soekartono ė-mail : twitter HP.:

IMPLEMENTASI UU NO. 14 TAHUN 2008

TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK Diselenggarakan oleh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

Bandung – 02 Maret 2017

Disampaikan oleh :

soekartono http://ppid.kominfo.go.id

ė-mail : [email protected] twitter : @tonz946 HP.: 0812 95 665 04

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT © 2017

33

TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK

 1. Dasar Hukum  2. Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi

PROSEDUR DAN  3. Sumber Daya Manusia SUBTANSI  4. Penyediaan Informasi Publik  5. Pelayanan Informasi  6. Laporan : Harian – Bulanan – Tahunan

TUJUAN UU NO. 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MENINGKATKAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI

DI LINGKUNGAN BADAN PUBLIK UNTUK MENGHASILKAN LAYANAN INFORMASI YANG BERKUALITAS 1.

Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik,proses pengambilan keputusan publik, alasan pengambilan suatu keputusan publik;

2.

Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;

3.

Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik;

4.

Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;

5.

Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

BADAN PUBLIK

DANA

BADAN PUBLIK

INFORMASI PUBLIK ( UU NO.14 TH.2008 )

BADAN PUBLIK 1. BADAN PUBLIK NEGARA : 

Lembaga Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan Badan Lain yang fungsi dan penyelenggaraan Negara,



Sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

tugas pokoknya berkaitan dengan

2. ORGANISASI NON-PEMERINTAH :  

Sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

INFORMASI PUBLIK 

Informasi yang dihasilkan : disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik



Yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini



Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik

--- KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK--TUJUAN MENINGKATKAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN BADAN PUBLIK UNTUK MENGHASILKAN LAYANAN INFORMASI YANG BERKUALITAS

KEWAJIBAN

BADAN PUBLIK

PPID

SID

P.PENGELOLAAN

TUGAS & TANGGUNG JAWAB

INFORMASI

TERBUKA

RAHASIA

BERKALA S. MERTA S. SAAT

1.Negara 2.Bisnis 3.Pribadi 4.Jabatan

PELAYANAN IP

LAPORAN

STANDAR LAYANAN

JML.PERMINTAAN

SOP

JML. WAKTU JML.PEMBERIAN & PENOLAKAN ALASAN PENOLAKAN

1

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI --- TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ---

NO

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB (Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010; pasal 14)

1.

ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

 Penyediaan Informasi,

PIMPINAN BADAN PUBLIK

 Pendokumentasian  Penyimpanan  Pengamanan Informasi

2

Pelayanan Informasi yang cepat, tepat dan sederhana sesuai dengan aturan yang berlaku;

3.

Penetapan Prosedur Operasional Penyebarluasan Informasi Pubblik;

4.

Pengujian Konsekuensi;

5.

Pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya;

6.

Penetapan informasi yg dikecualikan yg telah habis jangka waktu pengecualiaannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;

7.

Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi public.

ATASAN P P I D (TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI)

P P I D P P I D

P P I D

PELAKSANA

PELAKSANA

BIDANG

BIDANG

BIDANG

BIDANG

PENGELOLAAN INFORMASI

DOKUMENTASI DAN ARSIP

PELAYANAN INFORMASI

PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

PEJABAT FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER

ARSIPARIS

PRANATA HUMAS

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI --- TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB --NO

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB (Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010; pasal 14)

1.

 Penyediaan Informasi,  Pendokumentasian  Penyimpanan  Pengamanan Informasi

2

Pelayanan Informasi yang cepat, tepat dan sederhana sesuai dengan aturan yang berlaku;

3.

Penetapan Prosedur Operasional Penyebarluasan Informasi Pubblik;

4.

Pengujian Konsekuensi;

5.

Pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya;

6.

Penetapan informasi yg dikecualikan yg telah habis jangka waktu pengecualiaannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;

7.

Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi public.

BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI BIDANG DOKUMENTASI DAN ARSIP BIDANG PELAYANAN INFORMASI

BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA IP

SOP

KEWENANGAN - TUGAS - TANGGUNG JAWAB BADAN PUBLIK

ATASAN PPID (TIM ERTIMBANGAN PELAYANAN IP)

:

1. Menunjuk dan Menetapkan PPID & Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi 2. Menetapkan Pedoman Pengelolaan Informasi dan dokumentasi untuk digunakan di PPID dan PPID Pembantu 3. Menetapkan Standar layanan informasi publik untuk digunakan PPID dan PPID Pembantu

:

1. Menerima dan memberikan Jawaban atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik secara tertulis; 2. Membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi publik tertentu yang dikecualikan di lingkungan badan publik; 3. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan badan publik; 4. Menghadiri atau menunjuk kuasanya berdasarkan kuasa khusus dalam sidang penyelesaian sengketa serta gugatan ke PTUN dan MA. 1. 2. 3. 4. 5.

PPID

PPID PEMBANTU

:

:

Mengkoordinasikan dan melaksanakan Penyediaan Informasi Publik Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan /pembuatan daftar informasi publik Mengkoordinasikan dan melaksanakan Pengujian Konsekuensi dan menetapkan hasilnya Mengkoordinasikan dan melaksanakan Pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya Mengkoordinasikan dan menetapan informasi yg dikecualikan yg telah habis jangka waktu pengecualiaannya sebagai informasi publik yang dapat diakses 6. Mengkoordinasikan dan Melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan dan pengamanan informasi 7. Mengkoordinasikan dan Melaksanakan Pelayanan Informasi Publik 8. Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyebarluasan Informasi Publik 9. Mengkoordinasikan dan Melaksanakan Penyebarluasan Informasi melalui website (ENTRY-EDITOR-PUBLISH) 10. Mengkoordinasikan dan Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi public 11. Mengkoordinasikan dan membuat Laporan Harian/Bulanan/tahunan Pelaksanaan Layanan Informasi Publik : 12. Mengkoordinasikan dan Membuat Laporan dan Evaluasi pelaksanaan layanan informasi publik untuk disampaikan kepada Komisi Informasi Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota setiap tahun, paling lambat tiga(3) bulan setelah tahun berakhir. 1. Melaksanakan Penyediaan Informasi Publik 2. Membuat daftar informasi publik 3. Melaksanakan pengujian Konsekuensi untuk disampaikan ke PPID 4. Melaksanakan Pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya 5. Menetapan informasi yg dikecualikan yg telah habis jangka waktu pengecualiaannya sebagai informasi publik yang dapat diakses 6. Melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan dan pengamanan informasi 7. Melaksanakan Pelayanan Informasi Publik 8. Melaksanakan Penyebarluasan Informasi yang terbuka melalui website (ENTRY-EDITOR) 9. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi public 10. membuat Laporan Harian/Bulanan/tahunan Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.. Yang disampaikan ke PPID hanya bulanan dan tahunan 11. Membuat Laporan dan Evaluasi pelaksanaan layanan informasi publik untuk disampaikan kepada PPID setiap tahun, paling lambat dua(2) bulan setelah tahun berakhir.

KEPUTUSAN MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA No. : ……../……/…./2016 TENTANG ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA Menimbang

:

Mengingat

: MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KEPUTUSAN MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA TENTANG ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pertama

:

Membentuk organisasi pengelola informasi dan dokumentasi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan susunan sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini

Kedua

:

Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi terdiri dari Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, PPID, PPID Pembantu

Ketiga

::

Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam dictum kedua, mempunyai tugas…………………………..

Keempat

PPID sebagaimana dimaksud dalam dictum kedua, mempunyai tugas ……………………………………………..

kelima

:

PPIDPembantu sebagaimana dimaksud dalam dictum kedua, mempunyai tugas ……………………………..

Keenam

:

PPID dan PPID Pembantu dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pejabat Funsional Pranata Humas, Pranata Komputer, Arsiparais dan pejabat funsional lainnya

Ketujuh

:

Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan pelaksanaan tugasnya, PPID dan PPID Pembantu melaporkan kepada Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi

Kedelapan

:

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada DIPA APBD Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota

Kesembilan

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di

:

Jakarta

Pada Tanggal

:

23 Maret 2016

Gubernur/Bupati/Walikota ……………………………………….

Lampiran

:

Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota

Nomor

:

…../……./2016

Tanggal

:

23 Maret 2016

ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA Pengarah

:

Atasan PPID (Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi )

:

Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi

:

 Bidang Pelayanan Informasi Publik

:

 Bidang Pengelolaan Informasi Publik

:

 Bidang Dokumentasi dan Arsip

:

 Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

:

PPID Pembantu

:

 Bidang Pelayanan Informasi Publik

:

 Bidang Pengelolaan Informasi Publik

:

 Bidang Dokumentasi dan Arsip

:

Ditetapkan di

:

Jakarta

Pada Tanggal

:

23 Maret 2016

Gubernur/Bupati/Walikota ………………………………………….

SISTEM INFORMASI DAN DOKUMENTASI

2

ALUR DAN MEKANISME PENYIMPANAN INFORMASI

BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI

PPID UTAMA

PPID PELAKSANA

DATABASE

PJ Fungsional

PJ Fungsional

PPID PELAKSANA

PPID PELAKSANA

PJ Fungsional

PJ Fungsional

PPID PELAKSANA

PPID PELAKSANA

PPID PELAKSANA

PPID PELAKSANA

PJ Fungsional

PJ Fungsional

PPID PELAKSANA

PJ Fungsional

PJ Fungsional

PJ Fungsional

BIDANG PELAYANAN INFORMASI

BIDANG DOKUMENTASI & ARSIP

PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK

3

BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

BADAN PUBLIK

DANA (UU NO.17 TH. 2003)

UU NO.39 TH.2008 : Kementerian Negara

INFORMASI PUBLIK

PEMOHON INFORMASI PUBLIK

(UU NO.14 TH.2008)

INFORMASI PUBLIK INF. YANG WAJIB

INF. YANG DIKECUALIKAN

DISEDIAKAN & DIUMUMKAN

BERKALA

SERTA MERTA

SETIAP SAAT

RAHASIA NEGARA RAHASIA BISNIS

26

INFORMASI ATAS DASAR PERMINTAAN

RAHASIA PRIBADI RAHASIA JABATAN

?

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

INFORMASI. YANG WAJIB DISEDIAKAN & DIUMUMKAN

BERKALA

SERTA MERTA

SETIAP SAAT

10

1

15

26 KEBERATAN Pasal 35, huruf b – UU NO.14 TH.2008

SANGSI Pasal 52 – UU NO.14 TH.2008

10

1

15

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA 1.

1. Profil :

2. 3. 4. 5.

Informasi tentang kedudukan/domisili/alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud & tujuan, tugas & fungsi, kantor unit dibawahnya Struktur Organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat struktural Visi dan Misi Jumlah PNS Berdasarkan : Struktural;Fungsional;Pendidikan;Gender Laporan harta kekayaan bagi pejabat negara yang telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke Badan Publik untuk diumumkan.

2. Program & kegiatan

Ringkasan Tentang Program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan

3. Kinerja

Ringkasan Informasi tentang Kinerja dalam lingkup Badan Publik 4. Ringkasan Laporan Keuangan Sekurangkurangnya :

   

5. Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik :

 Jml.Permintaan yg diterma  Waktu  Jml. Pemberian dan Penolakan  Alasan Penolakan

Laporan :

Rencana dan L R A Neraca Laporan Arus Kas dan C A L K Daftar Aset dan Investasi

6. Regulasi :

 Peraturan  Keputusan dan/atau kebijakan

Yang sedang dlm proses pembuatan dan yang telah disahkan/ditetapkan

7. Hak dan tata cara :

 Memperoleh Informasi Publik  Pengajuan Keberatan

 Proses penyelesaian sengketa IP berikut pihak2 yg bertanggungjawab yg dapat dihubungi

8. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yg dilakukan baik oleh pejabat badan publik maupun pihak yg mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari badan publik yg bersangkutan 9. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa 10. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat BACK

INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA 1. Standar pengumuman informasi serta merta  Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT 1. Daftar Informasi Publik

2. Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau atau kebijakan Badan Publik 3. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan 4. Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya 5. Surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya 6. Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penaatan izin yang diberikan 7. Data perbendaharaan atau inventaris 8. Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik 9. Agenda kerja pimpinan satuan kerja 10. Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya;

BACK

INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT 11. Jumlah jenis dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya 12. Jumlah jenis dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan masyarakat serta laporan penindakannya 13. Daftar serta hasil penelitian yang dilakukan 14. Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 UU Keterbukaan Informasi Publik 15. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan terbuka

BACK

PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PENGELOLAAN PENGUMPULAN

PROSES

OUTPUT DIP

INFORMASI PUBLIK

DESKRIPSI

DOKUMENTASI

DESK LAYANAN

DIK

IDENTIFIKASI

REGISTRASI IP ≥26

PENYAJIAN

PENGOLAHAN

TERBUKA

NO

JUDUL

JUDUL, RINGKASAN ISI

 PENATAAN

WEBSITE

DIKECUALIKAN

SUMBER/ ASAL

FORMAT INFORMASI

DITERIMA TGL-BLN-THN

TEMPAT, PENERBIT, TH.TERBIT

SUBJEK & KODE

 PENYIMPANAN  PENGAMANAN

TEMU KEMBALI INFORMASI

PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI PUBLIK YANG TERTENTU

PPID

19 54

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN 17

54

PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI PUBLIK YANG TERTENTU

UU NO.14 TAHUN 2008 ps.13

Pembentukan PPID


Uji Konsekuensi

PP NO. 61 TAHUN 2010 ps.14

T&J : Uji Konsekuensi


10 Ketentuan Rahasia


Keberatan atas IP


Ketentuan Pidana

ALASAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN a. Dapat Menghambat Proses Penegakan Hukum; b. Dapat Mengganggu Kepentingan Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Dan Perlindungan Dari Persaingan Usaha Tidak Sehat;

UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 IP Yg Apabila Dibuka Dan Diberikan Kepada Pemohon IP ...

c.

Dapat Membahayakan Pertahanan Dan Keamanan Negara;

d. Dapat Mengungkapkan Kekayaan Alam Indonesia; e. Dapat Merugikan Ketahanan Ekonomi Nasional:

f.

Dapat Merugikan Kepentingan Hubungan Luar Negeri :

g. Dapat Mengungkapkan Isi Akta Otentik Yang Bersifat Pribadi Dan Kemauan Terakhir Ataupun Wasiat Seseorang; h. Dapat Mengungkap Rahasia Pribadi;

i.

Memorandum Atau Surat-Surat Antar Badan Publik Atau Intra Badan Publik, Yang Menurut Sifatnya Dirahasiakan Kecuali Atas Putusan Komisi Informasi Atau Pengadilan;

j.

informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

METODE PENGUJIAN TERHADAP IP TERTENTU

I.

Dalam melaksanakan pengujian konsekuensi, PPID dilarang mempertimbangkan alasan pengecualian selain hal-hal yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

II.

PPID yang melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada Pasal 17 huruf j Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik wajib menyebutkan ketentuan secara jelas dan tegas pada undangundang yang diacu yang menyatakan suatu informasi wajib dirahasiakan. Alasan harus dinyatakan secara tertulis dan disertakan dalam surat pemberitahuan tertulis atas permohonan Informasi Publik.

III.

 PPID tidak dapat menjadikan pengecualian sebagian informasi dalam suatu salinan Informasi Publik sebagai alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan Informasi Publik.  PPID wajib menghitamkan atau mengaburkan materi informasi yang dikecualikan dalam Salinan dokumen informasi publik yang akan diberikan pada publik  Dalam hal dilakukan penghitaman atau pengaburan informasi PPID wajib memberikan alasan pada masing-masing materi informasi yang dikecualikan dalam suatu salinan dokumen Informasi Publik yang akan diberikan kepada publik.



c.



f.



i.


j.


METODE PENETAPAN IP DIKECUALIKAN

I.


II.


III.


DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN NO.

JENIS KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

I

UMUM

1

Dokumen keuangan Negara (Lap.Keuangan Sebelum Diaudit (Unaudited) (Dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk/corak apapun) pasal 1, ayat 10 UU No.15 Tahun 2004

ALASAN

1. UU No.14 Tahun 2008; ps.17, huruf j :

JANGKA WAKTU

... Tahun

 UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; ps.10 : Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, pemeriksa dapat : (a). meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; (b). mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi objek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya;  UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; ps. 30 ayat (1) Presiden menyampaikan rancangan undangundang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

II

TUGAS DAN FUNGSI

1

Daftar alokasi frekuensi dan penggunaan frekuensi untuk keperluan pertahanan keamanan negara (TNI/Polri) dan intelijen

UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf C: informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara,

... Tahun

Pasal 54 : Setiap Orang/Kelompok orang/Badan Hukum/Badan Publik yang dengan sengaja dan tanpa hak : 1. mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Dokumen Keuangan Negara (Lap.Keuangan Sebelum Diaudit (Unaudited)

UU No.14 Tahun 2008, pasal 17 huruf j : 1. UU No.15 Tahun 2004 Tentang …… pasal 10 : ………… 2. UU No.17 Tahun 2004 Tentang …… pasal 30 & 31 : …………

Bahwa Setiap Orang/Kelompok Orang/Badan Hukum/Badan Publik Yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan atau/ memperoleh dan/ atau memberikan informasi yg dikecualiakn…………………………….

J

2. mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

METODE PENETAPAN IP DIKECUALIKAN

I.


II.


III.


Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat

PENGHITAMAN ATAU PEMBURAMAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

1

1. Daftar Informasi Publik Fsde fsgs hs shsksks ksksks nnsnsnsnsyywywgsgsgs --nannananamanaba Imamamamamamam mamamamaman nan bhhhhhhhhhhha ababababba Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya 5. Surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Fsde fsgs hs shsksks ksksks nnsnsnsnsyywywgsgsgs --nannananamanaba Xxxc vvnm fffgghh

yyy dddd frgyh

hujk lkoig mmsmsms msmsnjr ll

Fsde fsgs hs shsksks ksksks nnsnsnsnsyywywgsgsgs --nannananamanaba Fsde fsgs hs shsksks ksksks nnsnsnsnsyywywgsgsgs --nannananamanaba kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya;

No. 1 dan 5 diberikan alasan dan konsekuensi

5



c.



f.



i.


j.


DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN NO.

JENIS KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

ALASAN

JANGKA WAKTU

--- PELAYANAN INFORMASI PUBLIK ---

4

DANA

BADAN PUBLIK (FUNGSI & TUGAS POKOK)

INFORMASI PUBLIK (UU NO.14 TH.2008)

PEMOHON INFORMASI PUBLIK

TUJUAN UU NO. 14 TAHUN 2008

HAK PEMOHON INFORMASI PUBLIK

1.

Memperoleh informasi

Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan

 Mendapatkan salinan melalui permohonan dengan mengajukan permintaan disertai alasan

publik, program kebijakan publik,proses pengambilan keputusan publik, alasan pengambilan suatu keputusan publik;

 Menghadiri pertemuan yg bersifat terbuka

2.

Menyebaluaskan

3.

Mengajukan gugatan

1.

 Melihat & Mengetahui

KEWAJIBAN PENGGUNA INFORMASI PUBLIK 1.

Menggunakan Sesuai Per – UU

2.

Mencantumkan Sumber dari mana memperolehnya baik untuk kepentingan sendiri/ keperluan publikasi

2.

Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;

3.

Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik pengelolaan badan publik yang baik;

4.

dan

Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;

5.

Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

4

KOMPONEN

--- STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK --LAYANAN LANGSUNG

PENGUMUMAN

1.

DESK LAYANAN INFORMASI

√

√

2.

PETUGAS LAYANAN INFORMASI

√

√

3.

JAM LAYANAN INFORMASI

√

√

4.

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

√

√

5.

TARIF/BIAYA

√

√

6.

MEKANISME

√

√

7.

WAKTU PROSES

√

√

8.

MAKLUMAT

√

√

9.

FORMULIR

√

√

9.

SOP

√

√

JAM PELAYANAN IP

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

1. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi public memenuhi persyaratan yang telah ditentukan; 2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. Dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. 3. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi public kepada pemohon informasi public dilakukan secara : langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos;

MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DI KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.

2. 3.

4.

5.

Pemohon Informasi datang ke desk layanan informasi, mengisi formulir permintaaan informasi dengan melampirkan fotocopy KTP pemohon dan pengguna informasi dan anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum; Petugas memberikan Tanda Bukti Penerimaan Permintaan Informasi Publik kepada Pemohon Informasi Publik; Petugas Memproses Permintaan Pemohon Informasi Publik sesuai dengan formulir permintaan Informasi Publik yang telah ditanda tangani oleh pemohon informasi publik; Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi. Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pengguna informasi publik.

NO. REGISTRASI

NO. REGISTRASI

W ≤ 85 JAM

5

SISTEMATIKA LAPORAN TAHUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI I.

Gambaran umum kebijakan pelayanan informasi publik di BADAN PUBLIK

II.. Gambaran umum pelaksanaan pelayanan informasi publik, antara lain : 1. Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya 2. Sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi publik beserta kualifikasinya 3. Anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya III. Rincian pelayanan informasi publik masing-masing badan publik yang meliputi : 1. Jumlah permintaan/permohonan informasi publik 2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik 3. Jumlah permintaan/permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya, 4. Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya IV. Rincian penyelesaian sengketa informasi publik, meliputi : 1. Jumlah keberatan yang diterima; 2. Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik 3. Jumlah permintaan/permohonan penyelesaian sengketa ke komisi informasi yang berwenang 4. Hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi komisi informasi yang berwenang dan Pelaksanaanya oleh badan publik 5. Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan, 6. Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik V.

Kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan informasi publik.

VI. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi. Badan Publik membuat laporan dalam bentuk : 1. Ringkasan mengenai gambaran umum pelaksanaan layanan informasi publik masing-masing badan publik; (IP Berkala) 2. Laporan lengkap yang merupakan gambaran lengkap (utuh) pelaksanaan layanan informasi publik masing-masing badan publik.

a. Jumlah permintaan informasi yang diterima; 5

b. Waktu yang diperlukan Badan Publik dalam memenuhi setiap

LAPORAN TAHUNAN SETIAP TAHUN BADAN PUBLIK WAJIB MENGUMUMKAN LAYANAN INFORMASI

permintaan informasi;

c. Jumlah pemberian dan penolakan permintaan

BADAN PUBLIK WAJIB MENGUMUMKAN

informasi; dan/atau;

d. Alasan penolakan permintaan informasi.

http://ppid.kominfo.go.id

RINGKASAN

LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK

11

TAHUN 2013

BULAN

JUMLAH PERMINTAAN IP

WAKTU

JUMLAH

JAM

MENIT

PEMBERIAN

JAN

40

26

54

40

FEB

33

8

2

32

MAR

18

105

28

18

APR

40

207

56

39

MEI

37

220

42

JUNI

21

367

JULI

13

AGUS

PENOLAKAN

PROSES

ALASAN PENOLAKAN

1

Dikecualikan

38

1

Belum dikuasai

11

12

8

Dikecualikan + tidak dalam penguasaan

11

10

8

5

Tidak dalam penguasaan

41

50

29

41

SEPT

15

6

27

15

OKT

26

9

10

22

NOP

22

168

14

23

3

Dikecualikan

DES

39

104

56

38

1.281

339

1.286

39

JML :

345

326

1 18

1

RINGKASAN LAPORAN KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA TAHUN 2017 BULAN

JUMLAH KEBERATAN

JAN FEB MAR APR JUN JUL AGS SEP OKT NOP DES JML :

TANGGAPAN

PERMINTAAN PENYELESAIAN SENGKETA IP

HASIL MEDIASI

AJUDIKASI

GUGATAN PTUN

HASIL PUTUSAN PTUN

KASASI MA

HASIL PUTUSAN

KASASI

MEKANISME PENYAMPAIAN LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK PIMPINAN BADAN PUBLIK

P P I D

KOMISI INFORMASI PUSAT/PROVINSI

ATASAN PPID

PPID PEMBANTU

Laporan Harian

Laporan Bulanan

Laporan Tahunan

Semoga Bermanfaat Sekian ………. Terima Kasih

soekartono ė-mail : twitter HP.:

Recommend Documents