Tunjangan Kinerja pada PTN Badan Hukum
Dialog Bersama Rektor IPB Bogor, 17 Februari 2014
Kronologi kejadian dan informasi yang diperoleh
1. Tanggal 22 November 2012 Direktur SDM IPB menyampaikan kepada Biro Kepegawaian Kemendikbud (sesuai permintaannya), usulan peta dan evaluasi jabatan yang lazim digunakan sebagai dasar penetapan remunerasi. Usulan tersebut sebelumnya sudah dibahas dalam lokakarya dan rapat Tim Teknis secara intensif.
2. Tanggal 25 Juni 2013 Wakil Presiden Prof. Dr. Boediono memberikan persetujuan pemberian remunerasi tahun 2013 bagi PNS pada 28 Kementerian dan Lembaga. Selanjutnya, diperoleh informasi bahwa pemberian remunerasi tersebut akan dilakukan terhitung mulai tanggal 1 Juli 2013.
3. Tanggal 18 Juli 2013 Informasi tentang rencana pemberian tunjangan kinerja bagi PNS di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) diterima sebagai bagian dari penjelasan lisan oleh Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada acara Sosialisasi Penataan SDM Berbasis Kompetensi di Hotel Milenium, Jakarta.
4. Tanggal 18 Juli 2013 Menurut Kepala Biro Kepegawaian Kemendikbud, tunjangan kinerja akan diberikan kepada PNS pada unit utama dan satuan kerja dan tidak termasuk PNS pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Badan Hukum (BH) dan PTN Badan Layanan Umum (BLU) yang telah memberikan insentif kepada pegawainya karena dikhawatirkan terjadi pembayaran ganda.
5. Tanggal 21 Oktober 2013 Badan Anggaran DPR memutuskan bahwa 27 Kementerian dan Lembaga akan menerima remunerasi 2013, termasuk Kemendikbud dengan alokasi Rp 989,8 M. Selanjutnya, akan diterbitkan Perpres sebagai dasar hukum pencairan anggaran tunjangan kinerja. Perpres tersebut akan menjadi dasar peraturan dan petunjuk teknis tentang pelaksanaan pembayaran tunjangan kinerja.
6. Tanggal 19 November 2013 Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis (WRSK) IPB mengadakan pertemuan untuk memberikan penjelasan mengenai wacana pemberian remunerasi untuk PNS. Pertemuan tersebut dihadiri oleh WRSK, Sekretaris Institut, Direktur SDM, Kasubdit/Kabag/Kabid, Kasubag/Kasi dan KTU unit pelaksana akademik dan unit pelaksana administrasi di lingkungan IPB.
7. Tanggal 13 Desember 2013 Setelah aktif mencari informasi ke berbagai sumber, Direktorat SDM IPB memperoleh informasi melalui website mengenai Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemendikbud dan memperoleh foto copy surat/undangan Kemendikbud perihal permintaan daftar nominatif pegawai sesuai nama dan jabatan. Pada daftar undangan dalam lampiran surat tersebut PTN BH tidak tercantum.
8. Tanggal 13 Desember 2013 Direktur SDM mempertanyakan kepada Kepala Biro Kepegawaian Kemendikbud dan Kepala Bagian Kepegawaian Ditjen Pendidikan Tinggi tentang alasan mengapa PTN BH (termasuk IPB) tidak diundang dalam pertemuan tentang daftar nominatif pegawai tersebut. Sejak saat itu IPB mengambil inisiatif melalui komunikasi dan rapat koordinasi PTN BH untuk memperjuangkan agar kepada tenaga kependidikan PNS pada PTN BH juga diberikan tunjangan kinerja.
9. Tanggal 23 & 24 Desember 2013 Setelah rapat di Ditjen Pendidikan Tinggi, WRSK, SI, dan Direktur SDM IPB menemui Sekretaris Ditjen (Sesditjen) Pendidikan Tinggi dan Kepala Biro Kepegawaian untuk memohon agar PNS pada PTN BH diberi perlakuan yang sama dengan PNS pada PTN Satker karena status kepegawaian yang sama yaitu sebagai PNS.
10.Tanggal 29 Desember 2013 Setelah rapat mengenai penerimaan CPNS, Rektor IPB menyampaikan usulan kepada Mendikbud, Sekjen Kemendikbud, dan Dirjen Dikti agar ada solusi atas masalah PTN BH yang belum memperoleh alokasi tunjangan kinerja. Dirjen Dikti berupaya akan memberi tambahan BOPTN bagi PTN BH untuk memenuhi kebutuhan pemberian tunjangan kinerja bagi PNS pada PTN BH, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013.
11.Tanggal 6 Januari 2014 IPB mengkoordinasikan Direktur SDM pada PTN BH untuk mengadakan rapat di Bogor dan merumuskan usulan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan alternatif solusi atas masalah pemberian Tunjangan Kinerja. Pembahasan masih bersifat penyamaan persepsi, tukar menukar informasi, mendalami peraturanperaturan terkait, dan merancang surat untuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
12.Tanggal 9 Januari 2014 Pertemuan Direktur SDM pada PTN BH diadakan di Universitas Indonesia untuk menyempurnakan simulasi perhitungan kebutuhan Tunjangan Kinerja PTN BH berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 107 Tahun 2013, serta Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 34 Tahun 2011 tentang Klasifikasi Jabatan.
13.Tanggal 23 Januari 2014 Pada pidato pelantikan KTU, Rektor IPB menyampaikan bahwa terhadap kegalauan mengenai tunjangan kinerja, WRSK dan SI telah memberikan penjelasan-penjelasan. Namun, masih ada saja sms tanpa nama yang justru mencerminkan ketidaktahuan ybs dan logika-logika yang salah. Untuk itu, Rektor IPB mengajak para KTU untuk terus memberi penjelasan dan membina mereka agar tidak sibuk mengirim sms tanpa nama yang berpotensi mengganggu kinerjanya.
14.Tanggal 7 Februari 2014 Secara Resmi IPB memperoleh surat dari Kemendikbud sebagai pengantar buku tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan masing-masing Nomor 107 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja .
Surat PTN Badan Hukum kepada Mendikbud tentang Tunjangan Kinerja
Pada tanggal 16 Januari 2014, Mendikbud berkenan menerima audiensi Rektor IPB sbg Ketua Sekretariat Bersama 7 (tujuh) PTN BH untuk menyampaikan informasi persoalan implementasi rencana pemberian tunjangan kinerja dan usulan solusi dari PTN BH, yaitu : 1. Sejak mendapatkan status sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN), 7 (tujuh) PTN telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen modern untuk membangun sistem manajemen kinerja, termasuk
konsekuensinya antara lain dalam bentuk pemberian insentif kepada para pegawai yang berkinerja baik. Pemberian insentif kinerja merupakan konsekuensi logis dari pengembangan model reformasi birokrasi di Perguruan Tinggi BHMN (PT BHMN) yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 PT BHMN telah ditetapkan menjadi PTN Badan Hukum. Besaran insentif kinerja yang diberikan oleh PTN Badan Hukum kepada setiap pegawai yang berkinerja baik bervariasi sesuai dengan
kemampuan masing-masing PTN BH tetapi pada umumnya jauh lebih kecil dibanding tunjangan kinerja yang menurut informasi akan diberikan kepada pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. PTN BH berpendapat bahwa besaran insentif kinerja yang diberikan tsb belum dapat dikategorikan sbg tunjangan kinerja yang dimaksud dalam Peraturan Presiden tersebut dan lampirannya serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut dan lampirannya.
2.Keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 65, 66, 67, dan 68 Tahun 2013 masingmasing tentang Statuta ITB, IPB, UGM, dan UI telah memperkuat landasan otonomi PTN Badan Hukum. Diharapkan bahwa PP tentang Statuta USU, UPI, dan Unair juga akan terbit dalam waktu dekat. Walaupun PTN BH memperoleh keleluasaan dalam pembangkitan pendapatan, tetapi untuk memberikan insentif kinerja bagi tenaga kependidikan dalam besaran setara dengan tunjangan kinerja yang menurut informasi
akan diberikan kepada pegawai di lingkungan Kemendikbud tersebut, PTN BH tidak mampu. Satuan Usaha Komersial yang dibentuk pada PTN BH bukan dimaksudkan untuk menjadi sumber dana yang menggantikan sumber pendanaan dari Pemerintah. Untuk itu sebagai badan hukum publik, PTN BH sangat mengharapkan dana APBN yang khusus dialokasikan untuk tunjangan kinerja tersebut.
Alokasi dana APBN tersebut sesuai dengan Pasal 89 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTN BH, serta tidak bertentangan dengan prinsip otonomi perguruan tinggi. 3. Apabila tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diberikan terhitung mulai bulan Juli 2013 dengan tidak meliputi tenaga
kependidikan pada PTN Badan Hukum maka dapat menyebabkan ketidakadilan. Hal ini karena sebagai sesama PNS di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ada sebagian pegawai yang memperoleh tunjangan kinerja tetapi pada waktu yang sama sebagian pegawai lainnya tidak memperoleh tunjangan kinerja. 4. Apabila tunjangan kinerja diberikan dalam besaran seperti informasi yang diterima, sementara tunjangan fungsional untuk dosen masih tetap seperti yang berlaku pada saat
ini, maka hal tersebut kurang sejalan dengan prinsip proporsionalitas. Hal ini karena jabatan fungsional dosen yang membutuhkan pengetahuan disamping faktor-faktor evaluasi jabatan lainnya yang memerlukan kompetensi khusus dan menjadi bagian terpenting pencapaian target kinerja akademik perguruan tinggi tersebut menjadi kurang dihargai. Dalam beberapa kasus, besaran tunjangan bagi dosen tidak berbeda nyata dengan tunjangan bagi tenaga kependidikan.
5. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, PTN BH mengusulkan ada kebijakan pemberian remunerasi yang dirancang secara lebih komprehensif untuk seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, termasuk mempertimbangkan evaluasi kinerja pegawai sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 46 Tahun 2011 tentang Sasaran Kerja Pegawai (SKP). Berdasarkan peraturanperaturan yang berlaku dan kemungkinan yang ada, PTN BH mengusulkan:
a. Agar kepada tenaga kependidikan pada PTN Badan Hukum diberikan tunjangan kinerja yang setara dengan tunjangan kinerja tenaga kependidikan di PTN Satker terhitung mulai bulan dan tahun yang sama. Mengingat bahwa selama ini masing-masing PTN Badan Hukum telah memberikan insentif kinerja bervariasi sesuai kemampuannya maka tunjangan kinerja tenaga kependidikan pada PTN Badan Hukum tersebut diberikan selisihnya atau kekurangannya saja.
b. Apabila kepada tenaga kependidikan diberikan tunjangan kinerja seperti informasi yang diterima dan mengingat bahwa menurut Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut kepada dosen tidak diberikan tunjangan kinerja maka PTN BH mengusulkan kenaikan tunjangan fungsional dosen dan tunjangan tugas tambahan dosen sehingga secara keseluruhan menjadi lebih proporsional.
Hasil audiensi dengan Mendikbud: 1. Mendikbud menyambut baik usulan dari PTN BH mengenai solusi atas persoalan pemberian tunjangan kinerja, 2. Perlu disusun Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk landasan pemberian tunjangan kinerja (atau sebutan lain) pada PTN BH, 3. Sekretaris Ditjen Pendidikan Tinggi akan memasukkan usulan tunjangan kinerja (atau sebutan lain) pada PTN BH dalam revisi DIPA Tahun Anggaran 2014.
Kesimpulan dan Tindak Lanjut
1. Para Wakil/Pembantu Rektor, Sekretaris Institut dan Direktur SDM/Kepala Biro pada 7 (tujuh) PTN BH telah mengadakan pertemuan di USU (8 Februari 2014) dan di ITB (14 Februari 2014) untuk merumuskan draft awal Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) tentang BOPTN BH. Telah dihasilkan batang tubuh Permendikbud dan model awal untuk alokasi BOPTN BH, termasuk usulan tunjangan kinerja atau sebutan lainnya.
2. Rapat-rapat internal pada masing-masing PTN BH dilakukan secara intensif untuk menyempurnakan rumusan Permendikbud tersebut. 3. Para Wakil/Pembantu Rektor, Sekretaris Institut dan Direktur SDM/Kepala Biro pada PTN BH akan mengadakan RAPAT KERJA (19 dan 21 Februari 2014) untuk melakukan finalisasi usulan Permendikbud PTN BH dan melakukan verifikasi akhir perhitungan usulan BOPTN BH, termasuk tunjangan kinerja atau sebutan lainnya.
4. Rektor IPB memberikan apresiasi kepada sebagian besar dari tenaga kependidikan yang tetap fokus untuk bekerja dengan baik dan tidak terbawa-bawa menjadi galau. Mereka percaya bahwa Rektor IPB dan pimpinan lainnya pasti akan mengerahkan segenap tenaga dan pikirannya untuk memperjuangkan kesempatan peningkatan kesejahteraan kita semua yang sejalan dengan sistem manajemen kinerja yang dikembangkan di IPB termasuk pemberian tunjangan kinerja atau sebutan lainnya.
5. Rektor IPB menginstruksikan kepada seluruh tenaga kependidikan untuk tetap fokus bekerja dengan baik, jujur, tertib, berdisiplin, cermat, dan penuh semangat.
Terima Kasih Semoga Allah SWT meridhoi usaha dan perjuangan kita semua. Amiin Ya Robbal ‘Alamiin.
