RANGKUMAN PERATURAN PERUNDANGAN DI INDONESIA MENYANGKUT ASI

RANGKUMAN PERATURAN PERUNDANGAN DI INDONESIA MENYANGKUT ASI Konvensi Hak Anak, diratifikasi oleh Keppres No. 36/1990 Aktivitas menyusui sesungguhnya adalah implementasi dari Konvensi Hak Anak KHA- (Convention on the Rights of the Child) khususnya pasal 6 dan pasal 24 (2.a, 2.c), yaitu tentang upaya pemberian makanan yang terbaik, bergizi serta pengasuhan yang optimal ===> Sebagai dasar bagi ibu untuk menyusui UUD Pasal 27 ayat 2 = Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan Jadi maknanya adalah seorang Ibu bekerja tetap mendapatkan hak bekerja yang layak dalam arti luas, termasuk menyusui anaknya, karena menyusui itu hak asasi manusia, hak asasi anak untuk hidup layak. dan Pasal 28B ayat (2): “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Hak atas tumbuh dan berkembang salah satunya untuk mendapatkan ASI UU No.13/2003 ttg Ketenagakerjaan Pasal 82 ayat (1): Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan. Pasal 83: "Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja" Berdasarkan penjelasan Pasal 83 menyebutkan bahwa ketersediaan tempat untuk menyusui disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan perusahaan, yang diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. UU No. 23/2002 ttg Perlindungan Anak Pasal 22 : "Negara & pemerintah berkewajiban & bertanggungjawab memberikan dukungan sarana & prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak" di penjelasannya disebutkan bahwa sarana dan prasarana itu salah satunya adalah menyediakan ruang menyusui. UU No. 49 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 49 ayat (2):Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita. Di penjelasan disebutkan bahwa yang disebut dengan "perlindungan khusus terhadap fungsi reproduksi" adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan haid, hamil, melahirkan dan pemberian kesempatan untuk menyusui anak

Oleh Amanda Tasya, Ketua Divisi Advokasi AIMI

PP NO. 69/1999 tentang LABEL DAN IKLAN PANGAN Pasal 44 (1) Setiap iklan tentang pangan yang diperdagangkan wajib memuat keterangan mengenai pangan secara benar dan tidak menyesatkan, baik dalam bentuk gambar atau suara, pernyataan dan atau bentuk apapun lainnya. Pasal 47 (4) Iklan tentang pangan yang diperuntukkan bagi bayi yang berusia sampai dengan (1) tahun dilarang dimuat dalam media massa, kecuali dalam media cetak khusus untuk kesehatan, setelah mendapat persetujuan Menteri kesehatan, dan dalam iklan yang bersangkutan wajib memuat keterangan bahwa pangan yang bersangkutan bukan pengganti ASI. Pasal 51 (1) iklan tentang pangan yang diperuntukkan bagi bayi dan atau anak berumur dibawah lima tahun wajib memuat keterangan mengenai peruntukannya (2) selain keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), iklan dimaksud harus pula memuat peringatan mengenai dampak negatif pangan yang bersangkutan bagi kesehatan. UU No 36/2009 tentang KESEHATAN Pasal 128 (1) setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis (2) selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus (3) penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan di tempat kerja dan di tempat sarana umum Pasal 129 (1) pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan dalam rangka menjamin hak bayi untuk mendapatkan air susu ibu secara eksklusif (2) ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah. Ketentuan PIDANA Dalam Pasal 200 sanksi pidana dikenakan bagi setiap orang yang dengan sengaja menghalangi program pemberian air susu ibu eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2). Ancaman pidana yang diberikan adalah pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Pasal 201: bila tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda yang disebutkan dalam Pasal 200 [berarti pidana denda bagi korporasi yang melanggar Pasal 200 adalah paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah)]. Dalam


Pasal 201 ayat (2) disebutkan pula bahwa selain pidana denda, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha; dan/atau b. pencabutan status badan hukum. KEPMENKES NO 450/MENKES/SK/VI/2004 tentang PEMBERIAN ASI SECARA EKSKLUSIF DI INDONESIA - Menetapkan asi eksklusif di Indonesia selama 6 bulan dan dianjurkan dilanjutkan sampai dengan anak berusia 2 tahun atau lebih dengan pemberian makanan tambahan yang sesuai. - Tenaga kesehatan agar menginformasikan kepada semua ibu yang baru melahirkan untuk memberikan asi ekslusif dengan mengacu pada 10 langkah keberhasilan menyusui (LMKM), yaitu; 1. Sarana Pelayanan Kesehatan (SPK) mempunyai kebijakan Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu (PP-ASI) tertulis yang secara rutin dikomunikasikan kepada semua petugas; 2. melakukan pelatihan bagi petugas dalam hal pengetahuan dan keterampilan untuk menerapkan kebijakan tersebut 3. menjelaskan kepada semua ibu hamil tentang manfaat menyusui dan penatalaksanaannya dimulai sejak masa kehamilan, masa bayi lahir sampai umur 2 tahun termasuk cara mengatasi kesulitan menyusui 4. membantu ibu hamil menyusui bayinya dalam 30 menit setelah melahirkan, yang dilakukan di ruang bersalin. Apabila ibu mendapat operasi Caesar, bayi disusui setelah 30 menit ibu sadar 5. membantu ibu bagaimana cara menyusui yang benar dan cara mempertahankan menyusui meski ibu dipisah dari bayi atas indikasi medis 6. tidak memberikan makanan atau minuman apapun selain asi kepada bayi baru lahir 7. melaksanakan rawat gabung dengan mengupayakan ibu bersama bayi 24 jam sehari 8. membantu ibu menyusui semau bayi semau ibu, tanpa pembatasan terhadap lama dan frekuensi menyusui 9. tidak memberikan dot atau kempeng kepada bayi yang diberi ASI 10. mengupayakan terbentuknya Kelompok Pendukung ASIi (KP-ASI) dan rujuk ibu kepada kelompok tersebut ketika pulang dari rumah sakit/rumah bersalin/sarana pelayanan kesehatan. KEPMENKES NO 237/MENKES/SK/1997 tentang PEMASARAN PENGGANTI AIR SUSU IBU Pasal 2: Mengatur tentang pemasaran pengganti asi, yaitu: - susu formula bayi (0-6 bulan) - susu formula lanjutan (6-12 bulan) - makanan pendamping ASI yang diberikan dengan mempergunakan botol dan dot. Serta alat perlengkapan bagi penggunaan pengganti asi meliputi botol dan dot


PEREDARAN (Pasal 3) - pengganti ASI dalam dan luar negeri dapat diedarkan setelah mendapat persetujuan pendaftaran dari BP-POM - botol dan dot yang dipergunakan untuk pemberian pengganti ASI harus memenuhi syarat mutu yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. LABEL Label pada susu formula bayi harus mencantumkan (Pasal 7) : a. nama produk antara lain susu bayi, susu formula bayi atau infant formula b. pernyataan yang memuat keunggulan ASI, penggunaan susu formula bayi hanya atas nasihat tenaga kesehatan c. petunjuk cara penyiapan dan penggunaan d. pernyataan bahwa bila susu formula bayi digunakan tidak sesuai dengan petunjuk akan membahayakan kesehatan bayi e. tanggal kedaluarsa f. petunjuk cara penyimpanan dan cara penyimpanan setelah wadah dibuka g. kandungan zat gizi h. penjelasan tanda-tanda yang menunjukkan bilamana susu formula bayi sudah tidak baik lagi, tidak boleh diberikan kepada bayi. i. Nama dan alamat jelas importir yang dicetak langsung j. Sumber protein yang diunakan dengan urutan menurun sesuai dengan beratnya yang letaknya berdekatan dengan produk k. Pernyataan khusus bagi produk untuk bayi yang memerlukan persyaratan gizi khusus l. Informasi bahwa bayi telah berumur 6 bulan harus diberi makanan pendamping ASI m. Tulisan ”dengan zat besi” untuk produk yang mengandung zat besi tidak kurang dari 1 mg besi per 100 kalori n. Informasi lain yang dapat dicantumkan pada masing-masing jenis yang ditetapkan pada standar. Label pada susu formula lanjutan (pasal 8): a. nama susu formula lanjutan, follow up formula atau follow on formula b. sumber protein yang digunakan dengan urutan menurut sesuai dengan beratnya yang letaknya berdekatan dnegan nama produk c. tulisan yang berbunyi ”dengan bahan dasar susu harus digunakan sekurangkurangnya 90% dari jumlah protein berasal dari susu d. tulisan yang berbunyi ”tidak cocok untuk bayi berumur kurang dari 4 bulan” e. pernyataan agar bayi dan anak yang diberi susu formula lanjutan diberi juga makanan pendamping asi f. petunjuk cara penyiapan dan penggunaannya g. tanggal kedaluarsa h. petunjuk cara penyimpnanan dan cara penyimpanan setelah wadah dibuka i. kandungan zat gizi j. penjelasan tanda-tanda yang menunjukkan bilamana susu formula lanjutan sudah tidak baik lagi, tidak boleh diberikan kepada bayi k. nama dan alamat jelas importir yang dicetak langsung l. informasi lain yang dapat dicantumkan pada masing-masing jenis yang ditetapkan pada standar.


Label pada mpasi harus mencantumkan (pasal 9) : a. nama produk b. kandungan gizi c. petunjuk cara penyimpanan, penggunaannya, dan penanganannya d. tanggal kedaluarsa e. petunjuk cara penyimpanan dan cara penyimpanan setelah wadah dibuka f. penjelasan tnada-tanda yang menunjukkan bilamana susu formula lanjutan sudah tidak baik lagi, tidak boleh diberikan kepada bayi g. nama dan alamat jelas importir yang dicetak langsung h. petunjuk bahwa pengenceran harus dilakukan dengan susu atau formula bayi bila produk mengandung protein kurang dari 15% atau kasein kurang dari 70% i. petunjuk bahwa pengeceran dapat dilakukan dengan air atau susu formula bayi bila produk mengandung protein lebih dari 15% j. petunjuk bahwa produk digunakan untuk bayi berumur di atas 4 thn. Label pada sufor bayi dan sufor lanjutan dilarang (pasal 11 (2): - mencamtumkan gambar bayi - gambar atau tulisan yang menyatakan bahwa produk ini dapat digunakan sebagai pengganti ASI - tulisan semutu asi atau tulisan yang semakna - gambar dot dan botol - kalimat atau gambar atau pernyataan atau hal lain yang memberi dorongan agar ibu tidak menyusui. IKLAN - iklan susu formula lanjutan harus mencantumkan pernyataan keunggulan air susu ibu dan tulisan yang berbunyi tidak cocok untuk bayi berumur kurang dari 4 bulan (pasal 10 (1) - iklan makanan pendmaping asi harus mencantumkan pernataan bahwa produk hanya diberikan kepada bayi berumur di atas 4 bulan. (pasal 10 (2)) - Iklan susu formula bayi hanya boleh di media ilmu kesehatan yang mendapat persetujuan dari menteri (pasal 11 (3)) - Iklan susu formula lanjutan tidak boleh mencantumkan nama dagang dengan ciri-ciri yang menyerupai nama dagang susu formula bayi, selain hanya dalam media ilmu kesehatan yang mendapat persetunjuan dari menteri (pasal 11 (4) INFORMASI DAN EDUKASI (pasal 12) -

informasi dan edukasi tentang sufor bayi dan lanjutan yang diberikan tenaga kesehatan harus bersifat ilmiah dan obyektif perlengkapan yang digunakan untuk pemberian informasi dapat dicantumkan nama dan logo perusahaan tapi tidak boleh nama dagang. Materi informasi harus mengatamakan manfaat asi dan cara menyusui yang baik dan benar/manajemen laktasi serta kerugian bila ibu dan bayi tidak menyusui.

PROMOSI (pasal 13) - SPK dilarang digunakan untuk kegiatan promosi sufor bayi dan lanjutan


-

-

Spk dilarang menyediakan pelayanan di bidang ksehatan atas biaya yang disediakan oleh produsen sufor bayi dan lanjutan Spk dilarang menerima sample atau sumbangan sufor bayi untuk keperluan rutin atau penelitian . pemberian sampel atau sumbangan hanya boleh dilakukan dalam keadaan darurat atas persetujuan kepala kanwil depkes setempat Spk dan tenaga kesehatan dilarang meminta ataupun menerima pemberian apapun dari produsen yang memebri peluang promosi sufor.

PEMASARAN (PASAL 14) PRODUSEN DILARANG: - memberikan sampel secara Cuma-Cuma atau sesuatu dalam bentuk apapun kepada spk dan wanita hamil atau ibu yang melahirkan - menjajakan, menawarkan atau menjuual langsung ke rumah-rumah - memberikan potongan harga atau tambahan atau sesuatu dlaam bentuk apapun atas pemberlian pengganti asi sebagai daya tarik dari penjual - menggunakan nakes untuk memberikan informasi tentang pengganti asi kepada masyarakat - karyawan produsen dilarang memakai pakaian atau identitas lainnya yang menyerupai dokter, bidan, perawat atau petugas spk. PERATURAN BERSAMA MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAN METERI KESEHATAN NO 48/MEN.PP/XII/2008, PER.27/MEN/XII/2008 DAN 1177/MENKES/PB/XII/2008 tahun 2008 tentang PENINGKATAN PEMBERIAN AIR SUSU IBU SELAMA WAKTU KERJA DI TEMPAT KERJA Pasal 2: Tujuan peraturan bersama ini: a. memberi kesempatan kepada pekerja/buruh perempuan untuk memberikan atau memerah asi selama waktu kerja dan menhyimpan asi perah untuk diberikan kepada anaknya b. memenuhi hak pekerja/buruh perempuan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anaknya c. memenuhi hak anak untuk mendapatkan asi guna meningkatkan gizi dan kekebalan anak dan d. meningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini. Pasal 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB (1) Menteri negara Pemberdayaan Perempuan bertugas dan bertanggung jawab: a. memberikan pengetahuan dan pemahaman pada pekerja/buruh perempuan tentang pentingnya ASI bagi tumbu kembang anak serta kesehatan pekerja/buruh perempuan b. memberikan pemahaman keadaan pengusaha/pengurus di tempat kerja tentang pemberian kesempatan kepada pekerja/buruh perempuan untuk memerah asi selama waktu kerja di tempat kerja (2) Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi:


a. mendorong pengusaha/pengurus serikat pekerja/serikat buruh agar mengatur tata cara pelaksanaan pemberian ASI dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama dengan mengacu pada ketentuan peraturna perundangan ketenagakerjaan b. mengkoordinasikan pemasyarakatan pemberian asi di tempat kerja (3) Menteri Kesehatan: a. melakukan pelatihan dan menyediakan petugas terlatih pemberian asi b. menyediakan, menyebarluaskan bahan-bahan komunikasi, informasi dan edukasi tentang peningkatan pemberian ASI. PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA NO. HK. OO.O5.1.52.3572 tgl 10 Juli 2008 TENTANG PENAMBAHAN ZAT GIZI DAN NON GIZI DALAM PRODUK PANGAN -

Pasal 1: penambahan gizi dan non gizi pada produk pangan harus memenuhi peraturan kepala BP PM no. HK.00.05.52.0685 tahun 2005 tentang Ketentuan Pokok Pengawasan Pangan Fungsional Pasal 2: penambahan ARA dan DHA wajib memenuhi persyaratan rasio ARA:DHA = 1-2:1 Pasal 3: Kandungan EPA tdk boleh melebihi kandungan DHA Sumber ARA berasal dari Ganggang sumber DHA berasal dari Fungus (pasal 4(1), informasi kandungan ARA dan DHA hanya dapat dicantumkan dalam informasi nilai gizi Pasal 5: dilarang menambahkan Lutein pada produk formula bayi dan lanjutan, sphyngomyelin pada produk formula bayi dan lanjutan, gangliosida pada produk pangan. Pasal 6: dilarang mencantumkan klaim gizi dan klaim kesehatan tentang ARA, DHA, Lutein, sphingomyelin dan gangliosida Pasal 7: Pasal 5 bisa dikesampingkan bila memberi manfaat dan sudah ditetapkan oleh kepada badan Pasal 8: Iklan pangan tentang ARA, DHA, lutein, sphingomyelin, gangliosida harus dihentikan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NO. 435/2008 TENTANG PEMBERIAN ASI SECARA DINI (INISIASI MENYUSU DINI) BAGI IBU MELAHIRKAN DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA -

menetapkan tentang pemberian asi sdecara dini (inisiasi menyusu dini) bagi ibu melahirkan di ibu kota Jakarta semua sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan persalinan di propinsi DKI ajakarta agar melaksanakan program IMD semua tenaga kesehatan yabg bekerja di sarana pelyananan kesehatan agar menginformasikan kepada sema ibu hamil untuk melakukan IMD, yaitu memberikan asi segaera dalam 30 (tiga puluh) menit setelah bayi lahir tenaga kesehatan dalam memberikan informasi tentang IMD agar mengacu pada 10 langkah keberhasilan menyusui.


TATALAKSANA IMD BAGI IBU MELAHIRKAN DI PROVINSI DKI JAKARTA 1. anjurkan suami atau keluarga mendampingi ibu saat melahirkan 2. dalam menolong ibu saat melahirkan, sarankan untuk tidak atau menguerangi mempergunakan obat kimiawi dapat digantikan dengan aromaterapi, bergerak, pijat dan sebagainya 3. biarkan ibu menentukan cara dan posisi melahirkan 4. keringkan bayi secepatnya tanpa menghilangkan vernix yang menyamankan kulit bayi 5. tengkurapkan bayi di dada atau perut bayi dengan kulit bayi melekat pada kulit ibu. Selimutkan keduanya, kalau perlu menggunakan topi bayi. 6. biarkan bayi mencari puting susu ibu sendiri 7. dukung dan bantu ibu mengenali tanda-tanda atau perilaku sebelum menusu yang dapat berlangsung beberapa menit atau satu jam bahkan lebih. Biarkan bayi dalam posisi kulit bersentukan dengan kulit ibu samapi proses menyusu pertama selesai 8. ibu melahirkan dengan tindakan seperti operas, berikan kesempatakn skin to skin contact 9. bayi baru dipisahkan dari ibu untuk ditimbang, diukur, dicap setelah menyusu awal. Tunda prosedur yang invasive seperti suntikan vit K dan menetes mata bayi. 10. ibu-bayi tetap tidak dipisahkan selama 24 jam, dirawat gabung, hindarkan prelaktal.

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA NO. HK.00.05.52.0085 TENTANG PENGELOMPOKAN PRODUK FORMULA BAYI DAN FORMULA LANJUTAN -

pengelompokan produk formula bayi dan formula lanjutan diperuntukkan bagi bayi dan anak sampai berusia 3 (tiga) tahun produk-produk formula bayi dan formula lanjutan dikelompokkan menjadi: a. formula bayi untuk usia 0-6 bulan b. formula lanjutan untuk usia 7-11 bulan c. formula lanjutan untuk usia 1-3 tahun d. produk yang sudah beredar diberi kesemaptan untuk menyesuaiakn sesuai pengelompokkan di atas, selambatnya 12 bulan sejak ditetapkan peraturan (ditetapkan 6 januari 2010, sehingga paling lambat 6 januari 2011 hrs sudah mengikuti ketentuan ini)

PERDA KABUPATEN KLATEN NO. 7/2008 TENTANG INISIASI MENYUSU DINI DAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF. Maksud dan tujuan (pasal 2): - memberikan perlindungan secara hukum dan kesempatan bagi bayi untuk mendapatkan hak dasarnya - memberikan perlindungan secara hukum dan kesempatan bagi ibu untuk memberikan asi kepada bayinya dimanapun berada


maksud dan tujuan IMD (pasal 3) a. kontak kulit dengan kulit membuat ibu dan bayi lebih tenang b. saat IMD bayi menelan bakteri baik dari kulit ibu yang akan membentuk koloni di kulit dan usus bayi sebagai perlindungan diri. c. Kontak kulit dengan kulit antara ibu dan bayi akan meningkatkan ikatan kasih sayang ibu dan bayi d. Mengurangi perdarahan setelah melahirkan e. Mengurangi terjadinya anemia Maksud dan tujuan asi eksklusif: a. memberikan nutrisi yang iedal bagi bayi b. meningkatkan daya tahan tubuh bayi c. meningkatkan kecerdasan bayi d. meningkatkan jalinan kaish sayang antar ibu dan bayi e. menjarangkan kehamilan f. mempercepat rahim kembali ke ukuran sebelum hamil g. mengurangi kemungkinan ibu menderita kanker payudara dan indung telur h. menghemat pengeluaran terutama untuk pembelian susu formula i. tidak merepotkan dan hemat waktu j. portable dan praktis k. memberi kepuasan bagi ibu. Pasal 4: 1. setiap tenaga keshatan yang melakukan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan dan perawatan kesehatna ibu dan anak wajib memberikan informais dan anjuran tentang pentingnya IMD kepada ibu dan keluarganya 2. setiap sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan pertolongan persalinan wajib menyediakan sarana dan prasarana bagi ibu melahirkan untuk mealkukan IMD 3. setiap tenaga kesehatan yang melakukna pertolongan persalingan dan perawatan ibu dan anak, wajib membantu melakukan IMD, kecuali ada alasan medis tertentu. Pasal 5: 1. asi ekslusif diberikan kepada bayi sejak bayi lahir sampai usia 6 (enam) bulan dan dilanjutkan pemberian ASI sampai anak berusia 2 (dua) tahun dengan pemberian makanan tambahan yang sesuai. 2. setiap tenaga kesehatan dan tenaga keseatan lainnya wajib memberikan informasi dan bimbingan kepada masyarakat, terutama semua ibu yang baru melahirkan, ibu hamil,calon pengantin dan remaja putri tentang manfaat ASI Eksklusif dan cara menyusui yang baikserta tidak memberikan makanan tambahan apapun termasuk susu formula kecuali atas indikasi yang ditentukan oleh dokter. 3. harus mengacu pada 10 langkah keberhasilan menyusui. Ruang laktasi (pasal 6): 1. setiap sarnaa pelayanan kesehatna wjaib menyediakan ruang laktasi guna mendukng keberhasilan program IMD dan ASI eksklusif.


2. tempat-tempat umum dan perkatnoran/isntansi baik pemerintah maupun swasta wajib menyediakan ruang laktasi guna mendukung keberhasilan pelaksanaan asi eksklusif. 3. syarat dan ketentuan ruang laktasi diatur lebih lanjut oleh bupati. Pelaksanaan program: Pasal 7: Pemda harus melaksanakan IMD dan asix, dikoordinasikan dengan skpd. Pelaksanaan program imd dan asix diatur lebih lanjut oleh buatpi Pasal 8: - pemda wajib melibatkan masyarakat untuk berperan serta dalam pelaksanaan program imd dan asix - peran serta dimaksud dalam bentuk bersama-sama melaksanakna sosialisasi program imd dan asix - setiap ibu melhairkan, suami dan keluarganya wajib untuk berperan aktif dalam program imd dan asix - peran ibu melahirkan, sumai dan keluarganya dengan cara emmberikan dukungan moral kepad aibu melahirkan untuk dapat melakkan IMD dan memberikan asix. - Setiap pimpinan/.kepala instansi pemerintah maupun swasta wajib memberikan kesempatan kepada ibu menyusui di lingkunan kerjanya unuk memberikan asi eksklusif kepada bayinya. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 9: 1. Bupati melaksanakan pembidaan dan pengawasan program Imd dan Asix 2. untuk itu bupati membentuk tim pembidan dan pengawasn progrma Imd dan asix yang beranggotan unsur terkait. 3. tugas tim pembina dan pengawas: - melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan seluruh komponen yang terkait - melaksnaakan pembinaan kepada sarana pelyanan kesehatan, tenaga kesheatan dan tenaga kesehatan lainnya - melaksanakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program imd dan asix. PENGHARGAAN DAN SANKSI 1. Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan imd dan asix, bupati dapat memberikan penghargaana dan atau sanksi kepada sarana pelaynaan kesehatan, tempat-tempat umum dan perkantoran/instansi pemerintah maupun swasta 2. ketentuan penghargaan dan sanksi diatur lbeih lanjut oleh BUPATI.


PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NO 03 TAHUN 2010 TENTANG PENERAPAN SEPULUH LANGKAH MENUJU KEBERHASILAN MENYUSUI Pasal 1: definisi Pasal 2: 10 langkah menuju keberhasilan menyusui terlampir dalam peraturan menteri ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan ini. Pasal 3: maksud penerapan 10 LMKM: sebagai panduan bagi fasilitas pelayanan kesehatan, dengan dukungan masyarakat dan keluarga dalam melaksnaakan penerapan 10 LMKM. Pasal 4:Tujuan penyusunan penerapan 10 LMKM: menjamin akses dan mutu pelayanan bagi ibu untuk menyusui setelah melahirkan serta menjamin bayinya mendapatkan ASI eksklusif. Pasal 5. Penerapan 10 LMKM: 1. Sarana Pelayanan Kesehatan (SPK) mempunyai kebijakan Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu (PP-ASI) tertulis yang secara rutin dikomunikasikan kepada semua petugas; 2. melakukan pelatihan bagi petugas dalam hal pengetahuan dan keterampilan untuk menerapkan kebijakan tersebut 3. menjelaskan kepada semua ibu hamil tentang manfaat menyusui dan penatalaksanaannya dimulai sejak masa kehamilan, masa bayi lahir sampai umur 2 tahun termasuk cara mengatasi kesulitan menyusui 4. membantu ibu hamil menyusui bayinya dalam 30 menit setelah melahirkan, yang dilakukan di ruang bersalin. Apabila ibu mendapat operasi Caesar, bayi disusui setelah 30 menit ibu sadar 5. membantu ibu bagaimana cara menyusui yang benar dan cara mempertahankan menyusui meski ibu dipisah dari bayi atas indikasi medis 6. tidak memberikan makanan atau minuman apapun selain asi kepada bayi baru lahir 7. melaksanakan rawat gabung dengan mengupayakan ibu bersama bayi 24 jam sehari 8. membantu ibu menyusui semau bayi semau ibu, tanpa pembatasan terhadap lama dan frekuensi menyusui 9. tidak memberikan dot atau kempeng kepada bayi yang diberi ASI 10. mengupayakan terbentuknya Kelompok Pendukung ASIi (KP-ASI) dan rujuk ibu kepada kelompok tersebut ketika pulang dari rumah sakit/rumah bersalin/sarana pelayanan kesehatan. Pasal 6: fasilitas pelayanan kesehatan dalam menyelenggarkan penerapan sepuluh LMKM dilakukan sesuai dengan perkembangan kebutuhan, prioritas ibu dan bayi serta tenaga kesehatan yang ada. Pasal 7: dalam hal ibu dan bayi mengalami gangguan kesehatn, maka pelaksanaan 10 LMKM disesuaikan dengan kondisi ibu dan bayi dengan emperhatikan kebutuhan dan kepentingan bagi ibu dan bayi.


Pasal 8: Unit yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta dinas terkait dan masyarakat dapat melakukan sosialisasi dan diseminasi penerapan 10 LMKM. Pasal 9: (1) Gubernur dapat melakukan pembianaan atas pelaksanaan penerapan 10 LMKM di fasilitas pelayanan kesehatan di tingkat propinsi dan kabupaten/kota. (2) Bupati dan Walikota dapat melakukan pembinaan atas pelaksanaan penerapan 10 LMKM di fasilias kesehatan di tingkat Kabupaten/kota.


RANGKUMAN PERATURAN PERUNDANGAN DI INDONESIA MENYANGKUT ASI

Recommend Documents