BAHAN MATA KULIAH

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FM-UII-AA-FKA-07/R1

MATERI/BAHAN MATA KULIAH Fakultas Jurusan/Program Studi Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah Dosen

: : : : :

FIAI dan KEDOKTERAN Tarbiyah PAI dan Ilmu Kedokteran 10001011 Pemikiran.dan Peradaban Islam Drs. Hujair. AH. Sanaky, MSI

Pertemuan ke Modul ke Jumlah Halaman Mulai Berlaku

: DUABELAS : XII : 28 : 2008

PEMIKIRAN DAN PERADABAN ISLAM

I. Petunjuk Umum Petunjuk umum ini, memuat penjelasan tentang langkah-langkah yang akan ditempuh dalam perkuliahan, sebagai berikut : 1. Tujuan Pembelajaran Setelah perkuliahan berakhir mahasiswa memahami gerakan-gerakan modernis Islam di Indonesia. 2. Materi Gerakan-gerakan Modernis Islam di Indonesia 3. Indikator Pencapaian Setelah kuliah berakhir mahasiswa dapat modernis Islam di Indonesia.

menjelaskan gerakan-gerakan

4. Sumber Ary H. Gunawan,1996, Kebijakan-Kebijakan Pendidikan [Edisi Revisi], Cet.II, Rineka Cipta, Jakarta. Aunur Rahim Faqih dan Munthoha, 1997, Pemikiran dan Peradaban Islam, UII Press, Yogyakarta. Bob S.Hadiwinata, “Masyarakat Sipil Indonesia: Sejarah, Kelangsungan, dan Transformasinya”, dalam Wacana, Jurnal Ilmu Sosial Transformatif, Edisi 1.Vo.1,1999. Craig Calhoun, “Social Theory of the Politics of Identity”, Blackwell Publihers, USA,1994. Dahlan Thaib dan Moh. Mahfud MD, 1984, [penyunting], 5 Windu UII, Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 1945-1984, Liberty Offsit, Yogyakarta. Delian Noer, 1995, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942, cet. Ketujuh, LP3ES, Jakarta Fazlur Rahman, 1982, Islam & Modernity, Transformation of an Intellectual Tradition, University of Chicago Press, Chicago, hlm. terj. Ahsin Mohammad, 1985, Islam dan Modernitas, Tentang Transformasi Intelektual, Pustaka, Bandung Hujair AH. Sanaky, 2003, Paradigma Pendidikan Islam, Membangunan Masyarakat Madani Indonesia, MSI dan Safiria Insania Press, Yogyakarta. I. Djumhur dan H. Danasaputra,1979, Sejarah Pendidikan, CV.Ilmu, Bandung. Mahmud Yunus,1979,Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia,Cet.Kedua, Mutiara,Jakarta. Mastuki HS, Sejarah Asal-Usul Madrasah, From: http://www.bagais. go.id/ index. htm. akses, 19 Oktober 2002. Nezar Patria, dan Andi Arief, “Antonio Gramci: Negara dan Hegemoni”, Pustaka Pelajar 1999.

Versi

: 1

Revisi :

1

Halaman 1 dari 28


FM-UII-AA-FKA-07/R1


: : : : :



: DUABELAS : XII : 28 : 2008

Neera Chandoke, “State and Civil Society: Exploration in Political Theory”. New Delhi dan London: Sage Publication,1955. Nico Schulte Nordholt, “Menyokong Civil Society dalam era Kegelisahan”, dalam Mengenang Y.B. Mangunwijaya, Sindhunata (eds.).Kanisius, 1999. Nurcholis Madjid, “ Cita-cita Politik Islam Era Reformasi”, Paramadina, 1999. ? Syafruddin Azhar, Gerakan Modernisasi Islam di Indonesia, From: http://rullyindrawan.tripod.com/rully01.htm, akse, Sabtu, 16/8/2003. Zuhairini,dkk, 1992, Sejarah Pendidikan Islam, Cet. Ketiga, Bumi Aksara, Jakarta.

5. Strategi Pembelajaran Strategi pembelajaran yang digunakan adalah Active Debate. Skenario kelas: dengan waktu 100 menit, langkah-langkah yang dilakukan, sebagai berikut : a. Materi kuliah telah diberikan kepada mahasiswa 1 [satu] minggu sebelum perkuliahan. Mahasiswa diharuskan untuk membaca dan memahami materi tersebut agar memudahkan “debat”. b. Dalam kegiatan “debat”, kelas dibagi menjadi 4 [empat] atau 5 [lima] kelompok. Secara acak akan ditugaskan [1] kelompok pertama ditetapkan sebagai penyaji, [2] kelompok kedua dan ketiga ditentukan sebagai “kontra” atau “penyangga”, [3] kelompok keempat sebagai “pembela” kelompok pertama, dan [4] kelompok kelima sebagai “penengah”. Masingmasing kelompok terdiri 5 [lima] atau lebih mahasiswa atau lebih. c. Sebelum debat dimulai dosen menyajikan “global materi” kuliah yang akan didebatkan kepada mahasiswa dalam bentuk ceramah. d. Sebelum debat dilaksanakan, masing-masing kelompok menetukan “juru bicaranya”. Masing-masing kelompok mendikusikan materi pada kelompoknya sendiri dan merumuskan arguman-argumen dari hasil diskusinya. e. Setelah masing-masing kelompok selesai diskusi dan telah menemukan argumentasi untuk disampaikan, kegiatan diskusi dihentikan dan seting kelas dibuat dalam situasi yang berbeda. f. Mulailah “perdebatan” dan dalam “perdebatan” ini dosen bertindak sebagai pemandu. Langkah pertama, surulah “juru bicara” dari kelompok “penyaji” untuk menyampaikan argumen-argumennya. Langkah kedua, meminta kelompok kontra [2 dan 3 ] meberikan atau menyampaikan “konter terhadap argumentasi” yang disampaikan. Buatlah situasi “debat” anatar kelompok penyaji dengan kelompok kontra dan sesekali meminta argumentasi dari kelompok “penengah”. Langkah ketiga, mintalah kolompok “pembela” untuk menyampaikan argumentasi pembelaannya dan buatlah situasi debat antara kelompok konta dengan kelompok “pembela” dan sesekali meminta argumentasi dari kelompok “penengah”. Doronglah peserta yang lain untuk mencatat dan disampaikan kepada “juru-juru debat” mereka dengan berbagai argumen atau bantahan yang disarankan kepada juru bicaranya. Juga, doronglah mereka unruk

Versi

: 1

Revisi :

1

Halaman 2 dari 28


FM-UII-AA-FKA-07/R1


: : : : :



: DUABELAS : XII : 28 : 2008

menyambut dengan applaus terhadap argumen-argunen dari wakil atau juru bicara tim mereka. g. Ketika perdebatan dianggap sudah cukup, perdebatan diakhiri dan seluruh kelompok digambungkan kembali dalam lingkaran penuh. Dosen menyimpulkan dan memberi komentar terhadap permasalah yang diajukan dalam perdebatan tersebut dan buatlah diskusi seluruh kelas tentang apa yang telah dipelajai dari pengalaman debat itu dan kemudian rumuskan argumen-argumen terbaik yang dibuat kedua kelompok [“penyaji” dan “kontra”]. Maka, sebelum menutup perkuliahan, doronglah semua mahasiswa untuk menyambut dengan applaus atas “debat” yang telah dilakukan , setelah itu tutup kuliah dengan membaca do’a. h. Pendekatan pembelajaran ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan, materi dan kesepakatan dengan mahasiswa. 6. Lembar Kegiatan Pembelajaran a. Pahami dan kuasai materi ini dengan baik, agar pada waktu “debat” di kelas dan mengerjakan soal ujian saudara tidak banyak mengalami kesulitas. b. Mulailah memotivasi diri untuk membaca, dari yang mudah, dan mulai membaca sekarang. c. Bacalah skenario pada petunjuk umum, sehingga memudahkan mahasiswa dalam aktivitas pembelajaran di kelas. 7. Evaluasi a. Setelah kegiatan belajar berakhir, mahasiswa diminta mengerjakan test [post test], sehingga dapat diketahui seberapa jauh Tujuan Pembelajaran dalam pembahasan materi tersebut dapat tercapai. b. Apabila mahasiswa dapat menjawab 70% dari soal-soal test dengan betul, berarti mahasiswa telah mencapai Tujuan Pembelajaran dalam pembahasan materi yang disampaikan dosen.

Versi

: 1

Revisi :

1

Halaman 3 dari 28


FM-UII-AA-FKA-07/R1


: : : : :



: DUABELAS : XII : 28 : 2008

II. Materi Kuliah PEMIKIRAN DAN PERADABAN ISLAM DI INDONESIA

1. Gerakan-Gerakan Modernisme Islam di Indonesia Gerakan medernisasi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari gerakan pembaruan Islam yang disebut dengan gerakan Salaf di dunia Islam sebenarnya telah dimulai sejak zaman Ibnu Taimiyah [1263-1328] dan kemudian dikembangkan oleh murid-muridnya Ibnul Qoyyim [1292-1350] dan Muhammad bin Abdul Wahab [1703-1787] yang menyebarluaskan ide-ide pembaruan tersebut. Artinya konsep pembaruan sudah ada dan kemudian pada perkembangan selanjutnya, "Said Jamaluddin al-Afghany [1838-1897] lebih mengintensifkan gerakan kebangkitan ini dalam gerakan yang disebut dengan Pan Islamisme yang secara terang-terang dan lantang meneriakan gerakan pembebasan dunia Islam dari penjajahan dan kembali ke dalam kejayaan seperti abad-abad pertengahan. Kemudian gerakan Pan Islamisme diteruskan oleh murid al-Afghany, yaitu Rasyid Ridha [1856-1935] dengan menitik beratkan pada reformasi ajaran-ajaran agama secara murni dan konsekuen serta mengharmonisasikan dalam kehidupan bermasyarakat dan politik"1. Gerakan Pan Islamisme di Timur Tengah, sebenarnya telah menjadi kajian analisis Snouck Horgronje, sehingga ada kekhawatiran gerakan ini akan masuk ke Indonesia dan hal tersebut disampaikan kepada pemerintah Hindia Belanda agar membendung pengaruh Pan Islamisme tidak masuk ke Indonesia. Analisis Snouck Horgronje menjadi kenyataan, artinya pengaruh Pan Islamisme akhirnya masuk ke Indonesia dan pemerintahan kolonial Belanda tidak dapat mebendung arus informasi yang datang dari luar, yaitu: Pertama, pada pertengahan abad ke19 terbuka kesempatan bagi mahasiswa-mahasiswa Indonesia untuk memperdalam Islam di beberapa pusat pendidikan Islam, khususnya di Kairo, Madinah, dan Makkah. Kesempatan belajar ini bukan saja menimbulkan kontak intelektual di antara mahasiswa Indonesia di Timur Tengah, tetapi mereka mengalami langsung suasana pembaruan yang disosialisasikan oleh tokoh-tokoh seperti Afghany, Abduh, Rashid Ridha, Sayyid Qutb, dan lain-lain2. Kedua, banyak tokoh-tokoh Islam Indonesia yang memperoleh informasi melalui brosurbrosur dan majalah-majalah dari Timur Tengah serta negara-negara Islam lainnya. Para mahasiswa yang belajar di Timur Tengah mengadakan koresponden dengan teman-teman di Indonesia dengan memperkenalkan ide-ide 1

2

Dahlan Thaib dan Moh. Mahfud MD, 1984, [penyunting], 5 Windu UII, Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 1945-1984, Liberty Offsit, Yogyakarta., hlm. 7. Mastuki HS, Sejarah Asal-Usul Madrasah, From: http://www. bagais. go.id/index.htm. Akses, 19 Oktober 2002.

Versi

: 1

Revisi :

1

Halaman 4 dari 28


FM-UII-AA-FKA-07/R1


: : : : :



: DUABELAS : XII : 28 : 2008

pembaruan dengan mengirimkan tulisan-tulisan pembaharu Timur Tengah dan salah satunya adalah ide pembaruan di bidang pendidikan. Publikasi lewat majalah al-Manar yang banyak memperkenalkan gagasan pembaruan pendidikan. Ketiga, kontak langsung umat Islam Indonesia dengan umat Islam lain melalui sarana ibadah haji yang tidak dapat dibendung, walaupun pemerintahan kolonial Belanda berusaha membatasi dan mengawasi jumlah jemaah haji, sehingga peluang umat Islam Indonesia untuk membawa pengalaman-pengalaman mereka dari luar terutama dari negara-negara Islam ke Indonesia sangat terbuka. Gerekan-gerakan kebangkitan Islam menginspirasi umat Islam Indonesia untuk segera melakukan perubahan. Perkumpulan Jami’at Khair yang didirikan di Jakarta, telah menghasilkan tokoh-tokoh masyarakat yang jadi pelopor pembaharuan dikemudian hari, misalnya KHA. Dahlan, sebagai pendiri Muhammadiyah. Jami’at Khair didirikan pada tahun 1901 tanpa ijin pemerintah kolonial Belanda. Namun, para pemimpin dari perkumpulan ini mempunyai hubungan dengan negara-negara Islam yang sudah maju, seperti Mesir dan Turki. Mereka mendatangkan majalah dan surat kabar yang dapat membangkitkan rasa kenasionalisme bangsa Indonesia seperti al-Muayat, alLiwa, al-Ittihad, as-Siyasah, dan al-Musyawarah. Perkumpulan ini kurang menyenangkan pemerintah kolonial Belanda, karena perkumpulan ini mempunyai pengaruh dalam membangkitkan semangat baru di Indonesia3. Dari perkumpulan-perkumpulan ini lahir karangan-karangan yang bertema membangkitkan semangat kebangsaan, karangan mengenai pergerakan Islam di Indonesia yang dimuat dalam surat kabar dan majalah di Istambul. Majalah alMannar, mendapatkan sumber-sumber pemberitaannya dari perkumpulan ini. Oleh karena itu, perkumpulan ini mendapatkan pengawasan yang sangat ketat dari pemerintahan kolonial Belanda. Khalifah di Istambul mengirimkan utusannya, Ahmed Amin Bey, ke Indonesia atas permintaan perkumpulan ini, untuk menyelidiki keadaan muslimin di Indonesia. Akibatnya, pemerintah kolonial Belanda melarang beberapa daerah tertentu yang tidak boleh didatangi oleh orang Arab. Pada tahun 1905, Jami’at Khair, mendapatkan izin dari pemerintahan kolonial Belanda untuk mendirikan perkumpulan tersebut secara sah dengan syarat tidak boleh membuka cabang di Jakarta. Pada awal pendiriannya, Jami’at Khair gerekannya lebih menitik beratkan pada usaha pendidikan, namun pada perkembangan selanjutnya Jami’at Khair memperluas kegiatannya dengan bidang da’wah dan penerbitan surat kabar Harian Utusan Hindia, yang dipimpin oleh Umar Said Cokroaminoto [Maret 1913]4. Selain perkumpulan tersebut, berdiri pula a-Islah wal Irsjad yang merupakan ikatan orang-orang Arab. Bersamaan itu pula berdiri ar-Rabithah al ‘Alawiyah, suatu ikatan keturunan Sayyid Alawi yang resmi didirikan tahun 1928 di Jakarta. Organisasi ini menitikberatkan pada penerbitan majalah sendiri dengan judul ar3 4

Aunur Rahim Faqih dan Munthoha,1998, Pemikiran dan Peradaban Islam, UII Press, Yogyakarta. hlm.105. Ibid, hlm.106.

Versi

: 1

Revisi :

1

Halaman 5 dari 28


FM-UII-AA-FKA-07/R1


: : : : :



: DUABELAS : XII : 28 : 2008

Rabithah. Tujuan organisasi ini adalah mengusahakan segala sesuatu yang dapat memajukan golongan Arab yang berasal dari Arab Selatan [Sya’bul Hadhrami]. Yang menguntungkan bagi umat Islam pada umumnya adalah didirikannya, rumah-rumah miskin, memberikan pertolongan bagi orang-orang terlantar, dan menyiarkan ajaran Islam yang terbuka untuk umum. Pelopor pendiri organisasi ini adalah Sayyaid Muhammad bin Abdurrahman bin Shahab. Organisasi ini perkembangannya sampai Singapura dan membuka perwakilan organisasi di Singapura. Organisasi ini menyerukan persatuan di antara semua orang Arab atau keuturunan di Indonesia, dan jangan memperbesarkan perbedaan keturunan di Indonesia demi kelancaran ajaran Islam. Mereka menyatakan kecintaan kepada Indonesia sebagai tanah airnya, mereka memasuki gerakan-gerakan Islam nasional, dan mereka dengan cepat mengadakan asimilasi dengan bangsa Indonesia terutama dalam bidang kebudayaan5. Di Jawa Barat, pada tahun 1917 berdiri organisasi Persatuan Oemat Islam [POI] di Majalengka dengan tokoh KH. Ahmad Halim. Beliau adalah ulama yang disenangi rakyat dan pernah menjadi murid pemikir Islam terkenal Syeikh Thanthawi Djauhari, pengarang tafsir al-Djawahir, pengarang “al-Qur’an wal Ulumil Asyriah” [buku ini pernah dilarang oleh pemerintah kolonial Belanda masuk ke Indonesia karena semangat ilmiha yang terkandung di dalamnya]. Maka, sejak tahun 1917, KH. Ahmad Halim, giat mendirikan sekolah-sekolah, mulai tingkat Ibtidaiyah [tahun 1917] sampai sekolah guru Madrasah Muallimin [tahun 1923]. KH. Ahmad Halim, juga berhasil mendirikan perguruan tinggi yang diberi nama Santi Ashrama walaupun mendapatkan tantangan dan ancaman dari pemerintahan kolonial Belanda. Para mahasiswa yang belajar di perguruan tinggi ini selain mendapatkan pengetahuan agama dan umum dan juga mendapatkan pelatihan pekerjaan tangan dan kerajinan. Tahun 1930, organisasi Jamiatul Wasliyah berdiri di Medan tepatnya pada tanggal 30 November 1930. Pemimpin-pemimpinya berpikir maju, setelah melihat kelemahan-kelemahan umat Islam, dalam bentuk perselisihan diantara mereka sendiri, melihat perkembangan umat Kristen yang makin menghebat, dan melihat kesempitan bergerak bagi umat Islam yang makin dirasakan, apalagi dengan adanya gejala yang makin nampak, berupa penyimpangan pendidikan yang tidak serasi dengan kepribadian bangsa Indonesia. Organisasi Jamiatul Wasliyah bertujuan melaksanakan tuntunan agama Islam, memperkuat hubungan di antara kaum muslimin, berbuat baik serta berlaku adil dengan yang bukan muslim, yang tidak memusuhi kaum muslimin sendiri dalam agamanya dan dalam perjuangan negerinya, memperbanyak tablig, menyampaikan da’wah Islam kepada mereka yang belum Islam, mendirikan perguruan-perguruan, menerbitkan berkala maupun harian, dan semua kegiatan lain yang bermanfaat bagi kehidupan dan penghidupan umat Islam. Jamiatul Wasliyah, mempunyai jasa besar dalam pengIslaman orang-orang Batak Karo yang masih paganistis. 5

Ibid, hlm.106-107.

Versi

: 1

Revisi :

1

Halaman 6 dari 28


FM-UII-AA-FKA-07/R1


: : : : :



: DUABELAS : XII : 28 : 2008

Perkumpulan laian, adalah pergerakan Tarbiyah Islamiyah [PERTI], berdiri pada tahun 1928. Perkumpulan ini bergerak dalam lapangan pendidikan Islam, dengan bekerja sama dengan golongan adat Minangkabau. Sekolah-sekolahnya meluas sampai ke Indragiri, Jambi, Tapanuli, Bengkulu, Aceh, bahkan mencapai Kalimantar Barat dan Sulawesi. Sekolah-sekolah makin lama makin maju, demikian juga masjid-masjid yang didirikannya, merupakan lambing gerakan modernis walaupun dengan dasar tradisi. Pergerakan ini sukar menerima ajaran Salaf dengan aliran pembaharuannya yang terkenal. Di Jawa Barat, tepatnya di Menes juga berdiri perkumpulan Mathla’ul Anwar pada tahun 1905. Pada masa kepemimpinan KH. Abdurrahman, perkumpulan ini bekerjasama dengan Syarekat Islam dalam hal-hal menentang politik colonial Belanda dan membela kemerdekaan rakyat, terutama dalam persoalan tanah. Pada tahun 1926, Mathla’ul Anwar bekerjasama dengan SI dan komunis berusaha mengusir penjajahan Belanda dari bumi Indonesia6. Organisasi Muhammadiyah, adalah salah satu organisasi sosial Islam yang terpenting di Indonesia sebelum perang dunia II dan mungkin sampai saat sekarang ini adalah Muhammadiyah. Organisasi ini didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1330 H, oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Organisasi ini merupakan "perkumpulan yang dapat dianggap sebagai pelopor pembaharu yang mengajarkan agama di Indonesia"7. Fazlur Rahman, seorang ilmuan dari Pakistan, menyatakan bahwa "organisasi Muhammadiyah adalah organisasi yang modernis dan progresif"8. Hal ini dibuktikan dengan kegiatan KHA. Dahlan, selalu "mengajarkan pendidikan Islam secara modern dan senantiasa ia berusaha untuk mengubah konservatisme [paham kolot]". Organisasi Muhammadiyah, "berusaha mengembalikan ajaran Islam kepada sumber aslinya yaitu Qur'an dan Sunnah, seperti yang diamanatkan oleh Rasulullah SAW. Itulah sebabnya tujuan perkumpulan ini, ialah: meluaskan dan mempertinggi pendidikan agama Islam secara modern, serta memperteguh keyakinan tentang agama Islam, sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya". Untuk mewujudkan maksud dan tujuan tersebut, Muhammadiyah mengadakan usaha-usaha dalam bidang "da'wah Islam, memajukan pendidikan dan pengajaran, menghidupsuburkan masyarakat dengan sikap tolong menolong, mendirikan dan memelihara tempat ibadah dan wakaf, mendidik dan mengasuh anak-anak dan pemuda-pemuda supaya kelak menjadi orang Islam yang berarti, berusaha kearah perbaikan penghidupan dan kehidupan sesuai dengan ajaran Islam, dan berusaha dengan segala kebijaksanaan, supaya kehendak dan peraturan Islam berlaku dalam masyarakat". Oleh karena itu, tujuan dan usaha organisasi Muhammadiyah tidak memilih politik sebagai jalur aktivitasnya, tetapi tujuan yang mendasari aktivitasnya adalah menyebarluaskan 6 7 8

Aunur Rahim Faqih dan Munthoha, 1998, op.cit., hlm.106-108-109. Delian Noer, 1995, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942, cet. Ketujuh, LP3ES, Jakarta, hlm. 85. Fazlur Rahman, 1982, Islam & Modernity, Transformation of an Intellectual Tradition, University of Chicago Press, Chicago, hlm. terj. Ahsin Mohammad, 1985, Islam dan Modernitas, Tentang Transformasi Intelektual, Pustaka, Bandung, 53.

Versi

: 1

Revisi :

1

Halaman 7 dari 28


FM-UII-AA-FKA-07/R1


: : : : :



: DUABELAS : XII : 28 : 2008

ajaran agama Islam dan kemudian berkembang menjadi meluaskan pendidikan Islam sebagai sarana untuk memupuk perasaan agama bagi para anggotanya dan generasi muda. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, Muhammadiyah bergerak pada jalur pendidikan dengan mendirikan sekolah-sekolah, yang hampir tersebar diseluruh nusantara dari Sabang sampai Merauke. "Muhammadiyah sangat mementingkan pendidikan dan pengajaran yang bedasarkan Islam, baik pendidikan di sekolah/madrasah ataupun pendidikan dalam masyarakat". Sekolah-sekolah yang dikelolah Muhammadiyah di samping mengutamakan pendidikan agama Islam, juga memberikan pelajaran umum sebagaimana halnya sekolah-sekolah yang dikelolah pemerintah. Maka sejak berdirinya, Muhammadiyah berusaha untuk memperluas pengajian-pengajian, da’wah, menyebarkan bacaan berdasarkan Islam dengan "menerbitkan buku-buku, brosur-brosur, surat-surat kabar dan majalah-majalah", serta mendirikan masjid-masjid, madrasah-madrasah, sekolahsekolah, pesantren-pesantren, dan lain sebagainya. Organisasi Muhammadiyah juga bergerak dalam lapangan-lapangan lain terutama menyangkut sosial umat Islam, seperti mendirikan rumah sakit dan polikklinik, panti asuhan, organisasi kewanitaan Aisyiah, organisasi pemuda Muhammadiyah, kepanduannya Hizbul Wathon (HW), serta organisasi putri Nasyiatul Aisyiah [NA]. Berbagai aktivitas yang dilakukan baik bidang agama, pendidikan, dan sosial, hal ini sesuai dengan "semboyan Muhammadiyah adalah sedikit bicara banyak bekerja". Maka dalam bidang pendidikan, Muhammadiyah, mendirikan berbagai jenis dan tingkat sekolah, dan pelaksanaan pengajaran tidak memisahkan antara “pelajaran agama” dan “pelajaran umum”. Pandangan organisasi Muhammadiyah, bahwa dengan pendidikan diharapkan bangsa Indonesia dapat didik menjadi bangsa yang utuh kepribadiannya yaitu pribadi yang berilmu pengetahuan luas dan mempunyai pengetahuan agama yang mendalam. Aktivitas pendidikan Muhammadiyah tidak bertentangan dengan pemerintah kolonial Belanda, artinya sekolah-sekolah Muhammadiyah sesuai dengan stelsel pengajaran pemerintah hindia Belanda, sehingga banyak sekolah-sekolahnya mendapatkan subsidi dari pemerintah kolonial Belanda. Subsidi pemerintah kolonial Belanda terhadap sekolah-sekolah Muhammadiyah merupakan hal yang sangat mengejutkan, karena politik pemerintah kolonial Belanda sangat ketat dalam mengawasi dan memberi izin kepada lembaga-lembaga pendidikan yang dilaksanakan oleh pribumi, apalagi pendidikan yang bercorakan agama Islam. Melihat kenyataan ini, maka dapat dikatakan bahwa organisasi Muhammadiyah berhasil dalam menjalankan strategi pendidikannya. Pada zaman pemerintah kolonial Belanda dan pendudukan Jepang, sekolah-sekolah yang dilaksanakan Muhammadiyah adalah sekolah umum dan sekolah agama, mulai dari tingkat pra sekolah sampai perguruan tinggi dan sekolah-sekolah tersebut mampu berjalan sebagai mana mestinya. Jika diperhatikan pendidikan yang diselenggarakan Muhammadiyah mempunyai andil yang sangat besar bagi bangsa dan negara dan menghasilkan keuntungan-keuntungan di antaranya : menambah kesadaran

Versi

: 1

Revisi :

1

Halaman 8 dari 28


FM-UII-AA-FKA-07/R1


: : : : :



: DUABELAS : XII : 28 : 2008

nasional bangsa Indonesia melalui ajaran Islam, ide-ide reformasi Islam secara luas disebarkan, dan mempromosikan kegunaan ilmu pengetahuan modern. Pada masa Indonesia merdeka, sekolah Muhammadiyah perkembangannya semakin pesat. Ada empat jenis lembaga pendidikan yang dikembangkan Muhammadiyah, yaitu : Pertama, Sekolah-sekolah Umum yang bernaung di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kedua, Madrasah-madrasah yang bernaung di bawah Departemen Agama. Ketiga, Jenis sekolah atau madrasah Khusus Muhammadiyah, dan Keempat, Perguruan Tinggi, Muhammadiyah sampai sekarang cukup banyak mengelolah lembaga pendidikan tinggi Muhammadiyah Umum di bawah pembinaan Kopertis [Depdikbud], dan perguruan tinggi Muhammadiyah agama di bawah pembinaan Kopertais [Departemen Agama]". Apa yang dikemukakan di atas, hanya sebagian kecil dari aktivitas Muhammadiyah di bidang pendidikan, karena lembaga-lembaga pendidikan yang dikelolah Muhammadiyah dari waktu ke waktu makin bertambah dan berkembang. Gagasan pengembangan pendidikan Muhammadiyah, tidak dapat dilepaskan dari kondisi dan situasi sosial pada saat itu, di antaranya penjajahan, keterbelakangan ummat, masalah kemiskinan, masalah pendidikan dan sebagainya. Situasi pendidikan Islam yang memprihatinkan dan terbelakang dengan sistem pendidikan yang dikembangkan oleh penjajah Belanda, mendasari gerakan KH. Ahmad Dahlan dalam usaha memperkenalkan metode baru sistem pendidikan Islam. Sistem pendidikan yang diperkenalkan oleh Muhammadiyah adalah memadukan "sistem pendidikan Islam “tradisional” yang berbasis di pesantren, dengan sistem pendidikan modern, kolonial Belanda, sedangkan visi pendidikan yang ditawarkan ialah mencoba memadukan aspek-aspek keagamaan semata yang dikembangkan dalam pendidikan Islam, dengan yang bersifat duniawi [profene] dari sistem pendidikan kolonial. Sedangkan tujuan akhir atau [the ultimate goal] yang hendak dicapai ialah untuk menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan umum yang memadai, atau istilah yang trend sekarang "ulama intelek". Muhammadiyah, dalam mengembangkan pendidikannya dengan memadukan sistem pendidikan tradisional dan sistem pendidikan modern. Langkah ini merupakan sikap jalan tengah dalam mengembangkan sistem pendidikannya. Kontowijoyo, menyatakan bahwa sikap ini "pada satu sisi menimbulkan kesulitan, namun pada sisi lain sikap itu masih menguntungkan, karena sikap tersebut membawa pengaruh atau efek yang cukup luas pada perkembangan kehidupan keagamaan di Indonesia, yakni menepis budaya "paternalistik Kiai-Santri", dan melahirkan paham persamaan manusia atau egaliter serta membawa nuansa baru perkembangan pemikiran Islam di Indonesia". Perkembangan pendidikan Muhammadiyah, yang bersifat memadukan dua sistem tersebut, merupakan langkah yang menarik, karena "peranannya untuk meraih perpaduan, atau rekonsiliasi antara pemikiran Islam dan pemikiran Barat, sehingga lulusan yang diharapkan dari sistem ini dapat menjembatani kesenjangan antara “kaum santri tradisional” dan “intelektual lulusan pendidikan Barat”. Sikap ini

Versi

: 1

Revisi :

1

Halaman 9 dari 28


FM-UII-AA-FKA-07/R1


: : : : :



: DUABELAS : XII : 28 : 2008

menunjukkan bahwa Organisasi Muhammadiyah sejak awal dalam mengembangkan pendidikannya, memang sengaja memperhatikan sistem pendidikan pesantren, hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa catatan historis bahwa Muhammadiyah pernah merintis dan berhasil membangun sebuah pesantren. Dari paparan yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa, apabila melakukan studi-studi tentang pembaruan Islam di Indonesia dapat dianggap kurang valid, jika tanpa melibatkan Muhammadiyah sebagai obyek kajian, karena Organisasi Muhammadiyah bukan hanya bergerak dibidang pendidikan dan pengajaran saja, tetapi juga bergerak di lapangan lain, terutama menyangkut dengan persoalan sosial umat Islam. Oleh karena itu, Muhammadiyah sebagai organisasi sosial keagamaan mempunyai ciri khas, yaitu : [a] Sebagai gerekan Islam dan da'wah, karena dalam melaksanakan dan memperjuangkan organisasinya berdasarkan Islam. Segala yang dilakukan baik dalam bidang pendidikan, kemasyarakatan, perekonomian, dan sebagainya tak dapat dilepaskan dari usaha untuk melaksanakan ajaran Islam. Untuk mewujudkan cita-cita Muhammadiyah yang berdasarkan Islam, yaitu melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Kegiatan da'wah, dilakukan dengan cara yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, artinya da'wah Islam dilakukan dengan hikmah, bijaksana, nasihat, ajakan, dan bila perlu dilakukan dengan berdialog. [b] Sebagai gerakan sosial umat Islam, Muhammadiyah bergerakan dalam bidang sosial seperti mendirikan pantiasuhan, rumah sakit, polikklinik, dan bergerak dalam bidang ekonomi. [c] Sebagai organisasi gerakan modernis, Muhammadiyah selalu berusaha untuk memperbaharui dan meningkatkan pemahaman Islam secara rasional, sehingga ajaran Islam lebih mudah diterima dan dapat dihayati oleh masyarakat. Nahdlatul Ulama [kebangkitan ulama], didirikan di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926 M bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1344 H oleh kalangan ulama penganut mazhab yang seringkali menyebut dirinya sebagai golongan Ahlussunnah Waljma'ah yang dipelopori oleh KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Abdul Wahab Hasbullah. Organisasi ini "didirikan sebagai perluasan dari suatu Komite Hijaz yang dibangun dengan dua maksud: Pertam, untuk mengimbangi Komite Khilafah yang secara berangsur-angsur jatuh ke tangan golongan pembaharu. Kedua, untuk berseru kepada Ibnu Sa'ud, penguasa baru di tanah Arab, agar kebiasaan beragama secara tradisi dapat diteruskan. Pandangan lain, yaitu maksud berdirinya gerakan Nahdlatul Ulama "sebagai reaksi terhadap gerakan reformasi kalangan umat Islam Indonesia yang berusaha mempertahankan salah satu dari empat mazhab dalam masalah yang berhubungan dengan fiqh, yaitu Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, dan Mazhab Hambali, sedangkan dalam hal i'tiqad Nahdlatul Ulama berpegang pada aliran Ahlussunah Waljama'ah. Dalam konteks ini NU memahami hakikat Ahlussunah Waljama'ah sebagai ajaran Islam yang murni, sebagaimana diajarkan dan diamalkan oleh Rasulullah bersama para sehabatnya".

Versi

: 1

Revisi :

1

Halaman 10 dari 28


FM-UII-AA-FKA-07/R1


: : : : :



: DUABELAS : XII : 28 : 2008

Pada mulanya Nahdlatul Ulama merupakan organisai keagamaan, akan tetapi dikarenakan oragnisasi ini lahir dan tubuh pada masa pergerakan nasional, tentu Nahdlatul Ulama tidak dapat terlepas dari langkah-langkah yang berisi dan berjiwa pergerakan untuk membebaskan diri dari penjajahan, atau terlibat dalam kanca politik di antaranya, menolak subsidi yang ditawarkan pemerintah untuk madrasah NU dan menolak kerja rodi yang dibebankan kepada bangsa Indonesia, menolak rencana ordinansi perkawinan tercatat, menolak diadakan milisi, mendukung tuntutan berparlemen, mengadakan usaha-usaha sosial dalam masyarakat, dan mendidik mental beragama di antaranya mendirikan pondok pesantren. Selain alasan-alasan ini, "motivasi utama berdirinya Nahdlatul Ulama adalah untuk mengorganisasikan potensi dan peran ulama pesantren yang sudah ada, untuk lebih ditingkatkan dan dikembangkan secara luas. Nahdlatul Ulama, digunakan sebagai wadah untuk mempersatukan dan menyatukan langkah para ulama pesantren di dalam tugas pengabdian, yang tidak terbatas kepada masalah kepesantrenan dan kegiatan ritual Islam saja, tetapi lebih diringkaskan lagi agar para ulama lebih peka terhadap masalah-masalah sosial, ekonomi dan masalahmasalah kemasyarakatan pada umumnya". Nahdlatul Ulama, sebagai organisasi Islam "bertujuan memegang teguh pada salah satu mazhab dari keempat mazhab, yaitu : Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali dan mengerjakan apa-apa yang menjadikan kemaslahan untuk Agama Islam. Maka untuk mencapai tujuan tersebut, langkah-langkah yang dilakukan adalah : [1] Mengadakan hubungan di antara ulama-ulama yang bermazhab tersebut di atas. [2] Memeriksa kitab-kitab sebelum dipakai untuk mengajar, supaya diketahui apakah kitab itu termasuk kitab-kitab Ahlussunah Waljama'ah atau kitab-kitab ahli bid'ah. [3] Menyiarkan agama Islam berdasarkan pada mazhab-mazhab tersebut di atas dengan jalan apa saja yang baik. [4] Berikhtiar memperbanyak madrasah-madrasah yang berdasarkan agama Islam. [5] Memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan masjid-masjid, surau-surau dan pndok-pondok, dan anak-anak yatim dan orang-orang fakir miskin. [6] Mendirikan badan-badan untuk memajukan urusan pertanian, perniagaan dan perusahan yang tidak dilarang oleh syara' agama Islam". Inilah maksud dan tujuan konsep pengembangan Nahdlatul Ulama yang tertuang dalam Anggaran Dasar 1926, sebelum menjadi organisasi partai politik. Apabila mencermati maksud dan tujuan Nahdlatul Ulama tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa "Nahdlatul Ulama merupakan organisasi sosial yang juga mementingkat pendidikan dan pengajaran. Nahdlatul Ulama mendirikan beberapa madrasah ditiap-tiap cabang dan ranting untuk mempertinggi kecerdasan masyarakat Islam, dan mempertinggi budi perketi mereka". Kebijakan Nahdlatul Ulama ini, dilaksanakan "sejak masa pemerintah Belanda dan penjajah Jepang, untuk tetap memajukan pesantren-pesantren, madrasah-madrasah, mengadakan tablig-tablig, dan pengajian-pengajian di samping urusan sisioal yang lain, bahkan juga urusan politik yang dapat dilaksanakan pada masa itu". Pada akhir tahun 1938, “komisi Perguruan Nahdlatul Ulama menetapkan susunan

Versi

: 1

Revisi :

1

Halaman 11 dari 28


FM-UII-AA-FKA-07/R1


: : : : :



: DUABELAS : XII : 28 : 2008

madrasah-madrasah Nahdlatul Ulama yang harus dilaksanakan mulai tanggal 2 Muharram 1357 H, dan Susunan madrasah-madarasah umum Nahdlatul Ulama itu sebagai berikut: Madrasah Awaliyah [2 Tahun], Madrasah Ibtidaiyah [3 Tahun], Madrasah Tsanawiyah [3 tahun], Madarasah Mu'allimin Wustha [2 tahun], dan Madrasah Mu'allimin 'Ulya [3 tahun]. Sedangkan, kurikulum yang menjadi acuan pengajaran di madrasah-madrasah tersebut, harus menurut ketentuan PB NU adalah bagian pendidikan [PP al-Ma'arif]. Perkembangan selanjutnya, setelah organisasi Nahdlatul Ulama menjadi Partai Politik pada Mei 1952, yang dituangkan ke dalam Anggaran Dasarnya yang baru, di mana Nahdlatul Ulama bertujuan: Pertama, menegakkan syari'at Islam dengan berhaluan salah satu daripada empat mazhab : Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali. Kedua, melaksanakan berlakunya hukum-hukum Islam dalam masyarakat". Maka, untuk mencapai tujuan tersebut, Nahdlatul Ulama "mengadakan usaha-usaha, antara lain menyiarkan agama Islam melalui tabligtablig, kursus-kursus, penerbitan-penerbitan, dan mempertinggi mutu pendidikan dan pengajaran Islam". Nahdlatul Ulama masih mempertahankan ciri khasnya yaitu memegang teguh kepada mazhab-mazhab fiqh dalam rangkan menegakan syariat Islam, tetapi apabila dicermati isi dari tujuan pertama yang tertuang dalam anggaran dasar, sebenarnya belum tampak secara jelas mazhab mana dari empat mazhab tersebut yang menjadi haluan dari organisasi Nahdlatul Ulama yang menyebut dirinya sebagai golongan Ahlussunah Waljama'ah, lebih bersifat fleksibelitas, artinya memberikan peluang pada anggotanya untuk tidak terfokus pada salah satu mazhab, sedangkan pada tujuan kedua tampaknya lebih bersifat politik. Pada Muktanmar XXX Nahdlatul Ulama tahun 1999, menetapkan tujuan Nahdlatul Ulama adalah berlakunya ajaran Islam menurut faham Ahlussunnah wal Jam’aah dan menganut salah satu dari mazhab empat, di tengah-tengah kehidupan masyarakat, di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia". Untuk mewujudkan tujuan tersebut, usaha-usaha yang dilakukan sebagai berikut: Pertama, dibidang agama, mengusahakan terlaksananya ajaran Islam menurut faham Ahlussunnah wal Jama’ah dalam masyarakat dengan melaksanakan da’wah Islamiyah, amar ma'ruf nahi munkar serta meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Kedua, dibidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan mengusahakan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta pengembangan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam, untuk membina manusia muslim yang taqwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas dan terampil, serta berguna bagi agama, bangsa dan negara". Dewasa ini Nahdlatul Ulama, bergerak di bidang sosial dan pendidikan agama dengan mendirikan pondok pesantren dan madrasah yang tersebar diseluruh pelosok tanah air, terutama di daerah-daerah pedesaan yang pada umumnya mempunyai tradisi keagamaan yang sangat kuat. Langkah-langkah Nahdlatul Ulama, dalam mengembangankan pendidikan dan pengajaran lebih memilih jalur pendidikan pesantren, sebagai basis pendidikan dan juga mempunyai sekolah-

Versi

: 1

Revisi :

1

Halaman 12 dari 28


FM-UII-AA-FKA-07/R1


: : : : :



: DUABELAS : XII : 28 : 2008

sekolah umum dari tingkat Taman Kanak-Kanak sampai Perguruan Tinggi. Maka untuk mengelola pendidikan dan pengajaran tersebut, Nahdlatul Ulama membentuk suatu bagian khusus yaitu Ma'arif, yang bertugas membuat perundangan dan program pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan atau sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Dalam kesadaran nasional, NU tidak ketinggalan dengan yang lain dalam memperjuangkan kesadaran kemerdekaan atas tanah airnya. Perbaikan-perbaikan dalam bahasa Indonesia dan penggunaannya dalam kongres selalu diusahakan, juga menyongsong tuntutan agar Indonesia mempunyai parlemen. Pembahasan yang dilakukan dalam kongres-kongresnya selain membicarakan tentang hukumhukum syariat agama tentang tata masyarakat dan tata negara. Adanya gerakangerakan tersebut juga memunculkan beberapa perbedaan di antara umat. Yang harus disesalkan adalah munculnya perbedaan-perbedaan perilah masalah khilafiah dalam Islam, mengenai bidang tauhid dan fikih. Walaupun pertentangan dalam masalah itu mempunyai hakikat yang melemahkan, namun nyata bahwa kebenaran dalam Islam telah membakar umatnya untuk terus berjuang melawan penjajah. Dari paparan di atas, secara singkat dapat dikategori periodisasi perkembangan pemikiran dan peradaban Islam, sebagai berikut : [1] Zaman Prapenjajahan, yaitu dari masuknya Islam di Indonesia atau nusantara samapi masa penjajahan Belanda tahun 1300 – 1600 M. [2] Zaman Penjajahan Belanda, yaitu dari masuknya Belanda di Indonesia sampai pendudukan Jepang dari tahun 16001942 M. [3] Zaman Pendudukan Jepang, yaitu dari pemerintahan Bala Tentara Dai Nippon sampai proklami kemerdekaan Indonesia tahun 1942-1945 M. [4] Zaman Kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang9. 2. Zaman Penjajahan dan Kemerdekaan [1945 – sampai sekarang] a. Zaman Pra-Penjajahan Agama Islam masuk ke Indonesia, kira-kira pada abad keduabelas Masehi. Ahi sejarah umumnya sependapat, bahwa agama Islam masuk mula-mula ke pulau Sumatera bagian Utara di daerah Aceh, tetapi tahun berapa, siapakah yang mula-mula memasukkan, tidaklah dapat dijawab secara pasti dalam sejarah. Sebagian ahli sejarah mengatakan, agama Islam masuk ke daerah Aceh pada pertengah abad XII masehi. Sebagian lagi berpendapat, Islam telah masuk ke Aceh sebelum abad XII Masehi. Alasannya, pada abad XII itu, banyak ahli-ahli agama yang termasyhur di Aceh. Hal itu menunjukkan, bahwa Islam telah masuk ke daerah Aceh sebelum abad keduabelas, karena tidak mungkin Islam baru masuk, lalu lahir orang-orang ahli dalam Islam itu. Pendapat ini dikuatkan dengan keterangan sebagian ahli sejarah, bahwa orang Arab/Islam telah mengenal pulau Sumatera pada abad kesembilan. Maka banyak diantara mereka itu datang ke Sumatera dan ke pulau-pulau Indonesia yang lain untuk berniaga10. 9 10

Baca : Aunur Rahim Faqih dan Munthohah, 1998, hlm. 108-110. Mahmud Yunus,1979,Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia,Cet.Kedua, Mutiara, Jakarta,hlm.10.

Versi

: 1

Revisi :

1

Halaman 13 dari 28


FM-UII-AA-FKA-07/R1


: : : : :



: DUABELAS : XII : 28 : 2008

Arab Islam telah mengenal pulau Sumatera pada abad kesembilan, maka banyak diantara mereka datang ke Sumatera dan ke pulau-pulau di Nusantara yang lain untuk berniaga. Dari dapat dikatakan bahwa, pemikiran Islam pada saat itu berujud sistem da’wah Islam kepada penduduk Nusantara yang mayoritas beragama Hindu atau Budha dan sebagian berfaham anismisme. Da’wah Islam dilakukan dengan perantara pada pedagang yang mengadakan kontak terutama dengan pedagang dan pengusaha-pengusaha pribumi. Di Jawa khususnya, pemikiran dan sistem da’wah dilakukan oleh pada mubalig yang terkenal Wali Sanga. Pemikiran da’wah menggunakan pendekatan kebudayaan yang berlaku di Jawa yang memiliki cirri Hindu-Budha. Antara lain slametan yang oleh Hindu-Budha berupa upacara-upacara memuja dewa, kemudian oleh para wali sanga selamatan itu ditransformasikan dengan cara-cara Islami, yakni dengan pembacaan ayat-ayat al-Qur’an dan doa-doa memuji Allah. Akibat terjadinya sinkretisme antara agama Islam dengan Hindu-Budha, maka muncullah upacara-upacara, seperti waktu kelahiran bayi, perkawinan dan upacara kematian. Demikian pula timbul hari-hari khusus untuk slametan, seperti hari Selasa Kliwon, Jum’at Kliwon, dan bulan Ruwah untuk nyadran mendatangi kuburan orang tua atau sanak saudara yang dialihkan menjadi ziarah11. Perkembangan pemikiran pada bidang pendidikan, pada awalnya, pendidikan Islam lebih berkaitan dengan upaya da’wah Islam atau lebih tepat disebut penyebaran ajaran Islam. Kemudian terjadilah apa yang disebut dengan “interaksi belajar”, walaupun interaksi tersebut masih dalam bentuk sederhana, bersifat non-formal dan informal, sebab proses pendidikan diselenggarakan di rumah-rumah guru, langgar, surau-surau,12 masjid dan kemudian selanjutnya berkembang menjadi pondok pesantren"13 dan madrasah. Perkembangan menjadi pesantren dan madrasah, karena proses pendidikan Islam bersinggungan dan berinteraksi dengan model dan sistem pendidikan kolonial Barat [Belanda] dan Timur Tengah. Pada awalnya, materi pelajaran lebih diorientasikan pada pengetahuan agama, yaitu "tafsir, hadis, fiqh, ushul fiqh, tauhid, akhlaq, tasawuf, dan bahasa Arab dengan metode wetonan, khalaqah, sorogan, dengan pendekatan hafalan. Suatu hal yang menarik dari proses pendidikan ini, yaitu tinggi rendahnya kelas atau ilmu yang dikuasai dapat diukur dari jenis kitab yang dibaca dan dipelajari14 murid. 11 12

13

14

Baca: Aunur Rahim Faqih dan Munthohah, 1998, hlm. 111. Pendidikan di Sumatera, mempunyai dua tingkatan yaitu pelajaran Qur'an dan kitab. Pelajaran Qur'an diberikan pelajaran huruf Hijaiyah, Juz' amma dan Qur'an. Setelah murid menyelesaikan pelajaran Qur'an, ia dapat melanjutkan pengkajian kitab dan diajarkan ilmu sharf, nahwu, tafsir dan ilmu-ilmu lain. Pendidikan Islam masa ini bercirikan hal-hal sebagai berikut: pelajaran diberikan satu demi satu, pelajaran ilmu sharf didahulukan dari ilmu nahu, buku pelajaran pada mulanya dikarang ulama Indonesia dan diterjemahkan ke dalam bahasa daerah setempat, Kitab yang digunakan umumnya ditulis tangan, Pelajaran suatu ilmu hanya diajarkan dalam suatu macam buku saja [Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, hlm. 62]. A.Timur Djaelani, Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pembangunan Perguruan Agama, (Jakarta: Darmaga, 1980), hlm.16. Haidir Putra Daulay, Pendidikan Islam dalam Menghadapi Abad XXI: Tinjauan dari Sudut Inovasi Kurikulum Pendidikan, dan Lembaga Pendidikan, (Medan: tp.1996), hlm.2., dan dalam: Muhaimin, dkk., Kontraversi

Versi

: 1

Revisi :

1

Halaman 14 dari 28


FM-UII-AA-FKA-07/R1


: : : : :



: DUABELAS : XII : 28 : 2008

Sistem dan model pendidikan lebih bercorak individual, artinya para murid belajar secara individual pada guru satu persatu sambil duduk bersilah didepan guru. Belajar model ini cukup fektif, karena guru akan mengetahui secara langsung kemampuan masing-masing murif, tetapi dari sisi efisiensi waktu, cukup berpengaruh pada lama belajar, karena ada murid yang cepat dan juga ada murid yang lambat.15 Biasanya belajar model ini berlangsung kurang lebih setahun dan kadang-kadang hanya diikuti beberapa bulan saja, tergantung pada kemampuan murid. Seorang murid dapat dikatakan selesai atau telah menamatkan pelajarannya apabila sudah dapat membaca Qur'an dengan baik dan benar sampai tamat dan kemudian diadakan selamatan, khataman namanya".16 Pelaksanaan pendidikan pada saat itu dibedakan kepada dua macam, yaitu : Pertama, pendidikan tingkat rendah, merupakan tingkat pemula yang dimulai dengan pengajaran mengenal huruf al-Qur'an sampai dapat membacanya, dan kedua, pendidikan tingkatan atas, yaitu pelajaran yang diberikan selain mengenal huruf-huruf Qur'an ditambah dengan pelajaran melagukan Qur'an, kasidah, berzanji, tajwid serta mengaji kitab perukunan.17 Jadi dapat dikatakan bahwa, pendidikan dan pengajaran pda saat itu lebih difokuskan pada membaca Qur'an, sehingga siswa dilatih dapat membaca Qur'an dengan baik, benar dan lancar. Sedangkan, untuk memahami isi Qur'an belum menjadi penekanan karena pengajaran lebih ditekankan pada upaya membaca Qur'an tanpa memperhatikan pemahaman akan isi dan makna Qur'an tersebut".18 Meteri pelajaran disampaikan secara berulang-ulang dengan lagu dan bahkan kadang-kadang pelajaran tersebut dijadikan sebagai sajak dan cara ini menjadi daya tarik bagi siswa dan sistem ini menjadi andalan bagi proses pendidikan dan pengajaran dengan metode sorogan dan halaqah.19 Hal yang menarik dalam sistem pendidikan tersebut adalah "tidak dipungut biaya", hanya tergantung pada kerelaan [keikhlasan] orang tua murid, sehinga sesuatu yang dapat diberikan berupa "benda" sebagai tanda mata atau uang sesuai kemampuan dan kerelaan masing-masing orang tua. Hubungan kiai dngan murid dan orang tua sangat kental, karena diikat oleh rasa hormat pada kiai dan seorang kiai atau guru dipandang sebagai seorang yang memiliki kharisma dan siswa tidak boleh mengecam kiai atau guru karena dianggap berdosa. Model belajar seperti ini dapat terbangun suatu hubungan sosial antara murid dengan guru yang sangat kuat dan

15 16 17 18 19

Pemikiran Fazlur Rahman, Studi Krisis Pembaruan Pendidikan Islam, Cet.Pertama, (Cirebon: Dinamika ,1999), hlm.89. Ibid, hlm. 12. I.Djumhur dan Danasaputra, Sejarah Pendidikan, hlm. 112. Ibid, hlm. 35. Hasbullah, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia,,hlm. 23. Sistem sorogan, murid-murid belajar secara perorangan dengan guru atau kyai [Hasbullah, Sejarah Pendidikan Islam,hlm.23]. Sistem khalaqah, seorang guru atau kyai dalam memberikan pengajaran sambil duduk bersila dengan dikelilingi oleh murid-muridnya, guru dan semua murid harus sama-sama memengang kitab kemudian guru atau kyai membaca dan disimak oleh murid-muridnya [Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, hlm. 57].

Versi

: 1

Revisi :

1

Halaman 15 dari 28


FM-UII-AA-FKA-07/R1


: : : : :



: DUABELAS : XII : 28 : 2008

kental serta hubungannya dapat berlangsung terus walaupun murid-murid telah melanjutkan pelajarannya ke lembaga pendidikan yang lebih tinggi20. Pemikiran kebudayaan meliputi gending-gending Jawa karya Sultan Agung dan lagu-lagu atau tembang-tembang macapat yang bernafaskan Islam. Demikian pula perayaan Sekaten yang diadakan untuk da’wah Islam menjelang perayaan kelahiran Nabi Muhammad saw, dengan dipukulnya instrumen Jawa gendinggending Sekaten yang diberi nama Salatun, Ngajbun dan lain-lain. b. Zaman Penjajah Belanda Zaman penjajahan Belanda dimulai sekitar tahun 1600 dan kota Jakarta diduduki oleh kompeni Belajar yang bernama Verenigde Oost-Indische Compagnie [V.O.C], suatu maskapai atau perusahaan dagang yang didirikan oleh pemerintahan kolonial Belanda dan berfungsi seperti pemerintah biasa. Setalah menduduki Jakarta, kemudian diganti nama dengan Batavia, yang berasal dari kata bataven, yakni kelompok bangsa yang mula-mula penghuni negeri Belanda. Dengan kekuatannya yang sangat kuat, kerajaan-kerajaan diseluruh Indonesia satu persatu ditaklukkan oleh kompeni dengan sistem devide et impera, memecah dan menguasai. Raja-raja melakukan perlawan yang gigih, tetapi karena kekurangan peralatan perang, maka akhirnya hampir seluruh kerajaan di nusantara dikuasai oleh penjajah Belanda. Diakui atau tidak, masuknya pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia telah membawa perubahan tertentu, setidaknya telah memberikan pengalaman baru tentang berbagai kehidupan terutama di pendidikan di Indonesia. Memang diakui bahwa karakteristik-karakteristik pendidikan yang dikembangkan kolonial Belanda lebih menguntungkan mereka sendiri yang terkait kepentingan politik dan ekonomi. Kebutuhan kolonial Belanda yaitu struktur industri dan bisnis kaum modal, sehingga ilmu-ilmu yang dipelajari hanya terbatas pada fungsi untuk menata perilaku manusia [social enginering] yang menunjang kepentingan dunia industri dan bisnis atau lebih dikhususkan pada persiapan tenaga administrasi. Tetapi, pada sisi lain langkah-langkah yang dilakukan pemerintahan kolonial Belanda justru melakukan semacam “pembodohan” terhadap penduduk pribumi, sehingga “apa yang mereka sebut dengan pembaruan pendidikan itu sebenarnya upaya westernisasi dan kristinisasi untuk kepentingan Barat dan Nasrani. Dua motif inilah yang selalu mewarnai kebijaksanaan penjajah kolonial Belanda di Indonesia yang berlangsung selama 3.5 abad"21. Politik penjajah Belanda telah membawa arus “kebudayaan Barat” berupa “westernisasi” dan “kristinisasi” dan hal ini mendorong para ulama untuk menempuh cara hidup yang berat sebelah dengan “membulatkan tekad untuk menjadikan pendidikan agama [dalam arti sempit] sebagai benteng satu-satunya dalam pembinaan mental dan mereka lupa

20

21

Hujair AH. Sanaky, 2003, Pembaruan Pendidikan Islam, Menuju Masyarakat Madani Indonesia [Tinjauan Sosio-kultural Historis], Tesis, S-2, Magister Studi Islam UII, Yogyakarta, hlm, 28-29. Zuhairini,dkk, 1992, Sejarah Pendidikan Islam, Cet. Ketiga, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.146.

Versi

: 1

Revisi :

1

Halaman 16 dari 28


FM-UII-AA-FKA-07/R1


: : : : :



: DUABELAS : XII : 28 : 2008

akan perlunya keseimbangan dalam hidup, sehingga tak begitu menghiraukan unsur-unsur dunia dan akhirnya banyak ketinggalan dalam urusan dunia”22. Kondisi ini mengakibatkan timbulnya kesan di kalangan masyarakat luas, bahwa kelompok santri adalah kolot, terbelakang dalam urusan dunia, sekalipun mereka sebenarnya unggul dan maju serta disegani dalam urusan-urusan keagamaan yang sifatnya ritual. Sebagian kelompok “ulama” mulai mengharamkan orang yang memakai dari, sebab dipandang itu suatu penyerupaan dengan orang kafir. Sepintas tanpaknya fatwa itu dianggap “kolot konservatif”, tetapi sesungguhnya berisi semangat atau membangun semangat anti penjajah dan memangun iman yang kuat. Namun, ada sebagian anak-anak kita terkecoh oleh perubahan yang dilakukan oleh penjajah Belanda dan ikut pada mereka dan menampakan perilaku yang membenci agama Islam. Sebagian ulama memisahkan antara yang dapat ditiru dan tidak dapat ditiru dan kaum kolonial Belanda. Para ulama diinspirasi oleh Syaikh Muhammad Abduh, yang mempunyai pemikiran bahwa kemunduran umat Islam disebabkan oleh umat Islam meninggalkan ajaran Islam yang sebenarnya. Muhammad Abduh, mengajukan butir-butir untuk memajukan umat Islam, yaitu : Pertama, umat Islam harus kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya, Kedua, umat Islam harus pandai menggunakan hasil modernisasi Barat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Maka, dengan pemikiran ini, timbul pemikiran baru dari umat Islam untuk membangun pendidikan dengan upaya mendirikan sekolah-sekolah Islam dengan sistem yang ditiru dari dunia Barat. Namun, pondok pesantren sebagai pendidikan “tradisional” dengan sistem pendidikannya tetap dilestarikan. Pemerintahan kolonial Belanda tidak tinggal diam, tetapi langkah-langkah lain yang dilakukan pemerintahan kolonila Belanda adalah melakukan peraturan yang ketat dan keras mengenai pengawasan, tekanan dan pemberantasan"23, terhadap aktivitas pendidikan Islam di Indonesia. Sehingga seakan-akan dalam tempo yang tidak lama pendidikan Islam akan menjadi lumpuh, tidak berdaya dan porak poranda, tetapi kenyataanya lain. Umat Islam di Indonesia pada zaman itu, justru banyak melakukan aktivitas pendidikan Islam dan lembaga-lembaga pendidikan Islam tumbuh dan berkembang sebagaimana adanya dan sulit dibendung pemerintahan kolonial Belanda. Kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintahan Belanda tersebut dengan tujuan untuk mengekang dan bahkan mematikan aktivitas pendidikan Islam berlangsung sampai Jepang berhasil mengusir pemerintah Hindia Belanda dari bumi Indonesia dan "menguasai Indonesia pada tahun 1942 dengan membawa semboyan: Asia Timur Raya untuk Asia dan semboyan Asia Baru"24. c. Zaman Pendudukan Jepang

22 23 24

Dahlan Thaib dan Moh. Mahfud MD, 1984,op.cit., hlm. 5. Zuhairini, dkk., op.cit, hlm.150. Ibid. hlm.151.

Versi

: 1

Revisi :

1

Halaman 17 dari 28


FM-UII-AA-FKA-07/R1


: : : : :



: DUABELAS : XII : 28 : 2008

Pada tahun 1942, pemerintah Bala Tentara Dai Nippon Japang menduduki Indonesia dan pemerintahan kolonial Belanda harus meninggalkan Indonesia, sebagian orang belanda ditawan dan sebagiannya lagi melarikan diri ke Australia25. Pada saat pendudukan Jepang, pemikiran yang timbul ialah mengenai Sei Keirei, yakni upacara membongkokkan diri mengahadap ke Tokio menghormat kaisar Jepang. Tenno Heika pada upacara menaikkan bendera Hinomaru. Pemikiran yang muncul dari para ulama, yaitu sepakat tindakan ini hukumnya haram, hingga Pemerintah Bala Tentara Dai Nippon terpaksa membiarkan orang tidak melakukan Sei Keirei26. Ketika Jepang menguasai Indonesia, awalnya pemerintah Jepang “menampakan diri seakan-akan membela kepentingan Islam dan hal ini hanya merupakan siasat kepentingan mereka. Pemerintah penjajahan Jepang menunjukkan "sikap yang lebih lunak terhadap aktivitas pendidikan Islam sehingga ruang gerak pendidikan Islam lebih bebas, bila dibadingkan dengan sikap penjajah Belanda. Jepang "tidak begitu menghiraukan kepentingan agama, yang penting bagi mereka adalah memenangkan perang, sehingga pemuka agama diberikan keleluasaan dalam mengembangkan aktivitasnya. Sikap Jepang sangat berbeda dengan kolonial Belanda, karena di samping sebagai penjajah juga misi lain yang tidak kalah penting yaitu misi Kristenisasi, sehingga agama Islam yang menjadi mayoritas penduduk pribumi, harus ditekan dengan berbagai cara dan kalau perlu dilenyapkan sama sekali". Pemerintahan penjajah Jepang pada babak pertama pemerintahannya ada beberapa kebijaksanaan yang berkaitan dengan bidang pendidikan, yaitu pondok pesantren yang besar-besar, sering mendapat kunjungan dan bantuan dari pembesar-pembesar Jepang dan sekolah-sekolah negeri diberi pelajaran budi pekerti yang isinya identik dengan ajaran agama. Pemerintah Jepang, juga mengizinkan berdirinya Sekolah Tinggi Islam [sekarang UII] di Jakarta yang dipimpin oleh K.H. Wahid Hasyim, Kahar Muzakir, dan Bung Hatta dan umat Islam diizinkan meneruskan organisasi persatuan yang disebut Majelis Islam A'la Indonesia [MIAI] yang bersifat kemasyarakatan"27. Usaha pemerintah Jepang tersebut, sebagai upaya menghimpun kekuatan umat Islam dan nasionalis untuk dibina dan Jepang berusaha mempergunakan kekuatan agama dan nasionalis untuk mencapai tujuannya, karena Jepang sadar bahwa sebelum pendudukannya atas Indonesia, keadaan umat Islam sudah kuat dengan "gerakan nasionalismeIslamisme pada tahun 1928 M, berupa Sumpah Pemuda"28. Kebijakan Jepang sangat lunak terhadap aktivitas pendidikan di Indonesia, tetapi ada hal yang menonjol yaitu pendidikan pada zaman Jepang lebih diutamakan untuk kepentingan perang. Para murid hanya mendapatkan pengetahuan sedikit sekali, dan hampir sepanjang hari diisi dengan kegiatan 25 26 27 28

Aunur Rahim Faqih dan Munthohah, 1998, op.cit., hlm. 114. Ibid, hlm. 114-115. Zuhairini,dkk.,hlm.151. Ibid, hlm.150-151.

Versi

: 1

Revisi :

1

Halaman 18 dari 28


FM-UII-AA-FKA-07/R1


: : : : :



: DUABELAS : XII : 28 : 2008

latihan perang atau bekerja. Semua peserta didik diharuskan mengikuti latihan fisik, latihan kemiliteran, indoktrinasi secara ketat, sehingga mulai nampak pada akhir pendudukan Jepang terdapat tanda-tanda adanya tujuan pendidikan untuk "barisan men-Jepang-kan Indonesia"29, karena Jepang menyiapkan propagandanya [Sendenbu] yang diberi tugas untuk menanamkan ideologi baru dan ideologi itu diharapkan dapat menghancurkan ideologi Indonesia raya"30. Maka kondisi pendidikan pada zaman Jepang “secara umum terbengkalai, artinya murid-murid tiap hari hanya disuruh gerak badan, baris berbaris, bekerja bakti [romusha], bernyanyi dan lain sebagainya, sehingga proses belajar terbengkalai. Tetapi madrasah-madrasah yang berada dalam lingkungan pondok pesantren bebas dari pengawasan langsung pemerintah Jepang dan dapat berjalan dengan agak wajar" sehingga madrasah-madrasah tersebut berkembang secara pesat, seperti di Sumatera yang terkenal dengan madrasah Awaliyahnya yang berkembang hampir di seluruh polosok pedesaan. Beberapa hal yang perlu dicatat sebagai “sumbangan” Jepang kepada bangsa Indonesia dan mempunyai arti penting bagi bangsa Indonesia karena terjadi perubahan yang cukup mendasar di bidang pendidikan, yaitu: Pertama, "pemakaian Bahasa Indonesia, sebagai bahasa pengantar resmi, baik di kantorkantor maupun di sekolah-sekolah dan bahasa Jepang menjadi bahasa kedua. Bahasa Indonesia berkembang dan dipermodern sehingga menjadi bahasa pergaulan dan bahasa ilmiah. Kedua, dihapusnya dualisme pengajaran, berbagai macam jenis sekolah rendah yang diselenggarakan pada zaman Belanda dihapuskan sama sekali oleh Jepang. "Susunan sistem pengajaran Belanda dualistis yang membedakan dua jenis pengajaran, yakni: pengajaran Barat dan pengajaran Bumi Putra", dihapuskan oleh pemerintahan pendudukan Jepang. Ketiga, terjadi perubahan dalam sistem persekolahan dengan dihapusnya sistem penggolongan, baik menurut golongan bangsa maupun menurut status sosial dan diintegrasikan sekolah-sekolah sejenis. Keempat, untuk jenjang-jenjang sekolah terdapat perubahan dalam penggunaan istilah dan nama mulai dari sekolah Dasar samapi sekolah tinggi serta sekolah-sekolah kejuruan dan sekolah-sekolah tersebut terbuka bagi semua golongan penduduk dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Dengan penataan “sistem pendidikan dan persekolahan, kesempatan belajar terbuka lebar bagi semua golongan penduduk di Indonesia dan semua mendapat kesempatan yang sama, sehingga jalur-jalur sekolah dan pendidikan menurut penggolongan keturunan bangsa, strata ataupun status sosial telah dihapuskan". Banyak sekolah-sekolah yang telah diseragamkan dan dinegerikan dan bagi sekolah-sekolah swasta seperti sekolah Muhammadiyah, Taman Siswa, madrasah-madrasah, dan lain-lainnya tetap dizinkan untuk terus berkembang, walaupun dengan pengaturan yang diselenggarakan oleh pemerintahan pendudukan Jepang.

29 30

Ary H. Gunawan,1996, Kebijakan-Kebijakan Pendidikan [Edisi Revisi], Cet.II, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 25. I. Djumhur dan H. Danasaputra,1979, Sejarah Pendidikan, CV.Ilmu, Bandung, hlm. 195.

Versi

: 1

Revisi :

1

Halaman 19 dari 28


FM-UII-AA-FKA-07/R1


: : : : :



: DUABELAS : XII : 28 : 2008

d. Zaman Kemerdekaan sampai sekarang Perkembangan selanjutnya, ketika bangsa Indonesia berjuang merintis kemerdekaan, ada tiga tokoh pendidikan sekaligus pejuang kemerdekaan, yang berjuang melalui pendidikan. Mereka membina anak-anak dan para pemuda melalui lembaganya masing-masing untuk mengembalikan harga diri dan martabatnya yang hilang akibat penjajahan Belanda. Mohamad Syafie, mendirikan sekolah INS atau Indonesisch Nederlandse Scholl di Sumatera Barat pada tahun 1926, dan sekolah ini kemudian lebih dikenal dengan nama Sekolah Kayutanam. Sekolah ini dimaksudkan untuk dapat mendidik anak-anak agar dapat berdiri sendiri atas usaha sendiri dengan jiwa yang merdeka. Ki Hajar Dewantara, dengan mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta, dengan sifat, sistem, dan metode pendidikannya diringkas ke dalam empat kemasan, yaitu : [1] Asas Taman Siswa, [2] Panca Darma, [3] Adat Istiadat, dan [4] Semboyan atau perlambang. Pendidikan yang diselenggarakan Mohamad Syafei, sebagai usaha untuk menamkan rasa percaya diri, kemerdekaan, hidup mandiri, mengembangkan anak secara harmonis [mencakup aspek perasaan, kecerdasan, dan keterampilan], mengembangkan sikap sosial, menyesuaikan pendidikan dengan bakat anak, dan bekerja menurut kebutuhan lingkungan. Konsep pendidikan Mohamad Syafei, sebagai usaha untuk menyaingi dan sekaligus menentang sistem sekolah-sekolah Hindia Belanda yang hanya sekedar menyiapkan putra-putri bangsa untuk menjadi pegawai-pegawai mereka semata-mata. Sedangkan konsep pendidikan Taman Siswa, sebagai usaha untuk membangun kemerdekaan individu, kemerdekaan dalam berpikir, kebudayaan sendiri, kerakyatan, hidup mandiri, sederhana, dan memperhatikan perkembangan anak dan selain itu pendidikan Ki Hajar Dewantara, juga sebagian asas perjuangan untuk menentang penjajah Belanda. Maka apabila dicermati konsep pendidikan Mohamad Syafei dan Ki Hajar Dewantara, sebagai usaha untuk mencerdaskan anak bangsa, membangun kemerdekaan individu, kemerdekaan berpikir, kebisaan hidup mandiri, sederhana dengan selalu mengakses potensi peserta didik dan disatu sisi sebagai kepentingan perjuangan untuk membebaskan diri dari penjajahan dan penindasan. Dilihat dari segi perkembangan pendidikan terbukti bahwa tumbuhnya lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia yang didirikan oleh berbagai organisasi pada saat itu, secara implisit merupakan jawaban terhadap pelaksanaan pendidikan Belanda yang bermata dua yaitu westernisasi dan kristenisasi. Kelahiran Perguruan Taman Siswa yang dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara, menekankan perlu pemupukan dan pengembangan kebudayaan nasional yang menunjukkan bahwa bangsa ini tidak mau westernisasi. Di lain pihak tumbuhnya perguruan-perguruan Islam yang didirikan oleh Muhammadiyah, al-Irsyad, atTawalib, Persatuan Umat Islam dan sebagainya juga merupakan jawaban yang nyata dan bukti bahwa umat Islam Indonesia tidak mau dimurtadkan dan dikristenkan. Para pemimpin pergerakan nasioal dengan kesadaran penuh berusaha mengubah keterbelakangan rakyat Indonesia pada saat itu. Mereka menyadari bahwa penyelenggaraan pendidikan yang bersifat nasional atau ke

Versi

: 1

Revisi :

1

Halaman 20 dari 28


FM-UII-AA-FKA-07/R1


: : : : :



: DUABELAS : XII : 28 : 2008

Indonesiaan harus segara dimasukkan ke dalam agenda perjuangannya, maka “lahirlah sekolah-sekolah partikuler [swasta] atau usaha para perintis kemerdekaan. Sekolah-sekolah itu semula memiliki dua corak, yaitu: Pertama, sesuai dengan haluan politik, seperti: Taman Siswa di Yogyakarta, Sekolah Sarikat Rakyat di Semarang, yang berhaluan komunis, Ksatrian Institut, yang didirikan oleh Dr. Douwes Dekker [Dr. Setiabudi] di Bandung". Kedua, yaitu "sesuai dengan tuntutan ajaran agama [Islam], seperti: Sekolah-sekolah Sarikat Islam, Sekolahsekolah Muhammadiyah, Sumatera Tawalib di Padang Panjang, Sekolah-sekolah Nahdlatul Ulama, Sekolah-sekolah Persatuan Umat Islam [PUI], sekolah-sekolah al-Jami'atul Wasliyah, Sekolah-sekolah al-Irsyad, Sekolah-sekolah Normal Islam, dan masih banyak sekolah-sekolah lain yang didirikan oleh organisasi Islam maupun oleh perorangan diberbagai kawasan kepulauan Indonesia baik dalam bentuk pondok pesantren maupun madrasah. e. Perkembangan Pemikiran dan Peradaban Islam Setelah Kemerdekaan Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, dunia Islam menghadapi munculnya gerakan modernisme. Gerakan modernisme Islam pada dasarnya berusaha menyesuaikan ajaran Islam dengan perkembangan modern. Gerakan ini berawal dari Timur Tengah lalu menyebar ke seluruh penjuru dunia Islam, termasuk di Kepulauan Nusantara. Gejala modernisme Islam di Nusantara dapat dilihat sebagai gerakan pembaruan Islam. Akar pembaruan Islam di Nusantara sesungguhnya sudah dimulai pada abad ke-17, yang dimotori tiga ulama intelektual besar, yakni Nuruddin ar-Raniri, Syekh Abdur Rauf Singkel, dan Muhammad Yusuf Makassar. Tokoh ulama intelektual abad ke-19 yang membawa gerakan modernisme di Nusantara adalah Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Pemikiran pembaruan Islam di Nusantara kembali mengemuka pada era 1970-an, yang antara lain dimotori Nurcholish Madjid, Munawir Sjadzali, Abdurrahman Wahid, Amien Rais, Dawam Rahardjo, Ahmad Syafi'i Ma'arif [AlMunawar, 2001]. Mereka, sebagai intelektual modern yang berperan dalam peningkatan kualitas atau pencerahan kajian keislaman di Indonesia, serta menyumbangkan pembentukan pemikiran dan gagasan pemahaman keagamaan baru31. Tokoh-tokoh pembaruan pemikiran Islam era 1970-an ini sangat berjasa bagi pengembangan etos ilmiah dan pendorong gerbong pembaruan pemikiran Islam di Indonesia. Mereka adalah sebagian dari intelektual Indonesia yang posisinya menjadi inner power atau kekuatan intelektual umat Islam --yang sangat berjasa dalam menumbuhkan tradisi pemikiran 'Islam rasional' dan Islamic studies-sebagai pusat unggulan di Indonesia. Tampilnya Nurcholish Madjid [Cak Nur] di pentas pemikiran pembaruan Islam pada era 1970-an menandai bangkitnya tradisi intelektualisme Islam Nusantara di penghujung abad ke-20 oleh modern intellectual sebagai reviving effects --Taufik 31

Syafruddin Azhar, Gerakan Modernisasi Islam di Indonesia, From: http://rully-indrawan.tripod.com/rully01.htm, akse, Sabtu, 16/8/2003.

Versi

: 1

Revisi :

1

Halaman 21 dari 28


FM-UII-AA-FKA-07/R1


: : : : :



: DUABELAS : XII : 28 : 2008

Abdullah [2002] menyebutnya sebagai keinginan 'membangkitkan batang terendam'-- dari mata rantai tradisi intelektualisme Islam Nusantara yang terputus. Cak Nur ketika itu sangat menonjol di antara intelektual muda. Ia melontarkan gagasan mengenai modernisasi dan sekularisasi pemikiran Islam, yang kemudian terkenal dengan slogan Islam Yes, Partai Islam No. Sejak masa itu, kajian keislaman tidak lagi terbatas pada persoalan normatif keagamaan, tetapi juga pemikiran yang mengaitkan ajaran Islam dengan berbagai persoalan sosial kontemporer dan kemanusiaan seperti isu masyarakat madani, demokrasi, HAM, keadilan, gender, dan pluralisme32. Pengayaan pendekatan dalam memahami Islam sejak saat itu melahirkan wacana baru dalam pemikiran keislaman yang semakin luas dan beragam. Yang juga merupakan reaksi terhadap pemikiran Barat seperti sekularisme, radikalisme, fundamentalisme Islam, komunisme sebagai 'musuh bersama', nasionalisme yang chauvinistic, dan eksploitasi manusia yang berlebihan. Wacana baru ini ikut membuka khazanah intelektualisme, etos ilmiah, pemerataan pendidikan, peningkatan sumber daya manusia, dan penghargaan atas hak-hak dasar kemanusiaan. Dalam konteks situasi bangsa Indonesia sekarang ini, dimensi intelektual dan kemanusiaan semacam ini menjadi sangat penting. Terlebih ketika Indonesia berada dalam krisis multidimensi --kumulasi dari krisis finansial, ekonomi, dan politik-- yang mem-blow-up dan bahkan krisis moral. Para intelektual muslim Nusantara selama berabad-abad telah menyumbangkan pemikiran yang berarti bagi perkembangan Islam. Karya-karya mereka telah memberi warna yang amat berarti bagi pergumulan pemikiran keislaman. Islam dan perubahan zaman Umat Islam kini seolah dihadapkan pada realitas dilema yang kompleks --antara das Sein dan das Sollen-- dengan sekian banyak pertanyaan beruntun dan saling berkaitan. Dinamika Islam abad ke-21 bagi kalangan Barat dianggap sebagai public enemy setelah runtuhnya komunisme, yang oleh Francis Fukuyama, penulis The End of History and the Last Man, menyebutnya sebagai 'pungkasan sejarah' peradaban itu sendiri. Sejarah memasuki peradaban baru dengan pasar bebas sebagai doktrin kapitalisme yang keluar menjadi pemenangnya. Dari sinilah kesan Islam sebagai antitesa kapitalisme mulai membias sebagai sebuah fenomena global. Islam kemudian dijadikan musuh bersama, menggantikan komunisme yang kehilangan raison d'etre-nya. Bagaimana Islam sesungguhnya? Islam adalah 'agama perdamaian', tetapi mengapa dengan mudah dianggap sebagai agama yang melahirkan terorisme? Mengapa dengan mudah orang melihatnya sebagai pasangan antagonistik Barat dalam apa yang disebut Samuel P Huntington sebagai clash of civilizations? Padahal, Islam adalah sebuah agama yang sangat heterogen yang tidak menyepakati kehadiran sebuah lembaga pemilik otoritas atas interpretasi doktrin. Antitoleransi dan fundamentalisme adalah salah satu bentuk pilihan bagi kalangan 32

Ibid, http://rully-indrawan.tripod.com/rully01.htm,

Versi

: 1

Revisi :

1

Halaman 22 dari 28


FM-UII-AA-FKA-07/R1


: : : : :



: DUABELAS : XII : 28 : 2008

muslim, tetapi Islam tetap harus menjawab persoalan sekularisme dan kebutuhan terhadap toleransi antaragama, seperti terlihat dari gejolak reformasi yang sedang menggelora di negara penganut toleransi seperti Iran. Salah satu implikasi dari pendapat ini adalah keniscayaan bahwa serangan teror 11 September 2001 lalu, dan reaksi balik koalisi internasional yang dipimpin Amerika Serikat harus dilihat sebagai bagian dari benturan antara peradaban Islam dan Barat. Dalam konteks ini benar prognosis yang dikemukakan oleh Karen Armstrong [2001], bahwa benturan itu akan sangat mengerikan dan membahayakan. Implikasi lain adalah bahwa apa yang dinilai Barat sebagai hak asasi manusia [HAM] yang universal hanyalah produk lanjutan dari kebudayaan Eropa, yang tidak dapat diterapkan pada kebudayaan lain yang tak memiliki tradisi serupa33. Perkembangan pemikiran tentang masyarakat madani di Indonesia. Masyarakat madani, merupakan kata lain dari masyarakat sipil [civil society], kata ini sangat sering disebut sejak kekuatan otoriter orde baru tumbang selang satu tahun ini. Malah cenderung terjadi sakralisasi pada kata itu seolah implementasinya mampu memberi jalan keluar untuk masalah yang tengah dihadapi oleh bangsa kita. Kecenderungan sakralisasi berpotensi untuk menambah derajat kefrustasian yang lebih mendalam dalam masyarakat bila terjadi kesenjangan antara realisasi dengan harapan. Padahal kemungkinan untuk itu sangat terbuka, antara lain, kesalahan mengkonsepsi dan juga pada saat manarik parameter-parameter ketercapaian. Saat ini gejala itu sudah ada, sehingga kebutuhan membuat wacana ini lebih terbuka menjadi sangat penting dalam kerangka pendidikan politik bagi masyarakat luas. Masyarakat Sipil Vs Militer, dalam tataran praktis sementara orang melihat, masyarakat madani dianggap sebagai institusi sosial yang mampu mengkoreksi kekuatan “militer “ yang otoriter. Dalam arti lain masyarakat sipil memiliki konotasi sebagai antitesa dari masyarakat militer. Oleh sebab itu eksistensi masyarakat sipil selalu dianggap berjalan linier dengan penggugatan Dwi Fungsi ABRI. Dengan begitu menurut yang pro pada pemikiran ini, konsep Indonesia baru yang dicitacitakan merupakan masyarakat tanpa pengaruh dan dominasi kekuatan militer. Maka dengan demikian dinamika kehidupan sosial dan politik harus memiliki garis batas pemisah yang jelas dengan dinamika pertahanan dan keamanan. Koreksi kritis terhadap peran sosial ABRI bagi sementara orang merupakan keharusan sejarah setelah melihat betapa rezim lama memposisikan ABRI sebagai “backing” untuk melindungi kepentingan-kepentingan kelompok ekonomi kuat tertentu yang memiliki akses bagi penguatan legitimasi politik Soeharto. Sementara mereka tidak melihat komitmen yang sebanding untuk fungsi substansialnya yakni pertahanan dan keamanan. Berlanjutnya kerusuhan di beberapa tempat dan terancamnya rasa aman masyarakat, serta kekurangprofesionalan dalam teknik penanganan pada kasuskasus politik tertentu merupakan bukti kuat bahwa militer tidak cukup memiliki 33

Ibid, http://rully-indrawan.tripod.com/rully01.htm,

Versi

: 1

Revisi :

1

Halaman 23 dari 28


FM-UII-AA-FKA-07/R1


: : : : :



: DUABELAS : XII : 28 : 2008

kecakapan pada fungsi utamanya. Maka sangat wajar bila kader-kader militer dipersilahkan untuk hengkang dari posisi eksekutif dan legislatif, ke tempat yang lebih fungsional yakni barak-barak. Kekurangsetujuan terhadap implementasi Dwi Fungsi ABRI, khususnya tugas kekaryaan, sebenarnya syah-syah saja namun masalahnya apakah masyarakat madani tepat bila hanya dipersepsikan sebagai bentuk peminggiran peran militer. Kebutuhan untuk keluar dari rasa takut akibat distorsi peran militer selama masa orde baru menyebabkan terjadinya proses kristalisasi konsep masyarakat madani yang berbeda dengan konsep bakunya. Dengan kata lain telah terjadi gejala “contradictio internemis” pada wacana masyarakat madani dalam masyarakat kita dewasa ini. Masyarakat Sipil Vs Negara, masyarakat madani atau masyarakat sipil [civil society] dalam wacana baku ilmu sosial pada dasarnya dipahami sebagai antitesa dari “masyarakat politik” atau negara. Pemikiran itu dapat dilacak dari pendapatnya Hobbes, Locke, Montesquieu, Hegel, Marx, Gramsci dan lain-lain. Pemikiran mengenai masyarakat sipil tumbuh dan berkembang sebagai bentuk koreksi radikal kepada eksistensi negara karena peranannya yang cenderung menjadi alat kapitalisme. Substansi pembahasannya terletak pada penggugatan hegemoni negara dalam melanggengkan kekuatan kelompok kapitalis dengan memarjinalkan peran masyarakat pada umumnya. Oleh sebab itu dibutuhkan sebuah kekuatan nonpemerintah yang mampu mengimbangi dan mencegah kekuatan negara untuk mengurangi tekanan-tekanan yang tidak adil kepada rakyatnya. Akan tetapi di sisi lain, mendukung peran pemerintah dalam menjadi juru damai dan penjaga keamanan dari kemungkinan konflik-konflik antar kepentingan dalam masyarakat. Dengan kata lain perlu adanya reposisi struktural dan kultural antar komponen dalam masyarakat, sederhananya, “serahkan urusan rakyat pada rakyat, dan posisikan pemerintah sebagai pejaga malam”. Penggugatan peran pemerintah oleh rakyat dalam konstelasi sosial di Indonesia bukan sama sekali baru. Bob S.Hadiwinata [1999] mencatat sejarah panjang gerakan sosial di Indonesia, yakni sejak abad ke-19 sampai masa orde baru. Menurutnya pemerintahan orde baru, Soeharto, telah “berhasil” mengangkangi hak-hak sipil selama 32 tahun, dengan apa yang ia sebut “tiga strategi utama”. Dan selama itu pula proses marjinalisasi hak-hak rakyat terus berlangsung, untuk kepentingan sekelompok pengusaha kroninya, dengan bermodalkan slogan dan jargon “pembangunan”. Celakanya rembesan semangatnya sampai pada strata pemerintahan yang paling bawah. Camat, lurah, sampai ketua RT pun lebih fasih melantunkan slogan dan jargon yang telah dipola untuk kepentingan ekonomi kuat. Tetapi sementara mereka menjadi gagap dalam mengaksentuasikan kepentingan rakyatnya sendiri. Maka yang terjadi, pasar yang telah mentradisonal menghidupi ribuan masyarakat kecil di bongkar untuk dijadikan mall atau pasar swalayan. Demikian pula, sawah dan kebun petani berubah fungsi menjadi lapangan golf. Perubahan yang terjadi di

Versi

: 1

Revisi :

1

Halaman 24 dari 28


FM-UII-AA-FKA-07/R1


: : : : :



: DUABELAS : XII : 28 : 2008

luar jangkauan kebutuhan dan pemikiran masyarakat karena mekanisme musyawarah lebih banyak didengungkan di ruang penataran ketimbang dalam komunikasi sosial. Masyarakat Peradaban dan Jahiliyah, umat Islam telah memperkenalkan konsep masyarakat peradaban, masyarakat madani, atau civil society, adalah Nabi Muhammad, Rosullullah s.a.w sendiri yang memberikan teladan ke arah pembentukan masyarakat peradaban tersebut. Setelah perjuangan di kota Makkah tidak menunjukkan hasil yang berarti, Allah telah menunjuk sebuah kota kecil, yang selanjutnya kita kenal dengan Madinah, untuk dijadikan basis perjuangan menuju masyarakat peradaban yang dicita-citakan. Di kota itu Nabi meletakan dasar-dasar masyarakat madani yakni kebebasan. Untuk meraih kebebasan, khususnya di bidang agama, ekonomi, sosial dan politik, Nabi diijinkan untuk memperkuat diri dengan membangun kekuatan bersenjata untuk melawan musuh peradaban. Hasil dari proses itu dalam sepuluh tahun, beliau berhasil membangun sebuah tatanan masyarakat yang berkeadilan, terbuka dan demokratis dengan dilandasi ketaqwaan dan ketaatan kepada ajaran Islam. Salah satu yang utama dalam tatanan masyarakat ini adalah pada penekanan pola komunikasi yang menyandarkan diri pada konsep egaliterian pada tataran horizontal dan konsep ketaqwaan pada tataran vertikal. Nurcholis Madjid [1999:167-168] menyebut dengan semangat rabbaniyah atau ribbiyah sebagai landasan vertikal, sedangkan semangat insyanyah atau basyariah yang melandasi komunikasi horizontal. Sistem sosial madani ala Nabi s.a.w memiliki ciri unggul, yakni kesetaraan, istiqomah, mengutamakan partisipasi, dan demokratisasi. Esensi ciri unggul tetap relavan dalam konteks waktu dan tempat berbeda, sehingga pada dasarnya prinsip itu layak diterapkan apalagi di Indonesia yang mayoritas berpenduduk muslim tanpa mengusik kepentingan dan keyakinan kelompok minoritas. Mengenai hal yang terakhir ini Nabi s.a.w telah memberi cotoh yang tepat, bagaimana sebaiknya memperlakukan kelompok minoritas ini. Mungkinkah Masyaratak Madani terwujud di Indonesia? Berdasarkan kajian di atas masyarakat madani pada dasarnya adalah sebuah komunitas sosial dimana keadilan dan kesetaraan menjadi fundamennya. Muara dari pada itu adalah pada demokratisasi, yang dibentuk sebagai akibat adanya partisipasi nyata anggota kelompok masyarakat. Sementara hukum diposisikan sebagai satusatunya alat pengendalian dan pengawasan perilaku masyarakat. Dari definisi itu maka karakteristik masyarakat madani, adalah ditemukannya fenomena, [a] demokratisasi, [b] partisipasi sosial, dan [c] supremasi hukum; dalam masyarakat. Pertama, sehubungan dengan karakteristik pertama yakni demokratisasi, menurut Neera Candoke [1995:5-5] social society berkaitan dengan public critical rational discource yang secara ekplisit mempersyaratkan tumbuhnya demokrasi. Dalam kerangka itu hanya negara yang demokratis yang menjamin masyarakat madani. Pelaku politik dalam suatu negara (state) cenderung menyumbat masyarakat sipil, mekanisme demokrasi lah yang memiliki kekuatan

Versi

: 1

Revisi :

1

Halaman 25 dari 28


FM-UII-AA-FKA-07/R1


: : : : :



: DUABELAS : XII : 28 : 2008

untuk mengkoreksi kecenderungan itu. Sementara itu untuk tumbuhnya demokratisasi dibutuhkan kesiapan anggota masyarakat berupa kesadaran berpribadi, kesetaraan, dan kemandirian. Syarat-syarat tersebut dalam konstatasi relatif memiliki linearitas dengan kesediaan untuk menerima dan memberi secara berimbang. Maka dalam konteks itu, mekanisme demokrasi antar komponen bangsa, terutama pelaku praktis politik, merupakan bagian yang terpenting dalam menuju masyarakat yang dicita-citakan tersebut. Kedua, partisipasi sosial yang benar-benar bersih dari rekayasa merupakan awal yang baik untuk terciptanya masyarakat madani. Partisipasi sosial yang bersih dapat terjadi bilamana tersedia iklim yang memungkinkan otonomi individu terjaga. Antitesa dari sebuah masyarakat madani adalah tirani yang memasung secara kultural maupun struktural kehidupan bangsa. Dan menempatkan cara-cara manipulatif dan represif sebagai instrumentasi sosialnya. Sehingga masyarakat pada umumnya tidak memiliki daya yang berarti untuk memulai sebuah perubahan, dan tidak ada tempat yang cukup luang untuk mengekpresikan partisipasinya dalam proses perubahan. Tirani seperti inilah, berdasarkan catatan sejarah, menjadi simbolsimbol yang dihadapi secara permanen gerakan masyarakat sipil. Mereka senantiasa berusaha keras mempertahankan status quo tanpa memperdulikan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Pada masa orde baru caracara mobilisasi sosial lebih banyak dipakai ketimbang partisipasi sosial, sehingga partisipasi masyarakat menjadi bagian yang hilang di hampir seluruh proses pembangunan yang terjadi. Namun kemudian terbukti pemasungan partisipasi secara akumulatif berakibat fatal terhadap keseimbangan sosial politik, masyarakat yang kian cerdas menjadi sulit ditekan, dan berakhir dengan protes-protes sosial serta pada gilirannya menurunnya kepercayaan masyarakat kepada sistem yang berlaku. Dengan demikian jelaslah terbukti bahwa partisipasi merupakan karakteristik yang harus ada dalam masyarakat madani. Demokrasi tanpa adanya partisipasi akan menyebabkan berlangsungnya demokrasi pura-pura atau pseudo democratic sebagaimana demokrasi yang dijalankan rezim orde baru. Ketiga, penghargaan terhadap supremasi hukum merupakan jaminan terciptanya keadilan. Al-Qur’an menegaskan bahwa menegakan keadilan adalah perbuatan yang paling mendekati taqwa [Q.s. Al Maidah:5-8]. Keadilan harus diposisikan secara netral, dalam artian, tidak ada yang harus dikecualikan untuk memperoleh kebenaran di atas hukum. Ini bisa terjadi bilamana terdapat komitmen yang kuat diantara komponen bangsa untuk iklas mengikatkan diri dengan sistem dan mekanisme yang disepakati bersama. Demokrasi tanpa didukung oleh penghargaan terhadap tegaknya hukum akan mengarah pada dominasi mayoritas yang pada gilirannya menghilangkan rasa keadilan bagi kelompok lain yang lebih minoritas. Demikian pula partisipasi tanpa diimbangi dengan menegakkan hukum akan membentuk masyarakat tanpa kendali [laissez faire]. Semakin jelas bahwa masyarakat madani merupakan bentuk sinergitas dari pengakuan hak-hak untuk mengembangkan demokrasi yang didasari oleh

Versi

: 1

Revisi :

1

Halaman 26 dari 28


FM-UII-AA-FKA-07/R1


: : : : :



: DUABELAS : XII : 28 : 2008

kesiapan dan pengakuan pada partisipasi rakyat, dimana dalam implentasi kehidupan peran hukum stategis sebagai alat pengendalian dan pengawasan dalam masyarakat. Namun timbul pertanyaan sejauh mana kesiapan bangsa Indonesia memasuki masyarakat seperti itu. Dengan demikian, seperti telah dikemukakan di atas, masyarakat madani membutuhkan institusi sosial, nonpemerintahan, yang independen yang menjadi kekuatan penyeimbang dari negara. Posisi itu dapat ditempati organisasi masyarakat, maupun organisasi sosial politik bukan pemenang pemilu, maupun kekuatan-kekuatan terorganisir lainnya yang ada di masyarakat. Akan tetapi institusi tersebut selama orde baru relatif dikerdilkan dalam arti lebih sering berposisi sebagai corong kepentingan kekuasaan ketimbang menjadi kekuatan swadaya masyarakat. Hegemoni kekuasaan demikian kuat sehingga kekuatan ril yang ada di masyarakat demikian terpuruk. Padahal merekalah yang sebenarnya yang diharapkan menjadi lokomotif untuk mewujudkan masyarakat madani. Ada memang beberapa LSM yang secara konsisten memainkan peranan otonomnya akan tetapi jumlahnya belum signifikan dengan jumlah rakyat Indonesia yang selain berjumlah besar juga terfragmentasi secara struktural maupun kultural. Fragmentasi sosial dan ekonomi seperti itu sangat sulit mewujudkan masyarakat dengan visi kemandirian yang sama. Padahal untuk duduk sama rendah berdiri sama tinggi membutuhkan kesamaan visi dan kesadaran independensi yang tinggi. Dengan demikian boleh jadi masyarakat peradaban yang kita cita-citakan masih membutuhkan proses yang panjang. Dan boleh jadi hanya impian manakala pro status quo tetap berkuasa34.

IIII. Lembar Latihan Pada lembar latihan ini, mahasiswa diminta untuk menjawab atau memecahkan masalah pada akhir kuliah, sebagai berikut. 1. Apa yang menjadi kekhawatiran dan analisis Snouck Horgronje, terhadap Pan-Islamisme yang akan masuk ke Indonesia? 2. Apa yang menjadi perhatian organisasi Jamiatul Wasiliyah, sehingga pimpinan berpikiran maju, jelaskan? 34

Baca: Hujair AH. Sanaky, 2003, Paradigma Pendidikan Islam, Membangunan Masyarakat Madani Indonesia, MSI dan Safiria Insania Press, Yogyakarta, hlm. 19-55.

Versi

: 1

Revisi :

1

Halaman 27 dari 28


FM-UII-AA-FKA-07/R1


: : : : :



: DUABELAS : XII : 28 : 2008

3. Gerakan pengembagan organisasi Muhammadiyah tidak dapat dilepaskan dari situasi sosial. Kmukakan situasi sosial tersebut! 4. Apa alasan didirikannya organisasi Nahdlatul Ulama. Pada mulanya organisasi ini merupakan organisasi keagamaan dan kemudian terlibat dalam dunia politik. Kemukakan alasannya! 5. Apa yang mewarnai kebijakan pemerintahan Belanda dalam bidang pendidikan di Indonesia? 6. Apa sumbangan pemerintahan pendudukan Jepang terhadap bangsa Indonesia! 7. Kemukakan pandangan atau analisis saudara tentang slogan Cak Nur Chalis Majid tentang “Islam Yes, Partai Islam No! Silahkan saudara latihan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas, agar memudahkan saudara ketika mengikuti Ujian Semestes.

Versi

: 1

Revisi :

1

Halaman 28 dari 28

BAHAN MATA KULIAH

Recommend Documents