningkatan Ekspor dan Fasilitasi Perdagangan Internasional

5

80%

Persentase Rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing ekspor yang ditindaklanjuti Persentase rekomendasi kebijakan Pengembangan Logistik yang ditindaklajuti

Rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing ekspor

1

100%

5

80%

Persentase rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing Pengembangan Logistik yang ditindaklanjuti Tersusunnya Rekomendasi kebijakan penguasan pasar dalam negeri dan tertib usaha Persentase rekomendasi kebijakan peningkatandaya saing pasar dalam negeri yang ditindaklanjuti

Rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing Pengembangan Logistik

1

100%

5

80%

1

100%

Persentase rekomendasi kebijakan Pengembangan Sektor dan kawasan Industri yang ditindaklanjuti

Rekomendasi kebijakan Pengembangan Sektor dan kawasan Industri

3

80%

Persentase Rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing sektor dam Kawasan Industri yang ditindaklanjuti

Rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing sektor dan Kawasan Industri

1

100%

Rekomendasi kebijakan Pengembangan Logistik

Rekomendasi kebijakan penguatan pasar dalam negeri dan tertib usaha Rekomendasi kebijakan peningkatan dayasaing pasar dalam negeri

Lampiran IV Sasaran Kegiatan


Output

Terwujudnya Sistem National Persentase rekomendasi kebijakan Single Window yang efisien, Pengembangan dan Penerapan konsisten, transparan dan simple Sistem Nasional Single Window dan Intergrasi ke dalam Sistem ASW yang ditindaklajut

Rekomendasi kebijakan Pengembangan daPenerapan Sistem Nasional Single Windowdan Intergrasi ke dalam Sistem ASW

Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan dalam Rangka Percepatan Pembangunan Infrastrukturb Sumber Daya Air

Persentase (%) koordinasi Kebijakan Urusan Infrastruktur Sumber Daya Air yang Ditindaklanjuti

Rekomendasi Hasil Koordinasi Kebijakan Urusan Infrastruktur Sumber Daya Air

Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Telematika dan Utilitas yang ditindaklanjuti

Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Telematika dan Utilitas yang ditindaklanjuti

Rekomendasi Kebijakan Telematika dan Utilitas

Tersusunnya Rekomendasi Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan dalam Percepatan kebijakan sistem transportasi Pembangunan Transportasi Multi multimoda Moda

Rekomendasi kebijakan sistem transportasi multimoda

Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi

Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan bidang Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi yang ditindaklanjuti

Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi

Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Perumahan, Pertanahan, dan Pembiayaan Infrastruktur yang ditindaklanjuti

Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Perumahan, Pertanahan, dan Pembiayaan Infrastruktur yang ditindaklanjuti

Rekomendasi Kebijakan Perumahan, Pertanahan, dan Pembiayaan Infrastruktur

Tersusunnya rekomendasi Persentase (%) rekomendasi kebijakan dalam upaya kebijakan dibidangproduktivitas pencapaian sasaran peningkatan energi yang terimplementasi produktifitas energi

Laporan rekomendasi kebijakan dibidang produktivitas energi

Tersusunnya rekomendasi Persentase rekomendasi Kebijakan kebijakan dalam upaya Dibidang Infrastruktur Energi yang pencapaian sasaran peningkatan Ditindaklanjuti pengelolaan infrastruktur energi

Laporan rekomendasi Kebijakan Dibidang Infrastruktur Energi

Tersusunnya rekomendasi Persentase rekomendasi kebijakan di Laporan rekomendasi kebijakan di kebijakan dalam upaya Industri Ekstraktif Industri pencapaian sasaran peningkatan Ekstraktif pengelolaan industri ekstratif Terimplementasinya Persentase rekomendasi kebijakan di rerkomendasi kebijakan dibidang bidang Tata Kelola Kehutanan tata kelola kehutanan untuk antisipasi perubahan iklim Persentase rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Heart of Borneo yang ditindaklanjuti

Rekomendasi kebijakan di bidang Tata Kelola Kehutanan rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Heart of Borneo

Tersusunnya rekomendasi Persentase rekomendasi kebijakan Laporan rekomendasi kebijakan kebijakan dalam upaya bidang pelestarian lingkungan hidup bidang pencapaian sasaran peningkatan pelestarian lingkungan hidup pelestarian lingkungan hidup

Meningkatnya jumlah pelaku ekonomi kreatif dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional

Persentase (%) rekomendasi Rekomendasi hasil koordinasi dan kebijakan di bidang pengembangan sinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi kreatif yang ditindaklanjuti pengembangan ekonomi kreatif

Terwujudnya ekonomi Persentase (%) rekomendasi hasil kerakyatan yang tangguh, efisien koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan berdaya saing pengembangan UKM berbasis teknlogi yang ditindaklanjuti

Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan UKM berbasis teknlogi

Meningkatnya pengelolaan dan Persentase (%) rekomendasi pengembangan potensi ekonomi kebijakan di bidang peningkatan kawasan daya saing ekonomi kawasan yang ditindaklanjuti

Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang peningkatan daya saing ekonomi kawasan

Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan melalui peran inkubator wirausaha

Persentase (%) rekomendasi kebijakan Pengembangan Kewirausahaan yang ditindaklanjuti

Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengembangan Kewirausahaan

Meningkatnya daya saing Persentase (%) rekomendasi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil kebijakan Peningkatan Daya Saing dan Menengah Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang ditindaklanjuti

Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Meningkatnya Pengelolaan dan pengembangan dibidang Ketenagakerjaan

Persentase (%) Rekomendasi Rekomendasi hasil koordinasi dan Kebijakan dibidang Ketenagakerjaan sinkronisasi kebijakan bidang yang ditindaklanjuti Ketenagakerjaan Persentase (%) rekomendasi kebijakan Ekonomi Kreatif Nasional, KUKM, SDM, dan ketenagakerjaan/buruh dalam pelaksanaan MEA 2015 Persentase (%) kesepakatan kerjasama ekonomi Asia yang terselesaikan Persentase Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika, dan Timteng yang terselesaikan

rekomendasi kebijakan Ekonomi Kreatif Nasional, KUKM, SDM, dan ketenagakerjaan/buruh dalam pelaksanaan MEA 2015 Kesepakatan Kerjasama Ekonomi Asia

Meningkatnya kerja sama ekonomi Amerika dan Pasifik

Persentase (%) kesepakatan kerja sama ekonomi Amerika dan Pasifik yang terselesaikan

Kesepakatan kerja sama ekonomi Amerika dan Pasifik

Meningkatnya kerja sama ekonomi Regional dan Subregional

Persentase kesepakatan kerjasama ekonomi Regional dan Sub Regional yang terselesaikan

Kesepakatan Kerjasama Ekonomi Regional dan Sub Regional

Meningkatnya kerja sama ekonomi Multilateral dan pembiayaan

Persentase (%) kesepakatan kerja sama ekonomi Multilateral dan Pembiayaan yang terselesaikan

Kesepakatan Kerjasama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan

Meningkatnya kerja sama ekonomi Asia Meningkatnya kerja sama ekonomi Eropa, Afrika, dan Timur Tengah

Kesepakatan Kerjasama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah

Volume

Target

Program

5

80%


4

85%

2

80%

4

85%

9

9%

4

80%

3

80%

3

85%

3

85%

1

85%

3

85%

3

85%

4

85%

5

80%

4

85%

4

85%

4

85%

4

85%

1

85%

4

85%

5

85%

4

85%

6

85%

5

85%

Lampiran V

Contoh Pola Cascading Indikator Kinerja Individu Menko

Deputi (I)

Asdep (Fiskal)

Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Perekonomian

Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan dibidang Ekonomi Makro dan Keuangan

Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Fiskal

(P e r n y a t a a n s a s a r a n)

Kabid (Penerimaan Fiskal) Jumlah Konsep Rekomendasi hasil koordinasi, Sinkronisasi, Monev Kebijakan dibidang Penerimaan Negara yang tersusun

Kasubid (Penerimaan Pajak)

Pelaksanan/ JFU

Jumlah Bahan Rekomendasi hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monev Kebijakan di Bidang Penerimaan Pajak yang terolah dan teranalisis

Jumlah bahan koordinasi, sinkronissi dan sosialisasi kebijakan dibidang penerimaan pajak yang terkumpul

(P e r n y a t a a n I n d I k a t o r)

Perjanjian Kinerja Mekanisme PP 46/2008 (PPK:SKP & PKP), //skp.ekon.go.id

Lampiran VI

Contoh Pola Pengelolaan dan Pengukuran Kinerja Tahun 2015 IKU SES Persentase kepatuhan terhadap ketentuan dibidang perencanaan anggaran, keuangan, perlengkapan dan kepegawaian;

Indeks kepuasaan pelayanan kesekretariatan dan pengawasan;

Indikator Kinerja Kegiatan/IKU Eselon II

Jumlah Dokumen Perencanaan yang Berkualitas Jumlah Dokumen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jumlah Pelaksanaan Hasil Pengawasan yang dilaksanakan Persentase Pelaksanaan Fungsi Kerumahtanggaan dan Tata Usaha Pimpinan dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas Pokok Organisasi Kemenko Perekonomian yang diselesaikan Jumlah Laporan Dukungan Kegiatan Menko Perekonomian dan Fasilitasi Naskah Kebijakan Menteri Jumlah Laporan Kegiatan Persidangan KKBP Jumlah Laporan Rancangan Peraturan Perundangundangan, Telaahan Masalah Hukum dan Perundangundangan, serta Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Laporan Hasil Telaahan yang dilaksanakan dlm upaya pencapaian kinerja KKBP

Meningkatkan budaya organisasi berbasis kinerja dan kompetensi serta tata kelola organisasi, untuk perbaikan pelayanan

Persentase dan penggunaan aplikasi di bidang kesekretariatan;

Kualifikasi laporan keuangan tetap "Wajar Tanpa Pengecualian";

Jumlah Laporan Komunikasi Publik Kebijakan Bidang Perekonomian Persentase Pelaksanaan Pelayanan Pengelolaan Barang Milik Negara yang diselesaikan Persentase Laporan Pelaksanaan Sistem dan Implementasi Pelayanan Prima dalam Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Verifikasi dan Perbendaharaan yang diselesaikan Jumlah Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (Internal dan Eksternal)

Persentase sumber daya manusia yang Persentase Administrasi dan Pengembangan Sumber memenuhi standar kompetensi. Daya Manusia yang diselesaikan Meningkatnya produktivitas melalui sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai

Jumlah pegawai yang terbayar gaji dan tunjangan Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai Persentase (%) Pemenuhan Sarana dan Prasarana kerja yang berkualitas bagi seluruh pegawai

2 Sasaran Strategis

6 Indikator Kinerja Utama

2 IKU Rocan, 7 IKU Biro Umum+SA, 4 IKU RoHPH, 2 IKU Inspektorat

Target

Realisasi

Kinerja (R/T)

Unit Es.II Penanggung Jawab

Anggaran Rumpun Kegiatan

4 Dok

4

100%

3 Dok

3

100%

4 Laporan

4

100%

Inspektorat

Pengawasan Inspektorat

100

103%

Biro Umum

Peningkatan dan Pengelolaan Pelayanan Umum (Manajemen)

1

100% Biro HPH

Peningkatan dan Pengelolaan Layanan PersidanganHukum dan Humas

97 %

1 Laporan

Biro Perencanaan

Peningkatan Pelayanan Perencanaan

1 Laporan

1

100%

3 Laporan

3

100%

5 Laporan

5

100%

SA

2 Laporan

2

100%

Biro HPH

97 %

97

100%

Biro Umum

100 %

100

100%

Biro Umum


3

100%

Inspektorat

Pengawasan Inspektorat

Biro Umum


Biro Umum


3 Laporan 97 %

100

103%

378 %

378

100%

100 %

100

100%

Penelaahan KebijakanBidang perekonomian Peningkatan dan Pengelolaan Layanan PersidanganHukum dan Humas Peningkatan dan Pengelolaan Pelayanan Umum (Manajemen)

Alokasi

Realisasi

Pengelolaan Kontrak Kinerja % Individu (termasuk IKU Realisasi Es.III,Es.IV, JFU)

4.267.169.000

4.240.299.380

99%

882.832.000

739.620.467

84%

550.000.000

382.339.554

70%

4.775.302.000

3.403.988.798

71%

500.000.000

292.231.755

58%

500.000.000

411.859.100

82%

1.000.000.000

785.624.654

79%

2.500.000.000

2.072.965.810

83%

7.150.000.000

5.733.389.169

80%

855.000.000

561.588.152

66%

855.000.000

642.522.886

75%

50.000.000

40.600.000

81%

3.648.867.000

3.121.799.266

86%

98.465.259.000

72.635.725.527

74%

4.500.000.000

2.223.992.825

49%

130.499.429.000

97.288.547.343

75%

//skp.ekon.go.id (UserID & Password masing-masing)

Pengukuran SS. SES

Rancangan Peraturan per-uu-an Baru Rancangan perubahan Peraturan Perundangan

Recommend Documents