TANTANGAN DAN HARAPAN
PERGURUAN TINGGI DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI Padamu Negeri, Kami Anti Korupsi Oleh Farida Patittingi Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Disampaikan pada Seminar Nasional dan Konsolidasi Gerakan Anti Korupsi Berbasis Akademisi dan Kampus di Indonesia (Anti-Corruption Summit II) Yogyakarta, 25-26 Oktober 2016
KORUPSI • KORUPSI yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), ternyata semakin meluas dan mewabah ke seluruh lapisan masyarakat, tak terkecuali dunia kampus • Kondisi paradoksial, sebab KAMPUS sebagai masyarakat akademik, selalu diposisikan sebagai masyarakat yang berbasis intelektualitas dan moral, yang seharusnya menjadi zona bebas KORUPSI
KORUPSI SEMAKIN MASSIF
KORUPSI PENYAKIT BANGSA YANG SEMAKIN KRONIS
DILAKUKAN PEJABAT PEMERINTAH:
MENTERI GUBERNUR BUPATI/WALIKOTA PIMPINAN PARPOL ANGGOTA DPR DAN DPRD PENEGAK HUKUM
MEMPRIHATINKAN KARENA TERJADI JUGA DI PERGURUAN TINGGI YANG SEHARUSNYA MENJADI BASIS MORAL DAN PRODUSEN INTELEKTUAL YANG SEHARUSNYA BEBAS DARI KORUPSI YANG MUDA PUN KORUPSI - Seharusnya masih memiliki IDEALISME & INTEGRITAS
•Kemiskinan • Melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat •Pertumbuhan ekonomi yang lambat •Melemahnya demokrasi •Merusak struktur pemerintahan •Merusak pertumbuhan generasi •Terjadinya kerugian Negara •Dan banyak lagi
CORRUPTION IMPACT
KONDISI PARADOKSIAL PERGURUAN TINGGI KENYATAANNYA SEHARUSNYA • Pencetak generasi yang memadukan kecerdasan intelektual dengan integritas moral yang kuat • Benteng moral dan simbol peradaban bangsa yang bermartabat • Memiliki kepekaan nurani yang berlandaskan kejujuran dan kebenaran dalam dirinya • Tempat menempa calon pemimpin dan penerus estafet kepemimpinan bangsa dan negara
• Kebanyakan Koruptor adalah jebolan PERTI, mulai S1, S2, S3 dan bahkan seorang Guru Besar • Pada kondisi demikian, apakah kita dapat mengatakan PERTI adalah penyumbang KORUPTOR? • Korupsi juga dilakukan oleh Pimpinan PERTI, Guru Besar, Dosen
LANGKAH TINDAKAN TERHADAP KORUPSI
PENCEGAHAN
Dan PENINDAKAN
PERTI HARUS MENGAMBIL PERAN STRATEGIS, sebab: • PERTI memiliki tanggung jawab moral untuk melahirkan insan cendekia berkarakter mulia, sebagaimana tujuan pendidikan itu sendiri. • PERTI bertujuan mencerdasakan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh serta berani membela kebenaran demi kepentingan bangsa
PERAN TERUTAMA DI WILAYAH PENCEGAHAN
Pendidikan Tinggi harus menjadi lokomotif pemberantasan korupsi dari hulu, dengan mencetak para intelektual yang cerdas secara intelektual, mumpuni secara moral dan kuat secara integritas, karena jika tidak, ia hanya memproduksi “sampah sosial”, membebani kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, serta merusak sejarah peradaban manusia Indonesia.
Bagaimana PERTI Berperan? • PERTI yang di dalamnya ada MAHASISWA dan DOSEN dianggap sebagai perwujudan masyarakat sipil (civil society) yang dapat menjadi kekuatan moral (moral force) sehingga dapat menjadi pelopor dalam pemberantasan KORUPSI. • PERTI juga dapat mengambil peran sebagai SOCIAL CONTROL dalam pemberantasan korupsi, dalam arti sebagai gerakan penyeimbang terhadap lembaga dan aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan langsung terhadap pemberantasan korupsi dan Mengontrol Perilaku Penyelenggara Negara dan Mitranya
Bagaimana PERAN PERTI Dilaksanakan? • Salah satu fungsi Pendidikan Tinggi berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang PENDIDIKAN TINGGI adalah mengembangkan watak serta peradaban bangsa yang BERMARTABAT dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangasa. • BERMARTABAT mengandung makna yang dalam sebagai insan cerdas/terpelajar yang beriman dan bertaqwa serta berakhlak mulia. • Oleh karena itu, PERTI dapat mengambil peran strategis dalam upaya pemberantasan KORUPSI pada wilayah PENCEGAHAN (PREVENTIF), namun dapat juga pada wilayah PENINDAKAN secara tidak langsung (peran serta masyarakat).
STRATEGIS PERAN PERTI
• Pendidikan, mengintegrasikan Pendidikan Anti-Korupsi dalam Kurikulum • Penelitian, dukungan kebijakan KEWAJIBAN alokasi anggaran penelitian dengan tema korupsi dan PERGURUAN kajian penguatan lembaga TINGGI penegakan hukum TIPIKOR • Pengabdian pada Masyarakat, pembentukan lembaga dan Tridharma penguatan jaringan antar Perguruan PERTI dalam Pendidikan dan Pemasyarakatan Nilai Anti Tinggi Korupsi
STRATEGI PERAN PERTI MORAL & SOCIAL FORCE • Terintegrasi dalam Kurikulum (MK Pendidikan Anti Korupsi menjadi MK Wajib untuk semua mahasiswa) dalam pembentukan watak Anti Korupsi secara terencana • Model Pendidikan Anti Korupsi (seperti Klinik Hukum Anti Korupsi, Penanaman Nilai Anti Korupsi = Pendidikan Karakter, seperti BCSS) • Melakukan kajian atau penelitian dengan alokasi anggaran khusus dengan tema Korupsi bagi Dosen dan Mahasiswa • Pembentukan PUKAK & kelompokkelompok atau lembaga Mahasiswa Anti Korupsi (spt. GARDA TIPIKOR)
AGENT OF CHANGE • Institusi Pendidikan Tinggi harus menjadi pelopor utama Anti Korupsi, mendeklarasikan gerakan Anti Korupsi • Secara Kelembagaan PERTI harus berani menunjukkan diri sebagai Zona Anti Korupsi dengan menerapkan sistem yang transparan dan akuntabel. • Dosen dan Mahasiswa sebagai agen utama Anti Korupsi dengan berperilaku Anti Korupsi • Mendorong penguatan lembaga penegak hukum, khususnya KPK dalam UU
WUJUD KOMITMEN PERTI & PENYELENGGARA NEGARA = ANTI KORUPSI Rektor Universitas Hasanuddin bersama Ketua KPK, Ketua MPR dan Ketua Mahkamah Konstutisi telah bersama-sama menandatangani DEKLARASI ANTI KORUPSI, di Kampus UNHAS Tamalanrea, Senin, 24 Oktober 2016, pada acara Festival Konstitusi dan Anti Korupsi
KAMPUS BERINTEGRITAS Kampus berintegritas adalah kampus yang mendidik mahasiswa memiliki idealisme dan kepekaan ilmiah, sosial, politik dan intelektual yang tinggi dan membentuk karakter dan pribadi yang kritis, yang berani menyuarakan kebenaran dan keadilan.
MARI MEWUJUDKAN KAMPUS BERINTEGRITAS DENGAN BERPERILAKU ANTI KORUPSI
