SMK K - 4 1

z

PENYUSUN Didik Budi Handoko, S.Pd. Yudi Setianto, M.Pd. Syachrial Arrifiantono, S.Pd., M.Pd. Rif’atul Fikriya, S.Pd., S.Hum.

( PPPPTK PKn DAN IPS ) ( PPPPTK PKn DAN IPS ) ( PPPPTK PKn DAN IPS ) ( PPPPTK PKn DAN IPS )

PEMBAHAS Budi Santoso, S.Pd. Deny Yudo Wahyudi, M.Hum. Drs. Kasimanuddin Ismain, M.Pd. Endang Setyoningsih, S.Pd.

Sejarah SMA/SMK K - 4

( SMA Negeri 2 Batu ) ( Universitas Negeri Malang ) ( Universitas Negeri Malang ) ( SMA Negeri 5 Malang )

1

MODUL PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN

MATA PELAJARAN

SEJARAH SMA/SMK KELOMPOK KOMPETENSI 4 PENYUSUN Didik Budi Handoko, S.Pd. Yudi Setianto, M.Pd. Syachrial Arrifiantono, S.Pd., M.Pd. Rif’atul Fikriya, S.Pd., S.Hum.

( PPPPTK PKn DAN IPS ) ( PPPPTK PKn DAN IPS ) ( PPPPTK PKn DAN IPS ) ( PPPPTK PKn DAN IPS )

PEMBAHAS Budi Santoso, S.Pd. Deny Yudo Wahyudi, M.Hum. Drs. Kasimanuddin Ismain, M.Pd. Endang Setyoningsih, S.Pd.

( SMA Negeri 2 Batu ) ( Universitas Negeri Malang ) ( Universitas Negeri Malang ) ( SMA Negeri 5 Malang )

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL PPPPTK PKn DAN IPS 2015


i

PENGANTAR

Salah satu komponen yang menjadi fokus perhatian dalam peningkatan kualitas pendidikan adalah peningkatan kompetensi guru. Hal ini menjadi prioritas baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sejalan dengan hal tersebut, peran guru yang profesional dalam proses pembelajaran di kelas menjadi sangat penting sebagai penentu kunci keberhasilan belajar siswa. Disisi lain, Guru diharapkan mampu untuk membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) diperuntukkan bagi semua guru. Sejalan dengan hal tersebut, pemetaan kompetensi baik Kompetensi Pedagogik maupun Kompetensi Profesional sangat dibutuhkan bagi Guru. Informasi, tentang peta kompetensi tersebut diwujudkan dalam buku modul Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dari berbagai mata pelajaran. PPPPTK PKn dan IPS merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis

di

lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, mendapat tugas untuk menyusun Modul Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB), khususnya modul PKB untuk

mata pelajaran PPKn SMP, IPS SMP, PPKn

SMA/SMK, Sejarah SMA/SMK, Geografi SMA, Ekonomi SMA, Sosiologi SMA, dan Antropologi SMA. Masing-masing modul Mata Pelajaran disusun dalam grade 1 sampai grade 10. Dengan adanya modul

ini, diharapkan semua

kegiatan pendidikan dan pelatrihan baik yang dilaksanbakan dengan pola tatap muka maupun on-line bisa mengacu dari modul-modul yang telkah disusun ini. Semoga modul ini bisa dipergunakan untuk menjadi acuan dan pengembangan proses pembelajaran, khususnya untuk mata pelajaran PKn dan IPS.

Jakarta, Desember 2015 Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Sumarna Surapranata, Ph.D NIP. 195908011985032001


ii

DAFTAR ISI Halaman Judul

i

Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Gambar Daftar Peta Daftar Diagram Pendahuluan A. Latar Belakang B. Tujuan C. Peta Kompetensi D. Ruang Lingkup E. Saran Penggunaan Modul Kegiatan Pembelajaran 1 Pokok-pokok Ilmu Sejarah A. Tujuan Pembelajaran B. Indikator Pencapaian Kompetensi C. Uraian Materi D. Aktivitas Pembelajaran E. Latihan / Kasus / Tugas F. Rangkuman G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut Kegiatan Pembelajaran 2 Integrasi Media dalam Tekhnologi Pembelajaran A. Tujuan Pembelajaran B. Indikator Pencapaian Kompetensi C. Uraian Materi D. Aktivitas Pembelajaran E. Latihan / Kasus / Tugas F. Rangkuman G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut Kegiatan Pembelajaran 3 Problematika Penerapan Penilaian pada Satuan Pendidikan A. Tujuan Pembelajaran B. Indikator Pencapaian Kompetensi C. Uraian Materi D. Aktivitas Pembelajaran E. Latihan / Kasus / Tugas F. Rangkuman G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut Kegiatan Pembelajaran 4 Pokok-pokok Ilmu Sejarah A. Tujuan Pembelajaran B. Indikator Pencapaian Kompetensi C. Uraian Materi D. Aktivitas Pembelajaran E. Latihan / Kasus / Tugas F. Rangkuman G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

ii iv vii vii viii 1 1 4 5 7 8 9 9 9 9 31 32 34 35


36 36 36 36 51 52 52 53 55 55 55 55 75 76 76 77 78 78 78 78 98 99 100 101

iii

Kegiatan Pembelajaran 5 A. Tujuan Pembelajaran B. Indikator Pencapaian Kompetensi C. Uraian Materi D. Aktivitas Pembelajaran E. Latihan / Kasus / Tugas F. Rangkuman G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

102 102 102 103 130 130 134 135

Kegiatan Pembelajaran 6 Kerajaan-Kerajaan Hindu-Budha di Indonesia A. Tujuan Pembelajaran B. Indikator Pencapaian Kompetensi C. Uraian Materi D. Aktivitas Pembelajaran E. Latihan / Kasus / Tugas F. Rangkuman G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut H. Kunci Jawaban Kegiatan Pembelajaran 7 Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia A. Tujuan Pembelajaran B. Indikator Pencapaian Kompetensi C. Uraian Materi D. Aktivitas Pembelajaran E. Latihan / Kasus / Tugas F. Rangkuman G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut H. Kunci Jawaban Kegiatan Pembelajaran 8 Masuknya Kekuasaan Asing ke Wilayah Indonesia A. Tujuan Pembelajaran B. Indikator Pencapaian Kompetensi C. Uraian Materi D. Aktivitas Pembelajaran E. Latihan / Kasus / Tugas F. Rangkuman G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

137 137 137 137 158 158 160 160 160 162 162 162 162 185 186 188 189 189

Kegiatan Pembelajaran 9 Perkembangan Pergerakan Nasional Indonesia A. Tujuan Pembelajaran B. Indikator Pencapaian Kompetensi C. Uraian Materi D. Aktivitas Pembelajaran E. Latihan / Kasus / Tugas F. Rangkuman G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut H. Kunci Jawaban Kegiatan Pembelajaran 10 Sejarah Indonesia (1942 – 1945) A. Tujuan Pembelajaran B. Indikator Pencapaian Kompetensi C. Uraian Materi

249 249 249 249 280 281 281 281 282 285 285 285 285


191 191 191 191 215 215 218 218

iv

D. E. F. G.

Aktivitas Pembelajaran Latihan / Kasus / Tugas Umpan Balik dan Tindak Lanjut Rangkuman

305 306 306 306

Kegiatan Pembelajaran 11 Terbentuknya Pemerintahan RI A. Tujuan Pembelajaran B. Indikator Pencapaian Kompetensi C. Uraian Materi D. Aktivitas Pembelajaran E. Latihan / Kasus / Tugas F. Rangkuman G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

308 308 308 308 337 338 339 341

Kegiatan Pembelajaran 12 Perkembangan Pemerintahan RI A. Tujuan Pembelajaran B. Indikator Pencapaian Kompetensi C. Uraian Materi D. Aktivitas Pembelajaran E. Latihan / Kasus / Tugas F. Rangkuman G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

342 342 342 342 367 368 369 370

Kegiatan Pembelajaran 13 A. B. C. D. E. F. G.

Peran Indonesia dalam Organisasi Regional Dan Internasional Tujuan Pembelajaran Indikator Pencapaian Kompetensi Uraian Materi Aktivitas Pembelajaran Latihan / Kasus / Tugas Rangkuman Umpan Balik dan Tindak Lanjut

373 373 373 373 390 391 392 393

Evaluasi Penutup


v

DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1. Gambar 2.2. Gambar 2.3. Gambar 5.1. Gambar 5.2. Gambar 5.3. Gambar 5.4. Gambar 5.5

Pembelajaran dalam Bentuk Kelompok Laboratorium Komputer Berbagai Macam program Komputer Tulang Rahang Bawah Meganthronpus Palaeojavanicus Fosil Tengkorak dari Tulang Paha Pithecanthropus Erectus Kapak Genggam Masa Palaeolithicum Kapak Pendek (Pebble) Kapak Lonjong


44 44 46 113 113 116 118 120

vi

DAFTAR PETA Peta 5.1. Alur Penyebaran Kebudayaan Neolitik di Indonesia Peta 7.1. Pusat dan Rute Pelayaran dan Perdagangan Awal Tarikh Masehi Peta 7.2. Rute Perdagangan Internasional di Asia Tenggara pada Abad XVI M Sebelum Malaka Jatuh ke Tangan Portugis Peta 7.3. Rute Jalur Penyebaran Agama Islam di Indonesia Abad XIII – XVI Masehi


119 163 165 168

vii

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.1. Langkah-langkah Pelaksanaan Pembelajaran Berbasis Proyek 21


viii

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan

pendidikan.

Guru

dan

tenaga

kependidikan

wajib

melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian secara berkelanjutan agar dapat melaksanakan tugas profesionalnya.Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) adalah pengembangan kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan yang dilaksanakan sesuai kebutuhan, bertahap, dan berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya. Pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagai salah satu strategi pembinaan guru dan tenaga kependidikan diharapkan dapat menjamin guru dan tenaga kependidikan mampu secara terus menerus memelihara, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan PKB akan mengurangi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki guru dan tenaga kependidikan dengan tuntutan profesional yang dipersyaratkan. Guru dan tenaga kependidikan wajib melaksanakan PKB baik secara mandiri maupun kelompok. Khusus untuk PKB dalam bentuk diklat dilakukan oleh lembaga pelatihan sesuai dengan jenis kegiatan dan kebutuhan guru. Penyelenggaraan diklat PKB dilaksanakan oleh PPPPTK dan LPPPTK KPTK atau penyedia layanan diklat lainnya. Pelaksanaan diklat tersebut memerlukan modul sebagai salah satu sumber belajar bagi peserta diklat. Modul merupakan bahan ajar yang dirancang untuk dapat dipelajari secara mandiri oleh peserta diklat berisi materi, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang disajikan secara sistematis dan menarik untuk mencapai tingkatan kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya. Pedoman penyusunan modul diklat PKB bagi guru dan tenaga kependidikan ini merupakan acuan bagi penyelenggara pendidikan dan pelatihan dalam mengembangkan modul pelatihan yang diperlukan guru dalam melaksanakan


1

kegiatan PKB. Dasar Hukum penulisan Modul PKB untuk Guru Sejarah SMA/SMK adalah : 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

3.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

4.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013.

5.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;

6.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

7.

Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2010 dan Nomor 03/V/PB/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya.

8.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Penilikdan Angka Kreditnya

9.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawasdan Angka Kreditnya.

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 tahun2007 tentangStandarPengawasSekolah 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 tahun2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2008 tentang StandarTenagaAdministrasiSekolah/Madrasah


2

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang StandarTenagaPerpustakaan 15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor No 26 tahun 2008 tentang StandarTenagaLaboran 16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor No 27 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor; 17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. 18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. 19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentangStandarPengujipadaKursusdanPelatihan 20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentangStandarPembimbingpadaKursusdanPelatihan 21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentangStandarPengelolaKursus 22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 43 tahun 2009 tentang Standar Tenaga Administrasi Pendidikan pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C. 23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 44 tahun 2009 tentangStandarPengelolaPendidikanpada Program Paket A, Paket B, danPaket C. 24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Standar Teknisi Sumber Belajar pada Kursus dan Pelatihan 25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. 26. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawasdan Angka Kreditnya.


3

27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan. 28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 29. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPPPTK. 30. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun

2013

tentangPetunjukTeknisJabatanFungsionalPenilikdanAngkaKreditnya. 31. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Juknis Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya. 32. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2013 tentangPenyelenggaraanPendidikanLayananKhusus 33. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 152 Tahun 2014 Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Pamong Belajar. 34. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 143 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya.. 35. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang StandarNasionalPendidikanAnakUsiaDini. 36. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 143 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya. 37. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11

tahun

2015

tentangOrganisasidan

Tata

KerjaKementeriandanPendidikandanKebudayaan. 38. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2015 tentangOrganisasidan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.


4

B. Tujuan Modul Grade 4 ini, merupakan kesatuan utuh dari materi-materi yang ada pada modul grade 4.Modul diklat ini sebagai panduan belajar bagi guru Sejarah SMA/SMK dalam memahami materi Sejarah Sekolah Menengah Atas. Modul ini bertujuan dalam upaya peningkatan kompetensi pedagogik dan profesional materi Sejarah SMA/SMK sebagai tindak lanjut dari UKG tahun 2015. Kita akan mengajak Anda, mengkaji terkait materi yang terdiri atas materi pedagogik dan profesional. Materi pedagogik berhubungan dengan materi yang mendukung proses pembelajaran seperti Pendekatan Saintifik dan Model-model Pembelajaran

Sejarah,

Integrasi

Media

dalam

Teknologi

Pembelajaran,

Problematika Penerapan Penilaian pada Satuan Pendidikan. Materi profesional terkait dengan materi sejarah, sesuai periodisasi dalam sejarah, sehingga materi ini meliputiPokok-pokok Ilmu Sejarah, Manusia dan Kebudayaan Praaksara Indonesia, Kerajaan-kerajaan Hindu-Budha di Indonesia, Kerajaan-kerajaan Islan di Indonesia, dilanjutkan Masuknya Kekuasaan Asing ke Wilayah Indonesia, Perkembangan Pergerakan Nasional Indonesia, Sejarah Indonesia (1942-1945), Terbentuknya Pemerintahan RI, Perkembangan Pemerintahan RI. Selanjutnya materi kekinian yaitu Peran Indonesia dalam Organisasi Regional dan Internasional.

C. Peta Kompetensi Kompetensi yang ingin dicapai setelah peserta diklat mempelajari Modul ini adalah : Kegiatan Pembelajaran ke -

1

2

Nama Mata Diklat

Kompetensi

Penerapan Pendekatan Saintifik dan Model-model Pembelajaran Sejarah Integrasi Media dalam Teknologi Pembelajaran

Menunjukkan penerapan pendekatan saintifik dan modelmodel pembelajaran sejarah Menjelaskan peranan media dan teknologi dalam proses belajar mengajar. Menganalisis problematika penerapan penilaian autentik dan menyusun instrument penilaian autentik Menganalisa Pokok-pokok Ilmu Sejarah

3

Problematika Penerapan Penilaian pada Satuan Pendidikan

4

Pokok-pokok Ilmu Sejarah


5

5

Manusia dan Kebudayaan Praaksara Indonesia

6

Kerajaan-kerajaan Hindu-Budha di Indonesia Kerajaan-kerajaan Islan di Indonesia Masuknya Kekuasaan Asing ke Wilayah Indonesia

7 8

9

Perkembangan Pergerakan Nasional Indonesia

10

Sejarah Indonesia (1942-1945)

11

Terbentuknya Pemerintahan RI

12

Perkembangan Pemerintahan RI

13

Peran Indonesia dalam Organisasi Regional dan Internasional.


Memahami manusia dan kebudayaan praaksara di Indonesia Memahami Kerajaan-kerajaan Hindu-Budha di Indonesia Memahami Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia Menganalisis proses kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia hingga terbentuknya kekuasaan Hindia Belanda di Indonesia. Mendeskripsikan pergerakan nasional Indonesia, latar belakang timbulnya pergerakan nasional dan perkembangan organisasi-organisasi pergerakan nasional. menunjukkan dinamika masa pendudukan Jepang di Indonesia sampai peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan RI Menunjukkan dinamika pemerintahan Indonesia pada awal kemerdekaan dengan perjuangan bersenjata serta upaya diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan RI Menunjukkan dinamika pemerintahan Indonesia pada awal kemerdekaan, masa demokrasi liberal dan masa demokrasi terpimpin Menunjukkan dinamika peran pemerintahan Indonesia dalam organisasi regional dan internasional

6

D. Ruang Lingkup

Pedagogik

Pendekatan Penerapan Pdendekatan Saintifik dan Model-model Pembelajaran Integrasi Media Sejarah dalam Teknologi Pembelajaran Problematika Penerapan Penilaian pada Satuan

Pendidikan Pokok-pokok Ilmu Sejarah Manusia dan Kebudayaan Praaksara Indonesia

Materi Sejarah SMA/SMK

Kerajaankerajaan HinduBudha di Indonesia Kerajaankerajaan Islam di Indonesia Masuknya Kekuasaan Asing ke Wilayah Indonesia

Profesional Perkembangan Pergerakan Nasional Indonesia

Sejarah Indonesia (19421945) Terbentuknya Pemerintahan RI Perkembangan Pemerintahan RI Peran Indonesia dalam Organisasi Regional dan Internasional.


7

E. Saran Penggunaan Modul Agar peserta berhasil menguasai dan memahami materi dalam modul ini, lalu dapat mengaplikasikannya dalam pembelajaran di sekolah, maka cermati dan ikuti petunjuk berikut dengan baik, antara lain: 

Penguasaan materi pedagogik yang mendukung penerapan materi profesional



Penguasaan materi profesional sebagai pokok dalam pembelajaran sejarah di SMA/SMK



Bacalah setiap tujuan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi pada masing-masing kegiatan pembelajaran agar anda mengetahui pokok-pokok pembahasan



Selama mempelajari modul ini, silakan diperkaya dengan referensi yang berkaitan dengan materi



Perhatikan pula aktivitas pembelajaran dan langkah-langkah dalam menyelesaikan setiap latihan/tugas/kasus



Latihan/tugas/kasus dapat berupa permasalahan yang bisa dikerjakan dalam kelompok dan individu



Diskusikanlah dengan fasilitator apabila terdapat permasalahan dalam memahami materi.


8

KEGIATAN PEMBELAJARAN 1

PENERAPAN PENDEKATAN SAINTIFIK DAN MODEL-MODEL PEMBELAJARAN PADASEJARAH

A. TUJUAN PEMBELAJARAN Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diklat dapat menunjukkan penerapan pendekatan saintifik dan model-model pembelajaran sejarah dengan baik.

B. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 1. Menganalisis karakteristik mata pelajaran Sejarah Indonesia 2. Menunjukkan penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaranSejarah Indonesia 3. Menunjukkan penerapan model-model pembelajaran dalam Kurikulum 2013

C. URAIAN MATERI 1. Karaktersitik Mata Pelajaran Sejarah Indonesia Mata pelajaran Sejarah Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan sejarah. Mata pelajaran

Sejarah Indonesia

merupakan mata pelajaran wajib di jenjang pendidikan menengah (SMA/MA dan SMK/MAK). Sejarah memiliki makna dan posisi yang strategis, mengingat: 1) Manusia hidup masa kini sebagai kelanjutan dari masa lampau sehingga perlajaran sejarah memberikan dasar pengetahuan untuk memahami kehidupan masa kini, dan membangun kehidupan masa depan. 2) Sejarah mengandung peristiwa kehidupan manusia di masa lampau untuk dijadikan guru kehidupan: Historia Magistra Vitae 3) Pelajaran Sejarah adalah untuk membangun memori kolektif sebagai bangsa untuk mengenal bangsanya dan membangun rasa persatuan dan kesatuan 4) Sejarah Indonesia memiliki arti strategis dalam pembentukan watak dan peradaban

bangsa


Indonesia

yang

bermartabat

serta

dalam

9

pembentukan manusia Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Dalam

Seminar

Sejarah

Nasional

di

Yogykarta

tahun

1957,

Padmopuspito berpendapat bahwa pertama, penyusunan pelajaran sejarah harus bersifat ilmiah. Kedua, siswa perlu bimbangan dalam berfikir tetapi tafsiran dan penilaian tidak boleh dipaksakan, karena dapat mematikan daya pikir siswa (Sidi Gazalba ,1966: 169). Terdapat beberapa pemaknaan terhadap pendidikan sejarah. Pertama, secara tradisional pendidikan sejarah dimaknai sebagai upaya untuk mentransfer kemegahan bangsa di masa lampau kepada generasi muda. Dengan posisi yang demikian maka pendidikan sejarah adalah wahana bagi pewarisan nilai-nilai keunggulan bangsa. Melalui posisi ini pendidikan sejarah ditujukan untuk membangun kebanggaan bangsa dan pelestarian keunggulan tersebut. Kedua, pendidikan sejarah berkenaan dengan upaya memperkenalkan peserta didik terhadap disiplin ilmu sejarah. Oleh karena itu kualitas seperti berpikir kronologis, pemahaman sejarah, kemampuan analisis dan penafsiran sejarah,

kemampuan

penelitian

sejarah,

kemampuan

analisis

isu

dan

pengambilan keputusan (historical issues-analysis and decision making) menjadi tujuan penting dalam pendidikan sejarah (Hamid Hasan, 2007 : 7).Prinsip pemilihan substansi dalam didaktif sejarah adalah(Sartono Kartodirdjo,1993: 254-257): 1) pendekatan secara lokosentris, mulai dengan mengenal lokasi sejarah di sekitarnya 2) pendekatan konsentris, mulai lingkungan dekat meluas ke lingkup nasional terus ke yang internasional. 3) temasentris yaitu pilihan tema tertentu yang menarik sekitar pahlawan atau monumen, dan lain sebagainya. 4) kronologi: urutan kejadian menurut waktu. 5) tingkatan presentasi dari deskriptif-naratif ke deskriptif-analitis, mulai dari cerita tentang “ bagaimana” terjadinya, sampai pada “mengapa”-nya. 6) sejarah garis besar dan menyeluruh.


10

Mata pelajaran Sejarah Indonesia dikembangkan atas dasar :

1) Semua wilayah/daerah memiliki kontribusi terhadap perjalanan Sejarah Indonesia hampir pada seluruh periode sejarah;

2) Pemahaman tentang masa lampau sebagai sumber inspirasi, motivasi, dan kekuatan untuk membangun semangat kebangsaan dan persatuan;

3) Setiap periode Sejarah Indonesia memiliki peristiwa dan atau tokoh di tingkat nasional dan daerah serta keduanya memiliki kedudukan yang sama penting dalam perjalanan Sejarah Indonesia;

4) Tugas dan tanggung jawab untuk memperkenalkan peristiwa sejarah yang penting dan terjadi di seluruh wilayah NKRI serta seluruh periode sejarah kepada generasi muda bangsa;

5) Pengembangan cara berpikir sejarah (historical thinking), konsep waktu, ruang, perubahan, dan keberlanjutan menjadi keterampilan dasar dalam mempelajari Sejarah Indonesia. Dalam pembelajaran Sejarah Indonesia dengan Pendekatan Saintifik perlu juga dikembangkan kemampuan

berpikir sejarah (historical thinking).

Kemampuan berpikir sejarah ini terkait aspek atau kemampuan berpikir kronologis (diakronik) dan sinkronik, memperhatikan prinsip sebab akibat dan prinsip perubahan dan keberlanjutan. Kronologis dan Sinkronik Istilah kronologis ini sangat familier di di lingkungan masyarakat. Kronologis, dari sebuah kata dari bahasa Yunani, chromos yang berarti waktu dan logos diterjemahkan ilmu, jadi ilmu tentang waktu. Kata. Kronologis ini kemudian menjadi istilah yang terkenal dalam sejarah. Salah satu sifat dari peristiwa sejarah itu kronologis. Kronologis merupakan rangkaian peristiwa yang berada seting urutan waktu. Dalam pembelajaran sejarah setiap peserta didik dilatih untuk memahami bahwa setiap peristiwa itu berada pada seting waktu yang berurutan dari waktu yang satu ke waktu yang lain secara berurutan. Misalnya dalam peristiwa sekitar Proklamasi kita susun: tanggal 15 Agustus 1945, tanggal 16 Agustus 1945, dan tanggal 17 Agustus 1945. Tanggal 15 Agustus

diketahui

Jepang

menyerah,

tanggal

16

Agustus

peristiwa

Rengasdengklok, tanggal 17 Agustus, terjadi peristiwa Proklamasi. Dalam


11

konsep waktu sejarah di kenal juga ada “waktu lampau” yang bersambung dengan “waktu sekarang” dan “waktu sekarang” akan bersambung dengan “waktu yang akan datang”. Dengan berpikir secara kronologis akan melatih hidup tertib dan berkerja secara sistematis. Sejarah dan ilmu-ilmu sosial mempunyai hubungan timbal balik. Dalam sejarah baru, lahir didukung dari ilmu-ilmu sosial meski sejarah mempunyai cara tersendiri menghadapi obyeknya. Sejarah bersifat kronologis/ diakronik, yang artinya memanjang dalam waktu, sementara ilmu sosial bersifat sinkronik, melebar dalam ruang. Dalam perkembangannya, sejarah bersifat kronologis dan sinkronik, penjelasan sejarah didukung dan didasarkan pada ilmu-ilmu sosial. Antara ilmu sejarah dan ilmu sosial saling melengkapi. Konsep sebab akibat Di dalah sejarah juga dikenal prinsip kausalitas atau hukum sebab akibat dari sebuah peristiwa. Kosep sebab akibat ini merupakan hal yang sangat penting dalam memberikan penjelasan tentang peristiwa sejarah. Setipa peristiwa sejarah terjadi tentu ada sebabnya. Begitu juga peristiwa itu akan menimbulkan akibat. Akibat dari peristiwa itu akan menjadi sebab pada peristiwa yang berikutnya demikian seterusnya. Coba lihat diagram berikut ini. sebab

peristiwa

akibat

sebab

peristiwa

akibat

Mengenai sebab dari peristiwa sejarah itu bisa langsung dan sangat dekat dengan peristiwa sejarahn. Tetapi sebab itu juga dapat ditarik jauh dari waktu peristiwanya. Sebagai contoh peristiwa datangnya bangsa Barat ke Indonesia itu ingin mendapatkan rempah-rempah dari negeri asalnya agar lebih murah (sebab yang dekat/langsung dengan peristiwa datangnya ke Indonesia. Mengapa mereka harus dating ke Indonesia untuk mendapatkan rempah-rempah di Indonesia agar lebih murah, karena rempah-rempah sulit didapat di Eropa kalau ada harganya sangat tinggi karena perdagangan di Laut Tengah dikuasai Turki Usmani setelah menguasai Bizantiumu/Konstantinopel (sebab yang tidak langsung dengan peristiwanya). Pertanyaan berikutnya juga ditampilkan


12

misalnya mengapa Turki Usmani menduduki Konstantinopel dan menguasai Laut Tengah, dan begitu sererusnya. Perubahan dan keberlanjutan Perubahan merupakan konsep yang sangat penting dalam sejarah. Sebab peristiwa bila terjadi pada hakikatnya sebuah perubahan, minimal perubahan dari segi waktu. Perubahan merupakan hal perbedaan dari suatu keadaan atau realitas yang satu dengan keadaan yang lain, dari tempat yang satu ke tempat yang lain, dari waktu yang satu ke waktu yang lain. Misalnya perubahan dari keadaan bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka setelah terjadi peristiwa Proklamasi 17 Agustus 1945. Tetapi sekalipun terjadi peristiwa ada aspek-aspek tertetu yang tersisa masih berlanjut. Sebagai contoh seperti tadi disebut peristiwa proklamasi. Status kita berubah dari bangsa terjajah menjadi bangsa merdeka, tetapi dalam bidang hokum seperti UU Hukum Pidana kita masih banyak asppek yang melanjutkan UU Hukum Pidana zaman Belanda. Dalam pembelajaran Sejarah Indonesia peserta didik harus dipahamkan akan hakikat perubahan yang terjadi dalam peristiwa sejarah begitu juga yang terkait dengan keberlanjutan. Dengan memahami konsep itu peserta didik lebih memahami setiap peristiwa sejarah yang dipelajarinya. Konsep ini juga memberikan

pengalaman

belajar

bahwa

setiap

hidup

ini

mengandung

perubahan, perubahan itu diusahan menuju yang lebih baik. Tugas guru bagaimana mengantarkan pemahaman ini kepada peserta didik.

Sejarah Lokal dalam Sejarah Indonesia Dalam posisi ini materi sejarah lokal menjadi dasar bagi pengembangan jati diri pribadi, budaya dan sosial peserta didik. Seperti dikatakan Cartwright (dalam Hamid Hasan,2007:5-6) bahwa "our personal identity is the most important thing we possess"(Identitas pribadi kita adalah hal terpenting yang kita miliki) maka materi sejarah lokal akan memberikan kontribusi utamanya dalam pendidikan sejarah. Selanjutnya seperti dikemukakan Cartwright lebih lanjut bahwa identitas pribadi atau kelompok tersebut "defines who and what we are. The way we feel about ourselves, the way we express ourselves and the way other people see us are all vital elements in the composition of our individual personality"( “Memaknai siapa dan apa sesungguhnya diri kita. Cara kita


13

memandang diri kita, cara kita mengekspresikan diri, dan bagaimana orang lain memandang diri kita adalah hal penting dari bagian kepribadian kita). Suatu catatan penting adalah materi sejarah lokal harus pula disajikan tidak dalam perspektif ilmu sejarah tetapi dalam perspektif pendidikan. Oleh karena itu keterkaitan dan penafsiran materi sejarah lokal jangan sampai menimbulkan konflik

dengan kepentingan sejarah

nasional

dan upaya

membangun rasa persatuan, perasaan kebangsaan, dan kerjasama antar daerah dalam membangun kehidupan kebangsaan yang sehat, cinta damai, toleransi, penuh dinamika, kemampuan berkompetisi dan berkomunikasi. Arah tafsiran sejarah lokal ditentukan dalam bentuk keterkaitan dengan sejarah nasional. Kehidupan individual yang bukan menjadi kepedulian utama sejarah tetapi menjadi penting bagi pendidikan sejarah diperlukan dalam membangun berbagai nilai positif pada diri peserta didik. Ruang lingkup tema sejarah juga beragam dan tidak dibatasi pada tema sejarah politik memberikan gambaran kehidupan masyarakat dan tokoh secara utuh dan bagi peserta didik sebagai sesuatu yang isomorphic dengan apa yang mereka alami sehari-hari. Posisi materi sejarah lokal yaitu peristiwa sejarah lokal tidak lagi sebagai sumber semata tetapi juga menjadi objek studi sejarah peserta didik. Dalam kesempatan inilah mereka belajar mengembangkan wawasan, pemahaman, dan ketrampilan sejarah. Mereka dapat berhubungan langsung dengan sumber asli dan mengkaji sumber asli dalam suatu proses penelitian sejarah. Mereka dapat melatih diri dalam penafsiran sejarah dan kalau pun terjadi berbagai perbedaan di antar mereka maka itu akan memiliki nilai pendidikan yang sangat tinggi. Lagipula, para sejarawan tidak pernah memiliki suatu pandangan dan tafsiran yang sama terhadap suatu peristiwa sejarah. Permasalahan besar yang dihadapi dalam mengembangkan materi sejarah lokal dalam kurikulum pendidikan sejarah adalah ketersediaan sumber. Pendidikan sejarah, sebagaimana pendidikan lainnya, tidak mungkin dapat dilakukan dengan baik apabila sumber tidak tersedia. Tulisan- tulisan mengenai berbagai peristiwa sejarah lokal belum banyak tersedia. Tentu saja ini tantangan bagi sejarawan untuk dapat menghasilkan tulisan sejarah lokal sebagai dasar untukmengembangkan materi pendidikan sejarah lokal.


14

2. Pendekatan Saintifik pada Pembelajaran Sejarah Indonesia Proses pembelajaran pada Kurikulum 2013 dilaksanakan menggunakan pendekatan ilmiah. Proses pembelajaran menyentuh tiga ranah, yaitu sikap, pengetahuan,

dan

keterampilan.

Dalam

proses

pembelajaran

berbasis

pendekatan ilmiah, ranah sikap menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik “tahu mengapa.” Ranah keterampilan menggamit

transformasi

substansi atau materi ajar agar peserta didik “tahu bagaimana”. Mengam ati

Menany a

Mengum pulkan

Mengaso siasikan

Ranah pengetahuan menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik “tahu apa.” Hasil akhirnya adalah peningkatan dan keseimbangan antara kemampuan untuk menjadi manusia yang baik(soft skills) dan manusia yang memiliki kecakapan dan pengetahuan untuk hidup secara layak (hard skills)dari peserta didik yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Pendekatan sientific atau pendekatan ilmiah dipilih sebagai pendekatan dalam pembelajaran dalam kurikulum 2013. Peserta didik secara aktif membangun pengetahuannya sendiri melalui aktivitas ilmiah. Pendekatan ilmiah pembelajaran Sejarah Indonesia disajikan berikut ini. 1) Mengamati Dalam

kegiatan

mengamati,

guru

membuka

secara

luas

dan

bervariasikesempatan peserta didik untuk melakukan pengamatan melalui kegiatan: melihat, menyimak, mendengar, dan membaca. Guru memfasilitasi peserta didikmelakukan pengamatan, melatih mereka untuk memperhatikan (melihat, membaca, mendengar) hal yang penting dari suatu benda atau objek. Kegiatan mengamati dalam pembelajaran Sejarah Indonesia, dilakukan dengan menempuh langkah-langkah berikut ini.


15

mengko munikasi kan

a. Menentukan obyek apa yang akan diamati, misalnya gambar pahlawan, gambar peta, film perjuangan,serta peninggalan sejarah yang terkait dengan materi yang disajikan b. Menentukan secara jelas bagaimana pengamatan dilakukan , termasuk perangkat yang diperlukan. c. Membuat pedoman observasi/instrumen sesuai dengan lingkup obyek yang akan dikaji. d. Menentukan secara jelas data apa yang perlu dikaji/dipelajari.

2) Menanya Setelah proses mengamati,

aktivitas berikutnya adalah peserta didik

mengajukan sejumlah pertanyaan berdasarkan hasil pengamatannya. Guru membuka kesempatan secara luas kepada peserta didik untuk bertanya mengenai apa yang sudah dilihat, disimak, dibaca atau dilihat. Guru perlu membimbing peserta didik untuk dapat mengajukan pertanyaan: pertanyaan tentang yang hasil pengamatan objek yang konkrit sampai kepada yang abstrak berkenaan dengan fakta, konsep, prosedur, atau pun hal lain yang lebih abstrak. Pertanyaan yang bersifat faktual sampai kepada pertanyaan yang bersifat hipotetik. Jadi,

aktivitas menanya bukan aktivitas yang dilakukan oleh guru,

melainkan oleh peserta didik berdasarkan hasil pegamatan yang telah mereka lakukan.Dari situasi di mana peserta didik dilatih menggunakan pertanyaan dari guru, masih memerlukan bantuan guru untuk mengajukan pertanyaan sampai ke tingkat di mana pesertadidik mampu mengajukan pertanyaan secara mandiri. Dari kegiatan kedua dihasilkan sejumlah pertanyaan. Melalui kegiatan bertanya dikembangkan rasa ingin tahu peserta didik.Semakin terlatih dalam bertanya maka rasa ingin tahu semakin dapat dikembangkan. Pertanyaan tersebut menjadi dasar untuk mencari informasiyang lebih lanjut dan beragam dari sumber yang ditentukan guru sampai yang ditentukan peserta didik, dari sumber yang tunggal sampai sumber yang beragam. Aktivitas

menanya

merupakan

keterampilan

yang

perlu

dilatih.

Kelemahan pendidikan selama ini salah satunya karena peserta didik tidak biasa mengemukakan pertanyaan sebagai hasil dari proses berfikir yang mereka lakukakan. Keterampilan menyusun pertayaan ini sangat penting untuk melatih daya kritisnya.


Misalnya setelah mengamati situs/gambar candi, muncul

16

pertanyaan dari peserta didik: kapan candi itu dibangun, berdasar bentuknya, termasuk peninggalan candi Hindu atau Buddha, peninggalan kerajaan atau raja siapa dan seterusnya. 3)

Mengumpulkan Informasi/Eksperimen Tindak lanjut dari bertanya adalah menggali dan mengumpulkan informasi

dari berbagai sumber melaluiberbagai cara. Untuk itu peserta didik dapat membaca bukuyang lebih banyak, memperhatikan fenomena atau objek yanglebih teliti, atau bahkan melakukan eksperimen. Dari kegiatantersebut terkumpul sejumlah informasi.Informasi tersebut menjadi dasar bagi kegiatan berikutnyayaitu

memproses

informasi

untuk

menemukan

keterkaitan

satuinformasi dengan informasi lainnya, menemukan pola dariketerkaitan informasi dan bahkan mengambil berbagai kesimpulan dari pola yang ditemukan. Kurikulum 2013 memberikan sinyal bahwa pembelajaran setiap bidang menggunakan pembelajaran berbasis peserta didik aktif (active learning), begitu juga untuk Sejarah Indonesia. Pendekatan pembelajaran ini lebih memungkinkan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk melakukan pembelajaran agar lebih bermakna. Pembelajaran akan menjadi bermakna jika peserta didik mengalami sendiri setiap proses pembelajaran melalui aktivitas yang aktif. Pengetahuan yang yang didapatkan peserta didik bukan berasal dari informasi dari guru, namun berasal dari usaha eksplorasi (menggali) informasi peserta didik sendiri melalui aktivitas pembelajaran yang dilakukan. Misalnya peserta didik diminta untuk melakukan wawancara kepada tokoh atau pelaku sejarah untuk menyusun kisah sejarah, ataupun informasi dari sumber sekunder seperti buku dan lainnya. Proses Pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.Untuk memperoleh hasil belajar yang nyata atau otentik, peserta didik harus mengumpulkan infomasi, terutama untuk materi atau substansi yang sesuai. Pada mata pelajaran Sejarah Indonesia, misalnya,peserta didik harus memahami fakta dan permasalahan sejarah dan


17

kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Peserta didik pun harus memiliki keterampilan proses untuk mengembangkan pengetahuan sejarah, serta mampu menggunakan metode ilmiah dan bersikap ilmiah untuk membandingkan peristiwa sejarah masa lalu dan peristiwa kekinian. Data dan informasi dapat diperoleh secara langsung dari lapangan (data primer)

maupun

dari

berbagai

bahan

bacaan

(data

sekunder).

Hasil

pengumpulan data tersebut kemudian menjadi bahan bagi peserta didik untuk melakukan penalaran antara satu data atau fakta dengan data atau fakta lainnya untuk dikaji ada tidaknya kaitan diantara keduanya. Oleh karena itu, peserta didik dapat mengkaji buku-buku atau dokumen yang terkait permasalahan yang dikaji. 4) Mengasosiasi/Mengolah Informasi Data dan informasi dapat diperoleh secara langsung dari lapangan (data primer)

maupun

dari

berbagai

bahan

bacaan

(data

sekunder).

Hasil

pengumpulan data tersebut kemudian menjadi bahan bagi peserta didik untuk melakukan penalaran antara satu data atau fakta dengan data atau fakta lainnya untuk dikaji ada tidaknya kaitan diantara keduanya. Oleh karena itu, peserta didik dapat mengkaji buku-buku atau dokumen yang terkait permasalahan yang dikaji. Penalaran adalah proses berfikir yang logis dan sistematis atas faktakata empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan. Penalaran dimaksud merupakan penalaran ilmiah. Istilah menalar di sini merupakan padanan dari associating, bukan merupakan terjemahan dari reasoning, meski istilah ini juga bermakna menalar atau penalaran. Karena itu, istilah aktivitas menalar dalam konteks pembelajaran pada Kurikulum 2013 dengan pendekatan ilmiah banyak merujuk pada teori belajar asosiasi atau pembelajaran asosiatif. Istilah asosiasi dalam pembelajaran merujuk pada kemampuan mengelompokkan beragam ide dan mengasosiasikan beragam peristiwa untuk kemudian memasukannya menjadi penggalan memori. Misalnya setelah memahami karakterististik perjuangan bangsa sebelum lahirnya Budi Otomo dan sesudahnya,siswa dapat mengklasifikasi ciri-ciri perlawanan atau perjuangan melawan imperialisme-kolonialisme, antara yang bercorak tradisional dan modern.


18

5)

Mengkomunikasikan Mengkomunikasikan dalam konteks pendekatan pembelajaran scientific

dapat berupa penyampaian hasil atau temuan kepada pihak lain. Keterampilan menyajikan atau mengkomunikasikan hasil temuan atau kesimpulan sangat penting dilatih sebagai bagian penting dalam proses pembelajaran. Dengan kemampuan tersebut, peserta didik dapat mengkomunikasikan secara jelas, santun, dan beretika. Misalnya peserta didik membuat tulisan tentang Peristiwa Proklamasi dan beberapa peristiwa daerah sebagai dampak proklamasi, dan kemudian dipresentasikan. 3.

Penerapan Model Pembelajaran dengan Mata Pelajaran Sejarah Seiring dengan diberlakukannya Kurikulum 2013, yang menekankan

pendekatan saintifik dalam pembelajaran, model pembelajaran kooperatif menjadi

pilihan

yang

sangat

tepat

untuk

untuk

terus

dikembangkan.

Pembelajaran kooperatif adalah salah satu bentuk pembelajaran yang berbasis faham konstruktivisme. Pembelajaran kooperatif merupakan strategi belajar dengan sejumlah peserta didik/siswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda-beda (Isjoni, 2009). Dalam menyelesaikan tugas para siswa setiap anggota saling bekerja sama dan wajib berperan aktif dalam kelompok. Menurut Slavin (2008) pembelajaran pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran di masa para siswa belajar dan bekerja kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan

dalam

4 – 6 orang dan bersifat

hiterogen. Banyak model pembelajaran yang dapat diterapkan untuk pelaksanaan Kurikulum 2013. Namun

dalam Kurikulum 2013 itu merekomendasikan tiga

model pembelajaran utama, yakni model Pembelajaran Berbasis Masalah, Problem Based Learning (PBL); model Pembelajaran Berbasis Proyek dan model pembelajaran discovery. Namun secara kreatif masih bisa mengembangkan model-model pembelajaran yang sudah pernah dilakukan seperti jigsaw, STAD (Student Team Achievement Divison), TGT (Teams Games Tournament), ACC (Academic Constructive Controversy), model kuis dan lain-lain.


19

Model Pembelajaran Berbasis Proyek (Project Based Learning) a. Konsep dan Definisi Pembelajaran Berbasis Proyek (Project Based Learning=PjBL) adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek/kegiatan sebagai inti pembelajaran. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Pembelajaran Berbasis Proyekmerupakan model belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktifitas secara nyata.Melalui PjBL, proses inquiry dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun (a guiding question) dan membimbing peserta didik dalam sebuah proyek kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek (materi) dalam kurikulum.PjBLmerupakan investigasi mendalam tentang sebuah topik dunia nyata, hal ini akan berharga bagi atensi dan usaha peserta didik. Pembelajaran Berbasis Proyekmemiliki karakteristik sebagai berikut: 1) peserta didik membuat keputusan tentang sebuah kerangka kerja, 2) adanya permasalahan atau tantangan yang diajukan kepada peserta didik, 3) peserta didik mendesain proses untuk menentukan solusi atas permasalahan atau tantangan yang diajukan, 4) peserta didik secara kolaboratif bertanggungjawab untuk mengakses dan mengelola informasi untuk memecahkan permasalahan, 5) proses evaluasi dijalankan secara kontinyu, 6) peserta didik secara berkala melakukan refleksi atas aktivitas yang sudah dijalankan, 7) produk akhir aktivitas belajar akan dievaluasi secara kualitatif, 8) situasi pembelajaran sangat toleran terhadap kesalahan dan perubahan Peran guru dalam Pembelajaran Berbasis Proyeksebaiknya sebagai fasilitator, pelatih, penasehat dan perantara untuk mendapatkan hasil yang


20

optimal sesuai dengan daya imajinasi, kreasi dan inovasi dari siswa. b. Langkah-Langkah Operasional Langkah langkah pelaksanaan Pembelajaran Berbasis Proyek dapat dijelaskan dengan diagram sebagai berikut. 1

2

3

PENENTUAN PERTANYAAN MENDASAR

MENYUSUN PERECANAAN PROYEK

MENYUSUN JADWAL

6

5

4

EVALUASI PENGALAMAN

MENGUJI HASIL

MONITORING

Diagram 1. Langkah langkah Pelaksanaan Pembelajaran Berbasis Proyek Penjelasan langkah-langkah Pembelajaran Berbasis Proyek sebagai berikut. 1) Penentuan Pertanyaan Mendasar (Start With the Essential Question) Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan esensial, yaitu pertanyaan yang dapat memberi penugasan peserta didik dalam melakukan suatu aktivitas. Mengambil topik yang sesuai dengan realitas dunia nyata dan dimulai dengan sebuah investigasi mendalamdan topik yang diangkat relevan untuk para peserta didik. 2) Mendesain Perencanaan Proyek (Design a Plan for the Project) Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara pengajar dan peserta didik. Peserta didik diharapkan akan merasa “memiliki” atas proyek tersebut. Perencanaan berisi aturan kegiatandalam penyelesaian proyek. 3) Menyusun Jadwal (Create a Schedule) Pengajar dan peserta didik menyusun jadwal aktivitas penyelesaian proyek. Aktivitas pada tahap ini antara lain: (1) membuat timeline penyelesaian proyek, (2) membuat deadline penyelesaian proyek, (3) membimbing peserta didik agar merencanakan cara yang baru, (4) membimbing peserta didik ketika mereka membuat cara yang tidak berhubungan dengan proyek, dan


21

(5) meminta peserta didik untuk membuat penjelasan (alasan) tentang pemilihan suatu cara. 4) Memonitor peserta didik dan kemajuan proyek (Monitor the Students and the Progress of the Project) Pengajar bertanggungjawab untuk memonitoraktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek, menggunakan

rubrik yang dapat merekam

keseluruhan aktivitas yang penting. 5) Menguji Hasil (Assess the Outcome) Penilaian dilakukan untuk mengukur ketercapaian kompetens, mengevaluasi kemajuan masing- masing peserta didik, memberi umpan balik terhadap pemahaman yang sudah dicapai peserta didik, dan membantu pengajar dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. 6) Mengevaluasi Pengalaman (Evaluate the Experience) Pada akhir proses pembelajaran, pengajar dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Pada tahap ini peserta didik diminta untuk mengungkapkan pengalamanya selama menyelesaikan proyek. Pengajar dan peserta didik mengembangkan diskusi untuk memperbaiki kinerja selama proses pembelajaran, sehingga pada akhirnya ditemukan suatu temuan baru (new inquiry) untuk menjawab permasalahan yang diajukan pada tahap pertama pembelajaran.Peran guru dan peserta didik dalam pelaksanaan Pembelajaran Berbasis Proyek sebagai berikut.

Model Pembelajaran Menemukan (Discovery Learning) a. Definisi dan Konsep 1. Definisi Discovery mempunyai prinsip yang sama dengan inkuiri (inquiry) dan Problem Solving. Tidak ada perbedaan yang prinsipil pada ketiga istilah ini, pada Discovery Learning lebih menekankan pada ditemukannya konsep atau prinsip yang sebelumnya tidak diketahui, masalah yang diperhadapkan kepada siswa


22

semacam masalah yang direkayasa oleh guru. Sedangkan pada inkuiri masalahnya bukan hasil rekayasa, sehingga siswa harus mengerahkan seluruh pikiran dan keterampilannya untuk mendapatkan temuan-temuan di dalam masalah itu melalui proses penelitian, sedangkan Problem Solving lebih memberi tekanan pada kemampuan menyelesaikan masalah. Pada Discovery Learning materi yang akan disampaikan tidak disampaikan dalam bentuk final akan tetapi diketahui

peserta didik didorong untuk mengidentifikasi apa yang ingin dilanjutkan

dengan

mencari

informasi

sendiri

kemudian

mengorgansasi atau membentuk (konstruktif) apa yang mereka ketahui dan mereka pahami dalam suatu bentuk akhir. Penggunaan Discovery Learning, ingin merubah kondisi belajar yang pasif menjadi aktif dan kreatif. Mengubah pembelajaran yang teacher oriented ke student oriented. Merubah modus Ekspository siswa hanya menerima informasi secara keseluruhan dari guru ke modus Discovery siswa menemukan informasisendiri. 2. Konsep Di dalam proses belajar, Bruner mementingkan partisipasi aktif dari tiap siswa, dan mengenal dengan baik adanya perbedaan kemampuan. Untuk menunjang proses belajar perlu lingkungan memfasilitasi rasa ingin tahu siswa pada tahap eksplorasi. Lingkungan ini dinamakan Discovery Learning Environment, yaitu lingkungan dimana siswa dapat melakukan eksplorasi, penemuan-penemuan baru yang belum dikenal atau pengertian yang mirip dengan yang sudah diketahui. Lingkungan seperti ini bertujuan agar siswa dalam proses belajar dapat berjalan dengan baik dan lebih kreatif. Dalam Discovery Learning bahan ajar tidak disajikan dalam bentuk akhir, siswa dituntut

untuk

melakukan

berbagai

membandingkan,

mengkategorikan,

mereorganisasikan

bahan

serta

kegiatan

menghimpun

menganalisis,

membuat

informasi,

mengintegrasikan,

kesimpulan-kesimpulan.Bruner

mengatakan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam


23

kehidupannya (Budiningsih, 2005:41). Pada akhirnya yang menjadi tujuan dalam Discovery Learning menurut Bruner adalah hendaklah guru memberikan kesempatan kepada muridnya untuk menjadi seorang problem solver, seorang scientist, historin, atau ahli matematika. Dan melalui kegiatan tersebut siswa akan menguasainya, menerapkan, serta menemukan hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya. b. Langkah-langkah Operasional Implementasi dalam Proses Pembelajaran Langkah-langkah dalam mengaplikasikan modeldiscovery learning di kelas adalah sebagai berikut: 1). Perencanaan Perencanaan pada model ini meliputi hal-hal sebagai berikut. - Menentukan tujuan pembelajaran - Melakukan identifikasi karakteristik siswa (kemampuan awal, minat, gaya - belajar, dan sebagainya) - Memilih materi pelajaran. - Menentukan topik-topik yang harus dipelajari siswa secara induktif (dari contoh-contoh generalisasi) - Mengembangkan bahan-bahan belajar yang berupa contoh-contoh, ilustrasi, - tugas dan sebagainya untuk dipelajari siswa - Mengatur topik-topik pelajaran dari yang sederhana ke kompleks, dari yang konkret ke abstrak, atau dari tahap enaktif, ikonik sampai ke simbolik - Melakukan penilaian proses dan hasil belajar siswa 2). Pelaksanaan Menurut Syah (2004) dalam mengaplikasikan metode Discovery Learning di kelas,ada beberapa prosedur yang harus dilaksanakan dalam kegiatan belajar mengajar secara umum sebagai berikut.


24

Stimulation (stimulasi/pemberian rangsangan) Pertama-tama pada tahap ini pelajar dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan kebingungannya dan timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri. Guru dapat memulai kegiatan pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku, dan aktivitas belajar lainnya yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah.Stimulasi pada tahap ini berfungsi untuk menyediakan kondisi interaksi belajar yang dapat mengembangkan dan membantu siswa dalam mengeksplorasi bahan.Dengan demikian seorang Guru harus menguasai teknik-teknik dalam memberi stimulus kepada siswa agar tujuan mengaktifkan siswa untuk mengeksplorasi dapat tercapai. Problem statement (pernyataan/ identifikasi masalah) Setelah dilakukan stimulation guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin

masalah yang relevan dengan bahan

pelajaran, kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis (jawaban sementara atas pertanyaan masalah) Data collection (pengumpulan data) Pada saat peserta didik melakukan eksperimen atau eksplorasi, guru memberi kesempatan kepada para siswa untuk mengumpulkan informasi sebanyakbanyaknya yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Data dapat diperoleh melalui membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan nara sumber, melakukan uji coba sendiri dan sebagainya. Data processing (pengolahan data) Menurut Syah (2004:244) pengolahan data merupakan kegiatan mengolah data dan informasi yang telah diperoleh para siswa baik melalui wawancara, observasi, dan sebagainya, lalu ditafsirkan. Verification (pembuktian) Pada tahap ini siswa melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang telah ditetapkan, dihubungkan dengan hasil data processing.Berdasarkan hasil pengolahan dan tafsiran, atau informasi yang


25

ada, pernyataan atau hipotesis yang telah dirumuskan terdahulu itu kemudian dicek, apakah terjawab atau tidak, apakah terbukti atau tidak. Generalization (menarik kesimpulan/generalisasi) Tahap generalisasi/ menarik kesimpulan adalah proses menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama, dengan memperhatikan hasil verifikasi. Berdasarkan hasil verifikasi maka dirumuskan prinsip-prinsip yang mendasari generalisasi. Model Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning)

Problem Based Learning (PBL) adalah model pembelajaran yang dirancang agar peserta didik mendapat pengetahuan penting, yang membuat mereka mahir dalam memecahkan masalah, dan memiliki model belajar sendiri serta memiliki kecakapan berpartisipasi dalam tim. Proses pembelajarannya menggunakan pendekatan yang sistemik untuk memecahkan masalah atau menghadapi tantangan yang nanti diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.

1). Konsep Pembelajaran berbasis masalah merupakan sebuah modelpembelajaran yang menyajikan masalah kontekstual sehingga merangsang peserta didik untuk belajar. Dalam kelas yang menerapkan pembelajaran berbasis masalah, peserta didik bekerja dalam tim untuk memecahkan masalah dunia nyata (real world). Pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu modelpembelajaran yang menantang peserta didik untuk “belajar bagaimana belajar”, bekerja secara berkelompok untuk mencari solusi dari permasalahan dunia nyata. Masalah yang


26

diberikan ini digunakan untuk mengikat peserta didik pada rasa ingin tahu pada pembelajaran yang dimaksud. Masalah diberikan kepada peserta didik, sebelum peserta didik mempelajari konsep atau materi yang berkenaan dengan masalah yang harus dipecahkan. Adalima strategi dalam menggunakan model pembelajaran berbasis masalah (PBL) yaitu: 1) Permasalahan sebagai kajian. 2) Permasalahan sebagai penjajakan pemahaman 3) Permasalahan sebagai contoh 4) Permasalahan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses 5) Permasalahan sebagai stimulus aktivitas autentik Peran guru, peserta didik dan masalah dalam pembelajaran berbasis masalah dapat digambarkan sebagai berikut.

Guru sebagai pelatih

- Asking about thinking (bertanya tentang

Peserta didik

Masalah sebagai awal

sebagaiproblem solver

tantangan dan motivasi

-

peserta yang aktif

-

-

terlibat langsung dalam pembelajaran

pemikiran)

- memonitor pembelajaran - probbing ( menantang peserta didik untuk berfikir )

- menjaga agar peserta didik

-

menarik untuk dipecahkan

-

menyediakan

membangun

kebutuhan yang ada

pembelajaran

hubungannya dengan pelajaran yang dipelajari

terlibat

- mengatur dinamika kelompok

- menjaga berlangsungnya proses


27

2). Tujuan dan hasil dari model pembelajaran berbasis masalah ini adalah: 1) Keterampilan berpikir dan keterampilan memecahkan masalah Pembelajaran berbasis masalah ini ditujukan untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. 2) Pemodelan peranan orang dewasa. Bentuk pembelajaran berbasis masalah penting menjembatani gap antara pembelajaran sekolah formal dengan aktivitas mental yang lebih praktis yang dijumpai di luar sekolah. Aktivitas-aktivitas mental di luar sekolah yang dapat dikembangkan adalah : - PBL mendorong kerjasama dalam menyelesaikan tugas. - PBL memiliki elemen-elemen magang. Hal ini mendorong pengamatan dan dialog dengan yang lain sehingga peserta didik secara bertahap dapat memi peran yang diamati tersebut. - PBL melibatkan peserta didik dalam penyelidikan pilihan sendiri, yang memungkinkan

mereka

menginterpretasikan

dan

menjelaskan

fenomena dunia nyata dan membangun femannya tentang fenomena itu. 3) Belajar Pengarahan Sendiri (self directed learning) Pembelajaran berbasis masalah berpusat pada peserta didik. Peserta didik harus dapat menentukan sendiri apa yang harus dipelajari, dan dari mana informasi harus diperoleh, di bawah bimbingan guru.

Model PBL mengacu pada hal-hal sebagai berikut : 1) Kurikulum : PBL tidak seperti pada kurikulum tradisional, karena memerlukan suatu strategi sasaran di mana proyek sebagai pusat. 2) Responsibility : PBL menekankan responsibility dan answerability para peserta didik ke diri dan panutannya. 3) Realisme : kegiatan peserta didik difokuskan pada pekerjaan yang serupa dengan situasi yang sebenarnya. Aktifitas ini mengintegrasikan tugas autentik dan menghasilkan sikap profesional. Sejarah SMA/SMK K - 4

28

4) Active-learning : menumbuhkan isu yang berujung pada pertanyaan dan keinginan peserta didik untuk menemukan jawaban yang relevan, sehingga dengan demikian telah terjadi proses pembelajaran yang mandiri. 5) Umpan Balik : diskusi, presentasi, dan evaluasi terhadap para peserta didik menghasilkan umpan balik yang berharga. Ini mendorong kearah pembelajaran berdasarkan pengalaman. 6) Keterampilan Umum : PBL dikembangkan tidak hanya pada ketrampilan pokok dan pengetahuan saja, tetapi juga mempunyai pengaruh besar pada keterampilan yang mendasar seperti pemecahan masalah, kerja kelompok, dan self-management. 7) Driving Questions :PBL difokuskan pada permasalahan yang memicu peserta didik berbuat menyelesaikan permasalahan dengan konsep, prinsip dan ilmu pengetahuan yang sesuai. 8) Constructive Investigations :sebagai titik pusat, proyek harus disesuaikan dengan pengetahuan para peserta didik. 9) Autonomy :proyek menjadikan aktifitas peserta didik sangat penting. Prinsip Proses Pembelajaran PBL Prinsip-prinsip

PBL

yang harus diperhatikan meliputi

konsep dasar,

pendefinisian masalah, pembelajaran mandiri, pertukaran pengetahuan dan penialainnya Konsep Dasar (Basic Concept) Pada pembelajaran ini fasilitator dapat memberikan konsep dasar, petunjuk, referensi, atau link dan skill yang diperlukan dalam pembelajaran tersebut. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik lebih cepat mendapatkan „peta‟ yang akurat tentang arah dan tujuan pembelajaran. Konsep yang diberikan tidak perlu detail, diutamakan dalam bentuk garis besar saja, sehingga peserta didik dapat mengembangkannya secara mandiri secara mendalam.


29

Pendefinisian Masalah (Defining the Problem) Dalam langkah ini fasilitator menyampaikan skenario atau permasalahan dan dalam kelompoknya peserta didik melakukan berbagai kegiatan. Pertama, brainstormingdengan cara semua anggota kelompok mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas, sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat. Kedua, melakukan seleksi untuk memilih pendapat yang lebih fokus. ketiga, menentukan permasalahan dan melakukan pembagian tugas dalam kelompok untuk mencari referensi penyelesaian dari isu permasalahan yang didapat. Fasilitator memvalidasi pilihan-pilihan yang diambil peserta didik yang akhirnya diharapkan memiliki gambaran yang jelas tentang apa saja yang mereka ketahui, apa saja yang mereka tidak ketahui, dan pengetahuan apa saja yang diperlukan untuk menjembataninya.

Pembelajaran Mandiri (Self Learning) Setelah mengetahui tugasnya, masing-masing peserta didik mencari berbagai sumber yang dapat memperjelas isu yang sedang diinvestigasi misalnyadari artikel tertulis di perpustakaan, halaman web, atau bahkan pakar dalam bidang yang relevan.

Tujuan utama tahap investigasi, yaitu: (1) agar peserta didik

mencari informasi dan mengembangkan pemahaman yang relevan dengan permasalahan yang telah didiskusikan di kelas, dan (2) informasi dikumpulkan untuk dipresentasikan di kelas relevan dan dapat dipahami.

Pertukaran Pengetahuan (Exchange knowledge) Setelah mendapatkan sumber untuk keperluan pendalaman materi secara mandiri, pada pertemuan berikutnya peserta didik berdiskusi dalam kelompoknya dapat dibantu guru untuk mengklarifikasi capaiannya dan merumuskan solusi dari permasalahan kelompok. Langkah selanjutnya presentasi hasil dalam kelas dengan mengakomodasi masukan dari pleno, menentukan kesimpulan akhir, dan dokumentasi akhir. Untuk memastikan setiap peserta didik mengikuti langkah ini maka dilakukan dengan mengikuti petunjuk.


30

Penilaian (Assessment) Penilaian dilakukan dengan memadukan tiga aspek pengetahuan (knowledge), kecakapan (skill), dan sikap (attitude). Penilaian terhadap penguasaan pengetahuan yang mencakup seluruh

Penilaian terhadap kecakapan dapat

diukur dari penguasaan alat bantu pembelajaran, baik software, hardware, maupun kemampuan perancangan dan pengujian. Sedangkan penilaian terhadap sikap dititikberatkan pada penguasaan soft skill, yaitu keaktifan dan partisipasi dalam diskusi, kemampuan bekerjasama dalam tim, dan kehadiran dalam pembelajaran. Bobot penilaian untuk ketiga aspek tersebut ditentukan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan.

D. AKTIVITAS PEMBELAJARAN Untukmemahami

materi

Pendekatan

Saintifik

dan

Model

Pembelajaran Sejarah, anda perlu membaca secara cermat modul ini, gunakan referensi lain sebagai materi pelengkap untuk menambah pengetahuan anda. Dengarkan dengan cermat apa yang disampaikan oleh pemateri, dan tulis apa yang dirasa penting.Silahkan berbagi pengalaman anda dengan cara menganalisis, menyimpulkan dalam suasana yang aktif, inovatif dan kreatif, menyenangkan dan bermakna. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mempelajari materi ini mencakup : 1. Aktivitas individu, meliputi : a. Memahami dan mencermati materi diklat b. Mengerjakan

latihan/lembar

kerja/tugas,

menyelesaikan

masalah/kasus pada setiap kegiatan belajar; dan menyimpulkan c. Melakukan refleksi 2. Aktivitas kelompok, meliputi : a. mendiskusikan materi pelatihan b. bertukar pengalaman dalam melakukan pelatihan c. penyelesaian masalah /kasus


31

E. LATIHAN/KASUS/TUGAS LEMBAR KERJA/LK 1

Kegiatan Pembelajaran dengan menerapkan Pendekatan Saintifik

Tujuan Kegiatan: Melalui diskusi kelompok peserta diharapkan mampu merancang contoh penerapan pendekatan scientific pada pembelajaran Sejarah Indonesia. Langkah Kegiatan:

1. Pelajari hand outdan contoh penerapan pendekatan saintifik pada pembelajaran Sejarah Indonesia 2. Isilah Lembar Kerja perancangan pembelajaran yang tersedia 3. Setelah selesai, presentasikan hasil diskusi kelompok Anda 4. Perbaiki hasil kerja kelompok Anda jika ada masukan dari kelompok lain

Kompetensi Dasar Topik /Tema Sub Topik/Tema Tujuan Pembelajaran Alokasi Waktu

: : : : :

Tahapan Pembelajaran

Kegiatan

Mengamati

Menanya

Mengumpulkan informasi


32

Mengasosiasikan

Mengkomunikasikan

LEMBAR KERJA/LK 2

Model Discovery Learning Kompetensi Dasar

:

3. ..………………….. 4… …………………..

Topik

:

…………………………………..

Sub Topik Tujuan Alokasi Waktu

: : :

1x TM

1. 2. 3. 4. 5.

TAHAPPEMBELAJARAN Stimulation (simullasi/Pemberian rangsangan) Problem statemen (pertanyaan/identifikasi masalah) Data collection (pengumpulandata) Data processing (pengolahan Data) Verification (pembuktian)

KEGIATAN PEMBELAJARAN

6. Generalization (menarik kesimpulan/generalisasi) LEMBAR KERJA/LK 3 Model PembelajaranProblem Based Learning Kompetensi Dasar

:

Topik Sub Topik Tujuan

: : :


3.. 4..

33

Alokasi Waktu

:

1x TM

FASE-FASE Fase 1 Orientasi peserta didik kepada masalah Fase 2 Mengorganisasikan peserta didik Fase 3 Membimbing penyelidikan individu dan kelompok Fase 4 Mengembangkan dan menyajikan hasil karya Fase 5 Menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah

KEGIATAN PEMBELAJARAN

F. RANGKUMAN Proses pembelajaran pada Kurikulum 2013 dilaksanakan menggunakan pendekatan ilmiah. Proses pembelajaran menyentuh tiga ranah, yaitu sikap, pengetahuan,

dan

keterampilan.

Dalam

proses

pembelajaran

berbasis

pendekatan ilmiah, ranah sikap menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik “tahu mengapa.” Ranah keterampilan

menggamit

transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik “tahu bagaimana”. Banyak model pembelajaran yang dapat diterapkan untuk pelaksanaan Kurikulum 2013. Namun

dalam Kurikulum 2013 itu merekomendasikan tiga

model pembelajaran utama, yakni model Pembelajaran Berbasis Masalah, Problem Based Learning (PBL); model Pembelajaran Berbasis Proyek dan model pembelajaran discovery. Namun secara kreatif masih bisa mengembangkan model-model pembelajaran yang sudah pernah dilakukan seperti jigsaw, STAD (Student Team Achievement Divison), TGT (Teams Games Tournament), ACC (Academic Constructive Controversy, model kuis dan lain-lain.

G. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT


34

Setelah kegiatan pembelajaran,Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini: 1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi pendekatan saintifik? 2. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi model model pembelajaran dalam Kurikulum 2013/ 3. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi di atas? 4. Apa manfaat materi tersebut terhadap tugas Bapak/Ibu disekolah? -


35


INTEGRASI MEDIA DAN TEKNOLOGI DALAM PEMBELAJARAN A. TUJUAN PEMBELAJARAN Peserta diklat mampu menjelaskan peranan media dan teknologi dalam proses belajar mengajar.

B. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 1. Mendeskripsikan konsep teknologi pembelajaran 2. Menjelaskan kriteria media pembelajaran 3. Menjelaskan proses seleksi media 4. Menjelaskan proses integrasi media dan teknologi dalam pembelajaran

C. URAIAN MATERI Integrasi Media Dan Teknologi Dalam Pembelajaran Dinamika perubahan dan pengembangan teori-teori pembelajaran sangat cepat

dan sangat

produktif,

sehingga pembaharuan pendidikan sudah

mengalami percepatan. Aspek-aspek yang senantiasa menjadi perhatian para akademisi pendidikan antara lain, kurikulum, metode dan strategi pembelajaran, penilaian, dan pengelolaan pendidikan. Mengintegrasi media dan teknologi dalam pembelajaran merupakan hal yang dilakukan guru untuk mempermudah proses pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Media pada dasarnya adalah “bahasanya guru”,artinya dalam proses penyampaian pesan pembelajaran, guru harus pandai memilih.“bahasa apa” yang paling mudah dimengerti dan dipahami siswa. apakah pesan akan disampaikan melalui bahasa verbal, bahasa visual, atau bahasa nonverval


36

lainnya; apakah pesan itu disalurkan melalui peralatan atau melalui pengalaman langsung. Dimasa lalu, diskusi tentang media pembelajaran lebih condong didominasi oleh apa yang disebut Dweyer dalam Munadi, 2008, sebagai “teori realisme”. Pendekatan itu berasumsi bahwa belajar yang sempurna hanya dapat dicapai jika digunakan bahan-bahan visual dan audiovisual yang mendekati realitas. Dengan kata lain, dalam memilih media, obyek-obyek sebenarnya lebih disukai dari gambar; gambar foto lebih disukai dari gambar lukisan; dan lukisan lebih disukai dari garis atau sketsa. Komputer adalah salah satu kunci teknologi pembelajaran yang digunakan dalam dunia pendidikan. Komputer berperan sangat penting dalam kurikulum, pengajar sampai menjadi media belajar bagi siswa. Para guru menggunakan komputer sebagai alat untuk mendapatkan informasi dan mengatur kegiatan di kelas.

1. Asumsi dari Definisi Teknologi Pembelajaran a) Definisi Association for Educational Communications Technology (AECT) 1963 “ Komunikasi audio-visual adalah cabang dari teori dan praktek pendidikan yang terutama berkepentingan dengan mendesain, dan menggunakan pesan guna mengendalikan proses belajar, mencakup kegiatan : (a) mempelajari kelemahan dan kelebihan suatu pesan dalam proses belajar; (b) penstrukturan dan sistematisasi oleh orang maupun instrumen dalam lingkungan pendidikan, meliputi : perencanaan, produksi, pemilihan, manajemen dan pemanfaatan dari komponen maupun keseluruhan sistem pembelajaran. Tujuan praktisnya adalah pemanfaatan tiap metode dan medium komunikasi secara efektif untuk membantu pengembangan potensi pembelajar secara maksimal.” Meski masih menggunakan istilah komunikasi audio- visual, definisi di atas telah

menghasilkan

kerangka

Pembelajaran berikutnya serta

dasar

bagi

pengembangan

Teknologi

dapat mendorong terjadinya peningkatan

pembelajaran.

b) Definisi Commission on Instruction Technology (CIT) 1970.


37

“Dalam pengertian yang lebih umum, teknologi pembelajaran diartikan sebagai media yang lahir sebagai akibat revolusi komunikasi yang dapat digunakan untuk keperluan pembelajaran di samping guru, buku teks, dan papan tulis…..bagian yang membentuk teknologi pembelajaran adalah televisi, film, OHP, komputer dan bagian perangkat keras maupun lunak lainnya.” “Teknologi Pembelajaran merupakan usaha sistematik dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi keseluruhan proses belajar untuk suatu tujuan khusus, serta didasarkan pada penelitian tentang proses belajar dan komunikasi pada manusia yang menggunakan kombinasi sumber manusia dan manusia agar belajar dapat berlangsung efektif.” Dengan mencantumkan istilah tujuan khusus, tampaknya rumusan tersebut berusaha mengakomodir pengaruh pemikiran B.F. Skinner (salah seorang tokoh Psikologi Behaviorisme) dalam teknologi pembelajaran. Begitu juga, rumusan tersebut memandang pentingnya penelitian tentang metode dan teknik yang digunakan untuk mencapai tujuan khusus.

c) Definisi Silber 1970 “Teknologi Pembelajaran adalah pengembangan (riset, desain, produksi, evaluasi, dukungan- pasokan, pemanfaatan) komponen sistem pembelajaran (pesan, orang, bahan, peralatan, teknik dan latar) serta pengelolaan usaha pengembangan (organisasi dan personal) secara sistematik, dengan tujuan untuk memecahkan masalah belajar”. Definisi yang dikemukakan oleh Kenneth Silber di atas menyebutkan istilah pengembangan.

Pada

definisi

sebelumnya

yang

dimaksud

dengan

pengembangan lebih diartikan pada pengembangan potensi manusia. Dalam definisi Silber, penggunaan istilah pengembangan memuat dua pengertian, disamping berkaitan dengan pengembangan potensi manusia juga diartikan pula sebagai pengembangan dari Teknologi Pembelajaran itu sendiri, yang mencakup: perancangan, produksi, penggunaan dan penilaian teknologi untuk pembelajaran.

d)

Definisi AECT 1972 Pada tahun 1972, AECT berupaya merevisi defisini yang sudah ada (1963,

1970, 1971), dengan memberikan rumusan sebagai berikut :


38

“Teknologi Pendidikan adalah suatu bidang yang berkepentingan dengan memfasilitasi belajar pada manusia melalui usaha sistematik dalam : identifikasi, pengembangan, pengorganisasian dan pemanfaatan berbagai macam sumber belajar serta dengan pengelolaan atas keseluruhan proses tersebut”. Definisi ini didasari semangat untuk menetapkan komunikasi audio-visual sebagai suatu bidang studi. Ketentuan ini mengembangkan gagasan bahwa teknologi pendidikan merupakan suatu profesi.

e) Definisi AECT 1977 “Teknologi pendidikan adalah proses kompleks yang terintegrasi meliputi orang, prosedur, gagasan, sarana, dan organisasi untuk menganalisis masalah, merancang, melaksanakan, menilai dan mengelola pemecahan masalah dalam segala aspek belajar pada manusia. Definisi tahun 1977, AECT berusaha mengidentifikasi sebagai suatu teori, bidang dan profesi. Definisi sebelumnya, kecuali pada tahun 1963, tidak menekankan teknologi pendidikan sebagai suatu teori.

f) “

Definisi AECT 1994 Teknologi

Pembelajaran

adalah

teori

dan

praktek

dalam

desain,

pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, serta evaluasi tentang proses dan sumber untuk belajar.” Meski dirumuskan dalam kalimat yang lebih sederhana, definisi ini sesungguhnya mengandung makna yang dalam. Definisi ini berupaya semakin memperkokoh teknologi pembelajaran sebagai suatu bidang dan profesi, yang tentunya perlu didukung oleh landasan teori dan praktek yang kokoh. Definisi ini juga berusaha menyempurnakan wilayah atau kawasan bidang kegiatan dari teknologi pembelajaran. Di samping itu, definisi ini berusaha menekankan pentingnya proses dan produk.

2. Kriteria Media Pembelajaran Ada beberapa kriteria untuk menilai keefektifan sebuah media. Hubbard mengusulkan sembilan kriteria untuk menilainya (Hubbard, dalam Setyosari, 2005). Kreteria pertamanya adalah kesesuaian (Appropriateness), tingkat kesulitan (level of sophistication), biaya (cost), ketersediaan (availability), dan Sejarah SMA/SMK K - 4

39

kualitas teknis (technical quality). Kriteria di atas lebih diperuntukkan bagi media konvensional.

Thorn mengajukan enam kriteria untuk menilai multimedia

interaktif (Thorn, 1995). Kriteria penilaian yang pertama adalah kemudahan navigasi. Sebuah program harus dirancang sesederhana mungkin sehingga pembelajar bahasa tidak perlu belajar komputer lebih dahulu. Kriteria yang kedua adalah kandungan kognisi, kriteria yang lainnya adalah pengetahuan dan presentasi informasi. Kedua kriteria ini adalah untuk menilai isi dari program itu sendiri, apakah program telah memenuhi kebutuhan pembelajaran si pembelajar atau belum. Kriteria keempat adalah integrasi media di mana media harus mengintegrasikan aspek dan ketrampilan bahasa yang harus dipelajari. Untuk menarik minat pembelajar program harus mempunyai tampilan yang artistik maka estetika juga merupakan sebuah kriteria. Kriteria penilaian yang terakhir adalah fungsi secara keseluruhan. Program yang dikembangkan harus memberikan pembelajaran yang diinginkan oleh pembelajar. Sehingga pada waktu seorang selesai menjalankan sebuah program dia akan merasa telah belajar sesuatu.

3. Proses Seleksi Media Secara singkat, ada empat proses langkah-langkah untuk menyeleksi media yang akan digunakan. Keempat langkah-langkah tersebut meliputi : 1) Merumuskan tujuan khusus. 2) Menentukan kawasan tujuan yang ingin dicapai: kognitif, afektif, dan psikomotorik. 3) Memilih strategi yang sesuai dengan kawasan belajar yang telah ditentukan. 4) Memilih media yang sesuai.

4. Integrasi Media Dan Teknologi Dalam Pembelajaran. Media adalah sebuah alat yang mempunyai fungsi menyampaikan pesan pembelajaran.

Pembelajaran

adalah

sebuah

proses

komunikasi

antara

pembelajar, pengajar dan bahan ajar. Komunikasi tidak akan berjalan tanpa bantuan sarana penyampai pesan atau media. Dalam penggunaannya, media pembelajaran tidak dapat digunakan begitu saja oleh guru (Gerlach & Ely, dalam Setyosari, 2005. Prosedur pemilihan media menurut Kearsley dalam Setyosari meliputi hal-hal sebagai berikut : Sejarah SMA/SMK K - 4

40

1) Identifikasi ciri-ciri media yang diperlukan sesuai dengan kondisi, unjuk kerja (performance) atau tingkat setiap tujuan pembelajaran. 2) Identifikasi karakteristik pebelajar yang memerlukan media pembelajaran khusus. 3) Identifikasi karakteristik lingkungan belajar berkenaan dengan media pembelajaran yang akan digunakan. 4) Identifikasi pertimbangan-pertimbangan praktis yang memungkinkan media mana yang mudah diusahakan atau dilaksanakan, dan 5) Identifikasi faktor ekonomi dan organisasi yang mungkin menentukan kemudahan penggunaan media pembelajaran. Bentuk-bentuk stimulus bisa dipergunakan sebagai media diantaranya adalah hubungan atau interaksi manusia; realia; gambar bergerak atau tidak; tulisan dan suara yang direkam. Kelima bentuk stimulus ini akan membantu pembelajar

mempelajari

bahan

ajar.

Namun

demikian

tidaklah

mudah

mendapatkan kelima bentuk itu dalam satu waktu atau tempat. Media

pembelajaran

harus

meningkatkan

motivasi

pembelajar.

Penggunaan media mempunyai tujuan memberikan motivasi kepada pembelajar. Selain itu media juga harus merangsang pembelajar mengingat apa yang sudah dipelajari selain memberikan rangsangan belajar baru. Media yang baik juga akan mengaktifkan pembelajar dalam memberikan tanggapan, umpan balik dan juga mendorong mahasiswa untuk melakukan praktek-praktek dengan benar.

Komputer dan Multimedia di Ruang Kelas Proses pendidikan telah mengalami pergeseran dari hanya sekedar memberikan pelajaran kepada siswa untuk membuka pembelajaran yang bermakna bagi para peserta didik. Teknologi komputer telah terlibat didalamnya. Implikasinya bahwa para pendidik bukan lagi beranggapan bahwa sekolah sebagai tempat memperoleh pengetahuan, tetapi sekolah sebagai tempat belajar bagaimana belajar. Para pendidik memilih program-program yang spesifik untuk siswa – seperti melatih wawasannya ke keterampilan matematika atau cara mencari database online. Sebagian pendidik kita menggunakan komputer sebagai alat untuk membantu memfasilitasi siswa.


41

Siswa bisa berinteraksi langsung dengan komputer sebagai bagian dari kegiatan pembelajaran, seperti program praktek, kegiatan-kegiatan yang bersifat kreatif. Ketika kita mengintegrasikan perangkat lunak komputer dan multimedia kedalam pembelajaran, ada baiknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:  Konten/Isi harus seimbang dengan keterampilan dasar dan sesuai dengan standar kurikulum.  Konten/isi harus bisa menstimulus siswa kedalam proses pembelajaran.  Konten/isi harus kearah ilmu pengetahuan yang tidak memerlukan satu jawaban saja tetapi beragam.  Konten/Isi harus pada hal-hal yang nyata.  Siswa tidak seharusnya sebagai pengguna konten yang sederhana tapi sebagai kreator konten itu sendiri.

5. Pengertian Komputer Komputer berasal dari bahasa latin computare yang mengandung arti menghitung. Karena luasnya bidang garapan ilmu komputer, para pakar dan peneliti sedikit berbeda dalam mendefinisikan termininologi komputer. a. Menurut Hamacher, komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya, dan menghasilkan output berupa informasi. b. Menurut Blissmer, komputer adalah suatu alat elektonik yang mampu melakukan beberapa tugas sebagai berikut: menerima input, memproses imput sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan hasil output dalam bentuk informasi. c. Sedangan Fuori berpendapat bahwa komputer adalah suatu pemroses data yang

dapat

melakukan

perhitungan

besar

secara

cepat,

termasuk

perhitungan aritmetika dan operasi logika, tanpa campur tangan dari manusia. Untuk mewujudkan konsepsi komputer sebagai pengolah data untuk menghasilkan suatu informasi, maka diperlukan sistem komputer (computer system) yang elemennya terdiri dari hardware, software dan brainware.


42

1) Hardware atau Perangkat Keras: peralatan yang secara fisik terlihat dan bisa dijamah. 2) Software atau Perangkat Lunak: program yang berisi instruksi/perintah untuk melakukan pengolahan data. 3) Brainware: manusia yang mengoperasikan dan mengendalikan sistem komputer. 6. Perangkat Keras Komputer. a) Komponen Dasar. Input Device. Yang termasuk didalamnya adalah keyboard, mouse, trackball, joystick, tabel grafik, dan bahkan suara. Central Processing Unit (CPU). CPU adalah elemen inti atau otak daripada sistem komputer. Memory. Memory berfungsi untuk menyimpan pesan dari CPU. Memory berisikan tentang perintah yang tertulis sehingga CPU bisa memproses apa yang akan dikerjakan. Ada beberapa cara menggunakan komputer dalam satu kelas. 

Kelompok besar



Kelompok kecil



Pembelajaran terpusat


43

Gambar. Pembelajaran dalam bentuk kelompok b) Laboratorium Komputer Biasanya sekolah menempatkan 20-25 komputer dalam satu ruangan yang disebut dengan ruang laboratorium.

Gambar. Laboratorium Komputer Laboratorium komputer cocok sekali bagi siswa untuk belajar secara mandiri atau dalam bentuk kelompok kecil dengan program dan kegiatan yang berbeda.

c) Sarana informasi Pebelajar memulai dengan informasi-informasi yang tampak dilayar monitor, mereka menemukan program-program komputer yang sesuai dengan mereka yang membuatnya lebih mudah memproses dan lebih menyenangkan. Writing (Menulis). Menulis dengan menggunakan komputer dewasa ini berkembang dengan pesat. Komputer bisa digunakan untuk menulis dalam jumlah besar. Kebanyakkan siswa mengakses program “word”, sebagiannya membuat tugas multimedia, mengintegrasikan media seperti grafik, suara, dan animasi

agar

lebih

bagus.

Komputer

juga

menyediakan

siswa

untuk

berkomunikasi dengan orang lain diseluruh dunia melalui e-mail (electrinic mail). Dalam setting pendidikan, siswa biasanya akan berusaha menulis yang terbaik ketika mereka menghasilkan produk-produk komputer.


44

Calculating (Menghitung). Sebagian besar komputer memiliki sarana kalkulator sebagai salah satu dasar yang terbentuk kedalam sistem pengoperasian, komputer-komputer terbaru menawarkan kalkulator grafik. Para pebelajar menggunakan kalkulator yang ada dalam program komputer sebagai program pilihan. Pebelajar menggunakannya untuk memecahkan hitungan yang sulit, yang tidak mampu dihitung dengan kalkulator biasa dengan cepat. Para siswa dapat menggunakan program spreedsheet(microsoft Excel) untuk menyiapkan data yang terkumpulakan sebagai bagian dari proyek (tugas). Komputer bahkan dapat mengumpulkan data-data ketika dibawa ke perlengkapan laboraturium, dimana dapat dimasukan kedalam program spredsheet(microsoft Excel) untuk menganalisis data guna menampilkan hasil perhitungan dan untuk menyiapkan tabel-tabel atau grafik yang di tampakan dari data-data tersebut. Retrieving Information (perolehan data/informasi). Dewasa ini siswa perlu belajar untuk mengelola informasi – mengembalikan, memilih, mengatur, menata, dan mengevaluasi. Untuk kebutuhan penelitian, siswa dapat menggunakan database, sebuah program untuk mengakses data secara cepat ke hal-hal yang spesifik. Instructional

Device

(

Perangkat

Pembelajaran).

Perangkat

lunaknya

menyediakan hal-hal yang mengundang siswa kedalam dunia nyata. Natinal Inspirer adalah sebuah program yang mengajak siswa lakukan kegiatan yang berhubungan dengan hal-hal geografi, membantu mereka belajar tentang bagaimana ilmu geografi berperan penting dalam sistem ekonomi di Amerika Serikat. Teknologi vidio dapat dengan mudah dibuat, memfokuskan perhatian pada contoh-contoh kejadian di bumi dan bagaimana pengaruhnya pada ekonomi. pengolahan data, grafik, dan perangkat lunak komputer membantu siswa mengorganisasikan dan mengkomunikasikan ide-ide mereka. Knowledge Reinforcement (Pengayaan). Computer-assisted instruction (CAI) membentu siswa belajar keterampilan yang spesifik. Sebagai contoh, yang membutuhkan review atau praktek, bisa menjadi tantangan tersendiri bagi siswa untuk mengingat langkah-langkah penyelesain tugas. Concept

Development

(Konsep

Pengembangan.

Menggunakan

konsep

penataan program-, progran seperti inspiration or picomap, untuk alat pegangan. Siswa dapat mengumpulkan ide-ide mereka kedalam konsep webs. Mereka kemudian

bisa

memulai


untuk

mengaplikasikan

ide-ide

kedalam

teks

45

menggunakan program word, membuat siswaa mudah mengedit tugas-tugas mereka. Problem Solving. Sebagai salah satu strategi pembelajaran, program problem solving menyajikan pebelajar kepada hal-hal yang komplek, pemikiran tingkat tinggi.

Gambar. Berbagai MacamProgram Komputer

Graphics Tools (Program grafik). Pada bagian ini siswa dapat menggambar dan membuat grafik yang merupakan aktivitas yang menyenangkan bagi mereka. Creativity Tools (Program Kreatif). Tersedia banyak jenis perangkat-perangkat kreativitas bagi para pebelajar. Siswa bisa memiih teks, grafik, gambar, audio dan vidio untuk menciptakan pembelajaran yang lebih representatif. Telekomunikasi yang dibangun telah membawa dampak yang sangat berharga bagi pengembangan dan pemerataan kesempatan pendidikan di Indonesia. Berdirinya Universitas Terbuka (UT) pada tahun 1984 adalah suatu upaya untu mengakselerasi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia. Radio sebagai salah satu penyampai pesan saat itu menjadi sangat dibutuhkan. UT dibangun untuk menjalankan fungsi menyediakan akses bagi masyarakat Indonesia yang tidak dapat mengikuti pendidikan tinggi karena status ekonomi, keterbatasan daya jangkauan secara geografis. Dalam perkembangannya hingga saat ini, pendidikan jarak jauh menjadi simbol pembelajaran yang memadukan hasil rancangan teknologi canggih.


46

“cyber teaching” atau pengajaran maya, yaitu proses pengajaran yang dilakukan dengan menggunakan internet. Istilah lain yang makin populer saat ini ialah elearning yaitu satu model pembelajaran dengan menggunakan media teknologi komunikasi dan informasi khususnya internet. E-learning merupakan satu penggunaan teknologi internet dalam penyampaian pembelajaran dalam jangkauan luas. E-learning merupakan jaringan dengan kemampuan untuk memperbaharui, menyimpan, mendistribusi dan membagi materi ajar atau informasi, Pengiriman sampai ke pengguna terakhir melalui komputer dengan menggunakan teknologi internet. Computer-Mediated Communication (CMC) atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Komunikasi Mediasi Komputer (KMK) dipahami sebagai komunikasi yang terjadi melalui penggunaan dua atau lebih komputer yang berjaringan. Sedangkan, istilah KMK secara tradisional merujuk pada komunikasi yang terjadi melalui format mediasi komputer seperti pesan cepat, e-mail, ruang chatting (bercakap), dan lain-lain. KMK juga telah banyak diterapkan pada bentuk lain dari interaksi yang berdasarkan teks seperti pesan teks.

7. Mengintegrasikan Media dan Multimedia ke dalam Proses Pembelajaran Dari sisi pendekatan, terdapat beberapa

pendekatan yang dapat

dilakukan guru ketika merencanakan pembelajaran yang mengintegrasikan media dan multimedia , yaitu: 1) pendekatan topik (theme-centered approach); dan 2) pendekatan software (software-centered approach). Pendekatan Topik (Theme-Centered Approach); Pada pendekatan ini, topik atau satuan pembelajaran dijadikan sebagai acuan. Secara sederhana langkah yang dilakukan adalah: 1) menentukan topik; 2)

menentukan tujuan

pembelajaran yang ingin dicapai; dan 3) menentukan aktifitas pembelajaran dan software (seperti modul. LKS, program audio, VCD/DVD, CD-ROM, bahan belajar on-line di internet, dll) yang relevan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Rencana pembelajaran yang dicontohkan di atas merupakan salah satu contoh penggunaan pendekatan ini. Pendekatan Software (Software-centered Approach); menganut langkah yang sebaliknya. Langkah pertama dimulai dengan mengidentifikasi software (seperti buku, modul, LKS, program audio, VCD/DVD, CD-ROM, bahan belajar


47

on-line di internet, dll) yang ada atau dimiliki terlebih dahulu. Kemudian menyesuaikan dengan topik dan tujuan pembelajaran yang relevan dengan software yang ada tersebut. Sebagai contoh, karena di sekolah hanya ada beberapa VCD atau mungkin CD-ROM tertentu yang relevan untuk suatu topik tertentu, maka guru merencanakan pengintegrasian software tersebut untuk mengajar

hanya

topik

tertentu tersebut. Topik

yang

lainnya

terpaksa

dilaksanakan dengan cara konvensional. Sedangkan dari sisi strategi pembelajaran, ada beberapa pendekatan yang disarankan untuk membangun keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa, diantaranya adalah: 1) resource-based learning; 2) case-based learning; 3) problem-based learning; 4) simulation-based learning; dan 5) collaborative-based learning. Resources-based learning memiliki karakteristik dimana siswa diberikan/disediakan berbagai ragam dan jenis bahan belajar baik cetak (buku, modul, LKS, dll) maupun non cetak (CD/DVD, CD-ROM, bahan belajar online) atau sumber belajar lain (orang, alat, dll) yang relevan untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kemudain siswa diberikan tugas untuk melakukan aktifitas belajar tertentu dimana semua sumber belajar yang mereka butuhkan telah disediakan. Sebagai contoh, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah siswa dapat membandingkan beberapa teori penciptaan alam semesta. Untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran tersebut, guru telah mengidentifikasi dan menyiapkan berbagai bentuk dan jenis sumber belajar yang berisi informasi tentang teori penciptaan alam semesta berupa buku, VCD, CDROM, alamat situs di internet dan mungkin seorang narasumber ahli astronomi yang diundang khusus ke kelas. Kemudian siswa ditugaskan untuk mencari minimal dua teori tentang penciptaan alam semesta secara individu atau kelompok baik dari buku, VCD, maupun internet sesuai dengan seleranya. Siswa juga diminta untuk menganalisis perbedaan dari berbagai segi tentang teori-teori tersebut dan membuat laporannya dalam MSWord yang kemudian dikirim ke guru

dan teman lainnya

melalui

e-mail.

Case-based

learningmemiliki

karakteristik dimana siswa diberikan suatu permasalahan terstruktur untuk dipecahkan. Dengan case-based learning solusi pemecahan masalahnya sudah tertentu karena skenario sudah dibuat dengan jelas. Tapi, dalam problem-based learningkemungkinan solusi pemecahan masalahnya akan berbeda. Misal, dua orang siswa diberikan satu permasalahan dengan pendekatan problem-based


48

learning. Maka solusi yang diberikan oleh siswa yang satu dengan siswa yang lain mungkin berbeda.Simulation-based learningmemiliki karakteristik dimana siswa diminta untuk mengalami suatu peristiwa yang sedang dipelajarinya. Sebagai contoh, siswa diharapkan dapat membedakan perubahan percampuran warna-warna dasar. Maka, melalui suatu software tertentu siswa dapat melakukan berbagai percampuran warna dan melihat perubahan-perubahannya. Dan ia dapat mencatat laporannya dalam bentuk tabel dengan menggunakan MSExcell atau MSWord. Atau kalau perlu mempresentasikan hasilnya dengan menggunakan

MSPowerpoint.

Colaborative-based

learningmemiliki

karakteristik dimana siswa dibagi kedalam beberapa kelompok, melakukan tugas yang berbeda untuk menghasilkan satu tujuan yang sama. Sebagai contoh, untuk mencapai tujuan pembelajaran dimana siswa dapat membedakan beberapa teori penciptaan alam semesta, siswa dibagi ke dalam tiga kelompok. Masing-masing kelompok ditugaskan mencari satu teori penciptaan alam semesta. Kemudian ketiga kelompok tersebut berkumpul kembali untuk mendiskusikan perbedaan teori tersebut dari berbagai segi dan membuat laporannya secara kolektif. Salah seorang siswa dapat ditunjuk untuk menyajikan hasilnya.

8. Peranan Komputer dalam Pembelajaran Perkembangan

IPTEK

terhadap

proses

pembelajaran

adalah

diperkayanya sumber belajar dan media pembelajaran. Media komputer dimanfaatkan

dalam

pembelajaran

karena

memberikan

keuntungan-

keuntungan yang tidak dimiliki oleh media pembelajaran lainnya yaitu kemampuan komputer untuk berinteraksi secara individu dengan peserta didik.

Model

pembelajaran

yang

diterapkan

dalam

pembelajaran

berbantuan komputer secara umum dapat diklasifikasikan menjadi empat model, 4)

yaitu

: 1) tutorial,

problem-solving.

berperan

sebagai

2) drill

Dalam pengajar,

and

model sedangkan

practice, 3) simulation, dan 1

dan

model

3

2, dan

komputer 4,

untuk

mengembangkan penggunaan kemampuan memecahkan masalah melalui pendekatan disc overy atau exploratory. Beberapa hasil penelitian menyatakan bahwa


49

pembelajaran ini dapat meningkatkan motifasi belajar, media pembelajaran yang efektif, tidak adanya batas ruang dan waktu belajar. Perkembangan komputer sampai saat ini sangat pesat, sebelum mengenal komputer seperti saat ini, 5000 tahun yang lalu di Asia kecil orang menemukan alat yang disebut Abacus dan dianggap sebagai awal mula komputer. Pada tahun 1642, Blaise Pascal menemukan kalkulator roda numerik untuk membantu ayahnya melakukan perhitungan pajak. Tetapi alat ini memiliki kelemahan, yaitu hanya sebatas melakukan penjumlahan. Komputer sendiri di artikan Hamacher sebagai mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima input digital kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan dalam memori dan menghasilkan output berupa informasi. Menurut Nasution (2001), komputer dibagi menjadi beberapa

generasi.

Yaitu

generasi

pertama

(1953-1958),

generasi

kedua(1958-1966), generasi ketiga (1966-74), generasi keempat (1974-1982), dan generasi kelima (1982-sekarang). Dengan perkembangannya yang semakin canggih, maka sampai saat ini banyak dirasakan manfaatnya dalam berbagai bidang kehidupan. Salah satu manfaat komputer adalah dalam bidang pendidikan misalnya multimedia. Dimana dengan pemanfaatan multimedia,

proses

pembelajaran

lebih

bermakna,

karena

mampu

menampilkan teks, warna, suara, video, gerak, gambar serta mampu menampilkan kepintaran yang dapat menyajikan proses interaktif. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga bermanfaat dalam pendidikan, salah satunya adalah pembelajaran berbantuan komputer, dalam penggunaannya menurut Sudjana dan Rivai (1989) terdapat beberapa model pembelajaran berbantuan komputer, yaitu model latihan dan praktek (drill and practice), model tutorial (tutorials), model penemuan (problem solving), model simulasi (simulations) dan model permainan (game). Media merupakan alat yang harus ada apabila kita ingin memudahkan sesuatu dalam pekerjaan. Media merupakan alat Bantu yang dapat memudahkan pekerjaan. Setiap orang pasti ingin pekerjaan yang dibuatnya dapat diselesaikan dengan baik dan dengan hasil yang memuaskan. Kata media itu sendiri berasal dari bahasa latin yang merupakan bentuk jamak dari kata “ medium “ yang berarti “ pengantar atau perantara “,


50

dengan demikian dapat diartikan bahwa media merupakan wahana penyalur informasi belajar atau penyalur pesan. Kit Lay Bourne (1985 : 82) menyatakan bahwa “ penggunaan media tidak harus membawa bungkusan berita-berita semua, siswa cukup dapat mengawasi suatu berita.” Dari pendapat tersebut dapat dihubungkan bahwa penyampaian materi pelajaran dengan cara komunikasi masih dirasakan adanya penyimpangan pemahaman oleh siswa. Masalahnya adalah bahwa siswa terlalu banyak menerima sesuatu ilmu dengan verbalisme. Apalagi dalam proses belajar mengajar yang tidak menggunakan media dimana kondisi siswa tidak siap, akan memperbesar peluang terjadinya verbalisme. Media yang difungsikan sebagai sumber belajar bila dilihat dari pengertian harfiahnya juga terdapat manusia didalamnya, benda, ataupun segala sesuatu yang memungkinkan untuk anak didik memperoleh informasi dan pengetahuan yang berguna bagi anak didik dalam pembelajaran, dan bagaimana dengan adanya media berbasis TIK tersebut, khususnya menggunakan presentasi power point dimana anak didik mempunyai keinginan untuk maju, dan juga mempunyai kreatifitas yang tinggi dan memuaskan dalam perkembangan mereka di kehidupan kelak. Sasaran penggunaan media adalah agar anak didik mampu menciptakan sesuatu yang baru dan mampu memanfaatkan sesuatu yang telah ada untuk dipergunakan dengan bentuk dan variasi lain yang berguna dalam kehidupannya,. Dengan demikian mereka dengan mudah mengerti dan mamahami materi pelajaran yang disampaikan oleh guru kepada mereka.

D. AKTIVITAS PEMBELAJARAN Untuk memahami materi integrasi media dalam teknologi pembelajaran, anda perlu membaca secara cermat modul ini, gunakan referensi lain sebagai materi pelengkap untuk menambah pengetahuan anda. Dengarkan dengan cermat apa yang disampaikan oleh pemateri, dan tulis apa yang dirasa penting. Silahkan

berbagi

pengalaman

anda

dengan

cara

menganalisis,

menyimpulkan dalam suasana yang aktif, inovatif dan kreatif, menyenangkan dan bermakna.


51

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mempelajari materi ini mencakup : 3. Aktivitas individu, meliputi : a. Memahami dan mencermati materi diklat b. Mengerjakan

latihan/lembar

kerja/tugas,

menyelesaikan

masalah/kasus pada setiap kegiatan belajar; dan menyimpulkan c. Melakukan refleksi 4. Aktivitas kelompok, meliputi : a. Mendiskusikan materi pelatihan b. Bertukar pengalaman dalam melakukan pelatihan c. Penyelesaian masalah /kasus

E. LATIHAN/KASUS/TUGAS Tugas Kelompok Coba diskusikan bersama teman-teman Anda, apa saja kelebihan dan kekurangan komputer sebagai media pembelajaran berdasarkan pengalaman Anda mengajar di sekolah selama ini. Kelebihanmedia berbantuan komputer: 

...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ......................................................................................................................

Kelemahan media berbantuankomputer: 

......................................................................................................................



...................................................................................................................... ......................................................................................................................

F. RANGKUMAN: 

Komputer adalah salah satu kunci teknologi pembelajaran yang digunakan dalam dunia pendidikan. Komputer berperan sangat penting dalam kurikulum, pengajar sampai menjadi media belajar bagi siswa. Para guru menggunakan komputer sebagai alat untuk mendapatkan informasi dan mengatur kegiatan di kelas.


52



“Teknologi

Pembelajaran

adalah

teori

dan praktek

dalam

desain,

pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, serta evaluasi tentang proses dan sumber untuk belajar.” (Definisi AECT 1994). Definisi ini berupaya semakin memperkokoh teknologi pembelajaran sebagai suatu bidang dan profesi, yang tentunya perlu didukung oleh landasan teori dan praktek yang kokoh. Definisi ini juga berusaha menyempurnakan wilayah atau kawasan bidang kegiatan dari teknologi pembelajaran. Di samping itu, definisi ini berusaha menekankan pentingnya proses dan produk. 

Komputerberasal dari bahasa latin computare yang mengandung arti menghitung. Karena luasnya bidang garapan ilmu komputer, para pakar dan peneliti sedikit berbeda dalam mendefinisikan terminologi komputer. Komponen dasar komputer terdiri atas Input Device. Central Processing Unit (CPU) dan Memory.



Sistem komputer (computer system) yang elemennya terdiri dari hardware, software dan brainware.  Hardware atau Perangkat Keras: peralatan yang secara fisik terlihat dan bisa dijamah.  Software atau Perangkat Lunak: program yang berisi instruksi/perintah untuk melakukan pengolahan data.  Brainware: manusia yang mengoperasikan dan mengendalikan sistem komputer.



Pendekatan yang dapat dilakukan guru ketika merencanakan pembelajaran yang mengintegrasikan media dan multimedia , yaitu: 1) pendekatan topik (theme-centered approach); dan 2) pendekatan software (software-centered approach).



Modelpembelajaran yang diterapkan dalam pembelajaran berbantuan komputer secara umum dapat diklasifikasikan menjadi empat model, yaitu : 1) tutorial, 2) drill and practice, 3) simulation, dan 4) problem-solving. Dalam model 1 dan 2, komputer berperan sebagai pengajar, sedangkan model 3 dan 4, untuk mengembangkan penggunaan kemampuan memecahkan masalah melalui pendekatan discovery atau exploratory.

G. UMPAN BALIK


53

Setelah kegiatan pembelajaran,Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini : 1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi pemanfaatan komputer sebagai media pembelajaran sejarah ? 2. Kesulitan apa yang anda alami dalam menyampaikan materi ini? 3. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi materi pemanfaatan komputer sebagai media pembelajaran sejarah? 4. Apa manfaat materi ini terhadap tugas Bapak/Ibu ? 5. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu setelah kegiatan pelatihan ini ?

-

DAFTAR PUSTAKA Munadi, Yudhi. 2008. Media Pembelajara. Ciputat. Gaung Persada. Setyosari, Punadji. 2005. Media Pembelajaran. Malang. Elang Mas. Smaldino, Sharon E. 2007. Instructional Technology and Multimedia For Learning. Ninth Edition. Columbus. Person Education. Seels. Barbara B & Richey Rita C. 1994. Instructional Technology. The definition adn Domains of the Field.


PROBLEMATIKA PENERAPAN PENILAIAN PADA SATUAN PENDIDIKAN A. TUJUAN PEMBELAJARAN Peserta diklat mampu menganalisis problematika penerapan penilaian autentik dan menyusun instrument penilaian autentik dengan baik.

B. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 1) Menjelaskan problematika penilaian otentik 2) Mengidentifikasi tuntutan penilaian otentik 3) Mengidentifikasi masalah penilaian mata pelajaran sejarah 4) Menyusun instrumen penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan mata pelajaran sejarah


54

5) Menyusun instrumen penilaian ketrampilan mata pelajaran sejarah

C. URAIAN MATERI 1. Pendahuluan Penilaian dalam Kurikulum 2013 dianggap sebagai masalah yang paling mendasar dari Kurikulum ini. Di lapangan banyak sekali pendidik yang belum paham dalam memberikan penilaian dalam Implementasi kurikulum 2013. Selama ini pendidik sering memberikan nilai pada siswa berdasarkan kira-kira. Ketika pada Kurikulum 2013 diminta melakukan penilaian otentik mereka

cenderung

kesulitan.Secara umum permasalahan tersebut terjadi karena banyak dari para pendidik

yang

belum

mendapatkan

pelatihan

maupun

pendampingan

Implementasi kurikulum 2013. Kesulitan mendasar adalah membuat instrumen penilaian. Perlu dibiasakan agar secara bertahap guru mampu membuat penilaian otentik. Dalam modul ini akan dibahas berbagai masalah penilaian tersebut satupersatu. Penilaian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pembelajaran di kelas. Setiap guru sudah seharusnya memahami dan mampu melaksanakan penilaian hasil pembelajaran. Namun penilaian proses dan hasil belajar hendaknya secara menyeluruh, sehingga semua aspek kemampuan peserta didik dapat diukur. Penilaian autentik adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Istilah asesmen merupakan sinonim dari penilaian, pengukuran, pengujian, atau evaluasi. Istilah autentik merupakan sinonim dari asli, nyata, valid, atau reliabel. Dalam kehidupan akademik keseharian, frasa asesmen autentik dan penilaian autentik sering dipertukarkan. Akan tetapi, frasa pengukuran atau pengujian autentik, tidak lazim digunakan. Secara konseptual asesmen autentik lebih bermakna secara signifikan dibandingkan dengan tes pilihan ganda terstandar sekali pun. Ketika menerapkan asesmen autentik untuk mengetahui hasil dan prestasi belajar peserta didik, guru menerapkan kriteria yang berkaitan dengan konstruksi pengetahuan, aktivitas mengamati dan mencoba, dan nilai prestasi luar sekolah.


55

2. Problematika Penilaian bagi Guru Perubahan paradigma pendidikan dari behavioristik ke konstruktivistik mendatangkan

problem bagi pendidik dalam proses pembelajaran dan

penilaian. Pendidik merasa kebingungan dalam proses penilaian yang dapat memberikan

gambaran

yang

utuh

mengenai

sikap,

keterampilan,

dan

pengetahuan peserta didik dikaitkan dengan kehidupan nyata mereka di luar sekolah atau masyarakat dan juga serta bagaimana format penilaiannya. Makalah ini membahas tentang penilaian otentik sebagai jawaban atas kebingungan pendidik dalam penilaian sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang penilaian autentik (authentic asessment) dan Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan.Penilaian autentik memiliki relevansi kuat terhadap pendekatan ilmiah dalam pembelajaran sesuai dengan tuntutan Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 mempertegas adanya pergeseran dalam melakukan penilaian, yakni dari penilaian melalui tes (berdasarkan hasil saja), menuju penilaian autentik (mengukur sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil. Penilaian ini mampu menggambarkan peningkatan hasil belajar peserta didik, baik dalam rangka mengobservasi, menalar, mencoba, dan membangun jejaring. Penilaian autentik dilakukan oleh guru dalam bentuk penilaian kelas melalui penilaian kinerja, portofolio, produk, projek, tertulis, dan penilaian diri. Permasalahan guru dalam membuat evaluasi atau penilaian terhadap hasil belajar peserta didiknya adalah bagaimana menyusun soal-soal yang berkualitas dan sesuai dengan indikator, membuat rubrik soalnya, menggunakan berpikir tingkat tinggi, dan menentukan teknik penilaian yang sesuai indikator. Apabila semuanya dapat dilakukan dengan baik maka penilaian terhadap hasil belajar bisa lebih berkualitas karena dapat mengukur indicator yang harus dikuasai peserta didik. 3. Kurikulum 2013 dan Penilaian Autentik Tuntutan kurikulum 2013 untuk penilaiannya antara lain : a) Penilaian autentik memiliki relevansi kuat terhadap pendekatan ilmiah dalam pembelajaran;


56

b) Penilaian tersebut mampu menggambarkan peningkatan hasil belajar peserta didik, baik dalam rangka mengobservasi, menalar, mencoba, membangun jejaring, dan lain-lain; c) Penilaian autentik cenderung fokus pada tugas-tugas kompleks atau kontekstual,

memungkinkan

peserta

didik

untuk

menunjukkan

kompetensi mereka dalam pengaturan yang lebih autentik; d) Penilaian autentik sangat relevan dengan pendekatan tematik terpadu dalam pembejajaran, khususnya jenjang sekolah dasar atau untuk mata pelajaran yang sesuai; e) Penilaian autentik sering dikontradiksikan

dengan penilaian yang

menggunakan standar tes berbasis norma, pilihan ganda, benar-salah, menjodohkan, atau membuat jawaban singkat; f)

Penilaian autentik dapat dibuat oleh guru sendiri, guru secara tim, atau guru bekerja sama dengan peserta didik;

g) Pelibatan siswa sangat penting. Asumsinya, peserta didik dapat melakukan aktivitas belajar lebih baik ketika mereka tahu akan dinilai; h) Peserta didik diminta untuk merefleksikan dan mengevaluasi kinerja mereka sendiri untuk meningkatkan pemahaman yang lebih dalam tentang tujuan pembelajaran serta mendorong kemampuan belajar yang lebih tinggi; i)

Penilaian autentik guru menerapkan kriteria yang berkaitan dengan konstruksi pengetahuan, kajian keilmuan, dan pengalaman yang diperoleh dari luar sekolah;

j)

Penilaian autentik mencoba menggabungkan kegiatan guru mengajar, kegiatan siswa belajar, motivasi dan keterlibatan peserta didik, serta keterampilan belajar, karena penilaian itu merupakan bagian dari proses pembelajaran, guru dan peserta didik berbagi pemahaman tentang kriteria kinerja;

k) Penilaian

autentik

sering

digambarkan

sebagai

penilaian

atas

perkembangan peserta didik, karena berfokus pada kemampuan mereka berkembang untuk belajar bagaimana belajar tentang subjek; l)

Penilaian autentik harus mampu menggambarkan sikap, keterampilan, dan pengetahuan apa yang sudah atau belum dimiliki oleh peserta didik, bagaimana mereka menerapkan pengetahuannya, dalam hal apa mereka


57

sudah

atau

belum

mampu

menerapkan

perolehan

belajar,

dan

sebagainya. 4. Problematika penilaian pada kompetensi sikap Seringkali pendidik merasa kesulitan dalam pembuatan instrumen penilaian sikap dikarenakan banyaknya Instrumen dan indikator yang harus dibuat untuk penilaian sikap. Melalui contoh-contoh instrumen dibawah ini pendidik bisa mengembangkannya dalam pembelajaran di kelas.

a) Penilaian kompetensi sikap melalui observasi Penilaian kompetensi sikap atau perilaku dapat dilakukan oleh guru pada saat peserta didik melakukan praktikum atau diskusi, guru dapat mengembangkan lembar observasi seperti contoh berikut.


58

Lembar Penilaian Kompetensi Sikap pada saat Diskusi Lembar Penilaian Kegiatan Diskusi Mata Pelajaran : Sejarah Indonesia Kelas/Semester : XII / 1 Topik/Subtopik : Perjuangan Menghadapi Ancaman Disintegrasi Bangsa Indikator

: Peserta didik menunjukkan perilaku kerja sama, rasa ingin tahu, santun, dan komunikatif sebagai wujud kemampuan memecahkan masalah dan membuat keputusan. Nama

No

Siswa

1.

................

2.

................

Kerja sama

Rasa ingin tahu

Jumlah Santun

Komunikatif

Skor

Nilai

...

. Cara pengisian lembar penilaian sikap adalah dengan memberikan skor pada kolomkolom sesuai hasil pengamatan terhadap peserta didik selama kegiatan yaitu:. Kolom Aspek perilaku diisi dengan angka yang sesuai dengan kriteria berikut. 4 = sangat baik 3 = baik 2 = cukup 1 = kurang Contoh perhitungan nilai sikap untuk

instrumen seperti di atas dapat

menggunakan rumus berikut Nilai Observasi pada saat Praktikum

Nilai Observasi pada saat Diskusi

b) Penilaian Kompetensi Sikap melalui Penilaian Diri Penilaian diri digunakan untuk memberikan penguatan (reinforcement) terhadap kemajuan proses belajar peserta didik. Penilaian diri berperan penting bersamaan dengan bergesernya pusat pembelajaran dari guru ke peserta didik yang didasarkan pada konsep belajar mandiri (autonomous learning).


59

Untuk menghilangkan kecenderungan peserta didik menilai diri terlalu tinggi dan subyektif, penilaian diri dilakukan berdasarkan kriteria yang jelas dan objektif. Untuk itu penilaian diri oleh peserta didik di kelas perlu dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut. a) Menjelaskan kepada peserta didik tujuan penilaian diri. b) Menentukan kompetensi yang akan dinilai. c) Menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan. d) Merumuskan format penilaian, dapat berupa daftar tanda cek, atau skala penilaian. 

Penilaian diri setelah peserta didik selesai belajar satu KD

Contoh format penilaian diri setelah peserta didik belajar satu KD

Penilaian Diri Topik:......................

Nama: ................ Kelas: ...................

Setelah mempelajari materi Perjuangan Menghadapi Ancaman Disintegrasi Bangsa, Anda dapat melakukan penilaian diri dengan cara memberikan tanda Vpada kolom yang tersedia sesuai dengan kemampuan.

No

Pernyataan

1.

Memahami konsep disintegrasi

Sudah memahami

Belum memahami

bangsa 2.

Memahami perbedaan gerakan separatis, pemberontakan karena alasan politik dan ideologi

3.

Memahami peristiwa berbagai ancaman disintegrasi bangsa di Indonesia antara tahun 1948-1965

4.

Memahami strategi dan solusi pemerintah RI dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa di Indonesia antara tahun 1948-1965


60



Penilaian diri setelah melaksanakan suatu tugas.

Contoh format penilaian diri setelah peserta didik mengerjakan Tugas Proyek Sejarah Indonesia Penilaian Diri Tugas:...........................

Nama:..........................

.

Kelas:............................. .

Bacalah baik-baik setiap pernyataan dan berilah tanda V pada kolom yang sesuai dengan keadaan dirimu yang sebenarnya. No 1

Pernyataan

YA

TIDAK

Selama melakukan tugas kelompok saya bekerjasama dengan teman satu kelompok

2

Saya mencatat data dengan teliti dan sesuai dengan fakta

3

Saya melakukan tugas sesuai dengan jadwal yang telah dirancang

4

Saya membuat tugas terlebih dahulu dengan membaca literatur yang mendukung tugas

5

……………………………………….

Dari penilaian diri ini Anda dapat memberi skor misalnya YA=2, Tidak =1 dan membuat rekapitulasi bagi semua peserta didik. Penilaian diri, selain sebagai penilaian sikap jujur juga dapat diberikan untuk mengukur pencapaian kompetensi pengetahuan, misalnya peserta didik diminta mengerjakan soal-soal sebelum ulangan akhir bab dilakukan dan mencocokan dengan kunci jawaban yang tersedia pada buku siswa. Berdasarkan hasilnya, diharapkan peserta didik akan belajar kembali pada topik-topik yang belum mereka kuasai. Untuk melihat hasil penilaian diri peserta didik, guru dapat membuat format rekapitulasi penilaian diri peserta didik dalam satu kelas.


61

Contoh. REKAPITULASI PENILAIAN DIRI PESERTA DIDIK Mata Pelajaran:........................................... Topik/Materi:.............................................. Kelas:..........................................................

No

Nama

Skor Pernyataan Penilaian Diri 1

2

3

.....

.....

1

Royan

2

1

2

.....

.....

2

Arkan

2

2

1

…..

….

3

Magat

2

2

2

…..

….

4

.............

Jumlah

Nilai peserta didik dapat menggunakan rumus:

Contoh instrumen penilaian diri dapat Anda pelajari pada Permendikbud nomor 104 tahun 2014

c) Penilaian teman sebaya (peer assessment)

Penilaian teman sebaya atau antarpeserta didik merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar pengamatan antarantarpeserta didik. Penilaian teman antarpeserta didik dilakukan oleh peserta didik terhadap 3 (tiga) teman sekelas atau sebaliknya. Contoh penilaian antar peserta didik pada pembelajaran Sejarah Indonesia.

Penilaian antar Peserta Didik Mata Pelajaran : Sejarah Indonesia Kelas/Semester : XII / 1 Topik/Subtopik : Indikator

................................... : Peserta didik menunjukkan perilaku kerja sama, rasa ingin tahu, santun, dan komunikatif sebagai wujud kemampuan memecahkan masalah dan membuat keputusan


62

Nilai

Format penilaian yang diisi peserta didik Penilaian antar Peserta Didik Topik/Subtopik:

Nama Teman yang dinilai:

........................................

........................

Tanggal Penilaian:

Nama

.....................................

Penilai:............................................

-

Amati perilaku temanmu dengan cermat selamat mengikuti pembelajaran Sejarah Indonesia

-

Berikan tanda v pada kolom yang disediakan berdasarkan hasil pengamatannu.

-

Serahkan hasil pengamatanmu kepada gurumu

No

Dilakukan/muncul

Perilaku

YA

1.

Mau menerima pendapat teman

2.

Memaksa teman untuk menerima pendapatnya

3.

Memberi solusi terhadap pendapat yang bertentangan

4.

Mau bekerjasama dengan semua teman

5.

......................................

TIDAK

Pengolahan Penilaian: 1. Perilaku/sikap pada instrumen di atas ada yang positif (no 1.2dan 4) dan ada yang negatif (no 2) Pemberian skor untuk perlaku positif = 2, Tidak = 1. Untuk yang negatif Ya = 1 dan Tidak = 2 2. Selanjutnya guru dapat membuat rekapitulasi hasil penilaian menggunakan format berikut.

No

Nama

1

…….

2

Ami

Skor Perilaku 1

2

3

4

5

2

2

1

2

2

Jumlah

Nilai

9

3

Nilai peserta didik dapat menggunakan rumus:


63

d) Penilaian Jurnal (anecdotal record) Jurnal merupakan kumpulan rekaman catatan guru dan/atau tenaga kependidikan di lingkungan sekolah tentang sikap dan perilaku positif atau negatif, selama dan di luar proses pembelajaran mata pelajaran. Jurnal dapat memuat penilaian peserta didik terhadap aspek tertentu secara kronologis. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat jurnal adalah: a. Catatan atas pengamatan guru harus objektif b. Pengamatan dilaksanakan secara selektif, artinya yang dicatat hanyalah kejadian/peristiwa yang berkaitan dengan Kompetensi Inti. c. Pencatatan segera dilakukan (jangan ditunda-tunda) d. Setiap peserta didik memiliki Jurnal yang berbeda (kartu Jurnal yang berbeda)

Contoh Format Jurnal Model Pertama

JURNAL Aspek yang diamati: …………………………. Kejadian

: ………………………….

Tanggal: ………………………….

Nama Peserta Didik: …………………………. Nomor peserta Didik: ………………………….

Catatan Pengamatan Guru: ............................................................................................................................ .................................................................................................................. ....................................................................................................

Petunjuk pengisian jurnal (diisi oleh guru): 1) Tulislah identitas peserta didik yang diamati, tanggal pengamatan dan aspek yang diamati oleh guru.


64

2) Tuliskan kejadian-kejadian yang dialami oleh Peserta didik baik yang merupakan kekuatan maupun kelemahan Peserta didik sesuai dengan pengamatan guru terkait dengan Kompetensi Inti. 3) Simpanlah kartu tersebut di dalam folder masing-masing Peserta didik

Contoh Format Jurnal Model Kedua

JURNAL Nama Peserta Didik: …………...........................................…….. Kelas: ..................................................................................... Aspek yang diamati: ………...........................................………..

NO

HARI/TANGGAL

KEJADIAN

KETERANGAN/ TINDAK LANJUT

1. 2. 3.

Petunjuk pengisian jurnal sama dengan model ke satu (diisi oleh guru)

Pedoman umum penskoran jurnal: 1) Penskoran pada jurnal dapat dilakukan skala 1 sampai dengan 4. 2) Setiap aspek yang sesuai dengan indikator yang muncul pada diri peserta didik diberi skor 1, sedangkan yang tidak muncul diberi skor 0. 3) Jumlahkan skor pada masing-masing aspek,skor yang diperoleh pada masing-masing aspek kemudian direratakan Nilai Sangat Baik (SB), Baik (B), Cukup (C), dan Kurang (K) ditentukan dengan cara menghitung rata-rata skor dan membandingkan dengan kriteria penilaian 5. Menyusun penilaian pada kompetensi pengetahuan Menurut Permendik No. 104 tahun 2014 penilaian pengetahuan dapat berupa tes tulis, observasi pada diskusi, Tanya jawab dan percakapan serta dan penugasan.


65

Problematika yang sering muncul dilapangan selama ini adalah banyak dari penilaian pengetahuan ini yang tidak mencerminkan Indikator yang sudah ditulis sebelumnya.

Teknik dan bentuk instrumen penilaian kompetensi pengetahuan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel : Teknik dan Bentuk Instrumen Penilaian Teknik Penilaian Tes tulis

Bentuk Instrumen Pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar-salah, menjodohkan, dan uraian.

Observasi Terhadap Diskusi, Tanya Jawab dan

Format observasi

Percakapan. Penugasan

Pekerjaan rumah dan/atau tugas yang dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas.

a) Tes Tulis Instrumen tes tulis umumnya menggunakan soal pilihan ganda dan soal uraian. Soal tes tertulis yang menjadi penilaian autentik adalah soal-soal yang menghendaki peserta didik merumuskan jawabannya sendiri, seperti soal-soal uraian. Soal-soal uraian menghendaki peserta didik mengemukakan atau mengekspresikan gagasannya dalam bentuk uraian tertulis dengan menggunakan kata-katanya sendiri, misalnya mengemukakan pendapat, berpikir logis, dan menyimpulkan. Pada pembelajaran Sejarah Indonesia yang menggunakan pendekatan scientific, instrumen penilaian harus dapat menilai keterampilan berpikir tingkat tinggi (HOTS: “Higher Order thinking Skill”) menguji proses analisis, sintesis, evaluasi bahkan sampai kreatif. Untuk menguji keterampilan berpikir peserta didik, soalsoal untuk menilai hasilbelajar Sejarah Indonesia dirancang sedemikian rupa sehingga peserta didik menjawab soal melalui proses berpikir yang sesuai dengan kata kerja operasional dalam taksonomi Bloom. Misalnya untuk menguji ranah analisis peserta didik pada pembelajaran Sejarah Indonesia, guru dapat membuat soal dengan menggunakan katakerja operasional yang termasuk ranah


66

analisis seperti menganalisis .Ranah evaluasi contohnya membandingkan, memprediksi,dan menafsirkan. a. Soal Pilihan Ganda Indikator

:

Menganalisis kegagalan Badan Konstituante hasil pemilu 1955 dalam menyusun UUD yang baru

Soal

: Badan Kontituante hasil pemilu 1955 gagal dalam menyusun UUD. Kegagalan tersebut karena ... a. Badan Konstituante didominasi kekuatan PKI b. semua partai politik menghendaki berlakunya kembali UUD 1945 c. anggota Konstituante mementingkan ideologi partainya masingmasing d. Sukarno melaksanakan Demokrasi Terpimpin sehingga bersikap otoriter

b. Soal Uraian

Indikator

:

Menganalisis latar belakang munculnya pemberontakan PRRI/Permesta

Soal

:

Latar belakang pemberontakan PRRI/Permesta bersifat kompleks. Jelaskankan faktor-faktor penyebab munculnya pemberontakan PRRI/Permesta!

b) Observasi Terhadap Diskusi, Tanya Jawab dan Percakapan. Penilaian terhadap pengetahuan peserta didik dapat dilakukan melalui observasi terhadap diskusi, tanya jawab, dan percakapan. Teknik ini adalah cerminan dari penilaian autentik. Ketika terjadi diskusi, guru dapat mengenal kemampuan peserta didik dalam kompetensi pengetahuan (fakta, konsep, prosedur) seperti melalui pengungkapan gagasan yang orisinal, kebenaran konsep, dan ketepatan penggunaan istilah/fakta/prosedur yang digunakan pada waktu mengungkapkan pendapat, bertanya, atau pun menjawab pertanyaan. Seorang peserta didik yang selalu menggunakan kalimat yang baik dan benar menurut kaedah bahasa menunjukkan bahwa yang bersangkutan memiliki pengetahuan tata bahasa yang baik dan mampu menggunakan pengetahuan tersebut dalam kalimat-kalimat Contoh Format observasi terhadap diskusi dan tanya jawab


67

Nama

Pernyataan

Jumlah

Peserta

Pengungkapan

Kebenaran

Ketepatan

Didik

gagasan yang

konsep

penggunaan

orisinal YA

TIDAK

istilah YA

TIDAK

YA

TIDAK

YA

TIDAK

Gatot Usman ....

Keterangan: diisi dengan ceklis ( √ ) Untuk pemberian nilai Observasi Terhadap Diskusi, Tanya Jawab dan Percakapan ini Silahkan Anda diskusikan dan jawab pada LK yang tersedia!

c) Penugasan Penugasan adalah penilaian yang dilakukan oleh pendidik yang dapat berupa pekerjaan rumah baik secara individu ataupun kelompok sesuai dengan karakteristik tugasnya. Instrumen penugasan berupa pekerjaan rumah dan/atau projek yang dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas. Contoh instrumen tugas untuk suatu topik dalam satu KD Membuat rancangan penelitian sederhana dengan tema: Perjuangan dan Kontribusi Tokoh Nasional dan Daerah dalam Upaya mempertahankan NKRI pada masa 1948 – 1965. Indikator: - Merancang kegiatan penelitian sederhana - Membuat laporan penelitian sederhana dengan tema:

Perjuangan dan

Kontribusi Tokoh Nasional dan Daerah dalam Upaya mempertahankan NKRI pada masa 1948 – 1965. TUGAS: Diantara perjalanan politik bangsa ini pasca kemerdekaan yang paling menonjol adalah

sekitar

peristiwa

Demokrasi

Parlementer,

Demokrasi

Terpimpin

dan

Pemberontakan G–30/S yang pada akhirnya lahir pemerintahan Orde Baru. Peristiwa– peristiwa tersebut sebagai kronologi sejarah yang saling berkaitan erat antara satu dengan peristiwa lainnya. Di antara kronologi di atas, muncul berbagai gerakan atau pemberontakan, atas nama gerakan separatis (RMS), pemberontakan atas nama ideologi tertentu (PKI Madiun 1948, DI/TII, dan G-30-S/PKI, serta gerakan-gerakan sebagai campur tangan asing (APRA), serta pemberontakan berdasar tujuan politik (PRRI/Permesta).


68

Berdasar data sejarah peristiwa pemberontakan dan gerakan separatisme tersebut, buatlah penelitian sederhana secara individu dengan tema:Perjuangan dan Kontribusi Tokoh Nasional dan Daerahdalam Upaya mempertahankan NKRI pada masa 1948 – 1965.

Untuk penilaian tugas guru dapat membuat rubriknya disesuaikan dengan tugas yang diberikan pada peserta didik. 6. Menyusun penilaian pada kompetensi keterampilan Kompetensi keterampilan terdiri atas keterampilan abstrak dan keterampilan kongkret. Penilaian kompetensi keterampilan dapat dilakukan dengan menggunakan: Unjuk kerja/kinerja/praktik,Projek,Produk dan portofolio a) Penilaian Unjuk Kerja/Kinerja/Praktik Penilaian unjuk kerja/kinerja/praktik dilakukan dengan cara mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Penilaian ini cocok digunakan untuk menilai ketercapaian kompetensi yang menuntut peserta didik melakukan tugas tertentu seperti: praktikum di laboratorium, praktik ibadah, praktik olahraga, presentasi, bermain peran, memainkan alat musik, bernyanyi, dan membaca puisi/deklamasi. Contoh untuk menilai unjuk kerja/kinerja/praktik dilakukan pengamatan terhadap presentasi terhadap hasil laporan atau tugas.

Contoh Penilaian Kinerja Topik :

Perjuangan dan Kontribusi Tokoh Nasional dan Daerah dalam Upaya mempertahankan NKRI pada masa 1948 – 1965.

KI:

Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di

sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan KD:

4.2 Menulis sejarah tentang tokoh nasional dan daerah yang berjuang mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia pada masa 1948 – 1965.


69

Indikator :

Mempresentasikan hasil penelitian sederhana tentang tokoh

nasional dan daerah yang berjuang mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia pada masa 1948 – 1965 Lembar Pengamatan Topik: ............................... Kelas: ................................ Analisis No

Nama

1.

………………………

2.

......................

Pemaparan

Materi/Permasalahan

Penutup

Jumlah Skor

Keterangan

Rubrik No 1

Keterampilan yang dinilai Pemaparan

Skor 30

Rubrik

- Persiapan presentasi - Kelengkapan media presentasi - Kepercayaan diri dalam presentasi

2

Analisis

20

Ada 2 aspek yang terpenuhi

10

Ada 1 aspek yang terpenuhi

30

- Kedalaman analisis materi/permasalahan - Kelengkapan sumber sejarah/referensi

Materi/Permasalahan

- Kecakapan memberi tanggapan atas pertanyaan/permasalahan

3

Penutup

20

Ada 2 aspek yang tersedia

10

Ada 1 aspek tang tersedia

30

- Kemampuan dalam mengaitkan antarmateri - Kemampuan dalam membuat kesimpulan - Kemampuan dalam membuat saran


20

Ada 2 aspek yang tersedia

10

Ada 1 aspek tang tersedia

70

b) Penilaian Proyek Penilaian

projek

kemampuan

dapat

digunakan

mengaplikasi,

untuk

kemampuan

mengetahui

menyelidiki

dan

pemahaman, kemampuan

menginformasikan suatu hal secara jelas. Penilaian projek dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pelaporan dan merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode/waktu tertentu. Guru perlu menetapkan hal-hal atau tahapan yang perlu dinilai, seperti penyusunan desain, pengumpulan data, analisis data, dan penyiapan laporan tertulis/lisan. Untuk menilai setiap tahap perlu disiapkan kriteria penilaian atau rubrik.

Pada penilaian proyek setidaknya ada 3 (tiga) hal yang perlu dipertimbangkan yaitu:

1) Kemampuan pengelolaan ;Kemampuan peserta didik dalam memilih topik, mencari informasi dan mengelola waktu pengumpulan data serta penulisan laporan.

2) Relevansi;

Kesesuaian

dengan

mata

pelajaran,

dengan

mempertimbangkan tahap pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam pembelajaran.

3) Keaslian ;Projek yang dilakukan peserta didik harus merupakan hasil karyanya, dengan mempertimbangkan kontribusi guru berupa petunjuk dan dukungan terhadap proyek peserta didik.

Contoh Format Penilaian Proyek Mata Pelajaran :

Guru Pembimbing

:

Nama Proyek

:

Nama

:

Alokasi Waktu :

Kelas

:

No. 1

ASPEK

SKOR (1 - 5)

PERENCANAAN : a. Rancangan Alat -

Alat dan bahan

-

Gambar

b. Uraian cara menggunakan alat


71

2

PELAKSANAAN : a. Keakuratan Sumber Data / Informasi b. Kuantitas Sumber Data c. Analisis Data d. Penarikan Kesimpulan

3

LAPORAN PROYEK : a. Sistematika Laporan b. Performans c. Presentasi TOTAL SKOR

c) Penilaian Produk Penilaian produk adalah penilaian terhadap proses pembuatan dan kualitas suatu produk. Penilaian produk meliputi penilaian kemampuan peserta didik membuat produk-produk teknologi dan seni, seperti: makanan, pakaian, hasil karya seni (patung, lukisan, gambar), barang-barang terbuat dari kayu, keramik, plastik, dan logam atau alat-alat teknologi tepat guna yang sederhana. Pengembangan produk meliputi 3 (tiga) tahap dan setiap tahap perlu diadakan penilaian yaitu:

1) Tahap persiapan, meliputi: penilaian kemampuan peserta didik dalam merencanakan,

menggali,

dan

mengembangkan

gagasan,

dan

mendesain produk.

2) Tahap pembuatan produk (proses), meliputi: penilaian kemampuan peserta didik dalam menyeleksi dan menggunakan bahan, alat, dan teknik.

3) Tahap penilaian produk (appraisal), meliputi: penilaian produk yang dihasilkan peserta didik sesuai kriteria yang ditetapkan.

Teknik Penilaian Produk Penilaian produk biasanya menggunakan cara holistik atau analitik. 1) Cara holistik, yaitu berdasarkan kesan keseluruhan dari produk, biasanya dilakukan pada tahap appraisal.


72

2) Cara analitik, yaitu berdasarkan aspek-aspek produk, biasanya dilakukan terhadap

semua

kriteria

yang

terdapat

pada

semua

tahap

proses

pengembangan.

Format Penilaian Produk Materi Pelajaran

:

Nama Peserta didik:

Nama Proyek :

Kelas

:

Alokasi Waktu : No

Tahapan

1

Tahap Perencanaan Bahan

2

Tahap Proses Pembuatan :

Skor ( 1 – 5 )*

a. Persiapan alat dan bahan b. Teknik Pengolahan c. K3 (Keselamatan kerja, keamanan dan kebersihan) 3

Tahap Akhir (Hasil Produk) a. Bentuk fisik b. Inovasi TOTAL SKOR

Catatan : *) Skor diberikan dengan rentang skor 1 sampai dengan 5, dengan ketentuan semakin lengkap jawaban dan ketepatan dalam proses pembuatan maka semakin tinggi nilainya. Setelah proyek selesai guru dapat melakukan penilaian menggunakan rubrik penilaian proyek.Peserta didik melakukan presentasi hasil proyek, mengevaluasi hasil proyek, memperbaiki sehingga ditemukan suatu temuan baru untuk menjawab permasalahan yang diajukanpada tahap awal. d) Penilaian Portofolio Penilaian portofolio pada dasarnya menilai karya-karya peserta didik secara individu pada satu periode untuk suatu mata pelajaran. Akhir suatu periode hasil karya tersebut dikumpulkan dan dinilai oleh guru dan peserta didik sendiri. Berdasarkan informasi perkembangan tersebut, guru dan peserta didik sendiri dapat menilai perkembangan kemampuan peserta didik dan terus


73

menerus melakukan perbaikan. Dengan demikian, portofolio dapat memperlihatkan dinamika kemampuan belajar peserta didik melalui sekumpulan karyanya, untuk mata pelajaran Sejarah Indonesia antara lain: gambar, foto, maket bangunan bersejarah, resensi buku/literatur, laporan penelitian dan karya nyata individu peserta didik yang diperoleh dari pengalaman. Kriteria tugas pada penilaian portofolio  Tugas sesuai dengan kompetensi dan tujuan pembelajaran yang akan diukur.  Hasil karya peserta didik yang dijadikan portofolio berupa pekerjaan hasil tes, perilaku peserta didik sehari-hari, hasil tugas terstruktur, dokumentasi aktivitas peserta didik di luar sekolah yang menunjang kegiatan belajar.  Tugas portofolio memuat aspek judul, tujuan pembelajaran, ruang lingkup belajar, uraian tugas, kriteria penilaian.  Uraian tugas memuat kegiatan yang melatih peserta didik mengembangkan kompetensi dalam semua aspek (sikap, pengetahuan, keterampilan).  Uraian tugas bersifat terbuka, dalam arti mengakomodasi dihasilkannya portofolio yang beragam isinya.  Kalimat yang digunakan dalam uraian tugas menggunakan bahasa yang komunikatif dan mudah dilaksanakan.  Alat dan bahan yang digunakan dalam penyelesaian

tugas

portofolio

tersedia di lingkungan peserta didik dan mudah diperoleh.

D. AKTIVITAS PEMBELAJARAN Untuk memahami materi penilaian autentik, anda perlu membaca secara cermat modul ini, gunakan referensi lain sebagai materi pelengkap untuk menambah

pengetahuan

anda.

Dengarkan

dengan

cermat

apa

yang

disampaikan oleh pemateri, dan tulis apa yang dirasa penting. Silahkan

berbagi

pengalaman

anda

dengan

cara

menganalisis,

menyimpulkan dalam suasana yang aktif, inovatif dan kreatif, menyenangkan dan bermakna. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mempelajari materi ini mencakup : 1. Aktivitas individu, meliputi : Sejarah SMA/SMK K - 4

74

a. Memahami dan mencermati materi diklat b. Mengerjakan latihan/lembar kerja/tugas, menyelesaikan masalah/kasus pada setiap kegiatan belajar; dan menyimpulkan c. Melakukan refleksi

2. Aktivitas kelompok, meliputi : a. mendiskusikan materi pelatihan b. bertukar pengalaman dalam melakukan pelatihan c. penyelesaian masalah /kasus

E. LATIHAN/KASUS/TUGAS DISKUSI KELOMPOK 1. Peserta dibagi menjadi empat kelompok. 2. Setiap kelompok menetapkan ketua dan sekretaris kelompok 3.

Setiap kelompok memberi nama kelompoknya

4.

Setiap kelompok menentukan KD untuk menyusun instrument penilaian autentik

5.

Tugas dan Langkah Kerja untuk kelompok adalah sebagai berikut : a.

Susunlah model penilaian sikap dengan teknik observasi, jurnal, dan penilaian diri untuk KD yang dipilih” !

b.

Susunlah model penilaian pengetahuan dengan teknik observasi, jurnal, dan penilaian diri untuk KD yang dipilih” !

c.

Susunlah model penilaian ketrampilan melalui proyek dan portofolio untuk KD yang dipilih!

d.

Identifikasi permasalahan yang terjadi dalam menyusun penilaian autentik tersebut di atas!

e.

Lakukan analisis hasil penyusunan penilaian autentik sejarah yang telah disusun oleh kelompok lain!

f.

Berilah solusi tertulis untuk perbaikan instrumen penilaian autentik yang telah disusun!

g.

Laporkan hasil diskusi kelompok secara tertulis,.

h.

Presentasikan hasil diskusi di depan kelas !


75

F. RANGKUMAN Perubahan paradigma pendidikan dari behavioristik ke konstruktivistik mendatangkan

problem bagi pendidik dalam proses pembelajaran dan

penilaian. Pendidik merasa kebingungan dalam proses penilaian yang dapat memberikan

gambaran

yang

utuh

mengenai

sikap,

keterampilan,

dan

pengetahuan peserta didik dikaitkan dengan kehidupan nyata mereka di luar sekolah atau masyarakat dan juga serta bagaimana format penilaiannya. Permasalahan ini dapat dipecahkan salah satunya menggunakan penilaian autentik. Penilaian ini mampu menggambarkan peningkatan hasil belajar peserta didik, baik dalam rangka mengobservasi, menalar, mencoba, dan membangun jejaring. Penilaian autentik dilakukan oleh guru dalam bentuk penilaian kelas melalui penilaian kinerja, portofolio, produk, projek, tertulis, dan penilaian diri.

G. UMPAN BALIK Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini: 1.

Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi problematika penerapan penilaian pada satuan pendidikan?

2. Makna penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi problematika penerapan penilaian pada satuan pendidikan? 3. Apa manfaat materi problematika penerapan penilaian pada satuan pendidikan terhadap tugas Bapak/Ibu disekolah?

DAFTAR PUSTAKA Puspendik, 2014, Materi Implementasi Kurikulum 2013 tahun 2014 Mata Pelajaran Sejarah SMA/SMK. Jakarta : BPSDMPK dan PMP. Permendikbud No 59 Tahun 2014 tentang Kerangka dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas Madrasah/Aliyah Permendikbud No 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dasar dan Menengah


76


POKOK-POKOK ILMU SEJARAH

A. TUJUAN PEMBELAJARAN Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diklat dapat menganalisa Pokok-pokok Ilmu Sejarah dengan baik

B. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 1. 2. 3. 4.

Memrproyeksikan peristiwa sejarah dalam konteks kekinian Menganalisa sumber sejarah yang bersifat kontroversi Menyeleksi sumber sejarah yang disinyalirsarat kepentingan Menyelidik sumber sejarah yang berasal dari asing melalui kritik

C. URAIAN MATERI 1. Konsep Dasar Sejarah a. Pengertian Sejarah Istilah sejarah bermula dari bahasa Arab “syajaratun” yang artinya pohon atau keturunan atau asal usul yang kemudian berkembang sebagai kata dalam bahasa Melayu “syajarah”, akhirnya menjadi kata sejarah dalam bahasa Indonesia (Frederick dan Soeroto, 1982:1). Jadi, kata pohon di sini mengandung pengertian suatu percabangan geneologis dari suatu kelompok keluarga tertentu yang kalau dibuat bagannya menyerupai profil pohon yang ke atas penuh dengan cabang serta ranting-rantingnya serta ke bawah juga menggambarkan percabangan dari akar-akarnya. Dengan demikian kata syajarah itu mula-mula dimaksudkan sebagai gambaran silsilah/keturunan (Widja, 1988: 6). Memang,dalam historiografi tradisional kebanyakan intinya memuat asal usul keturunan (silsilah). Kata-kata seperti kisah, hikayat, tambo, riwayat, tarikh adalah istilah yang sering dipakai untuk gambaran asal-usul tersebut. Dalam bahasa Jawa dikenal babad dan kidung di dalamnya juga mengandung unsur silsilah, meskipun sering dirangkai juga dengan gambaran kejadian/peristiwa,


77

sebagaimana dalam bahasa Jerman terdapat istilah geschicte yang berarti terjadi

Di negeri Barat dikenal istilah dalam bahasa Inggris “history”. Kata ini sebenarnya berasal dari bahasa Yunani kuno “istoria” yang berarti belajar dengan cara bertanya (Ali, 2005: 11); Widja, 1988: 7). Kalau pengertian ini diluaskan artinya, hakikatnya sudah mengacu pada pengertian ilmu. Pada mulanya belum kelihatan adanya usaha membatasi pengertian pada gejala yang menyangkut kehidupan manusia saja, tapi mencakup gejala alam secara keseluruhan. Dalam perkembangan kemudian baru kelihatan munculnya dua istilah yaitu “scientia” yang lebih mengkhusus pada penelaahan sistematis yang sifatnya non kronologis atas gejala alam, sedangkan kata “istoria”

lebih

dikhususkan bagi penelaahan kronologis atas gejala-gejala yang menyangkut kehidupan manusia. Dengan demikian, secara sederhana “sejarah” dapat didefinisikan sebagai peristiwa yang dialami oleh manusia yang terjadi di masa lampau. Dengan pengertian sejarah sebagaimana yang sudah disebutkan tersebut, maka ilmu sejarah adalah ilmu yang mempelajarai peristiwa yang dialami oleh manusia yang terjadi di masa lampau.

2. Unsur-unsur Sejarah Sejarah dibangun berdasarkan unsur-unsur pembentuknya. Adapun unsur-unsur sejarah adalah sebagai berikut. a. Manusia Sejarah adalah ilmu tentang manusia. Akan tetapi, manusia bukan monopoli kajian sejarah. Ilmu-ilmu lain, seperti Sosiologi, Antropologi, Politik, Kedokteran, dan sebagainya, juga mengkaji tentang manusia. Perbedaannya terletak pada titik perhatian masing-masing ilmu. Sejarah mengkaji aktivitas manusia di segala bidang dalam perspektif waktu. Akan tetapi, sejarah juga bukan kisah manusia pada masa lampau secara keseluruhan. Manusia yang sudah memfosil menjadi objek kajian Antropologi Ragawi. Demikian juga bendabenda, meskipun sebagai hasil karya manusia, tetapi menjadi bidang kajian Arkeologi.


78

b. Ruang Dalam melakukan aktivitas, manusia terikat pada ruang atau tempat tertentu. Ibarat bermain sandiwara, ruang adalah panggung, di mana lakon dimainkan. Ada hubungan yang erat antara peristiwa dengan ruang, seperti dinyatakan dalam Teori Determinisme Geografis, bahwa faktor geografis sebagai satu-satunya faktor penentu jalannya peristiwa sejarah. c. Waktu Dalam ilmu sejarah, waktu merupakan salah satu unsur yang penting, karena sejarah merujuk pada suatu peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Dengan demikian aktivitas manusia dilihat dari kurun waktu/ periodisasinya, sehingga unsur kronologis menjadi sangat penting. Menurut Kuntowijoyo (1995), dalam waktu terjadi empat hal, yaitu perkembangan,

(2)kesinambungan,

(3)pengulangan,

(1)

(4)perubahan.

Perkembang-an terjadi bila berturut-turut masyarakat bergerak dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Biasanya masyarakat akan berkembang dari bentuk yang sederhana ke bentuk kompleks. Contoh : masyarakat kota Surabaya tahun 1920an berbeda dengan masyarakat kota Surabaya tahun 1990-an. Kesinambungan bila masyarakat baru hanya melakukan adopsi lembaga-lembaga lama. Contoh: pada awal-awal Proklamasi Kemerdekaan kondisi yang ada merupakan kesinambungan dari masa-masa sebelumnya, sehingga di tempat-tempat tertentu masyarakat tidak sabar untuk melakukan perubahan, seperti di Aceh dan Tiga Daerah (Brebes, Tegal, Pekalongan). Pengulangan berlangsung bila peristiwa yang pernah terjadi pada masa lampau terjadi lagi, sehingga timbul kemiripan. Perubahan terjadi bila masyarakat mengalami perkembangan secara besar-besaran dalam waktu singkat. Contoh: pendidikan dan pengajaran mengubah struktur masyarakat Jawa pada awal abad ke-20. d. Peristiwa Sejarawan terutama tertarik pada peristiwa-peristiwa yang mempunyai arti istimewa. Untuk itu, ada yang disebut occurrence dengan event. Occurrence menunjuk pada peristiwa biasa, sedangkan event merupakan peristiwa istimewa. Ada pula yang menggunakan istilah kejadian “non historis” untuk peristiwa biasa, dan kejadian “historis” untuk peristiwa istimewa (Widja, 1988: 18).


79

Masalahnya, sulit membuat batasan yang ketat, mana yang dikatagorikan sebagai kejadian biasa dan mana yang merupakan kejadian istimewa. Perbedaan ini sebenarnya lebih banyak bergantung pada kepentingan sejarawan dalam menyusun cerita sejarahnya. Ada yang mula-mula dianggap sebagai kejadian/peristiwa biasa, mungkin kemudian dapat menjadi peristiwa istimewa. Demikian sebaliknya, peristiwa yang mula-mula dianggap istimewa ternyata bisa kurang berarti dalam konteks cerita sejarah yang lain. Maka dari itu, sejarawan dianjurkan untuk tidak terlalu terikat pada klasifikasi di atas. Dalam hal ini, yang penting sejarawan perlu mengumpulkan sejumlah besar peristiwa yang menarik perhatiannya, dan baru kemudian pada waktu ia merencanakan karakteristik cerita sejarahnya, menyeleksi/mengklasifikasi mana-mana yang bersifat peristiwa biasa dan mana-mana yang merupakan peristiwa istimewa dalam konteks ceritanya (Widja, 1988:18). Dengan demikian, pengertian peristiwa istimewa itu hakikatnya dapat dirumuskan sebagai peristiwa yang terutama menunjang bagi karateristik cerita sejarah yang hendak disusun oleh sejarawan atau peristiwa yang mempunyai makna sosial. e. Kausalitas Apabila pengungkapan sejarah bersifat deskriptif, maka fakta-fakta yang perlu diungkapkan terutama bersangkutan dengan apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Dengan mengetahui data deskriptif itu sebagian besar dari keingintahuan terhadap peristiwa sejarah tertentu terpenuhi. Dalam jawaban terhadap bagaimananya peristiwa itu, pada umumnya telah tercakup beberapa keterangan tentang sebab-sebabnya, meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit, hanya secara implisit saja. Seringkali pembaca sudah puas dengan uraian mengenai bagaimananya itu. Apabila pertanyaan-pertanyaan di atas masih disusul dengan pertanyaan mengapa, maka timbul tuntutan untuk secara eksplisit memberikan uraian tentang sebab-sebab atau kausalitas peristiwa itu. f. Tidak Berulang Sejarah bersifat sekali terjadi (einmalig). Kalau terdapat dua peristiwa atau lebih yang mempunyai kesamaan, bukan berarti sejarah berulang. Hal ini hanya sebuah kemiripan, karena unsur-unsur yang melekat dalam masingmasing peristiwa (waktu, pelaku, tempat, kausalitas) berbeda. Contoh berikut


80

kiranya dapat memperjelas hal ini: PKI terlibat perlawanan pada tahun 1927, 1948, dan 1965. Dari aspek waktu, tokoh-tokoh yang terlibat, intensitas keterlibatan, tempat perlawanan, jelas berbeda, dan masih banyak perbedaanperbedaan yang lain.

3. Matra Sejarah a. Sejarah Sebagai Ilmu Dalam dunia ilmu, sebuah pengetahuan dapat dikatakan sebuah ilmu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1). Objek Objek sejarah adalah aktivitas manusia pada masa lampau. Sejarah merupakan ilmu empiris. Sejarah seperti ilmu-ilmu lain yang mengkaji manusia, bedanya sejarah mengkaji aktivitas manusia dalam dimensi waktu. Aspek waktu inilah yang menjadi jiwa sejarah. Selanjutnya objek sejarah dibedakan menjadi dua, yakni objek formal dan objek material. Objek formal sejarah adalah keseluruhan aktivitas masa silam umat manusia. Objek material berupa sumbersumber sejarah yang merupakan bukti adanya peristiwa pada masa lampau (Zed, 2002: 48). Bukti-bukti itu merupakan kesaksian sejarah yang bisa dilihat. Tegasnya, rekonstruksi sejarah hanya mungkin kalau memiliki bukti-bukti berupa dokumen atau jenis peninggalan lainnya. b). Tujuan Menurut Sutrasno (1975: 22) sejarah bertujuan sebagai berikut. 1. Memberikan kenyataan-kenyataan sejarah yang sesungguhnya, menceriterakan segala yang terjadi apa adanya 2. Membimbing, mengajar, dan mengupas setiap kejadian sejarah secara kritis dan realistis. Makin

objektif

(makin

dekat

kepada

kenyataan

sejarah

yang

sesungguhnya) makin baik, karena dengan demikian pembaca akan mendapat gambaran sesungguhnya tentang apa yang benar-benar terjadi. c). Metode Metode sejarah bertumpu pada empat langkah, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Metode sejarah bersifat universal, artinya metode


81

sejarah dapat dimanfaatkan oleh ilmu-ilmu lain untuk keperluan memastikan fakta pada masa lampau. Dengan semakin mendekatnya ilmu-ilmu sosial dan ilmu sejarah, maka semakin terlihat pemanfaatan metode sejarah dalam ilmuilmu sosial. d). Kegunaan Menurut

Widja

(1988:

49-51)

sejarah

paling

tidak

mempunyai

empatkegunaan, yaitu edukatif, inspiratif, rekreatif, dan instruktif. Guna edukatifadalah sejarah memberikan kearifan dan kebijaksanaan bagi orang yang mempelajari-nya. Menyadari guna edukatif dari sejarah berarti menyadari makna dari sejarah sebagai masa lampau yang penuh arti. Selanjutnya berarti bahwa kita bisa mengambil dari sejarah nilai-nilai berupa ide-ide maupun konsepkonsep kreatif sebagai sumber motivasi bagi pemecahan masalah-masalah masa kini dan selanjutnya untuk merealisir harapan-harapan di masa akan datang. Guna inspiratif terutama berfungsi bagi usaha menumbuhkan harga diri dan identitas sebagai suatu bangsa. Guna sejarah semacam ini sangat berarti dalam rangka pembentukan nation building. Di negara-negara yang sedang berkembang guna inspiratif sejarah menjadi bagian yang sangat penting, terutama dalam upaya menumbuhkan kebanggaan kolektif. Guna rekreatif menunjuk kepada nilai estetis dari sejarah, terutama kisah yang runtut tentang tokoh dan peristiwa. Di samping itu, sejarah memberikan kepuasan dalam bentuk “pesona perlawatan”. Dengan membaca sejarah seseorang bisa menerobos batas waktu dan tempat menuju zaman lampau dan tempat yang jauh untuk mengikuti berbagai peristiwa di dunia ini. Guna instruktif adalah fungsi sejarah dalam menunjang bidang-bidang studi kejuruan/ketrampilan seperti navigasi, teknologi senjata, jurnalistik, taktik militer, dan sebagainya. Kuntowijoyo (1995: 19-35) membedakan guna sejarah menjadi guna ekstrinsik dan guna intrinsik. Guna intrinsik sejarah meliputi, (1) sejarah sebagai ilmu, (2) sejarah sebagai cara mengetahui masa lampau, (3) sejarah sebagai pernyataan pendapat, dan (4) sejarah sebagai profesi. Guna ekstrinsik merupa-


82

kan manfaat sejarah terutama di bidang pendidikan. Sejarah mempunyai fungsi pendidikan, yaitu sebagai pendidikan (1) moral, (2) penalaran, (3) politik, (4) kebijakan, (5) perubahan, (6) masa depan, (7) keindahan, (8) ilmu bantu. Dalam guna ekstrinsik selain pendidikan, sejarah juga berfungsi sebagai (1) latar belakang, (2) rujukan, dan (3) bukti. e). Sistematika Bentuk sistematika dalam sejarah berupa periodisasi dan percabangan dalam ilmu sejarah. Periodisasi adalah pemenggalan waktu dalam periodeperiode dengan menggunakan kriteria tertentu. Periodisasi berasal dari asal kata periode yang berarti masa, kurun, babak, dan zaman. Periode adalah satu kesatuan yang isi, bentuk, maupun waktunya tertentu (Gazalba, 1981: 75). Aktivitas masa lalu manusia beragam, baik jumlah maupun jenisnya. Untuk itu, perlu dibagi-bagi ke dalam periode-periode agar mudah dipahami. Dalam periodisasi seolah-olah objek dibagi-bagi sedemikian rupa sehingga merupakan kotak-kotak yang dibatasi oleh tembok tebal. Walaupun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Ibarat tubuh manusia yang terdiri atas kepala, tangan, telinga, dan lain-lain, agar mudah memahami maka perlu dipelajari masing-masing anggota tubuh. Kajian masing-masing anggota tubuh manusia memang seolaholah terpisah, tetapi sebenarnya tetap dalam satu kesatuan yaitu badan tubuh manusia. Salah satu syarat ilmu adalah pembagian-pembagian yang bersifat teoritis. Hal ini dilakukan agar mudah mendalami persoalan bagian demi bagian. Walaupun hanya secara singkat dan global, namun dengan pembagian atau periodisasi diharapkan agar isi dan arti dari dasar ilmu pengetahuan dapat dimengerti oleh siapapun, khususnya yang mempelajari ilmu pengetahuan tersebut. Sebagai contoh: periodisasi sejarah Indonesia, menggambarkan perjalanan sejarah bangsa Indonesia dari masa Nirleka hingga masa kini, meskipun dalam pernyataan pendek-pendek. Secara garis besar materi sejarah dibagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok teori sejarah dan kelompok kajian sejarah. Kelompok teori sejarah, seperti Pengantar Ilmu Sejarah, Filsafat Sejarah, Metodologi dan Historiografi. Kelompok kajian sejarah masih terbagi lagi dalam sejarah kawasan dan sejarah


83

tematis. Masing-masing masih terpecah dalam cabang-cabang lagi. Seperti sejarah kawasan yang terbagi dalam sejarah Eropa, Asia, dan Afrtika. Sedangkan sejarah tematis terdiri atas sejarah ekonomi, sejarah politik, sejarah maritim, dan sebagainya. f). Kebenaran Sedikitnya ada dua teori kebenaran yang biasanya bisa dikaitkan dengan usaha pengujian kebenaran fakta, yaitu kebenaran korespondensi dan kebenaran koherensi. Kebenaran korespodensi menyatakan bahwa sesuatu itu (suatu pernyataan) benar apabila sama dengan realitasnya. Apa yang disebut realitas dalam konteks sejarah adalah kenyataan yang benar-benar telah terjadi, suatu kenyataan seperti apa adanya yang tidak tergantung pada orang yang menyelidikinya. Sedangkan kebenaran koherensi menyatakan bahwa sesuatu itu (suatu pernyataan) benar jika cocok dengan pernyataan-pernyataan lain yang pernah diucapkan/dinyatakan dan kita terima kebenarannya. Jadi, kebenaran itu tidak dicari dalam hubungan pernyataan dengan realitas, tapi antara satu pernyataan dengan pernyataan lainnya. Oleh karena sejarah terjadi satu kali, pada masa lampau, dan tidak bisa diulang, maka dari dua teori kebenaran itu, teori kebenaran koherensi yang tepat bagi sejarah. g). Generalisasi Generalisasi atau kebenaran-kebenaran yang bersifat umum sering terabaikan dalam kajian sejarah. Sejarawan biasanya tidak menjadikan generalisasi sebagai tujuan utamanya. Sejarawan lebih memusatkan perhatian pada usaha menerangkan, untuk kemudian mengartikan jalan yang sebenarnya dari peristiwa-peristiwa khusus, yaitu kejadian-kejadian dalam dimensi waktu, ruang, dan kondisi-kondisi tertentu (Widja, 1988: 3). Akan tetapi, banyak juga sejarawan yang membicarakan sifat-sifat umum, di samping juga kekhususan, dari masing-masing revolusi, seperti revolusi Perancis, revolusi Amerika, revolusi Indonesia, dan sebagainya. Demikian juga sejarawan

Sartono

Kartodirdirjo

yang

juga

telah

berhasil

memberikan

generalisasi tentang gerakan-gerakan protes di Jawa.


84

h). Prediksi Prediksi dapat diartikan sebagai berlakunya hukum dikemudian hari. Hukum sejarah adalah keteraturan yang dapat diserap pada sejumlah kejadian, yang memberikan rupa persamaan pada perubahan-perubahan keadaan tertentu dalam sejarah. Dalam sejarah keteraturan yang menjadi unsur utama dari suatu hukum dikaitkan dengan suatu kondisi tertentu, yaitu sepanjang keteraturan itu bisa diserap pada sejumlah kejadian yang berarti pula tidak ada jaminan bahwa keteraturan itu bisa diterapkan pada setiap kejadian, dan bahwa kejadiankejadian itu dibatasi hanya kejadian yang punya rupa persamaan, bukan kejadian yang memang benar-benar sama (identik). Dengan kata lain, hukum itu berlaku apabila bisa dilihat unsur-unsurnya pada peristiwa, kalau tidak maka berarti hukum itu tidak berlaku. Kenyataan

ini

tidak

menghalangi

usaha

untuk

memproyeksikan

pengalaman masa lampau ke situasi masa kini dan akan datang. Meskipun tidak dengan landasan prediksi seperti yang terjadi dalam ilmu alam.

4. Sejarah Sebagai Seni Menurut Kuntowijoyo (1995: 67-70) kedudukan sejarah sebagai seni disebabkan alasan-alasan sebagai berikut. a.

Sejarah memerlukan intuisi Apa yang harus dikerjakan setiap langkah memerlukan kepandaian

sejarawan dalam memutuskan apa yang harus dilakukan. Sering terjadi untuk memilih suatu penjelasan, bukan peralatan ilmu yang berjalan tetapi intuisi. Dalam hal ini cara kerja sejarawan sama dengan seniman. Sering sejarawan merasa tidak lagi sanggup melanjutkan tulisannya, terutama kalau itu berupa deskripsi atau penggambaran peristiwa. Dalam keadaan tidak tahu itu sebenarnya yang diperlukan intuisi. Untuk mendapatkan intuisi sejarawan harus kerja keras dengan data yang ada. Di sinilah beda intuisi


85

seorang sejarawan dengan seniman. Mungkin seniman akan melamun, tetapi sejarawan harus tetap ingat akan data-datanya. b.

Sejarah memerlukan imajinasi Dalam pekerjaannya, sejarawan harus dapat membayangkan apa yang

sebelumnya, apa yang sedang terjadi, dan apa yang terjadi sesudah itu. Pikiran sejarawan harus mampu menerobos masa silam, membayangkan peristiwa dan kondisi yang mengiringinya dalam konteks jaman di mana peristiwa terjadi. Tentu saja imajinasi sejarawan harus tetap berdasar pada bukti-bukti, sehingga tidak terjebak dalam anakronisme, yaitu menempatkan waktu tidak pada ruang yang semestinya. c.

Sejarah memerlukan emosi Sejarawan

diharapkan

menyatukan

perasaan

dengan

objeknya.

Sejarawan dapat menghadirkan objeknya seolah-olah pembacanya mengalami sendiri peristiwa itu. Akan tetapi, sejarawan harus tetap setia dengan fakta. Penulisan sejarah yang melibatkan emosi sangat penting untuk pewarisan nilai. Untuk keperluan ini, dalam sejarah dikenal historical thinking atau cara berpikir historis, yaitu upaya menempatkan pikiran-pikiran pelaku sejarah pada pikiran sejarawan. Historical thinking didasari bahwa peristiwa sejarah mempunyai aspek luar dan aspek dalam. Aspek luar peristiwa adalah bentuk dari peristiwa, seperti pemberontakan, perubahan sosial, pelacuran, dan lain-lain. Sedangkan aspek dalam merupakan pikiran-pikiran dari pelaku sejarah. Untuk dapat menjangkau pikiran-pikiran ini dilakukan dengan percakapan imajiner. Tentu saja sejarawan tidak boleh berbuat semaunya saja, harus tetap bertumpu pada fakta sejarah. Dengan penerapan historical thinking diharapkan muncul emosi kesejarahan. d. Sejarah memerlukan gaya bahasa Gaya bahasa yang baik, tidak berarti gaya bahasa yang berbunga-bunga. Kadang-kadang gaya bahasa yang lugas lebih menarik. Gaya yang berbelit-belit dan tidak sistematis jelas merupakan bahasa yang jelek. Akan tetapi perlu diingat, seperti dinyatakan Kuntowijoyo (1995: 11) bahwa sejarah bukan sastra. Sejarah berbeda dengan sastra dalam hal: (1) cara kerja, (2) kebenaran, (3) hasil keseluruhan, dan (4) kesimpulan. Dari cara kerjanya, sastra adalah pekerjaan


86

imajinasi yang lahir dari kehidupan sebagaimana dimengerti oleh pengarangnya. Kalau kebetulan pengarangnya bersimpati pada perkembangan kota, ia akan menghasilkan sastra yang demikian. Tidak perlu diharapkan pengarang akanmengungkapkan secara tuntas. Kebenaran bagi pengarang secara mutlak ada di bawah kekuasaannya. Dengan kata lain pengarang akan bersikap subjektif dan tidak ada yang mengikatnya. Kebebasan bagi pengarang demikian besarnya, sehingga berhak membangun sendiri dunianya. Hasil keseluruhannya hanya menuntut supaya pengarang taat asas dengan dunia yang dibangunnya sendiri. Dalam kesimpulan, bisa saja sastra justru berakhir dengan pertanyaan. Hal itu tidak bisa dilakukan oleh sejarah. Sejarah harus berusaha memberikan informasi selengkap-lengkapnya, setuntas-tuntasnya, dan sejelas-jelasnya. 5. Sejarah Sebagai Peristiwa dan Kisah Sejarah sebagai peristiwa hanya terjadi satu kali pada masa lampau. Orang masa kini mengetahui bahwa telah terjadi peristiwa melalui bukti-bukti (evidensi) yang ditinggalkan. Bagi sejarawan bukti-bukti merupakan sesuatu yang utama dan pertama. Tanpa adanya bukti peristiwa masa lalu hanya mitos belaka. Untuk mengungkapkan peristiwa, bukti-bukti itu selanjutnya diolah melalui kritik sejarah. Hasil upaya mempertanyakan bukti-bukti disebut fakta sejarah. Jadi, fakta dalam ilmu sejarah berarti informasi atau keterangan yang diperoleh dari sumber atau bukti setelah melalui proses kritik. Deretan fakta-fakta belum dapat disebut sejarah, melainkan masih pseudo sejarah (sejarah semu) dan belum mempunyai arti. Agar dapat berarti dan dipahami maka perlu dilakukan sintesis (interpretasi). Ketika hasil sintesis dituliskan maka lahirlah sejarah sebagai kisah, yang selalu menampilkan apa, siapa, kapan, dan di mana (Hariyono, 1995: 12-13). Dengan demikian sejarah sebagai kisah, merupakan produk serangkaian kerja intelektual dari seorang sejarawan dan bagaimana menangani bukti-bukti hingga mewujudkannya dalam tulisan sejarah (historiografi).

6. Metode Sejarah Prosedur kerja seorang peneliti sejarah dalam mengkaji masa lampau berkisar pada langkah-langkah; (1) pemilihan topik, (2) pengumpulan sumber, (3) verifikasi (kritik sejarah, keabsahan sumber), (4) interpretasi: analisis dan


87

sintesis, dan (5) penulisan. Kelima langkah ini kemudian diringkas dalam empat kegiatan, yakni heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Kuntowijoyo (1995: 90-92) menyarankan, sebaiknya topik atau objek kajian dipilih berdasarkan: (1) kedekatan emosional, dan (2) kedekatan intelektual. Hal ini penting karena orang akan bekerja dengan baik bila senang dan mampu. Bila Anda dilahirkan di sebuah kota tertentu dan ingin berbakti pada kota di mana anda dilahirkan, menulis tentang kota sendiri adalah paling strategis. Perlu diyakini bahwa tulisan itu berharga. Dalam sebuah kota banyak masalah yang bisa diangkat, seperti pertanahan, ekonomi, politik, demografi, mobilitas sosial, kriminalitas, dan lain-lain. Kedekatan emosional biasanya akan diikuti atau berjalan bersamaan dengan kedekatan intelektual, bahkan tidak jarang kedekatan intelektual mendahului kedekatan emosional. Kalau tertarik terhadap permasalahan tertentu, seseorang akan memper-kaya khasanah intelektualnya dengan hal-hal yang terkait dengan permasalahan tersebut. Perlu diperhatikan, bahaya yang akan muncul bila seseorang terlibat secara emosional ialah pertimbangan intelektualnya akan dipengaruhi emosi, sehingga sejarah berubah menjadi pengadilan. Padahal, sejarah adalah ilmu empiris yang harus menghindari penilaian yang subjektif. Masih menurut Kuntowijoyo (1995: 90-91) menyatakan bahwa pemilihan topik perlu memperhatikan empat kriteria sebagai berikut. Pertama, nilai bahwa topik harus sanggup memberikan penjelasan atas sesuatu yang berarti. Kedua, keaslian yaitu belum ada peneliti lain yang meneliti dan jika objek telah dikaji oleh peneliti terdahulu, maka Anda harus yakin bahwa (1) ada evidensi baru yang sangat substansial dan signifikan, (2) intepretasi baru dari evidernsi yang valid dan dapat ditunjukkan. Ketiga, kepraktisan yaitu penelitian harus dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut: (1) keberadaan sumber dapat diperoleh tanpa kesulitan, (2) sumber dapat dimanfaatkan tanpa adanya tekanan, (3) kemampuan untuk memanfaatkan sumber,

(4) ruang lingkup pemanfaatan

(makalah, laporan, buku, tesis). Keempat, kesatuan yaitu kesatuan tema yang memberikan suatu titik tolak, arah dan tujuan tertentu.


88

1. Heuristik Sumber-sumber sejarah tidak dapat melukiskan sejarah serba objek seluruhnya. Sumber sejarah hanyalah mengandung sebagian kecil kenyataan sejarah. Atau tidak dapat merekan peristiwa secara keseluruhan (Ali, 2005:16). Sumber sejarah atau dapat juga disebut data sejarah (Kuntowijoyo, 1995:94) yang dikumpulkan harus sesuai dengan jenis sejarah yang akan ditulis. Proses pencarian dan pengumpulan sumber sejarah atau data sejarah inilah yang disebut dengan heuristik (Hariyono, 1995:54). Sumber sejarah adalah semua peninggalan manusia (peninggalan sejarah) dari masa lampau. Peninggalan sejarah dapat berupa benda-benda, seperti bangunan (candi, patung, masjid, makam), peralatan hidup (senjata, tombak, keris, gamelan), perhiasan (emas, perak, perunggu, dll) dan juga dapat berupa tulisan, seperti prasasti, karya sastra, dokumen. Menurut jenisnya: Pertama, sumber tertulis (tekstual), yaitu keterangan tertulis yang berkaitan dengan peristiwa sejarah. Sumber tertulis ada 3 macam, yaitu: a. Sumber tertulis sezaman dan setempat. Maksudnya sumber tertulis itu ditulis pada waktu terjadinya peristiwa sejarah dan berasal dari lokasi terjadinya peristiwa sejarah. Contoh: Prasasti Yupa tentang Kerajaan Kutai (Abad ke-4 Masehi). Prasasti ini ditulis atas perintah Raja Mulawarman (sezaman dengan Kerajaan Kutai) dan ditemukan di sungai Muarakaman Kutai (setempat dengan kerajaan Kutai). b. Sumber tertulis sezaman tetapi tidak setempat. Maksudnya sumber tertulis itu ditulis pada waktu terjadinya peristiwa sejarah tetapi bukan berasal dari daerah terjadinya peristiwa sejarah. Contoh: Kitab Ling Wai Taita karya Chou Ku Fei tahun 1178 tentang Kerajaan Kediri. Sumber ini sezaman dengan Kerajaan Kediri (Abad 10-12) tetapi berasal dari Cina (tidak setempat). c. Sumber tertulis setempat tetapi tidak sezaman .Maksudnya sumber tertulis itu berasal dari daerah/lokasi terjadinya peristiwa sejarah tetapi ditulis jauh sesudah terjadinya peristiwa sejarah. Contoh: Kitab Babad Tanah Jawi yang ditulis pada zaman Kerajaan Mataram Islam tetapi isinya tentang akhir Kerajaan Majapahit, Kerajaan Demak dan Kerajaan Pajang yang tidak sezaman dengan masa Kerajaan Mataram Islam.


89

Kedua, Sumber lisan (oral): keterangan langsung dari pelaku atau saksi sejarah dari peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Ketiga. Sumber benda (korporal): sumber sejarah yang diperoleh dari peninggalan benda-benda kebudayaan. Misalnya: fosil, senjata, candi. Ke-empat, Sumber rekaman yang berbentuk foto dan kaset video. Misalnya: foto peristiwa proklamasi kemerdekaan. Menurut tingkat pemerolehan: Sumber primer (pertama): peninggalan asli sejarah yang berasal dari zamannya. Misalnya: prasasti, candi, masjid. 2. Sumber sekunder (kedua): benda-benda tiruan dari benda aslinya, seperti prasasti tiruan, terjemahan kitab-kitab kuno.. 3. Sumber tersier (ketiga): berupa buku-buku sejarah yang disusun berdasarkan hasil penelitian ahli sejarah tanpa melakukan penelitian langsung. 2. Kritik Apabila seorang sejarawan telah berhasil mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang akan menjadi bahan dari cerita sejarahnya, maka langkah berikutnya yang perlu dikerjakan ialah menilai, menguji atau menyeleksi sumbersumber tersebut sebagai usaha untuk mendapatkan sumber yang benar, dalam arti benar-benar diperlukan, benar-benar asli serta benar-benar mengandung informasi yang relevan dengan cerita sejarah yang disusun. Ini menyangkut kredibilitas dari sumber-sumber tersebut. Usaha ini semua disebut kritik sejarah. Semua sumber mempunyai aspek ekstern dan aspek intern, oleh karena itu kritik sejarah bisa dibedakan menjadi kritik intern dan kritik ekstern. Kritik ekstern bertugas mempermasalahkan kesejatian bahan atau mempersoalkan apakah sumber itu merupakan sumber sejati yang dibutuhkan. Kritik intern bertugas mem-permasalahkan kesejatian isi atau bertalian dengan persoalan: apakah sumber itu dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Kritik ekstern terutama bertujuan menjawab tiga pertanyaan pokok yang menyangkut sumber. 1. Apakah sumber itu memang sumber yang kita kehendaki, di mana sejarawan ingin mengetahui /meyakinkan diri apakah sumber itu asli atau palsu.


90

2. Apakah sumber itu sesuai dengan aslinya atau tiruan, yang mana terutama menyangkut sumber-sumber kuno di mana satu-satunya cara untuk memperbanyak atau mengabadikan naskah adalah dengan menyalin. Dalam menyalin inilah ada kemungkinan terjadi perubahan dari dokumen aslinya. 3. Apakah sumber itu utuh atau telah diubah-ubah. Ini menyangkut utuh atau tidaknya sumber, artinya mempertanyakan kondisi fisik sumber (rusak, retak, robek, dll.) (Notosusanto, 1971: 20; Widja, 1988: 21-22). Kritik intern mulai bekerja setelah kritik ekstern selesai menentukan, bahwa dokumen yang kita hadapi memang dokumen yang kita cari. Kritik intern harus membuktikan bahwa kesaksian yang diberikan oleh suatu sumber memang dapat dipercaya. Buktinya diperoleh dengan cara: (1) penilaian intrinsik daripada sumber-sumber; (2) membanding-bandingkan kesaksian daripada berbagai sumber (Notosusanto, 1971:43). Penilaian intrinsik sumber dilakukan dengan dua cara, yakni menentukan sifat sumber dan menyoroti pengarang atau pembuat sumber. Harus dapat diidentifikasi suatu sumber apakah bersifat rahasia atau tidak, bersifat sakral atau profan. Pengarang atau pembuat adalah orang yang memberikan informasi mengenai masa lampau melalui bukti yang sampai kepada kita. Untuk itu, harus mempunyai kepastian bahwa kesaksiannya dapat dipercaya. Untuk memastikan kesaksian dari pengarang atau pembuat dilakukan dengan mengajukan dua pertanyaan. Pertama, apakah ia mampu untuk memberikan kesaksian? Kemampuan ini antara lain berdasarkan kehadirannya pada waktu dan tempat terjadinya peristiwa. Kemampuan itu bergantung pula pada keahliannya, karena, misalnya, keterangan seorang prajurit mengenai jalannya sebuah rapat staf divisi, tentu perlu disangsikan nilainya. Kedua, apakah ia mau memberikan kesaksian yang benar? Ini menyangkut kepentingan si pengarang atau pembuat terhadap peristiwa itu. Harus diketahui, apakah ia mempunyai alasan untuk menutup-nutupi sesuatu peristiwa atau untuk melebihlebihkannya. Proses kedua daripada kritik intern, yaitu membanding-bandingkan kesaksian berbagai sumber. Hal ini dilakukan dengan “menjejerkan” kesaksian dari sumber-sumber. Untuk itu proses ini dapat dianalogkan dengan upaya


91

seorang hakim di pengadilan dalam memeriksa saksi-saksi. Akan tetapi, sejarawan bukan sebagai hakim semata, ia juga sebagai jaksa dan pembela sekaligus. 3. Interpretasi Interpretasi atau penafsiran sejarah adalah kegiatan mensintesakan faktafakta yang diperoleh dari analisis sumber. Analisis sendiri berarti menguraikan, sedangkan sintesis berarti menyatukan. Dalam melakukan interpretasi keduanya tidak dapat dipisahkan. Sintesis adalah upaya menyusun/menyatukan sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah dan bersama teori-teori disusunlah fakta-fakta itu ke dalam suatu interpretasi yang menyeluruh (Abdurrahman, 1999: 64). Seperti dicontohkan Kuntowijoyo (1995) sebagai berikut. 

Fakta pertempuran



Fakta rapat-rapat



Fakta mobilisasi massa



Fakta penggantian pejabat



Fakta pembunuhan



Fakta orang-orang mengungsi



Fakta penurunan dan pengibaran bendera. Dari fakta-fakta itu kemudian muncul interpretasi bahwa telah terjadi

revolusi. Dengan demikian pernyataan revolusi merupakan interpretasi peneliti setelah fakta-fakta dikelompokkan menjadi satu. Kemampuan untuk melakukan sintesis hanyalah mungkin kalau peneliti mempunyai konsep, yang diperolehnya dari pembacaan, dan karena itu pula interpretasi atas data yang sama sekalipun memungkinkan hasilnya bisa beragam (Abdurrahman, 1999: 64). Walsh (1970) mengungkapkan, bahwa ada empat faktor yang melatarbelakangi perbedaan interpretasi sejarawan. Pertama, kecenderungan pribadi (personal bias), yaitu rasa suka atau tidak suka terhadap pelaku sejarah. Tentu banyak hal yang menyebabkan sejarawan atau siapa saja yang terlatih melakukan studi sejarah untuk menyukai atau tidak suka terhadap pelaku sejarah. Baik secara individu maupun kelompok. Idealnya sejarawan bebas dari


92

kecenderungan pribadi, sehingga ia mampu menempatkan diri untuk mengambil jarak yang dapat membawanya pada sikap netral. Sikap yang tidak menyukai pelaku sejarah menyebabkan sejarawan mempunyai pertimbangan yang tidak memuaskan pada pelaku sejarah atau pada konstelasi zaman pada waktu itu. Kalau ini terjadi berarti sejarawan tidak bisa mengendalikan perasaan dan sikap semacam itu seharusnya tidak perlu dimasukkan dalam karya sejarahnya. Apabila seorang sejarawan telah terjebak pada rasa kagum pada pelaku sejarah tertentu, akibatnya ia akan membuat kisah sejarah terpusat pada ide-ide dan tindakan tokoh pujaannya, yang ia gambarkan sebagai faktor yang menentukan bagi konstelasi zaman pada waktu itu. Sebaliknya ahli sejarah yang lain kebetulan mempunyai perasaan anti pati yang kuat pada pelaku sejarah yang sama, maka dalam kisah sejarah yang kedua ini pelaku sejarah dilukiskan negatif, penuh ketidaksetiaan atau jahat atau tidak efektif. Kedua, prasangka kelompok (group prejudice), yaitu anggapan-anggapan yang berkaitan dengan masuknya seorang ahli sejarah menjadi anggota dari suatu golongan atau kelompok tertentu. Perlu diperhatikan dalam hal ini adalah pandangan-pandangan atau pendapat-pendapat oleh sejarawan yang menjadi anggota atau simpatisan kelompok tertentu sulit dideteksi, karena pandanganpandangan kelompok itu telah diusahakan untuk diberi landasan-landasan rasional, sehingga menampilkan prasangka kelompok tertentu pada suatu karya sejarah dianggap sama saja dengan menampilkan keyakinan rasional. Pada beberapa hal prasangka kelompok mempunyai persamaan dengan kecenderungan pribadi, tetapi ada perbedaan. Kecenderungan pribadi banyak bergantung pada selera individu, tetapi prasangka kelompok dapat berasal dari watak/karakter/ideologi kelompok. Jadi di sini bukan masalah kecenderungan lagi melainkan masalah prinsip. Ketiga, teori teori yang saling bertentangan atas dasar penafsiran sejarah atau penafsiran berlainan tentang fakta sejarah (conflicting theories of historical interpretation), yaitu tafsiran yang berlainan mengenai apa yang sesungguhnya yang paling besar pengaruhnya terhadap terjadinya suatu peristiwa, dalam hal ini patut diperhatikan bahwa ada teori yang telah diterima secara universal, karena teori penafsiran telah mendapat pengakuan di antara para ahli, di mana teori Sejarah SMA/SMK K - 4

93

tersebut dianggap konklusi empiris yang tersusun di atas dasar yang kokoh dan didahului oleh penelitian-penelitian mendalam terhadap fakta-fakta dalam perkembangan sejarah. Namun demikian, masih saja terdapat kemungkinan bagi melihatnya unsur subjektivitas pada teori penafsiran ini, karena pada kenyataan tidak jarang suatu teori diberi kepercayaan yang berlebih-lebihan oleh seorang sejararawan, sampai-sampai cenderung untuk mempertahankan walaupun ia berhadapan dengan bahan bukti yang menolak teorinya. Terhadap teori-teori yang saling bertentangan atas dasar penafsiran sejarah ini harus lebih hati-hati, sebab terhadap kecenderungan pribadi dan prasangka kelompok masih ada kemungkinan besar untuk mengatasinya dengan cara menekan kepentingan pribadi atau kelompok tersebut. Akan tetapi, tidak mungkin menganjurkan pada sejarawan untuk melepaskan semua teori-teori penafsiran, karena memang diperlukan bekal latar belakang teori dalam rangka menjelaskan suatu peristiwa. Keempat, pandangan filsafat yang berbeda (underlying philosophical conflicts), yaitu perbedaan dalam keyakinan moral dan metafisis. Keyakinan moral berarti penilaian-penilaian yang diberikan oleh sejarawan ke dalam pengertian mereka tentang masa lampau. Sedang pengertian metafisis merupakan pengertian teoretis tentang hakikat manusia dari tempatnya di dalam alam semesta dengan mana penilaian itu dihubungkan. Kedua-keduanya saling terikat erat walaupun pendukung-pendukungnya tidak menyadarinya secara terbuka (Widja, 1988:44). Sejarawan mengkaji masa lampau dengan ide-ide filosofisnya dan dengan sendirinya ini menentukan cara mereka menafsirkan masa lampau tersebut, sehingga menghasilkan penafsiran sejarah yang berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan-perbedaan pandangan filsafatnya. Jadi masalahnya di sini ialah apabila mau menghilangkan/menekan pandangan filsafat yang berbeda-beda berarti sama dengan menghilangkan perbedaan-perbedaan filosofis itu sendiri, sesuatu yang sulit dibayangkan dalam hubungannya dengan karya sejarah. Berkaitan

dengan

subjektivitas

dan

objektivitas

dalam

sejarah,

Poespoprodjo (1987) mengingatkan, bahwa subjektivitas mempunyai pengertian lain dan tidak selalu negatif, berbeda dengan subjektivistik dan subjektivisme.


94

Subjektivitas adalah hal-hal yang berhubungan dengan subjek dan halal hukumnya. Subjektivistik lebih mengarah pada segala sesuatu yang diserahkan pada kesewenangan subjek, sedang subjektivisme berarti objek dipandang sebagai suatu kreasi (tidak dipandang sebagaimana mestinya). Dalam hal ini objek seharusnya dipandang dengan kacamata totalitas akal budi. Pada taraf yang ideal seorang sejarawan seharusnya tidak dihinggapi subjektivistik ataupun subjektivisme. Walaupun sejarah tidak mungkin objektif (menurut kriteria objektif mutlak), tetapi penulisan sejarah didasarkan atas aturan atau metodologi yang menjamin keobjektifannya.

Ilmu sejarah mengembangkan

ceritera tersendiri untuk

mengukur sejauh mana pengkajiannya dinyatakan berhasil dan sejauh mana pengkajian

itu gagal mencapai tujuannya. Selanjutnya perlu disadari bahwa

objektivitas yang berlebihan, khususnya bila maksudnya tidak pada kejujuran biasa atau keengganan menyatakan pendapat yang tegas, tidak diinginkan dalam sejarah. Dengan kata lain, pengetahuan tentang masa lampau tidak bertambah, apabila sejarahnya ditulis secara ragu-ragu (Frederik dan Soeroto, 1982) . Upaya sejarawan untuk menampil-kan pelaku sejarah secara jujur dan terbuka makin jauh dari objektif dan kemungkin-an akan menimbulkan kekacauan secara politis maupun ilmiah. Kalau sejarah tidak mungkin objektif secara mutlak, lantas bagaimana cara-nya untuk menghindari subjektivitas berlebihan dan agar sejarawan tidak terjebak dalam subjektivististik dan subjektivisme? Untuk itu Poespoprodjo (1987) menyaran-kan agar: (1) sejarawan terus menerus belajar agar kapasitas intelektualnya bertambah kaya. Luasnya bidang yang digarap sejarawan, jika sejarawan tidak peka terhadap bermacam ragam hal yang berasal dari berbagai bidang sektor kehidupan, maka sejarah akan menyedihkan; (2) sejarawan harus selalu memperhatikan kelengkapan kejiwaannya, hal ini penting agar sejarawan tidak (a) dipermainkan oleh prasangka, (b) dibutakan oleh konsepsi, (c) diperbudak oleh kesewanangan. Sutrasno (1975) berpendapat hampir sama, yaitu (1) sejarawan harus mengakui dengan terus terang segala kekurangan dan segala kemungkinan sifat


95

subjektif dari penulisan tersebut; (2) dengan demikian pembaca dapat meneropong dan mempelajari lebih objektif. 7. Historiografi Historiografi berasal dari history (sejarah) dan graphy (melukiskan, mencitra,

menggambarkan).

Historiografi

berarti

melukiskan

atau

menggambarkan sejarah atau pengertian yang lebih umum adalah penulisan sejarah. Penulisan sejarah adalah usaha merekonstruksi masa lampau untuk menjawab pertanyaan pokok yang terlebih dahulu dirumuskan. Penulisan tanpa adanya penelitian tidak lebih dari rekonstruksi tanpa pembuktian. Abdullah (1985:xv) menyatakan, bahwa penulisan adalah puncak segala-galanya. Sebab apa yang dituliskan itulah sejarah, yaitu histoire-recite (sejarah sebagaimana dikisahkan) yang mencoba menangkap dan memahami histoire-realite (sejarah sebagaimana terjadinya). Hasil pengerjaan sejarah yang akademis atau kritis berusaha sejauh mungkin mencari kebenaran historis dari setiap fakta. Model

penulisan

sejarah

dapat

menggunakan

dua

pendekatan.

Pendekatan pertama, yaitu pendekatan diakronik (memanjang dalam waktu) dan sinkronik (meluas dalam ruang) (Kuntowijoyo, 1995:115). Karya-karya sejarah pada galibnya menggunakan pendekatan diakronik atau dengan kata lain bersifat kronologis (urut waktu). Namun, pendekatan sinkronik juga bisa digunakan dalam penulisan sejarah. Contoh karya sejarah dengan pendekatan sinkronik, yaitu Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris: Madura (1850 – 1940) oleh Kuntowijoyo. Dalam melakukan pemaparan, penulis sejarah sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut. 1. Memiliki kemampuan mengungkapkan dengan menggunakan bahasa secara baik. Misalnya, memperhatikan aturan atau pedoman bahasa Indonesia yang baik dan memilih kata serta gaya bahasa yang tepat untuk mengungkapkan maksud. 2. Terpenuhinya kesatuan sejarah, yakni suatu penulisan sejarah disadari sebagai bagian dari sejarah yang lebih umum.


96

3. Diperlukan pola penulisan atau sistematika penyusunan dan pembahasan agar mudah diikuti secara jelas oleh pemikiran pembaca. 4. Pemaparan harus argumentatif, artinya usaha peneliti dalam mengerahkan ide-idenya dalam merekonstruksi masa lampau didasarkan bukti-bukti terseleksi, bukti yang cukup lengkap, dan detail fakta yang akurat (Hasan Usman dalam Abdurrahman, 1999: 67-68). Menurut Kartodirdjo (1992: 60-62) penulisan sejarah harus mengikuti beberapa prinsip sebagai berikut. 1. Kejadian-kejadian diceritakan dalam urutan kronologis, dari awal sampai akhir. 2. Dari kelompok fakta (peristiwa) perlu ada penentuan fakta kausal (penyebab), fakta (peristiwa), dan fakta akibat. Sering ada juga multikausalitas atau kondisi-kondisi dari situasi yang menciptakan “kemasakan” situasi bagi terjadinya peristiwa. 3. Bila uraian berupa deskriptif-naratif, maka perlu ada proses serialisasi, ialah mengurutkan peristiwa-peristiwa berdasarkan prinsip di atas. 4. Dua peristiwa atau lebih yang terjadi secara simultan (bersama) sudah barang tentu dituturkan secara terpisah. 5. Apabila satu peristiwa sangat kompleks, terjadi atas banyak kejadian kecil, maka perlu diseleksi mana yang perlu disoroti karena dipandang penting. 6. Unit

waktu

dan

unit

ruang

dapat

dibagi-bagi

atas

sub-unit

tanpa

menghilangkan kaitannya atau dalam kerangka umum suasana terjadinya. 7. Untuk memberi struktur kepada waktu, maka perlu dilakukan priodisasi (pembabakan) waktu berdasarkan kriteria tertentu, seperti ciri-ciri khas yang ada pada periode tertentu. 8. Suatu peristiwa dengan lingkup waktu dan ruang yang cukup besar sering memerlukan pembabakan atas episode-episode, seperti: gerakan sosial, mengalami masa awal penuh dengan keresahan sosial, munculnya pemimpin dan ideologi, masa akselerasi konflik, konfrontasi, dan masa reda.


97

9. Perkembangan ekonomi sering memperlihatkan garis pasang-surut, semacam gelombang yang lazim disebut konjungtur. Di samping itu, perubahan sosial makan waktu lebih lama sebelum tampak jelas perubahan strukturalnya. Perubahan yang radikal, total, dan mendesak lebih tepat disebut revolusi. Perkembangan historis mempunyai iramanya sendiri, secara esensial berbeda dengan perkembangan evolusioner menurut teori evolusi. 10.Dalam perkembangan metodologi sejarah mutakhir ternyata pengkajian sejarah tidak lagi semata-mata membuat deskriptif-naratif, tetapi lebih banyak menyusun deskrispsi analisis.

D. AKTIVITAS PEMBELAJARAN Untuk memahami Pokok-pokok Ilmu Sejarah, Anda perlu membaca secara cermat modul ini. Gunakan referensi lain sebagai materi pelengkap untuk menambah pengetahuan. Perhatikan dan dengarkan dengan cermat penjelasan pemateri dan tulis apa yang dirasa penting. Silakan berrbagi pengalaman dengan cara menganalisa, menyimpulkan dalam suasana yang aktif, inovatif, dan kreatif, menyenangkan dan bermakna. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mempelajari materi ini mencakup: 1. Aktivitas individu a. Memahami dan mencermati materi diklat b. Mengerjakan latihan/lembar kerja/tugas, menyelesaikan masalah / kasus pada setiap kegiatan belajar. Dan menyimpulkannya c. Melakukan refleksi 2. Aktivitas Kelompok a. Mendiskusikan materi pelatihan b. Bertukar pengalaman dalam melakukan pelatihan c. Menyelesaikan masalah/kasus


98

E. LATIHAN LK 1 Diskusikan beberapa permasalahan berikut ini 1. Pembelajaran sejarah membicarakan peristiwa yang telah lampau. Bagaimana cara anda mengkondisikan / menghadirkan peristiwa tersebut dalam proses pembelajaran 2. Sumber sejarah tidak terbatas pada buku teks saja, bagaimana cara anda memotivasi siswa agar dapat memanfaatkan segala sumber sejarah yang ada untuk mempelajari sejarah? 3. Di era globalisasi, arus informasi tidak dapat dibendung lagi. Siswa dengan mudah dapat mengakses berita dari berbagai penjuru dunia. Bagaimana strategi anda sebagai guru sejarah jika siswa bertanya tentang informasi yang di dengar mengandung unsur kontroversi dengan pembelajaran sejarah di kelas?

LK 2 Untuk mengetahui pemahaman anda dan implementasia kajian Pokok-pokok Ilmu Sejarah, kerjakan soal berikut! 1. Dalam perjalanan sejarah, tentunya ada kisah yang disembunyikan. Sebagai contoh serangan Umum 1 Maret, peran Sri sultan Hamengkubhuwono IX begitu dikecilkan. Demikian juga peran Mr Syafruddin Prawiranegara maupun Mr Asa‟at yang tak dimunculkan dalam jajaran pejabat / Wali Negara di peroide revolusi fisik (1945-1949). Bagaimana sikap Bapak/Ibu untuk memberi penjelasan berimbang pada kasus tersebut pada siswa didik. 2. Sumber sejarah lisan ada kecenderungan sarat dengan unsur subjektivitas. Contoh penonjolan peran seseorang yang terlibat dalam suatu peristiwa. Hingga dibuat kisah heroiknya. Bagaimana Bapak/Ibu menyikapi kondisi tersebut? Mengingat penerbitan otobiografi maupun biografi mengekalkan legitimasi. 3. Banyak bacaan biografi atau otobiografi tokoh yang dibuat. Menurut Bapak/Ibu apa yang dapat diperoleh hal positif dari bacaan tersebut?

4. Perlukah kritik intern dan ekstern dari sumber asing yang memberi kontribusi tidak sedikit dari historiografi Indonesia? Mengapa demikian?


99

F. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini; 1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi Pokok-Pokok Ilmu Sejarah? 2. Makna penting apakah yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi Pokok-Pokok Ilmu Sejarah? 3. Apa manfaat materi Pokok-Pokok Ilmu Sejarah terhadap tugas Bapak/Ibu di sekolah?

4. Setelah Bapak/Ibu mempelajari modul di atas, apakah yang Bapak/Ibu lakukan terhadap ketersediaan sumber dan media yang berhubungan dengan materi Pokok-Pokok Ilmu Sejarah di sekolah/madrasah Bapak/Ibu bertugas?

G. RANGKUMAN Bangunan keilmuan sejarah ditopang beberapa konsep, mulai waktu, ruang, manusia, peristiwa, einmaliq (tak berulang) dan kausalitas maka akan mudah seseorang mudah membuat definisi sejarah. Maka sebaiknya guru tidak mengharuskan siswa menghafal definisi, menyebut angka tahun peristiwa. Namun akan lebih bermakna bila mampu merekonstruksi serpihan berdasar evidensi yang ada. Dimensi sejarah dapat menyentuh matra sebagai ilmu, peristiwa, dan kisah. Bila sebagai ilmu maka sejarah telah memenuhi syarat: yaitu memiliki objek, Tujuan, Metode, Kegunaan, Sistematika, Kebenaran, Generalisasi, dan prediksi. Sejarah sebagai seni akan memiliki nilai unik yang memerlukan intuisi, imajinasi, emosi dan gaya bahasa. Sejarah sebagai peristiwa menunjukkan benar-benar terjadi, dan melebur pada masa itu. Dan tak terulang kembali. Benar-benar terjadi karena meninggalkan jejak. Bila mengalami proses analisa diberi intrepretasi kemudian akan menjadi kisah sejarah. Klasifikasi sumber sejarah akan dijabarkan menjadi sumber sejarah yang 1) sengaja, atau tidak sengaja ditinggalkan. Ada juga 2) sumber


100

langsung dan tidak langsung. 3) Sumber historis maupun non historis, 4) sumber tertulis, lisan, benda, rekaman 5) Sumber primer, sekunder, tersier, Aktivitas manusia yang beragam yang melebur pada waktu dan ruang perlu disederhanakan pengkajian. Tidak lain untuk memudahkan pemahaman per bagian dalam bentuk periodisasi. Kriteria yang diambil sebagai dasar dapat diklasifikasikan melalui kronologis, dinasti, integrasi, ketatanegaraan, ekonomi, agama. Acuan kriteria yang ideal haruslah menganut prinsip; 1) diiringi waktu 2) menggunakan tahun bulat atau abad 3) penggunaan kriteria secara konsisten.

DAFTAR PUSTAKA Abdullah, Taufik dan Abdurrachman Surjomihardjo. 1985. Ilmu Sejarah dan Historiografi. Arah dan Perspektif. Jakarta: Gramedia. Abdurrahman, Dudung. 1999. Metode Penelitian Sejarah. Jakarta: Logis Wacana Ilmu. Ali, R. Moh. 2005. Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: LKiS. Frederick, William H. dan Soeri Soeroto. 1982. Pemahaman Sejarah Indonesia. Sebelum dan Sesudah Revolusi. Jakarta: LP3ES. Gazalba, Sidi. 1981. Pengantar Sejarah Sebagai Ilmu. Jakarta: Bhratara. Hariyono. 1998. Mempelajari Sejarah Secara Efektif. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya. Kartodirdjo, Sartono. 1992. Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Kuntowijoyo, 1995. Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya. Notosusanto, Nugroho. 1971. Norma-norma Dasar Penelitian dan Penulisan Sejarah. Jakarta: Pusat Sejarah ABRI. Poespoprodjo, W. 1987. Subjektivitas Dalam Historiografi. Bandung: Remaja Karya. Sutrasno. 1975. Sejarah dan Ilmu Pengetahuan. Jakarta: Pradnya Paramita. Widja, I.G. 1988. Pengantar Ilmu Sejarah. Sejarah Dalam Perspektif Pendidikan. Semarang: Satya Wacana.


101


MANUSIA DAN KEBUDAYAAN PRAAKSARA INDONESIA A. TUJUAN PEMBELAJARAN Setelah mempelajari modul ini, peserta dapat memahami Manusia dan kebudayaan praaksara di Indonesia dengan baik.

B. INDIKATOR PEMBELAJARAN 1. Menerangkan periodesasi praaksara Indonesia 2. Mengemukakan munculnya kehidupan sosial masyarakat praaksara Indonesia 3. Membedakan perkembangan kebudayaan batu dan logam pada masa praaksara di Indonesia 4. Mengemukakan tahapan perkembangan jenis-jenis manusia purba di Indonesia 5. Mencontohkan tradisi praaksara Indonesia yangmasih berkembang hingga saat ini 6. Menentukan lokasi penemuan manusia purba dan hasil kebudayaannya di Indonesia

C. URAIAN MATERI Mempelajari kehidupan masalalu merupakan kegiatan yang amat menarik.Kehidupan manusia dari jaman kezaman senantiasa mengalami perkembangan.Kehidupan manusia pada jaman pra aksara atau jaman pra sejarah dapat di pelajari melalui berbagai temuan fosil dan artefak sisa kehidupan dimasa lalu.Kehidupan manusia purba adalah kehidupan yang amat sederhana. Manusia purba hidup dan memenuhi kebutuhanya dengan cara berburu dan meramu, berpindah pindah dari satu empat ketempat lain (nomaden). Pada masa pra sejarah manusia belum mengenal tulisan sehingga masa ini di sebut dengan masa pra aksara.Sejak pertama kali bumi diciptakan hingga saat ini, bumi telah banyak sekali mengalami perubahan dan perkebangan.Diperkirakan bumi saat ini telah berusia kurang lebih 2.500 Sejarah SMA/SMK K - 4

102

juta tahun.Para ahli geologi membagi masa perkembangan bumi mejadi beberapa zaman yaitu arkeozoikum, paleozoikum, mesozoikum, neozoikum.

1. Periodesasi Pra-Aksara Praaksara Indonesia merupakan bagian awal dari sejarah kebudayaan Indonesia. Oleh karena itu dengan mempelajari Praaksara Indonesia diharapkan dapat mengerti dan memahami awal pertumbuhan kebudayaan bangsa Indonesia, terutama pertumbuhan dan perkembangan masyarakat Praaksara

Indonesia

dalam

kaitannya

dengan

pertumbuhan

dan

perkembangan masyarakat masa kini. Selama ini terminologi Praaksara Indonesia dipandang dalam pengertian yang terbatas. Padahal pengertian Praaksara Indonesia tidak hanya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia sejak saat hadirnya hominid yang pertama pada kala plestosen hingga saat manusia telah mengenal tulisan pertama pada sekitar abad 4-5 M. Dalam perkembangannya materi Praaksara Indonesia ditambah dengan data-data etnoarkeologi terutama aspek tradisi Praaksara yang masih bertahan dan berkembang hingga masa sekarang. Pengetahuan tentang Praaksara disistematisasikan berdasarkan bahanbahan

yang

diperoleh

selama

ini.

Beberapa

pandangan

tentang

perkembangan kehidupan manusia Praaksara telah diungkapkan oleh para pakar sejalan dengan ditemukannya banyak data arkeologi, khususnya bukti kehidupan Praaksara, muncul berbagai masalah yang perlu dipecahkan. Salah satu masalah yang sering menjadi kancah perdebatan para ahli adalah tentang konsep periodesasi

Praaksara. Seperti diketahui periodesasi

Praaksara merupakan sarana penting untuk memahami kehidupan Praaksara. Dengan periodesasi tersebut diharapkan kehidupan

Praaksara dapat

dijelaskan dalam dimensi ruang dan waktu. Beberapa model periodesasi Praaksara telah disusun para ahli berdasarkan konsep tertentu.

a. Model Teknologi Pembentukan periodesasi Praaksara pertama kali dikemukakan oleh C.J. Thomsen dari Denmark pada tahun 1836. gagasan Thomsen ini disebut sistem tiga zaman (three age system) ysng membagi zaman Praaksara menjadi:

zaman


batu,

zaman

perunggu,

dan

zaman

besi.

Dalam 103

penerapannya kemudian

sistem Thomsen dikembangkan menjadi sistem

empat zaman dimana zaman batu dibagi menjadi zaman batu tua (paleolitik) dan zaman batu baru (neolitik). Akhirnya tesusunlah sistem lima zaman yang meliputi: paleolitik, mesolitik, neolitik, perunggu, dan besi. Contoh kerangka semacam ini telah disusun oleh G.C. McCurdy pada tahun 1925. Sistem pembagian zaman Praaksara di Eropa Barat ini kemudian dikenal sebagai model teknologi yang terutama menaruh perhatian pada perkembangan teknik pembuatan alat kerja manusia.

Setiap tingkat

perkembangan ditandai oleh terciptanya alat dengan bentuk dan bahan pembuatan tertentu. Model teknologi diterapkan di Indonesia atas prakarsa P.V.van Stein Callenfels (1934) dan dilanjutkan van der Hoop (1938), R von Heine Geldern (1945), dan akhirnya dimantapkan oleh H.R. van Heekeren (1955). Seperti halnya di Eropa, Praaksara di Indonesia dibagi dalam beberapa tingkat teknologi yang memprioritaskan perkembangan kebudayaan material. Tingkat ini terdiri atas: paleolitik, mesolitik, neolitik, perunggu-besi (atau perunggu-besi digabung

menjadi

logam

awal/paleometalik).

Suatu

tingkat

khusus

ditambahkan pada kronologi di Indonesia, yaitu tingkat megalitik. Tingkat ini diletakkan sejajar dengan neolitik dan paleometalik. b. Model Sosial-Ekonomi Model ini menitikberatkan pada problema sosial dan ekonomi yang akan dipecahkan melalui data Praaksara. Suatu pendekatan yang memfokuskan pada kehidupan ekonomi telah dikemukakan oleh J.C.D. Clark tahun 1952. sementara itu pendekatan sosio-struktural telah dilakukan oleh v. Gordon Childe pada tahun 1958. fokus diletakkan pada kemajuan teknologi dan sosial masyarakat Praaksara Eropa. Kemajuan sosial ini ditandai dengan adanya Revolusi Neolitik dan Revolusi Perkotaan. Cara pendekatan sosial-ekonomi ini disebut juga dengan model mata pencaharian hidup (subsistence model) yang membagi tingkat hidup menjadi berburu dan mengumpul makanan disusul oleh hidup bercocok tanam. Model inilah yang kemudian diluncurkan R.P. Soejono pada tahun 1970 sebagai model periodesasi Praaksara Indonesia yang tersusun menjadi: masa berburu dan mengumpul makanan tingkat sederhana, masa berburu dan mengumpul


104

makanan tingkat lanjut, masa bercocok tanam, dan masa perundagian. Penerapan model sosial-ekonomi seringkali dilengkapi dengan makna perkembangan teknologi.

2. LINGKUNGAN ALAM Aspek lingkungan merupakan salah satu unsur penting pembentuk suatu budaya masyarakat. Oleh karena itu untuk mengetahui kehidupan manusia Praaksara Indonesia tidak dapat terlepas dari kondisi bentang alam dimana manusia Praaksara melangsungkan kehidupanya. Seperti diketahui manusia masa Praaksara masih sangat menggantungkan hidupnya pada alam, sehinga hubungan yang begitu dekat antara manusia dengan lingkungan membawa konsekuensi bahwa manusia harus senantiasa beradaptasi dengan lingkungan yang ditempati. Sejak bumi ini terbentuk, keadaan lingkungan di bumi telah mengalami perubahan sehingga menjadi keadaan lingkungan seperti yang terlihat sekarang ini. Pada zaman kuarter yang terbagi atas kala plestosen dan holosen telah terjadi beberapa kali perubahan iklim. Sejak awal kehadiran manusia plestosen di muka bumi ini senantiasa diikuti oleh peristiwa alam yang tentu saja berpengaruh terhadap ekologi manusia Praaksara yang menghuni pada kala tersebut.

a. Lingkungan Alam Kala Plestosen Kala plestosen merupakan bagian masa geologi yang paling muda dan paling singkat. Akan tetapi bagi sejarah kehidupan manusia, kala ini merupakan masa yang paling tua dan terpanjang yang dilalui manusia. Kala Plestosen berlangsung kira-kira 3 juta sampai 10 ribu tahun yang lalu (Soejono 1984). Pada kala ini telah terjadi beberapa kali perubahan iklim. Secara umum pada masa itu terjadi glasiasi (jaman es), dimana suhu bumi turun dan glester meluas di permukaan bumi. Pada kala plestosen terjadi 4 kali masa glasial yang diselingi 3 kali masa interglasial dimana suhu bumi naik kembali (Bemmelen 1949). Pada saat itu didaerah dekat kutub terjadi pengesan, dan

di daerah tropis yang tidak kena pengaruh pelebaran es

keadaannya lembab, termasuk Indonesia terjadi musim hujan (pluvial) dan pada waktu suhu naik terjadi musim kering atau antarpluvial. Sejarah SMA/SMK K - 4

105

Selain terjadi perubahan iklim, pada kala Plestosen juga ditandai dengan gerakan berasal dari dalam bumi (endogen) seperti gerakan pengangkatan (orogenesa) yang menyebabkan munculnya daratan baru, kegiatan gunung berapi (vulkanisme), serta gerakan dari luar bumi (eksogen) seperti pengikisan (erosi), turun naiknya permukaan air laut,

serta timbul

tenggelamnya sungai dan danau. Berbagai peristiwa alam tersebut dapat menyebabkan perubahan bentuk muka bumi. Pada kala plestosen ini bagian barat kepulauan Indonesia berhubungan dengan daratan Asia Tenggara sebagai akibat dari turunnya muka air laut. Sementara itu kepulauan Indonesia bagian timur berhubungan dengan daratan Australia. Daratan yang menghubungkan Indonesia bagian barat dengan Asia Tenggara disebut daratan Sunda (di masa antarglasial merupakan

paparan

Sunda

atau

Sunda

shelf),

dan

daratan

yang

menghubungkan Papua dengan Australia disebut daratan Sahul (di masa antarglasial merupakan paparan Sahula atau Sahulshelf). Semua peristiwa alam tersebut di atas langsung atau tidak langsung telah mempengaruhi cara hidup manusia. Fosil-fosil manusia yang pernah ditemukan di Indonesia diketahui berdasarkan susunan lapisan tanah. Berdasarkan hasil penelitian terhadap susunan lapisan tanah dan batuan menunjukkan bahwa kronologi plestosen di Jawa dibagi atas 3 bagian, dari tua ke yang muda ialah pestosen bawah, plestosen tengah dan plestosen atas (Heekeren 1972). Endapan plestosen bawah terkenal dengan formasi Pucangan, plestosen tengah disebut formasi Kabuh, dan plestosen atas dikenal sebagai formasi Notopuro. Masing-masing formasi tersebut menunjukkan adanya jenis-jenis fauna tertentu. Formasi Pucangan ditemukan fauna Jetis. Formasi Kabuh mengandung temuan fauna Trinil. Sedangkan formasi Notopuro dijumpai fauna Ngandong (Soejono 1984). b. Lingkungan Alam Kala Holosen Kala holosen berlangsung kira-kira antara 10.000 tahun yang lalu hingga sekarang. Pada kala ini kegiatan gunung api, gerakan pengangkatan, dan pelipatan masih berlangsung terus. Sekalipun pengendapan sungai dan


106

letusan gunung api masih terus membentuk endapan aluvial, bentuk topografi kepulauan Indonesia tidak banyak berbeda dengan topografi sekarang. Perubahan penting yang terjadi pada awal kala holosen adalah berubahnya iklim. Berakhirnya masa glasial Wurm kira-kira 20.000 tahun yang lalu menyebabkan berakhirnya musim dingin dan berakhir pula zaman es. Iklim kemudian menjadi panas dan terjadilah zaman panas dengan akibat semua daratan yang semula terbentuk karena turunnya muka air laut, kemudian tertutup kembali, termasuk paparan Sunda dan Sahul seperti dikenal sekarang. Pengaruh fenomena itu terhadap kehidupan di antaranya berupa terputusnya hubungan kepulauan Indonesia dari daratan Asia Tenggara dan Australia. Akibat terputusnya wilayah Indonesia dari daratan Asia dan Australia pada masa akhir masa glasial Wurm, terputus pula jalan hubungan hewan di wilayah tersebut. Hewan-hewan yang hidup di pulau-pulau kecil kemudian hidup terasing, dan terpaksa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru, dan beberapa diantaranya kemudian mengalami evolusi lokal. Perbedaan unik yang terdapat di antara fauna vertebrata di wilayah tersebut menyebabkan disarankannya oleh para ahli tentang adanya garis-garis yang memisahkan berbagai keompok fauna veterbrata, yaitu kelompok yang mirip dengan fauna daratan Australia. Garis pemisah fauna tersebut adalah garis Wallace, garis Weber, dan garis Huxley. Pada kala Holosen, iklim di daerah tropik dan di Indonesia khususnya telah menunjukkan persamaan dengan iklim sekarang. Iklim sekarang ini merupakan tingkat awal dari masa glasial dan pluvial kelima.

3. EVOLUSI MANUSIA PURBA Terhubungnya pulau-pulau akibat peng-esan yang terjadi pada masa glasial memungkinkan terjadinya migrasi manusia dan fauna dari daratan Asia ke kawasan Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, migrasi ini didahului oleh perpindahan binatang yang kemudian diikuti oleh manusia dan diperkirakan terjadi pada kala pleistosen. Sebagai bukti adanya proses migrasi awal binatang dari daratan Asia ke wilayah Indonesia ialah ditemukannya situs paleontologi tertua di daerah Bumiayu yang terletak di sebelah selatan Tegal (Jawa Tengah) dan Rancah di sebelah timur Ciamis (Jawa Barat). Fosil Sejarah SMA/SMK K - 4

107

tersebut, yaitu Mastodon Bumiayuensis (spesies gajah) dan Rhinoceros Sondaicus (spesies Badak). Bila dibandingkan dengan fosil binatang didaratan Asia, fosil-fosil tersebut berumur lebih muda dari fosil-fosil yang terdapat dalam kelompok fauna Siwalik di India. Proses migrasi yang terjadi pada masa pleistosen ini menyebabkan wilayah Indonesia mulai dihuni oleh manusia. Timbul pertanyaan tentang asalusul manusia yang bermigrasi ke wilayah Indonesia ini. Menilik dari segi fisik manusia Indonesia sekarang ini, mayoritas dapat dikelompokkan ke dalam ras Mongoloid dan Austroloid. Para ahli memperkirakan bahwa pada sekitar abad ke-40 sebelum masehi, Pulau Jawa merupakan daerah pertemuan dari beberapa ras dan daerah pertemuan kebudayaan. Ciri-ciri Mongoloid yang terdapat pada manusia Indonesia, nampaknya disebabkan adanya arus migrasi yang berasal dari daratan Asia. Kedatangan mereka pada akhirnya menyingkirkan manusia yang sudah hidup sebelumnya di wilayah Indonesia, yaitu dari ras yang disebut Austroloid. Bangsa pendatang dari Asia ini mempunyai kebudayaan dan tingkat adaptasi yang lebih baiksebagai pemburu dibandingkan dengan manusia pendahulunya. Keturunan dari ras Austroloid ini nampaknya tidak ada yang dapat hidup di Jawa,tetapi mereka saat ini dapat ditemukan sebagai suku Anak Dalam atau Kubu di Sumatera Tengah dan Indonesia bagian timur. Arus migrasi para pendatang dari wilayah Asia ke Kepulauan Indonesia terjadi secara bertahap. Pada sekitar 3.000 - 5.000 tahun lalu, tiba arus pendatang yang disebut

proto-Malays (Proto Melayu) ke Pulau Jawa.

Keturunan mereka saat ini dapat dijumpai di Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Tengger di Jawa Timur, Dayak di Kalimantan, dan Sasak di Lombok. Setelah itu, tibalah arus pendatang yang disebut Austronesia atau DeuteroMalays (Detro Melayu) yang diperkirakan berasal dari Taiwan dan Cina Selatan. Para ahli memperkirakan

kedatangan mereka melalui

laut dan

sampai di Pulau Jawa sekitar 1.000 - 3.000 tahun lalu. Sekarang keturunannya banyak tinggal di Indonesia sebelah barat. Orang Detro Melayu ini dating ke wilayah Indonesia dengan membawa keterampilan dan keahlian bercocok tanam padi, pengairan, membuat barang tembikar/pecah-belah, dan kerajinan dari batu.


108

Seorang ahli bahasa, yaitu H. Kern, melalui hasil penelitiannya menyatakan bahwa terdapat keserumpunan bahasa-bahasa di Daratan Asia Tenggara dan Polinesia. Menurut pendapatnya, tanah asal orang-orang yang mempergunakan bahasa Austronesia, termasuk bahasa Melayu, harus dicari di daerah Campa,Vietnam, Kamboja, dan daratan sepanjang pantai sekitarnya. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daerah Cina Selatan yaitu di daerah Yunan. Selain itu, R. von Heine Geldern yang melakukan penelitian tentang distribusi dan kronologi beliung dan kapak lonjong yang ada di Indonesia tiba pada kesimpulan bahwa alat-alat tersebut merupakan hasil persebaran komplek kebudayaan Bacson-Hoabinh yangada di daerah Tonkin (Indocina) atau Vietnam sekarang ini. Sebenarnya terdapat beberapa teori yang membahas tentang asal-usul manusia yang sekarang menghuni wilayah Indonesia ini. Teori-teori tersebut antara lain sebagai berikut. a. Teori Yunan Teori ini didukung oleh beberapa sarjana seperti R.H Geldern, J.H.CKern, J.R Foster, J.R Logan, Slamet Muljana, dan Asmah Haji Omar. Secara keseluruhan, alasan-alasan yang menyokong teori ini yaitu sebagai berikut. 1)

Kapak

Tua

yang

ditemukan

di

wilayah

Indonesia

memiliki

kemiripandengan Kapak Tua yang terdapat di Asia Tengah. Hal ini menunjukkanadanya migrasi penduduk dari Asia Tengah ke Kepulauan Indonesia. 2)

Bahasa Melayu yang berkembang di Indonesia serumpun dengan bahasayang ada di Kamboja. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk di Kambojamungkin berasal dari Dataran Yunan dengan menyusuri Sungai Mekong.Arus perpindahan ini kemudian dilanjutkan ketika sebagian dari merekamelanjutkan perpindahan dan sampai ke wilayah Indonesia. Kemiripanbahasa

Melayu

dengan

bahasa

Kamboja

sekaligus

menandakan pertaliannyadengan Dataran Yunan. Teori ini merupakan teori yang paling populer dan diterima oleh banyak kalangan. Berdasarkan teori ini, orang-orang Indonesia datang dan berasal dari Yunan. Kedatangan mereka ke Kepulauan Indonesia ini melalui tiga


109

gelombang utama, yaitu perpindahan orang Negrito, Melayu Proto, dan juga Melayu Deutro. 1)

Orang Negrito Orang Negrito merupakan penduduk paling awal di Kepulauan Indonesia.Mereka diperkirakan sudah mendiami kepulauan ini sejak 1000 SM. Halini didasarkan pada hasil penemuan arkeologi di Gua Cha, Kelantan, Malaysia.Orang Negrito ini kemudian menurunkan orang Semang, yang sekarangbanyak terdapat di Malaysia.Orang Negrito mempunyai ciri-ciri fisik berkulitgelap, berambut keriting, bermata bundar, berhidung lebar, berbibir penuh,serta ukuran badan yang pendek.

2)

Melayu Proto Perpindahan

orang

Melayu

Proto

ke

Kepulauan

Indonesia

diperkirakanterjadi pada 2.500 SM. Mereka mempunyai peradaban yang lebih majudaripada orang Negrito. Hal ini ditandai dengan kemahirannya dalam bercocoktanam. 3)

Melayu Deutro Perpindahan

orang

Melayu

Deutro

merupakan

gelombang

perpindahanorang Melayu kuno kedua yang terjadi pada 1.500 SM. Mereka merupakanmanusia yang hidup di pantai dan mempunyai kemahiran dalam berlayar.

b. Teori Indonesia Teori ini menyatakan bahwa asal mula manusia yang menghuni wilayah Indonesia ini tidak berasal dari luar melainkan mereka sudah hidup dan berkembang di wilayah Indonesia itu sendiri. Teori ini didukung oleh sarjanasarjana seperti J. Crawford, K. Himly, Sutan Takdir Alisjahbana, dan Gorys Keraf. Akan tetapi, nampaknya teori ini kurang populer dan kurang banyak diterima oleh masyarakat. Teori Indonesia didasarkan pada alasan-alasan seperti di bawah ini. 1) Bangsa Melayu dan bangsa Jawa mempunyai tingkat peradaban yangtinggi. Taraf ini hanya dapat dicapai setelah perkembangan budaya


110

yanglama. Hal ini menunjukkan bahwa orang Melayu tidak berasal dari mana-mana, tetapi berasal dan berkembang di Indonesia. 2) K. Himly tidak setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa bahasaMelayu serumpun dengan bahasa Champa (Kamboja). Baginya, persamaanyang berlaku di kedua bahasa tersebut adalah suatu fenomena yang bersifat“kebetulan”. 3) Manusia kuno Homo Soloensis dan Homo Wajakensis yang terdapatdi Pulau

Jawa.

Penemuan

manusia

kuno

ini

di

Pulau

Jawa

menunjukkanadanya kemungkinan orang Melayu itu keturunan dari manusia kuno tersebut,yakni berasal dari Jawa. 4) Bahasa

yang

berkembang

di

Indonesia

yaitu

rumpun

bahasa

Austronesia,mempunyai perbedaan yang sangat jauh dengan bahasa yang berkembangdi Asia Tengah yaitu bahasa Indo-Eropah. c. Teori “out of Africa” Hasil penelitian mutakhir/kontemporer menyatakan bahwa manusia modern yang hidup sekarang ini berasal dari Afrika. Setelah mereka berhasil melalui proses evolusi dan mencapai taraf manusia modern, kemudian mereka bermigrasi ke seluruh benua yang ada di dunia ini. Apabila kita bersandar pada teori ini, maka bisa dikatakan bahwa manusia yang hidup di Indonesia sekarang ini merupakan hasil proses migrasi manusia modern yang berasal dari Afrika tersebut. Hasil penelitian terbaru menunjukkan bahwa fosil-fosil manusia purba yang ditemukan di Indonesia atau khususnya di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur tidak mempunyai hubungan langsung dengan manusia modern. Dengan demikian, nampaknya jenis-jenis manusia purba yang pernah hidup di Indonesia khususnya Jawa, seperti Meganthropus Palaeojavanicus, Pithecanthropus

Erectus,

Homo

Soloensis,

Homo

Wajakensis,

dan

sebagainya telah mengalami kepunahan. Mereka pada akhirnya digantikan oleh komunitas manusia yang berasal dari Afrika yang melakukan proses migrasi hingga sampai di Kepulauan Indonesia. Nampaknya teori ini perlu terus dikaji dan disosialisasikan, sehingga dapat diterima oleh masyarakat. Namun Homo Erectus yang pernah tinggal di Pulau Jawa mempunyai sejarah menarik karena dapat bertahan sekitar 250.000 tahun lebih lama dari jenis


111

yang sama yang tinggal di tempat lain di Asia, bahkan mungkin bertahan sekitar 1 juta tahun lebih lama dari yang tinggal di Afrika. Umur fosil Homo Erectus terakhir yang ditemukan di Ngandong dan Sambung macan(Jawa Tengah) sekitar 30.000 sampai 50.000 tahun. Homo Erectus (“javaman”) di Pulau Jawa diduga pernah hidup dalam waktu yang bersamaan dengan Homo Sapiens (manusia modern). Sampai saat ini, penyebab kepunahan “java man” masih misteri. Diduga salah satu penyebabnya ialah karena keterbatasan strategi hidup mereka. Tidak ditemukannya peralatan dari batu (misalnya untuk membelah daging atau untuk berburu) di sekitar fosil mereka menunjukkan bahwa kehidupannya masih sangat primitif. Diduga mereka memakan daging dari binatang yang telah mati (scavenger). Kolonisasi Homo Sapiens yang berasal dari Afrika berhasil, karena mereka punya strategi hidup yang lebih baik dibanding penduduk asli Homo Erectus.

a.

Evolusi Manusia Purba Kala Plestosen Gambaran evolusi manusia purba kala plestosen dapat diketahui melalui

studi paleoantropologi. Bagaimana proses evolusi perang dunia yang telah terjadi, belumlah dapat diketahui dengan pasti. Banyak teori dan dendrogram (diagram berbentuk pohon yang menunjukkan derajat persamaan di antara anggota-anggota suatu kelompok makhluk hidup) tentang evolusi manusia purba telah dibuat. Hal ini menunjukkan masih banyaknya ketidaksepakatan diantara para ahli. Salah satu faktor penyebab adalah karena tidak ada data yang cukup untuk dapat merekonstruksi evolusi biologi secara total. Namun demikian upaya ke arah penyusunan evolusi harus terus dilakukan. Dalam sejarah penelitian paleoantropologi di Indonesia terutama di Jawa terdapat data fisik manusia purba yang cukup lengkap rangkaiannya secara bertahap dari bentuk yang sederhana hingga bentuk yang progress. Fosil manusia purba yang ditemukan di kawasan Indonesia berasal dari lapisan bumi kala plestosen bawah, plestosen tengah, plestosen atas, dan awal kala Holosen. Dengan demikian akan tampak dengan jelas evolusi bentuk fisik manusia purba pada kala tersebut.


112

Evolusi manusia purba di Jawa diawali dengan

fosil

manusia

Meganthropus

paleojavanicus. Manusia ini ditemukan pada lapisan

formasi

Pucangan

di

Sangiran.

Formasi tersebut dimasukkan dalam kala plestosen bawah. Oleh karena temuan Meganthropus

hanya

sedikit,

sulit

menentukan dengan pasti kedudukannya

Gambar tulang rahang bawah Meganthropus Paleojavanicus Sumber: Wikipedia.org.

dalam evolusi manusia dan hubungannya dengan Pithecanthropus. Melalui studi perbandingan manusia

dengan

dari

temuan

Afrika

fosil

dan

Eropa

berdasarkan segi fisik dan kulturalnya maka

dalam

taksonomi

manusia,

Meganthropus paleojavanicus dianggap sebagai genus yang hidup pada kala plestosen

bawah,

pendahulu

dari

dan

merupakan

Pithecanthropus

erectus dari kala plestosen tengah. Fosil

manusia

yang

lebih

GambarFosil tengkorak dan tulang paha Pithecanthropus Erectus Sumber: www.google.co.id/gambar

muda ialah Pithecanthropus. Fosil manusia ini paling banyak ditemukan di Indonesia terutama di Jawa. Oleh karena itu pada kala plestosen di Indonesia banyak dihuni manusia Pithecanthropus. Manusia ini diperkirakan hidup pada kala plestosen bawah, tengah, dan mungkin plestosen atas. Manusia Pithecanthropus yang tertua adalah Pithecanthropus modjokertensis yang ditemukan pertama kali pada formasi Pucangan di Kapuh Klagen pada tahun 1936 berupa tengkorak anak-anak. Temuan lainnya berasal dari situs Sangiran. Ditaksir manusia ini hidup sekitar 2,5 hingga 1,25 juta tahun yang lalu, jadi kira-kira bersamaan dengan Meganthropus (Soejono 1984). Manusia Pithecanthropus yang lebih banyak terdapat dan lebih luas penyebarannya adalah Pithecanthropus erectus. Temuan fosil yang terpenting dan terkenal adalah atap tengkorak dan tulang paha dari Trinil pada tahun 1891.

Berdasarkan

temuan

ini

Eugene

Dubois

memberi

nama

Pithecanthropus erectus. Dubois memandang Pithecanthropus sebagai


113

missing link, yaitu manusia perantara yang menghubungkan antara kera dan evolusi manusia (Howell 1980, Sartono 1985).

Temuan Pithecanthropus

erectus lainnya berasal dari situs Sangiran. Berdasarkan pertanggalan absolut Pithecanthropus erectus hidup sekitar 1 hingga 0,5 juta tahun yang lalu atau pada kala plestosen tengah. Pithecanthropus yang hidup sampai awal plestosen atas adalah Pithecanthropus soloensis, dan sisanya ditemukan dalam formasi Kabuh di Sangiran, Sambung Macan (Sragen), dan Ngandong (Blora). Berdasarkan hasil pertanggalan sementara Pithecanthropus soloensis hidupnya ditaksir antara 900.000 hingga 300.000 tahun yang lalu (Soejono 1984). Manusia yang hidup pada kala plestosen akhir adalah manusia dari genus Homo. Manusia ini di Indonesia diwakili oleh Homo wajakensis yang ditemukan di Wajak (Tulungagung) dan mungkin juga beberapa tulang paha dari Trinil dan tulang tengkorak dari Sangiran. Genus Homo mempunyai karakteristik yang lebih progesif dari manusia Pithecanthropus. Dari beberapa spesies tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa di Indonesia, terutama di Jawa pada kala plestosen telah dihuni paling sedikit oleh

empat

genus

species

manusia

Praaksara,

yaitu

Megantropus

paleojavanicus dan Pithecanthropus modjokertensis (kala plestosen bawah), Pithecantrhopus erectus dan Pithecantrhopus soloensis (kala plestosen tengah-atas), serta Homo wajakensis (kala plestosen atas-holosen awal). b.

Manusia Purba Kala Holosen Sejak sekitar 10.000 tahun yang lalu ras manusia seperti yang dikenal

sekarang sudah mulai ada di Indonesia dan sekitarnya. Dua ras yang terdapat di Indonesia pada permulaan kala holosen, yaitu Australomelanesid dan Monggolid. Ras Austrlomelanesid berbadan lebih tinggi, tengkorak relatif kecil, dahi agak miring, dan pelipis tidak membulat benar. Tengkoraknya lonjong atau sedang dengan bagian belakang kepalanya menonjol, dan bagian tengah atas tengkorak meninggi. Lebar mukanya sedang dengan bagian busur keningnya nyata. Alat pengunyah relative kuat dengan geraham-gerahamnya belum mengalami reduksi yang lanjut.


114

Sebaliknya ras Monggolid tinggi badannya rata-rata lebih sedikit. Tengkoraknya bundar atau sedang, dengan isi tengkorak rata-rata lebih besar. Dahinya lebih membulat dan rongga matanya biasanya tinggi dan persegi. Mukanya lebar dan datar dengan hidung yang sedang atau lebar. Tempat perlekatan otot-otot lain mulai kurang nyata. Demikian pula reduksi alat pengunyah telah melanjut, dengan gigi seri dan taringnya menembilang. Jika ditinjau populasi manusia di Indonesia di masa Mesolitik, maka nyatalah bahwa kedua ras pokok ini jelas sekali kehadirannya. Di bagian barat dan utara dapat dilihat sekelompok populasi dengan ciri-ciri utama Australomelanesid dan hanya sedikit campuran Monggolid. Di Nusa Tenggara hidup Australomelanesid yang tidak banyak berbeda dengan populasi di sana sekarang tetapi masih primitif dalam beberapa ciri. Keadaannya berlainan di Sulawesi dimana populasinya lebih banyak memperlihatkan ciri Monggolid. Sementara ini penduduk masa Neolitik di Indonesia barat sudah banyak memperlihatkan ciri Monggolid, meskipun ciri Australomelanesid masih terdapat sedikit. Indonesia timur terutama bagian selatan dan timur lebih dipengaruhi oleh unsur Australomelanesid, bahkan sampai sekarang. Sulawesi keadaanya khas, karena pengaruh Monggolid lebih kuat dan lebih awal di sini. Di masa Paleometalik, manusia yang mendiami Indonesia dapat diketahui melalui sisa rangka yang antara lain ditemukan di Anyer Lor (Banten), Puger (Jatim), Gilimanuk (Bali), Ulu Leang (Sulawesi), Melolo (Sumba), dan Liang Bua (Flores). Pada temuan tersebut terlihat pembauran antara ras Australomelanesid dan Monggolid dalam perbandingan yang berbeda.

4. KEBUDAYAAN BATU DAN LOGAM a.

Paleolitik Kehidupan

Praaksara

masa

manusia paleolitik

berlangsung sekitar 1,9 juta10.000 tahun yang lalu. Buktibukti

peninggalan

masa

ini


115 Gambar Kapak Genggam masa Paleolitik

terekam dalam sisa-sisa peralatan yang sering disebut artefak. Di Indonesia tradisi pembuatan alat pada masa Paleolitik dikenal 3 macam bentuk poko, yaitu tradisi kapak perimbas-penetak (chopper choping-tool complex), tradisi serpih-bilah (flake-blade), dan alat tulang-tanduk (Ngandong Culture) (Heekeren 1972). Tradisi kapak perimbas-penetak yang ditemukan di Indonesia kemudian terkenal dengan nama budaya Pacitan, dan dipandang sebagai tingkat perkembangan budaya batu yang terawal di Indonesia. Alat budaya Pacitan dapat digolongkan dalam beberapa jenis utama yaitu kapak perimbas (chopper), kapak penetak (chopping-tool), pahat genggam (proto hand-adze), kapak genggam awal (proto hand-axe), kapak genggam (hand-axe), dan serut genggam (scraper). Tradisi kapak perimbas, di dalam konteks perkembangan alat-alat batu seringkali ditemukan bersama-sama dengan tradisi alat serpih. Bentuk alat serpih tergolong sederhana dengan kerucut pukul (bulbus) yang jelas menonjol dan dataran pukul (striking platform) yang lebar dan rata. Seperti diketahui bahwa hakekat data paleolitik di Indonesia kebanyakan ditemukan di permukaan tanah. Hal ini menyebabkan belum ada yang dapat menjelaskan tentang siapa pendukung dan apa fungsi alat-atal batu itu secara menyakinkan. Meksipun demikian menurut Movius, manusia yang diduga sebagai pencipta dan pendukung alat-alat batu ini adalah manusia Pithecanthropus, yang bukti-buktinya ditemukan dalam satu konteks dengan lapisan yang mengandung fosil-fosil Pithecanthropus pekinensis di gua Choukou-tien di Cina (Movius 1948:329-340, Soejono 1984). Bukti peninggalan alat paleolitik menggambarkan bahwa kehidupan manusia pada masa ini sangat bergantung kepada alam lingkungannya. Daerah yang diduduki manusia itu harus dapat memberikan cukup persediaan untuk kelangsungan hidupnya. Mereka hidup secara berpindah-pindah (nomaden) sesuai dengan batas-batas kemungkinan memperoleh makanan. Suatu

upaya

penting

yang

mendominasi

aktivitas

hidupnya

adalah

subsistensi. Segala daya manusia ditujukan untuk memenuhi kebutuhan makan. Manusia masa Paleolitik hidup dalam kelompok-kelompok kecil. Besarnya kelompok ditentukan oleh besarnya daerah dan hasil perburuan.


116

Jika penduduk suatu daerah melebihi jumlah optimal, maka sebagian dari kelompok ini memisahkan diri dengan cara migrasi ataupun mungkin dilakukan infantisida untuk membatasi besarnya populasi. Dalam kehidupan masa Paleolitik ini secara tidak langsung terjadi pembagian kerja berdasarkan perbedaan seks atau umur. Kaum lelaki bertugas mencari makan dengan berburu binatang, sedang kaum perempuan tinggal di rumah mengasuh anak sembari meramu makanan. Bahkan setelah api ditemukan, maka peramu menemukan cara memanasi makanan. Sementara itu pada masa ini belum ditemukan bukti adanya kepercayaan atau religi dari manusia pendukungnya. b.

Mesolitik Kehidupan manusia Praaksara masa mesolitik diperkirakan berlangsung

sejak akhir plestosen atau sekitar 10.000 tahun yang lalu. Pada masa ini berkembang 3 tradisi pokok pembuatan alat di Indonesia yaitu tradisi serpihbilah (Toala Culture), tradisi alat tulang (Sampung Bone Culture), dan tradisi kapak genggam Sumatera (Sumatralith). Ketiga tradisi alat ini ditemukan tidak berdiri sendiri, melainkan seringkali unsur-unsurnya bercampur dengan salah satu jenis alat lebih dominan daripada lainnya. Tradisi secara

serpih-bilah

tipologis

dapat

dibedakan menjadi pisau, serut, lancipan, mata panah, dan mikrolit. Tradisi serpih terutama

berlangsung

Gambar Kapak Pendek (Pebble) Sumatera

dalam kehidupan di gua-gua Sulawesi Selatan, yang sebagian pada masa tidak lama berselang masih didiami oleh suku bangsa Toala, sehingga dikenal sebagai budaya Toala (Heekeren 1972). Sementara industri tulang Sampung tersebar di situs-situs gua di Jawa Timur. Kelompok budaya ini memperlihatkan dominasi alat tulang berupa sudip dan lancipan. Temuan lain berupa alat-alat batu seperti serpihbilah, batu pipisan atau batu giling, mata panah, serta sisa-sisa binatang. Sedangkan tradisi Sumatralith banyak ditemukan di daerah Sumatera,


117

khususnya pantai timur Sumatera Utara. Situs-situs di daerah ini berupa bukitbukit kerang. Bukti

peninggalan

alat

mesolitik

menggambarkan

bahwa

corak

penghidupan yang menggantungkan diri kepada alam masih berlanjut. Hidup berburu dan mengumpul makanan masih ditemukan, namun sudah ada upaya pengenalan awal tentang hortikultur yang dilakukan secara berpindah. Masyarakat mulai mengenal pola kehidupan yang berlangsung di gua-gua alam (abris sous roche) dan di pantai (kjokkenmoddinger) yang tidak jauh dari sumber bahan makanan. Suatu sistem penguburan di dalam gua (antara lain budaya Sampung) dan bukit Kerang (Sumatera Utara) sebagai bukti awal penguburan manusia di Indonesia, serta lukisan dinding gua dan dinding karang (Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Papua) yang merupakan ekspresi rasa estetik dan religius, melengkapi bukti kegiatan manusia pada masa ini. Bahan zat pewarna merah, hitam, putih, dan kuning digunakan untuk bahan melukis cap-cap tangan, manusia, manusia, binatang, perahu, matahari, dan lambanglambang. Arti dan maksud lukisan dinding gua ini masih belum jelas pada umumnya tulisan itu menggambarkan suatu pengalaman, perjuangan dan harapan hidup. Lukisan tersebut bukanlah sekedar dekorasi atau kegemaran seni

semata-mata

melainkan

bermakna

lebih

mendalam

lagi

yaitu

menyangkut aspek kehidupan berdasarkan kepercayaan terhadap kekuatan gaib yang ada di alam sekitarnya. Adanya penguburan dan lukisan dinding gua merupakan bukti berkembangnya corak kepercayaan di kalangan masyarakat Praaksara. c.

Neolitik Masa neolitik merupakan masa yang amat penting dalam sejarah

perkembangan masyarakat dan peradaban. Karena pada masa ini beberapa penemuan baru berupa penguasaan sumber-sumber alam bertambah cepat.


118

Alur Penyebaran Kebudayaan Neolitik di Indonesia

Bukti yang didapat dari masa neolitik terutama berupa berbagai jenis batu yang telah dipersiapkan dengan baik. Kemahiran mengupam alat batu telah melahirkan jenis alat seperti beliung persegi, kapak lonjong, alat obsidian, mata panah, pemukul kulit kayu, gerabah, serta perhiasan berupa gelang dari batu dan kerang. Beliung bentuk

persegi

yang

mempunyai

bervariasi

dan

persebaran yang luas terutama di Indonesia

bagian

barat.

Beliung

tersebut terbuat dari batu rijang, kalsedon,

agat,

dan

jaspis.

Sementara kapak lonjong tersebar di Indonesia bagian timur dan diduga lebih

tua

dari

beliung

persegi Gambar Kapak Lonjong


119

(Heekeren 1972). Gerabah yang merupakan unsur paling banyak ditemukan pada situs-situs neolitik memerlihatkan pembuatan teknik tatap Bentuk gerabah antara lain berupa periuk dan cawan yang memiliki slip merah dengan hias gores dan tera bermotifkan garis lurus dan tumpal. Sedangkan alat pemukul kulit kayu banyak ditemukan di Sulawesi dan Kalimantan. Demikian pula mata panah yang sering dihubungkan dengan budaya neolitik, terutama ditemukan di Jawa Timur dan Sulawesi. Kebudayaan Neolitik yang berupa kapak persegi dan kapak lonjong yang tersebar ke Indonesia tidak datang/menyebar dengan sendirinya, tetapi terdapat manusia pendukungnya yang berperan aktif

dalam

rangka

penyebaran kebudayaan tersebut.Manusia pendukung yang berperan aktif dalam rangka penyebaran kebudayaan itulah merupakan suatu bangsa yang melakukan perpindahan/imigrasi dari daratan Asia ke Kepulauan Indonesia bahkan masuk ke pulau-pulau yang tersebar di Lautan Pasifik. Bangsa yang berimigrasi ke Indonesia berasal dari daratan Asia tepatnya Yunan Utara bergerak menuju ke Selatan memasuki daerah Hindia Belakang (Vietnam)/Indochina dan terus ke Kepulauan Indonesia, dan bangsa tersebut adalah: 1.

Bangsa Melanesia atau disebut juga dengan Papua Melanosoide yang merupakan rumpun bangsa Melanosoide/Ras Negroid. Bangsa ini merupakan gelombang pertama yang berimigrasi ke Indonesia.

2.

Bangsa Melayu yang merupakan rumpun bangsa Austronesia yang termasuk golongan Ras Malayan Mongoloid. Bangsa ini melakukan perpindahan ke Indonesia melalui dua gelombang yaitu: a.

Gelombang pertama tahun 2000 SM, menyebar dari daratan Asia ke Semenanjung Melayu, Indonesia, Philipina dan Formosa serta Kepulauan Pasifik sampai Madagaskar yang disebut dengan Proto Melayu. Bangsa ini masuk ke Indonesia melalui dua jalur yaitu Barat dan Timur, dan membawa kebudayaan Neolithikum (Batu Muda).

b.

Gelombang kedua tahun 500 SM, disebut dengan bangsa Deutro Melayu. Bangsa ini masuk ke Indonesia membawa kebudayaan logam (perunggu). Manusia masa neolitik sudah tidak lagi menggantungkan hidupnya pada

alam, tetapi sudah menguasai alam lingkungan sekitarnya serta aktif


120

membuat perubahan. Masyarakat mulai mengembangkan penghidupan baru berupa kegiatan bercocok tanam sederhana dengan sistem slash and burn, atau terjadi perubahan dari food gathering ke food producing. Berbagai macam tumbuhan dan hewan mulai dijinakkan dan dipelihara untuk memenuhi kebutuhan protein hewani, kegiatan berburu, dan menangkap ikan masih terus dilakukan. Masyarakat masa neolitik mulai menunjukkan tanda-tanda cara hidup menetap

di

suatu

tempat,

berkelompok

membentuk

perkampungan-

perkampungan kecil. Di masa ini kelompok manusia sudah lebih besar, karena pertanian dan peternakan dapat memberi makan penduduk dalam jumlah yang lebih besar. Pada masa ini diperkirakan telah muncul bentuk perdagangan yang bersifat barter. Barang yang dipertukarkan adalah hasil pertanian ataupun kerajinan tangan. Adanya penemuan-penemuan baru ini menyebabkan masa ini oleh v. Gordon Childe (1958) sering disebut sebagai masa Revolusi Neolitik, karena kegiatan ini menunjukkan kepada kita adanya perubahan cara hidup yang kemudian mempengaruhi perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya manusia. Pengembangan konsep kepercayaan pada masa neolitik mulai memainkan peranan penting. Konsep kepercayaan ini kemudian diabadikan dengan mendirikan bangunan batu besar. Kegiatan kepercayaan seperti ini dikenal dengan nama tradisi megalitik. R. Von Heine Geldern (1945) menggolongkan tradisi megalitik dalam 2 tradisi, yaitu megalitik tua yang berkembang pada masa neolitik (2500-1500 SM) dan megalitik muda yang berkembang dalam masa paleometalik (1000 SM – abad I M). Megalitik tua menghasilkan bangunan yang disusun dari batu besar seperti menhir, dolmen, undak batu, limas berundak, pelinggih, patung simbolik, tembok batu, dan jalan batu. Pengertian tentang bangunan megalitik tidak selalu diartikan sebagai suatu bangunan yang dibuat dari batu besar dan berasal dari masa Praaksara. Pengertian di atas tidak terlalu mutlak. Bahkan F.A. Wagner (1962) dalam Soejono (1984) mengatakan bahwa pengertian monumen besar (megalitik) tidak mesti diartikan sebagai ”batu besar”, akan tetapi objek-objek batu lebih kecil dan bahan-bahan lain seperti kayu, bahkan tanpa monumen atau objek sama sekalipun dapat dimasukkan ke dalam klasifikasi megalitik


121

bila benda-benda itu jelas dipergunakan untuk tujuan sakral tertentu yakni pemujaan arwah nenek moyang. Dengan demikian maksud utama dari pendirian

bangunan

megalitik

tersebut tidak luput dari latar belakang

pemujaan

moyang,

nenek

pengharapan

kesejahteraan bagi yang masih hidup, dan kesempurnaan bagi si mati. Segi kepercayaan dan nilainilai

hidup

kemudian

masyarakat berlanjut

berkembang

ini dan

pada

masa

paleometalik. d.

Paleometalik Masa

paleometalik

merupakan

masa

yang

mengandung kompleksitas, baik dari segi materi maupun alam pikiran yang tercermin dari benda buatanya. Perbendaharaan masa paleometalik

memberikan

gambaran tentang kemajuan yang dicapai manusia pada masa itu, terutama

kemajuan

teknologi.

di

bidang

Dalam

paleometalik

masa teknologi

berkembang lebih pesat sebagai akibat dari tersusunnya golongangolongan dalam masyarakat yang dibebani pekerjaan tertentu. Pada masa ini teknologi

1. Alat serpih 2. Alat dari tulang 3. Perhiasan masa logam

pembuatan alat jauh lebih tinggi


122

tingkatnya dibandingkan dengan masa sebelumnya. Hal tersebut dimulai dengan penemuan baru berupa teknik peleburan, pencampuran, penempaan, dan pencetakan jenis-jenis logam. Penemuan logam merupakan bukti kemajuan pyrotechnology karena manusia telah mampu menghasilkan temperatur yang tinggi untuk dapat melebur bijih logam. Atas dasar temuan arkeologis, Indonesia mengenal alat-alat yang dibuat dari perunggu, besi, dan emas. Benda-benda perunggu di Indonesia ditemukan tersebar di bagian barat dan timur. Hasil utama benda perungu pada masa paleometalik ini meliputi nekara perunggu, kapak perunggu, bejana perunggu, patung perunggu, perhiasan perunggu, dan benda perunggu lainnya. Sedangkan benda-benda besi yang ditemukan antara lain mata kapak, mata pisau, mata sabit, mata tembilang, mata pedang, mata tombak, dan gelang besi. Pada prinsipnya teknik pengerjaan artefak logam ini ada dua macam, yakni teknik tempa dan teknik cetak. Proses pencetakannya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung ialah dengan menuang logam yang sudah mencair langsung ke dalam cetakan, dan secara tidak langsung ialah dengan membuat model terlebih dahulu, dari model ini kemudian dibuat cetakannya. Cara yang kedua ini disebut dengan acire perdue atau lilin hilang sementara itu tipe-tipe cetakan yang digunakan dapat berupa cetakan tunggal atau cetakan terbuka, cetakan setangkup (bivalve mould), dan cetakan ganda (piece mould). Pada

masa

ini

dihasilkan

pula

gerabah

yang

menunjukkan

perkembangan yang lebih meningkat. Gerabah tidak hanya untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga diperlukan dalam upacara penguburan baik sebagai bekal kubur maupun tempayan kubur. Sementara itu benda-benda temuan lainnya berupa perhiasan seperti hiasan dari kulit kerang, tulang, dan manikmanik. Kemahiran teknik yang dimiliki manusia masa paleometalik ini berhubungan dengan tersusunnya masyarakat yang menjadi makin kompleks, dimana perkampungan sudah lebih besar. Pembagian kerja makin ketat dengan munculnya golongan yang melakukan pekerjaan khusus (undagi). Pertanian

dengan

sistem

persawahan

mulai

dikembangkan

dengan

menyempurnakan alat pertanian dari logam, pengolahan tanah, dan pengaturan

air

sawah.


Hasil

pertanian

ini

selain

disimpan

juga

123

diperdagangkan ke tempat lain bersama nekara perunggu, moko, perhiasan, dan sebagainya. Peranan kepercayaan dan upacara-upacara religius sangat penting pada masa paleometalik. Kegiatan-kegiatan dalam masyarakat dilakukan

terpimpin,

dan

ketrampilan

dalam

pelaksanaannya

makin

ditingkatkan. Pada masa ini kehidupan spiritual yang berpusat kepada pemujaan nenek moyang berkembang secara luas. Demikian pula kepada orang yang meninggal diberikan penghormatan melalui upacara penguburan dengan disertai bekal kubur. Penguburan dapat dilakukan dalam tempayan, tanpa wadah dalam tanah, atau dengan berbagai kubur batu melalui upacara tertentu yang mencapai puncaknya dengan mendirikan bangunan batu besar. Tradisi inilah yang kemudian dikenal sebagai tradisi megalitik muda. Tradisi megalitik

muda

yang

berkembang

dalam

masa

paleometalik

telah

menghasilkan bangunan batu besar berupa peti kubur batu, kubur dolmen, sarkofagus, kalamba, waruga, dan batu Kandang. Di tempat kuburan semacam itu biasanya terdapat beberapa batu besar lainnya sebagai pelengkap pemujaan nenek moyang seperti menhir, patung nenek moyang, batu saji, lumpang batu, ataupun batu dakon. Pada akhirnya kedua tradisi megalitik tua dan muda tersebut bercampur, tumpang tindih membentuk variasi lokal, bahkan pada perkembangan selanjutnya bercampur dengan unsur budaya Hindu, Islam, dan kolonial.

5. TRADISI PRAAKSARA Seperti diketahui bahwa masa Praaksara di Indonesia telah berakhir sejak ditemukannya tulisan pertama sekitar abad ke 4-5 M, akan tetapi beberapa tradisi Praaksara masih bertahan jauh memasuki masa sejarah, bahkan hingga masa kini di beberapa tempat di Indonesia. Di antara tradisi Praaksara yang berlanjut hingga masa kini antara lain: tradisi hidup bercocok tanam sederhana dengan sistem slash and burn, tradisi pembuatan kapak batu, tradisi pembuatan gerabah, tradisi pembuatan pakaian dengan alat pemukul kulit kayu, tradisi pembuatan alat-alat logam, dan tradisi pemujaan nenek moyang (tradisi megalitik). Tradisi hidup bercocok tanam sederhana masa neolitik dapat dilihat pada kegiatan perladangan di Kalimanatan Tengah yang dilakukan oleh


124

orang-orang Dayak di Maanyan, Ngaju, dan Ot-Danum. Selain itu dapat dijumpai pula pada masyarakat Sunda di daerah Banten dan Ciamis, petani di desa Melikan (Wonogiri), peladang di Larantuka (Nusa Tenggara Timur) dan masyarakat di daerah Papua. Sementara tradisi pembuatan kapak lonjong masih banyak dilakukan dalam pekerjaan sehari-hari masyarakat di pedalaman Papua. Sedangkan pembuatan gerabah tradisi Praaksara tanpa menggunakan roda putar masih berlangsung di daerah Gayo (Aceh), Toraja dan Soppeng (Sulawesi Selatan), Cangkuang (Garut), Bayat (Klaten), Larantuka (Flores), Lombok, Maluku, dan Papua. Tradisi pembuatan pakaian dari kulit kayu

masih dapat disaksikan di daerah Toraja, Kalimantan,

Halmahera, Nias, dan Papua. Suatu tradisi Praaksara masa paleometalik yang sampai sekarang masih dapat disaksikan adalah tradisi pembuatan benda-benda logam di Juwana (Pati), Cindogo (Bondowoso), Pancasan (Bogor), Kerawang, dan Tihingan (Bali). Pengecoran logam masih menggunakan tungku tradisional dengan bahan bakar kayu. Teknik pencetakannya adalah bivalve dan a cire perdue dengan model benda terbuat dari gips atau tanah liat. Salah satu tradisi kehidupan Praaksara yang erat hubungannya dengan pemujaan arwah nenek moyang adalah tradisi megalitik. Di beberapa pulau di Indonesia tradisi megalitik ini ternyata berakar cukup kuat dan bertahan hingga kini. Hal ini antara lain dapat dilihat di pulau Nias, Tana Toraja, pulau Sabu, Sumba, Flores dan Timor. Bangunan megalitik seperti menhir, dolmen, pelinggih, batu temu gelang, susunan batu berundak, dan lain sebagainya masih terpelihara dengan baik. Sementara itu di Jawa yang telah banyak menerima pengaruh budaya dari luar, kadang tampak nyata sekali betapa kuat tradisi megalitik berperan dalam beberapa aspek kehidupan, misalnya dalam kepercayaan kepada cikal bakal desa atau penanaman kepala kerbau pada upacara tertentu seperti pembangunan gedung. Dengan demikian terlihat bahwa pemujaan arwah nenek moyang demi mencapai kesejahteraan masyarakatnya dapat ditemukan kembali hampir di seluruh Indonesia, baik dalam bentuknya yang kompleks di tempat-tempat yang melanjutkan tradisi megalitik maupun dalam bentuk sederhana dimana tradisi tersebut hampir lenyap akibat adannya pengaruh budaya lain dalam kehidupan masyarakat.


125

Suatu kenyataan terlihat bahwa masih banyak lagi tradisi Praaksara yang masih hidup, tetap mengendap, bertahan, dan berlangsung sampai saat ini di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Namun demikian kesemuanya ini dapat dijadikan bahan kajian dalam studi Praaksara.

Gambar: 1. Kegiatan perladangan orang Dayak di Maanyaan (Kalteng) 2. Tradisi potong jari masyarakat Papua 3. Tradisi pembuatan kapak batu masyarakat Papua 4. Wanita Alor memakai pakaian dari kulit kayu 5. Lompat batu Nias 6. Tradisi pembuatan gerabah 7. Tradisi pembuatan benda-benda logam di Juwana (Pati, Jawa Tengah)


126

6. PETA PENEMUAN MANUSIA PURBA DAN HASIL BUDAYANYA

Gambar Tempat Temuan Manusia Purba Sumber: Atlas Sejarah

Gambar Tempat temuan alat masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana Sumber: Atlas Sejarah


127

Gambar Tempat temuan alat-alat masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut Sumber: Atlas Sejarah

Gambar Tempat temuan alat-alat masa bercocok tanam dan benda-benda megalithik Sumber: Atlas Sejarah Sejarah SMA/SMK K - 4

128

Gambar Tempat Temuan kapak persegi dan kapak lonjong Sumber: Atlas Sejarah

Gambar Peta Persebaran kapak persegi dan kapak lonjong zaman Megalithik dan kebudayaan perunggu di Nusantara Sumber: Atlas Sejarah


129

(sumber peta: Moh. Yamin, 1956: Atlas Sejarah Penerbit Djambatan Jakarta)

D. AKTIVITAS PEMBELAJARAN Untuk memahami materi Manusia dan Kebudayaan Praaksara Indonesia, anda perlu membaca secara cermat modul ini, gunakan referensi lain sebagai materi pelengkap untuk menambah pengetahuan anda. Dengarkan dengan cermat apa yang disampaikan oleh pemateri, dan tulis apa yang dirasa penting. Silahkan berbagi pengalaman anda dengan cara menganalisis, menyimpulkan dalam suasana yang aktif, inovatif dan kreatif, menyenangkan dan bermakna. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mempelajari materi ini mencakup : 1. Aktivitas individu, meliputi : a. Memahami dan mencermati materi diklat b. Mengerjakan

latihan/lembar

kerja/tugas,

menyelesaikan


E. LATIHAN/KASUS/TUGAS LK 1 Kerjakan tugas berikut seperti langkah-langkah dibawah! 1. Kelas dibagi menjadi 2 kelompok besar dengan jumlah anggota yang sama 2. Masing-masing anggota mendapat kartu jawaban yang sama 3. Salah satu peserta membacakan soal Soal: 1. Tahun 1836, C.J. Thomsen memperkenalkan model teknologi untuk membagi periodesasi pra aksara di Eropa. Zaman itu adalah; zaman batu, perunggu dan zaman.... Sejarah SMA/SMK K - 4

130

2. Seperti halnya di Eropa, Pra Aksara di Indonesia dibagi dalam beberapa tingkat teknologi yang memprioritaskan perkembangan kebudayaan material. Tingkat ini terdiri atas, paleolithik, mesolithik, neolithik dan.... 3. Terjadinya perubahan iklim, seperti munculnya daratan baru, turun naiknya permukaan air laut, serta timbul tenggelamnya sungai dan danau sehingga menyebabkan perubahan bentuk muka bumi terjadi ketika bumi dalam masa.... 4. Penemuan manusia purba Homo Soloensis dan Homo Wajakensis menunjukkan adanya kemungkinan orang Melayu tersebut keturunan dari manusia kuno tersebut. Hal ini merupakan salah satu hipotesa yang muncul pada teori asal-usul manusia purba Indonesia yang berasal dari .... 5. Salah satu jenis manusia purba yang hidup pada kala plestosen bawah .... 6. Nomaden, subsisten terhadap alam, hidup dalam kelompok kecil yang terjadi pada masa Paleolithik didukung oleh manusia purba jenis .... 7. Abris sous roche dan kjokkenmoddinger merupakan beberapa ciri kehidupan yang muncul pada masa .... 8. Munculnya perkampungan-perkampungan kecil dan perkembangan lebih lanjut konsep kepercayaan terjadi pada masa .... 9. Tradisi megalithik muda ditandai salah satunya dengan kegiatan upacara penguburan disertai bekal kubur, hal ini muncul pada masa .... 10. Sebutkan dua tradisi pra aksara yang masih berkembang di sekitar anda....

No.

Jawaban

Pengecoh

1.

Zaman besi

Zaman logam

Zaman perak

2.

Perunggu-besi

Perunggu-logam

Perunggu-emas

3.

Plestosen

Holosen

Pra aksara

4.

Indonesia

Yunan

Kamboja

5.

Meganthropus

Pithecanthropus

Homo Sapiens


131

No.

Jawaban

Pengecoh

Paleojavanicus

Erectus

6.

Pithecanthropus

Meganthropus

Homo

7.

Mesolithik

Paleolithik

Neolithik

8.

Neolithik

Mesolithik

Paleolithik

9.

Paleometalik

Mesolithik

Paleolithik

10.

4. Masing-masing kelompok menempelkan jawaban pada papan (satu soal satu jawaban) 5. Melakukan cek jawaban satu persatu sambil memberikan keterangan materi 6. Diskusikanlah dengan mengangkat satu tema yang berlainan yang dianggap sebagai materi problematik 7. Presentasikan dan buatlah kesimpulan

LK 2 Tugas Kelompok! 1.

Perhatikan peta Indonesia berikut ini!

2.

Tentukan salah satu lokasi provinsi Bapak/Ibu tinggal!

3.

Sebutkan peninggalan-peninggalan masa Praaksara pada lokasi provinsi Bapak/Ibu tinggal!

4.

Jelaskan bagaimana kondisi dan perhatian dari pemerintah setempat dalam upaya menjaga kelestarian benda-benda peninggalan masa praaksara tersebut?


132

5.

Sebagai seorang pendidik, upaya apa yang dapat dilakukan dalam menjaga kelestarian benda-benda peninggalan masa praaksara tersebut?

LK 3 Pilihlah salah satu jawaban dari pertanyaan berikut! 1. Perubahan praaksara Indonesia ke masa sejarah ditentukan oleh …. A. perubahan dengan mulai eksisnya sumber tertulis B. pergeseran budaya lisan menuju budaya literer C. perubahan dari kesukuan menjadi kerajaan D. munculnya Hindu-Buddha di nusantara 2. Dilihat dari penyebaran dan kedatangan bangsa-bangsa penghuni Indonesia era awal, yang dianggap sebagai pendukung kebudayaan zaman perunggu di Indonesia adalah ras bangsa .... A. deutero melayu B. proto melayu C. austronesoid D. melanesoid 3. Gambar berikut merupakan peninggalan dari kebudayaan megalitikum berupa .... A. Menhir B. Dolmen C. Sarkofagus D. Punden Berundak 4. Proses pencetakan logam dengan cara membuat model terlebih dulu disebut dengan teknik .... A. bivalve mould B. a cire perdue C. piece mould D. model 5. Perhatikan data berikut; 1) berjalan tegak, 2) memiliki rahang bawah yang sangat tegap dan geraham yang besar, 3) volume otak 500-700cc, 4) hidup sekitar 1 hingga 0,5 juta tahun yang lalu. Yang merupakan ciri manusia jenis Pithecanthropus adalah .... A. 1, 4 Sejarah SMA/SMK K - 4

133

B. 1, 2, 3 C. 1, 3, 4 D. 1, 2, 3, 4

F. RANGKUMAN Mencermati perkembangan Pra-Aksara pada umumnya terdapat tiga faktor yang saling berkaitan yaitu alam, manusia, dan kebudayaan. Oleh karena itu untuk mendapatkan penjelasan tentang kehidupan manusia masa Pra-Aksara maka perlu mengintegrasikan antara lingkungan alam, tinggalan manusia, dan tinggalan budayanya. Budaya Pra-Aksara merupakan refleksi dari kondisi lingkungan dan cara manusia melakukan eksploitasinya. Cara hidup manusia masa paleolitik sangat bergantung kepada alam lingkungannya. Manusia hidup dalam kelompok kecil dan secara sederhana melakukan perburuan dan pengumpulan makanan sebagai mata pencaharian utama. Mereka hidup nomaden ditempat yang cukup persediaan bahan kebutuhan untuk kelangsungan hidupnya. Bukti hasil budaya pertama yang ditemukan di Indonesia berupa kapak perimbas-penetak (chopper chopping-tool complex), alat serpih-bilah (flake-blade), dan alat tulang-tanduk (Ngandong culture). Pada masa mesolitik, kehidupan berlangsung di gua-gua (abris sous roche) dan di pantai (kjokkenmoddinger). Alat penunjang hidup manusia terdiri atas serpih-bilah (Toala culture), alat tulang-tanduk (Sampung bone culture), dan kapak genggam Sumatra (Sumatralith). Pada masa ini ditemukan bukti awal penguburan di dalam gua (Budaya Sampung) dan bukit kerang (Sumatra Utara). Mereka juga telah mengekspresikan rasa estetik dan religius melalui lukisan di tebing dan dinding gua. Masyarakat pada masa neolitik mulai menunjukkan tanda-tanda menetap di suatu

tempat,

berkelompok

membentuk

perkampungan

kecil,

serta

mengembangkan penghidupan baru berupa kegiatan bercocok tanam sederhana dan domestikasi hewan tertentu. Bukti kehidupan masa neolitik berupa berbagai jenis batu yang telah diupam halus seperti beliung persegi, kapak lonjong, alat obsidian, mata panah, pemukul kulit kayu, gerabah, serta perhiasan gelang dari batu dan kerang.


134

Kemahiran teknik yang dicapai pada masa paleometalik gayut dengan tersusunnya

masyarakat

yang

menjadi

semakin

kompleks,

dimana

perkampungan sudah lebih besar, pembagian kerja makin ketat dengan munculnya golongan yang melakukan pekerjaan khusus (undagi). Kehidupan spritual yang berpusat kepada pemujaan nenek moyang berkembang secara luas. Adapun peningkatan teknologi pada masa ini adalah kemahiran seni tuang logam. Hasil utama peralatan masa ini berupa nekara perunggu, kapak peruggu, bejana perunggu, patung perunggu, gelang dan cincin perunggu, serta gerabah dan manik-manik. Disamping bentuk kehidupan tersebut, di Indonesia dijumpai adanya tradisi Pra-Aksara yang masih bertahan hingga kini, antara lain: tradisi bercocok tanam sederhana, tradisi pembuatan kapak batu, tradisi pembuatan gerabah, tradisi pembuatan aat logam, dan tradisi megalitik, serta masih banyak lagi tradisi PraAksara yang tetap berlangsung sampai saat ini di dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

G. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT Setelah kegiatan pembelajaran,Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini: 4. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi Manusia dan Kebudayaan Praaksara Indonesia? 5. Makna penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi Manusia dan Kebudayaan Praaksara Indonesia? 6. Apa manfaat materi Manusia dan Kebudayaan Praaksara Indonesia terhadap tugas Bapak/Ibu disekolah? 7. Setelah Bapak/Ibu mempelajari modul diatas, apakah yang akan Bapak/Ibu lakukan terhadap ketersediaan sumber dan media yang berhubungan dengan

materi

Manusia

dan

Kebudayaan

Praaksara

Indonesia

di

sekolah/madrasah ditempat Bapak/Ibu bertugas?


135

Jawaban Pilihan Ganda 1.

A

2.

A

3.

B

4.

D

5.

A

DAFTAR PUSTAKA Bemmelen, R. W. van (Reinout Willem van). 1949. The Geology of Indonesia; 2nd ed. The Hague : Martinus Nijhoff, 1970 Reprint. Originally published The Hague: Govt. Printer, 1949. Berg, H.J. Van Den dan Baganding Tua S. 1958. Prasedjarah dan Pembagian Sedjarah Eropah.Djakarta: Dinas Penerbitan Balai Pustaka. Djoened Poesponegoro, Marwati dan Nugroho Notosusanto (Ed.). 2009. Sejarah Nasional Indonesia I; Zaman Prasejarah di Indonesia (EdisiPemutakhiran). Jakarta: Balai Pustaka. Fischer, Dr.1980. Pengantar Antropologi Kebudayaan Indonesia. Jakarta: Pt. Pembangunan. Heekeren, H.R. Van. 1955. Prehistoric Life In Indonesia. Djakarta: Soeroengan. Moh.Yamin. 1956. Atlas Sejarah. Djakarta: Djambatan. Simanjuntak,

Truman

(Ed.).

2002.

Gunung

Sewu

in

Prehistoric

Times.Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Sjamsuddin, Helius. 2007. Metodologi Sejarah. Yogyakarta: Ombak.

Soejono, R. P. 1976. Tinjauan Tentang Pengkerangkaan Prasejarah Indonesia. Jakarta: Proyek Pelita Pembinaan Kepurbakalaan dan Peninggalan Nasional. Soekmono.1973. Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia; Volume 1.Jakarta: Yayasan Kanisius. Sumardi. 1958. Zaman Nirleka (Pra-Sedjarah). Solo.


136


KERAJAAN-KERAJAAN HINDU-BUDDHA DI INDONESIA A. TUJUAN PEMBELAJARAN Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diklat dapat memahami Kerajaan-kerajaan Hindu-Budha di Indonesia dengan baik.

B. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 1.

Menerangkan Masuk dan berkembanganya Hindu-Buddha di Indonesia

2.

Menerangkan Kerajaan Bercorak Hindu-Buddha di Indonesia

C. URAIAN MATERI Penemuan 7 buah prasasti Yupa dari Kutai di pinggir sungai Mahakam pada abad ke 4 Masehi dipandang sebagai tonggak penting dalam penulisan sejarah Indonesia (Indonesia kini). Hal ini dikarenakan untuk pertama kalinya sebuah wilayah di Indonesia terekam dalam sebuah sumber sejarah tertulis berupa prasasti. Meskipun tidak menyebutkan angka tahun namun berdasarkan perbandingan huruf yang dipakai (dalam hal ini pallawa) maka dapat ditentukan secara relatif usia prasasti tersebut, yaitu berkisar pada akhir abad ke IV M1.

1Pertanggalan dalam prasasti dapat ditentukan baik secara absolut (pasti) maupun relatif (kisaran). Penentuan secara absolut didapatkan dari uraian pertanggalan yang tercantum secara eksplisit dalam teks prasasti tersebut. Beberapa prasasti hanya menyebutkan angka tahunnya saja, namun beberapa prasasti yang lain juga menyebutkan pertanggalan detil untuk bulan, minggu, hari dan bahkan jam ketika prasasti tersebut dikeluarkan. Ahli epigrafi memiliki kemampuan untuk dapat mengkonversi pertanggalan dari saka ke masehi. Penentuan relatif dilakukan dengan dua cara setelah tidak ditemukannya teks pertanggalannya. Cara yang pertama dengan melakukan perbandingan (analogi) dengan prasasti-prasasti yang sejaman dari segi bentuk huruf, gaya pemahatan, formula prasasti maupun nama pejabat yang tertera. Cara yang lain adalah dengan melakukan uji kimia terhadap bahan dasar prasasti tersebut, biasanya menggunakan bahan karbon (C14). 7 buah prasasti yūpa dari Kutai ini diketahui usia relatifnya setelah dilakukan perbandingan


137

Penemuan ini sekaligus sebagai bukti bahwa pengaruh Hindu telah masuk ke Indonesia berdasarkan beberapa bukti terkait, yaitu terdapat beberapa nama raja yang menggunakan gelar berbau India bukan lagi nama lokal, penyebutan Dewa Ańsuman yang dikenal dalam agama Hindu. Selain itu diberitakan pula adanya upacara dengan menyebut tempat bernama Waprakeśwara yang dapat diidentikan sebagai tempat pemujaan terhadap Trimurti (Soemadio, 1994). Pengenalan beberapa unsur Hindu ini kemudian menjadi sebuah informasi penting bahwa agama dan kebudayaan Hindu sudah dikenal oleh masyarakat pada kisaran awal abad masehi. Bagaimana dengan agama Buddha?, Selama ini para ahli berkeyakinan bahwa agama Buddha pertama kali dikenal di Indonesia berdasarkan informasi dari prasasti Talang Tuo (684 M) yang dikeluarkan oleh Dapunta Hyaŋ Śrī Jayanāsa. Prasasti ini berisi pembuatan kebun Śrīksetra untuk kebaikan semua mahluk, dari doa-doa yang dituliskan dalam teks dikenali sebagai pujian dalam agama Buddha (Soemadio, 1994:56). Penemuan prasasti dari masa awal kerajaan Śrīwijaya ini dapat dipandang bahwa agama Buddha telah mulai berkembang di Indonesia. Selain itu, penemuan gugusan percandian di utara Karawang Jawa Barat telah memberikan arti penting mengenai penyebaran agama Buddha di Jawa yang dikenal sebagai situs percandian Batujaya2. Gugusan bangunan kuil dan kemungkinan pula biara Budhis telah menambah suatu upaya baru penafsiran terhadap perkembangan agama Buddha. Gugusan percandian yang sejaman dengan keberadaan kerajaan Tārumanāgara ini mungkin dapat menjadi landasan pemikiran bahwa agama Buddha juga telah berkembang pada masa-masa awal abad masehi hampir bersamaan dengan agama Hindu. Perkembangan selanjutnya memperlihatkan bahwa pengaruh HinduBuddha ini sangat dominan dan kuat sehingga memunculkan pula sistem-sistem

dengan beberapa prasasti berhuruf pallawa dari daerah India dan diduga kuat sejaman dengan akhir abad IV Masehi. 2Situs ini terletak kurang lebih 30 km arah utara Karawang di tepi Ci Tarum kurang lebih 7 km dari muaranya. Gugusan ini terhampar di dua desa dengan sekitar lebih dari 10 gugus percandian. Telah dilakukan penggalian dan penelitian secara sistematis dan berkelanjutan oleh Puslitarkenas, EFEO dan Universitas Indonesia. Hasan Djafar dari Universitas Indonesia telah mengangkat situs ini sebagai bahan disertasi doktornya. Berdasarkan beberapa penelitian diketahui bahwa gugusan ini berusia sangat panjang sejak awal abad ke VI hingga abad ke XII Masehi.


138

pemerintahan

beserta

bentuk

kehidupan

yang

bercorak

Hindu-Buddha.

Tinggalan arkeologis dari masa ini begitu kayanya dan beberapa di antaranya dapat dikategorikan sebagai masterpiece karya manusia di dunia. Lombard (2000) mengatakan bahwa tanah di Indonesia terutama di Jawa mengandung dan masih akan terus mengeluarkan bukti-bukti warisan masa lampau yang menakjubkan3. Berbagai situs percandian dan benda-benda lain terus bermunculan baik yang terdata maupun tidak, bisa jadi beberapa diantaranya masih terkubur utuh di dalam tanah selain mungkin sebagian lainnya rusak akibat bencana alam dan perusakan oleh manusia. Di akhir masa ini terlihat bahwa berkembangnya perdagangan membawa pula pengaruh interaksi dengan pedagang asing yang juga membawa konsep dan keyakinan baru. Runtuhnya Śrīwijaya dan Majapahit memperlihatkan runtuhnya dominasi Hindu-Buddha dan memungkinkan munculnya kekuatan baru, dalam hal ini Islam naik ke panggung sejarah Indonesia. Masa transisi dan juga kemudian jauh sesudahnya ternyata tidak begitu saja menghilangkan pengaruh Hindu-Buddha dalam kebudayaan dan sistem kehidupan masa yang baru4.

1. Masuk dan Berkembangnya Hindu-Buddha di Indonesia a. Teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia Masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia masih menjadi sebuah perdebatan hingga kini. Beberapa alternatif hipotesa coba dikemukakan oleh beberapa pakar setelah memperhatikan beberapa fenomena dan fakta sejarah. Hipotesa-hipotesa ini kemudian mendapat dukungan dari beberapa pakar sejarah kuna baik dalam maupun luar namun tidak sedikit yang menentang salah satu hipotesa tersebut.

3Penemuan-penemuan tak terduga dari berbagai daerah di Indonesia telah membuktikan betapa kaya peninggalan masa lampau dan tingginya penguasaan kemampuan teknologi leluhur pada masa lampau. Lombard bahkan mengatakan bahwa kebudayaan dan peradaban justru muncul di antara gunung-gunung berapi dan sungai besar yang justru sebenarnya dapat merusak peradaban tersebut, namun bukti-bukti arkeologis justru memperlihatkan bahwa peradaban muncul silih berganti dan semakin kompleks (Lombard, 2000). 4Berbagai tinggalan arkeologis baik artefaktual maupun tekstual ditambah warisan etnografi memperlihatkan bahwa unsur Hindu-Buddha plus beberapa konsep asli bercampur dengan konsep Islam. Pemujaan terhadap DewīŚrī memperlihat berbagai akulturasi tersebut (Wahyudi, 1997). Beberapa tinggalan lain juga memperlihatkan penggunaan lanjutan beberapa bangunan suci Hindu sebagai bangunan sakral pada masa Islam.


139

Teori pertama yang dilontarkan adalah teori Kstaria, dimana para pengikutnya berpendapat bahwa agama Hindu dan Buddha disebarluaskan melalui kolonisasi oleh para Ksatriya. Teori yang kedua adalah teori Waisya dimana perdagangan dan perkawinan adalah salurannya, sedangkan teori yang ketiga adalah teori Brahmana dimana mengemukakan peran para Brahmana dalam menyebarkan agama karena sifatnya yang rahasia. Sebuah teori menarik dikemukakan oleh van Leur yang menyatakan bahwa telah terjadi usaha oleh para Brahmana lokal mempelajari agama ini di India dan kemudian pulang untuk menyebarkannya, teori ini dikenal sebagai Teori Arus Balik. Ada satu teori yaitu teori Sudra yang menganggap bahwa para sudra yang tinggal di Indonesia menjadi pelopor penyebaran agama ini5.

b. Perkembangan awal pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia Beberapa temuan kemudian memperlihatkan bahwa terjadi pergeseran konsep kekuasaan dan politik dari para penguasa lokal Indonesia. Model kesukuan dan hidup berkelompok kemudian berkembang menjadi konsep kemaharajaan denan segala atura dan keyakinan yang melekat padanya. Segeralah berbagai nama gelar dan jabatan yang berbau India digunakan dan bahkan kemudian dikembangkan oleh masyarakat penganut Hindu-Buddha awal ini. Konsep dewaraja yang dianut ternyata efektif untuk membangun sebuah kemaharajaan yang mendasarkan kekuasaan mutlak pada diri seorang raja. Konsep ini kemudian juga berimbas pada keyakinan bahwa yang berhak menggantikan raja adalah keturunan raja itu sendiri yang juga dianggap sebagai titisan dewa di dunia. Sehingga pada perkembangan selanjutnya terjadi banyak permaslahan suksesi yang terkait denan pewaris yang amat banyak6. Mungkin konsep poligami merupakan perpaduan nyata antara pengaruh kebudayaan lokal dengan Hindu dan mungkin juga Cina. 5Teori arus balik segera mendapat tempat di hati para pakar sejarah kuna karena bersifat Indonesiasentris dan didukung dari beberapa intepretasi prasasti dan naskah. 6Pada beberapa peristiwa suksesi terlihat bahwa raja pemberontak selain musuh bisa jadi sebenarnya masih terdapat pertalian saudara yang merupakan akibat politik perkawinan (ini diteruskan hingga Mataram Islam). Sebagai contoh pemberontakan Jayakatwang yang notabene musuh Kertanegara namun juga pewaris Singhasari dari pihak ibu.


140

Pengaruh Hindu dan Buddha ini kemudian diimbangi dengan berbagai peninggalan yang bercorak kebudayaan tersebut. Tinggalan yang berupa artefak maupun tekstual baik yang utuh maupun tidak telah meyakinkan kita bahwa pengaruh ini pernah menancap sangat kuat di bumi Indonesia.

2. Kerajaan Bercorak Hindu-Buddha di Indonesia a. Kutai dan Tarumanegara Kerajaan Kutai yang terletak di Kalimantan Timur sampai saat ini dianggap sebagai kerajaan tertua di Indonesia7. Penemuan bukti berupa 7 buah prasasti berbentuk yūpa, yaitu tugu peringatan bagi sebuah upacara kurban. Prasasti ini berhuruf pallawa yang menurut bentuk dan jenisnya berasal dari abad IV M, sedangkan bahasanya adalah sansekerta yang tersusun dalam bentuk syair. Semuanya dikeluarkan atas titah seorang raja bernama Mūlawarmman. Berdasarkan isi dari prasasti tersebut dapat diketahui silsilah raja-raja Kutai. Dimulai dengan raja Kunduńga yang mempunyai anak bernama Aśwawarman, dan Mūlawarmman adalah seorang dari ketiga anaknya. Prasasti ini juga menyebutkan bahwa pendiri keluarga kerajaan (vańśakrttā) adalah Aśwawarman, dan bukan Kundunga yang dianggap sebagai raja pertama. Kunduńga bukan nama sansekerta, mungkin ia seorang kepala suku penduduk asli yang belum terpengaruh kebudayaan India, sedangkan Aśwawarman adalah nama yang berbau India. Disebut pula nama Ańsuman yaitu dewa matahari di dalam agama Hindu yang dapat menunjukkan bahwa Mūlawarmman adalah penganut agama Hindu (Sumadio, 1993). Prasasti ini juga memberikan informasi mengenai kehidupan masyarakat ketika itu, dimana sebagian penduduk hidup dalam suasana peradaban India. Sudah ada golongan masyarakat yang menguasai bahasa Sansekerta yaitu kaum Brahmana (pendeta) yang mempunyai peran penting dalam memimpin upacara keagamaan. Setiap yūpa yang didirikan oleh Mūlawarmman sebagai peringatan bahwa ia telah memberikan korban besar-besaran dan hadiah-hadiah 7Penemuan sumber sejarah berupa prasasti sampai saat ini menunjukkan bahwa 7 buah prasasti yūpa yang menginformasikan keberadaan sebuah kerajaan bernama Kutai memuat angka tahun tertua yaitu abad ke IV M. Pertanggalan relatif ini didapat dari perbandingan bentuk huruf yang dipahatkan dengan beberapa prasasti di India dan menunjukkan keserupaan yang mendekati perkembangan huruf pallawa sekitar akhir abad ke IV dan awal abad ke V (lihat Soemadio, 1993:31).


141

untuk kemakmuran negara dan rakyatnya. Sedangkan golongan lainnya adalah kaum ksatria yang terdiri atas kaum kerabat Mūlawarmman. Diluar kedua golongan ini adalah rakyat Kutai pada umumnya yang terdiri atas penduduk setempat, dan masih memegang teguh agama asli leluhur mereka. Kerajaan

Tārumanāgara

berkembang

kira-kira

bersamaan

dengan

kerajaan Kutai pada abad V M, dan berlokasi di Jawa Barat dengan rajanya bernama Pūrņawarman. Keberadaan kerajaan Tārumanāgara dapat diketahui melalui 7 buah prasasti batu yang ditemukan di daerah Bogor, Jakarta, dan Banten. Prasasti tersebut adalah prasasti Ciaruteun, Jambu, Kebon Kopi, Tugu, Pasir Awi, Muara Cianten, dan Lebak. Prasasti itu ditulis dengan huruf Pallawa dan berbahasa Sansekerta yang digubah dalam bentuk syair. Agama yang melatari alam pikiran raja adalah agama Hindu. Hal ini dapat diketahui karena pada prasasti Ciaruteun terdapat lukisan 2 tapak kaki raja yang diterangkan seperti tapak kaki Wisnu. Pada prasasti Kebon Kopi ada gambar tapak kaki gajah sang raja yang disamakan sebagai tapak kaki gajah Airawata. Pada prasasti Tugu disebutkan penggalian 2 sungai terkenal di Punjab yaitu Candrabhaga dan Gomati. Maksud pembuatan saluran pada sungai ini diperkirakan ada hubungannya dengan usaha mengatasi banjir (Poerbatjaraka, 1952). Dalam prasasti Jambu dijumpai nama negara Tarumayam dan sungai Utsadana. Negara Tarumayam disamakan dengan Tarumanagara, sedangkan Utsadana identik dengan sungai Cisadane. Pada prasasti ini, Pūrņawarman disamakan dengan Indra sebagai dewa perang serta memiliki sifat sebagai dewa matahari. Selain 7 prasasti tersebut, di daerah ini juga ditemukan arca-arca rajasi dan disebutkan dalam prasasti Tugu serta memperlihatkan sifat Wisnu-Surya. Akan tetapi Stutterheim berpendapat bahwa arca tersebut adalah arca Siwa. Sedangkan arca Wisnu Cibuaya diduga mempunyai persamaan dengan langgam seni Palla di India Selatan dari abad VII-VIII M. Dari bukti tersebut dapat dikatakan bahwa Jawa Barat telah menjadi pusat seni dan agama, dan sesuai pula denganberita Cina yang mengatakan bahwa pada abad VII M terdapat negara bernama To-lo-mo yang berarti Taruma. Dari peninggalan ini pila dapat diketahui bahwa agama yang dianut oleh para


142

penguasa setempat adalah agama Hindu aliran Wisnu. Bahkan raja dianggap sebagai titisan dewa Wisnu yang memelihara kehidupan rakyat agar makmur dan tenteram. Pembuatan dan penggalian 2 sungai untuk menahan banjir dan saluran irigasi menunjukkan bahwa masa itu sudah mengenal tatanan masyarakat agraris. b. Śrīwijaya Kerajaan Śrīwijaya merupakan sebuah kerajaan di Sumatra yang sudah dikenal pada abad VII M. Bukti keberadaan kerajaan Śrīwijaya adalah 6 prasasti yang ditemukan tersebar di Sumatra Selatan dan pulau Bangka. Prasasti tertua ditemukan di Kedukan Bukit (Palembang) berangka tahun 604 S (682 M) serta berhuruf pallawa dan berbahasa melayu kuno. Menurut Krom, prasasti ini dimaksudkan untuk memperingati pembentukan negara Śrīwijaya. Namun Moens berpendapat lain bahwa prasasti ini untuk memperingati kemenangan Śrīwijaya terhadap Malayu. Sementara Coedes (1964) menduga prasasti ini untuk memperingati ekspedisi Śrīwijaya ke daerah seberang laut yakni kerajaan Kamboja yang diperintah oleh Jayawarman. Sedangkan Boechari (1979) berpendapat bahwa prasasti ini untuk memperingati usaha penaklukan daerah sekitar Palembang oleh Dapunta Hyaŋ dan pendirian ibukota baru atau ibukota kedua di tempat ini. Prasasti lain yang penting adalah Prasasti Kota Kapur yang ditemukan di Pulau Bangka dan berangka tahun 608 S (686 M). Kata Śrīwijaya dijumpai pertama kali di dalam prasasti ini. Keterangan yang penting adalah mengenai usaha Śrīwijaya untuk menaklukkan bhumi Jawa yang tidak tunduk kepada Śrīwijaya. Coedes berpendapat bahwa pada saat prasasti ini dibuat, tentara Śrīwijaya baru saja berangkat untuk berperang melawan Jawa yaitu kerajaan Tāruma. Prasasti lain yang ditemukan di Palembang adalah prasasti Talang Tuo dan Telaga Batu. Sementara di Jambi ditemukan prasasti Karang Brahi dan di Lampung ditemukan prasasti Palas Pasemah. Prasasti ini pada umumnya dipandang sebagai pernyataan kekuasaan Śrīwijaya. Satu hal yang menjadi perdebatan bagi para ahli adalah lokasi Sriwijaya. Berdasarkan prasasti dan berita Cina, Coedes berpendapat bahwa Palembang adalah lokasi. Pendapat ini mendapat dukungan dari Nilakanta Sastri,


143

Poerbatjaraka, Slamet Mulyana, Wolters, dan Bronson. Namun Bosch dan Majumdar berpendapat bahwa Śrīwijaya harus dicari di pulau Jawa atau di daerah Ligor. Sementara Quaritch Wales dan Rajani menempatkan Śrīwijaya di Chaiya atau Perak. Berdasarkan rekonstruksi peta, berita Cina dan Arab, Moens sampai pada kesimpulan bahwa Śrīwijaya mula-mula berpusat di Kedah kemudian berpindah ke Muara Takus. Selanjutnya Soekmono melalui penelitian geomorfologi berkesimpulan bahwa Jambi sebagai pusat lokasi Śrīwijaya. Sedangkan Boechari berpendapat bahwa sebelum tahun 682 M ibukota Śrīwijaya ada di daerah Batang Kuantan, setelah tahun 682 M berpindah ke Mukha Upang di daerah Palembang (Sumadio, 1994)8. Dari peningggalan prasasti dan berita Cina dapat diketahui kebijakan penguasa Śrīwijaya. Kerajaan Śrīwijaya adalah sebuah kerajaan maritim yang besar

dan

terlibat

dalam

perdagangan

internasional.

Śrīwijaya

lebih

mengembangkan suatu tradisi diplomasi dan kekuatan militer untuk melakukan gerakan ekspedisioner. Disamping prasati-prasasti yang berisi pujian kepada dewa-dewa

dan

pelaksanaan

suatu keputusan

raja,

sejumlah prasasti

menunjukkan pada birokrasi dan berbagai aturan untuk menjamin ketenangan dalam negeri. Hubungan antara Śrīwijaya dengan negeri di luar Indonesia bukan hanya dengan Cina tapi juga dengan India. Sebuah prasasti raja Dewapaladewā dari Benggala (India) pada abad IX M menyebutkan tentang pendirian bangunan biara di Nalanda oleh raja Balaputradewā, raja Śrīwijaya yang menganut agama Buddha. Hal ini didukung berita dari I-tsing yang mengatakan bahwa Śrīwijaya adalah pusat kegiatan agama Buddha. c. Mataram Hindu Kerajaan Mataram dikenal dari prasasti Canggal yang berasal dari halaman percandian di Gunung Wukir Magelang. Prasasti ini berhuruf pallawa dan berbahasa sansekerta, serta berangka tahun 654 S (732 M). Isinya adalah

8Beberapa penelitian memperlihatkan bahwa secara geomorfologis pada awal masehi semenanjung malaya masih menyatu dengan pulau Bangka dan Belitung, serta Sumatra masih belum sebesar sekarang sehingga penempatan Palembang sebagai ibukota dapat beralasan karena berada di mulut botol selat malaka sehingga sebagai bandar dagang sangat strategis (Daldjoeni, 1984). Manguin secara arkeologis kemudian dapat memperlihat bahwa ibukota ini telah berpindah dari Palembang ke Jambi (Munoz, 2009)


144

memperingati didirikannya sebuah lingga (lambang Siwā) oleh raja Sanjaya diatas bukit Kunjarākunjā di pulau Yawadwipā yang kaya akan hasil bumi. Yawadwipa mula-mula diperintah oleh raja Sanna yang bijaksana. Pengganti Sanna yaitu raja Sanjaya, anak Sannaha, saudara perempuan raja Sanna. Ia adalah seorang raja gagah berani yang telah menaklukkan raja-raja di sekelilingnya dan raja yang ahli dalam kitab-kitab suci. Mendirikan lingga adalah lambing mendirikan atau membangun kembali suatu kerajaan. Sanjaya memang dianggap Wamçakarta kerajaan Mataram. Hal ini juga terlihat dari prasasti para raja yang menggantikannya, misal prasasti dari Balitung yang memuat silsilah yang berpangkal dari Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Bahkan ada pula prasasti yang menggunakan tarikh Sanjaya. Kecuali prasasti Canggal tidak ada prasasti lain dari Sanjaya, yang ada ialah prasasti-prasasti dari keluarga raja lain yaitu Syailendrawangsa. Istilah Syailendrawangsa dijumpai pertama kali di dalam prasasti Kalasan tahun 700 S (778 M). Prasasti ini ditulis dengan huruf pra-nagari dan berbahasa sansekerta. Isinya adalah pendirian bangunan suci bagi Dewi Tarā dan sebua biara bagi para pendeta oleh Maharaja Tejahpurna Panaŋkaran. Bangunan tersebut adalah Candi Kalasan di Yogyakarta. Rupa-rupanya keluarga Sanjaya ini terdesak oleh para Syailendra, tetapi masih mempunyai kekuasaan di sebagian Jawa Tengah. Meskipun demikian masih ada kerjasama antara keluarga Sanjaya dan Syailendra (Sumadio, 1994). Tejahpurna Panaŋkaran adalah Rakai Panaŋkaran, pengganti Sanjaya, seperti nyata dari prasasti Mantiyasih yang dikeluarkan raja Balitung tahun 907 M. Prasasti ini bahkan memuat silsilah raja-raja yang mendahului Balitung yang bunyinya sebagai berikut : Rahyangta rumuhun ri Mdang ri Poh Pitu, Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya, Çri Maharaja Rakai Panangkaran, Çri Maharaja Rakai Panunggalan,


145

Çri Maharaja Rakai Warak, Çri Maharaja Rakai Garung, Çri Maharaja Rakai Pikatan, Çri Maharaja Rakai Kayuwangi, Çri Maharaja Rakai Watuhumalang, Çri Maharaja Rakai Watukuro Dyah Balitung Dharmodaya Mahaçambu. Jelaslah bahwa pemerintaha Sanjayawangsa berlangsung terus di samping pemerintahan Syailendrawangsa. Keluarga Sanjaya beragama Hindu memuja Siwa dan keluarga Syailendra beragama Buddha Mahayana yang sudah cenderung kepada Tantrayana. Demikian juga ada kecenderungan candi-candi dari abad VIII dan IX yang ada di Jawa Tengah bagian utara bersifat Hindu (Candi Dieng, Gedongsongo), sedangkan yang ada di Jawa Tengah bagian selatan bersifat Buddha (candi Kalasan, Borobudur)., maka daerah kekuasaan keluarga Sanjaya adalah bagian utara Jawa Tengah dan Syailendra adalah bagian selatan Jawa Tengah (Soekmono, 1985). Pada pertengahan abad IX kedua wangsa ini bersatu melalui perkawinan Rakai Pikatan dan Pramodawardani, raja puteri dari keluarga Syailendra. Dalam masa

pemerintahan

Syailendra

banyak

bangunan

suci

didirikan

untuk

memuliakan agama Buddha, antara lain candi Kalasan, Sewu, dan Borobudur. Rakai Pikatan dari wangsa Sanjaya telah pula mendirikan bangunan suci agama Hindu seperti candi Loro Jonggrang di Prambanan. Mengenai wangsa raja-raja yang berkuasa di kerajaan Mataram ini terdapat dua pendapat yang berbeda. Casparis (1956) berpendapat bahwa sejak pertengahan abad VIII ada 2 wangsa raja yang berkuasa yaitu wangsa Sanjaya yang beragama Siwa dan para pendatang baru dari Funan yang menamakan dirinya wangsa Syailendra yang beragama Buddha Mahayana. Pendapat Casparis tersebut ditentang oleh Poerbatjaraka. Menurut Poerbatjaraka (1956), hanya ada satu wangsa saja yaitu wangsa Syailendra yang merupakan orang Indonesia asli dan anggota-anggotanya semula menganut agama Siwa, tetapi sejak pemerintahan Rakai Panangkaran menjadi penganut agama Buddha Sejarah SMA/SMK K - 4

146

Mahayana, untuk kemudian pindah lagi menjadi penganut agama Siwa sejak pemerintahan Rakai Pikatan. Pengganti Pikatan adalah Rakai Kayuwangi yang memerintah tahun 856886 M. Pengganti Kayuwangi adalah Watuhumalang yang memerintah tahun 886-898 M. Kemudian menyusullah raja Balitung (Rakai Watukura) yang memerintah tahun 898-910 M. Prasastinya terdapat di Jawa Tengah dan Jawa Timur, sehingga dapat disimpulkan ia adalah raja pertama yang memerintah kedua bagian pulau Jawa itu, mungkin kerajaan Kanjuruhan di Jawa Timur telah ia taklukkan, mengingat ia dalam pemerintahan di Jawa Tengah ada sebutan Rakryan Kanuruhan yaitu salah satu jabatan tinggi langsung di bawah raja. Raja-raja sesudah Balitung adalah Daksa (910-919 M), Tulodong (919-924 M), kemudian Wawa (924-929 M). Sejak 929 M prasasti hanya didapatkan di Jawa Timur dan yang memerintah adalah seorang raja dari keluarga lain yaitu Sindok dari Isanawangsa9. Sindok dianggap sebagai pendiri dinasti baru di Jawa Timur yaitu Isanawangsa. Istilah wangsa Isana dijumpai dalam prasasti Pucangan tahun 963 S (1041 M) yang menyebut gelar Sindok yaitu Sri Isanatungga. Rupanya kerajaan yang baru itu tetap bernama Mataram, sebagaimana tertera dalam prasasti Paradah 865 S (943 M) dan prasasti Anjukladang 859 S (937 M). Kedudukan

Mpu

Sindok

dalam

keluarga

raja

Mataram

memang

dipermasalahkan. Poerbatjaraka berpendapat bahwa Sindok naik tahta karena perkawinannya dengan Pu Kbi, anak Wawa. Dengan demikian Pu Sindok adalah menantu Wawa, Stutterheim membantah pendapat tersebut dengan mengatakan bahwa Pu Sindok adalah cucu Daksa. Bahkan Boechari (1962) mengemukakan bahwa Pu Sindok pernah memangku jabatan Rakai Halu dan Rakryan Mapatih I Hino yang menunjukkan bahwa ia pewaris tahta kerajaan yang sah, siapapun ayahnya. Jadi tidak perlu harus kawin dengan putri mahkota untuk dapat menjadi raja.

9Beberapa teori dikemukakan di antaranya mengemukakan bahwa perpindahan itu karena terjadi perang saudara, namun ada pula teori dari van Beumellen yang menyatakan bahwa perpindahan tersebut secara geomorfologis diakibatkan sebuah bencana hebat letusan gunung merapi di Jawa Tengah sehinggamenimbulkan mahapralaya.


147

Pu Sindok memerintah mulai tahun 929-948 M. Ia meninggalkan banyak prasasti yang sebagian besar berisi penetapan Sima. Dari prasasti tersebut dapat diketahui bahwa agama Sindok adalah Hindu. Selama Sindok berkuasa terhimpun pula sebuah kitab suci agama Buddha yaitu Sang Hyang Kamahayanikan yang menguraikan ajaran dan ibadah agama BuddhaTantrayana. Pengganti-pengganti Sindok dapat diketahui pula dari prasati Pucangan yang dikeluarkan Airlangga. Demikianlah Sindok digantikan anak perempuannya Sri Isana Tunggawijaya yang bersuamikan raja Sri Lokapala. Mereka berputra Sri Makutawangsawarddhana. Mengenai kedua raja pengganti Sindok tak ada suatu keterangan lain lagi, kecuali bahwa Makutawangsawarddhana mempunyai seorang

anak

perempuan

bernama

Gunapriyadharmmapatni

atau

Mahendradatta yang kawin dengan Udayana dari keluarga Warmadewa dan memerintah di Bali. Mereka mempunyai anak bernama Airlangga. Pengganti Makutawangsawarddhana adalah Sri Dhammawangsa Teguh Anantawikrama. Kemungkinan besar ia adalah anak Makutawangsawarddhana, jadi saudara Mahendradatta yang menggantikan ayahnya duduk di atas tahta kerajaan

Mataram.

Dalam

masa

pemerintahan

Dharmawangsa,

kitab

Mahabharata disadur dalam bahasa Jawa Kuno. Sementara itu dalam bidang politik, Dharmawangsa berusaha keras untuk menundukkan Sriwijaya yang saat ini merupakan saingan berat karena menguasai jalur laut India-Indonesia-Cina. Politik DharmawangsaTeguh berambisi meluaskan kekuasaannya ternyata mengalami keruntuhan. Prasasti Pucangan memberitakan tentang keruntuhan itu. Disebutkan bahwa tak lama sesudah perkawinan Airlangga denga putri Teguh, kerajaan ini mengalami pralaya pada tahun 939 S (1017 M), yaitu pada waktu raja Wurawari menyerang dari Lwaram. Banyak pembesar yang meninggal termasuk Dharmawangsa Teguh. Prasasti Pucangan menyebutkan bahwa Dharmawangsa Airlangga dapat menyelamatkan diri dari serangan Haji Wurawari, dan masuk hutan hanya diikuti abdinya yang bernama Narottama. Selama di hutan Airlangga tetap melakukan pemujaan terhadap dewa-dewanya. Maka pada tahun 941 S (1019 M) ia direstui para pendeta Siwa, Buddha, dan Mahabrahmana sebagai raja dengan gelar


148

Rake Halu Sri Lokeswara Dharmawangsa Airlangga Anantawikramottunggadewa (Soekmono, 1973). Pada masa pemerintahannya, raja Airlangga telah banyak mengeluarkan prasasti. Hal ini dikarenakan raja ini memerlukan pengesahan atau legitimasi atas kekuasaannya dengan menciptakan leluhur (wangsakara). Salah satu prasasti yang penting adalah prasasti Pucangan atau Calcutta. Prasasti ini dikeluarkan airlangga pada tahun 963 S (1041 M). prasasti ini memuat silsilah raja Airlangga yang dimulai dari raja Sri Isana Tungga atau Pu Sindok. Dengan silsilah ini, Airlangga ingin memperkokoh dan melegitimasi kedudukannya sebagai pewaris sah atas tahta kerajaan Dharmmawangsa Teguh dan benarbenar masih keturunan Pu Sindok. Sebagaian

besar

masa

pemerintahan

Airlangga

dipenuhi

dengan

peperangan menaklukkan kembali raja-raja bawahannya, antara lain menyerang Haji Wengker, Haji Wurawari, dan raja Hasin. Di bidang karya sastra, pada masa ini telah dihasilkan kitab Arjunawiwaha yang merupakan gubahan Pu Kanwa. Pada masa pemerintahan Airlangga, yang menjabat kedudukan Rakryan Mahamantri I Hino (putra mahkota kerajaan) adalah seorang putrid bernama Sri Sanggrama Wijaya Dharmmaprasadottunggadewi, seperti disebutkan dalam prasasti Cane, Munggut, dan Kamalagyan. Akan tetapi dalam prasasti pucangan dan Pandan, yang menjabat Hino adalah seorang laki-laki bernama Sri Samarawijaya Dhamasuparnnawahana Tguh Uttunggadewa, anak laki-laki Dharmmawangsa Teguh yang selamat dari pralaya menuntut haknya atas tahta kerajaan Mataram. Selanjutnya Sanggramawijaya lebih memilih kehidupan sebagai pertapa di Kambang Sri karena tidak menginginkan adanya perebutan kekuasaan

yang

mengarah

pada

perpecahan.

Diperkirakan

ada

adik

Sanggramawijaya yang tidak dapat menerima keputusan itu lalu bermaksud merebut kekuasaan. Untuk menghindari perang saudara maka Airlangga terpaksa membagi kerajaan menjadi dua. Samarawijaya sebagai pewaris yang sah karena ia anak Dharmmawangsa Teguh mendapatkan kerajaan Pangjalu dengan ibukota yang lama

yaitu

Dahana


Pura.

Sedangkan

anak

Airlangga

sendiri

entah

149

Sanggramawijaya entah adiknya mendapat bagian kerajaan Janggala yang beribukota di Kahuripan. d. Kadiri dan Jenggala Berdasarkan pembagian kerajaan tersebut, selanjutnya Boechari (1968) menyebut bahwa raja pertama Pangjalu yang berkedudukan di Daha adalah Sanggramawijaya yang kemudian diambil alih oleh Samarawijaya. Sedangkan kerajaan Janggala yang berkedudukan di Kahuripan rajanya bernama Mapanji Garasakan, yang tidak lain adalah anak Airlangga, adik Sanggramawijaya. Garasakan kemudian digantikan oleh Alanjung Ahyes, selanjutnya digantikan oleh Samarotsaha. Tampaknya stelah 3 orang raja Janggala tersebut di atas dan setelah ada masa gelap selama kira-kira 60 tahun, yang muncul dalam sejarah adalah kerajaan Kadiri dengan ibukotanya di Daha. Hal ini dapat dibuktikan dari beberapa temuan prasasti batu yang sebagian besar ada di daerah Kediri. Prasasti yang pertama adalah Prasasti Pandlegan tahun 1038 S (1117 M) yang dikeluarkan oleh raja Sri Bameswara. Prasasti ini berisi tentang anugerah raja Bameswara kepada penduduk desa Pandlegan (Boechari, 1968). Prasasti lain yang dikeluarkan Bameswara adalah prasasti Panumbangan (1042 S), Geneng (1050 S), Candi (1051 S), Besole (1051 S), Tangkilan (1052 S), dan Pagilitan (1056 S). Berdasarkan data prasasti yang ada dapat diketahui bahwa raja Bameswara memerintah antara tahun 1038-1056 S. Setelah pemerintahan raja Bameswara, muncul raja lain bernama Jayabaya. Hanya 3 prasasti yang telah ditemukan dari raja ini yaitu prasasti Hantang (1057 S), Talang (1058 S), dan Jepun (1066 S) yang berisi tentang penetapan

Sima.

Cap

kerajaannya

berupa

Narasingha.

Pada

masa

pemerintahan Jayabaya telah digubah kakawin Bhatarayuddha pada tahun 1079 S (1157 M) oleh Mpu Sedah dan Mpu Panuluh. Raja berikutnya adalah Sri Sarweswara. Dua prasastinya adalah prasasti Pandlegan II (1081 S) dan Kahyunan (1082 S). pada tahun 1169 M muncul raja Sri Aryyswara. Hanya dua prasasti yang ditemukan dari raja ini yaitu prasast Waleri (1091 S) dan prasasti Angin (1093 S). cap kerajaannya berupa Ganesa. Raja selanjutnya adalah Sri Kroncaryyadipa. Satu-satunya prasasti yang


150

ditemukan adalah prasasti Jaring atau Gurit (1103 S). raja ini hanya memerintah kerajaan Kadiri selama 4 tahun (1181-1184 M). kemudian dijumpai nama raja Kameswara yang memerintah Kadiri antara tahun 1184-1194 M. Ada dua prasasti dari raja ini yaitu prasasti Semanding (1104 S) dan Ceker (1107 S). Pada masa pemerintahan Kameswara, seorang pujangga bernama Mpu Darmaja berhasil menggubah kitab Smaradhahana. Raja Kadiri yang terakhir adalah Srengga atau Krtajaya. Raja ini memerintah antara tahun 1194-1222 M. Ada 6 prasasti dar raja ini yaitu prasasti Kemulan (1116 S), Palah (1119 S), Galunggung (1122 S), Biri (1124 S), Sumber Ringin Kidul (1126 S), dan Lawadan (1127 S). Lencana kerajaan Kadiri yang dipakai Krtajaya adalah Srenggalanchana10. Masa akhir kerajaan Kadiri dapat diketahui dari beberapa sumber tertulis. Kerajaan Kadiri runtuh pada tahun 1144 S (1222 M). Menurut Nagarakretagama (XL:3-4) Sri Ranggah Rajasa yang bertahta di Kutaraja, ibukota kerajaan Tumapel pada tahun 1144 S menyerang raja Kadiri yaitu raja Sri Krtajaya. Krtajaya kalah, kerajaan dihancurkan, dan ia melarikan diri ke gunung yang sunyi. Sedangkan menurut Pararaton, raja Kadiri bernama Dandang Gendis minta kepada para bhujangga Siwa dan Buddha supaya menyembah kepadanya. Para bhujangga menolak lalu melarikan diri ke Tumapel berlindung pada Ken Angrok. Para bhujangga merestui Ken Angrok sebagai raja di Tumapel, kerajaannya bernama Singhasari dengan gelar Sri Ranggah Rajasa Bhatara Sang Amurwabhumi. Lalu ia menyerang Daha (Kadiri), dan raja Dandang Gendis dapat dikalahkan. Dalam Nagarakretagama (XLIV:2) disebutkan pula dengan ditaklukkannya Daha tahun 1222 M oleh Ken Angrok dari Tumapel, maka bersatulah Janggala dan Kadiri sama-sama beraja di Tumapel (Singhasari). Kadiri tidak dihancurkan, tetapi tetap diperintah oleh keturunan raja Krtajaya dengan mengakui kepemimpinan Singhasari. Sejak tahun 1271 M Jayakatwang salah seorang keturunan Krtajaya memerintah di Glang-Glang. 10Prasati Palah 1119 S atau 1197 M terletak di pelataran percandian Panataran di Blitar. Keberadaan candi ini ternyata merupakan sebuah bangunan kontinuitas yang digunakan dari masa Kadiri hingga Majapahit, dan mungkin merupakan candi kerajaan pada setiap masanya (Wahyudi, 2005).


151

e. Singhasari Pada masa akhir kerajaan Kadiri, daerah Tumapel merupakan suatu daerah yang dikepalai oleh seorang akuwu bernama Tunggul Ametung. Daerah Tumapel ini termasuk dalam daerah kekuasaan raja Krtajaya (Dandang Gendis) dari Daha (Kadiri). Kedudukan Tunggul Ametung menjadi akuwu Tumapel berakhir setelah dibunuh oleh Ken Angrok, dan jandanya yang bernama Kendedes dikawininya. Ken Angrok kemudian menjadi penguasa baru di Tumapel. Ken Angrok pula yang kemudian menaklukkan Dandang Gendis dari Kadiri, dan kemudian menjadi Maharaja di Singhasari. Munculnya tokoh Ken Angrok ini kemudian menandai lahirnya wangsa baru yaitu Rajasawangsa atau Girindrawangsa. Wangsa inilah yang berkuasa di Singhasari dan Majapahit. Ken Angrok memerintah Singhasar sejak 1222-1227 M dan tetap berkedudukan di Tumapel atau secara resmi disebut Kutaraja. Pemerintahan Rajasa berlangsung aman dan tentram. Dari perkawinannya dengan Ken Dedes, Ken Angrok memperoleh 4 orang anak, yaitu Mahesa Wonga Teleng, Panji Anabrang, Agnibhaya, dan Dewi Rimbu. Dari istrinya yang lain yaitu Ken Umang, Ken Angrok mempunyai 4 orang anak yaitu Tohjoyo, Sudahtu, Wregola, dan Dewi Rambi. Pada tahu 1227 M Ken Angrok dibunuh oleh seorang pengalasan dari Batil atas suruhan Anusapati, anak tirinya sebagai balas dendam terhadap pembunuhan ayahnya Tunggul Ametung. Dari kitab Pararaton diketahui bahwa Anusapati bukanlah bukanlah anak dari Ken Dedes dan Ken Angrok, tatapi anak Ken Dedes dari Tunggul Ametung. Ken Angrok kemudian dicandikan di Kagenengan sebagai Siwa. (Nagarakretagama, XXXVI:1-2) dan di Usana sebagai Buddha (Sumadio, 1994). Sepeninggal Ken Angrok, Anusapati menjadi raja. Ia memerintah tahun 1227-1248 M. Selama masa pemerintahannya itu tidak banyak yang diketahui. Tetapi juga Tohjaya hendak pula membalas dendam atas pembunuhan ayahnya,


152

Ken Angrok oleh Anusapati. Akhirnya pada tahun 1248 Anusapati dapat dibunuh oleh Tohjaya. Anusapati kemudian didharmakan11 di candi Kidal. Dengan meninggalnya Anusapati, Tohjaya kemudian menggantikannya menjadi raja. Tohjaya hanya memerintah selama beberapa bulan dalam tahun 1248. Pada masa pemerintahannya terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang Rajasa dan Sinelir. Dalam penyerbuan itu Tohjaya luka parah dan diungsikan ke Katang Lumbang. Akhirnya ia meninggal dan dicandikan di Katang Lumbang. Sepeninggal Tohjaya, pada tahun 1248 Ranggawuni dinobatkan menjadi raja dengan gelar Sri Jayawisnuwardana. Dalam menjalankan pemerintahannya ia didampingi oleh Mahisa Campaka, anak Mahisa Wonga Teleng. Kedua orang itu memerintah bersama bagai Wisnu dan Indra atau bagaikan dua naga dalam satu liang. Pada tahun 1255 M Wisnuwarddhana mengeluarkan sebuah prasasti untuk mengukuhkan desa Mula dan Malurung menjadi Sima. Di dalam prasasti tersebut ia disebut dengan nama Narayya Smining Rat. Sebelumnya, dalam tahun 1254 Wisnuwarddhana menobatkan anaknya Kertanagara sebagia raja, tetapi ia sendiri tidak turun tahta tetapi memerintah terus untuk anaknya. Menurut Kakawin Nagarakertagama (LXXIII:3) Wisnuwarddana meninggal pada tahun 1268, serta dicandikan di Weleri sebagai Siwa dan di Jajaghu sebagai Buddha. Sebelum tahun 1268, Kertanagara belum memerintah sendiri sebagai raja Singhasari Pada waktu itu ia masih memerintah di bawah bimbingan ayahnya, Raja Wisnuwarddhana sebagai rajamuda (Rajakumara) di Daha. Setelah memerintah, raja Kertanagara adalah seorang raja Singhasari yang sangat terkenal. Dalam bidang politik ia terkenal sebagai seorang raja yang mempunyai gagasan perluasan Cakrawala Mandala ke luar pulau Jawa. Di bidang keagamaan ia dikenal sebagai seorang penganut agama Buddha Tantrayana. Selama masa pemerintahannya, seluruh pulau Jawa tunduk dibawah kekuasan raja Kertanagara. Bahkan pada tahun 1275 Kertanagara mengirim 11Didharmakan atau dicandikan atau ridharma ring adalah usaha untuk menghormati seorang raja yang telah mangkat dan dibuatkan candi atau kuil pemujaan dengan menempatkan seorang dewa tertinggi sebagaimana dewa yang dipuja oleh raja tersebut. Candi ini dibuat oleh para penerusnya setelah melaksanakan upacara sraddha atau 12 tahun setelah kematiannya. Jadi candi bukan makan dari seorang raja dan biasanya seorang raja dapat memiliki candi pendharmaannya.


153

ekspedisi untuk menaklukan Malayu. Namun demikian raja Kertanagara juga menjaga hubungan politik yang baik dengan wilayah yang lain. Ia menjaga hubungan politik dengan Jayakatwang yaitu dengan jalan mengambil anaknya yang bernama Arddharaja sebagai menantunya dan memberikan anaknya yang bernama Turukbali menjadi istri raja Jayakatwang yang sebenarnya bertekad akan membalas dendam kematian leluhurnya oleh leluhur raja Kertanagara. Menurut Pararaton bahwa dalam usaha meruntuhkan Kerajaan Singhasari itu, Jayakatwang mendapat bantuan dari Arya Wiraraja, Adipati Sumenep yang telah dijauhkan dari kraton oleh raja Kertanegara. Serangan Jayakatwang dilancarkan pada tahun 1292. kitab Pararaton menceritakan bahwa tentara Kadiri dibagi dua, menyerang dari dua arah, pasukan yang menyerang dari arah utara ternyata hanya untuk menarik pasukan Singhasari dari arah kraton. Siasat itu berhasil setelah pasukan Singhasari dibawah pimpinan Raden Wijaya (anak Lembu Tal, cucu Mahisa Campaka) dan Arddharaja (anak Jayakatwang) menyerbu ke utara, maka pasukan Jayakatwang yang menyerang dari arah selatan menyerbu ke kraton, dan dapat membunuh raja Kertanegara. Dengan gugurnya raja pada tahun 1929, seluruh kerajaan Singhasari dikuasai oleh Jayakatwang. Raja Kertanegara kemudian didharmakan di candi Singosari sebagai Bhairawa, candi Jawi sebagai Siwa-Buddha, dan di Sagala sebagai Jina (Soekmono, 1985). f.

Majapahit Setelah penguasa Singhasari terakhir (raja Kertanegara) gugur karena

serangan Jayakatwang, Singhasari berada di bawah kekuasaan raja Kadiri Jayakatwang. Raden Wijaya yang juga menantu Raja Kertanegara kemudian berusaha untuk merebut kembali kekuasaan nenek moyangnya dari tangan raja Jayakatwang dengan bantuan Adipati Wiraraja dari Madura, serta memanfaatkan kedatangan tentara Khubilai Khan yang sebenarnya dikirim untuk menyerang Singhasari

dalam

menyambut

tantangan

raja

Kertanegara

yang

telah

menganiaya utusannya Meng-Chi. Demikianlah maka dengan kedatangan tentara Khubilai Khan tercapailah apa yang dicita-citakan oleh Wijaya, yaitu runtuhnya Daha. Setelah Wijaya berhasil mengusir tentara Mongol, maka dirinya dinobatkan menjadi raja Majapahit pada tahun 1215 S (1293 M) dengan gelar Sri


154

Kertarajasa Jayawardhana. Raja ini kemudian meninggal pada tahun 1309 M serta dicandikan di Antahpura sebagai Jina dan di Simping sebagai Siwa. Sepeninggal Kertarajasa, putranya Jayanagara dinobatkan menjadi raja Majapahit. Pada masa pemerintahannya ia dirongrong oleh serentetan pemberontakan. Dalam pemberontakan Kuti tahun 1319 M muncul seorang tokoh yang kemudian akan memegang peranan penting dalam sejarah Majapahit yaitu Gajah Mada. Dalam Pararaton diceritakan bahwa pada pada tahun 1328 M Raja Jayanagara meninggal dibunuh seorang tabib bernama Tanca. Selanjutnya menurut Nagarakretagama (XLVIII:3) Raja Jayanagara dicandikan dalam pura di Sila Petak dan Bubat sebagai Wisnu, serta di Sukhalila sebagai Amoghasiddhi. Raja Jayanagara tidak mempunyai keturunan, maka sepeninggalnya pada tahun 1328 M, ia digantikan oleh adik perempuannya yaitu Bhre Kahuripan. Ia dinobatkan menjadi raja

Majapahit

dengan gelar

Tribuwanottunggadewi

Jayawisnuwardhani. Dari kakawin Nagarakretagama (XLIX:3) diketahui bahwa dalam masa pemerintahannya telah terjadi pemberontakan di Sadeng dan Keta pada tahun 1331 M. Pemberontakan ini dapat dipadamkan oleh Gajah Mada, setelah peristiwa Sadeng ini, kitab Pararaton menyebutkan sebuah peristiwa yang kemudian menjadi amat terkenal dalam sejarah yaitu Sumpah Palapa Gajah Mada. Pada tahun 1350 M Tribhuwana mengundurkan diri dari pemerintahan dan digantikan oleh anaknya Hayam Wuruk. Pada tahun 1372 M Tribhuwana meninggal dan didharmakan di Panggih (Sumadio, 1994). Pada tahun 1350 M, putra mahkota Hayam Wuruk dinobatkan menjadi raja Majapahit dengan gelar Sri Rajasanagara. Dalam menjalankan pemerintahannya ia didampingi oleh Gajah Mada yang menduduki jabatan patih Hamangkubhumi. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk inilah kerajaan Majapahit mengalami puncak kebesarannya. Untuk menjalankan politik Indonesianya, satu demi satu daerah-daerah yang belum bernaung di bawah panji kekuasaan Majapahit ditundukkan dan dipersatukan oleh Hayam Wuruk. Akan tetapi politik Indonesia itu berakhir sampai tahun 1357 M dengan terjadinya peristiwa Bubat, yaitu perang antara orang Sunda dan Majapahit. Dalam masa pemerintahannya, Hayam Wuruk sering mengadakan perjalanan keliling daerah-daerah kekuasaannya yang dilakukan secara berkala. Sejarah SMA/SMK K - 4

155

Pada masa ini bidang kesusastraan sangat maju. Kitab Nagarakretagama yang merupakan kitab sejarah tentang Singhasari dan Majapahit berhasil dihimpun dalam tahun 1365 oleh Prapanca. Sedangkan pujangga Tantular berhasil menggubah cerita Arjunawiwaha dan Sutasoma. Selanjutnya dalam kitab Pararaton (XXX:24) disebutkan bahwa pada tahun 1311

S

(1389

M)

Raja

Hayam

Wuruk

meninggal,

namun

tempat

pendharmaannya tidak diketahui. Sepeninggal Hayam Wuruk, tahta kerajaan Majapahit dipegang oleh Wikramawarddhana. Ia adalah menantu dan keponakan Raja

Hayam

Wuruk

yang

dikawinkan

dengan

putrinya

bernama

Kusumawarddhani. Wikramawarddhana mulai memerintah tahun 1389 M. Pada tahun 1400 M ia mengundurkan diri dari pemerintahan dan menjadi seorang pendeta. Wikramawarddhana kemudian mengangkat anaknya yang bernama Suhita untuk menggantikannya menjadi raja Majapahit. Diangkatnya Suhita di atas tahta kerajaan Majapahit ternyata telah menimbulkan pangkal konflik di Majapahit, yaitu timbulnya pertentangan keluarga antara Wikramawarddhana dan Bhre Wirabhumi. Pada tahun 1404 M persengketaan itu makin memuncak, dan muncul huru hara yang dikenal dengan nama Perang Paregreg. Dari Pararaton disebutkan bahwa dalam Perang Paregreg akhirnya Bhre Wirabhumi berhasil dibunuh Bhre Narapati. Walaupun Bhre Wirabhumi sudah meninggal, peristiwa pertentangan keluarga itu belum reda juga. Bahkan peristiwa terbunuhnya Bhre Wirabhumi telah menjadi benih balas dendam dan persengketaan keluarga itu menjadi berlarut-larut. Masa pemerintahan Suhita berakhir dengan meninggalnya Suhita pada tahun 1447 M. Ia didharmakan di Singhajaya. Oleh karena Suhita tidak memiliki anak, maka tahta kerajaan diduduki oleh adiknya yang bernama Bhre Tumapel Dyah Kertawijaya dengan gelar Prabu Brawijaya I. Ia tidak lama memerintah. Pada tahun 1451 M ia meninggal dan didharmakan di Krtawijaya pura. Dengan meninggalnya Kertawijaya, Bhre Pamotan menggantikannya menjadi raja dengan gelar Sri Rajasawarddhana. Ia dikenal pula dengan sebutan Sang Sinagara atau Prabu Brawijaya II. Ia memerintah hampir 3 tahun lamanya. Pada tahun 1453 M ia meninggal dan didharmakan di Sepang. Menurut Pararaton sepeninggal Rajasawarddhana selama 3 tahun (1453-1456 M)


156

Majapahit mengalami masa kekosongan tanpa raja (interregnum). Baru pada tahun 1456 M tampillah Dyah Suryawikrama Girisawarddhana menduduki tahta dengan gelar Brawijaya III. Ia memerintah selama 10 tahun (1456-1466 M). Pada tahun 1466 M ia meninggal dan didharmakan di Puri (Soekmono, 1985). Sebagai penggantinya kemudian Bhre Pandan Salas diangkat menjadi raja dengan gelar prabu Brawijaya IV. Setelah Bhre Pandan Salas meninggal, kedudukannya

sebagai

Girindrawarddhana Ranawijaya

Dyah

raja

Majapahit

Ranawijaya.

berkedudukan

sebagai

digantikan

oleh

anaknya

Sebelum

menjadi raja

Majapahit,

Bhattara

i

Kling.

Pada

masa

pemerintahannya ia tidak berkedudukan di Majapahit, melainkan tetap di Kling karena Majapahit di duduki Bhre Kertabhumi yang bergelar Brawijaya V. Pada tahun 1478 M Ranawijaya melancarkan serangan terhadap Bhre Kertabhumi. Dalam perang tersebut Ranawijaya berhasil merebut kembali kekuasaan Majapahit dari tangan Bhre Kertabhumi, dan Kertabhumi gugur di Kadaton (Djafar, 2009). Mengenai masa akhir kekuasaan Majapahit dapat diketahui dari beberapa sumber sejarah yang ada. Serat Kanda dan Pararaton mneyebutkan bahwa kerajaan Majapahit runtuh pada tahun 1400 S (1478 M). Saat keruntuhannya itu disimpulkan dalam candra sengkala ”sirna-ilang-kertaning-bumi”, dan disebutkan pula bahwa keruntuhannya itu dikarenakan serangan dari kerajaan Islam Demak. Berdasarkan bukti sejarah ternyata bahwa pada saat itu kerajaan Majapahit belum runtuh benar dan masih berdiri untuk beberapa waktu yang cukup lama lagi. Rajanya bernama Dyah Ranawijaya yang bergelar Girindrawarddhana. Bahkan berita Cina dari dinasti Ming (1368-1643 M) masih menyebutkan adanya hubungan diplomasi antara Majapahit dengan Cina pada tahun 1499 M. Dari Babad Tanah Jawi dan Serat Kanda diketahui bahwa antara 15181521 M di Majapahit telah terjadi suatu pergeseran politik, yaitu kekuasaan Majapahit telah beralih dari tangan penguasa Hindu ke tangan Adipati Unus (Pangeran Sabrang Lor) penguasa Islam dari Demak. Demikian Majapahit telah ditaklukkan dan dikuasai Pati Unus dari Demak (Graaf & Pigeaud, 1974). Penguasaan Majapahit oleh Dema itu dilakukan oleh Adipati Unus, anak Raden


157

Patah sebagai tindakan balasan Girindrawarddhana Dyah Ranawijaya yang telah mengalahkan kakeknya yaitu Prabu Brawijaya V atau Kertabhumi (Djafar, 2009).

D. AKTIVITAS PEMBELAJARAN Untuk memahami materi Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, anda perlu membaca secara cermat modul ini, gunakan referensi lain sebagai materi pelengkap untuk menambah pengetahuan anda. Dengarkan dengan cermat apa yang disampaikan oleh pemateri, dan tulis apa yang dirasa penting. Silahkan berbagi pengalaman anda dengan cara menganalisis, menyimpulkan dalam suasana yang aktif, inovatif dan kreatif, menyenangkan dan bermakna. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mempelajari materi ini mencakup :

1. Aktivitas individu, meliputi : a. Memahami dan mencermati materi diklat b. Mengerjakan

latihan/lembar

kerja/tugas,

menyelesaikan

masalah/kasus pada setiap kegiatan belajar; dan menyimpulkan c. Melakukan refleksi 2. Aktivitas kelompok, meliputi: a. mendiskusikan materi pelatihan b. bertukar pengalaman dalam melakukan pelatihan c. penyelesaian masalah /kasus

E. LATIHAN/KASUS/TUGAS LK 1 Lakukanlah kegiatan pembelajaran seperti langkah-langkah dibawah ini! 8. Kelas dibagi menjadi 6 kelompok dengan jumlah anggota yang sama 9. Masing-masing kelompok membahas permasalahan mengenai Kerajaan: -

Kutai dan Tarumanegara

-

Śrīwijaya

-

Mataram Hindu

-

Kadiri dan Jenggala

-

Singhasari

-

Majapahit


158

10. Kelompok berdiskusi dan mempresentasikan hasil 11. Membuat kesimpulan bersama

LK 2 Pilihan Ganda Pilihlah salah satu jawaban dari pertanyaan berikut! 1. Prasasti masa Kerajaan Tarumanegara yang menceritakan pembangunan sungai untuk kepentingan irigasi masyarakatnya adalah prasasti .... A. Tugu B. Jambu C. Ciaruteun D. Pasir Awi 2. Kerajaan Sriwijaya mengalami perkembangan pesat di bidang ekonomi pada abad ke 6. Hal ini ditentukan oleh .… A. sistem sosial yang harmonis B. ekspansi politik ke berbagai wilayah C. berkembangnya perdagangan di Selat Malaka D. spirit keagamaan mendorong etos kerja yang tinggi 3. Masa Majapahit dianggap sebagai salah satu puncak keemasan masa Hindu-Buddha dengan ditandai pembangunan candi kerajaan, yaitu Candi .... A. Brahu di Trowulan B. Penataran di Blitar C. Tegawangi di Pare D. Jabung di Probolinggo 4. Kitab sastra peninggalan Kerajaan Majapahit ini

menceritakan

perjalanan Raja Hayam Wuruk ke beberapa daerah kekuasaannya .... A. Sutasoma B. Pararaton C. Harsya Wijaya D. Negarakretagama


159

5. Sumber-sumber keterangan tentang kerajaan Majapahit, antara lain, sebagai berikut ....

A. Kitab Negarakertagama dan Pararaton B. Prasasti Mantiasih, Kedukan Bukit, dan Blanjong C. Kidung Sundayana, Kidung Wijayakrama, dan Kitab Sutasoma D. Cerita Parahiyangan, Kidung Sundayana, Prasasti Sanghyang Tapak, Calon Arang

F. RANGKUMAN Pengaruh Hindu-Buddhayang masuk ke nusantara sangat dominan dan kuat sehingga memunculkan sistem-sistem pemerintahan beserta bentuk kehidupan yang bercorak Hindu-Buddha. Sistem pemerintahan tersebut berbentuk kerajaan. Beberapa kerajaan bersar yang pernah ada di Indonesia antara lain, Kutai Tarumanegara, Śrīwijaya, Mataram Hindu, Kadiri

Jenggala, Singhasari,

Majapahit.

G. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik

dengan menjawab pertanyaan berikut ini: 1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi Kerajaankerajaan Hindu-Buddha di Indonesia? 2. Makna penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia? 3. Apa manfaat materi Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia terhadap tugas Bapak/Ibu disekolah? 4. Setelah Bapak/Ibu mempelajari modul diatas, apakah yang akan Bapak/Ibu lakukan terhadap ketersediaan sumber dan media yang berhubungan dengan materi Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia di sekolah/madrasah ditempat Bapak/Ibu bertugas?


160

H. KUNCI JAWABAN 1.

A

2.

B

3.

B

4.

D

5.

A

DAFTAR PUSTAKA Boechari. 1968. Sri Maharaja Mapanji Garasakan. Majalah Ilmu-Ilmu Sastra Indonesia IV (1-2) : 1-26. Daljoeni, N. 1984.Geografi Kesejarahan II (Indonesia). Bandung:Penerbit Alumni. Djafar, H. 1978. Masa Akhir Majapahit: Girindrawarddhana dan Masalahnya. Depok: Komunitas Bambu. Lombard, D. 2003. Nusa Jawa: Silang Budaya 3 jilid. Buku ke III:Warisan Kerajaan-kerajaan Konsentris. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Munoz, P.M. 2009. Kerajaan-kerajaan Awal Kepulauan Indonesia dan Semenanjung Malaysia: Perkembangan Sejarah dan Budaya Asia Tenggara (Jaman Prasejarah-Abad XVI). Yogyakarta: Mitra Abadi. Poerbatjaraka, R.M. Ng. 1952. Riwayat Indonesia I. Jakarta: Pembangunan. Soekmono, R. 1985. Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 2. Yogyakarta: Kanisius. Soemadio, B. 1994. Sejarah Nasional Indonesia jilid II. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Balai Pustaka. Suud, A. 1988. Sejarah Asia Selatan. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Wahyudi, D.Y. 1997. Pemujaan Dewi Śrī pada Masyarakat Jawa Kuna (X-XVIM) dan Tradisinya. Skripsi tidak diterbitkan. Malang: IKIP Malang. ------------------. 2005. Rekonstruksi Keagamaan Candi Panataran pada Masa Mapahit. Tesis tidak diterbitkan. Depok: Universitas Indonesia.


161


KERAJAAN-KERAJAAN ISLAMDI INDONESIA

A. TUJUAN PEMBELAJARAN Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diklat dapat memahami Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia dengan baik.


Menjelaskan Peta Jalur Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia;

2.

Menunjukkan bukti masuknya pengaruh Islam di Indonesia;

3.

Menjelaskan perkembangan kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam di Indonesia; dan

4.

Menunjukkan peninggalan sejarah yang bercorak Islam.

C. URAIAN MATERI 1.

Peta Jalur Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia Hubungan dagang antara India dan China melalui laut sudah mulai ramai

sejak awal Masehi. Hal ini di mungkinkan karena sudah dikenalnya sistem bintang dan sistem angin yang berlaku di Lautan Hindia dan laut Cina sehingga memungkinkan terjadi jalur pelayaran antara Barat dengan Timur pulang balik secara teratur dan berpola tetap (Kartodirdjo, 1987). Hal ini juga menjadi salah satu faktor munculnya kota-kota pelabuhan di sepanjang jalur pelayaran. Sriwijaya menjadi tempat persinggahan kapal-kapal dagang dari jazirah Arab dan Teluk Parsi serta kapal-kapal dagang dari Cina. Kapal dagang yang dari Jazirah Arab atau Teluk Parsi serta kapal-kapal dagang dari Cina. Kapal dagang yang dari Jazirah Arab atau Teluk Parsi bergerak di sepanjang pantai Asia Selatan (Gujarat, Malabar, Koromandel, Benggala) dan memasuki kepulauan Indonesia terus Cina, demikian juga sebaliknya.


162

Pusat dan Rute Pelayaran dan Perdagangan Pada Awal Tarikh Masehi

Peta 1 (Sumber : Susanto Zuhdi (Peny.). 1997.Pasai Kota Pelabuhan Jalan Sutra. Jakarta: Dediknas. Hal. 84.)

Pada awal Abad ke-7 M, ketika Islam berkembang di Jazirah Arab Sriwijaya sedang dalam puncak kejayaannya. Dengan berdasar pada pendapat HAMKA bahwa sudah ada pedagang Arab yang singgah di Sriwijaya, maka bukan tidak mungkin bahwa di antara para pedagang Arab sudah ada yang beragama Islam. Ini artinya bahwa Islam sudah hadir dan mulai di kenal di wilayah Indonesia pada abad ke-7 M. Hal ini diperkuat dengan pendapat Syed Naquid Al-Atas menyatakan bahwa orang-orang Muslim sejak abad ke7 M telah memiliki perkampungan di Kanton (Kartodirdjo, Poesponegoro,


163

Notosusanto, 1975). Dengan demikian dapat dipastikan bahwa pedagangpedagang Arab memang telah memasuki perairan Indonesia. Dalam khasanah akademik, selama ini memang ada permasalahan dan pendapat tentang jalur masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Pertama tentang permasalahan kapan dan di mana Islam masuk ke Indonesia, yang ke dua tentang siapa yang membawa Islam ke Indonesia. Mengacu pada judul sub bab ini maka pengertian peta dimaknai baik secara fisik geografis maupun secara konseptual permasalahan Artinya peta yang disajikan juga termasuk peta permasalahan (problem maping) yang terjadi mengenai jalur masuknya Islam di Indonesia. Permasalahan kapan dan di mana Islam masuk ke Indonesia masih menjadi bahan kajian para ahli sejarah. HAMKA berpendapat bahwa Islam datang ke Indonesia pada abad ke-7 M, alasan yang dikemukakan berdasar pada sumber yang berasal dari berita Cina dan berita Jepang. Kedua sumber menyebutkan bahwa pada abad ke-7 telah terdapat armada dagang yang dikenal dengan Ta-shih atau Tashih-kuo, istilah ta-shih atau tashih-kuo adalah perdagangan dari bangsa Arab atau Persia. Dalam berita itu juga disebutkan telah terdapatkan pemukiman orang-orang Arab di Sumatera Selatan (wilayah Sriwijaya). HAMKA (1981) mengutip pendapat Sir Arnold bahwa catatan dari Cina menyebutkan adanya koloni orang Arab di Sumatera Barat pada sekitar tahun 684 M, artinya bahwa karena sudah ada koloni maka waktu kedatangan orang Arab sebelum tahun 684. (simak peta 2) Sebagian ahli sejarah yang lain berpendapat bahwa Islam datang ke Indonesia pada abad ke-13, hal ini dikaitkan dengan hancurnya Bagdad yangdiserbu oleh Hulagu pada tahun 1258 M. Akibat hancurnya Bagdad maka banyak orang Islam yang menyebar ke luar dan berkelana mencari daerah baru, kelompok inilah yang sampai di Indonesia.Alasan lain yang dikemukakan adalah keterangan yang diperoleh dari catatan perjalanan Marcopolo dan Ibnu Batutah. Pada catatan keduanya menyebut adanya masyarakat

Islam

di

Sumatera.

Alasan

yang

lebih

kuat

adalah

diketemukannya bukti fisik yang berupa Nisan Sultan Malikus Saleh di Aceh yang berangka tahun 1297 M.


164

RUTE PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI ASIA TENGGARA PADA ABAD XVI MASEHI, SEBELUM MALAKA JATUH KE TANGAN PORTUGIS

Peta 2: Sumber :

Susanto Zuhdi (Peny.). 1997. Pasai Kota Pelabuhan Jalan Sutra.Jakarta: Depdiknas. Hal. 86.

Kesimpulan yang dapat diambil dari permasalahan kapan datangnya Islam di Indonesia adalah perlunya pemisahan konsep secara jelas tentang kedatangan, proses penyebaran, dan perkembangan Islam di Indonesia. Dengan demikian jelas bahwa abad ke-7 M dapatlah disimpulkan sebagai waktu kedatangan Islam di Indonesia untuk pertama kali. Setidaknya mengacu pada jalur pelayaran dan perdagangan antara Cina dan India atau Timur Tengah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Pada masa Sriwijaya berkuasa belum dapat dipastikan apakah pedagang-pedagang Arab telah memainkan peran ganda, yakni sebagaipedagang dan sebagai dai yang mendakwahkan ajaran Islam. Jarak yang cukup jauh (kurang lebih 5 Abad)


165

antara proses kedatangan hingga terbentuknya masyarakat (kerajaan Islam) di Parlak, memang masih menjadi catatan para sejarawan. Di manakah Islam pertama kali datang di kepulauan Indonesia? tentu saja jawaban pasti mengarah pada tempat-tempat (pelabuhan-pelabuhan) yang menjadi persinggahan kapal-kapal dagang. Aceh (1985) menjelaskan bahwa daerah Perlak merupakan tempat Islam pertama kali berkembang. Hal ini didasarkan atas catatan perjalanan Marcopolo. Dari bukti pelacakan arkeologis di samping Parlak juga disebutkan adanya tempat yang bernama Pase. Sehingga disimpulkan bahwa tempat kedatangan Islam pertama kali adalah Parlak dan Pase. Menurut Harun (1995) ada dua jalur proses masuknya Islam ke Indonesia yakni jalur darat dan jalur laut. jalur darat dari Bagda menuju Kabul Afghanistan, terus ke Kasmir, India Utara, ke Kanton, ke Jeddah Laut Merah, ke Yaman, Oman Teluk Parsi (Irak), Iran, Pakistan, Pantai Malabar, Ceilon, pantai Koromandel, Bangladesh, Birma, dan masuk ke Indonesia.Jika yang digunakan sebagai dasar adalah dua jalur proses masuknya Islam tersebut maka, Parlak sebagai wilayah pertama kedatangan Islam dapat diterima. Permasalahan kedua siapa yang membawa Islam datang di Indonesia. Permasalahan ini juga tidak kalah sulitnya dengan permasalahan tentang kapan datang di Indonesia. Para ahli sejarah tampak juga sulit untuk bersepakat. Satu hal yang sepatutnya diterima adalah bahwa para pedagang (saudagar) mesti punya andil atau terlibat dalam penyebaran Islam ke Indonesia. Pertanyaan sederhana yang muncul, pedagang Islam yang datang ke Indonesia itu berasal dari mana. Snouck Hurgronye (Ahli Islam dari Belanda) sepakat bahwa pedagang Islam yang datang ke Indonesia berasal dari Gujarat India. Ada enam alasan yang dikemukakan: 1. Pedagang-pedagang Indialah yang jauh sebelum Islam datang telah terbiasa menggunakan jalur laut Indonesia untuk menuju Cina, sehingga ketika Islammasuk India dan pedagang India menjadi Muslim maka Islam kemudian dibawa ke Indonesia;


166

2. Gujarat adalah pelabuhan yang penting bagi kapal-kapal dagang atau jalur pelayaran dan perdagangan yang ramai di singgahi oleh para pedagang; 3. Corak hiasan dan bentuk nisan makam orang Islam di Indonesia sejenis dengan yang ada di Guratan, sehingga di mungkinkan didatangkan dari Gujarat; 4. Gelar yang dipakai oleh para raja Islam di Indonesia (sjah) adalah dari bahas India atau Parsi; 5. Terdapat kesesuaian beberapa adat-istiadat antara Indonesia dan India; dan 6. Terdapatnya paham syiah dan wahdatul wujud pada pengikut Islam di Indonesia (Lihat Aceh, 1985:21; Harun, 1995:4). HAMKA (1984) dan Aceh (1985) berpendapat bahwa tidak hanya pedagang dari Gujarat tetapi juga pedagang dari Arab yang berperanan mengislamkan Indonesia. Alasannya antara lain: 1. Hubungan dagang melalui laut antara daerah Timur Tengah dengan Cina sudah berkembang sejak abad ke-7 M; 2. Sudah terdapatnya pemukiman orang-orang Arab di Malabar India yang berasal dari Omat dan Hendramaut; dan 3. Sejak zaman Sriwijaya sudah terdapat pedagang Islam yang berasal dari Arab yang bermukim di Sumatera Selatan. Mengkaji tentang asal para pedagang Islam, memeng pernah ada pendapat yang menyebutkan bahwa para pedagang Cina mungkin terkait dalam

penyebaran

Islam.

Bahkan

bangsa

Cina

tidak

hanya

para

pedagangnya yang terkait dengan penyebaran Islam tetapi juga kelompok militer yang peninggalannya sampai sekarang masih dapat di jumpai di Semarang Jawa Tengah (Yuanshi, 2005).


167

Kartodirdjo (1975) menyebutkan bahwa tidak hanya dari kelompok pedagang yang menyebarkan Islam, tetapi juga dari kelompok Mubaligh. Mubaligh inilah yang dengan ilmunya membentuk kader-kader dai melalui berbagi cara, salah satu yang menonjol adalah melalui pendidikan dengan mendirikan pesantren. Kelompok lain adalah para Sufi yang menyebarkan tarekat di Indonesia. Satu hal yang perlu dicatat bahwa bangsa Indonesia sendiri merupakan penyebar agama Islam, Karena sebenarnya dalam proses perkembangan Islam bangsa Indonesia tidak pasif, tetapi juga aktif. Contoh yang dikemukakan antara lain, Pengislaman Kerajaan Banjar yang dilakukan oleh penghulu dari kerajaan Demak. Demikian juga dengan pengislaman Hitu dan Ternate yang dilakukan oleh santri dari Giri. JALAN PENYEBARAN AGAMA ISLAM DI INDONESIA ABAD XIII-XVI MASEHI

Dari uraian tersebut jelas tampak bahwa saluran islamisasi yang pertama adalah melalui perdagangan. Hal ini berlangsung dengan intens antara abad ke-7-16 M, yang melibatkan para pedagang dari berbagai wilayah di Asia. Penggunaan saluran Islamisasi melalui perdagangan sangat cocok dengan ajaran Islam, karena dalam ajaran Islam tidak ada pemisahan antara kegiatan berdagang dengan kewajiban-kewajiban agama lainnya. Melalui saluran perdagangan Islam dapat masuk ke semua lapisan


168

masyarakat dari raja hingga rakyat biasa. Raja atau kaum bangsawan pada masa tersebut juga merupakan pemilik modal dalam bidang perdagangan, sehingga banyak yang memiliki kapal-kapal dagang. Prosesnya mula-mula para pedagang Islam berdagangan di pusatpusat perdagangan dan kemudian di antaranya ada yang bertempat tinggal, baik hanya untuk sementara maupun untuk waktu yang cukup lama. Dalam perkembangannya para pedagang ini banyak kemudian yang menetap sehingga lama kelamaan menjadi sebuah perkampungan. Perkampungan ini kemudian dikenal sebagai Pekojan, perkampungan orang Islam. Status mereka secara ekonomi relatif baik, sehingga banyak menarik masyarakat di sekitarnya untuk bekerja dengan para pendatang tersebut. Saluran Islamisasi kedua adalah melalui perkawinan. Banyak pedagang Muslim yang menetap tidak serta membawa keluarganya, sehingga kemudian mereka menikah dengan penduduk asli. Wanita yang akan dinikah sebelumnya telah masuk agama Islam, dengan demikian terbentuklah keluarga muslim. Jumlahnya lambat laun semakin banyak sehingga

terciptalah

masyarakat

Islam.

Saluran

islamisasi

melalui

perkawinan ini sangat efektif jika yang melakukan perkawinan adalah saudagar Islam dengan anak kaum bangsawan atau Raja. Dari perkawinan ini akan mempercepat islamisasi karena pengaruh sosio politik kaum bangsawa dan para raja cukup besar di kalangan masyarakat. Tasawuf juga merupakan saluran Islamisasi yang ketiga, bahkan di nilai para ahli merupakan saluran terpenting. Alasanya karena melalui Tasawuf memudahkan penerimaan Islam oleh masyarakat yang belum memeluk agama Islam. Guru-guru Tasawuf dengan kebajikannya tetap memelihara unsur-unsur lama dalam masyarakat dengan diwarnai oleh ajaran islam. Nilai-nilai Islam yang diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia menunjukkan persamaan dengan alam pikiran yang telah di miliki oleh orang Indonesia. Hal ini dapat di buktikan pada islamisasi di Jawa dan Sumatera khususnya. Para guru Tasawuf mampu mengemas islam dalam bahasa yang dapat dimengerti dan disarankan oleh masyarakat Indonesia,


169

sehingga relatif tidak menimbulkan pertentangan antara Islam dengan yang sudah ada sebelumnya. Pendidikan juga merupakan saluran Islamisasi di Indonesia. Sudah disinggung sebelumnya bahwa banyak mubaligh yang kemudian menyiapkan kader melaluipendidikan denga mendirikan pesantren. Di pesantren itulah kader ulama penerus ulama disiapkan untuk mengembangkan Islam diseluruh pelosok Indonesia. Seorang santri yang telah tamat belajar di pesantren akan kembali ke daerahnya masing-masing dan menjadi guru agama dan tokoh keagamaan. Beberapa pesantren awal yang dikenal luas adalah Ampel dan Giri yang sudah muncul ketika Majapahit masih berdiri. Ampel dan Giri di kenal sebagai tempat pendidikan para mubaligh yang banyak mengislamkan wilayah Indonesia. Saluran Islamisasi yang lain adalah melalui kesenian. Kesenian dengan berbagai bentuknya telah dimanfaatkan para mubaligh untuk memperkenalkan ajaran Islam. Bahkan penyebaran Islam di Jawa tidak dapat dilepaskan dari tembang-tembang Jawa yang digubah oleh para wali. Demikian juga dengan gamelan dan wayang sebagai puncak kesenian Jawa, telah dimanfaatkan Sunan Kalijaga untuk berdakwah.

2.

Faktor-Faktor yang Memudahkan Islam Berkembang di Indonesia Kartodirdjo (1975: 109) menyatakan bahwa proses islamisasi di Indonesia berjalan mudah karena kedua belah pihak yakni orang-orang Muslim yang datang dan golongan masyarakat Indonesia dapat saling menerima. Secara lebih rinci dapat dijelaskan bahwa faktor politik, ekonomi, sosial, dan budaya secara simultan telah memudahkan Islam berkembang dan diterima di Indonesia. Dipandang dari faktor politik berkembangnya Islam bersamaan dengan terjadinya pergolakan politik kerajaan Hindu Budha. Contoh kasus tentang faktor politik adalah islamisasi di Jawa Timur. Bersamaan dengan kegoncangan politik di Majapahit menjelang keruntuhannya, Islam muncul menjadi kekuatan alternatif yang sulit ditolak masyarakat.


170

Dilihat dari faktor ekonomi antara lain munculnya kekuatan para pedagang Islam pada pelabuhan-pelabuhan strategis di kepulauan Indonesia menjadi daya tarik luar biasa bagi masyarakat Indonesia. Pedagangpedagang Muslim dapat menunjukkan sifat dan tingkah laku yang baik, dan pemahaman keagamaan yang tinggi sehingga patut untuk dicontoh dan diikuti. Ketika kemudian banyak pedagangdan bangsawan di daerah pelabuhan memeluk Islam maka masyarakat di sekitarnya kemudian mengikuti memeluk Islam. Dari segi faktor sosial dapat dijelaskan antara lain adalah penggunaan bahasa melayu oleh para Mubaligh, sehingga Islam dengan mudah dapat di pahami oleh penduduk Indonesia karena kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa penghubung (lingua franca). Aspek sosial lainnya adalah adanya pandangan Islam yang tidak mengenal strata, padahal sebelum kedatangan Islam masyarakat dipisahkan dalam kasta Islam dianggap sebagai nilai pembebasan dan menjunjung persamaan dalam masyarakat Faktor budaya yang ikut mendukung berkembang Islam di Indonesia yakni sebelum kedatangan Islam masyarakat Indonesia mempunyai sikap relijius yang baik, sehingga kedatangan Islam yang menawarkan sebuah keyakinan bukan hal yang asing. Sikap masyarakat Indonesia yang terbuka menerima budaya asing telah memungkinkan terjadinya interaksi dengan budaya Islam, kemampuan para mubaligh menggunakan sarana budaya untuk memperkenalkan Islam menjadi saluran Islamisasi yang efektif. Syarat yang mudah untuk menjadi muslim (hanya dengan membaca syahadat) dan ritual yang sederhana merupakan daya tarik yang cepat dapat diterima masyarakat Indonesia.

3.

Bukti-Bukti Masuknya Pengaruh Islam di Indonesia Perkembangan Islam di Indonesia mulai abad ke-13 menunjukkan intensitas yang tinggi, munculnya Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam di Indonesia

telah

menunjukkan

bukti

pengaruh

Islam

pada

sistem

kemasyarakatan secara konkrit, yang dalam konteks ini adalah sistem politik dan pemerintahan. Dipergunakan gelar Sultan untuk raja merupakan bukti adanya pengaruh Islam dalam sistem pemerintahan. Demikian juga dengan


171

diperkenalkannya jabatan penghulu dalam struktur pemerintahan di Kraton Demak menunjukkan bahwa Islam telah mempengaruhi pola dan tatanan pemerintahan kerajaan-kerajaan di Indonesia (Sjamsulhuda, 1987). Di Sumatera Barat Islam memperkaya norma-norma adat, pepatah yang mengatakan bahwa “adat bersendi sara, dan sara bersendikan kitabullah” merupakan pengakuan masyarakat Sumatera Barat tentang perlunya norma-norma adat yang tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang ditetapkan Islam (Hamka, 1981). Di Jawa diadakan upacara grebeg Maulud yang memadukan antara upacara adat dengan dakwah Islam. Demikian pula di berbagai tempat di Indonesia, banyak upacara adat memiliki latar belakang terkait dengan paham-paham tertentu dalam Islam. Misalnya kenduri bubur sura, Asan-usen tabut, Kanji Asura, dsb. Di bidang keagamaan sebagaimana telah dibahas dalam uraian di atas bahwa tasawuf memiliki pengaruh yang cukup penting. Banyak ritual keagamaan masyarakat yang didasarkan atas ajaran tarekat, tokoh-tokoh tarekat seperti Hamsah Fansuri, Abdur Rauf Singkel, Nuruddin Ar Raniri menjadi rujukan masyarakat dalam menjalankan ritual keagamaan. Mereka adalah pengembang tarekat yang mendapat banyak pengikut di Sumatera. Di Jawa

pada

Wali

menggunakan

berbagai

saluran

kesenian

untuk

mengembangkan Islam, yang sangat popular adalah Sunan Kalijaga yang mampu mempengaruhi pertunjukkan wayang menjadi sarana dakwah yang efektif. Bukti fisik tentang masuknya pengaruh Islam adalah pada bidang seni bangunan (arsitektur) dan seni sastra. Seni bangunan yang merupakan bukti adanya pengaruh Islam adalah Masjid, bangunan tempat shalat bagi umat Islam. Dalam bangunan Masjid jelas sekali adanya pengaruh Islam di dalamnya (Soekmono, 1985). Selain bangunan masjid, bentuk bangunan yang terpengaruh Islam adalah makam. Ragam hias dan bentuk nisan memberikan bukti adanya pengaruh Islam. Nisan Fatimah binti Maimun di Leran Gresik, makam Al Malikus Saleh, dan Troloyo menunjukkan bukti bahwa

Islam

berpengaruh

dalam

seni

bangunan.

Hasil

seni

ukir

sebagaimana yang terdapat dalam relief di Masjid Mantingan, seni ukir kayu


172

di Cirebon. Bukti pengaruh Islam pada seni sastra sangatlah banyak. Di Sumatera muncul karya sastra yang berbentuk hikayat, syair, tambo, dan silsilah. di Jawa muncul karya berbentuk Suluk, babad, tembang, dan kitab (Soekmono, 1985). Dalam perilaku keagamaan ajaran tasawuf dapat diterima di Indonesia karena dapat menemukan titik temu dengan kepercayaan masyarakat terdahulu, sehingga dalam perkembangan Islam di masyarakat bentuk-bentuk

ritual

tasawuf

sangat

mewarnai

perilaku

keagamaan

masyarakat. Beberapa tarekat berkembang di Indonesia dengan baik, antara lain tarekat Qodiriyah, Naqsabandiyah, Satariyah, Rifaiyah, Qodiriyah wa Naqsabandiyah,

Syadziliyah,

Khalwatiyah,

dan

Tijaniyah

(Kartodirjo,

Poesponegoro, Notosusanto, 1975). Beberapa tarekat bahkan sampai sekarang masih berkembang di tengah-tengah masyarakat.

4.

Kerajaan-kerajaan Islam awal di Indonesia a. Peurlak Masyarakat Islam di Indonesia mulai mampu menata sebuah pemerintahan berbentuk kerajaan pada abad ke-10 sebagaimana tampak pada munculnya kerajaan Peurlak. Raja pertama kerajaan Peurlak adalah Alaidin Sayyid Maulana Aziz Syah, akan tetapi masa kekuasaannya tidak banyak diketahui. Para penerus Sultan Alaidin yakni: 1. Sultan Alaidin Abdurrahim Syah 2. Sultan Alaidin Syaid Abbas Syah 3. Sultan Alaidin Mughayat Syah 4. Sultan Makhdum Alaidin Abdul Kadir Syah 5. Sultan Makhdum Alaidin Muhammad Amin Syah 6. Sultan Makhdum Abdul Malik Syah 7. Sultan Makhdum Malik Ibrahim (Aceh, 1985)


173

Kerajaan Peurlak sempat pecah menjadi dua. Satu berada di pedalaman dengan pusatnya di Tonang, dan satunya di daerah pesisir di Bandar Khalifah. Karena pecah menjadi dua maka kekuasaannya menjadi kecil dan bahkan tidak lagi disebut sebagai kerajaan. Perjalanan sejarah kerajaan Peurlak diwarnai dengan berbagai peperangan termasuk perang dengan Sriwijaya. Raja terakhir Muhammar Amir Syah mengawinkan putrinya dengan Malik Saleh, Malikus Saleh kemudian mendirikan kerajaan Samudera Pasai (Harun, 1995). Kerajaan Peurlak masih eksis sampai tahun 1296 M. b. Samudera Pasai Kerajaan Samudera Pasai didirikan oleh Malikus Saleh. Masa kekuasaannya diperkirakan tidak lama berdasarkan informasi dari tulisan di batu nisan makamnya, ia meninggal tahun 1297 M. Walaupun masa kekuasaannya pendek Malikus Saleh dikenal sebagai Sultan yang bijaksana. Setelah Malikus Saleh wafat, kerajaanSamudera Pasai dipegang oleh Malik Az-Zahir I yang berkuasa pada 1297-1326 M. Pada masa pemerintahannya tidak banyak yang diungkapkan karena kelangkaan sumber. Malik Az-Zahir I kemudian diganti dengan Al Malik Az-Zahir II. Catatan perjalanan dari Ibnu Batutah menjelaskan bahwa Az-Zahir II merupakan orang yang taat dengan agama Islam dan bermazhab Syafii. AzZahir II juga sangat giat untuk mengislamkan daerah sekitarnya, sehingga Ibnu Batutah menjelaskan bahwa Az-Zahir II adalah seorang ulama yang menjadi Raja (Hamka, 1981). Samudera Pasai menjadi salah satu pusat perkembangan mazhab Syafii. Az-Zahir II wafat dan digantikan oleh putranya yang masih kecil bernama Zainal Abidin. Pada masa kekuasaan Zainal Abidin, Pasai mendapat serangan dua kali yakni dari Siam dan Majapahit, sehingga kerajaan Samudera Pasai sangat lemah. Dalam kondisi demikian datanglah laksamana Cheng Ho yang meminta agar Samudera Pasai mengakui perlindungan Tiongkok, dengan demikian Samudera Pasai akan dibela bila diserang oleh negara lain. Sepeninggal Zainal Abidin kondisi Samudera Pasai semakin lemah, di sisi lain Malaka mulai berkembang menjadi bandar yang besar. Kapal-kapal dagang lebih memilih bersandar ke Malaka daripada


174

ke Samudera Pasai, sehingga Samudera Pasai lambat laut tenggelam dengan sendirinya. c. Aceh Darussalam Kerajaan Aceh Darussalam adalah kelanjutan dari Samudera Pasai yang bersatu dengan daerah sekitarnya, kerajaan ini berdiri pada awal abad ke-16 bersamaan dengan datangnya armada Portugis ke Malaka. Raja yang pertama adalah Alaudin Ali Mughayat Syah dengan ibukota Banda Aceh. Banda Aceh saat itu tidak sekedar pusat kegiatan politik, tetapi ilmu pengetahuan dan bandar transit di Asia Tenggara. Perkembangan kerajaan ini tidak dapat dijelaskan karena kekurangan dan ketiadaan sumber yang dapat digunakan. d. Ternate dan Tidore Wilayah kepulauan Maluku sebelum berkembangnya agama Islam terdiri atas empat kerajaan yakni Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. Maluku sebagai pusat rempah-rempah dipastikan menjadi tujuan para pedagang yang berlayar antarpulau di kepulauan Indonesia. Dengan demikian Islam berkembang di Maluku melalui saluran perdagangan, dan diperkirakan terjadi pada abad ke-15 M. Hamka dengan menggunakan sumber Portugis menjelaskan bahwa di antara empat kerajaan yang ada, Ternate yang mulamula memeluk agama Islam. Dari sumber lisan disebutkan tokoh yang mengislamkan Ternate bernama Datuk Maulana Husin. Raja pertama yang memeluk agama Islam bernama Gapi Baguna, setelah memeluk Islam bernama Marhum dengan gelar Sultan. Sultan Marhum berkuasa dari tahun 1465 sampai wafatnya tahun 1486. Berdasar pada tahun dan saluran yang dipergunakan dalam islamisasi di Maluku maka dapat diketahui bahwa pembawa agama Islam di Maluku adalah orang Melayu, Parsi, dan Arab. Berdasar pada sumber lisan maka penyebaran agama Islam di Maluku juga dilakukan oleh para mubaligh. Sultan Marhum digantikan putranya yang bernama Zainal Abidin pada tahun 1495. Sultan Zainal Abidin sempat memperdalam agama Islam di Giri Jawa Timur. Hal ini telah meningkatkan hubungan antara Jawa (Giri, Gresik) dengan Hitu Ambon. Pada masa kepemimpinan Sultan Zainal Abidin,


175

Portugis juga telah sampai di Maluku. Dengan berbagai siasat Portugis berhasil memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku, hal ini menyebabkan kalangan rakyat Ternate menjadi tertekan. Sultan Ternate kemudian

mengadakan

perlawanan

terhadap

Portugis,

perlawanan

berlangsung dipimpin oleh: 1. Sultan Zainal Abidin 2. Sultan Sirullah 3. Sultan Khairun 4. Sultan Baabullah Sultan Baabullah akhirnya berhasil mengusir Portugis dari Ternate, tetapi belum berhasil mengusir Portugis dari seluruh kepulauan Maluku. Di Tidore raja yang pertama memeluk Islam adalah Kolano Cirililiati yang diislamkan oleh seorang mubaligh Arab yang datang ke Tidore bernama Syech Mansyur (Hamka, 1981:218). Setelah masuk Islam Kolano Cirililiati berganti nama Sultan Jamaluddin. Sumber Portugis memberikan informasi bahwa Islam datang ke Tidore kurang lebih 30 tahun sebelum Ternate. Informasi dari sumber Spanyol menyatakan bahwa ketika Spanyol sampai di Maluku, Islam telah ada di Tidore kurang 50 tahun sebelumnya. Sultan Jamaluddin

digant

oleh

putranya

bernama

Sultan

Mansyur,

tetapi

perkembangan kerajaan Islam Tidore tidak banyak membantu Ternate untuk melawan Portugis. Tidore dan Ternate pada abad ke-16 hingga pertengahan abad ke-17 menjadi daerah konflik, baik antara penguasa lokal maupun Kolonial Portugis, Spanyol, dan Belanda. Belanda akhirnya keluar sebagai pemenang. e. Demak Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah, seorang putra Majapahit dari istri seorang putri Cina hadiah dari Raja Palembang. Raden Patah mulai berkuasa tahun 1478 dengan pusat pemerintahan di Demak Bintoro, pesisir utara Jawa Tengah. Dalam menjalankan pemerintahannya Raden Patah didampingi dewan wali yang dikenal sebagai Wali Songo. Wali Songo inilah


176

yang nantinya berjasa mengislamkan Jawa sampai daerah pedalaman. Wali Songo yang terkenal yaitu: 1. Maulana Malik Ibrahim 2. Sunan Ampel 3. Sunan Giri 4. Sunan Bonang 5. Sunan Drajat 6. Sunan Kudus 7. Sunan Muria 8. Sunan Kalijogo 9. Sunan Gunungjati Demak berhasil menggantikan posisi Majapahit sebagai kerajaan yang berpengaruh di Jawa, karena Majapahit hancur setelah terjadi peperangan antara Kertabumi dan Girindrawardana. Perkembangan Islam di Jawa secara intensif terjadi pada masa kerajaan Demak. Raden Patah digantikan putranya yakni Adipati Unus yang dikenal juga dengan nama Pangeran Sabrang Lor. Adipati Unus pernah membawa ekspedisi ke utara untuk menyerang Portugis di Malaka, tetapi usahanya gagal. Adipati Unus hanya berkuasa dalam masa yang pendek dari tahun 1518 M sampai tahun 1521 M. Adinya yang bernama Trenggono kemudian menggantikan Adipati Unus, karena Adipati Unus tidak punya anak. Sultan Trenggono kemudian meneruskan jejak pendahulunya untuk mengislamkan tanah Jawa. Sultan Trenggono mengutus Syarif Hidayatullah untuk mengislamkan wilayah Jawa bagian Barat, maka ditundukkanlah Pajajaran, Cirebon, Banten, dan juga Sunda Kelapa (kemudian diubah menjadi Jayakarta). Beberapa putrinya dikawinkan dengan beberapa Adipati, sehingga wilayah kedaulatan Demak semakin luas. Hanya wilayah Jawa Timur bagian Timur yang belum berhasil diislamkan, maka Sultan Trenggono sendiri yang memimpin ekspedisi tersebut, akan tetapi ekspedisi ini gagal dan Sultan Trenggono meninggal. Terjadi kekacauan politik di Demak siapa yang menggantikan Sultan Trenggono, akhirnya putra menantu Sultan Trenggono


177

yang

bernama

Hadiwijaya

memenangkan

pertarungan

politik

dan

memindahkan pusat kerajaan ke Pajang, masuk pedalaman Jawa Tengah. f.

Pajang dan Mataram Pindahnya pusat kerajaan dari daerah pesisir ke pedalaman Jawa

Tengah membawa pengaruh pada perkembangan Islam di Jawa, khususnya Jawa Tengah. Contohnya adalah paham wahdatul wujud mendapatkan tempat yang cukup luas karena inti ajaran tasawuf itu lebih mudah diterima masyarakat. Hadiwijaya berusaha untuk tetap menegakkan pengaruh Demak di berbagai wilayah, termasuk daerah yang dipegang oleh para menantu Sultan Trenggono. Hadiwijaya tampaknya berhasil untuk tetap menyatukan pengaruh Demak, termasuk ketika menghadapiArya Penangsang yang berusaha merebut tahta Demak. Namun ketika Mataram yang selama ini diserahkan putra angkatnya memberontak, Sultan Hadiwijaya kalah sehingga pusat pemerintahan dipindah ke Mataram. Hadiwijaya tewas tahun 1582 M, sementara itu putra mahkota bernama Pangeran Benawa dijadikan Bupati Demak. Putra angkat Hadiwijaya adalah Sutawijaya, bersama ki Pemanahan diberi hadiah tanah Mataram yang dulunya berwujud Hutan, berubah menjadi wilayah yang menjanjikan sehingga dapat berkembang dengan pesat. Pada akhirnya wilayah ini menjadi pusat kerajaan Mataram. Mataram dipimpin oleh Sutawijaya dengan memakai gelar Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo. Senopati Ing Alogo sebagai penerus penguasa

Pajang

berusaha

mempertahankan

kedaulatan

penguasa

sebelumnya, sehingga terjadi beberapa kali peperangan. Namun akhirnya Jawa Tengah dan Jawa Timur berhasil dikuasai, bahkan kemudian bergerak ke arah Jawa Barat. Pada tahun 1595 Masehi, Galuh di Jawa Barat berhasil dipaksa mengakui Mataram. Perkembangan Islam sangat pesat ketika Mataram di bawah Sultan Agung, usaha Sultan Agung tampak jelas ketika banyak ulama yang diberi hak untuk mengolah tanah perdikan. Tanah perdikan adalah sebuah wilayah dengan luas tertentu yang dibebaskan membayar pajak kepada kerajaan. Sultan Agung dikenal sebagai raja yang bijaksana, dan dikenal juga sebagai pujangga. Di bawah kepemimpinan Sultan Agung, Mataram pernah


178

menyerang Belanda di Batavia pada tahun 1628. Pada masa pemerintahan Sultan

Agung

Masjid

Agung

kota

dibangun

bersamaan

dengan

pembangunan kompleks kraton. Bersamaan dengan perluasan pengaruh Mataram ke seluruh Jawa maka Islam juga tersebar luas di seluruh Jawa, tapi Amangkurat I pengganti Sultan Agung tidak meneruskan kebijakannya. Pada masa Amangkurat I perkembangan Islam di Jawa seakan surut karena kebijakan Amangkurat I yang cenderung meninggalkan ulama dan bahkan memusuhinya. Yahya Harun (1995) menyebut kebijakan Amangkurat I sebagai menjawakan Islam, artinya memaksakan kesesuaian antara Islam dan nilai-nilai Jawa. Kebijakan Amangkurat

I

yang

banyak

merugikan

Matarammelahirkan

banyak

pemberontakan yang pada akhirnya Mataram terpecah belah menjadi 4 wilayah kekuasaan sebagaimana terlihat sampai sekarang. g. Banten dan Cirebon Banten dan Cireboh sebelum muncul Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa, sudah merupakan bandar atau pelabuhan ramai dikunjungi para pedagang dari luar pulau Jawa. Hadirnya seorang Mubaligh dari Arab yang kemudian dikenal sebagai Sunan Gunung Jati (Syarif Hidayatullah) mengabdikan diri ke Demak, berhasil melaksanakan misi Demak untuk mengislamkan Jawa Barat. Banten adalah kerajaan kecil yang mengakui kedaulatan Pakuan Pajajaran, sebuah kerajaan Hindu yang menguasai wilayah Pasundan Jawa Barat. Demak menilai bahwa Banten sebagai wilayah yang strategis harus dikuasai, maka Demak kemudian mengirim Syarif Hidayatullah untuk menaklukkan Banten. Banten berhasil dikuasai Syarif Hidayatullah yang kemudian menyebarkan Islam ke Sumatera Selatan. Dari Banten, Demak kemudian mengincar Sunda Kelapa, pelabuhan Pakuan Pajajaran sekaligus tempat Portugis melakukan transaksi perdagangan. Sunda Kelapa berhasil dikuasai oleh Syarif Hidayatullah tahun 1572,kemudian namanya diubah menjadi Jayakarta. Dari Sunda Kelapa Syarif Hidayatullah kemudian meneruskan menaklukkan Cirebon, kota pelabuhan yang juga mengakui kedaulatan Pakuan Pajajaran. Cirebon akhirnya juga jatuh ke tangan Syarif


179

Hidayatullah, sehingga Pakuan Pajajaran tidak lagi memiliki kota pelabuhan yang strategis. Syarif Hidayatullah pada tahun 1552 M menyerahkan daerah kekuasaannya kepada putranya yakni Pangeran Hasanuddin untuk Banten, dan Pangeran Pasareyan untuk Cirebon. Syarif Hidayatullah kemudian mendirikan lembaga pendidikan di daerah Gunung Jati, hingga wafatnya pada tahun 1570 sehinga dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Banten kemudian berkembang semakin pesat, Pangeran Hasanuddin dapat mengembangkan Banten sebagai kota dagang yang mensejahterakan rakyat. Setelah berkuasa 18 tahun Pangeran Hasanuddin yang bergelar MaulanaHasanuddin wafat dan dimakamkan di Sabakiking. Pengganti Hasanuddin adalah putra tertuanya yakni Pangeran Yusuf. Pangeran Yusuf berjasa menaklukkan raja Pakuan Pajajaran, dengan demikian seluruh Jawa Barat berhasil diislamkan. Ketika

terjadi

huru-hara

politik

di

Demak,

berlanjut

dengan

perpindahan pusat pemerintahan Islam ke pedalaman yakni di Pajang, Cirebon kemudian berdiri sendiri sebagai kerajaan, dan Pangeran Pasareyan menjadi raja pertama. Cirebon berkembang menjadi kerajaan Islam yang disegani, tetapi pada akhirnya Cirebon pecah menjadi dua yakni Kasepuhan dan Kanoman (Sulendraningrat, 1985). h. Gowa – Sulawesi Selatan Di daerah Sulawesi Selatan Islam berkembang pada awal abad ke-17 M, yaitu ketika kerajaan Gowa dan Tallo menyatakan masuk Islam (Soekmono, 1985). Raja Tallo yang bernama Karaeng Matoaya yang juga merangkap jabatan Mangkubumi di Kerajaan Gowa menyatakan masuk Islam dan berganti nama dengan Sultan Abdullah. Raja Gowa yang bernama Daeng Manrabia juga menyatakan masuk Islam dan berganti nama dengan Sultan Alaudin. Dua tokoh inilah yang kemudian menyebarkan Islam di seluruh daerah kekuasaannya. Bahkan perkembangan Islam dapat dirasakan sampai di daerah Nusa Tenggara.


180

Sultan Alaudin mempunyai sikap tegas terhadap Belanda, sehingga membantu Maluku ketika Belanda memaksakan monopoli perdagangan. Sampai wafatnya sikap menentang terhadap Belanda terus dilakukan. Sikap Sultan Alaudin diteruskan oleh keturunannya yakni Sultan Muhammad Said, dan Sultan Hasanuddin. Belanda mempertimbangkan pentingnya Gowa dalam jalur perdagangan maka kemudian memanfaatkan pemberontakan Arung Palaka untuk menghancurkan Gowa. Akhirnya setelah terjadi beberapa kali peperangan Gowa harus mengakui kekalahan sehingga diadakan perjanjian Bongaya pada tahun 1667 M. Beberapa waktu setelah perjanjian itu Gowa sempat mencoba mengangkat senjata lagi, akan tetapi kemudian ditumpas oleh Belanda sehingga Gowa hancur.

5.

Peninggalan Sejarah yang Bercorak Islam Peninggalan sejarah yang bercorak Islam sebagaimana telah disinggung

sekilas di beberapa uraian sebelumnya terdiri atas beberapa jenis, antara lain: 1. Bangunan Tempat Ibadah; 2. Bangunan Makam; 3. Seni Rupa dan Ukir; 4. Kesusasteraan; 5. Seni Musik; dan 6. Wayang dan Tradisi. a. Bangunan Tempat Ibadah Bangunan tempat ibadah bagi umat Islam di Indonesia dibangun dengan keragaman bentuk bangunan. Masjid, surau, mushola, dan langgar dibangun dengan desain yang bercorak Islam, walaupun unsur lokal juga tetap dipergunakan. Bangunan Masjid yang menonjol bercorak Islam, antaran lain: 1. Masjid Demak; 2. Masjid Kudus; 3. Masjid Banten;


181

4. Masjid Raya Aceh; 5. Masjid Kotawaringin, Kalimantan Tengah; dan 6. Masjid Kraton Surakarta, Yogyakarta, dan Cirebon. b. Bangunan Makam Bangunan makam yang bercorak Islam terlihat pada beberapa bagian makam, yakni dari batu nisan, bentuk makam, dan bangunan rumah/gedung yang ada di sekitar makam. Bangunan makam yang bercorak Islam, antara lain: 1. Makam Fatimah Binti Maimun di Leran Gresik; 2. Makam Trowulan; 3. Makam Raja Samudera Pasai; 4. Makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik; 5. Makam-makam Sunan; dan 6. Makam raja Gowa. c. Seni Rupa dan Ukir Menurut Soekmono pengaruh Islam pada seni rupa dan ukir tampak pada ragam hias yang ada di Masjid dan Mushola. Pada ragam hias tersebut tidak diketemukan gambar manusia atau perwujudan makhluk secara utuh karena dianggap kurang sesuai dengan ajaran Islam. Beberapa ragam hias yang dapat diketemukan, antara lain: 1. Motif bunga pada Masjid Mantingan Jepara; 2. Motif daun dan tumbuhan pada Masjid Mantingan; 3. Motif Gunung Karang pada Masjid Sendang Duwur; 4. Motif Kaligrafi terdapat pada Troloyo dan makam-makam Sunan; dan 5. Motif Gunungan pada makam di Madura. d. Kesusasteraan Hasil sastra yang bercorak Islam terdapat di banyak tempat dan jenis, maksudnya pengaruh Islam tersebut terdapat pada banyak ragam sastra. Cerita Persia tampak sekali pada cerita 1001 malam, cerita bayan budiman, dan juga cerita Amir Hamzah. Juga muncul dalam berbagai bentuk hikayat, antara lain:


182

1. Hikayat Raja-Raja Pasai; 2. Hikayat Banjar; 3. Hikayat Hitu, dsb. Bentuk lain adalah babad sebagaimana dijumpai di Jawa, antara lain: 1. Babad Tanah Jawa; 2. Babad Demak; 3. Babad Diponegoro, dsb. Masih banyak karya kesusasteraan yang bercorak Islam seperti Suluk, cerita panji, dan syair, tentu tidak perlu dijabarkan semua karena akan memerlukan uraian yang lebih panjang. e. Seni Musik Di Indonesia setiap daerah mempunyai alat musik tradisional sendiri, sehingga ketika Islam datang terjadi penggabungan-penggabungan yang kadang menghasilkan ragam musik yang agak berbeda. Di Jawa gamelan tetap saja gamelan namun lirik tembangnya yang kemudian diisi oleh ajakanajakan untuk melaksanakan ajaran Islam. Debus dan rebana merupakan seni musik yang bercorak Islam, bahkan untuk waktu belakangan lagu dangdut diyakini berasal dari musik gambus, musik yang berirama padang pasir. f.

Wayang dan Tradisi Banyak ahli yang berpendapat bahwa wayang kulit yang sampai

sekarang masih dapat dilihat sudah dipengaruhi oleh ajaran Islam. Tokoh Sunan Kalijaga yang dianggap paling berjasa menggubah wayang dari cerita Hindu ke cerita Islam. Bahkan dijumpai pula yang betul-betul bercorak Islam. Sebagaimana telah diuraikan ada beberapa tradisi yang bercorak Islam masih dilaksanakan masyarakat hingga sekarang. Upacara itu antara lain: 1. Grebeg Maulid di Yogyakarta (Sekaten); 2. Dedewan dan Debus di Banten dan Cirebon; 3. Tabut di Bengkulu; 4. Athan-Uthen di Aceh; 5. Bubur Sura di Jawa, dsb.


183

Untuk

lebih

memahami

uraian

simaklah

gambar-gambar

(dari

Tjandrasasmita, 2000) berikut ini:

Masjid Tua Bungku Sulawesi Tengah

Masjid Menara dengan pintu masuk ke pesarean Sunan Kudus. Semasa hidupnya, Sunan Kudus/Ja‟far Shadiq mengikuti Aliran Tuban, yang dipimpin oleh Sunan Kalijaga


184

Nisan Sultan Malik as Saleh wafat 696 H. Di Gampong Samudera Lhoksumawe (Kab. Aceh Utara)


185

Ragam Hias Berupa Relief Gambaran Kera dengan Kepiting Pada Masjid Kuno Mantingan 1559 M. Di Jepara.

D. AKTIVITAS PEMBELAJARAN Untuk memahami materi Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, anda perlu membaca secara cermat modul ini, gunakan referensi lain sebagai materi pelengkap untuk menambah pengetahuan anda. Dengarkan dengan cermat apa yang disampaikan oleh pemateri, dan tulis apa yang dirasa penting. Silahkan

berbagi

pengalaman

anda

dengan

cara

menganalisis,

menyimpulkan dalam suasana yang aktif, inovatif dan kreatif, menyenangkan dan bermakna. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mempelajari materi ini mencakup :


latihan/lembar

kerja/tugas,

menyelesaikan


E. LATIHAN/KASUS/TUGAS LK 1 Lakukanlah aktivitas pembelajaran seperti langkah-langkah dibawah ini! 1.

Buatlah 6 kelompok dengan membagi peserta menjadi 6 dengan jumlah anggota yang sama

2.

Masing-masing kelompok mendiskusikan permasalahan berikut:

-

Peurlak dan Samudera Pasai

-

Ternate dan Tidore

-

Demak


186

-

Pajang dan Mataram

-

Banten dan Cirebon

-

Gowa

3.

Presentasikan hasil diskusi kelompok tersebut di depan kelas!

LK 2 Pilihan Ganda Pilihlah salah satu jawaban dari pertanyaan berikut! 2.

Dalam perjalanan dari Cina ke Persia, Marcopolo singgah di Sumatera. Dalam catatannya tentang perkembangan awal Islam di Indonesia disebutkan bahwa.... A. adanya makam Sultan Malik Al Saleh, Raja Kerajaan Samudra Pasai B. Samudera Pasai kerajaan pertama Islam di Sumatera C. adanya kerajaan di Sumatera yang memberikan persembahan kepada kerajaan di Jawa D. di wilayah Perlak (Aceh) sudah dijumpai komunitas yang beragama Islam

3.

Nisan Raja Malikul Saleh bukan saja memberikan bukti bahwa pada abad ke-13 telah ada kerajaan Islam, namun juga menunjukkan bahwa agama Islam disiarkan dari Gujarat. Hal ini terbukti dengan …. A. Malikul Saleh berasal dari Gujarat B. langgam pembuatan nisan sama dengan nisan di daerah Gujarat C. gelar Malikul berasal dari daerah Gujarat D. huruf Arab pada nisan berasal dari daerah Gujarat

4.

Islam berkembang di Indonesia pada abad ke 15 termasuk unsur-unsur kebudayaannya. Hasil kebudayaan Islam yang dipengaruhi

unsur lokal

antara lain …. A. atap meru pada masjid Demak B. makam pada bagian barat masijd Demak C. menara masjid Demak D. tiang penyangga masjid Demak


187

5.

Masuknya Islam di Indonesia berjalan secara penetrasi pasifik. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya berbagai bangunan Islam yang mewujudkan akulturasi antara konsep Islam dan Hindu yang dapat dijumpai pada bangunan di Jawa Tengah yaitu, …. A. Masjid Kesultanan Yogjakarta B. Masjid Agung Semarang C. Situs Pengging D. Masjid Kudus

6.

Faktor penyebab berkembangnya kerajaan Samudera Pasai adalah .… A. lemahnya kontrol kekuasaan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di wilayah pesisir B. muncul berbagai konflik internal pada kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha C. Samudera Pasai terletak di lintasan jalur perdagangan internasional yang menghubungkan India dengan Cina D. tidak ada monopoli atas Selat Malaka sebagai perairan internasional

7.

Antara abad XVI sampai XIX proses integrasi di Indonesia didominasi oleh perluasan dan berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam yang disertai perkembangan penyebaran agamaIslam.Kenyataan ini memperlihatkan bahwa …. A. penyebaran agama Islam melahirkan sistem feodalisme dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam B. pedagang-pedagang Islam bertujuan membangun kekuasaan di Indonesia C. kekuasaan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia ditentang para pedagang Islam D. kerajaan-kerajaan Islam berperan aktif dalam menyebarkan ajaran Islam

8.

Meningkatnya kehidupan sosial di Banten pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa adalah .... A. masyarakat Banten mengadakan kontak dengan berbagai pedagang asing B. dinamika kehidupan sosial dibangun berdasarkan pluralitas budaya C. sistem sosial masyarakat Banten dibangun berdasarkan kekerabatan D. struktur pemerintahan tersusun lebih fungsional


188

9.

Terdapat hubungan signifikan antara munculnya kerajaan-kerajaan Islam dengan proses penyebaran Islam di Indonesia. Hal ini dikarenakan .... A. penyebaran agama Islam melahirkan sistem feodalisme dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam B. syarat menjadi raja di

kerajaan Islam, harus menguasai agama

sekaligus menyebarkan Islam C. keberhasilan islamisasi di masyarakat

didukung legalitas kerajaan-

kerajaan Islam D. hubungan raja dan penyebaran Islam, didasarkan pada pola-pola yang telah ada di dunia Arab

E. RANGKUMAN Perkembangan Islam di Indonesia tercermin dari munculnya kerajaan Islam seperti Peurlak, Samudera Pasai, Ternate dan Tidore, Demak, Pajak, Mataram, Banten, Cirebon, dan Gowa. Sekarang Islam adalah agama mayoritas di Indonesia. Perkembangan Islam di Indonesia membawa pengaruh pada semua bidang kehidupan seperti bidang politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Peninggalan sejarah yang bercorak Islam antara lain dapat dilihat pada: bangunan tempat ibadah, bangunan makam, seni rupa dan ukir, kesusasteraan, seni musik, dan wayang.

F. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini: 5. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia? 6. Makna penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi Kerajaankerajaan Islam di Indonesia? 7. Apa manfaat materi Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia terhadap tugas Bapak/Ibu disekolah?


189

8. Setelah Bapak/Ibu mempelajari modul diatas, apakah yang akan Bapak/Ibu lakukan terhadap ketersediaan sumber dan media yang berhubungan dengan materi Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia di sekolah/madrasah ditempat Bapak/Ibu bertugas?

G. KUNCI JAWABAN 1.

D

2.

B

3.

A

4.

D

5.

A

6.

D

7.

B

8.

C

DAFTAR PUSTAKA Aceh, Abubakar. 1985. Sekitar Masuknya Islam ke Indonesia. Solo: Ramadani. HAMKA. 1981. Sejarah Umat Islam IV.Jakarta: Bulan Bintang. Haekal, Muhammad Husain. 2002. Sejarah Hidup Muhammad. Jakarta: Litera Antar Nusa. Harun, Yahya. 1995. Sejarah Masuknya Islam di Indonesia.Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta. Kartodirdjo, Sartono. 1987. Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900, Dari Emporium Sampai Imperium Jilid I. Jakarta: Gramedia. Kartodirdjo, Sartono, Poesponegoro MD, Notosusanto, N. 1975. Sejarah Nasional Indonesia III.Jakarta: Depdiknas. Matdawam, Noer. 1984. Lintasan Sejarah Kebudayaan Islam.Yogyakarta: Yayasan Bina Karier.


190

Sjamdulhuda. 1987. Penyebaran dan Perkembangan Islam-Katolik-Protestan di Indonesia.Surabaya: Usaha Nasional. Soekmono, R. 1985. Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 3. Yogyakarta: Kanisius. Sulendraningrat. 1985. Sejarah Cirebon.Jakarta: Balai Pustaka. Syalabi. 1990. Sejarah dan Kebudayaan Islam Jilid 1 dan 2.Jakarta: Pustaka Al Husna. Tjandrasasmita, Uka. 2000. Penelitian Arkeologi Islam di Indonesia dari Masa ke Masa. Kudus: Menara Kudus. Tohir, M. 1981. Sejarah Islam dari Andalus sampai Indus. Jakarta: Pustaka Jaya. Watt, M. 1988. Politik Islam dalam Lintasan Sejarah.Jakarta: P3M. Yuanshi, Kong. 2005. Muslim Tionghoa Cheng Ho, Misteri Perjalanan Muhibah di Indonesia.Jakarta: Pustaka Populer Obor. Zuhdi, Susanto (Peny). 1997. Pasai Kota Pelabuhan Jalan Sutera. Jakarta: Depdiknas.


KERAJAAN-KERAJAAN ISLAMDI INDONESIA

A. TUJUAN PEMBELAJARAN Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diklat dapat memahami Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia dengan baik.


Menjelaskan Peta Jalur Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia;

2.

Menunjukkan bukti masuknya pengaruh Islam di Indonesia;


191

3.

Menjelaskan perkembangan kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam di Indonesia; dan

4.

Menunjukkan peninggalan sejarah yang bercorak Islam.

URAIAN MATERI 1. Peta Jalur Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia Hubungan dagang antara India dan China melalui laut sudah mulai ramai sejak awal Masehi. Hal ini di mungkinkan karena sudah dikenalnya sistem bintang dan sistem angin yang berlaku di Lautan Hindia dan laut Cina sehingga memungkinkan terjadi jalur pelayaran antara Barat dengan Timur pulang balik secara teratur dan berpola tetap (Kartodirdjo, 1987). Hal ini juga menjadi salah satu faktor munculnya kota-kota pelabuhan di sepanjang jalur pelayaran. Sriwijaya menjadi tempat persinggahan kapal-kapal dagang dari jazirah Arab dan Teluk Parsi serta kapal-kapal dagang dari Cina. Kapal dagang yang dari Jazirah Arab atau Teluk Parsi serta kapal-kapal dagang dari Cina. Kapal dagang yang dari Jazirah Arab atau Teluk Parsi bergerak di sepanjang pantai Asia Selatan (Gujarat, Malabar, Koromandel, Benggala) dan memasuki kepulauan Indonesia terus Cina, demikian juga sebaliknya.

Pusat dan rute pelayaran dan perdagangan Pada awal tarikh masehi


192

Peta 1 (Sumber : Susanto Zuhdi (Peny.). 1997.Pasai Kota Pelabuhan Jalan Sutra. Jakarta: Dediknas. Hal. 84.)

Pada awal Abad ke-7 M, ketika Islam berkembang di Jazirah Arab Sriwijaya sedang dalam puncak kejayaannya. Dengan berdasar pada pendapat HAMKA bahwa sudah ada pedagang Arab yang singgah di Sriwijaya, maka bukan tidak mungkin bahwa di antara para pedagang Arab sudah ada yang beragama Islam. Ini artinya bahwa Islam sudah hadir dan mulai di kenal di wilayah Indonesia pada abad ke-7 M. Hal ini diperkuat dengan pendapat Syed Naquid Al-Atas menyatakan bahwa orang-orang Muslim sejak abad ke7 M telah memiliki perkampungan di Kanton (Kartodirdjo, Poesponegoro, Notosusanto, 1975). Dengan demikian dapat dipastikan bahwa pedagangpedagang Arab memang telah memasuki perairan Indonesia. Dalam khasanah akademik, selama ini memang ada permasalahan dan pendapat tentang jalur masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia.


193

Pertama tentang permasalahan kapan dan di mana Islam masuk ke Indonesia, yang ke dua tentang siapa yang membawa Islam ke Indonesia. Mengacu pada judul sub bab ini maka pengertian peta dimaknai baik secara fisik geografis maupun secara konseptual permasalahan Artinya peta yang disajikan juga termasuk peta permasalahan (problem maping) yang terjadi mengenai jalur masuknya Islam di Indonesia. Permasalahan kapan dan di mana Islam masuk ke Indonesia masih menjadi bahan kajian para ahli sejarah. HAMKA berpendapat bahwa Islam datang ke Indonesia pada abad ke-7 M, alasan yang dikemukakan berdasar pada sumber yang berasal dari berita Cina dan berita Jepang. Kedua sumber menyebutkan bahwa pada abad ke-7 telah terdapat armada dagang yang dikenal dengan Ta-shih atau Tashih-kuo, istilah ta-shih atau tashih-kuo adalah perdagangan dari bangsa Arab atau Persia. Dalam berita itu juga disebutkan telah terdapatkan pemukiman orang-orang Arab di Sumatera Selatan (wilayah Sriwijaya). HAMKA (1981) mengutip pendapat Sir Arnold bahwa catatan dari Cina menyebutkan adanya koloni orang Arab di Sumatera Barat pada sekitar tahun 684 M, artinya bahwa karena sudah ada koloni maka waktu kedatangan orang Arab sebelum tahun 684. (simak peta 2) Sebagian ahli sejarah yang lain berpendapat bahwa Islam datang ke Indonesia pada abad ke-13, hal ini dikaitkan dengan hancurnya Bagdad yangdiserbu oleh Hulagu pada tahun 1258 M. Akibat hancurnya Bagdad maka banyak orang Islam yang menyebar ke luar dan berkelana mencari daerah baru, kelompok inilah yang sampai di Indonesia.Alasan lain yang dikemukakan adalah keterangan yang diperoleh dari catatan perjalanan Marcopolo dan Ibnu Batutah. Pada catatan keduanya menyebut adanya masyarakat

Islam

di

Sumatera.

Alasan

yang

lebih

kuat

adalah

diketemukannya bukti fisik yang berupa Nisan Sultan Malikus Saleh di Aceh yang berangka tahun 1297 M.

RUTE PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI ASIA TENGGARA


194

PADA ABAD XVI MASEHI, SEBELUM MALAKA JATUH KE TANGAN PORTUGIS

Peta 2: Sumber :

Susanto Zuhdi (Peny.). 1997. Pasai Kota Pelabuhan Jalan Sutra.Jakarta: Depdiknas. Hal. 86.

Kesimpulan yang dapat diambil dari permasalahan kapan datangnya Islam di Indonesia adalah perlunya pemisahan konsep secara jelas tentang kedatangan, proses penyebaran, dan perkembangan Islam di Indonesia. Dengan demikian jelas bahwa abad ke-7 M dapatlah disimpulkan sebagai waktu kedatangan Islam di Indonesia untuk pertama kali. Setidaknya mengacu pada jalur pelayaran dan perdagangan antara Cina dan India atau Timur Tengah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Pada masa Sriwijaya berkuasa belum dapat dipastikan apakah pedagang-pedagang Arab telah memainkan peran ganda, yakni sebagaipedagang dan sebagai dai yang mendakwahkan ajaran Islam. Jarak yang cukup jauh (kurang lebih 5 Abad) antara proses kedatangan hingga terbentuknya masyarakat (kerajaan Islam) di Parlak, memang masih menjadi catatan para sejarawan. Di manakah Islam pertama kali datang di kepulauan Indonesia? tentu saja jawaban pasti mengarah pada tempat-tempat (pelabuhan-pelabuhan) yang menjadi persinggahan kapal-kapal dagang. Aceh (1985) menjelaskan


195

bahwa daerah Perlak merupakan tempat Islam pertama kali berkembang. Hal ini didasarkan atas catatan perjalanan Marcopolo. Dari bukti pelacakan arkeologis di samping Parlak juga disebutkan adanya tempat yang bernama Pase. Sehingga disimpulkan bahwa tempat kedatangan Islam pertama kali adalah Parlak dan Pase. Menurut Harun (1995) ada dua jalur proses masuknya Islam ke Indonesia yakni jalur darat dan jalur laut. jalur darat dari Bagda menuju Kabul Afghanistan, terus ke Kasmir, India Utara, ke Kanton, ke Jeddah Laut Merah, ke Yaman, Oman Teluk Parsi (Irak), Iran, Pakistan, Pantai Malabar, Ceilon, pantai Koromandel, Bangladesh, Birma, dan masuk ke Indonesia.Jika yang digunakan sebagai dasar adalah dua jalur proses masuknya Islam tersebut maka, Parlak sebagai wilayah pertama kedatangan Islam dapat diterima. Permasalahan kedua siapa yang membawa Islam datang di Indonesia. Permasalahan ini juga tidak kalah sulitnya dengan permasalahan tentang kapan datang di Indonesia. Para ahli sejarah tampak juga sulit untuk bersepakat. Satu hal yang sepatutnya diterima adalah bahwa para pedagang (saudagar) mesti punya andil atau terlibat dalam penyebaran Islam ke Indonesia. Pertanyaan sederhana yang muncul, pedagang Islam yang datang ke Indonesia itu berasal dari mana. Snouck Hurgronye (Ahli Islam dari Belanda) sepakat bahwa pedagang Islam yang datang ke Indonesia berasal dari Gujarat India. Ada enam alasan yang dikemukakan: 1. Pedagang-pedagang Indialah yang jauh sebelum Islam datang telah terbiasa menggunakan jalur laut Indonesia untuk menuju Cina, sehingga ketika Islammasuk India dan pedagang India menjadi Muslim maka Islam kemudian dibawa ke Indonesia; 2. Gujarat adalah pelabuhan yang penting bagi kapal-kapal dagang atau jalur pelayaran dan perdagangan yang ramai di singgahi oleh para pedagang; 3. Corak hiasan dan bentuk nisan makam orang Islam di Indonesia sejenis dengan yang ada di Guratan, sehingga di mungkinkan didatangkan dari Gujarat;


196

4. Gelar yang dipakai oleh para raja Islam di Indonesia (sjah) adalah dari bahas India atau Parsi; 5. Terdapat kesesuaian beberapa adat-istiadat antara Indonesia dan India; dan 6. Terdapatnya paham syiah dan wahdatul wujud pada pengikut Islam di Indonesia (Lihat Aceh, 1985:21; Harun, 1995:4).

HAMKA (1984) dan Aceh (1985) berpendapat bahwa tidak hanya pedagang dari Gujarat tetapi juga pedagang dari Arab yang berperanan mengislamkan Indonesia. Alasannya antara lain: 1. Hubungan dagang melalui laut antara daerah Timur Tengah dengan Cina sudah berkembang sejak abad ke-7 M; 2. Sudah terdapatnya pemukiman orang-orang Arab di Malabar India yang berasal dari Omat dan Hendramaut; dan 3. Sejak zaman Sriwijaya sudah terdapat pedagang Islam yang berasal dari Arab yang bermukim di Sumatera Selatan. Mengkaji tentang asal para pedagang Islam, memeng pernah ada pendapat yang menyebutkan bahwa para pedagang Cina mungkin terkait dalam

penyebaran

Islam.

Bahkan

bangsa

Cina

tidak

hanya

para

pedagangnya yang terkait dengan penyebaran Islam tetapi juga kelompok militer yang peninggalannya sampai sekarang masih dapat di jumpai di Semarang Jawa Tengah (Yuanshi, 2005). Kartodirdjo (1975) menyebutkan bahwa tidak hanya dari kelompok pedagang yang menyebarkan Islam, tetapi juga dari kelompok Mubaligh. Mubaligh inilah yang dengan ilmunya membentuk kader-kader dai melalui berbagi cara, salah satu yang menonjol adalah melalui pendidikan dengan mendirikan pesantren. Kelompok lain adalah para Sufi yang menyebarkan tarekat di Indonesia. Satu hal yang perlu dicatat bahwa bangsa Indonesia sendiri merupakan penyebar agama Islam, Karena sebenarnya dalam proses perkembangan Islam bangsa Indonesia tidak pasif, tetapi juga aktif. Contoh yang dikemukakan antara lain, Pengislaman Kerajaan Banjar yang dilakukan oleh penghulu dari kerajaan Demak. Demikian juga dengan pengislaman Hitu dan Ternate yang dilakukan oleh santri dari Giri.


197

JALAN PENYEBARAN AGAMA ISLAM DI INDONESIA ABAD XIII-XVI MASEHI

Dari uraian tersebut jelas tampak bahwa saluran islamisasi yang pertama adalah melalui perdagangan. Hal ini berlangsung dengan intens antara abad ke-7-16 M, yang melibatkan para pedagang dari berbagai wilayah di Asia. Penggunaan saluran Islamisasi melalui perdagangan sangat cocok dengan ajaran Islam, karena dalam ajaran Islam tidak ada pemisahan antara kegiatan berdagang dengan kewajiban-kewajiban agama lainnya. Melalui saluran perdagangan Islam dapat masuk ke semua lapisan masyarakat dari raja hingga rakyat biasa. Raja atau kaum bangsawan pada masa tersebut juga merupakan pemilik modal dalam bidang perdagangan, sehingga banyak yang memiliki kapal-kapal dagang. Prosesnya mula-mula para pedagang Islam berdagangan di pusatpusat perdagangan dan kemudian di antaranya ada yang bertempat tinggal, baik hanya untuk sementara maupun untuk waktu yang cukup lama. Dalam perkembangannya para pedagang ini banyak kemudian yang menetap sehingga lama kelamaan menjadi sebuah perkampungan. Perkampungan ini kemudian dikenal sebagai Pekojan, perkampungan orang Islam. Status


198

mereka secara ekonomi relatif baik, sehingga banyak menarik masyarakat di sekitarnya untuk bekerja dengan para pendatang tersebut. Saluran Islamisasi kedua adalah melalui perkawinan. Banyak pedagang Muslim yang menetap tidak serta membawa keluarganya, sehingga kemudian mereka menikah dengan penduduk asli. Wanita yang akan dinikah sebelumnya telah masuk agama Islam, dengan demikian terbentuklah keluarga muslim. Jumlahnya lambat laun semakin banyak sehingga

terciptalah

masyarakat

Islam.

Saluran

islamisasi

melalui

perkawinan ini sangat efektif jika yang melakukan perkawinan adalah saudagar Islam dengan anak kaum bangsawan atau Raja. Dari perkawinan ini akan mempercepat islamisasi karena pengaruh sosio politik kaum bangsawa dan para raja cukup besar di kalangan masyarakat. Tasawuf juga merupakan saluran Islamisasi yang ketiga, bahkan di nilai para ahli merupakan saluran terpenting. Alasanya karena melalui Tasawuf memudahkan penerimaan Islam oleh masyarakat yang belum memeluk agama Islam. Guru-guru Tasawuf dengan kebajikannya tetap memelihara unsur-unsur lama dalam masyarakat dengan diwarnai oleh ajaran islam. Nilai-nilai Islam yang diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia menunjukkan persamaan dengan alam pikiran yang telah di miliki oleh orang Indonesia. Hal ini dapat di buktikan pada islamisasi di Jawa dan Sumatera khususnya. Para guru Tasawuf mampu mengemas islam dalam bahasa yang dapat dimengerti dan disarankan oleh masyarakat Indonesia, sehingga relatif tidak menimbulkan pertentangan antara Islam dengan yang sudah ada sebelumnya. Pendidikan juga merupakan saluran Islamisasi di Indonesia. Sudah disinggung sebelumnya bahwa banyak mubaligh yang kemudian menyiapkan kader melaluipendidikan denga mendirikan pesantren. Di pesantren itulah kader ulama penerus ulama disiapkan untuk mengembangkan Islam diseluruh pelosok Indonesia. Seorang santri yang telah tamat belajar di pesantren akan kembali ke daerahnya masing-masing dan menjadi guru agama dan tokoh keagamaan. Beberapa pesantren awal yang dikenal luas adalah Ampel dan Giri yang sudah muncul ketika Majapahit masih berdiri.


199

Ampel dan Giri di kenal sebagai tempat pendidikan para mubaligh yang banyak mengislamkan wilayah Indonesia. Saluran Islamisasi yang lain adalah melalui kesenian. Kesenian dengan berbagai bentuknya telah dimanfaatkan para mubaligh untuk memperkenalkan ajaran Islam. Bahkan penyebaran Islam di Jawa tidak dapat dilepaskan dari tembang-tembang Jawa yang digubah oleh para wali. Demikian juga dengan gamelan dan wayang sebagai puncak kesenian Jawa, telah dimanfaatkan Sunan Kalijaga untuk berdakwah. 2.

Faktor-Faktor yang Memudahkan Islam Berkembang di Indonesia Kartodirdjo (1975: 109) menyatakan bahwa proses islamisasi di Indonesia berjalan mudah karena kedua belah pihak yakni orang-orang Muslim yang datang dan golongan masyarakat Indonesia dapat saling menerima. Secara lebih rinci dapat dijelaskan bahwa faktor politik, ekonomi, sosial, dan budaya secara simultan telah memudahkan Islam berkembang dan diterima di Indonesia. Dipandang dari faktor politik berkembangnya Islam bersamaan dengan terjadinya pergolakan politik kerajaan Hindu Budha. Contoh kasus tentang faktor politik adalah islamisasi di Jawa Timur. Bersamaan dengan kegoncangan politik di Majapahit menjelang keruntuhannya, Islam muncul menjadi kekuatan alternatif yang sulit ditolak masyarakat. Dilihat dari faktor ekonomi antara lain munculnya kekuatan para pedagang Islam pada pelabuhan-pelabuhan strategis di kepulauan Indonesia menjadi daya tarik luar biasa bagi masyarakat Indonesia. Pedagangpedagang Muslim dapat menunjukkan sifat dan tingkah laku yang baik, dan pemahaman keagamaan yang tinggi sehingga patut untuk dicontoh dan diikuti. Ketika kemudian banyak pedagangdan bangsawan di daerah pelabuhan memeluk Islam maka masyarakat di sekitarnya kemudian mengikuti memeluk Islam. Dari segi faktor sosial dapat dijelaskan antara lain adalah penggunaan bahasa melayu oleh para Mubaligh, sehingga Islam dengan mudah dapat di pahami oleh penduduk Indonesia karena kedudukan bahasa Melayu sebagai


200

bahasa penghubung (lingua franca). Aspek sosial lainnya adalah adanya pandangan Islam yang tidak mengenal strata, padahal sebelum kedatangan Islam masyarakat dipisahkan dalam kasta Islam dianggap sebagai nilai pembebasan dan menjunjung persamaan dalam masyarakat Faktor budaya yang ikut mendukung berkembang Islam di Indonesia yakni sebelum kedatangan Islam masyarakat Indonesia mempunyai sikap relijius yang baik, sehingga kedatangan Islam yang menawarkan sebuah keyakinan bukan hal yang asing. Sikap masyarakat Indonesia yang terbuka menerima budaya asing telah memungkinkan terjadinya interaksi dengan budaya Islam, kemampuan para mubaligh menggunakan sarana budaya untuk memperkenalkan Islam menjadi saluran Islamisasi yang efektif. Syarat yang mudah untuk menjadi muslim (hanya dengan membaca syahadat) dan ritual yang sederhana merupakan daya tarik yang cepat dapat diterima masyarakat Indonesia.

3. Bukti-Bukti Masuknya Pengaruh Islam di Indonesia Perkembangan Islam di Indonesia mulai abad ke-13 menunjukkan intensitas yang tinggi, munculnya Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam di Indonesia

telah

menunjukkan

bukti

pengaruh

Islam

pada

sistem

kemasyarakatan secara konkrit, yang dalam konteks ini adalah sistem politik dan pemerintahan. Dipergunakan gelar Sultan untuk raja merupakan bukti adanya pengaruh Islam dalam sistem pemerintahan. Demikian juga dengan diperkenalkannya jabatan penghulu dalam struktur pemerintahan di Kraton Demak menunjukkan bahwa Islam telah mempengaruhi pola dan tatanan pemerintahan kerajaan-kerajaan di Indonesia (Sjamsulhuda, 1987). Di Sumatera Barat Islam memperkaya norma-norma adat, pepatah yang mengatakan bahwa “adat bersendi sara, dan sara bersendikan kitabullah” merupakan pengakuan masyarakat Sumatera Barat tentang perlunya norma-norma adat yang tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang ditetapkan Islam (Hamka, 1981). Di Jawa diadakan upacara grebeg Maulud yang memadukan antara upacara adat dengan dakwah Islam. Demikian pula di berbagai tempat di Indonesia, banyak upacara adat memiliki


201

latar belakang terkait dengan paham-paham tertentu dalam Islam. Misalnya kenduri bubur sura, Asan-usen tabut, Kanji Asura, dsb. Di bidang keagamaan sebagaimana telah dibahas dalam uraian di atas bahwa tasawuf memiliki pengaruh yang cukup penting. Banyak ritual keagamaan masyarakat yang didasarkan atas ajaran tarekat, tokoh-tokoh tarekat seperti Hamsah Fansuri, Abdur Rauf Singkel, Nuruddin Ar Raniri menjadi rujukan masyarakat dalam menjalankan ritual keagamaan. Mereka adalah pengembang tarekat yang mendapat banyak pengikut di Sumatera. Di Jawa

pada

Wali

menggunakan

berbagai

saluran

kesenian

untuk

mengembangkan Islam, yang sangat popular adalah Sunan Kalijaga yang mampu mempengaruhi pertunjukkan wayang menjadi sarana dakwah yang efektif. Bukti fisik tentang masuknya pengaruh Islam adalah pada bidang seni bangunan (arsitektur) dan seni sastra. Seni bangunan yang merupakan bukti adanya pengaruh Islam adalah Masjid, bangunan tempat shalat bagi umat Islam. Dalam bangunan Masjid jelas sekali adanya pengaruh Islam di dalamnya (Soekmono, 1985). Selain bangunan masjid, bentuk bangunan yang terpengaruh Islam adalah makam. Ragam hias dan bentuk nisan memberikan bukti adanya pengaruh Islam. Nisan Fatimah binti Maimun di Leran Gresik, makam Al Malikus Saleh, dan Troloyo menunjukkan bukti bahwa

Islam

berpengaruh

dalam

seni

bangunan.

Hasil

seni

ukir

sebagaimana yang terdapat dalam relief di Masjid Mantingan, seni ukir kayu di Cirebon. Bukti pengaruh Islam pada seni sastra sangatlah banyak. Di Sumatera muncul karya sastra yang berbentuk hikayat, syair, tambo, dan silsilah. di Jawa muncul karya berbentuk Suluk, babad, tembang, dan kitab (Soekmono, 1985). Dalam perilaku keagamaan ajaran tasawuf dapat diterima di Indonesia karena dapat menemukan titik temu dengan kepercayaan masyarakat terdahulu, sehingga dalam perkembangan Islam di masyarakat bentuk-bentuk

ritual

tasawuf

sangat

mewarnai

perilaku

keagamaan

masyarakat. Beberapa tarekat berkembang di Indonesia dengan baik, antara lain tarekat Qodiriyah, Naqsabandiyah, Satariyah, Rifaiyah, Qodiriyah wa


202

Naqsabandiyah,

Syadziliyah,

Khalwatiyah,

dan

Tijaniyah

(Kartodirjo,

Poesponegoro, Notosusanto, 1975). Beberapa tarekat bahkan sampai sekarang masih berkembang di tengah-tengah masyarakat.

4. Kerajaan-kerajaan Islam awal di Indonesia a. Peurlak Masyarakat Islam di Indonesia mulai mampu menata sebuah pemerintahan berbentuk kerajaan pada abad ke-10 sebagaimana tampak pada munculnya kerajaan Peurlak. Raja pertama kerajaan Peurlak adalah Alaidin Sayyid Maulana Aziz Syah, akan tetapi masa kekuasaannya tidak banyak diketahui. Para penerus Sultan Alaidin yakni: 1. Sultan Alaidin Abdurrahim Syah 2. Sultan Alaidin Syaid Abbas Syah 3. Sultan Alaidin Mughayat Syah 4. Sultan Makhdum Alaidin Abdul Kadir Syah 5. Sultan Makhdum Alaidin Muhammad Amin Syah 6. Sultan Makhdum Abdul Malik Syah 7. Sultan Makhdum Malik Ibrahim (Aceh, 1985) Kerajaan Peurlak sempat pecah menjadi dua. Satu berada di pedalaman dengan pusatnya di Tonang, dan satunya di daerah pesisir di Bandar Khalifah. Karena pecah menjadi dua maka kekuasaannya menjadi kecil dan bahkan tidak lagi disebut sebagai kerajaan. Perjalanan sejarah kerajaan Peurlak diwarnai dengan berbagai peperangan termasuk perang dengan Sriwijaya. Raja terakhir Muhammar Amir Syah mengawinkan putrinya dengan Malik Saleh, Malikus Saleh kemudian mendirikan kerajaan Samudera Pasai (Harun, 1995). Kerajaan Peurlak masih eksis sampai tahun 1296 M.

b. Samudera Pasai


203

Kerajaan Samudera Pasai didirikan oleh Malikus Saleh. Masa kekuasaannya diperkirakan tidak lama berdasarkan informasi dari tulisan di batu nisan makamnya, ia meninggal tahun 1297 M. Walaupun masa kekuasaannya pendek Malikus Saleh dikenal sebagai Sultan yang bijaksana. Setelah Malikus Saleh wafat, kerajaanSamudera Pasai dipegang oleh Malik Az-Zahir I yang berkuasa pada 1297-1326 M. Pada masa pemerintahannya tidak banyak yang diungkapkan karena kelangkaan sumber. Malik Az-Zahir I kemudian diganti dengan Al Malik Az-Zahir II. Catatan perjalanan dari Ibnu Batutah menjelaskan bahwa Az-Zahir II merupakan orang yang taat dengan agama Islam dan bermazhab Syafii. AzZahir II juga sangat giat untuk mengislamkan daerah sekitarnya, sehingga Ibnu Batutah menjelaskan bahwa Az-Zahir II adalah seorang ulama yang menjadi Raja (Hamka, 1981). Samudera Pasai menjadi salah satu pusat perkembangan mazhab Syafii. Az-Zahir II wafat dan digantikan oleh putranya yang masih kecil bernama Zainal Abidin. Pada masa kekuasaan Zainal Abidin, Pasai mendapat serangan dua kali yakni dari Siam dan Majapahit, sehingga kerajaan Samudera Pasai sangat lemah. Dalam kondisi demikian datanglah laksamana Cheng Ho yang meminta agar Samudera Pasai mengakui perlindungan Tiongkok, dengan demikian Samudera Pasai akan dibela bila diserang oleh negara lain. Sepeninggal Zainal Abidin kondisi Samudera Pasai semakin lemah, di sisi lain Malaka mulai berkembang menjadi bandar yang besar. Kapal-kapal dagang lebih memilih bersandar ke Malaka daripada ke Samudera Pasai, sehingga Samudera Pasai lambat laut tenggelam dengan sendirinya. c. Aceh Darussalam Kerajaan Aceh Darussalam adalah kelanjutan dari Samudera Pasai yang bersatu dengan daerah sekitarnya, kerajaan ini berdiri pada awal abad ke-16 bersamaan dengan datangnya armada Portugis ke Malaka. Raja yang pertama adalah Alaudin Ali Mughayat Syah dengan ibukota Banda Aceh. Banda Aceh saat itu tidak sekedar pusat kegiatan politik, tetapi ilmu pengetahuan dan bandar transit di Asia Tenggara. Perkembangan kerajaan


204

ini tidak dapat dijelaskan karena kekurangan dan ketiadaan sumber yang dapat digunakan. d. Ternate dan Tidore Wilayah kepulauan Maluku sebelum berkembangnya agama Islam terdiri atas empat kerajaan yakni Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. Maluku sebagai pusat rempah-rempah dipastikan menjadi tujuan para pedagang yang berlayar antarpulau di kepulauan Indonesia. Dengan demikian Islam berkembang di Maluku melalui saluran perdagangan, dan diperkirakan terjadi pada abad ke-15 M. Hamka dengan menggunakan sumber Portugis menjelaskan bahwa di antara empat kerajaan yang ada, Ternate yang mulamula memeluk agama Islam. Dari sumber lisan disebutkan tokoh yang mengislamkan Ternate bernama Datuk Maulana Husin. Raja pertama yang memeluk agama Islam bernama Gapi Baguna, setelah memeluk Islam bernama Marhum dengan gelar Sultan. Sultan Marhum berkuasa dari tahun 1465 sampai wafatnya tahun 1486. Berdasar pada tahun dan saluran yang dipergunakan dalam islamisasi di Maluku maka dapat diketahui bahwa pembawa agama Islam di Maluku adalah orang Melayu, Parsi, dan Arab. Berdasar pada sumber lisan maka penyebaran agama Islam di Maluku juga dilakukan oleh para mubaligh. Sultan Marhum digantikan putranya yang bernama Zainal Abidin pada tahun 1495. Sultan Zainal Abidin sempat memperdalam agama Islam di Giri Jawa Timur. Hal ini telah meningkatkan hubungan antara Jawa (Giri, Gresik) dengan Hitu Ambon. Pada masa kepemimpinan Sultan Zainal Abidin, Portugis juga telah sampai di Maluku. Dengan berbagai siasat Portugis berhasil memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku, hal ini menyebabkan kalangan rakyat Ternate menjadi tertekan. Sultan Ternate kemudian

mengadakan

perlawanan

terhadap

Portugis,

perlawanan

berlangsung dipimpin oleh: 1. Sultan Zainal Abidin 2. Sultan Sirullah 3. Sultan Khairun 4. Sultan Baabullah


205

Sultan Baabullah akhirnya berhasil mengusir Portugis dari Ternate, tetapi belum berhasil mengusir Portugis dari seluruh kepulauan Maluku. Di Tidore raja yang pertama memeluk Islam adalah Kolano Cirililiati yang diislamkan oleh seorang mubaligh Arab yang datang ke Tidore bernama Syech Mansyur (Hamka, 1981:218). Setelah masuk Islam Kolano Cirililiati berganti nama Sultan Jamaluddin. Sumber Portugis memberikan informasi bahwa Islam datang ke Tidore kurang lebih 30 tahun sebelum Ternate. Informasi dari sumber Spanyol menyatakan bahwa ketika Spanyol sampai di Maluku, Islam telah ada di Tidore kurang 50 tahun sebelumnya. Sultan Jamaluddin

digant

oleh

putranya

bernama

Sultan

Mansyur,

tetapi

perkembangan kerajaan Islam Tidore tidak banyak membantu Ternate untuk melawan Portugis. Tidore dan Ternate pada abad ke-16 hingga pertengahan abad ke-17 menjadi daerah konflik, baik antara penguasa lokal maupun Kolonial Portugis, Spanyol, dan Belanda. Belanda akhirnya keluar sebagai pemenang. e. Demak Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah, seorang putra Majapahit dari istri seorang putri Cina hadiah dari Raja Palembang. Raden Patah mulai berkuasa tahun 1478 dengan pusat pemerintahan di Demak Bintoro, pesisir utara Jawa Tengah. Dalam menjalankan pemerintahannya Raden Patah didampingi dewan wali yang dikenal sebagai Wali Songo. Wali Songo inilah yang nantinya berjasa mengislamkan Jawa sampai daerah pedalaman. Wali Songo yang terkenal yaitu: 1. Maulana Malik Ibrahim 2. Sunan Ampel 3. Sunan Giri 4. Sunan Bonang 5. Sunan Drajat 6. Sunan Kudus 7. Sunan Muria 8. Sunan Kalijogo 9. Sunan Gunungjati


206

Demak berhasil menggantikan posisi Majapahit sebagai kerajaan yang berpengaruh di Jawa, karena Majapahit hancur setelah terjadi peperangan antara Kertabumi dan Girindrawardana. Perkembangan Islam di Jawa secara intensif terjadi pada masa kerajaan Demak. Raden Patah digantikan putranya yakni Adipati Unus yang dikenal juga dengan nama Pangeran Sabrang Lor. Adipati Unus pernah membawa ekspedisi ke utara untuk menyerang Portugis di Malaka, tetapi usahanya gagal. Adipati Unus hanya berkuasa dalam masa yang pendek dari tahun 1518 M sampai tahun 1521 M. Adinya yang bernama Trenggono kemudian menggantikan Adipati Unus, karena Adipati Unus tidak punya anak. Sultan Trenggono kemudian meneruskan jejak pendahulunya untuk mengislamkan tanah Jawa. Sultan Trenggono mengutus Syarif Hidayatullah untuk mengislamkan wilayah Jawa bagian Barat, maka ditundukkanlah Pajajaran, Cirebon, Banten, dan juga Sunda Kelapa (kemudian diubah menjadi Jayakarta). Beberapa putrinya dikawinkan dengan beberapa Adipati, sehingga wilayah kedaulatan Demak semakin luas. Hanya wilayah Jawa Timur bagian Timur yang belum berhasil diislamkan, maka Sultan Trenggono sendiri yang memimpin ekspedisi tersebut, akan tetapi ekspedisi ini gagal dan Sultan Trenggono meninggal. Terjadi kekacauan politik di Demak siapa yang menggantikan Sultan Trenggono, akhirnya putra menantu Sultan Trenggono yang

bernama

Hadiwijaya

memenangkan

pertarungan

politik

dan

memindahkan pusat kerajaan ke Pajang, masuk pedalaman Jawa Tengah. f.

Pajang dan Mataram Pindahnya pusat kerajaan dari daerah pesisir ke pedalaman Jawa

Tengah membawa pengaruh pada perkembangan Islam di Jawa, khususnya Jawa Tengah. Contohnya adalah paham wahdatul wujud mendapatkan tempat yang cukup luas karena inti ajaran tasawuf itu lebih mudah diterima masyarakat. Hadiwijaya berusaha untuk tetap menegakkan pengaruh Demak di berbagai wilayah, termasuk daerah yang dipegang oleh para menantu Sultan Trenggono. Hadiwijaya tampaknya berhasil untuk tetap menyatukan pengaruh Demak, termasuk ketika menghadapiArya Penangsang yang


207

berusaha merebut tahta Demak. Namun ketika Mataram yang selama ini diserahkan putra angkatnya memberontak, Sultan Hadiwijaya kalah sehingga pusat pemerintahan dipindah ke Mataram. Hadiwijaya tewas tahun 1582 M, sementara itu putra mahkota bernama Pangeran Benawa dijadikan Bupati Demak. Putra angkat Hadiwijaya adalah Sutawijaya, bersama ki Pemanahan diberi hadiah tanah Mataram yang dulunya berwujud Hutan, berubah menjadi wilayah yang menjanjikan sehingga dapat berkembang dengan pesat. Pada akhirnya wilayah ini menjadi pusat kerajaan Mataram. Mataram dipimpin oleh Sutawijaya dengan memakai gelar Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo. Senopati Ing Alogo sebagai penerus penguasa

Pajang

berusaha

mempertahankan

kedaulatan

penguasa

sebelumnya, sehingga terjadi beberapa kali peperangan. Namun akhirnya Jawa Tengah dan Jawa Timur berhasil dikuasai, bahkan kemudian bergerak ke arah Jawa Barat. Pada tahun 1595 Masehi, Galuh di Jawa Barat berhasil dipaksa mengakui Mataram. Perkembangan Islam sangat pesat ketika Mataram di bawah Sultan Agung, usaha Sultan Agung tampak jelas ketika banyak ulama yang diberi hak untuk mengolah tanah perdikan. Tanah perdikan adalah sebuah wilayah dengan luas tertentu yang dibebaskan membayar pajak kepada kerajaan. Sultan Agung dikenal sebagai raja yang bijaksana, dan dikenal juga sebagai pujangga. Di bawah kepemimpinan Sultan Agung, Mataram pernah menyerang Belanda di Batavia pada tahun 1628. Pada masa pemerintahan Sultan

Agung

Masjid

Agung

kota

dibangun

bersamaan

dengan

pembangunan kompleks kraton. Bersamaan dengan perluasan pengaruh Mataram ke seluruh Jawa maka Islam juga tersebar luas di seluruh Jawa, tapi Amangkurat I pengganti Sultan Agung tidak meneruskan kebijakannya. Pada masa Amangkurat I perkembangan Islam di Jawa seakan surut karena kebijakan Amangkurat I yang cenderung meninggalkan ulama dan bahkan memusuhinya. Yahya Harun (1995) menyebut kebijakan Amangkurat I sebagai menjawakan Islam, artinya memaksakan kesesuaian antara Islam dan nilai-nilai Jawa. Kebijakan Amangkurat

I


yang

banyak

merugikan

Matarammelahirkan

banyak

208

pemberontakan yang pada akhirnya Mataram terpecah belah menjadi 4 wilayah kekuasaan sebagaimana terlihat sampai sekarang. g. Banten dan Cirebon Banten dan Cireboh sebelum muncul Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa, sudah merupakan bandar atau pelabuhan ramai dikunjungi para pedagang dari luar pulau Jawa. Hadirnya seorang Mubaligh dari Arab yang kemudian dikenal sebagai Sunan Gunung Jati (Syarif Hidayatullah) mengabdikan diri ke Demak, berhasil melaksanakan misi Demak untuk mengislamkan Jawa Barat. Banten adalah kerajaan kecil yang mengakui kedaulatan Pakuan Pajajaran, sebuah kerajaan Hindu yang menguasai wilayah Pasundan Jawa Barat. Demak menilai bahwa Banten sebagai wilayah yang strategis harus dikuasai, maka Demak kemudian mengirim Syarif Hidayatullah untuk menaklukkan Banten. Banten berhasil dikuasai Syarif Hidayatullah yang kemudian menyebarkan Islam ke Sumatera Selatan. Dari Banten, Demak kemudian mengincar Sunda Kelapa, pelabuhan Pakuan Pajajaran sekaligus tempat Portugis melakukan transaksi perdagangan. Sunda Kelapa berhasil dikuasai oleh Syarif Hidayatullah tahun 1572,kemudian namanya diubah menjadi Jayakarta. Dari Sunda Kelapa Syarif Hidayatullah kemudian meneruskan menaklukkan Cirebon, kota pelabuhan yang juga mengakui kedaulatan Pakuan Pajajaran. Cirebon akhirnya juga jatuh ke tangan Syarif Hidayatullah, sehingga Pakuan Pajajaran tidak lagi memiliki kota pelabuhan yang strategis. Syarif Hidayatullah pada tahun 1552 M menyerahkan daerah kekuasaannya kepada putranya yakni Pangeran Hasanuddin untuk Banten, dan Pangeran Pasareyan untuk Cirebon. Syarif Hidayatullah kemudian mendirikan lembaga pendidikan di daerah Gunung Jati, hingga wafatnya pada tahun 1570 sehinga dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Banten kemudian berkembang semakin pesat, Pangeran Hasanuddin dapat mengembangkan Banten sebagai kota dagang yang mensejahterakan rakyat. Setelah berkuasa 18 tahun Pangeran Hasanuddin yang bergelar MaulanaHasanuddin wafat dan dimakamkan di Sabakiking. Pengganti Sejarah SMA/SMK K - 4

209

Hasanuddin adalah putra tertuanya yakni Pangeran Yusuf. Pangeran Yusuf berjasa menaklukkan raja Pakuan Pajajaran, dengan demikian seluruh Jawa Barat berhasil diislamkan. Ketika

terjadi

huru-hara

politik

di

Demak,

berlanjut

dengan

perpindahan pusat pemerintahan Islam ke pedalaman yakni di Pajang, Cirebon kemudian berdiri sendiri sebagai kerajaan, dan Pangeran Pasareyan menjadi raja pertama. Cirebon berkembang menjadi kerajaan Islam yang disegani, tetapi pada akhirnya Cirebon pecah menjadi dua yakni Kasepuhan dan Kanoman (Sulendraningrat, 1985). h. Gowa – Sulawesi Selatan Di daerah Sulawesi Selatan Islam berkembang pada awal abad ke-17 M, yaitu ketika kerajaan Gowa dan Tallo menyatakan masuk Islam (Soekmono, 1985). Raja Tallo yang bernama Karaeng Matoaya yang juga merangkap jabatan Mangkubumi di Kerajaan Gowa menyatakan masuk Islam dan berganti nama dengan Sultan Abdullah. Raja Gowa yang bernama Daeng Manrabia juga menyatakan masuk Islam dan berganti nama dengan Sultan Alaudin. Dua tokoh inilah yang kemudian menyebarkan Islam di seluruh daerah kekuasaannya. Bahkan perkembangan Islam dapat dirasakan sampai di daerah Nusa Tenggara. Sultan Alaudin mempunyai sikap tegas terhadap Belanda, sehingga membantu Maluku ketika Belanda memaksakan monopoli perdagangan. Sampai wafatnya sikap menentang terhadap Belanda terus dilakukan. Sikap Sultan Alaudin diteruskan oleh keturunannya yakni Sultan Muhammad Said, dan Sultan Hasanuddin. Belanda mempertimbangkan pentingnya Gowa dalam jalur perdagangan maka kemudian memanfaatkan pemberontakan Arung Palaka untuk menghancurkan Gowa. Akhirnya setelah terjadi beberapa kali peperangan Gowa harus mengakui kekalahan sehingga diadakan perjanjian Bongaya pada tahun 1667 M. Beberapa waktu setelah perjanjian itu Gowa sempat mencoba mengangkat senjata lagi, akan tetapi kemudian ditumpas oleh Belanda sehingga Gowa hancur.


210

5. Peninggalan Sejarah yang Bercorak Islam Peninggalan sejarah yang bercorak Islam sebagaimana telah disinggung sekilas di beberapa uraian sebelumnya terdiri atas beberapa jenis, antara lain: 1. Bangunan Tempat Ibadah; 2. Bangunan Makam; 3. Seni Rupa dan Ukir; 4. Kesusasteraan; 5. Seni Musik; dan 6. Wayang dan Tradisi.

1. Bangunan Tempat Ibadah Bangunan tempat ibadah bagi umat Islam di Indonesia dibangun dengan keragaman bentuk bangunan. Masjid, surau, mushola, dan langgar dibangun dengan desain yang bercorak Islam, walaupun unsur lokal juga tetap dipergunakan. Bangunan Masjid yang menonjol bercorak Islam, antaran lain: 1. Masjid Demak; 2. Masjid Kudus; 3. Masjid Banten; 4. Masjid Raya Aceh; 5. Masjid Kotawaringin, Kalimantan Tengah; dan 6. Masjid Kraton Surakarta, Yogyakarta, dan Cirebon.

2. Bangunan Makam Bangunan makam yang bercorak Islam terlihat pada beberapa bagian makam, yakni dari batu nisan, bentuk makam, dan bangunan rumah/gedung yang ada di sekitar makam. Bangunan makam yang bercorak Islam, antara lain: 1. Makam Fatimah Binti Maimun di Leran Gresik; 2. Makam Trowulan;


211

3. Makam Raja Samudera Pasai; 4. Makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik; 5. Makam-makam Sunan; dan 6. Makam raja Gowa.

3. Seni Rupa dan Ukir Menurut Soekmono pengaruh Islam pada seni rupa dan ukir tampak pada ragam hias yang ada di Masjid dan Mushola. Pada ragam hias tersebut tidak diketemukan gambar manusia atau perwujudan makhluk secara utuh karena dianggap kurang sesuai dengan ajaran Islam. Beberapa ragam hias yang dapat diketemukan, antara lain: 1. Motif bunga pada Masjid Mantingan Jepara; 2. Motif daun dan tumbuhan pada Masjid Mantingan; 3. Motif Gunung Karang pada Masjid Sendang Duwur; 4. Motif Kaligrafi terdapat pada Troloyo dan makam-makam Sunan; dan 5. Motif Gunungan pada makam di Madura.

4. Kesusasteraan Hasil sastra yang bercorak Islam terdapat di banyak tempat dan jenis, maksudnya pengaruh Islam tersebut terdapat pada banyak ragam sastra. Cerita Persia tampak sekali pada cerita 1001 malam, cerita bayan budiman, dan juga cerita Amir Hamzah. Juga muncul dalam berbagai bentuk hikayat, antara lain: 1. Hikayat Raja-Raja Pasai; 2. Hikayat Banjar; 3. Hikayat Hitu, dsb. Bentuk lain adalah babad sebagaimana dijumpai di Jawa, antara lain: 1. Babad Tanah Jawa; 2. Babad Demak; 3. Babad Diponegoro, dsb.


212

Masih banyak karya kesusasteraan yang bercorak Islam seperti Suluk, cerita panji, dan syair, tentu tidak perlu dijabarkan semua karena akan memerlukan uraian yang lebih panjang. 5. Seni Musik Di Indonesia setiap daerah mempunyai alat musik tradisional sendiri, sehingga ketika Islam datang terjadi penggabungan-penggabungan yang kadang menghasilkan ragam musik yang agak berbeda. Di Jawa gamelan tetap saja gamelan namun lirik tembangnya yang kemudian diisi oleh ajakanajakan untuk melaksanakan ajaran Islam. Debus dan rebana merupakan seni musik yang bercorak Islam, bahkan untuk waktu belakangan lagu dangdut diyakini berasal dari musik gambus, musik yang berirama padang pasir. 6. Wayang dan Tradisi Banyak ahli yang berpendapat bahwa wayang kulit yang sampai sekarang masih dapat dilihat sudah dipengaruhi oleh ajaran Islam. Tokoh Sunan Kalijaga yang dianggap paling berjasa menggubah wayang dari cerita Hindu ke cerita Islam. Bahkan dijumpai pula yang betul-betul bercorak Islam. Sebagaimana telah diuraikan ada beberapa tradisi yang bercorak Islam masih dilaksanakan masyarakat hingga sekarang. Upacara itu antara lain: 1. Grebeg Maulid di Yogyakarta (Sekaten); 2. Dedewan dan Debus di Banten dan Cirebon; 3. Tabut di Bengkulu; 4. Athan-Uthen di Aceh; 5. Bubur Sura di Jawa, dsb. Untuk

lebih

memahami

uraian

simaklah

gambar-gambar

(dari

Tjandrasasmita, 2000) berikut ini:


213

Masjid Tua Bungku Sulawesi Tengah

Masjid Menara dengan pintu masuk ke pesarean Sunan Kudus. Semasa hidupnya, Sunan Kudus/Ja‟far Shadiq mengikuti Aliran Tuban, yang dipimpin oleh Sunan Kalijaga


214

Nisan Sultan Malik as Saleh wafat 696 H. Di Gampong Samudera Lhoksumawe (Kab. Aceh Utara)

Ragam Hias Berupa Relief Gambaran Kera dengan Kepiting Pada Masjid Kuno Mantingan 1559 M. Di Jepara.


215

D. AKTIVITAS PEMBELAJARAN Untuk memahami materi Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, anda perlu membaca secara cermat modul ini, gunakan referensi lain sebagai materi pelengkap untuk menambah pengetahuan anda. Dengarkan dengan cermat apa yang disampaikan oleh pemateri, dan tulis apa yang dirasa penting. Silahkan

berbagi

pengalaman

anda

dengan

cara

menganalisis,

menyimpulkan dalam suasana yang aktif, inovatif dan kreatif, menyenangkan dan bermakna. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mempelajari materi ini mencakup :


latihan/lembar

kerja/tugas,

menyelesaikan


E. LATIHAN/KASUS/TUGAS LK 1 Lakukanlah aktivitas pembelajaran seperti langkah-langkah dibawah ini! 1.

Buatlah 6 kelompok dengan membagi peserta menjadi 6 dengan jumlah anggota yang sama

2.

Masing-masing kelompok mendiskusikan permasalahan berikut: -

Peurlak dan Samudera Pasai

-

Ternate dan Tidore

-

Demak

-

Pajang dan Mataram

-

Banten dan Cirebon

-

Gowa


216

3.

Presentasikan hasil diskusi kelompok tersebut di depan kelas!

LK 2 Pilihan Ganda Pilihlah salah satu jawaban dari pertanyaan berikut! 1. Dalam perjalanan dari Cina ke Persia, Marcopolo singgah di Sumatera. Dalam catatannya tentang perkembangan awal Islam di Indonesia disebutkan bahwa.... A. adanya makam Sultan Malik Al Saleh, Raja Kerajaan Samudra Pasai B. Samudera Pasai kerajaan pertama Islam di Sumatera C. adanya kerajaan di Sumatera yang memberikan persembahan kepada kerajaan di Jawa D. di wilayah Perlak (Aceh) sudah dijumpai komunitas yang beragama Islam 2.

Nisan Raja Malikul Saleh bukan saja memberikan bukti bahwa pada abad ke-13 telah ada kerajaan Islam, namun juga menunjukkan bahwa agama Islam disiarkan dari Gujarat. Hal ini terbukti dengan …. A. Malikul Saleh berasal dari Gujarat B. langgam pembuatan nisan sama dengan nisan di daerah Gujarat C. gelar Malikul berasal dari daerah Gujarat D. huruf Arab pada nisan berasal dari daerah Gujarat

3.

Islam berkembang di Indonesia pada abad ke 15 termasuk unsur-unsur kebudayaannya. Hasil kebudayaan Islam yang dipengaruhi

unsur lokal

antara lain …. A. atap meru pada masjid Demak B. makam pada bagian barat masijd Demak C. menara masjid Demak D. tiang penyangga masjid Demak 4.

Masuknya Islam di Indonesia berjalan secara penetrasi pasifik. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya berbagai bangunan Islam yang mewujudkan akulturasi antara konsep Islam dan Hindu yang dapat dijumpai pada bangunan di Jawa Tengah yaitu, …. A. Masjid Kesultanan Yogjakarta


217

B. Masjid Agung Semarang C. Situs Pengging D. Masjid Kudus 5.

Faktor penyebab berkembangnya kerajaan Samudera Pasai adalah .… A. lemahnya kontrol kekuasaan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di wilayah pesisir B. muncul berbagai konflik internal pada kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha C. Samudera Pasai terletak di lintasan jalur perdagangan internasional yang menghubungkan India dengan Cina D. tidak ada monopoli atas Selat Malaka sebagai perairan internasional

6.

Antara abad XVI sampai XIX proses integrasi di Indonesia didominasi oleh perluasan dan berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam yang disertai perkembangan penyebaran agamaIslam.Kenyataan ini memperlihatkan bahwa …. A. penyebaran agama Islam melahirkan sistem feodalisme dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam B. pedagang-pedagang Islam bertujuan membangun kekuasaan di Indonesia C. kekuasaan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia ditentang para pedagang Islam D. kerajaan-kerajaan Islam berperan aktif dalam menyebarkan ajaran Islam

7.

Meningkatnya kehidupan sosial di Banten pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa adalah .... A. masyarakat Banten mengadakan kontak dengan berbagai pedagang asing B. dinamika kehidupan sosial dibangun berdasarkan pluralitas budaya C. sistem sosial masyarakat Banten dibangun berdasarkan kekerabatan D. struktur pemerintahan tersusun lebih fungsional

8.

Terdapat hubungan signifikan antara munculnya kerajaan-kerajaan Islam dengan proses penyebaran Islam di Indonesia. Hal ini dikarenakan .... A. penyebaran agama Islam melahirkan sistem feodalisme dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam


218

B. syarat menjadi raja di

kerajaan Islam, harus menguasai agama

sekaligus menyebarkan Islam C. keberhasilan islamisasi di masyarakat

didukung legalitas kerajaan-

kerajaan Islam D. hubungan raja dan penyebaran Islam, didasarkan pada pola-pola yang telah ada di dunia Arab

E. RANGKUMAN Perkembangan Islam di Indonesia tercermin dari munculnya kerajaan Islam seperti Peurlak, Samudera Pasai, Ternate dan Tidore, Demak, Pajak, Mataram, Banten, Cirebon, dan Gowa. Sekarang Islam adalah agama mayoritas di Indonesia. Perkembangan Islam di Indonesia membawa pengaruh pada semua bidang kehidupan seperti bidang politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Peninggalan sejarah yang bercorak Islam antara lain dapat dilihat pada: bangunan tempat ibadah, bangunan makam, seni rupa dan ukir, kesusasteraan, seni musik, dan wayang.

F. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini: 1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia? 2. Makna penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi Kerajaankerajaan Islam di Indonesia? 3. Apa manfaat materi Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia terhadap tugas Bapak/Ibu disekolah? 4. Setelah Bapak/Ibu mempelajari modul diatas, apakah yang akan Bapak/Ibu lakukan terhadap ketersediaan sumber dan media yang berhubungan dengan materi Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia di sekolah/madrasah ditempat Bapak/Ibu bertugas?


219

DAFTAR PUSTAKA Aceh, Abubakar. 1985. Sekitar Masuknya Islam ke Indonesia. Solo: Ramadani. HAMKA. 1981. Sejarah Umat Islam IV.Jakarta: Bulan Bintang. Haekal, Muhammad Husain. 2002. Sejarah Hidup Muhammad. Jakarta: Litera Antar Nusa.

Harun, Yahya. 1995. Sejarah Masuknya Islam di Indonesia.Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta. Kartodirdjo, Sartono. 1987. Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900, Dari Emporium Sampai Imperium Jilid I. Jakarta: Gramedia. Kartodirdjo, Sartono, Poesponegoro MD, Notosusanto, N. 1975. Sejarah Nasional Indonesia III.Jakarta: Depdiknas. Matdawam, Noer. 1984. Lintasan Sejarah Kebudayaan Islam.Yogyakarta: Yayasan Bina Karier. Sjamdulhuda. 1987. Penyebaran dan Perkembangan Islam-Katolik-Protestan di Indonesia.Surabaya: Usaha Nasional. Soekmono, R. 1985. Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 3. Yogyakarta: Kanisius. Sulendraningrat. 1985. Sejarah Cirebon.Jakarta: Balai Pustaka. Syalabi. 1990. Sejarah dan Kebudayaan Islam Jilid 1 dan 2.Jakarta: Pustaka Al Husna. Tjandrasasmita, Uka. 2000. Penelitian Arkeologi Islam di Indonesia dari Masa ke Masa. Kudus: Menara Kudus. Tohir, M. 1981. Sejarah Islam dari Andalus sampai Indus. Jakarta: Pustaka Jaya. Watt, M. 1988. Politik Islam dalam Lintasan Sejarah.Jakarta: P3M. Yuanshi, Kong. 2005. Muslim Tionghoa Cheng Ho, Misteri Perjalanan Muhibah di Indonesia.Jakarta: Pustaka Populer Obor. Zuhdi, Susanto (Peny). 1997. Pasai Kota Pelabuhan Jalan Sutera. Jakarta: Depdiknas.


220


MASUKNYA KEKUASAAN ASING KE WILAYAH INDONESIA A. TUJUAN PEMBELAJARAN Peserta diklat diharapkan mampu menganalisis proses kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia hingga terbentuknya kekuasaan Hindia Belanda di Indonesia.


Menjelaskan proses kedatanganbangsaEropake Indonesia

2.

Menjelaskanberdirinya VOC di Indonesia

3.

Menganalisis kebijakkan VOC di Indonesia

4.

Menganalisi kebijakkanpolitikHindiaBelanda di Indonesia

C. URAIAN MATERI 1. Kedatangan Orang Eropa dan Berdirinya VOC Selamahampirsatuabad

(abad

ke-16)

bangsaPortugismenguasaiperdaganganantaraHindiaTimurdenganEropa. PadawaktuitujalurpelayaranantaraDuniaTimurdenganEropatelahberalihdarijal urpelayaranmelaluiLaut

Tengah

kejalurAfrika

Selatan

danAtlantik.

PadawaktuituBandarVenesiadanGenuamulaisepi, dandigantikanolehBandarLisboa, Antwepen, dan Amsterdam. Lisboaadalah sebuahbandarterbesar di Eropa, merupakanpusat perdaganganbarang-barang

yang

berasaldariduniaTimur.

Pedagang-

pedagang Belanda merupakan pedagang perantara yang membeli barang dagangan dari Lisboa dan menjualnya ke segala penjuru Eropa. Karena pada tahun 1580, Spanyol bersatu dengan Portugis, maka kota Lisboa juga di


221

bawah pengaruh Spanyol dan Portugis. Pada waktu itu antara Spanyol dan Belanda terjadi peperangan yang terkenal dengan nama Perang 80 tahun (1568-1648), atau perang kemerdekaan Belanda untuk membebaskan diri dari pemerintahan Spanyol. Bangsa Belanda dilarang berdagang ke Lisboa, sehingga para pedagang Belanda kehilangan mata pencahariannya. Bangsa Belanda berusaha untuk langsung mengambil rempah-rempah dari Indonesia. Usaha pelaut Belanda di bawah pimpinan Van Nex untuk sampai di Indonesia melalui jalur utama mengalami kegagalan. Pada tahun 1597, seorang pelaut Belanda bernama Cornelis de Houtman, memimpin ekspedisi pelayaran Belanda ke Indonesia. Dia adalah pelaut Belanda yang pernah bekerja di kapal Portugis sehingga mengetahui jalur pelayaran ke Indonesia melalui ujung selatan Afrika. Rombongan de Houtman tiba di pelabuhan Banten pada tahun 1596. Dari Banten pelaut-pelaut Belanda itu meneruskan pelayarannya ke arah timur Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Sejak pelayaran de Houtman, maka banyaklah berdiri perusahaanperusahaan dagang Belanda, yang masing-masing memiliki kapal sendiri dan berlayar ke Indonesia. Hal ini menyebabkan timbulnya persaingan di antara pedagang-pedagang

Belanda

tersebut.

Para

pedagang

berusaha

mendapatkan rempah-rempah di Indonesia, untuk secepatnya memenuhi muatan kapalnya. Akibatnya, harga pembelian rempah-rempah di Indonesia meningkat. Para petani dan pedagang-pedagang Indonesia memperoleh untung, sedangkan di Eropa harga rempah-rempah semakin merosot, karena makin banyak tersedia di pasaran Eropa. Para pedagang yang datang dari Indonesia dengan muatan rempah-rempah juga berusaha secepatnya menjual rempah-rempah di Eropa, yang menyebabkan harga penjualan makin merosot. Karena perasingan di antara pedagang-pedagang Belanda sendiri dan juga persaingan menghadapi pedagang-pedagang Portugis, maka pedagang Belanda yang didukung oleh pemerintahnya, membentuk suatu kongsi dagang yang disebut VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie,


222

artinya Persekutuan Dagang Hindia Timur), pada tahun 1602, yang juga lebih dikenal dengan sebutan Kompeni Belanda. VOC merupakan suatu badan dagang di mana pedagang-pedagang Belanda bergabung di dalamnya. Pemerintah Belanda memberikan hak-hak Istimewa kepada VOC umpamanya: 1. Hak monopoli perdagangan dari ujung selatan Afrika ke sebelah timur sampai ujung selatan Amerika. 2. Hak memiliki tentara sendiri dan pengadilan sendiri. 3. Hak memiliki mata uang sendiri. 4. Hak menguasai dan mengikat perjanjian dengan kerajaan-kerajan lain, di daerah kekuasaan monopoli perdagangannya. Hak-hak istimewa yang dimiliki VOC, menyebabkan kongsi dagang ini berkembang dengan cepat. Pedagang-pedagang Portugis dari Indonesia dapat didesak, terutama sesudah timbul perang antara Portugis melawan kerajaan Ternate di bawah Sultan Baabullah. Belanda juga menyiarkan agama Kristen dengan gerakan Zending. Sejak kompeni Belanda mulai berdagang di Nusantara, maka mereka sejak semula memang berusaha untuk menguasai daerah rempah-rempah. Pada abad ke-17 banyak terjadi peperangan antara kerajaan-kerajaan di Indonesia melawan VOC. Hal ini disebabkan VOC memaksakan monopoli perdagangannya. Kerajaan-kerajaan dagang di Nusantara dari mulanya sudah terbiasa dengan perdagangan bebas. Tahun 1641, VOC menduduki Malaka dengan mengusir bangsa Portugis, sehingga jalan pelayaran melalui Selat Malaka dikuasai oleh VOC. Pusat kekuasaan VOC di Indonesia mula-mula adalah Ambon, kemudian pada tahun 1618 dipindahkan ke Jakarta, yang diubah namanya oleh Belanda menjadi Batavia. VOC memerangi kerajaan Makassar/Gowa yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Perang dengan Makassar terjadi karena Hasanuddin sangat menentang tindakan monopoli VOC. Banyak pedagang Indonesia yang berdagang ke Indonesia Timur dan tidak menghiraukan peraturan monopoli VOC karena dilindungi kerajaan


223

Makassar. Para pedagang tersebut menjual dagangannya ke Makassar. Pedagang-pedagang asing seperti Portugis, Inggris, India, dan lain-lain, bebas berdagang ke Makassar untuk mengambil rempah-rempah, sedang pedagang-pedagang Belanda dilarang berdagang di sana. Kompeni Belanda menganggap bahwa Makassar merupakan saingan yang berat, sehingga mereka berusaha untuk menaklukannya. Tahun 1667, dengan korban yang cukup besar dan dengan cara mengadu domba kerajaan Makassar dengan kerajaan Bone, akhirnya VOC berhasil menduduki Makassar. Kerajaan Banten juga diperangi Belanda dan berhasil didudukinya, sedang kerajaan Mataram di Jawa Tengah dapat diperlemah, sehingga tidak mampu lagi mengusir VOC dari pulau Jawa. Pada abad ke-17, pedagang-pedagang Belanda (VOC) memegang peranan utama dalam hubungan perdagangan antara Indonesia-Eropa. Rempah-rempah Indonesia yang terkenal waktu itu, berpusat di Amsterdam untuk perdagangan Eropa. Barulah dari Amsterdam disalurkan ke semua penjuru Eropa. Peranan Lisboa digantikan oleh Amsterdam sebagai pusat perdagangan hasil bumi Indonesia di Eropa sejak abad ke-17. VOC berhasil membawa keuntungan yang besar dari perdagangan dengan Indonesia. Kerajaan Belanda menjadi makin terkenal dalam dunia perdagangan. Sebaliknya bagi daerah Nusantara yang telah diduduki Kompeni Belanda, hubungan dengan Belanda (VOC) membawa malapetaka, karena kebebasan berdagang di Nusantara makin dipersulit. Bangsa Indonesia dirugikan karena terpaksa menjual hasil pertaniannya kepada VOC dengan harga murah. Hubungan Belanda dengan Indonesia pada zaman monopoli VOC, membawa kerugian bagi rakyat Indonesia dan merupakan penindasan bagi bangsa Indonesia oleh bangsa Eropa. Tujuan bangsa Belanda ke Indonesia yang pada mulanya hanya untuk berdagang tetapi kemudian berkembang menjadi penjajahan. Satu persatu kerajaan-kerajaan di Indonesia dapat dikuasai. Pada waktu itu persatuan Indonesia seperti dewasa ini belum ada. Masing-masing kerajaan berjuang sendiri-sendiri melawan kekuasaan Belanda (VOC), bahkan


224

kadang-kadang VOC memperalat kerajaan yang satu, untuk menaklukkan kerajaan yang lain di Indonesia. Kompeni Belanda adalah suatu usaha dagang, yang mengutamakan mencari untung. Badan ini membatasi diri dalam menguasai daerah, agar menghemat pengeluaran biaya. Sampai dibubarkannya badan ini, daerah Nusantara yang sengaja dikuasai terutama ialah Maluku, daerah rempahrempah dan jawa yang tanahnya subur. Kerajaan Makasar ditaklukkan untuk mengamankan monopoli rempah-rempah di Maluku.

2. KekuasaanHindiaBelanda 1) Konvensi London 1814 a) Latar Belakang Politik Seperti disebutkan di atas, pusat politik dunia abad XIX, ialah Eropa. Apa yang terjadi di Eropa, gemanya selalu pula kedengaran di Asia. Jadi situasi yang terjadi di Asia adalah sayap belaka dari kejadian di Eropa. Nasib tanah-tanah jajahan di Asia, seperti Indonesia, hanya menjadi barang permainan belaka di atas meja perundingan negara-negara induk (penjajah) itu di Eropa. Kekalahan Napoleon di Eropa (1813) membawa pula perubahan politik di antara Inggris dengan Belanda. Inggris, bagaimanapun juga tetap ragu-ragu terhadap Perancis, karena itu ia ingin mempunyai sekutu yang agak kuat di Eropa daratan yang dapat merupakan tembok pemisah antara Inggris dengan Perancis. Belanda memenuhi syarat untuk itu, tetapi Belanda yang tanpa tanah jajahan adalah Belanda yang lemah. Dengan demikian tembok pemisah itu mudah hancur. Karena itu, Indonesia harus dikembalikan kepada Belanda. Secara ekonomis, menurut politisi Inggris, memiliki Indonesia tidak ada untungnya sebab tidak sepadan dengan biayanya. Secara politis, untuk Inggris justru sangat diuntungkan, sebab Belanda akan dapat dijadikan sekutu untuk bersama-sama dalam menghadapi ancaman Perancis. b) Isi Konvensi London Isi pokokKonvensi London (Convention of London), ialah: 1) Indonesia dikembalikankepadaBelanda; Sejarah SMA/SMK K - 4

225

2) Jajahan-jahananBelandasepertiSailan,

KaapKoloni,

Guyana,

tetapdikuasaiInggris; dan 3) Cochin di pantai Malabar diambilaliholehInggris, tetapi Bangka diserahkankepadaBelanda. 2) KomisarisJenderal PihakBelanda

yang

ialahKomisarisJenderal sebagaiketua

mengadakantimbangterimatanahjajahanini

yang

Alexander

Cornelis

terdiriatas

Gerard

Philip

Baron

Theodorus

Van

der

Elout,

Capellen,

sebagaianggota yang nantinyaakanmenjabatGubernurJenderaldan Arnold Ardiaan

Buyskessebagaianggota

yang

nantinyakhususmengadakanperubahan-perubahandalamangkatanlaut di sini. Para

KomisarisJenderalinidatangke

diikutiolehsejumlahbesar

para

Indonesia,

pegawaidanribuantentara,

yang

nantinyaakanmelaksanakansistempemerintahanbaru. Pemerintahanbaruiniresmimulaiberjalansejaktahun

1816,

setelahInggrismenyerahkankekuasaanitukepadaBelanda. Penyerahanituberupasuatumaklumattanggal

19-8-1816,yang

di

dalamnyaberisiketeranganbahwaCommissarissen Generalmenerimapenyerahankekuasaandaerah Indonesia. JugadisebutkanbahwaCommissarissen Generaldiberikankekuasaanatasnama

raja

Belandauntukmelakukankekuasaantertinggi, sertamengaturdanmenjalankanpemerintahan. Menurutmaklumatiniuntuksementarawaktusemuaperaturanperaturanpemerintahpusat

di

negeriBelandaberlaku

di

Indonesia.

NantikalausudahdiadakanpenyelidikanolehKomisarisJenderalitu, barulahakandiadakanperubahan yang dianggapperlu. Pemerintah yang baruinibernamapemerintahNederlandsch IndieatauHindiaBelanda (18161942). 3) Kesulitan-kesulitanBelanda di LuarPulauJawa


226

Pemerintahan

yang

baruinimengalamikesulitan-

kesulitanpadatingkatpermulaannyauntukmengembalikankekuasaanyaitu di luarpulauJawa, terutamaseperti Maluku dan Palembang. a) Maluku (1817) Kedatangan Belanda ke Maluku, menimbulkan rasa curiga dan kebencian rakyat terhadapnya. Kebetulan pula senjata-senjata Inggris secara diam-diam diberikan kepada rakyat di Saparua, sebelum meninggalkan Maluku (maksudnya sudah tentu untuk menyulitkan Belanda nantinya). Ternyata Belanda yang baru kembali ini, menjalankan praktik-praktik Belanda gaya lama dengan segala monopolinya. Yang diserahi tugas untuk melaksanakan ini ialah residen Johannes Rudolph Van den Berg. Kemudian, terjadilah perlawanan bersenjata di Saparua, yang meluas ke pulau-pulau lainnya seperti Ambon dan Seram Selatan. Yang memimpin perlawanan ini ialah Thomas Matullessy, yang dulu pernah menjadi tentara Inggris. Oleh penduduk disebut Kapitan Pattimura. Benteng Duurstede di Saparua diserbu oleh rakyat dan seluruh penghuninya mati terbunuh. Perlawanan ini kemudian dapat ditundukkan oleh Buyskes, dengan tipu muslihat yang licin. Pattimura masuk perangkap dan dibakar hidup-hidup, suatu taktik untuk menimbulkan ketakutan kepada orang-orang lainnya. Pengalaman mahal

ini

menyebabkan kemudian

sistem

monopoli dan pelayaran hongi itu dihapuskan oleh Belanda. Sebelum perlawanan Pattimura ini, pernah pula ada perlawanan terhadap Belanda pada akhir abad XVIII. Pada akhir abad XVIII timbullah perlawanan rakyat di Maluku Utara, yaitu di Tidore dan Ternate. Bertepatan juga pada waktu itu, Inggris memerangi Belanda yang kedudukan di luar pulau Jawa termasuk Maluku. Pertahanan Belanda yang masih agak kuat di daerah itu, di samping Ambon dan Saparua, juga Ternate.


227

Tidaklah mengherankan di dalam situasi yang semacam itu, Inggris ikut juga membantu perlawanan-perlawanan rakyat yang bertujuan menumbang-kan kekuasaan VOC (Belanda), yang juga menjadi musuhnya di waktu itu. Pemimpin rakyat yang mengadakan perlawanan itu ialah Nuku, seorang keturunan Sultan Tidore, yang telah kehilangan kedudukannya sejak leluhurnya disingkirkan oleh Belanda. Setelah Nuku dengan pengikutnya berjuang dalam waktu yang lama, maka pada tahun 1797, berhasillah didudukinya Tidore. Sebelumnya Belanda telah bersusah payah mencoba menangkap Nuku dengan segala macam cara, tetapi tidak berhasil. Setelah Tidore berhasil dikuasainya, maka bersiap-siaplah Nuku merebut Ternate. Pada tahun 1801, Ternate dapat direbutnya dengan

melaksanakan

siasat

pertempuran

yang

sangat

jitu.

Demikianlah kekuasaan Belanda runtuh di daerah Maluku bagian utara itu. Walaupun Nuku mendapat bantuan dari Inggris, tidaklah berarti bahwa tokoh ini tunduk kepada kekuasaan asing yang lain itu. Bantuan asing dipergunakannya, justru untuk keuntungan dan kepentingannya sendiri, tanpa mengadakan ikatan politik dengan kekuasaan tersebut. Hanya kebutulan Inggris dengan Belanda sedang bermusuhan pada waktu itu. Nuku tidak lama merasakan kemenangannya, sebab pada tahun 1805, ia pun meninggal. Tokoh ini sangat dihormati oleh rakyatnya. Karena itu ia diberi sebutan Kacili (Pangeran) paparangan, atau juga orang yang diberkati oleh Allah (Djou Barakati). b) Palembang (1819) Poros Indonesia dalam lapangan perekonomian pada zaman itu dan waktu-waktu sebelumnya adalah Palembang (merica), Jawa (beras), Maluku (cengkih, pala). Poros ini selalu mendapatkan perhatian


dan

karena

itu

kekuasaan-kekuasaan

asing

tetap

228

mempertahankan Palembang dan Maluku di samping Jawa sebagai faktor yang pokok. Penanaman kekuasaan pemerintahan yang baru ini di Palembang, mengalami kesulitan. Di samping kesulitan ini datang dari Palembang sendiri juga dari Raffles, yang berpusat di Bengkulu. Orang ini selalu merupakan troublemaker bagi kembalinya kekuasaan Belanda yang baru di Indonesia. Sebelum Belanda secara nyata menancapkan kekuasaannya di Palembang, maka Palembang (Sultan Nadjamuddin) telah mengadakan persetujuan dan kontrak ekonomi (sebetulnya kontrak politik dengan Raffles). Kedatangan Belanda di Palembang disambut dengan sikap permusuhan di sana. Kemudian Sultan Nadjamuddin ditangkap dan dibuang ke Cianjur, sebab dianggap sebagai unsur pro Inggris dan justru politik Belanda pada waktu harus melawan dan melenyapkan pengaruh Inggris dari Indonesia. Para politisi Inggris di London dan India menganggap Belanda sangat agresif sifatnya. Sultan Badaruddin kemudian diangkat kembali (1818), Sultan ini anti kekuasaan asing (ternyata dari riwayat hidup politiknya), dan karena itu dengan segera ia mempersiapkan perlawanan. Ekspedisi Belanda pada tahun 1819 untuk menundukkan Palembang gagal, dan baru berhasil pada waktu ekspedisinya yang kedua (1821) di bawah pimpinan de Kock. Sultan Badaruddin kemudian dibuang ke Ternate. Jadi politik Raflles untuk mengacaukan Palembang tidak berhasil. 4) Thomas Stanford Raffles dan Singapura Inggris dan Belanda kemudian berlomba-lomba menanamkan pengaruh-nya di Selat Malaka, yang merupakan tempat strategis dan kunci lalu lintas Asia Tenggara. Belanda yang sudah secara resmi dan meyakinkan menurut Konvensi London memiliki kembali Indonesia, adalah wajar bila Selat Malaka ini harus ada di bawah pengawasannya. Pada tahun 1818, Malaka jatuh kembali ke tangan Belanda. Hal ini sangat menguntungkan Belanda. Raffles seorang Inggris yang anti kepada Belanda, ternyata mempunyai akal yang lebih cerdik dengan mendirikan Sejarah SMA/SMK K - 4

229

Singapura pada tahun 1819 di semenanjung Malaka. Kejadian ini mengejutkan dan mengguncang politisi Belanda, sebab tidak diduga sebelumnya. Pendirian Singapura adalah jasa Raffles yang monumental bagi Inggris di Asia Tenggara, sehingga Vlekke di dalam bukunya Nusantara, menyatakan bahwa arti Raffles yang penting dalam sejarah ialah sebagai The Founder of Singapura. Adanya dua kekuasaan di Selat Malaka yang saling bersaing, menimbulkan keretakan di antara Belanda dengan Inggris yang justru di Eropa mereka adalah sekutu yang akrab. Raffles mendapatkan Singapura dengan jalan membeli dari Tengku Husein, Sultan Johor, beserta penduduk pulau itu 150 orang, yang kebanyakan terdiri atas para nelayan. Penjualan Singapura itu adalah sebagai balas jasa atas kebaikan orang ini (Raffles), sebab naiknya Tengku Husein menjadi Sultan Johor itu adalah atas bantuan dan pengakuannya. Peristiwa dikuasainya Singapura ini, menimbulkan protes dari Belanda kepada Inggris. Mula-mula para politisi Inggris di London, tidak menyetujui sepak terjang Raffles tersebut, tetapi setelah ditimbang lebih jauh, mereka secara diam-diam menyokongnya. Ternyata Raffles mempunyai pandangan yang lebih tajam untuk masalah di Asia Tenggara daripada para politisi di London itu. Di dalam persoalan ini Belanda menuduh bahwa Inggris melanggar Konvensi London (1814). Menurut anggapan Belanda, maka dari Malaka ke selatan adalah daerah yang dikembalikan kepada Belanda, jadi termasuk juga Singapura. Karena memang Inggris sekarang ini benar-benar memiliki Singapura, maka ia mencari kelemahankelemahan celah yang terdapat dalam Konvensi London itu, dengan interpretasinya yang menguntungkan dirinya sendiri. Inggris membantah tuduhan Belanda itu dengan alasan, bahwa yang harus dikembalikan oleh Inggris kepada Belanda ialah daerah-daerah yang direbut oleh Inggris dari Belanda. Karena yang dikembalikan itu hanya daerah-daerah yang direbut oleh Inggris itu saja. Maka ini berarti bahwa Inggris bebas mengadakan perjanjian dengan raja-raja dari daerah-daerah yang tidak direbutnya itu. Singapura adalah daerah yang tidak direbut oleh Inggris dulu dari tangan Belanda. Hal ini berarti tidak termasuk dalam kategori


230

Konvensi London dan karena itu tidak diserahkan kepada Belanda. Karena ketentuan yang pasti tentang penyerahan daerah ini tidak ada dalam Konvensi, maka Inggris berhak mengadakan perjanjian dengan raja yang menguasai daerah itu. Karena khawatir akan tindakan-tindakan Inggris selanjutnya dengan pengalaman yang pahit atas Singapura ini, maka mulailah Belanda memperluas daerahnya ke utara terutama Kalimantan dan Sumatera.

5) Traktat London (1824) Perselisihan tentang batas-batas daerah kekuasaan, disebabkan oleh pendirian Singapura itu, kemudian diadakan penyelesaian dengan suatu Traktat, dikenal dengan nama Treaty of London (1824). Di dalam traktat ini disebutkan antara lain: a. Kedua negeri (baik Belanda maupun Inggris) berhak memasuki jajahannya masing-masing. b. Belanda menarik diri dari jajahannya di Asia (Malaka dan Singapura). c. Inggris menarik diri dari Indonesia dan menyerahkan Bengkulu kepada Belanda. d. Kedaulatan Aceh oleh kedu belah pihak

Arti dari Traktat London Traktat ini merupakan kekalahan politik yang besar bagi Belanda. Hal ini tidak mengherankan karena memang dikembalikannya Indonesia kepada Belanda oleh Inggris adalah karena goodwill Albion itu. Sudah tentu tuntutan Inggris itu sukar ditolak oleh Belanda. Contohnya dalam traktat ini disebutkan bahwa kedua negeri berhak memasuki jajahannya masing-masing. Keunggulan armada ada di tangan Inggris, dan sudah pasti Inggrislah yang akan lebih sering beroperasi di dunia perdagangan jajahan Belanda. Walaupun demikian,


231

kemungkinan keuntungan yang didapat oleh Inggris dalam hal ini, tidak akan dibiarkan saja oleh Belanda. Untuk inilah kemudian Belanda membentuk NHM (Nederlandch Handels Maatschapij) yang hidupnya mula-mula tidak mendapat keuntungan, tetapi sejak adanya tanam paksa (cultuurstelsel), mendapat keuntungan besar. Contoh lain lagi yang menarik isi traktat ini ialah yang menyebut tentang dihormatinya oleh kedua belah pihak kemerdekaan Aceh. Hal ini tidak berarti bahwa kekuasaan asing itu memang benar-benar cinta kepada kemerdekaan Aceh. Ketentuan yang manis kedengarannya ini adalah semata-mata hasil dari perhitungan politik Inggris belaka. Bukankah pada waktu traktat ini ditandatangani, Singapura baru berumur 5 tahun. Jadi pertumbuhannya masih lemah, justru karena itulah harus dilindungi dari kemungkinan adanya saingan lain, yang mungkin timbul di sekitar

Selat

Malaka.

Karena

itu

Aceh

harus

merdeka,

untuk

menghindarkan Belanda mempergunakan tempat itu untuk menyaingi Singapura. Kebijaksanaan politik ini kemudian ternyata benar, sebab Singapura makin tumbuh dengan pesat tanpa ada saingan dari sekitar Selat Malaka itu. Pelabuhan ini merupakan pelabuhan bebas, tanpa cukai untuk menarik orang-orang asing terutama orang-orang Cina. Orangorang Cina diusahakan oleh Raffles agar berduyun-duyun masuk ke Singapura, sebab umumnya mereka rajin berusaha dan dengan demikian memungkinkan Singapura dalam waktu yang singkat menjadi ramai. Batavia yang merupakan pelabuhan yang ramai, kemudian diimbangi oleh Singapura. Selanjutnya Batavia yang telah mendominasi perekonomian Asia Tenggara lama kelamaan digeser oleh Singapura. Setelah Singaura tumbuh dengan pesat dan tidak mungkin disaingi oleh siapa pun juga, barulah kemerdekaan Aceh secara juridis dikorbankan oleh Inggris kepada Belanda. Pengorbanan Inggris ini pun dibayar oleh Belanda dengan membuka Indonesia bagi modal-modal asing, termasuk Inggris yang juga sedang kelaparan mencari mangsa. Traktat London (1824) yang merupakan penghalang dihapuskannya dengan bergerak ke


232

Sumatera bagian Utara, kemudian dihapuskannya dengan adanya Traktat Sumatera (1817). Perubahan juridis semacam ini adanya refleksi dari kepentingan ekonomi Inggris yang makin kuat di daerah Asia Tenggara. 6) Pertumbuhan Nederlandsch Indie Pimpinan kekuasaan Nederlandsch India atau Hindia Belanda ini, mula-mula dipegang oleh pimpinan pemerintahan yang kolektif yang berpangkat Komisaris Jenderal. Tugasnya ialah melakukan pengalihan kekuasaan dari Inggris ke Belanda. Peralihan itu berlangsung dari tahun 1816-1819, dan pada tahun 1819 mulailah kepala pemerintahan dipegang oleh seorang Gubernur Jenderal Van der Capellen (1816-1826). Garis pemerintahan yang baru ini pada dasarnya adalah liberalistis, dalam arti lebih liberal daripada pemerintahan jenis VOC lama. Pemerintahan ini di dalam mengatur tanah jajahan sesuai dengan alam baru yang sedang berkembang di Eropa. Di sini dipergunakanlah aturanaturan yang sesuai dengan alam pikiran Eropa Kontinen, khusus Belanda, dan menghilangkan pemerintahan yang bersifat Inggris. Contohnya sistem jury dalam lapangan pengadilan dihapuskan, tetapi sistem pembagian residen peninggalan Raffles dilanjutkannya. Persoalan-persoalan politik ketatanegaraan yang terjadi di Eropa juga membawa pengaruh politik ketatanegaraan di Hindia Belanda (Indonesia). Revolusi di Perancis (1848) yang bersifat borjuis itu yang juga besar sekali pengaruhnya di negeri Belanda, membawa pengaruh pula terhadap sikap Belanda terhadap pemerintahan di sini. Pada tahun 1854, dikeluarkan suatu peraturan yang berisi tentang soal-soal pemerintahan di Indonesia. Timbulnya R.R. 1854, mempunyai latar belakang sebagai berikut. Pada masa sekitar tahun 1800-1854, peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia seluruhnya dikeluarkan oleh

raja

Belanda

dengan

nama

Koninklijk

Besluit.

Yang

melaksanakannya ialah wakil raja di sini, yaitu Gubernur Jenderal. Akibat dari revolusi Februari 1848 di Perancis itu, kemudian timbullah di negeri Belanda suatu perubahan ketatanegaraan. Monarki


233

konstitusional Belanda kemudian mendapatkan azas

parlementer,

dengan demikian parlemen di sana menjadi lebih kuat kedudukannya. Hal ini membawa akibat pula terhadap pemerintahan jajahannya di Indonesia. Di dalam UUD negeri Belanda tahun 1848 (Gronwet 1848), menyebutkan

pula

tentang

dasar-dasar

pemerintahan jajahan

di

Indonesia yang harus diatur dengan UU (wet). karena di sini diperlukan UU (wet), maka parlemen (DPR) di sana turut ikut menentukannya. Dengan demikian dikurangilah kekuasaan raja di dalam mengeluarkan peraturan-peraturan untuk tanah jajahannya (Indonesia), walaupun raja masih ada hak mengeluarkan peraturannya itu. Undang-Undang (wet) yang mengatur tata pemerintahan di Indonesia itu di sebut Reflement op het der Regering in NederlandchIndie yang biasanya disingkat RR yang dikeluarkan pada tahun 1854 (RR 1854) tersebut. Demikianlah masa Koninklijk Besluit diganti oleh RR sejak tahun 1854 di dalam politik perundang-undangan. Hal ini sedikit banyak membawa pula perubahan tata pemerintahan koloni di Indonesia. Demikianlah RR itu kemudian diganti dengan Wet op de Staatsinrichting van Nederlandch India yang biasanya disingkat menjadi IS (IS 1926). Seperti disebutkan di atas, sejak tahun 1854, garis besar kebijaksanaan pemerintahan itu secara juridis Gubernur Jenderal itu terikat dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan itu. Pada tahun 1867, anggaran keuangan untuk Indonesia mulai ditetapkan dengan Undang-Undang (UU). Hal ini berarti bahwa parlemen (DPR) negeri Belanda dapat secara langsung mengawasi anggaran belanja untuk jajahan ini. Sebelumnya, anggaran itu hanya ditentukan oleh raja. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran kekuatan di antara raja dengan kaum liberal yang dapat menguasai Parlemen, yang juga menginginkan tanah jajahan ini untuk usahanya yang sedang menanjak. Erat dengan perkembangan liberalisme dalam bidang politik, maka sejak sekitar tahun 1860, dilaranglah dengan resmi perbudakan di


234

Indonesia. Sepintas lalu kelihatannya betapa terbelakangnya sikap Belanda itu dibandingkan dengan Raffles. Hal ini tidaklah penting artinya bagi Indonesia, bila dibandingkan dengan Afrika, di mana dalam jangka waktu yang lama berlangsung perdagangan budak dan perbudakan itu. Pada tahun 1970, keluarlah Undang-Undang Pokok Agraria Kolonial, yang berisi tentang kebijakan pemerintah Belanda tentang status milik penduduk pribumi Indonesia dan pula status penggunaan tanah ini oleh orang-orang partikelir. Yang dimaksud dengan orang-orang partikelir ialah para pemilik modal asing. Atas dasar ini maka tertanamlah modal-modal kapitalis

itu

di

beberapa

bidang

usaha,

seperti

perkebunan,

pertambangan, pengangkutan, dan sebagainya. Selanjutnya pada awal abad XX, yaitu pada tahun 1903, keluarlah undang-undang desentralisasi. Kemudian Batavia dan Bogor dibentuk sebagai haminte (1905). Pada tahun 1922, dikeluarkan lagi undangundang yang berisi tentang desentralisasi, yang akibatnya kemudian terbentuklah pada tahun 1926 provinsi Jawa Barat dengan 18 kabupaten; tahun 1929 provinsi Jawa Timur dengan 32 kabupaten; dan tahun 1930 provinsi Jawa Tengah dengan 26 kabupaten. Perubahan lainnya ialah tahun 1916 diadakan Undang-Undang tentang pembentukan Volksraad (Dewan Rakyat) sebagai pseudodemokrasi hadiah pemerintahan kolonial kepada rakyat jajahan. Pada garis besarnya demikianlah hal-hal yang erat hubungannya dengan perkembangan pemerintah Hindia Belanda itu, sampai runtuh pada tahun 1942 (Dekker, 1993).

3. TanamPaksadanPolitik Pintu Terbuka Pada permulaan abad XIX, timbul masalah bagi pemerintah Belanda dalam mengatur soal perekonomian bagi tanah jajahannya Indonesia. Persoalannya

ialah

apakah

politik

kolonial

konservatif

(pemerintah

menguasai dan menentukan perekonomian itu) ataukah politik kolonial liberal (yang pada hakikatnya tugas pemerintah harus dipisahkan dengan soal perekonomian). Pada garis besarnya, maka sistem monopoli oleh pemerintah itulah yang menang sampai menjelang tahun 1870.


235

Pada masa VOC, Indonesia dijadikan tempat untuk transaksitransaksi dagang dan hanya dikeruk keuntungannya. Segala-galanya untuk kepentingan negeri induknya sendiri dan tidak ada niat untuk kepentingan pembangunan daerah jajahan itu. Pada masa Raffles munculsistem pajak tanahtetapi pada dasarnya tidak dapat dijalankan dengan efisien. Cara yang paling mudah untuk menjadi uang ialah dengan sistem monopoli. Negeri Belanda yang telah terlibat dalam peperangan-peperangan di Eropa melaksanakan sisten tersebut. Pada masa jayanya Napoleon, mengakibatkan Belanda mempunyai hutang yang sangat besar. Kas negeri yang rusak harus diperbaiki. Kesulitan keuangan itu lebih besar lagi akibat adanya Perang Diponegoro (1825-1830) dan pemisahan diri Belgia dari Negeri Belanda tahun 1930 (dalam Konvensi London, Belgia dengan Belanda disatukan). Suatu ide yang dianggap baik untuk mendapatkan keuangan dengan segera ialah Cultuur Stelsel, suatu ide yang dicetuskan oleh Van Den Bosch. Walaupun ide ini mendapat kritik dari beberapa pihak, namun akhirnya ide itu dilaksanakan. Van Den Bosch sendiri sebagai pencetus diangkat menjadi kepala pemerintahan di Indonesia untuk melaksanakan ide itu. 1) Tanam Paksa Istilah yang sebenarnya dari sistem ini ialah Cultuur Stelsel. Bila kita terjemahkan menjadi “sistem tanaman”. Terjemahan bahasa Inggrisnya Culture Sistem atau Cultivation Sistem (G. Mc. T. Kahin). MenurutClekelebihbaikdisalinmenjadiSistem Agricultures.

of Gouverment-Controlled

Maksudnyaialahdiwajibkankepadarakyat

untukmenanamtanaman-tanaman

yang

jenisnyatelahditentukanolehpemerintah. hasilnyadapat

dijual

(Jawa)

Tanaman-tanaman

yang

Eropa.

Yang

di

mengerjakandanmenyelenggarakantanamanituialahrakyatdengancaracarapaksa.

Paksaanialahhakikatdaripenyelenggaraan

itudenganakibat-akibathukumanbadanbagi

yang

sistem

beranimelanggarnya.

Karena paksaan itu adalah hakikat dari penyelenggaraan sistem ini, maka ia dinamakan “Tanam Paksa”. Tidak lagi cultuur stelsel tetapi dwang-


236

cultuur. Istilah ini sesuai, dilihat dari kenyataan penyelenggaraan sistem sendiri. a) Johanes Van Den Bosch pencetus Cultuur Stelsel Johanes Van Den Bosch lahir tahun 1780. Ayahnya seorang dokter. Pada waktu berumur 17 tahun, dia pergi ke Indonesia dengan pangkat Letnan Dua. Pada tahun 1807 telah dapat mencapai pangkat Letnan Kolonel dan menjadi Ajudan Jenderal dari Gubernur Jenderal Wiese. Pada masa Daendels, ia berhenti, kemudian pergi ke negeri Belanda. Di sana ia dapat menduduki jabatan militer yang tinggi. Orang ini sangat menarik perhatian raja Belanda, Willem I, karena bukunya yang ditulisnya berhubungan dengan tanah-tanah jajahan negeri Belanda dengan judul “Ned. bezittingen in azie, Amerika en Afrika, in deszelver, oostand en angelegenheid voordit wijsgeering, staathuishoudkundig en geographicsch beschouwd” (1818). Tidaklah

mengherankan

kemudian

karena

simpati

raja

kepadanya lalu mendapat kedudukan yang tertinggi di Indonesia. Ketika Van Den Bosch menjalankan pemerintahan (1830-1833) di Indonesia banyak mengalami oposisi, antara lain Markus salah seorang anggota Dewan Hindia. Untuk dapat mengatasi oposisi itu, dia diberi pangkat oleh raja Belanda “Komisaris Jenderal”, ia pun dapat menyingkirkan kaum oposisi. Dengan demikian ia dapat menjalankan rencananya itu tanpa halangan. b) Pokok-pokok peraturan Cultuur Stelsel (Tanam Paksa) Pokok-pokok dari peraturan ini antara lain adalah sebagai berikut: 1) Akan dibuat dengan rakyat perjanjian tentang pemberian sebagian dari tanah pertaniannya (sawah) untuk ditanami dengan tumbuhtumbuhan yang berguna untuk pasar Eropa. 2) Tanah yang diberikannya itu meliputi satu per lima dari semua tanah pertanian suatu desa. 3) Tenaga yang dipergunakan untuk menanam tumbuh-tumbuhan itu tidak akan melebihi tenaga yang diperlukan untuk menanam padi.


237

4) Tanah yang diberikan itu akan diserahkan kepada pemerintah dan jika

harganya

(yang

ditaksir)

melebihi

ketentuan,

maka

kelebihannya itu akan diberikan penduduk. 5) Kegagalan panen ditanggung oleh pemerintah, jika hal itu terjadi bukan

karena

kesalahan

rakyat

disebabkan

kurang

rajin

mengerjakannya.

c) Pelaksanaan Tanam Paksa 1) Perjanjian dengan rakyat mengenai tanah tidak ditepati. Di dalam perjanjian ini yang seharusnya ada unsur sukarela, di dalam pelaksanaannya berlaku paksaan. Letak dan luasnya tanah ditentukan dengan sewenang-wenang oleh penguasa tanpa ada artinya lagi istilah perjanjian itu. 2) Di dalam perjanjian, luas tanah itu adalah satu perlima dari tanah pertanian. Ternyata kemudian diambilnya sampai meliputi satu per tiga dan malahan sampai terjadi semua tanah desa diambilnya. Mengapa? Karena pemerintah atau penguasa, memerlukan suatu kompleks tanah yang berdampingan dengan tanah lainnya dan dengan demikian akan mudah mengadakan pengawasan, mudah mengadakan pengairan, dan sebagainya. 3) Pajak tanah dipungut hampir di seluruh Jawa. Jadi sama sekali tidak cocok dengan teorinya, bahwa tanah itu dibebaskan dari pajak karena menanam tanam-tanaman yang tertentu itu. Sudah bekerja

untuk

pemerintah,

tetapi

pajak

tanah

juga

terus

dipungutnya. 4) Untuk menanam tumbuh-tumbuhan itu, tenaga yang dipergunakan tidak akan melebihi tenaga untuk menanam padi. Teorinya demikian, tetapi di dalam praktiknya berlainan. Contoh di dalam praktik, seperti nila, seringkali dikerjakan dalam jangka waktu bulanan dan sering juga tempat mengerjakannya jauh letaknya dari desanya. Makanan membawa sendiri dan tanah pertaniannya sendiri terbengkalai. Juga seperti gula, memerlukan banyak jenis pekerjaan. Dalam teori, rakyat hanya bertugas menanam, tetapi di dalam kenyataannya tugas itu bertambah luas, seperti memotong,


238

mengangkut tebu, membuat bata bata untuk pabrik gula, membuat genteng, dan sebagainya. d) Preangerstelsel Di daerah Priangan (Jawa Barat), sejak masa VOC, sudah ada sejenis “Tanam Paksa” yaitu kopi. Sistem penanaman kopi yang

dipaksakan kepada rakyat

di Priangan itulah

yang

dinamakan sistem Priangan (Preangerstelsel), yang hasilnya memang sangat memuaskan bagi VOC, Daendels, Raffles, Ned. India. Ketika Raffles memperkenalkan sistem pajak tanah, maka daerah Priangan dibebaskan dari sistem itu. Hasil kopi itu harus dijual kepada VOC. Karena hasilnya memang baik, maka sistem tanam paksa tanaman kopi ini dipertahankan terus sampai pada masa Tanam Paksa itu sendiri. Setelah berlaku sistem Tanam Paksa, maka tidak ada perubahan hakikat dari kedua sistem itu dan hanya tinggal melanjutkan saja sistem yang lama. e) Desa dan Cultuurprocenten Ketika sebagian orang desa mengerjakan tugas-tugas sistem tanam paksa, pekerjaan mereka di desa menjadi terbengkalai, kemudian tugas itu dikerjakan oleh orang lain di desa yang sama. Desa itu bertahan dengan kepribadian gotong royongnya untuk melawan disintegrasi yang diciptakan oleh sistem tanam paksa. Disini terbentuk ikatan desa yang kuat. Supaya para pegawai dengan giat berusaha melipatgandakan hasil dari sistem ini, pemerintah menyediakan hadiah-hadiah atau persen bagi mereka yang berjasa dan menunjukkan kegiatannya. Ini dinamakan cultuur-procenten. Cultuur procenten atau prosenan tanaman adalah hadiah dari pemerintah bagi para pelaksana tanam paksa (penguasa pribumi, kepala desa) yang dapat menyerahkan hasil panen melebihi ketentuan yang diterapkan dengan tepat waktu.


239

Hadiah itu, adalah sebagai daya pemikat untuk menambah animo para pegawai dan terciptanya penghasilan yang besar demi keuntungan pemerintah. f)

Keuntungan Tanam Paksa Tanam Paksa baru mengecap keuntungan untuk pertama kalinya pada tahun 1834. Untungnya pada tahun itu ialah 3 juta gulden dan pada tahun-tahun berikutnya rata-rata 12 sampai 18 juta gulden. Yang benar-benar juga beruntung ialah kongsi pelayaran NHM yang dahulu hidupnya kembang kempis. Pada masa tanam paksa, kongsi itu mendapatkan

monopoli.

Dapat

dibayangkan

betapa

besarnya

perusahaan itu mendapat keuntungan.

g) Kemiskinan dan Kemelaratan Beban yang diletakkan di punggung rakyat oleh sistem itu berat sekali. Karena itu, kemelaratan yang akibatnya dapat pula membawa kematian sebagian penduduk daerah tertentu. Contoh dari bahaya kelaparan yang berat dan mengerikan yang pernah terjadi, ialah di Cirebon (1844), Demak (1848), Gerobogan (1849). h) Reaksi Terhadap Tanam Paksa Reaksi ini datang dari beberapa golongan yang dapat kita golongkan sebagai berikut: Rakyat Indonesia, Kaum Humanis Belanda, dan Kaum Kapitalis Belanda. 1) Rakyat Indonesia Rakyat Indonesia yang menderita akibat sistem ini mengadakan perlawanan, walaupun sifatnya sporadis. Pada tahun 1933, perlawanan dan huru-hara terjadi di perkebunan tebu di Pasuruan.Perlawanan semacam ini sering terjadi di daerahdaerah di Pulau Jawa. Pada tahun 1846 dipulau Jawa terjadi perlawanan di kebun tembakau yang berakibat dibakarnya 7 ladang tembakau.


240

Setelah perang Paderi selesai, di Sumatera Barat dikenakan sistem Tanam Paksa, di sini terjadi banyak perlawanan seperti : di Pariaman (tahun 1841), di Padang (1844) yang dipimpin oleh kaum ulama. Perlawanan itu dapat dipadamkan dengan susah payah. 2) Kaum Humanis Belanda Eduard Douwes Dekker seorang pamong praja dan sastrawan serta Boron van Hoekel seorang pendeta dan politikus. Tantangan mereka terhadap Tanam Paksa itu berdasarkan prinsip-prinsip etika kemanusiaan. Kemelaratan yang luar biasa yang diakibatkan oleh sistem itu, mereka rasakan sebagai suatu yang tidak berperikemanusiaan dan karena itu sistem itu harus dihapuskan. Eduard Douwes Dekker atau Multatuli memprotes hal itu melalui karangan-karangannya (Max Havelar) dan Baron Van Hoevel memprotes melalui gedung parlemen di negeri Belanda. Mereka adalah perintis-perintis dari politik etika yang kemudian mendapat formulasi yang jelas pada permulaan abad XX. Khusus mengenai Max Havelar dari Douwes Dekker sama halnya atau dapat diperbandingkan dengan buku Uncle Tom Cabin (Pondok Paman Tom) karangan Beecher Stowe di Amerika Serikat. Kedua buku ini sangat berpengaruh dan mengubah banyak pandangan orang mengenai penindasan di negeri masing-masing tersebut. 3) Kaum Kapitalis Belanda Kaum kapitalis Belanda dalam pertengahan abad XIX sedang berkembang. Tanah jajahan Indonesia pada waktu itu, tertutup bagi modal partikelir. Monopoli negara yang berupa Tanam Paksa tidak mengizinkan kapital itu bergerak bebas di sini. Kalau diizinkan, maka itu berarti saingan. Tidaklah mengherankan pada saat itu bahwa sasaran perjuangan kaum borjuis-kapitalis ialah menghapus Tanam Paksa.


241

Atas dasar filsafat liberal, mereka menyerang segala macam kekolotan Tanam Paksa itu. Kapitalisme yang menjadi kekuatan pen-dorong pada zamannya, berhasil mendobrak penghalangpenghalang di tanah jajahan Indonesia, dengan kemenangan yang menentukan baginya berupa Undang-Undang Pokok Agraria Kolonial (1870). Mereka meminta ketentuan yang pasti tentang status tanah di daerah jajahan ini yang dapat dipakai sebagai dasar hukumnya bagi penanaman modal partikelir itu. 2) Politik Pintu Terbuka a) Agrariesche Wet (Undang-Undang Agraria) 1870 Undang-Undang ini merupakan undang-undang tersendiri dari peraturan hukum agraria kolonial di Indonesia yang berlangsung dari tahun 1870 sampai dengan tahun 1960. Peraturan itu hapus dengan dikeluarkannya UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) tahun 1960 oleh pemerintah Republik Indonesia. Jadi Agrarische Wet itu telah berlangsung selama 90 tahun hampir mendekati satu abad umurnya. Wet itu tercantum dalam pasal 51 dari Indische Staatsregeling, yang merupakan peraturan pokok dari Undang-Undang Hindia Belanda (I.S. dapat dipandang sebagai Undang-Undang Dasar-nya). Menteri jajahan Belanda de Waal, berjasa menciptakan wet ini yang isinya antara lain: Pasal 1 : Gubernur Jenderal tidak boleh menjual tanah; Pasal 2 : Gubernur Jenderal boleh menyewakan tanah menurut peraturan Undang-Undang; dan Pasal 3 : Dengan peraturan Undang-Undang akan diberikan tanahtanah dengan hak esfpacht untuk paling lama 75 tahun, dan seterusnya. Kutipan dari beberapa pasal ini, telah menggambarkan jiwa dan sasaran apa yang hendak dicapai oleh pemerintah di dalam melayani rasa haus kaum modal Belanda yang sedang berkembang. Partai liberal di negeri Belanda dengan gigih memperjuangkan Sejarah SMA/SMK K - 4

242

kehendak kaum kapitalis itu. Dengan perjuangan yang susah payah di Parlemen Belanda, akhirnya landasan hukum untuk menyalurkan modal itu berhasil dikeluarkan. Agrarische Wet, hanya memuat tentang garis-garis umum saja yang mendasar politik agraria kolonial di Indonesia. Untuk mengatur lebih terperinci hal-hal yang bersifat umum ini, maka kemudian dikeluarkanlah peraturan-peraturan yang bersumber dari peraturan induk ini. b) Agrarische Besluit 1870 Di samping kita kenal adanya agrarische wet, kita kenal pula adanya Agrarische Besluit. Kalau agrarische wet adalah peraturan yang dikeluarkan dengan persetujuan parlemen, maka Agrarische Besluit itu dikeluarkan oleh raja. Di dalam pasal 1 dari A.B. ini, tercantum ketentuan bahwa semua tanah yang tidak dapat dibuktikan sebagai hak eigendom oleh orang lain adalah domein (kepunyaan) negara. Ketentuan ini terkenal dengan nama domein verlaring. Mengenai

persoalan

domein

teori

ini,

banyak

menimbulkan

perdebatan di antara para ahli hukum Belanda. Persoalannya ialah tentang benar atau tidaknya teori ini bila ditinjau dari hukum dan alam pikiran rakyat Indonesia. Yang jelas, ialah dengan dasar hukum ini, pemerintah telah dapat memberikan tanah-tanah itu kepada orang-orang partikelir (kapitalis) dengan hak-hak yang bermacam-macam seperti eigendom, opstal, erfpacht, concessie, dan lain-lain. Hak Eigendom adalah hak yang terkuat menurut hukum barat. Hak ini dibatasi oleh ketentuan bahwa mempergunakan hak ini tidak boleh mengganggu orang lain. Untuk kepentingan umum, hak eigendom dapat dicabut oleh negara dengan mengganti kerugian yang layak (Ketentuan ini terdapat pada KUH Perdata pasal 570). Hak erfpacht adalah hak untuk mempergunakan tanah kepunyaan orang lain dengan kekuasaan yang penuh. Kewajiban dari orang yang menggunakan hak itu ialah wajib membayar tiap-tiap Sejarah SMA/SMK K - 4

243

tahun uang pacht kepada si pemilik tanah. Hak erfpacht turuntemurun selama perjanjian erfpacht belum berakhir (Ketentuan ini dapat dilihat pada KUH Perdata, pasal 720 dan seterusnya). Di Jawa luasnya tanah dengan hak erfpacht dibatasi sampai 500 hektar tiaptiap persil. Di dalam praktiknya, pengusaha-pengusaha partikelir itu dapat memperoleh beberapa persil. Jangka waktu hak erfpacht diberikan 75 tahun lamanya. Di luar Jawa hal tersebut lebih luas lagi. Hak Opstal adalah hak yang berhubungan dengan rumahrumah, bangunan-bangunan atau tanam-tanaman di atas tanah orang lain. Opstal yang diberikan oleh pemerintah atas tanah kepunyaan negara, jangka waktunya 30 tahun. Tentang luas tanahnya tidak ada ketentuan yang pasti, hanya ada pedoman tidak boleh lebih luas daripada hak yang diberikan berupa eigendom. Apakah bedanya hak ini dengan erfpacht? Bedanya ialah pada erfpacht orang membayar sewa tiap-tiap tahun, dan untuk opstal orang membayar separuh dari harga buat eigendom sekaligus. Berhubungan dengan domein-verklaring itu ialah adanya tanah kepunyaan negeri yang bebas dan yang tidak bebas. Yang dimaksudkan dengan yang tidak bebas itu ialah yang dapat diberikan atau disewakan kepada orang lain dengan sebutan bermacammacam hak di atas. Dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (1960), maka hak-hak tersebut dihapuskan karena tidak sesuai dengan alam pikiran Indonesia. 1) Perlindungan bagi Bumi Putera Status Bumi Putera terhadap haknya yang berhubungan dengan tanah, dilindungi oleh pemerintah dengan suatu peraturan yang bernama ground-vervreemdings-verbod, artinya larangan bagi rakyat asli untuk menjual tanahnya kepada bangsa asing (Staatsblad tahun 1875, No. 179). Maksudnya ialah bahwa rakyat Indonesia yang ekonominya lemah dilarang menjual tanahnya kepada orang-orang asing seperti orang-orang Eropa, Tionghoa,


244

dan sebagainya, yang ekonominya kuat. Kalau hal ini tidak dilarang, maka dikhawatirkan tanah-tanah rakyat Indonesia akan jatuh sebagian besar ke tangan orang asing. Kalau sampai terjadi, maka rakyat Indonesia yang kehilangan tanahnya itu akan menjadi proletar dan justru proletarisasi inilah yang ditakuti oleh pemerintah kolonial. Jadi peraturan yang kedengarannya berperikemanusiaan ini, bukanlah didorong oleh karena kecintaan kepada rakyat jajahan, tetapi atas dasar perhitungan akibat-akibat yang akan timbul kemudian (proletarisasi) seperti di atas.

2) Berakhirnya Tanam Paksa Pada tahun 1870, penanaman tebu dihapuskan sebagai tanam paksa. Sebelumnya, telah dihapuskan beberapa tanamantanaman lain-nya sebagai Tanam Paksa. Seperti kita ketahui hasil tanaman ini (tebu) untungnya besar sekali di samping hasil tanaman kopi. Hapusnya tebu sebagai Tanam Paksa mempunyai arti yang sangat penting. Hanya kopi yang masih berlangsung sebagai peninggalan sistem lama itu, yang resmi baru dihapuskan sebagai Tanam Paksa pada tahun 1912. Malahan PreangerStelsel, tanam paksa kopi Priangan ini baru dihapus tahun 1917. Mengapa sangat terlambat? Karena untungnya sangat besar. 3) Imperialisme Modern Kalau dahulu fungsi tanah jajahan itu hanyalah dikeruk saja kekayaannya, yang di dalam literatur dinamakan imperialisme tua, maka sejak tahun 1870 tanah jajahan di Indonesia mempunyai fungsi sebagai : bekal hidup dan bahan mentah untuk pabrik-pabrik di Eropa, pasar penjualan barang-barang hasil industri asing, dan menjadi lapangan penanaman modal asing. Inilah yang dinamakan imperialisme modern.


245

Indonesia sejaktahun 1870, dibukauntukmasuknya modal asing. PolitikinidisebutOpendeur-Politikataupolitikpintuterbuka. Di samping modal Belanda yang masukke Indonesia, juga modal Inggris, Amerika, Jepang, danBelgia. Dengan demikian, maka Imperialisme di Indonesia itu telah bersifat internasional. Modal-modal asing itu tertanam dalam sektor-sektor pertanian dan pertambangan, seperti karet, teh, kopi, tembakau, tebu, timah, dan minyak. 4) Nasib Rakyat Indonesia Dahulu ketika berlangsung Tanam Paksa, maka salah satu senjata yang dipergunakan oleh kaum kapitalis-liberal untuk memukul sistem itu ialah dengan mempersoalkan tentang tenaga kerja, dan khususnya kerja paksa. Menurut mereka sistem kerja paksa adalah sistem yang terkutuk, sebab sistem itu hanya mendatangkan penderitaan dan kemelaratan belaka. Sistem itu tidak sesuai dengan semangat zaman baru yang beraliran liberal. Liberalisme menganjurkan adanya kerja bebas dan dengan syarat inilah, maka rakyat yang bekerja secara bebas itu memilih pekerjaan

yang

lebih

baiksesuai

dengan

bakat

dan

kesenangannya.

D. AKTIVITAS PEMBELAJARAN Untukmemahamimateri masuknya kekuasaan asing kewilayah Indonesia, andaperlumembacasecaracermatmodulini,

gunakanreferensi

lain

sebagaimateripelengkapuntukmenambahpengetahuananda. Dengarkandengancermatapa yang disampaikanolehpemateri, dantulisapa yang dirasapenting. Silahkanberbagipengalamanandadengancaramenganalisis, menyimpulkandalamsuasana

yang

aktif,

inovatifdankreatif,

menyenangkandanbermakna. Langkah-langkah

yang

perludilakukandalammempelajarimateriinimencakup :


246

1. Aktivitasindividu, meliputi : a. Memahami danmencermatimateridiklat b. Mengerjakanlatihan/lembarkerja/tugas, menyelesaikanmasalah/kasuspadasetiapkegiatanbelajar; danmenyimpulkan c. Melakukanrefleksi 2. Aktivitaskelompok, meliputi : a. Mendiskusikanmateripelatihan b. Bertukarpengalamandalammelakukanpelatihan c. Penyelesaianmasalah /kasus

E. LATIHAN/KASUS/TUGAS TUGAS KELOMPOK Lakukanlah aktivitas pembelajaran seperti langkah-langkah dibawah ini! 1.

Buatlah 2 kelompok besar dengan membagi peserta menjadi 2 dengan jumlah anggota yang sama

2.

Masing-masingkelompokdimintamembuat 4permasalahanmengenaipembelajaranmaterimasuknyakekuasaanasingk ewilayah Indonesiayang dihadapi guru. 1.

Tentukan

salah

satukelompok

yang

akanmemberikanalternatifjawaban 2.

Tentukankelompok

yang

lain

untukmenanggapialternativejawabandarikelompokpenjawab 3.

Buatlah kesimpulan dari masing-masing permasalahan tersebut!

F. RANGKUMAN: 

Pelayaran

Cornelist

de

Houtman

merupakan

cikal

bakalmasuknya

perusahaan-perusahaan dagang Belandayang berlayar ke Indonesia. Persaingan antar perusahaan perusahan itu membuat harga rempahrempah di Eropa semakin merosot, karena banyaknya stok. Sejarah SMA/SMK K - 4

247



Pada tahun 1602pedagang Belanda yang didukung oleh pemerintahnya, membentuk suatu kongsi dagang yang disebut VOC (Vereenigde OostIndische Compagnie, artinya Persekutuan Dagang Hindia Timur) untuk menghindari persaingan diantara pedagang Belanda.



Pemerintah

Belanda

memberikan

hak-hak

Istimewa

kepada

VOC

umpamanya: 1. Hak monopoli perdagangan dari ujung selatan Afrika ke sebelah timur sampai ujung selatan Amerika. 2. Hak memiliki tentara sendiri dan pengadilan sendiri. 3. Hak memiliki mata uang sendiri. 4. Hak menguasai dan mengikat perjanjian dengan kerajaan-kerajan lain, di daerah kekuasaan monopoli perdagangannya. 

Berdasarkan Konvensi London 1814, Indonesia dikembalikan kepada kekuasaanHindiaBelanda. Pimpinan kekuasaan Nederlandsch India atau Hindia Belanda ini, mula-mula dipegang oleh pimpinan pemerintahan yang kolektif yang berpangkat Komisaris Jenderal. Tugasnya ialah melakukan pengalihan kekuasaan dari Inggris ke Belanda. Peralihan itu berlangsung dari tahun 1816-1819, dan pada tahun 1819 mulailah kepala pemerintahan dipegang oleh seorang Gubernur Jenderal Van der Capellen (1816-1826).



Kebijakkan perekonomian Belanda dengan Cultuur Stelsel telah membuat penderitaan dikalangan rakyat Indonesia.

G. UMPAN BALIK Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini: 1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi Masuknya Kekuasaan Asing ke Wilayah Indonesia? 2. Makna penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi Masuknya Kekuasaan Asing ke Wilayah Indonesia? 3. Apa manfaat materi Masuknya Kekuasaan Asing ke Wilayah Indonesia terhadap tugas Bapak/Ibu disekolah?


248

4. Setelah Bapak/Ibu mempelajari modul diatas, apakah yang akan Bapak/Ibu lakukan terhadap ketersediaan sumber dan media yang berhubungan dengan materi Masuknya Kekuasaan Asing ke Wilayah Indonesia di sekolah/madrasah ditempat Bapak/Ibu bertugas?

-

DAFTAR PUSTAKA

Badrika, I Wayan. 1995. Sejarah Nasional dan Umum untuk SMU kelas II. Jakarta: Elang Emas. Marwati Djoened dan Nugroho Susanto dkk. 1993. Sejarah Nasional Indonesia Jilid IV dan V. Jakarta: Balai Pustaka. Nyoman Dekker. 1993. Sejarah Pergolakan Indonesia dalam Abad XIX. Malang: IKIP Malang. Slamet Muljana. 1968. Nasionalisme Sebagai Modal Perjuangan Bangsa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.


249


250


PERKEMBANGAN PERGERAKAN NASIONAL INDONESIA A.

TUJUAN PEMBELAJARAN Setelah mempelajari modul PKB ini, peserta diharapkan mampu mendeskripsikan pergerakan nasional Indonesia, latar belakang timbulnya pergerakan

nasional

dan

perkembangan

organisasi-organisasi

pergerakan nasional.

B.

INDIKATOR PANCAPAIAN KOMPETENSI Setelah mengikuti diklat PKB, peserta dapat: 1. Menganalisis hakekat pergerakan nasional Indonesia 2.

Menganalisis faktor-faktor penyebab munculnya Pergerakan Nasional di Indonesia

3.

Membandingkan perjuangan bangsa Indonesia sebelun dan sesudah 1908

4.

Membuat peta konsep sederhana yang dapat menjelaskan dengan mudah materi pergerakan nasional ini bagi siswa SMA/SMK

C.

URAIAN MATERI

1.

Latar BelakangLahirnya Pergerakan Nasional Pergerakan kebangsaan Indonesia atau lebih dikenal dengan pergerakan nasional merupakan suatu gejala sejarah tersendiri di Indonesia. Dalam artian, zaman ini menjadi sebuah penanda bahwa bangsa Indonesia memasuki sebuah babak baru dalam perjalanan sejarahnya. Pergerakan nasional dilatarbelakangi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal.


251

1.1 Faktor Internal 1.1.1 Sejarah masa lampau yang gemilang Sebelum kedatangan bangsa Barat, kita sebagai bangsa telah mampu mengatur diri sendiri, memiliki kedaulatan atas wilayah di mana kita tinggal. Kebesaran ini tentu secara psikologis membawa pikiran dan angan-angan bangsa Indonesia untuk senantiasa dapat menikmati kebesaran itu. Namun demikian tidak berarti kita kembali pada masa lalu, tetapi kebesaran Majapahit dan Sriwijaya dapat menggugah perasaan nasionalisme golongan terpelajar pada awal abad XX. Tidaklah berlebihan jika kebesaran pada masa lampau itu mendorong semangat para tokoh pergerakan dalam upaya melepaskan diri dari penjajahan Belanda. 1.1.2 Penderitaan rakyat akibat kolonialisme Bangsa Indonesia mengalami masa penjajahan yang panjang dan menyakitkan sejak kedatangan Portugis, Belanda, Inggris, dan Perancis. Rasa benci rakyat Indonesia muncul karena adanya jurang pemisah antara bangsa Barat dengan rakyat Bumiputra. Hal ini karena penindasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam bidang politik terjadi keterbatasan memperoleh kesempatan dalam bidang politik dan pemerintahan, dalam bidang ekonomi adanya sistem monopoli, kesombongan

rasial

yang

dalam bidang

ditonjolkan,

dalam

sosial adanya

bidang

pendidikan

kurangnya sekolah dan diskriminasi dalam memperoleh kesempatan belajar. Penderitaan yang terjadi di berbagai sektor kehidupan ini menjadikan rakyat Indonesia muncul kesadaran nasionalnya dan mulai memahami perlunya menggalang persatuan. Atas prakarsa para intelektual maka angan-angan ini dapat menjadi kenyataan dalam bentuk perjuangan modern. 1.1.3 Peranan golongan terpelajar Setelah pemilik-pemilik modal Belanda berhasil menerapkan Politik Pintu Terbuka (Politik Drainage) maka diterapkanlah politik etis atau


252

dikenal juga dengan Trilogi van Deventer. Politik etis ini mencakup Edukasi, Emigrasi dan Irigrasi. Salah-satu trilogi dari Politik Etis adalah edukasi, tujuan awalnya adalah untuk mendapatkan tenaga kerja atau pegawai rendah dan mandor-mandor atau pelayan-pelayan yang dapat membaca dengan gaji yang murah. Untuk kepentingan tersebut, Belanda mendirikan sekolah-sekolah rakyat pribumi. Pendidikan kolonial bukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia, namun dirancang untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga murah bagi Hindia Belanda. Salah satu kebijakan pemerintah Hindia Belanda, kemudian banyak lembaga pendidikan berdiri. Namun demikian ternyata perbedaan warna kulit menjadi salah satu hambatan masuk sekolah. Sistem pendidikan juga dikembangkan disesuaikan dengan status sosial masyarakat (Eropa, Timur Asing dan Bumiputra). Untuk kelompok bumiputra masih diwarnai oleh status keturunan yang terdiri atas kelompok bangsawan/kaum priyayi dan rakyat jelata. Macam-macam pendidikan pada masa itu antara lain: 1)

Pendidikan setingkat Sekolah Dasar, di antaranya:

a) ELS (Europese Lagere School), sekolah Belanda lama pendidikan 7 tahun.

b) HBS (Hollands Chinese School), Sekolah Cina, lama pendidikan 7 tahun.

c) HIS (Hollands Inlandse School), Sekolah Hindia – Belanda, lama pendidikan 7 tahun.

2)

Pendidikan setingkat Sekolah Menengah Pertama/Atas di antaranya:

a) HBS (Hogere Burger School), Sekolah Menengah, lama pendidikan 5 tahun.

b) MULO (Meer Uitgebreid Ondewijs), Pendidikan Rendah Lebih Intensif, lama pendidikan 3 – 4 tahun.

c) AMS (Algemene Middelbare School), Sekolah Menengah Umum, merupakan sekolah lanjutan dari MULO, lama pendidikan 5 tahun.

d) KS (Kweek School), Sekolah Guru, lama pendidikan 6 tahun.


253

3) Pendidikan Tinggi di antaranya:

a) Technische Hooge School : Pendidikan Tinggi Teknik. b) Rechts Hooge School : Sekolah Hakim Tinggi. c) GHS (Geneeskundige Hogeschool). d) OSVIA (Opleiding School voor Inlandse Ambtenaren), Sekolah Pendidikan Pegawai Pribumi.

e) STOVIA (School Tot Opleiding Voor Inlandsche Artsen), Sekolah Kedokteran Jawa.

Para pelopor pergerakan nasional terdiri atas para pelajar STOVIA. Kelompok intelektual khususnya lulusan dokter Jawa termasuk kelompok yang peka terhadap keadaan pada saat itu, mengingat tugas yang diembannya berupa pengabdian terhadap kondisi masyarakat Indonesia yang sangat memprihatin-kan. Di mana-mana terlihat lingkungan yang kurang bersih sehingga menimbul-kan penyakit menular khususnya penyakit kulit, kolera, disentri, dan penyakit endemi lainnya. Selain itu kemampuan berkomunikasi dan intelektualitas mereka juga menjadi modal berharga yang membuka cakrawala berfikir sehingga pada gilirannya pada diri mereka timbul gagasan-gagasan segar, tercermin dari gagasannya dalam mengembangkan taktik perjuangan dari gerakan yang bersifat fisik (perjuangan menggunakan senjata/fisik) ke dalam organisasi modern (perjuangan diplomasi/non fisik). 1.2

Faktor Eksternal Sebenarnya timbulnya pergerakan nasional Indonesia di samping disebab-kan oleh kondisi dalam negeri seperti diuraikan di atas, juga ada faktor yang berasal dari luar (faktor ekstern) yaitu:

1.2.1

Kemenangan Jepang atas Rusia Pada tahun 1904 – 1905 terjadi peperangan antara Jepang melawan Rusia, yang keluar sebagai pemenang dalam peperangan itu adalah Jepang. Hal ini terjadi karena Jepang telah melakukan perubahan strategi politik luar negerinya dari kebijaksanaan pintu tertutup menjadi pintu


254

terbuka dengan suatu proses yang kita kenal dengan Meiji Restorasi. Dengan demikian Jepang mulai terbuka terhadap dunia luar, bahkan sistem pemerintahannya meniru gaya Inggris sedangkan modernisasi angkatan perangnya meniru Jerman. Di samping itu masyarakat Jepang memiliki semangat Bushido (jalan ksatria). Semangat ini di samping menunjukkan kesetiaan kepada Kaisar/ tanah air/semangat nasionalisme, sekaligus menunjukkan suatu etos kerja yang tinggi, penuh dengan disiplin dan kerja keras. Dengan demikian kemenangan Jepang atas Rusia memberikan semangat juang terhadap para pelopor pergerakan nasional di Indonesia. 1.2.2 Partai Kongres India India adalah bangsa yang memiliki nasib sama dengan bangsa Indonesia, yaitu sebagai sesama bangsa terjajah. Bangsa

Indonesia

dijajah oleh Belanda (dalam perkembangan sejarah selanjutnya juga pernah dijajah Inggris) sedangkan India merupakan tanah jajahan Inggris.Perlawanan juga terjadi terhadap Inggris yang ada di India, atas inisiatif seorang Inggris (Allan Octavian Hume) pada tahun 1885 mendirikan Partai Kongres India. Di bawah kepemimpinan Mahatma Gandhi, partai ini kemudian menetapkan garis perjuangan: Swadesi, Satyagraha dan Ahimsa. Ketiga elemen ini mengandung makna kemandirian, menuntut kebenaran dengan memperjuangkan peraturan yang sesuai dengan kepentingan bangsa India, serta melakukan suatu perjuangan tanpa kekerasan (ahimsa dalam bahasa dilarang membunuh). Nilai-nilai yang terkandung dalam garis per-juangan Partai Kongres India ini banyak memberikan inspirasi terhadap perjuangan di Indonesia seperti melalui perjuangan organisasi dan Gerakan Samin. 1.2.3

Nasionalisme di Philipina Philipina merupakan jajahan Spanyol yang berlangsung sejak 15711898. Seperti yang terjadi terhadap India dan Indonesia, ternyata gerakan-gerakan yang ada di Asia ini bukan sekedar perlawanan terhadap dominasi asing, tetapi lebih merupakan suatu revolusi politik dan


255

moral. Demikian juga dengan akibat yang ditimbulkan, hanyalah penderitaan terhadap bangsa yang terjajah. Dalam perkembangannya kemudian di Philipina muncul seorang tokoh Jose Rizal, yang pada tahun 1892 melakukan perlawanan bawah tanah terhadap kekejaman Spanyol. Tujuan yang ingin dicapai adalah bagaimana membangkitkan nasionalisme Philipina dalam menghadapi penjajahan Spanyol. Dalam perjuangannya Jose Rizal dihukum mati setelah gagal dalam pemberontakan Katipunan. Perjuangan bangsa Philipina melawan penjajah ini merupakan salah satu contoh perlawanan terhadap dominasi asing yang kemudian juga terjadi di negara-negara lain seperti di Mesir, Turki, dan Cina. 1.2.4

Gerakan nasionalisme Cina Munculnya gerakan nasionalisme di Cina diawali dengan terjadinya pemberontakan Tai Ping (1850 – 1864) dan kemudian disusul oleh pemberontakan Boxer. Gerakan ini ternyata berimbas semangatnya di tanah air Indonesia.

1.2.5

Gerakan Turki Muda Gerakan nasionalisme di Turki pada tahun 1908 dipimpin oleh Mustafa Kemal Pasha. Gerakannya dinamakan Gerakan Turki MudaCina diawali dengan terjadinya pemberontakan Tai Ping (1850 – 1864) dan kemudian disusul oleh pemberontakan Boxer. Gerakan ini ternyata berimbas semangatnya di tanah air Indonesia.

2.

Peran Golongan Terpelajar, Profesional, dan Pers dalam Pergerakan Nasional Nasionalisme jika dilihat dari aspek bahasa, berasal dari kata Natie (Belanda), atau nation (Inggris) yang berarti bangsa. Bangsa dapat terbentuk karena faktor budaya, ekonomi, politik, teritorial/wilayah yang memiliki kesepakat-an bersama serta mempunyai suatu tujuan tertentu. Sebelum lahirnya pergerak-an nasional telah ada “benih-benih” terlebih


256

dahulu yaitu kesadaran nasional. Kesadaran nasional sebenarnya suatu pandangan yang sangat terkait dengan soal perasaan, kehendak untuk hidup bersama yang timbul antara sekelompok manusia yang nasibnya sama dalam masa lampau yang mengalami penderitaan bersama. Kesadaran nasional memiliki fungsi penting yakni suatu kesadaran yang menempatkan pengalaman, perilaku serta tindakan individu/seseorang dalam kerangka nasional.

Rasa kebangsaan terbentuk sejak Kebangkitan Nasional pada tahun 1908. Perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia menghadapi penjajah dipicu oleh harga diri sebagai bangsa yang ingin merdeka di tanah airnya sendiri tanpa tekanan penjajah. Hal ini ditunjang dengan munculnya pendidikan. Kebutuhan pendidikan telah disadari sebagai kebutuhan yang tidak bisa ditunda dan diabai-kan lagi, kesadaran ini semakin hari semakin meluas di Indonesia. Pendidikan pula yang akhirnya melahirkan golongan terpelajar

yang

mampu membuka

kesadaran bahwa penguasaan ilmu pengetahuan merupakan bekal untuk menghadapi bangsa Barat menuju kemerdekaan. Selain golongan terpelajar muncul juga golongan sosial yang bekerja sesuai dengan bidangnya yang disebut sebagai golongan profesional, misalnya guru, dokter, dan wartawanMereka memiliki ruang gerak sosial yang luas sehingga mendapat kesempatan pergaul-\an yang luas dengan masyarkat dari berbagai suku dan budaya yang berlainan. Hubungan ini pada akhirnya tidak terbatas pada hubungan kerja, keluarga, namun juga menciptakan hubungan sosial yang harmonis, sehingga lambat laun muncul integritas nasional.

Selain dua golongan yang telah disebutkan di atas, peran pers dalam pergerakan nasional juga sangat besar. Surat kabar yang diidentifikasi sebagai surat kabar pertama yang dimiliki dan dierbitkan oleh bangsa Indonesia adalahMedan Priyayi yang diterbitkan oleh R.M. Tirtoadisuryo tahun 1907. Dan pendiri Medan Priyayi dianggap dianggap sebagai wartawan pertama yang menggunakan surat kabar sebagai alat untuk membentuk pendapat umum. Seiring dengan meningkatnya kesadaran


257

kebangsaan yang aktualisasinya nampak dari semakin banyaknya organisasi pergerakan, maka pers nasional juga semakin menempatkan kedudukannya sebagai alat perjuangan pergerakan.Biasanya tokoh pergerakan terlibat dalam kegiatan jurnalistik, bahkan banyak di antaranya yang memulai aktivitasnya melalui profesi jurnalis.

Hampir semua organisasi pergerakan pada masa itu memiliki dan menggunakan surat kabar atau majalah untuk menyuarakan ide-ide dan aspirasi perjuangannya.Budi Utomo pada awal pertumbuhannya telah mengambil alih Dharmo Kondo, majalah yang sebelumnya dimiliki dan diterbitkan oleh orang Cina.Setelah mengalami masa pasang surut dalam perkembangannya,

harian

Dharmo

Kondo

berubah

nama

menjadi Pewarta Oemoem, dan menjadi pembawa suara Partai Indonesia Raya (Parindra). Selain Dharmo Kondo, Budi Utomo pernah juga menerbitkan Budi Utomo (1920),Adilpalamerta (1929), dan Toentoenan Desa pada tahun 1930. Sementara itu Sarekat Islam setelah mengadakan kongresnya yang pertama

pada

tahun

1931

di

Surabaya,

Hindia.SIjuga

menerbitkan Oetoesan menerbitkan Bendera

Islam, Sarotama, MedanMoelimin, Sinar Djawa, Teradjoe.Indische Partij di bawah pimpinan Tiga Serangkai menjadikan Het Tijdsichrift dan De Expres sebagai alat propagandanya.Melalui kedua media ini, tulisantulisan tokoh Indische Partij dimuat. Di antaranya yang terkenal adalah tulisan Suwardi Suryaningrat yang berjudul Als ik eens Nederlander was (Andaikata Aku Seorang Belanda). Lahirnya PKI (1920) makin menambah jumlah surat kabar partai. Pada akhir tahun 1926, tercatat lebih dari dua puluh penerbitan PKI yang tersebar di berbagai kota.Di lain tempat, organisasi pergerakan yang ada di negeri Belanda, Perhimpunan Indonesia telah menerbitkan medianya Indonesia Merdeka yang sebelumnya bernama Hindia Putera..Tulisantulisan tokoh PI dalam majalah tersebut banyak berpengaruh terhadap perjuangan pergerakan di tanah air.


258

Bukan hanya organisasi politik yang menerbitkan pers, tapi organisasi kedaerahan, organisasi kepemudaan, organisasi yang bersifat sosial keagamaan turut pula menerbitkan surat kabar atau majalah. Para perkumpulan ini telah menyadari pentingnya sebuah media pers untuk menyampaikan aspirasi perjuangan.Demikianlah peranan pers nasional sebagai

alat

perjuangan

dengan

orientasinya

yang

mendukung

perjuangan pergerakan nasional telah mengambil bagian penting dari epsidoe perjuangan dalam upaya mencapai kemerdekaan. 3.

Organisasi-organisasi pada Masa Pergerakan Nasional

3.1

Budi Utomo Budi Utomo merupakan sebuah organisasi modern pertama kali di Indonesia yang didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908. Istilah Budi Utomo berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu bodhi atau budhi, berarti “keterbukaan jiwa”, ”pikiran”,”kesadaran”, “akal”, atau “pengadilan”. Sementara itu, utomo berasal dari perkataan Jawa: utama, yang dalam bahasa Sansekerta berarti “tingkat pertama” atau “sangat baik” . Dr.

Wahidin

Sudirohusodo

merupakan

pembangkit

semangat

organisasi Budi Utomo. Sebagai lulusan sekolah dokter Jawa di Weltvreden (sesudah tahun 1900 dinamakan STOVIA), merupakan salah satu tokoh pelajar yang berusaha memperjuangkan nasib bangsanya. Wahidin menghimpun beasiswa agar dapat memberikan pendidikan modern cara Barat kepada golongan priyayi Jawa dengan mendirikan Studie Fonds atau Yayasan Beasiswa. Gerakan pendirian studiefonds disusul dengan berdirinya Budi Utomo

pada tanggal 20 Mei 1908 di

Jakarta. Organisasi ini diketuai oleh dr. Sutomo yang dibantu M. Suraji, M. Saleh, Mas Suwarno, M. Sulaeman, Gunawan dan Gumbreg. Tanggal berdirinya Budi Utomo tersebut sampai sekarang diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Program

utama

dari

Budi

Utomo

mengusahakan

perbaikan

pendidikan dan pengajaran. Programnya lebih bersifat sosial disebabkan saat itu belum dimungkinkan didirikannya organisasi politik karena


259

adanya aturan yang ketat dari pihak pemerintah Hindia Belanda. Pada tanggal 3 – 5 Oktober 1908, Budi Utomo mengadakan kongresnya yang pertama di Yogyakarta. Kongres ini berhasil menetapkan tujuan organisasi yaitu: Kemajuan yang harmonis antara bangsa dan negara, terutama dalam memajukan pengajaran, pertanian, peternak-an dan dagang, tehnik, industri serta kebudayaan. Sebagai ketua Pengurus Besar yang pertama terpilih R.T Tirtokusumo (Bupati Karang Anyar) dengan wakil ketua dr. Wahidin Sudiro Husodo. Dalam kongres itu, terdapat kelompok minoritas yang dipimpin Dr. Cipto Mangunkusumo yang berusaha memperjuangkan Budi Utomo berubah menjadi partai politik yang berjuang untuk mengangkat rakyat pada umumnya (tidak terbatas hanya golongan priyayi) dan kegiatannya meliputi seluruh Indonesia, tidak hanya Jawa dan Madura saja. Namun pandangan Dr. Cipto Mangunkusumo gagal mendapat dukungan bahkan pada tahun 1909 Dr. Cipto Mangunkusumo mengundurkan diri dari Budi Utomo kemudian bergabung dengan Indische Partij. Setelah mendapat persetujuan dari pemerintah Kolonial Belanda, Budi Utomo pada tahun 1909 diberi status sebagai organisasi yang berbadan hukum sehingga diharapkan organisasi pertama di Indonesia ini dapat melakukan aktivitasnya secara leluasa. Gubernur Jenderal van Heutsz menyambut Budi Utomo sebagai bagian keberhasilan dari pelaksanaan politik etis. Dengan demikian, BU tumbuh menjadi organisasi yang moderat, kooperatif terhadap pemerintah Hindia Belanda. Pada perkembangannya BU mengalami stagnasi, aktivitasnya hanya terbatas pada penerbitan majalah Goeroe Desa dan beberapa petisi yang ditujukan kepada pemerintah Hindia Belanda dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Kelambanan aktivitas BU disebabkan para pengurus atau pemimpin mereka berstatus sebagai pegawai atau bekas pegawai pemerintah, sehingga mereka takut bertindak dan lemah dalam gerakan kebangsaan. Di samping itu, BU kekurangan dana dan pemimpin yang dinamis.


260

Pada tahun 1912 R.T Tirtokusumo berhenti sebagai ketua digantikan oleh Pangeran Noto Diridjo, anak dari Paku Alam V yang berusaha mengejar keter-tinggalan organisasi itu dalam aktivitasnya. Ketua baru tidak banyak membawa perubahan. Hasil-hasil yang dicapai antara lain perbaikan pengajaran di daerah Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan surakarta, serta mendirikan organisasi dana belajar Darmoworo. Peran BU semakin memudar seiring berdirinya organsasi yang lebih aktif dan penting bagi pribumi. Beberapa di antaranya bersifat keagamaan, kebudaya-an dan pendidikan serta organisasi yang bersifat politik. Organisasi baru tersebut antara lain: Sarekat Islam, Indische Partij, dan Muhammadiyah. Dengan muncul-nya organisasi-organisasi baru tersebut menyebabkan BU mengalami kemundur-an. BU tidak bergerak dalam bidang keagamaan dan politik sehingga anggota yang merasa tidak puas dengan BU keluar dari organisasi itu dan masuk ke organisasi baru yang dianggap lebih sesuai. Keadaan yang demikian menjadikan BU berubah haluan ke arah politik. Hal ini dapat dibuktikan dengan peristiwa sebagai berikut: a.

Dalam rapat umum BU di Bandung tanggal 5 dan 6 Agustus 1915 menetap-kan mosi, agar dibentuk milisi bagi bangsa Indonesia namun

melalui

persetujuan

parlemen.

Pembentukan

milisi

berhubungan dengan meletusnya Perang Dunia I tahun 1914. b.

BU menjadi bagian dalam Komite “ Indie Weerbaar” yaitu misi ke Negeri Belanda dalam rangka untuk pertahanan Hindia Belanda. Meski undang-undang wajib militer atau pembentukan suatu milisi gagal dipenuhi pemerintah Belanda, ternyata parlemen Belanda menyetujui pembentukan Volksraad (Dewan Rakyat) sebagai Hindia Belanda. BU segera membentuk sebuah Komite Nasional untuk menghadapi pemilihan anggota Volksraad meskipun demikian Komite Nasional ini tidak dapat berjalan sesuai harapan. Dr. Sutomo yang tidak puas dengan BU pada tahun 1924

mendirikan Indonesische Studieclub di Surabaya. Penyebabnya adalah asas “Kebangsaan Jawa” dari BU sudah tidak relevan dengan


261

perkembangan rasa kebangsaan yang menuju pada sifat nasional. Indonesische Studieclub ini pada per-kembangannya menjadi Persatuan Bangsa Indonesia. Pada konggres BU tahun 1923 diusulkan adanya asas non kooperatif sebagai asas perjuangan namun ditolak oleh sebagian peserta konggres. Pada tahun 1927 BU masuk dalam PPPKI (Permufakatan Perhimpunan-

Perhimpunan

Politik

Kebangsaan

Indonesia)

yang

dipelopori Ir. Sukarno. Meskipun demikian, BU tetap eksis dengan asas kooperatifnya. Pada tahun 1928 BU menambah asas perjuangannya yaitu: ikut berusaha untuk melaksanakan cita-cita persatuan Indonesia. Hal ini sebagai isyarat bahwa BU menuju kehidupan yang lebih luas tidak hanya Jawa dan Madura namun meliputi seluruh Indonesia. Usaha ini diteruskan dengan mengadakan fusi dengan PBI (Persatuan Bangsa Indonesia) suatu partai pimpinan Dr. Sutomo. Fusi ini terjadi pada tahun 1935, hasil fusi melahirkan Parindra (Partai Indonesia Raya), sehingga berakhirlah riwayat BU sebagai organisasi pergerakan pertama di Indonesia. 3.2

Sarekat Islam Tiga tahun setelah berdirinya Budi Utomo, pada tahun 1911 berdirilah organisasi yang disebut Sarekat Dagang Islam. Latar belakang ekonomis perkumpulan ini sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi pedagang orang-orang Cina. Hal ini juga sebagai isyarat bahwa golongan muslim sudah saatnya menunjukkan kemampuannya. Atas prakarsa K.H. Samanhudi seorang saudagar batik dari Laweyan – Solo berdirilah sebuah organisasi yang pada awalnya anggotanya para pedagang batik di kota Solo. Tujuannya untuk memperkuat persatuan sesama pedagang batik dalam menghadapi persaingan dengan pedagang Cina yang menjadi agen-agen bahan-bahan batik. Para pengusaha tersebut umumnya beragama Islam sehingga organisasi tersebut bernama Sarekat Dagang Islam. Sarekat Dagang Islam mengalami kemajuan pesat karena dapat meng-akomodasi kepentingan rakyat biasa. Oleh sebab itu, organisasi ini


262

menjadi lambang persatuan bagi masyarakat yang tidak suka dengan orang-orang Cina, pejabat-pejabat priyayi dan orang-orang Belanda. Di Solo, gerakan yang bercorak nasionalistis, demokratis, religius, dan ekonomis ini berdampak pada permusuhan antara rakyat biasa dengan kaum pedagang Cina, sehingga sering terjadi bentrok di antara mereka. Pemerintah Hindia Belanda semakin khawatir dengan gerakan yang bersifat radikal ini karena berpotensi menjadi gerakan melawan pemerintah. Hal ini menyebabkan Sarekat Dagang Islam pada tanggal 12 Agustus 1912 diskors oleh residen Surakarta dengan larangan untuk menerima anggota baru dan larangan mengadakan rapat. Karena tidak ada bukti untuk melakukan gerakan anti pemerintah maka tanggal 26 Agustus 1912 skors tersebut dicabut. Atas usul dari H.O.S Cokroaminoto pada tanggal 10 September 1912 Sarekat Dagang Islam berubah menjadi Sarekat Islam. K.H Samanhudi diangkat sebagai ketua Pengurus Besar SI yang pertama dan H.O.S Cokroaminoto sebagai komisaris. Setelah menjadi SI sifat gerakan menjadi lebih luas karena tidak dibatasi keanggotaannya pada kaum pedagang saja. Dalam Anggaran Dasar tertanggal 10 September 1912, tujuan perkumpulan ini diperluas: a. Memajukan perdagangan; b. Memberi pertolongan kepada anggota yang mengalami kesukaran (semacam usaha koperasi); c. Memajukan kecerdasan rakyat dan hidup menurut perintah agama; dan d. Memajukan agama Islam serta menghilangkan faham- faham yang keliru tentang agama Islam. Program yang baru tersebut masih mempertahankan tujuan lama yaitu dalam bidang perdagangan namun tampak terlihat perluasan ruang gerak yang tidak membatasi pada keanggotaan para pedagang tetapi terbuka bagi semua masyarakat. Tujuan politik tidak tercantumkan karena pemerintah masih melarang adanya partai politik. Perluasan keanggotaan tersebut menyebabkan dalam waktu relatif singkat keanggotaan SI meningkat

drastis.


Gubernur

Jenderal Idenburg

dengan

hati-hati

263

mendukung SI dan pada tahun 1913 Idenburg memberi pengakuan resmi kepada

SI

meski

banyak

pejabat

Hindia

Belanda

menentang

kebijakannya.

Kongres Pertama Sarekat Islam di Solo 26 Januari 1913. Duduk di atas panggung Pangeran Ngabei, raja Solo. Di belakangnya berdiri H. Samanhudi, R.Tjokrosoedarmo, R. Oemar Said Tjokroaminoto dan R. Goenawan (Sumber : Capita Selecta : 1981).

SI mengadakan kongres I di Solo pada tanggal 26 Januari 1913. Konggres yang dipimpin oleh H.O.S Cokroaminoto antara lain mejelaskan bahwa SI bukan sebagai partai politik dan tidak beraksi untuk melakukan pergerakan secara radikal melawan pemerintah Hindia Belanda. Meskipun demikian, asas Islam yang dijadikan prinsip organisasi menjadikan SI sebagai simbol persatuan rakyat yang mayoritas memeluk Islam serta adanya kemauan untuk memper-tinggi martabat atau derajat rakyat. Cabang-cabang SI telah tersebar di seluruh pulau Jawa dengan jumlah anggota yang sangat banyak. Kongres SI II diadakan di Solo tahun 1914, yang memutuskan antara lain bahwa keanggotaan SI terbuka bagi seluruh rakyat Indonesia dan membatasi keanggotaan dari golongan pagawai Pangreh Praja. Tindakan ini sebagai cara untuk memperkuat identitas dan citra bahwa SI sebagai organisasi rakyat. Pemerintah Hindia Belanda tidak suka melihat kekuatan SI yang begitu besar dan bersikap berani. Untuk membatasi kekuatan SI, pemerintah menetapkan peraturan pada tanggal 30 Juni 1913 bahwa cabangcabang SI harus bersikap otonom atau mandiri untuk daerahnya masingmasing. Setelah terbentuk SI daerah berjumlah lebih dari 50 cabang, pada tahun 1915 SI mendirikan CSI (Central Sarekat Islam) di Surabaya. Tujuan


264

didirikannya CSI adalah dalam rangka memajukan dan membantu SI di daerah serta mengadakan hubungan antara cabang-cabang SI. Kongres III SI diadakan di kota Bandung pada tanggal 17-24 Juni 1916. Konggres yang dipimpin H.O.S Cokroaminoto tersebut bernama Kongres Nasional Sarekat Islam pertama, yang dihadiri hampir 80 SI daerah. Dicantum-kannya kata “nasional” dalam kongres tersebut dimaksudkan, bahwa SI menuju ke arah persatuan yang teguh dan semua golongan atau tingkatan masyarakat merasa sebagai satu bangsa. Kongres Nasional SI kedua dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 20 – 27 Oktober 1917. Dalam kongres tersebut menyetujui bahwa CSI tetap dalam garis parlementer-evolusioner meskipun lebih berani bersikap kritis terhadap pemerintah. Pada tahun 1918, SI mengirimkan wakilnya ke Volksraad yaitu Abdul Muis (dipilih) dan H.O.S Cokroaminoto (diangkat). Dalam sidang Volksraad, H.O.S Cokroaminoto mengusulkan agar lembaga tersebut menuju pada status dan fungsi parlemen yang sesungguhnya. 3.3

Indische Partij (IP) IP didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912 oleh Tiga Serangkai yaitu E.F.E Douwes Dekker (Danudirjo Setyabudi), dr. Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara). Organisasi yang bercorak politik ini juga berusaha menggantikan Indische Bond yang merupakan wadah bagi kaum Indo dan Eropa di Indonesia yang didirikan pada tahun 1898. Penggagas IP adalah Douwes Dekker, seorang Indo – Belanda yang mengamati adanya keganjilan-keganjilan dalam masyarakat kolonial, khususnya diskriminasi antara keturunan Belanda asli dengan kaum Indo. Ia juga memperluas pandangannya untuk peduli dengan nasib masyarakat Indonesia yang masih hidup dalam belenggu aturan kolonialis. Melalui tulisan-tulisan para tokoh IP dalam majalah Het Tijdschrift dan surat kabar De Express, mereka menyampaikan pemikiran-pemikirannya. Mereka berusaha menyadarkan golongan Indo dan pribumi, bahwa masa depan mereka terancam oleh bahaya yang sama yaitu eksploitasi kolonial. Untuk melancarkan aksi-aksi


265

perlawanan terhadap kolonial tersebut, mereka mendirikan Indische Partij. IP terbuka bagi semua golongan sehingga keanggotaannya meliputi kaum pribumi, bangsa Eropa yang tinggal di Hindia Belanda, Indo-Belanda, keturunan Cina dan Arab serta lainnya. Tujuan IP adalah: “Indie‟ merdeka, dengan dasar “ Nasional Indische” melalui semboyan “ Indie untuk Indiers” berusaha mem-bangun rasa cinta tanah air serta bersama-sama memajukan tanah air untuk menyiapkan kemerdekaan. IP berdiri berdasarkan nasionalisme yang luas menuju kemerdekaan Indonesia yang mengakomodasi semua orang pribumi, Belanda, keturunan Cina dan Arab serta lainnya. Namun pemerintah Hindia Belanda bersikap tegas terhadap IP. Permohonan yang diajukan kepada Gubernur Jenderal agar IP mendapat pengakuan sebagai badan hukum pada tanggal 4 Maret 1913 ditolak dengan alasan bahwa organisasi tersebut berdasarkan politik dan mengancam keamanan Hindia Belanda. Bahkan pemerintah tetap menganggap IP sebagai partai terlarang. Pada peringatan ulang tahun ke-100 kemerdekaan Belanda dari penjajah-an Perancis, di Bandung dibentuk Komite Bumiputra. Komite ini mengirim telegram kepada Ratu Belanda yang berisi antara lain permintaan dibentuknya majelis perwakilan rakyat yang sejati serta adanya kebebasan berpendapat di daerah jajahan. Salah seorang tokoh Komite Bumiputra yaitu Suwardi Suryaningrat, menulis sebuah artikel yang berjudul “Als ik een Nederlander was” (Seandainya Saya Seorang Belanda), yang berisi sindiran tajam terhadap ketidakadilan di daerah jajahan. Adanya sesuatu yang ironis, di saat Belanda akan merayakan kebebasannya dari penjajah Perancis dilain pihak tenyata Belanda menjajah bangsa Indonesia. Kegiatan Komite ini dianggap oleh Belanda sebagai aktivitas yang membahayakan sehingga pada tahun 1913 ketiga tokoh IP dijatuhi hukuman pengasingan di negeri Belanda. Saat di Belanda, mereka aktif dalam perkumpulan Perhimpunan Indonesia. Dengan pengasingan tokoh-tokoh utama IP membawa pengaruh terhadap aktivitas organisasi tersebut sehingga para pengikutnya bubar.


266

Namun

propaganda

IP

tentang

“Nasionalisme

Indonesia”

dan

kemerdekaan menjadi bagian dari semangat bangsa di kemudian hari, terutama dalam organisasi-organisasi setelah IP. 3.4

Muhammadiyah Muhammadiyah merupakan organisasi Islam modern yang berdiri di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1918 dan didirikan oleh tokoh agama K.H Ahmad Dahlan. Pada awalnya, K.H Ahmad Dahlan masuk dalam organisasi Budi Utomo dengan harapan dapat memberikan pemikiran Islam pembaharuan kepada anggota organisasi tersebut, namun cara tersebut kurang efektif sehingga ia mendirikan organisasi Muhammadiyah.

Muhammadiyah

mencurah-kan

kegiatannya

pada

usaha-usaha pendidikan serta kesejahteraan. Dalam program dakwahnya berusaha menghapus bentuk-bentuk pemikiran dan pelak-sanaan Islam yang dihubungkan dengan hal-hal mistik atau takhayul. Ide pembaharuan K.H Ahmad Dahlan dipengaruhi gerakan pembaharuan di Arab saat ia menuntut ilmu agama di sana. Faktor lain yang mendorong berdirinya Muhammadiyah adalah tertinggal-nya pendidikan yang dapat menyeimbangkan antara ilmu agama dengan ilmu umum. Pendidikan agama secara tradisional memfokuskan pada pendidikan di pondok pesantren yang hanya mempelajari ilmu agama sehingga berdampak pada tertinggalnya masyarakat

kepada

ilmu-ilmu

umum.

Muhammadiyah

berusaha

mengembangkan kedua ilmu tersebut sehingga pendidikan umum di Indonesia juga tidak tertinggal dibanding sistem pendidikan Belanda di Indonesia. Muhammadiyah juga sering mengkritik kebiasaan-kebiasaan dalam adat Jawa yang dicampur dengan ajaran Islam namun menyimpang dari ajaran Islam. Hal ini menyebabkan Muhammadiyah sering mengalami konflik dengan komunitas agama Islam di Jawa. Muhammadiyah berusaha menjaga jarak dengan urusan politik praktis namun tidak menentang politik. Hal ini dibuktikan para

anggotanya

dengan leluasa diijinkan masuk dalam organisasi politik. Sejarah SMA/SMK K - 4

267

Dengan jumlah anggota yang terus meningkat, organisasi itu berhasil mendirikan berbagai usaha seperti rumah sakit, panti asuhan, sekolahan dan lain-lain yang sampai sekarang masih tetap eksis. Untuk kepentingan

tersebut

didirikanlah

rumah

sakit

dengan

diawali

dibangunnya PKU (Pertolongan Kesengsaraan Umum) pada tahun 1923. PKU

kemudian

Muhammadiyah

berubah juga

menjadi

Pembina

mengembangkan

Kesejahteraan

per-kumpulan

Umat.

kepanduan

(pramuka) yaitu Hisbul Wathon atau HW. Selanjutnya dikembangkan pula organisasi otonom Muhammadiyah sebagai penunjang dari organisasi tersebut seperti Pemuda Muhammadiyah, Aisyiah, dan Nasyiatul Aisyiah. 3.5

Nahdatul Ulama NU didirikan oleh para kiai tradisional yang merasa terancam dengan berkembangnya Islam reformis di Indonesia. Di samping itu, para kiai tradisional mengganggap bahwa gerakan Islam pembaharu di Indonesia yang dipelopori Muhammadiyah terlalu moderat dan terbuka terhadap nilai-nilai budaya Barat. Sikap Muhammadiyah tersebut menyebabkan para kiai tradisional yang biasanya dalam komunitas pondok pesantren mempertimbangkan untuk membuat suatu wadah organisasi yakni Nahdatul Ulama (NU). Para ulama (seperti K.H. Hasyim Asy‟ari, K.H. Abdul Wahab Khasbullah, K.H. Bisri Syamsuri, K.H. Mas Alwi dan K.H. Ridwan) mendirikan NU pada tanggal 31 Januari 1926 dalam sebuah pertemuan di Surabaya. Rapat di rumah K.H. Wahab Khasbullah tersebut dianggap sebagai

pembentukan

NU,

dipimpin

oleh

K.H.

Hasyim

Asy‟ari.

Pembentukan kepengurusan NU terdiri atas unsur ulama dan non-ulama, tetapi unsur ulamanya lebih dominan. Para ulama umumnya adalah pemimpin pondok pesantren sementara non-ulama berprofesi sebagai tuan tanah, pedagang, dan lain-lain. Mereka yang non-ulama diberi posisi di badan eksekutif (Tanfidziah), sementara para ulama menjadi badan legislatif (Syuriah). Secara teoritis, Tanfidziah bertanggung jawab kepada Syuriyah. K.H. Hasyim Asy‟ari menjabat Ketua (Rois) syuriyah sampai


268

akhir hayatnya, sementara K.H. Wahan Khasbullah sebagai Sekretaris Syuriah. Basis masa terkuat NU berada di Jawa Timur dan Jawa Tengah, terutama di lingkungan pedesaan. Anggaran dasar NU yang pertama dibuat pada Muktamar ke-3 pada tanggal 8 Oktober 1928. Format anggaran dasarnya sesuai dengan undang-undang perhimpunan Belanda sebagai strategi agar pemerintah Hindia Belanda mengakuinya sebagai organisasi yang sah. Atas dasar hal tersebut, NU diberi status sebagai organisasi yang berbadan hukum pada bulan Februari 1930. Dalam anggaran dasar disebutkan bahwa tujuan NU adalah mengembangkan ajaran-ajaran Islam Ahlussunah wal Jamaah dan melindungi-nya dari penyimpangan kaum pembaharu dan modernis. Anggaran dasar NU berupaya melindungi Islam tradisional dari gagasan dan ide kaum pembaharu. Namun tidak semua anggaran dasar NU menolak terhadap pemikiran kaum pembaharu. Hal ini dibuktikan dengan dukungannya kepada pengembangan pendidikan dan kreasi kerja yang terkait dengan organisasi modern Muhammadiyah. Prioritas program dalam anggaran dasar NU menunjukkan bahwa organisasi ini lebih bersifat sosial – keagamaan. Pada tahun 1937, NU bergabung dengan MIAI (Majelis Islam A‟la Indonesia) sebagai bentuk kerja sama antarelemen-elemen Islam untuk menghadapi tantangan dari luar, yaitu ancaman pasukan Jepang yang mulai bersikap ekspansif. 3.6.

Perhimpunan Indonesia (PI) Kemunculan organisasi di tanah air membuat para pemuda Indonesia yang bermukim di negeri Belanda ingin ikut berperan dengan mendirikan sebuah perkumpulan. Perkumpulan itu dinamakan Indische Vereeniging yang artinya “Perhimpunan Hindia” pada tanggal 25 Oktober 1908 dengan pendirinya antara lain Sutan Kasayangan dan Notosuroto. Pada awalnya organisasi ini tidak bertujuan untuk perjuangan politik namun pada upaya memperhatikan kepenting-an bersama dari penduduk Hindia Belanda yang ada di negeri Belanda. Setelah berakhirnya Perang


269

Dunia I di Eropa, semangat nasionalisme berkembang di kalangan pemimpin Indische Vereeniging. Tujuan organisasi ini adalah: a. Mengusahakan

suatu

pemerintahan

untuk

Indonesia,

yang

bertanggung jawab terhadap rakyat Indonesia. b. Kemerdekaan harus dicapai oleh orang-orang Indonesia sendiri tanpa bantuan apapun. c. Persatuan nasional harus dipupuk, segala macam perpecahan harus dihindarkan agar tujuan perjuangan segera tercapai. Pada tanggal 1 Maret 1916 diterbitkan majalah “Hindia Putera” yang merupakan alat penghubung para anggota Indische Vereeniging. Pada

tahun

“Indonesche

1922

nama

Vereeniging”

Indische yang

Vereeniging

berarti

diubah

Perhimpunan

menjadi

Indonesia.

Perubahan ini juga bermakna pada perubahan kegiatan organisasi yang tidak semata – mata bersifat sosial tetapi juga politik. Pada tahun 1924 tujuan dari Perhimpunan Indonesia dengan tegas mencantum-kan ”Kemerdekaan Indonesia”. Propaganda tentang kemerdekaan tersebut antara lain melalui majalah “Indonesia Merdeka” yang sebelumnya bernama “Hindia Putera”. Semakin bertambahnya mahasiswa Indonesia yang menuntut ilmu di negeri Belanda maka kekuatan PI bertambah besar. Kedatangan tokoh-tokoh Indische Partij yang dieksternir ke negeri Belanda pada tahun 1913 seperti Tjipto Mangunkusumo dan Soewardi Soeryaningrat sangat menguntungkan per-kembangan PI. Pada tahun 1925 dibuat anggaran dasar yang baru yang merupakan penegasan yang lebih jelas dari perjuangan PI. Di dalamnya disebut-kan bahwa kemerdekaan penuh bagi bangsa Indonesia dapat diperoleh dengan aksi bersama seluruh kaum nasionalis dan berdasarkan kekuatan sendiri. Dalam konggres ke-6 Liga Demokrasi Internasional untuk Perdamaian pada bulan Agustus 1926 di Paris Perancis, Muhammad Hatta yang mewakili PI dengan tegas menyatakan tuntutan untuk kemerdekaan Indonesia. PI juga ikut ambil bagian dalam kongres Anti Kolonial (Liga Anti Kolonial) pada bulan Pebruari 1927 di Brussel Belgia. Delegasi Indonesia yang dipimpin


270

Muhammad Hatta menuntut agar menghapus kolonialisme di Indonesia serta melepaskan tokoh-tokoh Indonesia yang ditawan. Kegiatan

PI

di

tingkat

internasional

dianggap

merugikan

pemerintah Belanda sehingga muncul reaksi keras. Para tokoh PI dituduh telah menghasut untuk melakukan pemberontakan sehingga pada tanggal 10 Juni 1927 empat tokoh PI yaitu Muhammad Hatta, Nazir Pamuncak, Ali Sastroamidjojo, dan Abdulmajid Joyodiningrat ditahan namun mereka dibebaskan karena tidak adanya bukti yang lengkap berkaitan dengan tuduhan dari pemerintah Belanda. Gerakan PI mempengaruhi organisasi pergerakan di Indonesia sehingga nanti lahir partai-partai atau organisasi yang bersikap radikal terhadap kolonialisme seperti PNI dan lainnya. 3.7

Partai Komunis Indonesia (PKI) Pada tanggal 4 Mei 1914 di Semarang berdiri sebuah organisasi yang bernama Indische Social Democratische Vereeniging (ISDV). Pendirinya adalah orang Belanda yang berfaham komunis, yaitu H.J.F.M. Sneevliet bersama J.A. Brandsteder, H.W.Dekker dan P. Bergsma. Organisasi ini tidak mendapat sambutan dari rakyat sehingga namanya kemudian diubah menjadi Partai Komunis Hindia tanggal 20 Mei 1920. Kemudian bulan Desember 1920 diubah menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI) oleh Semaun (ketua), Darsono (wakil ketua), dan Bergsma (sekretaris). Untuk menarik minat masyarakat agar mau masuk dalam organisasi ini dilakukan penyusupan ke organisasi-organisasi yang sudah ada, serta melakukan propaganda yang menggunakan ayat-ayat suci Al- Quran. Organisasi

ini

melakukan

kegiatan

pemberontakan

pada

pemerintah Belanda. Namun pemberontakan yang kurang persiapan tersebut dapat dipatahkan Belanda. Pemberontakan PKI tahun 19261927 menyebabkan PKI dianggap sebagai partai terlarang oleh pemerintah dan segala bentuk pergerakan ditekan oleh kolonial. 3.8

Partai Nasional Indonesia (PNI)


271

Setelah PKI dianggap sebagai partai terlarang oleh pemerintah kolonial, dirasa perlu adanya organisasi baru untuk menyalurkan aspirasi masyarakat yang sulit ditampung oleh organisasi atau partai politik yang telah ada. Pengambil inisiatif gerakan ini adalah Ir. Sukarno yang pada tahun 1925 mendirikan Algemeene Studie Club di Bandung. Perkumpulan ini yang di dalamnya terdapat mantan aktivis Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda yang telah kembali ke Indonesia, menempuh jalan nonkooperasi atau tidak bersedia untuk bekerja sama dengan pemerintah kolonial. Pada tanggal 4 Juli 1927 atas inisiatif Algemeene Studie Club diadakan rapat untuk mendirikan Partai Nasional Indonesia yang dihadiri oleh Ir. Sukarno, Cipto Mangunkusumo, Sujadi, Iskaq Cokrohadisuryo, Budiarto, dan Sunario. Dalam rapat tersebut, Cipto Mangunkusumo tidak setuju dengan pembentukan partai baru sebab PKI baru saja ditindak oleh pemerintah akibat melakukan pemberontakan. Dalam anggaran dasarnya, PNI menyatakan bahwa tujuan PNI adalah bekerja untuk kemerdekaan Indonesia. Tujuan ini akan dicapai dengan asas “ kepercayaan pada diri sendiri”, artinya memperbaiki keadaan politik, ekonomi, dan sosial dengan kekuatan sendiri antara lain dengan

mendirikan

sekolah-sekolah,

poliklinik,

bank

nasional,

perkumpulan koperasi, dan lain-lain. Hal ini berarti sikap PNI adalah nonkooperasi dengan pemerintah Hindia Belanda (Nugroho Notosusanto, 1975: 215). PNI menolak bergabung dengan dewan-dewan yang dibentuk pemerintah seperti Volksraad (Dewan Rakyat), Gemeenteraden (Dewandewan

kotapraja),

Provincieraden

(Dewan-dewan

propinsi)

atau

Regentschapsraden (Dewan-dewan kabupaten) serta lainnya ( Sagimun MD, 1989: 93). PNI mengganggap bahwa lahirnya partai politik tersebut sebagai awal lahirnya nasionalisme Indonesia murni yang memperjuangkan kemerdekaan atas kemauan dan kekuatan sendiri sehingga berbeda dengan organisasi politik perintis sebelumnya yaitu Indishe Partij yang dipimpin oleh Douwes Dekker. Perbedaan mendasar antara asas kebangsaan atau nasionalisme dari IP dengan PNI adalah :


272

a. Nasionalisme yang dianut IP berasas “Indisch Nastionalisme”, yang menyatakan bahwa tanah air Indonesia bukan hanya milik orang Indonesia asli tapi juga orang-orang Indo atau perananakan Belanda, perananakan Cina, dan lain-lain yang lahir dan merasa memiliki Indonesia. Nasionalisme IP berasaskan kebudayaan Barat yang disesuaikan dengan kebudayaan pribumi. Dan perjuangan IP lebih mengutamakan pada nasib atau keadaan kaum Indo-Belanda meskipun juga memperhatikan nasib kaum pribumi. b. Nasionalisme PNI berasaskan nasionalisme murni serta berdasarkan kebudayaan asli Indonesia meski bersedia menerima unsur-unsur budaya asing yang dapat memajukan kebudayaan sendiri (Sagimun MD, 1989:95). Tujuan

utama

PNI

adalah

untuk

mencapai

kemerdekaan

Indonesia dengan mempersatukan seluruh semangat kebangsaan rakyat Indoensia menjadi satu kekuatan nasional. Nasionalisme itu dikenal sebagai Trilogi PNI yaitu: a. Nationale geest (jiwa atau semangat nasional) b. Nationale wil (kemauan atau kehendak nasional) c. Nationale daad (perbuatan nasional) Keanggotaan PNI adalah warga pribumi atau Indonesia asli yang minimal berusia 18 tahun. Sedangkan warga keturunan (Cina, Arab, Indo-Belanda dll) hanya dapat diterima sebagai anggota luar biasa. PNI semakin berpengaruh dengan gaya kepemimpinan Sukarno yang mendasarkan perjuangannya pada asas Marhaenisme (sosio-nasionalisme dan sosiodemokrasi). Marhaenisme sebagai istilah yang diciptakan Sukarno merupakan ideologi kerakyatan yang mencita-citakan terbentuknya masyarakat

sejahtera

secara

merata.

Sosio-nasionalisme

adalah

nasionalisme yang berperikemanusiaan sedangkan sosio-demokrasi adalah demokrasi yang menuju pada kesejahteraan sosial, kesejahteraan seluruh bangsa. Cita-cita persatuan yang sering ditekankan dalam rapat-rapat umum PNI, dalam waktu relatif singkat dapat terwujud. Dalam rapat umum di Bandung tanggal 17-18 Desember 1927 beberapa organisasi


273

dan partai politik seperti PNI, Partai Sarekat Islam, Budi Utomo, Pasundan, Sumatrabond, Kaum Betawi, dan Algeemene Studieclub sepakat

untuk

mendirikan

suatu

federasi

PPPKI

(Permufakatan

Perhimpunan – Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia). Pada rapat PNI di Bandung tanggal 24-26 Maret 1928 disusun program asas dan daftar usaha yang merupakan anggaran dasar PNI yang kemudian disahkan pada kongres PNI I di Surabaya pada tanggal 27-30 Mei 1928. Program asas tersebut mengemukakan bahwa perubahan-perubahan struktur masyarakat Belanda pada abad XVI yang membawa kebutuhan-kebutuhan ekonomi baru, menyebabkan timbulnya imperalisme Belanda. Dengan imperalisme ini, Indonesia dijadikan tempat mengambil bahan mentah, pasar untuk hasil industrinya dan tempat penanaman modal. Hal ini merusak struktur sosial, ekonomi dan politik bangsa Indonesia dan menghambat usaha untuk memperbaikinya. Syarat utama memperbaiki susunan masyarakat Indonesia adalah kemerdekaan politik. Karena alasan-alasan ekonomi dan sosial maka Belanda tidak bersedia

meninggalkan

tanah

jajahannya

(Nugroho

Notosusanto,

1975:216). Dalam daftar usaha atau rencana kerja, PNI mencantumkan usaha-usaha diberbagai aspek kehidupan. Pada kongres PNI I di Surabaya tangal 27-30 Mei 1928, berhasil mengesahkan anggaran dasar, program asas dan rencana kerja PNI. Kongres tersebut juga sepakat memilih Ir. Sukarno sebagai ketua Pengurus Besar PNI dan Mr. Sartono sebagai bendahara. PNI juga berperan dalam mendukung gerakan pemuda. Hal ini dibuktikan dengan dukungannya terhadap terlaksananya Kongres Pemuda II yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Pada tanggal 18-20 Mei 1929 dilaksanakan Kongres PNI II di Jakarta, dengan keputusan antara lain: a. Bidang ekonomi dan sosial, dengan mendukung berkembangnya Bank Nasional Indonesia, mendirikan koperasi, studiefond, serikat-serikat kerja, mendirikan sekolah, dan rumah sakit.


274

b. Bidang politik, mengadakan hubungan dengan Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda dan menunjuk PI sebagai wakil PPPKI di luar negeri. Gerakan dan kegiatan PNI menimbulkan reaksi dari pihak pemerintah yang dianggap akan membahayakan posisi pemerintah Hindia Belanda. Bahkan beredar isu jika PNI bersiap mengadakan pemberontakan melawan pemerintah Hindia Belanda. Pada tanggal 29 Desember 1929, Ir. Sukarno ditangkap oleh pihak keamanan Belanda di Yogyakarta kemudian dibawa ke Bandung. Sementara itu, para anggota atau pengurus juga ditangkap. Empat tokoh PNI yaitu Ir. Sukarno, Gatot Mangkuprojo, Maskun Sumadireja, dan Supriadinata diajukan ke pengadilan negeri di Bandung. Namun sikap pemerintah Belanda yang reaksioner terhadap tokoh PNI mendapat kritik tajam para anggota Volksraad. Anggota Fraksi Nasional di Volksraad yaitu Muhammad Husni Tamrin

berpendapat

bahwa

tindakan

pemerintah

tidak

dapat

dipertanggungjawabkan dan pemerintah telah berlaku tidak bijaksana dan tidak adil dalam menghadapi pergerakan rakyat Indonesia (Sagimun MD,1989: 107). Putusan hukuman terhadap toloh-tokoh PNI tersebut dijatuhkan pada tanggal 22 Desember 1930 yang dikukuhkan oleh Raad van Justitie Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 17 April 1931. Keputusan tersebut adalah sebagai berikut: a. Ir. Sukarno selaku Ketua Pengurus Besar PNI dijatuhi hukuman penjara selama 4 tahun; b. Gatot Mangkupraja, selaku Sekretaris II Pengurus Besar PNI dijatuh hukuman 2 tahun; c. Maskun Sumadireja, selaku Sekretaris II PNI Cabang Bandung dijatuhi hukuman penjara 1 tahun delapan bulan; dan d. Suprianata, selaku anggota PNI Cabang Bandung dijatuhi hukuman 1 tahun 8 bulan. Dalam pembelaannya atau pledoi, Sukarno membacakan dalam bahasa Belanda yang berjudul “ Indonesia klaagt aan”, artinya Indonesia


275

Menggugat. Pledoi tersebut dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa karena secara ilmiah mengecam sistem dan cara pemerintah Belanda dalam menindas rakyat Indonesia. Namun pemerintah tetap melakukan tekanan terhadap PNI dan menganggap PNI sebagai partai terlarang yang bertujuan melakukan kegiatan makar terhadap pemerintah. Akhirnya PNI menyatakan membubarkan diri sebagai organisasi atau partai politik. 3.9

Organisasi-Organisasi Wanita Menjelang awal abad ke-20, terjadilah perubahan-perubahan di masyarakat Indonesia yang disebabkan terbukanya negeri ini dari masalah perekonomian. Dimulai dengan perubahan cara pandang penduduk pribumi sehingga selanjutnya muncul gagasan kemajuan. Gagasan kemajuan ini sebagai dampak dari pengaruh dan pemikiran pokok R.A Kartini (1879-1904), yang tercermin dalam surat-surat pribadinya yang diterbitkan pada tahun 1912 dengan judul Door duisternis tot licht (Habis Gelap Terbitlah Terang). Penerbitan buku ini menimbulkan semangat dan simpati mengenai gerakan emansipasi wanita di Indonesia bahkan negeri-negeri lain (Nugroho Notosusanto, 1975: 243). Pada tahun 1904 di Jawa Barat berdiri sekolah yang dipelopori oleh Raden Dewi Sartika (1884-1947). Semula sekolah tersebut bernama Sekolah Istri dan kemudian menjadi Keutamaan Istri.


276

ISTRI, didirikan tahun 1927 sesudah Kongres Pemuda I. Duduk dari kiri: Ny. Emma Puradiredja, Ny. Artini Djojopuspito dan Ny. Sumardjo Di belakang dari kiri: Ajati, Emma Sumanegara, Suhara, Kasiah, Karting dan Rusiah. (Sumber: Capita Selecta : 1981).

Pada tahun 1912 di Jakarta lahir organisasi wanita yang bernama “Puteri Mardika” dengan dibantu organisasi Budi Utomo. Tujuan berdirinya Putri Mardika memajukan pendidikan untuk kaum wanita serta mempertinggi sikap untuk “merdeka” atau emansipasi. ”Keutamaan Istri” yang dirintis Dewi Sartika bertuju-an mendirikan sekolah-sekolah perempuan seperti di Tasikmalaya (1913), Sumedang (1916), Cianjur (1916), Ciamis (1917), dan Cicurug (1918). Perkumpukan Kartinifonds (Dana Kartini) berdiri tahun 1912 oleh seorang penganjur politik ethis


277

yaitu Tuan dan Nyonya C. Th. Van Deventer yang mendirikan sekolahsekolah Kartini di Semarang, Madiun, Malang, Cirebon, dan lain-lain. Corak pergerakan wanita pada masa awal tersebut sebagai pergerakan perbaikan kedudukan dalam hidup keluarga, perkawinan dan perluasan kecakapan sebagai pemegang rumah tangga dengan jalan menambah

lapangan

pengajaran,

memperbaiki

pendidikan

serta

mempertinggi kecakapan-kecakapan keterampilan wanita yang bersifat khusus. Gerak kemajuan ini dilakukan secara perlahan. Selanjutnya, kaum wanita terjun dalam politik praktis setelah kaum wanita ambil bagian dalam kegiatan Sarekat Islam, PNI serta organisasi politik lainnya.

Komite Kongres Perempuan Indonesia. Dari kanan ke kiri : Ismoediati (W.O), Soenarjati (P.I), St. Soekaptinah (JIB), Nyi Hajar Dewantara ( Taman Siswa), RA Soekonto (WO), St Moendjiah ( Aisyah), RA. Hardjaningrat (Wan. Kat), Soejatien (PI), St. Hajinah (Aisyah) dan B. Moerjati (JJ). (Sumber : Capita Selecta : 1981).

Setelah terlaksananya Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928, terdapat juga kecenderungan organisasi-organisasi puteri atau


278

kewanitaan untuk bersatu. Dalam Kongres Wanita Indonesia I di Yogyakarta yang dilaksanakan tanggal 22-25 Desember 1928, dihadiri kurang lebih 9 organisasi dihasilkan suatu wadah persatuan wanita yang berbentuk federasi yaitu PPI (Perserikatan Perempuan Indonesia). Dalam kongresnya ke-2 tanggal 28-31 Desember 1930 nama PPI diubah menjadi PPPI (Perserikatan Perhimpunan Isteri Indonesia).

3.10

Organisasi-Organisasi Pemuda Kota-kota besar di Jawa, terutama Batavia atau Jakarta mempunyai daya tarik tersendiri sehingga pemerintah Hindia Belanda menjadikan kota tersebut sebagai ibu kota Nederlandsche Indie atau Hindia Belanda. Sebagai ibu kota tentunya Jakarta menjadi pusat berbagai aktivitas dalam berbagai bidang termasuk politik, ekonomi, perdagangan, budaya, dan lain-lain. Seiring dengan hal itu, kota Jakarta menjadi tempat dari berbagai daerah di Indonesia untuk mencari penghidupan yang lebih baik sehingga berkumpul berbagai suku bangsa di kota tersebut. Pada saat nasionalisme Indonesia belum terbentuk, yang ada adalah rasa kebersamaan atau solidaritas berdasarkan kedaerahan atau kesukuan. Nasionalisme regional atau lokal pada kesukuan seperti Jawa, Ambon, Batak, Sunda, dan lainnya akhirnya sebagai salah satu modal munculnya nasionalisme Indonesia. Setelah lahirnya organisasi Budi Utomo sebagai tonggak awal lahirnya organisasi modern di Indonesia maka organisasi-organisasi lain segera tumbuh, antara lain organisasi kepemudaan yang berdasarkan semangat kedaerahan, seperti: Trikoro Darmo Pada tanggal 7 Maret 1915, para pemuda pelajar seperti Satiman, Kadarman, dan Sumardi mendirikan organisasi pemuda Trikoro Darmo, artinya “tiga tujuan mulia”. Tiga tujuan tersebut meliputi Sakti, Budi, dan


279

Bakti. Keanggotaan Trikoro Darmo adalah para pelajar yang berasal dari Jawa dan Madura. Asas dan tujuan Trikoro Darmo adalah: 1) Menimbulkan pertalian di antara pelajar Bumiputera; 2) Menambah pengetahuan umum bagi anggotanya; dan 3) Membangkitkan perasaan terkait dengan bahasa dan Budaya Hindia/ Indonesia Trikoro Darmo berkembang cukup pesat dengan membuka cabang di berbagai kota di Jawa. Dalam kongres I di kota Solo, 12 Juni 1918 Trikoro Darmo berubah nama menjadi Jong Java yang artinya Pemuda

Jawa.

Cita-cita

Jong

Java

membina

persatuan

dan

persaudaraan para pemuda pelajar Jawa dan sekitarnya. Jong Sumatra Bond Setelah munculnya Jong Java, diikuti organisasi pelajar lainnya yaitu Jong Sumatra Bond di Jakarta pada tanggal 2 Desember 1917. Maksud dan tujuan dari organisasi itu adalah mempererat hubungan dan persaudaraan pelajar-pelajar dari pulau Sumatera. Kongres pertama Jong Sumatera Bond dilakukan di Padang Sumatera Barat pada bulan Juli 1921. Organisasi Pemuda yang Lain Kecenderungan terbentuknya organisasi pelajar atau pemuda mempengaruhi pemuda suku bangsa lain untuk mendirikan organisasi kepemudan atau pelajar sehingga muncul Jong Minahasa,J ong Celebes, Jong Batak, Jong Ambon, Jong Betawi, serta lainnya. 5.

Sumpah Pemuda Pada akhirnya muncul dorongan untuk menyatukan wadah perjuangan pemuda menjadi wadah bagi lahirnya semangat nasionalisme Indonesia. Hal ini dipengaruhi adanya organisasi-organisasi sosial dan politik yang bersifat nasional dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia seperti Perhimpunan Indonesia, Indische Partij, PNI, dan lainnya sehingga lahir organisasi pemuda yang berasas kebangsaan seperti Jong Indonesia yang berubah menjadi Pemuda Indonesia dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI). Untuk menindaklanjuti


280

dalam mewujudkan cita-cita perjuangannya, maka diadakan kongres pemuda, yaitu: a.

Kongres Pemuda I Organisasi-organisasi pemuda dan pelajar yang sudah berazas persatuan

bangsa

berusaha

untuk

mempersatukan

organisasi-

organisasinya dalam suatu gabungan atau fusi. Pada tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei 1926 di Jakarta dilaksanakan Rapat Besar Pemuda-Pemuda Indonesia (Eerste Indische Jeugd-Congres). Pertemuan ini dalam Sejarah Indonesia dikenal dengan Kongres Pemuda I. Kongres Pemuda I dihadiri oleh delegasi dari berbagai organisasi atau perkumpulan pemuda di Indonesia seperti Jong Java, Jong Ambon, Jong Sumatra Bond, Jong Batak Bond dan lain-lain. Kongres ini dipimpin oleh Muhammad Tabrani berusaha membentuk perkumpulan pemuda secara tunggal, sebagai badan pusat dengan tujuan: - Memajukan paham persatuan dan kebangsaan; dan - Mempererat hubungan antara organisasi pemuda yang ada. Meski dalam Kongres Pemuda belum terwujud wadah organisasi yang tunggal namun telah memberi perhatian bagi kebangkitan perasaan nasionalisme dan kebangsaan di antara organisasi pemuda serta sebagai langkah menuju kongres pemuda selanjutnya. b.

Kongres Pemuda II Sebagai tindak lanjut dari Kongres Pemuda I, pada tanggal 23 April 1927 dilaksanakan pertemuan di antara organisasi kepemudaan yang telah ada, dengan hasil merumuskan beberapa keputusan penting seperti: - Indonesia Merdeka menjadi cita-cita

perjuangan seluruh pemuda

Indonesia; dan - Organisasi kepemudaan berdaya upaya menuju persatuan dalam satu organisasi. Pada bulan Juni 1928 terbentuk Panitia Konggres Pemuda II dengan susunan panitia sebagai berikut:


281

Ketua

: Sugondo Joyopuspito dari PPPI ( Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia)

Waklil Ketua : Joko Marsaid, dari Jong Java Sekretaris

: Muhammad Yamin dari Jong Sumatra Bond

Bendahara

: Amir Syarifudin dari Jong Batak Bond

Panitia dan anggota kongres Pemuda Indonesia ke 2, 28 Oktober 1928 di Gedung Indonesische Club Gebouw Jl. Kramat Raya 106 Jakarta. (Sumber : Capita Selecta : 1981). Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober dihadiri oleh perwakilan dari organisasi kepemudaan, unsur partai politik, perwakilan anggota Voklsraad bahkan utusan dari pemerintah Hindia Belanda yaitu Dr. Pijper dan Van der Plas. Suasana cukup tegang karena terdapat dua kepentingan yang saling berlawanan antara para pemuda dengan pihak pemerintah.


282

Dalam acara itu, W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya serta terdapat keputusan rapat dalam kongres itu yang dikenal dengan Sumpah Pemuda , yaitu:

Pertama

Kami putera dan puteri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia.

Kedua

Kami putera dan puteri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia.

Ketiga

Kami putera dan puteri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Sumpah Pemuda disahkan di Jakarta pada Kongres Pemuda II di Jakarta, organisasi-organisasi kepemudaan belum mempunyai badan fusi untuk menjadi satu di antara organisasi pemuda yang ada. Namun momen tersebut menjadi suatu terobosan bagi perjuangan seluruh rakyat Indonesia dalam wadah Pergerakan nasional Indonesia.

D.

AKTIVITAS PEMBELAJARAN Untuk memahami materi Pergerakan Nasional Indonesia, anda

perlu membaca secara cermat modul ini, gunakan referensi lain sebagai materi pelengkap untuk menambah pengetahuan anda. Dengarkan dengan cermat apa yang disampaikan oleh pemateri, dan tulis apa yang dirasa penting. Silahkan berbagi pengalaman anda dengan cara menganalisis, menyimpulkan dalam suasana yang aktif, inovatif dan kreatif, menyenangkan dan bermakna. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mempelajari materi ini mencakup: 1. Aktivitas individu, meliputi: a. Memahami dan mencermati materi diklat b. Mengerjakan

latihan/lembar

kerja/tugas,

menyesuaikan

masalah/kasus pada setiap kegiatan belajar; dan menyimpulkan c. Melakukan refleksi 2. Aktivitas kelompok, meliputi: a.

Mendiskusikan materi pelatihan

b.

Bertukar pengalaman dalam melakukan pelatihan


283

c.

E.

Penyelesaian masalah/kasus

LATIHAN

Lembar Kerja Kerjakan secara berkelompok! 1. Jelaskan hakekat pergerakan nasional Indonesia! 2. Masa pergerakan nasional merupakan babak baru dalam perjuangan bangsa

Indonesia

meraih

kemerdekaan.

Jelaskan

3faktor

intern

penyebab munculnya Pergerakan Nasional di Indonesia! 3. Buatlah perbandingan perjuangan bangsa Indonesia sebelum dan sesudah 1908! 4. Buatlah peta konsep sederhana yang dapat menjelaskan dengan mudah materi pergerakan nasional ini bagi siswa SMA/SMK!

F.

UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini: 1. Apa yang bapak/ibu pahami setelah mempelajari materi Perkembangan Pergerakan Nasional Indonesia? 2. Pengalaman penting apa yang bapak/ibu peroleh setelah mempelajari materi di atas?

G. RANGKUMAN 1.

Faktor-faktor yang mendorong munculnya kesadaran nasional: a. Faktor Internal: -

Sejarah masa lampau yang gemilang

-

Penderitaan rakyat akibat kolonialisme

-

Peranan golongan terpelajar

-

Peranan bahasa Melayu sebagai bahasa pergaulan

b. Faktor Ekstern: -

Kemenangan Jepang atas Rusia

-

Partai Kongres India di bawah kepemimpinan Mahatma Gandhi

-

Nasionalisme di philipina di bawah Joze Rizal


284

-

Gerakan Nasionalisme Cina oleh Dr. Sun Yat Sen

-

Gerakan Turki Muda

di bawah kepemimpinan .Mustafa Kemal

Pasha 2.

Masa pergerakan nasional (1908 – 1942), dibagi dalam 3 tahap yaitu: -

Masa Pembentukan (1908 – 1920) berdiri organisasi seperti Budi utomo, Sarekat Islam, dan Indische Partij.

-

Masa radikal/nonkooperasi (1920 – 1930), berdiri organisasi seperti Partai Komunis Indonesia (PKI), Perhimpunan Indonesia (PI), dan Partai Nasional Indonesia (PNI)

-

Masa moderat/kooperasi (1930 – 1942), berdiri organisasi seperti Parindra, Partindo, dan GAPPI. Di samping itu juga berdiri organisasi keagamaan, organisasi pemuda dan organisasi perempuan

3.

Sumpah Pemuda memegang peranan penting dalam pergerakan nasional, karena menjadi suatu terobosan bagi perjuangan seluruh rakyat Indonesia dalam wadah persatuan Indonesia

H.

KUNCI JAWABAN

1.

Pergerakan Nasional berarti gerakan sebuah bangsa, walaupun yang bergerak sebagian rakyat atau sebagian kecil asalkan yang menjadi tujuan dapat

menentukan nasib bangsa secara keseluruhan menuju

tujuan tertentu, yaitu kemerdekaan. Pergerakan Indonesia meliputi berbagai gerakan. 2.

3.

3 faktor intern penyebab munculnya Pergerakan Nasional di Indonesia: -

Pengaruh sejarah masa lampau yang gemilang

-

Penderitaan rakyat akibat kolonialisme

-

Peranan golongan terpelajar

-

Peranan bahasa Melayu sebagai bahasa pergaulan

Perbandingan perjuangan No. 1.

2.

Sebelum 1908 Pemimpinnya dari golongan bangsawan, ulama, pemuka adat dll Strategi perjuangan: fisik (perang)


Setelah 1908 Pemimpinnya golongan terpelajar, kaum cerdik cendikia Strategi perjuangan: non fisik (diplomasi, dan upaya memberi

285

3. 4. 4.

Wilayah: sempit, kedaerahan, regional Mudah diadu domba

kesadaran perjuangan pada masyarakat. Menggunakan organisasi modern Wilayah: mencakup wilayah yang luas: nasional Mengutamakan persatuan

Pergerakan nasional : → faktor intern dan faktor ekstern Perbandingan perjuangan sebelum dan sesudah tahun 1908 Organisasi pergerakan nasional: radikal dan moderat


286

DAFTAR PUSTAKA A.K. Pringgodigdo. 1984. Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia. Jakarta: Dian Rakyat. Akira Nagazumi. 1989. Bangkitnya Nassionalisme Indonesia, Budi Utomo 19081918. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti. A. Zainoel Ihsan dan Pitut Soeharto. Aku Pemuda Kemarin di Hari Esok, CAPITA SELECTA. Kumpulan tulisan asli, lezing, pidato tokoh Pergerakan Kebangsaan. 1913 -1938. Jakarta: Penerbit Jayasakti. Martim van Bruinessen. 1994. NU, Tradisi Relasi-relasi Kuasa Pencaharian Wacana Baru. Yogyakarta: LKIS. Mestika Zed. 2004. Pemberontakan Komunis Silungkang 1927, Studi Gerakan Sosial di Sumatera Barat. Yogyakarta: Syarikat Indonesia. M.C Ricklefs. 1991. Sejarah Indonesia Modern. Yogyakarta: Gadjah Mada Press. Nugroho Notosusanto. 1975. Sejarah Nasional Indonesia V. Jakarta: Balai Pustaka. Nugroho Notosusanto. 1977. Sejarah Nasional Indonesia VI. Jakarta: Balai Pustaka. Priyo Budi Santoso. 1995. Birokrasi Pemerintah Orde Baru, Perspektif Kulturaldan Struktural. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Sagimun MD. 1989. Peran Pemuda dari Sumpah Pemuda Sampai Proklamasi. Jakarta: Bina Aksara. S. Nasution. 1995. Sejarah Pendidikan Indonesia. Jakarta: Bina Aksara. Sartono Kartodirdjo. 1993. Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional, dari Kolonialisme sampai Nasionalisme Jilid II. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Suhartono. 2001. Sejarah Pergerakan Nasional, dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908 – 1945. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.


287


SEJARAH INDONESIA (1942 – 1945) A. TUJUAN PEMBELAJARAN Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diklat dapat menunjukkan dinamika masa pendudukan Jepang di Indonesia sampai peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan RI dengan baik.

B. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI Setelah mengikuti diklat PKB, peserta dapat: 1.

Menjelaskan Latar belakang pendudukan Jepang di Indonesia

2.

Mendeskripsikan perjuangan bangsa Indonesia pada masa pendudukan Jepang

3.

Menganalisis penyebab kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II

4.

Membandingkan rumusan materi dasar negara yang disampaikan oleh Mohammad Yamin dan Ir. Soekarno

5.

Menyusun

naskah

sosio

drama

peristiwa

Rengasdengklok

dan

proklamasi kemerdekaan Indonesia

C. URAIAN MATERI 1.

PendudukanJepang di Indonesia

1.1 . Latar Belakang Pendudukan Jepang di Indonesia Perang Dunia II, terjadi di dua benua. Di Eropa, Nazi Jerman melawan pasukan Sekutu. Sedangkan di Benua Asia antara Jepang dengan pasukan Sekutu. Jerman dan Jepang yang berpaham Fasisme berusaha menguasai negara-negara di dunia. Perang Dunia II di Asia dikenal dengan sebutan “Perang Pasifik” atau “Perang Asia Timur Raya”, Jepang berusaha membangun imperium di Asia. Perang Dunia II di Asia di mulai pada tanggal 8 Desember 1941 saat tentara Jepang (Dai Nippon) secara mendadak menyerang Pearl Harbor di kepulauan Hawai yang merupakan pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat


288

yang terbesar di Pasifik. Pasukan Jepang yang dipimpin Laksamana Yamamoto bergerak sangat cepat, menuju ke selatan termasuk ke Indonesia. Sesaat setelah Jepang menyerang Pearl Harbor, Gubernur Jenderal Hindia Belanda yaitu Tjarda Van Starkenborgn Stachouwer mengumumkan perang dengan Jepang. Pasukan Jepang sejak awal berusaha dapat menguasai Indonesia sejak pecahnya perang Pasifik. Alasannya Angkatan Perang Jepang (Dai Nippon) membutuhkan minyak bumi dan bahan mentah lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan angkatan perangnnya. Pada tanggal 10 Januari 1942, tentara Jepang telah mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur kemudian disusul dengan penguasaan daerah Balikpapan, Pontianak dan Banjarmasin. Daerah-daerah pertambangan minyak di Kalimantan dengan mudah di kuasai Jepang. Gerak tentara Jepang dilanjutkan ke Sumatra, dengan menduduki Palembang pada tanggal 14 Februari 1942, sehingga semakin mudah untuk merebut Pulau Jawa. Tentara Jepang menjalankan siasat perang kilat (Blitz Krieg) dalam rangka mewujudkan Imperium Asia Timur Raya. Dalam menghadapi ekspansi Jepang, dibentuklah ABDA Com (American, British, Dutch, Australian Command) dengan markasnya di Lembang, Bandung. Sementara itu Letjend. H. Tjer Poorten diangkat sebagai Panglima Tentara Hindia Belanda (KNIL).Namun dalam waktu relatif singkat tentara Jepang dapat menguasai hampir seluruh kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara. Markas besar Kemaharajaan Jepang membentuk tentara umum selatan yang antara lain : -

Tentara ke-14 (dipimpin Letjend. Homma Masaharu) dengan wilayah operasi di Philipina.

-

Tentara ke-15 (dipimpin Letjend. I ida Shojiro) dengan wilayah operasi di Thailand dan Burma.

-

Tentara ke-16 (dimpin Letjend. Imamura Hitoshi) dengan operasi di Indonesia (Hindia Belanda).

-

Tentara ke-25 (dipimpin Letjend. Yamashita Tomoyuki) dengan di Malaya (Malaysia).


289

Di samping itu terdapat beberapa “Divisi” dalam struktur pasukan tersebut.Pada tanggal 1 Maret 1942, tentara ke-16 Angkatan Darat Jepang yang dipimpin Letjend. Hitoshi Imamura telah mendarat di Pulau Jawa di tiga tempat, yaitu : 1. Di teluk Banten, Jawa Barat 2. Di Eretan Wetan, Jawa Barat 3. Di Kragan, Rembang, Jawa Tengah. Tentara Jepang dengan mudah merebut kota-kota penting di Jawa seperti Batavia, Bandung, dan lain-lain. Pada tanggal 8 Maret 1942 Letjend. H. Tjer Poorten selaku Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda dan atas nama Angkatan Perang Sekutu di Indonesia menyerah tanpa syarat kepada pasukan Jepang. Perundingan penyerahan tersebut berlangsung di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Dalam perundingan Kalijati ini, dari Jepang diwakili Gubernur Jenderal Imamura sedang dari puhak Belanda diwakili oleh Gubernur Jenderal Tjarda dan Jenderal Ter Poorten. Tanggal 8 Maret 1942 dimulai jaman pendudukan Jepang di Indonesia. Kedatangan tentara Jepang yang mengusir imperalis Belanda bertujuan bukan untuk membebaskan rakyat Indonesia, namun mempunyai maksud tertentu. Faktor-faktor utama kedatangan tersebut adalah :  Indonesia kaya hasil tambang, sehingga menunjang untuk keperluan perang.  Indonesia terdapat bahan mentah untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri Jepang.  Indonesia memiliki tenaga manusia (man-power) yang banyak sehingga dapat mendukung usaha Jepang.  Ambisi Jepang untuk mewujudkan “Hakko Ichi-u” yaitu pembentukan imperium yang meliputi bagian besar dunia yang dipimpin Jepang.  Kepentingan migrasi, maksudnya wilayah Jepang yang sempit sedang jumlah penduduk banyak maka dibutuhkan tempat bagi pemerataan penduduk. Pada awalnya kedatangan pasukan Jepang ke Indonesia disambut dengan suka cita, karena beberapa alasan diantaranya :  Kesengsaraan rakyat akibat imperalis Belanda.  Adanya slogan Tiga A (Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia).


290

 Penduduk pribumi diangkat sebagai Pegawai Administrasi Pemerintahan.  Tokoh-tokoh nasional seperti Sukarno, Hatta dan Syahrir yang sebelumnya diasingkan Belanda, dibebaskan oleh Jepang.  Diijinkannya pengibaran bendera merah putih untuk dikibar-kan dan lagu Indonesia Raya untuk dikumandangkan.  Penggunaan Bahasa Indonesia dalam urusan formal dan non formal serta pelarangan penggunaan Bahasa Belanda.  Kepercayaan masyarakat Jawa terhadap ramalan Jaya Baya. Jayabaya adalah Raja Kerajaan Daha, Kediri (1051 – 1062). Masyarakat Jawa banyak yang percaya terhadap ramalan-ramalannya. Ramalan itu antara lain “Pulau Jawa kelak akan diperintah bangsa kulit putih (Belanda), kemudian dari arah utara akan datang bangsa Katai, kulit kuning bermata sipit. Pemerintahan dari bangsa kulit kuning tidak lama, hanya seumur jagung. Dan sesudah itu Jawa akan merdeka”.

2. Usaha Jepang Menanamkan Kekuasaan Sejak perjanjian Kalijati 8 Maret 1942, maka berakhirlah Pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia dan secara resmi dikuasai Jepang. Sesaat setelah menduduki Indonesia, Jepang membagi tiga pemerintahan militer di Indonesia yaitu :  Tentara ke-16 meliputi Jawa dan Madura dengan pusatnya di Jakarta.  Tentara ke-25 meliputi Sumatra dengan pusatnya Bukit Tinggi.  Armada Selatan kedua di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian, dengan pusatnya di Makasar. Dalam perkembangnya tampak sekali bahwa pendudukan Jepang di Kawasan Asia hanyalah ambisi Jepang untuk mewujudkan Imperium di Asia. Jepang juga berusaha untuk memperkenalkan budaya Jepang di Indonesia, antara lain dengan : 

Penggantian penggunaan tarikh masehi dengan tahun Sumera (Tarikh Jepang).



Pemasangan bendera Hinomaru dan lagu Kimigayo dalam setiap perayaan hari-hari besar.



Rakyat Indonesia wajib merayakan hari raya Tencosetsu (hari lahirnya Kaisar Hirohito).


291

Janji-janji pasukan Jepang untuk membebaskan saudara muda hanya taktik sementara untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Jepang mulai dengan wajah aslinya. Pada tanggal 20 Maret 1942 dikeluarkan peraturan pemerintahan militer yaitu : 

Pelarangan rapat dan gerakan mengenai pemerintahan dan struktur negara.



Pelarangan pengibaran bendera kecuali bendera Jepang. Disamping itu, tentara Jepang mulai bertindak kasar dan kejam terhadap

warga pribumi. Baik secara mental maupun fisik, rakyat Indonesia merasakan tekanan dari penguasa baru yang sebelumnya dianggap saudara tua.

3. Organisasi-organisasi pada masa Pendudukan Jepang Pada masa pendudukan Jepang, organisasi ataupun partai politik yang ada pada masa Hindia Belanda dibekukan. Sebagai gantinya didirikan organisasiorganisasi seperti: a. Gerakan Tiga A Dengan Motto Nippon pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Cahaya Asia. Gerakan “Tiga A” merupakan organisasi pertama di Indonesia yang bertujuan untuk memobilisasi rakyat Indonesia agar mendukung Jepang dalam menghadapi Sekutu. Gerakan “Tiga A” yang didirikan pada tanggal 29 April 1942 dipelopori oleh Pendudukan Jepang “Bagian Propaganda Tentara Jepang” yang dikenal dengan nama “Sendenbu”. Tokohnya bernama Shinaizu Hitoshi. Gerakan tiga “A” yang di sponsori oleh “Sendenbu” ini di ketuai oleh orang Indonesia yang bernama Mr. Syamsuddin (seorang tokoh Parindra). Namun gerakan “Tiga A” hanya bertahan sebentar karena dianggap gagal dalam menggerakkan rakyat Indonesia dalam rangka mendukung Jepang menghadapi Sekutu. Jepang menyadari bahwa kaum intelektual pribumi telah membina Pergerakan Nasional Indonesia yang mengakar pada masyarakat. b. PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat) Kegagalan gerakan Tiga “A” gagal disebabkan dipimpin oleh Mr. Syamsuddin yang bukan merupakan pemimpin Nasional Indonesia yang berpengaruh. Akhirnya Jepang merangkul pemimpin Pergerakan Nasional yang senior seperti Sukarno dan Hatta. Untuk itu Jepang membebaskan Sukarno


292

Hatta dan Sutan Syahrir yang masih dalam pengasingan pada akhir jaman pemerintahan Hindia Belanda. Dibawah kepemimpinan Empat Serangkai (Sukarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara dan Kiai Haji Mas Mansur) pada tanggal 9 Maret 1943 berdirilah organisasi baru PUTERA (Pusat Tenaga Kerja). Dalam PUTERA ini antara kepentingan Jepang dan kepentingan bangsa Indonesia dapat berjalan searah. Pihak Jepang berharap agar PUTERA dapat menjadi penggerak tenaga rakyat Indonesia untuk membantu usaha-usaha perang Jepang menghadapi sekutu. Jepang berusaha menanamkan perasaan sentumen anti barat kepada rakyat Indonesia, sementara itu, bagi pemimpinpemimpin bangsa Indonesia, PUTERA dijadikan sarana untuk menanamkan serta membangkitkan nasionalisme dan kesiapan mental rakyat bagi terwujudnya kemerdekaan. Bung Karno sering berpidato bersemangat dan berapi-api dihadapan masa pada rapat raksasa ataupun melalui siaran radio. Namun PUTERA akhirnya dibubarkan oleh pemerintah Jepang, alasannya adalah : 

Pejabat-pejabat

Jepang

tidak

puas

dengan

PUTERA

yang

lebih

menguntungkan Indonesia dengan persiapan-persiapan kemerdekaan. 

Jepang, khawatir jika PUTERA menjadi bomerang bagi Jepang.



Memburuknya situasi Perang Asia Timur Raya yang menuntut dimaksimalkan pengerahan untuk perang. Sebelum dibubarkannya “PUTERA” terjadi perkembangan dalam sikap

pemerintah Jepang terhadap status Indonesia yaitu: 

Pernyataan Perdana Menteri Jepang yaitu Tojo pada tanggal 16 Juni 1943 mengenai diberikannya partisipasi politik bagi orang Indonesia.



Maklumat Perdana Menteri Koiso (pengganti Tojo) pada tanggal 9 September 1944 bahwa Indonesia akan diberi kemerdekaan di kemudian hari.

c. Jawa Hokokai Pada tanggal 8 Januari 1944, Jepang mendirikan Jawa Hokokai atau Perhimpunan Kebaktian Rakyat Jawa. Sebagai pengganti “PUTERA” maka sifat


293

Jawa Hokokai berbeda dengan organisasi sebelumnya. PUTERA merupakan suatu gerakan Indonesia yang dipimpin tokoh-tokoh Indonesia sedangkan Jawa Hokokai merupakan organisasi Jepang yang anggotanya : Perbedaan antara PUTERA dan Jawa Hokokai PUTERA 1. Suatu Gerakan Indonesia

Jawa Hokokai 1. Organisasi pemerintah

dibawah pengawasan

pendudukan Jepang,

pendudukan Jepang.

anggotanya 5 orang Jepang dan masyarakat Indonesia.

2. Di pimpin oleh tokoh-tokoh Indonesia.

2. Di pimpin oleh Gunseikan (kepala pemerintah militer Jepang).

3. Penanaman sikap anti barat

3. Penonjolan sifat kebaktian pada Jepang.

4. Usaha Jepang Mempertahankan Kekuasaan Dalam perkembangan Perang Pasifik, situasi menjadi berubah karena kekuatan pasukan Sekutu menjadi lebih dominan di beberapa Front Pertempuran dibanding tentara Jepang. Kondisi ini memaksa Jepang merubah sikapnya terhadap negeri-negeri yang didudukinya. Jepang membutuhkan bantuan rakyat setempat guna menahan Ofensif Tentara Sekutu. Menyikapi hal tersebut, berdasar keputusan sidang parlemen ke-82 di Tokyo, di kemukakan Perdana Menteri Tojo dilapangan IKADA, Jakarta pada tanggal 7 Juli 1943 tentang adanya, kesempatan untuk ambil bagian dalam pemerintahan. Disamping itu pemerintah militer Jepang mulai mengerahkan pemuda-pemuda Indonesia membantu usaha perang Jepang. Pada bulan Januari 1943 dibukalah pusat latihan militer untuk pemudapemuda Indonesia yang dikenal dengan nama “Sainen Dojoú” (tempat latihan pemuda-pemuda di Tangerang, Jawa Barat). Sainen Dojo dipimpin perwira Jepang yaitu Yanagawa. Ia merupakan salah seorang perwira Jepang yang


294

mendukung cita-cita kemerdekaan sehingga setelah Indonesia merdeka, Yanagawa menjadi warga negara Indonesia. Pada tanggal 29 April 1943 Jepang membentuk organisasi semi militer di Indonesia yaitu : a. Seinendan (Barisan Pemuda) Seinendan bertujuan untuk mempersiapkan pemuda Indonesia secara mental maupun tehnis dalam memberikan dukungan dalam usaha perang. Susunan pengurus Seinendan terdiri atas : a. Dancho

: (Komandan)

b. Fuku Dancho

: (Wakil komandan)

c. Komon

: (Penasehat)

d. Sanyo

: (Anggota Dewan Pertimbangan)

e. Kanji

: (Administrator).

Pada akhir jaman pendudukan Jepang, Seinendan mempunyai kurang lebih 500.000 anggota. Disamping itu juga ditampung Seinendan perempuan yang diberi nama “Yoshi Seinendan”. b. Keibodan (Barisan Pembantu Polisi) Keibodan tugasnya memelihara keamanan dan ketertiban. Pembinaan Keibodan diserahkan kepada “Keimubu” atas Departemen Kepolisian. c. Heiho (Pembantu Prajurit) Pada tanggal 22 April 1943 tentara wilayah ketujuh, mengeluarkan peraturan tentang pembentukan Heiho (Pembantu Prajurit). Sejak itu para Heiho dilatih dan dipergunakan dalam berbagai kesatuan militer dibawah wewenang tentara wilayah ketujuh yang didalamnya termasuk tentara keenam belas (yang menguasai Jawa – Madura). Pihak Jepang tidak meragukan kemampuan Heiho dalam melaksanakan tugas-tugas militernya. Namun yang dikhawatirkan adalah kesetiaan para Heiho terhadap usaha dan kepentingan perang Jepang. Pihak


295

Jepang merasa takut jika para pemuda Indonesia yang telah terdidik dan terlatih secara militer akan memukul balik pasukan Jepang di Indonesia. Pasukan Heiho dipergunakan di beberapa daerah di Indonesia, termasuk di bagian Timur Indonesia yang terjadi pertempuran yang seru dengan pihak Sekutu seperti wilayah Sorong, Manukwari, Halmahera serta wilayah diluar Indonesia seperti kepulauan Salomon di wilayah Pasifik. d. Fujinkai (Himpunan Wanita) Pada bulan Agustus 1943 dibentuk Fujinkai. Tujuannya untuk pengerahan tenaga militer Jepang dari kaum wanita. Dalam keanggotaan batas umur adalah 15 tahun. Kepada kaum wanita ini juga diberikan latihan-latihan militer. e. PETA (Pembela Tanah Air) Lahirnya PETA dimulai dari usul R. Gatot Mangkuprojo melalui suratnya tanggal 7 September 1943 ditujukan kepada “Gunseikan”. Isi surat tersebut antara lain meminta agar bangsa Indonesia diijinkan membantu militer Jepang secara langsung di garis depan dalam menghadapi Sekutu. Sebenarnya usul tersebut, terdapat dua kepentingan yang sejalan, pihak Jepang membutuhkan tenaga

pemuda-pemuda

Indonesia

dalam

membantu

pasukan

Jepang

mempertahankan Indonesia dari serangan Sekutu. Sebaliknya, pihak Indonesia juga membutuhkan pemuda-pemuda yang terampil di bidang militer yang kelak akan dipergunakan untuk merebut serta mempertahankan kemerdekaan. Pada dasarnya PETA terdiri dari orang-orang dalam suatu daerah Karisidenan (Syu) yang bertugas dan berkewajiban untuk membela dan mempertahankan daerah karisidenannya masing-masing dari serangan Sekutu. Tentara PETA memiliki lima tingkat kepangkatan, yaitu : a. Daidanco

=

Komandan Batalion

b. Cudanco

=

Komandan Kompi

c. Shodanco

=

Komandan Peleton

d. Bundanco

=

Komandan Regu

e. Giyubei

=

Prajurit Sukarela


296

f. MIAI (Majelis Islam Ala Indonesia) Sejak kedatangannya ke Indonesia, Jepang memperhatikan yang khusus kepada organisasi Islam dari pada organisasi pergerakan nasional. Golongan Islam dianggap sebagai anti barat, sehingga dimanfaatkan Jepang untuk mendukung Sekutu. Maka tanggal 13 Juli 1942 pemerintah pendudukan Jepang mengijinkan organisasi MIAI yang didirikan oleh KH. Mas Masyur di Surabaya pada tahun 1937 untuk tetap berdiri. Namun MIAI dianggap kurang dinamis dalam membantu usaha perang, sehingga pada bulan Oktober 1943 dibubarkan dan diganti organisasi Islam yang baru yaitu MASYUMI (Majelis Syura Muslimin Indonesia) pada tanggal 22 November 1943.

5. Perlawanan Rakyat Indonesia Terhadap Tentara Jepang Pada awalnya, kedatangan tentara Jepang di Indonesia disambut gembira. Kedatangannya dianggap sebagai pembebas rakyat Indonesia dari belenggu penjajahan Belanda. Rakyat Indonesia tertipu dengan janji dan propaganda Jepang. Penindasan dan kekejaman pasukan Jepang melebihi penjajahan Belanda. Kekayaan bumi Indonesia meliputi pertambangan, pertanian, perkebunan, peternakan dan lain-lain dikuasainya. Disamping itu terdapat budaya Jepang dipaksakan di Indonesia yang bertantangan dengan norma agama dan norma adat seperti : -

Saikerei

:

Yaitu memberi hormat kepada kaisar Jepang (Tenno Heika) dengan cara membungkukkan badan serta menundukkan kepala ke arah istana kaisar Jepang.

-

Sake

:

Kebiasaan orang Jepang yang suka minum-minuman keras.

Golongan yang tertindas antara lain “Romusha” yaitu mereka yang dipekerjakan dengan paksa oleh pendudukan Jepang. Jepang memerlukan tenaga kasar untuk membangun sarana perang seperti benteng, jalan raya, dan lain-lain. Pada mulanya tugas-tugas tenaga kerja Indonesia bersifat sukarela, namun akhirnya pengerahan tenaga bersifat paksaan. Pada romusha juga di kirim ke luar Jawa dan luar Indonesia seperti Burma, Thailand, Vietnam,


297

Malaysia, dan lain-lain. Banyak diantara Romusha meninggal dalam tugas. Untuk menghilangkan ketakutan penduduk untuk dijadikan Romusha sejak tahun 1943 Jepang menjuluki para Romusha sebagai “Prajurit Ekonomi” atau “Pahlawan Pekerja”. Akibat penindasan tentara Jepang maka terjadi perlawanan rakyat Indonesia : a. Perlawanan di Sukamanah Sukamanah

merupakan

sebuah

desa

di

Kecamatan

Singapura,

Tasikmalaya, Jawa Barat. Perlawanan rakyat Sukamanah dipimpin oleh K.H. Zainal Mustafa. K.H. Zainal Mustafa sebelumnya menentang pemerintahan Hindia Belanda, sehingga dipenjara oleh Kolonial Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, ia dibebaskan. Namun akhrinya terjadi perlawanan rakyat terhadap Jepang di Sukamanah yang dipimpin K.H. Zainal Mustafa menolak melakukan Saikerei, yaitu membungkuk memberi hormat pada kaisar Jepang. Hal ini yang mendorong munculnya perlawanan rakyat. K.H. Zainal Mustafa dapat ditangkap dan dipenjara di Cipinang (Jakarta). Namun tanggal 25 Oktober 1944, ia bersama pengikutnya dibunuh tentara Jepang. b. Perlawanan di Aceh Pada tanggal 10 November 1942 di daerah Cot Plieng, Lhok Seumawe, Aceh terjadi perlawanan rakyat menentang pasukan Jepang. Perlawanan ini dipimpin Teungku Abdul Jalil. Namun, ketika Teungku Abdul Jalil bersama pengikutnya sedang bersembahyang, dibunuh oleh tentara Jepang. c. Perlawanan PETA di Blitar Pada

tanggal

14

Februari

1945,

Shodanco

Supriyadi

memimpin

pemberontakan PETA di Blitar, sedang Shodanco Muradi sebagai komandan pertempuran. Pemberontakan bergerak keseluruh penjuru kota Blitar dan menuju ke pos-pos pasukan Jepang di luar kota. Akhirnya pemberontakan tersebut dapat diredam. Para pemberontak ditangkap ataupun dibujuk untuk kembali ke Blitar dengan kemauan sendiri.


298

Namun pasukan Jepang telah meng-gunakan taktik tipu daya. Kolonel Katagiri (komandan Batalyon dari Malang) membujuk kepada Shodanco Muradi dan anak buahnya untuk menyerah dan akan diampuni oleh pemerintah militer Jepang. Perundingan antara Muradi dan Katagiri didaerah Ngancar, Blitar pada tanggal 21 Februari 1945. Ternyata pemerintah militer Jepang ingkar janji karena para pemberontak PETA, tetap diajukan di meja perundingan. Sidang pengadilan militer Jepang pada tanggal 13 – 16 April 1945 yang dipimpin Kolonel Yamamoto dengan jaksa penuntut Letnan Kolonel Tanaka akhirnya menjatuhkan hukuman mati kepada Shodanco Muradi dan kawan-kawannya. Sementara itu Shodanco Supriyadi dinyatakan hilang. Ada dugaan Supriyadi tertangkap dan dibunuh. a. Pembentukan BPUPKI Pada tahun 1943, perang pasifik mulai berbalik arah. Tentara Jepang yang pada awalnya mampu dengan mudah mengalahkan tentara Sekutu, sekarang bersifat defensik. Tentara Sekutu bergerak ofensif untuk merebut kembali wilayah-wilayahnya di Asia – Pasifik. Pemerintah Jepang dan penguasa militer di Tokyo akhirnya meninjau kembali sikap mereka terhadap kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 16 Juni 1943 dalam sidang ke 82 Parlemen Jepang di Tokyo Perdana Menteri Jenderal Hideki Tojo mengumumkan tentang pemberian kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk berperan serta dalam politik dan pemerintahan. Pada tanggal 7 Juli 1943 Perdana Menteri Tojo berkunjung ke Jakarta dan berpidato di lapangan Ikada mengenai janji kemerdekaan Indonesia dari pemerintah Jepang. Untuk menindak lanjutinya pada tanggal 5 September 1943 dibentuklah “Chuo Sang-In” atau Dewan Pertimbangan Pusat. Kemudian dibentuk “Syu Sangi Kai” atau Dewan Pertimbangan Daerah untuk tiap-tiap karisidenan (Syu). Pada bulan November 1943 di Tokyo diadakan konferensi Asia Timur Raya, maka negara-negara yang telah diberi kemerdekaan di undang seperti Thailand, Philipina, Burma dan pemerintah boneka Jepang di Cina. Sedang India diundang sebagai pengamat sedang Indonesia sama sekali tidak dilibatkan. Hanya, setelah konferensi Asia Timur Raya selesai, Sukarno, Moh. Hatta dan Ki Hajar Dewantara diundang ke Jepang dan bertemu dengan Kaisar Jepang dan Sejarah SMA/SMK K - 4

299

Perdana Menteri Tojo. Namun dalam pertemuan tersebut, pemerintah Jepang tidak memberi isyarat tentang kemerdekaan bahkan permohonan untuk menggunakan bendera Nasional dan lagu kebangsaan “Indonesia Raya” juga ditolak. Pada bulan Agustus 1944, situasi pertahanan Jepang semakin buruk. Moral masyarakat dan tentara Jepang merosot serta produksi untuk keperluan perang menurun. Sebelumnya, pada bulan Juli 1944 kepulauan Saipan yang strategis dapat direbut Sekutu. Faktor-faktor tersebut yang menyebabkan kabinet Perdana Menteri Tojo jatuh pada tanggal 17 Juli 1944 dan diganti oleh Perdana Menteri Jenderal Kuniaki Koiso. Langkah yang ditempuh P.M Koiso untuk mempertahankan pengaruhnya pada rakyat di wilayah yang didudukinya ialah dengan cara memberi janji kemerdekaan. Pada tanggal 7 September 1944 dalam sidang parlemen Jepang ke 85 di Tokyo, P.M Koiso mengumumkan bahwa pemerintah Jepang memperkenankan bahwa Hindia Belanda (Indonesia) untuk merdeka di kemudian hari. Tujuan dari pemberian kemerdekaan itu adalah : 1) Mendapat simpati dan popularitas dari rakyat Indonesia. 2) Mengembangkan kebijaksanaan Imperium Asia Timur Raya. 3) Memanfaatkan situasi untuk keperluan perang. Namun Deklarasi P.M Koiso tentang kemerdekaan Indonesia tidak diikuti langkah yang nyata kearah perwujudan kemerdekaan Indonesia. Hal ini disebabkan pemerintah Jepang menganggap bahwa mengatasi krisis perang dengan Sekutu lebih penting dan mendesak dari pada masalah kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1944 setelah kepulauan Saipan jatuh, ternyata tentara Jepang juga dapat dipukul mundur di kepulauan Solomon oleh tentara Amerika Serikat. Kemudian Irian, Moratai juga dikuasainya. Pada tanggal 20 Oktober 1944, tentara Amerika Serikat yang dipimpin Jenderal Douglas Mac Arthur mendarat di kepulauan Leyte (Philipina). Dan tanggal 19 Februari 1945, benteng Iwo Jima gagal dipertahankan tentara Jepang. Pasukan Sekutu juga menyerang bagian-bagian wilayah Indonesia seperti Halmahera, Ambon, Manado, Surabaya, dan Balikpapan. Menghadapi situasi yang kritis ini, pemerintah militer Jepang


300

dibawah pimpinan Saiko Shikian (Panglima Militer) yaitu Kumaciki Harada mengumumkan pembentukan badan yaitu “Dokuritsu junbi Cosukai” atau “Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia” (BPUPKI) pada tanggal 1 Maret 1945. Tujuan dibentuk BPUPKI untuk menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan politik ekonomi, sosial, dan tata pemerintahan yang dibutuhkan dalam usaha pembentukan negara Indonesia. Ketua BPUPKI adalah dr. Rajiman Widyodiningrat. Pada tanggal 28 Mei 1945 dimulailah upacara pembukaan sidang pertama BPUPKI di gedung Cuo Sangi In, Jakarta. Pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 mengadakan sidang. Pada sidang BPUPKI Mr. Muh. Yamin dan Ir. Sukarno menjadi pembicara yang menyampaikan pidato yang mengusulkan kelima dasar filsafat negara yang dikenal sebagai “Pancasila”. Rumusan materi Pancasila yang pertama disampaikan oleh Muh. Yamin tanggal 29 Mei 1945, yang mengemukakan lima Azaz dan Dasar Negara kebangsaan Republik Indonesia yaitu : 1.

Peri Kebangsaan

2.

Peri Kemanusiaan

3.

Peri Ketuhanan

4.

Peri Kerakyatan

5.

Kesejahteraan Rakyat

Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Sukarno mengucapkan pidatonya yang dikenal sebagai lahirnya Pancasila menurut Sukarno adalah : 1.

Kebangsaan Indonesia

2.

Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan

3.

Mufakat atau Demokrasi

4.

Kesejahteraan Sosial

5.

Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kelima dasar tersebut dinamakan Pancasila oleh Sukarno. Sesudah sidang pertama tersebut, pada tanggal 22 Juni 1945 terbentuk Panitia Kecil yang terdiri dari sembilan orang yang dikenal dengan “Panitia Sembilan”. Anggotanya para anggota BPUPKI yaitu IR. Sukarno, Moh. Hatta, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. A.A. Maramis, Abikusno Cokrosuyoso, Abdul Kahar Muzakir, K.H. Wakhid Hasyim, H. Agus Salim dan Mr. Moh. Yamin. Panitia sembilan menghasilkan suatu dokumen berisikan tujuan dan maksud pendirian negara


301

Indonesia merdeka yang dikenal dengan nama “Piagam Jakarta” atau “Jakarta Charter”. Rumusan Dasar Negara Indonesia tersebut yaitu : 1.

Ke Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemelukpemeluknya.

2.

(Menurut) dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

3.

Persatuan Indonesia.

4.

(dan) kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

5.

(serta dengan mewujudkan suatu) keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebelum rumusan disahkan, tokoh-tokoh agama Nasrani dari Indonesia

Timur menemui Moh. Hatta, agar meninjau lagi isi sila pertama. Akhirnya Drs. Moh. Hatta berkonsultasi dengan empat para pemuka Islam seperti Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimejo, dan Mr. Teuku Mohammad Hasan. Hasilnya, demi persatuan dan kesatuan bangsa, maka sila pertama dirubah “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Tanggal 10 – 16 Juli 1945 diadakan sidang BPUPKI tentang perumusan terakhir materi Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan juga membahas Rencana Undang-Undang Negara Indonesia Merdeka. Panitia Perancang UUD di ketuai IR. Sukarno. Panitia tersebut kemudian membentuk panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar yang beranggota tujuh (7), orang yaitu Prof. Dr. Mr. Supomo, Mr. Wongsonegoro, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. A.A. Maramis, Mr.R.P. Singgih, H. Agus Salim dan dr. Sukiman. Hasil perumusan panitia kecil ini disempurnakan dari segi bahasanya oleh panitia lain yaitu Prof. Dr. Mr. Supomo, H. Agus Salim dan Prof. Dr. P.A. Husein Jayadiningrat. Berkat kerja keras dan kesadaran anggota BPUPKI telah berhasil menyusun produk-produk bagi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Rakyat Indonesia harus sudah siap untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Karena berdasar analisa dan perhitungan politik, tentara Jepang akan segera kalah dalam Perang Dunia II atau Perang Asia Timur Raya. b. Pembentukan PPKI Pada tanggal 16 Mei 1945 di Bandung diselenggarakan Konggres Pemuda seluruh Jawa yang di sponsori Angkatan Muda Indonesia. Sebenarnya Angkatan Muda Indonesia dibentuk atas inisiatif Jepang pada pertengahan tahun


302

1944. Dalam perkembangannya gerakan ini lebih bersifat anti Jepang. Konggres tersebut antara lain dihadari oleh Djamal Ali, Chairul Saleh, Anwar Cokroaminoto dan Harsono Cokroaminoto serta mahasiswa-mahasiswa IKA Daigaku, (Mahasiswa Sekolah Tinggi Kedokteran) di Jakarta, dianjurkan agar para pemuda bersatu melaksanakan proklamasi kemerdekaan bukan sebagai hadiah dari Jepang. Konggres tersebut dalam suasana nasional kebangsaan Indonesia, Lagu “Indonesia Raya” dinyanyikan tanpa menyanyikan lagu kebangsaan Jepang “Kimigayo”. Bendera Merah Putih dikibarkan tanpa bendera Jepang, Hinomaru. Dalam konggres tersebut antara lain menghasilkan dua resolusi yaitu: -

Semua golongan di Indonesia (utamanya golongan pemuda)

dipersatukan dan dibulatkan dibawah satu pimpinan nasional. -

Dipercepatnya pelaksanaan kemerdekaan Indonesia. Ternyata konggres menyatakan dukungan dan kerjasama dengan Jepang

dalam usaha mencapai kemenangan terakhir. Pernyataan tentang kerja sama dengan Jepang tersebut ditentang utusan pemuda dari Jakarta seperti Sukarni, Harsono Cokroaminoto dan Chairul Shaleh. Mereka tidak mengambil bagian dalam gerakan Angkatan Muda Indonesia dan menyiapkan organisasi kepemudaan yang lebih radikal. Pada tanggal 15 Juli 1945 para pemuda radikal tersebut membentuk organisasi “Gerakan Angkatan Baru Indonesia” tujuannya yaitu mencapai persatuan pada semua golongan masyarakat di Indonesia, menanamkan semangat yang revolusioner atas kesadaran sebagai rakyat yang berdaulat, membentuk negara Indonesia, mempersatukan kerjasama dengan Jepang, namun jika perlu bergerak sendiri ”Mencapai kemerdekaan dengan kekuatan sendiri”. Namun Gerakan Rakyat Baru tetap harus tunduk pada Gunseiku (pemerintah militer Jepang). Dan ketika tanggal 28 Juli 1945 Gerakan Rakyat Baru diresmikan, dimana Jawa Hokokai dan Masyumi digabung ternyata tokohtokoh golongan pemuda seperti Chairul Saleh, Sukarni, Harsono Cokroaminoto dan Asmara Hadi menolak untuk bergabung. Nampak jelas perselisihan paham antara golongan tua dan golongan muda tentang cara pelaksanaan berdirinya negara Indonesia. Golongan tua dan muda sependapat bahwa kemerdekaan Indonesia segera diproklamasikan namun keduanya berselisih pendapat tentang


303

pelaksanaannya. Golongan tua sesuai dengan perhitungan politik berpendapat bahwa Indonesia dapat merdeka tanpa pertumpahan darah dengan jalan kerjasama dengan Jepang. Golongan tua menggantungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada rapat PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Pembentukan PPKI (Dokuritsu Jumbi Iinkai) dilaksanakan tanggal 7 Agustus 1945, maka saat itu juga BPUPKI (Dokuritsu Jumbi Cosakai) dibubarkan. Anggota PPKI dipilih oleh Jenderal Besar Terauchi (Panglima Perang Tertinggi di seluruh Asia Tenggara). Untuk pengangkatan tersebut, jenderal Terauci memanggil tiga tokoh nasional terdiri Ir. Sukarno, Drs. Moh. Hatta, Radfiman Widyodiningrat. Pada tanggal 9 Agustus 1945 mereka bertiga berangkat menuju di markas Jenderal. Terauci di Vietnam Selatan. Dalam pertemuan di Dalath (Vietnam Selatan) pada tanggal 12 Agustus 1945, Terauci menyampaikan kepada tokoh-tokoh Indonesia bahwa pemerintah Jepang telah memutuskan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Untuk pelaksanaannya telah dibentuk PPKI sampai menunggu persiapan selesai. Sementara itu, untuk wilayah Indonesia pasca kemerdekaan ada tiga usulan yaitu : -

Seluruh bekas Hindia Timur Belanda

-

Seluruh bekas Hindia Timur Belanda ditambah dengan Malaya, tetapi

tidak mencakup Papua. -

Seluruh bekas Hindia Timur Belanda, ditambah dengan Malaya, Borneo,

Timur Portugis dan Papua serta pulau-pulau yang berdekatan dengannya. Namun terdapat perbedaan antara pemerintah Jepang dengan tokoh-tokoh nasional. Jepang beranggapan bahwa pemberian kemerdekaan dilakukan secara bertahap dari satu daerah ke daerah lain, alasannya tingkat persiapan tiap wilayah berbeda-beda. Namun tokoh-tokoh nasional bersikeras agar kemerdekaan diberikan kepada seluruh Indonesia sekaligus. PPKI keanggotaannya terdiri dari 21 orang dari seluruh Indonesia. Ketuanya Ir. Sukarno dan wakil Moh. Hatta. Tugas PPKI adalah bertindak sebagai badan yang mempersiapkan penyerahan kekuasaan pemerintahan dari tentara Jepang kepada badan tersebut.

B. ProklamasiKemerdekaan Indonesia


304

1. Kekalahan Jepang pada Perang Dunia II Pada tanggal 14 Agustus 1945 tokoh-tokoh nasional yaitu IR. Sukarno, Moh. Hatta dan dr. Radfiman Widyodiningrat berangkat kembali ke Jakarta setelah bertemu dengan Jenderal Terauci di Dalath, Vietnam. Sementara itu perkembangan Perang Dunia II menjadi berbalik karena negara-negara fasis mulai terdesak oleh kekuatan Sekutu setelah Jerman dan Italia kalah di benua Eropa, tanggal 9 Agustus 1945 Uni Soviet mengumumkan perang dengan kemaharajaan Jepang – Tentara Uni Soviet menyerbu daerah-daerah yang diduduki tentara Jepang di Asia, seperti Mancuria. Sebelumnya tanggal 6 Agustus 1945 kota Hiroshima telah diserang Amerika Serikat dengan dijatuhi Bom Atom. Dan tanggal 9 Agustus 1945 Nagasaki juga dijatuhi Bom Atom. Kekalahan tentara Jepang sudah saatnya tiba. Kaisar Jepang Hirohito (Tenno Heika) menyadari bahwa ambisi membangun Imperium Asia Timur Raya tidak mungkin tercapai. Kaisar Jepang memerintahkan rakyat dan tentaranya untuk menghentikan perang. Hal inilah yang menjadi pertimbangan Sekutu untuk tidak menjatuhkan bom atom ke 3 di Tokyo. Dan pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat (Unconditional Surrender) kepada Sekutu. 2. Peristiwa Rengasdengklok dan Proklamasi Kemerdekaan Peristiwa penting penyerahan Jepang kepada Sekutu tidak banyak di ketahui oleh rakyat Indonesia. Karena pada saat pendudukan Jepang, sumber berita seperti radio disegel dan koran-koran hanya memberitakan kemenangan tentara Jepang. Pimpinan tentara Jepang dengan ketat menyembunyikan berita kekalahan serta peristiwa bom atom, yang membuat negara Jepang porak poranda. Pada saat Sukarno, Hatta dan dr. Rafiman Widyadiningrat kembali ke Jakarta dari Vietnam, berita kekalahan Jepang belum tersebar, namun Sutan Syahrir termasuk tokoh yang mendengar radio tentang penyerahan Jepang. Bung Karno dan Bung Hatta berpendapat bahwa kemerdekaan Indonesia harus dimusyawarahkan dengan PPKI. Alasannya kemerdekaan yang datangnya dari pemerintahan Pendudukan Jepang atau hasil perjuangan sendiri, tidak akan menjadi persoalan. Hal ini berbeda dengan pendapat golongan muda, yang


305

berpendapat PPKI buatan Jepang, sehingga proklamasi kemerdekaan dengan kekuatan sendiri terlepas dari pemerintah Jepang. Tanggal 15 Agustus 1945, golongan muda mengadakan rapat dengan hasil bahwa proklamasi harus dilaksanakan sesegera mungkin (tanggal 16 Agustus 1945). Sementara golongan tua tetap perlunya mengadakan rapat PPKI yang merupakan suatu badan perwakilan seluruh Indonesia yang representatif. Disamping itu, kekalahan Jepang pada Sekutu menjadikan pasukan Jepang diberi kewajiban menjaga “Status Quo” atas wilayah Indonesia, sehingga jika golongan muda memaksa mengubah “Status Quo” akan terjadi pertumpahan darah. Perbedaan pendapat antara kedua golongan tersebut, membawa golongan muda bertindak untuk menculik Sukarno – Hatta. Tindakan penculikan tersebut bertujuan untuk menjauhkan mereka dari segala pengaruh pemerintah militer Jepang. Pada jam 04.00 hari Kamis 16 Agustus 1945, Sukarno – Hatta diculik kelompok pemuda dan tentara PETA yang dipimpin Sukarni dan Shodanco Singgih dibawa ke Rengasdengklok. Dari Rengasdengklok menuju markas PETA kompi Sudanco Subeno. Dalam pembicaraan, akhirnya disepakati bahwa proklamasi kemerdekaan segera dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Sementara itu dalam pertemuan di Jakarta dengan golongan muda Ahmad Subarjo meyakinkan bahwa dirinya bertanggung jawab dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan di Jakarta secepat mungkin. Hari Kamis, 16 Agustus 1945 jam 16.00, Ahmad Subarjo menuju ke Rengasdengklok menjemput Sukarno – Hatta. Komandan kompi PETA setempat Sudanco Subeno melepas Sukarno – Hatta karena sebelumnya sudah ada jaminan bahwa kemerdekaan akan dikumandangkan tanggal 17 Agustus 1945 selambat-lambatnya pukul 12.00 siang. Rombongan menuju rumah Laksamana Maeda di Jl. Imam Bonjol no.1. Rumah Laksamana Maeda dianggap aman dari kemungkinan gangguan tentara Jepang untuk menggagalkan rencana proklamasi. Rumah Maeda sebagai Kepala Perwakilan Kaigun (Angkatan Laut) memiliki kekebalan “Extra – Territorial” yaitu daerah yang menurut tradisi Jepang harus dihormati oleh Rikugun (Angkatan Darat) Jepang. Dan di rumah tersebut naskah proklamasi disusun.


306

Penyusun teks proklamasi yaitu Sukarno, Hatta dan Ahmad Subarjo dan yang menyaksikan perumusan adalah Sayuti Melik, Sukarni, B.M. Diyah dan Sudiro. Setelah teks proklamasi dirumuskan, muncul persoalan tentang siapa yang berhak menandatangani. Chairul Shaleh berpendapat tidak setuju jika teks proklamasi di tanda tangani PPKI karena PPKI badan bentukan Jepang. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa kemerdekaan Indonesia melalui campur tangan Jepang. Untuk penyelesaiannya, Sukarni berpendapat bahwa penandatangan teks proklamasi yaitu Soekarno – Hatta atas nama bangsa Indonesia. Usul tersebut disetujui dan akhirnya rumusan teks diserahkan pada Sayuti Melik untuk diketik. Terdapat beberapa perubahan antara teks proklamasi klad (yang ditulis tangan) dengan yang otentik (diketik). Klad

Otentik

1. Kata “Tempoh”

Menjadi “Tempo”

2. Wakil-wakil bangsa Indonesia

Atas nama Bangsa Indonesia

3. Jakarta, 17 – 8 – 05

Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun ‟05 (Tahun ‟05 adalah tahun Jepang (Syowa 2605 = 1945 masehi)

SetelahnaskahproklamasiselesaidiketikkemudianditandatanganiSoekarn odanHatta

di

tempattersebut.Bunyinaskahproklamasitersebut

yang

disalinNugrohoNotosusanto (1985) adalahsebagaiberikut : PROKLAMASI

Kami bangsa Indonesia denganinimenyatakanKemerdekaan Indonesia. Hal – hal jang mengenai pemindahan kekoeasaand.l.l., diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempo jangsesingkat – singkatnya. Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 05 Atasnamabangsa Indonesia, Soekarno/Hatta


307

Akhirnya teks proklamasi dikumandangkan oleh Ir. Soekarno di Jl. Pegangsaan Timur no. 56 (sekarang jalan Proklamasi) Jakarta pada hari Jum‟at, tanggal 17 Agustus 1945 jam 10.00 pagi masih dalam suasana bulan Ramadhan. Teks tersebut dibacakan Sukarno yang didampingi Moh. Hatta. Ketika Proklamasi Kemerdekaan Indonesia selesai dibacakan oleh Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta, bendera Merah Putih (yang dijahit oleh Ibu Fatmawati) dikibarkan dan secara spontan seluruh hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman Setelah

pelaksanaan

proklamasi

dilanjutkan

dengan

kegiatan

penyebarluasan teks dan pamflet ke berbagai daerah terutama ke kantorkantor berita (radio maupun koran). Berita tentang proklamasipun dengan cepat didengar oleh rakyat Indonesia bahkan oleh dunia luar. Dengan proklamasi tersebut maka tercapailah Indonesia merdeka yang susunan negaranya diatur dengan UUD 1945.

D.

AKTIVITAS PEMBELAJARAN Untukmemahamimateri,

andaperlumembacasecaracermatmodulini,

gunakanreferensi

lain

sebagaimateripelengkapuntukmenambahpengetahuananda. Dengarkandengancermatapa yang disampaikanolehpemateri, dantulisapa yang

dirasapenting.

Silahkanberbagipengalamanandadengancaramenganalisis, menyimpulkandalamsuasana

yang

aktif,

inovatifdankreatif,

menyenangkandanbermakna. Langkah-langkah

yang

perludilakukandalammempelajarimateriinimencakup: 1. Aktivitasindividu, meliputi: a. Memahamidanmencermatimateridiklat b. Mengerjakanlatihan

/lembarkerja/tugas,

menyesuaika

masalah/kasuspadasetiapkegiatanbelajar; danmenyimpulkan c. Melakukanrefleksi


308

2. Aktivitaskelompok, meliputi:

E.

a.

Mendiskusikanmateripelatihan

b.

Bertukarpengalamandalammelakukanpelatihan

c.

Penyelesaianmasalah/kasus

LATIHAN/TUGAS/KASUS

LembarKerja Kerjakansecaraberkelompok! 1.

Jelaskan latar belakang pendudukan Jepang di Indonesia!

2.

Deskripsikan perjuangan bangsa Indonesia pada masa pendudukan Jepang!

3.

Dalam menghadapi sekutu pada Perang Dunia II, Jepang mengalami kekalahan.

Analisalah penyebab kekalahan Jepang dalam perang

tersebut! 4.

Pada sidang BPUPKI, beberapa tokoh mengemukakan pemikirannya mengenai dasar negara. Bandingkan rumusan materi dasar negara yang disampaikan oleh Mohammad Yamin dan Ir. Soekarno!

5.

Susunlah

naskah

sosio

drama

peristiwa

Rengasdengklok

dan

proklamasi kemerdekaan Indonesia secara kronologis!

F.

UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT Setelahkegiatanpembelajaran, Bapak/ibudapatmelakukanumpanbalikdenganmenjawabpertanyaanberikuti ni: 1. Apa yang bapak/ibupahamisetelahmempelajarimateriSejarah Indonesia (1942 – 1945) ? 2. Pengalamanpentingapa

yang

bapak/ibuperolehsetelahmempelajarimateri di atas? 3. Ceritakan pengalaman terbaik Bapak/ibu selama mengajar mata pelajaran sejarahdi SMA/SMK!


309

G.

RANGKUMAN 1. Sejak awal pecahnya perang Pasifik, pasukan Jepang berusaha menguasai Indonesia. Alasannya, Angkatan Perang Jepang (Dai Nippon) membutuhkan minyak bumi dan bahan mentah lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan angkatan perangnya. 2. Untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia, Jepang menerapkan berbagai kebijakan, di antaranya propaganda, pembentukan organisasi semi

militer

dan

organisasi

lainnya,

termasuk

BPUPKI,

untuk

meyakinkan janji kemerdekaan yang kelak akan diberikan pada Indonesia. 3. Terjadinya peristiwa Rengasdengklok merupakan dinamika sejarah yang terjadi menjelang kemerdekaan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA Cahyo Budi Utomo, 2003. Pendudukan Jepang di Indonesia. Jakarta : Direktorat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Cahyo budi Utomo, 2003. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Jakarta : Direktorat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 1984. Sejarah Nasional

Indonesia

VI.

Jakarta

:

Balai

Pustaka.

Murdiono, 1995. Denyut Nadi Revolusi Indonesia. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama dan LIPI. Nugroho Notosusanto, 1979. Tentara Peta : Pada Jaman Pendudukan Jepang di Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka. Nugroho Notosusanto, 1985. Naskah Proklamasi Yang Otentik dan Rumusan Pencasila Yang Otentik. Jakarta : Balai Pustaka. Rini Yunarti, 2003.BPUPKI, PPKI, Proklamasi Kemerdekaan RI, Jakarta : Penerbit buku Kompas. Sagimun, MD. 1989. Peranan Pemuda : Dari Sumpah Pemuda sampai Proklamasi, Jogyakarta : Bina Aksara.


310


TERBENTUKNYA PEMERINTAHAN RI

A. TUJUAN PEMBELAJARAN Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diklat dapat menunjukkan dinamika pemerintahan Indonesia pada awal kemerdekaan

dengan

perjuangan bersenjata serta upaya diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan RI, dengan baik.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 1. Setelah mengikuti pendidikan dan latihan ini, diharapkan peserta dapat : 2. Menjelaskan dinamika pemerintahan pada awal kemerdekaan 3. Menganalisis konflik Indonesia-Belanda pascakemerdekaan RI 4. Menganalisis upaya diplomasi Indonesia-Belanda pascakemerdekaan RI

C. Uraian Materi a) Pemerintahan RI di Awal Kemerdekaan Menyerahnya Jepang pada Perang Dunia II atas Sekutu tanggal 14 Agustus 1945 menunjukkan bahwa secara de jure wilayah pendudukan Jepang di kawasan Asia (termasuk Indonesia) dikuasai Sekutu sebagai pihak yang menang dalam Perang Dunia II tersebut. Namun ketika Sekutu belum datang ke Indonesia sehingga muncul Vacuum of Power maka kesempatan itu dimanfaatkan dengan cermat oleh bangsa Indonesia untuk memerdekakan diri tanggal 17 Agustus 1945. Namun proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 bukanlah jaminan bagi terlepasnya bangsa Indonesia dari pengaruh kolonialisme.

Belanda bertujuan menghancurkan sebuah negara yang


311

dianggapnya dipimpin oleh orang-orang yang bekerja sama dengan Jepang dan berusaha memulihkan suatu rezim kolonial yang telah dibangun sekitar 350 tahun. Usaha-usaha menggagalkan kemerdekaan tersebut berasal dari dua faktor yaitu upaya Belanda untuk kembali berkuasa di Indonesia dan munculnya gangguan-gangguan keamanan di daerah yang didukung oleh Belanda. Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan sumber tatanan kehidupan politik bagi bangsa Indonesia. Untuk melengkapi lembaga negara, maka PPKI mengadakan sidang secara berturut-turut: 1) Tanggal 18 Agustus 1945, dalam sidang I PPKI diputuskan: 

Mengesahkan UUD 1945



Memilih presiden dan wakil presiden



Dalam menjalankan tugasnya, untuk sementara waktu presiden dibantu KNIP

2) Tanggal 19 Agustus 1945, PPKI memutuskan: 

Membentuk kabinet dengan 12 departemen



Menetapkan pembagian wilayah Indonesia yang terdiri 8 propinsi sekaligus ditunjuk gubernurnya



Rencana pembentukan Tentara Kebangsaan

3) Tanggal 22 Agustus 1945, PPKI menetapkan: 

Membentuk KNI (Komite Nasional Indonesia) dengan ketua: Kasman Singodimejo. Tugas KNI untuk memberi nasehat kepada presiden beserta kabinetnya. Hal ini didasarkan pada pasal IV aturan peralihan UUD ‟45 yang menjelaskan “sebelum MPR, DPR dan DPA terbentuk, dalam melaksanakan tugasnya presiden dibantu Komite Nasional. PPKI pada saat itu melebur menjadi KNI-Pusat atau KNIP. Selanjutnya akan dibentuk KNI untuk daerah tingkat I dan II.



Dibentuknya BKR ( Badan Kemanan Rakyat) yang berada dibawah KNI. Selanjutnya akan dibentik KNI untuk Daerah Tingkat I dan II.



Pembentukan PNI sebagai partai tunggal. BKR yang dibentuk tanggal 22 Agustus 1945 bukan tentara dengan

organisasi yang bersifat formal dan professional namun hanya bersifat kerakyatan. BKR dari pusat sampai daerah berada di bawah KNIP dan KNI


312

daerah dan tidak berada dibawah presiden sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang. Status BKR tersebut menjadikan para pemuda tidak puas sehingga membentuk badan-badan perjuangan “Komite Van Aksi”. Komite Van Aksi terdiri atas API (Angkatan Pemuda Indonesia), BARA (Barisan Rakyat Indonesia), BBI (Barisan Buruh Indonesia). Badan perjuangan lainnya juga dibentuk seperti Hisbullah, Sabilillah ataupun badan perjuangan khusus seperti Tentara Pelajar (TP). Selanjutnya, para pemuda BKR dan badan-badan perjuangan berusaha melucuti senjata pasukan Jepang sehingga menimbulkan konflik. Posisi pasukan Jepang dalam situasi dilematis, karena pasca kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, Jenderal Mac Arthur (sekutu) memerintahkan kepada Marsekal Terauchi untuk mempertahankan “status quo” di daerah-daerah bekas pendudukannya. Pada tanggal 16 September 1945 Angkatan Perang Inggris dalam SEAC (South East Asian Commond) dibawah Laksamana Muda Lord Louis Mountbatten mendarat di Jakarta dan melakukan tekanan kepada Jepang untuk tetap menjalankan kebijakan mempertahankan “status quo” di Indonesia. Kebijakan mempertahankan status quo tersebut disebabkan pasca kemerdekaan Indonesia, tentara Sekutu yang menjadi pemenang dalam Perang Dunia II

datang ke Indonesia untuk melucuti pasukan Jepang.

Pasukan yang terbanyak berasal dari pasukan Inggris karena hal ini bagian dari strategi perang Sekutu bahwa Indonesia dimasukkan ke dalam wilayah Southeast Asia Command yang menjadi tanggung jawab Laksamana Mountbatten dari Inggris (Sayidiman Suryohadiprojo,1996:53). Pada masa pendudukan Jepang, terdapat warga Eropa dan Amerika Serikat ditawan pasukan Jepang di Indonesia. Ketika Perang Dunia II berakhir, para tawanan tersebut dibebaskan dan pasukan Jepang diberi tugas untuk mengurusinya. Instruksi dari Sekutu tersebut tidak memperhitungkan kekuasaan berdirinya negara yang telah memproklamirkan kemerdekaannya yaitu Republik Indonesia. Pada tanggal 29 September 1945 tentara Inggris mendarat lagi dipimpin Sir Philip Cristison, panglima AFNEI (Allied Forces Netherlands East Indies)

dengan

membawa

pasukan

NICA

(Netherlands

India

Civil

Administration). Tentara Sekutu dibawah Pimpinan Cristison pada dasarnya


313

bertindak sebagai tentara pendudukan dengan maksud dan tujuan untuk melucuti tentara jepang yang kalah perang, namun kesempatan ini oleh Inggris telah disalahgunakan tugas utamanya, karena bersama tentara Inggris ikut serta pula pegawai-pegawai Belanda ke Indonesia untuk melaksanakan pidato politik Ratu Wilhelmina pada tanggal 7 Desember 1942 (R. Ambarman,1980:91). Belanda masih beranggapan mempunyai kekuasaan de facto atas Indonesia meski sebenarnya kekuasaan tersebut telah berakhir semenjak occupatio belli

Japonica atau penyerahan atas wilayah Hindia

Belanda dari pemerintah Belanda kepada Jepang pada 8 Maret 1942 melalui Perjanjian Kalijati sehingga dimulai masa Pendudukan Jepang di Indonesia. Sementara itu, tugas AFNEI di Indonesia adalah (Nugroho Notosusanto, 1977:32): 1) Menerima penyerahan dari Jepang 2) Membebaskan tawanan perang, khususnya dari negara-negara sekutu 3) Menegakkan dan mempertahankan keadaan yang kemudian diserahkan pada pemerintahan sipil 4) Menuntut penjahat perang di pengadilan sekutu Kedatangan

sekutu

di

Indonesia diikuti pasukan Belanda dengan tujuan menguasai kembali wilayah Indonesia. Namun kedatangan Panglima AFNEI Sir Philip Cristison mengakui secara de fakto negara Indonesia. Hal ini yang membuat kebijakan pemerintah Indonesia untuk menghormati tugas-tugas AFNEI. Namun kebijakan politik Cristison dianggap merugikan kepentingan Belanda sehingga akhirnya ia digantikan oleh Letnan Jendral Sir Montaque. Sikap simpati rakyat terhadap pasukan Sekutu segera berbalik karena pada kenyataannya pasukan NICA berusaha menegakkan pengaruh di tanah bekas jajahannya tersebut. Di daerah, yang didatangi pasukan sekutu seringkali terjadi insiden konflik dengan masyarakat setempat. Konflik tidak hanya terbatas pada pasukan Sekutu dan Belanda, namun juga pasukan Jepang yang bertanggung jawab terhadap “status quo” di Indonesia. Peristiwa Bandung Lautan Api, 10 Nopember di Surabaya, Palagan Ambarawa di Jawa Tengah, Pertempuran 5 hari di Semarang dan lainnya sebagai manifestasi dari upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Diantara beberapa peristiwa pertempuran antara Indonesia melawan kekuatan asing pasca kemerdekaan yang dianggap paling spektakuler adalah


314

Peristiwa 10 Nopember. Pertempuran Surabaya merupakan pertempuran terbesar yang pernah dilakukan pasukan Inggris atas nama Sekutu di Indonesia dan mengakui secara jujur bahwa Surabaya seperti neraka/inverno hell. Peristiwa 10 Nopember sebagai suatu rangkaian kejadian yang dimulai dengan kedatangan pasukan Sekutu dengan menggunakan identitas AFNEI di wilayah Jawa Timur. Sebagai sebuah negara yang baru merdeka, maka rakyat Indonesia khususnya masyarakat Surabaya menyambut kedatangan pasukan Sekutu dengan senang hati terkait tugas dari pasukan Sekutu untuk melucuti pasukan Jepang yang kalah dalam Perang Dunia II. Namun masyarakt Surabaya berbalik menjadi antipati terhadap Sekutu ketika terdapat indikasi bahwa kekuatan pasukan Belanda ( NICA: Netherland Indies Civil Administration) ikut bersama pasukan Sekutu. Kekuatan NICA diprediksi sebagai awal dari rencana

Belanda

melannjutkan

praktek

kolonialisme-imperalisme

di

Indoensia. Namun Sekutu berjanji untuk tidak mengganggu kemerdekaan Indonesia, khususnya di Surabaya dengan adanya kesepakatan antara Gubernur Jawa Timur R.M.T.A Suryo dengan Brigjen A.W.S Mallaby. Kesepakatan tersebut antara lain: 

Inggris tidak mengikutsertakan angkatan perang Belanda



Menjalin kerja sama kedua belah pihak untuk menciptakaan keamanan



Akan dibentuk kontrak biro



Pasukan Inggris hanya bertugas melucuti pasukan Jepang Dengan kesepakatan di atas maka pasukan Inggris diperkenankan

untuk memasuli Kota Surabaya. Dalam perjalanan waktu, pasukan Inggris tidak melaksanakan kesepakatan di atas sehingga sering munculkonflik antara pasukan Inggris dengan masyarakat Surabaya. Pada tanggal 27 Oktober 1945, pasukan Inggris secara sepihak menduduki gedung-gedung pemerintahan di Surabaya yang dipertahankan oleh para pemuda-pemuda di sana sehingga konflik memuncak. Untuk meredakan ketegangan, Presiden Sukarno datang ke Surabaya sehingga untuk sementara waktu ketegangan antara kedua pihak dapat diredam. Konflik tiba-tiba memanas ketika tanggal 31 Oktober 1945 Brigjen Mallaby dinyatakan hilang dan akhirnya ditemukan terbunuh. Pasukan Inggris menuduh bahwa pembunuhan ini dilakukan oleh warga Surabaya. Inggis Sejarah SMA/SMK K - 4

315

memberi ultimatum kepada warga Surabaya yang terlibat pembunuhan tersebut, untuk menyerahkan diri. Jika ultimatum ini tidak ditanggapi maka tanggal 10 Nopember 1945, Kota Surabaya akan dibumihanguskan. Tak seorangpun yang menanggapi ultimatum tersebut sehingga Surabaya diserang pasukan Inggris dari darat, laut dan udara. Rakyat Surabaya mengadakan perlawanan yang dipimpin oleh Bung Tomo. Pertempuran ini akhirnya dikenal sebagai Hari Pahlawan yang diperingati tiap tanggal 10 Nopember.

b). Sejarah Lahirnya TNI Pascakemerdekaan,situasi tidak stabil ketika RI yang baru saja merdeka belum mempunyai alat pertahanan negara untuk mempertahankan diri dari bahaya yang berasal dari dalam dan luar. Melihat perkembangan situasi yang membahayakan negara ini,maka para pemimpin negara, menyadari bahwa sulit untuk mempertahankan negara dan kemerdekaan tanpa suatu Angkatan Perang. BKR tidak dapat berfungsi maksimal karena dibentuk secara lokal sehingga tidak dapat mengadakan pertahanan negara secara sentral. Kebijakan pemerintah yang belum membentuk tentara ini sebagai bagian dari kekhawatiran dari pemerintah bahwa kemerdekaan yang baru saja diproklamirkan akan dituduh oleh Sekutu sebagai usaha dari pemerintah Pendudukan Jepang jika pemerintah RI membentuk institusi tentara. Untuk menghapus pandangan dari Sekutu tersebut maka Pemerintah menunjukkan sikap yang penuh perdamaian terhadap pasukan Sekutu karena jika kemerdekaan Indonesia dituduh sebagai pemberian Jepang maka Sekutu dimungkinkan tidak mengakui kemerdekaan itu dan mengganggap Indonesia secara

sah

masih

menjadi

daerah

jajahan

Belanda

(Sayidiman

Suryohadiprojo,1996:53-54) Di

dalam

undang-undang

pembentukannya,fungsi

BKR

secara

tersamar-samar disebutkan sebagai ”memelihara keamanan bersama-sama dengan rakyat dan badan-badan negara bersangkutan”. BKR berada dibawah pengarahan KNIP dan cabang-cabangnya akan dibentuk di semua tingkat pemerintahan yang lebih rendah, dibawah pengawasan cabang-cabang Komite Nasional Indonesia (KNI) di daerah. Hambatan paling besar bagi BKR


316

untuk mencapai tingkat efesiensi militer yang lebih tinggi adalah tidak adanya sebuah komando yang terpusat. Pemerintah akhirnya memanggil bekas mayor KNIL, Urip Sumoharjo yang ditugaskan membentuk tentara Kebangsaan Nasional. Pada tanggal 5 Oktober 1945 keluarlah “Maklumat Pemerintah”, terbentuknya organisasi ketentaraan yang bernama “Tentara Keamanan Rakyat /TKR”, serta mengangkat Supriyadi, bekas Komando Pleton PETA yang terkenal dalam pemberontakan melawan Jepang di Blitar pada Pebruari 1945, menjadi Menteri Keamanan Rakyat (AH. Nasution, dalam Yahya Muhaimin,2002:25). Sesuai dengan namanya, fungsi utama TKR masih tetap memelihara keamanan dalam negeri dan bukan menghadapi musuh dari luar. Namun setidak-tidaknya

statusnya

sudah

meningkat

menjadi

tentara

(Ulf

Sundhaussen,1986:13). Pada tanggal 20 Oktober 1945 pemerintah melakukan pengangkatanpengangkatan dalam lingkungan Kementerian Keamanan Rakyat sebagai berikut: Muhammad Sulyoadikusumo (bekas Komandan Batalyon atau Daidan-co tentara PETA dahulu) diangkat selaku Menteri Ad Interim Supriyadi (sejak pemberontakan PETA, Supriyadi belum diketahui keberadaannya) diangkat pemimpin tertinggi TKR dan Urip Sumoharjo sebagai Kepala Staf Umum TKR (Nugroho Notosusanto, dalam Muhaimin,2002:27). Letnan Jendral Urip Sumoharjo berhasil membentuk Markas Tinggi TKR yang berkedudukan di Yogyakarta dan membagi TKR dalam 16 divisi (JawaMadura 10 divisi, dan Sumatera 6 divisi). Pada tanggal 1 Januari 1946 pemerintah mengubah TKR menjadi Tentara Keselamatan Rakyat dan Kementerian Keamanan Rakyat menjadi Kementerian Pertahanan. Namun tanggal 26 Januari 1946 muncul lagi maklumat pemerintah yang mengganti nama Tentara Keselamatan Rakyat menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) serta menjelaskan bahwa TRI bersifat kebangsaan (nasional) yang merupakan satu-satunya organisasi militer di Indonesia. Dalam rangka menciptakan kesatuan pimpinan militer, tanggal 26 Juni 1946 pemerintah mengangkat Jendral Sudirman menjadi Panglima Besar Angkatan Perang RI, sebelumnya ia menjadi panglima TKR dalam Konperensi TKR di Yogykarta pada 18 Desember 1945.


317

Pada tanggal 16 Oktober 1945, KNIP mengusulkan agar komite tersebut diserahi kekuasaan legislatif dan menetapkan GBHN. Pemerintah supaya menyetujui dibentuknya badan pekerja KNIP untuk melaksanakan fungsi baru yang diusulkan tersebut. Wakil Presiden Muhammad Hatta yang bertindak atas nama Presiden segera mengeluarkan maklumat yang dikenal Maklumat No. X tahun 1945 yang berisi tentang “KNIP, sebelum terbentuk MPR dan DPR diserahi kekuasaan legislatif dan menetapakan GBHN”. Perubahan selanjutnya pemerintah mengeluarkan maklumat tanggal 14 November 1945 yang berisi perubahan sistem pemerintahan dari sistem Kabinet Presidensil menjadi Parlementer. Hal ini merupakan perwujudan dari maklumat sebelumnya yaitu maklumat Wakil Presiden tanggal 3 November 1945 yang berisi pemberian kesempatan kepada rakyat untuk mendirikan partai politik dalam sistem multipartai. (Mahfud. M.D, 2000:47-48) Sebagai realisasi Maklumat Pemerintah tentang pergantian sistem kabinet Presidensil dengan kabinet Ministeriil segera ditunjuk Sutan Syahrir sebagai Perdana Menteri yang baru. Kabinet Syahrir segera mengadakan kontak diplomatik dengan pihak Belanda dan Inggris. Pemerintah Inggris mengirimkan Sir Archibald Clark Kerr sebagai Duta Istimewa di Indonesia dan pemerintah Belanda diwakili Gubernur Jenderal Van Mook. Perundingan dimulai tanggal 10 Pebruari 1946 dan Van Mook menyampaikan pernyataan politik yang selanjutnya menjadi dasar perundingan-perundingan dengan RI. Pernyataan politik dari Van Mook adalah mengulangi dari pidato Ratu Belanda tanggal 7 Desember 1942. Isi pokoknya adalah (Nugroho Notosusanto, 1977:34) : 1) Indonesia akan dijadikan negara commonwealth berbentuk federasi yang memiliki self-goverment di dalam lingkungan kerajaan Belanda. 2) Masalah dalam negari diurus oleh Indonesia, sedang urusan luar negeri diurus pemerintah Belanda. 3) Sebelum dibentuk commonwealth, akan dibentuk pemerintahan peralihan selama 10 tahun. 4) Indonesia akan dimasukkan sebagai anggota PBB. Pada perkembangannya timbul perbedaan pendapat antara elemen bangsa dalam menghadapi situasi di

Indonesia. Pemerintahan Sukarno-

Hatta-Syahrir dalam menghadapi Belanda lebih memfokuskan pada jalur


318

diplomasi sementara kalangan militer

menekankan strategi kekuatan

bersenjata. Perbedaan pendapat ini hampir saja menimbulkan perpecahan bangsa dan melamahkan potensi dalam menghadapii kekuatan asing (Yahya Muhaimin:2002:29). Sementara itu, tekanan di dalam negeri terhadap kabinet Syahrir semakin meningkat, terutama masalah perundingan dengan Belanda. Pihak oposisi yang dipimpin Tan Malaka menyatakan bahwa kesediaan Syahrir berunding dengan pihak Belanda akan berakibat keruntuhan Republik Indonesia. Tan Malaka membentuk organisasi “Persatuan Perjuangan” yang didukung Muhammad Yamin dan Adam Malik untuk menuntut kemerdekaan 100% sebagai dasar diadakan perundingan dengan Belanda (Ricklefs, 1991:334).

c). Gerakan Tan Malaka Perundingan antara Indonesia-Belanda berada pada situasi yang menyulitkan bagi Perdana Menteri Syahrir karena konsep perdamaian tersebut ditentang kelompok oposisi yang dikoordinir oleh Tan Malaka. Kelompok oposisi menghendaki agar perundingan dengan Belanda tetap dalam koridor kemerdekaan penuh Republik Indonesia atas wilayahnya, sementara pemerintah lebih memilih cara-cara diplomasi meski dibawah tekanan dan keinginan Belanda sehingga merugikan posisi Indonesia secara politis dan hukum internasional. Strategi diplomasi Syahrir dalam rangka menghadapi Pemerintah Belanda untuk penyelesaian konflik Indonesia-Belanda ditentang oleh Tan Malaka. Tan Malaka merupakan seorang Sosialis-Radikal secara konsisten melakukan oposisi hebat kepada Syahrir terutama sejak awal tahun 1946, dimana Tan Malaka mendirikan organisasi yang bernama Persatuan Perjuangan (PP). Gerakan Tan Malaka ini mendapat dukungan juga dari Panglima Besar Jenderal Sudirman. Oposisi yang dijalankan Tan Malaka melalui Persatuan Perjuangan sangat intensif dan sistematis baik di dalam KNIP maupun di luar KNIP sebagai “Presure Groups” (Yahya Muhaimin. 2002:45). Gerakan Tan Malaka selain mendapat dukungan dari Panglima Besar Jenderal Sudirman juga tokoh pemuda seperti Adam Malik dan Muh.


319

Yamin.

Oposisi Tan Malaka terhadap Perdana Menteri Syahrir berlanjut

dengan tuntutan dibubarkannya kabinet Syahrir dan diganti dengan suatu kabinet koalisi yang bersifat nasional. Akhirnya Syahrir tidak dapat bertahan sehingga menyerahkan mandatnya pada Presiden Sukarno tanggal 28 Februari 1946. Dengan jatuhnya Kabinet Syahrir I, Persatuan Perjuangan mengharap Tan Malaka ditunjuk sebagai Formatur Kabinet. Namun Presiden Sukarno menunjuk kembali Sutan Syahrir (Partai Sosialis) sebagai Formatur Kabinet (Syahrir II). Syahrir dapat menduduki jabatannya lagi setelah ia dapat menghimpun suatu koalisi baru dalam parlemen di bulan Oktober. Program kabinet baru tetap tidak memuaskan kelompok Tan Malaka. Pemerintah malah

mencurigai

Tan

Malaka

berkeinginan

menduduki

pimpinan

pemerintahan sehinga tokoh-tokoh Persatuan Perjuangan seperti Tan Malaka, Sukarni, Muh. Yamin, Sayuti Malik, Ichanul Saleh ditangkap dengan tujuan untuk mencegah timbulnya bahaya yang lebih besar akibat tindakan politik mereka. Tindakan mereka dianggap oleh pemerintah telah mengacaukan, melemahkan, dan memecah persatuan. Ada indikasi kelompok Tan Malaka berusaha merubah susunan negara di luar Undang-undang (Nugroho Notosusanto,1977:38). Persatuan Perjuangan (PP) mendapat dukungan luas, bukan saja dari mereka yang menentang Sukarno dan Perdana Menteri Syahrir tetapi juga pemimpin politik dan militer yang setuju dengan pendapat Tan Malaka yang menekankan pada solidaritas nasional dan penolakan berunding dengan Belanda sampai mereka meninggalkan bumi Indonesia (George Kahin,1996:174). Pada tanggal 27 Juni 1946, Hatta menyampaikan pidato di Yogyakarta yang mengungkapkan keterbatasan posisi berunding pemerintah dalam berdiplomasi dengan Belanda. Namun sikap pemerintah tersebut dilawan oleh oposisi yang berusaha tetap pada pendirian untuk kemerdekaan penuh bagi Indonesia. Puncak dari perlawanan oposisi adalah ketika Syahrir dalam perjalanan singgah di Solo atau Surakarta dari keliling Jawa Timur di tangkap satuan-satuan militer dari Surakarta. Akhirnya gerakan Tan Malaka tersebut menculik Perdana Menteri Syahrir di Solo yang merupakan basis pertahanan Divisi IV.


320

Penculikan terhadap Syahrir tersebut sebagai strategi kelompok proTan Malaka agar Sukarno mengangkat Tan Malaka sebagai Perdana Menteri menggantikan Syahrir. Penculikan terhadap Syahrir berlangsung tidak lama karena ia segera dibebaskan berkat upaya-upaya Sukarno. Konflik internal ini memaksa Presiden pada tanggal 6 Juni 1946 menyatakan “Keadaan Bahaya” yang berlaku untuk Jawa dan Madura. Pemerintah membentuk DPN (Dewan Pertahanan Nasional) dengan maksud untuk mengkoordinasikan kebijakan dari Pemerintahan sipil dan kalangan militer. Akhirnya pemerintah menangkap pihak oposisi yang dianggap membahayakan negara termasuk Adam Malik meski Muhammad Yamin berhasil lolos. Pada tanggal 3 Juli 1946, satuansatuan tentara pendukung oposisi membebaskannya dari penjara dan mengirim delegasi kepada Sukarno di Yogyakarta agar kabinet dibubarkan dan menunjuk Jenderal Sudirman untuk mengurusi keamanan. Namun delegasi tersebut ditangkap oleh pemerintah. Tan Malaka yang berada dipenjara tetap dianggap oleh pemerintah menggerakkan oposisi dari balik penjara sehingga muncul peristiwa 3 Juli tersebut. Situasi ini berkembang semakin kritis dan membahayakan keutuhan RI akrena terancam perang saudara sehingga akhirnya Jenderal Sudirman mengambil kebijakan untuk mencegah adanya perang saudara karena terdapat indikasi jika Belanda sedang melakukan konsolidasi dalam rangka persiapan menguasai Indonesia kembali. Akhirnya Jenderal Sudirman menyatakan

dukungannya

kepada

pemerintah

dan

menentang

aksi

PersatuanPerjuangan (Yahya Muhaimin 2002:50). Sikap dan tindakan Sukarno dalam hubungannya dengan peristiwa 3 Juli sangat mendua. Dia mengecam keras penculikan atas Perdana Menteri Syahrir dan mengimbau agar Syahrir dibebaskan. Tetapi sesudahnya, Sukarno tidak mengijinkan lagi Syahrir memegang kembali jabatannya, melainkan Sukarno menyerahkan kekuasaan kepada Dewan Pertahanan Nasional yang ia ketuai sendiri dan Jenderal Sudirman duduk sebagai anggota. Selain itu, Sukarno tidak bersedia memberi teguran kepada Jenderal Sudirman yang jelas-jelas bertindak melampaui batas dengan melibatkan tentara

mendukung

PP

atau

Persatuan

Perjuangan

(Ulf

Sundhaussen,1986:57). Namun sikap Sukarno tersebut sebagai upaya jalan


321

tengan mengatasi krisis internal agar tidak berlarut-larut yang berakibat merugikan bagi perjuangan menghadapi kekuatan asing. Peristiwa 3 Juli sebagai klimak dari perbedaan pendapat antara pihakpihak yang menentang kebijakan pemerintah melawan pemerintah RI yang dianggap akan berkompromi dengan kekuatan asing. Pihak penentang pemerintah berpegang teguh pada pendirian untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia sepenuhnya. Kabinet Syahrir yang Ketiga tetap melanjutkan kebijakan berunding dengan Belanda dan menjelang bulan November 1946 menelurkan sebuah kesepakatan yang nanti disebut Perjanjian Linggarjati. d). Perjanjian Linggarjati Sebelum dilaksanakan Perjanjian Linggarjati, dilaksanakan Konferensi Denpasar yang berlangsung tanggal 18-24 Desembar 1946 dengan menghasilkan lahirnya Negara Indonesia Timur (24-12-1946). Konferensi Denpasar dihadiri utusan-utusan dari wilayah Timur dengan jumlah 55 orang utusan dan 15 golongan minoritas. Semua wakil yang hadir tersebut akhirnya menjadi anggota DPR NIT serta mengangkat Cokorda Sukawati sebagai Presiden Negara Indonesia Timur dengan sistem Parlementer dengan Perdana Menteri Pertama I Najamudin Malewa dengan ibukota di Makasar. Wilayah NIT meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, sedangkan Irian (Papua) dipisahkan dari NIT. Pemisahan Papua dari NIT mengecewakan pemerintah NIT (Nyoman Deker:51-53). Pada bulan Agustus 1946 utusan Inggris, Lord Killearn datang ke Indonesia untuk menjadi perantara perundingan antara Indonesia-Belanda. Delegasi Indonesia terdiri dari PM Sutan Syahrir (Ketua), Mr. Ali Budiarjo (Sekretaris) dengan anggota AK. Gani (Menteri Perekonomian), Amir Syarifudin (Menteri Pertanian), Susanto Tirtoprodjo (Menteri Dalam Negeri), Muh. Roem (wakil dari Partai Masyumi). Pada bulan November 1946 terjadi pertemuan antara delegasi Indonesia-Belanda yang dihadiri Lord Killearn di Linggarjati, Cirebon. Hasil persetujuan tersebut diparaf oleh kedua ketua delegasi di kediaman Sutan Syahrir di Jakarta tanggal 15 November 1946. Kedua delegasi seterusnya meminta ratifikasi persetujuan kepada masing-masing parlemen di negeri Belanda Majelis Rendah dan Tinggi Parlemen Belanda (Staten General) dan


322

Indonesia dengan KNIP. Kedua delegasi mendapat kritik tajam dari masingmasing perlemen. Di negeri Belanda, kecaman dari partai Kristen Protestan dan VVD (Volkspartij Voor Vrijbeid en Democratie=Partai Rakyat Untuk Kemerdekaan dan Demokrasi). Bahkan juga dari partai-partai pemerintah seperti Partai Rakyat Katolik (KVP). Pertentangan Indonesia-Belanda belum dapat diselesaikan disebabkan belum adanya titik temu antara keduanya. Namun pertentangan tersebut dicoba diselesaikan terus melalui jalur diplomasi. Pada tanggal 17 November 1945 diadakan perundingan di Jakarta antara Sutan Syahrir (Indonesia) dan Van Mook (Belanda). Indonesia tetap pada pendiriannya yaitu pengakuan kemerdekaan Indonesia sepenuhnya. Sebaliknya, Belanda menginginkan adanya Gemenebest Indonesia (Commonwealth) yang kelak menjadi Sekutu dalam kerajaan Belanda dengan Wakil Mahkota Belanda sebagai Kepala Pemerintahan. Hal ini merupakan usul Pemerintah Belanda melalui Van Mook tanggal 10 Pebruari 1946 ( Nyoman Deker,1980 42-43). Pihak Belanda berusaha melakukan tekanan politik kepada Indonesia dengan membentuk kekuasaan dibeberapa tempat dengan menggunakan pemerintahan boneka yang dibantu oleh orang Indonesia sendiri namun anti Republik. Pusat pemerintahan boneka tersebut antara lain di Malino, Sulawesi. Pembentukan Pemerintahan Boneka Belanda dilaksanakan tanggal 7 sampai 18 Desember 1946 yang dipimpin oleh Dr. H.J. van Mook dengan menunjuk Sukawati sebagai presiden untuk Indonesia Timur. Tekanan politik terhadap pemerintah RI dimulai dengan menyelenggarakan beberapa konferensi dengan tujuan membentuk “negara” di wilayah Indonesia. Sementara itu, dalam rangka menghadapi parlemen di negaranya, pemerintah

Belanda

melalui

Menteri

Daerah

Seberang

Lautan

menginstruksikan supaya Persetujuan Linggarjati diberi penjelasan secara sepihak oleh Belanda tentang penafsiran penjelasan pasal demi pasal, sesuai cara pandang pemerintah Belanda. Hal ini menimbulkan reaksi dari pemerintah Indonesia. Agar permasalahan Indonesia-Belanda tidak berlarut-larut, Presiden Sukarno meyakinkan kepada rakyat Indonesia untuk menerima kesepakatan Linggarjati meskipun perjanjian tersebut lebih menguntungkan Belanda. Dalam

rangka

memperbesar


peluang

agar

KNIP

menyetujui

dan

323

mengesahkan Perjanjian Linggarjati maka jumlah anggota komite tersebut diperbesar jumlah anggotanya dari 200 menjadi 514 orang dengan memasukkan tokoh-tokoh pro-pemerintah. Meski demikian, pengesahan dari KNIP tidak berjalan mulus sehingga Sukarno dan Hatta mengancam akan meletakkan jabatannya jika persetujuan dan pengesahan ini dihambat dan akhimya KNIP meratifikasi persetujuan Linggarjati (Ricklefs, 2005:452). Demikian akhirnya persetujuan Linggarjati ditandatangani di istana Rijswiijk (sekarang Istana Agung) pada tanggal 25 Maret 1947, oleh delegasi yang mewakili pemerintah masing-masing. Asas-asas Persetujuan Linggarjati (Ide Anak,1991:39-40): 1) Pemerintah Belanda mengakui Pemerintah RI sebagai de facto menjalankan kekuasaan atas Jawa, Madura dan Sumatera 2) Pemerintah Belanda dan Pemerintah RI bekerja sama membentuk Negara Indonesia Serikat yang berdaulat dan merdeka

atas dasar

demokrasi dan federal 3) Wilayah Negara Indonesia Serikat meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda. 4) Bagian-bagian NIS adalah: daerah Republik, Kalimantan, dan Indonesia Timur 5) UUD Negara Indonesia Serikat akan ditetapkan

oleh suatu sidang

konstituante, yang akan dibentuk dan terdiri utusan RI dan daerah lain. 6) Pemerintah

Belanda

dan

Indonesia

akan

bekerja

sama

dalam

membentuk Uni Indonesia–Belanda. 7) Uni Indonesia-Belanda dikepalai oleh Raja Belanda 8) Setelah terbentuknya UniI Indonesia-Belanda, maka Negara Indonesia serikat akan diterima sebagai anggota PBB Pemerintah Belanda dan Pemerintah RI akan menyelesaikan sengketa yang akan timbul yang disebabkan oleh persetujuan ini, dan yang tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak dalam musyawarah antara kedua delegasi,

akan

diselesaikan

melalui

arbitrase

(perwasitan).

Pada

perkembangannya Pemerintah Belanda dianggap oleh kelompok-kelompok penentang Linggarjati di Indonesia bahwa Belanda tidak bersungguh-sungguh dalam melaksanakan persetujuan tersebut. Akibatnya organisasi-organisasi bersenjata tidak merasa terikat lagi dengan gencatan senjata hasil dari


324

Linggarjati, sehingga terjadi pelanggaran-pelanggaran aturan gencatan senjata antara Belanda-Indonesia. Dalam masalah politik, Pemerintah Indonesia menyatakan bersedia mengakui negara Indonsia Timur meskipun pembentukannya tidak selaras dengan kesepakatan Linggarjati. Dalam bidang militer, Pemerintah RI menyetujui demiliterisasi daerah demarkasi dengan menyerahkan penjagaan zone bebas militer kepada polisi. Tentara kedua pihak

diundurkan dari

daerah demarkasi. Sedangkan mengenai pertahanan Negara Indonesia Serikat, adalah urusan Indonesia Serikat sendiri sebagai kewajiban nasional dan dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia sendiri (Nugroho Notosusanto, 1977:46) Setelah Kabinet Syahrir ketiga mengundurkan diri yang disebabkan adanya banyak tekanan karena menandatangani Perjanjian Linggarjati, Presiden Sukarno menunjuk Amir Syarifudin sebagai Formatur Kabinet. Amir Syarifudin

sebagai

Perdana

Menteri

merangkap

Menteri

Pertahanan

membentuk kabinet baru dengan personel inti dari PNI dan partai-patai beralirkan kiri. Setelah pengunduran diri kabinet Syahrir, Van Mook berencana melakukan aksi militer terhadap Indonesia. Apalagi Perdana Menteri Amir Syarifudin mengumumkan bahwa Ia tidak dapat memenuhi tuntutan-tuntutan Belanda agar mengumumkan suatu penghentian tembak-menembak sebelum suatu persetujuan politik tercapai (Ide Anak, 1991:46). Pernyataan tersebut dianggap oleh delegasi Belanda sebagai hal yang tidak memuaskan bagi perkembangan hubungan diplomasi antara Indonesia-Belanda. Akhirnya Belanda membatalkan secara sepihak perjanjian Linggarjati dan melakukan agresi militernya.

e).Agresi Militer I Ketentuan-ketentuan antara Indonesia dan Belanada dalam Perjanjian Linggarjati bersifat lemah karena dapat ditafsirkan secara berbeda oleh kedua pihak. Menjelang Mei 1947 Linggarjati sudah tidak mempunyai arti lagi, karena kerja-sama antara Indonesia-Belanda tak mungkin dilaksanakan (Ulf Sundhaussen, 1986:59). Pada tanggal 21 Juli 1947 Belanda menghapuskan gencatan senjata yang ada, secara sepihak dan tidak terikat dengan Linggarjati. Belanda memulai aksi militernya dalam waktu singkat berhasil


325

menerobos pertahanan TNI. Belanda menyebut agresi ini sebagai “Aksi Polisionil” , dengan alasan bahwa seluruh Indonesia adalah wilayah kekuasaannya yang utuh setelah membatalkan Perjanjian Linggarjati (Nyoman Dekker, 1980:55). Belanda mengatakan bahwa tindakannya sebagai “Aksi Polisionil” (dalam bahasa Belanda : politionele actie), sementara bagi pemerintah RI, aksi tersebut bukanlah aksi polisionil atau aksi kepolisian dengan alasan– alasan sebagai berikut :pertama, gerakan tersebut berasal dari kebijakan seluruh pemerintah Belanda dengan tentara atau militer sebagai inti gerakan. Kedua, gerakan dari Belanda tersebut termasuk gerakan militer. Ketiga, Belanda tidak berhak mengadakan aksi kepolisian di Indonesia karena Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat serta pemerintah Belanda juga telah mengakui kekuasaan de facto atas wilayah Jawa dan Sumatera dalam Perjanjian Linggarjati ((Sayidiman Suryohadiprojo,1996:66). Belanda melakukan “aksi polisionil” dengan melancarkan serangan ke Jakarta dan Bandung untuk menguasai Jawa Barat dan menyerang Surabaya dengan tujuan menduduki Madura dan Ujung Timur, sehingga pasukan Belanda menguasai semua pelabuhan besar di Jawa. Sementara di Sumatra, perkebunan-perkebunan di sekitar Medan dan Padang juga diamankan. Garis depan pertahanan Republik dapat ditembus, dalam kurun dua minggu divisidivisi di Jawa Timur dipukul mundur pasukan Belanda. Di Sumatera, Belanda memperluas daerah kekuasaannya tanpa kesulitan yang berarti, sedangkan di Jawa Barat dalam waktu relatif singkat kota-kota penting dapat diduduki serta jalur-jalur komunikasi dapat direbut . Nasution

yang

sebelumnya

berhasil

membentuk

sebuah

Staf

Pertahanan Jawa Barat yang membawahi pasukan-pasukan dan kelompokkelompok bersenjata di Jawa Barat, menghindari serangan secara langsung dengan pasukan Belanda yang dari sagi tehnik dan senjata lebih unggul. Nasution memerintahkan pada pasukannya untuk melancarkan serangan gerilya. Belanda gagal mencapai tujuan untuk menghancurkan RI dengan terlebih dahulu memusnahkan kekuatan TNI. Agresi Belanda ini difokuskan di Jawa dan Sumatera yang menurut perjanjian Linggarjati, diakui secara de facto sebagai wilayah Indonesia dengan tujuan menduduki kota-kota besar dan daerah-daerah yang penting


326

serta mempersempit wilayah RI. Agresi tersebut direncanakan dalam rangka pelaksanaan ide terbentuknya Negara Indonesia Serikat. Negara-negara yang didirikan setelah agresi I tersebut adalah : 1) Negara Sumatera Timur, pada tanggal 25 Desember 1947 dengan wali Negara Dr. Mansyur. Kemudian setelah ada Persetujuan Renville terbentuk negara-negara sebagai berikut: 2) Negara Madura, pada tanggal 20 Pebruarai 1948 dengan Kepala Negara Cakraningrat 3) Negara Pasundan pada tanggal 24 April 1948 dengan Wali Negara Wiranatakusuma. 4) Negara Sumatera Selatan,pada tanggal 30 Agustus 1948 dengan Kepala Negara Abdul Malik 5) Negara Jawa Timur pada tangal 26 Nopember 1948 dengan Kepala Negatra Kusumonegara yang saat itu menjabat sebagai Bupati Banyuwangi. Disamping negara-negara diatas tersebut juga dibentuk daerah-daerah otonom,

seperti:

Kalimantan

Barat,Kalimantan

Banjar,Kalimantan Tenggara,Bangka,Belitung,Riau.

Timur,

Dayak

Besar,

Satu hal lagi yang

menggagalkan ambisi Belanda untuk menguasai RI yaitu campur tangan PBB. Di dalam PBB, Indonesia mendapat dukungan penuh dari negara-negara Asia dan Arab, bahkan negara-negara Blok Komunis mengutuk Agresi Belanda sebagai contoh baru dalam imperalisme Barat (Ulf Sundhaussen, 1986:61). Agresi Belanda I tersebut menimbulkan reaksi dunia intenasional. Pada tanggal 30 Juli 1947 Pemerintah India dan Australia mengajukan permintaan resmi agar masalah tersebut segera dibicarakan di Dewan Keamanan PBB. Indonesia

diundang

untuk

memberi

keterangan

di

hadapan

Dewan

Keamanan. Hal ini berarti bahwa Indonesia diakui sebagai negara yang sederajat dengan Belanda. Belanda melalui wakilnya Van Kleffens menolak usul tersebut. Menurut Belanda, RI tidak memiliki kedaulatan penuh sehingga tidak dapat dianggap sebagai negara tersendiri. Namun alasan Belanda tersebut dibantah oleh pemerintah India, Australia dan Syiria karena dalam perjanjian Linggarjati Belanda telah mengakui de facto berdirinya RI (Nyoman Dekker, 1980:56). Hal ini diperkuat dengan pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh negara-negara Timur Tengah pasca perjanjian Linggarjati.


327

Propaganda Belanda yang menyatakan bahwa Agresi Belanda I sebagai persoalan dalam negeri Belanda tidak mendapat respon dunia internasional disebabkan antara lain pengakuan de yure atas kemerdekaan RI dari dunia internasional tersebut. Dewan Keamanan PBB akhirnya menyetujui resolusi dari USA bahwa untuk penyelesaian sengketa Indonesia-Belanda melalui perantara Komisi Jasa-jasa Baik (di Indonesia dikenal dengan KTN) yang terdiri dari wakil-wakil tiga negara. Dalam hal ini Belanda dan Indonesia menunjuk masing-masing satu negara dan bersama-sama menunjuk negara ketiga lainnya untuk membentuk komisi tersebut (Ide Anak, 1991:48). Pemerintah Indonesia meminta Australia menjadi anggota KTN, Belanda memilih Belgia dan kedua negara yang terpilih tersebut memilih USA. 

Australia diwakili Richard Kirby



Belgia diwakili Paul Van Zeeland



USA diwakili Frank Graham

Hasil dari perundingan KTN tersebut adalah perjanjian Renville. f). Renville Sebagai hasil kompromi diplomasi yang diprakarsai KTN maka kabinet baru pimpinan Perdana Menteri Amir Syarifudin menyusun delegasi untuk menghadapi perundingan Indonesia-Belanda. Delegasi Indonesia dipimpin Perdana Menteri Amir Syarifudin sementara Belanda dipimpin R. Abdul Kadir Widjojoatmojo. KTN mengambil jalan tengah agar perundingan kedua belah pihak di tempat netral yaitu di atas sebuah kapal USA yaitu kapal Angkatan Laut USA USS Renville, sehingga perundingan tersebut disebut perundingan Renville. Sebelumnya dibentuk komisi tehnik untuk melaksanakan gencatan senjata. Dalam

perundingan

komisi

tehnik

tersebut

Belanda

tetap

menuntut

dipertahankan garis Van Mook yakni garis buatan yang menghubungkan titiktitik terdepan wilayah-wilayah yang diklaim milik Belanda. Pada Perundingan Renville pihak-pihak yang hadir adalah : 1) Pihak

PBB:

Sebagai

penengah/mediator

dengan

ketua

Graham

sementara Van Zeeland dan Kirby sebagai anggota


328

2) Pihak RI: sebagai ketua delegasi Perdana Menteri Amir Syariffudin (dari Partai sosialis) dengan anggota Ali Sastroamidjoyo (PNI), Haji agus Salim (PSII), Dr. J. Leimena (Parindo), Dr. Coa Tik Ien dan Nasrun. 3) Pihak Belanda: sebagai ketua R. Abdulkadir Wijoyoatmodjo, dengan anggota Mr. H.A.L. van Vredenburgh, Dr. P.J Koets,Dr. Soumokil dan lain-lain.

Didalam perundingan tersebut delegasi Belanda diketuai oleh orang Indonesia dengan tujuan memberi kesan kepada dunia internasional bahwa orang-orang Indonesia menghendaki Belanda tetap berkuasa di Indonesia. Salah satu pokok terpenting didalam pembicaraan tersebut mengenai penghentian permusuhan, karena tanpa suatu gencatan senjata sulit tercapai kesepakatan politik. Sementara itu kedua pihak tetap berbeda pendapat tentang garis demarkasi. Pihak Belanda berpendapat bahwa Garis Demarkasi adalah Garis Van MOOK yaitu garis yang menghubungkan pos-pos militer Belanda terdepan merupakan batas wilayah yang dikuasai Belanda. Pemerintah RI tidak mengakui Garis Van Mook, karena pasukan-pasukan Indonesia merupakan kesatuan yang utuh yang beroperasi didalam garisgaris tersebut (Ide Anak, 1991:63). Pada bulan Januari 1948 tercapai suatu persetujuan baru dikapal Amerika USS Renville di pelabuhan Jakarta. Perstujuan ini antara lain mengakui suatu gencatan senjata di sepanjang apa yang disebut Garis Van Mook, suatu garis buatan yang menghubungkan titik-titik terdepan pihak Belanda meskipun tetap banyak daerah yang dikuasai pihak RI di belakangnya. Persetujuan ini merupakan kemenangn besar pihak Belanda dalam masalah diplomasi (Ricklefs, 1991: 340). Setelah persetujuan Renville maka pemerintah Belanda bertindak semakin

jauh

dalam

mengurusi

urusan

internal

Indonesia.

Belanda

membentuk BFO (Bijeenkomst Federal Overleg) atau Pertemuan untuk Permusyawaratan Federal, yang terdiri dari negara-negara federal ciptaan Belanda. Ketua BFO adalah Mr. Tengku Bahriun kemudian sejak Januari 1949 diganti Sultan Hamid II. BFO merupakan boneka Belanda didalam menghadapi RI sehingga didalam perkembangan politik Indonesia terdapat tiga pihak yaitu Belanda,RI dan BFO.


329

g).Pemberontakan PKI Madiun Setelah Persetujuan Renville, Perdana Menteri Amir Syarifudin yang juga ketua delegasi RI dalam perundingan tersebut mendapat kritikan tajam dari dalam negeri akibat hasil perundingan yang melemahkan posisi Indonesia. Partai-partai politik yang menempatkan menterinya dalam menarik dukungannya sementara militer menolak hasil Renville. Jenderal Nasution mengatakan dalam bukunya mengenai Renville : “Untuk kesekian kalinya dikorbankan posisi militer Indonesia membuka untuk membuka jalan bagi diplomasi” (A.H Nasution dalam Yahya Muhaimin, 2002:52). Reaksi keras tersebut memaksa Perdana Menteri Amir Syarifudin membubarkan kabinetnya tanggal 23 Januari 1948. Untuk mengatasi ketegangan politik di tingkat pusat tersebut, Presiden Sukarno menugasi wakilnya Moh. Hatta untuk membentuk kabinet. Kabinet ini dipimpin Perdana Menteri Moh. Hatta yang merangkap juga sebagai Menteri Pertahanan. Kabinet tersebut cukup kuat karena didukung partai-partai besar seperti Masyumi dan PNI sementara PKI melakukan oposisi. Pengangkatan Hatta sebagai Perdana Menteri RIS juga merupakan faktor kestabilan dalam hubungan yang kabur antara sipil dan militer. Para pemimpin militer telah menjalin hubungan

kerja sama yang baik dengan

dengan Hatta sejak 1948 dan ketika Hatta menjabat Perdana Menteri segera menunjuk Sri Sultan Hamengkubuwana IX dari Yogyakarta sebagai Menteri Pertahanan.

Seperti

diketahui

bahwa

sejak

lama

pimpinan

tentara

menghendaki agar posisi Menteri Pertahanan dipegang Sri Sultan (Ulf Sundhaussen,1986:86) Program kabinet Hatta adalah sebagai berikut

(Yahya Muhaimin,

2002:52): 

Meneruskan upaya diplomasi dengan Belanda berdasar Persetujuan Renville



Mempercepat pembentukan NIS



Rasionalisasi dan Rekonstruksi Angkatan Perang



Pembangunan Dalam rangka melaksanakan hasil Perjanjian Renville, Pemerintah

Indonesia menyerukan agar Militer R.I yang masih bertahan didaerah-daerah


330

R.I namun telah dimasukan ke dalam wilayah pendudukan Belanda oleh Perjanjian Renville (dikenal sebagai daerah kantong) segera kembali ke daerah yang secara de jure masuk wilayah R.I. Namun kebijakan ini menjadikan militer Indonesia terpecah karena kelompok militer Indonesia yang beraliran radikal yang masih berada di daerah “kantong” di Jawa Barat menolak kebijakan pemerintah bahkan akhirnya menolak isi Perjanjian Renville dan mendirikan organisasi Darul Islam dengan didukung sayap militer Tentara Islam Indonesia yang dipimpin Kartasuwirya. Organisasi ini akhirnya meluas ke Aceh, Sulawesi Selatan dan Kalimantan dengan tujuan tegas memisahkan diri dari Pemerintah Republik Indonesia. Gerakan ini sebenarnya sangat efektif melakukan perlawanan terhadap Belanda namun kemudian dikendalikan dengan fanatisme ideologi (A.H Nasution, dalam Yahya Muhaimin, 2002:53). Jatuhnya kabinet Amir Syarifudin menjadikannya Ia melakukan gerakan oposisi terhadap kabinet Hatta dengan membentuk FDR (Front Demokrasi Rakyat) tanggal 26 Februari 1948 di Solo. FDR pada hakikatnya merupakan jelmaan dan reorganisasi dari golongan kiri (koalisi sayap kiri) yang mempunyai program jangka panjang untuk menguasai pemerintah (Yahya Muhaimin, 2002:53). FDR terdiri atas persekutuan politik antara Partai Sosialis tanpa golongan Syahrir,PKI, Partai Buruh, Pesindo dan

Federasi

Sarekat-Sarekat Buruh Indonesia. Persekutuan kaum kiri ini semakin padu setelah kedatangan pemimpin komunis yang telah lama berada di Cekoslowakia dan Uni Soviet yakni Muso. FDR

mengecam

persetujuan

Renville

yang

sebetulnya

dirundingkan sendiri oleh pemerintah Amir Syarifudin. Front tersebut berusaha membentuk organisasi-organisasi petani dan buruh, tetapi usaha tersebut kurang maksimal. Pada bulan Mei 1948 mereka menggerakkan pemogokan buruh pada sebuah pabrik tekstil milik negar a di Delenggu, Klaten (Jawa Tengah). Tindakan radikal dalam pemogokan tersebut tampak jelas bahwa basis kroni tersebut di dalam wilayah pedesaan. Pemogokan tersebut diakhiri dengan

syarat-syarat

yang

menguntungkan

pihak

yang

melakukan

pemogokan (Ricklefs, 1991:341). Pada tanggal 1 September 1948 komposisi pengurus FDR terbentuk yang dipegang oleh PKI yaitu “Muso” sebagi ketuanya. Muso


331

dengan terang-terangan menentang pemerintah. Ia berpendapat bahwa tindakan pemerintah yang selama ini berunding dengan Belanda sebagai hal yang salah, sebab kekuatan yang ada di dunia terdapat dua Blok, yaitu Blok Rusia dan Amerika. Sedangkan Blok yang revolusioner adalah Rusia sehingga Indonesia harus berada di pihak Rusia sepenuhnya Dalam rangka pelaksanaan program kabinetnya, Pemerintahan Hatta melaksanakan reorganisasi dan rasionalisasi Angkatan Perang dalam rangka

memfokuskan

pentingnya

militer

dalam

rangka

menghadapi

tantangan, dari dalam dam luar negeri . Program tersebut akan mengurangi jumlah tentara cukup banyak sehingga mengurangi anggaran militer disamping itu akan terciptanya militer yang profesional serta adanya komando militer yang sentral. Penolakan terhadap langkah-langkah reformasi pemerintah di bidang kemiliteran, yang paling kuat diperlihatkan di Kabupaten Surakarta, Jawa Tengah yang berjarak sekitar 60 Km di sebelah timur laut Ibukota Republik yaitu Yogyakarta. Penolakan tersebut dilakukan oleh kesatuan-kesatuan militer yang berada di dalam atau terkait dengan Divisi Keempat (Senopati) yang

berada

dibawah

pimpinan

Mayor

Jenderal

Sutarto

(David

Charles,2003:13) Rencana reorganisasi dan rasionalisasi militer tersebut juga ditentang oleh PKI. Hal ini disebabkan pemerintah memfokuskan program pengurangan

militer

ditujukan

terutama

pada

kesatuan

militer

yang

menentang pemerintah, termasuk yang dekat dengan PKI. Pada bulan September 1948 PKI membuat kekacauan di Solo dengan serangkaian tindakan-tindakan penculikan terhadap lawan politiknya. Jika Yogyakarta pada tahun 1946 sampai akhir revolusi dijadikan tempat pusat pemerintahan Republik, maka Kota Solo menjadi basis bagi kelompok oposisi dan militer yang menentang pemerintah. Dalam rangka meredam konflik di Solo, Presiden Sukarno mengumumkan

“keadaan

bahaya”

untuk

Solo

dan

sekitarnya

serta

mengangkat Kolonel Gatot Sobroto sebagai Gubernur Militer wilayah tersebut serta dibantu dengan kedatangan prajurit divisi Siliwangi. Puncak dari krisis tersebut ketika tanggal 18 September PKI memproklamirkan berdirinya Republik Sovyet Indonesia di Madiun.


332

Dengan pecahnya pemberontakan PKI Madiun, pemerintah segera menumpasnya. Dengan Gerakan Operasi Milter I yang dilancarkan TNI. Pada tanggal 30 September kota Madiun berhasil direbut kembali. Namun sebelum pemerintah mengadili oknum-oknum yang terlibat dalam pemberontakan itu, Belanda melakukan agresi militer I sehingga konsentrasi pemerintah terpecah dan banyak oknum-oknum PKI tersebut lolos dari jeratan hukum. Selanjutnya nanti,PKI menyusun kekuatan dan menjelma menjadi partai besar terbukti dengan hasil pemilu 1955 partai tersebut termasuk dalam klasifikasi empat besar. Peristiwa Madiun menciptakan tradisi permusuhan antara PKI-Militer dan memperbesar pertentangan antara PKI-Masyumi atau antara santriabangan.

Keberhasilan

RI

menumpas

pemberontakan

komunis

juga

mengubah simpati dari Amerika Serikat kepada Indonesia yang sebelumnya hanya didasarkan pada sintimen anti-penjajahan menjadi dukungan diplomatik yang didasarkan pada strategi global. Pemikiran strategi Amerika Serikat ini didominasi oleh ide bahwa “Perang Dingin” sedang berlangsung antara Blok Liberalis pimpinan Amerika dan Blok Komunis pimpinan Uni Soviet (Ricklefs,2005:462). h). Agresi Militer II Setelah pemberontakan PKI Madiun, kedudukan PKI dalam KNIP menjadi beku meski pemerintah tidak secara tegas membubarkan partai tersebut. Setelah fakumnya PKI, terdapat kaum kiri dari garis pemikiran Tan Malaka yang menjadi “penyeimbang” pemerintah. Kelompok ini

ternyata

menentang pemberontakan PKI Madiun. Golongan ini akhirnya membentuk partai Murba yang menganjurkan pada pemerintah agar membentuk pemerintahan berdasarkan “Triple Platform” yaitu kabinet yang kekuatannya atas golongan agama, nasionalis dengan sosialis dengan tujuan memperoleh tenaga dan dukungan rakyat. Posisi kabinet Hatta menguat sejak kegiatan partai-partai meredup pasca pemberontakan PKI Madiun. Setelah pemerintah RI dapat mengatasi pemberontakan PKI Madiun, Pemerintah Belanda menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi oleh perjanjian-perjanjian dengan pemerintah Indonesia. Dampak dari pemberontakan PKI Madiun yang memperlemah kekuatan RI dimanfaatkan


333

Pemerintah Belanda untuk menguasai RI. Apalagi kedudukan Belanda di Indonesia semakin kuat sejak adanya Perjanjian Renville. Sementara itu, pihak Belanda beralasan bahwa pembatalan hasil persetujuan Renville di sebabkan pihak Indonesia tidak mentaati isi perjanjian tersebut. Pada tanggal 18 Desember Belanda melancarkan agresi militer II dan pada tanggal 19 Desember 1948 ibukota RI Yogyakatra dengan mudah dikuasainya. Para pemimpin RI membiarkan dirinya ditangkap dengan harapan bahwa opini dunia akan mengecam agresi tersebut sehingga kemenangan militer Belanda akan berbalik menjadi kekalahan dalam bidang diplomatik (Rickefs, 1991:347). Belanda menangkap dan menahan tokoh-tokoh RI yang tetap tinggal di ibu kota, yaitu Presiden Sukarno, Wakil Presiden Muh. Hatta, Mr. Assaat (ketua BP-KNIP), Agus Salim (menteri luar negeri), Sutan Syahrir dan Ali Sastroamidjojo. Namun sebelumnya diadakan sidang kabinet dengan keputusan bahwa mereka tetap tinggal di ibu kota dan memberikan mandat kepada Menteri Kemakmuran Sjafrudin Prawiranegara untuk membentuk PDRI (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia) di Sumatra. Namun keputusan kabinet tersebut tidak didukung oleh para perwira militer seperti Jenderal Sudirman dan T.B Simatupang. Sementara itu, dengan dasar pertimbangan “berhubung dengan ditawannya pemimpin-pemimpin RI “ dan “ untuk “Segera dapat mengisi kevakuman pemerintahan sipil”, Panglima Tentaar Territorium Djawa (PTTD) Kolonel A. H Nasution mengeluarkan maklumat no. 2/MBKD pada tanggal 22 Desember 1948 yang mengumumkan berlakunya pemerintahan militer untuk seluruh Jawa, dengan sistem pemerintahan gerilya yang bersifat “total”, yaitu menggunakan sistem pertahanan-keamanan rakyat semesta (Hankam Rata). Menghadapi sistem dan taktik gerilya ini, Belanda merasa mendapat tekanantekanan dari pasukan RI. Divisi I Siliwangi yang dahulu dihijrahkan, dikembalikan ke daerah-daerah yang dahulu ditinggalkan tanpa mengenal batas-batas formal yang ditetapkan di dalam perjanjian Renville (Yahya Muhaimin, 2002:63). Dengan siasat Belanda menduduki ibukota dan menangkap para pemimpin RI, semula Belanda beranggapan bahwa pangkal kemenangan akan diperoleh dengan siasat ini, namun perhitungan yang salah ini telah


334

menimbulkan titik balik bagi eksistensi pemerintah RI. Dengan keberhasilan serangan pasukan RI terutama kejadian serangan umum 1 Maret 1949 terhadap Yogyakarta, dunia internasional menyadari bahwa RI tetap eksis dan pihak TNI tetap utuh sehingga berbeda dengan diinformasikan Belanda di forum PBB. Pada tanggal 28 Januari 1949, sidang darurat Dewan Keamanan PBB menerima suatu resolusi yang mendesak kepada Belanda dan Indonesia untuk melakukan gencatan senjata.

KTN (Komisi Tiga Negara) diganti

dengan UNCI (United Nations Commision for Indonesia) yang bertugas sebagai wakil Dewan Keamanan di Indonesia untuk menjalankan tugasnya. Atas bantuan UNCI yang diketuai Cochran (USA) tercapailah Roem-Royen Statement pada tanggal 17 Mei 1949. i). Persetujuan Roem- Royen Setelah Agresi II, PBB dan Amerika Serikat mulai mengambil sikap tegas terhadap Belanda. Tekanan ini bersamaan dengan tekanan militer Indonesia sehingga memaksa Belanda memutuskan usahanya untuk membentuk imperium di Indonesia (Ricklefs,349). Disamping itu, Amerika mengancam kepada Belanda untuk mencabut bantuan Marshall Plan, agar menerima KMB yang bermuara pada pengakuan kedaulatan negara Indonesia

terhadap

wilayah

bekas

Hindia-Belanda

(Nugroho

Notosusanto,197763). Menunjuk pada instruksi Dewan Keamanan PBB tanggal 23 Maret 1949, maka pada tanggal 26 Maret 1949 Komisi PBB untuk Indonesia mengundang kedua ketua delegasi Indonesia dan Belanda dalam rangka memulai pembicaran-pembicaraan penyelesaian sengketa Indonesia-Belanda. Komisi ini sebagai wakil PBB akan memberikan bantuan dalam penyelesaiaan konflik Indonesia-Belanda secara adil dan damai. Pada tanggal 14 April 1949 konferensi persiapan dibuka di Jakarta yang diketuai Komisi PBB untuk Indonesia Merle Cochran. Dalam kesempatan tersebut ia mengemukakan

tujuan dari pertemuan tersebut antara lain

tercapainya resolusi Dewan Keamanan PBB tanggal 28 Januari 1949, setelah itu membahas syarat-syarat KMB yang akan diselenggarakan di Den Haag. Perundingan diadakan di hotel Des Indes Jakarta, delegasi Indonesia diketuai Moh Roem dan wakil ketua Ali Sastroamijoyo dengan anggota J. Leimena, Ir.


335

Djuanda, Prof. Supomo dan Latuharhary. Delegasi Belanda dipimpin Dr. J.H van Royen dengan anggota Mr. N.S. Blom,A.S Jacub, J.J van Velde. Kesepakatan Roem-Royen juga didukung oleh parlemen Indonesia karena partai-partai besar seperti Masyumi dan PNI menyatakan bahwa persetujuan tersebut merupakan langkah ke arah penyelesaian konflik Indonesia– Belanda(Nugroho Notosusanto,1977: 69). Ternyata persetujuan Roem Royen yang diambil

oleh politisi sipil

Indonesia dan pemimpin negara kurang disetujui oleh kalangan militer termasuk PDRI (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia). Sikap PDRI yang belum menerima persetujuan Roem Royen menyulitkan pimpinan negara dan pemerintahan di dalam pelaksanaan persetujuan tersebut. Sebabnya adalah: pertama ,PDRI adalah pemegang kekuasaan negara yang sah dan yang mengendalikan perjuangan RI sejak peristiwa Agresi II;kedua,PDRI mendapat dukungan dari kalangan militer Indonesia (Yahya Muhaimin,2002:67). Setelah diadakan kontak antara PDRI yang didukung TNI dengan para pemimpin RI, akhirnya tercapai kesepakatan. Tanggal 6 Juli 1949 SukarnoHatta serta pemimpin lainnya kembali ke

ibukota Yogyakarta dan pada

sidang kabinet tanggal 13 Juli 1949, Syarifudin Prawiranegara selaku ketua PDRI menyerahkan mandatnya kembali kepada presiden.Ketika tercapai kesepakatan gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda, para perwira militer Indonesia tidak menyetujuinya,Panglima Besar Jenderal Sudirman akan mengundurkan diri dari jabatannya bahkan keluar dari dinas kemiliteran. Namun keputusan Jenderal Sudirman melunak ketika Presiden Sukarno juga mengancam akan mengundurkan diri dari jabatan presiden. Jenderal Sudirman menyadari akan akibat bagi masa depan bangsa jika ia dan Sukarno mundur dari jabatannya masing-masing.

j) Konferensi Meja Bundar Sebagai tindak lanjut persetujuan RoemRoyen, pada tanggal 22 Juni 1949 diadakan perundingan formil antara RI,BFO dan Belanda dibawah pengawasan komisi PBB, dipimpin oleh Critchley. Hasil perundingan tersebut adalah (Nugroho Notosusanto, 1977:69): 1.Pengembalian Pemerintah RI ke Yogyakarta segera dilaksanakan


336

2.Permasalahan penghentian permusuhan akan dibahas setetah pemerintah RI kembali ke Yogyakarta 3.Konferensi Meja Bundar akan diadakan di Den Haag,Belanda. Pada tanggal 19-22 Juli 1949 diadakan perundingan antara pemerintah RI dengan BFO yang disebut konferensi Antar-Indonesia di Yogyakarta. Pada konferensi tersebut dihasilkan persetujuan mengenai bentuk dan hal-hal yang berkaitan dengan ketatanegaran, yaitu(Nugroho Notosusanto,1977:70-71): 1. Negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat berdasarkan demokrasi dan federalisme. 2. RIS dikepalai seorang presiden yang dibantu oleh para menteri tang bertanggung jawab kepada parlemen. 3. Akan dibentuk dua badan perwakilan, yaitu sebuah dewan perwakilan rakyat dan sebuah dewan perwakilan negaranegara bagian (Senat). 4. Pemerintah Federal Sementara akan menerima kedaulatan dari pihak Belanda dan juga dari Republik Indonesia. Dibidang militer juga tercapai kesepakatan: 1. Angkatan Perang RIS adalahangkatan perang nasional. Presiden RIS adalah Panglima Tertinggi Angkatan Perang RIS. 2. Pertahanan Negara adalah hak Pemerintah RIS dan negaranegara bagian tidak memiliki angkatan perang sendiri. 3. Pembentukan angkatan perang RIS merupakan persoalan bangsa Indonesia. Angkatan Perang RIS akan dibentuk oleh pemerintah RIS dengan inti angkatan perang RI/TNI, bersama dengan orang-orang Indonesia yang ada dalam KNIL,ML,KM,VB dan Territoriale Bataljons. 4. Pada masa permulaan RIS, menteri pertahanan dapat merangkap sebagai Panglima Besar APRIS Konferensi Antar-Indonesia dilanjutkan kembali ke Jakarta tanggal 30 Juli 1949 dan dipimpin oleh Perdana Menteri Muhammad Hatta dengan materi membahas pelaksanaan pokok-pokok persetujuan dalam pertemuan di Yogyakarta. Dengan keberhasilan musyawarah antar komponen bansa


337

Indonesia dalam konferensi Antar-Indonesia maka Indonesia tekah siap untuk menghadapi KMB. Pada tanggal 3 Agustus 1949 Menteri Wilayah Seberang Lautan Belanda, Van Maarseveen berpidato di dalam Majelis Rendah Belanda yang memberitahukan bahwa konferensi pendahuluan antar Indonesia Belanda berjalan lancar dengan menghasilkan kesepakatan: (1)dipulihkannya kembali kekuasaan Pemerintah RI di Yogyakarta (2) perintah penghentian tembakmenembak untuk mengakhiri permusuhan (3) persiapan untuk pelaksanaan KMB. Pada tangal 23 Agustus 1949 Konferensi Meja Bundar dibuka dengan resmi denagn suatu sidang lengkap di Bangsal Ksatria (Ridderzaal) Staten Generaal di Lapangan Binnen Hof, Den Haag dengan diawali pidato Perdana Menteri Belanda, Drees. Ia menyatakan bahwa Pemerintah Belanda berpendapat bahwa penyerahan kedaulatan kepada RIS akan dilakukan dengan segara dan tidak dapat dicabut kembali namun dengan tiga syarat untuk mencapai tujuan tersebut yaitu: 

RIS sebagai negara demokratis dengan dasar federal



Hak menentukan nasibnya sendiri rakyat Indonesia harus di jamin



Kerja sama antar Indonesia dan kerjaan Belanda dapat terbina berupa ikatan UNI, yang dibentuk berdasarkan suka rela antar dua negara yang sama kedudukannya. Delegasi Indonesia dalam KMB adalah Moh. Hatta (ketua),Moh. Roem,

Prof. Supomo,J. Leimena, Ali Sastroamijoyo,Ir. Djuanda,dr. Sukiman,Sujono Hadinoto,

Sumitro

Djojohadikusumo,Abdul

Karim

Pringgodigdo,T.B

Simatupang, Sumardi sedangkan delegasi BFO dipimpin Sultan Hamid dari Pontianak. Kerajaan Belanda dipimpin J.H. van Maarseven dan UNCI sebagai wakil dari Dewan Keamanan PBB dipimpin Marle Cochran. Ketentuan tentang masalah Irian Barat tersebut dicantumkan adanya penundaan pengakuan atas Irian Barat oleh Belanda. Para Wakil Indonesia dalam KMB berusaha secepatnya memperoleh pengakuan kedaulatan sehingga bersedia menerima penundaan penyerahan atas Irian Barat. Hal ini disebabkan adanya kekhawatiran jika pembicaraan masalah Irian Barat berlarut-larut akan menimbulkan komplikasi yang menghambat pelaksanaan penyerahan kedaulatan (Sayidiman Suryohadiprojo, 1996:115).


338

Dalam KBM juga disepakati bahwa inti Angkatan Perang dalam Indenesia Serikat,TNI dan KNIL (tentara Belanda di Indonesia) setelah terjadi Penyerahan Kedaulatan akan dilebur di dalam TNI. Sementara itu, permasalahan keuangan menjadi beban berat bagi Pemerintah Indonesia. Hal ini disebabkan pihak Belanda menuntut agar Indonesia mengakui hutangnya kepada Belanda tidak hanya sampai kedatangan Jepang di Indonesia tahun 1942 namun sampai penyerahan kedaulatan tahun 1949. Berbagai jaminan diberikan kepada investasi-investasi Belanda di Indonesia dan akan dibicarakan beberapa masalah keuangan. RIS memikul tanggung jawab atas hutangnya kepada Hindia Belanda,setelah terjadi tawarmenawar maka ditetapkan jumlah yang harus dibayar sebesar 4,3 milyar gulden. Sebagian dari jumlah itu sebenarnya biaya yang dipakai oleh pihak Belanda dalam usaha menumpas revolusi di Indonesia (Ricklefs,1991:350). Diluar acara KMB, delegasi RI dan BFO mengadakan pertemuan diluar acara tersebut, untuk membicarakan kesepakatan konstitusi RIS. Persetujuan ini diluar hasil-hasil KMB. Kebulatan pendapat ini diperlukan untuk menyongsong bentuk negara mendatang yaitu negera federal atau serikat. Karena Indonesia menjadi negara federal, maka pasal-pasal dalam konstitusinya lebih banyak dibanding UUD 1945. Jika UUD 1945 sebelum referendum berisi 37 pasal maka konstitusi RIS memuat 197 pasal (Nyoman Dekker, 1980:86). Pada tanggal 3 Nopember 1949 KMB menyelesaikan konferensinya. Hasil-hasilnya diajukan pemerintah Indonesia kepada KNIP untuk diratifikasi. KNIP yang mengadakan sidang tanggal 6-14 Desember 1949 berhasil menerima hasil KMB dengan suara mayoritas. Selanjutnya pada tanggal 15 Desember 1949 diadakan pemilihan Presiden RIS, terpilih Ir. Sukarno sebagai Presiden. Pada tanggal 20 Desember 1949 Kabinet RIS pertama terbentuk dipimpin oleh Moh. Hatta. Pada tanggal 23 Desember delegasi Indonesia yang dipimpin Perdana Menteri Muhammad Hatta berangkat ke Belanda untuk menandatangani akte penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda. Dan pada tangal 27 Desember

1949

di

Indonesia

dan

di

Belanda

diadakan

upacara

penandatanganan naskah penyerahan kedaulatan bertempat di Ruang Tahta Amsterdam, Ratu Yuliana,Perdana Menteri Belanda Willem Drees, Menteri


339

seberang Lautan A.M.J.A Sassen dan ketua delegasi Indonesia Muhammad Hatta menandatangani naskah penyerahan kedaulatan terhadap RIS. Pada saat bersamaan di Jakarta, Sri Sultan Hamengkubuwana IX dan Wakil Tinggi Mahkota A.H.J. Lovink dalam suatu upacara, juga menandatangani naskah penyerahan kedaulatan. Dan sejak itu,Belanda secara formal mengakui kedaulatan penuh negara Indonesia di seluruh bekas jajahan Hindia Belanda,kecuali Irian Barat (Nugroho Notosusanto,1977:72). Meskipun demikian, upaya Belanda untuk mengakui kedaulatan Indonesia belum sepenuhnya dijalankan. Disamping masalah Irian Barat, pemerintah Belanda berada di belakang gerakan-gerakan pengacau ketika pada tanggal 23 Januari 1950, Westerling beserta anak buahnya merebut tempat-tempat penting di Bandung bahkan berencana membunuh beberapa menteri RIS. Beberapa pemimpin negara Pasundan terindikasi terlibat dalam gerakan

Westerling

mengusulkan

agar

sehingga negara

parlemen

Pasundan

negara

dibubarkan

bagian

Pasundan

(Ricklefs,1991:351).

Gerakan Westerling tidak berlangsung lama hanya bersifat insidental dan akhirnya ia kembali ke Belanda. Ditangkapnya beberapa pemimpin negara Pasundan karena dicurigai terlibat dalam komplotan Westerling, mendorong parlemen negara bagian tersebut meminta agar Pasundan dibubarkan. Sebagian besar negara bagian yang kecil mengikuti contoh Pasundan untuk membubarkan

diri

dan

bergabung

dengan

Republik

Indonesia

(Ricklefs,2005:466). Sultan Abdul Hamid II dari Kalimantan Barat juga mendukung gerakan Westerling. Akhirnya beberapa negera federal memutuskan untuk bergabung kembali ke dalam NKRI. Namun upaya pembubaran negara federal ini ditentang oleh Indonesia Timur yang pro Belanda. Mereka berpendapat bahwa RI sebagai negara yang didomnasi oleh suku Jawa dan mayoritas Muslim

sehingga berbeda dengan ciri khas dari Negara Indonesia Timur.

Namun terdapat usaha keras dari berbagai elemen bangsa untuk menyatukan kembali wilayah-wilayah di Indonesia termasuk Indonesia Timur ke dalam sebuah negara Kesatuan Indonesia. Akan tetapi pada tanggal 25 April 1950 mantan Menteri Kehakiman dalam pemerintah Indonesia Timur yaitu Dr. Soumokil, memproklamasikan Republik Maluku Selatan. Namun gerakan tersebut juga dapat dengan mudah ditumpas dan negara-negara federal


340

lainnya memutuskan untuk menyatukan diri ke dalam NKRI pada tanggal 17 Agustus 1950. Langkah untuk memulihkan kembali kepada pembentukan NKRI melalui sebuah piagam pernyataan yang berbunyi sebagai berikut:

D. AKTIVITAS PEMBELAJARAN Untukmemahami materi Terbentuknya Pemerintahan

RI, anda perlu

membaca secara cermat modul ini, gunakan referensi lain sebagai materi pelengkap untuk menambah pengetahuan anda. Dengarkan dengan cermat apa yang disampaikan oleh pemateri, dan tulis apa yang dirasa penting.Silahkan berbagi pengalaman anda dengan cara menganalisis, menyimpulkan dalam suasana yang aktif, inovatif dan kreatif, menyenangkan dan bermakna. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mempelajari materi ini mencakup : 1. Aktivitas individu, meliputi : a. Memahami dan mencermati materi diklat b. Mengerjakan

latihan/lembar

kerja/tugas,

menyelesaikan


E. LATIHAN/TUGAS/KASUS L embar Kerja. 1. a. Bacalah wacana berikut ini dengan baik! Tan Malaka dan Revolusioner Dengan adanya Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 maka Syahrir diangkat sebagai Perdana Menteri. Sebelumnya terjadi persaingan antara Syahrir dengan Tan Malaka dalam mendekati kekuasaan Sukarno. Syahrir memperoleh


341

kemenangan dalam pertarungan politik dengan Tan Malaka sehingga Ia sebagai satu unsur penting dalam proses pembuatan keputusan dengan cara terciptanya pemerintahan Sukarno-Hatta-Syahrir . Perundingan antara Indonesia-Belanda berada pada situasi yang menyulitkan bagi Perdana Menteri Syahrir karena konsep perdamaian tersebut ditentang kelompok oposisi yang dikoordinir oleh Tan Malaka. Kelompok oposisi menghendaki agar perundingan dengan Belanda tetap dalam koridor kemerdekaan penuh Republik Indonesia atas wilayahnya, sementara pemerintah lebih memilih cara-cara diplomasi meski dibawah tekanan dan keinginan Belanda sehingga merugikan posisi Indonesia secara politis dan hukum internasional. Strategi diplomasi Syahrir dalam rangka menghadapi Pemerintah Belanda untuk penyelesaian konflik Indonesia-Belanda ditentang oleh Tan Malaka. Tan Malaka merupakan seorang Sosialis-Radikal secara konsisten melakukan oposisi hebat kepada Syahrir terutama sejak awal tahun 1946, dimana Tan Malaka mendirikan organisasi yang bernama Persatuan Perjuangan (PP). Gerakan Tan Malaka ini mendapat dukungan juga dari Panglima Besar Jenderal Sudirman. Oposisi yang dijalankan Tan Malaka melalui Persatuan Perjuangan sangat intensif dan sistematis baik di dalam KNIP maupun di luar KNIP sebagai “Presure Groups” (Yahya Muhaimin. 2002:45). Gerakan Tan Malaka selain mendapat dukungan dari Panglima Besar Jenderal Sudirman juga tokoh pemuda seperti Adam Malik dan Muh. Yamin. Oposisi Tan Malaka terhadap Perdana Menteri Syahrir berlanjut dengan tuntutan dibubarkannya kabinet Syahrir dan diganti dengan suatu kabinet koalisi yang bersifat nasional. Akhirnya Syahrir tidak dapat bertahan sehingga menyerahkan mandatnya pada Presiden Sukarno tanggal 28 Februari 1946. Dengan jatuhnya Kabinet Syahrir I, Persatuan Perjuangan mengharap Tan Malaka ditunjuk sebagai Formatur Kabinet. Namun Presiden Sukarno menunjuk kembali Sutan Syahrir (Partai Sosialis) sebagai Formatur Kabinet (Syahrir II). Syahrir dapat menduduki jabatannya lagi setelah ia dapat menghimpun suatu koalisi baru dalam parlemen di bulan Oktober. Program kabinet baru tetap tidak memuaskan kelompok Tan Malaka. Pemerintah malah mencurigai Tan Malaka berkeinginan menduduki pimpinan pemerintahan sehinga tokoh-tokoh Persatuan Perjuangan seperti Tan Malaka, Sukarni, Muh. Yamin, Sayuti Malik, Ichanul Saleh ditangkap dengan tujuan untuk mencegah timbulnya bahaya yang lebih besar akibat tindakan politik mereka. Tindakan mereka dianggap oleh pemerintah telah mengacaukan, melemahkan, dan memecah persatuan. Ada indikasi kelompok Tan Malaka berusaha merubah susunan negara di luar Undang-undang (Nugroho Notosusanto,1977:38). Persatuan Perjuangan (PP) mendapat dukungan luas, bukan saja dari mereka yang menentang Sukarno dan Perdana Menteri Syahrir tetapi juga pemimpin politik dan militer yang setuju dengan pendapat Tan Malaka yang menekankan pada solidaritas nasional dan penolakan berunding dengan Belanda sampai mereka meninggalkan bumi Indonesia (George Kahin,1996:174).

b. Jawablah pertanyaan dengan singkat dan jelas berdasar wacana di atas! 1.Bagaimana pendapat anda, tentang sepak terjang Tan Malaka berdasar wacana di atas?


342

2.Mengapa Tan Malaka mendapat dukungan dari TNI?

LK.2. Jawablah pertanyaan berikut ini! 1. Bagaimana latar belakang TNI pada awalnya menggunakan status BKR, bukan militer! 2. Apa yang anda ketahui tentang Peristiwa 3 Juli 1946? 3. Apa latar belakang Pemberontakan PKI Madiun? 4. Dalam KMB, status Irian Barat belum dibahas, mengapa delegasi Indonesia menyetujui hasl KMB? 5. Bagaimana pembangunan ekonomi di awal kemerdekaan?

F. RANGKUMAN Materi tentang Terbentuknya Pemerintahan RI merupakan penjelasan dari peristiwa sejarah yang terkait dengan masa awal kemerdekaan Indonesia. Hal ini berhubungan dengan keinginan Belanda untuk menguasai wilayah jajahannya yang terlepas akibat pendudukan Jepang di Asia termasuk Indonesia. Pasca Perang Dunia II, dengan menyerahnya Jepang pada Sekutu, maka daerahdaerah yang sebelumnya dikuasi Jepang mengalami vakum of power . Indonesia memanfaatkan momen tersebut untuk memerdekaan diri. Namun, Belanda berusaha menganulir kemerdekaan Indonesia. Berbagai upaya dilakukan Belanda dalam melanjutkan paham imperalis dan kolonialisnya. Agresi Militer Belanda I dan II sebagai cara radikal untuk kembali pada pemaksaan politik untuk berkuasa di Indonesia. Sementara itu, kepentingan Belanda sangat kontras dengan kepentingan pemerintah dan rakyat Indonesia mengenai wilayah Indonesia. Bagi Indonesia, kemerdekaan sebagai sesuatu yang permanen sehingga tidak dapat diungkit kembali termasuk oleh bekas negara yang menjajahnya. Bagi Belanda, Indonesia sebagai bagaian dari kekuasaannya yang pernah terlepas akibat Pendudukan Jepang tahun 1942. Hal ini yang menyebabkan antara Indonesia– Belanda terlibat konflik yang berkepanjangan pasca kemerdekaan Indonesia.


343

Dalam menjalankan misi mempertahankan kemerdekaan, Indonesia mengupayakan terlebih dahulu jalur diplomasi. Hal ini dapat dibuktikan dengan terselenggaranya Perjanjian Linggarjati. Perjanjian ini secara substansi sangat merugikan pemerintah Indonesia. Namun ini sebagai awal bagi pengakuan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia meski pada kedaulatan wilayah yang terbatas. Namun Belanda kurang puas dengan isi Linggarjati meski lebih menguntungkan mereka. Akhirnya ditempuhlah upaya konflik dengan melakukan Agresi Militer I di Indonesia. Konflik yang disebabkan oleh Agresi ini mengundang perhatian dunia sehingga tekanan dunia internasional mendesak Belanda kembali ke meja perundingan. Maka tercapainya Perjanjian Renville yang semakin merugikan pihak Indonesia. Ketua delegasi Indonesia, Amir Syarifuddin dipersalahkan atas persetujuannya ini, sehingga pemerintahannya jatuh. Amir Syarifuddin merasa dikecewakan atas apa yang ia alami sehingga akhirnya menjadi salah satu tokoh yang

menggerakkan

Pemberontakan

PKI

Madiun.

Konflik

internal

dari

pemberontakan PKI Madiun ini, dimanfaatkan Belanda untuk melakukan Agresi Militer II. Namun tindakan Belanda ini merupakan titik balik dari posisinya di mata dunia internasional dan sebaliknya menguntungkan posisi Indonesia. Hal diperkuat ketika rakyat dan militer Indonesia dapat menunjukkan perlawanannya dengan perang gerilya. Akhirnya , Belanda bersedia mengakui kedaulatan Indonesia melalui KMB meski pengakuan kemerdekaan itu dangan syarat–syarat tertentu. Dalam perjalan waktu, Indonesia dapat melepaskan segala pengaruh politik Belanda termasuk masalah Irian Barat Akhirnya , Belanda bersedia mengakui kedaulatan Indonesia melalui KMB meski pengakuan kemerdekaan itu dangan syarat–syarat tertentu. Dalam perjalan waktu, Indonesia dapat melepaskan segala pengaruh politik Belanda termasuk masalah Irian Barat

G. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT Setelah kegiatan pembelajaran,Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini:


344

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi Terbentuknya Pemerintahan RI? 2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi di atas? 3. Apa manfaat materi tersebut terhadap tugas Bapak/Ibu disekolah?

DAFTAR PUSTAKA David Charles Anderson,2003:Peristiwa Madiun 1948,Kudeta atau Konflik Internal Tentara?. Yogyakarta: Media Pressindo George Kahin,1996: Nationalosm and Revolution in Indonesia. Ithaca: Cornell University Press. Harold Crouch,1999: Militer dan Politik di Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan Ide Anak Agung Gde Agung, 1991:Renville. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan Lev Daniel S,1967: The Political Role of the Army in Indonesia. San Fransisco: Chander Publishing Company. Miriam Budiardjo,1996: Demokrasi di Indonesia Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila.Jakarta: Gramedia Pustaka Utama M.C Ricklefs,1991: Sejarah Indonesia Modern. Yogyakarta: Gadjah Mada Press M.C Ricklefs,2005: Sejarah Indonesia Modern 1200-2004. Jakarta: Serambi Mohammad Mahfud MD,2000. Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta. Nugroho Notosusanto, 1977. Sejarah Nasional Indonesia VI. Jakarta: Balai Pustaka Nyoman Dekker,1980. Sejarah Revolusi Nasional. Jakarta: PN Balai Pustaka Panitia Konferensi Internasional,1997: Denyut Nadi Revolusi Indonesia, (suatu kumpulan). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama Sartono Kartodirjo,1993. Pengantar Sejarah indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional, Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme Jilid2.Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama Sayidiman Suryohadiprojo,1996: Kepemimpinan ABRI dalam Sejarah dan Perjuangannya. Jakarta: Penerbit Intermasa R. Ambarman,1980. Politik Dunia dan Perang Kemerdekaan.Bandung: Alumni. Ulf Sundhaussen,1986.Politik Militer Indonesia 1945-1967 Menuju Dwi Fungsi ABRI. Jakarta:LP3ES Sejarah SMA/SMK K - 4

345

Yahya A. Muhaimin, 2002: Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966. Yogyakarta:Gadjah Mada Press


PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN RI

A. TUJUAN PEMBELAJARAN Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diklat dapat menunjukkan dinamika pemerintahan Indonesia pada awal kemerdekaan, masa demokrasi liberal dan masa demokrasi terpimpin dengan baik.


Menunjukkan perkembangan pemerintahan RI di awal kemerdekaan

2.

Menganalisis penerapan pemerintahan pada masa demokrasi liberal

3.

Menganalisis penerapan demokrasi terpimpin di Indonesia

C. URAIAN MATERI Perkembangan pemerintahan RI diawali dari kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Perkembangan pemerintahan RI juga sangat terkait dengan perjalanan dinamika

pemerintahan sejak kemerdekaan sampai berakhirnya

pemerintahan Sukarno, yang diganti dengan kekuasaan Orde Baru.

1. Pemerintahan di Awal Proklamasi Revolusi yang menjadi alat tercapainya kemerdekaan bukan hanya merupakan kisah sentral dalam sejarah Indonesia, melainkan merupakan unsur yang kuat dalam persepsi bangsa Indonesia tentang dirinya sendiri. Semua usaha yang tidak menentu untuk mencari identitas-identitas baru untuk persatuan dalam menghadapi kekuatan asing, dan untuk tatanan sosial yang lebih adil tampaknya akhirnya membuahkan hasil pada masa-masa sesudah Perang Dunia II. Untuk pertama kalinya di dalam kehidupan kebanyakan rakyat


346

Indonesia, segala sesuatu yang serba paksaan dan berasal dari kekuatan asing hilang secara tiba-tiba (Ricklefs,2001:428). Menyerahnya Jepang pada Perang Dunia II atas Sekutu tanggal 14 Agustus 1945 menunjukkan bahwa secara de jure wilayah pendudukan Jepang di kawasan Asia (termasuk Indonesia) dikuasai Sekutu sebagai pihak yang menang dalam Perang Dunia II tersebut. Namun ketika Sekutu belum datang ke Indonesia sehingga muncul Facum of Power maka kesempatan itu dimanfaatkan dengan cermat oleh bangsa Indonesia untuk memerdekakan diri tanggal 17 Agustus 1945. Namun sebelumnya perlu dikaju tentang konstitusi Indonesia yang dimulai dari “ hukum dasar” karya dokuritzu zyunbi cyoosakai (Badan Penyelidik UsahaUsaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia/BPUPKI) pada masa Pendudukan Jepang. Mengenai badan penyelidik bentukan Jepang itu Muhammad Yamin, salah seorang dari anggota BPUPKI memberikan penjelasan dalam bukunya yang

berjudul

Pembahasan

Undang-Undang

Dasar

Republik

Indonesia

(Syahuri,2004:107-108), sebagai berikut. „Pada hari ulang tahun Raja Jepang, tanggal 29 April 1945 dibentuklah di atas

tanah,

suatu

Badan

Penyelidik

Usaha-Usaha

Persiapan

Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepang: Dokuritzu Zyunbi Cyoo-sakai; Ketuanya Radjiman Wediodiningrat dan jumlah anggotanya 62 orang Indonesia…..Tugasnya jalah menyelidiki segala hal jang berhubungan dengan kemerdekaan Indonesia, dan pekerjaani itu berlangsung dalam suasanan Indonesia Merdeka kelak di kemudian hari. Pembentukan BPUPKI sebagai realisasi janji kemerdekaan Indonesia oleh pemerintah Jepang kepada bangsa Indonesia yang dibahas dalam parlemen Jepang. Janji ini disampaikan oleh Perdana Menteri Jepang Kuniako Koiso yang diumumkan di depan upacara istimewa “the Imperial Diet” pada tanggal 7 September 1944. Janji ini dapat ditafsirkan bahwa pemerintah Jepang menarik simpati pada semua elemen bangsa Indonesia agar rakyat Indonesai membantu pemerintah Jepang dalam menghadapi tentara Sekutu pada Perang Dunia II , karena diberbagai front pertempuran, tentara Jepang terbukti kewalahan menghadapi tentara Sekutu diberbagai tempat di Asia Dari tanggal 28 Mei-1 Juni 1945, BPUPKI mengadakan dua kali sidang pleno. Pada tanggal 1 Juni, Sukarno menyampaikan pidatonya untuk mengatasi


347

pertentangan antara pendukung negara sekuler dengan pendukung negara Islam. Dalam pidatonya, Sukarno mengemukakan Weltanschauung Indonesia, yakni pandangan hidup dan politik, yang dianjurkannya sebagai dasar negara Indonesia,

berupa

lima

sila,

yaitu

Nasionalisme,Internasionalisme

atau

Perikemanusiaan, Demokrasi, Keadilan sosial, dan Ketuhanan. Kelima sila itu menjadi satu sebagai Pancasila (Yamin dalam Nasution. 2001:11). Untuk membahas sejarah ketatanegaraan Indonesia, titik tolaknya dimulai dari kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Dengan kemerdekaan tersebut berarti bangsa Indonesia telah menyatakan secara formal , baik kepada dunia luar atau kepada bangsa Indonesia sendiri, mulai saat dikumandangkan kemerdekaan, bangsa Indonesia telah merdeka. Merdeka dapat diartikan bahwa Indonesia telah mengambil sikap untuk menentukan nasib bangsa dan tanah airnya dalam berbagai bidang. Dalam hal ketatanegaraan, bangsa Indonesia akan menyususn negaranya sendiri. Berdirinya Negara Republik Indonesia bersamaan dengan berdirinya tata hukum Indonesia beserta tata negaranya (Joeniarto,1996:4-5). Prof. Mr. Muh Yamin menyebutkan bahwa proklamasi sebagai sumber dari segala aturan hukum formal. Selanjutnya, konstitusi formal Indonesia sejak proklamasi adalah UUD 1945. Undang-Undang Dasar yang telah disahkan ini secara resmi menggunakan istilah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dikemudian hari dikenal sebagai “UndangUndang Dasar 1945 atau UUD „45”. Naskah resmi dari UUD 1945 beserta dengan “Penjelasan” , di kemudian dimuatkan untuk diundangkan sebagaimana mestinya di dalam Berita Republik Indonesia Tahun 1946 (Tahun II) No. 7 (Joeniarto,1996:18). Meskipun demikian UUD 1945

yang didalam batang tubuhnya hanya

terdiri 37 pasal bersifat sangat singkat dan supel, apalagi jika dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar negara-negara lainnya. Menurut penjelasan UUD 1945 ditegaskan, UUD 1945 hanya memuat garis-garis besar saja atau pokokpokonya saja namun bersifat supel, untuk memberikan tempat kepada pemikiranpemikiran yang sesuai dengan dinamika revolusi saat itu. Namun demikian, meskipun dari namanya tidak menggunakan nama resmi “ Undang-Undang Dasar

Sementara”,

tetapi

sebenarnya

UUD

Pembentuknya, dimaksudkan bersifat sementara

1945

sejak

semula

oleh

(Joeniarto,1996:40). UUD

1945 secara historis dinilai sebagai naskah UUD yang memang dimaksudkan


348

bersifat sementara. Bahkan Bung Karno suatu hari menyatakan bahwa UUD 1945 adalah “revolutie grondwet dan “UUD kilat”, yang nantinya apabila keadaan sudah normal, dengan sendirinya akan diganti dengan UUD yang lebih sempurna (Muhammad Yamin dalam Asshiddiqie, 2005:6). Pasal 3 dan ayat (2) Aturan Tambahan memberi peluang dibentuk suatu badan Permusyawaratan Rakyat, di mana antara lain bertugas menetapkan UUD. Dapat terjadi tiga kemungkinan hal itu yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) akan menetapkan UUD 1945, atau UUD 1945 dengan berbagai perubahan, tambahan dan penyempurnaan ataupun kemungkinan untuk ditetapkannya suatu UUD yang baru sama sekali. Namun oleh Pembentuknya UUD 1945 sendiri bahwa UUD tersebut bersifat sementara. Alasan

pemberian sifat sementara UUD 1945 oleh Pembentuknya

disebabkan oleh dua hal yaitu (1) merupakan

Pembentuk UUD 1945 merasa belum

badan representatif untuk menetapkan UUD (2) Perencanaan,

penetapan dan pengesahan UUD 1945 dilakukan dengan tergesa-gesa. Namun dengan adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dengan diberlakukannya lagi UUD 1945 tidak ada alasan lagi jika UUD 1945 masih dianggap bersifat sementara (Joeniarto,1996:40). Seperti kita ketahui bersama bahwa UUD 1945 sebelumnya sebagai sebuah rencana Undang-Undang Dasar hasil karya Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dengan beberapa perubahan dan tambahan. Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan sumber tatanan kehidupan politik bagi bangsa Indonesia. Untuk melengkapi lembaga negara, maka PPKI mengadakan sidang secara berturut-turut: b. Tanggal 18 Agustus 1945, dalam sidang I PPKI diputuskan: 1) Mengesahkan UUD 1945 2) Memilih presiden dan wakil presiden 3) Dalam menjalankan tugasnya, untuk sementara waktu presiden dibantu KNIP c. Tanggal 19 Agustus 1945, PPKI memutuskan: 1) Membentuk kabinet dengan 12 departemen 2) Menetapkan pembagian wilayah Indonesia yang terdiri 8 propinsi sekaligus ditunjuk gubernurnya 3) Rencana pembentukan Tentara Kebangsaan o

Tanggal 22 Agustus 1945, PPKI menetapkan:


349



Membentuk KNI (Komite Nasional Indonesia) dengan ketua: Kasman Singodimejo. Tugas KNI untuk memberi nasehat kepada presiden beserta kabinetnya. Hal ini didasarkan pada pasal IV aturan peralihan UUD ‟45 yang menjelaskan “sebelum MPR, DPR dan DPA terbentuk, dalam melaksanakan tugasnya presiden dibantu Komite Nasional. PPKI pada saat itu melebur menjadi KNI-Pusat atau KNIP. Selanjutnya akan dibentuk KNI untuk daerah tingkat I dan II.



Dibentuknya BKR ( Badan Kemanan Rakyat) yang berada dibawah KNI. Selanjutnya akan dibentik KNI untuk Daerah Tingkat I dan II.



Pembentukan PNI sebagai partai tunggal.

Pada tanggal 4 September 1945, Sukarno dan Hatta membentuk kabinet pertama Republik Indonesia. Kabinet ini terdiri atas kepala-kepala departemen (dalam bahasa Jepang disebut bucho) atau penasehat (sanyo) dalam pemerintahan Jepang, dan karena itu disebut oleh para penentangnya sebagai kabinet bucho. Dengan demikian, kabinet pertama Indonesia

memiliki sifat

ganda, yaitu masih menjadi bagian dai pemerintah militer Jepang di Jawa, dan pada saat yang sama menjadi pemerintah Rebuplik Indonesai merdeka (Anderson dalam Nasution,2001:15). Konfigurasi demokrasi yang dituntut oleh UUD 1945 tidak bisa dipenuhi pada awal-awal proklamasi kemerdekaan, karena pada waktu itu belum dibentuk lembaga-lembaga negara. Oleh karena itu, semua kekuasaan dilimpahkan kepada presiden melalui pasal IV, Aturan Peralihan. Pemusatan kekuasaan yang terletak di tangan presiden tersebut berkembang opini seolah-olah Indonesia sebagai bukan negara demokrasi namun negara fasis. Untuk melawan anggapan yang sebenarnya berlawanan dengan kehendak rakyat, maka timbul usahausaha yang membangun corak pemerintahan demokrasi, yang pada saat itu pilihannya adalah sistem parlementer. Usaha tersebut mengkristal saat tanggal 7 Oktober 1945 lahir satu memorandum yang ditandatangani anggota KNIP yang bersisi dua hal, pertama, mendesak presiden menggunakan hak istimewanya untuk segera membentuk MPR. Kedua, sebelum MPR terbentuk, hendaknya anggota-anggota KNIP dianggap sebagai MPR (Mahfud M.D 1998 :34) Pada tanggal 16 Oktober 1945, KNIP mengusulkan agar komite tersebut diserahi kekuasaan legislatif dan menetapkan GBHN. Pemerintah supaya menyetujui dibentuknya badan pekerja KNIP untuk melaksanakan fungsi baru


350

yang diusulkan tersebut.

Pemerintah dalam hal ini diwakili Wakil Presiden

Muhammad Hatta yang bertindak atas nama Presiden menyetujui usul KNIP tersebut dan segera mengeluarkan maklumat yang dikenal Maklumat No. X tahun 1945 yang berisi tentang “KNIP, sebelum terbentuk MPR dan DPR diserahi kekuasaan legislatif dan menetapkan GBHN”. KNIP terdiri atas bekas anggota PPKI bersama dengan lainnya supaya lebih mewakili rakyat. KNIP ini merupakan badan penasehat bagi presiden dan kabinetnya menurut ketentuan Aturan Peralihan UUD 1945 (Nasution,2001:15). Keluarnya Maklumat No. X Tahun 1945 merupakan perubahan praktek ketatanegaraan tanpa ada perubahan konstitusi (UUD). Sebab menurut Aturan Peralihan, KNIP adalah pembantu presiden dalam menjalankan kekuasaannya, dan bukan sebagai pengganti MPR dan DPR. Dengan keluarnya maklumat ini, kekuasaan presiden berkurang (Mahfud MD,2000:46). Langkah lebih lanjut menuju demokratisasi diambil dengan pembentukan kabinet parlementer. Pada tanggal 11 November 1945, Badan Pekerja mengumumkan usul yang ditandatangani Syahrir untuk mengubah kabinet presidensil menjadi kabinet parlementer. Badan Pekerja juga menyebutkan bahwa undang-undang dasar tidak memuat pasal yang mewajibkan atau melarang

pertanggungjawaban

tingkat

menteri.

Badan

Pekerja

KNIP

menekankan bahwa pertanggungjawaban menteri kepada MPR merupakan salah satu cara untuk menegakkan kedaulatan rakyat. Karena itu, Badan Pekerja mengusulkan kepada presidensupaya pertanggungjawaban ini dimuat dalam struktur

pemerintahan.

Akhirnya

presiden

Sukarno

menyetujui

usul

ini

(Pringgodigdo dalam Nasution, 2001:22). Perubahan selanjutnya pemerintah mengeluarkan maklumat tanggal 14 November 1945 yang berisi perubahan sistem pemerintahan dari sistem Kabinet Presidensil menjadi Parlementer. Hal ini merupakan perwujudan dari maklumat sebelumnya yaitu maklumat Wakil Presiden tanggal 3 November 1945 yang berisi pemberian kesempatan kepada rakyat untuk mendirikan partai politik dalam sistem multipartai. (Mahfud. M.D, 2000:47-48). Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 terjadi perubahan sistem pemerintahan yang fundamental namun tanpa

merubah UUD 1945 dan hanya berdasarkan

Maklumat Pemerintah. Jika berdasarkan UUD 1945 presiden bertanggung jawab kepada MPR dan berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus


sebagai

351

kepala pemerintahan, maka dengan adanya maklumat tersebut, presiden kehilangan

kedudukannya

sebagai

kepala

pemerintahan

(Mahfud.

M.D,

1998:36). Maklumat tanggal 14 November 1945 dikeluarkan atas usul Badan Pekerja Komite Nasional Pusat berisi perubahan dari sistem pertanggungjawaban Presiden kepada MPR dengan menteri sebagai pembantu Presiden menjadi sistem pertanggungjawaban dewan menteri kepada Parlemen atau dalam hal ini Komite Nasional Pusat. Di dalam sistem pertangungjawaban menteri, kritik yang dilancarkan terhadap pemerintah dapat dinyatakan secara berkala, yakni melalui hak interpelasi atau memanggil menteri yang dianggap bersalah untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Parlemen memegang hak interpelasi dan jika badan tersebut menentukan bahwa kebijakan yang dijalankan menteri tertentu tidak sesuai dengan garisgaris kebijakan yang diinginkan parlemen, maka menteri tersebut dapat dipaksa mengundurkan diri. Kalau kabinet tetap mendukung menteri tersebut, seluruh kabinet

akan

mengundurkan

diri.

Dengan

cara

demikian,

maka

pertanggungjawaban menteri merupakan tanggung jawab bersama dari seluruh kabinet. Dalam struktur ini,kabinet dipimpin oleh seorang menteri yang disebut perdana menteri. Umumnya, orang yang diangkat oleh kepala negara untuk membentuk kabinet akan menjadi perdana menteri (Koesnodiprodjo dalam Nasution, 2001:24). Sebagai realisasi Maklumat Pemerintah tentang pergantian sistem kabinet Presidensil dengan kabinet Ministeriil segera ditunjuk Sutan Syahrir sebagai Perdana Menteri yang baru. Kabinet Syahrir segera mengadakan kontak diplomatik dengan pihak Belanda dan Inggris. Pemerintah Inggris mengirimkan Sir Archibald Clark Kerr sebagai Duta Istimewa di Indonesia dan pemerintah Belanda diwakili Gubernur Jenderal Van Mook. Perundingan dimulai tanggal 10 Pebruari 1946 dan Van Mook menyampaikan pernyataan politik yang selanjutnya menjadi dasar perundingan-perundingan dengan RI. Pernyataan politik dari Van Mook adalah mengulangi dari pidato Ratu Belanda tanggal 7 Desember 1942. Isi pokoknya adalah (Notosusanto, 1977:34) : 1) Indonesia akan dijadikan negara commonwealth berbentuk federasi yang memiliki self-goverment di dalam lingkungan kerajaan Belanda.


352

2) Masalah dalam negari diurus oleh Indonesia, sedang urusan luar negeri diurus pemerintah Belanda. 3) Sebelum dibentuk commonwealth, akan dibentuk pemerintahan peralihan selama 10 tahun. 4) Indonesia akan dimasukkan sebagai anggota PBB.

2. Demokrasi Liberal di Indonesia Beberapa tahun pascakemerdekaannya, pemerintah Indonesia terpaksa melakukan perubahan fundamental atas bentuk negara, sistem pemerintahan, dan undang-undang dasarnya (Syahuri .2005: 120). Kondisi ini sebagai dampak dari keinginan pemerintah Belanda untuk dapat berkuasa di Indonesia kembali setelah Jepang menyerah kapada Sekutu , atas kekuasaan Jepang di Indonesia pada akhir Perang Dunia II. Belanda berusaha mendirikan negara-negara boneka sebagai strategi untuk melakukan proses kolonialisme kembali pascakemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Sejalan dengan usaha tersebut, Belanda melakukan agresi I tahun 1947 dan agresi II tahun 1948. Adapun negara-negara yang telah dapat berhasil didirikan dalam rangka persiapan negara federal, yaitu: Negara Indonesia Timur (1946), Negara Sumatera Timur (1947), Negara Pasundan (1948), Negara Sumatera Selatan (1948), negara Jawa Timur (1948), Negara Madura (1948), dan dalam persiapan misalnya daerah Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Dayak Besar, Banjar, Kalimantan

Tenggara,

Bangka,

Belitung,

Riau

dan

Jawa

Tengah

((Joeniarto,1996:61). Belanda juga berusaha mempersempit wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia bahkan menghapus negara Indonesai yang merdeka tahun 17 Agustus 1945 dengan kebijakan konfrontasi. Hal ini terbukti ndengan adanya Agresi Militer Belanda I tahun 1947 dan Agresi Militer Belanda II tahun 1948. Agresi Militer II, kota-kota penting di Indonesia sudah dikuasai pemerintah Belanda termasuk ibu kota RI saat itu, Yogyakarta. Meskipun kota-kota penting telah diduduki Belanda, namun Belanda gagal dalam mewujudkan ambisinya untuk kembali berkuasa secara mutlak di Indonesia karena adanya perlawanan rakyat Indonesia terhadap pasukan Belanda. Posisi Indonesia jugabertambah kuat pasca agresi militer karena secara diplomasi internasional, banyak negara-


353

negara lain yang mendukung eksistensi pemerintah Indonesia dan sebaliknya mengecam aksi Belanda. Keadaan ini menimbulkan keprihatinan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

untuk

melakukan

perundingan

perdamaian

dalam

mengatasi

permasalahan tersebut. Akhirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ikut serta menyelesaikan permasalahan konflik Indonesai-Belanda, dengan diadakan konferensi antara pemerintah Indonesai dengan Belanda serta disertakan pula negara-negara bentukan Belanda yang telah tergabung dalam ikatan Byeekomst voor Federal Overleg

(BFO).

Jalur diplomasi tersebut menghasilkan

perundingan yang dikenal dengan Konferensi Meja Bundar (KMB) yang berlangsung tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949 yang dihadiri wakil-wakil dari Republik Indonesia, Bijeenkomst voor Federal Overlag (BFO), dan pemerintah Belanda serta sebuah komisi PBB untuk Indonesia. Dalam konferensi tersebut dihasilkan persetujuan pokok yaitu: 1) Mendirikan Negara Republik Indonesia Serikat 2) Penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat 3) Didirikan Uni antar Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda Selama

berlangsungnya

KMB

di

Den

Haag,

dibentuk

panitia

ketatanegaraan dan hukum tata negara, yang antara lain membahas rancangan konstitusi sementara Republik Indonesia Serikat. Setelah kesepakatan diplomasi antara Indonesia-Belanda, melalui KMB (Konferensi Meja Bundar) maka konstitusi resmi Indonesia adalah UUD RIS. Konstitusi tersebut sebagai jalan kompromi bagi kelancaran penyerahan kedaulatan Indonesia. Meskipun demikian Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau UUD RIS adalah konstitusi yang bersifat sementara sehingga dalam konstitusi tersebut telah diatur adanya lembaga yang diberi kewenangan khusus membentuk konstitusi yang bersifat tetap. Dengan berlakunya UUD RIS tersebut, sistem pemerintahan Indonesia menggunakan sistem parlementer atau liberal dengan bentuk negara federasi atau serikat (Nugroho Notosusanto,1977:72). Sementara itu menurut praktek ketatanegaraan berlakunya sistem demokrasi liberal di Indonesia dimulai saat berlakunya UUD Sementara tahun 1950 yang menggantikan bentuk negara serikat menjadi negara kesatuan sejak 17 Agustus 1950 (Mahfud M D, 2000:49). Dengan berdirinya Negara Republik Serikat, maka konstitusi yang berlaku adalah


354

UUD RIS dan Negara Republik Indonesia hanya berstatus sebagai salah satu “ Negara Bagian” saja, dengan wilayah kekuasaan daerah yang disebut dalam perjanjian Renville. Sedang UUD 1945 sejak saat itu hanya berstatus sebagai Undang-Undang Dasar Negara Bagian Republik Indonesia (Joeniarto,1996:63). Sementara itu, negara-negara lain yang tergabung dalam RIS menurut pasal 2 Konstitusi RIS adalah: Negara Indonesai Timur, Negara Pasundan termasuk Distrik Federal Jakarta, Negara Jawa Timur, NegaraMadura, Negara Sumatera Timur, dan Negara Sumatera Selatan. Selain itu masih terdapat daerah yang disebut sebagai “satuan-satuan kenegaraan yang tegak sendiri” yaitu: Jawa Tengah, Bangka, Belitung, Riau, Kalimantan Barat, Dayak Besar, Daerah Banjar, Kalimantan Tenggara dan Kalimantan Timur. Sedangkan wilayah Irian Barat tidak termasuk bagian dari wilayah RIS. Hal ini disebabkan sesuai dengan Piagam Penyerahan Kedaulatan antara Indonesia dan pemerintah Belanda sebagai hasil

Konferensi Meja Bundar (KMB) bahwa status

Karisedenan Irian Barat tetap berlaku dengan ketentuan bahwa di dalam waktu setahun setelah tanggal 27 Desember 1949, masalah kedudukan Irian Barat akan diselesaikan dengan perundingan lagi antara Indonesia dengan Kerajaan Belanda. Status Irian Barat ini pada akhirnya dihambat oleh Belanda karena perundingan antar kedua negara untuk membahas Irian barat selalu mengalami kegagalan.

Untuk

penyelesaiannya,

akhirnya

pemerintah

Indonesia

menggunakan cara konfrontasi dengan dikeluarkan maklumat Trikora (Tri Komando Rakyat) yang diucapkan presiden Sukarno pada tanggal 19 Desember 1961. Konstitusi RIS juga dimaksudkan bersifat sementara. Hal ini bisa dilihat dalam pasal 186 Konstitusi RIS yang menentukan bahwa: “Konstituante

bersama-sama

dengan

Pemerintah

selekas-lekasnya

menetapkan Konstitusi RIS”.

Sifat kesementaraanya Konstitusi RIS disebabkan karena Pembentuk UUD tersebut merasa dirinya belum representatif untuk menetapkan UUD. Selain itu, UUD RIS dibuat dengan tergesa-gesa karena agar secepatnya memenuhi kebutuhan ketatanegaraan sehubungan akan dibentuknya Negara Federal. Negara Republik Indonesia Serikat, yang berdiri pada tanggal 27 Desember 1949 berkat Konferensi Meja Bundar, ternyata tidak dapat bertahan lama. Bentuk


355

federal yang tidak mengakar terhadap rakyat, pada akhirnya timbul tuntutantuntutan di mana-mana, agar kembali ke bentuk negara kesatuan. Negara RIS terdiri dari 16 negara bagian dengan kepala negara atau presiden pertama Sukarno dan Mohammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Sistem kabinetnya Zaken Kabinet yaitu suatu pemerintahan yang menterimenterinya diutamakan dari keahliannya dan bukan bersandar pada kekuatan partai politik. Negara RIS ini tidak berlangsung lama disebabkan dasar pembentukannya sangat lemah dan bukan merupakan kehendak rakyat. RIS merupakan strategi diplomasi Belanda untuk dapat bertahan di Indonesia. Tuntutan berbagai elemen bangsa agar kembali ke bentuk negara kesatuan dan meninggalkan bentuk negara federal, ditidaklanjuti oleh pemerintah. Bangsa Indonesia kembali memilih bentuk negara kesatuan dengan konstitusi baru yang bernama “Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia” atau dikenal dengan UUD Sementara atau UUDS 1950. Proses perubahan UUD RIS menjadi UUD Sementara dilakukan secara formal dengan undang-undang yaitu UndangUndang Federal No. 7 Tahun 1950, ditetapkan perubahan UUD RIS menjadi UUD Sementara berdasarkan pasal 127a, pasal 190, dan pasal 191 ayat (2) UUD RIS (Syahuri .2005: 126). Piagam Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Indonesia Serikat (RIS) ditandatangani oleh Muhammad Hatta dan A. Halim pada tanggal 19 Mei 1950. Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri RIS mendapat mandat penuh dari Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur untuk mewakili negara RIS dan dua negara bagian sekaligus. Sedangkan A. Halim mewakili Republik Indonesia. Piagam tersebut memuat persetujuan untuk kembali ke bentuk negara “kesatuan” sesuai dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. Untuk itu perlu disepakati perubahan-perubahan terhadap Konstitusi RIS sehingga dibentuk panitia, yang bertugas membuat rancangan Undang-Undang Dasar Sementara. Rancangan UUDS tersebut disetuji oleh tiga lembaga negara saat itu yaitu BP-KNIP,DPR serta Senat RIS sehingga UUDS 1950 diberlakukan di negara kesatuan RI (Soepomo dalam Mahfud M.D. 1998:41) Perubahan

konstitusi tersebut mencakup perubahan mukadimah dan

bentuk negara, yaitu bentuk negara federal ke bentuk Nagara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun terjadi perubahan bentuk negara dan sistem pemerintahan, namun wilayah Indonesia


masih tetap utuh . Setelah RIS diganti UUD

356

Sementara maka Indonesia menganut sistem parlementer secara konstitusional serta sistem multi partai seperti yang terjadi dalam kurun waktu tahun 1945-1949. UUDS 1950 menganut sistem parlementer dan dianggap bahwa sejak pemberlakuannya tanggal 17 Agustus 1950 dimulailah era demokrasi liberal di Indonesia sesuai dengan sistem parlementer yang sebenarnya meskipun Nugroho Notosusanto beranggapan bahwa demokrasi liberal sudah dimulai ketika berlaku konstiitusi RIS 27 Desember 1949. UUD Sementara dapat bertahan lebih dari delapan tahun (1950-1959). Sesuai sifatnya yang sementara, maka di bagian pasal-pasalnya terdapat ketentuan hukum yang mengatur lembaga pembentuk undang-undang dasar tetap

yang

disebut

“Konstituante”.

Konstituante

bersama-sama

dengan

pemerintah selekasnya diharapkan menetapkan undang-undang dasar untuk menggantikan UUD Sementara. Anggota Konstituante dipilih melalui pemilihan umum. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut maka pada tahun 1955 diadakan pemilihan umum yang pertama kali di Indonesia pada masa Kabinet Burhanudin Harahap. Kabinet-Kabinet Pada Masa Demokrasi Liberal Pada masa berlakunya UUDS 1950 terjadi instabilitas pemerintahan dibuktikan dengan 7 kali kabinet mengalami jatuh bangun yaitu: a) Kabinet Natsir (6 September 1950-20 Maret 1951) Kabinet ini merupakan koalisi dari beberapa partai dengan intinya Partai Masyumi. Program kabinet ini antara lain: 1) Usaha mendapatkan keamanan dan ketertiban 2) Konsolidasi dan penyempurnaan susunan pemerintahan 3) Perbaikan institusi Angkatan Perang 4) Penyelesaian Irian Barat 5) Mengembangkan dan memperkuat kekuatan ekonomi kerakyatan. Kebijakan luar negeri pemerintahan Natsir adalah bebas dan netral namun tetap bersimpati pada negara–negara Barat. Pada bulan September 1950 Indonesia diterima sebagai anggota PBB (Ricklefs,1991: 363). Sementara itu permasalahan yang dihadapi kabinet tersebut adalah: 1) Terganggunya stabilitas keamanan (adanya pemberontakan RMS dan DI/TII Kartosuwiryo).


357

2) Kegagalan

membentuk

pemerintahan

koalisi

antara

Masyumi

dan PNI Belanda menolak pengembalian atas Irian Barat (hasil keputusan

KMB,

masalah Irian Barat akan diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun setelah KMB tahun 1949).Kegagalan perundingan Indonesia-Belanda tentang Irian Barat, menimbulkan mosi tidak percaya dari parlemen terhadap pemerintahan Natsir. Krisis ini bertambah dengan adanya mosi dari Hadikusumo (PNI) berkaitan pencabutan PP no 39/1950 tentang DPRS dan DPRDS yang diakomodasi parlemen sehingga kabinet Natsir jatuh. b) Kabinet Sukiman (April 1951-Pebruari 1952) Setelah kabinet Natsir jatuh, Presiden Sukarno menunjuk Sukiman Wiryosanjoyo (Masyumi) dan Sidik Joyosukarto (PNI) untuk membentuk kabinet koalisi. Program kabinet ini adalah: 1) Pelaksanaan politik Luar negeri bebas aktif 2) Perjuangan diplomasi merebut Irian Barat 3) Persiapan penyelenggaraan Pemilu I 4) Sosial-ekonomi, mengusahakan kemakmuran rakyat dan perbaikan hukum agraria 5) Keamanan, menjamin keamanan dan ketenteraman. Kabinet Sukiman akhirnya jatuh disebabkan dianggap melanggar politik luar negeri bebas aktif dengan melakukan persetujan MSA (Mutual Security Act) dengan Amerika Serikat tahun 1951. MSA merupakan persetujuan bantuan ekonomi dan persenjataan dari USA kepada Indonesia. c) Kabinet Wilopo (April 1952–Juni 1953) Program kabinet Wilopo adalah: 1) Persiapan Pemilu (pemilihan konstituante,DPR dan DPRD) 2) Kemakmuran, pendidikan dan keamaanan 3) Pelaksanaan politik bebas aktif 4) Pengembalian Irian Barat dalam NKRI

Permasalahan yang dihadapi kabinet Wilopo adalah: 1) Munculnya gerakan separatis 2) Keadaan perekonomian dan politik belum membaik 3) Persoalan Irian Barat belum selesai


358

4) Munculnya peristiwa 17 Oktober 1952. Peristiwa 17 Oktober terjadi ketika sekelompok perwira militer yang kehilangan jabatannya disebabkan mereka memaksa Presiden Sukarno untuk membubarkan parlemen (Herbert Feith, 1995:14). Hal ini bermula dari usaha perwira militer seperti Kepala Staf Angkatan Perang Repubklik Indonesia Kolonel T.B. Simatupang dan Kepala Staf Angkatan Darat Kolonel A H Nasution berencana melaksanakan reorganisasi dan rasionalisasi kekuatan TNI dengan memperkecil jumlah prajurit namun berjiwa profesional dan berdisiplin. Rencana rasionalisasi tersebut dalam rangka penghematan Anggaran Belanja Negara. Program tersebut ditentang oleh kalangan militer sendiri terutama dari mantan pasukan

PETA

dan

Laskar–laskar

serta

Parlemen.

Bahkan

parlemen

mengadakan sidang menuntut diadakannya pergantian pucuk pimpinan militer. Sementara itu pihak TNI mengganggap bahwa apa yang dilakukan parlemen sebagai bukti bahwa DPRS melakukan intervensi dalam urusan internal TNI–AD. Akhirnya tanggal 17 Oktober 1952 terjadi demonstrasi yang diprakarsai militer mendesak pada presiden untuk membubarkan DPRS. Presiden Sukarno menolak tuntutan tersebut bahkan A.H. Nasiton dicopot dari jabatannya diganti dengan Kolonel Bambang Sugeng. Dampak dari peristiwa tersebut mempengaruhi masalah pemerintahan termasuk kedudukan kabinet Wilopo. Kabinet ini semakin lemah ketika terjadi peristiwa Tanjung Morawa di Sumatra Timur. Kasus Tanjung Morawa bermula pihak keamanan berusaha memindahkan para penghuni liar dari tanah-tanah perkebunan milik Belanda. Hal ini berkaitan dengan hasil persetujuan KMB yang mengijinkan pengusaha-pengusaha asing kembali mengurusi tanah-tanah perkebunannya yang ditinggalkannya. Penghuni liar tersebut telah dihasut oleh PKI untuk mempertahankan tanahnya sehingga terjadi tindak kekerasan yang menimbulkan korban pada masyarakat. Peristiwa tersebut menyebabkan Kabinet Wilopo mengembalikan mandatnya pada presiden Sukarno. d) Kabinet Ali Sastroamidjoyo I (Juli 1953-Juli 1955) Kabinet ini merupakan koalisi PNI dan partai NU serta partai-partai kecil lainnya. Sementara Masyumi dan PSI (Partai Sosialis Indonesia) berada diluar pemerintahan. Program kerja kabinet ini antara lain: 1) Pengindonesiaan perekonomian dan memberi kesempatan kepada pengusaha pribumi.


359

2) Pelaksanaan

perekonomiaan

Ali

Baba

yaitu

kerja

sama

antara

pengusaha pribumi dengan pengusaha keturunan Tionghua dalam bidang perekonomian di Indonesia. Program kabinet Ali I yang menonjol adalah penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika di Bandung tanggal 18 –25 April 1955. Dalam KAA tersebut juga merekomendasikan dukungan kepada Indonesia tentang masalah Irian Barat. Pada akhirnya kabinet ini juga mengembalikan mandatnya pada presiden tanggal 24 Juli 1955. Penyebabnya adalah masalah pergantian KSAD (Komando Staf Angkatan Darat) yang masih berkaitan dengan peristiwa 17 Oktober 1952. Kabinet Ali berkeinginan mengangkat KSAD dari kelompok TNI yang anti peristiwa 17 Oktober yaitu Kolonel Bambang Utoyo namun petinggi TNI menolak dengan alasan bahwa dalam tradisi TNI, pengangkatan KSAD didasarkan pada senioritas dan kecakapan (Muhaimin, 2002:84). Parlemen akhirnya mengajukan mosi tidak percaya kepada Kabinet Ali yang

dianggap tidak mampu menghadapi tekanan TNI-AD sehingga

mengembalikan mandatnya kepada presiden. Meskipun menurut sistem politik bahwa yang dapat menjatuhkan kabinet adalah partai-partai politik di parlemen tetapi momen jatuhnya kabinet Ali I disebabkan oleh kekuatan Angkatan Darat. Namun kabinet ini merupakan kabinet terlama yang dapat bertahan pada masa demokrasi parlementer. e) Kabinet Burhanudin Harahap (Agustus 1955-Maret 1956) Setelah berlangsung perundingan yang rumit pasca jatuhnya Kabinet Ali yang pertama ( Ali I),Burhannudin Harahap (Masyumi) berhasil menyusun kabinet yang didukung oleh Masyumi,PSI dan Partai NU. Program kabinet tersebut antara lain: 1) Pemberantasan korupsi (antara lain dengan menangkap mantan menteri kehakiman Kabinet Ali I yaitu Jody Gondokusumo dengan tuduhan korupsi). 2) Pelaksanaan pemilu I Untuk mengurangi ketegangan dengan militer, Perdana Menteri Burhannudin mengangkat kembali A. H Nasution sebagai KSAD. Hal ini disebabkan pemerintah menginginkan dukungan militer untuk menjaga stabilitas keamanan berkaitan dengan rencana pelaksanaan pemilu. Salah satu program kabinet ini yang menjadi catatan sejarah politik di Indonesia adalah


360

terselenggaranya pemilu I di Indonesia sejak kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945.Kabinet Burhanudin berhasil menyelenggarakan pemilu I di Indonesia dengan pelaksanaan sebagai berikut: 1) 29 September 1955 memilih anggota DPR 2) 15 Desember 1955 memilih anggota Konstituante


361

Hasil Pemilu 1955 Partai

Suara sah

% suara

Kursi

%Kursi

sah

Parlemen

Parlemen

PNI

8.434.654

22,3

57

22,2

Masyumi

7.903.886

20,9

57

22,2

NU

6.955.141

18,4

45

17,5

PKI

6.176.914

16,4

39

15,2

PSII

1.091.160

2,9

8

3,1

Parkindo

1.003.325

2,6

8

3,1

Partai Katholik

770.740

2,0

6

2,3

PSI

753.191

2,0

5

1,9

Murba

199.588

0,5

2

0,8

Lain-lain

4.496.701

12,0

30

11,7

Jumlah

37.785.299

100,0

257

100,0

Sumber: Sejarah Indonesia Modern,M.C Ricklefs ,1991 Kabinet Burhanudin Harahap tetap mempertahankan politik luar negeri bebas aktif meskipun tetap condong pada negara-negara Barat. Pada tanggal 13 Pebruari 1956 , kabinet mengumumkan secara sepihak untuk memutuskan Uni Indonesia-Belanda hasil dari KMB, karena Belanda menolak melakukan upaya diplomasi lanjutan tentang Irian Barat. Dengan berhasilnya Pemilu I tersebut, tugas Kabinet Burhanudin Harahap dianggap selesai dan perlu dibentuk kabinet baru hasil dari Pemilu tersebut.

e) Kabinet Ali Sastroamidjoyo II (Maret 1956-Maret 1957) Kabinet Ali II merupakan kabinet koalisi partai–partai besar hasil pemilu 1955 kecuali PKI sehinggga terdiri atas PNI,Masyumi dan Partai NU. Program kabinet tersebut disebut dengan Rencana Lima Tahun, dengan agenda sebagai berikut: 1) Perjuangan merebut Irian Barat 2) Pembentukan daerah-daerah otonom 3) Pemilihan anggota DPRD 4) Perbaikan nasib buruh dan pegawai 5) Menyehatkan keuangan negara


362

6) Pergantian

ekonomi

kolonial

menjadi

nasional

(Nugroho

Notosusanto,1977:96). Permasalahan-permasalahan

yang

dihadapi

kabinet

dalam

melaksanakan agenda pemerintahan adalah: 1) Timbulnya semangat anti Cina di masyarakat 2) Hubungan memburuk dengan Belanda karena pengingkaran pemerintah Indonesia terhadap persetujuan hutang-hutangnya dalam kesepakatan KMB 3) Penyelundupan barang-barang import 4) Ketidakpuasan daerah (terutama Sumatra dan Sulawesi) tentang alokasi beaya pembangunan antara daerah dan pusat. Ketidakpuasan daerah-daerah semakin meningkat karena dukungan dari panglima militer di daerah sehingga muncul dewan-dewan di daerah seperti Dewan Banteng di Sumatera Barat. Pada tanggal 20 Juli 1956 Muhammad Hatta mengundurkan diri sebagai wakil presiden. Pengunduran diri Hatta berarti terlemparnya tokoh luar Jawa yang disegani oleh Pusat. Dewan Banteng yang diketuai Let.Kol Ahmad Husein mengambil alih pemerintahan sipil di Sumatra dengan tuntutan kepada pemerintah Pusat agar Muhammad Hatta dikembalikan dalam posisi politik yang dominan dalam pemerintahan. Disamping itu mereka menuntut pembagian alokasi anggaran pembangunan yang proposional antara Pusat dan Daerah. Pada bulan Oktober 1956 Presiden Sukarno menawarkan jalur alternatif untuk mengatasi krisis politik berupa gagasan Demokrasi Terpimpin. Menurut Sukarno, Demokrasi Terpimpin merupakan sistem musyawarah-mufakat yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Wacana Demokrasi Terpimpin tersebut menimbulkan perpecahan diparlemen karena partai-partai politik menyambut suara pro dan kontra tentang konsepsi tersebut. Partai Masyumi dan Partai Katholik

menentang

ide

Sukarno

tersebut

sementara

PNI

dan

PKI

mendukungnya. Konsepsi Demokrasi Terpimpin juga mendapat tantangan keras dari daerah terutama luar Jawa yaitu Sumatra dan Sulawesi. Krisis politik ini memuncak dengan pengunduran diri Kabinet Ali II. Namun sebelumnya Perdana Menteri Ali Sastroamidjoyo menendatangani dekrit yang menyatakan “Negara


363

dalam keadaan darurat untuk semua wilayah” atau SOB (State of Siegel). Selanjutnya pemerintahan dipegang oleh Kabinet Djuanda. g) Kabinet Djuanda (April 1957–Juli 1959) Kabinet tersebut merupakan Zaken Kabinet, dengan programnya terdiri 5 (lima) pasal (Panca Karya) sehingga disebut kabinet karya Program kerjanya adalah : 1) Membentuk Dewan Nasional 2) Normalisasi situasi negara dan mempergiat pembangunan 3) Perjuangan merebut Irian Barat 4) Melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB (Nugroho Notosusanto,1977:98). Posisi kabinet Djuanda sangat kuat karena negara dalam keadaan bahaya sehingga yang berperan adalah presiden dan TNI sehingga parlemen tidak dapat mengeluarkan mosi untuk menjatuhkan kabinet. Pemerintah juga membentuk Dewan Nasional yang diketuai Sukarno, bertujuan menampung dan menyalurkan pertumbuhan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat serta bertugas sebagai penasehat dalam menjalankan pemerintahan dan menjaga stabilitas keamanan. Namun pada prakteknya, pembentukan Dewan Nasional tersebut untuk memperkuat otoritas Sukarno serta sebagai forum tandingan bagi pengaruh partai-partai politik di pemerintahan. Dewan Nasional yang ektrakonstitusional tersebut menurut Sukarno berkedudukan lebih tinggi dari kabinet karena dewan tersebut mencerminkan seluruh bangsa sedangkan kabinet hanya mencerminkan parlemen (Mahfud M D,2000: 54). Dalam perkembangannya, pemerintahan tetap tidak berhasil mengatasi berbagai krisis, bahkan pergolakan di daerah semakin meningkat. Para perwira militer di daerah seperti Kolonel Zulkifli Lubis, Kolonel Simbolon , Let. Kol Ahmad Husein dan Let. Kol Samual mengadakan pertemuan di Palembang dengan hasil berupa tuntutan kepada pemerintah pusat yaitu: 1) Muhammad Hatta dikembalikan kedudukannya sebagai wapres 2) Jenderal Nasution beserta jajarannya harus diganti 3) Pembatasan gerakan dan paham komunis melalui Undang -undang. Tuntutan tersebut tidak ditanggapi oleh pemerintah Pusat sehingga perwira daerah mengultimatum agar Kabinet Djuanda mengundurkan diri. Pada tanggal 15 Pebruari 1958 Ahmad Husein memproklamirkan berdirinya PRRI


364

(Pemerintahan Revolusioner Rebublik Indonesia) dengan Perdana Menterinya, Syfrudin Prawiranegara (tokoh Masyumi). Sementara itu di Sulawesi muncul gerakan Permesta yang mendukung PRRI sehingga pemberontakan ini disebut PRRI/Permesta. UUDS 1950 sejak semula hanya dimaksudkan untuk sementara, yakni sampai disusun dan ditetapkan UUD yang bersifat tetap dan ditetapkan oleh lembaga yang representatif untuk menyusunnya yaitu Dewan Konstituante. Sementara itu Dewan Konstituante hasil pemilu 1955 yang bertugas menyusun Undang-undang Dasar gagal melaksanakan tugasnya. Pertentangan antara kelompok pendukung Pancasila dan pendukung ideologi Islam dalam persoalan dasar negara di Konstituante terus meruncing bahkan konfrontasi meluas di luar gedung Konstituante dengan dibentuknya Front Pancasila oleh PNI dan Front atau Blok Islam. Front Pancasila yang juga didukung oleh PKI dibentuk dengan tujuan membasmi usaha-usaha yang akan melenyapkan Pancasila. Dua kubu anatar pendukung Pancasila dan pendukung ideologi Islam tampak tegas dengan pendiriannya masing-masing. Keadaan

ini

semakin

tegang

dengan

adanya

pemberontakan

PRRI/Permesta. Dewan Konstituante telah gagal dalam mewujudkan untuk menetapkan konstitusi yang baru. Pertentangan antarideologi politik menemui jalan buntu, dan kegagalan tersebut menuntut pembuburan Konstituante dan pemberlakuan kembali UUD 1945 (Nasution.2001 :4) Menurut Syahuri, kegagalan Konstituante dalam menyusun dan menetapkan undang-undang dasar disebabkan oleh dua hal yaitu : (1), Faktor internal ,adanya perbedaan pendapat saat awal gagasan dasar negara yang pernah dibahas dalam sidangsidang Badan Persiapan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPPKI). Perbedaan dasar negara tersebut muncul kembali di antara partai-partai besar dalam Konstituante hasil pemilu 1955, sehingga muncul dua pandangan. Satu pihak menghendaki dasar negara Pancasila yang terkait dengan “agama” (syariat Islam) sebagaimana telah dirumuskan Piagam Jakarta 22 Juni 1945, dan pihak lain menghendaki “Pancasila” sebagai dasar negara tanpa ada perkataan syariat Islam. (2), Faktor ekternal,yang datang dari pihak pemerintah untuk kembali ke UUD 1945. Keinginan pemerintah ini didukung oleh Tentara Nasional Indonesia. (Syahuri .2005:130).


365

UUD 1945 memang memberi kekuasaan presiden sangan kuat karena memusatkan kekuasaan di tangan presiden yang tidak bertanggung jawab kepada DPR dan hanya pada akhir masa jabatannya diharuskan memberi pertanggungjawaban kepada MPR yang terdiri atas anggota DPRdan utusanutusan daerah serta golongan-golongan lain (Nasution ,2001:12). Hal ini yang menjadi salah satu alasan Presiden Sukarno lebih senang jika konstitusi kembali ke UUD 1945.Akhirnya presiden Sukarno memutuskan mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 .

3. Demokrasi Terpimpin Demokrasi liberal atau sistem parlementer di Indonesia berdampak pada instabilitas keamanan, politik serta ekonomi. Hal ni dibuktikan hanya dalam rentang waktu 10 tahun terdapat 7 kabinet jatuh bangun. Disamping itu muncul gerakan–gerakan separatis serta berbagai pemberontakan di daerah. Sementara itu, Dewan Konstituante yang bertugas menyusun UUD yang baru gagal melaksanakan tugasnya. Dalam pidato tanggal 22 April 1959 didepan Konstituante dengan judul “Res Publica, Sekali Lagi Res Pubica”, Presiden Sukarno atas nama pemerintah menganjurkan, supaya Konstituante dalam rangka rencana pelaksanaan Demokrasi Terpimpin menetapkan UUD 1945 sebagai UUD bagi ketatanegaraan yang definitif. Dewan Konstituante berbeda pendapat dalam merumuskan dasar negara. Pertentangan tersebut antara kelompok pendukung dasar negara Pancasila dan pendukung dasar negara berdasar syariat Islam. Kelompok Islam mengusulkan agar mengamademen dengan memasukkan kata–kata : dengan kewajibanmenjalankan syariat Islam bagi pemeluk–pemeluknya” kedalam Pembukaan UUD 1945. Usul amandemen tersebut ditolak oleh sebagian besar anggota Konstituante dalam sidang tanggal 29 Mei 1959 dengan perbandingan suara 201 (setuju) berbanding 265(menolak). Sesuai dengan ketentuan tata tertib maka diadakan pemungutan suara dua kali lagi. Pemungutan suara terakhir dilakukan tanggal 2 Juni 1959 namun tidak mencapai quorum. Akhirnya Konstituante mengadakan reses atau masa istirahat yang ternyata untuk waktu tanpa batas. Dengan memuncaknya krisis nasional dan untuk menjaga ekses– ekses politik yang mengganggu ketertiban negara, maka KSAD Letjen. A. H


366

Nasution atas nama pemerintah/Penguasa Perang Pusat (Peperpu), pada tanggal 3 Juni 1959 mengeluarkan peraturan No. Prt./Peperpu/040/1959 tentang larangan

mengadakan

kegiatan

politik.Kegagalan

Konstituante

dalam

melaksanakan tugasnya sudah diprediksi sejak semula, terbukti dengan gagalnya usaha kembali ke UUD 1945 melalui saluran konstitusi yang telah disarankan pemerintah. Dengan jaminan dan dukungan dari Angkatan Bersenjata, Presiden Sukarno pada tanggal 5 Juli 1959, mengumumkan Dekrit Presiden. Keputusan Presiden R I No. 150 tahun 1959 yang dikenal sebagai Dekrit Presiden 5 Juli 1959 memuat tiga hal yaitu: Pertama Kedua

Menetapkan pembubaran Konstituante Menetapkan UUD 45 berlaku lagi bagi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai tanggal penetapan Dekrit ini, dan tidak berlaku lagi UUDS

Ketiga

Pembentukan MPRS, yang terdiri atas anggota–anggota DPR ditambah dengan utusan–utusan daerah dan golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara dalam waktu yang sesingkat–singkatnya Meskipun Dekrit 5 Juli 1959 merupakan suatu tindakan darurat,

mengingat keadaan ketatanegaraan negara yang membahayakan persatuan dan keselamatan Negara dan Bangsa, namun kekuatan hukumnya bersumber pada dukungan seluruh rakyat Indonesia, terbukti dari persetujuan DPR hasil pemilu 1955 pada tanggal 22 Juli 1959. Setelah dinyatakan Dekrit 5 Juli 1959 maka berakibat jatuhnya seluruh kekuasaan politik pada tangan Sukarno sebagai Presiden. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mendapat dukungan komponen masyarakat , TNI, Mahkamah agung serta sebagaian besar anggota DPR. Hal ini disebabkan masyarakat mendambakan stabilitas politik dan keamanan dalam rangka pembangunan bangsa. Namun Dekrit Presiden tidak dapat dilepaskan dengan berlakunya konsep Demokrasi Terpimpin. Demokrasi Terpimpin pertama–tama adalah sebagai suatu alat untuk mengatasi perpecahan yang muncul di dataran politik Indonesia dalam kurun waktu pertengahan tahun 1950-an. Untuk menggantikan pertentangan di parlemen antara partai politik, suatu sistem yang lebih otoriter perlu diciptakan dimana

peran

utama

dimainkan

oleh

Presiden

Sukarno

(Harold

Crouch1999;44).Pengertian rinci tentang Demokrasi Terpimpin dapat ditemukan


367

dalam pidato kenegaraan Sukarno dalam rangka HUT Kemerdekaan RI tahun 1957 dan 1958, yang pokok–pokoknya sebagai berikut (Soepomo Djojowadono, dalam Mahfud MD,2000:550): a) Ada rasa tidak puas terhadap hasil–hasil yang dicapai sejak tahun 1945 karena belum mendekati cita–cita dan tujuan proklamsi seperti masalah kemakmuran dan pemerataan keadilan yang tidak terbina, belum utuhnya wilayah RI karena masih ada wilayah yang dijajah Belanda,instabilitas nasional yang ditandai oleh jatuh–bangunnya kabinet serta pemberontakan di daerah–daerah. b) Kegagalan tersebut disebabkan menipisnya nasionalisme, pemilihan demokrasi liberal yang tanpa pemimpin dan tanpa disiplin, suatu demokrasi yang tidak cocok dengan kepribadian Indonesia, serta sistem multi–partai yang didasarkan pada Maklumat Pemerintah 3 November 1945 yang ternyata partai–partai tersebut digunakan sebagai alat perebutan kekuasaan dan bukan sebagai alat pengabdi rakyat. c) Suatu koreksi untuk segera kembali pada cita–cita dan tujuan semula harus dilaskukan dengan cara meninjau kembali sistem politik. Harus diciptakan suatu demokrasi yang menuntun untuk mengabdi kepada negara dan bangsa, yang beranggotakan orang–orang jujur. d) Cara yang harus ditempuh untuk melaksanakan koreksi tersebut adalah: 1) Mengganti sistem free fight liberalisme dengan Demokrasi Terpimpin yang lebih sesuai dengan kepribadian bangsa. 2) Dewan Perancang Nasional akan membuat blue-print masyarakat adil dan makmur. 3) Hendaknya Konstituante tidak menjadi tempat berdebat yang

berlarut-larut

dan

segera

menyelesaikan

pekerjaannya agar blue print yang dibuat Depernas dapat didasarkan pada konstitusi baru yang dibuat Konstituante 4) Hendaknya

Konstituante

meninjau

dan

memutuslkan

masalah Demokrasi Terpimpin dan masalah kepartaian. 5) Perlunya penyerdehanaan sistem kepartaian dengan mencabut Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945


368

yang

telah

memberi

menggantikannya

sistem

dengan

multi–partai

undang–undang

dan

kepartaian

serta undang–undang pemilu. Selain itu, Sukarno juga mendefinisikan Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi

yang

dipimpin

oleh

hikmah

kebijaksanaan

dalam

permusyawaratan/perwakilan. Meskipun definisi dari Demokrasi Terpimpin pada hakekatnya baik namun pada prakteknya menyimpang dari apa yang telah didefinisikan. Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin yang diperkuat dengan TAP MPRS No. VII/1965 menjelmakan Presiden Sukarno sebagai penguasa yang mengarah pada kediktatoran. Dalam rangka mengurangi peran kontrol partai politik yang menolak Demokrasi Terpimpin, Presiden Sukarno mengeluarkan Peraturan Presiden No. 7

tahun

1959

yang

berisi

ketentuan

kewajiban

partai–partai

politik

mencantumkan AD/ART(anggaran dasar/anggaran rumah tangga), dengan asas dan tujuan tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, serta membubarkan

partai–partai

politik

yang

terlibat

dalam

pemberontakan–

pemberontakan. Aturan tersebut mengakibatkan Partai Masyumi dan Partai Sosialis

dibubarkan

karena

dianggap

mendukung

pemberontakan

PRRI/Permesta. Konsepsi Demokrasi Terpimpin antara lain pembentukan lembaga negara baru yang ektra–konstitusional yaitu Dewan Nasional yang diketuai Sukarno

sendiri

dan bertugas memberi nasekat

pada

kabinet.

Untuk

pelaksanaannya dibentuk kabinet baru yang melibatkan semua partai politik termasuk PKI. Pada bulan Juli 1959, Sukarno mengumumkan kabinetnya yang bernama Kabinet Kerja yang terdiri dari sembilan menteri disebut Menteri– Menteri Kabinet Inti dan 24 menteri yang disebut Menteri Muda. Dalam Kabinet Kerja tersebut, Djuanda diangkat sebagai menteri utama atau pertama dan semua menteri diharuskan melepaskan ikatan kepartaian dalam membentuk pemerintahan non–partai. Program kerja kabinet tersebut dirumuskan dalam tiga pokok yaitu ( Feith, 1995:75): 1) Sandang-pangan bagi rakyat 2) Pemulihan keamanan 3) Melanjutkan perjuangan melawan imperalis.


369

Periode Demokrasi Terpimpin ditandai oleh beberapa ciri, yaitu pertama, peran dominan dari Presiden, kedua, pembatasan peran DPR serta partai-partai politik (kecuali PKI yang diberi kesempatan untuk berkembang), dan ketiga, peningkatan peran TNI sebagai kekuatan sosial-politik (Budiardjo,1998: 228). Dalam rangka

pelaksanaan Demokrasi Terpimpin ,Sukarno juga membentuk

DPA (Dewan Pertimbangan Agung) serta Dewan Perancang Nasional yang dipimpin Muhammad Yamin, serta MPRS yang diketuai Chaerul Saleh. MPR dalam sidangnya pada tahun 1960, 1963 dan 1965 menetapkan kebijakankebijakan yang mencerminkan ide-ide Demokrasi Terpimpin. Namun Presiden membekukan DPR hasil pemilu 1955 disebabkan parlemen menolak Anggaran Belanja Negara yang diajukan Presiden dan menggantikannya dengan DPR GR(DPR Gotong-Royong). Sukarno juga menetapkan MPRS, dimana tokoh PKI D.N Aidit menjadi salah seorang Wakil Ketua. Tokoh-tokoh Masyumi ,PSI dan Muhammad Hatta menentang kebijakan Sukarno tersebut dengan membentuk Liga Demokrasi. Beberapa usaha pemerintahan Demokrasi Terpimpin untuk mengurangi peran partai politik antara lain dengan penyederhanaan sistem partai dengan mengurangi jumlah partai melalui Penpres No. 7/1959. Maklumat Pemerintah 3 November 1945 yang menganjurkan pembentukan partai-partai politik dicabut dan ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh partai untuk diakui oleh pemerintah. Partai yang kemudian dinyatakan memenuhi syarat adalak PKI,PNI NU, Partai Katolik, Partindo, Parkondo, Partai Murba,PSII,IPKI, Partai Islam Perti, sedang beberapa partai lain dinyatakan tidak memenuhi syarat. Di samping itu dicari suatu wadah untuk memobilisasi semua kekuatan politik di bawah pengawasan pemerintah melalui wadah Front Nasional yang dibentuk tahun 1960. Semua partai politik yang ada terwakili di dalammya termasuk kelompokkelompok yang selama ini kurang mendapat kesempatan dalam berpartisispasi dalam membuat keputusan, yaitu golongan TNI dan golongan fungsional. MPRS yang terbentuk tanggal 22 Juli 1959, dalam Sidang Umum I MPRS tahun 1960 menetapkan pidato kenegaraan Sukarno tanggal 17 Agustus 1959

tersebut menjadi “Manifesto Politik Indonesia” dan menetapkannya

sebagai GBHN. Selanjutnya dalam Sidang Umumnya tahun 1963 menetapkan “mengangkat Ir. Sukarno sebagai presiden seumur hidup”. Dalam membentuk


370

ideologi bagi Demokrasi Terpimpin, Sukarno memperkenalkannya dalam pidato kenegaraan tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” yang dianggap sebagai Manifesto Politik yang disingkat Manipol. Isi Manipol disimpulkan menjadi lima prinsip yaituUUD 1945, Sosialisme Indonesia,Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia yang disingkat USDEK. Manipol-USDEK dikaitkan dengan dasar negara Pancasila sehingga menjadi rangkaian pola ideologi Demokrasi Terpimpin. Sukarno menghendaki persatuan ideologi antara Nasionalisme, Islam dan Marxis dengan doktrin Nasakom (nasionalis, agama dan komunis). Doktrin ini mengandung arti bahwa PNI (nasionalis), Partai NU (Agama) dan PKI (komunis) akan berperan secara bersama dalam pemerintahan disegala tingkatan sehingga menghasilkan sistem kekuatan koalisi politik. Namun pihak militer tidak setuju terhadap peran PKI di pemerintahan (Ricklefs,1991:406). Melalui kehadiran Front Nasional yang berdasarkan NASAKOM, PKI berhasil mengembangkan sayapnya dan mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan politik (Budiardjo,1998: 229). Front Nasional sesuai dengan konsep da ide dari Sukarno, tang rupanya dimaksudkan oleh Sukarno nantinya kan menjadi partai tunggal negara dengan menggunakan basis massa sebagai penggeraknya (Muhaimin,2002:135).

D. AKTIVITAS PEMBELAJARAN Untukmemahami materi Perkembangan Pemerintahan RI, anda perlu membaca secara cermat modul ini, gunakan referensi lain sebagai materi pelengkap untuk menambah pengetahuan anda. Dengarkan dengan cermat apa yang disampaikan oleh pemateri, dan tulis apa yang dirasa penting. Silahkan berbagi pengalaman anda dengan cara menganalisis, menyimpulkan dalam suasana yang aktif, inovatif dan kreatif, menyenangkan dan bermakna. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mempelajari materi ini mencakup : 1. Aktivitas individu, meliputi : a. Memahami dan mencermati materi diklat b. Mengerjakan

latihan/lembar

kerja/tugas,

menyelesaikan

masalah/kasus pada setiap kegiatan belajar; dan menyimpulkan c. Melakukan refleksi Sejarah SMA/SMK K - 4

371

2. Aktivitas kelompok, meliputi : a. mendiskusikan materi pelatihan b. bertukar pengalaman dalam melakukan pelatihan c. penyelesaian masalah /kasus

E. LATIHAN/TUGAS/KASUS Lembar Kerja . 1. a. Bacalah wacana berikut ini dengan baik! UUD 1945 dan Amandemen ………………………………………………………………………………… ………………………… Meskipun demikian UUD 1945

yang didalam batang

tubuhnya hanya terdiri 37 pasal bersifat sangat singkat dan supel, apalagi jika dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar negara-negara lainnya. Menurut penjelasan UUD 1945 ditegaskan, UUD 1945 hanya memuat garis-garis besar saja atau pokok-pokonya saja namun bersifat supel, untuk memberikan tempat kepada pemikiran-pemikiran yang sesuai dengan dinamika revolusi saat itu. Namun demikian, meskipun dari namanya tidak menggunakan nama resmi “ Undang-Undang Dasar Sementara”, tetapi sebenarnya UUD 1945 sejak semula oleh Pembentuknya, dimaksudkan bersifat sementara (Joeniarto,1996:40). UUD 1945 secara historis dinilai sebagai naskah UUD yang memang dimaksudkan bersifat sementara. Bahkan Bung Karno suatu hari menyatakan bahwa UUD 1945 adalah “revolutie grondwet dan “UUD kilat”, yang nantinya apabila keadaan sudah normal, dengan sendirinya akan diganti dengan UUD yang lebih sempurna (Muhammad Yamin dalam Asshiddiqie, 2005:6). …

b. Jawablah pertanyaan dengan singkat dan jelas! Berdasarkan alasan historis, apakah amandemen UUD 1945 diijinkan?


372

LK.2. Jawablah pertanyaan berikut ini! 1. Bagaimana latar belakang lahirnya demokrasi liberal di awal kemerdekaan! 2. Pada masa demokrasi liberal, kabinet sering jatuh bangun, mengapa? 3. Bagaimana hakekat Demokrasi Terpimpin! 4. Bagaimana pelaksanaan politik luar negeri masa demokrasi terpimpin? 5. Mengapa pada masa demokrasi terpimpin, eksistensi Indonesia diperhitungkan di dunia internasional LK.3. Beri penjelasan hal berikut

No 1

Fakta dan Peristiwa

Latar belakang

Peristiwa Tanjung

……………………………

Morawa

……………………………

Keterangan

…………..

2

3

Indonesia keluar

……………………………

sebagai anggota

……………………………

PBB

…………..

Penyimpangan

……………………………

politik dalam negeri

……………………………

masa Demokrasi

…………..

Terpimpin

…………………………… …………………………… …………..

F. RANGKUMAN Perjalanan sejarah bangsa antara tahun 1950-1966 diliputi suasana pertentangan internal antara elemen-elemen bangsa. Hal ini berbeda pada tahun-tahun awal kemerdekaan antara tahun 1945-1949 ,Indonesia diliputi


373

suasana perang kemerdekaan atau mempertahankan kemerdekaan. Pada masa tahun 1950-1966 dikelompokkan dalam tiga masa pemerintahan yaitu masa Demokrasi Liberal, Demikrasi Terpimpin dan Orde Baru. Pada masa Demokrasi Liberal terjadi perbedaan kepentingan yang menonjol di antara partai-partai politik yang ada. Sistem parlementer yang dicoba di Indonesia mengalami kegagalan. Hal ini dibuktikan hanya dalam kurun waktu sembilan tahun tercatat kurang lebih terjadi tujuh kali pergantian kabinet. Ketika Pemilu I di Indonesia tahun 1955, rakyat mengharapkan bahwa hasil pemilu tersebut dapat menjadikan perjalanan pemerintahan yang lebih baik. Namun Dewan Konstituante yang merupakan badan perancang dan pembuat undangundang dasar hasil pemilu I tersebut juga gagal melaksanakan tugasnya. Partaipartai politik dalam Dewan Konstituante saling mempertahankan ideologinya sehingga mengalami jalan buntu dalam mengambil keputusan. Dalam suasana stagnan tersebut, Presiden mengambil keputusan untuk mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Selanjutnya presiden menerapkan Demokrasi Terpimpin. Namun pada masa ini, Indonesia terseret pada arus totaliter atau diktator. Presiden mengambil kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan. Disamping itu, PKI menjadi kekuatan yang besar pasca pemberontakan PKI Madiun 1948. Pada Pemilu I PKI termasuk dalam kategari partai besar dalam jumlah suara. Masa Demokrasi Terpimpin merupakan masa berperannya tiga unsur kekuatan yang menentukan arah perjalanan bangsa. Tiga kekuatan tersebut adalah Presiden Sukarno, TNI dan PKI. Titik kulminasi dari persaingan diantara ketiga kekuatan tersebut ketika terjadi peristiwa pemberontakan G-30-S tahun 1965. Sampai dengan keruntuhan

Orde Baru tahun 1998, PKI ditetapkan

sebagai kekuatan yang berada dibalik tragedi tersebut. Akibatnya ideologi komunis dilarang hidup di Indonesia meski sekarang muncul wacana agar pelarangan ideologi Komunis di Indonesia ditinjau ulang.

G. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT Setelah kegiatan pembelajaran,Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini: 1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi perkembangan pemerintahan RI? Sejarah SMA/SMK K - 4

374

2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi di atas? 3. Apa manfaat materi tersebut terhadap tugas Bapak/Ibu disekolah?

DAFTAR PUSTAKA

Herbert Feith, 1995. Soekarno-Militer dalam Demokrasi Terpimpin. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan Harold Crouch,1999. Militer dan Politik di Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan Kerstin Beise, 2004. Apakah Soekarno Terlibat Peristiwa G 30 S. Yogyakarta: Penerbit Ombak Todiruan Dydo,1989. Pergolakan Politik Tentara Sebelum dan Sesudah G 30 S/PKI. Jakarta:PT Golden Terayon Press. Leo Suryadinata,1992. Golakar dan Militer Studi Tentang Budaya Politik. Jakarta: LP3ES. Lev Daniel S,1967. The Political Role of the Army in Indonesia. San Fransisco: Chander Publishing Company. Miriam Budiardjo,1996. Demokrasi di Indonesia Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama M.C Ricklefs,1991. Sejarah Indonesia Modern. Yogyakarta: Gadjah Mada Press Mohammad Mahfud MD,2000. Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta. Nugroho Notosusanto, 1977. Sejarah Nasional Indonesia VI. Jakarta: Balai Pustaka Priyo Budi Santoso,1995. Birokrasi Pemerintah Orde Baru, Perspektif Kulturaldan Struktural. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Sekretaris Negara RI,1994. Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia Latar Belakang Aksi dan Penumpasannya. Jakarta: Sekretaris Negara RI. Sartono Kartodirjo,1993. Pengantar Sejarah indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional, Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme Jilid2. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama


375

Sekretaris Negara RI,1994. Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia Latar Belakang Aksi dan Penumpasannya. Jakarta: Sekretaris Negara RI. Sayidiman Suryohadiprojo,1996. Kepemimpinan ABRI dalam Sejarah dan Perjuangannya. Jakarta: Penerbit Intermasa Soegiarso Soerojo,1988. Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai. Jakarta: Sri Murni Yahya A. Muhaimin, 2002. Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966. Yogyakarta:Gadjah Mada Press


376


PERAN INDONESIA DALAM ORGANISASI REGIONAL DAN INTERNASIONAL

A. TUJUAN PEMBELAJARAN Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diklat dapat menunjukkan dinamika peran pemerintahan Indonesia dalam organisasi regional dan internasional dengan baik.

B. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 1. Menganalis peran Indonesia dalam organisasi bersifat regional 2. Menganalisis peran Indonesia dalam organisasi bersifat internasional

C. URAIAN MATERI 1. PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) Kegagalan Liga Bangsa-Bangsa dalam mewujudkan misinya sehingga terjadi Perang Dunia II, dijadikan bahan evaluasi bagi para pemimpin dunia untuk membentuk organisasi perdamaian yang bersifat internasional yang dapat membantu terciptanya perdamaian dunia. Pada tanggal 24 Oktober 1945 diresmikan organisasi internasional tersebut yang bernama UNO (United Nations Organization) atau PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). a. Latar belakang Ketika perang yang mengguncang dunia sejaktahun 1939 kembali berkecamuk, timbul gagasan untuk menyelamatkan generasi yang akan datang dari bencana akibat perang dan gagasan untuk mewujudkan perdamaian dunia yang abadi. Franklin Delano Roosevelt (Presiden Amerika Serikat) sejak semula telah memiliki ide untuk mewujudkan suatu dunia yang damai. Ide itu terkenal dengan nama the Four Freedoms of F.D. Roosevelt. Isi The Four Freedoms of F.D. Roosevelt adalah sebagai berikut. 1) Setiap orang/bangsa bebas mengeluarkan pendapat (freedom of speech). Sejarah SMA/SMK K - 4

377

2) Setiap orang/bangsa bebas beragama (freedom of religion). 3) Setiap orang/bangsa bebas dari kemiskinan (freedom from wants). 4) Setiap orang/bangsa bebas dari rasa ketakutan (freedom from fear). Dengan dipelopori oleh F.D.Roosevelt dan Winstons Churchill (PM Inggris), diadakanlah perundingan di atas geladak kapal Augusta di Teluk New Foundland. Pertemuan yang dilaksanakan tanggal 14 Agustus 1941 itu menghasilkan Piagam Perdamaian yang lazim disebut Atlantic Charter. Piagam inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya PBB. Isi Atlantic Charter adalah sebagai berikut. 1)

Menentang semua perluasan wilayah/daerah tanpa kemauan penduduk yang bersangkutan.

2)

Setiap bangsa berhak menentukan nasibnya sendiri.

3)

Semua negara diperkenankan untuk ikut serta dalam perdagangan internasional.

4)

Membentuk perdamaian bersama, sehingga semua bangsa hidup bebas dari rasa ketakutan dan kemiskinan.

5)

Menolak

jalan

kekerasan

untuk

menyelesaikan

pertikaian

internasional, kecuali untuk kepentingan umum Istilah Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pertama kali dikemukakan oleh F.D. Roosevelt dalam konferensi antarbangsa di Washington ,pada 1 Januari 1942. Ketika itu, 26 negara yang menghadiri konferensi ini menyetujui Atlantic Charter menjadi Declaration of the United Nations. Kemudian, konferensi empat negara besar (Amerika, Rusia, Inggris, dan Cina) di Dunbarton Oaks pada tanggal 7 Oktober 1944 menghasilkan kesepakatan untuk membentuk organisasi bangsa-bangsa dengan nama United Nations Organization yang disingkat UNO. Pada tanggal 4 Februari 1945, diselenggarakan Konferensi Yalta (di Semenanjung Krim). Konferensi ini dihadiri oleh F.D. Roosevelt (Presiden Amerika) Winston Churchill (Perdana Menteri Inggris), Yoseph Stalin (Presiden Uni Soviet). Keputusan yang diambil dalam Konferensi Yalta adalah sebagai berikut. 

Soal voting diselesaikan dan dimasukkan dalam pasal 27 Piagam PBB tentang 5 negara anggota tetap Dewan Keamanan dengan hak veto.


378



Jadwal konferensi tentang pembentukan PBB akan dilaksanakan di San Fransisco pada tanggal 25 Mei– 26 Juni 1945.

Pada tanggal 25 Mei – 26 Juni 1945 dilaksanakan Konferensi San Fransisco yang dihadiri 50 negara. Pada tanggal 26 Juni 1945 dinyatakan bahwa keputusan Konferensi di Dumbarton Oaks menjadi Piagam Perserikatan BangsaBangsa. Setelah 50 negara penandatangan Piagam San Fransisco meratifikasi piagam tersebut pada tanggal 24 Oktober 1945, lahirlah Perserikatan BangsaBangsa (United Nations Organisation) secara resmi. Markas besar PBB terletak di kota New York, Amerika Serikat b.

Tujuan dan Struktur PBB Tujuan didirikannya PBB adalah : a) Menjamin perdamaian dunia, hak-hak manusia serta kemajuan dalam bidang sosial dan ekonomi b) Menyelesaikan konflik antar negara dengan cara damai tanpa kekerasan c) Mengadakan tindakan bersama terhadap negara yang dianggap membahayakan perdamaian dunia d) PBB tidak diperkenankan turut campur dalam urusan dalam negeri suatu negara e) menghormati kedaulatan negara lain serta dilarang melanggar kedaulatan negara lain Organisasi PBB terdiri atas: 1) Sidang Umum (General Assembly) a. Tiap tahun bersidang, namun terdapat sidang lainnya jika diminta olehDewan Keamanan atau oleh suara terbanyak dalam Sidang Umum b. Tiap negara terdiri 5 wakil namun hanya mempunyai hak satu suara dalam pengambilan keputusan c. Putusan diambil betrdasarkan atas dua pertiga dari jumlah suara d. Bertugas untuk merundingkan segala hal yang diajukan Dewan Keamanan serta membahas anggaran belanja PBB 2)Dewan Keamanan (Security Council) a. Terdiri 5 anggota tetap yaitu Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Prancis dan Cina yang masing-masing memiliki hak veto b. Terdiri 6 anggota tidak tetap yang dipilih dalan Sidang Umum untuk jangka waktu dua tahun 3) Dewan Ekonomi dan Sosial a. Terdiri dari 18 anggota dengan hak yang sama


379

b. Jangka waktu bertugas selama 3 tahun c. Bertugas:mengurus ekonomi, sosial, kesehatan, kebudayaan, hak-hak manusia, emansipasi wanita 4) Dewan Pengawas (Trusteeship Council) Bertugas mengawasi daerah-daerah yang belum mempunyai pemerintahan sendiri serta daerah-daerah mandat 5) Sekretaris Dipimpin oleh Sekretaris Jendral dengan masa tugas 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam Sidang Umum Sekretaris Jenderal PBB sejak berdirinya PBB sampai sekarang, sebagai berikut: NO

NAMA

NEGARA ASAL

MASA JABATAN

1

Trygve Lie

Norwegia

1946-1953

2

Dag Hammarskold

Swedia

1953-1961

3

U Than

Birma

1962-1972

4

Kurt Waldheim

Austria

1972-1982

5

Javier Perez De Cuellar

Peru

1982-1991

6

Butros Butros Ghali

Mesir

1992-1996

7

Kofi Annan

Ghana

1997-2006

8

Ban Ki Moon

Korea Selatan

2007-sekarang

Keanggotaan PBB dibedakan atas anggota asli dan anggota tambahan. Anggota asli adalah negaranegara anggota PBB yang ikut serta menandatangani Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa di San Fransisco pada tanggal 26 Juni 1945. Anggota asli terdiri dari 50 negara. Anggota tambahan adalah negaranegara anggota yang masuk kemudian berdasarkan persyaratan.

2. Dinamika Peran Indonesia dalam PBB Sejarah telah mencatat bahwa Indonesia masuk menjadi anggota PBB, keluar dari PBB, dan kembali menjadi anggota PBB. Pada Sidang Majelis Umum PBB (tanggal 28 September 1950), Indonesia diterima secara aklamasi sebagai anggota PBB dan menduduki urutan ke-60. Banyak keuntungan diperoleh Indonesia dengan menjadi anggota PBB, antara lain masalah penyelesaian Irian Barat, bantuan dalam menghadapi agresi Belanda, dan bantuan lain, melalui badan-badan PBB.


380

Pada tanggal 31 Desember 1964, Presiden Soekarno menyatakan ketidakpuasannya terhadap keberadaan PBB dan sekaligus memberikan ancaman untuk keluar dari PBB. Indonesia memprotes masuknya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Saat itu Indonesia sedang bermusuhan dengan Malaysia. Pada tanggal 7 Januari 1965, Malaysia diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Keputusan PBB ini membuat Indonesia menyatakan diri keluar dari PBB. Pernyataan resmi pihak Indonesia keluar dari PBB disampaikan melalui Surat Menteri Luar Negeri, Dr. Subandrio. Di dalam surat tersebut ditegaskan bahwa Indonesia keluar dari PBB secara resmi pada tanggal 1 Januari 1965. Sejak lahirnya Orde Baru, politik luar negeri bebas aktif kembali diterapkan secara konkret, dalam menanggapi masalah-masalah internasional. Setelah meninggalkan PBB sejak 1 Januari 1965, Indonesia kembali aktif di PBB pada tanggal 28 September 1966. Keaktifan Indonesia dalam PBB secara nyata tampak dengan terpilihnya Menteri Luar Negeri Indonesia, Adam Malik, menjadi Ketua Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974. Sebagai anggota PBB, Indonesia juga terlibat dalam berbagai kegiatan yang diadakan PBB dalam rangka menciptakan perdamaian dunia. Indonesia terlibat dalam pengiriman pasukan perdamaian Garuda. Kontingen Garuda disingkat KONGA atau Pasukan Garuda adalah pasukan Tentara Nasional Indonesia yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian di negara lain. Indonesia mulai turut serta mengirim pasukannya sebagai bagian dari pasukan penjaga perdamaian PBB sejak 1957. Peran Kontingen Pasukan Garuda (Konga) dalam mewujudkan perdamian dunia dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Kontingen Garuda I, dikirim pada 8 Januari1957

di wilayah Timur

Tengah, dalam rangka penyelesaian konflik antara Arab dan Israel. Kontingen Indonesia berangkat menuju Beirut, ibukota Libanon. Dari Beirut pasukan dibagi dua, sebagian menuju ke Abu Suweir dan sebagian ke Al Sandhira. Selanjutnya pasukan di El Sandhira dipindahkan ke Gaza, daerah perbatasan Mesir dan Israel, sedangkan pasukan lainnya berada di Rafah. 2. Kontingen Garuda II, dikirim ke Kongo pada 1960. 3. Kontingen Garuda III, dikirim ke Kongo pada 1962. Menteri/Panglima Angkatan Darat Letjen TNI Ahmad Yani pernah berkunjung ke Markas


381

Pasukan PBB di Kongo (ketika itu bernama Zaire) pada tanggal 19 Mei 1963. 4. Kontingen Garuda IV, dikirim ke Vietnam pada 1973. Tugas kontingen Garuda IV adalah mencegah pelanggaran-pelanggaran, menjaga status quo, mengawasi evakuasi pasukan dan alat-alat perang serta mengawali pertukaran tawanan perang. 5. Kontingen Garuda V, juga dikirim ke Vietnam pada 1973. 6. Kontingen Garuda VI, dikirim ke Timur Tengah pada 1973..Tugas pokok Kontingen Garuda Indonesia sebagai Peace Keeping Force atau “Pasukan Pemelihara Perdamaian”. 7. Kontingen Garuda VII, dikirim ke Vietnam pada 1974. 8. Kontingen Garuda VIII, dikirim dalam rangka misi perdamaian PBB di Timur Tengah setelah Perang Mesir dan Israel yang berlangsung dari tanggal 6 - 26 Oktober 1973. Masa tugas Kontingen Garuda VIII, berlangsung antara tahun 1974-1979. Dalam kurun waktu tersebut, pergantian pasukan Kontingen Garuda VIII terjadi beberapa kali yaitu Kontingen Garuda VIII/1, Kontingen Garuda VIII/2, Kontingen Garuda VIII/3, Kontingen Garuda VIII/4,Kontingen Garuda VIII/5, Kontingen Garuda

VIII/6,Kontingen

Garuda

VIII/7,

Kontingen

Garuda

VIII/8,Kontingen Garuda VIII/9.Kontingen Garuda VIII bertugas di daerah penyangga PBB di Semenanjung Sinai. Negara yang berkontribusi dalam pasukan perdamaian dalam wadah misi perdamian tersebut yaitu dari Australia, Austria , Kanada , Finlandia , Ghana , Indonesia , Irlandia, Nepal, Panama, Peru, Polandia, Senegal dan Swedia . 9. .Kontingen Garuda IX, dikirim dalam penyelesaian konflik Iran dan Irak pada tahun 1988-1990 , yang terdiri dari Kontingen Garuda IX/1, Kontingen Garuda IX/2, Kontingen Garuda IX/3. 10. Kontingen Garuda X, dikirim ke Namibia pada 1989. 11. Kontingen Garuda XI, untuk membantu penyelesaian Irak-Kuwait pada 1992-1995. Sebelumnya, Irak menginvasi Kuwait dengan alasan secara historis, Kuwait merupakan wilayah Irak. 12. .Kontingen Garuda XII, dikirim ke Kamboja pada 1992. 13. Kontingen Garuda XIII dikirim ke Somalia pada 1992. 14. Kontingen Garuda XIV, dikirim ke Bosnia-Herzegovina pada 1993-1995.


382

15. Kontingen Garuda XV dikirim ke Georgia. Pertama kali misi ini di kirimkan pada tahun 1994 dan berakhir tahun 2009. 16. Kontingen Garuda XVI dikirim ke Mozambik pada 1994.. 17. Kontingen Garuda XVII dikirim ke Filipina pada 1994 yang bertugas di Filipina

sebagai

pengawas

gencatan

senjata

setelah

adanya

perundingan antara MNLF pimpinan Nur Misuari dengan pemerintah Filipina. 18. Kontingen Garuda XVIII dikirim ke Tajikistan pada November 1997. 19. Kontingen Garuda XIX dikirim ke Sierra Leone pada 1999-2002. 20. Kontingen Garuda XX dikirim ke Bungo, Kongo pada tahun2003-2005 21. Kontingen

Garuda

XXI,

merupakan

kontribusi

TNI

dalam

misi

perdamaian PBB di Liberia yang terdiri dari perwira AD, AL, AU yang terlatih dalam misi PBB dan mempunyai kecakapan khusus sebagai pengamat militer (UN military observer). 22. Kontingen Garuda XXII,

merupakan kontribusi

TNI

dalam

misi

perdamaian PBB di Sudan yang terdiri dari perwira AD, AL, AU yang bertugas khusus sebagai pengamat militer (UN Military Observer). Sekarang ini Kontingen Garuda XXII juga berkontribusi untuk wilayah Darfur. 23. Kontingen Garuda XXIII, bertugas sebagai bagian dari Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon. Putera Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yaituAgus Harimurti Yudhoyono juga ikut serta dalam pasukan ini. 24. Kontingen Garuda XXIV, Bertugas di Nepal.. 25. Kontingen Garuda XXV, pada

tanggal 30 Oktober 2008, terdapat

penambahan Kontingen Indonesia dalam rangka misi perdamaian dunia di Lebanon Selatan memberikan kesempatan kepada prajurit Polisi Militer TNI untuk turut menjaga perdamaian di Lebanon. 26. Kontingen Garuda XXVI, menyusul keberhasilan penugasan Kontingen Garuda XXIII, sekaligus dalam rangka memperbesar peran serta Indonesia dalam pemeliharaan perdamaian di Lebanon Selatan dan atas permintaan PBB, maka dikirimkan pasukan tambahan Indonesia untuk melaksanakan tugas sebagai satuan Force Headquarter Support Unit (FHQSU) dan INDO Force Protection Company (INDO FP Coy) .


383

3. Kerja Sama Regional dan Internasional a. Gerakan Non-Blok Meski Gerakan Non Blok lahir sebagai tanggapan adanya Perang Dingin, namun gerakan ini tetap eksis meski Perang Dingin telah berakhir. Gerakan NonBlok sendiri bermula dari sebuah Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika 1955 diadakan di Bandung. Negara-negara yang tidak berpihak pada blok tertentu mendeklarasikan keinginan mereka untuk tidak terlibat dalam konfrontasi ideologi Barat-Timur. Tujuan utama GNB adalah untuk meredakan ketegangan dunia sebagai akibat pertentangan antara Blok Barat dan Blok Timur. Dalam perkembangannya tidak hanya terbatas pada usaha perdamaian saja, melainkan juga berkaitan dengan perjuangan hak asasi manusia, kerjasama ekonomi, sosial budaya dan politik antarbangsa. Keanggotaan Gerakan Non Blok sejak berdirinya tahun 1961 bertambah dengan pesat. Pertambahan gerakan ini dapat dilihat dari peserta setiap konferensi tingkat tingkat tinggi yang diadakan seperti: 1)

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Gerakan Non Blok (GNB) I berlangsung di Beograd, Yugoslavia pada tanggal 6 September 1961. sekitar 23 negara sepakat menjadi anggota GNB dalam konferensi yang diprakarsai lima pemimpin yang menjadi sponsor pendirian GNB itu adalah: • Presiden Soekarno (Indonesia) • Presiden Gamal Abdul Naser (Mesir) • Presiden Josep Broz Tito (Yugoslavia) • PM Pandit Jawaharlal Nehru (India) dan • Presiden Kwame Nkrumah (Ghana) Tujuan KTT I ini guna mencetuskan prinsip politik bersama, yaitu bahwa politik berdasarkan prinsip perdamaian, bebas blok, tidak menjadi anggota persekutuan militer dan bercita-cita melenyapkan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasi. KTT I ini merupakan kelanjutan dari KAA 1955 di Bandung. Pelaksanaan KTT I ini juga didorong oleh adanya krisis Kuba. Konferensi ini dihadiri oleh 25 negara dan menghasilkan Deklarasi Beograd yang intinya menyerukan untuk menghentikan perang dingin dan mendamaikan antara Amerika Serikat dan UniSoviet.

2)

KTT GNB II (1964). KTT II ini diselenggarakan pada tanggal 5 – 10 Oktober 1964 di Kairo Mesir, dipimpin oleh Presiden Gamal Abdul Naser. KTT ini


384

dihadiri oleh 48 negara peserta dan 10 negara pengamat. KTT ini memberikan perhatian kepada masalah-masalah ekonomi. 3)

KTT GNB III (1970). KTT III diselenggarakan di Lusaka, Zambia pada tanggal 8 – 10 September 1970, dipimpin oleh Presiden Kenneth Kaunda. Tema pokok KTT ini adalah permasalahan rezim rasialis minoritas kulit putih di Afrika Selatan. KTT ini dihadiri oleh 54 negara peserta dan 9 negara pengamat.

4)

KTT GNB IV (1973). KTT IV berlangsung pada tanggal 5 – 9 September 1973 di Algiers, Aljazair dibawah pimpinan Presiden Houari Boumedienne. KTT terselenggara pada saat hubungan kedua blok membaik. Tema pokok KTT IV ini adalah masalah negara-negara melarat. KTT dihadiri oleh 75 negara peserta. Pengamat terdiri atas organisasi gerakan kemerdekaan dan pembebasan Afrika Selatan dan Amerika Latin.

5)

KTT GNB V (1976). KTT V dilaksanakan pada tanggal 16 – 19 Agustus 1976 di Colombo, Srilanka dipimpin oleh PM Ny. Sirimavo Bandaranaike. KTT ini mempertegas kepentingan negara-negara Non Blok yang dirugikan oleh tata ekonomi dunia yang tidak adil, yang dapat mengancam perdamaian dunia. KTT ini juga ditandai adanya persaingan antara sesama negara anggota Non Blok. India, Indonesia dan Yugo berusaha mencegah timbulnya perpecahan di antara mereka. Hasilnya dituangkan dalam “Deklrasi dan Program Aksi Colombo” yang intinya antara lain: melanjutkan dan meningkatkan program Gerakan Non Blok ke arah tata ekonomi dunia baru.

6)

KTT GNB VI (1979) KTT VI diselenggarakan di Havana, Cuba dipimpin oleh Presiden Fidel Castro. KTT ini diselenggarakan pada tanggal 3 – 7 September 1979 ini dihadiri oleh 94 negara peserta peninjau dari 20 negara dan 18 organisasi. KTT diliputi oleh pertentangan antara kelompok moderat dan radikal, tetapi telah berhasil merumuskan deklarasi politik yang berisi revolusi yang memperkuat prinsip-prinsip Non Blok terhadap dominasi ekonomi asing yang merugikan negara berkembang. Keanggotaan Kamboja belum dapat diselesaikan maka Kamboja hadir sebagai peninjau

7)

KTT GNB VII (1983) KTT VII yang sedianya akan diselenggarakan di Bagdad pada bulan September 1982 batal karena terjadi perang Irak – iran. Akhirnya diselenggarakan di India pada tanggal 7 – 12 Maret 1983, dipimpin oleh PM. Ny. Indira Gandhi. KTT ini dihadiri 101 negara dan memutuskan


385

untuk

memberikan

dukungan

penuh

bagi

rakyat

Afganistan

untuk

memutuskan nasibnya sendiri, dengan sistem sosial ekonomi yang bebas dari campur tangan asing. 8)

KTT GNB VIII (1986) KTT VIII diselenggarakan di Harare, Zimbabwe dipimpin oleh PM robert Mugabe, pada 1 September 1986 – 6 September 1986 yang dihadiri oleh 101 negara. KTT tetap mendukung Afganistan dalam menentukan nasibnya sendiri.

9)

KTT GNB IX (1989) KTT IX diselenggarakan pada tanggal 4 – 7 September 1989 di bawah pimpinan Presiden

Janes Drnovsek. KTT ini dihadiri

oleh102negara. Dalam KTT ini menetapkan bahwa untuk memperkuat setia kawan internasional dan kerjasama bagi pembangunan alih teknologi adalah mutlak serta perlunya dialog-dialog Selatan-Selatan. KTT juga membahas mengenai pelestarian lingkungan hidup, yaitu menghindarkan pencemaran terhadap air, udara, dan tanah serta menghindarkan perusakantanah dan pembabatan hutan. 10) KTT GNB X (1992) KTT X diselenggarakan di Jakarta, Indonesia pada 1 September 1992 – 7 September 1992, dipimpin oleh Soeharto. KTT ini dihadiri oleh lebih dari 140 delegasi, 64 Kepala Negara. KTT ini menghasilkan “Pesan Jakarta” yang mengungkapkan sikap GNB tentang berbagai masalah, seperti hak azasi manusia, demokrasi dan kerjasama utara selatan dalam era pasca perang dingin. Hasil KTT ini yang terpenting adalah :  Hak azazi manusia dan kemerdekaan merupakan keabsahan universal dan percaya bahwa kemajuan ekonomi serta sosial akan memudahkan tercapainya semua sasaran. GNB menolak konsep mengenai hak asazi manusia dan demokrasi yang didiktekan oleh negara tertentu atas negara lain.  Prihatin atas beban hutang dari negara-negara berkembang.  Mendesak dilakukannya pembaruan ekonomi dunia guna memperkuat kemampuan PBB dalam meningkatkan kerjasama dan penggabungan internasional  Menyerukan

pengalihan

anggaran

militer

untuk

memudahkan

peningkatan ekonomi, sosial dan negara-negara berkembang


386

GNB X juga memberikan perhatian terhadap masalah aparthid di Afrika Selatan di samping mengutuk terhadap pembasmian etnis Bosnia dan menyambut baik hasil Pertemuan Puncak Bumi di Rio de Jeneiro tentang lingkungan hidup dan pembangunan 11)

KTT GNB XI (1995) KTT XI diselenggarakan di Cartagena, Kolumbia yaitu Ernesto Samper Pizano 18 Oktober 1995 – 20 Oktober 1995. Pada waktu pembukaan KTT, dilakukan juga penyerahan ketua KTT sebelumnya yaitu dari Presiden Soeharto ke Presiden Kolumbia. KTT ini dihadiri oleh 113 Negara yang bertujuan memperjuangkan restrukturisasi dan demokratisasi di PBB.

12)

KTT GNB XII (1998) KTT XII diselenggarakan di Cairo Mesir pada tahun 2 September 1998 – 3 September 1998. KTT XI GNB ini dihadiri oleh 113 negara, bertujuan memperjuangkan demokratisasi dalam hubungan internasional.

13)

KTT GNB XIII (2003) KTT XII diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia pada 20 Februari 2003 – 25 Februari 2003. Resolusi KTT GNB Kuala Lumpur antara lain berisi penolakan tiga negara -- Iran, Irak dan Korea Utara, atas sebutan sebagai poros kejahatan (axis of evil) oleh Washington.

14)

KTT GNB XIV (2006)

KTT XIV diselenggarakan di Havana, Kuba 11

September 2006 – 16 September 2006. Menghasilkan deklarasi yang mengutuk serangan Israel atas Lebanon, mendukung program nuklir Iran, mengritik kebijakan Negara Amerika Serikat, dan menyerukan kepada PBB agar lebih berpihak kepada negara kecil dan berkembang. 15)

KTT GNB XV (2009) KTT XV diselenggarakan di Sharm El-Sheikh, Mesir tanggal 11-16 Juli 2009. Menghasilkan sebuah Final Document yang merupakan sikap, pandangan dan posisi GNB tentang semua isu dan permasalahan internasional dewasa ini. KTT ke-15 GNB menegaskan perhatian GNB atas krisis ekonomi dan moneter global, perlunya komunitas internasional kembali pada komitmen menjunjung prinsip-prinsip pada Piagam PBB, hukum internasional, peningkatan kerja sama antara negara maju dan berkembang untuk mengatasi berbagai krisis saat ini. Terkait dengan dampak negatif krisis moneter global terhadap

negara-negara berkembang, KTT ke-15 menegaskan pula perlunya GNB


387

bekerja sama lebih erat dengan Kelompok G-77 dan China. Suatu reformasi mendasar terhadap sistem dan fondasi perekonomian dan moneter global perlu dilakukan dengan memperkuat peran negara-negara berkembang dalam proses pengambilan keputusan dan penguatan peran PBB. KTT ke-15 GNB menyatakan bahwa GNB mendukung hak menentukan sendiri bagi rakyat, termasuk rakyat di wilayah yang masih di bawah pendudukan. Dalam konteks itu, GNB mendukung hak-hak rakyat Palestina dalam menentukan nasibnya sendiri, untuk mendirikan negara Palestina merdeka dan berdaulat dengan Jerusalem Timur sebagai ibu kota, serta solusi adil atas hak kembali pengungsi Palestina sesuai Resolusi PBB Nomor 194. GNB juga menolak segala bentuk pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat dan Jerusalem Timur untuk tujuan mengubah peta demografis di dua wilayah tersebut. GNB juga meminta Israel melaksanakan resolusi Dewan Keamanan PBB dengan mundur dari Dataran Tinggi Golan hingga perbatasan 4 Juni 1967 dan mundur total dari sisa tanah Lebanon yang masih diduduki.

4. ASEAN (Association of South East Asian Nations) Sampai saat ini, kerja sama ASEAN sangat efektif. Berakhirnya Perang Dingin, tidak berpengaruh terhadap kerja sama ASEAN. Meskipun organisasi ini bertekad mewujudkan stabilitas dan keamanan kawasan Asia Tenggara dari pengaruh asing, tetapi bukan merupakan organisasi politik. Hal ini dapat dilihat dari latar belakang berdirinya ASEAN. Berdirinya ASEAN didorong oleh beberapa faktor di antaranya sebagai berikut. a. Faktor Intern (dari dalam), yakni setelah berakhirnya Perang Dunia II lahirlah negara-negara baru di Asia Tenggara. Munculnya negaranegara baru ini pada umumnya banyak memiliki bersamaan masalah, oleh karena itu perlu sikap dan tindakan bersama untuk mewujudkan stabilitas dan keamanan kawasan ini melalui ASEAN. b. Faktor Ekstern (dari luar), yakni akibat krisis Indocina yang ditimbulkan oleh gerakan komunis yang berusaha menguasai seluruh Vietnam, Laos dan Kamboja sebagai negara komunis, maka negara-negara tetangga di kawasan ini merasa khawatir dan bersepakat menghadapi ancaman ini dengan membentuk ASEAN


388

Latar belakang pendirian ASEAN, antara lain: 1) Persamaan letak geografis, yakni terletak di dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudra (Hindia dan Pasifik). 2) Persamaan dasar kebudayaan, yakni memiliki budaya dan rumpun yang sama ialah Melayu Austronesia. 3) Persamaan nasib, yakni pernah dijajah oleh bangsa Barat. Kecuali Muangthai (Thailand). 4) Persamaan kepentingan, yakni mengarah terwujudnya kemajuan, kemakmuran, dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Proses

pembentukan

ASEAN

dibuat

dalam

sebuah

penandatanganan perjanjian yang dikenal dengan nama Deklarasi Bangkok, 8 Agustus1967. Deklarasi ASEAN ditandatangani pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok (Deklarasi Bangkok) oleh lima utusan dari 5 negara di kawasan Asia Tenggara. Ke lima tokoh yang menandatangani Deklarasi Bangkok adalah : 1) Adam Malik (Menteri Luar Negeri Indonesia); 2) Tun Abdul Razak (Wakil Perdana Menteri Malaysia); 3) S. Rajaratnam (Menteri Luar Negeri Singapura); 4) Narsisco Ramos (Menteri Luar Negeri Filipina); dan 5) Thanat Khoman (Menteri Luar Negeri Muang Thai). Terdapat negara-negara lain yang bergabung kemudian ke dalam ASEAN sehingga total menjadi 11 negara, yaitu : Brunei Darussalam tangal 7 Januari 1984, Vietnam tangal 28 Juli 1995, Myanmar tanggal 23 Juli 1997, Laos tangal 23 Juli 1997, Kamboja tangal 16 Desember 1998. Deklarasi Bangkok 8 Agustus1967, memuat maksud dan tujuan organisasi ASEAN, yaitu: 1) Mempercepat

pertumbuhan

ekonomi,

kemajuan

sosial

dan

perkembangan kebudayaan di Asia Tenggara. 2) Meningkatkan stabilitas keamanan dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. 3) Meningkatkan kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan komunikasi. 4) Mengadakan kerjasama dalam bidang pertanian, industri, perdagangan, dan komunikasi.


389

5) Menyediakan fasilitas latihan dan penelitian bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Sidang-sidang ASEAN, meliputi: 1) Konferensi tingkat tinggi ASEAN (KTT ASEAN atau Summit Meeting). KTT ASEAN dihadiri oleh kepala-kepala pemerintahan negara-negara ASEAN. KTT ASEAN ini berfungsi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi ASEAN. Tujuannya untuk membahas masalah-masalah penting dan menentukan garis kebijakan ASEAN. 2) Sidang tahunan pada menteri luar negeri ASEAN

(Annual Ministerial

Meeting/AMM) ASEAN dan kebijakan-kebijakan lain. 3) Sidang para menteri ekonomi ASEAN. Sidang para menteri ASEAN diselenggarakan dua kali dalam setahun 4) Sidang Para Menteri Non Ekonomi ASEAN. Sidang ini belum ada jadwalnya secara tetap. Tujuannya untuk membahas kerjasama dalam bidang masing-masing.

5.

Organisasi Konferensi Islam (OKI) Organisasi

Konferensi

Islam

(OKI)

merupakan

organisasi

internasional non militer yang didirikan di Rabat,Maroko pada tanggal 25 September 1969. Dipicu oleh peristiwa pembakaran Mesjid Al Aqsha yang terletak di kota Al Quds (Jerusalem) pada tanggal 21 Agustus 1969 telah menimbulkan reaksi keras dunia, terutama dari kalangan umat Islam. Saat itu dirasakan adanya kebutuhan yang mendesak untuk mengorganisir dan menggalang kekuatan dunia Islam serta mematangkan sikap dalam rangka mengusahakan pembebasan Al Quds. Atas prakarsa Raja Faisal dari Arab Saudi dan Raja Hassan II dari Maroko, dengan Panitia Persiapan yang terdiri dari Iran, Malaysia, Niger, Pakistan, Somalia, Arab Saudi dan Maroko, terselenggara Konperensi Tingkat Tinggi (KTT) Islam yang pertama pada tanggal 22-25 September 1969 di Rabat, Maroko.

Konferensi ini merupakan titik awal

bagi

pembentukan Organisasi Konferensi Islam (OKI).


390

a. Latar Belakang Secara umum latar belakang terbentuknya OKI sebagai berikut : 

Tahun 1964:

Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Arab di

Mogadishu timbul suatu ide untuk menghimpun kekuatan Islam dalam suatu wadah internasional. 

Tahun 1965:

Diselenggarakan Sidang Liga Arab sedunia di

Jeddah Saudi Arabia yang mencetuskan ide untuk menjadikan umat Islam sebagai suatu kekuatan yang menonjol dan untuk menggalang solidaritas Islamiyah dalam usaha melindungi umat Islam dari zionisme khususnya. 

Tahun 1967: karenanya

Pecah Perang Timur Tengah melawan Israel. Oleh solidaritas

Islam

di

negara-negara Timur Tengah

meningkat. 

Tahun 1968:

Raja

Faisal

dari

Saudi

Arabia

mengadakan

kunjungan ke beberapa negara Islam dalam rangka penjajagan lebih lanjut untuk membentuk suatu Organisasi Islam Internasional. 

Tahun 1969:

Tanggal 21 Agustus 1969 Israel merusak Masjid Al

Agsha. Peristiwa tersebut menyebabkan memuncaknya kemarahan umat Islam terhadap Zionis Israel. Peristiwa perusakan Masjid Al Agsha inilah yang menjadi latar belakang lahirnya OKI. Seperti

telah

disebutkan

diatas,

Tanggal 22-25

September

1969

diselenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) negara-negara Islam di Rabat, Maroko untuk membicarakan pembebasan kota Jerusalem dan Mesjid Al Aqsa dari cengkeraman Israel. Dari KTT inilah OKI berdiri.

b.

Tujuan Organisasi Secara umum tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk

mengumpulkan bersama sumber daya dunia Islam dalam mempromosikan kepentingan mereka dan mengkonsolidasikan segenap upaya negara tersebut untuk berbicara dalam satu bahasa yang sama guna memajukan perdamaian dan keamanan dunia muslim. Secara khusus,

OKI bertujuan pula untuk

memperkokoh solidaritas Islam diantara negara anggotanya, memperkuat kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan iptek.


391

Pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) III OKI bulan Februari 1972, telah diadopsi piagam organisasi yang berisi tujuan OKI secara lebih lengkap, yaitu : a.

Memperkuat/memperkokoh : (1) solidaritas diantara negara anggota; (2) kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan iptek; (3) perjuangan umat muslim untuk melindungi kehormatan kemerdekaan dan hak-haknya.

b.

Aksi bersama untuk : (1) melindungi tempat-tempat suci umat Islam; (2) memberi semangat dan dukungan kepada rakyat Palestina dalam memperjuangkan haknya dan kebebasan mendiami daerahnya.

c.

Bekerjasama untuk: (1) menentang diskriminasi rasial dan segala bentuk penjajahan; (2) menciptakan suasana yang menguntungkan dan saling pengertian diantara negara anggota dan negara-negara lain.

c.

Prinsip Organisasi Untuk mencapai tujuan diatas, negara-negara anggota menetapkan 5

prinsip, yaitu : a.

Persamaan mutlak antara negara-negara anggota

b.

Menghormati hak menentukan nasib sendiri, tidak campur tangan atas urusan dalam negeri negara lain.

c.

Menghormati kemerdekaan, kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara.

d.

Penyelesaian setiap sengketa yang mungkin timbul melalui cara-cara damai seperti perundingan, mediasi, rekonsiliasi atau arbitrasi. Konferensi para Raja dan Kepala Negara/Pemerintahan merupakan

badan otoritas tertinggi dalam organisasi. Semula badan tersebut mengadakan sidangnya jika muncul permasalahan terkait kepentingan umat Islam di seluruh dunia. Tetapi pada KTT III OKI di Mekkah, bulan Januari 1981, ditetapkan bahwa KTT diadakan sekali dalam tiga tahun untuk menetapkan kebijakan-kebijakan yang akan diambil OKI. Semenjak kelahirannya, OKI telah menyelenggarakan 11 (sebelas) kali KTT, yaitu : 1)

KTT I

: Rabat, Maroko, 22-25 September 1969

2)

KTT II

: Lahore, Pakistan, 22-24 Februari 1974

3)

KTT III

: Mekkah, Saudi Arabia, 25-28 Januari 1981

4)

KTT IV

: Casablanca, Maroko, 16-19 January 1984

5)

KTT V

: Kuwait, 26-29 Januari 1987


392

6)

KTT VI

: Dakar, Senegal, 9-11 Desember 1991.

7)

KTT VII

:Casablanca, Maroko, 13-15 Desember 1994

8)

KTT VIII

: Teheran, Iran, 9-11 Desember 1997.

9)

KTT IX

: Doha, Qatar, 12-13 November 2000

10)

KTT X

: Kuala Lumpur, Malaysia, 16-17 Oktober 2003

11)

KTT XI

: Dakar, Senegal (2008)

6.

Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) APEC merupakan wadah kerja bangsa-bangsa di kawasan Asia Pasifik di

bidang Ekonomi, yang secara resmi terbentuk pada bulan November 1989 di Canberra, Australia. Pembentukan forum ini merupakan usulan Perdana Menteri Australia saat itu, Bob Hawke. Latar belakang terbentuknya APEC, yaitu: a)

Adanya kelompok perdagangan regional (seperti MEE)

b)

Adanya perubahan besar bidang ekonomi dan politik setelah berakhirnya Perang Dingin. APEC bertujuanmeningkatkan kerja sama ekonomi di kawasan Asia-

Pasifik, agar perdagangan dan iklim investasi di kawasan Asia Pasifik mampu menghadapi persaingan global. Jumlah anggota APEC meningkat yang di antaranya sebagai berikut. 1.

Dari Benua Amerika adalah: Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, dan Chili.

2.

Dari Benua Asia adalah: China, Jepang, Korea Selatan, Hongkong, Taiwan, dan Rusia.

3.

Dari Benua Australia adalah: Australia, Selandia Baru, dan Papua Nugini.

4.

Dari ASEAN adalah: Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, dan Vietnam. Tujuan APEC adalah membentuk kerja sama perdagangan, investasi,

pariwisata, dan peningkatan sumber daya manusia yang saling menguntungkan. APEC ingin membentuk perdagangan bebas di kawasan Asia Pasifik.

7.

OPEC OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries Atau

Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak Bumi) adalah organisasi negaranegara pengekspor minyak. OPEC didirikan atas prakarsa lima negara produsen Sejarah SMA/SMK K - 4

393

terbesar minyak dunia, yaitu Iran, Irak, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela, pada pertemuan tanggal 14 September 1960 di Baghdad, Irak. Awalnya markas OPEC di Geneva, Swiss, selama lima tahun pertama, tetapi kemudian pindah ke Winaa, Austria, sejak tanggal 1 September 1965. OPEC berkedudukan di Wina, Austria.

a.

Latar Belakang OPEC Berdirnya OPEC dipicu keputusan sepihak dari perusahaan minyak The

Seven Sisters, tahun 1959-1960, yang menguasi industri

minyak dan

menetapkan harga di pasar internasional. OPEC mempunyai beberapa tujuan berikut ini. a. Menyatukan kebijakan perminyakan antara negara-negara anggota. b. Memenuhi kebutuhan dunia akan minyak bumi. c. Menstabilkan harga minyak dunia. d. Menentukan

kebijakan-kebijakan

untuk

melindungi

negara-negara

anggota.

OPEC berupaya menstabilkan harga minyak di pasar internasional dan menjamin kesinambungan pasokan minyak kepada negara-negara konsumen. Salah satu cara untuk menjaga stabilitas pasar minyak internasional adalah melalui penentuan kuota (batas tertinggi) produksi minyak berdasarkan kesepakatan negara anggota. Misalnya, apabila permintaan minyak dunia meningkat atau salah satu negara anggota OPEC mengurangi produksinya, maka negara anggota OPEC lain dapat secara sukarela meningkatkan produksi minyaknya untuk menghindari lonjakan harga yang tidak terkendali. Dalam perdagangan internasional, OPEC menguasai 55% minyak dunia. Karena itu OPEC memegang peranan penting dalam masalah perminyakan internasional,

terutama dalam

hal

menaikkan

dan

menurunkan tingkat

produksinya. Di samping itu OPEC juga terlibat aktif dalam usaha peningkatan perdagangan internasional serta koservasi lingkungan. Negara-negara anggota OPEC antara lain Arab Saudi, Irak, Iran, Kuwait, Venezuela, Nigeria, Uni Emirat Arab, Qatar, Alberia, Indonesia, Aljazair, dan Lybia. Namun, pada akhirnya, Indonesia keluar dari OPEC pada tahun 2008, karena sejak tahun 2003 Indonesia menjadi negara pengimpor minyak.


394

D. AKTIVITAS PEMBELAJARAN Untukmemahami materi Peran Indonesia dalam Organisasi Regional dan Internasional, anda perlu membaca secara cermat modul ini, gunakan referensi lain sebagai materi pelengkap untuk menambah pengetahuan anda. Dengarkan dengan cermat apa yang disampaikan oleh pemateri, dan tulis apa yang dirasa penting. Silahkan berbagi pengalaman anda dengan cara menganalisis, menyimpulkan dalam suasana yang aktif, inovatif dan kreatif, menyenangkan dan bermakna. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mempelajari materi ini mencakup : 1.

Aktivitas individu, meliputi : a.

Memahami dan mencermati materi diklat

b.

Mengerjakan latihan/lembar kerja/tugas, menyelesaikan masalah/kasus pada setiap kegiatan belajar; dan menyimpulkan

c. 2.

Melakukan refleksi

Aktivitas kelompok, meliputi : a.

mendiskusikan materi pelatihan

b.

bertukar pengalaman dalam melakukan pelatihan

c.

penyelesaian masalah /kasus

E. LATIHAN/TUGAS/KASUS Lembar Kerja . 1. a. Bacalah wacana berikut ini dengan baik! Sejarah telah mencatat bahwa Indonesia masuk menjadi anggota PBB, keluar dari PBB, dan kembali menjadi anggota PBB. Pada Sidang Majelis Umum PBB (tanggal 28 September 1950), Indonesia diterima secara aklamasi sebagai anggota PBB dan menduduki urutan ke-60. Banyak keuntungan diperoleh Indonesia dengan menjadi anggota PBB, antara lain masalah penyelesaian Irian Barat, bantuan dalam menghadapi agresi Belanda, dan bantuan lain, melalui badan-badan PBB.


395

b. Jawablah pertanyaan dengan singkat dan jelas! 1. Melihat wacana di atas, mengapa dalam penyelesaian Irian Barat, antara Indonesia-Belanda sampai berlarut-larut? 2. bagaimana peran PBB dalam penyelesaian maslah Irian Barat tersebut? LK.2. Beri penjelasan hal berikut No

Organisasi

1

ASEAN

2

OKI

3

Gerakan Non Blok

Latar belakang berdirinya

Peran Indonesia

F. RANGKUMAN Sejarah telah mencatat bahwa Indonesia masuk menjadi anggota PBB, keluar dari PBB, dan kembali menjadi anggota PBB. Pada Sidang Majelis Umum PBB (tanggal 28 September 1950), Indonesia diterima secara aklamasi sebagai anggota PBB dan menduduki urutan ke-60. Banyak keuntungan diperoleh Indonesia dengan menjadi anggota PBB, antara lain masalah penyelesaian Irian Barat, bantuan dalam menghadapi agresi Belanda, dan bantuan lain, melalui badan-badan PBB. Pada tanggal 31 Desember 1964, Presiden Soekarno menyatakan ketidakpuasannya terhadap keberadaan PBB dan sekaligus memberikan ancaman untuk keluar dari PBB. Indonesia memprotes masuknya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Saat itu Indonesia sedang bermusuhan dengan Malaysia. Pada tanggal 7 Januari 1965, Malaysia diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Keputusan PBB ini


396

membuat Indonesia menyatakan diri keluar dari PBB. Pernyataan resmi pihak Indonesia keluar dari PBB disampaikan melalui Surat Menteri Luar Negeri, Dr. Subandrio. Di dalam surat tersebut ditegaskan bahwa Indonesia keluar dari PBB secara resmi pada tanggal 1 Januari 1965. Sejak lahirnya Orde Baru, politik luar negeri bebas aktif kembali diterapkan secara konkret, dalam menanggapi masalah-masalah internasional. Setelah kegiatan pembelajaran,Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini: 1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi Peran Indonesia dalam Organisasi Regional dan Internasional? 2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi di atas? 3. Apa manfaat materi tersebut terhadap tugas Bapak/Ibu disekolah? meninggalkan PBB sejak 1 Januari 1965, Indonesia kembali aktif di PBB pada tanggal 28 September 1966. Keaktifan Indonesia dalam PBB secara nyata tampak dengan terpilihnya Menteri Luar Negeri Indonesia, Adam Malik, menjadi Ketua Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974.

G. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT Setelah kegiatan pembelajaran,Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini: 4. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi Peran Indonesia dalam Organisasi Regional dan Internasional? 5. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi di atas? 6. Apa manfaat materi tersebut terhadap tugas Bapak/Ibu disekolah?


397


398

SMK K - 4 1

Recommend Documents