PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR :
6
Tahun 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI SELATAN
Menimbang
:
a.
b.
c.
Bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, Gubernur perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah; Bahwa dalam rangka melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, maka perlu dilakukan penataan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan; Bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
Mengingat
:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Wilayah Provinis Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2102) juncto Undang-undang 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 235).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN dan GUBERNUR SULAWESI SELATAN MEMUTUSKAN Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan. 5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 7. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah. 8. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepala daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Dekonsentrasi adalah Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal diwilayah tertentu. 10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dan pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. 11. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri, dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
BAB III KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 3 1. 2.
Sekretariat Daerah adalah unsur staf. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan tanggung jawab kepada Gubernur.
Bagian Kedua Tugas Pokok Pasal 4 Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah serta lembaga lain.
BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Pasal 5 1.
Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas : a. Sekretaris Daerah; b. Asisten Pemerintahan, terdiri atas; 1. Biro Pemerintahan Umum 2. Biro Pemerintahan Daerah 3. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia c. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, terdiri atas; 1. Biro Bina Perekonomian 2. Biro Bina Pembangunan 3. Biro Kerja Sama d. Asisten Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas : 1. Biro Bina Kesejahteraan 2. Biro Bina Mental Spiritual 3. Biro Bina NAPZA dan HIV – AIDS
e.
2. 3.
4.
Asisten Administrasi, terdiri atas : 1. Biro Organisasi dan Kepegawaian 2. Biro Humas dan Protokol 3. Biro Umum dan Perlengkapan f. Jabatan Fungsional Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten sesuai bidang tugas masing-masing. Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB V ASISTEN PEMERINTAHAN Bagian Kesatu Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Pasal 6 Asisten Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan di bidang Pemerintahan Umum, Pemerintahan Daerah, Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta mengoordinasikan dinas daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 7 Asisten Pemerintahan, membawahi : a. Biro Pemerintahan Umum; b. Biro Pemerintahan Daerah; c. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Bagian Kedua Biro Pemerintahan Umum Pasal 8 Susunan Organisasi Biro Pemerintahan Umum, terdiri atas : a. Bagian Tata Usaha dan Kependudukan, membawahi : 1. Sub Bagian Tata Usaha 2. Sub Bagian Administrasi Kependudukan 3. Sub Bagian Informasi Kependudukan b. Bagian Ketataprajaan, membawahi ; 1. Sub Bagian Bina Tugas Dekonsentrasi 2. Sub Bagian Bina Tugas Pembantuan 3. Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum
c.
d.
Bagian 1. Sub 2. Sub 3. Sub Bagian 1. Sub 2. Sub 3. Sub
Bina Wilayah, membawahi : Bagian Penataan Wilayah Bagian Bina Keagrariaan Bagian Bina Kecamatan Bina Pemerintahan Desa, membawahi : Bagian Bina Aparatur Desa Bagian Bina Kelembagaan Desa Bagian Bina Kerjasama Desa Bagian Ketiga Biro Pemerintahan Daerah Pasal 9
Susunan Organisasi Biro Pemerintahan Daerah, terdiri atas : a. Bagian Tata Usaha dan Tata Pemerintahan Daerah, membawahi : 1. Sub Bagian Tata Usaha 2. Sub Bagian Administrasi Kepala Daerah 3. Sub Bagian Administrasi DPRD b. Bagian Kinerja Pemerintah Daerah, membawahi : 1. Sub Bagian Akuntabilitas Kepala Daerah 2. Sub Bagian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 3. Sub Bagian Pelaporan dan Dokumentasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah c. Bagian Bina Daerah Otonom, membawahi : 1. Sub Bagian Penataan Daerah Otonom 2. Sub Bagian Evaluasi Daerah Otonom 3. Sub Bagian Bina Daerah Otonom Baru d. Bagian Penataan Urusan Pemerintahan, membawahi : 1. Sub Bagian Penataan Urusan Wajib 2. Sub Bagian Penataan Urusan Pilihan 3. Sub Bagian Pengendalian Urusan
Bagian Keempat Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Pasal 10 Susunan Organisasi Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia, terdiri atas : a. Bagian Tata Usaha, Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum, membawahi : 1. Sub Bagian Tata Usaha 2. Sub Bagian Penataan dan Pembinaan Dokumentasi Hukum 3. Sub Bagian Penggandaan dan Penyuluhan Hukum b. Bagian Peraturan Perundang-undangan, membawahi : 1. Sub Bagian Pengkaji Peraturan Daerah 2. Sub Bagian Pengkajian Peraturan dan Keputusan Gubernur 3. Sub Bagian Penataan Produk Hukum c. Bagian Bantuan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia, membawahi : 1. Sub Bagian Sengketa Hukum 2. Sub Bagian Perlindungan Hukum dan HAM 3. Sub Bagian Penanganan Tindak Lanjut
d.
Bagian 1. Sub 2. Sub 3. Sub
Bina Hukum Daerah, membawahi : Bagian Evaluasi Produk Hukum Daerah Wilayah I Bagian Evaluasi Produk Hukum Daerah Wilayah II Bagian Pembinaan Penyidik Pengawai Negeri Sipil.
BAB VI ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN Bagian Kesatu Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Pasal 11 Asisten Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas dan pokok membantu Sekretaris Daerah menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan di bidang perekonomian, pembangunan dan kerja sama serta mengkoordinasikan Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain serta sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 12 Asisten Ekonomi dan Pembangunan, membawahi : a. Biro Bina Perekonomian b. Biro Bina Pembangunan c. Biro Kerja Sama.
Bagian Kedua Biro Bina Perekonomian Pasal 13 Susunan Organisasi Biro Bina Perekonomian, terdiri atas : a. Bagian Tata Usaha dan Bina Ekonomi Kerakyatan, membawahi : 1. Sub Bagian Tata Usaha 2. Sub Bagian Pengembangan Ekonomi Kerakyatan 3. Sub Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan b. Bagian Bina Sarana Perekonomian, membawahi : 1. Sub Bagian Sarana Perhubungan, Telekomunikasi dan Pariwisata 2. Sub Bagian Sarana Perindustrian dan Perdagangan 3. Sub Bagian Sarana BUMN dan BUMD c. Bagian Bina Produksi, Distribusi dan Pemasaran, membawahi : 1. Sub Bagian Bina Produksi 2. Sub Bagian Bina Distribusi 3. Sub Bagian Bina Pemasaran d. Bagian Bina Kelembagaan Ekonomi, membawahi : 1. Sub Bagian Bina Kelembagaan Koperasi dan UKM 2. Sub Bagian Bina Kelembagaan Keuangan 3. Sub Bagian Bina Pengembangan Ekonomi Syariah
Bagian Ketiga Biro Bina Pembangunan Pasal 14 Susunan Organisasi Biro Bina Pembangunan, terdiri atas : a. Bagian Tata Usaha dan Administrasi Pembangunan, membawahi : 1. Sub Bagian Tata Usaha 2. Sub Bagian Penyusunan Program Pembangunan 3. Sub Bagian Bina Pembangunan Daerah b. Bagian Pengendalian Pembangunan, membawahi : 1. Sub Bagian Pengendalian Pembangunan Bidang Ekonomi 2. Sub Bagian Pengendalian Pembangunan Bidang Sosial Budaya 3. Sub Bagian Pengendalian Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana c. Bagian Evaluasi Pembangunan, membawahi : 1. Sub Bagian Evaluasi Program Pembangunan 2. Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah 3. Sub Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah d. Bagian Bina Usaha Jasa Pembangunan, membawahi : 1. Sub Bagian Bina Jasa Konstruksi 2. Sub Bagian Bina Jasa Non Konstruksi 3. Sub Bagian Bina Jasa Lembaga Sertifikasi
Bagian Keempat Bina Kerja Sama Pasal 15 Susunan Organisasi Biro Kerja Sama, terdiri atas : a. Bagian Tata Usaha dan Bina Kerja Sama, membawahi : 1. Sub Bagian Tata Usaha 2. Sub Bagian Bina Kerja Sama Kabupaten/Kota 3. Sub Bagian Kajian Kerja Sama Non Pemerintah b. Bagian Kerja Sama Sosial Budaya, membawahi : 1. Sub Bagian Kerja Sama Bidang Sosial 2. Sub Bagian Kerja Sama Bidang Kebudayaan dan Pariwisata 3. Sub Bagian Kerja Sama Bidang Ketenagakerjaan c. Bagian Kerja Sama Ekonomi, Fisik dan Prasarana, membawahi : 1. Sub Bagian Kerja Sama Peningkatan Nilai Ekonomi 2. Sub Bagian Kerja Sama Sarana dan Prasarana 3. Sub Bagian Kerja Sama Energi dan Sumberdaya Mineral d. Bagian Kerja Sama Luar Negeri, membawahi : 1. Sub Bagian Kerjasama Bilateral 2. Sub Bagian Kerja Sama Multilateral 3. Sub Bagian Kerja Sama Lembaga Internasional.
BAB VII ASISTEN KESEJAHTERAAN RAKYAT Bagian Kesatu Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Pasal 16 Asisten Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan di bidang kesejahteraan, Mental Spiritual, dan NAPZA, HIV – AIDS serta mengkoordinasikan Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga lain sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 17 Asisten Kesejahteraan Rakyat, membawahi : a. Biro Bina Kesejahteraan; b. Biro Bina Mental dan Spiritual c. Biro Bina NAPZA dan HIV – AIDS
Bagian Kedua Biro Bina Kesejahteraan Pasal 18 Susunan Organisasi Biro Bina Kesejahteraan, terdiri atas : a. Bagian Tata Usaha, Pengembangan dan Kebijakan Sosial, membawahi : 1. Sub Bagian Tata Usaha 2. Sub Bagian Kelembagaan dan Kemitraan Sosial 3. Sub Bagian Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi b. Bagian Perlindungan Sosial, membawahi : 1. Sub Bagian Kompensasi Sosial 2. Sub Bagian Jaminan Sosial 3. Sub Bagian Pemberdayaan Penyandang Sosial c. Bagian Kerawanan Sosial, Urbanisasi dan Migrasi membawahi : 1. Sub Bagian Urusan Bencana 2. Sub Bagian Urusan Konflik Sosial 3. Sub Bagian Urbanisasi dan Migrasi d. Bagian Bina Pemuda, Olahraga, Pendidikan dan Seni Budaya, membawahi : 1. Sub Bagian Bina Kepemudaan 2. Sub Bagian Bina Keolahragaan 3. Sub Bagian Bina Pendidikan dan Seni Budaya. Bagian Ketiga Biro Bina Mental dan Spiritual Pasal 19 Susunan Organisasi Biro Bina Mental dan Spiritual, terdiri atas : a. Bagian Tata Usaha dan Bina Lembaga Keagamaan, membawahi : 1. Sub Bagian Tata Usaha
b.
c.
d.
2. Sub Bagian Kerukunan Umat Beragama dan Aliran Kepercayaan 3. Sub Bagian Kerja Sama antar Lembaga Keagamaan Bagian Sarana Keagamaan, membawahi : 1. Sub Bagian Sarana Peribadatan 2. Sub Bagian Sarana Kelembagaan 3. Sub Bagian Sarana Kegiatan Keagamaan Bagian Bina Mental, Seni dan Budaya, membawahi : 1. Sub Bagian Bina Mental Masyarakat 2. Sub Bagian seni Tradisional 3. Sub Bagian Kebudayaan dan Situs Sejarah Bagian urusan Haji, Zakat dan Evaluasi Program, membawahi : 1. Sub Bagian Urusan Haji 2. Sub Bagian Zakat, Infaq dan sadaqah 3. Sub Bagian Evaluasi Program.
Bagian Keempat Biro Bina NAPZA dan HIV – AIDS Pasal 20 Susunan Organisasi Biro Bina NAPZA dan HIV – AIDS, terdiri atas : a. Bagian Tata Usaha dan Penggalangan Potensi, membawahi : 1. Sub Bagian Tata Usaha 2. Sub Bagian Perencanaan 3. Sub Bagian Kemitraan b. Bagian Pencegahan dan Penanggulangan, membawahi : 1. Sub Bagian Data dan Informasi 2. Sub Bagian Advokasi dan Penyuluhan 3. Sub Bagian Pengawasan dan Pengendalian c. Bagian Rehabilitasi, membawahi : 1. Sub Bagian Pembinaan dan Bimbingan 2. Sub Bagian Sarana dan Prasarana 3. Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi.
BAB VIII ASISTEN ADMINISTRASI Bagian Kesatu Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Pasal 21 Asisten Administrasi mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan di bidang Organisasi dan Kepegawaian, hubungan masyarakat dan protokol, umum dan perlengkapan serta mengkoordinasikan Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga lain sesuia dengan bidang tugasnya.
Pasal 22 Asisten Administrasi, membawahi ; a. Biro Organisasi dan Kepegawaian; b. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol c. Biro Umum dan Perlengkapan.
Bagian Kedua Biro Organisasi dan Kepegawaian Pasal 23 Susunan Organisasi Biro Organisasi dan Kepegawaian, terdiri dari : a. Bagian Tata Usaha, Analisis dan Formasi Jabatan, membawahi : 1. Sub Bagian Tata Usaha 2. Sub Bagian Analisis Jabatan 3. Sub Bagian Formasi Jabatan b. Bagian Ketatalaksanaan, membawahi : 1. Sub Bagian Pembakuan Tatalaksana 2. Sub Bagian Tatalaksana Umum 3. Sub Bagian Pembinaan Pelayanan Publik c. Bagian Kelembagaan, membawahi : 1. Sub Bagian Penataan Kelembagaan Provinsi 2. Sub Bagian Pembinaan Kelembagaan Kabupaten/Kota 3. Sub Bagian Kinerja Perangkat Daerah Provinsi d. Bagian Kepegawaian, membawahi : 1. Sub Bagian Pengembangan Pegawai 2. Sub Bagian Mutasi Pegawai 3. Sub Bagian Umum Kepegawaian.
Bagian Ketiga Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Pasal 24 Susunan Organisasi Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, terdiri atas : a. Bagian Hubungan Masyarakat, membawahi : 1. Sub Bagian Pengumpulan dan Penyaringan Informasi 2. Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan 3. Sub Bagian Publikasi b. Bagian Tata Usaha dan Protokol, membawahi : 1. Sub Bagian Tata Usaha Biro dan Pimpinan 2. Sub Bagian Pengaturan Acara 3. Sub Bagian Akomodasi Tamu c. Bagian Pengolahan Data Elektronik, membawahi : 1. Sub Bagian Piranti Keras dan Jaringan Internet 2. Sub Bagian Pengolahan Data dan Informasi 3. Sub Bagian Piranti Lunak dan Konten
d.
Bagian Sandi dan Telekomunikasi, membawahi 1. Sub Bagian Sandi 2. Sub Bagian Telekomunikasi 3. Sub Bagian Pemeliharaan Sarana dan Prasarana.
Bagian Keempat Biro Umum dan Perlengkapan Pasal 25 Susunan Organisasi Biro Umum dan Perlengkapan, terdiri dari : a. Bagian Tata Usaha Umum, membawahi : 1. Sub Bagian Tata Usaha 2. Sub Bagian Arsip dan Penggandaan 3. Sub Bagian Ekspedisi b. Bagian Rumah Tangga, membawahi : 1. Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan 2. Sub Bagian Urusan Dalam 3. Sub Bagian Administrasi Perjalanan c. Bagian Keuangan Sekretariat Daerah, membawahi : 1. Sub Bagian Anggaran 2. Sub Bagian Pembiayaan 3. Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi d. Bagian Perlengkapan, membawahi : 1. Sub Bagian Analisa Kebutuhan 2. Sub Bagian Pengadaan dan pemeliharaan 3. Sub Bagian Penyimpanan, inventarisasi dan Distribusi.
BAB IX JABATAN FUNGSIONAL Pasal 26 Formasi Jabatan Fungsional disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
dan
diangkat
BAB X STAF AHLI GUBERNUR Pasal 27 1. 2. 3. 4.
Gubernur dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Staf Ahli Pengangkatan Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5 (lima) orang Jumlah dan pembidangan tugas Staf Ahli disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik dan kemampuan keuangan daerah Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil dan merupakan Jabatan Struktural Eselon II-a
5. 6.
Tugas dan fungsi Staf Ahli akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya, secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. BAB XI TATA KERJA Pasal 28
Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi, baik di lingkungan Sekretarist Daerah maupun dalam hubungannya dengan instansi Pemerintah dan/atau instansi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
Pasal 29 1.
2.
3.
Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah wajib mematuhi petunjuk dan tanggung jawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan berkala dengan tepat waktu. Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setipa pimpinan unit kerja menyampaikan tembusan laporan kepada unit kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahannya, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut kepada atasan serta dijadikan bahan untuk pemberian petunjuk kepada bawahan.
BAB XII RINCIAN DAN FUNGSI Pasal 30 Rincian Tugas dan Fungsi setiap jabatan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 31 Pemangku jabatan di lingkungan Sekretariat Daerah tetap memangku jabatannya sampai dilakukan pelantikan pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 32 1. 2.
Peraturan Daerah ini berlaku secara efektif setelah dilakukan pelantikan dan serah terima jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2001 Nomor 2) dan ketentuan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 33 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
Ditetapkan di Makassar Pada tanggal 21 Juli 2008
GUBERNUR SULAWESI SELATAN Ttd Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH, M.Si, MH
Diundangkan di Makassar Pada tanggal 21 Juli 2008 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN, Ttd H. A. MUALLIM, SH, M.Si.
LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2008 NOMOR 6
