SMK K - 2 1

PENYUSUN Syachrial Arrifiantono, S.Pd., M.Pd. Rif’atul Fikriya, S.Pd., S.Hum. Didik Budi Handoko, S.Pd. Yudi Setianto, M.Pd.

( PPPPTK PKn DAN IPS ) ( PPPPTK PKn DAN IPS ) ( PPPPTK PKn DAN IPS ) ( PPPPTK PKn DAN IPS )

PEMBAHAS Deny Yudo Wahyudi, M.Hum. Endang Setyoningsih, S.Pd. Budi Santoso, S.Pd. Drs. Kasimanuddin Ismain, M.Pd.

Sejarah SMA/SMK K - 2

( Universitas Negeri Malang ) ( SMA Negeri 5 Malang ) ( SMA Negeri 2 Batu ) ( Universitas Negeri Malang )

1

MODUL PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN

MATA PELAJARAN

SEJARAH SMA/SMK KELOMPOK KOMPETENSI 2

PENYUSUN Syachrial Arrifiantono, S.Pd., M.Pd. Rif’atul Fikriya, S.Pd., S.Hum. Didik Budi Handoko, S.Pd. Yudi Setianto, M.Pd.

( PPPPTK PKn DAN IPS ) ( PPPPTK PKn DAN IPS ) ( PPPPTK PKn DAN IPS ) ( PPPPTK PKn DAN IPS )

PEMBAHAS Deny Yudo Wahyudi, M.Hum. Endang Setyoningsih, S.Pd. Budi Santoso, S.Pd. Drs. Kasimanuddin Ismain, M.Pd.

( Universitas Negeri Malang ) ( SMA Negeri 5 Malang ) ( SMA Negeri 2 Batu ) ( Universitas Negeri Malang )

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL PPPPTK PKn DAN IPS 2015


i

PENGANTAR

Salah satu komponen yang menjadi fokus perhatian dalam peningkatan kualitas pendidikan adalah peningkatan kompetensi guru. Hal ini menjadi prioritas baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sejalan dengan hal tersebut, peran guru yang profesional dalam proses pembelajaran di kelas menjadi sangat penting sebagai penentu kunci keberhasilan belajar siswa. Disisi lain, Guru diharapkan mampu untuk membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) diperuntukkan bagi semua guru. Sejalan dengan hal tersebut, pemetaan kompetensi baik Kompetensi Pedagogik maupun Kompetensi Profesional sangat dibutuhkan bagi Guru. Informasi, tentang peta kompetensi tersebut diwujudkan dalam buku modul Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dari berbagai mata pelajaran. PPPPTK PKn dan IPS merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis

di

lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, mendapat tugas untuk menyusun Modul Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB), khususnya modul PKB untuk

mata pelajaran PPKn SMP, IPS SMP, PPKn

SMA/SMK, Sejarah SMA/SMK, Geografi SMA, Ekonomi SMA, Sosiologi SMA, dan Antropologi SMA. Masing-masing modul Mata Pelajaran disusun dalam grade 1 sampai grade 10. Dengan adanya modul

ini, diharapkan semua

kegiatan pendidikan dan pelatrihan baik yang dilaksanbakan dengan pola tatap muka maupun on-line bisa mengacu dari modul-modul yang telkah disusun ini. Semoga modul ini bisa dipergunakan untuk menjadi acuan dan pengembangan proses pembelajaran, khususnya untuk mata pelajaran PKn dan IPS.

Jakarta, Desember 2015 Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Sumarna Surapranata, Ph.D NIP. 195908011985032001


ii

DAFTAR ISI Halaman Judul

i

Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Gambar Daftar Tabel Daftar Lampiran Pendahuluan A. Latar Belakang B. Tujuan C. Peta Kompetensi D. Ruang Lingkup E. Saran Penggunaan Modul Kegiatan Pembelajaran 1. Pendekatan Saintifik & Model Pembelajaran A. Tujuan Pembelajaran B. Indikator Pencapaian Kompetensi C. Uraian Materi D. Aktivitas Pembelajaran E. Latihan / Kasus / Tugas F. Rangkuman G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

iii iv v vi vii 1 1 5 5 7 8 9 9 9 9 25 26 28 28

Kegiatan Pembelajaran 2. Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik A. Tujuan Pembelajaran B. Indikator Pencapaian Kompetensi C. Uraian Materi D. Aktivitas Pembelajaran E. Latihan / Kasus / Tugas F. Rangkuman G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut H. Kunci Jawaban Kegiatan Pembelajaran 3. Sumber dan Media Pembelajaran A. Tujuan Pembelajaran B. Indikator Pencapaian Kompetensi C. Uraian Materi D. Aktivitas Pembelajaran E. Latihan / Kasus / Tugas F. Rangkuman G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

30 30 30 31 44 45 47 47 48 49 49 49 49 65 66 68 69

Kegiatan Pembelajaran 4.Dasar-dasar Ilmu Sejarah A. Tujuan Pembelajaran B. Indikator Pencapaian Kompetensi C. Uraian Materi D. Aktivitas Pembelajaran E. Latihan / Kasus / Tugas F. Rangkuman G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

71 71 71 71 92 92 92 94


iii

H. Kunci Jawaban Kegiatan Pembelajaran 5. Kehidupan Sosial Praaksara Indonesia A. Tujuan Pembelajaran B. Indikator Pencapaian Kompetensi C. Uraian Materi D. Aktivitas Pembelajaran E. Latihan / Kasus / Tugas F. Rangkuman G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

94 96 96 96 96 111 112 112 113

Kegiatan Pembelajaran 6. Masuknya Hindu-Budha di Indonesia A. Tujuan Pembelajaran B. Indikator Pencapaian Kompetensi C. Uraian Materi D. Aktivitas Pembelajaran E. Latihan / Kasus / Tugas F. Rangkuman G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut H. Kunci Jawaban Kegiatan Pembelajaran 7.Penjelajahan Samudera A. Tujuan Pembelajaran B. Indikator Pencapaian Kompetensi C. Uraian Materi D. Aktivitas Pembelajaran E. Latihan / Kasus / Tugas F. Rangkuman G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut H. Kunci Jawaban Kegiatan Pembelajaran 8. Jaman Pergerakan Nasional Indonesia A. Tujuan Pembelajaran B. Indikator Pencapaian Kompetensi C. Uraian Materi D. Aktivitas Pembelajaran E. Latihan / Kasus / Tugas F. Rangkuman G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut H. Kunci Jawaban Kegiatan Pembelajaran 9.Dari Pendudukan Jepang-Proklamasi A. Tujuan Pembelajaran B. Indikator Pencapaian Kompetensi C. Uraian Materi D. Aktivitas Pembelajaran E. Latihan / Kasus / Tugas F. Rangkuman G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut Kegiatan Pembelajaran 10. Perjuangan Bersenjata dan Diplomasi A. Tujuan Pembelajaran B. Indikator Pencapaian Kompetensi C. Uraian Materi D. Aktivitas Pembelajaran

114 114 114 114 120 121 124 124 125 126 126 126 126 147 148 149 150 150 152 152 152 152 180 181 181 182 182 184 184 184 184 203 204 204 205 206 206 206 206 231


iv

E. Latihan / Kasus / Tugas F. Rangkuman G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut Kegiatan Pembelajaran 11.Masa pemerintahan Sukarno dan Soeharto A. Tujuan Pembelajaran B. Indikator Pencapaian Kompetensi C. Uraian Materi D. Aktivitas Pembelajaran E. Latihan / Kasus / Tugas F. Rangkuman G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut Evaluasi Penutup


232 234 235 237 237 237 238 266 270 271 272

v

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan

pendidikan.

Guru

dan

tenaga

kependidikan

wajib

melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian secara berkelanjutan agar dapat melaksanakan tugas profesionalnya.Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) adalah pengembangan kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan yang dilaksanakan sesuai kebutuhan, bertahap, dan berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya. Pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagai salah satu strategi pembinaan guru dan tenaga kependidikan diharapkan dapat menjamin guru dan tenaga kependidikan mampu secara terus menerus memelihara, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan PKB akan mengurangi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki guru dan tenaga kependidikan dengan tuntutan profesional yang dipersyaratkan. Guru dan tenaga kependidikan wajib melaksanakan PKB baik secara mandiri maupun kelompok. Khusus untuk PKB dalam bentuk diklat dilakukan oleh lembaga pelatihan sesuai dengan jenis kegiatan dan kebutuhan guru. Penyelenggaraan diklat PKB dilaksanakan oleh PPPPTK dan LPPPTK KPTK atau penyedia layanan diklat lainnya. Pelaksanaan diklat tersebut memerlukan modul sebagai salah satu sumber belajar bagi peserta diklat. Modul merupakan bahan ajar yang dirancang untuk dapat dipelajari secara mandiri oleh peserta diklat berisi materi, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang disajikan secara sistematis dan menarik untuk mencapai tingkatan kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya. Pedoman penyusunan modul diklat PKB bagi guru dan tenaga kependidikan ini merupakan acuan bagi penyelenggara pendidikan dan pelatihan dalam mengembangkan modul pelatihan yang diperlukan guru dalam melaksanakan


1

kegiatan PKB. Dasar Hukum penulisan Modul PKB untuk Guru Sejarah SMA/SMK adalah : 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

3.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

4.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013.

5.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;

6.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

7.

Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2010 dan Nomor 03/V/PB/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya.

8.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Penilikdan Angka Kreditnya

9.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawasdan Angka Kreditnya.

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 tahun2007 tentangStandarPengawasSekolah 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 tahun2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2008 tentang StandarTenagaAdministrasiSekolah/Madrasah


2

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang StandarTenagaPerpustakaan 15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor No 26 tahun 2008 tentang StandarTenagaLaboran 16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor No 27 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor; 17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. 18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. 19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentangStandarPengujipadaKursusdanPelatihan 20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentangStandarPembimbingpadaKursusdanPelatihan 21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentangStandarPengelolaKursus 22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 43 tahun 2009 tentang Standar Tenaga Administrasi Pendidikan pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C. 23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 44 tahun 2009 tentangStandarPengelolaPendidikanpada Program Paket A, Paket B, danPaket C. 24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Standar Teknisi Sumber Belajar pada Kursus dan Pelatihan 25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. 26. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawasdan Angka Kreditnya.


3

27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan. 28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 29. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPPPTK. 30. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun

2013

tentangPetunjukTeknisJabatanFungsionalPenilikdanAngkaKreditnya. 31. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Juknis Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya. 32. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2013 tentangPenyelenggaraanPendidikanLayananKhusus 33. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 152 Tahun 2014 Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Pamong Belajar. 34. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 143 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya.. 35. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang StandarNasionalPendidikanAnakUsiaDini. 36. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 143 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya. 37. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian dan Pendidikan dan Kebudayaan. 38. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2015 tentangOrganisasidan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.


4

B. Tujuan Modul Grade 1 ini, merupakan kesatuan utuh dari materi-materi yang ada pada modul grade 1.Modul diklat ini sebagai panduan belajar bagi guru Sejarah SMA/SMK dalam memahami materi Sejarah Sekolah Menengah Atas. Modul ini bertujuan dalam upaya peningkatan kompetensi pedagogik dan profesional materi Sejarah SMA/SMK sebagai tindak lanjut dari UKG tahun 2015. Kita akan mengajak Anda, mengkaji terkait materi yang terdiri atas materi pedagogik dan profesional. Materi pedagogik berhubungan dengan materi yang mendukung proses pembelajaran seperti Pendekatan Saintifik dan Model Pembelajaran Sejarah, Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik,Sumber dan Media Pembelajaran. Materi profesional terkait dengan materi sejarah, sesuai periodisasi dalam sejarah, sehingga materi ini mencakup Dasar-dasar Ilmu Sejarah, Kehidupan Sosial dan Perkembangan Kebudayaan Batu dan Logam pada Masa Praaksara di Indonesia, Masuknya Hindu-Budha di Indonesia, Masuknya Islam di Indonesia, Penjelajahan Samudera, Jaman Pergerakan Nasional, Dari Pendudukan Jepang sampai Proklamas, Perjuangan dan Usaha Mempertahankan Kemerdekaan, Masa Pemerintahan Sukarno dan Soeharto

C. Peta Kompetensi Kompetensi yang ingin dicapai setelah peserta diklat mempelajari Modul ini adalah : Kegiatan Pembelajaran ke -

Nama Mata Diklat

1.

Pendekatan Saintifik dan Model Pembelajaran Sejarah

2.

Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik

3.

Sumber Dan Media Pembelajaran

4.

Dasar Dasar Ilmu Sejarah

5.

Kehidupan Sosial dan Perkembangan Kebudayaan Batu dan Logam pada Masa Praaksara di Indonesia


Kompetensi Memahami pendekatan saintifik dan model-model pembelajaran dalam Kurikulum 2013 Memahami penilaian autentik sesuai dengan Permendikbud No. 104 Tahun 2014 tentang penilaian hasil belajar pendidik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah dan mengaplikasikan pada pembelajaran sejarah Memahami konsep sumber dan media pembelajaran dengan baik. Menganalisa dasar-dasar Ilmu Sejarah dengan baik Memahami kehidupan sosial dan perkembangan kebudayaan pada masa Praaksara di Indonesia dengan baik.

5

Kegiatan Pembelajaran ke -

Nama Mata Diklat

6.

Masuknya Hindu-Budha di Indonesia

7.

Masuknya Islam di Indonesia

8.

Penjelajahan Samudera

9.

Jaman Pergerakan Nasional

10.

Dari Pendudukan Jepang sampai Proklamasi

11.

Perjuangan dan Usaha Mempertahankan Kemerdekaan

12.

Masa Pemerintahan Sukarno dan Soeharto


Kompetensi Memahami masuknya Hindu-Buddha di Indonesia secara kronologis Memahami Masuknya Islam di Indonesia secara kronologis. Menganalisis timbulnya penjelajahan samudera hingga terbentuknya Imperialisme dan Kolonialisme Barat di Indonesia dengan baik. Mendeskripsikan pergerakan nasional Indonesiahingga perkembangan organisasi-organisasi pada masa pergerakan nasional. Menunjukkan dinamika masa pendudukan Jepang di Indonesia sampai peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan RI Menunjukkan dinamika pemerintahan Indonesia pada awal kemerdekaan dengan perjuangan bersenjata serta upaya diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan RI Menunjukkan sejarah Indonesia pada awal kemerdekaan, demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin pada masa Sukarno serta perkembangan pemerintahan Orde Baru, tumbangnya Orde Baru dengan baik.

6

D. Ruang Lingkup

Pedagogik

Pendekatan Saintifik dan Model Pembelajaran Sejarah Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik Sumber Dan Media Pembelajaran Dasar Dasar Ilmu Sejarah Kehidupan Sosial KehidupanBatu dan Logam pada Masa Praaksara dIndonesia Masuknya HinduBudha di Indonesia

Materi Sejarah SMA/SMK

Masuknya Islam di Indonesia

Profesional

Penjelajahan Samudera

Jaman Pergerakan Nasional

Dari Pendudukan Jepang sampai Proklamasi

Perjuangan dan Usaha Mempertahankan Kemerdekaan

Masa Pemerintahan Sukarno dan Soeharto


7

E. Saran Penggunaan Modul Agar peserta berhasil menguasai dan memahami materi dalam modul ini, lalu dapat mengaplikasikannya dalam pembelajaran di sekolah, maka cermati dan ikuti petunjuk berikut dengan baik, antara lain: 

Penguasaan materi pedagogik yang mendukung penerapan materi profesional



Penguasaan materi profesional sebagai pokok dalam pembelajaran sejarah di SMA/SMK



Bacalah setiap tujuan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi pada masing-masing kegiatan pembelajaran agar anda mengetahui pokok-pokok pembahasan



Selama mempelajari modul ini, silakan diperkaya dengan referensi yang berkaitan dengan materi



Perhatikan pula aktivitas pembelajaran dan langkah-langkah dalam menyelesaikan setiap latihan/tugas/kasus



Latihan/tugas/kasus dapat berupa permasalahan yang bisa dikerjakan dalam kelompok dan individu



Diskusikanlah dengan fasilitator apabila terdapat permasalahan dalam memahami materi.


8

KEGIATAN PEMBELAJARAN 1

PENDEKATAN SAINTIFIK DAN MODEL MODEL PEMBELAJARAN SEJARAH

A. TUJUAN PEMBELAJARAN Peserta diklat dapat memahami pendekatan saintifik dan model-model pembelajaran dalam Kurikulum 2013.

B. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 1. Menjelaskan pengertian saintifik dalam Kurikulum 2013 2. Mengidentifikasi prinsip-prinsip pendekatan saintifik 3. Menjelaskan pengertian model model pembelajaran dalam Kurikulum 2013 4. Mengidentifikasi penerapan model-model pembelajaran dalam Kurikulum 2013

C. URAIAN MATERI 1.

Pendekatan Saintifik

a)

Pendekatan Pembelajaran Sejarah berdasar Kurikulum 2013 Kurikulum 2013 menekankan penerapan pendekatan ilmiah atau scientific

approach pada

proses pembelajaran.

Pendekatan scientific

termasuk

pembelajaran inkuiri yang bernafaskan konstruktivisme. Sasaran pembelajaran dengan

pendekatan

ilmiah

mencakup

pengetahuan, dan keterampilan yang

pengembangan

ranah

sikap,

dielaborasi untuk setiap satuan

pendidikan. Ketiga ranah kompetensi tersebut memiliki lintasan perolehan (proses) psikologis yang berbeda. Sikap diperoleh melalui aktivitas: menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Pengetahuan diperoleh melalui aktivitas: mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Sementara itu, keterampilan diperoleh melalui aktivitas: mengamati, menanya, menalar, menyaji, dan mencipta . Menurut

McCollum (2009)

dijelaskan bahwa komponen-komponen

penting dalam mengajar menggunakan pendekatan saintifik diantaranya adalah


9

guru harus

menyajikan pembelajaran yang dapat

meningkatkan rasa

keingintahuan (Foster a sense of wonder), meningkatkan keterampilan mengamati (Encourage observation), melakukan analisis ( Push for analysis) dan berkomunikasi (Require communication).

Untuk mempelajari bagaimana

pembelajaran Sejarah Indonesia berbasis pendekatan saintifik, berikut ini diuraikan dengan singkat konsep pembelajaran Sejarah Indonesia dan pendekatan scientific pada pembelajaran dan implementasi pendekatan scientific pada pembelajaran Sejarah Indonesia. Dalam

Kurikulum

2013,

pengalaman belajar pokok yaitu

proses

pembelajaran

terdiri

atas

lima

mengamati, menanya, mengumpulkan

informasi, mengasosiasi dan mengomunikasikan. Jika dihubungkan dengan komponen pada pendekatan sintifik diatas maka ke lima pengalaman belajar ini merupakan penerapan pendekatan saintik pada pembelajaran.

b) Pendekatan Saintifik pada Pembelajaran Sejarah Indonesia Proses pembelajaran pada Kurikulum 2013 dilaksanakan menggunakan pendekatan ilmiah. Proses pembelajaran menyentuh tiga ranah, yaitu sikap, pengetahuan,

dan

keterampilan.

Dalam

proses

pembelajaran

berbasis

pendekatan ilmiah, ranah sikap menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik “tahu mengapa.” Ranah keterampilan menggamit

transformasi

substansi atau materi ajar agar peserta didik “tahu bagaimana”.


10

Mengamati

Menanya

Mengumpulkan

Mengasosiasikan

mengkomunikasi kan

Ranah pengetahuan menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik “tahu apa.” Hasil akhirnya adalah peningkatan dan keseimbangan antara kemampuan untuk menjadi manusia yang baik(soft skills) dan manusia yang memiliki kecakapan dan pengetahuan untuk hidup secara layak (hard skills)dari peserta didik yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Pendekatan sientific atau pendekatan ilmiah dipilih sebagai pendekatan dalam pembelajaran dalam kurikulum 2013. Peserta didik secara aktif membangun pengetahuannya sendiri melalui aktivitas ilmiah. Pendekatan ilmiah pembelajaran Sejarah Indonesia disajikan berikut ini.

1) Mengamati Dalam

kegiatan

mengamati,

guru

membuka

secara

luas

dan

bervariasikesempatan peserta didik untuk melakukan pengamatan melalui kegiatan: melihat, menyimak, mendengar, dan membaca. Guru memfasilitasi peserta didikmelakukan pengamatan, melatih mereka untuk memperhatikan (melihat, membaca, mendengar) hal yang penting dari suatu benda atau objek. Kegiatan mengamati dalam pembelajaran Sejarah Indonesia, dilakukan dengan menempuh langkah-langkah berikut ini. a. Menentukan obyek apa yang akan diamati, misalnya gambar pahlawan, gambar peta, film perjuangan,serta peninggalan sejarah yang terkait dengan materi yang disajikan b. Menentukan secara jelas bagaimana pengamatan dilakukan , termasuk perangkat yang diperlukan. c. Membuat pedoman observasi/instrumen sesuai dengan lingkup obyek yang akan dikaji. d. Menentukan secara jelas data apa yang perlu dikaji/dipelajari.

2) Menanya Setelah proses mengamati,

aktivitas berikutnya adalah peserta didik

mengajukan sejumlah pertanyaan berdasarkan hasil pengamatannya. Guru


11

membuka kesempatan secara luas kepada peserta didik untuk bertanya mengenai apa yang sudah dilihat, disimak, dibaca atau dilihat. Guru perlu membimbing peserta didik untuk dapat mengajukan pertanyaan: pertanyaan tentang yang hasil pengamatan objek yang konkrit sampai kepada yang abstrak berkenaan dengan fakta, konsep, prosedur, atau pun hal lain yang lebih abstrak. Pertanyaan yang bersifat faktual sampai kepada pertanyaan yang bersifat hipotetik. Jadi,

aktivitas menanya bukan aktivitas yang dilakukan oleh guru,

melainkan oleh peserta didik berdasarkan hasil pegamatan yang telah mereka lakukan.Dari situasi di mana peserta didik dilatih menggunakan pertanyaan dari guru, masih memerlukan bantuan guru untuk mengajukan pertanyaan sampai ke tingkat di mana pesertadidik mampu mengajukan pertanyaan secara mandiri. Dari kegiatan kedua dihasilkan sejumlah pertanyaan. Melalui kegiatan bertanya dikembangkan rasa ingin tahu peserta didik.Semakin terlatih dalam bertanya maka rasa ingin tahu semakin dapat dikembangkan. Pertanyaan tersebut menjadi dasar untuk mencari informasiyang lebih lanjut dan beragam dari sumber yang ditentukan guru sampai yang ditentukan peserta didik, dari sumber yang tunggal sampai sumber yang beragam. Aktivitas

menanya

merupakan

keterampilan

yang

perlu

dilatih.

Kelemahan pendidikan selama ini salah satunya karena peserta didik tidak biasa mengemukakan pertanyaan sebagai hasil dari proses berfikir yang mereka lakukakan. Keterampilan menyusun pertayaan ini sangat penting untuk melatih daya kritisnya.

Misalnya setelah mengamati situs/gambar candi, muncul

pertanyaan dari peserta didik: kapan candi itu dibangun, berdasar bentuknya, termasuk peninggalan candi Hindu atau Buddha, peninggalan kerajaan atau raja siapa dan seterusnya.

3) Mengumpulkan Informasi/Eksperimen Tindak lanjut dari bertanya adalah menggali dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melaluiberbagai cara. Untuk itu peserta didik dapat membaca bukuyang lebih banyak, memperhatikan fenomena atau objek yanglebih teliti, atau bahkan melakukan eksperimen. Dari kegiatantersebut terkumpul sejumlah informasi.Informasi tersebut menjadi dasar bagi kegiatan berikutnyayaitu

memproses

informasi

untuk

menemukan

keterkaitan

satuinformasi dengan informasi lainnya, menemukan pola dariketerkaitan informasi dan bahkan mengambil berbagaikesimpulan dari pola yang ditemukan. Sejarah SMA/SMK K - 2

12

Kurikulum 2013 memberikan sinyal bahwa pembelajaran setiap bidang menggunakan pembelajaran berbasis peserta didik aktif (active learning), begitu juga untuk Sejarah Indonesia. Pendekatan pembelajaran ini lebih memungkinkan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk melakukan pembelajaran agar lebih bermakna. Pembelajaran akan menjadi bermakna jika peserta didik mengalami sendiri setiap proses pembelajaran melalui aktivitas yang aktif. Pengetahuan yang yang didapatkan peserta didik bukan berasal dari informasi dari guru, namun berasal dari usaha eksplorasi (menggali) informasi peserta didik sendiri melalui aktivitas pembelajaran yang dilakukan. Misalnya peserta didik diminta untuk melakukan wawancara kepada tokoh atau pelaku sejarah untuk menyusun kisah sejarah, ataupun informasi dari sumber sekunder seperti buku dan lainnya. Proses Pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.Untuk memperoleh hasil belajar yang nyata atau otentik, peserta didik harus mengumpulkan infomasi, terutama untuk materi atau substansi yang sesuai. Pada mata pelajaran Sejarah Indonesia, misalnya,peserta didik harus memahami fakta dan permasalahan sejarah dan kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Peserta didik pun harus memiliki keterampilan proses untuk mengembangkan pengetahuan sejarah, serta mampu menggunakan metode ilmiah dan bersikap ilmiah untuk membandingkan peristiwa sejarah masa lalu dan peristiwa kekinian. Data dan informasi dapat diperoleh secara langsung dari lapangan (data primer)

maupun

dari

berbagai

bahan

bacaan

(data

sekunder).

Hasil

pengumpulan data tersebut kemudian menjadi bahan bagi peserta didik untuk melakukan penalaran antara satu data atau fakta dengan data atau fakta lainnya untuk dikaji ada tidaknya kaitan diantara keduanya. Oleh karena itu, peserta didik dapat mengkaji buku-buku atau dokumen yang terkait permasalahan yang dikaji. 4) Mengasosiasi/Mengolah Informasi Data dan informasi dapat diperoleh secara langsung dari lapangan (data primer)

maupun

dari

berbagai

bahan

bacaan

(data

sekunder).

Hasil

pengumpulan data tersebut kemudian menjadi bahan bagi peserta didik untuk


13

melakukan penalaran antara satu data atau fakta dengan data atau fakta lainnya untuk dikaji ada tidaknya kaitan diantara keduanya. Oleh karena itu, peserta didik dapat mengkaji buku-buku atau dokumen yang terkait permasalahan yang dikaji. Penalaran adalah proses berfikir yang logis dan sistematis atas faktakata empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan. Penalaran dimaksud merupakan penalaran ilmiah. Istilah menalar di sini merupakan padanan dari associating, bukan merupakan terjemahan dari reasoning, meski istilah ini juga bermakna menalar atau penalaran. Karena itu, istilah aktivitas menalar dalam konteks pembelajaran pada Kurikulum 2013 dengan pendekatan ilmiah banyak merujuk pada teori belajar asosiasi atau pembelajaran asosiatif. Istilah asosiasi dalam pembelajaran merujuk pada kemampuan mengelompokkan beragam ide dan mengasosiasikan beragam peristiwa untuk kemudian memasukannya menjadi penggalan memori. Misalnya setelah memahami karakterististik perjuangan bangsa sebelum lahirnya Budi Otomo dan sesudahnya,siswa dapat mengklasifikasi ciri-ciri perlawanan atau perjuangan melawan imperialisme-kolonialisme, antara yang bercorak tradisional dan modern. 5)

Mengkomunikasikan Mengkomunikasikan dalam konteks pendekatan pembelajaran scientific

dapat berupa penyampaian hasil atau temuan kepada pihak lain. Keterampilan menyajikan atau mengkomunikasikan hasil temuan atau kesimpulan sangat penting dilatih sebagai bagian penting dalam proses pembelajaran. Dengan kemampuan tersebut, peserta didik dapat mengkomunikasikan secara jelas, santun, dan beretika. Misalnya peserta didik membuat tulisan tentang Peristiwa Proklamasi dan beberapa peristiwa daerah sebagai dampak proklamasi, dan kemudian dipresentasikan.

2.

Model Pembelajaran Sejarah berdasar Kurikulum 2013 Seiring dengan diberlakukannya Kurikulum 2013, yang menekankan

pendekatan saintifik dalam pembelajaran, model pembelajaran kooperatif menjadi

pilihan

yang

sangat

tepat

untuk

untuk

terus

dikembangkan.

Pembelajaran kooperatif adalah salah satu bentuk pembelajaran yang berbasis faham konstruktivisme. Pembelajaran kooperatif merupakan strategi belajar dengan sejumlah peserta didik/siswa sebagai anggota kelompok kecil yang


14

tingkat kemampuannya berbeda-beda (Isjoni, 2009). Dalam menyelesaikan tugas para siswa setiap anggota saling bekerja sama dan wajib berperan aktif dalam kelompok. Menurut Slavin (2008) pembelajaran pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran di masa para siswa belajar dan bekerja kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan

dalam

4 – 6 orang dan bersifat

hiterogen. Banyak model pembelajaran yang dapat diterapkan untuk pelaksanaan Kurikulum 2013. Namun

dalam Kurikulum 2013 itu merekomendasikan tiga

model pembelajaran utama, yakni model Pembelajaran Berbasis Masalah, Problem Based Learning (PBL); model Pembelajaran Berbasis Proyek dan model pembelajaran discovery. Namun secara kreatif masih bisa mengembangkan model-model pembelajaran yang sudah pernah dilakukan seperti jigsaw, STAD (Student Team Achievement Divison), TGT (Teams Games Tournament), ACC (Academic Constructive Controversy, model kuis dan lain-lain.

a. Model Pembelajaran Berbasis Proyek (Project Based Learning) Pengertian Pembelajaran Berbasis Proyek (Project Based Learning=PjBL) adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek/kegiatan sebagai inti pembelajaran. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Pembelajaran Berbasis Proyekmerupakan model belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktifitas secara nyata.Melalui PjBL, proses inquiry dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun (a guiding question) dan membimbing peserta didik dalam sebuah proyek kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek (materi) dalam kurikulum.PjBLmerupakan investigasi mendalam tentang sebuah topik dunia nyata, hal ini akan berharga bagi atensi dan usaha peserta didik. Pembelajaran Berbasis Proyekmemiliki karakteristik sebagai berikut: 1) peserta didik membuat keputusan tentang sebuah kerangka kerja, 2) adanya permasalahan atau tantangan yang diajukan kepada peserta didik, 3) peserta didik mendesain proses untuk menentukan solusi atas


15

permasalahan atau tantangan yang diajukan, 4) peserta didik secara kolaboratif bertanggungjawab untuk mengakses dan mengelola informasi untuk memecahkan permasalahan, 5) proses evaluasi dijalankan secara kontinyu, 6) peserta didik secara berkala melakukan refleksi atas aktivitas yang sudah dijalankan, 7) produk akhir aktivitas belajar akan dievaluasi secara kualitatif, 8) situasi pembelajaran sangat toleran terhadap kesalahan dan perubahan Peran guru dalam Pembelajaran Berbasis Proyeksebaiknya sebagai fasilitator, pelatih, penasehat dan perantara untuk mendapatkan hasil yang optimal sesuai dengan daya imajinasi, kreasi dan inovasi dari siswa. b. Langkah-Langkah Operasional Langkah langkah pelaksanaan Pembelajaran Berbasis Proyek dapat dijelaskan dengan diagram sebagai berikut. 1

2

3

PENENTUAN PERTANYAAN MENDASAR

MENYUSUN PERECANAAN PROYEK

MENYUSUN JADWAL

6

5

4

EVALUASI PENGALAMAN

MENGUJI HASIL

MONITORING

Diagram 1. Langkah langkah Pelaksanaan Pembelajaran Berbasis Proyek Penjelasan langkah-langkah Pembelajaran Berbasis Proyek sebagai berikut. 1) Penentuan Pertanyaan Mendasar (Start With the Essential Question) Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan esensial, yaitu pertanyaan yang dapat memberi penugasan peserta didik dalam melakukan suatu aktivitas. Mengambil topik yang sesuai dengan realitas dunia nyata dan dimulai dengan sebuah investigasi mendalamdan topik yang diangkat relevan untuk para peserta didik. 2) Mendesain Perencanaan Proyek (Design a Plan for the Project) Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara pengajar dan peserta didik. Peserta didik diharapkan akan merasa “memiliki” atas proyek tersebut. Perencanaan berisi aturan kegiatandalam penyelesaian proyek. Sejarah SMA/SMK K - 2

16

3) Menyusun Jadwal (Create a Schedule) Pengajar dan peserta didik menyusun jadwal aktivitas penyelesaian proyek. Aktivitas pada tahap ini antara lain: (1) membuat timeline penyelesaian proyek, (2) membuat deadline penyelesaian proyek, (3) membimbing peserta didik agar merencanakan cara yang baru, (4) membimbing peserta didik ketika mereka membuat cara yang tidak berhubungan dengan proyek, dan (5) meminta peserta didik untuk membuat penjelasan (alasan) tentang pemilihan suatu cara. 4) Memonitor peserta didik dan kemajuan proyek (Monitor the Students and the Progress of the Project) Pengajar bertanggungjawab untuk memonitoraktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek, menggunakan

rubrik yang dapat merekam

keseluruhan aktivitas yang penting. 5) Menguji Hasil (Assess the Outcome) Penilaian dilakukan untuk mengukur ketercapaian kompetens, mengevaluasi kemajuan masing- masing peserta didik, memberi umpan balik terhadap pemahaman yang sudah dicapai peserta didik, dan membantu pengajar dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. 6) Mengevaluasi Pengalaman (Evaluate the Experience) Pada akhir proses pembelajaran, pengajar dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Pada tahap ini peserta didik diminta untuk mengungkapkan pengalamanya selama menyelesaikan proyek. Pengajar dan peserta didik mengembangkan diskusi untuk memperbaiki kinerja selama proses pembelajaran, sehingga pada akhirnya ditemukan suatu temuan baru (new inquiry) untuk menjawab permasalahan yang diajukan pada tahap pertama pembelajaran.Peran guru dan peserta didik dalam pelaksanaan Pembelajaran Berbasis Proyek sebagai berikut. b.

Model Pembelajaran Menemukan (Discovery Learning)

Pengertian Discovery mempunyai prinsip yang sama dengan inkuiri (inquiry) dan Problem Solving. Tidak ada perbedaan yang prinsipil pada ketiga istilah ini, pada Discovery Learning lebih menekankan pada ditemukannya konsep atau prinsip


17

yang sebelumnya tidak diketahui, masalah yang diperhadapkan kepada siswa semacam masalah yang direkayasa oleh guru. Sedangkan pada inkuiri masalahnya bukan hasil rekayasa, sehingga siswa harus mengerahkan seluruh pikiran dan keterampilannya untuk mendapatkan temuan-temuan di dalam masalah itu melalui proses penelitian, sedangkan Problem Solving lebih memberi tekanan pada kemampuan menyelesaikan masalah. Pada Discovery Learning materi yang akan disampaikan tidak disampaikan dalam bentuk final akan tetapi peserta didik didorong untuk mengidentifikasi apa yang ingin diketahui dilanjutkan dengan mencari informasi sendiri kemudian mengorgansasi atau membentuk (konstruktif) apa yang mereka ketahui dan mereka pahami dalam suatu bentuk akhir. Penggunaan Discovery Learning, ingin merubah kondisi belajar yang pasif menjadi aktif dan kreatif. Mengubah pembelajaran yang teacher oriented ke student oriented. Merubah modus Ekspository siswa hanya menerima informasi secara keseluruhan dari guru ke modus Discovery siswa menemukan informasisendiri.Di dalam proses belajar, Bruner mementingkan partisipasi aktif dari tiap siswa, dan mengenal dengan baik adanya perbedaan kemampuan. Untuk menunjang proses belajar perlu lingkungan memfasilitasi rasa ingin tahu siswa pada tahap eksplorasi. Lingkungan ini dinamakan Discovery Learning Environment, yaitu lingkungan dimana siswa dapat melakukan eksplorasi, penemuan-penemuan baru yang belum dikenal atau pengertian yang mirip dengan yang sudah diketahui. Lingkungan seperti ini bertujuan agar siswa dalam proses belajar dapat berjalan dengan baik dan lebih kreatif. Dalam Discovery Learning bahan ajar tidak disajikan dalam bentuk akhir, siswa dituntut untuk melakukan berbagai kegiatan menghimpun informasi, membandingkan,

mengkategorikan,

mereorganisasikan

bahan

serta

menganalisis,

membuat

mengintegrasikan,

kesimpulan-kesimpulan.Bruner

mengatakan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya (Budiningsih, 2005:41). Pada akhirnya yang menjadi tujuan dalam Discovery Learning menurut Bruner adalah hendaklah guru memberikan kesempatan kepada muridnya untuk menjadi seorang problem solver, seorang scientist, historin, atau ahli matematika. Dan melalui kegiatan tersebut siswa


18

akan menguasainya, menerapkan, serta menemukan hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya. Langkah-langkah Operasional Implementasi dalam Proses Pembelajaran Langkah-langkah dalam mengaplikasikan modeldiscovery learning di kelas adalah sebagai berikut: 1). Perencanaan Perencanaan pada model ini meliputi hal-hal sebagai berikut. - Menentukan tujuan pembelajaran - Melakukan identifikasi karakteristik siswa (kemampuan awal, minat, gaya - belajar, dan sebagainya) - Memilih materi pelajaran. - Menentukan topik-topik yang harus dipelajari siswa secara induktif (dari contoh-contoh generalisasi) - Mengembangkan bahan-bahan belajar yang berupa contoh-contoh, ilustrasi, - tugas dan sebagainya untuk dipelajari siswa - Mengatur topik-topik pelajaran dari yang sederhana ke kompleks, dari yang konkret ke abstrak, atau dari tahap enaktif, ikonik sampai ke simbolik - Melakukan penilaian proses dan hasil belajar siswa 2). Pelaksanaan Menurut Syah (2004) dalam mengaplikasikan metode Discovery Learning di kelas,ada beberapa prosedur yang harus dilaksanakan dalam kegiatan belajar mengajar secara umum sebagai berikut. Stimulation (stimulasi/pemberian rangsangan) Pertama-tama pada tahap ini pelajar dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan kebingungannya dan timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri. Guru dapat memulai kegiatan pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku, dan aktivitas belajar lainnya yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah.Stimulasi pada tahap ini berfungsi untuk menyediakan kondisi interaksi belajar yang dapat mengembangkan dan membantu siswa dalam mengeksplorasi bahan.Dengan demikian seorang Guru


19

harus menguasai teknik-teknik dalam memberi stimulus kepada siswa agar tujuan mengaktifkan siswa untuk mengeksplorasi dapat tercapai. Problem statement (pernyataan/ identifikasi masalah) Setelah dilakukan stimulation guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin

masalah yang relevan dengan bahan

pelajaran, kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis (jawaban sementara atas pertanyaan masalah) Data collection (pengumpulan data) Pada saat peserta didik melakukan eksperimen atau eksplorasi, guru memberi kesempatan kepada para siswa untuk mengumpulkan informasi sebanyakbanyaknya yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Data dapat diperoleh melalui membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan nara sumber, melakukan uji coba sendiri dan sebagainya. Data processing (pengolahan data) Menurut Syah (2004:244) pengolahan data merupakan kegiatan mengolah data dan informasi yang telah diperoleh para siswa baik melalui wawancara, observasi, dan sebagainya, lalu ditafsirkan. Verification (pembuktian) Pada tahap ini siswa melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang telah ditetapkan, dihubungkan dengan hasil data processing.Berdasarkan hasil pengolahan dan tafsiran, atau informasi yang ada, pernyataan atau hipotesis yang telah dirumuskan terdahulu itu kemudian dicek, apakah terjawab atau tidak, apakah terbukti atau tidak. Generalization (menarik kesimpulan/generalisasi) Tahap generalisasi/ menarik kesimpulan adalah proses menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama, dengan memperhatikan hasil verifikasi. Berdasarkan hasil verifikasi maka dirumuskan prinsip-prinsip yang mendasari generalisasi.


20

c.

Model Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning) Problem Based Learning (PBL) adalah model pembelajaran yang dirancang agar peserta didik mendapat pengetahuan penting, yang membuat mereka mahir dalam memecahkan masalah, dan memiliki model belajar sendiri serta memiliki kecakapan berpartisipasi dalam tim. Proses pembelajarannya

menggunakan

pendekatan

yang sistemik untuk memecahkan masalah atau menghadapi tantangan yang nanti diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.

Pengertian Pembelajaran berbasis masalah merupakan sebuah modelpembelajaran yang menyajikan masalah kontekstual sehingga merangsang peserta didik untuk belajar. Dalam kelas yang menerapkan pembelajaran berbasis masalah, peserta didik bekerja dalam tim untuk memecahkan masalah dunia nyata (real world). Pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu modelpembelajaran yang menantang peserta didik untuk “belajar bagaimana belajar”, bekerja secara berkelompok untuk mencari solusi dari permasalahan dunia nyata. Masalah yang diberikan ini digunakan untuk mengikat peserta didik pada rasa ingin tahu pada pembelajaran yang dimaksud. Masalah diberikan kepada peserta didik, sebelum peserta didik mempelajari konsep atau materi yang berkenaan dengan masalah yang harus dipecahkan. Adalima strategi dalam menggunakan model pembelajaran berbasis masalah (PBL) yaitu: 1) Permasalahan sebagai kajian. 2) Permasalahan sebagai penjajakan pemahaman 3) Permasalahan sebagai contoh 4) Permasalahan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses 5) Permasalahan sebagai stimulus aktivitas autentik Peran guru, peserta didik dan masalah dalam pembelajaran berbasis masalah dapat digambarkan sebagai berikut.


21

Masalah sebagai

Peserta didik

Guru sebagai pelatih

awal tantangan dan

sebagaiproblem solver

- Asking about thinking (bertanya tentang pemikiran)

-

peserta yang aktif

-

terlibat langsung dalam

- memonitor pembelajaran

pembelajaran

- probbing ( menantang peserta

-

didik untuk berfikir )

motivasi

-

menarik untuk dipecahkan

-

menyediakan

membangun

kebutuhan yang

pembelajaran

ada hubungannya

- menjaga agar peserta didik

dengan pelajaran yang dipelajari

terlibat

- mengatur dinamika kelompok - menjaga berlangsungnya proses Tujuan dan Hasil: 1) Keterampilan berpikir dan keterampilan memecahkan masalah Pembelajaran berbasis masalah ini ditujukan untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. 2) Pemodelan peranan orang dewasa. Bentuk pembelajaran berbasis masalah penting menjembatani gap antara pembelajaran sekolah formal dengan aktivitas mental yang lebih praktis yang dijumpai di luar sekolah. Aktivitas-aktivitas mental di luar sekolah yang dapat dikembangkan adalah : - PBL mendorong kerjasama dalam menyelesaikan tugas. - PBL memiliki elemen-elemen magang. Hal ini mendorong pengamatan dan dialog dengan yang lain sehingga peserta didik secara bertahap dapat memi peran yang diamati tersebut. - PBL melibatkan peserta didik dalam penyelidikan pilihan sendiri, yang memungkinkan

mereka

menginterpretasikan

dan

menjelaskan

fenomena dunia nyata dan membangun femannya tentang fenomena itu.


22

3) Belajar Pengarahan Sendiri (self directed learning) Pembelajaran berbasis masalah berpusat pada peserta didik. Peserta didik harus dapat menentukan sendiri apa yang harus dipelajari, dan dari mana informasi harus diperoleh, di bawah bimbingan guru. Model PBL mengacu pada hal-hal sebagai berikut : 1) Kurikulum : PBL tidak seperti pada kurikulum tradisional, karena memerlukan suatu strategi sasaran di mana proyek sebagai pusat. 2) Responsibility : PBL menekankan responsibility dan answerability para peserta didik ke diri dan panutannya. 3) Realisme : kegiatan peserta didik difokuskan pada pekerjaan yang serupa dengan situasi yang sebenarnya. Aktifitas ini mengintegrasikan tugas autentik dan menghasilkan sikap profesional. 4) Active-learning : menumbuhkan isu yang berujung pada pertanyaan dan keinginan peserta didik untuk menemukan jawaban yang relevan, sehingga dengan demikian telah terjadi proses pembelajaran yang mandiri. 5) Umpan Balik : diskusi, presentasi, dan evaluasi terhadap para peserta didik menghasilkan umpan balik yang berharga. Ini mendorong kearah pembelajaran berdasarkan pengalaman. 6) Keterampilan Umum : PBL dikembangkan tidak hanya pada ketrampilan pokok dan pengetahuan saja, tetapi juga mempunyai pengaruh besar pada keterampilan yang mendasar seperti pemecahan masalah, kerja kelompok, dan self-management. 7) Driving Questions :PBL difokuskan pada permasalahan yang memicu peserta didik berbuat menyelesaikan permasalahan dengan konsep, prinsip dan ilmu pengetahuan yang sesuai. 8) Constructive Investigations :sebagai titik pusat, proyek harus disesuaikan dengan pengetahuan para peserta didik. 9) Autonomy :proyek menjadikan aktifitas peserta didik sangat penting. Prinsip Proses Pembelajaran PBL Prinsip-prinsip

PBL

yang harus diperhatikan meliputi

konsep dasar,

pendefinisian masalah, pembelajaran mandiri, pertukaran pengetahuan dan penialainnya


23

Konsep Dasar (Basic Concept) Pada pembelajaran ini fasilitator dapat memberikan konsep dasar, petunjuk, referensi, atau link dan skill yang diperlukan dalam pembelajaran tersebut. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik lebih cepat mendapatkan „peta‟ yang akurat tentang arah dan tujuan pembelajaran. Konsep yang diberikan tidak perlu detail, diutamakan dalam bentuk garis besar saja, sehingga peserta didik dapat mengembangkannya secara mandiri secara mendalam. Pendefinisian Masalah (Defining the Problem) Dalam langkah ini fasilitator menyampaikan skenario atau permasalahan dan dalam kelompoknya peserta didik melakukan berbagai kegiatan. Pertama, brainstormingdengan cara semua anggota kelompok mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas, sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat. Kedua, melakukan seleksi untuk memilih pendapat yang lebih fokus. ketiga, menentukan permasalahan dan melakukan pembagian tugas dalam kelompok untuk mencari referensi penyelesaian dari isu permasalahan yang didapat. Fasilitator memvalidasi pilihan-pilihan yang diambil peserta didik yang akhirnya diharapkan memiliki gambaran yang jelas tentang apa saja yang mereka ketahui, apa saja yang mereka tidak ketahui, dan pengetahuan apa saja yang diperlukan untuk menjembataninya. Pembelajaran Mandiri (Self Learning) Setelah mengetahui tugasnya, masing-masing peserta didik mencari berbagai sumber yang dapat memperjelas isu yang sedang diinvestigasi misalnyadari artikel tertulis di perpustakaan, halaman web, atau bahkan pakar dalam bidang yang relevan.

Tujuan utama tahap investigasi, yaitu: (1) agar peserta didik

mencari informasi dan mengembangkan pemahaman yang relevan dengan permasalahan yang telah didiskusikan di kelas, dan (2) informasi dikumpulkan untuk dipresentasikan di kelas relevan dan dapat dipahami. Pertukaran Pengetahuan (Exchange knowledge) Setelah mendapatkan sumber untuk keperluan pendalaman materi secara mandiri, pada pertemuan berikutnya peserta didik berdiskusi dalam kelompoknya dapat dibantu guru untuk mengklarifikasi capaiannya dan merumuskan solusi dari permasalahan kelompok. Langkah selanjutnya presentasi hasil dalam kelas


24

dengan mengakomodasi masukan dari pleno, menentukan kesimpulan akhir, dan dokumentasi akhir. Untuk memastikan setiap peserta didik mengikuti langkah ini maka dilakukan dengan mengikuti petunjuk. Penilaian (Assessment) Penilaian dilakukan dengan memadukan tiga aspek pengetahuan (knowledge), kecakapan (skill), dan sikap (attitude). Penilaian terhadap penguasaan pengetahuan yang mencakup seluruh

Penilaian terhadap kecakapan dapat

diukur dari penguasaan alat bantu pembelajaran, baik software, hardware, maupun kemampuan perancangan dan pengujian. Sedangkan penilaian terhadap sikap dititikberatkan pada penguasaan soft skill, yaitu keaktifan dan partisipasi dalam diskusi, kemampuan bekerjasama dalam tim, dan kehadiran dalam pembelajaran. Bobot penilaian untuk ketiga aspek tersebut ditentukan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan.

D. AKTIVITAS PEMBELAJARAN Untukmemahami materi Pendekatan Saintifik dan Model Pembelajaran Sejarah, anda perlu membaca secara cermat modul ini, gunakan referensi lain sebagai materi pelengkap untuk menambah pengetahuan anda. Dengarkan dengan cermat apa yang disampaikan oleh pemateri, dan tulis apa yang dirasa penting.Silahkan

berbagi

pengalaman

anda

dengan

cara

menganalisis,

menyimpulkan dalam suasana yang aktif, inovatif dan kreatif, menyenangkan dan bermakna. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mempelajari materi ini mencakup : 1. Aktivitas individu, meliputi : a. Memahami dan mencermati materi diklat b. Mengerjakan

latihan/lembar

kerja/tugas,

menyelesaikan

masalah/kasus pada setiap kegiatan belajar; dan menyimpulkan c. Melakukan refleksi 2. Aktivitas kelompok, meliputi : a. mendiskusikan materi pelatihan b. bertukar pengalaman dalam melakukan pelatihan c. penyelesaian masalah /kasus


25

E. LATIHAN/KASUS/TUGAS LEMBAR KERJA/LK 1 Kegiatan Pembelajaran dengan menerapkan Pendekatan Saintifik Tujuan Kegiatan:

Melalui diskusi kelompok peserta diharapkan mampu merancang contoh penerapan pendekatan scientific pada pembelajaran Sejarah Indonesia.

Langkah Kegiatan: 1. Pelajari hand outdan contoh penerapan pendekatan saintifik pada pembelajaran Sejarah Indonesia 2. Isilah Lembar Kerja perancangan pembelajaran yang tersedia 3. Setelah selesai, presentasikan hasil diskusi kelompok Anda 4. Perbaiki hasil kerja kelompok Anda jika ada masukan dari kelompok lain

Kompetensi Dasar

:

Topik /Tema

:

Sub Topik/Tema

:

Tujuan Pembelajaran

:

Alokasi Waktu

:

Tahapan Pembelajaran

Kegiatan

Mengamati

Menanya

Mengumpulkan informasi

Mengasosiasikan

Mengkomunikasikan


26

LEMBAR KERJA/LK 2 Model Discovery Learning Kompetensi Dasar

:

3. ..………………….. 4… …………………..

Topik

:

Sub Topik

:

Tujuan

:

Alokasi Waktu

:

…………………………………..

1x TM

TAHAP PEMBELAJARAN

KEGIATAN PEMBELAJARAN

1. Stimulation (simullasi/Pemberian rangsangan) 2. Problem statemen (pertanyaan/identifikasi masalah) 3. Data collection (pengumpulandata) 4. Data processing (pengolahan Data) 5. Verification (pembuktian)

6. Generalization (menarik kesimpulan/generalisasi)

LEMBAR KERJA/LK 3 Model Pembelajaran Problem Based Learning Kompetensi Dasar

:

3.. 4..

Topik

:

Sub Topik

:

Tujuan

:

Alokasi Waktu

:


1x TM

27

FASE-FASE

KEGIATAN PEMBELAJARAN

Fase 1 Orientasi peserta didik kepada masalah Fase 2 Mengorganisasikan peserta didik Fase 3 Membimbing penyelidikan individu dan kelompok Fase 4 Mengembangkan dan menyajikan hasil karya Fase 5 Menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah

F. RANGKUMAN Proses pembelajaran pada Kurikulum 2013 dilaksanakan menggunakan pendekatan ilmiah. Proses pembelajaran menyentuh tiga ranah, yaitu sikap, pengetahuan,

dan

keterampilan.

Dalam

proses

pembelajaran

berbasis

pendekatan ilmiah, ranah sikap menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik “tahu mengapa.” Ranah keterampilan

menggamit

transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik “tahu bagaimana”. Banyak model pembelajaran yang dapat diterapkan untuk pelaksanaan Kurikulum 2013. Namun

dalam Kurikulum 2013 itu merekomendasikan tiga

model pembelajaran utama, yakni model Pembelajaran Berbasis Masalah, Problem Based Learning (PBL); model Pembelajaran Berbasis Proyek dan model pembelajaran discovery. Namun secara kreatif masih bisa mengembangkan model-model pembelajaran yang sudah pernah dilakukan seperti jigsaw, STAD (Student Team Achievement Divison), TGT (Teams Games Tournament), ACC (Academic Constructive Controversy, model kuis dan lain-lain.

G. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT Setelah kegiatan pembelajaran,Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini:


28

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi pendekatan saintifik? 2. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi model model pembelajaran dalam Kurikulum 2013/ 3. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi di atas? 4. Apa manfaat materi tersebut terhadap tugas Bapak/Ibu disekolah? 5.


29


PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH PENDIDIK BERDASARKAN PERMENDIKBUD NO. 104 Tahun 2014 A. TUJUAN PEMBELAJARAN Peserta diklat mampu memahami penilaian autentik sesuai dengan Permendikbud No. 104 Tahun 2014 tentang penilaian hasil belajar pendidik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah dan mengaplikasikan pada pembelajaran sejarah.

B. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 1. Mengemukakan pengertian penilaian berdasarkan Permendikbud No. 104 Tahun 2014 tentang penilaian hasil belajar pendidik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. 2. Menjelaskan fungsi penilaian berdasarkan Permendikbud No. 104 Tahun 2014 tentang penilaian hasil belajar pendidik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. 3. Menjelaskan tujuan penilaian Permendikbud No. 104 Tahun 2014 tentang penilaian hasil belajar pendidik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. 4. Menjelaskan prinsip penilaian Permendikbud No. 104 Tahun 2014 tentang penilaian hasil belajar pendidik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. 5. Menjelaskan lingkup penilaian berdasarkan Permendikbud No. 104 Tahun 2014 tentang penilaian hasil belajar pendidik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. 6. Mengidentifikasi acuan penilaian berdasarkan Permendikbud No. 104 Tahun 2014 tentang penilaian hasil belajar pendidik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.


30

7. Memprediksi ketuntasan belajar berdasarkan Permendikbud No. 104 Tahun 2014 tentang penilaian hasil belajar pendidik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

C. URAIAN MATERI 1. Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik berdasarkan Permendikbud No. 104 tahun 2014 Standar Nasional Pendidikan terdiri atas 8 (delapan) standar, salah satunya adalah Standar Penilaian yang bertujuan untuk mengendalikan mutu hasil pendidikan: a) perencanaan penilaian peserta didik sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai dan berdasarkan prinsip-prinsip penilaian, b) pelaksanaan penilaian peserta didik secara profesional, terbuka, edukatif, efektif, efisien, dan sesuai dengan konteks sosial budaya , dan c) pelaporan hasil penilaian peserta didik secara objektif, akuntabel, dan informatif. Penilaian autentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan (input), proses, dan keluaran

(output)

pembelajaran,

yang

meliputi

ranah

sikap,

pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian autentik menilai kesiapan peserta didik, serta proses dan hasil belajar secara utuh. Keterpaduan penilaian ketiga komponen (input – proses – output) tersebut akan menggambarkan kapasitas, gaya, dan hasil belajar peserta didik, bahkan mampu menghasilkan dampak instruksional (instructional effects) dan dampak pengiring (nurturant effects) dari pembelajaran. Penilaian autentik sebagai upaya pemberian tugas kepada peserta didik yang mencerminkan prioritas dan tantangan yang ditemukan dalam aktivitas-aktivitas pembelajaran, seperti meneliti, menulis, merevisi dan membahas artikel, memberikan analisis oral terhadap peristiwa, berkolaborasi dengan antarsesama melalui debat, dan sebagainya. Penilaian autentik memiliki relevansi kuat terhadap pendekatan ilmiah (scientific approach) , karena penilaian semacam ini mampu menggambarkan peningkatan hasil belajar peserta didik, baik


31

dalam rangka mengobservasi, menanya, menalar, mencoba, dan membangun jejaring. Penilaian autentik cenderung fokus pada tugas-tugas kompleks atau kontekstual, memungkinkan peserta didik untuk menunjukkan kompetensi

mereka

yang

meliputi

sikap,

pengetahuan,

dan

keterampilan. Karenanya, penilaian autentik sangat relevan dengan pendekatan saintifik dalam pembelajaran di SMA. Penilaian

autentik

merupakan

pendekatan dan

instrumen

penilaian yang memberikan kesempatan luas kepada peserta didik untuk menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sudah dimilikinya dalam bentuk tugas-tugas: membaca dan meringkasnya, eksperimen, mengamati, survei, projek, makalah, membuat multi media, membuat karangan, dan diskusi kelas. Jenis penilaian autentik antara lain penilaian kinerja, penilaian portofolio, dan penilaian projek, termasuk penilaian diri peserta didik. Penilaian autentik adakalanya disebut penilaian responsif, suatu metode untuk menilai proses dan hasil belajar peserta didik yang memiliki ciri-ciri khusus, mulai dari mereka yang mengalami kelainan tertentu, memiliki bakat dan minat khusus, hingga yang jenius. Hasil penilaian autentik dapat digunakan oleh pendidik untuk merencanakan program perbaikan (remedial), pengayaan (enrichment), atau pelayanan konseling. Selain itu, hasil penilaian autentik dapat digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki proses pembelajaran yang memenuhi Standar Penilaian Pendidikan. Penilaian juga digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam proses pembelajaran, sehingga dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan, dan perbaikan proses pembelajaran yang telah dilakukan. Oleh sebab itu kurikulum yang baik dan proses pembelajaran yang benar perlu di dukung oleh sistem penilaian yang baik, terencana dan berkesinambungan. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan untuk memantau proses kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan Penegasan tersebut termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan


32

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Penilaian hasil belajar oleh pendidik memiliki peran antara lain untuk membantu peserta didik mengetahui capaian pembelajaran (learning outcomes). Berdasarkan penilaian hasil belajar oleh pendidik, pendidik dan peserta didik dapat memperoleh informasi tentang kelemahan dan kekuatan pembelajaran dan belajar. Dengan mengetahui kelemahan dan kekuatannya, pendidik dan peserta didik memiliki arah yang jelas mengenai apa yang harus diperbaiki dan dapat melakukan refleksi mengenai apa dilakukannya

dalam pembelajaran

dan

belajar.

Selain

yang itu

bagi

peserta didik memungkinkan melakukan proses transfer cara belajar tadi untuk mengatasi kelemahannya (transfer of learning). Sedangkan bagi guru, hasil penilaian hasil belajar oleh pendidik merupakan alat untuk mewujudkan akuntabilitas profesionalnya, dan dapat juga digunakan sebagai dasar dan arah pengembangan pembelajaran remedial

atau

program

pengayaan

bagi

peserta

didik

yang

membutuhkan, serta memperbaiki rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan proses pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Pelaksanaan penilaian hasil belajar oleh pendidik merupakan wujud pelaksanaan tugas profesional pendidik sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Penilaian hasil belajar oleh pendidik tidak terlepas dari proses pembelajaran. Oleh karena itu, penilaian hasil belajar oleh pendidik menunjukkan kemampuan guru sebagai pendidik profesional. Dalam konteks

pendidikan

education),kurikulum curriculum), dan

berdasarkan berdasarkan

pendekatan

standar

kompetensi

belajar

(standard-based (competency-based

tuntas (mastery

learning)

penilaian proses dan hasil belajar merupakan parameter tingkat pencapaian kompetensi minimal. Untuk itu, berbagai pendekatan, strategi, metode, teknik, dan model pembelajaran perlu dikembangkan untuk memfasilitasi peserta didik agar mudah dalam belajar dan mencapai keberhasilan belajar secara optimal.


33

2. Pengertian Penilaian Hasil Belajar menurut Permendikbud No. 104 tahun 2014. Standar

Penilaian

Pendidikan

adalah

kriteria

mengenai

mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

Penilaian

pendidikan

sebagai

proses

pengumpulan

dan

pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik mencakup: penilaian otentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional, dan ujian sekolah/madrasah yang diuraikan sebagai berikut: a. Penilaian otentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan (input), proses,dan keluaran (output) pembelajaran. b. Penilaian diri merupakan penilaian yang dilakukan sendiri oleh peserta didik secara reflektif untuk membandingkan posisi relatifnya dengan kriteria yang telah ditetapkan. c. Penilaian berbasis portofolio merupakan penilaian yang dilaksanakan untuk menilai keseluruhan entitas proses belajar peserta didik termasuk penugasan perseorangan dan/atau kelompok di dalam dan/atau

di

luar

kelas

khususnya

pada

sikap/perilaku

dan

keterampilan. d. Ulangan merupakan proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik. e. Ulangan harian merupakan kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk menilai kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih. f.

Ulangan tengah semester merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8 – 9 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan ulangan tengah semester meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD pada periode tersebut.


34

g. Ulangan akhir semester merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut. h. Ujian Tingkat Kompetensi yang selanjutnya disebut UTK merupakan kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengetahui pencapaian tingkat kompetensi. Cakupan UTK meliputi sejumlah Kompetensi Dasar yang merepresentasikan Kompetensi Inti pada tingkat kompetensi tersebut. i.

Ujian Mutu Tingkat Kompetensi yang selanjutnya disebut UMTK merupakan kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengetahui pencapaian tingkat kompetensi. Cakupan UMTK meliputi sejumlah Kompetensi Dasar yang merepresentasikan Kompetensi Inti pada tingkat kompetensi tersebut.

j.

Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN merupakan kegiatan pengukuran kompetensi tertentu yang dicapai peserta didik dalam rangka menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan, yang dilaksanakan secara nasional.

k. Ujian

Sekolah/Madrasah

merupakan

kegiatan

pengukuran

pencapaian kompetensi di luar kompetensi yang diujikan pada UN, dilakukan oleh satuan pendidikan.

3. Fungsi Penilaian menurut Permendikbud No. 104 tahun 2014 a. formatif yaitu memperbaiki kekurangan hasil belajar peserta didik dalam sikap,pengetahuan, dan keterampilan pada setiap kegiatan penilaian selama proses pembelajaran dalam satu semester, sesuai dengan prinsip Kurikulum 2013 agar peserta didik tahu, mampu dan mau. b. sumatif yaitu menentukan keberhasilan belajar peserta didik pada akhir suatu semester, satu tahun pembelajaran, atau masa pendidikan di satuanpendidikan.


35

4. Tujuan Penilaian : Menurut Permendikbud No. 104 tahun 2014 tujuan peniliaian meliputi : a. Mengetahui

tingkat

penguasaan

kompetensi

dalam

sikap,

pengetahuan, dan keterampilan yang sudah dan belum dikuasai seorang/sekelompok

peserta

didik

untuk

ditingkatkan

dalam

pembelajaran remedial dan program pengayaan. b. Menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi belajar peserta didik dalam kurun waktu tertentu, yaitu harian, tengah semesteran, satu

semesteran,

satu

tahunan,

dan

masa

studi satuan

pendidikan. c. Menetapkan program

perbaikan

atau

pengayaan

berdasarkan

tingkat penguasaan kompetensi bagi mereka yang diidentifikasi sebagai peserta didik yang lambat atau cepat dalam belajar dan pencapaian hasil belajar. d. Memperbaiki proses pembelajaran pada pertemuan semester berikutnya.

5. Acuan Penilaian Menurut Permendikbud No. 104 tahun 2014 acuan peniliaian meliputi : a. Penilaian menggunakan Acuan Kriteria yang merupakan penilaian kemajuan peserta didik dibandingkan dengan kriteria capaian kompetensi yang ditetapkan. Skor yang diperoleh dari hasil suatu penilaian baik yang formatif maupun sumatif seorang peserta didik tidak dibandingkan dengan skor peserta didik lainnya namun dibandingkan dengan penguasaan kompetensi yang dipersyaratkan. b. Bagi yang belum berhasil mencapai kriteria, diberi kesempatan mengikuti pembelajaran remedial yang dilakukan setelah suatu kegiatan penilaian (bukan di akhir semester) baik secara individual, kelompok, maupun kelas. Bagi mereka yang berhasil dapat diberi program pengayaan sesuai dengan waktu yang tersedia baik secara individual maupun kelompok. Program pengayaan merupakan pendalaman atau perluasan dari kompetensi yang dipelajari. c. Acuan Kriteria menggunakan modus untuk sikap, rerata untuk pengetahuan, dan capaian optimum untuk keterampilan. Sejarah SMA/SMK K - 2

36

6. Prinsip Penilaian Prinsip penilaian menurut Permendikbud No. 104 tahun 2014, meliputi : a. Sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. b. Objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. c. Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. d. Terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. e. Terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan

keputusan

dapat

diketahui

oleh

pihak

yang

berkepentingan. f.

Holistik dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai dengan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik.

g. Sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. h. Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. i.

Edukatif, berarti penilaian dilakukan untuk kepentingan dan kemajuan peserta didik dalam belajar.

7. Lingkup Penilaian Menurut Permendikbud No. 104 tahun 2014, lingkup

penilaian

hasil

belajar oleh pendidik mencakup kompetensi sikap (spiritual dan sosial), pengetahuan, dan keterampilan.


37

a. Sikap (Spiritual dan Sosial) Sasaran penilaian hasil belajar oleh pendidik pada ranah sikap spiritual dan sikap sosial adalah sebagai berikut : Tingkatan Sikap Menerima nilai

Deskripsi Kesediaan menerima suatu nilai dan memberikan perhatian terhadap nilai tersebut

Menanggapi nilai

Kesediaan menjawab suatu nilai dan ada rasa puas dalam membicarakan nilai tersebut

Menghargai nilai

Menganggap nilai tersebut baik; menyukai nilai tersebut; dan komitmen terhadap nilai tersebut

Menghayati nilai

Memasukkan nilai tersebut sebagai bagian dari sistem nilai dirinya

Mengamalkan nilai

Mengembangkan nilai tersebut sebagai ciri dirinya dalam berpikir, berkata, berkomunikasi, dan bertindak (karakter)

(sumber: Olahan Krathwohl dkk.,1964)

b. Pengetahuan Sasaran Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada kemampuan berpikir adalah sebagai berikut. Teknik dan Bentuk Instrumen Penilaian Kemampuan Berpikir

Deskripsi

Mengingat:

Pengetahuan hafalan:

Mengemukakan kembali

Ketepatan, kecepatan, kebenaran pengetahuan

apa yang sudah

yang diingat dan digunakan ketika menjawab

dipelajari dari guru,

pertanyaan tentang fakta, definisi konsep, prosedur,

buku, sumber lainnya

hukum, teori dari apa yang sudah dipelajari di kelas

sebagaimana aslinya,

tanpa diubah/berubah.

tanpa melakukan perubahan Memahami:

Kemampuan mengolah pengetahuan yang dipelajari

Sudah ada proses

menjadi sesuatu yang baru seperti menggantikan


38

pengolahan dari bentuk

suatu kata/istilah dengan kata/istilah lain yang sama

aslinya tetapi arti dari

maknanya; menulis kembali suatu

kata, istilah, tulisan,

kalimat/paragraf/tulisan dengan

grafik, tabel, gambar,

kalimat/paragraf/tulisan sendiri dengan tanpa

foto tidak berubah

mengubah artinya informasi aslinya; mengubah bentuk komunikasi dari bentuk kalimat ke bentuk grafik/tabel/visual atau sebaliknya; memberi tafsir suatu kalimat/paragraf/tulisan/data sesuai dengan kemampuan peserta didik; memperkirakan kemungkinan yang terjadi dari suatu informasi yang terkandung dalam suatu kalimat/paragraf/tulisan/data.

Menerapkan:

Kemampuan menggunakan pengetahuan seperti

Menggunakan informasi,

konsep massa, cahaya, suara, listrik, hukum

konsep, prosedur,

penawaran dan permintaan, hukum Boyle, hukum

prinsip, hukum, teori

Archimedes, membagi/

yang sudah dipelajari

mengali/menambah/mengurangi/menjumlah,

untuk sesuatu yang

menghitung modal dan harga, hukum persamaan

baru/belum dipelajari

kuadrat, menentukan arah kiblat, menggunakan jangka, menghitung jarak tempat di peta, menerapkan prinsip kronologi dalam menentukan waktu suatu benda/peristiwa, dan sebagainya dalam mempelajari sesuatu yang belum pernah dipelajari sebelumnya.

Menganalisis:

Kemampuan mengelompokkan benda berdasarkan

Menggunakan

persamaan dan perbedaan ciricirinya, memberi

keterampil-an yang telah

nama bagi kelompok tersebut, menentukan apakah

dipelajarinya terhadap

satu kelompok sejajar/lebih tinggi/lebih luas dari

suatu informasi yang

yang lain, menentukan mana yang lebih dulu dan

belum diketahuinya

mana yang belakangan muncul, menentukan mana

dalam mengelompokkan

yang memberikan pengaruh dan mana yang

informasi, menentukan

menerima pengaruh, menemukan keterkaitan antara

keterhubungan antara

fakta dengan kesimpulan, menentukan konsistensi


39

satu kelompok/ informasi

antara apa yang dikemukakan di bagian awal

dengan kelompok/

dengan bagian berikutnya, menemukan pikiran

informasi lainnya, antara

pokok penulis/pembicara/nara sumber, menemukan

faktadengan konsep,

kesamaan dalam alur berpikir antara satu karya

antara argumentasi

dengan karya lainnya, dan sebagainya

dengan kesimpulan, benang merah pemikiran antara satu karya dengan karya lainnya Mengevaluasi:

Kemampuan menilai apakah informasi yang

Menentukan nilai suatu

diberikan berguna, apakah suatu informasi/benda

benda atau informasi

menarik/menyenangkan bagi dirinya, adakah

berdasarkan suatu

penyimpangan dari kriteria suatu

kriteria

pekerjaan/keputusan/peraturan, memberikan pertimbangan alternatif mana yang harus dipilih berdasarkan kriteria, menilai benar/salah/bagus/jelek dan sebagainya suatu hasil kerja berdasarkan kriteria

Mencipta:

Kemampuan membuat suatu cerita/tulisan dari

Membuat sesuatu yang

berbagai sumber yang dibacanya, membuat suatu

baru dari apa yang

benda dari bahan yang tersedia, mengembangkan

sudah ada sehingga

fungsi baru dari suatu benda, mengembangkan

hasil tersebut

berbagai bentuk kreativitas lainnya.

merupakan satu kesatuan utuh dan berbeda dari komponen yang digunakan untuk membentuknya (sumber: Olahan Anderson, dkk. 2001).


40

Sasaran Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada dimensi pengetahuan adalah sebagai berikut Dimensi Pengetahuan Faktual

Deskripsi Pengetahuan tentang istilah, nama orang, nama benda, angka, tahun, dan hal-hal yang terkait secara khusus dengan suatu mata pelajaran

Konseptual

Pengetahuan

tentang

kategori,

klasifikasi,

keterkaitan antara satu kategori dengan lainnya, hukum kausalita, definisi, teori Prosedural

Pengetahuan tentang prosedur dan proses khusus dari suatu mata pelajaran seperti algoritma, teknik, metoda, dan kriteria untuk menentukan ketepatan penggunaan suatu prosedur

Metakognitif

Pengetahuan

tentang

pengetahuan,

menentukan

cara

mempelajari

pengetahuan

yang

penting dan tidak penting (strategic knowledge), pengetahuan yang sesuaidengan konteks tertentu, dan pengetahuan diri (self-knowledge) (Sumber: Olahan dari Anderson, dkk., 2001)

c. Penilaian Keterampilan Sasaran Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada keterampilan abstrak berupa kemampuan belajar adalah sebagai berikut: Kemampuan Belajar Mengamati

Deskripsi Perhatian

pada

waktu

objek/membaca

mengamati

suatu

tulisan/mendengar

suatu

penjelasan, catatan yang dibuat tentang yang diamati, kesabaran, waktu (on task) yang digunakan untuk mengamati Menanya

Jenis,

kualitas,

diajukan

dan

peserta

jumlah

didik

pertanyaan

(pertanyaan

yang

faktual,

konseptual, prosedural, dan hipotetik) Mengumpulkan


Jumlah dan kualitas sumber yang dikaji/digunakan,

41

informasi/mencoba

kelengkapan informasi, validitas informasi yang dikumpulkan, dan instrumen/alat yang digunakan untuk mengumpulkan data.

Menalar/mengasosiasi

Mengembangkan

interpretasi,argumentasi

dan

kesim-pulan mengenai keterkaitan informasi dari dua fakta/konsep, interpretasi argumentasi dan kesimpulan mengenai keterkaitan lebih dari dua fakta/konsep/teori, mensintesis dan argumentasi serta

kesimpulan keterkaitan antarberbagai jenis

fakta/konsep/teori/

pendapat; baru,

mengembangkan

interpretasi,

struktur

argumentasi,

dan

kesimpulan

yang menunjuk-kan hubungan fakta/

konsep/teori dari dua sumber atau lebih yang tidak bertentangan; mengembangkan interpretasi, struktur baru,

argumentasi

dan

kesimpulan

dari

konsep/teori/pendapat yang berbeda dari berbagai jenis sumber Mengomunikasikan

Menyajikan hasil kajian (dari mengamati sampai menalar)

dalam

bentuk

tulisan,

grafis,

media

elektronik, multi media dan lain-lain (Sumber: Olahan Dyers)

Sasaran Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada keterampilan konkret adalah sebagai berikut Keterampilan Konkret

Deskripsi

Persepsi (perception)

Menunjukkan perhatian untuk melakukan suatu gerakan

Kesiapan (set)

Menunjukkan kesiapan mental dan fisik melakukan suatu gerakan

Meniru

(guided Meniru gerakan secara terbimbing

response) Membiasakan gerakan Melakukan gerakan mekanistik (mechanism) Mahir (complex or overt Melakukan gerakan kompleks dan termodifikasi


42

untuk

response) Menjadi gerakan alami Menjadi gerakan alami yang diciptakan sendiri atas (adaptation) Menjadi

dasar gerakan yang sudah dikuasai sebelumnya tindakan Menjadi gerakan baru yang orisinal dan sukar ditiru

orisinal (origination)

oleh orang lain dan menjadi ciri khasnya

(Sumber: Olahan dari kategori Simpson)

Sasaran penilaian digunakan sesuai dengan karakteristik muatan pelajaran.

8. Ketuntasan Belajar Ketuntasan Belajar terdiri atas ketuntasan penguasaan substansi dan ketuntasan belajar dalam konteks kurun waktu belajar. Ketuntasan penguasaan substansi yaitu ketuntasan belajar KD yang merupakan tingkat penguasaan peserta didik atas KD tertentu pada tingkat penguasaan minimal atau di atasnya, sedangkan ketuntasan belajar dalam konteks kurun waktu belajar terdiri atas ketuntasan dalam setiap semester, setiap tahun ajaran, dan tingkat satuan pendidikan.

Ketuntasan Belajar dalam satu

semester adalah keberhasilan peserta didik menguasai kompetensi dari sejumlah mata pelajaran yang diikutinya dalam satu semester. Ketuntasan Belajar dalam setiap tahun ajaran adalah keberhasilan peserta didik pada semester ganjil dan genap dalam satu tahun ajaran. Ketuntasan dalam tingkat satuan pendidikan adalah keberhasilan peserta didik menguasai kompetensi seluruh mata pelajaran dalam suatu satuan pendidikan untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.

Nilai

ketuntasan kompetensi sikap dituangkan dalam bentuk predikat, yakni predikat Sangat Baik (SB), Baik (B), Cukup (C), dan Kurang (K) sebagaimana tertera pada tabel berikut.

Nilai Ketuntasan Sikap (Predikat) Sangat Baik (SB) Baik (B) Cukup (C) Kurang (K)


43

Ketuntasan Belajar untuk sikap (KD pada KI-1 dan KI-2) ditetapkan dengan predikat Baik (B). Nilai ketuntasan kompetensi pengetahuan dan keterampilan dituangkan dalam bentuk angka dan huruf, yakni 4,00 – 1,00 untuk angka yang ekuivalen dengan huruf A sampai dengan D sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Nilai Ketuntasan Pengetahuan dan Keterampilan Rentang Angka

Huruf

3,85 – 4,00

A

3,51 – 3,84

A-

3,18 – 3,50

B+

2,85 – 3,17

B

2,51 – 2,84

B-

2,18 – 2,50

C+

1,85 – 2,17

C

1,51 – 1,84

C-

1,18 – 1,50

D+

1,00 – 1,17

D

Permendikbud nomor 104 pasal 9 ayat (2) dinyatakan bahwa skor rerata untuk ketuntasan kompetensi pengetahuan ditetapkan paling kecil 2,67.

D. AKTIVITAS PEMBELAJARAN Pelaksanaan pembelajaran menggunakan pendekatan andragogi lebih mengutamakan

pengungkapan

kembali

pengalaman

peserta

diklat

menganalisis, menyimpulkan dalam suasana yang aktif, inovatif dan kreatif, menyenamgkan dan bermakna. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mempelajari materi ini mencakup: 1.

Aktivitas individu, meliputi : a. Memahamai dan mencermati materi diklat


44

b.

Mengerjakan latihan tugas, menyelesaikan masalah/kasus pada setiap kegiatan belajar;menyimpulkan

c.

2.

Melakukan refleksi

Aktivitas kelompok, meliputi : a.

Mendiskusikan materi pelatihan

b.

Bertukar pengalaman dalam melakukan pelatihan penyelesaian masalah /kasus

c.

Melaksanakan refleksi

E. LATIHAN/KASUS/TUGAS LK 1 DISKUSI KELOMPOK 1. Peserta dibagi menjadi empat kelompok. 2. Setiap kelompok menetapkan ketua dan sekretaris kelompok 3. Setiap kelompok memberi nama kelompoknya 4. Diskusikan topik berikut ini, setiap kelompok mendiskusikan :

a. Mengapa Kurikulum 2013 menggunakan penilaian Autentik? b. Coba tunjukkan kelebihan penilaian autentik apa bila dilaksanakan pada proses belajar mengajar di kelas?

LK 2 TUGAS INDIVIDU 1. Makna penilaian otentik adalah: 1. Memandang penilaian dan pembelajaran secara terpadu 2. Holistik (kompetensi utuh merefleksikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap), 3. Memantau proses kemajuan, dan perbaikan hasil terus menerus 4. Prestasi kemampuan peserta didik tidak dibandingkan dengan peserta kelompok Pernyataan di atas yang benar adalah: A. 1,2 B. 1,3 C. 2,3 D. 3,4 Sejarah SMA/SMK K - 2

45

2. Teknik penilaian nontes adalah ... . A. teknik pengamatan/observasi, penugasan B. teknik penilaian yang dilakukan oleh pendidik dengan menggunakan indera secara langsung C. penilaian menggunakan skala sikap dan atau angket D. teknik penilaian untuk memperoleh gambaran terutama mengenai karakteristik, sikap, atau kepribadian

3. Teknik penilaian nontes adalah ... . A. teknik pengamatan/observasi, penugasan B. teknik penilaian yang dilakukan oleh pendidik dengan menggunakan indera secara langsung C. penilaian menggunakan skala sikap dan atau angket D. teknik penilaian untuk memperoleh gambaran terutama mengenai karakteristik, sikap, atau kepribadian

4. Penilaian pengetahuan dalam pembelajaran Sejarah Indonesia diantaranya dilakukan dalam bentuk tes dan penugasan. Sedangkan penilaian keterampilan dilakukan dalam bentuk .... A. penilaian proyek dan portofolio B. penugasan, observasi, dan portofolio C. penilaian diri dan penilaian antar peserta didik D. ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester

5. Di bawah ini dikemukakan tentang penilaian proses dan hasilbelajar. 1. Penilaian dalam kegiatan diskusi 2. Ulangan harian 3. Ujian tengah semester 4. Tugas mandiri terstruktur 5. Penilaian dalam kegiatan presentasi


46

Jenis penilaian di atas yang termasuk penilaian proses adalah .... A. 1 dan 2 B. 3 dan 4 C. 1 dan 5 D. 2 dan 4

F. RANGKUMAN 1. Penilaian

merupakan

kegiatan

yang

dilakukan

oleh

guru

untuk

memperoleh informasi untuk dijadikan sebagai pengambil keputusan tentang hasil belajar peserta didik. Penilaian berfungsi untuk menentukan kemajuan belajar dan mengembangkan perilaku siswa, sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan tentang metode yang digunakannya sudah tepat. Instrumen yang digunakan dalam penilaian sikap adalah observasi, penilaian diri, penilaian antarteman, dan jurnal.Penilaian pengetahuan melalui tes tertulis maupun lisan dan penugasan.Penilaian Keterampilan melalui penilaian praktik (unjuk kerja), Proyek, dan portofolio 2. Fungsi Penilaian: fungsi penilaian untuk memantau kemajuan belajar, memantau hasil belajar, dan mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Berdasarkan fungsinya, Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik meliputi: penilaian formatif dan penilaian sumatif. 3. Ketuntasan

Belajar:

Ketuntasan

Belajar

terdiri

atas

ketuntasan

penguasaan substansi dan ketuntasan belajar dalam konteks kurun waktu belajar

G. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT Setelah kegiatan pembelajaran,Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini : 1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi penilaian hasil belajar oleh pendidik? 2. Pengalaman

penting

apa

yang

Bapak/Ibu

peroleh

setelah

mempelajari materi penilaian hasil belajar oleh pendidik?


47

3. Apa manfaat materi penilaian hasil belajar oleh pendidik terhadap tugas Bapak/Ibu ? 4. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibusetelah kegiatan pelatihan ini ?

H. KUNCI JAWABAN 1. A 2. D 3. D 4. A 5. C

DAFTAR PUSTAKA : Puspendik, 2014, Materi Implementasi Kurikulum 2013 tahun 2014 Mata Pelajaran Sejarah SMA/SMK .Jakarta : BPSDMPK dan PMP. Permendikbud No 59 Tahun 2014 tentang Kerangka dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas Madrasah/Aliyah Permendikbud No 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dasar dan Menengah


48


SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN

A. TUJUAN PEMBELAJARAN Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diklat mampu memahami konsep sumber dan media pembelajaran dengan baik.

B. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 1. Menjelaskan konsep sumber belajar yang relevan dengan karakteristik peserta didik untuk mata pelajaran Sejarah. 2. Menjelaskan konsep media pembelajaran yang relevan dengan karakteristik peserta didik untuk mata pelajaran Sejarah 3. Membedakan jenis sumber dan media pembelajaran sejarah berdasarkan karakteristiknya. 4. Menjelaskan kriteria kualitas sumber dan media pembelajaran sejarah. 5. Mengetahui kriteria pemilihan sumber dan media pembelajaran sejarah 6. Menjelaskan prinsip pemanfaatan sumber media pembelajaran sejarah

C. URAIAN MATERI 1. Sumber Dan Media Pembelajaran Keberhasilan dalam mengajar merupakan dambaan setiap guru. Indikasi keberhasilan guru adalah bila seluruh siswa mampu menangkap makna tentang pengetahuan yang disampaikan oleh guru sehingga siswa tersebut mampu menumbuhkembangkan potensi yang dimilikinya yang pada akhirnya siswa dapat memperoleh manfaat secara langsung dalam kehidupannya. Disadari bahwa untuk menuju suatu keberhasilan pembelajaran bukan merupakan hal mudah, sebab banyak komponen yang harus dipadukan antara lain guru, siswa, materi, metode, sumber belajar, media pembelajaran, alat evaluasi dan lain sebagainya. Komponen yang sangat menentukan adalah guru. Mengapa demikian? Sebab gurulah yang diberi kewenangan untuk mengatur


49

dan

memadukan

semua

komponen

yang

dibutuhkan

dalam

proses

pembelajaran. Implikasi dari penerapan praktek belajar ini adalah digunakannya berbagai sumber dan media pembelajaran yang mempunyai potensi untuk menambah wawasan dan konteks belajar serta meningkatkan hasil belajar slide, film, radio, televisi dan komputer yang dilengkapi dengan CD ROM dan hubungan dengan internet dapat dimanfaatkan untuk mengakses berbagai informasi tentang isu-isu lokal, nasional dan global. Pada dewasa ini di bidang-bidang pengajaran secara umum sedikit banyak berpengaruh oleh adanya pengembangan dan penemuan-penemuan dalam bidang keterampilan, ilmu dan teknologi. Pengaruh perkembangan tersebut tampak jelas dalam upaya-upaya pembaruan asisten pendidikan dan pengajaran. Upaya pembaruan ini menyentuh bukan hanya sarana fisik/fasilitas pendidikan, tetapi juga sarana non fisik seperti pengembangan kualitas tenagatenaga kependidikan yang memiliki pengetahuan, kemampuan dan keterampilan memanfaatkan kualitas yang tersedia, cara kerja yang inovatif, serta sikap yang positif terhadap tugas-tugas kependidikan yang diembannya. Salah satu bagian integral dari upaya pembaruan ituadalah media pengajaran. Oleh karena itu media pengajaran menjadi suatu bidang yang seyogyanya dikuasai oleh setiap guru profesional.

2. Sumber Pembelajaran (1) Sumber Belajar a) Pengertian Sumber Belajar Komponen sumber belajar tidak bisa dilepaskan dari proses belajar mengajar, apabila menginginkan suatu keberhasilan pengajaran, hal ini karena sumber belajar merupakan masukan dalam proses pengajaran itu sendiri. Masalah sumber belajar memang masih belum banyak menarik perhatian, sehingga sebagian besar dalam proses pengajarannya komponen guru masih merupakan sumber belajar yang paling utama. Di lain pihak pendidik masih enggan memanfaatkan sumber belajar yang ada di sekitarnya untuk disajikan dalam proses pengajarannya. Keengganan ini disebabkan karena masih kurangnya atau minimnya pengetahuan guru tentang sumber belajar sehingga

peserta

didik


hanya

mengetahui

bahwa

pesan-pesan

yang

50

disampaikan itu lewat pendidik saja, akibatnya peserta didik tidak tertarik untuk mempelajari sumber-sumber belajar yang lain selain dari pendidik. Sujana dan Rivai dalam bukunya Teknologi Pengajaran menuliskan bahwa pengertian sumber belajar bisa diartikan secara sempit dan secara luas. Pengertian secara sempit dimaksudkan misalnya buku-buku atau bahan-bahan tercetak lainnya, sedang secara luas itu tidak lain adalah daya yang bisa dimanfaatkan guna kepentingan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, sebagian, atau keseluruhan. Husnan, dkk. Dalam makalahnya yang berjudul Sumber Belajar dan Alat Peraga menuliskan: sumber belajar merupakan sumber bahan yang berupa data, benda-benda atau informasi yang sangat membantu guru dan siswa dalam mencapai tujuan pengajaran. Menurutnya sumber belajar tidak terbatas pada benda-benda fisik seperti radio, surat kabar, sawah, sungai dan sebagainya tetapi dapat berupa peristiwaperistiwa atau kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar kita dan sumber belajar dapat pula berupa media pengajaran. Dengan peranan sumber-sumber belajar (seperti guru/dosen, buku, film, majalah, laboratorium, peristiwa, dan sebagainya) memungkinkan individu berubah dan tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dan tidak terampil menjadi terampil dan menjadi individu dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang terpuji dan seterusnya. Dengan perkataan lain, sesungguhnya tidak ada bahan yang jelas mengenai sumber belajar, sebab segala aspek ayat bisa mendatangkan manfaat atau mendukung dan menunjang individu untuk berubah ke arah yang lebih positif, dinamis (belajar) atau menuju perkembangan, dapat disebut sebagai sumber belajar. Bahkan proses/aktivitas pengajaran itu sendiri juga disebut sumber belajar. Dan beberapa definisi yang telah dipaparkan di atas ternyata pengertian sumber belajar dapat diartikan secara sempit dan secara luas. 1) Dalam arti sempit, sumber belajar hanya terkait dengan buku dan bahanbahan cetak untuk memperlancar kegiatan proses belajar mengajar yang didominasi oleh pendidik. 2) Dalam arti luas, sumber belajar adalah segala apa yang dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar guna memudahkan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.Fungsi Sumber Belajar


51

Dengan melihat potensi yang dimiliki sumber belajar yang demikian besar untuk pencapaian tujuan pendidikan maka sumber belajar dapat berfungsi sebagai berikut: 1) Menimbulkan kegairahan belajar. Karena bukan guru saya yang dapat dijadikan tumpuan untuk memecahkan masalah dalam proses belajar mengajar, melainkan lingkungan sekitar, manusia sumber (nara sumber) juga dapat dijadikan pegangan dalam memecahkan masalah. 2) Memungkinkan adanya interaksi yang lebih langsung antara peserta didik dengan lingkungan. Lingkungan yang sudah dirancang oleh pendidik untuk disajikan dalam proses belajar mengajarnya akan memberikan peluang kepada

peserta

didik

untuk

berinteraksi

secara

langsung

dengan

lingkungannya. 3) Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencari pengalamanpengalaman langsung mempunyai nilai tersendiri bagi peserta didik yang tetap akan mengakar pada pikirannya untuk waktu yang relatif lama. 4) Memungkinkan peserta didik untuk belajar mandiri sesuai dengan tingkat kemampuannya. 5) Menghilangkan kekacauan penafsiran yang berbeda itu akibat sumber yang digunakan

belum

bisa

menggambarkan

atau

menjelaskan

hakekat/pengertian dari sesuatu yang diajarkan.

b) Macam-macam Sumber Belajar 1) Sumber belajar yang direncanakan. Sumber yang direncanakan yaitu sumber

belajar

yang

memang

dengan

sengaja

direncanakan

dan

dipersiapkan untuk menunjang keberhasilan dari proses belajar mengajar, contoh: laboratorium. 2) Sumber belajar yang tidak direncanakan. Sumber belajar yang tidak direncanakan yaitu sumber belajar yang pada dasarnya tidak direncanakan dalam kegiatan pendidikan namun karena keadaan dan kondisinya dimungkinkan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pendidikan maka keadaan atau situasi tersebut dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Contoh rumah sakit pada awalnya hanya digunakan untuk kepentingan kesehatan suatu masyarakat, tetapi rumah sakit tersebut dapat digunakan


52

sebagai sumber belajar apabila seseorang sedang membicarakan pokok bahasan tentang kesehatan.

Penggolongan sumber belajar menjadi 2 bagian tersebut tidaklah mutlak, hal ini masing-masing ahli dapat membagi berdasarkan pengetahuannya masingmasing: Menurut AECT (Association of Education Communication Technology) melalui

karyanya

“The

Definition

of

Educational

Technology

(1977)

mengklasifikasikan sumber belajar menjadi 6 macam: 1) Pesan (Message) ialah informasi yang diteruskan oleh komponen lain dalam bentuk ide atau gagasan, fakta, pengertian dan data. 2) Manusia (people) ialah orang yang bertindak sebagai penyimpan informasi sangatlah tepat apabila dikatakan bahwa manusia adalah sumber dari segala sumber belajar. 3) Bahan (materials) ialah perangkat lunak yang mengandung pesan disajikan kepada peserta didik dengan menggunakan perantara melalui alat/perangkat keras ataupun oleh dirinya sendiri. 4) Peralatan (device) ialah peralatan yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan dalam bahan (materials). 5) Teknik/metode (technique) yaitu prosedur atau alur yang dipersiapkan dalam mempergunakan bahan pelajaran, peralatan, situasi dan orang untuk menyampaikan pesan. Contoh sumber belajar yang dirancang adalah ceramah, demonstrasi, tanya jawab dan sebagainya. 6) Lingkungan (setting) yaitu situasi atau suasana sekitar dimana pesan disampaikan/ditransmisikan baik lingkungan fisik, ruang kelas, gedung sekolah, atau non fisik. Suasana belajar contoh sumber belajar yang direncanakan untuk jenis ini adalah ruangan kelas,

perpustakaan,

auditorium. Sedang sumber belajar yang tidak direncanakan adalah taman rekreasi,

kebun,

museum,

toko,

balai

kesehatan

masyarakat

dan

sebagainya. Menurut Sudjana sumber belajar adalah sebagai berikut: 1) Sumber belajar tercetak, buku majalah, brosur, koran, poster, denah, ensiklopedi, kamus dan lain-lain.


53

2) Sumber belajar non cetak, film, slide, video, model, audio cassete, transparansi, realita obyek. 3) Sumber belajar yang berbentuk fasilitas: perpustakaan, ruangan belajar, lapangan olahraga. 4) Sumber belajar berupa kegiatan: wawancara, kerja kelompok, observasi, simulasi, permainan dan lain-lain. 5) Sumber belajar berupa lingkungan di masyarakat: taman, terminal, pasar, toko, pabrik, musium (Sudjana dan Rivai, 1989).

c) Petunjuk Penggunaan Sumber Belajar Menggunakan

sumber

belajar

dalam

pembelajaran

memerlukan

persiapan dan perencanaan yang seksama dari pendidik. Tanpa perencanaan yang matang kegiatan belajar siswa tidak bisa terkendali, sehingga tujuan pengajaran tidak tercapai. Perencanaan itu mencakup semua sumber belajar baik yang berkaitan dengan manusia maupun non manusia, baik sumber belajar yang dierncanakan atau yang hanya dimanfaatkan. Maksud dari perencanaan ini agar setiap komponen yang terdapat dalam proses belajar mengajar dirancang sedemikian rupa, sehingga seluruh komponen saling berinteraksi dan berantaraksi secara sistematis sehingga keberadaan sumber belajar tersebut betul-betul dapat menunjang tercapainya tujuan pengajaran. Ada beberapa hal yang perlu diketahui pendidik dalam merancanakan sumber belajar, antara lain: 1) Tujuan pembelajaran hendaknya dijadikan pedoman dalam memilih sumber belajar yang tepat. 2) Mengkaji materi yang akan diajarkan. Hal itu perlu dilakukan sebagai dasar pemilihan serta pemanfaatan sumber belajar agar materi yang disajikan dapat memperjelas dan memperkaya isi bahan. 3) Tentukan obyek yang harus dipelajari dan dikunjungi (bila sumber belajar yang berkaitan dengan lingkungan). Dalam menentukan obyek kunjungan hendaknya diperhatikan relevansi dengan tujuan belajar, kemudahan menjangkaunya, mudah tidaknya perjalanan, lama waktu yang diperlukan, keamanan peserta didik.


54

4) Pengaturan waktu sesuai dengan luas pokok bahasan yang akan disampaikan. 5) Menentukan kegiatan pendidik dan peserta didik. Misalnya untuk pendidik pemilihan strategi, metode pengajaran disesuaikan dengan sumber belajar, mempersiapkan perijian, penentuan kelompok, dan lain sebagainya, sedang untuk peserta didik, mengamati suatu proses, mencatat apa yang terjadi, wawancara dengan nara sumber dan lain sebagainya. 6) Persiapan teknis yang diperlukan untuk kegiatan belajar, seperti tata tertib di perjalanan dan di tempat tujuan, perlengkapan belajar yang harus dibawa, menyusun pertanyaan yang akan diajukan, perlengkapan belajar yang harus dibawa,

menyusun

pertanyaan

yang

akan

diajukan,

perlengkapan

kesehatan, dan lain sebagainya.

3. Pengertian Media Pembelajaran Para ahli memberi batasan media pembelajaran berbeda-beda, sesuai dengan sudut pandangnya masing-masing. Akan tetapi, dari berbagai batasan yang diberikan oleh para ahli itu ada persamaan pengertian, bahwa media sebagai penyalur pesan. Agar didapat gambaran yang jelas tentang media pembelajaran, berikut ini pendapat para ahli: 1) S. Gerlach dan P. Elly dalam bukunya Teaching and Media (1971) memberi batasan media secara luas dan sempit. Dalam arti yang luas, media meliputi orang, material, atau kejadian yang dapat menciptakan kondisi sehingga memungkinkan siswa belajar. Bila pengertian ini yang diikuti maka guru dan lingkungan sekolah termasuk media. Dalam pengertian yang sempit, media meliputi grafik, gambar, alat-alat elektronik yang digunakan untuk menangkap, memproses, dan menyampaikan informasi. 2) Robert M. Gagne dalam bukunya The Condition of Teaching (1970) mengguna-kan istilah media pembelajaran untuk menunjukkan berbagai komponen lingkungan belajar yang dapat merangsang siswa sehingga terjadi proses belajar. Termasuk dalam pengertian ini guru, objek, berbagai macam alat mulai dari buku sampai televisi. 3) Association of Educational Communication and Technology (AECP), yaitu suatu ikatan para ahli teknologi komunikasi pendidikan di Amerika Sejarah SMA/SMK K - 2

55

memberikan batasan media sebagai segala bentuk dan saluran yang dipergunakan untuk proses penyaluran pesan. 4) Wilkinson (1980), mengartikan media sebagai segala alat dan bahan selain buku teks yang dapat dipergunakan untuk informasi penyampaian informasi dalam suatu situasi belajar mengajar. 5) Hamidjoyo dan Dirgosemarto (1981), media adalah segala bentuk perantara yang dipakai orang untuk menyebarkan ide sehingga gagasan itu sampai kepada penerima. 6) Luhan dan Dirgosoemarto (1981), media adalah sarana yang disebut channel karena pada hakikatnya media telah memperluas atau memperpanjang kemampuan manusia untuk merasakan, mendengar, dan melihat dalam batas-batas jarak, ruang, dan waktu tertentu. 7) Blake dan Horalsen (dalam Dirgosoemarto, 1981) media adalah saluran komunikasi atau medium yang digunakan untuk menyampaikan sesuatu pesan, di mana medium ini merupakan jalan atau alat dengan nama suatu pesan berjalan antara komunikator dengan komunikan. Dengan batasan-batasan itu, Arief S. Sadiman merumuskan bahwa media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyaluarkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada diri siswa. Dewasa ini, kadang membingungkan antara media dan alat praga. Karena pada alat atau benda yang sama kadang orang menyebutnya sebagai media dan bagi orang yang lain menyebutnya sebagai alat praga. Untuk mengetahui perbedaan antara media dan alat praga/alat bantu hanyalah pada fungsinya, bukan pada substansi. Suatu sumber belajar dikatakan alat praga jika hal tersebut digunakan untuk mempragakan fakta, konsep, prinsip, atau prosedur tertentu agar tampak lebih nyata/konkret, misalnya dengan mengajar tumbuhan dengan membawa gambar tumbuhan atau benda aslinya tersebut ke kelas. Sebagai alat bantu jika alat/benda itu digunakan untuk mempermudah tugas mengajar, fungsinya hanya sebagai alat bantu saja, tidak terkandung pesan/isi/bahan pelajaran. Dalam pelajaran tentang kuman misalnya, bantuan mikroskop sebagai alat pengajaran sangat penting.Demikian pula dalam pelajaran menggambar, mistar atau kuas berfungsi sebagai alat pengajaran yang sering diperlukan. Lain halnya


56

dengan media, yaitu, selalu mengandung pesan atau isi pelajaran didalamnya, merupakan bagian integral dari seluruh kegiatan belajar dan ada pembagian tanggung jawab antara guru kelas atau dosen di satu pihak dan sumber lain di lain pihak. Kalau dilihat perkembangannya, pada mulanya media memang hanya dianggap sebagai alat bantu mengajar guru (teaching aids). Alat bantu mengajar yang mula-mula digunakan adalah alat bantu visual, misalnya gambar, model, objek, dan alat-alat lain yang dapat memberikan pengalaman konkret, motivasi belajar, serta mempertinggi daya serap dan retensi siswa. Kelamahan praktik penggunaan alat bantu visual pada saat itu ialah bahwa orang terlalu memusatkan perhatian pada alat visualnya saja dan kurang memperhatikan aspek desain, pengembangan instruksional, produksi dan evaluasinya. Untuk lebih mengkonkretkan penyajian pesan, sekitar pertengahan abad 20 mulai digunakan alat audio sehingga lahirlah istilah alat bantu audiovisual. Usaha tersebut terus berlanjut dengan munculnya pendapat Edgar Dale dalam mengklasifikasikan sepuluh tingkat pengalaman belajar dari yang paling konkret ke yang paling abstrak. Klasifikasi itu dikenal dengan nama kerucut pengalaman Dale.

Verbal Simbol Visual Visual

Abstrak

Audio Film TV Wisata Demonstrasi Partisipasi Observasi

Konkrit

Pengalaman Langsung Kerucut Pengalaman Edgar Dale


57

Pada

akhir

mempengaruhi

tahun

1950-an

teori

komunikasi

mulai

masuk

penggunaan alat bantu audiovisual dalam kegiatan

instruksional. Menurut teori ini ada tiga komponen penting dalam proses penyampaian pesan, yaitu sumber pesan, media penyalur pesan, dan penerima pesan. Sejak saat itu alat bantu audiovisual tidak lagi dipandang sebagai alat bantu guru saja, tetapi juga sebagai alat penyalur pesan, hanya saja faktor siswa yang menjadi komponen utama dalam proses belajar belum mendapat perhatian. Baru pada 1960-1965 orang mulai memperhatikan siswa sebagai komponen yang penting dalam proses belajar mengajar. Teori tingkah laku ajaran Skinner mulai mempengaruhi penggunaan

media dalam kegiatan

belajar mengajar. Teori ini mendorong orang untuk lebih memperhatikan siswa dalam proses belajar mengajar. Menurut skiner mendidik, pada dasarnya adalah mengubah tingkat laku mereka. Perubahan tingkah laku ini harus tertanam

pada diri siswa sehingga menjadi adat kebiasaan. Oleh

karena itu setiap perubahan tingkah laku positif ke arah tujuan yang diharapkan haruslah diberi penguatan (reinforcement) berupa pemberitahuan bahwa tingkah laku tersebut betul. Teori ini mendorong diciptakannya media instruksional berupa mesin pengajaran dan pembelajaran terprogram (programmed instruction). Pada tahun 1965-1970 pendekatan sistem mulai menampakkan pengaruhnya dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran. Pendekatan sistem ini mendorong digunakannya media sebagai bagian yang integral dalam program instruksional. Setiap program instruksional hendaknya direncanakan secara

sistematis

dengan

memusatkan

perhatian

pada

siswa

dan

berdasarkan kebutuhan serta karakteristik siswa. Media harus dipilih dan dikembangkan secara sistematis dan digunakan secara integral dalam proses belajar mengajar karena media tidak lagi hanya dipandang sebagai alat bantu guru saja, tetapi diberi wewenang memberi pesan. Kata

instruksional

di

belakang

media

lebih

membatasi

lagi

pengertiannya. Instruksional berasal dari kata instruction yang secara mudah dapat dikatakan usaha yang dilakukan dengan sengaja dan terarah untuk memungkinkan terjadinya proses belajar pada diri orang lain secara mudah. Karenanya media instruksional adalah media yang dipilih, dikembangkan,


58

dan/atau digunakan dengan sengaja dan terarah sehingga proses belajar seseorang dapat berlangsung dengan mudah. Media pendidikan juga sering disebut audio visual, audio visual aids, teaching aids, alat peraga. Jika kita perhatikan tidak ada perbedaan yang mendasar antara istilah media pendidikan (instruksional) dengan audio visual aids dan teaching aids. Istilah audio visual aids menuju kepada pengertian bahwa bahan-bahan yang digunakan oleh pengajar dalam kegiatan belajar mengajar dalam menyampaikan konsep dan prinsip serta pengetahuan yang disampaikan sehingga lebih mudah diterima siswa karena pengajaran yang hanya menguraikan secara verbal akan sulit diterima oleh siswa. Ada dua unsur penting yang terkandung dalam media pembelajaran yaitu : (1) pesan atau bahan pengajaran yang disajikan disebut perangkat lunak (software); dan (2) alat penampil yang disebut perangkat keras (hardware). Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah segala wujud yang dapat dipakai sebagai sumber belajar yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga mendorong terjadinya proses belajar/mengajar ke tingkat yang lebih efektif dan efisien.

4. Kegunaan/Fungsi Media Dalam proses belajar mengajar seringkali apa yang disampaikan oleh guru kepada siswa mengalami penyimpangan-penyimpangan bahan ajar yang diberikan guru tidak dapat diterima oleh siswa secara baik. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki oleh setiap siswa. Untuk mengatasi masalah di atas, maka perlu digunakan media dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran disamping berfungsi sebagai penyaji stimulus (informasi sikap, dan lain-lain) media juga berfungsi meningkatkan keserasian dalam penerimaan informasi. Pada

saat

menjelaskan

materi

tentang

uang

dan

Bank

bisa

menggunakan contoh-contoh yang sesuai dengan meteri tersebut misalnya: contoh-contoh formulir dan buku tabungan, kartu ATM, contoh uang asing, pada saat menyampaikan materi tentang jenis uang asing misalnya: ringgit, Sejarah SMA/SMK K - 2

59

dollar, yen baik uang kertas maupun uang logam. Pada saat membelajarkan arah atau mata angin dapat menggunakan kincir angin, kantong angin, kompas dan pergerakan matahari. Berdasarkan contoh di atas, maka fungsi media dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Media dapat menyamakan pengamatan. Pengamatan siswa dapat secara bersama-sama diarahkan kepada hal-hal yang penting sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 2. Media dapat memperjelas materi yang disampaikan oleh guru. Dengan menggunakan media dalam proses belajar mengajar, maka materi yang disampaikan akan lebih benar, konkrit dan realistik. Dengan demikian akan mempermudah siswa memahami materi. 3. Media dapat mengatasi keterbatasan dalam hal ruang. Contoh bendabenda yang telah berada di ruang-ruang tertentu tidak mungkin dapat dipindahkan ke dalam kelas. Borobudur yang berada di Magelang, Gunung Bromo yang berada di Jawa Timur. 4.

Media dapat mengatasi keterbatasan ukuran. Contohnya obyek yang disampaikan oleh guru terlalu kecil atau terlalu besar. Dengan menggunakan media kesulitan bisa diatasi, obyek yang terlalu kecil dapat digunakan gambar atau alat pembesar (mikroskop). Demikian pula obyek yang besar dapat menggunakan gambar.

5. Media dapat mengatasi keterbatasan waktu berarti peristiwa yang terjadi pada masa lampau tidak mungkin diulang lagi. Untuk mempelajari peristiwa lampau dapat melalui foto atau rekaman video. 6. Media pembelajaran memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara siswa dengan lingkungan walaupun media pembelajaran yang digunakan berupa gambar, namun siswa akan dapat berinteraksi. 7. Dengan menggunakan media pembelajaran secara tepat dan bervariasi dapat diatasi sikap pasif peserta didik. Peserta didik akan lebih bergairah dalam belajar.

5. Keistimewaan Media Gerlach dan Ely dalam bukunya ”Teaching and Media: A Systematic Approach” mengemukakan ada tiga keistimewaan media, yaitu keistimewaan Sejarah SMA/SMK K - 2

60

fiksatif, keistimewaan manipulatif, dan keistimewaan distributif. Ketiga keistimewaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Keistimewaan Fiksatif Keistimewaan fiksatif berkenaan dengan kemapuan media untuk menangkap, menyimpan, dan kemudian menampilkan kembali suatu obyek atau kejadian. Dengan kemampuan ini memungkinkan suatu obyek dapat dipotret, digambar atau direkam, kemudian disimpan dan pada saat diperlukan dapat ditampilkan serta diamati kembali. Keadaan obyek yang ditampilkan sesuai dengan obyek nyatannya. 2. Keistimewaan Manipulatif Keistimewaan

ini

berkaitan

dengan

kemampuan

media

untuk

menampilkan kembali suatu obyek, peristiwa atau kejadian denngan berbagai macam cara sesuai keperluan. Maksud obyek atau kejadian itu ditampilkan dengan perubahan ukuran, kecepatan, serta dapat diulangulang penampilannya. Obyek yang disajikan diubah sesuai dengan keperluannya. 3. Keistimewaan Distributif Keistimewaan distributive yaitu dalam sekali penampilan suatu obyek atau kejadian dapat menjangkau pengamat yang sangat besar jumlahnya dan tersebar dalam kawasan yang sangat luas. Misalnya penggunaan televisi, surat kabar, atau radio. Keistimewaan ini berkenaan

dengan

kemampuan

media

dalam

menyebarluaskan

informasi yang dikandungnya kepada sejumlah penerima lebih banyak.

6. Kriteria Pemilihan Media Kriteria pemilihan media antara lain: 1) Ketepatannya dengan tujuan pengajaran, artinya media pengajaran dipilih atas dasar tujuan-tujuan instruksional yang telah ditetapkan. 2) Dukungan terhadap isi bahan pengajaran, artinya bahan pelajaran yang sifatnya fakta, prinsip, konsep dan generalisasi sangat memerlukan bantuan media agar lebih mudah dipahami siswa. 3) Kemudahan memperoleh media, artinya media yang diperlukan mudah diperoleh, setidak-tidaknya mudah dibuat oleh guru pada waktu mengajar. Sejarah SMA/SMK K - 2

61

4) Keterampilan guru menggunakannya, artinya secanggih apapun sebuah media apabila tidak tahu cara menggunakanya maka media tersebut tidak memiliki arti apa-apa. 5) Tersedia waktu untuk menggunakannya, sehingga media tersebut dapat bermanfaat bagi siwa selama pengajaran berlangsung. 6) Memilih media pembelajaran harus sesuai dengan taraf berfikir siswa, sehingga makna yang terkandung di dalamnya dapat dipahami oleh para peserta didik. Karakteristik dan kemampuan masing-masing media perlu diperhatikan oleh guru agar mereka dapat memilih media mana yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Sebagai contoh media audio, merupakan media auditif mengajarkan topik-topik pembelajaran

yang

bersifat

verbal

seperti

pengucapan

(pronounciation) bahasa asing. Untuk pengajaran bahasa asing media ini ter-golong tepat karena bila secara langsung diberikan tanpa media sering terjadi ketidaktepatan dalam pengucapan pengulangan dan sebagainya. Pembuatan media audio ini termasuk mudah, hanya membutuhkan alat perekam dan na-rasumber yang dapat berbahasa asing, sementara itu pemanfaatannya meng-gunakan alat yang sama pula. 7) Media pembelajaran harus meningkatkan motivasi peserta didik. Penggunaan media mempunyai tujuan memberikan motivasi kepada pembelajar. Selain itu media juga harus merangsang pebelajar mengingat apa yang sudah dipelajari selain memberikan rangsangan belajar baru. Media yang baik juga akan mengaktifkan pebelajar dalam memberikan tanggapan, umpan balik dan juga mendorong peserta didik untuk melakukan praktik-praktik dengan benar. 8) Ada beberapa kriteria untuk menilai keefektifan sebuah media, antara lain biaya, ketersediaan fasilitas pendukung, kecocokan dengan ukuran kelas, keringkasan, kemampuan untuk dirubah, waktu dan tenaga penyiapan, pengaruh yang ditimbulkan, kerumitan, dan kegunaan.


62

7. Jenis-Jenis Media Pembelajaran Banyak cara diungkapkan untuk mengindentifikasi media serta mengklasifikasikan karakterisktik fisik, sifat, kompleksitas, ataupun klasifikasi menurut kontrol pada pemakai. Namun demikian, secara umum media bercirikan tiga unsur pokok, yaitu: suara, visual, dan gerak. Menurut Rudy Brets, ada 7 (tujuh) klasifikasi media, yaitu: 1) Media audio visual gerak, seperti: film suara, pita video, film televisi. 2) Media audio visual diam, seperti: film rangkai suara, dsb. 3) Audio semi gerak seperti: tulisan jauh bersuara. 4) Media visual bergerak, seperti: film bisu. 5) Media visual diam, seperti: halaman cetak, foto, microphone, slide bisu. 6) Media audio, seperti: radio, telepon, pita audio. 7) Media cetak, seperti: buku, modul, bahan ajar mandiri.

JENIS MEDIA

CONTOH MEDIA 

pita audio (rol atau kaset)



piringan audio



radio (rekaman siaran)



buku teks terprogram



buku pegangan/manual



buku tugas



buku latihan dilengkapi kaset



gambar/poster (dilengkapi audio)



film bingkai (slide)



film rangkai (berisi pesan verbal)

Proyek Visual Diam



film bingkai (slide) suara

dengan Audio



film rangkai suara

6.

Visual Gerak



film bisu dengan judul (caption)

7.

Visual Gerak dengan



film suara

Audio



video/vcd/dvd

Benda



benda nyata



model tiruan (mock up)

1.

2.

3.

4.

5.

8.

Audio

Cetak

Audio – Cetak

Proyek Visual Diam


63

9.

 media berbasis komputer; CAI (Computer Assisted

Komputer

Instructional) & CMI (Computer Managed Instruction )

Sedangkan berdasarkan jenisnya, media dapat dikelompokkan sebagai berikut.

8. Prinsip Pemilihan Media Setiap tindakan memerlukan cara penanganan yang berbeda. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru dikelas memerlukan kiat dan strategi yang berbeda-beda pula, termasuk dalam menggunakan media pembelajaran. Sebelum kita melakukan pemilihan media, ada beberapa asumsi dasar yang perlu kita ingat, yaitu: 1) Setiap media memiliki kelebihan dan kelemahan, karena itu kita perlu memilih media yang sesuai dengan karakteristik media tersebut. 2) Penggunaan beberapa macam media secara bervariasi memang perlu. Namun harap diingat, bahwa penggunaan media yang terlalu banyak sekaligus

dalam

suatu

kegiatan

pembelajaran,

justru

akan

membingungkan siswa dan tidak akan memperjelas pelajaran. Oleh karena itu, pilihlah media yang memang sangat diperlukan dan jangan berlebihan. 3) Penggunaan media harus dapat memperlakukan siswa secara aktif. Lebih baik memilih media yang sederhana yang dapat mengaktifkan seluruh siswa daripada media canggih namun justru membuat siswa kita terheran-heran pasif. 4) Sebelum media digunakan harus direncanakan secara matang dalam penyusunan rencana pelajaran. Tentukan bagian materi mana saja yang akan kita sajikan dengan bantuan media. Rencanakan bagaimana strategi dan teknik penggunaannya. 5) Hindari penggunaan media yang hanya dimaksudkan sebagai selingan atau sekedar pengisi waktu kosong saja. Jika siswa sadar bahwa media yang digunakan hanya untuk mengisi waktu kosong, maka kesan ini akan selalu muncul setiap kali guru menggunakan media. Penggunaan media yang sembarangan, asal-asalan, “daripada tidak dipakai”, akan


64

membawa akibat negatif yang lebih buruk daripada tidak memakainya sama sekali. 6) Harus

senantiasa

dilakukan

persiapan

yang

cukup

sebelum

penggunaan media. Kurangnya persiapan bukan saja membuat proses kegiatan belajar mengajar tidak efektif dan efisien, tetapi justru mengganggu kelancaran proses pembelajaran. Hal ini terutama perlu diperhatikan ketika kita akan menggunakan media elektronik. Sumber belajar adalah segala sesuatu, baik yang sengaja dirancang maupun yang telah tersedia yang dapat dimanfaatkan baik secara sendirisendiri maupun bersama-sama untuk membuat atau membantu peserta didik belajar. Sumber belajar yang dimaksud meliputi pesan (message), orang (people),

bahan

(material/software),

alat

(devices/hardware),

teknik

(technique) dan lingkungan (setting). Media pembelajaran merupakan salah satu unsur dari sumber belajar yang dimanfaatkan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran. Media merupakan perpaduan antara bahan dan alat atau perpaduan antara software dan hardware. Media pembelajaran bisa kita pahami sebagai media komunikasi yang digunakan dalam konteks pembelajaran dan digunakan untuk pencapaian tujuan pembelajaran. Dalam proses komunikasi tersebut, terlihat bahwa media pembelajaran memiliki peran penting sebagai sarana untuk menyalurkan pesan pembelajaran.

D. AKTIVITAS PEMBELAJARAN Untuk memahami konsep sumber dan media pembelajaran, anda perlu membaca secara cermat modul ini, gunakan referensi lain sebagai materi pelengkap untuk menambah pengetahuan anda. Dengarkan dengan cermat apa yang disampaikan oleh pemateri, dan tulis apa yang dirasa penting. Silahkan berbagi pengalaman anda dengan cara menganalisis, menyimpulkan dalam suasana yang aktif, inovatif dan kreatif, menyenangkan dan bermakna. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mempelajari materi ini mencakup :


65

1. Aktivitas individu, meliputi : a. Memahami dan mencermati materi diklat b. Mengerjakan

latihan/lembar

kerja/tugas,

menyelesaikan

masalah/kasus pada setiap kegiatan belajar; dan menyimpulkan c. Melakukan refleksi 2. Aktivitas kelompok, meliputi : a. Mendiskusikan materi pelatihan b. Bertukar pengalaman dalam melakukan pelatihan c. Penyelesaian masalah /kasus

E. LATIHAN/KASUS/TUGAS LK 1 Setelah mempelajari "Sumber Belajar, Alat/Media Pembelajaran" tentukan sumber belajar, jenis media, dan alat pembelajaran yang sesuai untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran mengenai materi dalam rangka mencapai kompetensi dan tujuan pembelajaran. Bagilah kelas menjadi 5 kelompok. Kerjakan LK dibawah ini dengan menggunakan format yang telah disediakan

FORMAT TUGAS PELATIHAN SUMBER DAN MEDIA

Nama Sekolah

:

Mata Pelajaran : Kelas/Semester : Alokasi Waktu

:

Kompetensi Inti Kompetensi Dasar


Indikator

Materi Pokok

66

A.

TUJUAN PEMBELAJARAN:

………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………….

B.

PEMILIHAN ALAT/MEDIA PEMBELAJARAN

Spesifikasi Materi

C.

Materi

Jenis Media

SUMBER BELAJAR

……………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… LK 2 a. Tugas Individu Setelah mempelajari bahan tersebut di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini: 1) Deskripsikan bahwa media merupakan bagian tak terpisahkan dari kualitas pembelajaran! Jawaban: ……………………………………………………………………………....... ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………

2) Kemukakan dengan kata-kata sendiri manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan media dalam pembelajaran sejarah! Jawaban: ……………………………………………………………………………....... …………………………………………………………………………………


67

…………………………………………………………………………………

3) Deskripsikan

dengan

singkat

bahwa

media

dapat

menghasilkan

keseragaman dan pengalaman yang integral Jawaban: ……………………………………………………………………………….………… ……………………………………………………………………….… ……………………………………………………………………………….…

4) Tidak semua media dapat menjamin keberhasilan pembelajaran jika guru tidak dapat menggunakannya dengan baik. Bagaimanakah agar media yang dipilih itu dapat digunakan dengan baik? Jawaban: …………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………….... …………………………………………………………………………………

5) Kemukakan pengertian dan fungsi sumber belajar! Jawaban: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………….…

F.

RANGKUMAN Sumber belajar adalah segala sesuatu, baik yang sengaja dirancang maupun yang telah tersedia yang dapat dimanfaatkan baik secara sendirisendiri maupun bersama-sama untuk membuat atau membantu peserta didik belajar. Sumber belajar yang dimaksud meliputi pesan (massage), orang (people), bahan (material/software), alat (devices/hardware), teknik (technique) dan lingkungan (setting). Media pembelajaran merupakan salah satu unsur dari sumber belajar yang dimanfaatkan

untuk

meningkatkan

mutu

proses

pembelajaran.

Media

merupakan perpaduan antara bahan dan alat atau perpaduan antara software


68

dan hardware. Media pembelajaran bisa kita pahami sebagai media komunikasi yang digunakan dalam konteks pembelajaran dan digunakan untuk pencapaian tujuan pembelajaran. Dalam proses komunikasi tersebut, terlihat bahwa media pembelajaran memiliki peran penting sebagai sarana untuk menyalurkan pesan pembelajaran. Seringkali dijumpai bahwa antara sumber belajar, media, alat peraga memiliki pengertian yang berbeda sama sekali, yang seakan-akan ada pembatas yang sangat ketat. Hal ini dapat dimaklumi bahwa sumber belajar, media, alat peraga memiliki fungsi yang berbeda. Artinya pembedaan itu dikarenakan fungsi benda/barang itu sendiri. Benda/barang itu bisa berfungsi sebagai sumber belajar, karena dari benda/barang itu memberi informasi. Dengan benda/barang yang sama berfungsi sebagai media, karena dari benda/barang itu dapat mengantarkan pesan. Sedang benda/barang itu berfungsi sebagai alat peraga, karena benda/barang itu diperagakan. Sumber dan media pembelajaran merupakan bagian dari pembelajaran karena dapat mempercepat pemahaman/mempermudah proses pembelajaran.

G. UMPAN BALIK Setelah kegiatan pembelajaran,Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini: 6. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi sumber dan media pembelajaran? 7. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi sumber dan media pembelajaran? 8. Apa manfaat materi sumber dan media pembelajaran terhadap tugas Bapak/Ibu disekolah? 9. Setelah Saudara mempelajari modul diatas, apakah yang akan saudara lakukan terhadap ketersediaan sumber dan media yang di sekolah/madrasah ditempat Bapak/Ibu bertugas?

-


69

DAFTAR PUSTAKA AECT. 1977. The Definition of Educational Technology, Edisi Indonesia. Jakarta: CV Rajawali dan Pustekom. Lasmono, Suharto. 2003. Pedoman Pemanfaatan Program Media Pembelajaran. Malang : Pustekom. Poerwono, Harry A dan Ariani. 2003. Sumber dan Media Pembelajaran. Malang: Direktorat Tenaga Kependidikan. Sadiman, Arief S. dkk. 1986. Media Pendidikan: Pengertian, Pengembangan dan Pemanfaatannya. Jakarta: Pustekom dan CV Rajawali. Setyosari, Punaji dan Sihkabuden. 2005. Media Pembelajaran. Malang : Elang Mas. Sudjarwo (ed.). 1989. Beberapa Aspek Pengembangan Sumber Belajar. Jakarta: Mediatama Sarana Perkasa. Zainuri dan Soewoko. 1997. Sumber dan Media Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Malang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Abdul Gafur. Dr. M.Sc. (2002): Media Strategi dan Media Pembelajaran PPKn, Dalam Pelatihan Terintegrasi Berbasis Kompetensi Guru Mata Pelajaran PPKn Direktorat SLTP Jakarta. Azhar Arsyad, M.A. Media Pembelajaran. PT Raya Grafindo Persada. Jakarta. Hamalik Oemar; (1994): Media Pendidikan; Cetakan ke 7, Penerbit PT Cetra Aditya Bakti, Bandung. Husnan M. Dkk (1993): Sumber Belajar dan Alat Peraga, Depdikbud Dirjen Dikdasmen Direktorat Pendidikan Dasar, Jakarta. Nana Sudjana. Dr. dan Ahmad Rivai, Drs; (1990): Media Pengajaran, Penerbit Sinar Baru Bandung bekerja sama dengan Pusat Penelitian Pengajaran dan Pembindangan Ilmu Lemlit IKIP Bandung. Sudjana, Nana dan Rivai Ahmad; (1989): Teknologi Pengajaran; Penerbit Sinar Baru, Bandung. Zainuri, Drs. Dan Endang Rohayati. Dra; (1996/1997): Sumber dan Media Pengajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Bahan Penataran untuk Guru Sekolah Menengah Umum, Pusat Pengembangan Penataran Guru IPS dan PMP Malang.


70


DASAR-DASAR ILMU SEJARAH

A. TUJUAN PEMBELAJARAN Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diklat dapat menganalisa dasardasar Ilmu Sejarah dengan baik

B. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 1. Mengemukakan upaya membangun kesadaran sejarah berdasar tema sekonteks dalam proses pembelajaran.. 2. Menjabarkan argumentasi terhadap pernyataan yang kurang tepat dalam menyikapi peristiwa 3. Mengemukakan argumen terhadap historiografi tradisional yang berisi hal irasional.

C. URAIAN MATERI 1. Konsep Dasar Sejarah a. Pengertian Sejarah Istilah sejarah bermula dari bahasa Arab “syajaratun” yang artinya pohon atau keturunan atau asal usul yang kemudian berkembang sebagai kata dalam bahasa Melayu “syajarah”, akhirnya menjadi kata sejarah dalam bahasa Indonesia (Frederick dan Soeroto, 1982:1). Jadi, kata pohon di sini mengandung pengertian suatu percabangan geneologis dari suatu kelompok keluarga tertentu yang kalau dibuat bagannya menyerupai profil pohon yang ke atas penuh dengan cabang serta ranting-rantingnya serta ke bawah juga menggambarkan percabangan dari akar-akarnya. Dengan demikian kata syajarah itu mula-mula dimaksudkan sebagai gambaran silsilah/keturunan (Widja, 1988: 6). Memang,dalam historiografi tradisional kebanyakan intinya memuat asal usul keturunan (silsilah). Kata-kata seperti kisah, hikayat, tambo, riwayat, tarikh adalah istilah yang sering dipakai untuk gambaran asal-usul tersebut. Dalam bahasa Jawa dikenal babad dan kidung di dalamnya juga mengandung unsur silsilah, meskipun sering dirangkai juga dengan gambaran kejadian/peristiwa,


71

sebagaimana dalam bahasa Jerman terdapat istilah geschicte yang berarti terjadi Di negeri Barat dikenal istilah dalam bahasa Inggris “history”. Kata ini sebenarnya berasal dari bahasa Yunani kuno “istoria” yang berarti belajar dengan cara bertanya (Ali, 2005: 11); Widja, 1988: 7). Kalau pengertian ini diluaskan artinya, hakikatnya sudah mengacu pada pengertian ilmu. Pada mulanya belum kelihatan adanya usaha membatasi pengertian pada gejala yang menyangkut kehidupan manusia saja, tapi mencakup gejala alam secara keseluruhan. Dalam perkembangan kemudian baru kelihatan munculnya dua istilah yaitu “scientia” yang lebih mengkhusus pada penelaahan sistematis yang sifatnya non kronologis atas gejala alam, sedangkan kata “istoria”

lebih

dikhususkan bagi penelaahan kronologis atas gejala-gejala yang menyangkut kehidupan manusia. Dengan demikian, secara sederhana “sejarah” dapat didefinisikan sebagai peristiwa yang dialami oleh manusia yang terjadi di masa lampau. Dengan pengertian sejarah sebagaimana yang sudah disebutkan tersebut, maka ilmu sejarah adalah ilmu yang mempelajarai peristiwa yang dialami oleh manusia yang terjadi di masa lampau.

2. Unsur-unsur Sejarah Sejarah dibangun berdasarkan unsur-unsur pembentuknya. Adapun unsur-unsur sejarah adalah sebagai berikut. a. Manusia Sejarah adalah ilmu tentang manusia. Akan tetapi, manusia bukan monopoli kajian sejarah. Ilmu-ilmu lain, seperti Sosiologi, Antropologi, Politik, Kedokteran, dan sebagainya, juga mengkaji tentang manusia. Perbedaannya terletak pada titik perhatian masing-masing ilmu. Sejarah mengkaji aktivitas manusia di segala bidang dalam perspektif waktu. Akan tetapi, sejarah juga bukan kisah manusia pada masa lampau secara keseluruhan. Manusia yang sudah memfosil menjadi objek kajian Antropologi Ragawi. Demikian juga bendabenda, meskipun sebagai hasil karya manusia, tetapi menjadi bidang kajian Arkeologi.


72

b. Ruang Dalam melakukan aktivitas, manusia terikat pada ruang atau tempat tertentu. Ibarat bermain sandiwara, ruang adalah panggung, di mana lakon dimainkan. Ada hubungan yang erat antara peristiwa dengan ruang, seperti dinyatakan dalam Teori Determinisme Geografis, bahwa faktor geografis sebagai satu-satunya faktor penentu jalannya peristiwa sejarah. c. Waktu Dalam ilmu sejarah, waktu merupakan salah satu unsur yang penting, karena sejarah merujuk pada suatu peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Dengan demikian aktivitas manusia dilihat dari kurun waktu/ periodisasinya, sehingga unsur kronologis menjadi sangat penting. Menurut Kuntowijoyo (1995), dalam waktu terjadi empat hal, yaitu perkembangan,

(2)kesinambungan,

(3)pengulangan,

(1)

(4)perubahan.

Perkembang-an terjadi bila berturut-turut masyarakat bergerak dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Biasanya masyarakat akan berkembang dari bentuk yang sederhana ke bentuk kompleks. Contoh : masyarakat kota Surabaya tahun 1920an berbeda dengan masyarakat kota Surabaya tahun 1990-an. Kesinambungan bila masyarakat baru hanya melakukan adopsi lembaga-lembaga lama. Contoh: pada awal-awal Proklamasi Kemerdekaan kondisi yang ada merupakan kesinambungan dari masa-masa sebelumnya, sehingga di tempat-tempat tertentu masyarakat tidak sabar untuk melakukan perubahan, seperti di Aceh dan Tiga Daerah (Brebes, Tegal, Pekalongan). Pengulangan berlangsung bila peristiwa yang pernah terjadi pada masa lampau terjadi lagi, sehingga timbul kemiripan. Perubahan terjadi bila masyarakat mengalami perkembangan secara besar-besaran dalam waktu singkat. Contoh: pendidikan dan pengajaran mengubah struktur masyarakat Jawa pada awal abad ke-20. d. Peristiwa Sejarawan terutama tertarik pada peristiwa-peristiwa yang mempunyai arti istimewa. Untuk itu, ada yang disebut occurrence dengan event. Occurrence menunjuk pada peristiwa biasa, sedangkan event merupakan peristiwa istimewa. Ada pula yang menggunakan istilah kejadian “non historis” untuk peristiwa biasa, dan kejadian “historis” untuk peristiwa istimewa (Widja, 1988: 18).


73

Masalahnya, sulit membuat batasan yang ketat, mana yang dikatagorikan sebagai kejadian biasa dan mana yang merupakan kejadian istimewa. Perbedaan ini sebenarnya lebih banyak bergantung pada kepentingan sejarawan dalam menyusun cerita sejarahnya. Ada yang mula-mula dianggap sebagai kejadian/peristiwa biasa, mungkin kemudian dapat menjadi peristiwa istimewa. Demikian sebaliknya, peristiwa yang mula-mula dianggap istimewa ternyata bisa kurang berarti dalam konteks cerita sejarah yang lain. Maka dari itu, sejarawan dianjurkan untuk tidak terlalu terikat pada klasifikasi di atas. Dalam hal ini, yang penting sejarawan perlu mengumpulkan sejumlah besar peristiwa yang menarik perhatiannya, dan baru kemudian pada waktu ia merencanakan karakteristik cerita sejarahnya, menyeleksi/mengklasifikasi mana-mana yang bersifat peristiwa biasa dan mana-mana yang merupakan peristiwa istimewa dalam konteks ceritanya (Widja, 1988:18). Dengan demikian, pengertian peristiwa istimewa itu hakikatnya dapat dirumuskan sebagai peristiwa yang terutama menunjang bagi karateristik cerita sejarah yang hendak disusun oleh sejarawan atau peristiwa yang mempunyai makna sosial. e. Kausalitas Apabila pengungkapan sejarah bersifat deskriptif, maka fakta-fakta yang perlu diungkapkan terutama bersangkutan dengan apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Dengan mengetahui data deskriptif itu sebagian besar dari keingintahuan terhadap peristiwa sejarah tertentu terpenuhi. Dalam jawaban terhadap bagaimananya peristiwa itu, pada umumnya telah tercakup beberapa keterangan tentang sebab-sebabnya, meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit, hanya secara implisit saja. Seringkali pembaca sudah puas dengan uraian mengenai bagaimananya itu. Apabila pertanyaan-pertanyaan di atas masih disusul dengan pertanyaan mengapa, maka timbul tuntutan untuk secara eksplisit memberikan uraian tentang sebab-sebab atau kausalitas peristiwa itu. f. Tidak Berulang Sejarah bersifat sekali terjadi (einmalig). Kalau terdapat dua peristiwa atau lebih yang mempunyai kesamaan, bukan berarti sejarah berulang. Hal ini hanya sebuah kemiripan, karena unsur-unsur yang melekat dalam masingmasing peristiwa (waktu, pelaku, tempat, kausalitas) berbeda. Contoh berikut


74

kiranya dapat memperjelas hal ini: PKI terlibat perlawanan pada tahun 1927, 1948, dan 1965. Dari aspek waktu, tokoh-tokoh yang terlibat, intensitas keterlibatan, tempat perlawanan, jelas berbeda, dan masih banyak perbedaanperbedaan yang lain. 3. Matra Sejarah a. Sejarah Sebagai Ilmu Dalam dunia ilmu, sebuah pengetahuan dapat dikatakan sebuah ilmu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1). Objek Objek sejarah adalah aktivitas manusia pada masa lampau. Sejarah merupakan ilmu empiris. Sejarah seperti ilmu-ilmu lain yang mengkaji manusia, bedanya sejarah mengkaji aktivitas manusia dalam dimensi waktu. Aspek waktu inilah yang menjadi jiwa sejarah. Selanjutnya objek sejarah dibedakan menjadi dua, yakni objek formal dan objek material. Objek formal sejarah adalah keseluruhan aktivitas masa silam umat manusia. Objek material berupa sumbersumber sejarah yang merupakan bukti adanya peristiwa pada masa lampau (Zed, 2002: 48). Bukti-bukti itu merupakan kesaksian sejarah yang bisa dilihat. Tegasnya, rekonstruksi sejarah hanya mungkin kalau memiliki bukti-bukti berupa dokumen atau jenis peninggalan lainnya. b). Tujuan Menurut Sutrasno (1975: 22) sejarah bertujuan sebagai berikut. 1. Memberikan kenyataan-kenyataan sejarah yang sesungguhnya, menceriterakan segala yang terjadi apa adanya 2. Membimbing, mengajar, dan mengupas setiap kejadian sejarah secara kritis dan realistis. Makin

objektif

(makin

dekat

kepada

kenyataan

sejarah

yang

sesungguhnya) makin baik, karena dengan demikian pembaca akan mendapat gambaran sesungguhnya tentang apa yang benar-benar terjadi. c). Metode Metode sejarah bertumpu pada empat langkah, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Metode sejarah bersifat universal, artinya metode


75

sejarah dapat dimanfaatkan oleh ilmu-ilmu lain untuk keperluan memastikan fakta pada masa lampau. Dengan semakin mendekatnya ilmu-ilmu sosial dan ilmu sejarah, maka semakin terlihat pemanfaatan metode sejarah dalam ilmuilmu sosial. d). Kegunaan Menurut

Widja

(1988:

49-51)

sejarah

paling

tidak

mempunyai

empatkegunaan, yaitu edukatif, inspiratif, rekreatif, dan instruktif. Guna edukatif adalah

sejarah memberikan kearifan dan kebijaksanaan bagi orang yang

mempelajari-nya. Menyadari guna edukatif dari sejarah berarti menyadari makna dari sejarah sebagai masa lampau yang penuh arti. Selanjutnya berarti bahwa kita bisa mengambil dari sejarah nilai-nilai berupa ide-ide maupun konsepkonsep kreatif sebagai sumber motivasi bagi pemecahan masalah-masalah masa kini dan selanjutnya untuk merealisir harapan-harapan di masa akan datang. Guna inspiratif terutama berfungsi bagi usaha menumbuhkan harga diri dan identitas sebagai suatu bangsa. Guna sejarah semacam ini sangat berarti dalam rangka pembentukan nation building. Di negara-negara yang sedang berkembang guna inspiratif sejarah menjadi bagian yang sangat penting, terutama dalam upaya menumbuhkan kebanggaan kolektif. Guna rekreatif menunjuk kepada nilai estetis dari sejarah, terutama kisah yang runtut tentang tokoh dan peristiwa. Di samping itu, sejarah memberikan kepuasan dalam bentuk “pesona perlawatan”. Dengan membaca sejarah seseorang bisa menerobos batas waktu dan tempat menuju zaman lampau dan tempat yang jauh untuk mengikuti berbagai peristiwa di dunia ini. Guna instruktif adalah fungsi sejarah dalam menunjang bidang-bidang studi kejuruan/ketrampilan seperti navigasi, teknologi senjata, jurnalistik, taktik militer, dan sebagainya. Kuntowijoyo (1995: 19-35) membedakan guna sejarah menjadi guna ekstrinsik dan guna intrinsik. Guna intrinsik sejarah meliputi, (1) sejarah sebagai ilmu, (2) sejarah sebagai cara mengetahui masa lampau, (3) sejarah sebagai pernyataan pendapat, dan (4) sejarah sebagai profesi. Guna ekstrinsik merupa-


76

kan manfaat sejarah terutama di bidang pendidikan. Sejarah mempunyai fungsi pendidikan, yaitu sebagai pendidikan (1) moral, (2) penalaran, (3) politik, (4) kebijakan, (5) perubahan, (6) masa depan, (7) keindahan, (8) ilmu bantu. Dalam guna ekstrinsik selain pendidikan, sejarah juga berfungsi sebagai (1) latar belakang, (2) rujukan, dan (3) bukti. e). Sistematika Bentuk sistematika dalam sejarah berupa periodisasi dan percabangan dalam ilmu sejarah. Periodisasi adalah pemenggalan waktu dalam periode-periode dengan menggunakan kriteria tertentu. Periodisasi berasal dari asal kata periode yang berarti masa, kurun, babak, dan zaman. Periode adalah satu kesatuan yang isi, bentuk, maupun waktunya tertentu (Gazalba, 1981: 75). Aktivitas masa lalu manusia beragam, baik jumlah maupun jenisnya. Untuk itu, perlu dibagi-bagi ke dalam periode-periode agar mudah dipahami. Dalam periodisasi seolah-olah objek dibagi-bagi sedemikian rupa sehingga merupakan kotak-kotak yang dibatasi oleh tembok tebal. Walaupun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Ibarat tubuh manusia yang terdiri atas kepala, tangan, telinga, dan lain-lain, agar mudah memahami maka perlu dipelajari masing-masing anggota tubuh. Kajian masing-masing anggota tubuh manusia memang seolah-olah terpisah, tetapi sebenarnya tetap dalam satu kesatuan yaitu badan tubuh manusia. Salah satu syarat ilmu adalah pembagian-pembagian yang bersifat teoritis. Hal ini dilakukan agar mudah mendalami persoalan bagian demi bagian. Walaupun hanya secara singkat dan global, namun dengan pembagian atau periodisasi diharapkan agar isi dan arti dari dasar ilmu pengetahuan dapat dimengerti oleh siapapun, khususnya yang mempelajari ilmu pengetahuan tersebut. Sebagai contoh: periodisasi sejarah Indonesia, menggambarkan perjalanan sejarah bangsa Indonesia dari masa Nirleka hingga masa kini, meskipun dalam pernyataan pendek-pendek. Secara garis besar materi sejarah dibagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok teori sejarah dan kelompok kajian sejarah. Kelompok teori sejarah, seperti Pengantar Ilmu Sejarah, Filsafat Sejarah, Metodologi dan Historiografi. Kelompok kajian sejarah masih terbagi lagi dalam sejarah kawasan dan sejarah tematis. Masing-masing masih terpecah dalam cabang-cabang lagi. Seperti


77

sejarah kawasan yang terbagi dalam sejarah Eropa, Asia, dan Afrtika. Sedangkan sejarah tematis terdiri atas sejarah ekonomi, sejarah politik, sejarah maritim, dan sebagainya. f). Kebenaran Sedikitnya ada dua teori kebenaran yang biasanya bisa dikaitkan dengan usaha pengujian kebenaran fakta, yaitu kebenaran korespondensi dan kebenaran koherensi. Kebenaran korespodensi menyatakan bahwa sesuatu itu (suatu pernyataan) benar apabila sama dengan realitasnya. Apa yang disebut realitas dalam konteks sejarah adalah kenyataan yang benar-benar telah terjadi, suatu kenyataan seperti apa adanya yang tidak tergantung pada orang yang menyelidikinya. Sedangkan kebenaran koherensi menyatakan bahwa sesuatu itu (suatu pernyataan) benar jika cocok dengan pernyataan-pernyataan lain yang pernah diucapkan/dinyatakan dan kita terima kebenarannya. Jadi, kebenaran itu tidak dicari dalam hubungan pernyataan dengan realitas, tapi antara satu pernyataan dengan pernyataan lainnya. Oleh karena sejarah terjadi satu kali, pada masa lampau, dan tidak bisa diulang, maka dari dua teori kebenaran itu, teori kebenaran koherensi yang tepat bagi sejarah. g). Generalisasi Generalisasi atau kebenaran-kebenaran yang bersifat umum sering terabaikan dalam kajian sejarah. Sejarawan biasanya tidak menjadikan generalisasi sebagai tujuan utamanya. Sejarawan lebih memusatkan perhatian pada usaha menerangkan, untuk kemudian mengartikan jalan yang sebenarnya dari peristiwa-peristiwa khusus, yaitu kejadian-kejadian dalam dimensi waktu, ruang, dan kondisi-kondisi tertentu (Widja, 1988: 3). Akan tetapi, banyak juga sejarawan yang membicarakan sifat-sifat umum, di samping juga kekhususan, dari masing-masing revolusi, seperti revolusi Perancis, revolusi Amerika, revolusi Indonesia, dan sebagainya. Demikian juga sejarawan

Sartono

Kartodirdirjo

yang

juga

telah

berhasil

memberikan

generalisasi tentang gerakan-gerakan protes di Jawa.


78

h). Prediksi Prediksi dapat diartikan sebagai berlakunya hukum dikemudian hari. Hukum sejarah adalah keteraturan yang dapat diserap pada sejumlah kejadian, yang memberikan rupa persamaan pada perubahan-perubahan keadaan tertentu dalam sejarah. Dalam sejarah keteraturan yang menjadi unsur utama dari suatu hukum dikaitkan dengan suatu kondisi tertentu, yaitu sepanjang keteraturan itu bisa diserap pada sejumlah kejadian yang berarti pula tidak ada jaminan bahwa keteraturan itu bisa diterapkan pada setiap kejadian, dan bahwa kejadiankejadian itu dibatasi hanya kejadian yang punya rupa persamaan, bukan kejadian yang memang benar-benar sama (identik). Dengan kata lain, hukum itu berlaku apabila bisa dilihat unsur-unsurnya pada peristiwa, kalau tidak maka berarti hukum itu tidak berlaku. Kenyataan

ini

tidak

menghalangi

usaha

untuk

memproyeksikan

pengalaman masa lampau ke situasi masa kini dan akan datang. Meskipun tidak dengan landasan prediksi seperti yang terjadi dalam ilmu alam. 4. Sejarah Sebagai Seni Menurut Kuntowijoyo (1995: 67-70) kedudukan sejarah sebagai seni disebabkan alasan-alasan sebagai berikut. a.

Sejarah memerlukan intuisi Apa yang harus dikerjakan setiap langkah memerlukan kepandaian

sejarawan dalam memutuskan apa yang harus dilakukan. Sering terjadi untuk memilih suatu penjelasan, bukan peralatan ilmu yang berjalan tetapi intuisi. Dalam hal ini cara kerja sejarawan sama dengan seniman. Sering sejarawan merasa tidak lagi sanggup melanjutkan tulisannya, terutama kalau itu berupa deskripsi atau penggambaran peristiwa. Dalam keadaan tidak tahu itu sebenarnya yang diperlukan intuisi. Untuk mendapatkan intuisi sejarawan harus kerja keras dengan data yang ada. Di sinilah beda intuisi seorang sejarawan dengan seniman. Mungkin seniman akan melamun, tetapi sejarawan harus tetap ingat akan data-datanya.


79

b.

Sejarah memerlukan imajinasi Dalam pekerjaannya, sejarawan harus dapat membayangkan apa yang

sebelumnya, apa yang sedang terjadi, dan apa yang terjadi sesudah itu. Pikiran sejarawan harus mampu menerobos masa silam, membayangkan peristiwa dan kondisi yang mengiringinya dalam konteks jaman di mana peristiwa terjadi. Tentu saja imajinasi sejarawan harus tetap berdasar pada bukti-bukti, sehingga tidak terjebak dalam anakronisme, yaitu menempatkan waktu tidak pada ruang yang semestinya. c.

Sejarah memerlukan emosi Sejarawan

diharapkan

menyatukan

perasaan

dengan

objeknya.

Sejarawan dapat menghadirkan objeknya seolah-olah pembacanya mengalami sendiri peristiwa itu. Akan tetapi, sejarawan harus tetap setia dengan fakta. Penulisan sejarah yang melibatkan emosi sangat penting untuk pewarisan nilai. Untuk keperluan ini, dalam sejarah dikenal historical thinking atau cara berpikir historis, yaitu upaya menempatkan pikiran-pikiran pelaku sejarah pada pikiran sejarawan. Historical thinking didasari bahwa peristiwa sejarah mempunyai aspek luar dan aspek dalam. Aspek luar peristiwa adalah bentuk dari peristiwa, seperti pemberontakan, perubahan sosial, pelacuran, dan lain-lain. Sedangkan aspek dalam merupakan pikiran-pikiran dari pelaku sejarah. Untuk dapat menjangkau pikiran-pikiran ini dilakukan dengan percakapan imajiner. Tentu saja sejarawan tidak boleh berbuat semaunya saja, harus tetap bertumpu pada fakta sejarah. Dengan penerapan historical thinking diharapkan muncul emosi kesejarahan. d. Sejarah memerlukan gaya bahasa Gaya bahasa yang baik, tidak berarti gaya bahasa yang berbunga-bunga. Kadang-kadang gaya bahasa yang lugas lebih menarik. Gaya yang berbelit-belit dan tidak sistematis jelas merupakan bahasa yang jelek. Akan tetapi perlu diingat, seperti dinyatakan Kuntowijoyo (1995: 11) bahwa sejarah bukan sastra. Sejarah berbeda dengan sastra dalam hal: (1) cara kerja, (2) kebenaran, (3) hasil keseluruhan, dan (4) kesimpulan. Dari cara kerjanya, sastra adalah pekerjaan imajinasi yang lahir dari kehidupan sebagaimana dimengerti oleh pengarangnya. Kalau kebetulan pengarangnya bersimpati pada perkembangan kota, ia akan menghasilkan sastra yang demikian. Tidak perlu diharapkan pengarang akan Sejarah SMA/SMK K - 2

80

mengungkapkan secara tuntas. Kebenaran bagi pengarang secara mutlak ada di bawah kekuasaannya. Dengan kata lain pengarang akan bersikap subjektif dan tidak ada yang mengikatnya. Kebebasan bagi pengarang demikian besarnya, sehingga berhak membangun sendiri dunianya. Hasil keseluruhannya hanya menuntut supaya pengarang taat asas dengan dunia yang dibangunnya sendiri. Dalam kesimpulan, bisa saja sastra justru berakhir dengan pertanyaan. Hal itu tidak bisa dilakukan oleh sejarah. Sejarah harus berusaha memberikan informasi selengkap-lengkapnya, setuntas-tuntasnya, dan sejelas-jelasnya. 5. Sejarah Sebagai Peristiwa dan Kisah Sejarah sebagai peristiwa hanya terjadi satu kali pada masa lampau. Orang masa kini mengetahui bahwa telah terjadi peristiwa melalui bukti-bukti (evidensi) yang ditinggalkan. Bagi sejarawan bukti-bukti merupakan sesuatu yang utama dan pertama. Tanpa adanya bukti peristiwa masa lalu hanya mitos belaka. Untuk mengungkapkan peristiwa, bukti-bukti itu selanjutnya diolah melalui kritik sejarah. Hasil upaya mempertanyakan bukti-bukti disebut fakta sejarah. Jadi, fakta dalam ilmu sejarah berarti informasi atau keterangan yang diperoleh dari sumber atau bukti setelah melalui proses kritik. Deretan fakta-fakta belum dapat disebut sejarah, melainkan masih pseudo sejarah (sejarah semu) dan belum mempunyai arti. Agar dapat berarti dan dipahami maka perlu dilakukan sintesis (interpretasi). Ketika hasil sintesis dituliskan maka lahirlah sejarah sebagai kisah, yang selalu menampilkan apa, siapa, kapan, dan di mana (Hariyono, 1995: 12-13). Dengan demikian sejarah sebagai kisah, merupakan produk serangkaian kerja intelektual dari seorang sejarawan dan bagaimana menangani bukti-bukti hingga mewujudkannya dalam tulisan sejarah (historiografi). 6. Metode Sejarah Prosedur kerja seorang peneliti sejarah dalam mengkaji masa lampau berkisar pada langkah-langkah; (1) pemilihan topik, (2) pengumpulan sumber, (3) verifikasi (kritik sejarah, keabsahan sumber), (4) interpretasi: analisis dan sintesis, dan (5) penulisan. Kelima langkah ini kemudian diringkas dalam empat kegiatan, yakni heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.


81

Kuntowijoyo (1995: 90-92) menyarankan, sebaiknya topik atau objek kajian dipilih berdasarkan: (1) kedekatan emosional, dan (2) kedekatan intelektual. Hal ini penting karena orang akan bekerja dengan baik bila senang dan mampu. Bila Anda dilahirkan di sebuah kota tertentu dan ingin berbakti pada kota di mana anda dilahirkan, menulis tentang kota sendiri adalah paling strategis. Perlu diyakini bahwa tulisan itu berharga. Dalam sebuah kota banyak masalah yang bisa diangkat, seperti pertanahan, ekonomi, politik, demografi, mobilitas sosial, kriminalitas, dan lain-lain. Kedekatan emosional biasanya akan diikuti atau berjalan bersamaan dengan kedekatan intelektual, bahkan tidak jarang kedekatan intelektual mendahului kedekatan emosional. Kalau tertarik terhadap permasalahan tertentu, seseorang akan memper-kaya khasanah intelektualnya dengan hal-hal yang terkait dengan permasalahan tersebut. Perlu diperhatikan, bahaya yang akan muncul bila seseorang terlibat secara emosional ialah pertimbangan intelektualnya akan dipengaruhi emosi, sehingga sejarah berubah menjadi pengadilan. Padahal, sejarah adalah ilmu empiris yang harus menghindari penilaian yang subjektif. Masih menurut Kuntowijoyo (1995: 90-91) menyatakan bahwa pemilihan topik perlu memperhatikan empat kriteria sebagai berikut. Pertama, nilai bahwa topik harus sanggup memberikan penjelasan atas sesuatu yang berarti. Kedua, keaslian yaitu belum ada peneliti lain yang meneliti dan jika objek telah dikaji oleh peneliti terdahulu, maka Anda harus yakin bahwa (1) ada evidensi baru yang sangat substansial dan signifikan, (2) intepretasi baru dari evidernsi yang valid dan dapat ditunjukkan. Ketiga, kepraktisan yaitu penelitian harus dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut: (1) keberadaan sumber dapat diperoleh tanpa kesulitan, (2) sumber dapat dimanfaatkan tanpa adanya tekanan, (3) kemampuan untuk memanfaatkan sumber,

(4) ruang lingkup pemanfaatan

(makalah, laporan, buku, tesis). Keempat, kesatuan yaitu kesatuan tema yang memberikan suatu titik tolak, arah dan tujuan tertentu. 1. Heuristik Sumber-sumber sejarah tidak dapat melukiskan sejarah serba objek seluruhnya. Sumber sejarah hanyalah mengandung sebagian kecil kenyataan


82

sejarah. Atau tidak dapat merekan peristiwa secara keseluruhan (Ali, 2005:16). Sumber sejarah atau dapat juga disebut data sejarah (Kuntowijoyo, 1995:94) yang dikumpulkan harus sesuai dengan jenis sejarah yang akan ditulis. Proses pencarian dan pengumpulan sumber sejarah atau data sejarah inilah yang disebut dengan heuristik (Hariyono, 1995:54). Sumber sejarah adalah semua peninggalan manusia (peninggalan sejarah) dari masa lampau. Peninggalan sejarah dapat berupa benda-benda, seperti bangunan (candi, patung, masjid, makam), peralatan hidup (senjata, tombak, keris, gamelan), perhiasan (emas, perak, perunggu, dll) dan juga dapat berupa tulisan, seperti prasasti, karya sastra, dokumen. Menurut jenisnya: Pertama, sumber tertulis (tekstual), yaitu keterangan tertulis yang berkaitan dengan peristiwa sejarah. Sumber tertulis ada 3 macam, yaitu: a. Sumber tertulis sezaman dan setempat. Maksudnya sumber tertulis itu ditulis pada waktu terjadinya peristiwa sejarah dan berasal dari lokasi terjadinya peristiwa sejarah. Contoh: Prasasti Yupa tentang Kerajaan Kutai (Abad ke-4 Masehi). Prasasti ini ditulis atas perintah Raja Mulawarman (sezaman dengan Kerajaan Kutai) dan ditemukan di sungai Muarakaman Kutai (setempat dengan kerajaan Kutai). b. Sumber tertulis sezaman tetapi tidak setempat. Maksudnya sumber tertulis itu ditulis pada waktu terjadinya peristiwa sejarah tetapi bukan berasal dari daerah terjadinya peristiwa sejarah. Contoh: Kitab Ling Wai Taita karya Chou Ku Fei tahun 1178 tentang Kerajaan Kediri. Sumber ini sezaman dengan Kerajaan Kediri (Abad 10-12) tetapi berasal dari Cina (tidak setempat). c. Sumber tertulis setempat tetapi tidak sezaman .Maksudnya sumber tertulis itu berasal dari daerah/lokasi terjadinya peristiwa sejarah tetapi ditulis jauh sesudah terjadinya peristiwa sejarah. Contoh: Kitab Babad Tanah Jawi yang ditulis pada zaman Kerajaan Mataram Islam tetapi isinya tentang akhir Kerajaan Majapahit, Kerajaan Demak dan Kerajaan Pajang yang tidak sezaman dengan masa Kerajaan Mataram Islam. Kedua, Sumber lisan (oral): keterangan langsung dari pelaku atau saksi sejarah dari peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Ketiga. Sumber benda (korporal): sumber sejarah yang diperoleh dari peninggalan benda-benda kebudayaan. Misalnya: fosil, senjata, candi. Sejarah SMA/SMK K - 2

83

Keempat, Sumber rekaman yang berbentuk foto dan kaset video. Misalnya: foto peristiwa proklamasi kemerdekaan. Menurut tingkat pemerolehan: Sumber primer (pertama): peninggalan asli sejarah yang berasal dari zamannya. Misalnya: prasasti, candi, masjid. 2. Sumber sekunder (kedua): benda-benda tiruan dari benda aslinya, seperti prasasti tiruan, terjemahan kitab-kitab kuno.. 3. Sumber tersier (ketiga): berupa buku-buku sejarah yang disusun berdasarkan hasil penelitian ahli sejarah tanpa melakukan penelitian langsung. 2. Kritik Apabila seorang sejarawan telah berhasil mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang akan menjadi bahan dari cerita sejarahnya, maka langkah berikutnya yang perlu dikerjakan ialah menilai, menguji atau menyeleksi sumbersumber tersebut sebagai usaha untuk mendapatkan sumber yang benar, dalam arti benar-benar diperlukan, benar-benar asli serta benar-benar mengandung informasi yang relevan dengan cerita sejarah yang disusun. Ini menyangkut kredibilitas dari sumber-sumber tersebut. Usaha ini semua disebut kritik sejarah. Semua sumber mempunyai aspek ekstern dan aspek intern, oleh karena itu kritik sejarah bisa dibedakan menjadi kritik intern dan kritik ekstern. Kritik ekstern bertugas mempermasalahkan kesejatian bahan atau mempersoalkan apakah sumber itu merupakan sumber sejati yang dibutuhkan. Kritik intern bertugas mem-permasalahkan kesejatian isi atau bertalian dengan persoalan: apakah sumber itu dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Kritik ekstern terutama bertujuan menjawab tiga pertanyaan pokok yang menyangkut sumber. 1. Apakah sumber itu memang sumber yang kita kehendaki, di mana sejarawan ingin mengetahui /meyakinkan diri apakah sumber itu asli atau palsu. 2. Apakah sumber itu sesuai dengan aslinya atau tiruan, yang mana terutama menyangkut sumber-sumber kuno di mana satu-satunya cara untuk memperbanyak atau mengabadikan naskah adalah dengan menyalin. Dalam menyalin inilah ada kemungkinan terjadi perubahan dari dokumen aslinya.


84

3. Apakah sumber itu utuh atau telah diubah-ubah. Ini menyangkut utuh atau tidaknya sumber, artinya mempertanyakan kondisi fisik sumber (rusak, retak, robek, dll.) (Notosusanto, 1971: 20; Widja, 1988: 21-22). Kritik intern mulai bekerja setelah kritik ekstern selesai menentukan, bahwa dokumen yang kita hadapi memang dokumen yang kita cari. Kritik intern harus membuktikan bahwa kesaksian yang diberikan oleh suatu sumber memang dapat dipercaya. Buktinya diperoleh dengan cara: (1) penilaian intrinsik daripada sumber-sumber; (2) membanding-bandingkan kesaksian daripada berbagai sumber (Notosusanto, 1971:43). Penilaian intrinsik sumber dilakukan dengan dua cara, yakni menentukan sifat sumber dan menyoroti pengarang atau pembuat sumber. Harus dapat diidentifikasi suatu sumber apakah bersifat rahasia atau tidak, bersifat sakral atau profan. Pengarang atau pembuat adalah orang yang memberikan informasi mengenai masa lampau melalui bukti yang sampai kepada kita. Untuk itu, harus mempunyai kepastian bahwa kesaksiannya dapat dipercaya. Untuk memastikan kesaksian dari pengarang atau pembuat dilakukan dengan mengajukan dua pertanyaan. Pertama, apakah ia mampu untuk memberikan kesaksian? Kemampuan ini antara lain berdasarkan kehadirannya pada waktu dan tempat terjadinya peristiwa. Kemampuan itu bergantung pula pada keahliannya, karena, misalnya, keterangan seorang prajurit mengenai jalannya sebuah rapat staf divisi, tentu perlu disangsikan nilainya. Kedua, apakah ia mau memberikan kesaksian yang benar? Ini menyangkut kepentingan si pengarang atau pembuat terhadap peristiwa itu. Harus diketahui, apakah ia mempunyai alasan untuk menutup-nutupi sesuatu peristiwa atau untuk melebihlebihkannya. Proses kedua daripada kritik intern, yaitu membanding-bandingkan kesaksian berbagai sumber. Hal ini dilakukan dengan “menjejerkan” kesaksian dari sumber-sumber. Untuk itu proses ini dapat dianalogkan dengan upaya seorang hakim di pengadilan dalam memeriksa saksi-saksi. Akan tetapi, sejarawan bukan sebagai hakim semata, ia juga sebagai jaksa dan pembela sekaligus.


85

3. Interpretasi Interpretasi atau penafsiran sejarah adalah kegiatan mensintesakan faktafakta yang diperoleh dari analisis sumber. Analisis sendiri berarti menguraikan, sedangkan sintesis berarti menyatukan. Dalam melakukan interpretasi keduanya tidak dapat dipisahkan. Sintesis adalah upaya menyusun/menyatukan sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah dan bersama teori-teori disusunlah fakta-fakta itu ke dalam suatu interpretasi yang menyeluruh (Abdurrahman, 1999: 64). Seperti dicontohkan Kuntowijoyo (1995) sebagai berikut. 

Fakta pertempuran



Fakta rapat-rapat



Fakta mobilisasi massa



Fakta penggantian pejabat



Fakta pembunuhan



Fakta orang-orang mengungsi



Fakta penurunan dan pengibaran bendera. Dari fakta-fakta itu kemudian muncul interpretasi bahwa telah terjadi

revolusi. Dengan demikian pernyataan revolusi merupakan interpretasi peneliti setelah fakta-fakta dikelompokkan menjadi satu. Kemampuan untuk melakukan sintesis hanyalah mungkin kalau peneliti mempunyai konsep, yang diperolehnya dari pembacaan, dan karena itu pula interpretasi atas data yang sama sekalipun memungkinkan hasilnya bisa beragam (Abdurrahman, 1999: 64). Walsh (1970) mengungkapkan, bahwa ada empat faktor yang melatarbelakangi perbedaan interpretasi sejarawan. Pertama, kecenderungan pribadi (personal bias), yaitu rasa suka atau tidak suka terhadap pelaku sejarah. Tentu banyak hal yang menyebabkan sejarawan atau siapa saja yang terlatih melakukan studi sejarah untuk menyukai atau tidak suka terhadap pelaku sejarah. Baik secara individu maupun kelompok. Idealnya sejarawan bebas dari kecenderungan pribadi, sehingga ia mampu menempatkan diri untuk mengambil jarak yang dapat membawanya pada sikap netral. Sikap yang tidak menyukai pelaku sejarah menyebabkan sejarawan mempunyai pertimbangan yang tidak memuaskan pada pelaku sejarah atau pada konstelasi zaman pada waktu itu.


86

Kalau ini terjadi berarti sejarawan tidak bisa mengendalikan perasaan dan sikap semacam itu seharusnya tidak perlu dimasukkan dalam karya sejarahnya. Apabila seorang sejarawan telah terjebak pada rasa kagum pada pelaku sejarah tertentu, akibatnya ia akan membuat kisah sejarah terpusat pada ide-ide dan tindakan tokoh pujaannya, yang ia gambarkan sebagai faktor yang menentukan bagi konstelasi zaman pada waktu itu. Sebaliknya ahli sejarah yang lain kebetulan mempunyai perasaan anti pati yang kuat pada pelaku sejarah yang sama, maka dalam kisah sejarah yang kedua ini pelaku sejarah dilukiskan negatif, penuh ketidaksetiaan atau jahat atau tidak efektif. Kedua, prasangka kelompok (group prejudice), yaitu anggapan-anggapan yang berkaitan dengan masuknya seorang ahli sejarah menjadi anggota dari suatu golongan atau kelompok tertentu. Perlu diperhatikan dalam hal ini adalah pandangan-pandangan atau pendapat-pendapat oleh sejarawan yang menjadi anggota atau simpatisan kelompok tertentu sulit dideteksi, karena pandanganpandangan kelompok itu telah diusahakan untuk diberi landasan-landasan rasional, sehingga menampilkan prasangka kelompok tertentu pada suatu karya sejarah dianggap sama saja dengan menampilkan keyakinan rasional. Pada beberapa hal prasangka kelompok mempunyai persamaan dengan kecenderungan pribadi, tetapi ada perbedaan. Kecenderungan pribadi banyak bergantung pada selera individu, tetapi prasangka kelompok dapat berasal dari watak/karakter/ideologi kelompok. Jadi di sini bukan masalah kecenderungan lagi melainkan masalah prinsip. Ketiga, teori teori yang saling bertentangan atas dasar penafsiran sejarah atau penafsiran berlainan tentang fakta sejarah (conflicting theories of historical interpretation), yaitu tafsiran yang berlainan mengenai apa yang sesungguhnya yang paling besar pengaruhnya terhadap terjadinya suatu peristiwa, dalam hal ini patut diperhatikan bahwa ada teori yang telah diterima secara universal, karena teori penafsiran telah mendapat pengakuan di antara para ahli, di mana teori tersebut dianggap konklusi empiris yang tersusun di atas dasar yang kokoh dan didahului oleh penelitian-penelitian mendalam terhadap fakta-fakta dalam perkembangan sejarah. Namun demikian, masih saja terdapat kemungkinan bagi melihatnya unsur subjektivitas pada teori penafsiran ini, karena pada kenyataan Sejarah SMA/SMK K - 2

87

tidak jarang suatu teori diberi kepercayaan yang berlebih-lebihan oleh seorang sejararawan, sampai-sampai cenderung untuk mempertahankan walaupun ia berhadapan dengan bahan bukti yang menolak teorinya. Terhadap teori-teori yang saling bertentangan atas dasar penafsiran sejarah ini harus lebih hati-hati, sebab terhadap kecenderungan pribadi dan prasangka kelompok masih ada kemungkinan besar untuk mengatasinya dengan cara menekan kepentingan pribadi atau kelompok tersebut. Akan tetapi, tidak mungkin menganjurkan pada sejarawan untuk melepaskan semua teori-teori penafsiran, karena memang diperlukan bekal latar belakang teori dalam rangka menjelaskan suatu peristiwa. Keempat, pandangan filsafat yang berbeda (underlying philosophical conflicts), yaitu perbedaan dalam keyakinan moral dan metafisis. Keyakinan moral berarti penilaian-penilaian yang diberikan oleh sejarawan ke dalam pengertian mereka tentang masa lampau. Sedang pengertian metafisis merupakan pengertian teoretis tentang hakikat manusia dari tempatnya di dalam alam semesta dengan mana penilaian itu dihubungkan. Kedua-keduanya saling terikat erat walaupun pendukung-pendukungnya tidak menyadarinya secara terbuka (Widja, 1988:44). Sejarawan mengkaji masa lampau dengan ide-ide filosofisnya dan dengan sendirinya ini menentukan cara mereka menafsirkan masa lampau tersebut, sehingga menghasilkan penafsiran sejarah yang berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan-perbedaan pandangan filsafatnya. Jadi masalahnya di sini ialah apabila mau menghilangkan/menekan pandangan filsafat yang berbeda-beda berarti sama dengan menghilangkan perbedaan-perbedaan filosofis itu sendiri, sesuatu yang sulit dibayangkan dalam hubungannya dengan karya sejarah. Berkaitan

dengan

subjektivitas

dan

objektivitas

dalam

sejarah,

Poespoprodjo (1987) mengingatkan, bahwa subjektivitas mempunyai pengertian lain dan tidak selalu negatif, berbeda dengan subjektivistik dan subjektivisme. Subjektivitas adalah hal-hal yang berhubungan dengan subjek dan halal hukumnya. Subjektivistik lebih mengarah pada segala sesuatu yang diserahkan pada kesewenangan subjek, sedang subjektivisme berarti objek dipandang sebagai suatu kreasi (tidak dipandang sebagaimana mestinya). Dalam hal ini Sejarah SMA/SMK K - 2

88

objek seharusnya dipandang dengan kacamata totalitas akal budi. Pada taraf yang ideal seorang sejarawan seharusnya tidak dihinggapi subjektivistik ataupun subjektivisme. Walaupun sejarah tidak mungkin objektif (menurut kriteria objektif mutlak), tetapi penulisan sejarah didasarkan atas aturan atau metodologi yang menjamin keobjektifannya.

Ilmu sejarah mengembangkan

ceritera tersendiri untuk

mengukur sejauh mana pengkajiannya dinyatakan berhasil dan sejauh mana pengkajian

itu gagal mencapai tujuannya. Selanjutnya perlu disadari bahwa

objektivitas yang berlebihan, khususnya bila maksudnya tidak pada kejujuran biasa atau keengganan menyatakan pendapat yang tegas, tidak diinginkan dalam sejarah. Dengan kata lain, pengetahuan tentang masa lampau tidak bertambah, apabila sejarahnya ditulis secara ragu-ragu (Frederik dan Soeroto, 1982) . Upaya sejarawan untuk menampil-kan pelaku sejarah secara jujur dan terbuka makin jauh dari objektif dan kemungkin-an akan menimbulkan kekacauan secara politis maupun ilmiah. Kalau sejarah tidak mungkin objektif secara mutlak, lantas bagaimana cara-nya untuk menghindari subjektivitas berlebihan dan agar sejarawan tidak terjebak dalam subjektivististik dan subjektivisme? Untuk itu Poespoprodjo (1987) menyaran-kan agar: (1) sejarawan terus menerus belajar agar kapasitas intelektualnya bertambah kaya. Luasnya bidang yang digarap sejarawan, jika sejarawan tidak peka terhadap bermacam ragam hal yang berasal dari berbagai bidang sektor kehidupan, maka sejarah akan menyedihkan; (2) sejarawan harus selalu memperhatikan kelengkapan kejiwaannya, hal ini penting agar sejarawan tidak (a) dipermainkan oleh prasangka, (b) dibutakan oleh konsepsi, (c) diperbudak oleh kesewanangan. Sutrasno (1975) berpendapat hampir sama, yaitu (1) sejarawan harus mengakui dengan terus terang segala kekurangan dan segala kemungkinan sifat subjektif dari penulisan tersebut; (2) dengan demikian pembaca dapat meneropong dan mempelajari lebih objektif. 7. Historiografi Historiografi berasal dari history (sejarah) dan graphy (melukiskan, mencitra,

menggambarkan).


Historiografi

berarti

melukiskan

atau 89

menggambarkan sejarah atau pengertian yang lebih umum adalah penulisan sejarah. Penulisan sejarah adalah usaha merekonstruksi masa lampau untuk menjawab pertanyaan pokok yang terlebih dahulu dirumuskan. Penulisan tanpa adanya penelitian tidak lebih dari rekonstruksi tanpa pembuktian. Abdullah (1985:xv) menyatakan, bahwa penulisan adalah puncak segala-galanya. Sebab apa yang dituliskan itulah sejarah, yaitu histoire-recite (sejarah sebagaimana dikisahkan) yang mencoba menangkap dan memahami histoire-realite (sejarah sebagaimana terjadinya). Hasil pengerjaan sejarah yang akademis atau kritis berusaha sejauh mungkin mencari kebenaran historis dari setiap fakta. Model

penulisan

sejarah

dapat

menggunakan

dua

pendekatan.

Pendekatan pertama, yaitu pendekatan diakronik (memanjang dalam waktu) dan sinkronik (meluas dalam ruang) (Kuntowijoyo, 1995:115). Karya-karya sejarah pada galibnya menggunakan pendekatan diakronik atau dengan kata lain bersifat kronologis (urut waktu). Namun, pendekatan sinkronik juga bisa digunakan dalam penulisan sejarah. Contoh karya sejarah dengan pendekatan sinkronik, yaitu Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris: Madura (1850 – 1940) oleh Kuntowijoyo. Dalam melakukan pemaparan, penulis sejarah sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut. 1. Memiliki kemampuan mengungkapkan dengan menggunakan bahasa secara baik. Misalnya, memperhatikan aturan atau pedoman bahasa Indonesia yang baik dan memilih kata serta gaya bahasa yang tepat untuk mengungkapkan maksud. 2. Terpenuhinya kesatuan sejarah, yakni suatu penulisan sejarah disadari sebagai bagian dari sejarah yang lebih umum. 3. Diperlukan pola penulisan atau sistematika penyusunan dan pembahasan agar mudah diikuti secara jelas oleh pemikiran pembaca. 4. Pemaparan harus argumentatif, artinya usaha peneliti dalam mengerahkan ide-idenya dalam merekonstruksi masa lampau didasarkan bukti-bukti terseleksi, bukti yang cukup lengkap, dan detail fakta yang akurat (Hasan Usman dalam Abdurrahman, 1999: 67-68). Sejarah SMA/SMK K - 2

90

Menurut Kartodirdjo (1992: 60-62) penulisan sejarah harus mengikuti beberapa prinsip sebagai berikut. 1. Kejadian-kejadian diceritakan dalam urutan kronologis, dari awal sampai akhir. 2. Dari kelompok fakta (peristiwa) perlu ada penentuan fakta kausal (penyebab), fakta (peristiwa), dan fakta akibat. Sering ada juga multikausalitas atau kondisi-kondisi dari situasi yang menciptakan “kemasakan” situasi bagi terjadinya peristiwa. 3. Bila uraian berupa deskriptif-naratif, maka perlu ada proses serialisasi, ialah mengurutkan peristiwa-peristiwa berdasarkan prinsip di atas. 4. Dua peristiwa atau lebih yang terjadi secara simultan (bersama) sudah barang tentu dituturkan secara terpisah. 5. Apabila satu peristiwa sangat kompleks, terjadi atas banyak kejadian kecil, maka perlu diseleksi mana yang perlu disoroti karena dipandang penting. 6. Unit

waktu

dan

unit

ruang

dapat

dibagi-bagi

atas

sub-unit

tanpa

menghilangkan kaitannya atau dalam kerangka umum suasana terjadinya. 7. Untuk memberi struktur kepada waktu, maka perlu dilakukan priodisasi (pembabakan) waktu berdasarkan kriteria tertentu, seperti ciri-ciri khas yang ada pada periode tertentu. 8. Suatu peristiwa dengan lingkup waktu dan ruang yang cukup besar sering memerlukan pembabakan atas episode-episode, seperti: gerakan sosial, mengalami masa awal penuh dengan keresahan sosial, munculnya pemimpin dan ideologi, masa akselerasi konflik, konfrontasi, dan masa reda. 9. Perkembangan ekonomi sering memperlihatkan garis pasang-surut, semacam gelombang yang lazim disebut konjungtur. Di samping itu, perubahan sosial makan waktu lebih lama sebelum tampak jelas perubahan strukturalnya. Perubahan yang radikal, total, dan mendesak lebih tepat disebut revolusi. Perkembangan historis mempunyai iramanya sendiri, secara esensial berbeda dengan perkembangan evolusioner menurut teori evolusi. 10.Dalam perkembangan metodologi sejarah mutakhir ternyata pengkajian sejarah tidak lagi semata-mata membuat deskriptif-naratif, tetapi lebih banyak menyusun deskrispsi analisis.


91

D.AKTIVITAS PEMBELAJARAN Untuk memahami Dasar-dasar Ilmu Sejarah, Anda perlu membaca secara cermat modul ini. Gunakan referensi lain sebagai materi pelengkap untuk menambah pengetahuan. Perhatikan dan dengarkan dengan cermat penjelasan pemateri dan tulis apa yang dirasa penting. Silakan berrbagi pengalaman dengan cara menganalisa, menyimpulkan dalam suasana yang aktif, inovatif, dan kreatif, menyenangkan dan bermakna. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mempelajari materi ini mencakup: 1. Aktivitas individu a. Memahami dan mencermati materi diklat b. Mengerjakan latihan/lembar kerja/tugas, menyelesaikan masalah / kasus pada setiap kegiatan belajar. Dan menyimpulkannya c. Melakukan refleksi 2. Aktivitas Kelompok a. Mendiskusikan materi pelatihan b. Bertukar pengalaman dalam melakukan pelatihan c. Menyelesaikan masalah/kasus

E.LATIHAN LK 1 Diskusikan beberapa permasalahan berikut ini 1. Beberapa karya historiografi ditulis dengan bahasa berestetika. Entah dalam bentuk karya sastra atau tertulis dalam fakta yang tersembunyi/tersirat. Sebagai contoh keruntuhan Majapahit tertulis dalam Sirna Ilang Kertaning Bhumi, Kematian Airlangga dengan candrasengkala Candra Rsi Rahu. Atau gambaran tentang heroiknya perjuangan tersirat dalam lagu Halo-halo Bandung. Bagaimana upaya Bapak/Ibu untuk membangun kesadaran pada peserta didik agar menyejarah sesuai dengan tema yang diangkat! Mengingat sejarahpun bisa menjadi seni yang mengeksploitasi imajinasi dan gaya bahasa.


92

2. Seringkali kita mendengar istilah sejarah berulang kembali. Pergantian pemerintahan 1998 merupakan pengulangan peristiwa terjadi pada 1965. Tepatkah pernyataan tersebut? Berikan argumentasinya! 3. Dalam historiografi era Mataram Islam, memunculkan kharisma dan legitimasi banyak upayanya. Misalkan Ki Ageng Pamanahan harus minum degan yang akan bernasib baik menjadi raja Jawa. Ken Arok menikahi Ken Dedes akan naik derajatnya. Bagaimana sikap yang harus diambil, apakah historiografi akan diceritakan apa adanya, diabaikan ataukah ditafsirkan untuk dirasionalkan. Pilih dan jelaskan alasannya (kaitkan dengan dasar-dasar ilmu sejarah)

LK 2 Untuk mengetahui pemahaman anda dan implementasia kajianDasar-dasar Ilmu Sejarah, kerjakan soal berikut! 1. Dalam perjalanan revolusi fisik, seringkali di buku sejarah terdapat dua istilah yang terdengar kontradiktif. Yang pertama adalah Pemberontakan Supriyadi di Blitar (1945) dan yang kedua Radio Pemberontak Republik Indonesia sebagai nama Radio pengobar semangat Bung Tomo pada Peristiwa 10 Nopember di Surabaya. Adakah perbedaan arti dari keduanya? Dan Menurut Bapak/Ibu tepat kah penggunaan istilah itu? Berikan alasan untuk memperkuat jawaban. Karena konotasi pemberontak identik dengan hal negatif. . 2. Bagaimana sikap yang harus diambil untuk meng-counter historiografi yang miring terhadap sejarah Indonesia. Sekaligus menumbuhkan kebangggaan nasionalisme di kalangan siswa. Sebagai contoh kasus; tanpa ada Daendels maka tidak akan ada jalan Anyer – Panarukan. Diponegoro di bacaan buku sejarah Belanda dilabel seorang Rebel (Pemberontak), Indonesia merdeka tahun 1949 (versi Belanda).

3. Pada historiografi tradisional kita seringkali disuguhi beberapa hal bertolak belakang. Contoh penokohan Ken Arok (Ranggah Rajasa) dalam Pararaton akan diceritakan sisi gelapnya dibandingkan dalam Negarakretagama. Bagaimana strategi Bapak/Ibu untuk menjelaskan jika ada siswa yang bertanya tentang hal itu berdasar kritik sumber!


93

F.UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini; 1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi Dasar-dasar Ilmu Sejarah? 2. Makna penting apakah yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi Dasar-dasar Ilmu Sejarah? 3. Apa manfaat materi Dasar-dasar Ilmu Sejarah terhadap tugas Bapak/Ibu di sekolah?

4. Setelah Bapak/Ibu mempelajari modul di atas, apakah yang Bapak/Ibu lakukan terhadap ketersediaan sumber dan media yang berhubungan dengan materiDasar-dasar Ilmu Sejarah di sekolah/madrasah Bapak/Ibu bertugas?

G.RANGKUMAN Bangunan keilmuan sejarah ditopang beberapa konsep, mulai waktu, ruang, manusia, peristiwa, einmaliq (tak berulang) dan kausalitas maka akan mudah seseorang mudah membuat definisi sejarah. Maka sebaiknya guru tidak mengharuskan siswa menghafal definisi, menyebut angka tahun peristiwa. Namun akan lebih bermakna bila mampu merekonstruksi serpihan berdasar evidensi yang ada. Dimensi sejarah dapat menyentuh matra sebagai ilmu, peristiwa, dan kisah. Bila sebagai ilmu maka sejarah telah memenuhi syarat: yaitu memiliki objek, Tujuan, Metode, Kegunaan, Sistematika, Kebenaran, Generalisasi, dan prediksi. Sejarah sebagai seni akan memiliki nilai unik yang memerlukan intuisi, imajinasi, emosi dan gaya bahasa. Sejarah sebagai peristiwa menunjukkan benar-benar terjadi, dan melebur pada masa itu. Dan tak terulang kembali. Benar-benar terjadi karena meninggalkan jejak. Bila mengalami proses analisa diberi intrepretasi kemudian akan menjadi kisah sejarah. Klasifikasi sumber sejarah akan dijabarkan menjadi sumber sejarah yang 1) sengaja, atau tidak sengaja ditinggalkan. Ada juga 2) sumber langsung dan


94

tidak langsung. 3) Sumber historis maupun non historis, 4) sumber tertulis, lisan, benda, rekaman 5) Sumber primer, sekunder, tersier, Aktivitas manusia yang beragam yang melebur pada waktu dan ruang perlu disederhanakan pengkajian. Tidak lain untuk memudahkan pemahaman per bagian dalam bentuk periodisasi. Kriteria yang diambil sebagai dasar dapat diklasifikasikan melalui kronologis, dinasti, integrasi, ketatanegaraan, ekonomi, agama. Acuan kriteria yang ideal haruslah menganut prinsip; 1) diiringi waktu 2) menggunakan tahun bulat atau abad 3) penggunaan kriteria secara konsisten.

DAFTAR PUSTAKA Abdullah, Taufik dan Abdurrachman Surjomihardjo. 1985. Ilmu Sejarah dan Historiografi. Arah dan Perspektif. Jakarta: Gramedia. Abdurrahman, Dudung. 1999. Metode Penelitian Sejarah. Jakarta: Logis Wacana Ilmu. Ali, R. Moh. 2005. Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: LKiS. Frederick, William H. dan Soeri Soeroto. 1982. Pemahaman Sejarah Indonesia. Sebelum dan Sesudah Revolusi. Jakarta: LP3ES. Gazalba, Sidi. 1981. Pengantar Sejarah Sebagai Ilmu. Jakarta: Bhratara. Hariyono. 1998. Mempelajari Sejarah Secara Efektif. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya. Kartodirdjo, Sartono. 1992. Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Kuntowijoyo, 1995. Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya. Notosusanto, Nugroho. 1971. Norma-norma Dasar Penelitian dan Penulisan Sejarah. Jakarta: Pusat Sejarah ABRI. Poespoprodjo, W. 1987. Subjektivitas Dalam Historiografi. Bandung: Remaja Karya. Sutrasno. 1975. Sejarah dan Ilmu Pengetahuan. Jakarta: Pradnya Paramita.


95

Widja, I.G. 1988. Pengantar Ilmu Sejarah. Sejarah Dalam Perspektif Pendidikan. Semarang: Satya Wacana.


KEHIDUPAN SOSIAL DAN PERKEMBANGAN KEBUDAYAAN PADA MASA PRAAKSARA DI INDONESIA A. TUJUAN PEMBELAJARAN Peserta

diklat

dapat

memahami

kehidupan

sosial

dan

perkembangan

kebudayaan pada masa Praaksara di Indonesia dengan baik.

B. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 1. Menjabarkan munculnya kehidupan sosial masyarakat praaksara Indonesia 2. Menjabarkan perkembangan kebudayaan batu pada masa praaksara di Indonesia 3. Menjabarkan perkembangan kebudayaan logam pada masa praaksara di Indonesia

C. URAIAN MATERI Masa pra-aksara adalah zaman ketika manusia belum mengenal tulisan, ditandai dengan belum ditemukannya keterangan tertulis mengenai kehidupan manusia. Periode ini ditandai dengan cara hidup berburu dan mengambil bahan makanan yang tersedia di alam. Pada zaman pra-aksarapola hidup dan berpikir manusia sangat bergantung dengan alam. Tempat tinggal mereka berpindahpindah berdasarkan ketersediaan sumber makanan. 1. Kehidupan Sosial Masyarakat Praaksara a. Pola Hunian Manusia

mengenal

tempat

tinggal

atau

menetap

semenjak

masa

Mesolithikum (batu tengah) atau masa berburu dan meramu tingkat lanjut. Sebelumnya manusia belum mengenal tempat tinggal dan hidup nomaden (berpindah-pindah). Setelah mengenal tempat tinggal, manusia mulai bercocok


96

tanam dengan menggunakan alat-alat sederhana yang terbuat dari batu, tulang binatang ataupun kayu. Pada dasarnya hunian pada zaman praaksara terdiri atas dua macam, yaitu:

1) Nomaden Nomaden adalah pola hidup dimana manusia purba pada saat itu hidup berpindah-pindah atau menjelajah. Mereka hidup dalam komunitas-kuminatas kecil dengan mobilitas tinggi di suatu tempat. Mata pencahariannya adalah berburu dan mengumpulkan makanan dari alam (Food Gathering) 2) Sedenter Sedenter adalah pola hidup menetap, yaitu pola kehidupan dimana manusia sudah terorganisir dan berkelompok serta menetap di suatu tempat. Mata pencahariannya bercocok tanam serta sudah mulai mengenal norma dan adat yang bersumber pada kebiasaan-kebiasaan

Pola hunian manusia purba memiliki dua karakter khas, yaitu : 1) Kedekatan dengan Sumber Air Air merupakan kebutuhan pokok mahkluk hidup terutama manusia. Keberadaan air pada suatu lingkungan mengundang hadirnya berbagai binatang untuk hidup di sekitarnya. Begitu pula dengan tumbuhan. Air memberikan kesuburan pada tanaman. 2) Kehidupan di Alam Terbuka Manusia purba mempunyai kecendrungan hidup untuk menghuni sekitar aliran sungai. Mereka beristirahat misalnya di bawah pohon besar dan juga membuat atap dan sekat tempat istirahat itu dari daun-daun. Kehidupan di sekitar sungai itu menunjukkan pola hidup manusia purba di alam terbuka. Manusia purba juga memanfaatkan berbagai sumber daya lingkungan yang tersedia, termasuk tinggal di gua-gua. Mobilitas manusia purba yang tinggi tidak memungkin untuk menghuni gua secara menetap. Keberadaan gua-gua yang dekat dengan sumber air dan bahan makanan mungkin saja dimanfaatkan sebagai tempat tinggal sementara. Pola hunian itu dapat dilihat dari letak geografisnya situs-situs serta kondisi lingkungannya. Beberapa contoh yang menunjukkan pola hunian seperti itu adalah situs-situs purba disepanjang aliran sungai bengawan solo (sangiran,


97

sambung macan, trinil , ngawi, dan ngandon), merupakan contoh dari adanya kecendrungan hidup dipinggir sungai. Manusia purba pada zaman berburu dan mengumpulkan makanan selalu berpindah-pindah mencari daerah baru yang dapat memberikan makanan yang cukup. Pada umumnya mereka bergerak tidak terlalu jauh dari sungai, danau, atau sumber air yang lain, karena binatang buruan biasa berkumpul di dekat sumber air. Ditempat-tempat itu kelompok manusia praaksara menantikan binatang buruan mereka. Selain itu, sungai dan danau merupakan sumber makanan, karena terdapat banyak ikan di dalamnya. Lagi pula di sekitar sungai biasanya tanahnya subur dan ditumbuhi tanaman yang buah atau umbinya dapat dimakan Pada masa berburu dan mengumpulkan makanan, mereka telah mulai lebih lama tinggal di suatu tempat. Ada kelompok-kelompok yang bertempat tinggal di pedalaman, ada pula yang tinggal di daerah pantai. Mereka yang bertempat tinggal di pedalaman, biasanya bertempat tinggal di dalam gua-gua atau ceruk peneduh (rock shelter) yang suatu saat akan ditinggalkan apabila sumber makanan di sekitarnya habis. Pada tahun 1928 sampai 1931, Von Stein Callenfels melakukan penelitian di Gua Lawa dekat Sampung, Ponorogo. Di situ ditemukan kebudayaan abris sous roche, yaitu merupakan hasil dari kebudayaan yang ditemukan di gua-gua. Beberapa hasil teknologi bebatuan yang ditemukan adalah ujung panah, flake, batu penggiling. Selain itu juga ditemukan alat-alat dari tanduk rusa. Kebudayaan Abris sous roche ini banyak ditemukan di Besuki, Bojonegoro, juga di daerah Sulawesi Selatan seperti di Lamoncong. Manusia purba yang tinggal di daerah pantai makanan utamanya berupa kerang, siput dan ikan. Bekas tempat tinggal mereka dapat ditemukan kembali, karena dapat dijumpai sejumlah besar sampah kulit-kulit kerang serta alat yang mereka gunakan. Di sepanjang pantai Sumatra Timur antara Langsa di Aceh sampai Medan, terdapat tumpukan atau timbunan sampah kulit kerang dan siput yang disebut kjokkenmoddinger (kjokken = dapur , modding = sampah) . Tahun 1925 Von Stein Callenfels melakukan penelitian di tumpukan sampah itu. Ia menemukan jenis kapak genggam yang disebut pebble ( Kapak Sumatra). Selain


98

itu, ditemukan juga berupa anak panah atau mata tombak yang diguankan untuk menangkap ikan. Fungsi gua hunian praaksara dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu. 1) Sebagai tempat tinggal Gua-gua dan ceruk payung peneduh (rock shelter), sering digunakan manusia sebagai tempat berlindung dari gangguan iklim, cuaca (angin, hujan dan panas), dan juga gangguan dari serangan binatang buas atau kelompok manusia yang lain. Pada periode penghunian gua, yang paling awal tampak adalah gua digunakan sebagai tempat tinggal (hunian), kemudian kurun waktu berikutnya dijadikan tempat kuburan dan kegiatan spiritual lainnya. Pada awal-awal penghunian, tempat hunian menyatu dengan tempat kuburan. Tetapi seiring dengan kemajuan teknologi dan semakin bertambahnya jumlah anggota kelompok yang membutuhkan ruangan yang lebih luas, maka mendorong manusia untuk mencari tempat tinggal yang baru. Seiring perkembangan wawasan dan pengetahuan, manusia kemudian memisahkan tempat hunian dan kuburan. 2) Sebagai kuburan Selain sebagai tempat tinggal, gua hunian juga berfungsi sebagai kuburan. Posisi penguburan dalam gua biasanya dalam keadaan terlipat, yang menurut pendapat para ahli merupakan posisi pada waktu bayi dalam posisi di dalam rahim ibunya. Penguburan manusia dalam gua pada awalnya sangat sederhana sekali, berupa penguburan langsung (primair burial), dengan posisi mayat terlentang atau terlipat, ditaburi dengan warna merah (oker). Bukti penguburan tertua dalam gua dapat ditemukan pada situs Gua Lawa di Sampung, Jawa Timur. Pola penguburan dalam gua secara umum dapat dibagi menjadi penguburan langsung (primair burial) dan penguburan tidak langsung (second burial), baik yang menggunakan wadah ataupun yang tidak menggunakan wadah. Wadah yang biasa digunakan adalah tempayan keramik (guci), gerabah, ataupun peti kayu dalam berbagai ukuran. Posisi mayat yang paling sering ditemukan adalah lurus, bisa telentang, miring dengan berbagai posisi dengan tangan terlipat atau lurus. Posisi lainnya adalah posisi terlipat dengan lutut menekuk dibawah dagu dan tangan melipat dibagian leher atau kepala. Dalam periode penghunian gua, kegiatan penguburan merupakan salah satu kegiatan


99

manusia yang dianggap penting. Awalnya penguburan dilakukan dalam gua yang sama dengan tempat hunian, yaitu di tempat yang agak dalam dan gelap. Namun seiring perkembangan jumlah anggota dan wawasan pengetahuan, maka manusia mencari lokasi khusus yang digunakan sebagai lokasi kuburan yang terpisah dari lokasi hunian. Sehingga kemudian ditemukan adanya gua-gua yang khusus berisi aktivitas sisa-sisa penguburan saja. 3) Sebagai lokasi kegiatan industri alat batu Selain sebagai tempat hunian dan kuburan, fungsi yang lainnya adalah sebagai tempat lokasi kegiatan alat-alat batu atau perbengkelan. Banyak situs gua-gua praaksara yang ditemukan adanya alat-alat batu dan sisa-sisa pembuatannya. Dalam hal ini bekas-bekas pengerjaan yang masih tersisa berupa serpihan batu yang merupakan pecahan batu inti sebagai bahan dasar alat batu. Situs perbengkelan ini banyak terdapat di pegunungan Seribu Jawa (daerah Pacitan), dan juga di Sulawesi Selatan. Salah satu situs yang banyak tinggalan sisa alat batu adalah situs yang terdapat di Punung (Pacitan) yang merupakan sentra pembuatan kapak perimbas yang kemudian lebih dikenal dengan istilah chopper choppingtool kompleks.

b. Mengenal Api Bagi manusia purba, proses penemuan api merupakan bentuk inovasi yang sangat penting. Berdasarkan data arkeologi penemuan api diperkirakan ditemukan pada 400.000 tahun yang lalu. Pertama kali api dikenal adalah pada zaman purba yang secara tidak sengaja mereka melihat petir yaitu cahaya panas dilangit yang menyambar pohon-pohon disekitarnya, sehingga api itu pun muncul membakar pohon-pohon itu. Dalam menemukan api, manusia purba membutuhkan proses yang sangat panjang. Proses tersebut dikenal dengan trial and error, yaitu seseorang yang mencoba sesuatu tanpa tahu petunjuk atau cara kerjanya sehingga banyak mengalami kegagalan dan mereka akan terus mencoba walaupun gagal sampai mereka menemukan hasil yang mereka inginkan. Setelah mengalami banyak kegaglan, akhirnya cara membuat apipun ditemukan. Yaitu dengan membenturkan dua buah batu atau dengan menggesekan dua buah kayu, sehingga akan menimbulkan percikan api yang


100

kemudian bisa kita gunakan pada ranting atau daun kering yang kemudian bisa menjadi sebuah api. Api memperkenalkan manusia pada teknologi memasak makanan dengan cara membakar dan menggunakan bumbu dengan ramuan tertentu. Selain itu api juga berfungsi untuk menghangat badan, sumber penerangan, dan sebagai senjata untuk menghalau binatang buas yang menyerang. Melalui pembakaran juga manusia dapat menaklukan alam, seperti membuka lahan untuk garapan dengan cara membakar hutan. Kebiasaan bertani dengan cara menebang lalu membakar di kenal dengan nama slash and burn. Ini adalah kebiasan pada zaman kuno yang berkembang sampai sekarang.

c.

Konsep Berburu-Meramu sampai Bercocok Tanam Pada umumnya mereka masih bergantung pada alam. Untuk bertahan

hidup, mereka menerapkan pola hidup nomaden atau berpindah-pindah tergantung dari bahan makanan yang tersedia. Alat-alat yang dibuat terbuat dari batu yang masih sederhana. Hal ini terutama berkembang pada masa Meganthropus dan Pithecanthropus. Tempat-tempat yang dituju komunitas ini umumnya lingkungan dekat sungai, danau, atau sumber air lainnya termasuk pantai Masa manusia purba berburu dan meramu sering disebut dengan masa food gathering. Mereka hanya bisa mengumpulkan dan menyeleksi makanan karena belum dapat mengusahakan jenis tanaman untuk dijadikan bahan makanan. Dalam perkembangannya mulai ada sekelompok manusia purba yang bertempat tinggal sementara., misalnya di gua-gua, atau di tepi pantai. Peralihan zaman Mesolithikum ke Neolithikum menandakan adanya revolusi kebudayaan dari food gathering menuju food producing dengang Homo sapien sebagai pendukungnya. Kegiatan bercocok tanam dilakukan ketika mereka mulai bertempat tinggal, walaupun masih bersifat sementara. Mulanya, mereka melihat biji-bijian sisa makanan yang tumbuh di tanah setelah tersiram air hujan. Hal itulah yang kemudian mendorong manusia purba untuk bercocok tanam. Kegiatan manusia purba bercocok tanam terus mengalami perkembangan. Peralatan pokoknya adalah kapak persegi dan kapak lonjong. Kemudian berkembang ke alat lain yang lebih baik. Dengan dibukanya lahan dan tersedianya air yang cukup, maka terjadilah persawahan untuk bertani. Hal ini


101

berkembang karena saat itu, yakni sekitar tahun 2000 – 1500 SM ketika mulai terjadi perpindahan orang-orang dari rumpun bangsa Austronesia dari Yunnan ke Kepulauan Indonesia. Seiring kedatangan orang-orang dari Yunnan yang kemudian dikenal sebagai nenek moyang kita itu, maka kegiatan pelayaran dan perdangan mulai dikenal. Dalam waktu singkat kegiatan perdangan dengan sistem barter mulai berkembang. Kegiatan bertani juga semakin berkembang karena mereka sudah mulai bertempat tinggal.

d. Sistem Kepercayaan Seiring dengan perkembangan kemampuan berfikir, manusia purba mulai mengenal kepercayaan terhadap kekuatan-kekuatan lain di luar dirinya.Untuk menjalankan kepercayaan yang diyakininya manusia purba malakukan berbagai upacara dan ritual. Sistem akepercayaan yang dianut manusia pada masa prakasara atau masa praaksara antara lain animisme, dinamisme, totemisme, dan shamanisme. 1) Animisme, adalah percaya pada roh nenek moyang maupun roh-roh lain yang mempengaruhi kehidupan mereka. Upaya yang dilakukan agar roh-roh tersebut tidak mengganggu adalah dengan memberikan sesaji. 2) Dinamisme, adalah percaya pada kekuatan alam dan benda-benda yang memiliki gaib. Manusia purba melakukanya dengan menyembah batu atau pohon besar, gunung, laut, gua, keris, azimat, dan patung. 3) Totemisme, adalah percaya pada binatang yang dinganggap suci dan memiliki kekuatan. Dalam melakukan upacara ritual pemujaan manusia purba membutuhkan sarana, dengan membangun bangunan dari batu yang dipahat dengan ukuran yang besar dan ditujukan untuk kepentingan tertentu, salah satunya untuk upacara. Masa ini disebut sebagai kebudayaan Megalitikum (kebudayaan batu besar).


102

2. KEBUDAYAAN BATU DAN LOGAM a.

Paleolitik Kehidupan manusia Praaksara masa paleolitik berlangsung sekitar 1,9

juta-10.000 tahun yang lalu. Bukti-bukti peninggalan masa ini terekam dalam sisa-sisa peralatan yang sering disebut artefak. Di Indonesia tradisi pembuatan alat pada masa Paleolitik dikenal 3 macam bentuk poko, yaitu tradisi kapak perimbas-penetak (chopper choping-tool complex), tradisi serpihbilah (flake-blade), dan alat tulang-tanduk (Ngandong Culture) (Heekeren 1972). Tradisi kapak perimbaspenetak

yang

ditemukan

di

Indonesia kemudian terkenal dengan nama budaya Pacitan, dan dipandang sebagai tingkat perkembangan

budaya

batu

yang terawal di Indonesia. Alat budaya

Pacitan

dapat

digolongkan dalam beberapa jenis

utama

yaitu

Gambar Kapak Genggam masa Paleolitik

kapak

perimbas (chopper), kapak penetak (chopping-tool), pahat genggam (proto hand-adze), kapak genggam awal (proto hand-axe), kapak genggam (handaxe), dan serut genggam (scraper). Tradisi kapak perimbas, di dalam konteks perkembangan alat-alat batu seringkali ditemukan bersama-sama dengan tradisi alat serpih. Bentuk alat serpih tergolong sederhana dengan kerucut pukul (bulbus) yang jelas menonjol dan dataran pukul (striking platform) yang lebar dan rata. Seperti diketahui bahwa hakekat data paleolitik di Indonesia kebanyakan ditemukan di permukaan tanah. Hal ini menyebabkan belum ada yang dapat menjelaskan tentang siapa pendukung dan apa fungsi alat-atal batu itu secara menyakinkan. Meksipun demikian menurut Movius, manusia yang diduga sebagai pencipta dan pendukung alat-alat batu ini adalah manusia Pithecanthropus, yang bukti-buktinya ditemukan dalam satu konteks dengan lapisan yang mengandung fosil-fosil Pithecanthropus pekinensis di gua Choukou-tien di Cina (Movius 1948:329-340, Soejono 1984).


103

Bukti peninggalan alat paleolitik menggambarkan bahwa kehidupan manusia pada masa ini sangat bergantung kepada alam lingkungannya. Daerah yang diduduki manusia itu harus dapat memberikan cukup persediaan untuk kelangsungan hidupnya. Mereka hidup secara berpindah-pindah (nomaden) sesuai dengan batas-batas kemungkinan memperoleh makanan. Suatu

upaya

penting

yang

mendominasi

aktivitas

hidupnya

adalah

subsistensi. Segala daya manusia ditujukan untuk memenuhi kebutuhan makan. Manusia masa Paleolitik hidup dalam kelompok-kelompok kecil. Besarnya kelompok ditentukan oleh besarnya daerah dan hasil perburuan. Jika penduduk suatu daerah melebihi jumlah optimal, maka sebagian dari kelompok ini memisahkan diri dengan cara migrasi ataupun mungkin dilakukan infantisida untuk membatasi besarnya populasi. Dalam kehidupan masa Paleolitik ini secara tidak langsung terjadi pembagian kerja berdasarkan perbedaan seks atau umur. Kaum lelaki bertugas mencari makan dengan berburu binatang, sedang kaum perempuan tinggal di rumah mengasuh anak sembari meramu makanan. Bahkan setelah api ditemukan, maka peramu menemukan cara memanasi makanan. Sementara itu pada masa ini belum ditemukan bukti adanya kepercayaan atau religi dari manusia pendukungnya. b.

Mesolitik Kehidupan manusia Praaksara masa mesolitik diperkirakan berlangsung

sejak akhir plestosen atau sekitar 10.000 tahun yang lalu. Pada masa ini berkembang 3 tradisi pokok pembuatan alat di Indonesia yaitu tradisi serpihbilah (Toala Culture), tradisi alat tulang (Sampung Bone Culture), dan tradisi kapak genggam Sumatera (Sumatralith). Ketiga tradisi alat ini ditemukan tidak berdiri sendiri, melainkan seringkali unsur-unsurnya bercampur dengan salah satu jenis alat lebih dominan daripada lainnya. Tradisi serpih-bilah secara tipologis dapat dibedakan menjadi pisau, serut, lancipan, mata panah, dan mikrolit. Tradisi serpih terutama berlangsung dalam kehidupan di gua-gua Sulawesi Selatan, yang sebagian pada masa tidak lama berselang masih didiami oleh suku bangsa Toala, sehingga dikenal sebagai budaya Toala (Heekeren 1972). Sementara industri tulang Sampung


104

tersebar di situs-situs gua di Jawa

Timur.

Kelompok

budaya ini memperlihatkan dominasi alat tulang berupa

Gambar Kapak Pendek (Pebble) Sumatera

sudip dan lancipan. Temuan lain berupa alat-alat batu seperti serpih-bilah, batu pipisan atau batu giling, mata panah, serta sisa-sisa binatang. Sedangkan tradisi Sumatralith banyak ditemukan di daerah Sumatera, khususnya pantai timur Sumatera Utara. Situs-situs di daerah ini berupa bukitbukit kerang. Bukti

peninggalan

alat

mesolitik

menggambarkan

bahwa

corak

penghidupan yang menggantungkan diri kepada alam masih berlanjut. Hidup berburu dan mengumpul makanan masih ditemukan, namun sudah ada upaya pengenalan awal tentang hortikultur yang dilakukan secara berpindah. Masyarakat mulai mengenal pola kehidupan yang berlangsung di gua-gua alam (abris sous roche) dan di pantai (kjokkenmoddinger) yang tidak jauh dari sumber bahan makanan. Suatu sistem penguburan di dalam gua (antara lain budaya Sampung) dan bukit Kerang (Sumatera Utara) sebagai bukti awal penguburan manusia di Indonesia, serta lukisan dinding gua dan dinding karang (Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Papua) yang merupakan ekspresi rasa estetik dan religius, melengkapi bukti kegiatan manusia pada masa ini. Bahan zat pewarna merah, hitam, putih, dan kuning digunakan untuk bahan melukis cap-cap tangan, manusia, manusia, binatang, perahu, matahari, dan lambanglambang. Arti dan maksud lukisan dinding gua ini masih belum jelas pada umumnya tulisan itu menggambarkan suatu pengalaman, perjuangan dan harapan hidup. Lukisan tersebut bukanlah sekedar dekorasi atau kegemaran seni

semata-mata

melainkan

bermakna

lebih

mendalam

lagi

yaitu

menyangkut aspek kehidupan berdasarkan kepercayaan terhadap kekuatan gaib yang ada di alam sekitarnya. Adanya penguburan dan lukisan dinding gua merupakan bukti berkembangnya corak kepercayaan di kalangan masyarakat Praaksara.


105

c.

Neolitik Masa neolitik merupakan masa yang amat penting dalam sejarah

perkembangan masyarakat dan peradaban. Karena pada masa ini beberapa penemuan baru berupa penguasaan sumber-sumber alam bertambah cepat.

Alur Penyebaran Kebudayaan Neolitik di Indonesia

Bukti yang didapat dari masa neolitik terutama berupa berbagai jenis batu yang telah dipersiapkan dengan baik. Kemahiran mengupam alat batu telah melahirkan jenis alat seperti beliung persegi, kapak lonjong, alat obsidian, mata panah, pemukul kulit kayu, gerabah, serta perhiasan berupa gelang dari batu dan kerang. Beliung bentuk

persegi

yang

mempunyai

bervariasi

dan

persebaran yang luas terutama di Indonesia

bagian

barat.

Beliung

tersebut terbuat dari batu rijang,


106 Gambar Kapak Lonjong

kalsedon, agat, dan jaspis. Sementara kapak lonjong tersebar di Indonesia bagian timur dan diduga lebih tua dari beliung persegi (Heekeren 1972). Gerabah yang merupakan unsur paling banyak ditemukan pada situs-situs neolitik memerlihatkan pembuatan teknik tatap Bentuk gerabah antara lain berupa periuk dan cawan yang memiliki slip merah dengan hias gores dan tera bermotifkan garis lurus dan tumpal. Sedangkan alat pemukul kulit kayu banyak ditemukan di Sulawesi dan Kalimantan. Demikian pula mata panah yang sering dihubungkan dengan budaya neolitik, terutama ditemukan di Jawa Timur dan Sulawesi. Kebudayaan Neolitik yang berupa kapak persegi dan kapak lonjong yang tersebar ke Indonesia tidak datang/menyebar dengan sendirinya, tetapi terdapat manusia pendukungnya yang berperan aktif

dalam rangka

penyebaran kebudayaan tersebut.Manusia pendukung yang berperan aktif dalam rangka penyebaran kebudayaan itulah merupakan suatu bangsa yang melakukan perpindahan/imigrasi dari daratan Asia ke Kepulauan Indonesia bahkan masuk ke pulau-pulau yang tersebar di Lautan Pasifik. Bangsa yang berimigrasi ke Indonesia berasal dari daratan Asia tepatnya Yunan Utara bergerak menuju ke Selatan memasuki daerah Hindia Belakang (Vietnam)/Indochina dan terus ke Kepulauan Indonesia, dan bangsa tersebut adalah: 1.

Bangsa Melanesia atau disebut juga dengan Papua Melanosoide yang merupakan rumpun bangsa Melanosoide/Ras Negroid. Bangsa ini merupakan gelombang pertama yang berimigrasi ke Indonesia.

2.

Bangsa Melayu yang merupakan rumpun bangsa Austronesia yang termasuk golongan Ras Malayan Mongoloid. Bangsa ini melakukan perpindahan ke Indonesia melalui dua gelombang yaitu: a.

Gelombang pertama tahun 2000 SM, menyebar dari daratan Asia ke Semenanjung Melayu, Indonesia, Philipina dan Formosa serta Kepulauan Pasifik sampai Madagaskar yang disebut dengan Proto Melayu. Bangsa ini masuk ke Indonesia melalui dua jalur yaitu Barat dan Timur, dan membawa kebudayaan Neolithikum (Batu Muda).

b.

Gelombang kedua tahun 500 SM, disebut dengan bangsa Deutro Melayu. Bangsa ini masuk ke Indonesia membawa kebudayaan logam (perunggu).


107

Manusia masa neolitik sudah tidak lagi menggantungkan hidupnya pada alam, tetapi sudah menguasai alam lingkungan sekitarnya serta aktif membuat perubahan. Masyarakat mulai mengembangkan penghidupan baru berupa kegiatan bercocok tanam sederhana dengan sistem slash and burn, atau terjadi perubahan dari food gathering ke food producing. Berbagai macam tumbuhan dan hewan mulai dijinakkan dan dipelihara untuk memenuhi kebutuhan protein hewani, kegiatan berburu, dan menangkap ikan masih terus dilakukan. Masyarakat masa neolitik mulai menunjukkan tanda-tanda cara hidup menetap

di

suatu

tempat,

berkelompok

membentuk

perkampungan-

perkampungan kecil. Di masa ini kelompok manusia sudah lebih besar, karena pertanian dan peternakan dapat memberi makan penduduk dalam jumlah yang lebih besar. Pada masa ini diperkirakan telah muncul bentuk perdagangan yang bersifat barter. Barang yang dipertukarkan adalah hasil pertanian ataupun kerajinan tangan. Adanya penemuan-penemuan baru ini menyebabkan masa ini oleh v. Gordon Childe (1958) sering disebut sebagai masa Revolusi Neolitik, karena kegiatan ini menunjukkan kepada kita adanya perubahan cara hidup yang kemudian mempengaruhi perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya manusia. Pengembangan konsep kepercayaan pada masa neolitik mulai memainkan peranan penting. Konsep kepercayaan ini kemudian diabadikan dengan mendirikan bangunan batu besar. Kegiatan kepercayaan seperti ini dikenal dengan nama tradisi megalitik. R. Von Heine Geldern (1945) menggolongkan tradisi megalitik dalam 2 tradisi, yaitu megalitik tua yang berkembang pada masa neolitik (2500-1500 SM) dan megalitik muda yang berkembang dalam masa paleometalik (1000 SM – abad I M). Megalitik tua menghasilkan bangunan yang disusun dari batu besar seperti menhir, dolmen, undak batu, limas berundak, pelinggih, patung simbolik, tembok batu, dan jalan batu.


108

Pengertian tentang bangunan megalitik

tidak

sebagai

suatu

selalu

diartikan

bangunan

yang

dibuat dari batu besar dan berasal dari masa Praaksara. Pengertian di atas tidak terlalu mutlak. Bahkan F.A. Wagner (1962) dalam Soejono (1984)

mengatakan

pengertian (megalitik)

bahwa

monumen tidak

besar

mesti

diartikan

sebagai ”batu besar”, akan tetapi objek-objek batu lebih kecil dan bahan-bahan

lain

seperti

kayu,

bahkan tanpa monumen atau objek sama sekalipun dapat dimasukkan ke dalam klasifikasi megalitik bila benda-benda itu jelas dipergunakan untuk tujuan sakral tertentu yakni pemujaan arwah nenek moyang. Dengan demikian maksud utama dari pendirian bangunan megalitik tersebut

tidak

luput

dari

latar

belakang pemujaan nenek moyang, pengharapan yang

kesejahteraan

masih

hidup,

bagi dan

kesempurnaan bagi si mati. Segi kepercayaan dan nilai-nilai hidup masyarakat ini kemudian berlanjut dan

berkembang

pada

1. Alat serpih 2. Alat dari tulang 3. Perhiasan masa logam

masa

paleometalik. d.

Paleometalik Masa paleometalik merupakan masa yang mengandung kompleksitas,

baik dari segi materi maupun alam pikiran yang tercermin dari benda


109

buatanya. Perbendaharaan masa paleometalik memberikan gambaran tentang kemajuan yang dicapai manusia pada masa itu, terutama kemajuan di bidang teknologi. Dalam masa paleometalik teknologi berkembang lebih pesat sebagai akibat dari tersusunnya golongan-golongan dalam masyarakat yang dibebani pekerjaan tertentu. Pada masa ini teknologi pembuatan alat jauh lebih tinggi tingkatnya dibandingkan dengan masa sebelumnya. Hal tersebut dimulai dengan penemuan baru berupa teknik peleburan, pencampuran, penempaan, dan pencetakan jenis-jenis logam. Penemuan logam merupakan bukti kemajuan pyrotechnology karena manusia telah mampu menghasilkan temperatur yang tinggi untuk dapat melebur bijih logam. Atas dasar temuan arkeologis, Indonesia mengenal alat-alat yang dibuat dari perunggu, besi, dan emas. Benda-benda perunggu di Indonesia ditemukan tersebar di bagian barat dan timur. Hasil utama benda perungu pada masa paleometalik ini meliputi nekara perunggu, kapak perunggu, bejana perunggu, patung perunggu, perhiasan perunggu, dan benda perunggu lainnya. Sedangkan benda-benda besi yang ditemukan antara lain mata kapak, mata pisau, mata sabit, mata tembilang, mata pedang, mata tombak, dan gelang besi. Pada prinsipnya teknik pengerjaan artefak logam ini ada dua macam, yakni teknik tempa dan teknik cetak. Proses pencetakannya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung ialah dengan menuang logam yang sudah mencair langsung ke dalam cetakan, dan secara tidak langsung ialah dengan membuat model terlebih dahulu, dari model ini kemudian dibuat cetakannya. Cara yang kedua ini disebut dengan acire perdue atau lilin hilang sementara itu tipe-tipe cetakan yang digunakan dapat berupa cetakan tunggal atau cetakan terbuka, cetakan setangkup (bivalve mould), dan cetakan ganda (piece mould). Pada

masa

ini

dihasilkan

pula

gerabah

yang

menunjukkan

perkembangan yang lebih meningkat. Gerabah tidak hanya untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga diperlukan dalam upacara penguburan baik sebagai bekal kubur maupun tempayan kubur. Sementara itu benda-benda temuan lainnya berupa perhiasan seperti hiasan dari kulit kerang, tulang, dan manikmanik.


110

Kemahiran teknik yang dimiliki manusia masa paleometalik ini berhubungan dengan tersusunnya masyarakat yang menjadi makin kompleks, dimana perkampungan sudah lebih besar. Pembagian kerja makin ketat dengan munculnya golongan yang melakukan pekerjaan khusus (undagi). Pertanian

dengan

sistem

persawahan

mulai

dikembangkan

dengan

menyempurnakan alat pertanian dari logam, pengolahan tanah, dan pengaturan

air

sawah.

Hasil

pertanian

ini

selain

disimpan

juga

diperdagangkan ke tempat lain bersama nekara perunggu, moko, perhiasan, dan sebagainya. Peranan kepercayaan dan upacara-upacara religius sangat penting pada masa paleometalik. Kegiatan-kegiatan dalam masyarakat dilakukan

terpimpin,

dan

ketrampilan

dalam

pelaksanaannya

makin

ditingkatkan. Pada masa ini kehidupan spiritual yang berpusat kepada pemujaan nenek moyang berkembang secara luas. Demikian pula kepada orang yang meninggal diberikan penghormatan melalui upacara penguburan dengan disertai bekal kubur. Penguburan dapat dilakukan dalam tempayan, tanpa wadah dalam tanah, atau dengan berbagai kubur batu melalui upacara tertentu yang mencapai puncaknya dengan mendirikan bangunan batu besar. Tradisi inilah yang kemudian dikenal sebagai tradisi megalitik muda. Tradisi megalitik

muda

yang

berkembang

dalam

masa

paleometalik

telah

menghasilkan bangunan batu besar berupa peti kubur batu, kubur dolmen, sarkofagus, kalamba, waruga, dan batu Kandang. Di tempat kuburan semacam itu biasanya terdapat beberapa batu besar lainnya sebagai pelengkap pemujaan nenek moyang seperti menhir, patung nenek moyang, batu saji, lumpang batu, ataupun batu dakon. Pada akhirnya kedua tradisi megalitik tua dan muda tersebut bercampur, tumpang tindih membentuk variasi lokal, bahkan pada perkembangan selanjutnya bercampur dengan unsur budaya Hindu, Islam, dan kolonial.

D. AKTIVITAS PEMBELAJARAN Untuk memahami materi kehidupan sosial dan teknologi masyarakat masa Praaksara di Indonesia, anda perlu membaca secara cermat modul ini, gunakan referensi lain sebagai materi pelengkap untuk menambah


111

pengetahuan anda. Dengarkan dengan cermat apa yang disampaikan oleh pemateri, dan tulis apa yang dirasa penting. Silahkan berbagi pengalaman anda dengan cara menganalisis, menyimpulkan dalam suasana yang aktif, inovatif dan kreatif, menyenangkan dan bermakna. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mempelajari materi ini mencakup : 1. Aktivitas individu, meliputi : a. Memahami dan mencermati materi diklat b. Mengerjakan

latihan/lembar

kerja/tugas,

menyelesaikan


E. LATIHAN/KASUS/TUGAS LK 1 Jawablah pertanyaan berikut! 1. Jelaskan yang dimaksud dengan konsep periodesasi praaksara! 2. Jelaskan terbentuknya kehidupan sosial masyarakat pada masa praaksara! 3. Jelaskan

perkembangan

kehidupan

teknologi

dikaitkan

dengan

perkembangan kebudayaan batu dan logam pada masa praaksar di Indonesia!

F. RANGKUMAN Mencermati perkembangan Pra-Aksara pada umumnya terdapat tiga faktor yang saling berkaitan yaitu alam, manusia, dan kebudayaan. Oleh karena itu untuk mendapatkan penjelasan tentang kehidupan manusia masa Pra-Aksara maka perlu mengintegrasikan antara lingkungan alam, tinggalan manusia, dan tinggalan budayanya.


112

G. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini: 1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi kehidupan sosial dan perkembangan kebudayaan masa Praaksara Indonesia? 2. Makna penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi kehidupan

sosial

dan

perkembangan

kebudayaan

masa

Praaksara

Indonesia? 3. Apa manfaat materi kehidupan sosial dan perkembangan kebudayaan masa Praaksara Indonesia terhadap tugas Bapak/Ibu disekolah? 4. Setelah Bapak/Ibu mempelajari modul diatas, apakah yang akan Bapak/Ibu lakukan terhadap ketersediaan sumber dan media yang berhubungan dengan materi kehidupan sosial dan perkembangan kebudayaan masa Praaksara Indonesia di sekolah/madrasah ditempat Bapak/Ibu bertugas?

-

DAFTAR PUSTAKA Heekeren, H.R. Van. 1955. Prehistoric Life In Indonesia. Djakarta: Soeroengan. Soejono, R. P. 1976. Tinjauan Tentang Pengkerangkaan Praaksara Indonesia. Jakarta: Proyek Pelita Pembinaan Kepurbakalaan dan Peninggalan Nasional. Soekmono.1973. Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia; Volume 1.Jakarta: Yayasan Kanisius.


113


MASUKNYA HINDU-BUDDHA DI INDONESIA

A. TUJUAN PEMBELAJARAN Peserta diklat dapat memahami Masuknya Hindu-Buddha di Indonesia secara kronologis

B. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 1. Menjelaskan Sejarah Hindu-Buddha di India 2. Menjelaskan Masuk dan berkembanganya Hindu-Buddha di Indonesia 3. Menjelaskan bukti awal masuknya agam Hindu-Budha di Indonesia 4. Menggambarkan peta jalur masuknya Hindu-Buddha di Indonesia

C. URAIAN MATERI Penemuan 7 buah prasasti Yupa dari Kutai di pinggir sungai Mahakam pada abad ke 4 Masehi dipandang sebagai tonggak penting dalam penulisan sejarah Indonesia (Indonesia kini). Hal ini dikarenakan untuk pertama kalinya sebuah wilayah di Indonesia terekam dalam sebuah sumber sejarah tertulis berupa prasasti. Meskipun tidak menyebutkan angka tahun namun berdasarkan perbandingan huruf yang dipakai (dalam hal ini pallawa) maka dapat ditentukan secara relatif usia prasasti tersebut, yaitu berkisar pada akhir abad ke IV M1.

1

Pertanggalan dalam prasasti dapat ditentukan baik secara absolut (pasti) maupun relatif (kisaran). Penentuan secara absolut didapatkan dari uraian pertanggalan yang tercantum secara eksplisit dalam teks prasasti tersebut. Beberapa prasasti hanya menyebutkan angka tahunnya saja, namun beberapa prasasti yang lain juga menyebutkan pertanggalan detil untuk bulan, minggu, hari dan bahkan jam ketika prasasti tersebut dikeluarkan. Ahli epigrafi memiliki kemampuan untuk dapat mengkonversi pertanggalan dari saka ke masehi. Penentuan relatif dilakukan dengan dua cara setelah tidak ditemukannya teks pertanggalannya. Cara yang pertama dengan melakukan perbandingan (analogi) dengan prasasti-prasasti yang sejaman dari segi bentuk huruf, gaya pemahatan, formula prasasti maupun nama pejabat yang tertera. Cara yang lain adalah dengan melakukan uji kimia terhadap bahan dasar prasasti tersebut, biasanya menggunakan bahan karbon (C14). 7 buah prasasti yūpa dari Kutai ini diketahui usia relatifnya setelah dilakukan perbandingan dengan beberapa prasasti berhuruf pallawa dari daerah India dan diduga kuat sejaman dengan akhir abad IV Masehi.


114

Penemuan ini sekaligus sebagai bukti bahwa pengaruh Hindu telah masuk ke Indonesia berdasarkan beberapa bukti terkait, yaitu terdapat beberapa nama raja yang menggunakan gelar berbau India bukan lagi nama lokal, penyebutan Dewa Ańsuman yang dikenal dalam agama Hindu. Selain itu diberitakan pula adanya upacara dengan menyebut tempat bernama Waprakeśwara yang dapat diidentikan sebagai tempat pemujaan terhadap Trimurti (Soemadio, 1994). Pengenalan beberapa unsur Hindu ini kemudian menjadi sebuah informasi penting bahwa agama dan kebudayaan Hindu sudah dikenal oleh masyarakat pada kisaran awal abad masehi. Bagaimana dengan agama Buddha?, Selama ini para ahli berkeyakinan bahwa agama Buddha pertama kali dikenal di Indonesia berdasarkan informasi dari prasasti Talang Tuo (684 M) yang dikeluarkan oleh Dapunta Hyaŋ Śrī Jayanāsa. Prasasti ini berisi pembuatan kebun Śrīksetra untuk kebaikan semua mahluk, dari doa-doa yang dituliskan dalam teks dikenali sebagai pujian dalam agama Buddha (Soemadio, 1994:56). Penemuan prasasti dari masa awal kerajaan Śrīwijaya ini dapat dipandang bahwa agama Buddha telah mulai berkembang di Indonesia. Selain itu, penemuan gugusan percandian di utara Karawang Jawa Barat telah memberikan arti penting mengenai penyebaran agama Buddha di Jawa yang dikenal sebagai situs percandian Batujaya2. Gugusan bangunan kuil dan kemungkinan pula biara Budhis telah menambah suatu upaya baru penafsiran terhadap perkembangan agama Buddha. Gugusan percandian yang sejaman dengan keberadaan kerajaan Tārumanāgara ini mungkin dapat menjadi landasan pemikiran bahwa agama Buddha juga telah berkembang pada masa-masa awal abad masehi hampir bersamaan dengan agama Hindu. Perkembangan selanjutnya memperlihatkan bahwa pengaruh HinduBuddha ini sangat dominan dan kuat sehingga memunculkan pula sistem-sistem pemerintahan

beserta

bentuk

kehidupan

yang

bercorak

Hindu-Buddha.

2

Situs ini terletak kurang lebih 30 km arah utara Karawang di tepi Ci Tarum kurang lebih 7 km dari muaranya. Gugusan ini terhampar di dua desa dengan sekitar lebih dari 10 gugus percandian. Telah dilakukan penggalian dan penelitian secara sistematis dan berkelanjutan oleh Puslitarkenas, EFEO dan Universitas Indonesia. Hasan Djafar dari Universitas Indonesia telah mengangkat situs ini sebagai bahan disertasi doktornya. Berdasarkan beberapa penelitian diketahui bahwa gugusan ini berusia sangat panjang sejak awal abad ke VI hingga abad ke XII Masehi.


115

Tinggalan arkeologis dari masa ini begitu kayanya dan beberapa di antaranya dapat dikategorikan sebagai masterpiece karya manusia di dunia. Lombard (2000) mengatakan bahwa tanah di Indonesia terutama di Jawa mengandung dan masih akan terus mengeluarkan bukti-bukti warisan masa lampau yang menakjubkan3.

Berbagai

situs

percandian

dan

benda-benda

lain

terus

bermunculan baik yang terdata maupun tidak, bisa jadi beberapa diantaranya masih terkubur utuh di dalam tanah selain mungkin sebagian lainnya rusak akibat bencana alam dan perusakan oleh manusia. Di akhir masa ini terlihat bahwa berkembangnya perdagangan membawa pula pengaruh interaksi dengan pedagang asing yang juga membawa konsep dan keyakinan baru. Runtuhnya Śrīwijaya dan Majapahit memperlihatkan runtuhnya dominasi Hindu-Buddha dan memungkinkan munculnya kekuatan baru, dalam hal ini Islam naik ke panggung sejarah Indonesia. Masa transisi dan juga kemudian jauh sesudahnya ternyata tidak begitu saja menghilangkan pengaruh Hindu-Buddha dalam kebudayaan dan sistem kehidupan masa yang baru4.

1. Sejarah Singkat Agama Hindu-Buddha di India a. Perkembangan agama dan kebudayaan Hindu Agama Hindu sebenarnya merupakan lanjutan dari perkembangan agama Weda yang berdasarkan paham Brahmanisme dan menurut beberapa ahli bisa jadi juga terdapat unsur perpaduan antara agama Weda dengan Budhisme dan

3

Penemuan-penemuan tak terduga dari berbagai daerah di Indonesia telah membuktikan betapa kaya peninggalan masa lampau dan tingginya penguasaan kemampuan teknologi leluhur pada masa lampau. Lombard bahkan mengatakan bahwa kebudayaan dan peradaban justru muncul di antara gunung-gunung berapi dan sungai besar yang justru sebenarnya dapat merusak peradaban tersebut, namun bukti-bukti arkeologis justru memperlihatkan bahwa peradaban muncul silih berganti dan semakin kompleks (Lombard, 2000). 4 Berbagai tinggalan arkeologis baik artefaktual maupun tekstual ditambah warisan etnografi memperlihatkan bahwa unsur Hindu-Buddha plus beberapa konsep asli bercampur dengan konsep Islam. Pemujaan terhadap DewīŚrī memperlihat berbagai akulturasi tersebut (Wahyudi, 1997). Beberapa tinggalan lain juga memperlihatkan penggunaan lanjutan beberapa bangunan suci Hindu sebagai bangunan sakral pada masa Islam.


116

Jainisme, bahkan mungkin Yunani dan Persia5. Hindu kemudian dianut secara luas oleh masyarakat di anak benua India dan menyebar ke Asia Tenggara. Ciri pertama agama ini adalah kepercayaan terhadap sistem kedewataan, dimana terjadi pergeseran dari dewa tunggal pada masa Weda menjadi sebuah hierarki kedewataan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Dewa tertingginya tergabung dalam Trimurti dan didukung dengan beberapa dewa lainnya. Ciri kedua adalah terjadinya pergeseran terhadap keyakinan mereka bahwa dewa tidak lagi hanya simbol dari kekuatan alam namun bergeser lebih luas untuk aspek-aspek yang lain6. Agama Hindu kemudian juga mengenal beberapa sifat dari seorang dewa yang dapat berubah dan menjadi wujud tersendiri untuk dipuja, Aspek-aspek dari seorang dewa dapat bermacam-macam bentuknya dan diikuti pula oleh istri atau śaktinya. Bahkan berkembang pula pemujaan terhadap para sakti ini7. Perkembangan selanjutnya dari agama ini terlihat dari banyaknya aliran yang muncul dan terdapat pula yang merupakan sinkritisme dengan ajaran Budhis. Aliran yang paling utama menyebar ke Indonesia adalah Saiwa sidhanta yang memuja Dewa Siwa sebagai dewa tertinggi. Beberapa peninggalan baik bangunan maupun arca menunjukkan pengaruh aliran Saiwa sidhanta ini8.

b. Perkembangan agama dan kebudayaan Buddha Pendiri agama Buddha adalah seorang bijaksana keturunan Sakya sehingga dikenal sebagai Gautama Sakyamuni yang berarti orang bijak dari Sakya. Siddarta adalah seorang putra kepala daerah Suddhodana di Kapilawastu dekat Nepal. Daerah tersebut berada di bawah pegunungan

5

Mungkin ini pengaruh dari Hellinisme dan penyebaran bangsa Indo Arya ke daerah India selain karena hubungan dagang melalui jalur sutra darat yang sudah begitu tua. 6 Pada jaman Weda dewa adalah bentuk dari simbolisasi gejala alam seperti angin, matahari, bulan, tanah, air dan yang lain. Pemujaan terhadap dewa matahari mendapat tempat yang cukup penting, mungkin ini pengaruh Zoroaster dari Persia. 7 Pemujaan sakti ini terkait pula dengan fungsi yang melekat padanya, biasanya setara dengan fungsi para dewa suaminya. Beberapa dewi mendapat pengikut yang cukup banyak untuk sebuah pemujaan terhadapnya, seperti Durga dan Parwati untuk istri Siwa dan Sri untuk istri Wisnu. 8 Bangunan percandian Hindu di Indonesia sebagian besar menunjukkan susunan panteon keluarga Siwa yang dikenal dalam ajaran Saiwa sidhanta.


117

Himalaya. Setelah menikah dengan Yasodhara maka di usia 29 tahun mulai melakukan pengembaraan untuk meninggalkan kehidupan duniawi9. Setelah melakukan perjalanan maka tibalah ia di bawah sebuah pohon pipala di Both Gaya dan menerima penerangan hidup atau boddhi. Kemudian ia mendirikan

kuil

yang

bernama

Mahaboddhi.

Selanjutnya

ia

mulai

menyebarluaskan ajaran ini dan dimulai dari Taman Rusa di dekat Benares. Ia lambat laun berhasil menghimpun berbagai pengikut dengan ciri-ciri berpakaian jubah kuning seperti pengemis. Hingga di usia senja sang Buddha terus mengajarkan dharmma ini dan wafat di usia 80 tahun di Kapilawastu. Perkembangan selanjutnya dari agama Buddha ini demikian pesat. Inti ajaran ini adalah kepercayaan terhadap dharmma atau ajaran Buddha, sangha atau kekuasaan biara dan Sang Buddha itu sendiri. Pembangunan kuil agama dikenal dengan stupa yang sebenarnya identik dengan contoh yang diberikan Buddha bahwa kuil tersebut mengandung 3 unsur yaitu caitya yang sebenarnya tongkat sang Buddha, dagoba yang merupakan perumpamaan dari mangkuk dan alas kuil yang perumpamaan dari jubah sang Buddha. Perpecahan kemudian timbul dalam agama ini yaitu menjadi Therawada yang percaya kepada ajaran asli para sesepuh dan Mahasanghika yang dapat diartikan sebagai para anggota masyarakat yang besar. Ajaran berikutnya terpecah lagi menjadi dua aliran besar pada abad 1-2 M, yaitu Mahayana (kendaraan besar) yang menyebar di India utara dan tersebar ke Cina, Korea dan Jepang, ajaran ini percaya bahwa untuk mencapai nirwana membutuhkan bantuan orang suci. Ajaran lainnya adalah sekte Hinayana (kendaraan kecil) yang tersebar di India selatan, Sri Langka dan Asia Tenggara. Konsep yang diyakini adalah bahwa untuk mencapai nirwana merupakan usaha pribadi masing-masing. Kesemua ajaran Buddha kemudian dikumpulkan dalam kitab suci yang disebut sebagai Trī Pītaka, yang terdiri dari Winaya Pītaka yang berisi aturan mengenai tingkah laku, Sutta Pītaka yang berisi kumpulan khotbah Sang

9

Munculnya agama Buddha dapat diartikan sebagai protes terhadap ketidakadilan dalam agama Weda yang membedakan manusia untuk mendapatkan pencerahan hidup dalam kelompok kastakasta. Selain munculnya Budhis juga muncul Jainisme yang sangat ekstrim karena mewajibkan hidup bertapa dan menderita, sedangkan Budhisme hanya menganjurkan hidup berserah diri dan berusaha menyebarkan cinta kasih.


118

Buddha dan Abhidhamma Pītaka yang berisi hal-hal yang bersifat metafisika (Suud, 1988).

2. Masuk dan Berkembangnya Hindu-Buddha di Indonesia a. Teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia Masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia masih menjadi sebuah perdebatan hingga kini. Beberapa alternatif hipotesa coba dikemukakan oleh beberapa pakar setelah memperhatikan beberapa fenomena dan fakta sejarah. Hipotesa-hipotesa ini kemudian mendapat dukungan dari beberapa pakar sejarah kuna baik dalam maupun luar namun tidak sedikit yang menentang salah satu hipotesa tersebut. Teori pertama yang dilontarkan adalah teori Kstaria, dimana para pengikutnya berpendapat bahwa agama Hindu dan Buddha disebarluaskan melalui kolonisasi oleh para Ksatriya. Teori yang kedua adalah teori Waisya dimana perdagangan dan perkawinan adalah salurannya, sedangkan teori yang ketiga adalah teori Brahmana dimana mengemukakan peran para Brahmana dalam menyebarkan agama karena sifatnya yang rahasia. Sebuah teori menarik dikemukakan oleh van Leur yang menyatakan bahwa telah terjadi usaha oleh para Brahmana lokal mempelajari agama ini di India dan kemudian pulang untuk menyebarkannya, teori ini dikenal sebagai Teori Arus Balik. Ada satu teori yaitu teori Sudra yang menganggap bahwa para sudra yang tinggal di Indonesia menjadi pelopor penyebaran agama ini10. b. Perkembangan awal pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia Beberapa temuan kemudian memperlihatkan bahwa terjadi pergeseran konsep kekuasaan dan politik dari para penguasa lokal Indonesia. Model kesukuan dan hidup berkelompok kemudian berkembang menjadi konsep kemaharajaan denan segala atura dan keyakinan yang melekat padanya. Segeralah berbagai nama gelar dan jabatan yang berbau India digunakan dan bahkan kemudian dikembangkan oleh masyarakat penganut Hindu-Buddha awal ini. 10

Teori arus balik segera mendapat tempat di hati para pakar sejarah kuna karena bersifat Indonesiasentris dan didukung dari beberapa intepretasi prasasti dan naskah.


119

Konsep dewaraja yang dianut ternyata efektif untuk membangun sebuah kemaharajaan yang mendasarkan kekuasaan mutlak pada diri seorang raja. Konsep ini kemudian juga berimbas pada keyakinan bahwa yang berhak menggantikan raja adalah keturunan raja itu sendiri yang juga dianggap sebagai titisan dewa di dunia. Sehingga pada perkembangan selanjutnya terjadi banyak permaslahan suksesi yang terkait denan pewaris yang amat banyak11. Mungkin konsep poligami merupakan perpaduan nyata antara pengaruh kebudayaan lokal dengan Hindu dan mungkin juga Cina. Pengaruh Hindu dan Buddha ini kemudian diimbangi dengan berbagai peninggalan yang bercorak kebudayaan tersebut. Tinggalan yang berupa artefak maupun tekstual baik yang utuh maupun tidak telah meyakinkan kita bahwa pengaruh ini pernah menancap sangat kuat di bumi Indonesia.

D. AKTIVITAS PEMBELAJARAN Untuk memahami materi Masuknya Hindu-Budha di Indonesia, anda perlu membaca secara cermat modul ini, gunakan referensi lain sebagai materi pelengkap untuk menambah pengetahuan anda. Dengarkan dengan cermat apa yang disampaikan oleh pemateri, dan tulis apa yang dirasa penting. Silahkan berbagi pengalaman anda dengan cara menganalisis, menyimpulkan dalam suasana yang aktif, inovatif dan kreatif, menyenangkan dan bermakna. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mempelajari materi ini mencakup : 3. Aktivitas individu, meliputi : a. Memahami dan mencermati materi diklat b. Mengerjakan

latihan/lembar

kerja/tugas,

menyelesaikan

masalah/kasus pada setiap kegiatan belajar; dan menyimpulkan c. Melakukan refleksi 4. Aktivitas kelompok, meliputi :

11

Pada beberapa peristiwa suksesi terlihat bahwa raja pemberontak selain musuh bisa jadi sebenarnya masih terdapat pertalian saudara yang merupakan akibat politik perkawinan (ini diteruskan hingga Mataram Islam). Sebagai contoh pemberontakan Jayakatwang yang notabene musuh Kertanegara namun juga pewaris Singhasari dari pihak ibu.


120

a. mendiskusikan materi pelatihan b. bertukar pengalaman dalam melakukan pelatihan c. penyelesaian masalah /kasus

E. LATIHAN/KASUS/TUGAS LK 1 Lakukanlah aktivitas pembelajaran seperti langkah-langkah dibawah ini! 1. Kelas dibagi menjadi 2 kelompok besar dengan jumlah anggota yang sama 2. Masing-masing anggota mendapat kartu jawaban yang sama 3. Salah satu peserta membacakan soal Soal: 1. Teori yang menyebutkan agama Hindu dibawa ke Indonesia oleh golongan kaum agamawan 2. Prasasti yang terbuat dari tembaga 3. Toponimi nama daerah yang berarti sama dengan nama sungai Candrabhaga yang ada di India 4. Selisih tahun Saka dan Masehi 5. Bukti kejayaan agama Buddha di Indonesia abad ke-7 M 6. Sikap tangan Buddha yang diartikan menolak bahaya 7. Bagian dari candi sebagai tempat menyimpan abu jenazah raja 8. Arca hindu yang dianggap sebagai dewa ilmu pengetahuan 9. Nama tokoh yang dianggap sebagai pendiri kerajaan Majapahit 10. Candi Hindu peninggalan akhir Majapahit di daerah Jawa Tengah


121

Kartu: No.

Jawaban

1.

Brahmana

2.

Pengecoh Ksatria

Waisya

Tamra

Tamlang

Logam

3.

Bekasi

Citarum

Bogor

4.

78

42

48

5.

Sriwijaya

Mataram Kuno

Majapahit

6.

Abhaya mudra

Dharma cakra mudra

mudra

7.

Peripih

Lingga yoni

Bilik candi

8.

Ganesha

Durgamahisasuramardhini

Agastya

9.

Raden wijaya

Kertanegara

Hayam Wuruk

10.

Candi sukuh

Candi Bajang ratu

Candi Penataran

4. Masing-masing kelompok menempelkan jawaban pada papan (satu soal satu jawaban) 5. Melakukan cek jawaban satu persatu sambil memberikan keterangan materi 6. Diskusikanlah dengan mengangkat satu tema yang berlainan yang dianggap sebagai materi problematik 7. Presentasikan dan buatlah kesimpulan


122

LK 2 Pilihan Ganda Pilihlah salah satu jawaban dari pertanyaan berikut! 1. Teori ksatria yang menunjukkan proses masuknya Hindu di Indonesia didasarkan pendapat bahwa .... A. proses kolonisasi India di Indonesia B. lahirnya kerajaan Hindu didasarkan kekuasaan golongan bangsawan di Indonesia C. kerajaan-kerajaan Hindu di Indonesia sebagai vasal dari India D. golongan Ksatria paling dominan dalam perkembangan kerajaan Hindu di Indonesia 2. Saat ini ada beberapa pendapat tentang teori masuknya Hindu Buddha di Indonesia. Dari sudut penggarapan metodologi sejarah Indonesia maka masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia terjadi karena …. A. hasil interaksi kedua bangsa B. peran aktif para pedagang Indonesia C. peran aktif pedagang Hindu-Buddha India D. peran aktif para penguasa Indonesia dan India 3. Karya seni arca dari India Selatan memiliki gaya seni yang disebut…. A. Amarawati B. Saraswati C. Prajna D. Gandhara 4. Masuknya Hindu-Budha ke Indonesia menyebabkan akulturasi, yaitu…. A. Perpaduan dua kebudayaan yang berbeda yang memunculkan kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur asli budaya lama B. Perpaduan antara kebudayaan yang sama dan memunculkan kebudayaan baru C. Penolakan kebudayaan baru yang masuk ke Indonesia D. Persamaan kebudayaan asli dengan kebudayaan baru 5. Perhatikan informasi berikut! 1. Arca Syiwa 2. Arca Durga 3. Lingga-yoni


123

4. Stupa 5. Arca Budha 6. Pohon Bodhi yang merupakan ciri arca hinduisme adalah…. A. 1,3,5 B. 1,2,3 C. 1,4,5 D. 2,4,6

F. RANGKUMAN Penemuan Prasasti Yupa sebagai bukti bahwa pengaruh Hindu telah masuk ke Indonesia berdasarkan beberapa bukti terkait, yaitu terdapat beberapa nama raja yang menggunakan gelar berbau India bukan lagi nama lokal, penyebutan Dewa Ańsuman yang dikenal dalam agama Hindu. Selain itu diberitakan

pula

adanya

upacara

dengan

menyebut

tempat

bernama

Waprakeśwara yang dapat diidentikan sebagai tempat pemujaan terhadap Trimurti (Soemadio, 1994). Pengenalan beberapa unsur Hindu ini kemudian menjadi sebuah informasi penting bahwa agama dan kebudayaan Hindu sudah dikenal oleh masyarakat pada kisaran awal abad masehi. Agama Buddha pertama kali dikenal di Indonesia berdasarkan informasi dari prasasti Talang Tuo (684 M) yang dikeluarkan oleh Dapunta Hyaŋ Śrī Jayanāsa. Prasasti ini berisi pembuatan kebun Śrīksetra untuk kebaikan semua mahluk, dari doa-doa yang dituliskan dalam teks dikenali sebagai pujian dalam agama Buddha.

G. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini: 1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi Masuknya Hindu-Buddha di Indonesia? 2. Makna penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi Masuknya Hindu-Buddha di Indonesia?


124

3. Apa manfaat materi Masuknya Hindu-Buddha di Indonesia terhadap tugas Bapak/Ibu disekolah? 4. Setelah Bapak/Ibu mempelajari modul diatas, apakah yang akan Bapak/Ibu lakukan terhadap ketersediaan sumber dan media yang berhubungan dengan materi Masuknya Hindu-Buddha di Indonesia di sekolah/madrasah ditempat Bapak/Ibu bertugas?

H. KUNCI JAWABAN 1.

A

2.

B

3.

C

4.

A

5.

B

DAFTAR PUSTAKA Lombard, D. 2003. Nusa Jawa: Silang Budaya 3 jilid. Buku ke III:Warisan Kerajaan-kerajaan Konsentris. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Soemadio, B. 1994. Sejarah Nasional Indonesia jilid II. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Balai Pustaka. Wahyudi, D.Y. 1997. Pemujaan Dewi Śrī pada Masyarakat Jawa Kuna (X-XVIM) dan Tradisinya. Skripsi tidak diterbitkan. Malang: IKIP Malang.


125


PENJELAJAHAN SAMUDERA

A. TUJUAN PEMBELAJARAN Peserta diklat mampu menganalisis timbulnya penjelajahan samudera hingga terbentuknya Imperialisme dan KolonialismeBarat di Indonesia dengan baik.

B. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 1. Menjelaskan

faktor-faktor

yang

mendorong

timbulnya

penjelajahan

samudera 2. Menganalisis hubungan antara penjelajahan samudera dengan timbulnya Imperialisme dan Kolonialisme 3. Menganalisis proses kedatangan bangsa Barat sampai terbentuknya Kolonialisme di Indonesia

C. URAIAN MATERI 1. Faktor-Faktor yang Mendorong Penjelajahan Samudera Pada akhir abad ke-15, di Eropa timbul suatu gerakan Renaissance dan Humanisme yang bertujuan untuk mempelajari, menyelidiki dan menggali ilmu pengetahuan bangsa Romawi dan Yunani kuno. Semangat untuk dapat lebih dari masa lampau menimbulkan gerakan kemajuan. Dengan semangat kemajuan tersebut, maka pada abad ke-15 di Eropa melahirkan temuan-temuan baru, misalnya temuan Nicolaus Copernicus bahwa bumi itu bulat. Hal ini mendorong pelaut-pelaut dari Spanyol, Portugis dan negara-negara Eropa lainnya untuk berlayar menjelajahi samudera mencari daerah baru. Foto

NicolausCopernicus,

penemu

teori

heleosentris (http://www.biography.com)


126

Berbagai penyebab terjadinya penjelajahan samudera antara lain: a) Jatuhnya Konstantinopel yang berperan sebagai Bandar transito ke tangan Turki pada tahun 1453. Dengan begitu, hubungan dagang antara Eropa-Asia terputus. Putusnya hubungan dagang tersebut mendorong orang-orang Portugis untuk mencari jalan sendiri ke daerah penghasil rempah- rempah di Indonesia b) Semangat Perang Salib yang dimiliki orang Portugis. Pada abad ke-15 Islam berkuasa di Semenanjung Andalusia. Pada saat itu terjadi peperangan yang dilakukan kekuasaan Kristen untuk mengusir Islam dan merebut

jalur

perdagangan

dari

tangan

pedagang

Islam

serta

menaklukan pusat-pusat perdagangan Islam. c) Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, contohnya: Ditemukan teori Heliosentris oleh Nicolaus Copernicus yang didukung Galileo Galilei. Penemuan kompas yang dapat digunakan untuk menentukan arah dan posisi laut. d) Kisah perjalanan Marcopolo( 1254-1324) yaitu seorang pedagang dari Venesia ke Cina yang dituangkan dalam bukunya yang berjudul “Book of Experience”, mengisahkan tentang keajaiban dunia atau Imago Mundi. e) Adanya keinginan untuk mengetahui lebih jauh tentang rahasia alam semesta, keadaan geografi dan bangsa-bangsa yang tinggal di belahan bumi. f)

Adanya semboyan Gold, Gospel, dan Glory (mencari kekayaan,kejayaan, dan menyebarkan agama Kristen). Untuk mengatasi kemungkinan bersaing antara Portugis dan Spanyol

dalam penjelajahan samudera, Paus Alexander VI di Roma pada tahun 1494 memberikan hak kepada kedua negara untuk menjelajahi dunia, kemudian kedua bangsa mengadakan perjanjian Tordesilas yang berisi : bahwa garis batas antara kedua daerah kekuasaan portugis dan Spanyol adalah garis meridian yang melalui Tanjung Verde. Berdasarkan perjanjian tersebut, Spanyol berkuasa atas daerah sebelah barat Tanjung Verde, sedangkan Portugis di daerah sebelah timur Tanjung Verde. Namun pada tahun 1521 ketika Portugis dan Spanyol sampai di Maluku kedua negara saling menuduh melanggar.Sebab utama perselisihan terkait hak monopoli perdagangan rempah-rempah. Perselisihan


127

dapat

diselesaikan

dengan

Perjanjian

Saragosa

tahun

1528,

dengan

kesepakatan Spanyol menduduki Filipina dan Portugis menduduki Indonesia (Maluku). 2. Timbulnya Kolonialisme Dan Imperialisme Kolonialisme sebenarnya berasal dari nama seorang petani romawi yang bernama colonus, dalam perjalanannya colonus pergi jauh untuk mencari tanah yang subur untuk dikerjakan dan ditempati. Lama kelamaan tindakan colonus tersebut diikuti oleh petani yang lain dan mereka bersama-sama menetap disuatu tempat yang bernama colonia. Jadi colonia sendiri dapat diartikan sebagai tanah pemukiman. Didalam lembaran sejarah kita banyak sekali kita temukan serombongan orang yang meninggalkan tempat asalnya untuk mencari suatu daerah baru, misalnya dari Inggris ke Australia, atau dari cina ke Asia Tenggara. Mereka datang dengan berbagai macam tujuan antara lain; karena alasan politik dinegerinya, atau karena ingin mencari sumber-sumber bahan perdagangan (logam mulia, rempah-rempah, kayu cendana). Untuk tujuan yang terakhir ini mereka mendirikan kantor perdagangan yang pada akhirnya menjadi pusat koloni untuk menjajah. Jadi secara umum kolonialisme dapat diartikan sebagai suatu sistem pemukiman yang berada diluar negara induk (penjajah). Sedangkan Imperialisme, berasal bahasa latin Imperare atau Imperium yang artinya hak untuk memerintah. Secara umum imperialisme diartikan sebagai usaha untuk memperluas wilayah suatu negara dengan cara merebut dan menanamkan pengaruhnya didaerah lain. Dalam prakteknya antara kolonialisme dan imperialisme sulit dipisahkan.

Gambar. peta penjelajahan samudera magelhaens (http://deathbata7x.blogspot.co.id)


128

Latar belakang timbulnya Kolonialisme dan Imperialisme antara lain adalah : 1) Rempah-rempah Rempah-rempah

adalah

komoditi

yang

berharga

untuk

diperdagangkan. Orang-orang Eropa memerlukannya sebagai bumbu masakan, bahan obat-obatan, atau untuk bahan pengawet makanan. Hal ini memacu hasrat orang-orang Eropa untuk berlomba-lomba menjelajah samudera untuk mendapatkan rempah-rempah dari daerah asalnya sehingga lebih murah dan dapat mengambil keuntungan yang sebesarbesarnya. Daerah timur (Indonesia) sebagai penghasil rempah-rempah merupakan tujuan utama bangsa-bangsa Eropa Barat (Spanyol, Portugis, dan Belanda). 2) Hubungan antara Eropa dan Asia Barat Permusuhan antara Eropa Barat (Kristen) dengan Asia Barat (Islam) telah membuka mata bangsa Eropa untuk lebih mengenal daerah timur. Sebelum terjadinya perang salib Konstantinopel merupakan pelabuhan transit yang berfungsi sebagai pusat perdagangan rempahrempah yang menghubungkan antara Eropa dan Asia. Setelah perang salib selesai, bangsa Turki Usmani mengusai pelabuhan tersebut. Dengan dikuasainya pelabuhan tersebut, maka putuslah hubungan dagang antara Eropa dengan Asia. Hal ini mendorong bangsa Eropa untuk berlomba-lomba mencari dan mendapatkan barang dagangan yang lebih murah. Untuk itu mereka harus melakukan pelayaran ke Asia Timur untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah. 3) Keinginan untuk menyebarkan agama nasrani Kekalahan bangsa Eropa barat dalam perang salib menimbulkan semangat orang Eropa untuk menyebarkan agama nasrani diberbagai daerah. Hal ini sesuai dengan tujuan dan semboyan penjelajahan samudera mencari daerah timur, yaitu: a) Gospel; tugas suci menyebarkan agama nasrani b) Gold; mencari harta kekayaan (logam mulia) c) Glory; mencari kejayaan dan kekuasaan


129

4) Humanisme dan Renaissance Jatuhnya konstantinopel telah membawa perubahan besar terhadap segi kehidupan bangsa Eropa, perang salib telah membuka mata bangsa Eropa bahwa hasil budaya islam ternyata lebih tinggi dari hasil budaya islam. Berdasarkan penglihatan itu akhirnya timbullah gerakan-gerakan untuk mengubah ketertinggalannya. Humanisme berasal dari bahasa latin, yaitu Humanus yang berarti manusia. Pengertian humanisme dalam arti luas adalah paham yang yang mengutamakan manusia sebagai individu dan keduniawian. Humanisme berkembang pesat setelah bangsa Eropa bangkit kembali untuk mempelajari ilmu pengetahuan peninggalan bangsa Yunani dan Romawi kuno untuk kepentingan umat manusia. Dari gerakan ini bangsa Eropa berhasil menemukan norma kehidupan, ilmu pengetahuan dan filsafat yang bersal dari jaman Yunani dan Romawi kuno. Renaissance berasal dari bahasa prancis, yaitu re = kembali, dan natrie = lahir. Dalam pengertian luas renaissance berarti suatu gerakan yang

berusaha

mengembalikan

kelahiran

kembali

keagungan

kebudayaan Yunani dan Romawi kuno di segala bidang kehidupan. Tokoh- tokoh Humanisme antara lain: a) Desiderius Erasmus b) Petrarca c) Thomas Morus Foto. Leonarno da Vinci, seorang tokoh reinaissance (httpwww.leonardodavinci.net)


130

Tokoh-tokoh Renaissance antara lain: a) Leonardo da Vinci (pelukis) b) Michael Angelo (pematung dan pelukis) c) Kemajuan dibidang Ilmu dan Teknologi Pelayaran 5) Perkembangan Ilmu dan Teknologi Pelayaran Pelayaran dan penjelajahan Samudera dalam rangka menemukan daerah baru mendorong berkembangnya pemikiran dan penemuan dalam bidang ilmu dan teknologi. Pada Abad ke-15 tumbuh anggapan bahwa bumi itu bulat. Hal ini mendorong semakin ramainya penjelajahan samudera. Dengan keyakinan bahwa bumi itu bulat mereka bebas dalam menentukan arah. Karena mereka nantinya akan kembali lagi ketempat asalnya. Dengan diketemukannya kompas dan upaya untuk membuat peta semakin mendorong bangsa Eropa untuk mengunjungi daerah Timur. 6) Dampak Revolusi Industri Revolusi Industri adalah gerakan yang bertujuan untuk melakukan perubahan dalam bidang Industri yang sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin.

Dengan diketemukannya

mesin uap maka tenaga manusia dan hewan mulai tergantikan. Revolusi Industri menyebabkan timbulnya keinginan untuk mencari daerah pasaran industri dan daerah untuk mendapatkan bahan mentah yang diperlukan untuk kepentingan industri tersebut. Dengan adanya revolusi tersebut bangsa Eropa barat berlomba-lomba untuk mendapatkan daerah jajahan di asia, afrika, dan amerika utara sebagai pemasok bahan mentah. 3.

Proses

Kedatangan

Bangsa

Barat

Sampai

Terbentuknya

Kolonialisme Di Indonesia Cengkih, pala, dan fuli bersama-sama rempah-rempah yang lain seperti lada dan kayu manis merupakan komoditi dari kepulauan Indonesia yang paling dicari oleh para pedagang Eropa itu. Bangsa Eropa yang mencapai Nusantara dan mendirikan koloninya ialah Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris.


131

Akibat dari pecahnya perang salib menimbulkan terputusnya hubungan antara Eropa Barat dan Asia Barat. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi bangsa Eropa Barat untuk mendapatkan barang-barang rempah dari Timur yang sangat dibutuhkan di Eropa . Untuk itu mereka berlomba-lomba mencari daerah Timur (Indonesia) sebagai tempat komoditi rempah-rempah. 1) Penjelajahan samudera oleh bangsa Portugis (a) Bartholomeus Diaz Dia adalah penjelajah samudera pertama yang diperintahkan raja portugis untuk mengatur perjalananya ke Afrika Barat. Dia melakukan pelayaran melalui arah timur dengan menyusuri pantai barat Afrrika. Pembuatan peta dia lakukan untuk memudahkan para pelaut Portugis lain menemukan jalan pintas ke Hindia Timur. Pada tahun 1948 dia berhasil tiba di ujung Afrika Selatan yang kemudian disebut Tanjung Harapan. Peta jalur pelayaran Vasco da Gama

(http://duniamengajar.blogspot.co.id)

(b) Vasco da Gama Merintis jalan yang pernah ditempuh oleh Bartholomeus Diaz dia lalu menyusuri Pantai Timur Afrika dan singgah di pelabuhan yang dikuasai oleh Islam (Mombsa, Milindi, dan Kenya). Pada tahun 1498 di berhasil sampai di Calicut India. Calicut adalah kota dagang utama dipantai Barat India. Dia yakin bahwa India adalah pusat rempah-rempah


132

yang ia impikan. Dan dalam waktu yang singkat Portugis berhasil mendirikan koloni-koloni di sekitar Samudera Hindia, juga bentengbenteng dan pos keamanan di India, Indonesia sampai Madagaskar. (c) Alfonso d‟alburquerque Setelah Vasco da Gama menguasahi Calicut dia ditunjuk menjadi Gubernur dipangkalan dagang tersebut. India merupakan tempat untuk mendapatkan rempah-rempah tetapi bukan daerah penghasil rempahrempah. Untuk itulah dikirim Alfonsod‟alburquerque untuk mencari dan menguasai pusat rempah-rempah. Pada tahun 1511 ekspedisi Alfonso d‟alburquerque sampai diperairan Selat Malaka. Dengan armadanya dia merebut

dan

memonopoli

perdagangan

rempah-rempah

di

Asia

Tenggara. Pada tahun 1512 dia tiba di Ternate (Maluku) dan menjalin kerjasama dengan Ternate yang sedang berselisih dengan Tidore. 2) Penjelajahan samudera oleh bangsa Spanyol (a) Christoper Columbus Christoper Columbus dikenal sebagai penemu benua Amerika, walaupun ia hanya tiba di Amerika Tengah, kepulauan Bahama, Cuba, Jamaica dan Haiti. Pada

awalnya

Columbus

berniat

melakukan

penjelajahan

Samudera untuk mencari tanah Hindia sebuah dunia baru di Timur. Dengan keyakinan bahwa bumi itu bulat maka dengan tiga buah kapal berukuran besar dia memimpin ekspedisi pelayaran menuju kearah Barat mengarungi Samudera Atlantik. Pada tahun 1492 dia mendarat dikepulauan Bahama dan mengira tempat itu adalah tanah Hindia, yang selanjutnya dia beri nama San Salvador dengan penduduk aslinnyan yang diberi nama Indian. Perjalanan berikutnya dia menemukan Haiti dan Cuba. Keberhasilan Columbus menemukan benua Amerika telah mengubah pandangan orang Eropa tentang Samudera Atlantik yang selama ini dianggap mengerikan yang semula dipandang sebagai Sea of Darknes (Laut Kegelapan) sebagai laut yang ganas dan mengerikan.


133

(b) Ferdinand Magelhaens Keberhasilan Columbus mendarat dikepulauan Bahama telah mendorong Magelhaens untuk meneruskan misi yang diembannya yaitu menemukan tanah Hindia sebagai puasat penghasil rempahrempah. Dengan berbekal informasi dan rute yang telah ditempuh oleh Columbus dia berangkat dengan lima buah besar bersama kapten yan Sebastian del Cano dan sastrawan Italia Pigafetta. Magelhaens berlayar menyusuri pantai timur Amerika dengan rute sebagai berikut: Tanjung Verde (di lautan Atlantik) menyeberang lautan Atlantik kearah selatan hingga sampai ke sebuah selat sempit yang lantas dia beri nama selat Magelhaens. Dari selat Magelhaens mereka mengarungi Lautan yang tenang, yang kemudian dia namakan Lautan Pasifik. Tiga bulan kemudian akhirnya mereka tiba dipulau Guam. Kemudian sampai dikepulauan Massava

yang

akhirnya diberi nama Filipinna. Dikepulauan inilah Magelhaens terbunuh

dikarenakan

perselisihan

Akibatnya pengikut Magelhaens

denganpenduduk

setempat.

meninggalkan Filipina berlayar

kearah selatan dipimpin oleh Sebastian del Cano. Rombongan itu sampai di Kepulauan Maluku. Dikepulauan ini kapal-kapal mereka penuhi dengan rempah-rempah. Kemudian rombongan kembali keSpanyol melewati Laut Timor terus menuju Tanjung Harapan sampai Spanyol. Sejarah mencatat Ekspedisi Magellhaens sebagai penjelajahan pertama dalam mengelilingi dunia dan membuktikan bahwa bumi itu benar-benar bulat. 4. Kedatangan Bangsa Eropa Ke Indonesia. Telah dijelaskan dimuka bahwa pada permulaan abad pertengahan orang-orang Eropa sudah mengenal hasil-hasil dari Timur, termasuk rempah-rempah dari Indonsia. Setelah terjadinnya perang salib kebutuhan akan rempah-rempah yang didapatkannya dari pelabuhan-pelabuhan dilaut tengah menjadi terputus. Hal inilah yang mendorong bangsa Eropa untuk mencari rempah-rempah langsung pada sumbernya. Dengan tujuan untuk menguasahi perdagangan rempah-rempah melalui berbagai penjelajahan


134

samudera akhirnya bangsa-bangsa barat berhasil mencapai Indonesia yang merupakan pusat produksi rempah-rempah. (a) Kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia Pada Tahun 1453 sebagai akibat dari perang salib kontatinompel yang merupakan pusat perdagangan dilaut tengah jatuh ketangan bangsa Turki yang beragama Islam. Dengan sendirinya pemerintah bangsa Turki berusaha untuk menghambat perdagangan rempah-rempah ke Eropa yang melalui wilayahnya. Karena itu harga rempah-rempah di Eropa menjadi sangat mahal. Oleh karena itu

orang-orang Eropa berusaha

untuk dapat membeli rempah-rempah tersebut dari daerah asalnya. Maka terjadilah usaha penjelajahan daerah

penghasil

untuk dapat menemukan jalan menuju

rempah-rempah

yaitu

daerah

timur

(termasuk

Indonesia). Bangsa barat yang pertama kali datang ke Indonesia adalah portugis. Dalam ekspedisi yang dilakukan oleh Vasco da Gama portugis mampu menguasai Calicut, Diu, dan Goa. Pada tahun 1511 Malaka yang merupakan pusat perdagangan di Asia dapat dikuasahi. Akan tetapi bangsa Portugis belum puas sebab Malaka bukanlah daerah asal penghasil

rempah-rempah.

Karena

itu

mereka

berusaha

untuk

menguasahi kepulauan rempah-rempah yaitu kepulauan Maluku. Pada tahun 1512 dibawah pimpinan d‟alburquerque portugis berlayar menuju Maluku. Dengan misi Gold, Gospel dan Glory mereka datang kemaluku untuk berdagang. Akibat kedatangan orang–orang Portugis di Maluku harga rempah-rempah menjadi naik. Oleh sebab itu sultan-sultan di Maluku (Ternate dan Tidore ) berlomba-lomba menjual rempah-rempah mereka kepada pedagang-pedagang Portugis . Raja-raja bersaing untuk menjadi sahabat pembeli yang kaya raya tersebut. Keadaan dari persaingan raja-raja di Maluku tersebut menguntungkan Portugis. Raja Ternate meminta portugis untuk mendirikan suatu benteng di Ternate untuk melindungi diri dari serangan-serangan musuh. Permohonan ini diterima dengan baik oleh Portugis, dari kesepakatan ini pihak portugis mendapatkan hak untuk memonopoli perdagangan cengkeh. Akibatnya rakyat Ternate menjadi sangat tertekan. Mereka tidak lagi menjual cengkehnya dengan bebas. Harga cengkeh ditetapkan oleh Sejarah SMA/SMK K - 2

135

portugis dengan serendah-rendahnya. Keadaan ini merubah hubungan baik menjadi hubungan permusuhan. Akibat dari kedatangan orang-orang portugis di Maluku adalah: a) Agama Katolik pertama kali masuk ke Indonesia b) Perdagangan rempah-rempah di Maluku menjadi sangat ramai. c) Jalur pelayaran yang melalui utara Indonesia (melalui Laut Sulawesi dan Laut Cina selatan) menjadi terbuka. (b) Kedatangan bangsa Spanyol di Indonesia Pada tahun 1521 bangsa Spanyol datang ke Maluku dari Filipina menuju Kalimantan kemudian menuju Tidore, Bacan, dan Jailolo. Mereka tergabung dalam Ekspedisi Magelhaens-del Cano. Kedatangan mereka disambut

oleh

rakyat

Maluku

(Tidore).

Kedatangannya

dapat

dimanfaatkan oleh Tidore sebagai sekutu untuk melawan Ternate yang lebih dahulu bersekutu dengan portugis. Kedatangan Spanyol di Maluku merupakan keberhasilan bangsa Spanyol dalam mencapai daerah yang diidam-idamkan, yaitu daerah yang merupahkan sumber rempah-rempah. Orang-orang spanyol senang berdagang di Maluku sehingga lambat laun jumlah penduduk Spanyol di Maluku menjadi semakin banyak. Dengan kedatangan bangsa Spanyol di Maluku maka kedua bangsa yaitu Portugis dan Spanyol menyatakan berhak atas Maluku. Kedatangan Spanyol di Tidore dianggap oleh Portugis sebagai pelanggaran terhadap hak monopolinya terhadap perdagangan rempahrempah di Maluku. Oleh karena itu Portugis dengan dibantu Ternate menyerbu Spanyol yang juga dibantu oleh Tidore, Bacan, dan Jailolo. Namun akhirnya kedua belah pihak menyadari akan kerugian yang dicapai. Akhirnya pada tahun 1534 melalui suatu perundingan orangorang Spanyol pergi meninggalkan Maluku. Dan sekali lagi Portugis mendapatkan kebebasan penuh untuk memonopoli memperdagangan rempah-rempah.


136

(c) Kekuasaan VOC Pada waktu bangsa Portugis sudah berhasil mencapai daerah Timur (India dan Indonesia) dan menjadikan Lisabon (Ibukota Portugis) sebagai pusat perdagangan rempah-rempah, saat itu bangsa Belanda masih berkutat dalam perdagangan antar negara Eropa. Bangasa Belanda menjadi pedagang perantara dengan mengambil rempahrempah dari Lisabon yang menjadi pusat penumpukkan rempah-rempah untuk diperdagangkan di Eropa Utara. Pada tahun 1585 kota Lisabon dikuasahi

oleh

bangsa

Spanyol.

Sejak

itu

putuslah

hubungan

perdagangan rempah-rempah antara Lisabon dan Bangsa Belanda. Tetapi sebagai akibat dari keadaan itu Bangsa Belanda memutuskan untuk mengambil atau membeli rempah-rempah secara langsung dari negeri asalnya yaitu di Kepulauan Indonesia. Pada Tahun 1595 dengan empat buah kapal dagang dibawah pimpinan Cornelis De Houtman bangsa Belanda berangkat menuju kepulauan Indonesia. Setelah berlayar selama 14 hari mereka berhasil mendarat di Banten. Kedatangan bansa Belanda untuk berdagang disambut dengan baik oleh rakyat Banten, kerena dapat menguntungkan bagi

perkembangan

ekonomi

daerah

banten.

Tetapi

suasana

persahabatan itu tidak berlangsung lama, karena saat itu timbul persaingan diantara pedagang-pedagang Eropa. Orang-orang Belanda seringkali berbuat tidak terpuji sehingga banyak menimbulkan keonaran. Akibatnya penguasa Banten mengusirnya dari tanah banten Suasana permusuhan semakin menjadi-jadi ketika bangsa Belanda menembaki Banten dari kapal-kapal mereka. Kesombongan Belanda ini segera tersiar keseluruh bandar perdagangan pantai utara jawa. Akibatnya kapal-kapal Belanda tidak diterima berlabuh dibandar-bandar tersebut. Bangsa Belanda kemudian terus berlayar kearah timur hingga sampai di Bali. Masyarakat Bali saat itu tidak mengadakan pengusiran, karena Belanda mengubah sikapnya dan berusaha mengambil hati masyarakat Bali. Setelah membeli rempah-rempah walaupun dalam jumlah yang tidak besar, mereka segera kembali kenegerinya. Tetapi itu adalah suatu keuntungan besar bagi bangsa Belanda karena mereka Sejarah SMA/SMK K - 2

137

berhasil mengetahui secara langsung jalur pelayaran menuju daerah penghasil rempah-rempah. Pada tahun 1598 dibawah pimpinan Jacob Van Neck dan Van Waerwijck Belanda datang untuk kedua kalinya di Banten. Kali ini mereka diterima baik oleh penguasa Banten, karena pada saat itu hubungan Banten dengan bangsa Portugis sedang memburuk. Kedatangan orangorang Belanda di Pelabuhan Tuban dan Maluku juga mendapat sambutan baik

dari

penguasa-

penguasa setempat. Dengan yang

sikapnya

baik

orang-orang

Belanda mendapatkan suatu keuntungan

besar

perdagangan

dari

rempahLambang VOC

rempah. Hal ini mendorong orang-orang Belanda yang

Sumber: Ensiklopedia Umum Untuk Pelajar; 2005

lain datang ke Indonesia,

Pelajar; 2005

dengan semakin banyaknya orang-orang Belanda ini menimbulkan persaingan diantara pedagang-pedagang Belanda sendiri. Akibatnya mereka tidak lagi memperdulikan tinggi rendahnya harga rempahrempah. Jelas ini sangat meruigikan pedagang-pedagang Belanda itu sendiri. Untuk mengatasi masalah ini dibentuklah serikat dagang yang disebut VOC (Vereenigde Oost Indische Campagnie) atas usulan salah satu pembesar Belanda yang bernama Johan Van Olden Borneveld. Adapun tujuan dibentuknya VOC di Indonesia adalah : (1) Menjalankan

politik

monopoli

perdagangan

rempah-rempah

di

Indonesia. (2) Memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan dengan bangsa-bangsa Eropa maupun Bangsa-bangsa Asia. (3) Untuk menghindari persaingan yang tidak sehat antara pedagang Belanda, sehingga dapat diperoleh keuntungan yang besar.


138

(4) Untuk melaksanakan politik kekuasaan terhadap kerajaan-kerajaan di Indonesia. Diawal kedatangannya VOC menerapkan sistem perdagangan kemitraan (partnership). VOC mengupayakan suatu sistem monopoli atas rempah-rempah dengan cara membina kemitraan dengan penguasa local. Pihak VOC berkepentingan secara ekonomis maupun secara politis untuk memerangi Portugis. Setelah Portugis lenyap dari nusantara VOC membangun kemitraan dengan salah satu pihak tertentu yang sedang bertikai dalam suatu kerajaan tertentu. Segala cara dilakukan VOC untuk menguasahi kekayaan nusantara. Dalam usaha-usaha untuk mencapai cita-cita tersebut maka satu persatu pelabuhan penting segera direbut dari penguasa setempat maupun bangsa Eropa yang lainnya. Setelah berhasil Belanda juga menerapkan politik Devide Et Impera (memecah dan menguasai) atau yang lebih dikenal dengan politik adu domba untuk menaklukkan satu persatu kerajaan di Indonesia. Setelah kerajaan itu takluk maka diterapkanlah sistem monopoli terutama untuk perdagangan rempahrempah. Agar VOC dapat mempertahankan wilayahnya maka pemerintah Belanda memberikan hak istimewa, hak tersebut berupa surat izin yang lebih dikenal dengan hak Octrooi, yang meliputi : (1) Boleh membentuk tentara dan mendirikan benteng sendiri. (2) Boleh membuat mata uang sendiri. (3) Boleh mengangkat dan memberhentikan pegawai-pegawai sendiri dari pangkat rendah sampai Gubernur Jendral (4) Boleh berperang, berdamai, dan mengadakan perjanjian dengann rajaraja di negeri asing. (5) Mendapat hak monopoli. Untuk kedudukannya seorang

memperkuat maka

pmimpin

diangkatlah

yang

disebut

Gubernur Jendral. Gubernur Jendral yang pertama adalah Pieter Both


Gambar Pieter Both Gubernur Jendral VOC I 139 Sumber: www.wikipedia.orgGambar

(1610-1614). Kemudian yang kedua adalah John Pieterzoon Coen (1619). Para Gubernur tersebut ditempatkan di daerah Ambon sebagai pangkalan dagang yang paling kuat. Karena letak Ambon yang kurang strategis maka VOC berkeinginan untuk menguasahi daerah Banten untuk dijadikan pangkalan dagang yang paling kuat. Namun VOC mengalami kesulitanan menguasahi kota Banten, Maka JP. Coen mendirikan kantor dagang didaerah muara sungai Ciliwung didaerah Jayakarta. Akibatnya terjadi persaingan antara VOC dengan EIC yang lebih

dahulu

mendirikan

kantor

dagang

disana.

Persaingan

ini

menimbulkan perang teluk di Jayakarta. Ketika J.P Coen meminta bantuan pasukan ke Ambon, di Jayakarta terjadi perselisihan antara orang-orang Inggris dengan penguasa Banten. Orang-orang Inggris berhasil diusir dari Jayakarta. Waktui J.P Coen kembali Inggris sudah tidak ada. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh VOC untuk menduduki Jayakarta. Pada tahun 1916 kota Jayakarta berhasil dikuasahi oleh Belanda dan namanya diubah menjadi Batavia, sesuai dengan nama nenek moyang bangsa Belanda yang bernama bangsa Bataf. Dengan berdirinya Batavia sebagai pusat kompeni, maka kedudukan VOC semakin semakin kuat. Usaha VOC untuk menguasahi perdagangan semakin menjadi lebih mudah. Sejak J.P. Coen berkuasa ia menjalankan politik monopoli dengan kekerasan melebihi dari pelaksanaan praktek monopoli yang dilakukan bangsa Portugis. Yang paling menderita akibat monopoli ini adalah rakyat Maluku. Dalam melaksanakan monopoli tersebut VOC menetapkan beberapa perarturan. Isi dari peraturan itu adalah sebagai berikut: (1) Rakyat

Maluku

dilarang

menjual rempah-rempah selain kepada VOC. (2) Jumlah

tanaman

ditetapkan

oleh VOC. (3) Tempat penanaman ditentukan oleh VOC.


Gambar Perahu Kora-kora untuk Pelayaran Hongi Sumber: www.wikipedia.org

140

(4) Jenis tanaman ditentukan oleh VOC. Untuk

melaksanakan

peraturan

ini,

penguasa

Belanda

melaksanakan pelayaran Hongi (Hongi adalah armada perahu dagang besar yang dipersenjatai yang disebut kora-kora) yaitu pelayaran keliling yang dilakukan oleh Belanda untuk mengawasi dan mencegah terjadinya pelanggaran peraturan yang dibuat oleh VOC. Jika terjadi pelanggaran maka VOC tidak segan-segan untuk melaksanakan ekstirpasi, yaitu hukuman yang berupa pembinasaan tanaman rempah-rempah milik petani yang melanggar peraturan monopoli dan pemiliknya disiksa atau dibunuh. Sistem hak monopoli dan pelayaran Hongi yang dilakukan oleh VOC tersebut telah meninggalkan bekas luka perasaan yang mendalam bagi bangsa Indonesia yang sangat sulit untuk dilupakan. Kemunduran VOC terjadi sejak awal abad ke 18, hal disebabkan oleh : a) Banyaknya korupsi b) Biaya perang yang besar c) Persaingan dengan kongsi dagang lain d) Utang VOC yang besarPemberian deviden kepada pemegang saham walaupun usaha VOC mundur e) Berkembangnya Liberalisme f)

Anggaran pegawai terlalu besar

g) Pendudukan Prancis atas Belanda VOC secara resmi dibubarkan pada tahun 1800 (d) Kekuasaan Perancis di Indonesia Berakhirnya kekuasaan VOC pada tahun 1800 ditandai dengan tidak berlakunya hak oktroinya, maka semua hutang-piutang VOC menjadi tanggung jawab pemerintah Belanda berikut dengan daerah kekuasaannya. Pada tahun1800 Napoleon Bonaparte dari Prancis menyingkirkan Raja Willem van Oranje dan menjadikan saudaranya, Louis Napoleon, sebagai raja baru Belanda.


141

Kebijakan Lois Napoleon yang pertama yaitu mengirimkan Marsekal

Herman Willem

Daendels

ke

Batavia sebagai Gubernur

Jenderal Hindia Timur.Tugas utama Daendels adalah melakukan reorganisasi pemerintahan serta mempertahankan wilayah Jawa dari kemungkinan datangnya serangan Inggris. Pada masa Daendels, pemerintahan di Jawa dipusatkan dan langsung

berada di bawah kekuasaannya. Kebijakkannya seringkali

bertentangan dengan raja-raja Jawa pada saat itu, karena bertentangan dengan tradisi yang ada. Kebijakkan Daendels pada dasarnyahanya memprioritaskan pada pertahanan di pulau Jawadari serangan pasukan Inggris. Kebijakkan itu antara lain : a) Bidang Pertahanan 

Menambah jumlah prajurit menjadi 18.000 yang sebagian besar penduduk lokal (pribumi).



Membangun

benteng

di

beberapa

kota

dan

pusat

pertahananya di Kalijati Bandung 

Membangun jalan dari Anyer sampai Panarukan, yang terkenal sebagai jalan pos besar (het grote postweg) dengan sistem kerja rodi yang membawa jatuh banyak korban.



Membangun pelabuhan dan armada laut berpusat di Surabaya

b) Bidang pemerintahan 

Kedudukan Bupati sebagai penguasa tradisional diubah menjadi pegawai pemerintahan dan digaji.



Membentuk

sekretariat

negara

untuk

membereskan

administrasi Negara 

Membagi Pulau Jawa menjadi 9 perfectur.



Membangun kantor-kantor pengadilan



Memindahkan pusat pemerintahan dari Sunda Kelapa ke Welterreden


142

c)

Bidang Keuangan 

Menjual tanah produktif milik rakyat kepada swasta sehingga muncul tanah swasta

(partikelir) yang banyak dimiliki orang

Cina, Arab, Belanda. 

Meningkatkan

pemasukkan kas negara dengan

cara-cara

yang dilakukan VOC sebelumnya. Namun sebelum serangan Inggris tiba, Daendels ditarik ke Eropa dan kedudukannya sebagai gubernur Jenderal digantikan oleh Jan Willem Janssens. Pemerintahan Janssens hanya bertahan beberapa bulan saja. Pada

tahun

1811

pimpinan

Inggris

di

India

yaitu

Lord

Minto

memerintahkan Thomas Stamford Raffles yang berkedudukan di Penang (Malaya) untuk menguasai Pulau Jawa. Dengan mengerahkan 60 kapal, Inggris berhasil menduduki Batavia pada tanggal 26 Agustus 1811 dan pada tanggal 18 September 1811 Belanda menyerah.

Janssens

menyerah kepada pihak Inggris di Kalituntang, Salatiga dengan ditanda tanganinya perjanjian Tuntang yang isinya sebagai berikut :

a. Seluruh Jawa dan sekitarnya diserahkan kepada Inggris b. Tentara Belanda menjadi tawanan Inggris c. Pegawai Belanda yang mau bekerja sama dengan Inggris dapat memegang jabatannya terus d. Hutang pemerintah Belanda bukan tanggung jawab Inggris

(e) Kekuasaan Inggris Setelah Janssens menyerah, Gubernur Jenderal Inggris di India, Lord Minto, menunjuk Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur Jawa (1811-1816). Tugas Thomas Stamford Raffles adalah

mengatur pemerintahan dan

peningkatan perdagangan dan keamanan. Kebijakkan Raffles meliputi : a) Bidang pemerintahan 

Membagi Pulau Jawa menjadi 18 karesidenan


143



Mengangkat Bupati menjadi pegawai negeri yang digaji



Mempraktekan sistem juri dalam pengadilan seperti di Inggris



Melarang adanya perbudakan



Membangun pusat pemerintahan di Istana Bogor

b) Bidang perekonomian 

Melaksanakan sistem sewa tanah (Land Rente)



Menjual tanah pada pihak swasta



Melakukan penanaman bebas



Melibatkan rakyat dalam perdagangan



Memonopoli garam untuk kepentingan rakyat.



Menghapus segala penyerahan wajib dan kerja rodi Pemerintahaan Raffles hanya bertahan sampai tahun 1816. Hal ini terkait keadaan di negeri Eropa. Pada tahun 1814 Napoleon Bonaparte kalah melawan raja–raja

di Eropa dalam perang

koalisi. Selanjutnya kekeuasaan Inggris di Indonesia kembali diserahkan kepada Belanda melalui Convention of London (1824) yang berisi : 

Belanda menerima kembali wilayah jajahanya kembali dari Inggris dengan wilayah sesuai dengan perjanjian Tuntang sebelumnya.



Inggris memperoleh Tanjung Harapan dan Srilangka dari Belanda

(f) Kekuasaan Belanda di Indonesia Setelah berakhirnya kekuasaan Inggris, Indonesia dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda. Pemerintahan Belanda dipegang oleh 3 orang komisaris jendral yaitu Cornelis Theodorus Elout (ketua), Arnold Ardiaan Buyskes (anggota), dan Alexander Gerard Philip Baron Van der Capellen (anggota). Tugas mereka yaitu menormalisasikan

keadaan

lama (Inggris) ke alam baru (Belanda). Masa peralihan itu berlangsung dari tahun 1816-1819 saat itu, keuangan Belanda merosot karena selain kerugian VOC yang harus dibayar juga karena biaya yang amat besar untuk mengahdapi perang Diponegoro dan perang Paderi.


144

Untuk

mengatasi

kesulitan

ekonomi

tersebut

maka

diberangkatkanlah Johannes Van den Bosch sebagai Gubernur Jendral Hindia Belanda dengan tugas meningkatkan penerimaan Negara untuk mengatasi masalah keuangan.Van den Bosch melaksanakan Cultuur Stesel (tanam paksa) karena dianggap dapat memberikan keuntungan yang besar bagi negeri induk. 5. Sistem tanam Paksa dan Politik Pintu Terbuka Peperangan yang dihadapi VOC maupun kerajaan Belanda tidak hanya di Indonesia tetapi juga di Eropa, dampak revolusi Perancis. Akibatnya kas negara defisit, sebab peperangan itu memerlukan biaya sangat besar. Untuk itu pemerintah jajahan melaksanakan Cultur Stelsel (Sistem Tanaman) 1830-1870. Tujuannya memperoleh pemasukan uang sebanyak mungkin untuk menutup defisit kas negara dan pembangunan kerajaan Belanda. Terkenal sistem Batig Slot, atau Saldo plus, artinya upaya memperoleh keuntungan sebanyak mungkin dengan modal yang sedikit atau tanpa modal. Disebut tanpa modal uang tetapi modal kekuasaan di tanah jajahan. Dengan kata lain sistem tanaman itu dilakukan dengan paksa, karena itu Cultur Stelsel disebut juga Tanam Paksa. Rakyat dipaksa menanam tanaman yang sangat laku di pasaran dunia, seperti: kopi, tembakau, tebu, nila, teh, kapas. Tanaman terutama diadakan di tanah rakyat di pedesaan selain yang tak bertuan yang menjadi tanah negara (tanah GG atau milik Goebernor General). Dengan memperalat penguasa pribumi rakyat dipaksa bekerja tanpa upah atau disebut rodi. Ada yang kerja rodi jauh dari tempat tinggalnya dalam waktu yang sangat lama. Rakyat menderita, banyak yang sakit atau mati karena pekerjaan berat dan sangat kekurangan makan. Akibat selanjutnya tanah pertanian rakyat terlantar, keluarga yang ditinggalkan ikut menderita karena jugakekurangan pangan. Sistem Tanam paksa lebih kejam dari sistem monopoli dan penyerahan wajib di Jaman VOC. Sehingga pada hakekatnya tanam paksa merupakan perkembangan lebih lanjut sistem monopoli dan penyerahan


145

wajib, dimana penjajah mengeksploatasi kekayaan Indonesia dan memeras keringat rakyat. Penderitaan rakyat Indonesia menjadi perhatian beberapa orang Belanda yang disebut orang Moralis/Humanis; diantaranya van Deventer. Intinya Belanda berhutang budi kepada rakyat Indonesia dan harus dibalas hutang budi tersebut antara lain dengan adanya Trilogi van Deventer. Pengaruh Revolusi Perancis melahirkan golongan Liberal yang memuja kebebasan disegala bidang kehidupan. Setelah golongan Liberal berkuasa Tanam Paksa dicabut (1870). Hal ini sesuai dengan keinginan golongan Liberal dibidang ekonomi yaitu para pengusaha swasta atau golongan kapitalis. Maka lahirlah politik Pintu terbuka (open door policy) yaitu modal swasta dari manapun boleh berusaha di Indonesia dan tidak dimonopoli Pemerintah. Akibatnya usaha swasta dapat mengeksploatasi kekayaan Indonesia dibidang perkebunan (kopi, teh, karet, coklat, tembakau) dan pertambangan (timah, emas, batubara, minyak mentah). Antara golongan Moralis/Humanis, Liberalis, dan Kapitalis walaupun tujuan

pokok

berbeda

tetapi

mempunyai

persamaan.

Golongan

Moralis/Humanis ingin balas budi, Liberalis adanya kebebasan dan kapitalis mencari keuntungan. Persamaannya : Indonesia tetap sebagai bagian kerajaan Belanda atau tanah jajahan yang perlu dibina dan dibimbing untuk meningkatkan kemajuan rakyatnya. Salah satu contoh pelaksanaan Trilogi van Deventer yaitu: Edukasi, Irigasi, dan Kolonialisasi. Bahwa pendidikan pribumi perlu dimajukan secara bertahap sejak tingkat dasar, menempuh sampai tinggi. Tempat untuk tingkat menegah dan tinggi dipersulit hanya untuk keluarga priyayi dan bangsawan.

Hasil

pendidikan

untuk

kepentingan

penjajah

maupun

perusahaan sebagai pegawai rendahan (klerk). Dokter penting untuk kesehatan rakyat, terutama para buruh perusahaaan/perkebunan agar tidak merugi. Dibidang

irigasi

ternyata

diutamakan

kepentingan

pengairan

perkebunan termasuk pabriknya. Untuk pembangunan irigasi dan pabrik perlu tenaga teknik, demikian juga perluasan perkebunan di luar Jawa perlu pemindahan

penduduk

dari

daerah

yang

padat.

Kolonisasi

atau

Transmigrasi pertama diadakan pada 1904, yaitu sebagian penduduk Kedu


146

yang miskin dipindah ke Lampung yang dianggap penduduknya kosong. Dengan alat yang sederhana dan bekal sangat terbatas mereka membuka hutan rimba. Selain untuk membuka tanah pertanian mereka juga juga disuruh membuka tanah perkebunan kopi dan karet. Tindakan Imperialisme-Kolonialisme Belanda dari sistem Monopoli, Tanam paksa dan Liberalisasi berpengaruh terhadap Indonesia. Pengaruh itu terjadi perubahan dibidang politik, ekonomi, sosial dan budaya.

D. AKTIVITAS PEMBELAJARAN Untuk memahami materi penjelajahan samudera, anda perlu membaca secara cermat modul ini, gunakan referensi lain sebagai materi pelengkap untuk menambah pengetahuan anda. Dengarkan dengan cermat apa yang disampaikan oleh pemateri, dan tulis apa yang dirasa penting. Silahkan

berbagi

pengalaman

anda

dengan

cara

menganalisis,

menyimpulkan dalam suasana yang aktif, inovatif dan kreatif, menyenangkan dan bermakna. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mempelajari materi ini mencakup : 1. Aktivitas individu, meliputi : a. Memahami dan mencermati materi diklat b. Mengerjakan

latihan/lembar

kerja/tugas,

menyelesaikan



147

E.LATIHAN/KASUS/TUGAS LK I Tugas Individu Setelah mempelajari bahan tersebut di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini: 1. Jelaskan faktor-faktor yang mendorong timbulnya penjelajahan samudera? Jawaban: …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. 2. Apakah hubungan antara penjelajahan samudera dengan timbulnya Kolonialisme dan Imperialisme? Jawaban: …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. 3. Uraikan secara singkat proses kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia? Jawaban: …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. 4. Analisislah tujuan bangsa-bangsa Eropa (Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda) datang ke Indonesia! Jawaban: …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….

LK II 1. Motivasi kedatangan bangsa Eropa ke dunia Timur dapat diungkapkan melalui slogan berikut ini .... a. Vini, Vidi, Vici b. Liberte, Egalitee Franternite c.

Gold, Gospel, Glory

d. Kolonialisme, Imperialisme, Monopolisme e. Devide et Impera, Pak Mcdorlandica 2. Perjanjian Tordesillas merupakan perjanjian antara Portugis dan Spanyol yang berisi tentang …. a. kerjasama dalam perdagangan


148

b. pengambilalihan kekuasaan daerah koloni c. pembagian wilayah pencarian rempah-rempah d. kesepakatan tentang monopoli barang dagangan e. pembagian kekuasaan atas beberapa negara koloni

3. Penjelajahan samudera oleh bangsa Eropa dilandasi oleh semangat reconquesta yakni semangat untuk …. a. mencari kekayaan b. menyebarkan agama c. mencari daerah baru d. mendapatkan kejayaan e. menggalang persaudaraan 4. Perluasan

aktivitas

ekonomi

pemerintah

kolonial

dengan

tujuan

meningkatkan pendapatan negara induk ditandai dengan kebijakan ... a. politik etis b. politik ekonomi liberal c. cultur stelsel d. landreform tanah e. penyerahan wajib dan rodi 5. Peristiwa yang mendorong perkembangan imperialisme modern di dunia adalah …. a. perang salib b. renaissance c. revolusi industri d. penemuan sumber daya alam e. penemuan daerah baru

F.RANGKUMAN: 

Faktor-faktor yang mendorong penjelajahan samudera, antara lain : a) Jatuhnya Konstantinopel yang berperan sebagai Bandar transito ke tangan Turki pada tahun 1453, b) Semangat Perang Salib yang dimiliki orang


149

Portugis, c) Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, d) kisah perjalanan Marcopolo ( 1254-1324), e) keinginan untuk mengetahui lebih jauh tentang rahasia alam semesta, keadaan geografi dan bangsa-bangsa yang tinggal di belahan

bumi,

f)

semboyan

Gold,

Gospel,

dan

Glory

(mencari

kekayaan,kejayaan, dan menyebarkan agama Kristen. 

Cengkih, pala, dan fuli bersama-sama rempah-rempah yang lain seperti lada dan kayu manis merupakan komoditi dari kepulauan Indonesia yang paling dicari oleh para pedagang Eropa itu. Bangsa Eropa yang mencapai Nusantara dan mendirikan koloninya ialah Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris.Akibat dari pecahnya perang salib menimbulkan terputusnya hubungan antara Eropa Barat dan Asia Barat. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi bangsa Eropa Barat untuk mendapatkan barang-barang rempah dari timur yang sangat dibutuhkan di Eropa. Untuk itu mereka berlomba-lomba mencari daerah timur (Indonesia) sebagai tempat komoditi rempah-rempah,

G.UMPAN BALIK Setelah kegiatan pembelajaran,Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini : 1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi penjelajahan samudera ? 2. Kesulitan apa yang anda alami dalam menyampaikan materi ini? 3. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi penjelajahan samudera? 4. Apa manfaat materi ini terhadap tugas Bapak/Ibu ? 5. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu setelah kegiatan pelatihan ini ?

H.KUNCI JAWABAN 1. C 2. E 3. B 4. B 5. D


150

DAFTAR PUSTAKA

Kartodirjo, Sartono. 1993. PengantarSejarah Indonesia Baru: 1500-1900. Jakarta: PT. GramediaPustakaUtama. Daulay,

Is.

1983.

Penjelajah-PenjelajahTermasyurDalam

Sejarah.

Jakarta:PenerbitMutiara. Nugroho,

WahyudanSyachrial

Ariffiantono.

PengaruhPerdagangandanPelayaran

2005. Kuno.

Malang:PusatPengembanganPenataran Guru IPS dan PMP Malang. Sardiman,AM.TanpaTahunPerkembanganPelayarandanPerdaganganDuniaSam apai

Abad

XVI.

DirektoratPendidikanLanjutanPertama,

DirektoratJenderalPendidikanDasardanMenengahDepartemenPendidikan Nasional. Sayono, Joko. 2004. PerdagangandanPelayaranKunosertaKedatanganBangsa Eropa di Indonesia. Makalah. Poesponegoro, MarwatiDjoened (dkk). 1994. SejarahNasional Indonesia Jilid II. Jakarta. BalaiPustaka. http://id.wikipedia.org, online, diakses pada tanggal 15 Nopember 2015 http://amnanfaza.blogspot.com/, online, diakses pada tanggal 15 Nopember 2015


151


JAMAN PERGERAKAN NASIONAL INDONESIA

A. TUJUAN PEMBELAJARAN Setelah

mempelajari

modul

PKB

ini,

peserta

diharapkan

mampu

mendeskripsikan pergerakan nasional Indonesia, latar belakang timbulnya pergerakan nasional dan perkembangan organisasi-organisasi pergerakan nasional.

B. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 1. Menganalisis hakekat pergerakan nasional Indonesia 2. Membuat peta konsep sederhana yang dapat menjelaskan dengan mudah materi pergerakan nasional ini bagi siswa SMA/SMK

C. URAIAN MATERI 1. Latar Belakang Lahirnya Pergerakan Nasional Pergerakan kebangsaan Indonesia atau lebih dikenal dengan pergerakan nasional merupakan suatu gejala sejarah tersendiri di Indonesia. Dalam artian, zaman ini menjadi sebuah penanda bahwa bangsa Indonesia memasuki sebuah babak baru dalam perjalanan sejarahnya. Pergerakan nasional dilatarbelakangi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. 1.1 Faktor Internal 1.1.1 Sejarah masa lampau yang gemilang Sebelum kedatangan bangsa Barat, kita sebagai bangsa telah mampu mengatur diri sendiri, memiliki kedaulatan atas wilayah di mana kita tinggal. Kebesaran ini tentu secara psikologis membawa pikiran dan angan-angan bangsa Indonesia untuk senantiasa dapat menikmati kebesaran itu. Namun demikian tidak berarti kita kembali pada masa lalu, tetapi kebesaran Majapahit dan Sriwijaya dapat menggugah perasaan nasionalisme golongan terpelajar pada awal abad XX. Tidaklah berlebihan jika kebesaran pada masa lampau itu mendorong semangat


152

para tokoh pergerakan dalam upaya melepaskan diri dari penjajahan Belanda. 1.1.2 Penderitaan rakyat akibat kolonialisme Bangsa Indonesia mengalami masa penjajahan yang panjang dan menyakitkan sejak kedatangan Portugis, Belanda, Inggris, dan Perancis. Rasa benci rakyat Indonesia muncul karena adanya jurang pemisah antara bangsa Barat dengan rakyat Bumiputra. Hal ini karena penindasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam bidang politik terjadi keterbatasan memperoleh kesempatan dalam bidang politik dan pemerintahan, dalam bidang ekonomi adanya sistem monopoli, dalam bidang sosial adanya kesombongan

rasial

yang

ditonjolkan,

dalam

bidang

pendidikan

kurangnya sekolah dan diskriminasi dalam memperoleh kesempatan belajar. Penderitaan yang terjadi di berbagai sektor kehidupan ini menjadikan rakyat Indonesia muncul kesadaran nasionalnya dan mulai memahami perlunya menggalang persatuan. Atas prakarsa para intelektual maka angan-angan ini dapat menjadi kenyataan dalam bentuk perjuangan modern. 1.1.3 Peranan golongan terpelajar Setelah pemilik-pemilik modal Belanda berhasil menerapkan Politik Pintu Terbuka (Politik Drainage) maka diterapkanlah politik etis atau dikenal juga dengan Trilogi van Deventer. Politik etis ini mencakup Edukasi, Emigrasi dan Irigrasi. Salah-satu trilogi dari Politik Etis adalah edukasi, tujuan awalnya adalah untuk mendapatkan tenaga kerja atau pegawai rendah dan mandor-mandor atau pelayan-pelayan yang dapat membaca dengan gaji yang murah. Untuk kepentingan tersebut, Belanda mendirikan sekolah-sekolah rakyat pribumi. Pendidikan kolonial bukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia, namun dirancang untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga murah bagi Hindia Belanda. Salah satu kebijakan pemerintah Hindia Belanda, kemudian banyak lembaga pendidikan berdiri. Namun demikian ternyata perbedaan warna kulit menjadi salah satu hambatan masuk sekolah. Sistem pendidikan juga dikembangkan disesuaikan


153

dengan status sosial masyarakat (Eropa, Timur Asing dan Bumiputra). Untuk kelompok bumiputra masih diwarnai oleh status keturunan yang terdiri atas kelompok bangsawan/kaum priyayi dan rakyat jelata. Macam-macam pendidikan pada masa itu antara lain: 1)

Pendidikan setingkat Sekolah Dasar, di antaranya:

a) ELS (Europese Lagere School), sekolah Belanda lama pendidikan 7 tahun.

b) HBS (Hollands Chinese School), Sekolah Cina, lama pendidikan 7 tahun.

c) HIS (Hollands Inlandse School), Sekolah Hindia – Belanda, lama pendidikan 7 tahun.

2)

Pendidikan setingkat Sekolah Menengah Pertama/Atas di antaranya:

a) HBS (Hogere Burger School), Sekolah Menengah, lama pendidikan 5 tahun.

b) MULO (Meer Uitgebreid Ondewijs), Pendidikan Rendah Lebih Intensif, lama pendidikan 3 – 4 tahun.

c) AMS (Algemene Middelbare School), Sekolah Menengah Umum, merupakan sekolah lanjutan dari MULO, lama pendidikan 5 tahun.

d) KS (Kweek School), Sekolah Guru, lama pendidikan 6 tahun. 3) Pendidikan Tinggi di antaranya:

a) Technische Hooge School : Pendidikan Tinggi Teknik. b) Rechts Hooge School : Sekolah Hakim Tinggi. c) GHS (Geneeskundige Hogeschool). d) OSVIA (Opleiding School voor Inlandse Ambtenaren), Sekolah Pendidikan Pegawai Pribumi.

e) STOVIA (School Tot Opleiding Voor Inlandsche Artsen), Sekolah Kedokteran Jawa. Para pelopor pergerakan nasional terdiri atas para pelajar STOVIA. Kelompok intelektual khususnya lulusan dokter Jawa termasuk kelompok yang peka terhadap keadaan pada saat itu, mengingat tugas


154

yang diembannya berupa pengabdian terhadap kondisi masyarakat Indonesia

yang

sangat

memprihatin-kan.

Di

mana-mana

terlihat

lingkungan yang kurang bersih sehingga menimbul-kan penyakit menular khususnya penyakit kulit, kolera, disentri, dan penyakit endemi lainnya. Selain itu kemampuan berkomunikasi dan intelektualitas mereka juga menjadi modal berharga yang membuka cakrawala berfikir sehingga pada gilirannya pada diri mereka timbul gagasan-gagasan segar, tercermin dari gagasannya dalam mengembangkan taktik perjuangan dari gerakan yang bersifat fisik (perjuangan menggunakan senjata/fisik) ke dalam organisasi modern (perjuangan diplomasi/non fisik).

1.2

Faktor Eksternal Sebenarnya timbulnya pergerakan nasional Indonesia di samping disebab-kan oleh kondisi dalam negeri seperti diuraikan di atas, juga ada faktor yang berasal dari luar (faktor ekstern) yaitu:

1.2.1

Kemenangan Jepang atas Rusia Pada tahun 1904 – 1905 terjadi peperangan antara Jepang melawan Rusia, yang keluar sebagai pemenang dalam peperangan itu adalah Jepang. Hal ini terjadi karena Jepang telah melakukan perubahan strategi politik luar negerinya dari kebijaksanaan pintu tertutup menjadi pintu terbuka dengan suatu proses yang kita kenal dengan Meiji Restorasi. Dengan demikian Jepang mulai terbuka terhadap dunia luar, bahkan sistem pemerintahannya meniru gaya Inggris sedangkan modernisasi angkatan perangnya meniru Jerman. Di samping itu masyarakat Jepang memiliki semangat Bushido (jalan ksatria). Semangat ini di samping menunjukkan kesetiaan kepada Kaisar/ tanah air/semangat nasionalisme, sekaligus menunjukkan suatu etos kerja yang tinggi, penuh dengan disiplin dan kerja keras. Dengan demikian kemenangan Jepang atas Rusia memberikan semangat juang terhadap para pelopor pergerakan nasional di Indonesia.

1.2.2 Partai Kongres India India adalah bangsa yang memiliki nasib sama dengan bangsa Indonesia, yaitu sebagai sesama bangsa terjajah. Bangsa

Indonesia

dijajah oleh Belanda (dalam perkembangan sejarah selanjutnya juga


155

pernah dijajah Inggris) sedangkan India merupakan tanah jajahan Inggris. Perlawanan juga terjadi terhadap Inggris yang ada di India, atas inisiatif seorang Inggris (Allan Octavian Hume) pada tahun 1885 mendirikan Partai Kongres India. Di bawah kepemimpinan Mahatma Gandhi, partai ini kemudian menetapkan garis perjuangan: Swadesi, Satyagraha dan Ahimsa. Ketiga elemen ini mengandung makna kemandirian, menuntut kebenaran dengan memperjuangkan peraturan yang sesuai dengan kepentingan bangsa India, serta melakukan suatu perjuangan tanpa kekerasan (ahimsa dalam bahasa dilarang membunuh). Nilai-nilai yang terkandung dalam garis per-juangan Partai Kongres India ini banyak memberikan inspirasi terhadap perjuangan di Indonesia seperti melalui perjuangan organisasi dan Gerakan Samin. 1.2.3

Nasionalisme di Philipina Philipina merupakan jajahan Spanyol yang berlangsung sejak 1571-1898. Seperti yang terjadi terhadap India dan Indonesia, ternyata gerakan-gerakan yang ada di Asia ini bukan sekedar perlawanan terhadap dominasi asing, tetapi lebih merupakan suatu revolusi politik dan moral. Demikian juga dengan akibat yang ditimbulkan, hanyalah penderitaan terhadap bangsa yang terjajah. Dalam perkembangannya kemudian di Philipina muncul seorang tokoh Jose Rizal, yang pada tahun 1892 melakukan perlawanan bawah tanah terhadap kekejaman Spanyol. Tujuan yang ingin dicapai adalah bagaimana membangkitkan nasionalisme Philipina dalam menghadapi penjajahan Spanyol. Dalam perjuangannya Jose Rizal dihukum mati setelah gagal dalam pemberontakan Katipunan. Perjuangan bangsa Philipina melawan penjajah ini merupakansalah satu contoh perlawanan terhadap dominasi asing yang kemudian juga terjadi di negara-negara lain seperti di Mesir, Turki, dan Cina.

1.2.4

Gerakan nasionalisme Cina Munculnya gerakan nasionalisme di Cina diawali dengan terjadinya pemberontakan Tai Ping (1850 – 1864) dan kemudian disusul oleh pemberontakan Boxer. Gerakan ini ternyata berimbas semangatnya di tanah air Indonesia.

1.2.5

Gerakan Turki Muda


156

Gerakan nasionalisme di Turki pada tahun 1908 dipimpin oleh Mustafa Kemal Pasha. Gerakannya dinamakan Gerakan Turki MudaCina diawali dengan terjadinya pemberontakan Tai Ping (1850 – 1864) dan kemudian disusul oleh pemberontakan Boxer. Gerakan ini ternyata berimbas semangatnya di tanah air Indonesia. 2.

Peran Golongan Terpelajar, Profesional, dan Pers dalam Pergerakan Nasional Nasionalisme jika dilihat dari aspek bahasa, berasal dari kata Natie (Belanda), atau nation (Inggris) yang berarti bangsa. Bangsa dapat terbentuk karena faktor budaya, ekonomi, politik, teritorial/wilayah yang memiliki kesepakat-an bersama serta mempunyai suatu tujuan tertentu. Sebelum lahirnya pergerak-an nasional telah ada “benih-benih” terlebih dahulu yaitu kesadaran nasional. Kesadaran nasional sebenarnya suatu pandangan yang sangat terkait dengan soal perasaan, kehendak untuk hidup bersama yang timbul antara sekelompok manusia yang nasibnya sama dalam masa lampau yang mengalami penderitaan bersama. Kesadaran nasional memiliki fungsi penting yakni suatu kesadaran yang menempatkan pengalaman, perilaku serta tindakan individu/seseorang dalam kerangka nasional. Rasa kebangsaan terbentuk sejak Kebangkitan Nasional pada tahun 1908. Perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia menghadapi penjajah dipicu oleh harga diri sebagai bangsa yang ingin merdeka di tanah airnya sendiri tanpa tekanan penjajah. Hal ini ditunjang dengan munculnya pendidikan. Kebutuhan pendidikan telah disadari sebagai kebutuhan yang tidak bisa ditunda dan diabai-kan lagi, kesadaran ini semakin hari semakin meluas di Indonesia. Pendidikan pula yang akhirnya melahirkan golongan terpelajar yang mampu membuka kesadaran bahwa penguasaan ilmu pengetahuan merupakan bekal untuk menghadapi bangsa Barat menuju kemerdekaan. Selain golongan terpelajar muncul juga golongan sosial yang bekerja sesuai dengan bidangnya yang disebut sebagai golongan profesional, misalnya guru, dokter, dan wartawanMereka memiliki ruang gerak sosial yang luas sehingga mendapat kesempatan pergaul-\an yang


157

luas dengan masyarkat dari berbagai suku dan budaya yang berlainan. Hubungan ini pada akhirnya tidak terbatas pada hubungan kerja, keluarga, namun juga menciptakan hubungan sosial yang harmonis, sehingga lambat laun muncul integritas nasional. Selain dua golongan yang telah disebutkan di atas, peran pers dalam pergerakan nasional juga sangat besar. Surat kabar yang diidentifikasi sebagai surat kabar pertama yang dimiliki dan dierbitkan oleh bangsa Indonesia adalah Medan Priyayi yang diterbitkan oleh R.M. Tirtoadisuryo tahun 1907. Dan pendiri Medan Priyayi dianggap dianggap sebagai wartawan pertama yang menggunakan surat kabar sebagai alat untuk membentuk pendapat umum. Seiring dengan meningkatnya kesadaran kebangsaan yang aktualisasinya nampak dari semakin banyaknya organisasi pergerakan, maka pers nasional juga semakin menempatkan kedudukannya sebagai alat perjuangan pergerakan. Biasanya tokoh pergerakan terlibat dalam kegiatan jurnalistik, bahkan banyak di antaranya yang memulai aktivitasnya melalui profesi jurnalis. Hampir semua organisasi pergerakan pada masa itu memiliki dan menggunakan surat kabar atau majalah untuk menyuarakan ide-ide dan aspirasi perjuangannya. Budi Utomo pada awal pertumbuhannya telah mengambil alih Dharmo Kondo, majalah yang sebelumnya dimiliki dan diterbitkan oleh orang Cina.7) Setelah mengalami masa pasang surut dalam

perkembangannya,

harian

Dharmo

Kondo

berubah

nama

menjadi Pewarta Oemoem, dan menjadi pembawa suara Partai Indonesia Raya (Parindra). Selain Dharmo Kondo, Budi Utomo pernah juga menerbitkan Budi Utomo (1920), Adilpalamerta (1929), dan Toentoenan Desa pada tahun 1930. Sementara itu Sarekat Islam setelah mengadakan kongresnya yang pertama pada tahun 1931 di Surabaya, menerbitkan Oetoesan Hindia.

SI

juga

menerbitkan Bendera

Islam, Sarotama, Medan

Moelimin, Sinar Djawa, Teradjoe. Indische Partij di bawah pimpinan Tiga Serangkai

menjadikan Het


Tijdsichrift dan De

Expres sebagai

alat

158

propagandanya. Melalui kedua media ini, tulisan-tulisan tokoh Indische Partij dimuat. Di antaranya yang terkenal adalah tulisan Suwardi Suryaningrat yang berjudul Als ik eens Nederlander was (Andaikata Aku Seorang Belanda). Lahirnya PKI (1920) makin menambah jumlah surat kabar partai. Pada akhir tahun 1926, tercatat lebih dari dua puluh penerbitan PKI yang tersebar di berbagai kota. Di lain tempat, organisasi pergerakan yang ada di negeri Belanda, Perhimpunan Indonesia telah menerbitkan medianya Indonesia Merdeka yang sebelumnya bernama Hindia Putera..Tulisantulisan tokoh PI dalam majalah tersebut banyak berpengaruh terhadap perjuangan pergerakan di tanah air. Bukan hanya organisasi politik yang menerbitkan pers, tapi organisasi kedaerahan, organisasi kepemudaan, organisasi yang bersifat sosial keagamaan turut pula menerbitkan surat kabar atau majalah. Para perkumpulan ini telah menyadari pentingnya sebuah media pers untuk menyampaikan aspirasi perjuangan. Demikianlah peranan pers nasional sebagai

alat

perjuangan

dengan

orientasinya

yang

mendukung

perjuangan pergerakan nasional telah mengambil bagian penting dari epsidoe perjuangan dalam upaya mencapai kemerdekaan.

3.

Organisasi-organisasi pada Masa Pergerakan Nasional

3.1

Budi Utomo Budi Utomo merupakan sebuah organisasi modern pertama kali di Indonesia yang didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908. Istilah Budi Utomo berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu bodhi atau budhi, berarti “keterbukaan jiwa”, ”pikiran”, ”kesadaran”, “akal”, atau “pengadilan”. Sementara itu, utomo berasal dari perkataan Jawa: utama, yang dalam bahasa Sansekerta berarti “tingkat pertama” atau “sangat baik” . Dr. Wahidin Sudirohusodo merupakan pembangkit semangat organisasi Budi Utomo. Sebagai lulusan sekolah dokter Jawa di Weltvreden (sesudah tahun 1900 dinamakan STOVIA), merupakan salah


159

satu tokoh pelajar yang berusaha memperjuangkan nasib bangsanya. Wahidin menghimpun beasiswa agar dapat memberikan pendidikan modern cara Barat kepada golongan priyayi Jawa dengan mendirikan Studie Fonds atau Yayasan Beasiswa. Gerakan pendirian studiefonds disusul dengan berdirinya Budi Utomo

pada tanggal 20 Mei 1908 di

Jakarta. Organisasi ini diketuai oleh dr. Sutomo yang dibantu M. Suraji, M. Saleh, Mas Suwarno, M. Sulaeman, Gunawan dan Gumbreg. Tanggal berdirinya Budi Utomo tersebut sampai sekarang diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Program utama dari Budi Utomo mengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran. Programnya lebih bersifat sosial disebabkan saat itu belum dimungkinkan didirikannya organisasi politik karena adanya aturan yang ketat dari pihak pemerintah Hindia Belanda. Pada tanggal 3 – 5 Oktober 1908, Budi Utomo mengadakan kongresnya yang pertama di Yogyakarta. Kongres ini berhasil menetapkan tujuan organisasi yaitu: Kemajuan yang harmonis antara bangsa dan negara, terutama dalam memajukan pengajaran, pertanian, peternak-an dan dagang, tehnik, industri serta kebudayaan. Sebagai ketua Pengurus Besar yang pertama terpilih R.T Tirtokusumo (Bupati Karang Anyar) dengan wakil ketua dr. Wahidin Sudiro Husodo. Dalam kongres itu, terdapat kelompok minoritas yang dipimpin Dr. Cipto Mangunkusumo yang berusaha memperjuangkan Budi Utomo berubah menjadi partai politik yang berjuang untuk mengangkat rakyat pada umumnya (tidak terbatas hanya golongan priyayi) dan kegiatannya meliputi seluruh Indonesia, tidak hanya Jawa dan Madura saja. Namun pandangan Dr. Cipto Mangunkusumo gagal mendapat dukungan bahkan pada tahun 1909 Dr. Cipto Mangunkusumo mengundurkan diri dari Budi Utomo kemudian bergabung dengan Indische Partij. Setelah mendapat persetujuan dari pemerintah Kolonial Belanda, Budi Utomo pada tahun 1909 diberi status sebagai organisasi yang berbadan hukum sehingga diharapkan organisasi pertama di Indonesia ini dapat melakukan aktivitasnya secara leluasa. Gubernur Jenderal van Heutsz menyambut Budi Utomo sebagai bagian keberhasilan dari


160

pelaksanaan politik etis. Dengan demikian, BU tumbuh menjadi organisasi yang moderat, kooperatif terhadap pemerintah Hindia Belanda. Pada perkembangannya BU mengalami stagnasi, aktivitasnya hanya terbatas pada penerbitan majalah Goeroe Desa dan beberapa petisi yang ditujukan kepada pemerintah Hindia Belanda dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Kelambanan aktivitas BU disebabkan para pengurus atau pemimpin mereka berstatus sebagai pegawai atau bekas pegawai pemerintah, sehingga mereka takut bertindak dan lemah dalam gerakan kebangsaan. Di samping itu, BU kekurangan dana dan pemimpin yang dinamis. Pada tahun 1912 R.T Tirtokusumo berhenti sebagai ketua digantikan oleh Pangeran Noto Diridjo, anak dari Paku Alam V yang berusaha mengejar keter-tinggalan organisasi itu dalam aktivitasnya. Ketua baru tidak banyak membawa perubahan. Hasil-hasil yang dicapai antara lain perbaikan pengajaran di daerah Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan

surakarta,

serta

mendirikan

organisasi

dana

belajar

Darmoworo. Peran BU semakin memudar seiring berdirinya organsasi yang lebih aktif dan penting bagi pribumi. Beberapa di antaranya bersifat keagamaan, kebudaya-an dan pendidikan serta organisasi yang bersifat politik. Organisasi baru tersebut antara lain: Sarekat Islam, Indische Partij, dan Muhammadiyah. Dengan muncul-nya organisasi-organisasi baru tersebut menyebabkan BU mengalami kemundur-an. BU tidak bergerak dalam bidang keagamaan dan politik sehingga anggota yang merasa tidak puas dengan BU keluar dari organisasi itu dan masuk ke organisasi baru yang dianggap lebih sesuai. Keadaan yang demikian menjadikan BU berubah haluan ke arah politik. Hal ini dapat dibuktikan dengan peristiwa sebagai berikut: a.

Dalam rapat umum BU di Bandung tanggal 5 dan 6 Agustus 1915 menetap-kan mosi, agar dibentuk milisi bagi bangsa Indonesia namun

melalui

persetujuan

parlemen.

Pembentukan

milisi

berhubungan dengan meletusnya Perang Dunia I tahun 1914. b.

BU menjadi bagian dalam Komite “ Indie Weerbaar” yaitu misi ke Negeri Belanda dalam rangka untuk pertahanan Hindia Belanda.


161

Meski undang-undang wajib militer atau pembentukan suatu milisi gagal dipenuhi pemerintah Belanda, ternyata parlemen Belanda menyetujui pembentukan Volksraad (Dewan Rakyat) sebagai Hindia Belanda. BU segera membentuk sebuah Komite Nasional untuk menghadapi pemilihan anggota Volksraad meskipun demikian Komite Nasional ini tidak dapat berjalan sesuai harapan. Dr. Sutomo yang tidak puas dengan BU pada tahun 1924 mendirikan Indonesische Studieclub di Surabaya. Penyebabnya adalah asas “Kebangsaan Jawa” dari BU sudah tidak relevan dengan perkembangan rasa kebangsaan yang menuju pada sifat nasional. Indonesische Studieclub ini pada per-kembangannya menjadi Persatuan Bangsa Indonesia. Pada konggres BU tahun 1923 diusulkan adanya asas non kooperatif sebagai asas perjuangan namun ditolak oleh sebagian peserta konggres. Pada tahun 1927 BU masuk dalam PPPKI (Permufakatan Perhimpunan-

Perhimpunan

Politik

Kebangsaan

Indonesia)

yang

dipelopori Ir. Sukarno. Meskipun demikian, BU tetap eksis dengan asas kooperatifnya. Pada tahun 1928 BU menambah asas perjuangannya yaitu: ikut berusaha untuk melaksanakan cita-cita persatuan Indonesia. Hal ini sebagai isyarat bahwa BU menuju kehidupan yang lebih luas tidak hanya Jawa dan Madura namun meliputi seluruh Indonesia. Usaha ini diteruskan dengan mengadakan fusi dengan PBI (Persatuan Bangsa Indonesia) suatu partai pimpinan Dr. Sutomo. Fusi ini terjadi pada tahun 1935, hasil fusi melahirkan Parindra (Partai Indonesia Raya), sehingga berakhirlah riwayat BU sebagai organisasi pergerakan pertama di Indonesia. 3.2

Sarekat Islam Tiga tahun setelah berdirinya Budi Utomo, pada tahun 1911 berdirilah organisasi yang disebut Sarekat Dagang Islam. Latar belakang ekonomis perkumpulan ini sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi pedagang orang-orang Cina. Hal ini juga sebagai isyarat bahwa golongan muslim sudah saatnya menunjukkan kemampuannya. Atas prakarsa K.H. Samanhudi seorang saudagar batik dari Laweyan – Solo berdirilah sebuah organisasi yang pada awalnya anggotanya para pedagang batik


162

di kota Solo. Tujuannya untuk memperkuat persatuan sesama pedagang batik dalam menghadapi persaingan dengan pedagang Cina yang menjadi agen-agen bahan-bahan batik. Para pengusaha tersebut umumnya beragama Islam sehingga organisasi tersebut bernama Sarekat Dagang Islam. Sarekat Dagang Islam mengalami kemajuan pesat karena dapat meng-akomodasi kepentingan rakyat biasa. Oleh sebab itu, organisasi ini menjadi lambang persatuan bagi masyarakat yang tidak suka dengan orang-orang Cina, pejabat-pejabat priyayi dan orang-orang Belanda. Di Solo, gerakan yang bercorak nasionalistis, demokratis, religius, dan ekonomis ini berdampak pada permusuhan antara rakyat biasa dengan kaum pedagang Cina, sehingga sering terjadi bentrok di antara mereka. Pemerintah Hindia Belanda semakin khawatir dengan gerakan yang bersifat radikal ini karena berpotensi menjadi gerakan melawan pemerintah. Hal ini menyebabkan Sarekat Dagang Islam pada tanggal 12 Agustus 1912 diskors oleh residen Surakarta dengan larangan untuk menerima anggota baru dan larangan mengadakan rapat. Karena tidak ada bukti untuk melakukan gerakan anti pemerintah maka tanggal 26 Agustus 1912 skors tersebut dicabut. Atas usul dari H.O.S Cokroaminoto pada tanggal 10 September 1912 Sarekat Dagang Islam berubah menjadi Sarekat Islam. K.H Samanhudi diangkat sebagai ketua Pengurus Besar SI yang pertama dan H.O.S Cokroaminoto sebagai komisaris. Setelah menjadi SI sifat gerakan menjadi lebih luas karena tidak dibatasi keanggotaannya pada kaum pedagang saja. Dalam Anggaran Dasar tertanggal 10 September 1912, tujuan perkumpulan ini diperluas: a. Memajukan perdagangan; b. Memberi pertolongan kepada anggota yang mengalami kesukaran (semacam usaha koperasi); c. Memajukan kecerdasan rakyat dan hidup menurut perintah agama; dan d. Memajukan agama Islam serta menghilangkan faham- faham yang keliru tentang agama Islam.


163

Program yang baru tersebut masih mempertahankan tujuan lama yaitu dalam bidang perdagangan namun tampak terlihat perluasan ruang gerak yang tidak membatasi pada keanggotaan para pedagang tetapi terbuka bagi semua masyarakat. Tujuan politik tidak tercantumkan karena pemerintah masih melarang adanya partai politik. Perluasan keanggotaan tersebut menyebabkan dalam waktu relatif singkat keanggotaan SI meningkat

drastis.

Gubernur

Jenderal Idenburg

dengan

hati-hati

mendukung SI dan pada tahun 1913 Idenburg memberi pengakuan resmi kepada

SI

meski

banyak

pejabat

Hindia

Belanda

menentang

kebijakannya. SI mengadakan kongres I di Solo pada tanggal 26 Januari 1913. Konggres yang dipimpin oleh H.O.S Cokroaminoto antara lain mejelaskan bahwa SI bukan sebagai partai politik dan tidak beraksi untuk melakukan pergerakan secara radikal melawan pemerintah Hindia Belanda. Meskipun demikian, asas Islam yang dijadikan prinsip organisasi menjadikan SI sebagai simbol persatuan rakyat yang mayoritas memeluk Islam serta adanya kemauan untuk memper-tinggi martabat atau derajat rakyat. Cabang-cabang SI telah tersebar di seluruh pulau Jawa dengan jumlah anggota yang sangat banyak. Kongres SI II diadakan di Solo tahun 1914, yang memutuskan antara lain bahwa keanggotaan SI terbuka bagi seluruh rakyat Indonesia dan membatasi keanggotaan dari golongan pagawai Pangreh Praja. Tindakan ini sebagai cara untuk memperkuat identitas dan citra bahwa SI sebagai organisasi rakyat. Pemerintah Hindia Belanda tidak suka melihat kekuatan SI yang begitu besar dan bersikap berani. Untuk membatasi kekuatan SI, pemerintah menetapkan peraturan pada tanggal 30 Juni 1913 bahwa cabang-cabang SI harus bersikap otonom atau mandiri untuk daerahnya masing-masing. Setelah terbentuk SI daerah berjumlah lebih dari 50 cabang, pada tahun 1915 SI mendirikan CSI (Central Sarekat Islam) di Surabaya. Tujuan didirikannya CSI adalah dalam rangka memajukan dan membantu SI di daerah serta mengadakan hubungan antara cabang-cabang SI. Kongres III SI diadakan di kota Bandung pada tanggal 17-24 Juni 1916. Konggres yang dipimpin H.O.S Cokroaminoto tersebut bernama


164

Kongres Nasional Sarekat Islam pertama, yang dihadiri hampir 80 SI daerah. Dicantumkannya kata “nasional” dalam kongres tersebut dimaksudkan, bahwa SI menuju ke arah persatuan yang teguh dan semua golongan atau tingkatan masyarakat merasa sebagai satu bangsa. Kongres Nasional SI kedua dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 20 – 27 Oktober 1917. Dalam kongres tersebut menyetujui bahwa CSI tetap dalam garis parlementer-evolusioner meskipun lebih berani bersikap kritis terhadap pemerintah. Pada tahun 1918, SI mengirimkan wakilnya ke Volksraad yaitu Abdul Muis (dipilih) dan H.O.S Cokroaminoto (diangkat). Dalam sidang Volksraad, H.O.S Cokroaminoto mengusulkan agar lembaga tersebut menuju pada status dan fungsi parlemen yang sesungguhnya. 3.3

Indische Partij (IP) IP didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912 oleh Tiga Serangkai yaitu E.F.E Douwes Dekker (Danudirjo Setyabudi), dr. Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara). Organisasi yang bercorak politik ini juga berusaha menggantikan Indische Bond yang merupakan wadah bagi kaum Indo dan Eropa di Indonesia yang didirikan pada tahun 1898. Penggagas IP adalah Douwes Dekker, seorang Indo – Belanda yang mengamati adanya keganjilan-keganjilan dalam masyarakat kolonial, khususnya diskriminasi antara keturunan Belanda asli dengan kaum Indo. Ia juga memperluas pandangannya untuk peduli dengan nasib masyarakat Indonesia yang masih hidup dalam belenggu aturan kolonialis. Melalui tulisan-tulisan para tokoh IP dalam majalah Het Tijdschrift dan surat kabar De Express, mereka menyampaikan pemikiran-pemikirannya. Mereka berusaha menyadarkan golongan Indo dan pribumi, bahwa masa depan mereka terancam oleh bahaya yang sama yaitu eksploitasi kolonial. Untuk melancarkan aksi-aksi perlawanan terhadap kolonial tersebut, mereka mendirikan Indische Partij. IP terbuka bagi semua golongan sehingga keanggotaannya meliputi kaum pribumi, bangsa Eropa yang tinggal di Hindia Belanda, Indo-Belanda, keturunan Cina dan Arab serta lainnya. Tujuan IP adalah:


165

“Indie‟ merdeka, dengan dasar “ Nasional Indische” melalui semboyan “ Indie untuk Indiers” berusaha mem-bangun rasa cinta tanah air serta bersama-sama memajukan tanah air untuk menyiapkan kemerdekaan. IP berdiri berdasarkan nasionalisme yang luas menuju kemerdekaan Indonesia yang mengakomodasi semua orang pribumi, Belanda, keturunan Cina dan Arab serta lainnya. Namun pemerintah Hindia Belanda bersikap tegas terhadap IP. Permohonan yang diajukan kepada Gubernur Jenderal agar IP mendapat pengakuan sebagai badan hukum pada tanggal 4 Maret 1913 ditolak dengan alasan bahwa organisasi tersebut berdasarkan politik dan mengancam keamanan Hindia Belanda. Bahkan pemerintah tetap menganggap IP sebagai partai terlarang. Pada peringatan ulang tahun ke-100 kemerdekaan Belanda dari penjajah-an Perancis, di Bandung dibentuk Komite Bumiputra. Komite ini mengirim telegram kepada Ratu Belanda yang berisi antara lain permintaan dibentuknya majelis perwakilan rakyat yang sejati serta adanya kebebasan berpendapat di daerah jajahan. Salah seorang tokoh Komite Bumiputra yaitu Suwardi Suryaningrat, menulis sebuah artikel yang berjudul “Als ik een Nederlander was” (Seandainya Saya Seorang Belanda), yang berisi sindiran tajam terhadap ketidakadilan di daerah jajahan. Adanya sesuatu yang ironis, di saat Belanda akan merayakan kebebasannya dari penjajah Perancis dilain pihak tenyata Belanda menjajah bangsa Indonesia. Kegiatan Komite ini dianggap oleh Belanda sebagai aktivitas yang membahayakan sehingga pada tahun 1913 ketiga tokoh IP dijatuhi hukuman pengasingan di negeri Belanda. Saat di Belanda, mereka aktif dalam perkumpulan Perhimpunan Indonesia. Dengan pengasingan tokoh-tokoh utama IP membawa pengaruh terhadap aktivitas organisasi tersebut sehingga para pengikutnya bubar. Namun

propaganda

IP

tentang

“Nasionalisme

Indonesia”

dan

kemerdekaan menjadi bagian dari semangat bangsa di kemudian hari, terutama dalam organisasi-organisasi setelah IP. 3.4

Muhammadiyah Muhammadiyah merupakan organisasi Islam modern yang berdiri di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1918 dan didirikan oleh tokoh


166

agama K.H Ahmad Dahlan. Pada awalnya, K.H Ahmad Dahlan masuk dalam organisasi Budi Utomo dengan harapan dapat memberikan pemikiran Islam pembaharuan kepada anggota organisasi tersebut, namun cara tersebut kurang efektif sehingga ia mendirikan organisasi Muhammadiyah. Muhammadiyah mencurahkan kegiatannya pada usahausaha pendidikan serta kesejahteraan. Dalam program dakwahnya berusaha menghapus bentuk-bentuk pemikiran dan pelak-sanaan Islam yang dihubungkan dengan hal-hal mistik atau takhayul. Ide pembaharuan K.H Ahmad Dahlan dipengaruhi gerakan pembaharuan di Arab saat ia menuntut ilmu agama di sana. Faktor lain yang mendorong berdirinya Muhammadiyah adalah tertinggal-nya pendidikan yang dapat menyeimbangkan antara ilmu agama dengan ilmu umum. Pendidikan agama secara tradisional memfokuskan pada pendidikan di pondok pesantren yang hanya mempelajari ilmu agama sehingga berdampak pada tertinggalnya masyarakat

kepada

ilmu-ilmu

umum.

Muhammadiyah

berusaha

mengembangkan kedua ilmu tersebut sehingga pendidikan umum di Indonesia juga tidak tertinggal dibanding sistem pendidikan Belanda di Indonesia. Muhammadiyah juga sering mengkritik kebiasaan-kebiasaan dalam adat Jawa yang dicampur dengan ajaran Islam namun menyimpang dari ajaran Islam. Hal ini menyebabkan Muhammadiyah sering mengalami konflik dengan komunitas agama Islam di Jawa. Muhammadiyah berusaha menjaga jarak dengan urusan politik praktis namun tidak menentang politik. Hal ini dibuktikan para

anggotanya

dengan leluasa diijinkan masuk dalam organisasi politik. Dengan jumlah anggota yang terus meningkat, organisasi itu berhasil mendirikan berbagai usaha seperti rumah sakit, panti asuhan, sekolahan dan lain-lain yang sampai sekarang masih tetap eksis. Untuk kepentingan

tersebut

didirikanlah

rumah

sakit

dengan

diawali

dibangunnya PKU (Pertolongan Kesengsaraan Umum) pada tahun 1923. PKU

kemudian

Muhammadiyah

berubah juga

menjadi

Pembina

mengembangkan

Kesejahteraan

per-kumpulan

Umat.

kepanduan

(pramuka) yaitu Hisbul Wathon atau HW. Selanjutnya dikembangkan pula


167

organisasi otonom Muhammadiyah sebagai penunjang dari organisasi tersebut seperti Pemuda Muhammadiyah, Aisyiah, dan Nasyiatul Aisyiah. 3.5

Nahdatul Ulama NU didirikan oleh para kiai tradisional yang merasa terancam dengan berkembangnya Islam reformis di Indonesia. Di samping itu, para kiai tradisional mengganggap bahwa gerakan Islam pembaharu di Indonesia yang dipelopori Muhammadiyah terlalu moderat dan terbuka terhadap nilai-nilai budaya Barat. Sikap Muhammadiyah tersebut menyebabkan para kiai tradisional yang biasanya dalam komunitas pondok pesantren mempertimbangkan untuk membuat suatu wadah organisasi yakni Nahdatul Ulama (NU). Para ulama (seperti K.H. Hasyim Asy‟ari, K.H. Abdul Wahab Khasbullah, K.H. Bisri Syamsuri, K.H. Mas Alwi dan K.H. Ridwan) mendirikan NU pada tanggal 31 Januari 1926 dalam sebuah pertemuan di Surabaya. Rapat di rumah K.H. Wahab Khasbullah tersebut dianggap sebagai

pembentukan

NU,

dipimpin

oleh

K.H.

Hasyim

Asy‟ari.

Pembentukan kepengurusan NU terdiri atas unsur ulama dan non-ulama, tetapi unsur ulamanya lebih dominan. Para ulama umumnya adalah pemimpin pondok pesantren sementara non-ulama berprofesi sebagai tuan tanah, pedagang, dan lain-lain. Mereka yang non-ulama diberi posisi di badan eksekutif (Tanfidziah), sementara para ulama menjadi badan legislatif (Syuriah). Secara teoritis, Tanfidziah bertanggung jawab kepada Syuriyah. K.H. Hasyim Asy‟ari menjabat Ketua (Rois) syuriyah sampai akhir hayatnya, sementara K.H. Wahan Khasbullah sebagai Sekretaris Syuriah. Basis masa terkuat NU berada di Jawa Timur dan Jawa Tengah, terutama di lingkungan pedesaan. Anggaran dasar NU yang pertama dibuat pada Muktamar ke-3 pada tanggal 8 Oktober 1928. Format anggaran dasarnya sesuai dengan undang-undang perhimpunan Belanda sebagai strategi agar pemerintah Hindia Belanda mengakuinya sebagai organisasi yang sah. Atas dasar hal tersebut, NU diberi status sebagai organisasi yang berbadan hukum pada bulan Februari 1930. Dalam anggaran dasar disebutkan bahwa tujuan NU adalah mengembangkan


168

ajaran-ajaran Islam Ahlussunah wal Jamaah dan melindungi-nya dari penyimpangan kaum pembaharu dan modernis. Anggaran dasar NU berupaya melindungi Islam tradisional dari gagasan dan ide kaum pembaharu. Namun tidak semua anggaran dasar NU menolak terhadap pemikiran kaum pembaharu. Hal ini dibuktikan dengan dukungannya kepada pengembangan pendidikan dan kreasi kerja yang terkait dengan organisasi modern Muhammadiyah. Prioritas program dalam anggaran dasar NU menunjukkan bahwa organisasi ini lebih bersifat sosial – keagamaan. Pada tahun 1937, NU bergabung dengan MIAI (Majelis Islam A‟la Indonesia) sebagai bentuk kerja sama antarelemen-elemen Islam untuk menghadapi tantangan dari luar, yaitu ancaman pasukan Jepang yang mulai bersikap ekspansif. 3.6.

Perhimpunan Indonesia (PI) Kemunculan organisasi di tanah air membuat para pemuda Indonesia yang bermukim di negeri Belanda ingin ikut berperan dengan mendirikan sebuah perkumpulan. Perkumpulan itu dinamakan Indische Vereeniging yang artinya “Perhimpunan Hindia” pada tanggal 25 Oktober 1908 dengan pendirinya antara lain Sutan Kasayangan dan Notosuroto. Pada awalnya organisasi ini tidak bertujuan untuk perjuangan politik namun pada upaya memperhatikan kepenting-an bersama dari penduduk Hindia Belanda yang ada di negeri Belanda. Setelah berakhirnya Perang Dunia I di Eropa, semangat nasionalisme berkembang di kalangan pemimpin Indische Vereeniging. Tujuan organisasi ini adalah: a. Mengusahakan

suatu

pemerintahan

untuk

Indonesia,

yang

bertanggung jawab terhadap rakyat Indonesia. b. Kemerdekaan harus dicapai oleh orang-orang Indonesia sendiri tanpa bantuan apapun. c. Persatuan nasional harus dipupuk, segala macam perpecahan harus dihindarkan agar tujuan perjuangan segera tercapai. Pada tanggal 1 Maret 1916 diterbitkan majalah “Hindia Putera” yang merupakan alat penghubung para anggota Indische Vereeniging. Pada

tahun

“Indonesche


1922

nama

Vereeniging”

Indische yang

Vereeniging

berarti

diubah

Perhimpunan

menjadi

Indonesia.

169

Perubahan ini juga bermakna pada perubahan kegiatan organisasi yang tidak semata – mata bersifat sosial tetapi juga politik. Pada tahun 1924 tujuan dari Perhimpunan Indonesia dengan tegas mencantum-kan ”Kemerdekaan Indonesia”. Propaganda tentang kemerdekaan tersebut antara lain melalui majalah “Indonesia Merdeka” yang sebelumnya bernama “Hindia Putera”. Semakin bertambahnya mahasiswa Indonesia yang menuntut ilmu di negeri Belanda maka kekuatan PI bertambah besar. Kedatangan tokoh-tokoh Indische Partij yang dieksternir ke negeri Belanda pada tahun 1913 seperti Tjipto Mangunkusumo dan Soewardi Soeryaningrat sangat menguntungkan per-kembangan PI. Pada tahun 1925 dibuat anggaran dasar yang baru yang merupakan penegasan yang lebih jelas dari perjuangan PI. Di dalamnya disebut-kan bahwa kemerdekaan penuh bagi bangsa Indonesia dapat diperoleh dengan aksi bersama seluruh kaum nasionalis dan berdasarkan kekuatan sendiri. Dalam konggres ke-6 Liga Demokrasi Internasional untuk Perdamaian pada bulan Agustus 1926 di Paris Perancis, Muhammad Hatta yang mewakili PI dengan tegas menyatakan tuntutan untuk kemerdekaan Indonesia. PI juga ikut ambil bagian dalam kongres Anti Kolonial (Liga Anti Kolonial) pada bulan Pebruari 1927 di Brussel Belgia. Delegasi Indonesia yang dipimpin Muhammad Hatta menuntut agar menghapus kolonialisme di Indonesia serta melepaskan tokoh-tokoh Indonesia yang ditawan. Kegiatan

PI

di

tingkat

internasional

dianggap

merugikan

pemerintah Belanda sehingga muncul reaksi keras. Para tokoh PI dituduh telah menghasut untuk melakukan pemberontakan sehingga pada tanggal 10 Juni 1927 empat tokoh PI yaitu Muhammad Hatta, Nazir Pamuncak, Ali Sastroamidjojo, dan Abdulmajid Joyodiningrat ditahan namun mereka dibebaskan karena tidak adanya bukti yang lengkap berkaitan dengan tuduhan dari pemerintah Belanda. Gerakan PI mempengaruhi organisasi pergerakan di Indonesia sehingga nanti lahir partai-partai atau organisasi yang bersikap radikal terhadap kolonialisme seperti PNI dan lainnya.


170

3.7

Partai Komunis Indonesia (PKI) Pada tanggal 4 Mei 1914 di Semarang berdiri sebuah organisasi yang bernama Indische Social Democratische Vereeniging (ISDV). Pendirinya adalah orang Belanda yang berfaham komunis, yaitu H.J.F.M. Sneevliet bersama J.A. Brandsteder, H.W.Dekker dan P. Bergsma. Organisasi ini tidak mendapat sambutan dari rakyat sehingga namanya kemudian diubah menjadi Partai Komunis Hindia tanggal 20 Mei 1920. Kemudian bulan Desember 1920 diubah menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI) oleh Semaun (ketua), Darsono (wakil ketua), dan Bergsma (sekretaris). Untuk menarik minat masyarakat agar mau masuk dalam organisasi ini dilakukan penyusupan ke organisasi-organisasi yang sudah ada, serta melakukan propaganda yang menggunakan ayat-ayat suci Al- Quran. Organisasi

ini

melakukan

kegiatan

pemberontakan

pada

pemerintah Belanda. Namun pemberontakan yang kurang persiapan tersebut dapat dipatahkan Belanda. Pemberontakan PKI tahun 19261927 menyebabkan PKI dianggap sebagai partai terlarang oleh pemerintah dan segala bentuk pergerakan ditekan oleh kolonial. 3.8

Partai Nasional Indonesia (PNI) Setelah PKI dianggap sebagai partai terlarang oleh pemerintah kolonial, dirasa perlu adanya organisasi baru untuk menyalurkan aspirasi masyarakat yang sulit ditampung oleh organisasi atau partai politik yang telah ada. Pengambil inisiatif gerakan ini adalah Ir. Sukarno yang pada tahun 1925 mendirikan Algemeene Studie Club di Bandung. Perkumpulan ini yang di dalamnya terdapat mantan aktivis Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda yang telah kembali ke Indonesia, menempuh jalan nonkooperasi atau tidak bersedia untuk bekerja sama dengan pemerintah kolonial. Pada tanggal 4 Juli 1927 atas inisiatif Algemeene Studie Club diadakan rapat untuk mendirikan Partai Nasional Indonesia yang dihadiri oleh Ir. Sukarno, Cipto Mangunkusumo, Sujadi, Iskaq Cokrohadisuryo, Budiarto, dan Sunario. Dalam rapat tersebut, Cipto Mangunkusumo tidak setuju dengan pembentukan partai baru sebab PKI baru saja ditindak oleh pemerintah akibat melakukan pemberontakan.


171

Dalam anggaran dasarnya, PNI menyatakan bahwa tujuan PNI adalah bekerja untuk kemerdekaan Indonesia. Tujuan ini akan dicapai dengan asas “ kepercayaan pada diri sendiri”, artinya memperbaiki keadaan politik, ekonomi, dan sosial dengan kekuatan sendiri antara lain dengan

mendirikan

sekolah-sekolah,

poliklinik,

bank

nasional,

perkumpulan koperasi, dan lain-lain. Hal ini berarti sikap PNI adalah nonkooperasi dengan pemerintah Hindia Belanda (Nugroho Notosusanto, 1975: 215). PNI menolak bergabung dengan dewan-dewan yang dibentuk pemerintah seperti Volksraad (Dewan Rakyat), Gemeenteraden (Dewandewan

kotapraja),

Provincieraden

(Dewan-dewan

propinsi)

atau

Regentschapsraden (Dewan-dewan kabupaten) serta lainnya ( Sagimun MD, 1989: 93). PNI mengganggap bahwa lahirnya partai politik tersebut sebagai awal lahirnya nasionalisme Indonesia murni yang memperjuangkan kemerdekaan atas kemauan dan kekuatan sendiri sehingga berbeda dengan organisasi politik perintis sebelumnya yaitu Indishe Partij yang dipimpin oleh Douwes Dekker. Perbedaan mendasar antara asas kebangsaan atau nasionalisme dari IP dengan PNI adalah : a. Nasionalisme yang dianut IP berasas “Indisch Nastionalisme”, yang menyatakan bahwa tanah air Indonesia bukan hanya milik orang Indonesia asli tapi juga orang-orang Indo atau perananakan Belanda, perananakan Cina, dan lain-lain yang lahir dan merasa memiliki Indonesia. Nasionalisme IP berasaskan kebudayaan Barat yang disesuaikan dengan kebudayaan pribumi. Dan perjuangan IP lebih mengutamakan pada nasib atau keadaan kaum Indo-Belanda meskipun juga memperhatikan nasib kaum pribumi. b. Nasionalisme PNI berasaskan nasionalisme murni serta berdasarkan kebudayaan asli Indonesia meski bersedia menerima unsur-unsur budaya asing yang dapat memajukan kebudayaan sendiri (Sagimun MD, 1989:95). Tujuan

utama

PNI

adalah

untuk

mencapai

kemerdekaan

Indonesia dengan mempersatukan seluruh semangat kebangsaan rakyat Indoensia menjadi satu kekuatan nasional. Nasionalisme itu dikenal sebagai Trilogi PNI yaitu:


172

a. Nationale geest (jiwa atau semangat nasional) b. Nationale wil (kemauan atau kehendak nasional) c. Nationale daad (perbuatan nasional) Keanggotaan PNI adalah warga pribumi atau Indonesia asli yang minimal berusia 18 tahun. Sedangkan warga keturunan (Cina, Arab, Indo-Belanda dll) hanya dapat diterima sebagai anggota luar biasa. PNI semakin berpengaruh dengan gaya kepemimpinan Sukarno yang mendasarkan perjuangannya pada asas Marhaenisme (sosio-nasionalisme dan sosiodemokrasi). Marhaenisme sebagai istilah yang diciptakan Sukarno merupakan ideologi kerakyatan yang mencita-citakan terbentuknya masyarakat

sejahtera

secara

merata.

Sosio-nasionalisme

adalah

nasionalisme yang berperikemanusiaan sedangkan sosio-demokrasi adalah demokrasi yang menuju pada kesejahteraan sosial, kesejahteraan seluruh bangsa. Cita-cita persatuan yang sering ditekankan dalam rapat-rapat umum PNI, dalam waktu relatif singkat dapat terwujud. Dalam rapat umum di Bandung tanggal 17-18 Desember 1927 beberapa organisasi dan partai politik seperti PNI, Partai Sarekat Islam, Budi Utomo, Pasundan, Sumatrabond, Kaum Betawi, dan Algeemene Studieclub sepakat

untuk

mendirikan

suatu

federasi

PPPKI

(Permufakatan

Perhimpunan – Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia). Pada rapat PNI di Bandung tanggal 24-26 Maret 1928 disusun program asas dan daftar usaha yang merupakan anggaran dasar PNI yang kemudian disahkan pada kongres PNI I di Surabaya pada tanggal 27-30 Mei 1928. Program asas tersebut mengemukakan bahwa perubahan-perubahan struktur masyarakat Belanda pada abad XVI yang membawa kebutuhan-kebutuhan ekonomi baru, menyebabkan timbulnya imperalisme Belanda. Dengan imperalisme ini, Indonesia dijadikan tempat mengambil bahan mentah, pasar untuk hasil industrinya dan tempat penanaman modal. Hal ini merusak struktur sosial, ekonomi dan politik bangsa Indonesia dan menghambat usaha untuk memperbaikinya. Syarat utama memperbaiki susunan masyarakat Indonesia adalah kemerdekaan politik. Karena alasan-alasan ekonomi dan sosial maka Belanda tidak


173

bersedia

meninggalkan

tanah

jajahannya

(Nugroho

Notosusanto,

1975:216). Dalam daftar usaha atau rencana kerja, PNI mencantumkan usaha-usaha diberbagai aspek kehidupan. Pada kongres PNI I di Surabaya tangal 27-30 Mei 1928, berhasil mengesahkan anggaran dasar, program asas dan rencana kerja PNI. Kongres tersebut juga sepakat memilih Ir. Sukarno sebagai ketua Pengurus Besar PNI dan Mr. Sartono sebagai bendahara. PNI juga berperan dalam mendukung gerakan pemuda. Hal ini dibuktikan dengan dukungannya terhadap terlaksananya Kongres Pemuda II yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Pada tanggal 18-20 Mei 1929 dilaksanakan Kongres PNI II di Jakarta, dengan keputusan antara lain: a. Bidang ekonomi dan sosial, dengan mendukung berkembangnya Bank Nasional Indonesia, mendirikan koperasi, studiefond, serikat-serikat kerja, mendirikan sekolah, dan rumah sakit. b. Bidang politik, mengadakan hubungan dengan Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda dan menunjuk PI sebagai wakil PPPKI di luar negeri. Gerakan dan kegiatan PNI menimbulkan reaksi dari pihak pemerintah yang dianggap akan membahayakan posisi pemerintah Hindia Belanda. Bahkan beredar isu jika PNI bersiap mengadakan pemberontakan melawan pemerintah Hindia Belanda. Pada tanggal 29 Desember 1929, Ir. Sukarno ditangkap oleh pihak keamanan Belanda di Yogyakarta kemudian dibawa ke Bandung. Sementara itu, para anggota atau pengurus juga ditangkap. Empat tokoh PNI yaitu Ir. Sukarno, Gatot Mangkuprojo, Maskun Sumadireja, dan Supriadinata diajukan ke pengadilan negeri di Bandung. Namun sikap pemerintah Belanda yang reaksioner terhadap tokoh PNI mendapat kritik tajam para anggota Volksraad. Anggota Fraksi Nasional di Volksraad yaitu Muhammad Husni Tamrin

berpendapat

bahwa

tindakan

pemerintah

tidak

dapat

dipertanggungjawabkan dan pemerintah telah berlaku tidak bijaksana dan tidak adil dalam menghadapi pergerakan rakyat Indonesia (Sagimun MD,1989: 107).


174

Putusan hukuman terhadap toloh-tokoh PNI tersebut dijatuhkan pada tanggal 22 Desember 1930 yang dikukuhkan oleh Raad van Justitie Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 17 April 1931. Keputusan tersebut adalah sebagai berikut: a. Ir. Sukarno selaku Ketua Pengurus Besar PNI dijatuhi hukuman penjara selama 4 tahun; b. Gatot Mangkupraja, selaku Sekretaris II Pengurus Besar PNI dijatuh hukuman 2 tahun; c. Maskun Sumadireja, selaku Sekretaris II PNI Cabang Bandung dijatuhi hukuman penjara 1 tahun delapan bulan; dan d. Suprianata, selaku anggota PNI Cabang Bandung dijatuhi hukuman 1 tahun 8 bulan. Dalam pembelaannya atau pledoi, Sukarno membacakan dalam bahasa Belanda yang berjudul “ Indonesia klaagt aan”, artinya Indonesia Menggugat. Pledoi tersebut dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa karena secara ilmiah mengecam sistem dan cara pemerintah Belanda dalam menindas rakyat Indonesia. Namun pemerintah tetap melakukan tekanan terhadap PNI dan menganggap PNI sebagai partai terlarang yang bertujuan melakukan kegiatan makar terhadap pemerintah. Akhirnya PNI menyatakan membubarkan diri sebagai organisasi atau partai politik. 3.9

Organisasi-Organisasi Wanita Menjelang awal abad ke-20, terjadilah perubahan-perubahan di masyarakat Indonesia yang disebabkan terbukanya negeri ini dari masalah perekonomian. Dimulai dengan perubahan cara pandang penduduk pribumi sehingga selanjutnya muncul gagasan kemajuan. Gagasan kemajuan ini sebagai dampak dari pengaruh dan pemikiran pokok R.A Kartini (1879-1904), yang tercermin dalam surat-surat pribadinya yang diterbitkan pada tahun 1912 dengan judul Door duisternis tot licht (Habis Gelap Terbitlah Terang). Penerbitan buku ini menimbulkan semangat dan simpati mengenai gerakan emansipasi wanita di Indonesia bahkan negeri-negeri lain (Nugroho Notosusanto, 1975: 243).


175

Pada tahun 1904 di Jawa Barat berdiri sekolah yang dipelopori oleh Raden Dewi Sartika (1884-1947). Semula sekolah tersebut bernama Sekolah Istri dan kemudian menjadi Keutamaan Istri. Pada tahun 1912 di Jakarta lahir organisasi wanita yang bernama “Puteri Mardika” dengan dibantu organisasi Budi Utomo. Tujuan berdirinya Putri Mardika memajukan pendidikan untuk kaum wanita serta mempertinggi sikap untuk “merdeka” atau emansipasi. ”Keutamaan Istri” yang dirintis Dewi Sartika bertuju-an mendirikan sekolah-sekolah perempuan seperti di Tasikmalaya (1913), Sumedang (1916), Cianjur (1916), Ciamis (1917), dan Cicurug (1918). Perkumpukan Kartinifonds (Dana Kartini) berdiri tahun 1912 oleh seorang penganjur politik ethis yaitu Tuan dan Nyonya C. Th. Van Deventer yang mendirikan sekolahsekolah Kartini di Semarang, Madiun, Malang, Cirebon, dan lain-lain. Corak pergerakan wanita pada masa awal tersebut sebagai pergerakan perbaikan kedudukan dalam hidup keluarga, perkawinan dan perluasan kecakapan sebagai pemegang rumah tangga dengan jalan menambah

lapangan

pengajaran,

memperbaiki

pendidikan

serta

mempertinggi kecakapan-kecakapan keterampilan wanita yang bersifat khusus. Gerak kemajuan ini dilakukan secara perlahan. Selanjutnya, kaum wanita terjun dalam politik praktis setelah kaum wanita ambil bagian dalam kegiatan Sarekat Islam, PNI serta organisasi politik lainnya. Setelah terlaksananya Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928, terdapat juga kecenderungan organisasi-organisasi puteri atau kewanitaan untuk bersatu. Dalam Kongres Wanita Indonesia I di Yogyakarta yang dilaksanakan tanggal 22-25 Desember 1928, dihadiri kurang lebih 9 organisasi dihasilkan suatu wadah persatuan wanita yang berbentuk federasi yaitu PPI (Perserikatan Perempuan Indonesia). Dalam kongresnya ke-2 tanggal 28-31 Desember 1930 nama PPI diubah menjadi PPPI (Perserikatan Perhimpunan Isteri Indonesia).


176

3.10

Organisasi-Organisasi Pemuda Kota-kota besar di Jawa, terutama Batavia atau Jakarta mempunyai daya tarik tersendiri sehingga pemerintah Hindia Belanda menjadikan kota tersebut sebagai ibu kota Nederlandsche Indie atau Hindia Belanda. Sebagai ibu kota tentunya Jakarta menjadi pusat berbagai aktivitas dalam berbagai bidang termasuk politik, ekonomi, perdagangan, budaya, dan lain-lain. Seiring dengan hal itu, kota Jakarta menjadi tempat dari berbagai daerah di Indonesia untuk mencari penghidupan yang lebih baik sehingga berkumpul berbagai suku bangsa di kota tersebut. Pada saat nasionalisme Indonesia belum terbentuk, yang ada adalah

rasa kebersamaan atau solidaritas berdasarkan kedaerahan atau kesukuan. Nasionalisme regional atau lokal

pada kesukuan seperti Jawa, Ambon,

Batak, Sunda, dan lainnya akhirnya sebagai salah satu modal munculnya nasionalisme Indonesia. Setelah lahirnya organisasi Budi Utomo sebagai tonggak awal lahirnya organisasi modern di Indonesia maka organisasi-organisasi lain segera tumbuh, antara lain organisasi kepemudaan yang berdasarkan semangat kedaerahan, seperti: a. Trikoro Darmo Pada tanggal 7 Maret 1915, para pemuda pelajar seperti Satiman, Kadarman, dan Sumardi mendirikan organisasi pemuda Trikoro Darmo, artinya “tiga tujuan mulia”. Tiga tujuan tersebut meliputi Sakti, Budi, dan Bakti. Keanggotaan Trikoro Darmo adalah para pelajar yang berasal dari Jawa dan Madura. Asas dan tujuan Trikoro Darmo adalah: 1) Menimbulkan pertalian di antara pelajar Bumiputera; 2) Menambah pengetahuan umum bagi anggotanya; dan 3) Membangkitkan perasaan terkait dengan bahasa dan Budaya Hindia/ Indonesia Trikoro Darmo berkembang cukup pesat dengan membuka cabang di berbagai kota di Jawa. Dalam kongres I di kota Solo, 12 Juni 1918 Trikoro Darmo berubah nama menjadi Jong Java yang artinya Pemuda Jawa. Citacita Jong Java membina persatuan dan persaudaraan para pemuda pelajar Jawa dan sekitarnya.


177

b. Jong Sumatra Bond Setelah munculnya Jong Java, diikuti organisasi pelajar lainnya yaitu Jong Sumatra Bond di Jakarta pada tanggal 2 Desember 1917. Maksud dan tujuan dari organisasi itu adalah mempererat hubungan dan persaudaraan pelajar-pelajar dari pulau Sumatera. Kongres pertama Jong Sumatera Bond dilakukan di Padang Sumatera Barat pada bulan Juli 1921.

c. Organisasi Pemuda yang Lain Kecenderungan

terbentuknya

organisasi

pelajar

atau

pemuda

mempengaruhi pemuda suku bangsa lain untuk mendirikan organisasi kepemudan atau pelajar sehingga muncul Jong Minahasa,J ong Celebes, Jong Batak, Jong Ambon, Jong Betawi, serta lainnya.

3. Sumpah Pemuda Pada

akhirnya

muncul

dorongan

untuk

menyatukan

wadah

perjuangan pemuda menjadi wadah bagi lahirnya semangat nasionalisme Indonesia. Hal ini dipengaruhi adanya organisasi-organisasi sosial dan politik yang bersifat nasional dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia seperti Perhimpunan Indonesia, Indische Partij, PNI, dan lainnya sehingga lahir organisasi pemuda yang berasas kebangsaan seperti Jong Indonesia yang berubah menjadi Pemuda Indonesia dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI). Untuk menindaklanjuti dalam mewujudkan cita-cita perjuangannya, maka diadakan kongres pemuda, yaitu: a.

Kongres Pemuda I Organisasi-organisasi pemuda dan pelajar yang sudah berazas persatuan

bangsa

berusaha

untuk

mempersatukan

organisasi-

organisasinya dalam suatu gabungan atau fusi. Pada tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei 1926 di Jakarta dilaksanakan Rapat Besar Pemuda-Pemuda Indonesia (Eerste Indische Jeugd-Congres). Pertemuan ini dalam Sejarah Indonesia dikenal dengan Kongres Pemuda I. Kongres Pemuda I dihadiri oleh delegasi dari berbagai organisasi atau perkumpulan pemuda di Indonesia seperti Jong Java, Jong Ambon, Jong Sumatra Bond, Jong Batak Bond dan lain-lain. Kongres ini dipimpin


178

oleh Muhammad Tabrani berusaha membentuk perkumpulan pemuda secara tunggal, sebagai badan pusat dengan tujuan: - Memajukan paham persatuan dan kebangsaan; dan - Mempererat hubungan antara organisasi pemuda yang ada. Meski dalam Kongres Pemuda belum terwujud wadah organisasi yang tunggal namun telah memberi perhatian bagi kebangkitan perasaan nasionalisme dan kebangsaan di antara organisasi pemuda serta sebagai langkah menuju kongres pemuda selanjutnya.

b.

Kongres Pemuda II Sebagai tindak lanjut dari Kongres Pemuda I, pada tanggal 23 April 1927 dilaksanakan pertemuan di antara organisasi kepemudaan yang telah ada, dengan hasil merumuskan beberapa keputusan penting seperti: - Indonesia Merdeka menjadi cita-cita

perjuangan seluruh pemuda

Indonesia; dan - Organisasi kepemudaan berdaya upaya menuju persatuan dalam satu organisasi. Pada bulan Juni 1928 terbentuk Panitia Konggres Pemuda II dengan susunan panitia sebagai berikut: Ketua

: Sugondo Joyopusp ito dari PPPI ( Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia)

Waklil Ketua : Joko Marsaid, dari Jong Java Sekretaris

: Muhammad Yamin dari Jong Sumatra Bond

Bendahara

: Amir Syarifudin dari Jong Batak Bond

Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober dihadiri oleh perwakilan dari organisasi kepemudaan, unsur partai politik, perwakilan anggota Voklsraad bahkan utusan dari pemerintah Hindia Belanda yaitu Dr. Pijper dan Van der Plas. Suasana cukup tegang karena terdapat dua kepentingan yang saling berlawanan antara para pemuda dengan pihak pemerintah. Dalam acara itu, W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya serta terdapat keputusan rapat dalam kongres itu yang dikenal dengan Sumpah Pemuda , yaitu:


179

Pertama

Kami putera dan puteri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia.

Kedua

Kami putera dan puteri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia.

Ketiga

Kami putera dan puteri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Sumpah Pemuda disahkan di Jakarta pada Kongres Pemuda II di Jakarta, organisasi-organisasi kepemudaan belum mempunyai badan fusi untuk menjadi satu di antara organisasi pemuda yang ada. Namun momen tersebut menjadi suatu terobosan bagi perjuangan seluruh rakyat Indonesia dalam wadah Pergerakan nasional Indonesia.

D.

AKTIVITAS PEMBELAJARAN Untuk memahami materi Pergerakan Nasional Indonesia, anda perlu

membaca secara cermat modul ini, gunakan referensi lain sebagai materi pelengkap untuk menambah pengetahuan anda. Dengarkan dengan cermat apa yang disampaikan oleh pemateri, dan tulis apa yang dirasa penting. Silahkan berbagi pengalaman anda dengan cara menganalisis, menyimpulkan dalam suasana yang aktif, inovatif dan kreatif, menyenangkan dan bermakna. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mempelajari materi ini mencakup: 1. Aktivitas individu, meliputi: a. Memahami dan mencermati materi diklat b. Mengerjakan

latihan/lembar

kerja/tugas,

menyesuaikan

masalah/kasus pada setiap kegiatan belajar; dan menyimpulkan c. Melakukan refleksi 2. Aktivitas kelompok, meliputi: a.


b.

Bertukar pengalaman dalam melakukan pelatihan

c.

Penyelesaian masalah/kasus


180

E.

LATIHAN

Lembar Kerja Kerjakan secara berkelompok! 1. Jelaskan hakekat pergerakan nasional Indonesia! 2. Buatlah peta konsep sederhana yang dapat menjelaskan dengan mudah materi pergerakan nasional ini bagi siswa SMA/SMK!

F.

UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini: 1. Apa yang bapak/ibu pahami setelah mempelajari materi jaman Pergerakan Nasional? 2. Pengalaman penting apa yang bapak/ibu peroleh setelah mempelajari materi di atas?

G. 1.

RANGKUMAN Faktor-faktor yang mendorong munculnya kesadaran nasional:

a. Faktor Internal: -

Sejarah masa lampau yang gemilang

-

Penderitaan rakyat akibat kolonialisme

-

Peranan golongan terpelajar

-

Peranan bahasa Melayu sebagai bahasa pergaulan

b. Faktor Eksternal:

2.

-

Kemenangan Jepang atas Rusia

-

Partai Kongres India di bawah kepemimpinan Mahatma Gandhi

-

Nasionalisme di philipina di bawah Joze Rizal

-

Gerakan nasionalisme Cina oleh Dr. Sun Yat Sen

-

Gerakan Turki Muda di bawah kepemimpinan .Mustafa Kemal Pasha

Masa pergerakan nasional (1908 – 1942), dibagi dalam 3 tahap yaitu: -

Masa Pembentukan (1908 – 1920) berdiri organisasi seperti Budi utomo, Sarekat Islam, dan Indische Partij.


181

-

Masa radikal/nonkooperasi (1920 – 1930), berdiri organisasi seperti Partai Komunis Indonesia (PKI), Perhimpunan Indonesia (PI), dan Partai Nasional Indonesia (PNI)

-

Masa moderat/kooperasi (1930 – 1942), berdiri organisasi seperti Parindra, Partindo, dan GAPPI. Di samping itu juga berdiri organisasi keagamaan, organisasi pemuda dan organisasi perempuan

3.

Sumpah Pemuda memegang peranan penting dalam pergerakan nasional, karena menjadi suatu terobosan bagi perjuangan seluruh rakyat Indonesia dalam wadah persatuan Indonesia

H. 1.

KUNCI JAWABAN Pergerakan Nasional berarti gerakan sebuah bangsa, walaupun yang bergerak sebagian rakyat atau sebagian kecil asalkan yang menjadi tujuan dapat

menentukan nasib bangsa secara keseluruhan menuju tujuan

tertentu, yaitu kemerdekaan. Pergerakan Indonesia meliputi berbagai gerakan. 2.

Pergerakan nasional : → faktor intern dan faktor ekstern Perbandingan perjuangan sebelum dan sesudah tahun 1908 Organisasi pergerakan nasional: radikal dan moderat


182

DAFTAR PUSTAKA

A.K. Pringgodigdo. 1984. Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia. Jakarta: Dian Rakyat. Akira Nagazumi. 1989. Bangkitnya Nassionalisme Indonesia, Budi Utomo 19081918. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti. A. Zainoel Ihsan dan Pitut Soeharto. Aku Pemuda Kemarin di Hari Esok, CAPITA SELECTA. Kumpulan tulisan asli, lezing, pidato tokoh Pergerakan Kebangsaan. 1913 -1938. Jakarta: Penerbit Jayasakti. Martim van Bruinessen. 1994. NU, Tradisi Relasi-relasi Kuasa Pencaharian Wacana Baru. Yogyakarta: LKIS. Mestika Zed. 2004. Pemberontakan Komunis Silungkang 1927, Studi Gerakan Sosial di Sumatera Barat. Yogyakarta: Syarikat Indonesia. M.C Ricklefs. 1991. Sejarah Indonesia Modern. Yogyakarta: Gadjah Mada Press. Nugroho Notosusanto. 1975. Sejarah Nasional Indonesia V. Jakarta: Balai Pustaka. Nugroho Notosusanto. 1977. Sejarah Nasional Indonesia VI. Jakarta: Balai Pustaka. Priyo Budi Santoso. 1995. Birokrasi Pemerintah Orde Baru, Perspektif Kulturaldan Struktural. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Sagimun MD. 1989. Peran Pemuda dari Sumpah Pemuda Sampai Proklamasi. Jakarta: Bina Aksara. S. Nasution. 1995. Sejarah Pendidikan Indonesia. Jakarta: Bina Aksara. Sartono Kartodirdjo. 1993. Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional, dari Kolonialisme sampai Nasionalisme Jilid II. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Suhartono. 2001. Sejarah Pergerakan Nasional, dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908 – 1945. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.


183


DARI PENDUDUKAN JEPANG HINGGA PROKLAMASI A. TUJUAN PEMBELAJARAN Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diklat dapat menunjukkan dinamika masa pendudukan Jepang di Indonesia sampai peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan RI dengan baik.

B. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 1. Menjelaskan Latar belakang pendudukan Jepang di Indonesia 2.

Mendeskripsikan perjuangan bangsa Indonesia pada masa pendudukan Jepang

3.

Menganalisis penyebab kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II

4.

Membandingkan rumusan Pancasila yang tertera pada Piagam Jakarta dan yang ada pada pembukaan UUD 1945!

C. URAIAN MATERI 1. Pendudukan Jepang di Indonesia 1.1 Latar Belakang Pendudukan Jepang di Indonesia Perang Dunia II, terjadi di dua benua. Di Eropa, Nazi Jerman melawan pasukan Sekutu. Sedangkan di Benua Asia antara Jepang dengan pasukan Sekutu. Jerman dan Jepang yang berpaham Fasisme berusaha menguasai negara-negara di dunia. Perang Dunia II di Asia dikenal dengan sebutan “Perang Pasifik” atau “Perang Asia Timur Raya”, Jepang berusaha membangun imperium di Asia. Perang Dunia II di Asia di mulai pada tanggal 8 Desember 1941 saat tentara Jepang (Dai Nippon) secara mendadak menyerang Pearl Harbor di kepulauan Hawai yang merupakan pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat yang terbesar di Pasifik. Pasukan Jepang yang dipimpin Laksamana Yamamoto bergerak sangat cepat, menuju ke selatan termasuk ke Indonesia. Sesaat setelah Jepang menyerang Pearl Harbor, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Sejarah SMA/SMK K - 2

184

yaitu Tjarda Van Starkenborgn Stachouwer mengumumkan perang dengan Jepang. Pasukan Jepang sejak awal berusaha dapat menguasai Indonesia sejak pecahnya perang Pasifik. Alasannya Angkatan Perang Jepang (Dai Nippon) membutuhkan minyak bumi dan bahan mentah lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan angkatan perangnnya. Pada tanggal 10 Januari 1942, tentara Jepang telah mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur kemudian disusul dengan penguasaan daerah Balikpapan, Pontianak dan Banjarmasin. Daerah-daerah pertambangan minyak di Kalimantan dengan mudah di kuasai Jepang. Gerak tentara Jepang dilanjutkan ke Sumatra, dengan menduduki Palembang pada tanggal 14 Februari 1942, sehingga semakin mudah untuk merebut Pulau Jawa. Tentara Jepang menjalankan siasat perang kilat (Blitz Krieg) dalam rangka mewujudkan Imperium Asia Timur Raya. Dalam menghadapi ekspansi Jepang, dibentuklah ABDA Com (American, British, Dutch, Australian Command) dengan markasnya di Lembang, Bandung. Sementara itu Letjend. H. Tjer Poorten diangkat sebagai Panglima Tentara Hindia Belanda (KNIL). Namun dalam waktu relatif singkat tentara Jepang dapat menguasai hampir seluruh kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara. Markas besar Kemaharajaan Jepang membentuk tentara umum selatan yang antara lain : -

Tentara ke-14 (dipimpin Letjend. Homma Masaharu) dengan wilayah operasi di Philipina.

-

Tentara ke-15 (dipimpin Letjend. I ida Shojiro) dengan wilayah operasi di Thailand dan Burma.

-

Tentara ke-16 (dimpin Letjend. Imamura Hitoshi) dengan operasi di Indonesia (Hindia Belanda).

-

Tentara ke-25 (dipimpin Letjend. Yamashita Tomoyuki) dengan di Malaya (Malaysia). Di samping itu terdapat beberapa “Divisi” dalam struktur pasukan tersebut.

Pada tanggal 1 Maret 1942, tentara ke-16 Angkatan Darat Jepang yang dipimpin Letjend. Hitoshi Imamura telah mendarat di Pulau Jawa di tiga tempat, yaitu : 1. Di teluk Banten, Jawa Barat 2. Di Eretan Wetan, Jawa Barat 3. Di Kragan, Rembang, Jawa Tengah.


185

Tentara Jepang dengan mudah merebut kota-kota penting di Jawa seperti Batavia, Bandung, dan lain-lain. Pada tanggal 8 Maret 1942 Letjend. H. Tjer Poorten selaku Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda dan atas nama Angkatan Perang Sekutu di Indonesia menyerah tanpa syarat kepada pasukan Jepang. Perundingan penyerahan tersebut berlangsung di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Dalam perundingan Kalijati ini, dari Jepang diwakili Gubernur Jenderal Imamura sedang dari puhak Belanda diwakili oleh Gubernur Jenderal Tjarda dan Jenderal Ter Poorten. Tanggal 8 Maret 1942 dimulai jaman pendudukan Jepang di Indonesia. Kedatangan tentara Jepang yang mengusir imperalis Belanda bertujuan bukan untuk membebaskan rakyat Indonesia, namun mempunyai maksud tertentu. Faktor-faktor utama kedatangan tersebut adalah :  Indonesia kaya hasil tambang, sehingga menunjang untuk keperluan perang.  Indonesia terdapat bahan mentah untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri Jepang.  Indonesia memiliki tenaga manusia (man-power) yang banyak sehingga dapat mendukung usaha Jepang.  Ambisi Jepang untuk mewujudkan “Hakko Ichi-u” yaitu pembentukan imperium yang meliputi bagian besar dunia yang dipimpin Jepang.  Kepentingan migrasi, maksudnya wilayah Jepang yang sempit sedang jumlah penduduk banyak maka dibutuhkan tempat bagi pemerataan penduduk. Pada awalnya kedatangan pasukan Jepang ke Indonesia disambut dengan suka cita, karena beberapa alasan diantaranya :  Kesengsaraan rakyat akibat imperalis Belanda.  Adanya slogan Tiga A (Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia).  Penduduk pribumi diangkat sebagai Pegawai Administrasi Pemerintahan.  Tokoh-tokoh nasional seperti Sukarno, Hatta dan Syahrir yang sebelumnya diasingkan Belanda, dibebaskan oleh Jepang.  Diijinkannya pengibaran bendera merah putih untuk dikibar-kan dan lagu Indonesia Raya untuk dikumandangkan.  Penggunaan Bahasa Indonesia dalam urusan formal dan non formal serta pelarangan penggunaan Bahasa Belanda.


186

 Kepercayaan masyarakat Jawa terhadap ramalan Jaya Baya.

2. Usaha Jepang Menanamkan Kekuasaan Sejak perjanjian Kalijati 8 Maret 1942, maka berakhirlah Pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia dan secara resmi dikuasai Jepang. Sesaat setelah menduduki Indonesia, Jepang membagi tiga pemerintahan militer di Indonesia yaitu :  Tentara ke-16 meliputi Jawa dan Madura dengan pusatnya di Jakarta.  Tentara ke-25 meliputi Sumatra dengan pusatnya Bukit Tinggi.  Armada Selatan kedua di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian, dengan pusatnya di Makasar. Dalam perkembangnya tampak sekali bahwa pendudukan Jepang di Kawasan Asia hanyalah ambisi Jepang untuk mewujudkan Imperium di Asia. Jepang juga berusaha untuk memperkenalkan budaya Jepang di Indonesia, antara lain dengan : 

Penggantian penggunaan tarikh masehi dengan tahun Sumera (Tarikh Jepang).



Pemasangan bendera Hinomaru dan lagu Kimigayo dalam setiap perayaan hari-hari besar.



Rakyat Indonesia wajib merayakan hari raya Tencosetsu (hari lahirnya Kaisar Hirohito). Janji-janji pasukan Jepang untuk membebaskan saudara muda hanya

taktik sementara untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Jepang mulai dengan wajah aslinya. Pada tanggal 20 Maret 1942 dikeluarkan peraturan pemerintahan militer yaitu : 

Pelarangan rapat dan gerakan mengenai pemerintahan dan struktur negara.



Pelarangan pengibaran bendera kecuali bendera Jepang. Disamping itu, tentara Jepang mulai bertindak kasar dan kejam terhadap

warga pribumi. Baik secara mental maupun fisik, rakyat Indonesia merasakan tekanan dari penguasa baru yang sebelumnya dianggap saudara tua.


187

3. Organisasi-organisasi pada masa Pendudukan Jepang Pada masa pendudukan Jepang, organisasi ataupun partai politik yang ada pada masa Hindia Belanda dibekukan. Sebagai gantinya didirikan organisasiorganisasi seperti: a. Gerakan Tiga A Dengan Motto Nippon pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Cahaya Asia. Gerakan “Tiga A” merupakan organisasi pertama di Indonesia yang bertujuan untuk memobilisasi rakyat Indonesia agar mendukung Jepang dalam menghadapi Sekutu. Gerakan “Tiga A” yang didirikan pada tanggal 29 April 1942 dipelopori oleh Pendudukan Jepang “Bagian Propaganda Tentara Jepang” yang dikenal dengan nama “Sendenbu”. Tokohnya bernama Shinaizu Hitoshi. Gerakan tiga “A” yang di sponsori oleh “Sendenbu” ini di ketuai oleh orang Indonesia yang bernama Mr. Syamsuddin (seorang tokoh Parindra). b. PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat) Kegagalan gerakan Tiga “A” gagal disebabkan dipimpin oleh Mr. Syamsuddin yang bukan merupakan pemimpin Nasional Indonesia yang berpengaruh. Akhirnya Jepang merangkul pemimpin Pergerakan Nasional yang senior seperti Sukarno dan Hatta. Untuk itu Jepang membebaskan Sukarno Hatta dan Sutan Syahrir yang masih dalam pengasingan pada akhir jaman pemerintahan Hindia Belanda. Dibawah kepemimpinan Empat Serangkai (Sukarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara dan Kiai Haji Mas Mansur) pada tanggal 9 Maret 1943 berdirilah organisasi baru PUTERA (Pusat Tenaga Kerja). Dalam PUTERA ini antara kepentingan Jepang dan kepentingan bangsa Indonesia dapat berjalan searah. Pihak Jepang berharap agar PUTERA dapat menjadi penggerak tenaga rakyat Indonesia untuk membantu usaha-usaha perang Jepang menghadapi sekutu. Jepang berusaha menanamkan perasaan sentumen anti barat kepada rakyat Indonesia, sementara itu, bagi pemimpinpemimpin bangsa Indonesia, PUTERA dijadikan sarana untuk menanamkan serta membangkitkan nasionalisme dan kesiapan mental rakyat bagi terwujudnya kemerdekaan. Bung Karno sering berpidato bersemangat dan berapi-api dihadapan masa pada rapat raksasa ataupun melalui siaran radio. Namun PUTERA akhirnya dibubarkan oleh pemerintah Jepang, alasannya adalah :


188



Pejabat-pejabat

Jepang

tidak

puas

dengan

PUTERA

yang

lebih

menguntungkan Indonesia dengan persiapan-persiapan kemerdekaan. 

Jepang, khawatir jika PUTERA menjadi bomerang bagi Jepang.



Memburuknya situasi Perang Asia Timur Raya yang menuntut dimaksimalkan pengerahan untuk perang.

c. Jawa Hokokai Pada tanggal 8 Januari 1944, Jepang mendirikan Jawa Hokokai atau Perhimpunan Kebaktian Rakyat Jawa. Sebagai pengganti “PUTERA” maka sifat Jawa Hokokai berbeda dengan organisasi sebelumnya. PUTERA merupakan suatu gerakan Indonesia yang dipimpin tokoh-tokoh Indonesia sedangkan Jawa Hokokai merupakan organisasi Jepang yang anggotanya : Perbedaan antara PUTERA dan Jawa Hokokai PUTERA 1. Suatu Gerakan Indonesia

Jawa Hokokai 1. Organisasi pemerintah

dibawah pengawasan

pendudukan Jepang,

pendudukan Jepang.

anggotanya 5 orang Jepang dan masyarakat Indonesia.

2. Di pimpin oleh tokoh-tokoh Indonesia.

2. Di pimpin oleh Gunseikan (kepala pemerintah militer Jepang).

3. Penanaman sikap anti barat

3. Penonjolan sifat kebaktian pada Jepang.

4. Usaha Jepang Mempertahankan Kekuasaan Dalam perkembangan Perang Pasifik, situasi menjadi berubah karena kekuatan pasukan Sekutu menjadi lebih dominan di beberapa Front Pertempuran dibanding tentara Jepang. Kondisi ini memaksa Jepang merubah sikapnya terhadap negeri-negeri yang didudukinya. Jepang membutuhkan bantuan rakyat setempat guna menahan Ofensif Tentara Sekutu. Menyikapi hal tersebut, berdasar keputusan sidang parlemen ke-82 di Tokyo, di kemukakan Perdana Menteri Tojo dilapangan IKADA, Jakarta pada tanggal 7 Juli 1943 tentang adanya, kesempatan untuk ambil bagian dalam


189

pemerintahan. Disamping itu pemerintah militer Jepang mulai mengerahkan pemuda-pemuda Indonesia membantu usaha perang Jepang. Pada bulan Januari 1943 dibukalah pusat latihan militer untuk pemudapemuda Indonesia yang dikenal dengan nama “Sainen Dojoú” (tempat latihan pemuda-pemuda di Tangerang, Jawa Barat). Sainen Dojo dipimpin perwira Jepang yaitu Yanagawa. Ia merupakan salah seorang perwira Jepang yang mendukung cita-cita kemerdekaan sehingga setelah Indonesia merdeka, Yanagawa menjadi warga negara Indonesia. Pada tanggal 29 April 1943 Jepang membentuk organisasi semi militer di Indonesia yaitu : a. Seinendan (Barisan Pemuda) Seinendan bertujuan untuk mempersiapkan pemuda Indonesia secara mental maupun tehnis dalam memberikan dukungan dalam usaha perang. Susunan pengurus Seinendan terdiri atas : a. Dancho

: (Komandan)

b. Fuku Dancho

: (Wakil komandan)

c. Komon

: (Penasehat)

d. Sanyo

: (Anggota Dewan Pertimbangan)

e. Kanji

: (Administrator).

Pada akhir jaman pendudukan Jepang, Seinendan mempunyai kurang lebih 500.000 anggota. Disamping itu juga ditampung Seinendan perempuan yang diberi nama “Yoshi Seinendan”. b. Keibodan (Barisan Pembantu Polisi) Keibodan tugasnya memelihara keamanan dan ketertiban. Pembinaan Keibodan diserahkan kepada “Keimubu” atas Departemen Kepolisian. c. Heiho (Pembantu Prajurit) Pada tanggal 22 April 1943 tentara wilayah ketujuh, mengeluarkan peraturan tentang pembentukan Heiho (Pembantu Prajurit). Sejak itu para Heiho dilatih dan dipergunakan dalam berbagai kesatuan militer dibawah wewenang tentara wilayah ketujuh yang didalamnya termasuk tentara keenam belas (yang menguasai Jawa – Madura). Pihak Jepang tidak meragukan kemampuan Heiho dalam melaksanakan tugas-tugas militernya. Namun yang dikhawatirkan adalah kesetiaan para Heiho terhadap usaha dan kepentingan perang Jepang. Pihak


190

Jepang merasa takut jika para pemuda Indonesia yang telah terdidik dan terlatih secara militer akan memukul balik pasukan Jepang di Indonesia. Pasukan Heiho dipergunakan di beberapa daerah di Indonesia, termasuk di bagian Timur Indonesia yang terjadi pertempuran yang seru dengan pihak Sekutu seperti wilayah Sorong, Manukwari, Halmahera serta wilayah diluar Indonesia seperti kepulauan Salomon di wilayah Pasifik. d. Fujinkai (Himpunan Wanita) Pada bulan Agustus 1943 dibentuk Fujinkai. Tujuannya untuk pengerahan tenaga militer Jepang dari kaum wanita. Dalam keanggotaan batas umur adalah 15 tahun. Kepada kaum wanita ini juga diberikan latihan-latihan militer. e. PETA (Pembela Tanah Air) Lahirnya PETA dimulai dari usul R. Gatot Mangkuprojo melalui suratnya tanggal 7 September 1943 ditujukan kepada “Gunseikan”. Isi surat tersebut antara lain meminta agar bangsa Indonesia diijinkan membantu militer Jepang secara langsung di garis depan dalam menghadapi Sekutu. Sebenarnya usul tersebut, terdapat dua kepentingan yang sejalan, pihak Jepang membutuhkan tenaga

pemuda-pemuda

Indonesia

dalam

membantu

pasukan

Jepang

mempertahankan Indonesia dari serangan Sekutu. Sebaliknya, pihak Indonesia juga membutuhkan pemuda-pemuda yang terampil di bidang militer yang kelak akan dipergunakan untuk merebut serta mempertahankan kemerdekaan. Pada dasarnya PETA terdiri dari orang-orang dalam suatu daerah Karisidenan (Syu) yang bertugas dan berkewajiban untuk membela dan mempertahankan daerah karisidenannya masing-masing dari serangan Sekutu. Tentara PETA memiliki lima tingkat kepangkatan, yaitu : a. Daidanco

=

Komandan Batalion

b. Cudanco

=

Komandan Kompi

c. Shodanco

=

Komandan Peleton

d. Bundanco

=

Komandan Regu

e. Giyubei

=

Prajurit Sukarela

f. MIAI (Majelis Islam Ala Indonesia) Sejak kedatangannya ke Indonesia, Jepang memperhatikan yang khusus kepada organisasi Islam dari pada organisasi pergerakan nasional. Golongan Islam dianggap sebagai anti barat, sehingga dimanfaatkan Jepang untuk mendukung Sekutu. Maka tanggal 13 Juli 1942 pemerintah pendudukan Jepang


191

mengijinkan organisasi MIAI yang didirikan oleh KH. Mas Masyur di Surabaya pada tahun 1937 untuk tetap berdiri. Namun MIAI dianggap kurang dinamis dalam membantu usaha perang, sehingga pada bulan Oktober 1943 dibubarkan dan diganti organisasi Islam yang baru yaitu MASYUMI (Majelis Syura Muslimin Indonesia) pada tanggal 22 November 1943. a. Perlawanan Rakyat Indonesia Terhadap Tentara Jepang Pada awalnya, kedatangan tentara Jepang di Indonesia disambut gembira. Kedatangannya dianggap sebagai pembebas rakyat Indonesia dari belenggu penjajahan Belanda. Rakyat Indonesia tertipu dengan janji dan propaganda Jepang. Penindasan dan kekejaman pasukan Jepang melebihi penjajahan Belanda. Kekayaan bumi Indonesia meliputi pertambangan, pertanian, perkebunan, peternakan dan lain-lain dikuasainya. Disamping itu terdapat budaya Jepang dipaksakan di Indonesia yang bertantangan dengan norma agama dan norma adat seperti : -

Saikerei

:

Yaitu memberi hormat kepada kaisar Jepang (Tenno Heika) dengan cara membungkukkan badan serta menundukkan kepala ke arah istana kaisar Jepang.

-

Sake

:

Kebiasaan orang Jepang yang suka minum-minuman keras.

Golongan yang tertindas antara lain “Romusha” yaitu mereka yang dipekerjakan dengan paksa oleh pendudukan Jepang. Jepang memerlukan tenaga kasar untuk membangun sarana perang seperti benteng, jalan raya, dan lain-lain. Pada mulanya tugas-tugas tenaga kerja Indonesia bersifat sukarela, namun akhirnya pengerahan tenaga bersifat paksaan. Pada romusha juga di kirim ke luar Jawa dan luar Indonesia seperti Burma, Thailand, Vietnam, Malaysia, dan lain-lain. Banyak diantara Romusha meninggal dalam tugas. Untuk menghilangkan ketakutan penduduk untuk dijadikan Romusha sejak tahun 1943 Jepang menjuluki para Romusha sebagai “Prajurit Ekonomi” atau “Pahlawan Pekerja”.


192

Akibat penindasan tentara Jepang maka terjadi perlawanan rakyat Indonesia : a. Perlawanan di Sukamanah Sukamanah

merupakan

sebuah

desa

di

Kecamatan

Singapura,

Tasikmalaya, Jawa Barat. Perlawanan rakyat Sukamanah dipimpin oleh K.H. Zainal Mustafa. K.H. Zainal Mustafa sebelumnya menentang pemerintahan Hindia Belanda, sehingga dipenjara oleh Kolonial Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, ia dibebaskan. Namun akhrinya terjadi perlawanan rakyat terhadap Jepang di Sukamanah yang dipimpin K.H. Zainal Mustafa menolak melakukan Saikerei, yaitu membungkuk memberi hormat pada kaisar Jepang. Hal ini yang mendorong munculnya perlawanan rakyat. K.H. Zainal Mustafa dapat ditangkap dan dipenjara di Cipinang (Jakarta). Namun tanggal 25 Oktober 1944, ia bersama pengikutnya dibunuh tentara Jepang. b. Perlawanan di Aceh Pada tanggal 10 November 1942 di daerah Cot Plieng, Lhok Seumawe, Aceh terjadi perlawanan rakyat menentang pasukan Jepang. Perlawanan ini dipimpin Teungku Abdul Jalil. Namun, ketika Teungku Abdul Jalil bersama pengikutnya sedang bersembahyang, dibunuh oleh tentara Jepang. c. Perlawanan PETA di Blitar Pada

tanggal

14

Februari

1945,

Shodanco

Supriyadi

memimpin

pemberontakan PETA di Blitar, sedang Shodanco Muradi sebagai komandan pertempuran. Pemberontakan bergerak keseluruh penjuru kota Blitar dan menuju ke pos-pos pasukan Jepang di luar kota. Akhirnya pemberontakan tersebut dapat diredam. Para pemberontak ditangkap ataupun dibujuk untuk kembali ke Blitar dengan kemauan sendiri. Namun pasukan Jepang telah meng-gunakan taktik tipu daya. Kolonel Katagiri (komandan Batalyon dari Malang) membujuk kepada Shodanco Muradi dan anak buahnya untuk menyerah dan akan diampuni oleh pemerintah militer Jepang. Perundingan antara Muradi dan Katagiri didaerah Ngancar, Blitar pada tanggal 21 Februari 1945. Ternyata pemerintah militer Jepang ingkar janji karena para pemberontak PETA, tetap diajukan di meja perundingan. Sidang pengadilan militer Jepang pada tanggal 13 – 16 April 1945 yang dipimpin Kolonel Yamamoto dengan jaksa


193

penuntut Letnan Kolonel Tanaka akhirnya menjatuhkan hukuman mati kepada Shodanco Muradi dan kawan-kawannya. Sementara itu Shodanco Supriyadi dinyatakan hilang. Ada dugaan Supriyadi tertangkap dan dibunuh. b. Pembentukan BPUPKI Pada tahun 1943, perang pasifik mulai berbalik arah. Tentara Jepang yang pada awalnya mampu dengan mudah mengalahkan tentara Sekutu, sekarang bersifat defensik. Tentara Sekutu bergerak ofensif untuk merebut kembali wilayah-wilayahnya di Asia – Pasifik. Pemerintah Jepang dan penguasa militer di Tokyo akhirnya meninjau kembali sikap mereka terhadap kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 16 Juni 1943 dalam sidang ke 82 Parlemen Jepang di Tokyo Perdana Menteri Jenderal Hideki Tojo mengumumkan tentang pemberian kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk berperan serta dalam politik dan pemerintahan. Pada tanggal 7 Juli 1943 Perdana Menteri Tojo berkunjung ke Jakarta dan berpidato di lapangan Ikada mengenai janji kemerdekaan Indonesia dari pemerintah Jepang. Untuk menindak lanjutinya pada tanggal 5 September 1943 dibentuklah “Chuo Sang-In” atau Dewan Pertimbangan Pusat. Kemudian dibentuk “Syu Sangi Kai” atau Dewan Pertimbangan Daerah untuk tiap-tiap karisidenan (Syu). Pada bulan November 1943 di Tokyo diadakan konferensi Asia Timur Raya, maka negara-negara yang telah diberi kemerdekaan di undang seperti Thailand, Philipina, Burma dan pemerintah boneka Jepang di Cina. Sedang India diundang sebagai pengamat sedang Indonesia sama sekali tidak dilibatkan. Hanya, setelah konferensi Asia Timur Raya selesai, Sukarno, Moh. Hatta dan Ki Hajar Dewantara diundang ke Jepang dan bertemu dengan Kaisar Jepang dan Perdana Menteri Tojo. Namun dalam pertemuan tersebut, pemerintah Jepang tidak memberi isyarat tentang kemerdekaan bahkan permohonan untuk menggunakan bendera Nasional dan lagu kebangsaan “Indonesia Raya” juga ditolak. Pada bulan Agustus 1944, situasi pertahanan Jepang semakin buruk. Moral masyarakat dan tentara Jepang merosot serta produksi untuk keperluan perang menurun. Sebelumnya, pada bulan Juli 1944 kepulauan Saipan yang strategis dapat direbut Sekutu. Faktor-faktor tersebut yang menyebabkan kabinet Perdana Menteri Tojo jatuh pada tanggal 17 Juli 1944 dan diganti oleh Perdana Menteri Jenderal Kuniaki Koiso. Langkah yang ditempuh P.M Koiso untuk


194

mempertahankan pengaruhnya pada rakyat di wilayah yang didudukinya ialah dengan cara memberi janji kemerdekaan. Pada tanggal 7 September 1944 dalam sidang parlemen Jepang ke 85 di Tokyo, P.M Koiso mengumumkan bahwa pemerintah Jepang memperkenankan bahwa Hindia Belanda (Indonesia) untuk merdeka di kemudian hari. Tujuan dari pemberian kemerdekaan itu adalah : 1. Mendapat simpati dan popularitas dari rakyat Indonesia. 2. Mengembangkan kebijaksanaan Imperium Asia Timur Raya. 3. Memanfaatkan situasi untuk keperluan perang. Namun Deklarasi P.M Koiso tentang kemerdekaan Indonesia tidak diikuti langkah yang nyata kearah perwujudan kemerdekaan Indonesia. Hal ini disebabkan pemerintah Jepang menganggap bahwa mengatasi krisis perang dengan Sekutu lebih penting dan mendesak dari pada masalah kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1944 setelah kepulauan Saipan jatuh, ternyata tentara Jepang juga dapat dipukul mundur di kepulauan Solomon oleh tentara Amerika Serikat. Kemudian Irian, Moratai juga dikuasainya. Pada tanggal 20 Oktober 1944, tentara Amerika Serikat yang dipimpin Jenderal Douglas Mac Arthur mendarat di kepulauan Leyte (Philipina). Dan tanggal 19 Februari 1945, benteng Iwo Jima gagal dipertahankan tentara Jepang. Pasukan Sekutu juga menyerang bagianbagian wilayah Indonesia seperti Halmahera, Ambon, Manado, Surabaya, dan Balikpapan. Menghadapi situasi yang kritis ini, pemerintah militer Jepang dibawah pimpinan Saiko Shikian (Panglima Militer) yaitu Kumaciki Harada mengumumkan pembentukan badan yaitu “Dokuritsu junbi Cosukai” atau “Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia” (BPUPKI) pada tanggal 1 Maret 1945. Tujuan dibentuk BPUPKI untuk menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan politik ekonomi, sosial, dan tata pemerintahan yang dibutuhkan dalam usaha pembentukan negara Indonesia. Ketua BPUPKI adalah dr. Rajiman Widyodiningrat. Pada tanggal 28 Mei 1945 dimulailah upacara pembukaan sidang pertama BPUPKI di gedung Cuo Sangi In, Jakarta. Pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 mengadakan sidang. Pada sidang BPUPKI Mr. Muh. Yamin dan Ir. Sukarno menjadi pembicara yang menyampaikan pidato yang mengusulkan kelima dasar filsafat negara yang dikenal sebagai “Pancasila”. Rumusan materi


195

Pancasila yang pertama disampaikan oleh Muh. Yamin tanggal 29 Mei 1945, yang mengemukakan lima Azaz dan Dasar Negara kebangsaan Republik Indonesia yaitu : 1. Peri Kebangsaan 2. Peri Kemanusiaan 3. Peri Ketuhanan 4. Peri Kerakyatan 5. Kesejahteraan Rakyat Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Sukarno mengucapkan pidatonya yang dikenal sebagai lahirnya Pancasila menurut Sukarno adalah : 1. Kebangsaan Indonesia 2. Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan 3. Mufakat atau Demokrasi 4. Kesejahteraan Sosial 5. Ketuhanan Yang Maha Esa. Kelima dasar tersebut dinamakan Pancasila oleh Sukarno. Sesudah sidang pertama tersebut, pada tanggal 22 Juni 1945 terbentuk Panitia Kecil yang terdiri dari sembilan orang yang dikenal dengan “Panitia Sembilan”. Anggotanya para anggota BPUPKI yaitu IR. Sukarno, Moh. Hatta, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. A.A. Maramis, Abikusno Cokrosuyoso, Abdul Kahar Muzakir, K.H. Wakhid Hasyim, H. Agus Salim dan Mr. Moh. Yamin. Panitia sembilan menghasilkan suatu dokumen berisikan tujuan dan maksud pendirian negara Indonesia merdeka yang dikenal dengan nama “Piagam Jakarta” atau “Jakarta Charter”. Rumusan Dasar Negara Indonesia tersebut yaitu : 1. Ke Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemelukpemeluknya. 2. (Menurut) dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. (dan)

kerakyatan

yang

dipimpin

oleh

hikmat

kebijaksanaan

dalam

permusyawaratan perwakilan. 5. (serta dengan mewujudkan suatu) keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebelum rumusan disahkan, tokoh-tokoh agama Nasrani dari Indonesia Timur menemui Moh. Hatta, agar meninjau lagi isi sila pertama. Akhirnya Drs.


196

Moh. Hatta berkonsultasi dengan empat para pemuka Islam seperti Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimejo, dan Mr. Teuku Mohammad Hasan. Hasilnya, demi persatuan dan kesatuan bangsa, maka sila pertama dirubah “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Tanggal 10 – 16 Juli 1945 diadakan sidang BPUPKI tentang perumusan terakhir materi Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan juga membahas Rencana Undang-Undang Negara Indonesia Merdeka. Panitia Perancang UUD di ketuai IR. Sukarno. Panitia tersebut kemudian membentuk panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar yang beranggota tujuh (7), orang yaitu Prof. Dr. Mr. Supomo, Mr. Wongsonegoro, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. A.A. Maramis, Mr.R.P. Singgih, H. Agus Salim dan dr. Sukiman. Hasil perumusan panitia kecil ini disempurnakan dari segi bahasanya oleh panitia lain yaitu Prof. Dr. Mr. Supomo, H. Agus Salim dan Prof. Dr. P.A. Husein Jayadiningrat. Berkat kerja keras dan kesadaran anggota BPUPKI telah berhasil menyusun produk-produk bagi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Rakyat Indonesia harus sudah siap untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Karena berdasar analisa dan perhitungan politik, tentara Jepang akan segera kalah dalam Perang Dunia II atau Perang Asia Timur Raya. b. Pembentukan PPKI Pada tanggal 16 Mei 1945 di Bandung diselenggarakan Konggres Pemuda seluruh Jawa yang di sponsori Angkatan Muda Indonesia. Sebenarnya Angkatan Muda Indonesia dibentuk atas inisiatif Jepang pada pertengahan tahun 1944. Dalam perkembangannya gerakan ini lebih bersifat anti Jepang. Konggres tersebut antara lain dihadari oleh Djamal Ali, Chairul Saleh, Anwar Cokroaminoto dan

Harsono

Cokroaminoto

serta

mahasiswa-mahasiswa

IKA

Daigaku,

(Mahasiswa Sekolah Tinggi Kedokteran) di Jakarta, dianjurkan agar para pemuda bersatu melaksanakan proklamasi kemerdekaan bukan sebagai hadiah dari Jepang. Konggres tersebut dalam suasana nasional kebangsaan Indonesia, Lagu “Indonesia Raya” dinyanyikan tanpa menyanyikan lagu kebangsaan Jepang “Kimigayo”. Bendera Merah Putih dikibarkan tanpa bendera Jepang, Hinomaru. Dalam konggres tersebut antara lain menghasilkan dua resolusi yaitu:


197

-

Semua golongan di Indonesia (utamanya golongan pemuda) dipersatukan dan dibulatkan dibawah satu pimpinan nasional.

-

Dipercepatnya pelaksanaan kemerdekaan Indonesia. Ternyata konggres menyatakan dukungan dan kerjasama dengan Jepang

dalam usaha mencapai kemenangan terakhir. Pernyataan tentang kerja sama dengan Jepang tersebut ditentang utusan pemuda dari Jakarta seperti Sukarni, Harsono Cokroaminoto dan Chairul Shaleh. Mereka tidak mengambil bagian dalam

gerakan Angkatan

Muda

Indonesia

dan

menyiapkan

organisasi

kepemudaan yang lebih radikal. Pada tanggal 15 Juli 1945 para pemuda radikal tersebut membentuk organisasi “Gerakan Angkatan Baru Indonesia” tujuannya yaitu mencapai persatuan pada semua golongan masyarakat di Indonesia, menanamkan semangat yang revolusioner atas kesadaran sebagai rakyat yang berdaulat, membentuk negara Indonesia, mempersatukan kerjasama dengan Jepang, namun jika perlu bergerak sendiri ”Mencapai kemerdekaan dengan kekuatan sendiri”. Namun Gerakan Rakyat Baru tetap harus tunduk pada Gunseiku (pemerintah militer Jepang). Dan ketika tanggal 28 Juli 1945 Gerakan Rakyat Baru diresmikan, dimana Jawa Hokokai dan Masyumi digabung ternyata tokohtokoh golongan pemuda seperti Chairul Saleh, Sukarni, Harsono Cokroaminoto dan Asmara Hadi menolak untuk bergabung. Nampak jelas perselisihan paham antara golongan tua dan golongan muda tentang cara pelaksanaan berdirinya negara Indonesia. Golongan tua dan muda sependapat bahwa kemerdekaan Indonesia segera

diproklamasikan

namun

keduanya

berselisih

pendapat

tentang

pelaksanaannya. Golongan tua sesuai dengan perhitungan politik berpendapat bahwa Indonesia dapat merdeka tanpa pertumpahan darah dengan jalan kerjasama

dengan

Jepang.

Golongan

tua

menggantungkan

proklamasi

kemerdekaan Indonesia pada rapat PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Pembentukan PPKI (Dokuritsu Jumbi Iinkai) dilaksanakan tanggal 7 Agustus 1945, maka saat itu juga BPUPKI (Dokuritsu Jumbi Cosakai) dibubarkan. Anggota PPKI dipilih oleh Jenderal Besar Terauchi (Panglima Perang Tertinggi di seluruh Asia Tenggara). Untuk pengangkatan tersebut, jenderal Terauci memanggil tiga tokoh nasional terdiri Ir. Sukarno, Drs. Moh. Hatta,


198

Radfiman Widyodiningrat. Pada tanggal 9 Agustus 1945 mereka bertiga berangkat menuju di markas Jenderal. Terauci di Vietnam Selatan. Dalam pertemuan di Dalath (Vietnam Selatan) pada tanggal 12 Agustus 1945, Terauci menyampaikan kepada tokoh-tokoh Indonesia bahwa pemerintah Jepang telah memutuskan

memberikan

kemerdekaan

kepada

Indonesia.

Untuk

pelaksanaannya telah dibentuk PPKI sampai menunggu persiapan selesai. Sementara itu, untuk wilayah Indonesia pasca kemerdekaan ada tiga usulan yaitu : -

Seluruh bekas Hindia Timur Belanda

-

Seluruh bekas Hindia Timur Belanda ditambah dengan Malaya, tetapi tidak mencakup Papua.

-

Seluruh bekas Hindia Timur Belanda, ditambah dengan Malaya, Borneo, Timur Portugis dan Papua serta pulau-pulau yang berdekatan dengannya. Namun terdapat perbedaan antara pemerintah Jepang dengan tokoh-tokoh

nasional. Jepang beranggapan bahwa pemberian kemerdekaan dilakukan secara bertahap dari satu daerah ke daerah lain, alasannya tingkat persiapan tiap wilayah berbeda-beda. Namun tokoh-tokoh nasional bersikeras agar kemerdekaan diberikan kepada seluruh Indonesia sekaligus. PPKI keanggotaannya terdiri dari 21 orang dari seluruh Indonesia. Ketuanya Ir. Sukarno dan wakil Moh. Hatta. Tugas PPKI adalah bertindak sebagai badan yang mempersiapkan penyerahan kekuasaan pemerintahan dari tentara Jepang kepada badan tersebut.

B. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 1. Kekalahan Jepang pada Perang Dunia II Pada tanggal 14 Agustus 1945 tokoh-tokoh nasional yaitu IR. Sukarno, Moh. Hatta dan dr. Radfiman Widyodiningrat berangkat kembali ke Jakarta setelah bertemu dengan Jenderal Terauci di Dalath, Vietnam. Sementara itu perkembangan Perang Dunia II menjadi berbalik karena negara-negara fasis mulai terdesak oleh kekuatan Sekutu setelah Jerman dan Italia kalah di benua Eropa, tanggal 9 Agustus 1945 Uni Soviet mengumumkan perang dengan kemaharajaan Jepang – Tentara Uni Soviet menyerbu daerah-daerah yang diduduki tentara Jepang di Asia, seperti Mancuria.


199

Sebelumnya tanggal 6 Agustus 1945 kota Hiroshima telah diserang Amerika Serikat dengan dijatuhi Bom Atom. Dan tanggal 9 Agustus 1945 Nagasaki juga dijatuhi Bom Atom. Kekalahan tentara Jepang sudah saatnya tiba. Kaisar Jepang Hirohito (Tenno Heika) menyadari bahwa ambisi membangun Imperium

Asia

Timur

Raya

tidak

mungkin

tercapai.

Kaisar

Jepang

memerintahkan rakyat dan tentaranya untuk menghentikan perang. Hal inilah yang menjadi pertimbangan Sekutu untuk tidak menjatuhkan bom atom ke 3 di Tokyo. Dan pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat (Unconditional Surrender) kepada Sekutu.

2. Peristiwa Rengasdengklok dan Proklamasi Kemerdekaan Peristiwa penting penyerahan Jepang kepada Sekutu tidak banyak di ketahui oleh rakyat Indonesia. Karena pada saat pendudukan Jepang, sumber berita seperti radio disegel dan koran-koran hanya memberitakan kemenangan tentara Jepang. Pimpinan tentara Jepang dengan ketat menyembunyikan berita kekalahan serta peristiwa bom atom, yang membuat negara Jepang porak poranda. Pada saat Sukarno, Hatta dan dr. Rafiman Widyadiningrat kembali ke Jakarta dari Vietnam, berita kekalahan Jepang belum tersebar, namun Sutan Syahrir termasuk tokoh yang mendengar radio tentang penyerahan Jepang. Bung Karno dan Bung Hatta berpendapat bahwa kemerdekaan Indonesia harus dimusyawarahkan dengan PPKI. Alasannya kemerdekaan yang datangnya dari pemerintahan Pendudukan Jepang atau hasil perjuangan sendiri, tidak akan menjadi persoalan. Hal ini berbeda dengan pendapat golongan muda, yang berpendapat PPKI buatan Jepang, sehingga proklamasi kemerdekaan dengan kekuatan sendiri terlepas dari pemerintah Jepang. Tanggal 15 Agustus 1945, golongan muda mengadakan rapat dengan hasil bahwa proklamasi harus dilaksanakan sesegera mungkin (tanggal 16 Agustus 1945). Sementara golongan tua tetap perlunya mengadakan rapat PPKI yang merupakan suatu badan perwakilan seluruh Indonesia yang representatif. Disamping itu, kekalahan Jepang pada Sekutu menjadikan pasukan Jepang diberi kewajiban menjaga “Status Quo” atas


200

wilayah Indonesia, sehingga jika golongan muda memaksa mengubah “Status Quo” akan terjadi pertumpahan darah. Perbedaan pendapat antara kedua golongan tersebut, membawa golongan muda bertindak untuk menculik Sukarno – Hatta. Tindakan penculikan tersebut bertujuan untuk menjauhkan mereka dari segala pengaruh pemerintah militer Jepang. Pada jam 04.00 hari Kamis 16 Agustus 1945, Sukarno – Hatta diculik kelompok pemuda dan tentara PETA yang dipimpin Sukarni dan Shodanco Singgih dibawa ke Rengasdengklok. Dari Rengasdengklok menuju markas PETA kompi Sudanco Subeno. Dalam pembicaraan, akhirnya disepakati bahwa proklamasi kemerdekaan segera dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Sementara itu dalam pertemuan di Jakarta dengan golongan muda Ahmad

Subarjo

meyakinkan

bahwa

dirinya

bertanggung

jawab

dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan di Jakarta secepat mungkin. Hari Kamis,

16 Agustus 1945

jam

16.00,

Ahmad

Subarjo menuju ke

Rengasdengklok menjemput Sukarno – Hatta. Komandan kompi PETA setempat Sudanco Subeno melepas Sukarno – Hatta karena sebelumnya sudah ada jaminan bahwa kemerdekaan akan dikumandangkan tanggal 17 Agustus 1945 selambat-lambatnya pukul 12.00 siang. Rombongan menuju rumah Laksamana Maeda di Jl. Imam Bonjol no.1. Rumah Laksamana Maeda dianggap aman dari kemungkinan gangguan tentara Jepang untuk menggagalkan

rencana

proklamasi.

Rumah

Maeda

sebagai

Kepala

Perwakilan Kaigun (Angkatan Laut) memiliki kekebalan “Extra – Territorial” yaitu daerah yang menurut tradisi Jepang harus dihormati oleh Rikugun (Angkatan Darat) Jepang. Dan di rumah tersebut naskah proklamasi disusun. Penyusun teks proklamasi yaitu Sukarno, Hatta dan Ahmad Subarjo dan yang menyaksikan perumusan adalah Sayuti Melik, Sukarni, B.M. Diyah dan Sudiro. Setelah teks proklamasi dirumuskan, muncul persoalan tentang siapa yang berhak menandatangani. Chairul Shaleh berpendapat tidak setuju jika teks proklamasi di tanda tangani PPKI karena PPKI badan bentukan Jepang. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa kemerdekaan Indonesia melalui campur tangan Jepang. Untuk penyelesaiannya, Sukarni berpendapat bahwa penandatangan teks proklamasi yaitu Soekarno – Hatta atas nama bangsa Indonesia. Usul tersebut disetujui dan akhirnya rumusan teks diserahkan


201

pada Sayuti Melik untuk diketik. Terdapat beberapa perubahan antara teks proklamasi klad (yang ditulis tangan) dengan yang otentik (diketik). Klad

Otentik

1. Kata “Tempoh”

Menjadi “Tempo”

2. Wakil-wakil bangsa Indonesia

Atas nama Bangsa Indonesia

3. Jakarta, 17 – 8 – 05

Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun ‟05 (Tahun ‟05 adalah tahun Jepang (Syowa 2605 = 1945 masehi)

Setelah naskah proklamasi selesai diketik kemudian ditandatangani Soekarno dan Hatta di tempat tersebut. Bunyi naskah proklamasi tersebut yang disalin Nugroho Notosusanto (1985) adalah sebagai berikut :

PROKLAMASI Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia. Hal – hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempo jang sesingkat – singkatnya.

Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 05 Atas nama bangsa Indonesia,

Soekarno/Hatta Akhirnya teks proklamasi dikumandangkan oleh Ir. Soekarno di Jl. Pegangsaan Timur no. 56 (sekarang jalan Proklamasi) Jakarta pada hari Jum‟at, tanggal 17 Agustus 1945 jam 10.00 pagi masih dalam suasana bulan Ramadhan. Teks tersebut dibacakan Sukarno yang didampingi Moh. Hatta. Ketika Proklamasi Kemerdekaan Indonesia selesai dibacakan oleh Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta, bendera Merah Putih (yang dijahit oleh Sejarah SMA/SMK K - 2

202

Ibu Fatmawati) dikibarkan dan secara spontan seluruh hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman Setelah

pelaksanaan

proklamasi

dilanjutkan

dengan

kegiatan

penyebarluasan teks dan pamflet ke berbagai daerah terutama ke kantorkantor berita (radio maupun koran). Berita tentang proklamasipun dengan cepat didengar oleh rakyat Indonesia bahkan oleh dunia luar. Dengan proklamasi tersebut maka tercapailah Indonesia merdeka yang susunan negaranya diatur dengan UUD 1945.

D. AKTIVITAS PEMBELAJARAN Untuk memahami materi, anda perlu membaca secara cermat modul ini, gunakan referensi lain sebagai materi pelengkap untuk menambah pengetahuan anda. Dengarkan dengan cermat apa yang disampaikan oleh pemateri, dan tulis apa yang dirasa penting. Silahkan berbagi pengalaman anda dengan cara menganalisis, menyimpulkan dalam suasana yang aktif, inovatif dan kreatif, menyenangkan dan bermakna. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mempelajari materi ini mencakup: 1. Aktivitas individu, meliputi: a. Memahami dan mencermati materi diklat b. Mengerjakan latihan/lembar kerja/tugas, menyesuaikan masalah/kasus pada setiap kegiatan belajar; dan menyimpulkan c. Melakukan refleksi 2. Aktivitas kelompok, meliputi: a.


b.

Bertukar pengalaman dalam melakukan pelatihan

c.

Penyelesaian masalah/kasus

E. LATIHAN/KASUS/TUGAS Lembar Kerja Kerjakan secara berkelompok! 1.

Jelaskan latar belakang pendudukan Jepang di Indonesia!


203

2.

Deskripsikan perjuangan bangsa Indonesia pada masa pendudukan Jepang!

3.

Dalam menghadapi sekutu pada Perang Dunia II, Jepang mengalami kekalahan. Analisalah penyebab kekalahan Jepang dalam perang tersebut!

4.

Bandingkan rumusan Pancasila yang tertera pada Piagam Jakarta dengan yang ada di pembukaan UUD 1945!

F. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini: 3. Apa yang bapak/ibu pahami setelah mempelajari materi “Dari pendudukan Jepang hingga proklamasi”? 4. Pengalaman penting apa yang bapak/ibu peroleh setelah mempelajari materi di atas? 5. Ceritakan pengalaman terbaik Bapak/ibu selama mengajar mata pelajaran sejarah di SMA/SMK!

G. RANGKUMAN 1.

Sejak

awal pecahnya

perang

Pasifik,

pasukan Jepang

berusaha

menguasai Indonesia. Alasannya, Angkatan Perang Jepang (Dai Nippon) membutuhkan minyak bumi dan bahan mentah lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan angkatan perangnya. 2.

Untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia, Jepang menerapkan berbagai kebijakan, di antaranya propaganda, pembentukan organisasi semi militer dan organisasi lainnya, termasuk BPUPKI, untuk meyakinkan janji kemerdekaan yang kelak akan diberikan pada Indonesia.

3.

Terjadinya peristiwa Rengasdengklok merupakan dinamika sejarah yang terjadi menjelang kemerdekaan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA


204

Cahyo Budi Utomo, 2003. Pendudukan Jepang di Indonesia. Jakarta : Direktorat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Cahyo budi Utomo, 2003. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Jakarta : DireKtorat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 1984. Sejarah Nasional Indonesia VI. Jakarta : Balai Pustaka. Murdiono, 1995. Denyut Nadi Revolusi Indonesia. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama dan LIPI. Nugroho Notosusanto, 1979. Tentara Peta : Pada Jaman Pendudukan Jepang di Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka. Nugroho Notosusanto, 1985. Naskah Proklamasi Yang Otentik dan Rumusan Pencasila Yang Otentik. Jakarta : Balai Pustaka. Rini Yunarti, 2003.BPUPKI, PPKI, Proklamasi Kemerdekaan RI, Jakarta : Penerbit buku Kompas. Sagimun, MD. 1989. Peranan Pemuda : Dari Sumpah Pemuda sampai Proklamasi, Jogyakarta : Bina Aksara.


205


PERJUANGAN BERSENJATA DAN DIPLOMASI DALAM MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN A. TUJUAN PEMBELAJARAN Peserta diklat dapat menunjukkan dinamika pemerintahan Indonesia pada awal kemerdekaan dengan perjuangan bersenjata serta upaya diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan RI, dengan baik.

B. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 1. Menjelaskan perjuangan bangsa Indonesia di awal kemerdekaan 2. Menganalisis dinamika hubungan Indonesia-Belanda pascakemerdekaan RI 3. Menganalisis hubungan pusat dan daerah pada awal kemerdekaan

C. URAIAN MATERI a) Permasalahan Indonesia-Belanda di Awal Kemerdekaan Proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 bukanlah jaminan bagi terlepasnya bangsa Indonesia dari pengaruh kolonialisme. Belanda bertujuan menghancurkan sebuah negara yang dianggapnya dipimpin oleh orang-orang yang bekerja sama dengan Jepang dan berusaha memulihkan suatu rezim kolonial yang telah dibangun sekitar 350 tahun. Usaha-usaha menggagalkan kemerdekaan tersebut berasal dari dua faktor yaitu upaya Belanda untuk kembali berkuasa di Indonesia dan munculnya gangguangangguan keamanan di daerah yang didukung oleh Belanda. Euforia revolusi segera melanda Indonesia, khususnya kaum muda Indonesia yang merespon kemerdekaan. Semangat revolusi juga terjadi dalam karya sastra dan kesenian selain dalam bidang politik. Munculah sebuah generasi sastra yang dikenal sebagai Angkatan 45, yaitu para sastrawan Indonesia yang daya kreasinya memuncak pada masa revolusi kemerdekaan tersebut, mereka antara lain Chairil Anwar, Mochtar Lubis dan lain-lain. Mereka yakin bahwa seni bagian dari perkembangan Revolusi.


206

BKR yang dibentuk tanggal 22 Agustus 1945 bukan tentara dengan organisasi yang bersifat formal dan professional namun hanya bersifat kerakyatan. BKR dari pusat sampai daerah berada di bawah KNIP dan KNI daerah dan tidak berada dibawah presiden sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang. Status BKR tersebut menjadikan para pemuda tidak puas sehingga membentuk badan-badan perjuangan “Komite Van Aksi”. Komite Van Aksi terdiri atas API (Angkatan Pemuda Indonesia), BARA (Barisan Rakyat Indonesia), BBI (Barisan Buruh Indonesia). Badan perjuangan lainnya juga dibentuk seperti Hisbullah, Sabilillah ataupun badan perjuangan khusus seperti Tentara Pelajar (TP). Selanjutnya, para pemuda BKR dan badan-badan perjuangan berusaha melucuti senjata pasukan Jepang sehingga menimbulkan konflik. Posisi pasukan Jepang dalam situasi dilematis, karena pasca kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, Jenderal Mac Arthur (sekutu) memerintahkan kepada Marsekal Terauchi untuk mempertahankan “status quo” di daerahdaerah bekas pendudukannya. Pada tanggal 16 September 1945 Angkatan Perang Inggris dalam SEAC (South East Asian Commond) dibawah Laksamana Muda Lord Louis Mountbatten mendarat di Jakarta dan melakukan tekanan kepada Jepang untuk tetap menjalankan kebijakan mempertahankan “status quo” di Indonesia. Kebijakan mempertahankan status quo tersebut disebabkan pasca kemerdekaan Indonesia, tentara Sekutu yang menjadi pemenang dalam Perang Dunia II

datang ke Indonesia untuk melucuti pasukan Jepang.

Pasukan yang terbanyak berasal dari pasukan Inggris karena hal ini bagian dari strategi perang Sekutu bahwa Indonesia dimasukkan ke dalam wilayah Southeast Asia Command yang menjadi tanggung jawab Laksamana Mountbatten dari Inggris (Sayidiman Suryohadiprojo,1996:53). Pada masa pendudukan Jepang, terdapat warga Eropa dan Amerika Serikat ditawan pasukan Jepang di Indonesia. Ketika Perang Dunia II berakhir, para tawanan tersebut dibebaskan dan pasukan Jepang diberi tugas untuk mengurusinya. Instruksi dari Sekutu tersebut tidak memperhitungkan kekuasaan berdirinya negara yang telah memproklamirkan kemerdekaannya yaitu Republik Indonesia.


207

Pada tanggal 29 September 1945 tentara Inggris mendarat lagi dipimpin Sir Philip Cristison, panglima AFNEI (Allied Forces Netherlands East Indies)

dengan

membawa

pasukan

NICA

(Netherlands

India

Civil

Administration). Tentara Sekutu dibawah Pimpinan Cristison pada dasarnya bertindak sebagai tentara pendudukan dengan maksud dan tujuan untuk melucuti tentara jepang yang kalah perang, namun kesempatan ini oleh Inggris telah disalahgunakan tugas utamanya, karena bersama tentara Inggris ikut serta pula pegawai-pegawai Belanda ke Indonesia untuk melaksanakan pidato politik Ratu Wilhelmina pada tanggal 7 Desember 1942 (R. Ambarman,1980:91). Belanda masih beranggapan mempunyai kekuasaan de facto atas Indonesia meski sebenarnya kekuasaan tersebut telah berakhir semenjak occupatio belli

Japonica atau penyerahan atas wilayah Hindia

Belanda dari pemerintah Belanda kepada Jepang pada 8 Maret 1942 melalui Perjanjian Kalijati sehingga dimulai masa Pendudukan Jepang di Indonesia. Sementara itu, tugas AFNEI di Indonesia adalah (Nugroho Notosusanto, 1977:32): 1) Menerima penyerahan dari Jepang 2) Membebaskan tawanan perang, khususnya dari negara-negara sekutu 3) Menegakkan dan mempertahankan keadaan yang kemudian diserahkan pada pemerintahan sipil 4) Menuntut penjahat perang di pengadilan sekutu Kedatangan

sekutu

di

Indonesia diikuti pasukan Belanda dengan tujuan menguasai kembali wilayah Indonesia. Namun kedatangan Panglima AFNEI Sir Philip Cristison mengakui secara de fakto negara Indonesia. Hal ini yang membuat kebijakan pemerintah Indonesia untuk menghormati tugas-tugas AFNEI. Namun kebijakan politik Cristison dianggap merugikan kepentingan Belanda sehingga akhirnya ia digantikan oleh Letnan Jendral Sir Montaque. Sikap simpati rakyat terhadap pasukan Sekutu segera berbalik karena pada kenyataannya pasukan NICA berusaha menegakkan pengaruh di tanah bekas jajahannya tersebut. Di daerah, yang didatangi pasukan sekutu seringkali terjadi insiden konflik dengan masyarakat setempat. Konflik tidak hanya terbatas pada pasukan Sekutu dan Belanda, namun juga pasukan Jepang yang bertanggung jawab terhadap “status quo” di Indonesia. Peristiwa Bandung Lautan Api, 10 Nopember di Surabaya, Palagan Ambarawa di Jawa Tengah,


208

Pertempuran 5 hari di Semarang dan lainnya sebagai manifestasi dari upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Diantara beberapa peristiwa pertempuran antara Indonesia melawan kekuatan asing pasca kemerdekaan yang dianggap paling spektakuler adalah Peristiwa 10 Nopember. Pertempuran Surabaya merupakan pertempuran terbesar yang pernah dilakukan pasukan Inggris atas nama Sekutu di Indonesia dan mengakui secara jujur bahwa Surabaya seperti neraka/inverno hell. Peristiwa 10 Nopember sebagai suatu rangkaian kejadian yang dimulai dengan kedatangan pasukan Sekutu dengan menggunakan identitas AFNEI di wilayah Jawa Timur. Sebagai sebuah negara yang baru merdeka, maka rakyat Indonesia khususnya masyarakat Surabaya menyambut kedatangan pasukan Sekutu dengan senang hati terkait tugas dari pasukan Sekutu untuk melucuti pasukan Jepang yang kalah dalam Perang Dunia II. Namun masyarakt Surabaya berbalik menjadi antipati terhadap Sekutu ketika terdapat indikasi bahwa kekuatan pasukan Belanda ( NICA: Netherland Indies Civil Administration) ikut bersama pasukan Sekutu. Kekuatan NICA diprediksi sebagai awal dari rencana Belanda melannjutkan praktek kolonialisme-imperalisme di Indoensia. Namun Sekutu berjanji untuk tidak mengganggu kemerdekaan Indonesia, khususnya di Surabaya dengan adanya kesepakatan antara Gubernur Jawa Timur R.M.T.A Suryo dengan Brigjen A.W.S Mallaby. Kesepakatan tersebut antara lain: 

Inggris tidak mengikutsertakan angkatan perang Belanda



Menjalin kerja sama kedua belah pihak untuk menciptakaan keamanan



Akan dibentuk kontrak biro



Pasukan Inggris hanya bertugas melucuti pasukan Jepang Dengan kesepakatan di atas maka pasukan Inggris diperkenankan untuk

memasuli Kota Surabaya. Dalam perjalanan waktu, pasukan Inggris tidak melaksanakan kesepakatan di atas sehingga sering munculkonflik antara pasukan Inggris dengan masyarakat Surabaya. Pada tanggal 27 Oktober 1945, pasukan Inggris secara sepihak menduduki gedung-gedung pemerintahan di Surabaya yang dipertahankan oleh para pemuda-pemuda di sana sehingga konflik memuncak. Untuk meredakan ketegangan, Presiden Sukarno datang ke Surabaya sehingga untuk sementara waktu ketegangan antara kedua pihak dapat diredam. Sejarah SMA/SMK K - 2

209

Konflik tiba-tiba memanas ketika tanggal 31 Oktober 1945 Brigjen Mallaby dinyatakan hilang dan akhirnya ditemukan terbunuh. Pasukan Inggris menuduh bahwa pembunuhan ini dilakukan oleh warga Surabaya. Inggis memberi ultimatum kepada warga Surabaya yang terlibat pembunuhan tersebut, untuk menyerahkan diri. Jika ultimatum ini tidak ditanggapi maka tanggal 10 Nopember 1945, Kota Surabaya akan dibumihanguskan. Tak seorangpun yang menanggapi ultimatum tersebut sehingga Surabaya diserang pasukan Inggris dari darat, laut dan udara. Rakyat Surabaya mengadakan perlawanan yang dipimpin oleh Bung Tomo. Pertempuran ini akhirnya dikenal sebagai Hari Pahlawan yang diperingati tiap tanggal 10 Nopember. b). Sejarah Lahirnya TNI Sukarno mengambil kebijakan untuk memperoleh dukungan dari negara-negara Sekutu dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui jalur diplomasi karena perjuangan konfrontasi tidak mungkin berhasil. Namun pandangan Sukarno ini ditolak oleh kaum nasionalisme tertentu yang bersedia melakukan perlawanan bersenjata dalam menghadapi kekuatan asing yang akan menggagalkan kemerdekaan. Sukarno dianggap terlalu berhati-hati dan ragu-ragu

sehingga mereka kurang senang dengan kebijakan Sukarno

tersebut dan mencari kebijakan alternatif untuk menghadapi permasalahan ini. Akibatnya, gerakan nasionalisme diawal kemerdekaan ini tidak mampu merumuskan kebijakan-kebijakan bagi tindakan bersama bahkan terkesan terpecah-pecah. Golongan sosialis menghendaki revolusi yang dimulai dengan demokrasi

kemudian

menuju

kearah

nasionalisme,

kaum

kiri

radikal

menginginkan perjuangan secara radikal untuk melawan segala bentuk imperalisme, kapitalisme dan Dunia Barat. Golongan Islam menghendaki terbentuknya negara Islam sedang Sukarno dan pengikutnya menolak ide negara Islam dan menghendaki negara dalam bentuk republik yang sekuler( (Ulf Sundhaussen,1986:7-8). Situasi menjadi semakin tidak stabil ketika RI yang baru saja merdeka belum mempunyai alat pertahanan negara untuk mempertahankan diri dari bahaya yang berasal dari dalam dan luar. Melihat perkembangan situasi yang membahayakan negara ini,maka para pemimpin negara, menyadari bahwa sulit untuk mempertahankan negara dan kemerdekaan tanpa suatu Angkatan Perang.


210

BKR tidak dapat berfungsi maksimal karena dibentuk secara lokal sehingga tidak dapat mengadakan pertahanan negara secara sentral. Kebijakan pemerintah yang belum membentuk tentara ini sebagai bagian dari kekhawatiran dari pemerintah bahwa kemerdekaan yang baru saja diproklamirkan akan dituduh oleh Sekutu sebagai usaha dari pemerintah Pendudukan Jepang jika pemerintah RI membentuk institusi tentara. Untuk menghapus pandangan dari Sekutu tersebut maka Pemerintah menunjukkan sikap

yang

penuh

perdamaian

terhadap pasukan

Sekutu karena

jika

kemerdekaan Indonesia dituduh sebagai pemberian Jepang maka Sekutu dimungkinkan tidak mengakui kemerdekaan itu dan mengganggap Indonesia secara

sah

masih

menjadi

daerah

jajahan

Belanda

(Sayidiman

Suryohadiprojo,1996:53-54) Di

dalam

undang-undang

pembentukannya,fungsi

BKR

secara

tersamar-samar disebutkan sebagai ”memelihara keamanan bersama-sama dengan rakyat dan badan-badan negara bersangkutan”. BKR berada dibawah pengarahan KNIP dan cabang-cabangnya akan dibentuk di semua tingkat pemerintahan yang lebih rendah, dibawah pengawasan cabang-cabang Komite Nasional Indonesia (KNI) di daerah. Hambatan paling besar bagi BKR untuk mencapai tingkat efesiensi militer yang lebih tinggi adalah tidak adanya sebuah komando yang terpusat. Pemerintah akhirnya memanggil bekas mayor KNIL, Urip Sumoharjo yang ditugaskan membentuk tentara Kebangsaan Nasional. Pada tanggal 5 Oktober 1945 keluarlah “Maklumat Pemerintah”, terbentuknya organisasi ketentaraan yang bernama “Tentara Keamanan Rakyat /TKR”, serta mengangkat Supriyadi, bekas Komando Pleton PETA yang terkenal dalam pemberontakan melawan Jepang di Blitar pada Pebruari 1945, menjadi Menteri Keamanan Rakyat (AH. Nasution, dalam Yahya Muhaimin,2002:25).

Sesuai dengan

namanya, fungsi utama TKR masih tetap memelihara keamanan dalam negeri dan bukan menghadapi musuh dari luar. Namun setidak-tidaknya statusnya sudah meningkat menjadi tentara (Ulf Sundhaussen,1986:13). Pada tanggal 20 Oktober 1945 pemerintah melakukan pengangkatanpengangkatan dalam lingkungan Kementerian Keamanan Rakyat sebagai berikut: Muhammad Sulyoadikusumo (bekas Komandan Batalyon atau Daidan-co tentara PETA dahulu) diangkat selaku Menteri Ad Interim Supriyadi (sejak


211

pemberontakan PETA, Supriyadi belum diketahui keberadaannya) diangkat pemimpin tertinggi TKR dan Urip Sumoharjo sebagai Kepala Staf Umum TKR (Nugroho

Notosusanto,

dalam

Muhaimin,2002:27).

Letnan

Jendral

Urip

Sumoharjo berhasil membentuk Markas Tinggi TKR yang berkedudukan di Yogyakarta dan membagi TKR dalam 16 divisi (Jawa-Madura 10 divisi, dan Sumatera 6 divisi). Pada tanggal 1 Januari 1946 pemerintah mengubah TKR menjadi Tentara Keselamatan Rakyat dan Kementerian Keamanan Rakyat menjadi Kementerian Pertahanan. Namun tanggal 26 Januari 1946 muncul lagi maklumat pemerintah yang mengganti nama Tentara Keselamatan Rakyat menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) serta menjelaskan bahwa TRI bersifat kebangsaan (nasional) yang merupakan satu-satunya organisasi militer di Indonesia. Dalam rangka menciptakan kesatuan pimpinan militer, tanggal 26 Juni 1946 pemerintah mengangkat Jendral Sudirman menjadi Panglima Besar Angkatan Perang RI, sebelumnya ia menjadi panglima TKR dalam Konperensi TKR di Yogykarta pada 18 Desember 1945. Pada tanggal 16 Oktober 1945, KNIP mengusulkan agar komite tersebut diserahi kekuasaan legislatif dan menetapkan GBHN. Pemerintah supaya menyetujui dibentuknya badan pekerja KNIP untuk melaksanakan fungsi baru yang diusulkan tersebut. Wakil Presiden Muhammad Hatta yang bertindak atas nama Presiden segera mengeluarkan maklumat yang dikenal Maklumat No. X tahun 1945 yang berisi tentang “KNIP, sebelum terbentuk MPR dan DPR diserahi kekuasaan legislatif dan menetapakan GBHN”. Perubahan selanjutnya pemerintah mengeluarkan maklumat tanggal 14 November 1945 yang berisi perubahan sistem pemerintahan dari sistem Kabinet Presidensil menjadi Parlementer. Hal ini merupakan perwujudan dari maklumat sebelumnya yaitu maklumat Wakil Presiden tanggal 3 November 1945 yang berisi pemberian kesempatan kepada rakyat untuk mendirikan partai politik dalam sistem multipartai. (Mahfud. M.D, 2000:47-48) Sebagai realisasi Maklumat Pemerintah tentang pergantian sistem kabinet Presidensil dengan kabinet Ministeriil segera ditunjuk Sutan Syahrir sebagai Perdana Menteri yang baru. Kabinet Syahrir segera mengadakan kontak diplomatik dengan pihak Belanda dan Inggris. Pemerintah Inggris mengirimkan Sir Archibald Clark Kerr sebagai Duta Istimewa di Indonesia dan pemerintah


212

Belanda diwakili Gubernur Jenderal Van Mook. Perundingan dimulai tanggal 10 Pebruari 1946 dan Van Mook menyampaikan pernyataan politik yang selanjutnya menjadi dasar perundingan-perundingan dengan RI. Pernyataan politik dari Van Mook adalah mengulangi dari pidato Ratu Belanda tanggal 7 Desember 1942. Isi pokoknya adalah (Nugroho Notosusanto, 1977:34) : 1) Indonesia akan dijadikan negara commonwealth berbentuk federasi yang memiliki self-goverment di dalam lingkungan kerajaan Belanda. 2) Masalah dalam negari diurus oleh Indonesia, sedang urusan luar negeri diurus pemerintah Belanda. 3) Sebelum dibentuk commonwealth, akan dibentuk pemerintahan peralihan selama 10 tahun. 4) Indonesia akan dimasukkan sebagai anggota PBB. Pada perkembangannya timbul perbedaan pendapat antara elemen bangsa dalam menghadapi situasi di Indonesia. Pemerintahan Sukarno-HattaSyahrir dalam menghadapi Belanda lebih memfokuskan pada jalur diplomasi sementara

kalangan

militer

menekankan

strategi

kekuatan

bersenjata.

Perbedaan pendapat ini hampir saja menimbulkan perpecahan bangsa dan melamahkan

potensi

dalam

menghadapii

kekuatan

asing

(Yahya

Muhaimin:2002:29). Sementara itu, tekanan di dalam negeri terhadap kabinet Syahrir semakin meningkat, terutama masalah perundingan dengan Belanda. Pihak oposisi yang dipimpin Tan Malaka menyatakan bahwa kesediaan Syahrir berunding dengan pihak Belanda akan berakibat keruntuhan Republik Indonesia. Tan Malaka membentuk organisasi “Persatuan Perjuangan”

yang didukung

Muhammad Yamin dan Adam Malik untuk menuntut kemerdekaan 100% sebagai dasar diadakan perundingan dengan Belanda (Ricklefs, 1991:334). c). Pertentangan Tan Malaka dan Syahrir Dengan adanya Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 maka Syahrir diangkat sebagai Perdana Menteri. Sebelumnya terjadi persaingan antara Syahrir dengan Tan Malaka dalam mendekati kekuasaan Sukarno. Syahrir memperoleh kemenangan dalam pertarungan politik dengan Tan Malaka sehingga Ia sebagai satu unsur penting dalam proses pembuatan keputusan dengan cara terciptanya pemerintahan Sukarno-Hatta-Syahrir .


213

Perundingan antara Indonesia-Belanda berada pada situasi yang menyulitkan bagi Perdana Menteri Syahrir karena konsep perdamaian tersebut ditentang kelompok oposisi yang dikoordinir oleh Tan Malaka. Kelompok oposisi menghendaki

agar

perundingan

dengan

Belanda

tetap

dalam

koridor

kemerdekaan penuh Republik Indonesia atas wilayahnya, sementara pemerintah lebih memilih cara-cara diplomasi meski dibawah tekanan dan keinginan Belanda sehingga merugikan posisi Indonesia secara politis dan hukum internasional. Strategi diplomasi Syahrir dalam rangka menghadapi Pemerintah Belanda untuk penyelesaian konflik Indonesia-Belanda ditentang oleh Tan Malaka. Tan Malaka merupakan seorang Sosialis-Radikal secara konsisten melakukan oposisi

hebat kepada Syahrir terutama sejak awal tahun 1946,

dimana Tan Malaka mendirikan organisasi yang bernama Persatuan Perjuangan (PP). Gerakan Tan Malaka ini mendapat dukungan juga dari Panglima Besar Jenderal Sudirman. Oposisi yang dijalankan Tan Malaka melalui Persatuan Perjuangan sangat intensif dan sistematis baik di dalam KNIP maupun di luar KNIP sebagai “Presure Groups” (Yahya Muhaimin. 2002:45). Gerakan Tan Malaka selain mendapat dukungan dari Panglima Besar Jenderal Sudirman juga tokoh pemuda seperti Adam Malik dan Muh. Yamin.

Oposisi Tan Malaka

terhadap Perdana Menteri Syahrir berlanjut dengan tuntutan dibubarkannya kabinet Syahrir dan diganti dengan suatu kabinet koalisi yang bersifat nasional. Akhirnya Syahrir tidak dapat bertahan sehingga menyerahkan mandatnya pada Presiden Sukarno tanggal 28 Februari 1946. Dengan jatuhnya Kabinet Syahrir I, Persatuan Perjuangan mengharap Tan Malaka ditunjuk sebagai Formatur Kabinet. Namun Presiden Sukarno menunjuk kembali Sutan Syahrir (Partai Sosialis) sebagai Formatur Kabinet (Syahrir II). Syahrir dapat menduduki jabatannya lagi setelah ia dapat menghimpun suatu koalisi baru dalam parlemen di bulan Oktober. Program kabinet baru tetap tidak memuaskan kelompok Tan Malaka. Pemerintah malah mencurigai Tan Malaka berkeinginan menduduki pimpinan pemerintahan sehinga tokoh-tokoh Persatuan Perjuangan seperti Tan Malaka, Sukarni, Muh. Yamin, Sayuti Malik, Ichanul Saleh ditangkap dengan tujuan untuk mencegah timbulnya bahaya yang lebih besar akibat tindakan politik mereka. Tindakan mereka dianggap oleh pemerintah telah mengacaukan, melemahkan, dan memecah persatuan. Ada indikasi kelompok Tan Malaka berusaha merubah susunan


214

negara di luar Undang-undang (Nugroho Notosusanto,1977:38). Persatuan Perjuangan (PP) mendapat dukungan luas, bukan saja dari mereka yang menentang Sukarno dan Perdana Menteri Syahrir tetapi juga pemimpin politik dan militer yang setuju dengan pendapat Tan Malaka yang menekankan pada solidaritas nasional dan penolakan berunding dengan Belanda sampai mereka meninggalkan bumi Indonesia (George Kahin,1996:174). Pada tanggal 27 Juni 1946, Hatta menyampaikan pidato di Yogyakarta yang

mengungkapkan keterbatasan posisi berunding

pemerintah dalam

berdiplomasi dengan Belanda. Namun sikap pemerintah tersebut dilawan oleh oposisi yang berusaha tetap pada pendirian untuk kemerdekaan penuh bagi Indonesia. Puncak dari perlawanan oposisi adalah ketika Syahrir dalam perjalanan singgah di Solo atau Surakarta dari keliling Jawa Timur di tangkap satuan-satuan militer dari Surakarta. Akhirnya gerakan Tan Malaka tersebut menculik Perdana Menteri Syahrir di Solo yang merupakan basis pertahanan Divisi IV. Penculikan terhadap Syahrir tersebut sebagai strategi kelompok proTan Malaka agar Sukarno mengangkat Tan Malaka sebagai Perdana Menteri menggantikan Syahrir. Penculikan terhadap Syahrir berlangsung tidak lama karena ia segera dibebaskan berkat upaya-upaya Sukarno. Konflik internal ini memaksa Presiden pada tanggal 6 Juni 1946 menyatakan “Keadaan Bahaya” yang berlaku untuk Jawa dan Madura. Pemerintah membentuk DPN (Dewan Pertahanan Nasional) dengan maksud untuk mengkoordinasikan kebijakan dari Pemerintahan sipil dan kalangan militer. Akhirnya pemerintah menangkap pihak oposisi yang dianggap membahayakan negara termasuk Adam Malik meski Muhammad Yamin berhasil lolos. Pada tanggal 3 Juli 1946, satuan-satuan tentara pendukung oposisi membebaskannya dari penjara dan mengirim delegasi kepada Sukarno di Yogyakarta agar kabinet dibubarkan dan menunjuk Jenderal Sudirman untuk mengurusi keamanan. Namun delegasi tersebut ditangkap oleh pemerintah. Tan Malaka yang berada dipenjara tetap dianggap oleh pemerintah

menggerakkan oposisi dari balik penjara sehingga muncul

peristiwa 3 Juli tersebut. Situasi ini berkembang semakin kritis dan membahayakan keutuhan RI akrena terancam perang saudara sehingga akhirnya Jenderal Sudirman mengambil kebijakan untuk mencegah adanya perang saudara karena terdapat


215

indikasi jika Belanda sedang melakukan konsolidasi dalam rangka persiapan menguasai Indonesia kembali. Akhirnya Jenderal Sudirman menyatakan dukungannya kepada pemerintah dan menentang aksi Persatuan Perjuangan (Yahya Muhaimin 2002:50). Sikap dan tindakan Sukarno dalam hubungannya dengan peristiwa 3 Juli sangat mendua. Dia mengecam keras penculikan atas Perdana Menteri Syahrir dan mengimbau agar Syahrir dibebaskan. Tetapi sesudahnya, Sukarno tidak mengijinkan lagi Syahrir memegang kembali jabatannya, melainkan Sukarno menyerahkan kekuasaan kepada Dewan Pertahanan Nasional yang ia ketuai sendiri dan Jenderal Sudirman duduk sebagai anggota. Selain itu, Sukarno tidak bersedia memberi teguran kepada Jenderal Sudirman yang jelasjelas bertindak melampaui batas dengan melibatkan tentara mendukung PP atau Persatuan Perjuangan (Ulf Sundhaussen,1986:57). Namun sikap Sukarno tersebut sebagai upaya jalan tengan mengatasi krisis internal agar tidak berlarutlarut yang berakibat merugikan bagi perjuangan menghadapi kekuatan asing. Peristiwa 3 Juli sebagai klimak dari perbedaan pendapat antara pihakpihak yang menentang kebijakan pemerintah melawan pemerintah RI yang dianggap akan berkompromi dengan kekuatan asing. Pihak penentang pemerintah berpegang teguh pada pendirian untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia sepenuhnya. Kabinet Syahrir yang Ketiga tetap melanjutkan kebijakan berunding dengan Belanda dan menjelang bulan November 1946 menelurkan sebuah kesepakatan yang nanti disebut Perjanjian Linggarjati.

d). Perjanjian Linggarjati Pertentangan Indonesia-Belanda belum dapat diselesaikan disebabkan belum adanya titik temu antara keduanya. Namun pertentangan tersebut dicoba diselesaikan terus melalui jalur diplomasi. Pada tanggal 17 November 1945 diadakan perundingan di Jakarta antara Sutan Syahrir (Indonesia) dan Van Mook (Belanda). Indonesia tetap pada pendiriannya yaitu pengakuan kemerdekaan Indonesia sepenuhnya. Sebaliknya, Belanda menginginkan adanya Gemenebest Indonesia (Commonwealth) yang kelak menjadi Sekutu dalam kerajaan Belanda dengan Wakil Mahkota Belanda sebagai Kepala Pemerintahan. Hal ini merupakan usul Pemerintah Belanda melalui Van Mook tanggal 10 Pebruari 1946 ( Nyoman Deker,1980 42-43).


216

Pihak Belanda berusaha melakukan tekanan politik kepada Indonesia dengan membentuk kekuasaan dibeberapa tempat dengan menggunakan pemerintahan boneka yang dibantu oleh orang Indonesia sendiri namun anti Republik. Pusat pemerintahan boneka tersebut antara lain di Malino, Sulawesi. Pembentukan Pemerintahan Boneka Belanda dilaksanakan tanggal 7 sampai 18 Desember 1946 yang dipimpin oleh Dr. H.J. van Mook dengan menunjuk Sukawati sebagai presiden untuk Indonesia Timur. Tekanan politik terhadap pemerintah RI dimulai dengan menyelenggarakan beberapa konferensi dengan tujuan membentuk “negara” di wilayah Indonesia. Agar

permasalahan

Indonesia-Belanda

tidak

berlarut-larut,

Presiden Sukarno meyakinkan kepada rakyat Indonesia untuk menerima kesepakatan Linggarjati meskipun perjanjian tersebut lebih menguntungkan Belanda. Dalam rangka memperbesar peluang agar KNIP menyetujui dan mengesahkan Perjanjian Linggarjati maka jumlah anggota komite tersebut diperbesar jumlah anggotanya dari 200 menjadi 514 orang dengan memasukkan tokoh-tokoh pro-pemerintah. Meski demikian, pengesahan dari KNIP tidak berjalan mulus sehingga Sukarno dan Hatta mengancam akan meletakkan jabatannya jika persetujuan dan pengesahan ini dihambat dan akhimya KNIP meratifikasi persetujuan Linggarjati (Ricklefs, 2005:452). Demikian akhirnya persetujuan Linggarjati ditandatangani di istana Rijswiijk (sekarang Istana Agung) pada tanggal 25 Maret 1947, oleh delegasi yang mewakili pemerintah masingmasing. Asas-asas Persetujuan Linggarjati (Ide Anak,1991:39-40): 1) Pemerintah Belanda mengakui Pemerintah RI sebagai de facto menjalankan kekuasaan atas Jawa, Madura dan Sumatera 2) Pemerintah Belanda dan Pemerintah RI bekerja sama membentuk Negara Indonesia Serikat yang berdaulat dan merdeka

atas dasar

demokrasi dan federal 3) Wilayah Negara Indonesia Serikat meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda. 4) Bagian-bagian NIS adalah: daerah Republik, Kalimantan, dan Indonesia Timur 5) UUD Negara Indonesia Serikat akan ditetapkan

oleh suatu sidang

konstituante, yang akan dibentuk dan terdiri utusan RI dan daerah lain.


217

6) Pemerintah

Belanda

dan

Indonesia

akan

bekerja

sama

dalam

membentuk Uni Indonesia–Belanda. 7) Uni Indonesia-Belanda dikepalai oleh Raja Belanda 8) Setelah terbentuknya UniI Indonesia-Belanda, maka Negara Indonesia serikat akan diterima sebagai anggota PBB Namun Kabinet Syahrir ketiga mengundurkan diri yang disebabkan adanya banyak tekanan karena menandatangani Perjanjian Linggarjati. Presiden Sukarno menunjuk Amir Syarifudin sebagai Formatur Kabinet. Amir Syarifudin sebagai Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan membentuk kabinet baru dengan personel inti dari PNI dan partai-patai beralirkan kiri. Setelah pengunduran diri kabinet Syahrir, Van Mook berencana melakukan aksi militer terhadap Indonesia. Apalagi Perdana Menteri Amir Syarifudin mengumumkan bahwa Ia tidak dapat memenuhi tuntutan-tuntutan Belanda agar mengumumkan suatu penghentian tembak-menembak sebelum suatu persetujuan politik tercapai (Ide Anak, 1991:46). Pernyataan tersebut dianggap oleh delegasi Belanda sebagai hal yang tidak memuaskan bagi perkembangan hubungan diplomasi antara Indonesia-Belanda. Akhirnya Belanda membatalkan secara sepihak perjanjian Linggarjati dan melakukan agresi militernya. e).Agresi Militer I Ketentuan-ketentuan antara Indonesia dan Belanada dalam Perjanjian Linggarjati bersifat lemah karena dapat ditafsirkan secara berbeda oleh kedua pihak. Menjelang Mei 1947 Linggarjati sudah tidak mempunyai arti lagi, karena kerja-sama

antara

Indonesia-Belanda

tak

mungkin

dilaksanakan

(Ulf

Sundhaussen, 1986:59). Pada tanggal 21 Juli 1947 Belanda menghapuskan gencatan senjata yang ada, secara sepihak dan tidak terikat dengan Linggarjati. Belanda memulai aksi militernya dalam waktu singkat berhasil menerobos pertahanan TNI. Belanda menyebut agresi ini sebagai “Aksi Polisionil” , dengan alasan bahwa seluruh Indonesia adalah wilayah kekuasaannya yang utuh setelah membatalkan Perjanjian Linggarjati (Nyoman Dekker, 1980:55). Belanda mengatakan bahwa tindakannya sebagai “Aksi Polisionil” (dalam bahasa Belanda : politionele actie), sementara bagi pemerintah RI, aksi tersebut bukanlah aksi polisionil atau aksi kepolisian dengan alasan–alasan sebagai berikut :pertama, gerakan tersebut berasal dari kebijakan seluruh


218

pemerintah Belanda dengan tentara atau militer sebagai inti gerakan. Kedua, gerakan dari Belanda tersebut termasuk gerakan militer. Ketiga, Belanda tidak berhak mengadakan aksi kepolisian di Indonesia karena Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat serta pemerintah Belanda juga telah mengakui kekuasaan de facto atas wilayah Jawa dan Sumatera dalam Perjanjian Linggarjati ((Sayidiman Suryohadiprojo,1996:66). Belanda melakukan “aksi polisionil” dengan melancarkan serangan ke Jakarta dan Bandung untuk menguasai Jawa Barat dan menyerang Surabaya dengan tujuan menduduki Madura dan Ujung Timur, sehingga pasukan Belanda menguasai semua pelabuhan besar di Jawa. Sementara di Sumatra, perkebunan-perkebunan di sekitar Medan dan Padang juga diamankan. Garis depan pertahanan Republik dapat ditembus, dalam kurun dua minggu divisi-divisi di Jawa Timur dipukul mundur pasukan Belanda. Di Sumatera, Belanda memperluas daerah kekuasaannya tanpa kesulitan yang berarti, sedangkan di Jawa Barat dalam waktu relatif singkat kota-kota penting dapat diduduki serta jalur-jalur komunikasi dapat direbut . Nasution

yang

sebelumnya

berhasil

membentuk

sebuah

Staf

Pertahanan Jawa Barat yang membawahi pasukan-pasukan dan kelompokkelompok bersenjata di Jawa Barat, menghindari serangan secara langsung dengan pasukan Belanda yang dari sagi tehnik dan senjata lebih unggul. Nasution memerintahkan pada pasukannya untuk melancarkan serangan gerilya. Belanda gagal mencapai tujuan untuk menghancurkan RI dengan terlebih dahulu memusnahkan kekuatan TNI. Agresi Belanda ini difokuskan di Jawa dan Sumatera yang menurut perjanjian Linggarjati, diakui secara de facto sebagai wilayah Indonesia dengan tujuan menduduki kota-kota besar dan daerah-daerah yang penting serta mempersempit wilayah RI. Agresi tersebut direncanakan dalam rangka pelaksanaan ide terbentuknya Negara Indonesia Serikat. Agresi Belanda I tersebut menimbulkan reaksi dunia intenasional. Pada tanggal 30 Juli 1947 Pemerintah India dan Australia mengajukan permintaan resmi agar masalah tersebut segera dibicarakan di Dewan Keamanan PBB. Indonesia diundang untuk memberi keterangan di hadapan Dewan Keamanan. Hal ini berarti bahwa Indonesia diakui sebagai negara yang sederajat dengan Belanda. Belanda melalui wakilnya Van Kleffens menolak usul tersebut. Menurut


219

Belanda, RI tidak memiliki kedaulatan penuh sehingga tidak dapat dianggap sebagai negara tersendiri. Namun alasan Belanda tersebut dibantah oleh pemerintah India, Australia dan Syiria karena dalam perjanjian Linggarjati Belanda telah mengakui de facto berdirinya RI (Nyoman Dekker, 1980:56). Hal ini diperkuat dengan pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh negara-negara Timur Tengah pasca perjanjian Linggarjati. Propaganda Belanda yang menyatakan bahwa Agresi Belanda I sebagai persoalan dalam negeri Belanda tidak mendapat respon dunia internasional disebabkan antara lain pengakuan de yure atas kemerdekaan RI dari dunia internasional tersebut. Dewan Keamanan PBB akhirnya menyetujui resolusi dari USA bahwa untuk penyelesaian sengketa Indonesia-Belanda melalui perantara Komisi Jasa-jasa Baik (di Indonesia dikenal dengan KTN) yang terdiri dari wakil-wakil tiga negara. Dalam hal ini Belanda dan Indonesia menunjuk masing-masing satu negara dan bersama-sama menunjuk negara ketiga lainnya untuk membentuk komisi tersebut (Ide Anak, 1991:48). Pemerintah Indonesia meminta Australia menjadi anggota KTN, Belanda memilih Belgia dan kedua negara yang terpilih tersebut memilih USA. 

Australia diwakili Richard Kirby



Belgia diwakili Paul Van Zeeland



USA diwakili Frank Graham

Hasil dari perundingan KTN tersebut adalah perjanjian Renville. f). Renville Sebagai hasil kompromi diplomasi yang diprakarsai KTN maka kabinet baru pimpinan Perdana Menteri Amir Syarifudin menyusun delegasi untuk menghadapi perundingan Indonesia-Belanda. Delegasi Indonesia dipimpin Perdana Menteri Amir Syarifudin sementara Belanda dipimpin R. Abdul Kadir Widjojoatmojo. KTN mengambil jalan tengah agar perundingan kedua belah pihak di tempat netral yaitu di atas sebuah kapal USA yaitu kapal Angkatan Laut USA USS Renville, sehingga perundingan tersebut disebut perundingan Renville. Sebelumnya dibentuk komisi tehnik untuk melaksanakan gencatan senjata. Dalam

perundingan


komisi

tehnik

tersebut

Belanda

tetap

menuntut

220

dipertahankan garis Van Mook yakni garis buatan yang menghubungkan titik-titik terdepan wilayah-wilayah yang diklaim milik Belanda. Didalam perundingan tersebut delegasi Belanda diketuai oleh orang Indonesia dengan tujuan memberi kesan kepada dunia internasional

bahwa

orang-orang Indonesia menghendaki Belanda tetap berkuasa di Indonesia. Salah satu pokok terpenting didalam pembicaraan tersebut mengenai penghentian permusuhan, karena tanpa suatu gencatan senjata sulit tercapai kesepakatan politik. Sementara itu kedua pihak tetap berbeda pendapat tentang garis demarkasi. Pihak Belanda berpendapat bahwa Garis Demarkasi adalah Garis Van MOOK yaitu garis yang menghubungkan pos-pos militer Belanda terdepan merupakan batas wilayah yang dikuasai Belanda. Pemerintah RI tidak mengakui Garis Van Mook, karena pasukan-pasukan Indonesia merupakan kesatuan yang utuh yang beroperasi didalam garis-garis tersebut (Ide Anak, 1991:63). Pada bulan Januari 1948 tercapai suatu persetujuan baru dikapal Amerika USS Renville di pelabuhan Jakarta. Perstujuan ini antara lain mengakui suatu gencatan senjata di sepanjang apa yang disebut Garis Van Mook, suatu garis buatan yang menghubungkan titik-titik terdepan pihak Belanda meskipun tetap banyak daerah yang dikuasai pihak RI di belakangnya. Persetujuan ini merupakan kemenangn besar pihak Belanda dalam masalah diplomasi (Ricklefs, 1991: 340). Setelah persetujuan Renville maka pemerintah Belanda bertindak semakin jauh dalam mengurusi urusan internal Indonesia. Belanda membentuk BFO (Bijeenkomst Federal Overleg) atau Pertemuan untuk Permusyawaratan Federal, yang terdiri dari negara-negara federal ciptaan Belanda. Ketua BFO adalah Mr. Tengku Bahriun kemudian sejak Januari 1949 diganti Sultan Hamid II. BFO merupakan boneka Belanda didalam menghadapi RI sehingga didalam perkembangan politik Indonesia terdapat tiga pihak yaitu Belanda,RI dan BFO. g). Agresi Militer II Setelah pemberontakan PKI Madiun, kedudukan PKI dalam KNIP menjadi beku meski pemerintah tidak secara tegas membubarkan partai tersebut. Setelah fakumnya PKI, terdapat kaum kiri dari garis pemikiran Tan Malaka yang menjadi “penyeimbang” pemerintah. Kelompok ini

ternyata

menentang pemberontakan PKI Madiun. Golongan ini akhirnya membentuk


221

partai

Murba

yang

menganjurkan

pada

pemerintah

agar

membentuk

pemerintahan berdasarkan “Triple Platform” yaitu kabinet yang kekuatannya atas golongan agama, nasionalis dengan sosialis dengan tujuan memperoleh tenaga dan dukungan rakyat. Posisi kabinet Hatta menguat sejak kegiatan partai-partai meredup pasca pemberontakan PKI Madiun. Setelah pemerintah RI dapat mengatasi pemberontakan PKI Madiun, Pemerintah Belanda menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi oleh perjanjian-perjanjian dengan pemerintah Indonesia. Dampak dari pemberontakan PKI Madiun yang memperlemah kekuatan RI dimanfaatkan Pemerintah Belanda untuk menguasai RI. Apalagi kedudukan Belanda di Indonesia semakin kuat sejak adanya Perjanjian Renville. Sementara itu, pihak Belanda beralasan bahwa pembatalan hasil persetujuan Renville di sebabkan pihak Indonesia tidak mentaati isi perjanjian tersebut. Pada tanggal 18 Desember Belanda melancarkan agresi militer II dan pada tanggal 19 Desember 1948 ibukota RI Yogyakatra dengan mudah dikuasainya. Para pemimpin RI membiarkan dirinya ditangkap dengan harapan bahwa opini dunia akan mengecam agresi tersebut sehingga kemenangan militer Belanda akan berbalik menjadi kekalahan dalam bidang diplomatik (Rickefs, 1991:347). Belanda menangkap dan menahan tokoh-tokoh RI yang tetap tinggal di ibu kota, yaitu Presiden Sukarno, Wakil Presiden Muh. Hatta, Mr. Assaat (ketua BP-KNIP),

Agus

Salim

(menteri

luar

negeri),

Sutan

Syahrir

dan Ali

Sastroamidjojo. Namun sebelumnya diadakan sidang kabinet dengan keputusan bahwa mereka tetap tinggal di ibu kota dan memberikan mandat kepada Menteri Kemakmuran Sjafrudin Prawiranegara untuk membentuk PDRI (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia) di Sumatra. Namun keputusan kabinet tersebut tidak didukung oleh para perwira militer seperti Jenderal Sudirman dan T.B Simatupang. Sementara itu, dengan dasar pertimbangan “berhubung dengan ditawannya pemimpin-pemimpin RI “ dan “ untuk “Segera dapat mengisi kevakuman pemerintahan sipil”, Panglima Tentaar Territorium Djawa (PTTD) Kolonel A. H Nasution mengeluarkan maklumat no. 2/MBKD pada tanggal 22 Desember 1948 yang mengumumkan berlakunya pemerintahan militer untuk seluruh Jawa, dengan sistem pemerintahan gerilya yang bersifat “total”, yaitu


222

menggunakan sistem pertahanan-keamanan rakyat semesta (Hankam Rata). Menghadapi sistem dan taktik gerilya ini, Belanda merasa mendapat tekanantekanan dari pasukan RI. Divisi I Siliwangi yang dahulu dihijrahkan, dikembalikan ke daerah-daerah yang dahulu ditinggalkan tanpa mengenal batas-batas formal yang ditetapkan di dalam perjanjian Renville (Yahya Muhaimin, 2002:63). Dengan siasat Belanda menduduki ibukota dan menangkap para pemimpin RI, semula Belanda beranggapan bahwa pangkal kemenangan akan diperoleh dengan siasat ini, namun perhitungan yang salah ini telah menimbulkan titik balik bagi eksistensi pemerintah RI. Dengan keberhasilan serangan pasukan RI terutama kejadian serangan umum 1 Maret 1949 terhadap Yogyakarta, dunia internasional menyadari bahwa RI tetap eksis dan pihak TNI tetap utuh sehingga berbeda dengan diinformasikan Belanda di forum PBB. Pada tanggal 28 Januari 1949, sidang darurat Dewan Keamanan PBB menerima suatu resolusi yang mendesak kepada Belanda dan Indonesia untuk melakukan gencatan senjata.

KTN (Komisi Tiga Negara) diganti dengan UNCI (United

Nations Commision for Indonesia) yang bertugas sebagai wakil Dewan Keamanan di Indonesia untuk menjalankan tugasnya. Atas bantuan UNCI yang diketuai Cochran (USA) tercapailah Roem-Royen Statement pada tanggal 17 Mei 1949. h). Persetujuan Roem- Royen Setelah Agresi II, PBB dan Amerika Serikat mulai mengambil sikap tegas terhadap Belanda. Tekanan ini bersamaan dengan tekanan militer Indonesia

sehingga

memaksa

Belanda

memutuskan

usahanya

untuk

membentuk imperium di Indonesia (Ricklefs,349). Disamping itu, Amerika mengancam kepada Belanda untuk mencabut bantuan Marshall Plan, agar menerima KMB yang bermuara pada pengakuan kedaulatan negara Indonesia terhadap wilayah bekas Hindia-Belanda (Nugroho Notosusanto,197763). Menunjuk pada instruksi Dewan Keamanan PBB tanggal 23 Maret 1949, maka pada tanggal 26 Maret 1949 Komisi PBB untuk Indonesia mengundang kedua ketua delegasi Indonesia dan Belanda dalam rangka memulai pembicaran-pembicaraan penyelesaian sengketa Indonesia-Belanda. Komisi ini sebagai wakil PBB akan memberikan bantuan dalam penyelesaiaan konflik Indonesia-Belanda secara adil dan damai.


223

Pada tanggal 14 April 1949 konferensi persiapan dibuka di Jakarta yang diketuai Komisi PBB untuk Indonesia Merle Cochran. Dalam kesempatan tersebut ia mengemukakan

tujuan dari pertemuan tersebut antara lain

tercapainya resolusi Dewan Keamanan PBB tanggal 28 Januari 1949, setelah itu membahas syarat-syarat KMB yang akan diselenggarakan di Den Haag. Perundingan diadakan di hotel Des Indes Jakarta, delegasi Indonesia diketuai Moh Roem dan wakil ketua Ali Sastroamijoyo dengan anggota J. Leimena, Ir. Djuanda, Prof. Supomo dan Latuharhary. Delegasi Belanda dipimpin Dr. J.H van Royen dengan anggota Mr. N.S. Blom,A.S Jacub, J.J van Velde. Kesepakatan Roem-Royen juga didukung oleh parlemen Indonesia karena partai-partai besar seperti Masyumi dan PNI menyatakan bahwa persetujuan tersebut merupakan langkah

ke

arah

penyelesaian

konflik

Indonesia–Belanda(Nugroho

Notosusanto,1977: 69). Ternyata persetujuan Roem Royen yang diambil

oleh politisi sipil

Indonesia dan pemimpin negara kurang disetujui oleh kalangan militer termasuk PDRI (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia). Sikap PDRI yang belum menerima persetujuan Roem Royen menyulitkan pimpinan negara dan pemerintahan di dalam pelaksanaan persetujuan tersebut. Sebabnya adalah: pertama ,PDRI adalah pemegang kekuasaan negara yang sah dan yang mengendalikan perjuangan RI sejak peristiwa Agresi II;kedua,PDRI mendapat dukungan dari kalangan militer Indonesia (Yahya Muhaimin,2002:67). Setelah diadakan kontak antara PDRI yang didukung TNI dengan para pemimpin RI, akhirnya tercapai kesepakatan. Tanggal 6 Juli 1949 Sukarno-Hatta serta pemimpin lainnya kembali ke ibukota Yogyakarta dan pada sidang kabinet tanggal 13 Juli 1949, Syarifudin Prawiranegara selaku ketua PDRI menyerahkan mandatnya kembali kepada presiden. Ketika tercapai kesepakatan gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda, para perwira militer Indonesia tidak menyetujuinya,Panglima Besar Jenderal Sudirman akan mengundurkan diri dari jabatannya bahkan keluar dari dinas kemiliteran. Namun keputusan Jenderal Sudirman

melunak

ketika

Presiden

Sukarno

juga

mengancam

akan

mengundurkan diri dari jabatan presiden. Jenderal Sudirman menyadari akan akibat bagi masa depan bangsa jika ia dan Sukarno mundur dari jabatannya masing-masing.


224

i) Konferensi Meja Bundar Konferensi antar-Indonesia merupakan fakta bersejarah bagi bangsa Indonesia yang membahas tentang pokok-pokok dasar berbangsa dan bernegara seperti penertiban ketatanegaraan,asas-asas pokok Peraturan Dasar Uni, hubungan keuangan dan ekonomi dengan Belanda,Pertahanan Negara (Ide Anak, 1991:304). Dengan berhasilnya konferensi inter-Indonesia maka mulailah tahap baru didalam perundingan antar Indonesia-Belanda menuju pada KMB. Pada tanggal 3 Agustus 1949 Menteri Wilayah Seberang Lautan Belanda, Van Maarseveen berpidato di dalam Majelis Rendah Belanda yang memberitahukan bahwa konferensi pendahuluan antar Indonesia Belanda berjalan lancar dengan menghasilkan kesepakatan: (1)dipulihkannya kembali kekuasaan Pemerintah RI di Yogyakarta (2) perintah penghentian tembakmenembak untuk mengakhiri permusuhan (3) persiapan untuk pelaksanaan KMB. Pada tangal 23 Agustus 1949 Konferensi Meja Bundar dibuka dengan resmi denagn suatu sidang lengkap di Bangsal Ksatria (Ridderzaal) Staten Generaal di Lapangan Binnen Hof, Den Haag dengan diawali pidato Perdana Menteri

Belanda,

Drees.

Ia

menyatakan

bahwa

Pemerintah

Belanda

berpendapat bahwa penyerahan kedaulatan kepada RIS akan dilakukan dengan segara dan tidak dapat dicabut kembali namun dengan tiga syarat untuk mencapai tujuan tersebut yaitu: 

RIS sebagai negara demokratis dengan dasar federal



Hak menentukan nasibnya sendiri rakyat Indonesia harus di jamin



Kerja sama antar Indonesia dan kerjaan Belanda dapat terbina berupa ikatan UNI, yang dibentuk berdasarkan suka rela antar dua negara yang sama kedudukannya. Delegasi Indonesia dalam KMB adalah Moh. Hatta (ketua),Moh. Roem,

Prof. Supomo,J. Leimena, Ali Sastroamijoyo,Ir. Djuanda,dr. Sukiman,Sujono Hadinoto, Sumitro Djojohadikusumo,Abdul Karim Pringgodigdo,T.B Simatupang, Sumardi sedangkan delegasi BFO dipimpin Sultan Hamid dari Pontianak. Kerajaan Belanda dipimpin J.H. van Maarseven dan UNCI sebagai wakil dari Dewan Keamanan PBB dipimpin Marle Cochran. Dalam konferensi ini dibentuk komisi-komisis antara lain:komisi ketatanegaraan, keuangan, militer. Pembicaraan yang tersulit adalah dalam Sejarah SMA/SMK K - 2

225

komisi ketatanegaraan, khususnya yang menyangkut masalah Irian Barat. Untuk mengambil jalan tengah mengenai kasus Irian maka disepakati suatu klausul mengenai hal itu. Dalam klausul tersebut ditentukan bahwa dalam waktu satu tahun setelah Penyerahan Kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia, Irian Barat akan dirundingkan kembali untuk pengembalian secara de facto kepada Indonesia dan untuk sementara waktu,Irian Barat masih berada dibawah kekuasaan Belanda (Nyoman Deker, 1980:83-84) Ketentuan tentang masalah Irian Barat tersebut dicantumkan dalam artikel 2 dari Naskah Perjanjian Penyerahan Kedaulatan (Charter of the Transfer of Souvereignity) yang berbunyi

( Ministri of Foreifn Affairs dalam R.

Ambarman,1980: 96): “ In view of the fact that it has not been possible to reconcile the views of the

parties

on

New

Guinea,

which

remains,

there

for,

in

dispute...........”In view of the dedication of the parties to the principle of resolving by peaceful and reasonable means any differences that may hereafter exist or arise between them. “That the statusquo of the stipulation that within a year from date of transter of souvereignity to the Republic of United States of Indonesia the question negotiations between the Republic of United State Indonesia and the Kingdom of the Netherlands”. Para Wakil Indonesia dalam KMB berusaha secepatnya memperoleh pengakuan kedaulatan sehingga bersedia menerima penundaan penyerahan atas Irian Barat. Hal ini disebabkan adanya kekhawatiran jika pembicaraan masalah

Irian

Barat

berlarut-larut

akan

menimbulkan

komplikasi

yang

menghambat pelaksanaan penyerahan kedaulatan (Sayidiman Suryohadiprojo, 1996:115). Dalam KBM juga disepakati bahwa inti Angkatan Perang dalam Indenesia Serikat,TNI dan KNIL (tentara Belanda di Indonesia) setelah terjadi Penyerahan Kedaulatan akan dilebur di dalam TNI. Sementara itu, permasalahan keuangan menjadi beban berat bagi Pemerintah Indonesia. Hal ini disebabkan pihak Belanda menuntut agar Indonesia mengakui hutangnya kepada Belanda tidak hanya sampai kedatangan Jepang di Indonesia tahun 1942 namun sampai penyerahan kedaulatan tahun 1949.


226

Berbagai jaminan diberikan kepada investasi-investasi Belanda di Indonesia dan akan dibicarakan beberapa masalah keuangan. RIS memikul tanggung jawab atas hutangnya kepada Hindia Belanda,setelah terjadi tawarmenawar maka ditetapkan jumlah yang harus dibayar sebesar 4,3 milyar gulden. Sebagian dari jumlah itu sebenarnya biaya yang dipakai oleh pihak Belanda dalam usaha menumpas revolusi di Indonesia (Ricklefs,1991:350). Diluar acara KMB, delegasi RI dan BFO mengadakan pertemuan diluar acara tersebut, untuk membicarakan kesepakatan konstitusi RIS. Persetujuan ini diluar hasil-hasil KMB. Kebulatan pendapat ini diperlukan untuk menyongsong bentuk negara mendatang yaitu negera federal atau serikat. Karena Indonesia menjadi negara federal, maka pasal-pasal dalam konstitusinya lebih banyak dibanding UUD 1945. Jika UUD 1945 sebelum referendum berisi 37 pasal maka konstitusi RIS memuat 197 pasal (Nyoman Dekker, 1980:86). Pada tanggal 3 Nopember 1949 KMB menyelesaikan konferensinya. Hasil-hasilnya diajukan pemerintah Indonesia kepada KNIP untuk diratifikasi. KNIP yang mengadakan sidang tanggal 6-14 Desember 1949 berhasil menerima hasil KMB dengan suara mayoritas. Selanjutnya pada tanggal 15 Desember 1949 diadakan pemilihan Presiden RIS, terpilih Ir. Sukarno sebagai Presiden. Pada tanggal 20 Desember 1949 Kabinet RIS pertama terbentuk dipimpin oleh Moh. Hatta. Pada tanggal 23 Desember delegasi Indonesia yang dipimpin Perdana Menteri Muhammad Hatta berangkat ke Belanda untuk menandatangani akte penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda. Dan pada tangal 27 Desember 1949 di Indonesia dan di Belanda diadakan upacara penandatanganan naskah penyerahan

kedaulatan

bertempat

di

Ruang

Tahta

Amsterdam,

Ratu

Yuliana,Perdana Menteri Belanda Willem Drees, Menteri seberang Lautan A.M.J.A

Sassen

dan

ketua

delegasi

Indonesia

Muhammad

Hatta

menandatangani naskah penyerahan kedaulatan terhadap RIS. Pada saat bersamaan di Jakarta, Sri Sultan Hamengkubuwana IX dan Wakil Tinggi Mahkota A.H.J. Lovink dalam suatu upacara, juga menandatangani naskah penyerahan kedaulatan. Dan sejak itu,Belanda secara formal mengakui kedaulatan penuh negara Indonesia di seluruh bekas jajahan Hindia Belanda,kecuali Irian Barat (Nugroho Notosusanto,1977:72).


227

Meskipun demikian, upaya Belanda untuk mengakui kedaulatan Indonesia belum sepenuhnya dijalankan. Disamping masalah Irian Barat, pemerintah Belanda berada di belakang gerakan-gerakan pengacau ketika pada tanggal 23 Januari 1950, Westerling beserta anak buahnya merebut tempattempat penting di Bandung bahkan berencana membunuh beberapa menteri RIS. Beberapa pemimpin negara Pasundan terindikasi terlibat dalam gerakan Westerling sehingga parlemen negara bagian Pasundan

mengusulkan agar

negara Pasundan dibubarkan (Ricklefs,1991:351). Gerakan Westerling tidak berlangsung lama hanya bersifat insidental dan akhirnya ia kembali ke Belanda. Ditangkapnya beberapa pemimpin negara Pasundan karena dicurigai terlibat dalam komplotan Westerling, mendorong parlemen negara bagian tersebut meminta agar Pasundan dibubarkan. Sebagian besar negara bagian yang kecil mengikuti contoh Pasundan untuk membubarkan diri dan bergabung dengan Republik Indonesia (Ricklefs,2005:466). Sultan Abdul Hamid II dari Kalimantan Barat juga mendukung gerakan Westerling. Akhirnya beberapa negera federal memutuskan untuk bergabung kembali ke dalam NKRI. Namun upaya pembubaran negara federal ini ditentang oleh Indonesia Timur yang pro Belanda. Mereka berpendapat bahwa RI sebagai negara yang didomnasi oleh suku Jawa dan mayoritas Muslim

sehingga

berbeda dengan ciri khas dari Negara Indonesia Timur. Namun terdapat usaha keras dari berbagai elemen bangsa untuk menyatukan kembali wilayah-wilayah di Indonesia termasuk Indonesia Timur ke dalam sebuah negara Kesatuan Indonesia. Akan tetapi pada tanggal 25 April 1950 mantan Menteri Kehakiman dalam pemerintah Indonesia Timur yaitu Dr. Soumokil, memproklamasikan Republik Maluku Selatan. Namun gerakan tersebut juga dapat dengan mudah ditumpas dan negara-negara federal lainnya memutuskan untuk menyatukan diri ke dalam NKRI pada tanggal 17 Agustus 1950. j). Hubungan Pusat dan Daerah Dengan persetujuan KMB maka terbentuklah negara RIS. RIS yang terdiri dari 16 negara bagian dengan masing-masing mempunyai luas daerah dan jumlah penduduk yang berbeda. Diantara negara-negara bagian yang terpenting, selain Republik Indonesia adalah Negara Sumatra Timur,Sumatra Selatan, Pasundan dan

Negara Indonesia Timur . Pada tanggal 17 Agustus

1950 dengan resmi RIS dibubarkan dan kembali kepada bentuk negara kesatuan


228

yang bernama Republik Indonesia. Didalam negara RIS atau federal sejak lama timbul semangat masyarakat dan rakyat untuk bersatu sehingga RIS tidak dapat bertahan lama. Dalam

perkembangannya

muncul

rasa

tidak

puas,

dikalangan

penduduk luar Jawa tentang penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan para pemimpin Indonesia. Pemerintah pusat dianggap bersifat sentralistik dan hanya berorientasi pada pusat pemerintahan Jakarta dan kepentingan masyarakat Jawa ( Sayidiman Suryohadiprojo,1996:151). Masyarakat yang tinggal di daerah penghasil devisa negara, seperti Sumatera Utara melalui eksport hasil perkebunan dan Sulawesi Utara melalui ekspor kopra, mengganggap bahwa hasil ekspor lebih banyak dimanfaatkan untuk kepentingan pusat dibanding daerah. Sementara itu,Pemerintah Pusat menolak anggapan itu, karena sebagai penyelenggara pemerintahan di pusat maka berkewajiban untuk meratakan pendapat negara di setiap daerah meliputi seluruh wilayah Indonesia. Pada bulan Mei 1956,sebagai protes terhadap pemerintah pusat, terjadi penyelundupan-penyelundupan dan perdagangan barter di luar Jawa, terutama di daerah Minahasa, Makasar dan Sumatera Utara. Penyelundupan ini dilakukan atas inisiatif dan perlindungan para penguasa militer setempat, yaitu masingmasing oleh Letnan Kolonel Worang,Letnan Kolonel Andi Mattalata yang keduanya di bawah kekuasaan Panglima Militer Indonesia Timur Kolonel J.F Warouw, sebelum digantikan Kolonel Ventje Sumual (Yahya Muhaimin,2002:89). Pada bulan Desember 1956 para perwira militer daerah yang didukung kaum sipil di Sumatera mengambil keputusan untuk melawan pemerintah Pusat . Komandan Resimen di Sumatera Barat mengumumkan pengambilalihan pemerintahan sipil serta pengambilalihan kekuasaan di Sumatera Utara. Panglima Sumatera Selatan juga memaksa gubernur sipil di wilayah tersebut untuk memulai langkah-langkah otonomi (Ricklefs,1991:383). Kecenderungan

sentralistik

dari

pemerintah

pusat

akibat

dari

pengalaman masa lampau, ketika Indonesia sebagai daerah jajahan diperintah juga secara sentralistik. Disamping itu sejak pergantian RIS menjadi ke bentuk negara kesatuan kembali tahun 1950, terdapat kecenderungan para pemimpin RI berusaha menghapus pengaruh federalisme yang berasal dari kolonial.


229

Kecenderungan semacam itu, menimbulkan sikap penyelenggara pemerintah pada paham sentralistik (Sayidiman Suryohadiprojo,1996: 152). Dewan-dewan militer di Sumatera yang menentang pemerintah pusat,dengan cepat mendapat dukungan rakyat karena melakukan tindakantindakan nyata dalam memperbaharui kehidupan rakyat setempat. Hasil-hasil ekspor dari Sumatra Utara, yang meliputi bekas karisidenan Sumatra Timur pada jaman Belanda merupakan daerah yang menghasilkan pendapatan separoh dari devisa negara pada tahun 1956 (Rickles,1991:384). Para pemimpin daerah penghasil devisa beranggapan bahwa daerah kurang menikmati hasil ekspor untuk membawa kemajuan bagi daerahnya. Pandangan pemerintah daerah ini berbeda dengan pemerintah pusat, karena Pemerintah Pusat bertanggung jawab pada semua wilayah di Indonesia termasuk daerah yang kurang menghasilkan devisa dalam rangka pemerataan pembangunan. Ketidakpuasan pemimpin militer di daerah terhadap pemerintah pusat menjurus pada usaha pemberontakan. Situasi ini diperparah ketika terjadi keretakan dalam TNI-AD, yang disebabkan sebuah kasus yang dikenal sebagai Peristiwa 17 Oktober 1952. Pada tanggal 20 Desember 1956 Letnan Kolonel Ahmad Husein membentuk Dewan Banteng di Sumatra Barat. Dewan Banteng terdiri para tokoh di Sumatra Barat yang pada masa perjuangan kemerdekaan aktif dalam Divisi Banteng yang sekarang bermaksud mempersatukan masyarakat Sumatara Barat dalam memperjuangkan tujuan daerahnya. Kemudian Kolonel Simbolon juga membentuk Dewan Gajah di Medan tanggal 22 Desember 1956 dan Letnan Kolonel V. Samual membentuk Dewan Manguni di Sulawesi. Peristiwa tersebut juga dipengaruhi pengunduran diri Bung Hatta sebagai Wakil Presiden pada tanggal 1 Desember 1956 karena Muhammad Hatta dianggap sebagai simbol tokoh non Jawa yang duduk di pemerintahan. Pada tanggal 22 Desember 1956, saat berdirinya Dewan Gajah diumumkan, Sumatra melepaskan diri dari Pemerintah Pusat dan tidak mengakui lagi pemerintahan Kabinet Ali Sastroamijoyo serta mengambil alih pemerintahan di Sumatra. Pada tanggal 2 Maret 1957 dalam suatu pertemuan di Makasar antara tokoh sipil dan militer di daerah tersebut, dikeluarkan suatu Piagam Perjuangan yang disebut Permesta (Perjuangan Rakyat Semesta).Pada tanggal 15 Pebruari 1958 Ahmad Husein menyatakan berdirinya PRRI (Pemerintah


230

Revolusioner Republik Indonesia) yang berpusat di Bukittinggi dan gerakan ini mendapat dukungan dari Sulawesi Utara dan Tengah, sehingga meletuslah pemberontakan PRRI/Permesta. Kepentingan yang bertolak belakang. Hal semacam ini yang akhirnya diselesaikan melalui jalur konfrontasi. Berbagai konfrontasi antara Indonesia dan Belanda pasca kemerdekaan Indonesia merupakan reaksi dari tindakan Belanda yang memaksakan kehendaknya.Disamping itu, gangguan keamanan juga berasal dari elemen bangsa Indonesia sendiri sehingga konsentrasi pemerintah dalam menghadapi kekuatan asing sering terganggu. Pemberontakan DI/TII Kartosuwiryo dan Pemberontakan PKI Madiun merupakan bukti dari hal tersebut. Namun berkat adanya persatuan dan kesatuan antara rakyat, pemerintah dan TNI segala rintangan tersebut dapat diakhiri melalui pengakuan kemerdekaan

dari

Belanda

kepada

pemerintah

Indonesia

meski

tidak

menyeluruh karena Irian Barat sebagai wilayah yang tertunda untuk masuk dalam NKRI. Namun dengan adanya dukungan internasional serta kebersamaan antara rakyat dan pemerintah Indonesia, masalah Irian Barat akhirnya juga dapat diselesaikan dengan jalur diplomasi.

D. AKTIVITAS PEMBELAJARAN Untukmemahami materi Perjuangan dan Usaha Mempertahankan Kemerdekaan RI, anda perlu membaca secara cermat modul ini, gunakan referensi lain sebagai materi pelengkap untuk menambah pengetahuan anda. Dengarkan dengan cermat apa yang disampaikan oleh pemateri, dan tulis apa yang

dirasa

penting.Silahkan

berbagi

pengalaman

anda

dengan

cara

menganalisis, menyimpulkan dalam suasana yang aktif, inovatif dan kreatif, menyenangkan dan bermakna. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mempelajari materi ini mencakup : 1. Aktivitas individu, meliputi : a. Memahami dan mencermati materi diklat b. Mengerjakan

latihan/lembar

kerja/tugas,

menyelesaikan

masalah/kasus pada setiap kegiatan belajar; dan menyimpulkan c. Melakukan refleksi 2. Aktivitas kelompok, meliputi : Sejarah SMA/SMK K - 2

231

a. mendiskusikan materi pelatihan b. bertukar pengalaman dalam melakukan pelatihan c. penyelesaian masalah /kasus

E. LATIHAN/KASUS/TUGAS Lembar Kerja. 1. a. Bacalah wacana berikut ini dengan baik! Tan Malaka dan Revolusioner Dengan adanya Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 maka Syahrir diangkat sebagai Perdana Menteri. Sebelumnya terjadi persaingan antara Syahrir dengan Tan Malaka dalam mendekati kekuasaan Sukarno. Syahrir memperoleh kemenangan dalam pertarungan politik dengan Tan Malaka sehingga Ia sebagai satu unsur penting dalam proses pembuatan keputusan dengan cara terciptanya pemerintahan Sukarno-Hatta-Syahrir . Perundingan antara Indonesia-Belanda berada pada situasi yang menyulitkan bagi Perdana Menteri Syahrir karena konsep perdamaian tersebut ditentang kelompok oposisi yang dikoordinir oleh Tan Malaka. Kelompok oposisi menghendaki

agar

perundingan

dengan

Belanda

tetap

dalam

koridor

kemerdekaan penuh Republik Indonesia atas wilayahnya, sementara pemerintah lebih memilih cara-cara diplomasi meski dibawah tekanan dan keinginan Belanda sehingga merugikan posisi Indonesia secara politis dan hukum internasional. Strategi diplomasi Syahrir dalam rangka menghadapi Pemerintah Belanda untuk penyelesaian konflik Indonesia-Belanda ditentang oleh Tan Malaka. Tan Malaka merupakan seorang Sosialis-Radikal secara konsisten melakukan oposisi

hebat kepada Syahrir terutama sejak awal tahun 1946,

dimana Tan Malaka mendirikan organisasi yang bernama Persatuan Perjuangan (PP). Gerakan Tan Malaka ini mendapat dukungan juga dari Panglima Besar Jenderal Sudirman. Oposisi yang dijalankan Tan Malaka melalui Persatuan Perjuangan sangat intensif dan sistematis baik di dalam KNIP maupun di luar KNIP sebagai “Presure Groups” (Yahya Muhaimin. 2002:45). Gerakan Tan Malaka selain mendapat dukungan dari Panglima Besar Jenderal Sudirman juga tokoh pemuda seperti Adam Malik dan Muh. Yamin.


Oposisi Tan Malaka

232

terhadap Perdana Menteri Syahrir berlanjut dengan tuntutan dibubarkannya kabinet Syahrir dan diganti dengan suatu kabinet koalisi yang bersifat nasional. Akhirnya Syahrir tidak dapat bertahan sehingga menyerahkan mandatnya pada Presiden Sukarno tanggal 28 Februari 1946. Dengan jatuhnya Kabinet Syahrir I, Persatuan Perjuangan mengharap Tan Malaka ditunjuk sebagai Formatur Kabinet. Namun Presiden Sukarno menunjuk kembali Sutan Syahrir (Partai Sosialis) sebagai Formatur Kabinet (Syahrir II). Syahrir dapat menduduki jabatannya lagi setelah ia dapat menghimpun suatu koalisi baru dalam parlemen di bulan Oktober. Program kabinet baru tetap tidak memuaskan kelompok Tan Malaka. Pemerintah malah mencurigai Tan Malaka berkeinginan menduduki pimpinan pemerintahan sehinga tokoh-tokoh Persatuan Perjuangan seperti Tan Malaka, Sukarni, Muh. Yamin, Sayuti Malik, Ichanul Saleh ditangkap dengan tujuan untuk mencegah timbulnya bahaya yang lebih besar akibat tindakan politik mereka. Tindakan mereka dianggap oleh pemerintah telah mengacaukan, melemahkan, dan memecah persatuan. Ada indikasi kelompok Tan Malaka berusaha merubah susunan negara di luar Undang-undang (Nugroho Notosusanto,1977:38). Persatuan Perjuangan (PP) mendapat dukungan luas, bukan saja dari mereka yang menentang Sukarno dan Perdana Menteri Syahrir tetapi juga pemimpin politik dan militer yang setuju dengan pendapat Tan Malaka yang menekankan pada solidaritas nasional dan penolakan berunding dengan Belanda sampai mereka meninggalkan bumi Indonesia (George Kahin,1996:174).

b. Jawablah pertanyaan dengan singkat dan jelas berdasar wacana di atas! 1.Bagaimana pendapat anda, tentang sepak terjang Tan Malaka berdasar wacana di atas? 2.Mengapa Tan Malaka mendapat dukungan dari TNI? LK.2. Jawablah pertanyaan berikut ini! 1. Bagaimana latar belakang TNI pada awalnya menggunakan status BKR, bukan militer! 2. Apa yang anda ketahui tentang Peristiwa 3 Juli 1946? 3. Apa latar belakang Pemberontakan PKI Madiun? Sejarah SMA/SMK K - 2

233

4. Dalam KMB, status Irian Barat belum dibahas, mengapa delegasi Indonesia menyetujui hasl KMB? 5. Bagaimana pembangunan ekonomi di awal kemerdekaan?

F. RANGKUMAN Materi tentang Usaha Mempertahankan Kemerdekaan merupakan penjelasan dari peristiwa sejarah yang terkait dengan masa awal kemerdekaan Indonesia. Hal ini berhubungan dengan keinginan Belanda untuk menguasai wilayah jajahannya yang terlepas akibat pendudukan Jepang di Asia termasuk Indonesia. Pasca Perang Dunia II, dengan menyerahnya Jepang pada Sekutu, maka daerah-daerah yang sebelumnya dikuasi Jepang mengalami vakum of power . Indonesia memanfaatkan momen tersebut untuk memerdekaan diri. Namun, Belanda berusaha menganulir kemerdekaan Indonesia. Berbagai upaya dilakukan Belanda dalam melanjutkan paham imperalis dan kolonialisnya. Agresi Militer Belanda I dan II sebagai cara radikal untuk kembali pada pemaksaan politik untuk berkuasa di Indonesia. Sementara

itu,

kepentingan

Belanda

sangat

kontras

dengan

kepentingan pemerintah dan rakyat Indonesia mengenai wilayah Indonesia. Bagi Indonesia, kemerdekaan sebagai sesuatu yang permanen sehingga tidak dapat diungkit kembali termasuk oleh bekas negara yang menjajahnya. Bagi Belanda, Indonesia sebagai bagaian dari kekuasaannya yang pernah terlepas akibat Pendudukan Jepang tahun 1942. Hal ini yang menyebabkan antara Indonesia– Belanda terlibat konflik yang berkepanjangan pasca kemerdekaan Indonesia. Dalam menjalankan misi mempertahankan kemerdekaan, Indonesia mengupayakan terlebih dahulu jalur diplomasi. Hal ini dapat dibuktikan dengan terselenggaranya Perjanjian Linggarjati. Perjanjian ini secara substansi sangat merugikan pemerintah Indonesia. Namun ini sebagai awal bagi pengakuan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia meski pada kedaulatan wilayah yang terbatas. Namun Belanda kurang puas dengan isi Linggarjati meski lebih menguntungkan mereka. Akhirnya ditempuhlah upaya konflik dengan melakukan Agresi Militer I di Indonesia. Konflik yang disebabkan oleh Agresi ini mengundang perhatian dunia sehingga tekanan dunia internasional mendesak Belanda kembali ke meja Sejarah SMA/SMK K - 2

234

perundingan. Maka tercapainya Perjanjian Renville yang semakin merugikan pihak Indonesia. Ketua delegasi Indonesia, Amir Syarifuddin dipersalahkan atas persetujuannya ini, sehingga pemerintahannya jatuh. Amir Syarifuddin merasa dikecewakan atas apa yang ia alami sehingga akhirnya menjadi salah satu tokoh yang

menggerakkan

Pemberontakan

PKI

Madiun.

Konflik

internal

dari

pemberontakan PKI Madiun ini, dimanfaatkan Belanda untuk melakukan Agresi Militer II. Namun tindakan Belanda ini merupakan titik balik dari posisinya di mata dunia internasional dan sebaliknya menguntungkan posisi Indonesia. Hal diperkuat ketika rakyat dan militer Indonesia dapat menunjukkan perlawanannya dengan perang gerilya. Akhirnya , Belanda bersedia mengakui kedaulatan Indonesia melalui KMB meski pengakuan kemerdekaan itu dangan syarat–syarat tertentu. Dalam perjalan waktu, Indonesia dapat melepaskan segala pengaruh politik Belanda termasuk masalah Irian Barat.

G. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT Setelah kegiatan pembelajaran,Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini: 1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi Perjuangan dan Usaha Mempertahankan Kemerdekaan RI? 2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi di atas? 3. Apa manfaat materi tersebut terhadap tugas Bapak/Ibu disekolah?

-

DAFTAR PUSTAKA David Charles Anderson,2003:Peristiwa Madiun 1948,Kudeta atau Konflik Internal Tentara?. Yogyakarta: Media Pressindo George Kahin,1996: Nationalosm and Revolution in Indonesia. Ithaca: Cornell University Press. Harold Crouch,1999: Militer dan Politik di Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan


235

Ide Anak Agung Gde Agung, 1991:Renville. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan Lev Daniel S,1967: The Political Role of the Army in Indonesia. San Fransisco: Chander Publishing Company. Miriam Budiardjo,1996: Demokrasi di Indonesia Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila.Jakarta: Gramedia Pustaka Utama M.C Ricklefs,1991: Sejarah Indonesia Modern. Yogyakarta: Gadjah Mada Press M.C Ricklefs,2005: Sejarah Indonesia Modern 1200-2004. Jakarta: Serambi Mohammad Mahfud MD,2000. Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta. Nugroho Notosusanto, 1977. SejarahNasional Indonesia VI. Jakarta: Balai Pustaka. Nyoman Dekker,1980. Sejarah Revolusi Nasional. Jakarta: PN Balai Pustaka Panitia Konferensi Internasional,1997: Denyut Nadi Revolusi Indonesia, (suatu kumpulan). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Sartono Kartodirjo,1993. Pengantar Sejarah indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional, Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme Jilid2.Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Sayidiman Suryohadiprojo,1996: Kepemimpinan ABRI dalam Sejarah dan Perjuangannya. Jakarta: Penerbit Intermasa. R. Ambarman,1980. Politik Dunia dan Perang Kemerdekaan.Bandung: Alumni. Ulf Sundhaussen,1986.Politik Militer Indonesia 1945-1967 Menuju Dwi Fungsi ABRI. Jakarta:LP3ES. Yahya A. Muhaimin, 2002: Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966. Yogyakarta:Gadjah Mada Press


MASA PEMERINTAHAN SUKARNO DAN SOEHARTO A. TUJUAN PEMBELAJARAN


236

Peserta

diklat

dapat

menunjukkan

sejarah

Indonesia

pada

awal

kemerdekaan, demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin pada masa Sukarno serta perkembangan pemerintahan Orde Baru, tumbangnya Orde Baru dengan baik.

B. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 1. Menjelaskan pelaksanaan Demokrasi Parlementer di Indonesia 2. Menganalisis pelaksanaan Demokrasi Terpimpin di Indonesia 3. Menganalisis pemerintahan Orde Baru, dan tumbangnya Orde Baru

C. URAIAN MATERI Diantara perjalanan politik bangsa ini pasca kemerdekaan yang paling menonjol adalah sekitar peristiwa Demokrasi Parlementer, Demokrasi Terpimpin dan Pemberontakan G–30/S yang pada akhirnya lahir pemerintahan Orde Baru. Peristiwa–peristiwa tersebut sebagai kronologi sejarah yang saling berkaitan erat antara satu dengan peristiwa lainnya.Demokrasi Parlementer di Indonesia antara tahun 1950-1959 mengakibatkan sistem pemerintahan mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan, parlemen mempunyai peran yang sentral dalam menentukan kebijakan negara. Namun diantara partai–partai politik yang ada terdapat persaingan yang menjurus pada perpecahan yang berakibat terpuruknya perjalanan nasib bangsa. Hanya dalam waktu sembilan tahun, Indonesia telah berganti sekitar tujuh kabinet atau pemerintahan. Kabinet sering kali mendapat mosi tidak percaya dari lawan-lawan politiknya di parlemen. Jatuh bangunnya kabinet ini, mencapai puncaknya ketika Dewan Konstutuane hasil pemilu 1955 yang diberi tugas membuat UUD gagal melaksanakan tugasnya. Kegagalan ini disebabkan perbedaan ideologi dan prinsip partai dalam menentukan dasar negara.

Sebagai

jalan

keluar

mengatasi

krisis

ini,

Presiden

Sukarno

mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dengan adanya Dekrit Presiden, diharapkan permasalahan akan dapat terselesaikan. Dekrit Presiden pada

akhirnya melahirkan sistem Demokrasi

Terpimpin. Sebenarnya konsep demokrasi ini sebagai sesuatu yang baik dalam rangka menyelesaikan konflik di pemerintahan. Namun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan–penyimpangan kebijakan yang dilakukan presiden


237

terhadap aturan ketatanegaraan. Presiden menjadi kekuatan tunggal yang menjurus pada tindakan otoriter. Selain itu, pada masa Demokrasi Terpimpin terdapat dua kekuatan yang menonjol dan saling berebut pengaruh yaitu PKI dan Militer,khususnya TNI-AD. Pada masa Demokrasi Terpimpin, satu-satunya partai yang menonjol adalah PKI. Setelah gagal dalam pemberontakan di Madiun 1948, PKI menjadi kekuatan besar. Hal ini dapat dilihat dalam hasil pemilu I, PKI menjadi salah satu pemenangnya. Setelah Partai Masyumi dibubarkan sekitar tahun 1960, tidak ada kekuatan penyeimbang bagi PKI untuk mengontrol gerak dan kebijakannya. Apalagi Presiden Sukarno akhirnya lebih dekat dengan negara-negara berhaluan komunis. Peristiwa klimak dari permasalahan diatas, ketika pada tahun 1965 muncul usaha kudeta yang dikenal dengan Gerakan 30 September. Peristiwa yang mengakibatkan terbunuhnya tujuh jenderal dari TNI–AD yang anti PKI tersebut,digerakkan oleh PKI meski sampai sekarang masih terdapat kontroversi tentang hal itu. Kegagalan PKI dalam merebut dominasi pemerintahan mengakibatkannya menjadi common enemy atau musuh bersama bagi elemen masyarakat sehingga muncul pembantaian besar–besaran terhadap anggota PKI dan keluarganya. Kemudian lahirlah Orde Baru sebagai pemerintahan baru yang didominasi oleh kekuatan militer yang dipimpin Jenderal Suharto. Namun Orde Baru setelah memerintah sekitar 32 tahun , pada akhirnya ditumbangkan oleh demonstrasi besar-besaran yang dimotori oleh mahasiswa.

a. Demokrasi Parlementer di Indonesia 1) Latar Belakang Demokrasi Liberal Setelah kesepakatan diplomasi antara Indonesia-Belanda, melalui KMB (Konferensi Meja Bundar) di Den Haag tanggal 2 November 1945 serta ditindaklanjuti dengan pengakuan kedaulatan atas Indonesia dari pemerintah Belanda pada 27 Desember 1949 maka konstitusi resmi Indonesia adalah UUD RIS. Konstitusi tersebut sebagai jalan kompromi bagi kelancaran penyerahan kedaulatan Indonesia Dengan berlakunya UUD RIS tersebut, sistem pemerintahan Indonesia menggunakan sistem parlementer atau liberal dengan

bentuk


negara

federasi

atau

serikat

(Nugroho 238

Notosusanto,1977:72). ketatanegaraan

Sementara

berlakunya

sistem

itu

menurut

demokrasi

praktek liberal

di

Indonesia dimulai saat berlakunya UUD Sementara tahun 1950 yang menggantikan bentuk negara serikat menjadi negara kesatuan sejak 17 Agustus 1950 (Mahfud M D, 2000:49). Negara RIS terdiri dari 16 negara bagian dengan kepala negara atau presiden pertama Sukarno dan Mohammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Sistem kabinetnya Zaken Kabinet yaitu suatu pemerintahan yang menterimenterinya diutamakan dari keahliannya dan bukan bersandar pada kekuatan partai politik. Negara RIS ini tidak berlangsung lama disebabkan dasar pembentukannya sangat lemah dan bukan merupakan kehendak rakyat. RIS merupakan strategi diplomasi Belanda untuk dapat bertahan di Indonesia. Setelah RIS diganti UUD Sementara maka Indonesia menganut sistem parlementer secara konstitusional serta sistem multi partai seperti yang terjadi dalam kurun waktu tahun 1945-1949.

2) Kabinet-Kabinet Pada Masa Demokrasi Liberal Pada masa berlakunya UUDS 1950 terjadi instabilas pemerintahan dibuktikan dengan 7 kali kabinet mengalami jatuh bangun yaitu: a. Kabinet Natsir (6 September 1950-20 Maret 1951) Kabinet ini merupakan koalisi dari beberapa partai dengan intinya Partai Masyumi. Program kabinet ini antara lain:  Usaha mendapatkan keamanan dan ketertiban  Konsolidasi dan penyempurnaan susunan pemerintahan  Perbaikan institusi Angkatan Perang  Penyelesaian Irian Barat  Mengembangkan dan memperkuat kekuatan ekonomi kerakyatan. Kebijakan luar negeri pemerintahan Natsir adalah bebas dan netral namun tetap bersimpati pada negara–negara Barat. Pada bulan September 1950 Indonesia diterima sebagai anggota PBB (Ricklefs,1991: 363). Sementara itu permasalahan yang dihadapi kabinet tersebut adalah:  Terganggunya stabilitas keamanan (adanya pemberontakan RMS dan DI/TII Kartosuwiryo).


239

Kegagalan membentuk pemerintahan koalisi antara Masyumi dan PNI  Belanda menolak pengembalian atas Irian Barat (hasil keputusan KMB, masalah Irian Barat akan diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun setelah KMB tahun 1949). Kegagalan

perundingan

Indonesia-Belanda

tentang

Irian

Barat,

menimbulkan mosi tidak percaya dari parlemen terhadap pemerintahan Natsir. Krisis ini bertambah dengan adanya mosi dari Hadikusumo (PNI) berkaitan pencabutan PP no 39/1950 tentang DPRS dan DPRDS yang diakomodasi parlemen sehingga kabinet Natsir jatuh.

b) Kabinet Sukiman (April 1951-Pebruari 1952) Setelah kabinet Natsir jatuh, Presiden Sukarno menunjuk Sukiman Wiryosanjoyo (Masyumi) dan Sidik Joyosukarto (PNI) untuk membentuk kabinet koalisi. Program kabinet ini adalah: 

Pelaksanaan politik Luar negeri bebas aktif



Perjuangan diplomasi merebut Irian Barat



Persiapan penyelenggaraan Pemilu I



Sosial-ekonomi, mengusahakan kemakmuran rakyat dan perbaikan hukum agraria



Keamanan, menjamin keamanan dan ketenteraman.

Kabinet Sukiman akhirnya jatuh disebabkan dianggap melanggar politik luar negeri bebas aktif dengan melakukan persetujuan MSA (Mutual Security Act) dengan Amerika Serikat tahun 1951. MSA merupakan persetujuan bantuan ekonomi dan persenjataan dari USA kepada Indonesia.

c) Kabinet Wilopo (April 1952–Juni 1953) Program kabinet Wilopo adalah: 

Persiapan Pemilu (pemilihan konstituante,DPR dan DPRD)



Kemakmuran, pendidikan dan keamaanan



Pelaksanaan politik bebas aktif



Pengembalian Irian Barat dalam NKRI

Permasalahan yang dihadapi kabinet Wilopo adalah:


240



Munculnya gerakan separatis



Keadaan perekonomian dan politik belum membaik



Persoalan Irian Barat belum selesai



Munculnya peristiwa 17 Oktober 1952.

Peristiwa 17 Oktober terjadi ketika sekelompok perwira militer yang kehilangan jabatannya disebabkan mereka memaksa Presiden Sukarno untuk membubarkan parlemen (Herbert Feith, 1995:14). Hal ini bermula dari usaha perwira militer seperti Kepala Staf Angkatan Perang Repubklik Indonesia Kolonel T.B. Simatupang dan Kepala Staf Angkatan Darat Kolonel A H Nasution berencana melaksanakan reorganisasi dan rasionalisasi kekuatan TNI dengan memperkecil jumlah prajurit namun berjiwa profesional dan berdisiplin. Rencana rasionalisasi tersebut dalam rangka penghematan Anggaran Belanja Negara. Program tersebut ditentang oleh kalangan militer sendiri terutama dari mantan pasukan

PETA

dan

Laskar–laskar

serta

Parlemen.

Bahkan

parlemen

mengadakan sidang menuntut diadakannya pergantian pucuk pimpinan militer. Sementara itu pihak TNI mengganggap bahwa apa yang dilakukan parlemen sebagai bukti bahwa DPRS melakukan intervensi dalam urusan internal TNI–AD. Akhirnya tanggal 17 Oktober 1952 terjadi demonstrasi yang diprakarsai militer mendesak pada presiden untuk membubarkan DPRS. Presiden Sukarno menolak tuntutan tersebut bahkan A.H. Nasution dicopot dari jabatannya diganti dengan Kolonel Bambang Sugeng. Dampak dari peristiwa tersebut mempengaruhi masalah pemerintahan termasuk kedudukan kabinet Wilopo. Kabinet ini semakin lemah ketika terjadi peristiwa Tanjung Morawa di Sumatra Timur. Kasus Tanjung Morawa bermula pihak keamanan berusaha memindahkan para penghuni liar dari tanah-tanah perkebunan milik Belanda. Hal ini berkaitan dengan hasil persetujuan KMB yang mengijinkan pengusaha-pengusaha asing kembali mengurusi tanah-tanah perkebunannya yang ditinggalkannya. Penghuni liar tersebut telah dihasut oleh PKI untuk mempertahankan tanahnya sehingga terjadi tindak kekerasan yang menimbulkan korban pada masyarakat. Peristiwa tersebut menyebabkan Kabinet Wilopo mengembalikan mandatnya pada presiden Sukarno. d) Kabinet Ali Sastroamidjoyo I(Jili 1953-Juli 1955)


241

Kabinet ini merupakan koalisi PNI dan partai NU serta partai-partai kecil lainnya. Sementara Masyumi dan PSI (Partai Sosialis Indonesia) berada diluar pemerintahan. Program kerja kabinet ini antara lain: 

Pengindonesiaan perekonomian dan memberi kesempatan kepada pengusaha pribumi.



Pelaksanaan perekonomiaan Ali Baba yaitu kerja sama antara pengusaha pribumi dengan pengusaha keturunan Tionghua dalam bidang perekonomian di Indonesia.

Program kabinet Ali I yang menonjol adalah penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika di Bandung tanggal 18–25 April 1955. Dalam KAA tersebut juga merekomendasikan dukungan kepada Indonesia tentang masalah Irian Barat. Pada akhirnya kabinet ini juga mengembalikan mandatnya pada presiden tanggal 24 Juli 1955. Penyebabnya adalah masalah pergantian KSAD (Komando Staf Angkatan Darat) yang masih berkaitan dengan peristiwa 17 Oktober 1952. Kabinet Ali berkeinginan mengangkat KSAD dari kelompok TNI yang anti peristiwa 17 Oktober yaitu Kolonel Bambang Utoyo namun petinggi TNI menolak dengan alasan bahwa dalam tradisi TNI, pengangkatan KSAD didasarkan pada senioritas dan kecakapan (Yahya Muhaimin, 2002:84). Parlemen akhirnya mengajukan mosi tidak percaya kepada Kabinet Ali yang dianggap tidak mampu menghadapi tekanan TNI-AD sehingga mengembalikan mandatnya kepada presiden. Meskipun menurut sistem politik bahwa yang dapat menjatuhkan kabinet adalah partai-partai politik di parlemen tetapi momen jatuhnya kabinet Ali I disebabkan oleh kekuatan Angkatan Darat. Namun kabinet ini merupakan kabinet terlama yang dapat bertahan pada masa demokrasi parlementer.

e) Kabinet Burhanudin Harahap (Agustus 1955-Maret 1956) Setelah berlangsung perundingan yang rumit pasca jatuhnya Kabinet Ali yang pertama ( Ali I),Burhannudin Harahap (Masyumi) berhasil menyusun kabinet yang didukung oleh Masyumi,PSI dan Partai NU. Program kabinet tersebut antara lain:


242



Pemberantasan korupsi (antara lain dengan menangkap mantan Menteri Kehakiman Kabinet Ali I yaitu Jody Gondokusumo dengan tuduhan korupsi).



Pelaksanaan pemilu I

Untuk mengurangi ketegangan dengan militer, Perdana Menteri Burhannudin mengangkat kembali A. H Nasution sebagai KSAD. Hal ini disebabkan pemerintah menginginkan dukungan militer untuk menjaga stabilitas keamanan berkaitan dengan rencana pelaksanaan pemilu.Kabinet Burhanudin berhasil menyelenggarakan pemilu I di Indonesia dengan pelaksanaan sebagai berikut: –29 September 1955 memilih anggota DPR –15 Desember 1955 memilih anggota Konstituante Hasil Pemilu 1955 Partai

Suara sah

% suara

Kursi

%Kursi

sah

Parlemen

Parlemen

PNI

8.434.654

22,3

57

22,2

Masyumi

7.903.886

20,9

57

22,2

NU

6.955.141

18,4

45

17,5

PKI

6.176.914

16,4

39

15,2

PSII

1.091.160

2,9

8

3,1

Parkindo

1.003.325

2,6

8

3,1

Partai Katholik

770.740

2,0

6

2,3

PSI

753.191

2,0

5

1,9

Murba

199.588

0,5

2

0,8

Lain-lain

4.496.701

12,0

30

11,7

Jumlah

37.785.299

100,0

257

100,0

Sumber: Sejarah Indonesia Modern,M.C Ricklefs ,1991

Kabinet Burhanudin Harahap tetap mempertahankan politik luar negeri bebas aktif meskipun tetap condong pada negara-negara Barat. Pada tanggal 13 Pebruari 1956 , kabinet mengumumkan secara sepihak untuk memutuskan Uni Indonesia-Belanda hasil dari KMB, karena Belanda menolak melakukan upaya diplomasi lanjutan tentang Irian Barat. Dengan berhasilnya Pemilu I tersebut, Sejarah SMA/SMK K - 2

243

tugas Kabinet Burhanudin Harahap dianggap selesai dan perlu dibentuk kabinet baru hasil dari Pemilu tersebut.

e) Kabinet Ali Sastroamidjoyo II (Maret 1956-Maret 1957) Kabinet Ali II merupakan kabinet koalisi partai–partai besar hasil pemilu 1955 kecuali PKI sehinggga terdiri atas PNI,Masyumi dan Partai NU. Program kabinet tersebut disebut dengan Rencana Lima Tahun, dengan agenda sebagai berikut: 

Perjuangan merebut Irian Barat



Pembentukan daerah-daerah otonom



Pemilihan anggota DPRD



Perbaikan nasib buruh dan pegawai



Menyehatkan keuangan negara



Pergantian ekonomi kolonial menjadi nasional (Nugroho Notosusanto,1977:96).

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi kabinet dalam melaksanakan agenda pemerintahan adalah: 

Timbulnya semangat anti Cina di masyarakat



Hubungan memburuk dengan Belanda karena pengingkaran pemerintah Indonesia terhadap persetujuan hutang-hutangnya dalam kesepakatan KMB



Penyelundupan barang-barang import



Ketidakpuasan daerah (terutama Sumatera dan Sulawesi) tentang alokasi beaya pembangunan antara daerah dan pusat.

Ketidakpuasan daerah-daerah semakin meningkat karena dukungan dari panglima militer di daerah sehingga muncul dewan-dewan di daerah seperti Dewan Banteng di Sumatera Barat. Pada tanggal 20 Juli 1956 Muhammad Hatta mengundurkan diri sebagai wakil presiden. Pengunduran diri Hatta berarti terlemparnya tokoh luar Jawa yang disegani oleh Pusat. Dewan Banteng yang diketuai Let.Kol Ahmad Husein mengambil alih pemerintahan sipil di Sumatera dengan tuntutan kepada pemerintah Pusat agar Muhammad Hatta dikembalikan dalam posisi politik yang dominan dalam pemerintahan. Disamping itu mereka


244

menuntut pembagian alokasi anggaran pembangunan yang proposional antara Pusat dan Daerah. Pada bulan Oktober 1956 Presiden Sukarno menawarkan jalur alternatif untuk mengatasi krisis politik berupa gagasan Demokrasi Terpimpin. Menurut Sukarno, Demokrasi Terpimpin merupakan sistem musyawarah-mufakat yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Wacana Demokrasi Terpimpin tersebut menimbulkan perpecahan diparlemen karena partai-partai politik menyambut suara pro dan kontra tentang konsepsi tersebut. Partai Masyumi dan Partai Katholik

menentang

ide

Sukarno

tersebut

sementara

PNI

dan

PKI

mendukungnya. Konsepsi Demokrasi Terpimpin juga mendapat tantangan keras dari daerah terutama luar Jawa yaitu Sumatera dan Sulawesi. Krisis politik ini memuncak dengan pengunduran diri Kabinet Ali II. Namun sebelumnya Perdana Menteri Ali Sastroamidjoyo menendatangani dekrit yang menyatakan “Negara dalam keadaan darurat untuk semua wilayah” atau SOB (State of Siegel). Selanjutnya pemerintahan dipegang oleh Kabinet Djuanda. g) Kabinet Djuanda (April 1957–Juli 1959) Kabinet tersebut merupakan Zaken Kabinet, dengan programnya terdiri 5 (lima) pasal (Panca Karya) sehingga disebut kabinet karya Program kerjanya adalah : 

Membentuk Dewan Nasional



Normalisasi situasi negara dan mempergiat pembangunan



Perjuangan merebut Irian Barat



Melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB (Nugroho Notosusanto,1977:98).

Posisi kabinet Djuanda sangat kuat karena negara dalam keadaan bahaya sehingga yang berperan adalah presiden dan TNI sehingga parlemen tidak dapat mengeluarkan mosi untuk menjatuhkan kabinet. Pemerintah juga membentuk Dewan Nasional yang diketuai Sukarno, bertujuan menampung dan menyalurkan pertumbuhan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat serta bertugas sebagai penasehat dalam menjalankan pemerintahan dan menjaga stabilitas keamanan. Namun pada prakteknya, pembentukan Dewan Nasional tersebut untuk memperkuat otoritas Sukarno serta sebagai forum tandingan bagi pengaruh partai-partai politik di pemerintahan. Dewan Nasional yang ektra-


245

konstitusional tersebut menurut Sukarno berkedudukan lebih tinggi dari kabinet karena dewan tersebut mencerminkan seluruh bangsa sedangkan kabinet hanya mencerminkan parlemen (Mahfud M D,2000: 54). Dalam perkembangannya, pemerintahan tetap tidak berhasil mengatasi berbagai krisis, bahkan pergolakan di daerah semakin meningkat. Para perwira militer di daerah seperti Kolonel Zulkifli Lubis, Kolonel Simbolon , Let. Kol Ahmad Husein dan Let. Kol Samual mengadakan pertemuan di Palembang dengan hasil berupa tuntutan kepada pemerintah pusat yaitu: 

Muhammad Hatta dikembalikan kedudukannya sebagai wapres



Jenderal Nasution beserta jajarannya harus diganti



Pembatasan gerakan dan paham komunis melalui Undang undang.

Tuntutan tersebut tidak ditanggapi oleh pemerintah Pusat sehingga perwira daerah mengultimatum agar Kabinet Djuanda mengundurkan diri. Pada tanggal 15 Pebruari 1958 Ahmad Husein memproklamirkan berdirinya PRRI (Pemerintahan Revolusioner Rebublik Indonesia) dengan Perdana Menterinya, Syafrudin Prawiranegara (tokoh Masyumi). PRRI mendapat dukungan dari daerah

Sulawesi

dengan

munculnya

gerakan

Permesta

sehingga

pemberontakan ini disebut PRRI/Permesta. Sementara itu Dewan Konstituante hasil pemilu 1955 yang bertugas menyusun Undang-undang Dasar gagal melaksanakan tugasnya. Keadaan ini semakin tegang dengan adanya pemberontakan PRRI/Permesta. Akhirnya presiden Sukarno memutuskan mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sehingga kabinet Djuanda berakhir.

b. Demokrasi Terpimpin 1) Latar Belakang Dekrit Presiden Demokrasi liberal atau sistem parlementer di Indonesia berdampak pada instabilitas keamanan, politik serta ekonomi. Hal ni dibuktikan hanya dalam rentang waktu 10 tahun terdapat 7 kabinet jatuh bangun. Disamping itu muncul gerakan–gerakan separatis serta berbagai pemberontakan di daerah. Sementara itu, Dewan Konstituante yang bertugas menyusun UUD yang baru gagal melaksanakan tugasnya disebabkan adanya pertentangan diantara partai politik di Konstituante. Sejarah SMA/SMK K - 2

246

Dalam pidato tanggal 22 April 1959 didepan Konstituante dengan judul “Res Publica, Sekali Lagi Res Publica”, Presiden Sukarno atas nama pemerintah menganjurkan, supaya Konstituante dalam rangka rencana pelaksanaan Demokrasi Terpimpin menetapkan UUD 1945 sebagai UUD bagi ketatanegaraan yang definitif. Dewan Konstituante berbeda pendapat dalam merumuskan dasar negara. Pertentangan tersebut antara kelompok pendukung dasar negara Pancasila dan pendukung dasar negara berdasar syariat Islam. Kelompok Islam mengusulkan agar

mengamademen

dengan

memasukkan

kata–kata

:

dengan

kewajibanmenjalankan syariat Islam bagi pemeluk–pemeluknya” kedalam Pembukaan UUD 1945. Usul amandemen tersebut

ditolak

oleh

sebagian

besar

anggota

Konstituante dalam sidang tanggal 29 Mei 1959 dengan perbandingan suara 201 (setuju) berbanding 265(menolak). Sesuai dengan ketentuan tata tertib maka diadakan pemungutan suara dua kali lagi. Pemungutan suara terakhir dilakukan tanggal 2 Juni 1959 namun tidak mencapai quorum. Akhirnya Konstituante mengadakan reses atau masa istirahat yang ternyata untuk waktu tanpa batas. Dengan memuncaknya krisis nasional dan untuk menjaga ekses–ekses politik yang mengganggu ketertiban negara, maka KSAD Letjen. A. H Nasution atas nama pemerintah/Penguasa Perang Pusat (Peperpu), pada tanggal 3 Juni 1959 mengeluarkan peraturan No. Prt./Peperpu/040/1959 tentang larangan mengadakan kegiatan politik. Kegagalan Konstituante dalam melaksanakan tugasnya sudah diprediksi sejak semula, terbukti dengan gagalnya usaha kembali ke UUD 1945 melalui saluran konstitusi yang telah disarankan pemerintah. Dengan jaminan dan dukungan dari Angkatan Bersenjata, Presiden Sukarno pada tanggal 5 Juli 1959, mengumumkan Dekrit Presiden. Keputusan Presiden R I No. 150 tahun 1959 yang dikenal sebagai Dekrit Presiden 5 Juli 1959 memuat tiga hal yaitu: Pertama

Menetapkan pembubaran Konstituante

Kedua

Menetapkan UUD 45 berlaku lagi bagi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai tanggal penetapan Dekrit ini, dan tidak berlaku lagi UUDS

Ketiga

Pembentukan MPRS, yang terdiri atas anggota–anggota DPR ditambah dengan utusan–utusan daerah dan golongan, serta


247

pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara dalam waktu yang sesingkat–singkatnya

2) Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mendapat dukungan komponen masyarakat , TNI, Mahkamah agung serta sebagaian besar anggota DPR. Hal ini disebabkan masyarakat mendambakan stabilitas politik dan keamanan dalam rangka pembangunan bangsa. Namun Dekrit Presiden tidak dapat dilepaskan dengan berlakunya konsep Demokrasi Terpimpin. Demokrasi Terpimpin pertama–tama adalah sebagai suatu alat untuk mengatasi perpecahan yang muncul di dataran politik Indonesia dalam kurun waktu pertengahan tahun 1950-an. Untuk menggantikan pertentangan di parlemen antara partai politik, suatu sistem yang lebih otoriter perlu diciptakan dimana peran utama dimainkan oleh Presiden Sukarno (Harold Crouch1999;44). Pengertian rinci tentang Demokrasi Terpimpin dapat ditemukan dalam pidato kenegaraan Sukarno dalam rangka HUT Kemerdekaan RI tahun 1957 dan 1958, yang pokok–pokoknya sebagai berikut (Soepomo Djojowadono, dalam Mahfud MD,2000:550): a) Ada rasa tidak puas terhadap hasil–hasil yang dicapai sejak tahun 1945 karena belum mendekati cita–cita dan tujuan proklamasi seperti masalah kemakmuran dan pemerataan keadilan yang tidak terbina, belum utuhnya wilayah RI karena masih ada wilayah yang dijajah Belanda,instabilitas nasional yang ditandai oleh jatuh–bangunnya kabinet serta pemberontakan di daerah–daerah. b) Kegagalan tersebut disebabkan menipisnya nasionalisme, pemilihan demokrasi liberal yang tanpa pemimpin dan tanpa disiplin, suatu demokrasi yang tidak cocok dengan kepribadian Indonesia, serta sistem multi–partai yang didasarkan pada Maklumat Pemerintah 3 November 1945 yang ternyata partai–partai tersebut digunakan sebagai alat perebutan kekuasaan dan bukan sebagai alat pengabdi rakyat. c) Suatu koreksi untuk segera kembali pada cita–cita dan tujuan semula harus dilaskukan dengan cara meninjau kembali sistem politik. Harus


248

diciptakan suatu demokrasi yang menuntun untuk mengabdi kepada negara dan bangsa, yang beranggotakan orang–orang jujur. d) Cara yang harus ditempuh untuk melaksanakan koreksi tersebut adalah: -Mengganti sistem free fight liberalisme dengan Demokrasi Terpimpin yang lebih sesuai dengan kepribadian bangsa. -Dewan Perancang Nasional akan membuat blue-print masyarakat adil dan makmur. -Hendaknya Konstituante tidak menjadi tempat berdebat yang berlarut-larut dan segera menyelesaikan pekerjaannya agar blue print yang dibuat Depernas dapat didasarkan pada konstitusi baru yang dibuat Konstituante -Hendaknya Konstituante meninjau dan memutuslkan masalah Demokrasi Terpimpin dan masalah kepartaian. -Perlunya penyerdehanaan sistem kepartaian dengan mencabut Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 yang telah memberi sistem multi–partai dan menggantikannya dengan undang–undang kepartaian serta undang–undang pemilu. Selain itu, Sukarno juga mendefinisikan Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi

yang

dipimpin

oleh

hikmah

kebijaksanaan

dalam

permusyawaratan/perwakilan. Meskipun definisi dari Demokrasi Terpimpin pada hakekatnya sebagai kebijakan alternatif dalam menghadapi perpecahan bangsa namun pada prakteknya menyimpang dari apa yang telah didefinisikan. Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin yang diperkuat dengan TAP MPRS No. VII/1965 menjelmakan Presiden Sukarno sebagai penguasa yang mengarah pada kediktatoran. Dalam rangka mengurangi peran kontrol partai politik yang menolak Demokrasi Terpimpin, Presiden Sukarno mengeluarkan Peraturan Presiden No. 7

tahun

1959

yang

berisi

ketentuan

kewajiban

partai–partai

politik

mencantumkan AD/ART(anggaran dasar/anggaran rumah tangga), dengan asas dan tujuan tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, serta membubarkan

partai–partai

politik

yang

terlibat

dalam

pemberontakan–

pemberontakan. Aturan tersebut mengakibatkan Partai Masyumi dan Partai


249

Sosialis

dibubarkan

karena

dianggap

mendukung

pemberontakan

PRRI/Permesta. Konsepsi Demokrasi Terpimpin antara lain pembentukan lembaga negara baru yang ektra–konstitusional yaitu Dewan Nasional yang diketuai Sukarno

sendiri

dan bertugas memberi nasekat

pada kabinet.

Untuk

pelaksanaannya dibentuk kabinet baru yang melibatkan semua partai politik termasuk PKI. Pada bulan Juli 1959, Sukarno mengumumkan kabinetnya yang bernama Kabinet Kerja yang terdiri dari sembilan menteri disebut Menteri– Menteri Kabinet Inti dan 24 menteri yang disebut Menteri Muda. Dalam Kabinet Kerja tersebut, Djuanda diangkat sebagai menteri utama atau pertama dan semua menteri diharuskan melepaskan ikatan kepartaian dalam membentuk pemerintahan non–partai. Program kerja kabinet tersebut dirumuskan dalam tiga pokok

yaitu

(Herbert Feith, 1995:75): – Sandang-pangan bagi rakyat – Pemulihan keamanan -- Melanjutkan perjuangan melawan imperalis. Dalam rangka

pelaksanaan Demokrasi Terpimpin ,Sukarno juga

membentuk DPA (Dewan Perwakilan Rakyat) serta Dewan Perancang Nasional yang dipimpin Muhammad Yamin, serta MPRS yang diketuai Chaerul Saleh. Namun Presiden membekukan DPR hasil pemilu 1955 disebabkan parlemen menolak

Anggaran

Belanja

Negara

yang

diajukan

Presiden

dan

menggantikannya dengan DPR GR(DPR Gotong-Royong). Kemudian Sukarno juga menetapkan MPRS, dimana tokoh PKI D.N Aidit menjadi salah seorang Wakil Ketua. Tokoh-tokoh Masyumi ,PSI dan Muhammad Hatta menentang kebijakan Sukarno tersebut dengan membentuk Liga Demokrasi. MPRS yang terbentuk tanggal 22 Juli 1959, dalam Sidang Umum I MPRS tahun 1960 menetapkan pidato kenegaraan Sukarno tanggal 17 Agustus 1959

tersebut menjadi “Manifesto Politik Indonesia” dan menetapkannya

sebagai GBHN. Selanjutnya dalam Sidang Umumnya tahun 1963 menetapkan “mengangkat Ir. Sukarno sebagai presiden seumur hidup”. Dalam membentuk ideologi bagi Demokrasi Terpimpin, Sukarno memperkenalkannya dalam pidato kenegaraan tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” yang dianggap sebagai Manifesto


250

Politik yang disingkat Manipol. Isi Manipol disimpulkan menjadi lima prinsip yaitu UUD 1945, Sosialisme Indonesia,Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia yang disingkat USDEK. Manipol-USDEK dikaitkan dengan dasar negara Pancasila sehingga menjadi rangkaian pola ideologi Demokrasi Terpimpin. Sukarno menghendaki persatuan ideologi antara Nasionalisme, Islam dan Marxis dengan doktrin Nasakom (nasionalis, agama dan komunis). Doktrin ini mengandung arti bahwa PNI (nasionalis), Partai NU (Agama) dan PKI (komunis) akan berperan secara bersama dalam pemerintahan disegala tingkatan sehingga menghasilkan sistem kekuatan koalisi politik. Namun pihak militer tidak setuju terhadap peran PKI di pemerintahan (Ricklefs,1991:406). Pada tangal 20 Januari 1961 dibentuk Front Nasional yang sesuai dengan konsep dan ide Sukarno. Dalam jangka panjang, lembaga tersebut akan dijadikan sebagai partai tunggal negara, dengan menggunakan basis masa sebagai penggeraknya yang tergabung dari seluruh partai politik yang berbeda ideologi dan seluruh golongan fungsional. Untuk menghambat rencana Sukarno tersebut, TNI-AD berhasil menghimpun beberapa organisasi golongan fungsional kedalam suatu organisasi yang bernama Sekber Golkar(Sekretariat Bersama Golkar) pada tanggal 20 Oktober 1964. Tujuan Sekber Golkar juga untuk menandingi kekuatan PKI yang semakin besar dan berpengaruh di masyarakat sehingga membahayakan eksistensi TNI. Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa masa Demokrasi Terpimpin mempunyai ciri-ciri, yaitu pertama peran dominan Presiden dalam segala aspek,kedua pembatasan atas peran DPR serta partai-partai politik kecuali PKI yang malahan mendapat kesempatan untuk berkembang, ketiga peningkatan peran TNI sebagai kekuatan sosial politik (Miriam Budiardjo, 1995:228).

3) Politik Luar Negeri Demokrasi Terpimpin Gagasan

kebijakan

politik

luar

negeri

bebas

aktif

Indonesia

dikembangkan pada masa awal kemerdekaan. Pada saat itu, para pemimpin Indonesia melihat konflik dunia yang terpecah menjadi dua yaitu Blok Barat Liberalis) dan Blok Timur (Komunis). Indonesia berusaha tetap berada diluar


251

kedua blok yang bermusuhan tersebut. Politik luar negari bebas aktif Indonesia merupakan bagian dari nasionalisme juga (Herbert Feith, 1995:59). Pada masa demokrasi liberal antara tahun 1950-1957, politik luar negeri Indonesia mulai goyah meskipun kabinet-kabinet pada masa itu mencantumkan program kabinet untuk masalah kebijakan luar negeri tetap dalam kerangka kebijakan bebas aktif. Dalam pelaksanaannya mereka tidak sesuai dengan programnya. Ini dibuktikan dengan jatuhnya kabinet Sukiman tahun 1952, yang disebabkan keputusan politiknya menerima bantuan milter dari Amerika Serikat dalam rangka kesepakatan MSA atau Mutual Security Act. Dalam perkembangannya, hubungan dengan negara-negara Blok Komunis menjadi lebih dekat dibanding Blok Barat. Faktor–faktor penyebab adalah: a)Dampak

adanya

Konferensi

Asia

Afrika

tentang

kebijakan

anti

Imperalisme–kolonialisme (Anti Barat). b) Amerika

Serikat

terindikasikan

mendukung

pemberontakan

PRRI/Permesta c) Konflik Indonesia-Belanda tentang masalah Irian Barat. d)

Belanda

akan

mendirikan

negara

Papua,

sehingga

Indonesia

memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda. e) Hubungan yang dekat antara Sukarno dengan PKI f) Uni Soviet (Blok Timur) menawarkan bantuan senjata kepada Indonesia, dalam rangka pembebasan Irian Barat. Sebelumnya Amerika Serikat menolak penjualan senjata ke Indonesia. Konferensi Asia-Afrika di Bandung 1955 berhasil menumbuhkan kesadaran serta kepercayan diri pada bangsa-bangsa Asia-Afrika yang telah menjadi wilayah praktek imperalisme-kolonialisme. Pertemuan itu juga menjadi landasan kuat untuk pembentukan Gerakan Non-Blok (Non-Aligned Movement) yaitu gerakan dari bangsa-bangsa yang tidak melibatkan diri dalam suasana Perang Dingin.

Namun

dalam

perkembangannya

kedekatan

Sukarno

dan

PKI

selanjutnya mempengaruhi kebijakan politik luar negeri bebas aktif ke arah Blok Komunis. Peristiwa–peristiwa yang dapat diidentifikasikan sebagai penyimpangan politik luar negeri pada masa Demokrasi Terpimpin adalah: a) Adanya poros Jakarta–Peking


252

b) Indonesia keluar dari keanggotaan PBB atas desakan PKI c).Timbulnya gagasan NEFO (New Emerging Forces) sebagai tandingan kekuatan negara-negara Barat (Old Established Forces). d) Konfrontasi dengan Malaysia (Dwikora). Konfrontasi dengan Malaysia dilatarbelakangi ketika pada tahun 1961 terdapat rencana pembentukan Negara Federal Malaysia. Pembentukan negara tersebut, yang terdiri dari Persekutuan Tanah Melayu,Serawak,Brunei,Sabah dan Singapura ditentang oleh Presiden Sukarno. Sukarno menganggap bahwa pembentukan Malaysia sebagai “Proyek Neokolonialisme” (Nekolim) dari Inggris sehingga membahayakan revolusi Indonesia yang belum selesai. Sebaliknya, Sukarno mendukung berdirinya Negara Kesatuan Kalimantan Utara yang diproklamirkan di Manila, Philipina oleh A.M Azhari dari Brunei. Philipina juga menentang pembentukan Negara Malaysia, dengan alasan bahwa secara historis dan yuridis wilayah Sabah yang akan dimasukkan dalam Negara Malaysia adalah milik Sultan Sulu dari Philipina yang disewakan kepada pemerintah Inggris. Akibatnya muncul ketegangan antara Indonesia dan Philipina disatu pihak dengan Persekutuan Tanah Melayu. Presiden

Sukarno

berusaha

keras

menggagalkan

pembentukan

Federasi Malaysia tersebut. Untuk melaksanakan kebijakannya dilancarkannya konfrontasi bersenjata dengan Malaysia berdasarkan Dwikora (Dwi Komando Rakyat, yakni: 1. Perhebat ketahanan revolusi Indonesia 2. Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Serawak, Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Para

sukarelawan

dan

TNI

berusaha

masuk

ke

daerah

Malaya,Singapura dan Kalimantan Utara untuk melancarkan operasi militer terhadap angkatan perang persemakmuran Inggris. Namun TNI-AD berusaha mencari jalan agar dalam konfrontasi dengan Malaysia tersebut tidak dijadikan oleh PKI sebagai jalan guna mencapai tujuan yang terkandung dalam strategi politiknya. (Frederick P. Bunnel, dalam Yahya Mahaimin, 2002:181). Pertemuan antara Priseden Sukarno dan Perdana Menteri Tengku Abdul Rahman dari Persekutuan Tanah Melayu yang diadakan di Tokyo, Jepang tanggal 31 Mei sampai 1 Juni 1963 berhasil meredam ketegangan untuk sementara waktu. Kemudian dilanjutkan dengan pertemuan Menteri Luar Negeri


253

Indonesia, Malaysia dan Philipina yang menghasilkan pokok-pokok pengertian diantara ketiga negara dalam memecahkan masalah yang timbul. Indonesia-Malaysia-Philipina

dalam

rangka

meredam

konflik

Usaha

antara

lain

membentuk Maphilindo,singkatan dari Malaysia,Philipina dan Indonesia, dengan maksud untuk persatuan rumpun di Asia Tenggara. Konsep ini merupakan kesepakatan bersama antara Presiden Sukarno,Presiden Macapagal dari Philipina dan Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu, Tengku Abdul Rachman (Sayidiman Suryohadiprojo,1996:256). Namun ternyata pada tanggal 9 Juli 1963 di London Inggris, Perdana Menteri Malaysia Abdul Rahman menandatangani dokumen persetujuan dengan pemerintah Inggris mengenai pembentukan Federasi Malaysia.

Hal ini

menimbulkan konfllik antara Indonesia dengan Malaysia. Pada

tanggal

16

September

1963

ditandatangani

Naskah

Penggabungan Empat Negara Bagian yang terdiri atas Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Serawak dan Sabah dalam Federasi Malaysia. Pembentukan Federasi in ditentang oleh Indonesia sehingga pada tanggal 17 September 1963 Indonesia secara sepihak mengumumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Kuala Lumpur . Pada rapat umum Anti Pangkalan Militer Asing di Jakarta tanggal 7 Januari 1965, Presiden Indonesia menyatakan bahwa Indonesia keluar dari keanggotaan PBB. Hal ini merupakan reaksi atas terpilihnya Malaysia menjadi anggota Dewan Keamanan PBB.

4) Pembebasan Irian Barat Dalam Konferensi Meja Bundar(KMB) di Den Haag tahun 1949 telah disepakati tentang pengakuan atas kedaulatan RI oleh Belanda kecuali wilayah Irian Barat. Irian Barat akan dibicarakan satu tahun setelah KMB sebagai upaya kompromi antara kedua belah pihak. Para Wakil Indonesia dalam KMB berusaha secepatnya memperoleh pengakuan kedaulatan sehingga bersedia menerima penundaan penyerahan atas Irian Barat. Hal ini disebabkan adanya kekhawatiran jika pembicaraan masalah

Irian

Barat

berlarut-larut

akan

menimbulkan

komplikasi

yang

menghambat pelaksanaan penyerahan kedaulatan (Sayidiman Suryohadiprojo, 1996:115).


254

Namun lebih dari sepuluh tahun dari kesepakatan KMB Belanda menolak

menyerahkan

Irian

Barat.

Sebaliknya,

Belanda

memperkuat

kedudukannya secara militer dan politik di wilayah tersebut. Para pemimpin RI dan TNI menyimpulkan bahwa Belanda mengingkari hasil KMB sehingga pada tanggal 8 Mei 1956 Pemerintah RI memutuskan secara sepihak untuk membatalkan perjanjian KMB. Pemerintah membawa masalah ini ke forum PBB namun ketika dalam Sidang Umum PBB ke-12 tahun 1957 yang salah satu agendanya membahas Irian Barat, kembali Indonesia gagal. Kegagalan jalur diplomasi tersebut menyebabkan Indonesia mengambil jalan radikal atau jalur konfrontasi. Sebelumnya, Pemerintah Indonesia mengambil-alih perusahaan dan aset-aset milik Belanda di Indonesia. Tanggal 17 Agustus 1960 Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan pemerintah Kerajaan Belanda. Dalam Sidang Umum PBB tahun 1961, masalah Irian Barat dibahas kembali. Sekretaris Jenderal PBB U Thant (Myanmar) mengajukan usul kepada diplomat

Amerika Serikat Ellsworth Bunker agar mengajukan proposal

penyelesaian Irian yaitu Belanda menyerahkan kedaulatan Irian Barat kepada Indonesia melalui PBB dalam jangka waktu dua tahun. Usulan tersebut pada prinsipnya diterima pemerintah Indonesia sementara Belanda menolaknya. Belanda berencana melepaskan Irian Barat dengan membentuk Dewan Perwalian dibawah PBB dan kemudian membentuk Negara Papua Merdeka. Sikap Belanda tersebut langsung disambut semangat konfrontasi dari seluruh elemen masyarakat Indonesia. Dalam pidato rapat raksasa di Yogyakarta tanggal 19 Desember 1961, Presiden Sukarno mengeluarkan suatu komando untuk pembebasan Irian Barat yang dikenal dengan Trikora (Tri Komando rakyat), yang berisi sebagai berikut: 1) Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan kolonial Belanda 2) Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia 3) Bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air dan Bangsa Disusun Komando Mandala Siaga (Kolaga) untuk merebut Irian Barat yang dipimpin oleh Panglima Kostrad,Mayjen Suharto yang merupakan gabungan antarangkatan dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden


255

selaku Panglima Tertinggi RI. Operasi yang dilakukan KOLAGA dimulai dengan operasi pendahuluan yang bersifat pengintaian dan sandiyudha. Dalam operasi pendahuluan tersebut terjadi pertempuran di Laut Arafura antara satuan TNI–AL dengan pasukan Belanda yang menyebabkan gugurnya Komodor Yos Sudarso. Situasi yang menuju pada perang besar memaksa pemerintah Belanda melakukan kebijakan diplomasi kembali dengan Indonesia. Pemerintah Belanda juga mendapat tekanan dari negara–negara Blok Barat agar berunding dengan Indonesia, untuk mencegah terseretnya Uni Soviet dan Amerika Serikat dalam suatu konfrontasi langsung di Pasifik. Pada tanggal 15 Agustus 1962 ditandatangani perjanjian antara Indonesia–Belanda di New York sehingga disebut Perjanjian New York. Perjanjian ini didasarkan pada prinsip-prinsip yang diusulkan Ellswort Bunker dari Amerika Serikat, yang oleh Sekretaris Jenderal PBB diminta untuk menjadi penengah dalam konflik Indonesia-Belanda mengenai masalah Irian Barat (Nugroho Notosusanto, 1977: 115). Untuk penyerahan administrasi di Irian Barat dari pemerintah Belanda kepada PBB dibentuklah UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority) yang akan menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia sebelum 1 Mei 1963. Indonesia menerima kewajiban untuk melaksanakan Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) sebelum akhir tahun 1969.

Pada tanggal 31 Mei 1963

pemerintah RI menerima Irian Barat yang dilanjutkan dengan penyelenggaraan Pepera. Akhirnya konflik Indonesia-Belanda mengenai Irian Barat berakhir dengan pemulihan hubungan diplomatik pada tahun 1963.

c. Pemerintahan Orde Baru 1) Prakondisi Pemberontakan G-30/S 1965 Manifesto Politik yang telah ditetapkan MPRS sebagai GBHN tenyata tidak hanya berlaku 5 tahun tetapi untuk waktu tanpa batas. Pada masa itu partai politik yang paling berperan adalah PKI karena lawan utama PKI yaitu Masyumi dan PSI telah dibubarkan oleh Sukarno. Upaya PKI melakukan ofensif gerakannya berkembang sangat pesat pasca pemilu 1955. Namun peran politik PKI

dalam pemilu 1955 masih banyak ditolak banyak kalangan termasuk di

pemerintahan disebabkan tindakan Pemberontakan tahun 1948 di Madiun.


256

Dengan adanya Demokrasi Terpimpin, untuk pertama kalinya PKI masuk dalam pemerintahan (Kerstin Beise,2004:14). Setelah berlakunya Demokrasi Terpimpin di Indonesia, hubungan antara Presiden Sukarno dengan PKI semakin dekat dibandingkan dengan partai-partai yang lain , karena PKI sebagai partai pendukung utama kebijakan Sukarno dalam melaksanakan Demokrasi Terpimpin. Disamping itu antara Sukarno dan PKI terdapat persamaan persepsi dalam memandang berbagai masalah aktual saat itu termasuk kecurigaannya pada militer dan pengaruh intervensi asing, khususnya Blok Barat terhadap masalah dalam negeri Indonesia. Upaya PKI secara sistematis dimulai sejak Konggres Nasional tahun 1959 dengan menyusun rencana program yang disebut Plan Partai. Plan Partai ditetapkan dengan tujuan untuk menjadikan PKI sebagai partai kader dan massa. Dalam melaksanakan aksi-aksinya,PKI menggunakan Manipol sebagai landasan dengan menempatkan kaum buruh dan tani pada kedudukan yang istimewa, sebagai pelaku utama revolusi. Dalam rangka mendukung gerakannya, PKI berhasil mengorganisasi dan memobilisasi jutaan orang anggotanya. PKI menyusun program khusus dalam bidang sosial-ekonomi antara lain dengan berusaha mempertahankan tanah-tanah garapan,menurunkan sewa tanah, usaha menaikkan upah buruh dan tani. Program tersebut dalam rangka memperluas

dukungan

masyarakat

dalam

rangka

mewujudkan

cita-cita

politiknya. Sejak tahun 1964 dan puncaknya tahun 1965 PKI semakin agresif dengan semangat untuk meningkatkan ofensif revolusioner sampai ke puncak, seperti yang dianjurkan ketuanya DN Aidit. Propaganda PKI dalam meningkatkan sentimen anti lawan politiknya dilakukan melalui rapat-rapat umum, kampanye pers dan radio serta poster-poster dipinggir jalan dengan menyebut golongan diluar PKI sebagai setan kota, setan desa, kapitalis birokrat yang harus disingkirkan. Pada bulan Januari 1965 posisi PKI di Jakarta sangat kuat setelah Sukarno melarang partai Murba. Partai Murba sejak lama menentang PKI dalam rangka memperebutkan kepemimpinan golongan kiri (Ricklefs, 1991:423). Pada sekitar bulan Pebruari 1965, Ketua CC-PKI, DN Aidit mengusulkan dibentuknya organisasi Angkatan Kelima yaitu milisi rakyat yang dipersenjatai yang terdiri buruh dan tani, disamping kekuatan TNI dan Kepolisian. Alasan tuntutan PKI


257

tersebut dalam rangka menambah kekuatan militer dalam menghadapi konflik dengan Malaysia melalui aksi Dwikora. PKI juga mengusulkan agar prinsip-prinsip tentang Nasakomisasi disegala bidang diperluas, dengan cara membentuk tim penasehat yang mewakili unsurunsur Nasakom untuk bekerja sama dengan para panglima dari keempat angkatan dalam TNI (Harold Crouch, 1999:92). Diantara keempat Panglima Angkatan, hanya Panglima Angkatan Udara Laksamana Madya Omar Dhani yang secara tegas mendukung terbentuknya Angkata Kelima . Usul PKI untuk menasakomisasi dalam tubuh Angkatan Bersenjata yang merupakan bagian dari kampanye PKI untuk mencapai tujuan adanya perwakilan Nasakom diseluruh lembaga negara dihalangi oleh para pemimpin Angkatan Darat (Harold Crouch, 1999:93). TNI-AD juga menentang dibentuknya Angkatan ke-5, dengan alasan bahwa Angkata ke-5 dan pembentukan Komisaris-komisaris Politik, tidak diperlukan dalam lingkungan kemiliteran (Yahya Muhaimin, 2002:179). Satu-satunya menandingi

kekuatan

manuver

PKI

pemerintahan berkurang

organisasi adalah

TNI.

atau

kelembagaan

Pengaruh

partai

yang

dapat

politik

dalam

drastis sejak berlakunya Demokrasi Terpimpin.

Sebagai upaya untuk mensentralisasikan struktur organisasinya, TNI semakin solid dengan konsep Dwifungsinya yang mengintensifkan keterlibatan militer dalam administrasi sipil dan ekonomi Indonesia. Meski demikian terdapat friksi dalam militer yang disebabkan polarisasi antara perwira anti-komunis dan yang pro Sukarno atau perwira dari Jawa dan non Jawa(Kerstin Beise, 2004:13). Bahkan yang lebih berbahaya, ternyata PKI berhasil menyusup ke dalam tubuh Angkata Darat, terutama Divisi Diponegoro, Jawa Tengah dan Divisi Brawijaya, Jawa Timur (Ricklefs, 1991:420). Berpalingnya Sukarno dari negara-negara Barat, dengan meninggalkan prinsip-prinsip kebijakan gerakan non-blok yang mengarah pada terbentuknya poros

Jakarta-Peking-Pyongyang-Hanoi,

serta

politik

konfrontasi

dengan

Malaysia menyebabkan Sukarno dianggap telah dekat dengan ide-ide komunis dan PKI (Kerstin Beise, 2004:15). Amerika Serikat mengkhawatirkan bahwa Indonesia menjadi korban dari teori domino tentang penyebaran ideologi komunis. Sementara itu, pembangunan ekonomi Indonesia terhambat oleh konflik di pemerintahan sehingga situasi masyarakat menjadi tidak menentu.


258

Tindakan Sukarno yang melemahkan setiap kekuatan anti Komunis dengan dalih sebagai kontra revolusi,serta terbentuknya Poros Jakarta-Peking telah memberi kesempatan kepada PKI untuk menguasai hampir di sektor kehidupan bangsa dan negara kecuali bidang militer khususnya Angkatan Darat. Situasi politik semakin terpolarisasi setelah Sukarno mendukung terbentuknya Angkatan ke-5 yang merupakan ancaman bagi kekuatan militer.Setelah PKI secara politis berhasil melemahkan lawan-lawan politiknya, ternyata kekuatan militer sebagai institusi sulit ditundukkan. Dalam rangka mendiskriditkan TNI-AD, PKI melancarkan adanya isue Dewan Jenderal. Dalam isue Dewan Jenderal disebutkan bahwa sejumlah perwira tinggi TNI-AD yang tidak loyal terhadap presiden yang mempunyai tujuan antara lain menilai kebijakan Presiden Sukarno selaku Pemimpin Besar Revolusi. Bersamaan dengan isue tersebut, tersiar pula adanya “Dokumen Gilchrist”. Gilchrist yang nama lengkapnya Sir Andrew Gilchrist adalah Duta Besar Inggris yang bertugas antara tahun 1963-1966. Dalam Dokumen Gilchrist berisi laporan Duta Besar Inggris, Gilchrist mengenai koordinasinya dengan Duta Besar USA di Jakarta untuk menangani situasi di Indonesia. Dokumen tersebut disebarluaskan oleh Subandrio yang saat itu

menjabat Kepala Badan Pusat Intelejen (BPI)

Menteri Luar Negeri. Pada tangal 26 Mei 1965, Subandrio membawa dokumen tersebut kepada Presiden Sukarno, sehingga para perwira militer TNI-AD seperti LetJen Ahmad Yani yang mempunyai hubungan dekat dengan Inggris dan USA diminta penjelasannya oleh Presiden terkait dengan isue dokumen tersebut. Pada pidato kenegaraan tanggal 17 Agustus 1965 Presiden Sukarno menunjukkan kecurigaan dan permusuhannya terhadap kekuatan atau organisasi yang anti PKI terutama TNI-AD dan mengemukakan bahwa telah ditemukan adanya dokumen tentang rencana komplotan di dalam negeri yang bekerja sama dengan CIA dan pemerintah Inggris yang berusaha merobohkan pemerintahannya (Yahya Muhaimin, 2002: 183). Secara teoritis, kegagalan pemerintahan sipil di suatu negara yang baru merdeka di kawasan Asia, Afrika dan Amerika secara tidak langsung memberi kesempatan pada pihak militer untuk mengambil-alih pemeritahan. Tersiar berita di luar negeri tentang beberapa kudeta militer di Irak pada Juli 1958,kemudian bulan Oktober 1958 pemerintahan sipil Pakistan jatuh ke tangan Jenderal Ayu


259

Khan, di Burma ke tangan Ne Win, adanya kudeta di Thailand, rencana kudeta di Philipina serta pemerintahan Sipil Sudan juga ditumbangkan pihak militer. Pers Jakarta juga memuat thesis dari Scott yang diantaranya berpendapat bahwa di negara-negara yang baru berkembang khususnya di Asia, perlu adanya kekuasaan diktator militer untuk menyelamatkan diri dari bahaya komunis (Daniel S. Lev, 1967:188-189). Kecenderungan adanya kudeta di negara-negara lain tersebut, menjadikan Presiden Sukarno curiga terhadap militer yang akan merebut kekuasaannya. Pada awal September 1965 terdapat isue bahwa Dewan Jenderal akan merebut kekuasaan Presiden Sukarno dengan memanfaatkan pengerahan pasukan dari daerah yang didatangkan ke Jakarta dalam rangka persiapan peringatan HUT TNI tanggal 5 Oktober 1965. Pada tanggal 30 September malam 1 Oktober 1965 ketegangan-ketegangan memuncak karena telah terjadi percobaan kudeta di Jakarta. Apa yang terjadi saat itu dan hari-hari berikutnya sedikit jelas namun tetap terjadi perbedaan–perbedaan pendapat yang tajam mengenai siapa yang mendalangi percobaan kudeta. Tampaknya mustahil bahwa hanya ada satu dalang yang mengendalikan semua peristiwa itu. Tafsiran-tafsiran

yang

berusaha

menjelaskan

kejadian

tersebut

harus

dipertimbangkan secara hati-hati (Ricklefs,1991:427). Meskipun demikian, walaupun gerakan itu secara resmi tidak menggunakan organ PKI dan secara resmi juga tidak melibatkan dalam peristiwa G-30/S 1965, namun PKI memainkan peranan besar dalam gerakan tersebut . Perencanaan kudeta dimulai ketika diketahui kondisi kesehatan Sukarno memburuk sejak bulan Juli 1965. Kondisi kesehatan tersebut paling berpengaruh tehadap gejolak politik dalam negeri. (Kerstin Beise,2004:116). Presiden Sukarno sebagai posisi sentral dalam percaturan politik saat itu, sementara pertentangan antara PKI dengan TNI-AD hanya menunggu saatnya untuk menjadi perang terbuka,sangat beralasan jika kondisi kesehatan Sukarno menjadi faktor penting dalam peristiwa G-30/S 1965.


260

2) Pemberontakan G-30/S 1965 Pada pagi hari tanggal 1 Oktober 1965

jenderal TNI-AD yaitu Letjen

Ahmad Yani, Mayjen Haryono M. T,Brigjen D. I Panjaitan ditembak dirumahnya sementara Mayjen Suprapto, Mayjen S. Parman dan Brigjen Sutoyo ditembak di Lubang Buaya. Jenderal A.H Nasution lolos dari peristiwa penculikan tersebut, sehingga ajudannya Lettu P.A Tendean secara keliru dibawa ke Lubang Buaya dan dibunuh. Pada saat yang sama obyek-obyek vital di Jakarta seperti RRI (Radio Republik Indonesia) dan Telkom diduduki sementara Istana Merdeka dikepung. Pelaksanaan kudeta adalah anggota-anggota militer dari Batalion 454 Diponegoro Jawa Tengah, Batalion 530 Brawijaya Jawa Timur serta Pasukan Kehormatan Pengawal Presiden Pasukan Cakrabirawa yang dibagi dalam tiga kelompok. Kelompok Pasopati yang dipimpin Dul Arief bertugas menculik para jenderal. Kelompok Bima Sakti yang dipimpin Suradi Prawiroharjo ditugaskan menguasai Jakarta. Kelompok Gatotkaca (juga dinamakan Pringgodani) yang dipimpin Gatut Sukrisno ditempatkan di Lubang Buaya. Pimpinan kudeta terdiri lima orang yang membentuk Senko (Sentral Komando) bermarkas di Halim Perdanakusuma. Kelima orang tersebut adalah Letkol Untung,Kolonel Latief, Sujono, Pono dan Syam. Apakah ada dalang dibelakangnya dan siapa, masih menjadi misteri (Kerstin Beise, 2004:17). Setelah pasukan Bimasakti yang dipimpin Kapten Suradi menguasai RRI dan pusat jaringan informasi, pada tanggal 1 Oktober 1965 jam 7.20 RRI menyiarkan tentang telah dilancarkannya suatu gerakan yang bernama “Gerakan 30 September” dibawah pimpinan Letkol Untung, Komandan Batalon I Resimen Cakrabirawa guna menyelamatkan Presiden Sukarno dan negara dari ancaman kudeta yang akan dilaksanakan oleh Dewan Jenderal yang disponsori Amerika Serikat. Juga disiarkan bahwa menurut Letkol Untung, Gerakan 30 September semata-mata gerakan dalam tubuh TNI-AD yang ditujukan kepada Dewan Jenderal yang anggota-anggotanya telah ditangkap, sedang Presiden Sukarno dalam keadaan selamat. Dalam siaran lanjutan di RRI juga disiarkan bahwa anggota Dewan Jenderal berencana melakukan kudeta terhadap Presiden Sukarno pada saat berlangsungnya HUT TNI tanggal 5 Oktober 1965. Selanjutnya, Brigjen Supardjo mengusulkan kepada Sukarno agar Mayjen Pranoto Reksosamudra diangkat sebagai Panglima Angkatan Darat dan Sukarno


261

menyetujuinya. Tindakan yang dilakukan Gerakan 30 September tersebut mendapat dukungan dari Panglima Angkatan Udara Laksamana Madya Omar Dhani ( Yahya Muhaimin, 2002 :199). Dengan terbunuhnya para jenderal TNI-AD serta tidak munculnya Jenderal Nasution karena bersembunyi telah memberikan kesempatan kepada Mayjen Suharto untuk memegang komando Angkatan Darat di pagi hari tanggal 1 Oktober 1965. Sebagai perwira paling senior di Jakarta yang membawahi pasukan-pasukan secara langsung ,segera Suharto menjalankan wewenangnya (Harold Crouch, 1999:256). Sementara itu, Panglima Kostrad Mayjen Suharto bertindak untuk memulihkan situasi di Ibukota dan pada malam hari tanggal 1 Oktober saat itu juga, Suharto dapat menguasai Jakarta dan merebut gedung-gedung vital seperti RRI. Ia menjelaskan melalui siaran RRI tentang apa yang terjadi. Keesokan harinya lapangan udara Halim yang dijadikan pusat Gerakan 30 September direbut pasukan RPKAD. Para pemimpin pasukan kudeta meninggalkan pangkalan Halim, D.N. Aidit melarikan diri ke Jawa Tengah, sedangkan Omar Dhani menuju Madiun, sehingga gerakan kudeta berakhir dengan dikuasainya Ibukota Jakarta oleh TNI-AD yang anti PKI. Selanjutnya D.N Aidit tertangkap di Solo, Jawa Tengah. Sebelum ditembak mati ia menerangkan bahwa sebenarnya rencana pelaksanaan kudeta memang dipersiapkan oleh PKI pada tahun 1970. Rencana PKI tersebut akhirnya dilakukan terlalu tergesa-gesa sebab rencana tersebut telah diketahui oleh TNI-AD (John Hughes dalam Muhaimin, 2002: 201). Rencana kudeta PKI yang dipercepat dari rencana semula, dimungkinkan karena kekhawatiran pada kondisi kesehatan Sukarno. Jika Presiden meningggal, PKI khawatir jika TNI-AD terlebih dahulu mengambil-alih pemerintahan.

3)Lahirnya Orde Baru Sikap Presiden Sukarno terhadap adanya peristiwa kudeta tersebut sering dinilai berbagai kalangan sebagai petunjuk atas pembelaannya terhadap Gerakan G-30/S 1965 (Kerstin Beise, 2004:379). Dan setelah peristiwa tersebut, Suharto dan TNI-AD memegang peranan kehidupan politik di Indonesia. Pada tanggal 2 Oktober 1965, Suharto menemui Presiden Sukarno di Bogor yang merupakan pertemuan pertama keduanya sejak terjadinya peristiwa kudeta.


262

Pertemuan yang juga dihadiri pejabat Pemerintah dan Militer itu berlangsung dalam suasana yang tegang akibat perbedaan pandangan mengenai G-30/S. Pada tanggal 4 Oktober 1965 di Lubang Buaya diketemukan mayatmayat para jenderal dalam suatu lubang sumur. Tampaknya dalam penjelasan tentang peristiwa pembunuhan tersebut telah didramatisir . Hal ini menimbulkan emosi masa rakyat yang anti-Komunis yang kemudian diperhebat dengan kematian puteri A.H Nasution yang tertembak dalam peristiwa G-30/S yaitu Ade Irma Suryani Nasution. Ketidakhadiran Presiden Sukarno dalam acara pemakaman para jenderal di Taman Pahlawan Kalibata menambah kemerosotan popularitas Sukarno dan menaikkan pamor TNI-AD. Setelah ibukota Jakarta telah dikuasai TNI-AD dilanjutkan meredamkan konflik serupa yang terjadi terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kedua wilayah tersebut mempunyai basis masa PKI yang besar disamping kesatuan militer Diponegaro dan Brawijaya terindikasikan telah jatuh pada pengaruh Gerakan 30 September. Dengan perkembangan terjadinya peristiwa tersebut, TNI-AD telah dipandang sebagai “Penyelamat Bangsa” oleh kekuatan anti-PKI sehingga

posisi TNI semakin kuat bahkan menjadi pusat perhatian nasional

ketika pada tanggal 16 Oktober 1965 Mayor Jenderal Suharto diangkat oleh Presiden Sukarno sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat, sementara Jenderal A.H Nasuition tetap pada posisi Menteri Koordinator Bidang Pertahanan dan Keamanan. Tuntutan dibubarkannya PKI di masyarakat berkembang begitu cepat, pada tanggal 25 Oktober 1965 terbentuk KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) yang merupakan gabungan dari organisasi mahasiswa yang anti-PKI. Dalam demonstrasi yang ditujukan pada pemerintah mereka menuntut tiga hal yang dikenal sebagai Tritura (Tri Tuntunan Rakyat) yaitu: 1. Pembubaran PKI 2. Pembentukan Kabinet Baru 3. Penurunan Harga Pada tanggal 21 Februari 1966 Presiden Sukarno mengambil kebijakan yang tidak populis dengan melakukan reshufle kabinet. Namun yang diganti adalah Menteri Koordinator Pertahanan-Keamanan Jenderal A.H Nasution diganti oleh Mayor Jenderal Sarbini dan Presiden juga mengangkat menteri baru


263

yang dianggap masyarakat sebagai pro-PKI. Hal ini yang memicu demontrasi lebih besar di masyarakat yang juga didukung TNI-AD. Adanya perkembangan politik tanpa kepastian, mamaksa TNI-AD melakukan tekanan-tekanan kepada presiden. Presiden akhirnya mengeluarkan Surat Perintah kepada Menteri Panglima Angkatan Darat, Jenderal Suharto pada tanggal 11 Maret 1966 yang dikenal dengan sebutan Surat Perintah Sebelas Maret. Supersemar telah memberi

TNI-AD berupa legitimasi politik untuk

berperan formal dalam mengatasi situasi pascaG-30/S.Sehari setelah adanya Supersemar yaitu tanggal 12 Maret, Suharto membubarkan PKI beserta seluruh organisasi berada di bawahnya dari Pusat sampai Daerah dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang diseluruh wilayah Indonesia. Akhirnya posisi Suharto semakin kuat ketika MPRS yang

anggotanya telah dibersihkan dari

orang-orang PKI dalam Sidang Umumnya berhasil membuat keputusankeputusan yang berisi penguatan legitimasi peranan politik Angkatan Darat serta mengurangi kekuasaan Sukarno. Diantara ketetapan MPRS tersebut adalah Ketetapan No. IX tentang pengukuhan “Surat Perintah Sebelah Maret” yang mengesahkan kekuasaan politik Suharto sebagaimana terkandung dalam Surat Perintah tersebut hingga terbentuknya MPR hasil pemilihan umum dan Ketetapan No. XIII, yang memberi kekuasaan kepada Letjen Suharto untuk membentuk kabinet baru menggantikan Kabinet

Dwikora

dengan

tugas

pokok

membina

perekonomian

dan

pembangunan. Kemudian Ketetapan No.XV yang memberi kuasa kepada Suharto untuk memegang jabatan presiden jika sewaktu-waktu presiden berhalangan, sedangkan Ketetapan No. XXV berisi pengesahan pembubaran PKI, yang telah dilaksanakan Suharto tanggal 12 Maret 1966. Pada tnggal 25 Juli 1966 Jenderal Suharto membentuk kabinet baru sesuai keputusan MPRS dengan nama Kabinet Ampera. Tertumpasnya pemberontakan G 30/S oleh TNI merupakan batas toleransi terakhir yang diberikan tentara terhadap cara berpikir partai politik, yang dianggapnya selalu memunculkan konflik. Keinginan membentuk negara yang demokratis sebagaimana kehidupan politik di negara-negara Barat,diianggap oleh TNI belum serasi untuk diterapkan di negara yang baru merdeka seperti Indonesia. Oleh karena itu, akhirnya munculnya kepemimpinan dari golongan tentara (Todiruan Dydo,1989:92-93).


264

Akhirnya Sukarno tidak bertindak untuk melawan kekuatan-kekuatan baru tersebut. Tindakan Suharto yang berhasil menguasai situasi menyebabkan Sukarno

terpaksa

turun

dari

kekuasaannya

dan

Suharto

membentuk

pemerintahan baru yang dikenal sebagai Orde Baru.

4) Perkembangan Perekonomian pada Masa Orba Sejak semula pemerintahan Orba menjalankan kebijakan-kebijakan stabilitas dan pembangunan ekonomi, menyandarkan legitimasinya pada kemampuan memajukan kesejahteraan sosial dan ekonomi rakyat Indonesia Keadaan rakyat Indonesia pada tahun 1970-an dan 1980-an lebih baik dibanding pada masa Demikrasi Terpimpin (Ricklefs,1991:433). Rehabilitasi perekonomian Indonesia di bawah Orde Baru berkaitan dengan upayanya memisahkan diri dari negara-negara komunis dan menjalin hubungan dengan dunia nonkomunis termasuk Amerika Serikat dan negaranegara Eropa lainnya. Langkah-langkah penting lainnya dengan diakhirinya konfrontasi dengan Malaysia yang ditindaklanjuti dengan didirikannya ASEAN pada tahun 1967. Kemudian Indonesia juga masuk kembali sebagai anggota PBB pada tahun 1966. Pada awal tahun 1967 negara-negara non-komunis membentuk sebuah konsorsium yang dikenal dengan IGGI (Inter Governmental Group for Indonesia). Dalam

rangka

menyiapkan

prakondisi

menuju

pembangunan

ekonomi,pemerintah membuat Undang-Undang Penanaman Modal Asing dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi (Priyo Budi Santoso,1995:120). Hasil yang dicapai dalam rentang waktu pendek cukup meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Maka dimulailah penyusunan Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) I pada tahun 1969 sebagai titik awal dari serangkaian rencana pembangunan yang akan dilakukan dalam tahap-tahap berikutnya. Repilita I merupakan suatu perencanaan pembangunan parsial dengan memberi perhatian khusus pada sektor-sektor yang dianggap krisis dalam perekonomian Indonesia. Repelita I telah mengubah citra perencanaan dan pembangunan Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri. Hal ini diperkuat oleh hasil-hasil pelaksanaan Repelita berikutnya, sehingga laju pertumbuhan ekonomi meningkat cukup signifikan.


265

5) Tumbangnya Orde Baru Pemberontakan G-30/S yang gagal telah membawa perubahan tatanan kehidupan sosial,politik dan ekonomi di Indonesia. Peranan golongan tentara yang berhasil menumpas G-30/S menaikan citranya di mata masyarakat. Munculnya Jenderal Suharto sebagai kepala negara baru, memperluas peran TNI dalam aspek sosial-politik. Dallam perjalanan pemerintahan Orde Baru selanjutnya, keadaan bercorak militer dihampir

semua sektor kegiatan

kekuasaan pemerintahan. Hal ini pada akhirnya juga menimbulkan kritik dari masyarakat, pemerintahan

terutama Orde

dari Baru,

kalangan mereka

mahasiswa berperan

yang

sangat

ketika besar

lahirnya (Todiruan

Dydo,1989:105). Setelah berkuasa hampir 32 tahun akhirnya Presiden Suharto juga ditumbangkan oleh aksi demonstrasi besar-besaran bahkan menuju pada tindakan anarkhis. Demontrasi yang dipelopori mahasiswa tersebut terjadi ketika pada akhir tahun 1997, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang berlarut-larut. Pemerintah Suharto dianggap menyuburkan praktek KKN (Korupsi,Kolusi dan Nepotisme). Puncaknya pada tahun 1998 Suharto terpaksa mengundurkan diri sebagai presiden dan digantikan oleh wakilnya B.J Habibie sehingga Orba akhirnya berakhir.

D. AKTIVITAS PEMBELAJARAN Untukmemahami materi Masa Pemerintahan Sukarno dan Soeharto, anda perlu membaca secara cermat modul ini, gunakan referensi lain sebagai materi pelengkap untuk menambah pengetahuan anda. Dengarkan dengan cermat apa yang disampaikan oleh pemateri, dan tulis apa yang dirasa penting.Silahkan

berbagi

pengalaman

anda

dengan

cara

menganalisis,

menyimpulkan dalam suasana yang aktif, inovatif dan kreatif, menyenangkan dan bermakna. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mempelajari materi ini mencakup : 1.

Aktivitas individu, meliputi : a. Memahami dan mencermati materi diklat b. Mengerjakan latihan/lembar kerja/tugas, menyelesaikan masalah/kasus pada setiap kegiatan belajar; dan menyimpulkan


266

c. Melakukan refleksi 2.

Aktivitas kelompok, meliputi : a. mendiskusikan materi pelatihan b. bertukar pengalaman dalam melakukan pelatihan c. penyelesaian masalah /kasus

E. LATIHAN/KASUS/TUGAS Lembar Kerja/LK 1 1) Identifikasikan

penyimpangan-penyimpangan

dalam

aturan

ketatatanegaraan yang terjadi pada masa Demokrasi Terpimpin? 2) Bagaimana anda sebagai seorang guru sejarah menjelaskan materi yang kontroversi kepada siswa namun tetap menjaga nilai-nilai nasionalisme dan persatuan bangsa ? (Contoh: Materi tentang Pemberontakan G-30/S). 3) Buatlah tugas secara berkelompok, membuat bagan tentang masalahmasalah yang menonjol pada masa: - Demokrasi Liberal - Demokrasi Terpimpin - Orde Baru Lembar Kerja/LK 2 Jawablah secara individu soal berikut. 1). Mengapa pada masa Demokrasi Liberal di Indonesia, kabinet sering jatuh Bangun? 2). Jelaskan latar belakang lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959? 3). Apa yang dimaksud dengan peristiwa Tanjung Morawa? 4). apa yang kamu ketahui tentang “SUPESEMAR”? 5). Jelaskan latar belakng jatuhnya pemerintahan Orde Baru?


267

Lembar Kerja .3. Beri penjelasan hal berikut

Fakta dan

No 1

Peristiwa Peristiwa Tanjung

Latar belakang

Keterangan

…………...................

Morawa 2

Indonesia keluar

…………..................

sebagai anggota PBB 3

Penyimpangan

………………………

politik dalam negeri

………………………

masa Demokrasi

……………………..

Terpimpin

F. RANGKUMAN Perjalanan sejarah bangsa antara tahun 1950-1966 diliputi suasana pertentangan internal antara elemen-elemen bangsa. Hal ini berbeda pada tahun-tahun awal kemerdekaan antara tahun 1945-1949,Indonesia diliputi suasana perang kemerdekaan atau mempertahankan kemerdekaan. Pada masa tahun 1950-1966 dikelompokkan dalam tiga masa pemerintahan yaitu masa Demokrasi Liberal, Demikrasi Terpimpin dan Orde Baru. Pada masa Demokrasi Liberal terjadi perbedaan kepentingan yang menonjol di antara partai-partai politik yang ada. Sistem parlementer yang dicoba di Indonesia mengalami kegagalan. Hal ini dibuktikan hanya dalam kurun waktu sembilan tahun tercatat kurang lebih terjadi tujuh kali pergantian kabinet. Ketika Pemilu I di Indonesia tahun 1955, rakyat mengharapkan bahwa hasil pemilu tersebut dapat menjadikan perjalanan pemerintahan yang lebih baik. Namun Dewan Konstituante yang merupakan badan perancang dan pembuat undangundang dasar hasil pemilu I tersebut juga gagal melaksanakan tugasnya. Partaipartai politik dalam Dewan Konstituante saling mempertahankan ideologinya sehingga mengalami jalan buntu dalam mengambil keputusan.


268

Dalam suasana stagnan tersebut, Presiden mengambil keputusan untuk mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Selanjutnya presiden menerapkan Demokrasi Terpimpin. Namun pada masa ini, Indonesia terseret pada arus totaliter atau diktator. Presiden mengambil kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan. Disamping itu, PKI menjadi kekuatan yang besar pasca pemberontakan PKI Madiun 1948. Pada Pemilu I PKI termasuk dalam kategari partai besar dalam jumlah suara. Masa Demokrasi Terpimpin merupakan masa berperannya tiga unsur kekuatan yang menentukan arah perjalanan bangsa. Tiga kekuatan tersebut adalah Presiden Sukarno, TNI dan PKI. Titik kulminasi dari persaingan diantara ketiga kekuatan tersebut ketika terjadi peristiwa pemberontakan G-30-S tahun 1965. Sampai dengan keruntuhan

Orde Baru tahun 1998, PKI ditetapkan

sebagai kekuatan yang berada dibalik tragedi tersebut. Akibatnya ideologi komunis dilarang hidup di Indonesia meski sekarang muncul wacana agar pelarangan ideologi Komunis di Indonesia ditinjau ulang.

G. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT Setelah kegiatan pembelajaran,Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini: 4. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi Masa Pemerintahan Sukarno dan Soeharto? 5. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi di atas? 6. Apa manfaat materi tersebut terhadap tugas Bapak/Ibu disekolah?

-


269

DAFTAR PUSTAKA Ahmad Syafii Maarif,2003. Benedetto Croce dan Gagasannya Tentang Sejarah. Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah Herbert Feith, 1995. Soekarno-Militer dalam Demokrasi Terpimpin. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan Harold Crouch,1999. Militer dan Politik di Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan Kerstin Beise, 2004. Apakah Soekarno Terlibat Peristiwa G 30 S. Yogyakarta: Penerbit Ombak Todiruan Dydo,1989. Pergolakan Politik Tentara Sebelum dan Sesudah G 30 S/PKI. Jakarta:PT Golden Terayon Press. Leo Suryadinata,1992. Golakar dan Militer Studi Tentang Budaya Politik. Jakarta: LP3ES. Lev Daniel S,1967. The Political Role of the Army in Indonesia. San Fransisco: Chander Publishing Company. Miriam Budiardjo,1996. Demokrasi di Indonesia Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama M.C Ricklefs,1991. Sejarah Indonesia Modern. Yogyakarta: Gadjah Mada Press Mohammad Mahfud MD,2000. Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta. Nugroho Notosusanto, 1977. Sejarah Nasional Indonesia VI. Jakarta: Balai Pustaka Priyo Budi Santoso,1995. Birokrasi Pemerintah Orde Baru, Perspektif Kulturaldan Struktural. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Sekretaris Negara RI,1994. Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia Latar Belakang Aksi dan Penumpasannya. Jakarta: Sekretaris Negara RI. Herbert Feith, 1995: Soekarno-Militer dalam Demokrasi Terpimpin. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan Sartono Kartodirjo,1993. Pengantar Sejarah indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional, Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme Jilid2. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama Sekretaris Negara RI,1994. Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia Latar Belakang Aksi dan Penumpasannya. Jakarta: Sekretaris Negara RI. Sejarah SMA/SMK K - 2

270

Sayidiman Suryohadiprojo,1996. Kepemimpinan ABRI dalam Sejarah dan Perjuangannya. Jakarta: Penerbit Intermasa Soegiarso Soerojo,1988. Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai. Jakarta: Sri Murni Yahya A. Muhaimin, 2002. Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966. Yogyakarta:Gadjah Mada Press.


271


272

SMK K - 2 1

Recommend Documents