Bogor Agricultural University (IPB)
PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI: Perspektif IPB sebagai PTN Badan Hukum Prof.Dr.Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc Rektor Institut Pertanian Bogor, Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia, dan
Ketua Sekretariat Bersama PTN Badan Hukum
OUTLINE KEDUDUKAN PTNBH TATA KELOLA PTNBH PERAN PERGURUAN TINGGI UNTUK PENCEGAHAN KORUPSI DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM
KEDUDUKAN PTNBH Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 103/PUU-X/2012 pada halaman 215-216 menyatakan bahwa Perguruan Tinggi Negeri badan hukum merupakan badan hukum publik
Jakarta, 17 September 2016
PTN BH adalah Organ Negara
Dari ketentuan- ketentuan peraturan perundangundangan dan Putusan Mahkaman Konstitusi tersebut di atas maka Perguruan Tinggi Negeri badan hukum merupakan organ negara yang dalam hal ini di dalam lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi selaku instansi penanggung jawab penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
Hubungan antara Akademik dan Non Akademik • Akreditasi • WTP • Non fraud • pengakuan
Higher Education Value Chain
Akademik Pendidikan
Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat Organisasi
keuangan
SDM
1. Reputasi 2. Keunggulan Tri Dharma
Sarana + Kemahasisw Prasarana aan
Non Akademik
Menurut UU No 12 Tahun 2012 dan PP No 4 Tahun 2014
2. TATA KELOLA PTNBH • UU No 12 tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 64 menyatakan Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 meliputi bidang akademik dan bidang nonakademik. 1.
Otonomi pengelolaan di bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma.
2.
Otonomi pengelolaan di bidang nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:
a. organisasi; b. keuangan; c. kemahasiswaan; d. ketenagaan; dan f. sarana prasarana.
Otonomi pengelolaan pada PTN BH meliputi: Bidang akademik: 1. Penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan pendidikan terdiri atas: a) persyaratan akademik mahasiswa yang akan diterima; b) Pembukaan, perubahan, dan penutupan program studi kewenangan PTN BH yg berbeda dgn PTN lain c) kurikulum Program Studi; d) proses Pembelajaran; e) penilaian hasil belajar; f) persyaratan kelulusan; dan g) wisuda; 2. Penetapan norma, kebijakan operasional, serta pelaksanaan penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat Sumber: PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
Otonomi pengelolaan pada PTN BH meliputi (lanjutan): b. bidang nonakademik:
penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan organisasi terdiri atas: a) Rencana strategis dan operasional; b) Struktur organisasi dan tata kerja; c) Sistem pengendalian dan pengawasan internal; dan Sistem penjaminan mutu internal; (b dan c khusus pada PTNBH)
Otonomi pengelolaan pada PTN BH meliputi (lanjutan): penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan keuangan terdiri atas: a. perencanaan dan pengelolaan anggaran jangka pendek dan jangka panjang; b. tarif setiap jenis layanan pendidikan; c. penerimaan, pembelanjaan, dan pengelolaan uang; d. melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang; e. memiliki utang dan piutang jangka pendek dan jangka panjang; dan membuat perjanjian dengan pihak ketiga dalam lingkup Tridharma Perguruan Tinggi; f. sistem pencatatan dan pelaporan keuangan; (butir a sd e khusus pada PTNBH)
Permasalahan PTNBH terkait PP 26 Tahun 2015 • Pasal 19 ayat 4: Tanah sebagaimana dimaksud paa ayat (3) harus ditetapkan status penggunaannya oleh menteri urusan pemerintahan di bidang keuangan. Ini berpontensi menyulitkan dan temuan kalau interpretasinya adalah harus minta izin kalau mau digunakan (misal ipakai untuk kelas atau lab serta pusat studi) • Pasal 19 ayat 3: Aset berupa tanah yang berada dalam penguasaan PTN BH yang iperoleh dari APBN merupakan barang milik negara • Pasal 4 ayat 2: Bantuan pendanaan PTNBH yang dialokasikan dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan bagian dari 20% alokasi anggaran fungsi pendidikan. Ayat ini menjadi penghalang bagi kementerian lain untuk membantu PTNBH sebagai contoh dari Kementerian PUPera untuk prasarana jalan. Jakarta, 17 September 2016
Model Tata Kelola IPB PTNBH yang Transparan dan Akuntabel Menerapkan sistem manajemen kinerja berbasis Balance Score Card (BSC) sebagai model dalam menetapkan fokus sasaran kinerja, dengan menetapkan 5 Perspektif yaitu STAKEHOLDER, FINANCIAL, RESEARCH and ACADEMIC EXCELLENCE, INTERNAL BUSSINES PROCES dan CAPACITY BUILDING Menetapkan faktor faktor penentu MUTU sebagai sasaran kinerja dalam BSC Memperhatikan kondisi mutu saat ini (base line), Memperhatikan sumberdaya yang tersedia.
Sistem Manajemen IPB sebagai PTN Badan Hukum SIMAKER
SIMAK
SimAset Sistem Manajemen Terintegrasi
SimKeu dan SIJ
SPMI/KAI Sipakaril
TATA KELOLA IPB SEBAGAI PTNBH KINERJA IPB MODEL BSC
Sistem Manajemen Kinerja (Simaker) IPB PTN BH Perspective Research and Academic Excellence
Perspective Stakeholder
Perspective Financial
Sistem Manajemen Kinerja (Simaker) IPB PTN BH Perspective Internal Bisnis Proccess
Perspective Capacity Building
Satuan Usaha Komersial IPB sebagai PTNBH (Pasal 42 dalam PP 66 Tahun 2013)
ROAD MAP 2004 – 2008
BUILD-UP BUSINESS FUNDAMENTALS
2009 – 2013
GROW-UP BUSINESS LINE
2014 – 2018
EXPAND TO NATIONAL LEVEL
2019 – 2023
ACT GLOBALLY
Objectives of BLST establishment IPB Board of Trustee’s Decree #18 17th Nov, 2003
1. To manage and develop the assets of IPB for income generating purposes 2. To promote entrepreneurship skills in IPB in order to produce professionals who are capable in the development and utilization of science and technology
milestone October establishment of IPB Shigeta (joint venture company)
26th August opening of Botani Square Shopping Mall
15th December opening of IPB International Convention Center
bird flu vaccine w/ reverse genetic
2003 17th November establishment of BLST
2004
2006
2007 contract with Bio Farma to supply biological materials
2009
5th February opening of Hotel Santika Bogor 7th August opening of the first Serambi Botani in Botani Square
2012
2013
1st January opening of Taman Kencana Guest House
August acquisition of BPRS Bina Rahmah
11th July opening of IPB Convention Hotel
October initiation of Botani Seed for fruits & vegetables
2014 July acquisition of IPB Press
December acquisition of Global Scholarship Services Indonesia
9thJuly, 2015 IPB Science Park kick-off
7th August, 2015 spin-off SBU Serambi Botani
PT Serambi Botani Indonesia 28th Dec, 2015 acquisition of Primakelola Agribisnis Agroindustri PT Prima Kelola IPB 29th Feb 2016 spin-off SBU Biomedis
PT
Biomedical Technology Indonesia
1st Mar 2016 spin-off SBU Botani Seed PT
Botani Seed Indonesia
2016 establishment of PT
AGRI LESTARI INDONESIA
establishment of
SBU METATRON spin-off SBU Science Park PT
IPB SCIENCE PARK scheduled spin-off SBU IPB CONVENTION & HOTEL PT
IPB CONVENTION AND HOTEL
science-base
BUSINESS PORTOFOLIO
PT Biomedical Technology Indonesia
bio-medicine
PT Global Scholarship Services Indonesia
training
PT Botani Seed Indonesia
PT Serambi Botani Indonesia
PT FITS Mandiri
PT Prima Kelola IPB
seed
functional food
retails
consultant
(20%) PT IPB Shigeta
bird flu vaccine PT Agri Lestari Indonesia
feed additives
PT Provibio Teknologi
bio-fertilizers
service-base
(30%)
PT IPB Science Park
technopreneur
SBU IPB Convention and Hotel
meeting convention exhibition
publishing & printing
Islamic rural bank
(20%)
PT Grahawita Cendekia
(27%)
Botani Square Mall
PT Penerbit IPB Press
PT BPRS Bina Rahmah
PT Bogor Anggana Cendekia
Hotel Santika Bogor
asset-base
SBU Plaza Botani
public vehicle parking
Kontrak Kinerja IPB-DIKTI 2016 KRITERIA A. 1 2 3 4 5
AKADEMIK DAN MUTU Produktivitas Publikasi Internasional Jumlah Paten dan HKI Akreditasi Institusi Akreditasi Program Studi (S1) Akreditasi Internasional
B. 1
TATA KELOLA Compliance
2 3 4 5 C. 1 2 3 D. 1 2
SYARAT MINIMAL
SATUAN
TARGET
Masuk 12 besar di Indonesia Masuk 12 besar di Indonesia A >80% Terakreditasi A Ada Program Studi/Institusi Terakreditasi Internasional
Judul Jml Paten Terakreditasi Persen Jml Prodi
400 20 A 100 17
Compliance
Ya
Opini Milyar Tepat Waktu
WTP Ya 390 Ya
Persen
100%
Persen
11 Ya
Orang
22
Orang
3
Taat terhadap peraturan perundangan tentang Pendidikan Tinggi Opini Laporan Keuangan Minimal 2 tahun berturut-turut WTP Kasus Hukum Berat Tidak ada kasus hukum berat PNBP Hasil Kerjasama Minimal Rp 100 Milyar Pelaporan Tepat Waktu Tidak ada laporan wajib yang terlambat AFIRMASI MASYARAKAT MISKIN/TERTINGGAL Bidikmisi Melaksanakan Bidikmisi dengan baik (jumlah dan ketepatan penyaluran) UKT >5% Kelompok I, >5% Kelompok II ADIK Tidak menolak Program ADIK PRESTASI MAHASISWA Juara Pertama di Kompetisi Tingkat Minimal 4 Nasional Dua Tahun Terakhir Juara Pertama di Kompetisi Tingkat Minimal 2 Internasional Dua Tahun Terakhir
Bogor Agricultural University (IPB), Indonesia www.ipb.ac.id
24
Program Penugasan Khusus Tahun 2016 IPB harus mencapai mencapai ranking 500 dunia atau 200 tingkat Asia versi QS World University Ranking melalui: PROGRAM PENINGKATAN REPUTASI PERGURUAN TINGGI MENUJU WORLD CLASS UNIVERSITY Pendanaan melalui Kemenristekdikti 2015, 2016-2019
Bogor Agricultural University (IPB), Indonesia www.ipb.ac.id
Program Penugasan Khusus Tahun 2016 Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program meliputi beberapa aspek: • Academic reputation (keaktifan menjadi anggota dalam asosiasi PT dunia, jumlah faculty member yang menjadi reviewer jurnal internasional, menjadi tuan rumah event internasional, dll) • Employer reputation (jumlah lulusan yang bekerja di Multinasional Enterprice, international joint research, posisi penting lulusan di internasional, dll) • Research and publication (jumlah publikasi internasional yang memiliki reputasi, jumlah HKI, jumlah jurnal terindeks Scopus dan Thomson Reuters, jumlah sitasi tiap faculty member, dll) • Internasionalisasi (jumlah international faculty, international student, inbound students, outbound student, dll) Bogor Agricultural University (IPB), Indonesia www.ipb.ac.id
Pedoman Umum
Pimpinan IPB
PENYUSUNAN
Penetapan Plafon Pengembangan kriteria
Unit Kerja
MUSRENBANG I
(Arah Kebijakan)
Usulan Program & RKA-V0
Usulan Prioritas
Evaluasi Program Usulan
RKA IPB
Sistem Informasi berbasis web (Simrenbang)
DM/Hibah/Kerjasama Usulan Program & RKA –V2
APBN
MUSRENBANG II
(Perbaikan Usulan)
Usulan Program & RKA –V1
Proses usulan & pembahasan level Ditjen Kelembagaan Ristekdikti
Program yang Disetujui
Penelaahan (SAI/KAI, Itjen, DJA)
• Peningkatan peran Unit Kerja dalam Komite Perencanaan • Pengembangan instrumen evaluasi proposal
Komite Perencanaan
Rencana Strategis IPB 2014-2018, Rencana Tahunan & Simaker
Draft RKA IPB
PERAN PERGURUAN TINGGI UNTUK PENCEGAHAN KORUPSI DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM • Peran dalam mengurangi gap kemiskinan karena pemanfaatan sumberdaya alam • Penguatan gerakan anti korupsi melalui perbaikan tata kelola, transparansi dan akuntabilitas pengambilan keputusan • Pendalaman kajian dan bisnis proses pemanfaatan SDA dan Komoditas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan • Penguatan pengetahuan tentang delik korupsi untuk mempercepat penumbuhan kesadaran Anti Korupsi • Penguatan jaringan kerjasama PT dan pertukaran informasi dan pengetahuan • Penguatan PT dalam pencegahan korupsi melalui jaringan kerjasama PT, Swasta, Pemda dan Pihak lainnya Jakarta, 17 September 2016
PENUTUP 1. PTN/PTS berkomitmen untuk mendukung sepenuhnya gerakan anti korupsi berbasis akademisi dan kampus. 2. PTN Indonesia harus dapat menjadi model tata kelola yang transparan dan akuntabel sehingga dapat memacu peningkatan mutu dan relevansi pendidikan tinggi termasuk diseminasi inovasi.. 3. PTNBH memerlukan dukungan peraturan perundangan yang harmonis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban keuangan. Jakarta, 17 September 2016
Bogor Agricultural University (IPB), Indonesia www.ipb.ac.id
31
