PERKEMBANGAN USULAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PNS TENAGA KEPENDIDIKAN PADA 7 PTN BH
Jumat, 20 Juni 2014
Herry Suhardiyanto Rektor IPB
KRONOLOGI PENGAJUAN USULAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PNS TENAGA KEPENDIDIKAN PTN BH
Rapat/Diskusi/Audiensi/Korespondensi 1. IPB sebagai Koordinator Sekretariat Bersama PTN
BH memasukkan pembahasan tentang Tunjangan Kinerja dalam agenda rapat koordinasi pada tanggal 19-20 Maret 2014 di Universitas Airlangga. 2. Tangal 27 Maret 2014 bertempat di Century Park Hotel dilakukan pertemuan harmonisasi hasil pertemuan tanggal 19-20 Maret 2014 dan audiensi dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan agenda pembahasan tentang usulan tunjangan kinerja bagi PNS tenaga kependidikan pada PTN Badan Hukum.
Rapat/Diskusi/Audiensi/Korespondensi 3. Tanggal 8 April 2014 bertempat di Century Park Hotel 7
PTN Badan Hukum mengadakan pertemuan pembahasan evaluasi jabatan dalam rangka penyempurnaan usulan tunjangan kinerja bagi PNS Tenaga Kependidikan pada PTN Badan Hukum. Dalam pertemuan tsb juga hadir Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Asdep Kesejahteraan pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. • Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan tentang penetapan kelas dan nama jabatan di lingkungan PTN Badan Hukum. •
Rapat/Diskusi/Audiensi/Korespondensi 4. Menindaklanjuti hasil pertemuan tanggal 8 April
2014, Rektor IPB menyampaikan surat kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 343/IT3/KU/2014 tentang daftar rekapitulasi usulan perubahan komposisi jabatan dan jumlah pemangku jabatan di lingkungan IPB beserta daftar nominatif untuk masing-masing jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum tenaga kependidikan berstatus PNS untuk periode Juli sd Desember 2013.
Rapat/Diskusi/Audiensi/Korespondensi 5. Secara paralel, pada tanggal 21 April 2014 Rektor IPB
juga menyampaikan surat kepada Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor: 3713/IT3/KU/2014 tentang usulan anggaran tunjangan kinerja IPB periode Januari sd Desember 2014. 6. Menindaklanjuti usulan 7 PTN BH tentang Tunjangan Kinerja bagi PNS Tenaga Kependidikan PTN BH periode Juli sd Desember 2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan surat usulan persetujuan tentang penetapan kelas jabatan di lingkungan PTN Badan Hukum kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Rapat/Diskusi/Audiensi/Korespondensi 7. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi menyampaikan persetujuan penetapan kelas jabatan di lingkungan PTN Badan Hukum melalui surat Nomor: B/2036/M.PANRB/5/2014 tanggal 16 Mei 2014 yang ditujukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan tembusan kepada Menteri Keuangan.
Rapat/Diskusi/Audiensi/Korespondensi 8. Pada tanggal 5 Juni 2014, IPB mengadakan
pertemuan dengan Biro Kepegawaian Kemendikbud untuk menanyakan perkembangan proses persetujuan dari Menteri Keuangan. Dalam pertemuan tersebut, IPB mendesak agar pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lebih proaktif mengawal proses surat agar keluar persetujuan dari Menteri Keuangan. Selain itu, pimpinan IPB juga melakukan pendekatan kepada Wakil Menteri Keuangan untuk membantu proses usulan tsb.
Rapat/Diskusi/Audiensi/Korespondensi 9. Merespon hasil pertemuan tanggal 5 Juni 2014
tersebut, tanggal 12 Juni 2014 melalui surat Nomor: 53956/A4/KP/2014 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan surat kepada Menteri Keuangan untuk segera menindaklanjuti surat persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Rapat/Diskusi/Audiensi/Korespondensi 10. Tanggal 17 Juni 2014 Rektor IPB menyampaikan
secara langsung kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang persoalan tunjangan kinerja yang sampai saat ini belum dibayarkan kepada PNS tenaga kependidikan pada PTN Badan Hukum, sekaligus memohon agar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan kepada Menteri Keuangan untuk segera membuat surat persetujuannya.
Rapat/Diskusi/Audiensi/Korespondensi 11. Pada waktu yang sama bertempat di Universitas
Pendidikan Indonesia Bandung diadakan pertemuan koordinasi 7 PTH Badan Hukum untuk membahas perkembangan tunjangan kinerja. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa langkah selanjutnya yang akan ditempuh adalah dalam waktu dekat 7 PTN Badan Hukum bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan melakukan audiensi kepada Kementerian Keuangan untuk menanyakan perkembangan proses usulan tersebut.
Kronologi Usulan Tunjangan Kinerja PNS Tenaga Kependidikan pada 7 PTN BH 7 PTN BH
Kemendikbud
• Pembahasan status legal PTN BH • Pembahasan evaluasi jabatan dan usulan tunjangan kinerja PNS Tendik PTN BH • Penyusunan daftar usulan tunjangan kinerja PNS Tendik PTN BH
Pembayaran
• Pembahasan usulan tunjangan kinerja PNS Tendik pada PTN BH • Usulan persetujuan daftar rekapitulasi komposisi dan jumlah pemangku jabatan
Alokasi anggaran Tukin PNS Tendik PTN BH sebesar Rp 78 Milyar
Kemeneg PAN dan RB
Kemenkeu
• Penetapan dan persetujuan kelas dan nama jabatan di lingkungan PTN BH • Pengajuan usulan tsb ke Kemenkeu
Persetujuan
• Mempertimbangkan persetujuan usulan pembayaran tunjangan kinerja PNS Tendik PTN BH
KESIMPULAN & RENCANA TINDAK LANJUT
1. 7 (Tujuh) PTN BH telah melakukan pembahasan
evaluasi jabatan dan usulan tunjangan kinerja PNS Tenaga Kependidikan pada PTN BH. 2. 7 PTN BH bersama dengan Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan pembahasan daftar rekapitulasi komposisi dan jumlah pemangku jabatan dan telah diusulkan ke Kementerian PAN & RB. 3. 7 PTN BH, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian PAN & RB telah melakukan pembahasan dan penetapan kelas dan nama jabatan untuk usulan tunjangan kinerja PNS Tenaga Kependidikan pada PTN BH.
4. Kementerian PAN & RB telah menyetujui jumlah
pegawai hasil evaluasi jabatan untuk pembayaran tunjangan kinerja PNS Tenaga Kependidikan pada PTN BH. 5. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 78 Milyar untuk tunjangan kinerja PNS Tenaga Kependidikan periode Juli sd Desember 2013 pada 7 PTN BH. 6. Pembayaran tunjangan kinerja tsb belum dapat dilakukan sebelum ada persetujuan Menteri Keuangan. Oleh karena itu, akan dilakukan audiensi kepada Kementerian Keuangan untuk mengusulkan percepatan proses persetujuan dari Menteri Keuangan.
TERIMA KASIH
