2013. Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI. No impunity to corruptors. Bab

12/18/2013

PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI

Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi Bab

05

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

“No impunity to corruptors“ Upaya Pemberantasan Korupsi

1 1


UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI


mari kita simak film ini

Upaya Pemberantasan Korupsi

2


Kompetensi Dasar 1.

2.

3.

Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai upaya pemberantasan korupsi; Mahasiswa mampu membandingkan berbagai kelebihan dan kelemahan upaya pemberantasan korupsi dari berbagai sudut pandang; Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai upaya apa yang dapat dilakukannya dalam rangka mencegah dan memberantas korupsi baik di lingkungannya maupun dalam masyarakat.


POKOK BAHASAN : Upaya Pemberantasan Korupsi SUB POKOK BAHASAN : 1. Konsep Pemberantasan Korupsi; 2. Upaya Penanggulangan Kejahatan (Korupsi) dengan Menggunakan Hukum Pidana; 3. Berbagai Strategi dan/atau Upaya Pemberantasan Korupsi.


3



4

4

1

12/18/2013



A. KONSEP PEMBERANTASAN KORUPSI

REALITA DI INDONESIA

Mengapa korupsi timbul dan berkembang demikian masif di sebuah negara dan tidak di negara lain? Korupsi ibarat penyakit ‘kanker ganas’  sifatnya kronis juga akut. Perekonomian negara digerogoti secara perlahan namun pasti. Korupsi di Indonesia menempel pada semua aspek atau bidang kehidupan masyarakat. PENTING DIPAHAMI : di manapun dan sampai pada tingkatan tertentu, korupsi akan selalu ada dalam suatu negara atau masyarakat



5

5


• Ada PERANGKAT HUKUM : ada Peraturan PerUU, ada lembaga serta aparat hukum yang mengabdi untuk menjalankan peraturan (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan); ada lembaga independen ‘Super Body’ yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk untuk memberantas korupsi. • Di sekolah siswa/mahasiswa Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan. • Realita : korupsi tetap tumbuh subur dan berkembang dengan pesat.

• Apa yang salah??? KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI


6

7


UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN KORUPSI



7

8

JALUR PENAL

JALUR NON-PENAL

• Kebijakan penerapan Hukum Pidana (Criminal Law Application); • Sifat repressive (penumpasan/ penindasan/pemberantasan) apabila kejahatan sudah terjadi; • Perlu dipahami bahwa: upaya/tindakan represif juga dapat dilihat sebagai upaya/tindakan preventif dalam arti luas (Nawawi Arief : 2008)

• Kebijakan pencegahan tanpa hukum pidana (prevention without punishment); • Kebijakan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (influencing views of society on crime and punishment/mass media atau media lain seperti penyuluhan, pendidikan dll); • Sifat preventive (pencegahan)



8

9

2

12/18/2013



UPAYA PENAL DAN NON-PENAL •

•

•

KETERBATASAN SARANA PENAL

Sasaran dari upaya non-penal adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya korupsi, yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisikondisi politik, ekonomi maupun sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh-suburkan kejahatan (korupsi); Upaya penal dilakukan dengan memanggil atau menggunakan hukum pidana yaitu dengan menghukum atau memberi pidana atau penderitaan atau nestapa bagi pelaku korupsi; Upaya non-penal seharusnya menjadi kunci atau memiliki posisi penting atau posisi strategis dari keseluruhan upaya penanggulangan korupsi  karena sifatnya preventif atau mencegah sebelum terjadi.



9

10

• Sarana penal memiliki ‘keterbatasan’, mengandung ‘kelemahan’ (sisi negatif). Fungsi sarana penal seharusnya hanya digunakan secara ‘subsidair’. • Secara dogmatis, sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling tajam dalam bidang hukum, sehingga harus digunakan sebagai ultimum remedium (obat yang terakhir apabila cara lain atau bidang hukum lain sudah tidak dapat digunakan lagi);




10

11




• Secara fungsional/pragmatis, operasionalisasi dan aplikasinya menuntut biaya yang tinggi; • Sanksi pidana mengandung sifat kontradiktif/paradoksal, mengadung efek sampingan yang negatif. Lihat realita kondisi overload Lembaga Pemasyarakatan; • Hukum pidana dan pemidanaan bukanlah ‘obat yang manjur’ atau ‘panacea’ atau ‘bukan segala-galanya’ untuk menanggulangi kejahatan.

•



11

12

•

Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan ‘kurieren am symptom’ (menyembuhkan gejala), hanya merupakan pengobatan simptomatik bukan kausatif karena sebabsebab kejahatan demikian kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana; Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub sistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks;



12

13

3

12/18/2013



KETERBATASAN SARANA PENAL • Sistem pemidanaan bersifat fragmentair dan individual/personal; tidak bersifat struktural atau fungsional; • Efektifitas pidana (hukuman) bergantung pada banyak faktor dan masih sering diperdebatkan oleh para ahli. • Hukum pidana dan pemidanaan bukanlah ‘obat yang manjur’ atau ‘panacea’ atau ‘bukan segala-galanya’ untuk menanggulangi kejahatan. (Nawawi Arief : 1998) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI


13

14





HUKUM PIDANA BUKAN PENYELESAIAN

HUKUM PIDANA BUKAN PENYELESAIAN

Rubin : hukum pidana atau pemidanaan tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan.

Karl. O. Christiansen : pengaruh pidana terhadap masyarakat luas sulit diukur.


15

15

S.R. Brody : 5 (lima) dari 9 (sembilan) penelitian menyatakan bahwa lamanya waktu yang dijalani oleh seseorang di dalam penjara tidak berpengaruh pada adanya reconviction atau penghukuman kembali.

Schultz : naik turunnya angka kejahatan tidak berhubungan dengan perubahan di dalam hukum atau putusan pengadilan, tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan kultural dalam kehidupan masyarakat. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

14

16



16

17

4

12/18/2013



STRATEGI DAN/ATAU UPAYA PENANGGULANGAN KORUPSI

HUKUM PIDANA BUKAN PENYELESAIAN Wolf Middendorf : tidak ada hubungan logis antara kejahatan dengan lamanya pidana. Kita tidak dapat mengetahui hubungan sesungguhnya antara sebab dan akibat. Orang melakukan kejahatan dan mungkin mengulanginya lagi tanpa hubungan dengan ada tidaknya UU atau pidana yang dijatuhkan. Sarana kontrol sosial lainnya, seperti kekuasaan orang tua, kebiasaan-kebiasaan atau agama mungkin dapat mencegah perbuatan, yang sama efektifnya dengan ketakutan orang pada pidana.

(Nawawi Arief : 1998) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI


17

18


1

Pembentukan Lembaga Anti-Korupsi

2

Pencegahan Korupsi di Sektor Publik

3

Pencegahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

4

Pengembangan dan Pembuatan berbagai Instrumen Hukum yang mendukung Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

5

Monitoring dan Evaluasi

6

Kerjasama Internasional



18

21


PEMBENTUKAN LEMBAGA ANTIKORUPSI

PENCEGAHAN KORUPSI DI SEKTOR PUBLIK

• Di beberapa negara ada lembaga ombudsman; di Hongkong ada Independent Commission against Corruption (ICAC); di Malaysia ada the Malaysia Anti-Corruption Comission(MACC); di Indonesia ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); • Memperbaiki kinerja lembaga peradilan; • Di tingkat departemen  pembentukan lembaga audit; • Reformasi birokrasi dan reformasi pelayanan publik; • Pemantauan kinerja Pemerintah Daerah; • Pemantauan kinerja Parlemen (DPR dan DPRD)

• Kewajiban pejabat publik melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki baik sebelum maupun sesudah menjabat; • Kontrak pengadaan barang dan jasa dengan lelang atau penawaran secara terbuka. Masyarakat diberi otoritas atau akses untuk memantau dan memonitor. Harus dikembangkan sistem yang dapat memberi kemudahan bagi masyarakat untuk memantau/memonitor; • Membangun sistem perekruitan pegawai negeri dan anggota militer yang transparan dan akuntabel; • Tersedianya sistem penilaian kinerja pegawai negeri.



19

1



20

1

5

12/18/2013



PENCEGAHAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

PENGEMBANGAN INSTRUMEN HUKUM • Tidak cukup hanya mengandalkan satu instrumen hukum yakni Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. • Berbagai peraturan perundang-undangan atau instrumen hukum lain perlu dikembangkan. • Peraturan perundang-undangan yang harus ada untuk mendukung pemberantasan korupsi adalah Undang-Undang Tindak Pidana Money Laundering atau Pencucian Uang, UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU yang mengatur mengenai pers yang bebas. • Pengembangan mekanisme untuk masyarakat yang akan melaporkan tindak pidana korupsi;

• Menyediakan sarana bagi masyarakat untuk melaporkan kasus korupsi. Pengembangan mekanisme yang mudah dan sederhana di mana masyarakat dapat dengan bertanggung-jawab melaporkan kasus korupsi yang diketahuinya. Media : via telepon, surat atau telex, penggunaan teknologi informasi dengan internet dll.; • Tidak memberlakukan pasal mengenai ‘fitnah’ dan ‘pencemaran nama baik’ untuk mereka yang melaporkan kasus korupsi dengan pemikiran bahwa bahaya korupsi dianggap lebih besar dari pada kepentingan individu; • Mengatur Perlindungan bagi Saksi dan Korban TP Korupsi; KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI


21

2



22

1


MONITORING DAN EVALUASI

KERJASAMA INTERNASIONAL

• Tanpa monitoring dan evaluasi seluruh pekerjaan atau kegiatan pemberantasan korupsi, sulit mengetahui capaian yang telah dilakukan. • Dengan monitoring dan evaluasi dapat dilihat strategi atau program yang sukses dan yang gagal. • Untuk yang sukses sebaiknya dilanjutkan, untuk yang gagal harus dicari penyebabnya. • Pengalaman negara-negara lain yang sukses maupun yang gagal dapat dijadikan bahan pertimbangan; • Mengingat ada begitu banyak strategi, cara atau upaya yang dapat digunakan, kita tetap harus mencari cara kita sendiri untuk menemukan solusi memberantas korupsi. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI



23

1

• Melakukan kerjasama internasional  antar negara dan International NGOs. • Contoh : Transparency Internasional (TI) misalnya membuat program National Integrity Systems OECD membuat program the Ethics Infrastructure dan World Bank membuat program A Framework for Integrity. www.transparency.org/ www.oecd.org/ www.worldbank.org/



24

1

6

12/18/2013



Quiz: kerjakan di kelas

kasus perlakuan istimewa diberikan kepada Artalita. Ia bisa menyulap ruang tempat ia mendekam di LP Cipinang menjadi ruang yang sangat nyaman bagaikan ruang hotel berbintang. Bagaimana pula dengan Gayus yang bebas berkeliaran dan berpelesiran ke luar negeri selama menjadi tahanan kasus penggelapan pajak. Menurut anda apa yang harus dilakukan untuk mencegah hal ini?



25

19



26

20


Terimakasih kepada:

Selamat datang generasi muda anti-korupsi

Institut Teknologi Bandung, Universitas Paramadina, Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Universitas Negeri Semarang, UNIKA Soegijapranata, dan KPK, TIRI, ICW

Produksi:

Indonesia akan lebih baik jika tanpa korupsi

Bagian Hukum dan Kepegawaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI copyrights © dikti 2012

Lomba poster KPK, Karya : Christian Tumpak



27

22

7

2013. Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI. No impunity to corruptors. Bab

Recommend Documents