SKRIPSI PERBANDINGAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI PADA HUKUM ACARA PERDATA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA DENGAN SINGAPURA

SKRIPSI PERBANDINGAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI PADA HUKUM ACARA PERDATA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA DENGAN SINGAPURA (STUDI KASUS BECKKETT PTE. LTD MELAWAN DEUTSCHE BANK Ag.)

Diajukan dalam rangka memenuhi tugas akhir Untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Disusun Oleh: Winotia Ratna Nomor Pokok Mahasiswa: 0504002332 Bidang Studi Hukum Acara

Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok 2008

Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008

BIDANG STUDI HUKUM ACARA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA NPM Program Kekhususan Judul Skripsi

: : : :

Winotia Ratna 0504002332 III (Hukum Acara) Perbandingan Alat Bukti Keterangan Saksi Pada Hukum Acara Perdata Dalam Sistem Hukum Indonesia dengan Singapura (Studi Kasus Beckkett Pte. Ltd. Melawan Deutsche Bank Ag.)

Depok, Juli 2008 Disetujui oleh: Pembimbing I

(Chudry Sitompul,S.H.,M.H)

Pembimbing II

(Hening Hapsari,S.H.,M.H.)

Mengetahui, Ketua Bidang Studi Hukum Acara

(Chudry Sitompul, S.H., M.H.)

i


ABSTRAK

Letak geografis antara Indonesia dan Singapura yang sedemikian dekat pada praktiknya membuat terciptanya hubungan hukum, baik antar negara maupun antar warga negaranya. Dewasa ini, hubungan hukum tersebut acapkali terjadi di lapangan hukum bisnis. Hubungan keperdataan tersebut mengandung unsur pertautan antara sistem hukum Indonesia dengan sistem hukum Singapura. Dalam hal terjadi sengketa perdata, maka para pihak dapat memilih forum penyelesaian sengketa; melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Atas dasar demikian akan dibahas perbandingan prosedur berperkara di pengadilan, khususnya pada acara perdata antara Singapura dan Indonesia, yakni di bidang keterangan saksi. Dengan adanya kasus perdata di pengadilan Singapura yang melibatkan orang atau badan hukum Indonesia, begitupula sebaliknya, maka dibutuhkan suatu penelitian komprehensif mengenai perbandingan prosedur berperkara di peradilan di kedua negara. Di dalam prosedur acara perdata di kedua negara, pembuktian merupakan elemen yang penting, karena dalam proses ini berbagai fakta yang ada dihadirkan di hadapan pengadilan dan di muka hakim untuk diuji kebenarannya. Pada penulisan ini akan dibahas mengenai sistem hukum acara perdata yang mengatur mengenai alat bukti keterangan saksi dalam perkara perdata di Indonesia dan Singapura, serta hal-hal yang menjadi persamaan dan perbedaan diantara keduanya. Penulisan ini membahas 1(satu) studi kasus yang sangat menarik perhatian kalangan pelaku usaha baik di dalam maupun di luar negeri, yaitu sengketa gadai saham antara Beckkett Pte. Ltd. Dengan Deutsche Bank Ag. Sengketa gadai saham ini melibatkan 2 (dua) pengadilan dari yusrisdiksi yang berbeda, yaitu Singapore High Court dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

ii


KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya studi dan penulisan skripsi ini. Pada terima

kesempatan

kasih

Sitompul,

yang

S.H.,

ini

penulis

ingin

sebesar-besarnya

M.H.

dan

menyampaikan

kepada

Ibu Hening

Bapak

rasa

Chudry

Hapsari, S.H.,

M.H.,

selaku pembimbing materi dan tehnis penulisan, karena berkat bimbingan dan pengarahan mereka, maka penulisan skripsi ini dapat selesai disusun untuk memenuhi syarat penulis dalam mencapai gelar sarjana. Kepada

orang

tua

penulis,

Bimo

Wicaksono

dan

Marida

Christina B. W. yang memberikan inspirasi dan dukungan penuh kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Alexander Ramadan, sumber kekuatan dan semangat penulis untuk terus maju. Cinta dan kasih sayang mereka merupakan ikatan terindah dalam hidup penulis. Tidak Jatmiko,

lupa

S.H.

penulis

dan

ucapkan

Danang

terima

kasih

Martosriwardoyo,

kepada

S.H.

serta

Andi Mr.

Hamidul Haq yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk

melihat

praktek

dalam

dunia

hukum

dan

atas

segala

bantuannya demi kelengkapan penulisan skripsi ini.

iii


Kepada Zhafira Malik,

teman-teman

Athirah,S.H., Nanda

angkatan

Haznah

Mahardika,

2004.

Najla,

Ninda

Anikha

Jessica

Hippy,

RA

Soetoyo,

Jasmin,

Sabrina,

Aimee

Yasmine

Nurul, Aji Satrio, Imam Heikal, M. Ikhsan, Fridoun Chee, M. Taufik, Nasser

Norman Kemal,

Ibnu

Aji,

Reginaldi,

Mahareksa dan

S.D.,

Imamanuele

Christian

F.S.,

Alexander.

yang

selalu memberikan dukungan moril. Denia I.P., Fika Fawzia, dan

Tri

panjang

Wahyuni untuk

Herlambang;

membentuk

ingat

Fish

&

perjuangan

Partners.

kita

masih

Teman-teman

di

Perwira & Co. : Ichsan Perwira K., Fitria Chairani, Sesha Putri, dan Sukma Dwi. Teman-teman ALSA dan Lasalle yang selalu menjadi teman diskusi

dan

teman

seperjuangan

untuk

mengharumkan

nama

Fakultas Hukum UI; M. Riza, Wanda B., Bianca Ayasha, Karima Mustika, Deska Nadia, Nurul Mahadewi, Indria Prasastia, dan teman-temanku yang lain yang tidak dapat kusebutkan satu per satu. Teman-teman di BEM Fakultas Hukum Universitas Indonesia periode 2007/2008 yang telah memberikan banyak inspirasi dan pengalaman dalam menghadapi dunia nyata. senior

yang

selalu

mendukung

dan

Teddy Anggoro, S.H.

membimbing.

Tanpanya,

penyusunan skripsi yang sederhana ini tidak akan lengkap.

iv


Teristimewa kehadirannya perhatian,

kepada

dalam

M.

kehidupan

kesabaran,

Ajisatria penulis.

kepercayaan,

Suleiman

Terima

dan

kasih

ketulusan

atas atas yang

diberikan selama 4 tahun ini. Thanks for all the love you gave to me, with all my heart I will cherish your love and I will treasure it. Akhir

kata,

penulis

berharap

skripsi

yang

berjudul

“Perbandingan Alat Bukti Keterangan Saksi Pada Hukum Acara Perdata Dalam Sistem Hukum Indonesia dengan Singapura (Studi Kasus

Beckkett

Pte.

Ltd.

Melawan

Deutsche

Bank Ag.)” ini

dapat berguna bagi pembaca dan praktek hukum di Indonesia.

Semoga Tuhan memberkati kita semua.

Jakarta, 30 Juni 2008

Winotia Ratna

v


DAFTAR ISI Lembar Persetujuan

i

Abstrak

ii

Kata Pengantar

iii

Daftar Isi

vi

BAB I

PENDAHULUAN

BAB II

A. Latar Belakang

1

B. Pokok Permasalahan

11

C. Tujuan Penulisan

12

D. Kerangka Konsepsional

13

E. Metode Penelitian

16

F. Sistematika Penulisan

19

TINJAUAN UMUM MENGENAI PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA DAN SINGAPURA

A. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Acara Perdata di Indonesia

21

1. Landasan Hukum Acara Perdata di Indonesia

21

2. Hierarki Peradilan di Indonesia

26

3. Proses Berperkara Perdata di Indonesia

28

B. Tinjauan Umum Mengenai Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia

32

1. Sistem Pembuktian

34

vi


2. Beban Pembuktian

36

3. Alat Bukti

37

C. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Acara Perdata di Singapura

41

1. Landasan Hukum Acara Perdata di Singapura

41

2. Sistem Peradilan di Singapura

48

3. Proses Berperkara Perdata di Singapura

55

D. Tinjauan Umum Mengenai Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata di Singapura

60

1. Sistem Pembuktian

60

2. Beban Pembuktian

62

3. Sumber Hukum Pembuktian Singapura

63

4. Alat Bukti

64

BAB III

ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI DALAM ACARA PERDATA BERDASARKAN HUKUM INDONESIA DAN HUKUM SINGAPURA

A. Keterangan Saksi dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia

67

1. Landasan Hukum

69

2. Syarat Alat Bukti Keterangan Saksi

70

3. Tata Cara Pemeriksaan Saksi

78

4. Kekuatan Pembuktian

81

B. Keterangan Saksi dalam Hukum Acara Perdata di Singapura

82

1. Landasan Hukum

82

vii


2. Syarat Alat Bukti Keterangan Saksi

85

3. Tata Cara Pemeriksaan Saksi

93

4. Kekuatan Pembuktian

99

BAB IV

BAB V

ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM MENGENAI ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI DALAM ACARA PERDATA ANTARA INDONESIA DAN SINGAPURA.

A. Perkara Secara Umum

104

1. Gambaran Perkara di Indonesia

104

2. Gambaran Perkara di Singapura

109

3. Perkembangan Kasus di Indonesia

113

B. Analisis

116

1. Proses Pemeriksaan Saksi Pada Singapore High Court

116

2. Proses Pemeriksaan Saksi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

128

3. Persamaan dan Perbedaan Proses Pemeriksaan Saksi dalam Perkara Perdata di Singapura dan Indonesia

133

PENUTUP A. Kesimpulan

143

B. Saran

146

DAFTAR PUSTAKA

148

Lampiran-lampiran

viii


BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Indonesia

dan

Singapura

merupakan

negara

tetangga.

Kedekatan letak geografis antara kedua negara ini menyebabkan banyaknya hubungan yang terjadi, baik antar negara maupun antar warga negaranya. Banyak dari hubungan yang terjadi tersebut merupakan

hubungan

hukum.

Berbagai

macam

hubungan

hukum

demikian acapkali terjadi di lapangan hukum perdata. Dalam hal ini dapat diberikan beberapa ilustrasi. Salah adalah

satu

di

perceraian, karena

hubungan

bidang

Warga

keluarga

dengan

wanita.

Implikasi

permasalahan

hukum

pengasuhan

adanya

Negara

di

sering

misalnya

Indonesia

hal

bidang

yang

Permasalahan

negara

dari

perdata

keluarga,

anak.

warga

hukum

hukum

perkawinan,

hukum

(WNI)

timbul

ini

yang

terjadi

membangun

Singapura,

baik

ini

adalah

timbulnya

yakni

menyangkut

hukum

juga waris,

pria

maupun

1


permasalahan

pewarisan

yang

timbul

dari

keluarga

campuran

antara warga negara keduanya. Namun

demikian,

hubungan

kerjasama

antara

kedua

negara

yang telah banyak terbina adalah hubungan di bidang ekonomi, baik

kerjasama

bilateral

maupun

multilateral.

Pada

dasarnya

hubungan bilateral Indonesia – Singapura memiliki fondasi yang sangat kuat. Hal ini dibuktikan dengan telah ditandatanganinya berbagai perjanjian antara kedua negara. Adapun perjanjian yang dimaksud, antara lain: a.

Basic Agreement on Economic and Technical Cooperation (1974)

b.

Perjanjian

Peningkatan

dan

Perlindungan

Penanaman

Modal (16 Februari 2005) c.

Framework Agreement on Economic Cooperation in The Island of Batam, Bintan, and Karimun (2006).1

Hubungan kerja sama ini pun tidak hanya sampai pada tahap negara

saja,

badan–badan

melainkan

hukum

juga

kedua

belah

kepada

individu–individu

negara.

Menurut

data

atau Badan

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Singapura menempati urutan 1

“Perkembangan Hubungan www.kbrisingapura.com/bilateral_ 2007).

Bilateral Indonesia Singapura,” relation_2006.php?lang=eng (23

http:// Januari

2


teratas negara asal penanam modal di Indonesia, dengan nilai investasi mencapai US$ 806 juta (per 1 Januari –Juni 2006). Singapura berhasil menggeser kedudukan Jepang sebagai investor peringkat satu di Indonesia. Sebagian besar investasi Singapura tersebar di Batam, Bintan, Riau, dan Sumatera.2 Dengan

meningkatnya

investasi

yang

masuk

ke

Indonesia,

maka permasalahan hukum bisnis yang timbul juga semakin banyak. Permasalahan hukum dalam perancangan, penerapan, dan penafsiran kontrak dagang yang timbul di antara orang perseorangan atau badan hukum kedua negara merupakan masalah yang banyak terjadi. Begitupula kekayaan

permasalahan

intelektual,

lain

di

regulasi

bidang

bisnis

perbankan,

pasar

seperti

hak

modal,

dan

berbagai dinamika baru dalam kehidupan ekonomi global semakin menambah

kompleksitas

hubungan

hukum

yang

terjadi

yang

mengandung unsur pertautan antara sistem hukum Indonesia dengan sistem hukum Singapura. Hubungan bisnis demikian memacu pula hubungan perburuhan akibat WNI yang bekerja di Singapura, atau warga negara Singapura yang bekerja di Indonesia. Sebagaimana dalam

hal

layaknya

terjadi

permasalahan

sengketa

perdata

hukum

maka

pada

hukum

umumnya,

menyediakan

2

Loc.cit.

3


mekanisme penyelesaian, baik melalui jalur formal maupun jalur informal. Bahkan dalam bidang hukum perikatan, dianut “asas kebebasan

berkontrak”

dan

kebebasan

para

pihak

(partij

autonomie), yang mana para pihak dapat secara bebas memilih forum untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di antara para pihak.3

Forum

tersebut

beragam

mulai

dari

konsolidasi,

negosiasi, mediasi, arbitrase, sampai dengan pengadilan. Tren saat

ini

yang

berkembang

adalah

pengadilan

tidak

menjadi

prioritas pilihan para pihak karena dianggap lebih lambat dan tidak efektif jika dibandingkan dengan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan.4 Namun

demikian,

tidak

semua

permasalahan

hukum

dapat

diselesaikan di luar pengadilan. Beberapa bidang hukum tetap membutuhkan peran yang besar dari pengadilan untuk memberikan putusan yang adil karena pilihan forum tidak tidak dimungkinan. Pada akhirnya pun sengketa hukum tidak dapat lepas sepenuhnya dari

pengadilan

kekuasaan

negara,

karena yang

eksekusi mana

putusan

pengadilan

tetap

membutuhkan

merupakan

pemegang

Internasional,

(Bandung:

kekuasaan di bidang yudikatif. 3 Huala Adolf, Dasar-Dasar Refina Aditama, 2007), hal. 140.

Hukum

Kontrak

4 Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pusataka Utama, 2006), hal. 3.

4


Atas

dasar

demikian

akan

dibahas

perbandingan

prosedur

berperkara di pengadilan, khususnya pada acara perdata antara Singapura Dengan

dan

Indonesia,

adanya

melibatkan

kasus

orang

yakni

perdata

atau

sebaliknya,

maka

komprehensif

mengenai

di

badan

menjadi

di

bidang

keterangan

pengadilan

hukum

perbandingan

Singapura

Indonesia,

dibutuhkan

saksi.

suatu

prosedur

yang

begitupula penelitian

berperkara

di

peradilan di kedua negara. Di dalam prosedur acara perdata di kedua negara, pembuktian merupakan elemen yang penting, karena dalam proses ini berbagai fakta yang ada dihadirkan di hadapan pengadilan dan di muka hakim untuk diuji kebenarannya. Pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti

yang

perdata,

utama

selain

dalam

bersandar

suatu pada

perkara.5 alat

Di

bukti

dalam

perkara

tertulis

(akta),

keterangan saksi juga memberikan peran yang signifikan. Dengan kata lain, di samping pembuktian dengan alat bukti lain, masih selalu

diperlukan

pembuktian

dengan

alat

bukti

keterangan

saksi.6

5

Yahya Harahap(a), Pembahasan Perrmasalahan (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 286. 6

dan

Penerapan

KUHAP,

Ibid., hal 286.

5


Dalam

sistem

hukum

Indonesia,

pembuktian

dengan

saksi

haruslah diberikan secara lisan dan pribadi di persidangan. Keterangan saksi harus diberitahukan sendiri, tidak diwakilkan, dan tidak boleh dibuat secara tertulis.7 Alat bukti kesaksian di Indonesia diatur dalam pasal 139 – 152, 168 – 172 HIR, 388 – 382 HIR, dan Pasal 1895, 1902 – 1912 KUHPerdata. Hukum memiliki saksi.

Singapura

pengaturan Penggugat

yang yang

dan

menggunakan

berbeda Tergugat

sistem

terhadap

common

pembuktian

diwajibkan

untuk

law

dengan membuat

affidavits yang merupakan keterangan setiap saksi yang akan dihadirkan

oleh

Penggugat

dan

Tergugat

di

persidangan

yang

dibuat secara tertulis di bawah sumpah.8 Tujuan memberikan

dari

pembuatan

penjelasan

kepada

affidavit hakim

dan

ini

adalah

pihak

lawan

untuk tentang

duduk perkara yang sebenarnya. Pengadilan di Singapura tidak menghendaki adanya hal-hal yang “mengejutkan” yang terjadi di persidangan tanpa diketahui oleh siapapun.9 Sistem pembuktian dengan saksi di Indonesia tidak mengenal keterangan tertulis di 7 Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1998), hal. 167.

Perdata

Indonesia,

8

“Conducting A Civil Trial in Person,” http://app.subcourts. gov.sg/civil/page.aspx?pageid=10872, (18 Januari 2007). 9

Chin Tet Yung, Evidence, (Singapore: Butterworths, 1997), hal. 193.

6


bawah sumpah (affidavits). Hal ini diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 38 K/Sip/1954 tanggal 10 Januari 1957. Melakukan penelitian mengenai perbandingan sistem hukum harus

memiliki

pijakan

teoritis

mengenai

ilmu

perbandingan

hukum, suatu ilmu yang relatif muda karena baru tumbuh pesat pada awal abad XX.10 Perkembangan perbandingan hukum disebabkan karena tumbuhnya suatu kebutuhan di kalangan para ahli hukum untuk kembali kepada suatu prinsip universalisme yang inheren selalu melekat pada semua cabang ilmu pengetahuan, termasuk ilmu hukum, setelah mengalami masa ketika prinsip nasionalisme menguasai

alam

pikiran

manusia.11

Sebagaimana

dapat

dilihat

dalam Kongres Pertama mengenai Ilmu Perbandingan Hukum tahun 1900 bahwa tujuan perbandingan hukum adalah,

“To achieve the creation of a droit común legislative, the law of the 20th century, shared by all civilized humanity legal science, founded again on universalism was to create this common law.”12

10 H.R. Sardjono dan. Frieda Husni Hazbullah, Bunga Perbandingan Hukum Perdata, (Jakarta: Indo-Hill, 2003), hal. 2. 11

Ibid., hal. 2.

12

Ibid., hal. 3.

Rampai

7


Tujuan perbandingan prosedur berperkara dalam hukum acara perdata dalam penelitian ini adalah bukan untuk menciptakan suatu unifikasi kaedah hukum Singapura dan Indonesia, melainkan untuk

kebutuhan

berbagai

praktis

pihak

yang

yakni

agar

terlibat

dapat

dalam

dimanfaatkan

hubungan

hukum

oleh yang

bersinggungan dengan sistem hukum Indonesia dengan Singapura. Oleh sebab itu, penelitian di dalam penulisan skripsi ini akan mengelaborasi yang

ada

persamaan-persamaan

dalam

hukum

serta

pembuktian,

perbedaan-perbedaan

khususnya

pada

prosedur

pemeriksaan saksi dalam perkara perdata. Dalam

membuat

harus

diperhatikan

antara

Indonesia

bekas

jajahan

perbandingan adalah dan

Belanda

adanya

Singapura. sehingga

ini,

maka

hal

pertama

perbedaan

sistem

Indonesia

merupakan

berdasarkan

teori

yang

hukum

di

negara resepsi

menganut hukum Belanda yang memiliki tradisi Eropa Kontinental. Teori resepsi bersandar pada Three Elements of Legal System13 13

Lihat Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective, (New York: Russel Sage Foundation, 1975). “The Three Elements of Legal System” menurut Friedman terdiri dari: 1. Struktur, yaitu: bagian yang memberi bentuk dan batasan terhadap keseluruhannya. Termasuk dalam bagian ini adalah sturktur institusi penegakan hukum, misalnya kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. 2. Substansi, yaitu: produk aturan yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum tersebut. 3. Kultur hukum, yaitu: apa saja atau siapa saja yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.

8


atau Tiga Unsur Sistem Hukum yang terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan tradisi atau kultur hukum yang disusun oleh Lawrence Meir Friedman. Menurut Friedman tradisi hukum atau legal culture adalah

”Legal culture refres, then, to tose parts of general culture-costums, opinions, ways of doing and thinking-that bend social forces to ward or Hawai from the law and in particular ways.”14

Jadi

dengan

kata

lain,

tradisi

hukum

adalah

suasana

pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.15 Struktur hukum dan tradisi peradilan yang sampai sekarang masih berlaku di Indonesia sebagian besar bersumber dari sistem hukum

civil

law

yang

banyak

berlaku

di

negara

Eropa

Kontinental.16 Sedangkan secara substansi, hukum Belanda era kolonial masih berlaku sesuai dengan Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945. Dengan demikian, bangsa Indonesia telah memutuskan

14

Ibid., hal. 20.

15 Prof. Dr. Achmad Ali, Keterpurukan Hukum di Indonesia, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 2. 16 Naoyuki Sakamoto and Hikmahanto Juwana, Reforming Laws and Institutions in Indonesia 1998-2006, (Jakarta: IDE-JETRO, 2006), hal. 2.

9


untuk menggunakan Hukum Belanda untuk membentuk sistem hukumnya sendiri. Secara

ekonomi,

substansi

hukum

Indonesia

banyak

berorientasi pada pembangunan, sementara secara politik banyak yang

digunakan

Kemudian

untuk

sejak

mengalami

era

mempertahankan reformasi,

perombakan

kekuasaan

sistem

besar-besaran

hukum

yang

Orde di

perundang-undangan

baru,

dan

kehadiran

Indonesia

ditandai

amandemen konstitusi (1999-2002), munculnya banyak

Baru.17

dengan

peraturan

lembaga-lembaga

baru

dengan segala kewenangannya. Sementara itu, Singapura sebagai negara jajahan Inggris Raya merupakan negara penganut sistem common law yang secara tegas diterima berdasarkan teori resepsi dalam Second Charter of Justice, 1826.18 Berdasarkan sistem hukum ini, titik berat sumber

hukum

kebiasaan

dari

adalah

pada

Inggris

hukum

yang

tidak

termuat

tertulis dalam

dan

hukum

putusan-putusan

hakim. Penerimaan atas putusan hakim Inggris terus berlanjut pasca tahun 1826 di bidang perdagangan (merchant law).19 17

Ibid.

18

Myint Soe, Principle of Singapore Law (Including Business Law), 3rd ed, (Singapore: Institute Banking and Finance, 1996), hal. 17. 19

Ibid., hal. 26.

10


Selain

itu,

British

India,

Malaka,

dan

sebagai

mantan

Singapura

juga

persemakmuran

memiliki

India.

Dengan

dari

hubungan

dengan

demikian,

untuk

permasalahan-permasalahan hukum tertentu,

hakim

terikat

India,

dengan

pengadilan

Malaysia

dan

di

Kerajaan Penang, beberapa Singapura

tidak

hanya

Inggris. Kesulitan timbul karena hierarki pengadilan di antara tiga negara tersebut berbeda, sementara putusan pengadilan yang dapat diikuti oleh hakim adalah yang berasal dari pengadilan yang

lebih

tinggi

(doktrin

stare

decisis).

Kejelian

untuk

membandingkan hierarki pengadilan di antara keempat negara ini merupakan

kunci

dalam

memahami

konsep

dasar

yurisprudensi

Singapura.20

B. POKOK PERMASALAHAN Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, dapat

diberikan

rumusan

permasalahan

dalam

penelitian

pada

skripsi ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana

hukum

acara

perdata

mengatur

mengenai

alat

bukti keterangan saksi dalam perkara perdata pada sistem hukum Indonesia?

20

Ibid., hal. 27.

11


2. Bagaimana

hukum

acara

perdata

mengatur

mengenai

alat

bukti keterangan saksi dalam perkara perdata pada sistem hukum Singapura? 3. Bagaimana

persamaan

keterangan

saksi

dan

antara

perbedaan sistem

mengenai

hukum

alat

Indonesia

bukti dengan

Singapura.

C. TUJUAN PENULISAN 1. Tujuan Umum Adapun

yang

menjadi

tujuan

umum

penulisan

skrispi

ini

adalah untuk menambah pemahaman yang komprehensif dalam bidang keterangan perbedaan

saksi, dan

serta

persamaan

memberikan proses

pengetahuan

pemberian

mengenai

keterangan

saksi

antara hukum Indonesia dengan Singapura.

2. Tujuan Khusus Selain

memperbandingkan

sistem

hukum

secara

umum,

penulisan skripsi ini terfokus pada proses pembuktian dalam perkara

perdata,

yaitu

pemeriksaan

keterangan

saksi

dalam

proses peradilan di Singapura dan Indonesia. Oleh sebab itu, menurut

hemat

penulis,

dengan

membaca

skripsi

ini

akan

diperoleh manfaat sebagai berikut. 12


1. Memberikan pengetahuan bagaimana hukum mengatur mengenai keterangan saksi dalam perkara perdata pada sistem hukum Indonesia. 2. Memberikan pengetahuan bagaimana hukum mengatur mengenai keterangan saksi dalam perkara perdata pada sistem hukum Singapura. 3. Mengetahui persamaan dan perbedaan mengenai pemeriksaan keterangan

saksi

antara

sistem

hukum

Indonesia

dengan

Singapura.

D. KERANGKA KONSEPSIONAL Kerangka

konsepsional

merupakan

kerangka

yang

menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau

akan

diteliti.21

Di

dalam

penelitian

ini,

dirumuskan

serangkaian definisi operasional sebagai berikut.

1. Perbandingan Hukum Pada hakikatnya perbandingan hukum merupakan suatu metode penelitian

yang

dilakukan

dengan

jalan

membanding-

21 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2005), hal.132.

13


bandingkan

sistem

hukum

Penelitian

perbandingan

yang hukum

satu

dengan

dapat

yang

dilakukan

lain.22 terhadap

berbagai sistem hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu, atau membandingkan pengertian dasar dalam tata hukum

tertentu.

Dari

penelitian

ini

akan

diperoleh

persamaan dan perbedaan berbagai sistem hukum.23

2. Hukum Acara Perdata Hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang membuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka Pengadilan dan cara bagaimana Pengadilan itu harus

bertindak,

satu

sama

lain

untuk

melaksanakan

berjalannya peraturan Hukum Perdata.24

3. Pembuktian Pembuktian

adalah

penyajian

alat-alat

bukti

yang

sah

menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara

22

Sardjono dan Hazbullah, Op.Cit., hal 6.

23 Sri Mamudji, et al, Metode penelitian dan Penulisan Hukum, (Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 11. 24 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata di Indonesia, (Bandung: Sumur Bandung, 1978), hal. 13.

14


guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.25

4. Saksi Orang yang kebetulan melihat, mengalami, atau mendengar sendiri kejadian yang diperkarakan.26 Sementara itu, saksi dalam sistem hukum Common Law adalah witness yang berarti:

“one who sees, knows, or vouches for something or one who gives testimony under oath or affirmation in person, by oral or written deposition, or by affidavit.”27

5. Affidavit adalah:

“A voluntary declaration of facts written down and sworn to by the declarant before an officer authorized to administer oaths, such as a notary public.”28

Di

dalam

suatu

sistem

bentuk

hukum

keterangan

Indonesia, saksi

affidavits

yang

diberikan

merupakan di

luar

persidangan, dibuat secara tertulis dan di bawah sumpah.29 25 Moh. Taufik Makarao, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal. 93.

26

Pasal 171 HIR/308 RBg/1907 KUHPerdata.

27

Bryan A. Garner, ed., Black’s Law Dictionary 8th Edition, (Thomson West, 2007). 28

Ibid.

15


E. METODE PENELITIAN Di dalam penulisan ilmiah selalu ada metode penelitian. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan

untuk

metodologis,

mengungkapkan

dan

konsisten.30

kebenaran Adapun

secara

yang

sistematis,

dimaksud

dengan

metode adalah cara kerja yang memiliki sistem untuk memudahkan pelaksanaan

suatu

kegiatan

guna

mencapai

tujuan

yang

ditentukan.31 Penelitian ilmu hukum terbagi atas penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.32

Sedangkan

penelitian

empiris

terdiri

atas

29

Yahya Harahap (b), Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal.638. 30

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal.1. 31

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal. 580. 32

Soekanto dan Mamudji, Op.Cit. hal. 13.

16


penelitian

tentang

identifikasi

hukum

tidak

tertulis

dan

efektifitas hukum.33 Penulisan skripsi ini merupakan penelitian normatif dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan. Tipologi penelitian yang digunakan menurut sifatnya adalah penelitian deskriptif, menurut bentuknya adalah penelitian

preskriptif,

menurut

tujuannya

ialah

penelitian

problem identification, menurut penerapannya ialah penelitian berfokus

masalah,

dan

menurut

ilmu

yang

dipergunakan

ialah

penelitian monodisipliner. Jenis pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer,

sekunder,

dan

tersier.

Bahan

hukum

yang

dipergunakan

dalam

penelitian ini mencakup: a.

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Dalam

penelitian

ini

digunakan

peraturan

perundang-

undangan mengenai hukum acara perdata, yaitu HIR, Kitab Undang-Undang

Hukum

Acara

Perdata,

Evidence

Act

of

33

Mamudji, et al, Op.Cit., hal.11.

17


Singapore, Rules of Court of Singapore, dan ketentuan hukum lainnya yang terkait. b.

Bahan

hukum

sekunder,

yaitu

bahan

hukum

yang

erat

kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa,

memahami,

dan

menjelaskan

bahan

hukum

primer, yaitu buku-buku hukum acara perdata Indonesia, buku-buku

hukum

acara

mengenai

pembuktian.

perdata

Singapura,

Artikel-artikel

khususnya

dalam

jurnal

ilmiah hukum dan artikel-artikel internet yang dapat menunjang dan memberikan informasi mengenai bahan hukum primer. c.

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum.

Mengenai

alat

pengumpulan

data,

penulis

memakai

studi

pustaka (studi dokumen) dan wawancara dengan narasumber. Metode pendekatan kualitatif

analisis yang

data

yang

menghasilkan

dipergunakan

data

deskriptif

adalah

metode

analitis.

Data

yang disajikan dalam bentuk kalimat, tidak dalam bentuk data statistik. Uraian yang dilakukan penulis terhadap data yang terkumpul

dengan

tidak

menggunakan

angka-angka,

tetapi 18


berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, pandangan para pakar termasuk yurisprudensi yang ada. Adapun bentuk penelitian ini adalah berbentuk penelitian deskriptif-analitis.

F. SISTEMATIKA PENULISAN Penulisan hukum ini terdiri dari lima bab, yang masingmasing

bab

dirinci

kembali

menjadi

beberapa

sub

bab.

Sistematika penulisan iniakan diuraikan sebagai berikut. Bab Pertama merupakan Pendahuluan, yang mana pada bab ini, penulis akan membahas mengenai apa yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian ini, sekaligus juga apa yang menjadi pokok

permasalahan

dan

tujuan

penelitian.

Bab

ini

juga

dilengkapi dengan kerangka konsepsional dan metode penelitian serta metode pengumpulan data. Selanjutnya, Bab Kedua berjudul ”Tinjauan Umum Mengenai Pembuktian

dalam

Hukum

Acara

Perdata

di

Indonesia

dan

Singapura.” Bab ini akan membahas mengenai sistem hukum acara perdata

Indonesia

dan

sistem

hukum

acara

perdata

Singapura

19


secara umum, termasuk di dalamnya terdapat penjelasan tentang sistem pembuktian, beban pembuktian, dan alat bukti. Bab Ketiga, berjudul ”Alat Bukti Keterangan Saksi dalam Acara Perdata Berdasarkan Hukum Indonesia dan Singapura,” akan membahas mengenai pengaturan pembuktian, khususnya pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi menurut hukum Indonesia dan Singapura

yang

meliputi:

landasan

hukum,

syarat

alat

bukti

keterangan saksi, dan tata cara pemeriksaan saksi. Bab Keempat kemudian berjudul ”Analisis Perbandingan Hukum Mengenai Alat Bukti Keterangan Saksi dalam Acara Perdata Antara Indonesia menguraikan

dan

Singapura.”

mengenai

Dalam

sengketa

bab

yang

ini,

terjadi

penulis disertai

akan dengan

proses pembuktian di persidangan, khususnya dalam pemeriksaan saksi-saksi Pengadilan

yang

dilakukan

Negeri

Jakarta

oleh Selatan

Singapore sesuai

High dengan

Court

dan

peraturan

perundang-undangan dan doktrin-doktrin ahli. Terakhir dalam Bab Kelima sebagai ”Penutup”, penulis akan menguraikan kesimpulan dari penulisan ini dan saran terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti.

20


BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA DAN SINGAPURA

A. TINJAUAN UMUM MENGENAI HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA 1.

Landasan Hukum Acara Perdata di Indonesia Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur

begaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Dengan kata lain, hukum acara perdata

21


adalah

peraturan

hukum

yang

menentukan

bagaimana

caranya

menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil.34 Sejarah ketentuan

hukum

acara

perdata

perundang-undangan

yang

Indonesia, mengatur

yaitu hukum

sejarah acara

di

peradilan dan sejarah lembaga peradilan di Indonesia dimulai sejak

zaman

penjajahan

Belanda

dan

terus

berkembang

hingga

memasuki era globalisasi dewasa ini. Pada praktik peradilan perdata di Indonesia, sumber atau dasar penerapan hukum acara perdata terdapat pada berbagai peraturan

perundang-undangan.

Hal ini terjadi karena belum adanya produk nasional tentang hukum acara perdata seperti halnya pada hukum acara pidana.35 Bertitik tolak pada ketentuan Pasal 5 ayat (1)36 Undang-Undang 34

Mertokusumo, Op.Cit., hal. 2.

35 Lilik Mulyadi, Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktik Peradilan di Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 2002), hal. 9 – 10. 36 Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 1/Drt/1951 menyatakan:

Susunan, kekuasaan, acara dan tugas Pengadilan Negeri dan Kejaksaan yang dimaksudkan dalam pasal 2 bab d tersebut dilakukan, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan peraturan ini, menurut peraturanperaturan Republik Indonesia dahulu yang telah ada dan berlaku untuk Pengadilan Negeri dan Kejaksaan dalam daerah Republik Indonesia dahulu itu, dengan ketentuan, bahwa segala Pegawai pada Pengadilanpengadilan dan pada alat-alat Penuntutan Umum padanya yang dihapuskan menurut ketentuan dalam pasal 1 ayat (1) bab d tersebut, dianggap pada saat peraturan ini diundangkan telah diangkat dalam jabatan yang sama pada Pengadilan Negeri dan Kejaksaan yang diadakan baru itu, dan dengan ketentuan pula, bahwa daerah hukum Pengadilan Negeri yang diadakan baru itu, adalah sama dengan daerah hukum pengadilanpengadilan yang dihapuskan itu, selama tiada penetapan lain dari Menteri Kehakiman.

22


Nomor

1/Drt/Tahun

1951

Tentang

Tindakan-Tindakan

Sementara

untuk Menyelenggarakan Kesatuan, Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan Sipil, maka dapatlah disimpulkan bahwa sumber dasar penerapan Hukum Acara Perdata dalam praktik peradilan adalah sebagai berikut.

1. Herziene Indonesische Reglement (HIR) HIR semula merupakan IR atau Inlandsch Reglement, yang berarti

Reglemen

Bumiputra.

IR

ditetapkan

dengan

Gouvernements Besluit (Keputusan Pemerintah) pada tanggal 5 April 1848 dan mengatur tentang administrasi, polisi, proses perdata, serta proses pidana. Selanjutnya, dengan berlakunya Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka pasal-pasal yang mengatur hukum acara pidana dalam HIR dinyatakan tidak berlaku

lagi,37

sedangkan

ketentuan-ketentuan

dalam

HIR

yang mengatur tentang Hukum Acara Perdata tetap berlaku38 37

Mohammad Taufik Makarao, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hal. 1. 38 Lihat Mulyadi, Op.Cit., hal 11. HIR berlaku di dalam wilayah Jawa dan Madura. Pengaturan terhadap hal ini dapat dilihat dalam: 1. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 19/1964 2. Putusan Mahkamah Agung No. 1099 K/Sip/1972 dalam perkara Masuda Durachim melawan Hasbullah Surachim, Lien Durachim, dkk.

23


dan diatur dalam Bab IX tentang “Perihal Mengadili Dalam Perkara Perdata Yang Diperika Oleh Pengadilan Negeri.39

2. Reglement

Voor

de

Buitengewesten,

Staatsblad

1927

Nomor:227 (RBg) Bab II RBg memuat Bagian Hukum Acara Perdata yang terdiri dari 7 (tujuh) titel. Dewasa ini, hanya Titel IV dan V yang

masih

berlaku,

yaitu

tentang

pemeriksaan

perkara

dalam persidangan, putusan, eksekusi putusan, dan tentang bukti.40

3. Reglement op de Burgelijke Rechtsvondering (RV) Pada dasarnya Rv merupakan reglemen yang berisi ketentuanketentuan hukum acara perdata berlaku khusus bagi golongan Eropa dan bagi mereka yang dipersamakan untuk berperkara di Raad van Justitie dan Residentiegerecht. Dalam praktik peradilan, eksistensi ketentuan dalam Rv oleh Yudex Facti

39

Retnowulan Sutantio, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik, (Jakarta: Mandar Maju, 2005), hal. 7 – 9. 40

Mulyadi, Op.Cit., hal. 12 - 13. RBg berlaku untuk wilayah di luar Jawa dan Madura. Pengaturan terhadap hal ini dapat dilihat dalam: 1. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1965 2. Putusan Mahkamah Agung No. 1099 K/Sip/1972.

24


(Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) serta Mahkamah Agung RI tetap dipergunakan dan dipertahankan.41

4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum

Dagang

(Burgerlijke

Wetbook

voor

Indonesia

dan

Wetboek van Koepenhandel, Stb. 1906 Nomor 348) Dalam

Kitab

Undang-Undang

Hukum

Perdata

(KUHPerdata),

pengaturan mengenai hukum acara perdata terdapat dalam Buku IV tentang Pembuktian dan Daluwarsa. Sedangkan di dalam

Kitab

mengenai

hukum

Undang-Undang acara

perdata

Hukum

Dagang,

terdapat

di

pengaturan dalam

Pasal

7,8,9,22,23,255,258,272,273,274,dan 275.42

5. Undang-Undang seperti

khusus

Undang-Undang

yang Tentang

mengatur

bidang

Kepailitan

dan

tertentu Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga,43 Undang-

41 Ibid., hal. 12 sebagaimana dikutip dari Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I dan II, (Penerbit: Mahkamah Agung RI, 1993/1994), hal. 60 dan dal. 126. 42

Mulyadi, Op.Cit., hal. 13.

43

Indonesia (a), Undang-Undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UU No. 37 Tahun 2004, LN. No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443.

25


Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya,44 UndangUndang

Tentang

Arbitrase

dan

Alternatif

Penyelesaian

Sengketa,45 dan lain-lain.

6. Yurisprudensi,

Surat

Edaran

Mahkamah

Agung

Republik

yang

mengatur

Indonesia, adat kebiasaan, dan doktrin. Terdapat

berbagai

macam

mengenai

hukum

berbagai

Peraturan

acara

yurisprudensi

perdata

Mahkamah

Indonesia. Agung

Selain

dan

Surat

itu, Edaran

Mahkamah Agung kerap dijadikan acuan oleh para pihak dan hakim dalam perkara perdata, meskipun keduanya tidak dapat dianggap

sebagai

peraturan

perundang-undangan

yang

mengikat umum. Dalam

hal

mengenai

tidak

prosedur

ada

peraturan

beracara,

adat

tertulis

yang

kebiasaan

dan

mengatur doktrin

juga dapat dijadikan landasan.

2. Hierarki Peradilan di Indonesia 44

Indonesia (b), Undang-Undang Tentang Perkawinan, UU Nomor 1 Tahun 1974, LN. No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 45

Indonesia (c), Undang-Undang Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU Nomor 31 Tahun 1999, LN No. 140 Tahun 1999, TLN No. 3874.

26


Pada zaman Hindia Belanda, sesuai dengan dualisme hukum, maka pengadilan dibagi atas peradilan gubernemen dan peradilan pribumi. Peradilan gubernemen berkedudukan di Jawa, Madura, dan di

luar

Jawa

dan

Madura.

Peradilan

ini

dibedakan

menjadi

peradilan untuk golongan Eropa dan untuk Bumiputra. Sedangkan peradilan pribumi dikenal dengan pengadilan

Districtgerecht,

Pengadilan swapradja, landgerecht, dan lain-lain.46 Pada

zaman

pendudukan

Jepang,

tidak

terjadi

perubahan

sistem peradilan, kecuali hapusnya perbedaan golongan penduduk. Berdasarkan Usamu Serei No. 3 Tahun 1942 sistem peradilan di Indonesia terdiri dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Agung.47 Sesudah

proklamasi

tanggal

17

Agustus

1945,

keadaan

tersebut dipertahankan dengan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi:

“Segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.”

Dalam UUD 1945, dasar peradilan terdapat dalam Pasal 24. Kemudian sebagai perwujudan dari Pasal 24 UUD 1945, disusunlah 46 47

Makarao, Op.Cit., hal.3. Ibid., hal. 4.

27


UU

No.

Kekuasaan

14

Tahun

Kehakiman

1970

tentang

sebagaimana

Ketentuan-Ketentuan

telah

diubah

dengan

Pokok Undang-

Undang No. 35 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang

Kekuasaan

Kehakiman.

Berdasarkan

pengaturan

pada

Undang-Undang tersebut, hierarki peradilan di Indonesia terdiri dari

Pengadilan

Negeri

sebagai

pengadilan

tingkat

pertama,

Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.48 3. Proses Berperkara Perdata di Indonesia

48

Sesuai dengan ketentuan di Kekausaan Kehakiman yang menyatakan:

dalam

UU

No.

4

Tahun

2004

Tentang

Pasal 10 Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Pasal 11 Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

keempat

Pasal 21 (1)Terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, undang-undang menentukan lain.

banding kecuali

Pasal 22 Terhadap putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undangundang menentukan lain.

28


Dalam

perkara

perdata

terdapat

perkara

gugatan

dan

permohonan. Adapun perbedaan di antara keduanya adalah sebagai berikut.49 1. Dalam

perkara

gugatan

ada

suatu

sengketa

yang

harus

diselesaikan dan diputus oleh pengadilan, sedangkan dalam permohonan tidak ada sengketa atau perselisihan. 2. Dalam

suatu

gugatan

ada

dua

atau

lebih

pihak,

yaitu

Penggugat dan Tergugat yang merasa hak-haknya dilanggar, sedangkan dalam permohonan hanya ada satu pihak, yaitu Pemohon. 3. Suatu gugatan dikenal sebagai pengadilan contentiosa atau pengadilan dikenal

sungguh-sungguh,

sebagai

pengadilan

sedangkan

suatu

permhonan

voluntair

atau

pengadilan

pura-pura. 4. Hasil perkara gugatan adalah putusan / vonis, sedangkan hasil suatu permohonan adalah penetapan.

Proses beracara atau proses litigasi pada perkara perdata di Indonesia, khususnya dalam hal gugatan terbagi atas beberapa tahap. Adapun tahap yang dimaksud adalah sebagai berikut. 49 Yahya Harahap op.cit., hal 16 – 17.

(b),

Op.Cit.,

hal.

46

–

48.

Baca

juga

Makarao,

29


1. Mengajukan gugatan Pasal 118 ayat (1) HIR mengatur tentang tuntutan perdata (burgerlijke

vordering).

tuntutan

perdata

sengketa

dan lazimnya disebut

dapat

diajukan

adalah

Adapun

baik

yang

tuntutan

secara

hak

dimaksud yang

dengan

mengandung

dengan gugatan.50 Gugatan tertulis51

maupun

secara

lisan.52 Gugatan pada pokoknya harus memuat identitas para pihak, fundamentum

petendi

atau

dalil

tentang

adanya

hubungan

hukum yang merupakan dasar atau alasan adanya gugatan, dan petitum atau tuntutan yang diminta oleh Penggugat agar dikabulkan oleh hakim.53

50


51

Pasal 118 ayat 1 HIR menyatakan:

Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123 kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat tingla atau jika tidak diketahui tempat tinggalnya, tenpat diam sebetulnya. 52

Pasal 120 HIR menyatakan:

Bilamana penggugat buta huruf, maka surat gugatnya yang dapat dimasukkan dengan lisan kepada ketua pengadilan negeri, yang mencatat gugat itu atau menyuruh mencatatnya. 53

Harahap (b), Op.Cit., hal. 57 dan 63. Lihat juga Mertokusumo, Op.Cit., hal. 54; Pengaturan mengenai isi gugatan terdapat dalam Pasal 8 angka (3) Rv.

30


2. Jawaban Tergugat Dalam

berperkara,

jawaban

atas

Tergugat

gugatan

baik

diberi

hak

untuk

secara

tertulis

mengajukan

atau

secara

lisan. Jawaban tergugat dapat terdiri dari tiga macam, yaitu: a. Eksepsi/tangkisan yaitu jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara54 b. Jawaban Tergugat mengenai pokok perkara c. Rekonvensi

atau

gugat

balas

yang

diajukan

oleh

Tergugat kepada Penggugat.55

3. Replik dan Duplik Replik

diajukan

oleh

Penggugat

untuk

meneguhkan

gugatannya dengan mematahkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh

Tergugat

di

dalam

jawaban.

Sama

halnya

dengan

replik, duplik diajukan oleh Tergugat untuk meneguhkan jawabannya

yang

lazimnya

berisi

penolakan

terhadap

gugatan Penggugat.56 54 Eksepsi tentang kekuasaan relatif pengadilan diatur dalam Pasal 133 HIR / 159 RBg dan eksepsi tentang kekuasaan absolute diatur dalam pasal 134 HIR / 160 RBg. 55

Pasal 132 a ayat (1) HIR.

31


4. Pembuktian Pasal

163

mempunyai

HIR hak

menentukan atau

bahwa

memajukan

barang suatu

siapa

peristiwa

mengaku untuk

menguatkan pengakuan haknya atau untuk membantah haknya orang lain, maka orang itu harus membuktikan benar adanya hak

atau

peristiwa

itu.

Dalam

persidangan,

tahap

ini

disebut dengan tahap pembuktian. Mengenai poin ini akan dijabarkan di dalam sub bab berikutnya.

5. Kesimpulan Pada tahap persidangan ini para pihak mengajukan konklusi dari

hasil-hasil

selama

tahap

persidangan

sebelumnya.

Pada dasarnya setiap pihak akan mengemukakan hal-hal yang menguntungkan

dirinya

dan

hal-hal

yang

tidak

dapat

dibuktikan oleh lawannya.

6. Putusan pengadilan

56 Pada dasarnya pengaturan mengenai Replik dan Duplik dapat ditemukan dalam Reglement op de Rechtsverordering, Stb. 1847-52 jo. 1849-63.

32


Setelah

pemeriksaan

sebagaimana

yang

perkara

disebutkan

di

yang

meliputi

atas,

maka

proses

hakim

akan

menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut.

B. TINJAUAN

UMUM

MENGENAI

PEMBUKTIAN

DALAM

HUKUM

ACARA

PERDATA DI INDONESIA Membuktikan dalil

atau

adalah

meyakinkan

dalil-dalil

yang

hakim

tentang

dikemukakan

kebenaran

dalam

suatu

persengketaan. Dengan demikian, tampak bahwa pembuktian hanya diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka hakim atau pengadilan.57 berperkara

Hukum merupakan

pembuktian bagian

(law yang

of

evidence)

kompleks

dalam

dalam proses

litigasi. Hal ini disebabkan karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan

mengkonstruksi

kejadian

atau

peristiwa

masa

lalu

sebagai suatu kebenaran.58 Kesulitan menemukan dan mewujudkan kebenaran disebabkan faktor-faktor sebagai berikut yang dianut dalam sistem hukum di Indonesia. 1. Faktor sistem adversarial

57

Mertokusumo, Op.Cit., hal 134 – 135.

58

John J. Cound, cs. Civil Procedure: Cases & Material, (West Publishing, St Paul Minn, 1985), hal. 867. Sebagaimana dikutip oleh Harahap, Op.cit., hal 496.

33


Sistem ini mengharuskan memberi hak yang sama kepada para

pihak

yang

berperkara

untuk

saling

mengajukan

kebenaran, serta mempunyai hak untuk saling membantah kebenaran

yang

diajukan

pihak

lawan

sesuai

dengan

proses adversarial.59

2. Hakim bersifat pasif Pengertian

pasif

dalam

hal

ini

berarti

hakim

tidak

menentukan luas dari pokok sengketa. Hanya peristiwa yang disengketakan sajalah yang harus dibuktikan dan hakim terikat pada hal tersebut.60 Namun demikian, hakim tetap

harus

aktif

dalam

memimpin

persidangan

demi

tercapainya kebenaran dan keadilan.

3. Mencari dan menemukan kebenaran semakin lemah dan sulit disebabkan

fakta

dan

bukti

yang

diajukan

para

pihak

sejalan

dengan

tidak dianalisis dan dinilai oleh ahli.61

59

Harahap (b), Op.Cit., hal. 496.

60 Mertokusumo, Op.Cit., hal. 12 – 13. Hal pengaturan pada Pasal 5 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004. 61

ini

Harahap (b), Op.Cit., hal 497.

34


Pembuktian dalam sistem hukum Indonesia dapat ditinjau dari beberapa aspek sebagai berikut.

1. Sistem Pembuktian Hukum Pembuktian dalam hukum acara merupakan suatu hal yang sangat penting, karena tugas hukum acara adalah menentukan kebenaran

dalam

suatu

pertentangan

kepentingan.62

Untuk

menentukan kebenaran yang dimaksud, hukum pembuktian mengenal beberapa teori pembuktian, yaitu sistem pembuktian semata-mata berdasarkan

keyakinan

hakim

(conviction

intime),63

sistem

pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan logis (la conviction raisonee /conviction raisonee),64 sistem pembuktian berdasarkan undang-undang

secara positif (positief

wettelijk

62 Teguh Samudera, Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata, (Bandung: Alumni, 1992), hal. 26. 63 M. Yahya Harahap (a), Op.Cit., hal 277. Sistem ini menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Hakim memiliki subyektivitas yang absolut karena hanya keyakinan dan penilaian subyektif hakimlah yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Sumber/asal dari mana hakim mendapatkan keyakinannya tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan hakim merupakan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini.

64

Ibid,. Dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim dibatasi di mana keyakinan hakim harus didukung oleh alasan-alasan yang jelas. Keyakinan hakim harus disertai dengan alasan-alasan logis yang dapat diterima oleh akal sehat. Teori jalan tengah ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim diberi kebebasan untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (vrije bewijstheorie).

35


bewijstheorie),65

dan

sistem

pembuktian

undang-Undang

secara

negatif (negatief wettelijk bewijstheori)66 Di dalam hukum acara perdata Indonesia, sistem pembuktian yang dianut adalah positief wettelijke bewijsleer atau sistem pembuktian positif. Seorang hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah dan hanya dapat membuat keputusan berdasarkan alatalat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang.67 Yurisprudensi juga merupakan sumber hukum. Namun demikian, ini tidak berarti bahwa hakim terikat pada putusan mengenai perkara yang sejenis yang pernah diputuskan. Suatu putusan itu hanyalah

mengikat

para

pihak

(Pasal

1917

KUHPerdata).

Lain

halnya dengan negara yang menganut asas ”the binding force of precedents” atau ”stare decisis,” maka putusan pengadilan tidak

65

Samudera, Op.Cit., hal. 27. Sistem ini merupakan kebalikan dari sistem pembuktian conviction in time. Dalam sistem ini, keyakinan hakim tidak diperlukan karena cara pembuktian semata-mata hanya didasarkan pada alat bukti yang diakui secara sah oleh Undang-Undang. 66

Sistem pembuktian ini menggabungkan antara faktor hukum positif sesuai ketentuan perundang-undangan dan faktor keyakinan hakim. Sistem ini dapat dilihat dari Pasal 183 KUHAP, bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benarbenar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

67

Sistem pembuktian positif terkandung dari ketentuan dalam HIR, yaitu Pasal 138 (2), 150 (3), 154 (1), 155 (1), dan 156 (1). Lihat juga Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 3 Agustus 1974 Nomor 290k/Sip/1973.

36


hanya mengikat para pihak, tetapi juga hakim. Di Indonesia pada asasnya tidak dikenal asas ”the binding force of precedents.”68

2. Beban Pembuktian Yang

dimaksud

dengan

beban

pembuktian

adalah

kewajiban

yang dibebankan kepada suatu pihak untuk memberikan suatu fakta di depan umum demi membuktikan fakta tersebut di depan hakim yang sedang memeriksa kasus tersebut di persidangan. Beban diatur

Pembuktian

dalam

Pasal

dalam

163

hukum

HIR/283

acara

RBg

yang

perdata

Indonesia

menyebutkan

bahwa

setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk

pada

suatu

diwajibkan

membuktikan

adanya

hak

atau

peristiwa tersebut.69 Dari ketentuan di atas, hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara perdata harus bersikap arif dan bijaksana. Beban pembuktian harus dilakukan dengan adil dan bijaksana. Dengan demikian,

kedua

belah

pihak

yang

berkepentingan

atau

yang

berperkara baik Penggugat maupun Tergugat dapat dibebani dengan

68


69

Pasal 163 HIR.

37


pembuktian.70 membuktikan

Penggugat adanya

hak

yang atau

menuntut peristiwa

suatu

yang

hak

wajib

menimbulkan

hak

tersebut, sedangkan Tergugat yang membantah adanya hak orang lain

wajib

membuktikan

peristiwa

yang

menghapuskan

atau

membantah hak Penggugat tersebut.71

3. Alat Bukti Menurut HIR, dalam sistem hukum pembuktian hukum acara perdata, seorang hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, sehingga ia hanya dapat membuat keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Alat-alat bukti menurut Pasal 164 HIR / 284 RBg adalah sebagai berikut.

a. Surat Alat bukti surat atau tulisan diatur dalam Pasal 165 – 167 HIR / 282 – 305 RBg. Adapun yang dimaksud alat bukti tulisan

atau

tanda-tanda suatu

surat

bacaan

pikiran

adalah

segala

sesuatu

yang

bisa

dimengerti

tertentu.

Alat

bukti

yang

dan

tulisan

memuat

mengandung atau

surat

70

Mertokusumo, Op.Cit., hal 139.

71 Putusan Mahkamah Agung tanggal 12 April 1972 Nomor 985K/Sip/1971 jo. Putusan Mahkamah Agung tanggal 15 April 1972 Nomor 1121K/Sip/1971.

38


terbagi atas 2 (dua) macam, yaitu akta (akta otentik72 dan di bawah tangan73) dan tulisan atau surat-surat lain.74

b. Saksi Pembuktian dengan saksi diatur dalam Pasal 169 – 172 HIR/ 306–309 RBg. Pembuktian dengan saksi – saksi diperkenankan dalam

segala

hal

jika

hal

tersebut

tidak

dikecualikan

dengan Undang-Undang.75

c. Persangkaan Persangkaan

diatur

dalam

Pasal

173

HIR

/

310

RBg.

Persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau 72 Berdasarkan Pasal 165 HIR, akta otentik adalah surat yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya, menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak daripadanya, tentang segal ahal yang disebut di dalam surat itu. 73 Akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja sibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari pejabat. Jadi semata-mata dibuat di antara para pihak yang berkepentingan (Mertokusumo, Op. Cit., hal. 158) 74

Samudra, Op.Cit., hal. 37. Baik HIR, RBg maupun KUHPerdata tidak mengatur tentang kekuatan pembuktian dari surat-surat yang bukan akta. Surat di bawah tangan yang bukan akta dapat dilihat dalam Pasal 1881 dan Pasal 1883 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa buku register, surat-surat rumah tangga, dan catatan-catatan yang dibubuhkan oleh kreditur pada suatu alas hak yang dipegangnya adalah surat di bawah tangan yang bukan akta. Dengan demikian, kekuatan pembuktiannya bergantung pada pertimbangan hakim.

75

Mulyadi, Op.Cit., hal. 168.

39


oleh hakim ditariknya suatu peristiwa yang terang nyata kearah peristiwa lain yang belum terang kenyataannya.76

d. Pengakuan Alat bukti pengakuan diatur dalam Pasal 174 – 176 HIR / 311 – 313 RBg. Pengakuan yang dikemukakan oleh suatu pihak ada yang dilakukan di hadapan hakim dan ada yang dilakukan di luar siding pengadilan.77 Pengakuan serahkan gunanya.78

dengan kepada Di

lisan

di

luar

pertimbangan

dalam

praktek

sidang

hakim

dikenal

pengadilan

untuk suatu

di

menentukan

pengakuan

di

luar sidang yang dilakukan secara tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian bebas. Pengakuan di luar sidang secara tertulis

ini

dapat

dimasukkan

ke

dalam

tulisan-tulisan

atau surat-surat yang bukan akta.79

76 Menurut ilmu pengetahuan, persangkaan terbagi 2, yaitu Persangkaan berdasarkan kenyataan dan persangkaan berdasarkan hukum. Persangkaan berdasarkan kenyataan adalah hakim memutus berdasarkan kenyataan apakah mungkin dan hingga seberapa jauh kemungkinan untuk membuktikan suatu peristiwa dengan membuktikan peristiwa lainnya. Pada persangkaan berdasarkan hukum, undang-undanglah yang menetapkan hubungan antar peristiwa yang diajukan. 77

Pasal 1923 KUHPerdata.

78

Pasal 175 HIR / 312 RBg.

79

Makarao, Op.Cit., hal. 113.

40


e. Sumpah Alat bukti sumpah diatur dalam Pasal 155 – 158 dan Pasal 177 HIR / 182 – 185 dan 314 RBg. Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat sifat Mahakuasa dari Tuhan, serta percaya bahwa siapa yang memberikan keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya.80 Di

dalam

sumpah

sistem

yang

peradilan

diucapkan

di

perdata, hadapan

terdapat

hakim,

dua

yaitu:

macam sumpah

decisoir dan sumpah supplitoir.81

C. TINJAUAN UMUM HUKUM ACARA PERDATA DI SINGAPURA 1. Landasan Hukum Acara Perdata di Singapura

80


81

Samudera, Op.Cit., hal. 95.

41


Secara

singkat,

sejarah

Negara

Singapura

dimulai

sejak

zaman pendudukan Inggris pada tahun 1819 oleh Sir Stamford Raffles82 yang dilanjutkan dengan penggabungan Singapura dengan Prince

of

Wales

Island dan Mallaca untuk membentuk

Straits

Settlements pada tahun 1826.83 Pada akhirnya, Singapura menjadi sebuah negara Republik yang merdeka pada tahun 1965 setelah memisahkan diri dari Federation of Malaya.84 Pendudukan Singapura,

Inggris

membuat

selama

Singapura

kurang

lebih

mengadopsi

150

sistem

tahun common

di law

Inggris ke dalam sistem hukumnya. Adopsi ini melahirkan hukum tertulis/written law dan hukum tidak tertulis unwritten law di dalam sistem hukum Singapura.85 Adopsi

terhadap

sistem

hukum

common

law

Inggris

dapat

dilihat dalam Pasal 3 Application of English Law Act (AELA), yang menyatakan:

82 Turnbull C M, A History of Singapore 1819 – 1988, 2nd edition, (Singapore: Oxford University Press, 1989), sebagaimana dikutip oleh Benny S Tabalujan dan Valerie Du Toit-Low, Singapore Bussiness Law, 4th Edition, (Singapore: Bussiness Law Asia, 2006), hal. 21.

83 Introduction of Singapore Law and Legal System, sg/whatsnew/ethics/Y1_S2_siva_article.doc (18 Januari 1008). 84

(www.sma.org.

Loc.Cit.

85 Leonard Goh Choon Hian, Legal System in ASEAN – Singapore, http://www.aseanlawassociation.org/papers/sing_chp2.pdf (3 Februari 2008).

42


Application of common law and equity.86 3. —(1) The common principles and rules of the law of Singapore 1993, shall continue to

law of England (including the equity), so far as it was part of immediately before 12th November be part of the law of Singapore.

(2) The common law shall continue to be in Singapore, as provided in subsection (1), so far applicable to the circumstances of Singapore inhabitants and subject to such modifications circumstances may require.

force in as it is and its as those

Pengertian written law dapat dilihat dalam Section 2(1) Singapore’s Interpretation Act (Cap. 1) yang menyatakan bahwa:

“The Constitution and all previous Constitutions having application to Singapore and all Acts, Ordinances and enactments by whatever name called and subsidiary legislation made thereunder for the time being in force in Singapore.”

Dengan

demikian,

hukum

tertulis/written

law

Singapura

terdiri dari: 1. The Constitution

86 Application of English www.singaporestatutes.gov.sg.

Law

Act

(AELA)

dapat

diakses

melalui

43


Konstitusi Singapura mulai berlaku pada 9 Agustus 1965, yaitu

hari

kemerdekaan

Singapura,

ketika

Singapura

melepaskan diri dari Federation of Malaya. Konstitusi ini merupakan sumber hukum yang tertinggi dan mengatur prinsip dasar dan pola kerja dari organ-organ negara di Singapura.87

2. Acts of Parliament Biasa disebut dengan statutes atau legislation. Acts dibuat oleh Singapore Parliement dan memiliki hierarki di bawah The Constitution. Acts memberikan pengaturan dasar terhadap suatu kebijakan pemerintah, sedangkan aturan mengenai segi administratif dan operasionalnya diatur

lebih

lanjut

oleh

peraturan

pelaksana

yang

disebut dengan subsidiary legislation.88 87 Benny S. Tabalujan dan Valerie Du Toit-Low, Singapore Bussiness Law, 4th Edition,(Singapore: Bussiness Law Asia, 2006), hal. 23.

Lihat juga Article 4 (http://statutes.agc.gov.sg):

The

Constitution

of

Singapore

Supremacy of Constitution 4. This Constitution is the supreme law of the Republic of Singapore and any law enacted by the Legislature after the commencement of this Constitution which is inconsistent with this Constitution shall, to the extent of the inconsistency, be void. 88

Choon Hian, Loc.Cit.

44


Pengaruh hukum Inggris dalam bidang ini sangat kental, terutama

dalam

perdagangan. mengadopsi

commercial

Berdasarkan

dan

statutes

teori

memberlakukan

atau

receptie,

hukum

statuta Singapura

Inggris

ke

dalam

sistem hukum Singapura, antara lain:89 a.

Territorial Waters Jurisdiction Act

b.

Maritime Convection Acts

c.

Mercantile Law Amandment Act

d.

Civil Law Act

e.

Penal Code

f.

Partnership Act

g.

Sale of Goods Act

Parlemen negara

Singapura

juga

Commonwealth

memberlakukan Companies

sebuah

Act

lainnya statutes,

memiliki

Kingdom’s

Companies

Companies

Legislation,

mempertimbangkan dalam misalnya

klausul-klausul

Legislation Singapore’s

dan Penal

yurisdiksi

membuat

dan

Singapore’s dari

United

Australian’s Code

(Hukum

Pidana Singapura) diadopsi dari Indian’s Penal Code.90

89

Soe, Op.Cit., hal. 63 – 68.

90

Choon Hian, Loc.Cit.

45


3. Ordinances Ordinances merupakan hukum yang telah berlaku sebelum Singapura merdeka. Saat ini, perlemen Singapura telah mengubah sebagian Ordinances menjadi Acts.91

4. Subsidiary Legislation Merupakan peraturan pelaksana atau perpanjangan dari Acts atau Ordinances dan menempati kedudukan terakhir dari hierarki written laws di Singapura. Oleh sebab itu, ia tidak boleh bertentangan dengan Acts dan tidak boleh mengatur hal-hal yang belum diatur dalam Acts. Subsidiary

legislation

diamandemen.

Hal

legislation

tidak

Parlemen,

ini

juga

lebih

disebabkan perlu

melainkan

karena

mudah

untuk

Subsiadiary

diundang-undangkan

hanya

dilaporkan

oleh kepada

Presidential Council for Minority Acts untuk diperiksa apakah terdapat aturan yang merugikan kelompok orang tertentu.

Adapun

bentuk

subsidiary

legislation

yang

dikenal adalah sebagai berikut. o Regulations, yaitu pengaturan umum dan substansif.

91

Loc.Cit.

46


o Rules, yaitu peraturan prosedural, misalnya aturan dalam hukum acara peradilan. o Orders,

yaitu

aturan

khusus

yang

berlaku

bagi

suatu hal tertentu atau sekelompok orang tertentu. o Notifications

/

notices,

yaitu

informasi

yang

diperuntukkan bagi publik. o By-laws,

yaitu

pengaturan

mengenai

aktivitas

tertentu di wilayah tertentu.92

Sementara

itu,

hukum

tidak

tertulis

atau

unwritten

law

di

Singapura terdiri dari: a. Case Law Dalam

sistem

common

law,

yurisprudensi

merupakan

suatu

judge made law dimana yurisprudensi berperan tidak hanya sebagai pelaksanaan hukum, melainkan juga berperan sebagai pembentuk doktrin

hukum.93

stare

Hal

decisis

ini dimana

merupakan

perwujudan

penerapannya

di

dari

Singapura

adalah sebagai berikut. 1. Putusan dari pengadilan yang tinggi mengikat putusan pengadilan yang ada di bawahnya. 92

Loc.Cit.

93

Sardjono dan Hasbullah, Op.Cit.,hal. 134.

47


Putusan Hakim pada High Court Singapura terikat pada putusan hakim Court of Appeal dan putusan hakim pada Subordinate

Court

terikat

pada

putusan

hakim

pada

High Court.94 2. Putusan hakim sebelumnya pada tingkat pengadilan yang sama tidak mengikat. Setiap hakim pada tingkat pengadilan yang sama, tidak terikat

dengan

putusan

hakim

sebelumnya.

Namun

demikian, di dalam praktek, para hakim tetap dapat memilih mengikuti.95 3. Hakim

dapat

mengikuti

putusan

hakim

pada

negara

kekosongan

hukum,

persemakmuran lainnya. Dalam

hal

ini,

apabila

terdapat

hakim pada pengadilan Singapura dapat mengacu pada case

law

Inggris

maupun

negara-negara

Commonwealth

94

Soe, Op.Cit., hal 36 – 38.

95

Ibid., hal. 39.

High Court judges are bound by the decisions of superior court. However, they are not bound by each other’s decisions, although in practice they are generally followed. Other courts are bound by the decision of superior courts but not bound by each other’s rulings.

48


lainnya apabila terdapat perkara yang belum memiliki aturan hukum di Singapura.96

b. Custom Law Penduduk

di

Singapura

merupakan

penduduk

yang

multi

etnik dimana terdapat suku Cina, India, dan Melayu. Oleh

sebab

pengaturan

itu,

di

tersendiri

Singapura untuk

juga

masyarakat

diberlakukan Muslim

dan

adanya Shariah Court.97

2. Sistem Peradilan di Singapura Dengan

diadopsinya

hukum

Inggris

oleh

Singapura,

maka

sistem peradilan dan hukum acara yang berlaku juga merupakan hasil adopsi dari sistem common law Inggris, sebagaimana dikuti oleh Mynt Soe:

“The system of trials is still the old British system. It is the adversary system. That is, where the two parties (or opposite parties) to a dispute actively take part in the trial and the judge sits more or less as a referee or umpire.”98 96

Soe, Op.Cit., hal. 58.

97


98


49


Sistem peradilan di Singapura secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu Supreme Court dan Subordinate Court. Supreme Court terdiri dari High Court dan Court of Appeal. Sementara itu,

Subordinate

Court

terdiri

dari

Distric

Courts,

Magistrates’ Courts, Juvenile Courts,99 Coroners’ Courts,100 dan Small

Claims

Tribunals.

Penjelasan

dari

peradilan

tersebut

dapat dilihat dalam tabel berikut.

99

Juvenile Court mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh anakanak dan mereka yang masih di bawah umur, yaitu mereka yang berumur di bawah 16 tahun. Pengadilan ini dibentuk pada tahun 1949 dengan berlandaskan pada Children and Young Persons Ordinance. 100 Coroners’ Court merupakan pengadilan yang memeriksa dan memberikan putusan atas penyebab kematian yang tidak normal pada seseorang. Pengadilan ini telah dikenal di Singapura sejak tahun 1878 (Ordinance Number 111 of 1878). Inggris yang pada waktu itu menduduki Singapura merasa penting untuk memiliki pejabat pengadilan yang memiliki wewenang untuk memberikan pernyataan mengenai sebab kematian seseorang yang tidak wajar.

50


Tabel 1: The Court System in Singapore101

1. Supreme Court Supreme Court Singapura berdiri atas dasar Constitution of Singapore dan Supreme Court of Judicature Act 1969 yang diberlakukan pada 9 Januari 1970 dan diamandemen pada tahun 1993.102

Supreme

Court

merupakan

Court

of

Record,

yaitu

pengadilan yang memperbaiki penerapan hukum dari putusan

101 ”Enter Singapore Bussiness – Singapore Court System,” http://www.entersingaporebusiness.info/images/Court-System-Singapore.jpg., (20 Juni 2008). 102

Supreme Court of Judicature Act, www.supremecourt.gov.sg.

51


pengadilan sebelumnya dengan hanya memeriksa berkas-berkas pengadilan.103

2. The High Court High Court merupakan salah satu divisi dari Supreme Court. Yurisdiksi tingkat

dari

pertama

High

Court

(original

adalah

sebagai

jurisdiction)

dan

pengadilan pengadilan

tingkat banding (appellate jurisdiction). Hal ini berarti, High Court dapat bertindak memeriksa dan mengadili suatu perkara

baik

sebagai

pengadilan

tingkat

pertama

maupun

sebagai pengadilan tingkat banding dari District Court dan Magistrates’

Court

untuk

perkara

pidana

dan

perdata.104

Yurisdiksi perkara perdata bagi High Court dibatasi oleh Section 17 Act to the High Court: o Divorce and matrimonial causes (perceraian dan kasus keluarga) o Admiralty matters (perkara kemaritiman) o Bankruptcy

and

company

matters

(kepailitan

dan

perkara perusahaan) 103


104

Soe, Op.Cit., hal. 72 – 74.

52


o Matters relating to infants (including guardianship) {permasalahan

yang

terkait

dengan

anak,

termasuk

pemeliharaan anak} o Matters relating to mentally disordered or unsound persons

(permasalahan

yang

terkait

dengan

orang

penyandang cacat) o Matters relating to wills and intestacy (permasalahan terkait dengan pewarisan) Namun demikian, berdasarkan Section 20 dan 21 Subordinate Courts Act, nilai kasus yang dapat langsung diadili pada High Court harus lebih dari $250.000.

3. The Court of Appeal The Court of Appeal merupakan pengadilan tingkat terakhir untuk perkara perdata maupun pidana. Adapun syarat-syarat perkara perdata yang dapat diperiksa pada Court of Appeal adalah sebagai berikut.105 o Perkara tersebut telah diperiksa oleh High Court o Nilai perkara yang telah diperiksa oleh subordinate court tidak boleh kurang dari $5000. High Court akan bertindak 105

Lihat http://www.supremecourt.gov.sg.

(21 Maret 2008).

53


sebagai

pengadilan

tingkat

terakhir

apabila

perkara

tersebut tidak mencapai $5000.

4. Subordinate Courts Subordinate Court menempati hierarki terakhir dalam susunan hierarki

peradilan

merupakan

pengadilan

di

Singapura, dengan

namun

jumlah

pengadilan

kasus

yang

ini

sangat

banyak. Pada tahun 2004, terdapat 450.000 kasus yang harus ditangani

oleh

pengadilan

ini.106

Jumlah

ini

jauh

lebih

besar dibanding dengan perkara yang diadili pada tingkat Supreme Court, yaitu hanya berjumlah 20.000 per tahunnya.107 Sebanyak

60%

kasus

di

Subordinate

Court

adalah

kasus

pidana, sedangkan sisanya 40% adalah perkara perdata.108

5. The District Court Sebagai

bagian

dari

Subordinate

Courts,

District

Court

memiliki yurisdiksi terluas dimana ia dapat memeriksa dan

106

Subordinate Court, Annual Report 2004, www.subcourts.gov.sg., (20 Februari 2008). 107

Supreme Court, Annual Report 2004, www.supremecourt.gov.sg., (20 Februari 2008). 108

Tabalujan dan Toit-Low, Op.Cit., hal.37.

54


mengadili

perkara

perdata

dan

pidana.109

Perkara

perdata

yang menjadi wewenang District Court adalah yang memiliki nilai

sampai

memeriksa

dengan

perkara

yang

$250.000. memiliki

District nilai

Court

melebihi

dapat

$250,000

apabila pihak yang bersengketa menyetujuinya.110

5. Magistrates Courts Dengan

adanya

Subordinate

Courts

Act,

Magistrates

Court

hanya diberi wewenang yang terbatas dalam menangani perkara perdata, yaitu hanya terhadap perkara yang memiliki nilai sebesar $60.000.111

6. Small Claims Tribunals Small Claims Tribunals diatur oleh Small Claims Tribunals Act. Adapun perkara perdata yang termasuk dalam jurisdiksi pengadilan

ini

adalah

perkara

yang

memiliki

nilai

tidak

lebih dari $10.000.112 Dalam Small Claims Tribunals, para 109

19

110

Singapore, Section 23 Subordinate Court Acts.

111

Singapore, Section 2 Subordinate Court Acts.

112


Singapore, Section http://statutes.agc.gov.sg.

dan

Section

50

Subordinate

Court

Acts,

55


pihak tidak dapat diwakilkan oleh kuasa hukum dan proses penyelesaian Registrar

lebih

hingga

mengutamakan

disepakati

negosiasi

penyelesaiannya

di oleh

hadapan kedua

belah pihak.

3. Proses Berperkara Perdata di Singapura Proses litigasi perkara perdata di Singapura diatur oleh Rules Of Court (“RC”) yang berlaku untuk Supreme Court maupun Subordinate Courts.113 Di dalam Rules of Court, proses litigasi memiliki enam tahap yang dapat dilihat melalui diagram berikut. ENFORCEMENT ↑ JUDGMENT ↑ TRIAL ↑ DISCOVERY ↑ PLEADINGS ↑ COMMENCEMENT

113

Singapore, Section 1(1) dan Section 2(1) Rules of Court.

56


1. Commencement Seseorang lain,

harus

yang

ingin

memiliki

mengajukan

advokat

gugatan

(penasehat

terhadap

hukum)

orang

yang

akan

mengajukan “originating process” ke pengadilan. Dalam hal ini terdapat dua jenis “originating process,” yaitu: a.

Writ of Summons Dalam

hal

ini,

pelanggaran dan/atau proses

atas

hak-haknya.

perbuatan

ini.

Penggugat

melawan

Adapun

mengajukan Sengketa

hukum

sengketa

mengenai

(tort)

lain

“tuntutan”

yang

kontrak

diawali menjadi

oleh ruang

lingkup proses ini adalah sebagai berikut. o Claim for relief or remedy in/for any tort, other than

trespass

perbuatan

to

melawan

land

(klaim

ganti

rugi

untuk

hukum

selain

pelanggaran

batas

tanah) o Claim

based

on

allegation

of

fraud

(klaim

atas

tuduhan penipuan) o Claim

for

damages

for

breach

of

duty

where

the

damages claimed include damages in respect of death, personal injury or damage to property (klaim atas 57


kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran kewajiban termasuk

dalam

kaitannya

dengan

kematian,

cedera

fisik atau kerusakan properti) o Claim in respect of the infringement of a patent (klaim atas pelanggaran hak paten)114

b.

Originating Summons Suatu

tindakan

apabila

dilaksanakan

diperintahkan

oleh

melalui

Originating

undang-undang

atau

Summos apabila

dalam sengketa hanya terkait dengan perbedaan penerapan hukum dan tidak ada perbedaan yang substantif mengenai fakta. “An action is commenced by way of Originating Summons where required by statute or if the dispute is concerned with matters of law where there is unlikely to be any substantial dispute of fact. Compared to a writ, the Originating Summons is a simpler and swifter procedure as pleadings and many interlocutory proceedings are not required.”115

114

115

Tabalujan dan Toit-Low, Op.Cit., hal.49. Lihat di http://app.supremecourt.gov.sg.

58


2. Pleadings Pada

tahap

Penggugat pada

ini,

terjadi

dengan

Tergugat

perkara

tahap

ini

perdata

di

persidangan

“balas-membalas” seperti

dalam

Indonesia.

yang

surat

proses

Namun

antara beracara

demikian,

sesungguhnya

belum

pada

terjadi.

Advokat dari pihak Penggugat akan menyampaikan “Statement of

Claim”116

atau

surat

gugatan

kepada

pihak

Tergugat.

Kemudian, advokat Tergugat diberikan hak untuk mengajukan “Defence”117 atau jawaban yang isinya dasar-dasar penolakan terhadap

dalil

Penggugat.

jawaban,

Tergugat

tuntutan

balas

Selain

hak

untuk

mengajukan

diberikan

hak

untuk

mengajukan

counterclaim

atau

juga

atau

Rekonpensi

dalam

hukum acara perdata Indonesia.118

3. Discovery and Interrogatories Pada tahap ini, para pihak akan mencari dan mengumpulkan dokumen

terkait.

Proses

ini

melibatkan

tahap

pendataan

seluruh dokumen yang ada pada para pihak dan penyediaan 116

Singapore, Order 18 rule 1 of The Rules of Court.

117


118


59


dokumen-dokumen tersebut agar dapat dilihat atau diteliti oleh para pihak.119 Tujuan dari proses ini adalah memberikan jaminan agar tidak ada salah satu pihak yang memberikan atau membeberkan hal yang tidak terduga atau yang tidak diketahui oleh pihak lain selama persidangan. Sebagai

pelengkap,

dalam

tahap

ini

juga

dilakukan

interogasi terhadap pihak lawan sehubungan dengan perkara yang diajukan.120 Pihak yang sedang dimintai keterangannya, harus

memberikan

keterangan

di

bawah

sumpah.

Dokumen

sebagai hasil interogasi ini disebut dengan affidavits.

4. Trial Sebelum

memasuki

tahap

persidangan,

pengadilan

dapat

meminta para pihak untuk menghadiri pre-trial conference di hadapan Registrar of the supreme court.121 Tujuan dari pretrial

adalah

berperkara.

untuk

Apabila

mendamaikan para

pihak

kedua tidak

belah

pihak

bersedia

yang

berdamai,

maka perkara dilanjutkan ke dalam tahap persidangan. Kuasa hukum dari para pihak akan memberikan oral argument atau 119

Singapore, Order 24 rule 1 and 10 of The Rules of Court.

120

Singapore, Order 26 of The Rules of Court.

121

Singapore, Order 34ª rule 1 of The Rules of Court.

60


argumentasi lisan berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang telah diserahkan kepada pengadilan.122

5. Judgement and Enforcement Setelah

melalui

pengadilan

akan

keseluruhan menjatuhkan

tahap

persidangan,

putusannya.

Apabila

maka

putusan

telah berkekuatan hukum tetap, maka para pihak diwajibkan untuk melaksanakan putusan pengadilan tersebut.

D. TINJAUAN UMUM MENGENAI PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PERDATA DI SINGAPURA Pembahasan mengenai pembuktian dalam hukum acara perdata di Singapura dijabarkan ke dalam aspek berikut ini.

1. Sistem Pembuktian Evidence Act Singapura yang merupakan adopsi dari Evidence Ordinance India dapat

mengatur secara rinci mengenai alat bukti yang

dihadirkan

di

dalam

persidangan,

baik

untuk

perkara

perdata maupun pidana. Atas dasar tersebut, hakim dalam membuat putusannya

wajib

menyertakan

pertimbangan

yang

terikat

pada

122


61


alat-alat

bukti

yang

sah

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Doktrin stare decisis dan asas preseden dalam sistem hukum Singapura sangat mempengaruhi bentuk putusan pengadilan, baik untuk

perkara

pidana

maupun

perdata.

Meskipun

hakim

tidak

diwajibkan untuk mengutarakan pertimbangan-pertimbangannya dari putusan yang mereka jatuhkan, namun dalam prakteknya para hakim lazim

mengutarakan

pertimbangan-pertimbangan

yang

dijadikan

dasar dari putusan mereka. Dalam pertimbangan tersebut, hakim akan memberikan

penjelasan-penjelasan tentang peraturan yang

mereka terapkan dalam memutus perkara tersebut. Pertimbangan-pertimbangan

yang

dijadikan

dasar

putusan

tersebut dapat dibedakan antara:123 a. Ratio decendi Memuat

norma-norma

hukum

yang

dijadikan

dasar

dari

putusan pengadilan dan harus diterapkan oleh para hakim yang

memutus

perkara

kemudian

(selanjutnya)

dalam

perkara-perkara sejenis.124

123

Sardjono dan Hasbullah, Op.Cit., hal. 136.

124

Choon Hian, Loc.cit.

62


b. Obiter dictum Merupakan pertimbangan-pertimbangan yang tidak mengikat para

hakim

mempunyai

dalam

memutus

kekuatan

yang

perkara

kemudian,

meyakinkan

atau

namun

persuasive

value.125

Dengan Singapura, yang

demikian, selain

berlaku,

putusan

terikat

juga

terikat

oleh

dalam

perkara

peraturan

dengan

perdata

di

perundang-undangan

pertimbangan-pertimbangan

hakim (juga meliputi pertimbangan hakim yang sebelumnya dalam kasus yang serupa).

2. Beban Pembuktian Sama halnya dengan proses litigasi di dalam sistem hukum di Indonesia, untuk perkara pidana maupun perdata, Singapura juga

menggunakan

diberikan

beban

adversarial pembuktian

system

untuk

dimana

mendukung

setiap

atau

pihak

memperkuat

dalilnya. Dengan kata lain, pihak yang mendalilkan adanya suatu hak atau tanggung jawab hukum harus membuktikan fakta-faktanya. Beban

untuk

membuktikan

fakta

berada

pada

pihak

tersebut,

125

Loc.cit.

63


sehingga relatif

dengan sama

kata

dengan

lain sistem

dianut hukum

pula

prinsip

Indonesia,

dasar

bahwa

yang

“siapa

mendalilkan, ia membuktikan.” Hal ini diatur dalam Section 103 Evidence Act:

Burden of proof126 103. —(1) Whoever desires any court to give judgment as to any legal right or liability, dependent on the existence of facts which he asserts, must prove that those facts exist. (2) When a person is bound to prove the existence of any fact, it is said that the burden of proof lies on that person.

3. Sumber Hukum Pembuktian Singapura Sumber hukum yang utama dalam pembuktian di pengadilan Singapura adalah Evidence Act. Evidence Act merupakan Evidence Ordinance yang diperundang-undangan oleh Parlemen pada tahun 1893 dan merupakan adopsi dari Indian Evidence Act 1872.127 Dalam

hukum

acara

pengaturan

lebih

lanjut

peradilan mengenai

perdata proses

di

Singapura,

pembuktian

dapat

ditemukan dalam Rules of The Supreme Courts dan Rules of The 126

Singapore, Section 103 Evidence Act.

127 Jeffrey Pinsler, Approaches to the Evidence Act: The Judicial Development of a Code, (Singapore Academy of Law Journal, 2002), hal. 365.

64


Subordinate Courts yang merupakan Subsidiary legislation atau aturan pelaksana dari Evidence Act.128

4. Alat Bukti Hukum

pembuktian

di

Singapura

mengutamakan

pembuktian

terhadap fakta yang ada. Fakta tersebut terbagi menjadi dua, yaitu

facts

relevant dikaitkan

to

in

issue

the

facts

dengan

(fakta in

dalam

issue

permasalahan)

(fakta

permasalahan).129

yang

dan

facts

relevan

untuk

Klasifikasi

selanjutnya

adalah pembagian bukti atau evidence menjadi tiga bagian besar, yaitu: oral, documentary, dan real evidence.

1. Oral Evidence Oral evidence merupakan alat bukti keterangan saksi. Dalam hal

ini

termasuk

keterangan

ahli

atau

expert

evidence.

Berdasarkan Section 3(1)(a) Evidence Act, oral evidence adalah:

“Statements which the court permits or requires to be made before it by witnesses in relation to matters of fact under inquiry.” 128

Yung, Op.Cit. hal . 7.

129

Ibid., hal. 10.

65


2. Documentary Evidence Di dalam Chapter 11 Evidence Act, Documentary Evidence didefinisikan sebagai all documents produced for the inspection of the court. Sementara itu, definisi dokumen adalah:

“Any matter expressed or described upon any substance by means of letters, figures, or marks or by more than one of those means intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter.”

Dengan dokumen

demikian,

yang

kombinasi

terdiri

dari

ketiga

documentary dari

huruf,

elemen

evidence angka,

tersebut

adalah

atau

yang

tanda

bertujuan

segala atau untuk

digunakan atau akan digunakan mendokumentasikan suatu kejadian. Dalam

hal

ini,

alat

bukti

elektronik

termasuk

ke

dalam

documentary evidence selama diperoleh dengan cara yang diatur oleh

peraturan

perundang-undangan

menurut

sistem

hukum

Singapura.130

130

Charles Lim, Information Technology and The Law of Evidence – Recent Legislative Initiatives, (Singapore Academy of Law Journal, 1997), hal. 119 – 126.

66


3. Real Evidence Real atau

Evidence

material

biasa

objects

or

diterjemahkan things

sebagai

produced

for

barang the

bukti

court’s

inspection and which are not documents. Dalam hal ini, barang bukti

adalah

segala

materi

atau

benda

yang

diperiksa

di

pengadilan dan bukan berupa dokumen.131

131

Yung, Op.Cit., hal. 12.

67


BAB III KETERANGAN SAKSI DALAM ACARA PERDATA BERDASARKAN HUKUM INDONESIA DAN HUKUM SINGAPURA

A.KETERANGAN SAKSI DALAM HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA Kesaksian

merupakan

alat

pembuktian

yang

wajar

dan

penting. Hal ini karena sudah sewajarnya di dalam pemeriksaan suatu perkara di persidangan diperlukan keterangan dari pihak ketiga yang mengalami peristiwa tersebut, bukan dari pihak yang berperkara.132 Menurut Pasal 1902 KUHPerdata, dalam hal suatu peristiwa atau hubungan hukum menurut undang-undang hanya dapat dibuktikan dengan tulisan atau akta, namun alat bukti tulisan tersebut tulisan,

hanya

berkualitas

penyempurnaan

sebagai

pembuktiannya

permulaan dapat

pembuktian

ditambah

dengan

saksi. 132 Samudera, op.cit. hal 58. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan.

68


Saksi adalah pihak yang memberikan keterangan mengenai apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri. Di dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, tidak ada pemisahan antara alat bukti saksi biasa dan alat bukti saksi ahli. Saksi ahli termasuk dalam golongan bukti dengan saksi. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal

164

HIR

yang

mengatur

alat-alat

bukti

dalam

perkara

perdata, yaitu: 1. Bukti dengan surat 2. Bukti dengan saksi 3. Persangkaan 4. Pengakuan 5. Sumpah

Seorang saksi ahli diangkat atas dasar pertimbangan oleh Hakim Berbeda

atau

atas

dengan

permintaan saksi

para

biasa,

pihak

saksi

yang

ahli

berperkara.133 mengemukakan

keterangannya berdasarkan keahliannya terhadap suatu peristiwa, yang berguna untuk membantu Hakim dalam menilai suatu peristiwa hukum.

133

Pasal 154 ayat (1) HIR.

69


Hukum

Acara

Perdata

Indonesia

tidak

membuat

pemisahan

antara saksi biasa dengan ahli. Walaupun ahli memiliki peran yang berbeda dengan saksi biasa, namun ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan saksi biasa juga berlaku bagi ahli, yaitu: a.

Pihak yang tidak dapat diangkat menjadi saksi biasa juga tidak dapat diangkat sebagai ahli.

b.

Sebelum memberikan keterangannya, ahli harus disumpah menurut agamanya.

c.

Apabila terdapat lebih dari satu orang ahli, maka pemeriksaan terhadap ahli-ahli tersebut

dilakukan

secara satu per satu. Dengan

demikian,

dalam

Hukum

Acara

Perdata

Indonesia

yang

mengatur tentang alat bukti saksi, ketentuan tersebut memiliki cakupan baik untuk saksi biasa maupun ahli.

Alat bukti keterangan saksi dalam sistem hukum Indonesia dapat ditinjau dari beberapa aspek sebagai berikut.

1.

Landasan Hukum Pembuktian dengan saksi diatur dalam Pasal 168 – 172 HIR /

306 –

309 RBg.

Selain itu,

terdapat yurisprudensi Mahkamah

70


Agung Republik Indonesia yang juga mengatur tentang alat bukti keterangan saksi.

2.

Syarat Alat Bukti Keterangan Saksi Pembuktian dengan saksi – saksi diperkenankan dalam segala

hal

jika

undang.134 perdata, formil

hal

tersebut

Seperti alat

dan

tidak

halnya

bukti

alat

dikecualikan bukti

keterangan

materiil.

Antara

saksi kedua

lainnya pun

dengan

undang-

dalam

perkara

mempunyai

syarat

ini

syarat

bersifat

kumulatif, bukan alternatif. Oleh sebab itu, apabila salah satu syarat mengandung cacat, mengakibatkan alat bukti itu tidak sah sebagai alat bukti saksi.135

a.

Syarat formil alat bukti saksi Menurut undang-undang, terdapat beberapa syarat formil yang

melekat pada saksi, antara lain:

134 Pasal 168 HIR / 1895 KUHPerdata. Dalam pembuktian adanya suatu Firma, diperlukan suatu akta (Pasal 22 KUHD), demikian juga dalam pembuktian adanya suatu Perseroan Terbatas, juga diperlukan akta pendirian. 135 Harahap(b), Op.Cit., hal 633. Apabila syarat formil terpenuhi menurut hukum, namun salah satu syarat materiil tidak terpenuhi, maka saksi yang diajukan tidak sah sebagai alat bukti. Demikian pula sebaliknya, apabila salah satu syarat formil tidak terpenuhi, namun syarat materiil terpenuhi, maka saksi terbut tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah.

71


1.

Orang yang cakap menjadi saksi Berdasarkan

prinsip

umum,

setiap

orang

dianggap

cakap

menjadi saksi, kecuali undang-undang sendiri menentukan lain. Orang yang dilarang didengar sebagai saksi diatur dalam Pasal 145 HIR, Pasal 172 RBg, dan Pasal 1909 KUHPerdata. Pihak yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi adalah: o

Keluarga

sedarah

dan

keluarga

(semenda)

menurut

keturunan

yang

satu

pihak

karena lurus

perkawinan dari

salah

satu pihak136 o

Istri/suami

salah

meskipun

sudah

bercerai.137 o

Anak-anak yang tidak diketahui benar apakah umurnya sudah cukup 15 tahun138

136

Namun demikian, orang-orang ini boleh menjadi saksi dalam perkara khusus, yaitu: perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak, perkara nafkah termasuk pembiayaan, pemeliharaan, dan pendudukan seorang anak belum dewasa, perkara pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua / wali, dan perkara mengenai suatu persetujuan perburuhan(Pasal 172 ayat 2 RBg / Pasal 145 ayat 2 HIR). Lihat juga Subekti, op.cit., hal 40 dan Putusan MA Nomor 840/K/Sip/1971 tanggal 19 Januari 1972. 137

Putusan MA Nomor 140 K/Sip/1974: Bekas suami menurut hukum acara yang berlaku tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi. 138

Batas umur yang dianggap cakap menjadi saksi menurut Pasal 145 ayat (3) HIR dan dipertegas kembali oleh Pasal 1912 KUHPerdata adalah 15 tahun. Pengadilan negeri tetap berwenang memeriksa dan mendengar keterangan anakanak tersebut tanpa disumpah. Keterangan mereka hanya dapat dianggap

72


o

Orang

gila

meskipun

kadang-kadang

terang

ingatannya.139

2.

Keterangan disampaikan di sidang pengadilan Keterangan saksi harus diberikan secara lisan dan pribadi

di persidangan. Kesaksian tersebut harus diberitahukan sendiri dan

tidak

diwakilkan

serta

tidak

boleh

dibuat

secara

tertulis.140 Keterangan yang diberikan saksi di luar sidang atau out of court tidak memenuhi syarat, sehingga tidak sah sebagai alat

bukti,

pembuktian.141 meliputi

oleh

karena

Keterangan

keterangan

itu

yang

tertulis

di

tidak

memiliki

diberikan bawah

di

sumpah,

kekuatan

luar yang

sidang, sering

disebut sebagai affidavit. Menurut Putusan MA No. 38K/Sip/1954:

“Suatu affidavit atau keterangan tertulis di bawah sumpah dari seseorang tidak layak dianggap berkualitas atau sebagai penjelasan atau petunjuk saja (Pasal 145 ayat 4 HIR / Pasal 172 ayat 4 RBg). 139

Dalam Pasal 1912 KUHPerdata, yang termasuk dalam kategori ini adalah orang yang berada di bawah pengampuan karena dungu dan orang yang sakit ingatan atau mata gelap. Mereka hanya boleh didengar keterangannya tanpa sumpah dan keterangan yang mereka berikan hanya sebagai penjelasan. 140 Mertokusumo, Op.Cit., hal 167. Pasal 140 ayat (1) HIR dan 148 HIR menentukan bahwa terhadap saksi yang telah dipanggil dengan patut dan tidak dating akan diberi sanksi dab terhadap saksi yang telah dating di persidangan, namun enggan memberi keterangan dapat juga diberi sanksi. 141

Harahap(b), Op.Cit., hal 638.

73


bernilai seperti keterangan saksi yang diberikan di dalam persidangan.”

Selain tidak layak dipersamakan dengan keterangan saksi di depan pengadilan, Affidavits juga tidak diakui sebagai alat bukti berupa akta. Oleh karena itu, affidavits menurut hukum acara perdata Indonesia pada dasarnya tidak memiliki kekuatan pembuktian.142

3.

Saksi diperiksa satu per satu Para

saksi

ditentukan,

yang

dipanggil

hadir ke

dalam

dalam

hari

ruang

sidang sidang

yang seorang

telah demi

seorang. Pemanggilan ini tidak boleh dilakukan secara bersamasama agar para saksi tidak saling menyesuaikan keterangan satu dengan lainnya.143

4.

Mengucapkan sumpah Pengucapan

sumpah

merupakan

kewajiban

hukum

bagi

saksi.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1911 KUHPerdata:

142

Ibid., hal. 606.

143

Pasal 144 ayat (1) HIR / Pasal 171 RBg.

74


”Tiap saksi wajib bersumpah menurut agamanya, berjanji akan menerangkan apa yang sebenarnya.”

atau

Pada

akan

pokoknya,

isi

sumpah

atau

janji

adalah

menerangkan apa yang sebenarnya, meliputi apa yang dialami, dilihat, atau didengar mengenai perkara yang disidangkan atau voir dire (berkata benar).144 Keterangan hanya

saksi

dinilai

sebagai

yang

diberikan

petunjuk

tidak

untuk

di

menambah

bawah

sumpah

keterangan-

keterangan saksi di bawah sumpah lainnya.145

b.

Syarat materiil alat bukti saksi

1.

Keterangan seorang saksi saja tidak sah sebagai alat bukti Jika bukti tulisan tidak ada, maka dalam perkara perdata

orang berusaha mendapatkan saksi-saksi yang dapat membenarkan atau

menguatkan

dalil-dalil

yang

diajukan

di

muka

sidang

hakim.146 Namun demikian, keterangan seorang saksi saja tanpa 144 Terhadap siapa yang dengan sengaja memberikan suatu keterangan palsu di atas sumpah, diancam suatu pidana menurut Pasal 242 KUHP, sebagai seorang yang melakukan sumpah palsu. 145

Putusan MA Nomor 90 K/Sip/1973 tanggal 29 Mei 1975.

146

Subekti, Op.Cit., hal 37. Suatu alat pembuktian dengan saksi pada umumnya selain karena alat pembuktian dengan tulisan tidak ada, juga karena pembuktian dengan alat bukti tulisan tersebut tidak cukup.

75


alat bukti lainnya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup atau dengan kata lain, seorang saksi bukan saksi, unus testis nullus testis.147 Pengertian dan penerapan unus testis nullus testis tidak boleh ditafsirkan secara harafiah. Artinya, tidak boleh hanya diartikan pada kasus yang benar-benar absolut pada bilangan saksi yang diajukan hanya satu

orang

saja,

tetapi meliputi

pengertian kualitas saksi.148 Namun demikian, kekuatan pembuktian dari kesaksian seorang saksi saja tidak boleh dianggap sebagai sempurna oleh hakim. Gugatan

harus

dalilnya

hanya

ditolak

kalau

mengajukan

Penggugat

seorang

dalam

saksi

mempertahankan

tanpa

alat

bukti

lainnya.149 Adapun alat bukti lain yang dapat menambah atau menyempurnakan alat bukti keterangan saksi adalah alat bukti tulisan (akta), persangkaan, pengakuan, atau sumpah tambahan.

147

Pasal 169 HIR, 306 RBg, 1905 BW. Jika ada alat bukti lain yang mendukung keterangan saksi, dapat dianggap bahwa dalil yang diajukan sudah terbukti. Menurut Prof. Subekti, dalam sistem hukum Indonesia, dikenal kemungkinan membuktikan suatu dalil dengan persangkaan-persangkaan dan pembuktian berantai (Pasal 1906 KUHPerdata / 170 RIB), yaitu diperbolehkan untuk membuktikan peristiwa – peristiwa yang berdiri sendiri dengan keterangan satu orang saksi. 148


149 P.T Makasar 30 November 1971 Nomor 175/69/PT/Pdt, Law Report 1973 I, hal. 108 sebagaimana dikutip dari Mertokusumo, Op.Cit., hal 171.

76


2.

Keterangan berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan150 Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 1907 KUHPerdata mengatur

bawa

tiap-tiap

pengetahuan tersebut. pengetahuan

kesaksian

dan

bagaimana

Berdasarkan yang

harus

saksi

teori

dianggap

berisi

sah

dan dan

tentang

mengetahui praktik, memenuhi

segala

sebab

kesaksiannya

landasan syarat

sumber terbatas

pada: o

Berdasarkan pengalaman saksi sendiri Saksi mengalami sendiri hal-hal yang diterangkannya di persidangan, dan apa yang dialaminya itu benar-benar berkaitan langsung dengan perkara yang disengketakan.

o

Berdasarkan penglihatan saksi sendiri Saksi yang melihat secara fisik akan dapat menerangkan secara spesifik mengenai waktu, tempat, dan pihak yang terlibvat saat saksi melihat fakta atau peristiwa itu.

o

Berdasarkan pendengaran saksi sendiri

150

Berdasarkan Putusan MA Nomor 803 K/ Sip/1970 tanggal 15 Mei 1971, pengetahuan saksi-saksi yang hanya didengarnya dari orang lain tidak perlu dipetimbangkan oleh pengadilan, sehingga keterangan-keterangan seperti itu tidak merupakan alat bukti yang sah.

77


Pendengaran yang dimaksud harus spesifik. Saksi harus dapat

menjelaskan

waktu,

tempat,

dan

pihak

yang

ada

pada saat saksi mendengar hal-hal yang diterangkannya dalam persidangan. Kemudian keterangan yang dijelaskan yang bersumber dari pendengaran tersebut harus relevan dengan masalah yang disengketakan.

Keterangan pengalaman pembuktian. berdasarkan auditu. tersebut

Hal

saksi

sendiri

yang

tidak

Demikian cerita

tidak

akan

juga

dari

tersebut

bukan

berhubungan

dinilai

dengan

pihak

tidak

merupakan

ketiga

memiliki

kesaksian atau

diperkenankan dengan

pengetahuan

kekuatan seseorang

testimonium

karena

peristiwa

dan

yang

de

keterangan dialaminya

sendiri.151

3.

Saling persesuaian antar keterangan saksi Persesuaian keterangan saksi diatur dalam Pasal 170 HIR dan

Pasal 1908 KUHPerdata. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa: 151

Menurut M. Yahya Harahap (”Hukum Acara Perdata”), penentangan menerima de auditu sebagai saksi atau alat bukti adalah suatu hal yang bersifat fundamental. Hal ini disebabkan karena apa yang diterangkan oleh saksi tersebut mengandung bahaya kesalahan yang dapat memutarbalikkan keadaan. Sulit diharapkan saksi itu dapat melakukan repetisi atau pengulangan cerita atau pernyataan yang persis sama dengan apa yang disampaikan oleh tangan pertama.

78


o

Terjadi saling persesuaian antara keterangan saksi yang satu

dengan

yang

lain

atau

antara

keterangan

saksi

dengan alat bukti yang lain, barulah keterangan itu sah sebagai alat bukti dengan nilai kekauatan pembuktian bebas (vrij bewijskracht) o

Jika keterangan antara saksi yang satu dengan yang lain terpisah-pisah dan saling berdiri sendiri atau antara keterangan

saksi

dengan

alat

bukti

yang

lain

saling

bertentangan, maka keterangan tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti. Oleh sebab itu, ia tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian.

3.

Tata Cara Pemeriksaan Saksi Tata cara pemeriksaan saksi diatur dalam Pasal 150, 151,

dan

152

HIR.

Adapun

hal-hal

yang

diatur

dalam

pasal-pasal

tersebut adalah sebagai berikut. a.

Hak para pihak untuk mengajukan pertanyaan Hal

ini

menentukan

ditegaskan bahwa

pihak

dalam yang

Pasal

150

berperkara

ayat

(1)

dapat

HIR

yang

mengajukan

pertanyaan kepada saksi. Mengajukan pertanyaan merupakan hak

79


yang

diberikan

oleh

undang-undang,

bukan

kewajiban

hukum.152

Adapun tata urutan bertanya dalam persidangan adalah sebagai berikut.

1.

Pihak yang mengajukan saksi lebih dulu bertanya Dari

segi

teori

dan

praktik,

yang

aktif

mengajukan

pertanyaan kepada saksi adalah dari pihak yang menghadirkan saksi

itu

sendiri.

Hal

ini

sejalan

dengan

tujuan

untuk

membuktikan kebenaran dalil gugatannya.153

2.

Pemeriksaan silang/cross-examination Kesempatan melakukan pemeriksaan silang kepada saksi baru diberikan

kepada

menghadirkan utama

dari

kesempatan

saksi

pihak selesai

pemeriksaan kepada

lawan

pihak

setelah

mengajukan

silang lawan

pertanyaan.

adalah untuk

pihak

untuk

menguji

yang Tujuan

memberikan keakurasian

keterangan yang diberikan saksi pada pemeriksaan yang lalu.

152 Dengan demikian, para pihak yang bersangkutan diberikan pilihan untuk mempergunakan haknya. Masing-masing pihak tidak boleh dihalangi atau dilarang untuk menggunakan haknya, dan tidak boleh dipaksa untuk menggunakan haknya. 153


80


3.

Hakim dapat mengajukan pertanyaan Pasal 150 ayat (2) HIR memberikan hak dan wewenang kepada hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi. Hakim diberikan hak

untuk

mengambil

bagian

dalam

mencari

dan

menemukan

kebenaran formil melalui keterangan saksi. Dalam mengajukan pertanyaan, hakim dapat mengajukan segala pertanyaan kepada saksi sesuai atas kemauannya sendiri.154 Adapun kewenangan hakim yang lain adalah untuk menolak pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada hubungannya dengan perkara.155

b.

Saksi didampingi juru bahasa Pasal

151

jo.

Pasal

284

jo.

Pasal

285

HIR

mengatur

pengangkatan juru bahasa untuk mendampingi saksi dalm sidang pengadilan dalam hal: o Saksi tidak mengerti dengan bahasa yang dipakai o Saksi bisu tuli dan tidak pandai menulis

c.

Keterangan saksi dituangkan dalam berita acara

154 Pasal 150 ayat (3) HIR. Menurut Yahya Harahap, hal ini artinya secara ex-officio hakim dapat mengajukan pertanyaan kepada saksi. Jika hal itu dilakukannya, pihak yang berperkara tidak boleh mengajukan keberatan dan saksi wajib menjawabnya. 155


81


Pasal diperiksa

152

HIR

dalam

mengatur

persidangan

bahwa

keterangan

dituliskan

dalam

saksi

yang

proses-perbal

persidangan itu oleh panitera pengadilan negeri. Berita acara tersebut akan digunakan oleh hakim dalam menilai dan memutuskan kasus. Para pihak yang berperkara dapat meminta salinan berita acara pemeriksaan saksi kepada pantera pengadilan negeri yang bersangkutan.

d. Khusus untuk ahli, pada hari pemeriksaan di pengadilan, ahli yang

bersangkutan

wajib

menyerahkan

laporan

hasil

pemeriksaannya secara tertulis kepada hakim. Keterangan yang ditulis oleh ahli di dalam laporan tersebut dikuatkan dengan kesaksian yang ia berikan di bawah sumpah di pengadilan.156

4. Kekuatan Pembuktian Penilaian

beberapa

saksi

yang

masing-masing

berdiri

sendiri dan terpisah satu sama lain tentang pelbagai peristiwa yang

digunakan

kepada

untuk

pertimbangan

membuktikan hakim.157

suatu Hakim

perbuatan

diserahkan

dalam

memberikan

156


157 Hal ini sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 1906 KUHPerdata yang mengatur bahwa: Jika kesaksian-kesaksian berbagai orang mengenai berbagai

82


penilaiannya dapat mengacu pada Pasal 1908 KUHPerdata jo. Pasal 172 HIR yang menyatakan bahwa:

Dalam mempertimbangkan suatu kesaksian, Hakim harus memberikan perhatian khusus; pada kesesuaian kesaksiankesaksian satu sama lain; pada persamaan antara kesaksiankesaksian dan apa yang diketahui dan sumber lain tentang pokok perkara; pada alasan-alasan yang kiranya telah mendorong para saksi untuk menerangkan duduknya perkara secara begini atau secara begitu; pada peri kehidupan, kesusilaan dan kedudukan para saksi; dan umumnya, ada apa saja yang mungkin ada pengaruhnya terhadap dapat tidaknya para saksi itu dipercaya.

Penilaian terhadap keterangan yang diberikan oleh ahli di persidangan

juga

diserahkan

sepenuhnya

kepada

pertimbangan

hakim. Hakim tidak diwajibkan untuk mengikuti pendapat ahli jika hakim memiliki penilaian yang berbeda. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa keterangan saksi sebagai alat pembuktian Dalam

hal

hanya

mempunyai

kekuatan

pembuktian

ini,

kekuatan

pembuktiannya

yang

bebas.

bergantung

kepada

penilaian hakim.

peristiwa terlepas satu sama lain, dan masing-masing berdiri sendiri, namun menguatkan suatu peristiwa tertentu karena mempunyai kesesuaian dan hubungan satu sama lain, maka Hakim, menurut keadaan, bebas untuk memberikan kekuatan pembuktian kepada kesaksiankesaksian yang berdiri sendiri itu.

83


B. KETERANGAN SAKSI DALAM HUKUM ACARA PERDATA SINGAPURA 1.

Landasan Hukum Secara

Evidence

umum Act.

hukum Evidence

pembuktian Act

Singapura

berlaku

bagi

diatur seluruh

dalam proses

peradilan baik sebelum maupun di dalam persidangan, termasuk mengenai alat bukti keterangan saksi, kecuali untuk affidavits atau arbitral proceedings.158 Dalam perkara perdata, terdapat aturan tambahan mengenai pembuktian, yaitu Rules of The Supreme Court

dan

Rules

of

The

Subordinate

Court.

Di

dalam

kedua

perangkat aturan tersebut dapat ditemukan pengaturan mengenai affidavits.

Lebih lanjut, sistem hukum common law Inggris yang

diadopsi oleh Singapura, memberikan ruang bagi aplikasi common law negara Inggris maupun negara-negara Commonwealth apabila tidak

ditemukan

pengaturannya

di

dalam

perangkat

hukum

Singapura.159 158

Singapore, Section 2 (1) Evidence Act.

84


Hukum Singapura menempatkan alat bukti keterangan saksi ke dalam oral evidence. Oral evidence mencakup keterangan saksi berdasarkan apa yang ia lihat, ia dengar, ia alami sendiri, dan keterangan

ahli.

Hukum

Acara

Perdata

Singapura

juga

tidak

mengenal pemisahan antara saksi biasa dan saksi ahli. Keduanya digabungkan ke dalam alat bukti kesaksian atau oral evidence.

“Oral evidence must be direct160 62. —(1) Oral evidence must in all cases whatever be direct — (a) if it refers to a fact which could be seen, it must be the evidence of a witness who says he saw that fact; (b) if it refers to a fact which could be heard, it must be the evidence of a witness who says he heard that fact; (c) if it refers to a fact which could be perceived by any other sense or in any other manner, it must be the evidence of a witness who says he perceived that fact by that sense or in that manner; (d) if it refers to an opinion or to the grounds on which that opinion is held, it must be the evidence of the person who holds that opinion on those grounds.”

Ahli

di

dalam

hukum

acara

perdata

Singapura

memiliki

definisi sebagai berikut.

Opinions of third persons when relevant Opinions of experts 159

Tet Yung, Op.Cit., hal. 7.

160

Singapore, Section 62 of Evidence Act.

85


47. —(1) When the court has to form an opinion upon a point of foreign law or of science or art, or as to the identity or genuineness of handwriting or finger impressions, the opinions upon that point of persons specially skilled in such foreign law, science or art, or in questions as to the identity or genuineness of handwriting or finger impressions, are relevant facts. (2) Such persons are called experts.

2. Syarat Alat Bukti Keterangan Saksi Di dalam sistem hukum acara perdata, juga terdapat syarat formil

dan materiil agar

sebuah kesaksian dapat secara sah

menjadi alat bukti keterangan saksi. Adapun yang menjadi syarat formil adalah sebagai berikut.

a. Orang yang cakap menjadi saksi Pada menjadi

dasarnya, saksi,

Pengadilan kemampuan

dapat untuk

setiap

kecuali

orang

memiliki

ditentukan

menilai

lain

kompetensi

memberikan

jawaban

kompetensi

untuk

oleh

pengadilan.

seseorang

berdasarkan

yang

rasional.

Hal

yang

menjadi tolak ukur adalah kondisi di bawah umur atau sangat tua, penyakit tertentu atas fisik maupun psikis, dan hal-hal lainnya. Sebagaimana dikutip dari Section 120 Evidence Act:

Who may testify 86


120. All persons shall be competent to testify unless the court considers that they are prevented from understanding the questions put to them or from giving rational answers to those questions by tender years, extreme old age, disease, whether of body or mind, or any other cause of the same kind. Explanation.—A lunatic is not incompetent to testify unless he is prevented by his lunacy from understanding the questions put to him and giving rational answers to them.

Bagi saksi yang tuna wicara, dimungkinkan untuk memberikan kesaksian

secara

tertulis

ataupun

dengan

bahasa

isyarat.

Apabila saksi tersebut memberi kesaksian dengan tulisan, maka hal tersebut dilakukan di dalam pengadilan, dan saksi tersebut harus menandatangani kesaksiannya di hadapan hakim. Kesaksian yang dilakukan dengan cara demikian tetap dianggap sebagai oral evidence, bukan documentary evidence. Sebagaimana dikutip dari Section 121 Evidence Act:

Dumb witnesses 121. —(1) A witness who is unable to speak may give his evidence in any other manner in which he can make it intelligible, as, for example, by writing or by signs; but such writing must be written and the signs made in open court. (2) Evidence so given shall be deemed to be oral evidence.

87


Dalam perkara perdata, para pihak yang bersengketa juga memiliki kecakapan untuk memberikan kesaksian, demikian juga dengan

suami

atau

istri

dari

pihak

yang

berpekara,

juga

dianggap cakap untuk bersaksi. Sebagaimana diutip dari Section 122 (1) Evidence Act:

Parties to civil suit and their wives or husbands, and husband or wife of person under criminal trial 122. —(1) In all civil proceedings, the parties to the suit, and the husband or wife of any party to the suit, shall be competent witnesses

Hal

ini

berbeda

dengan

sistem

hukum

pembuktian

di

Indonesia. Pihak yang cakap untuk menjadi saksi tidak termasuk pihak yang berperkara dan bukan suami atau istri meskipun sudah bercerai. Prof. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan.161 Sementara itu, Pasal

145

HIR,

Pasal

172

RBg,

dan

Pasal

1909

KUHPerdata

161

Mertokusumo, Op.Cit., hal 112.

88


mengatur larangan mengenai suami atau istri dari para pihak untuk menjadi saksi.

b. Menyusun affidavits Affidavits adalah, “A voluntary declaration of facts written down and sworn to by the declarant before an officer authorized to administer oaths, such as a notary public.”162

Adapun syarat penyusunan Affidavits antara lain:

163

1. Affidavits yang diserahkan melalui media elektronik164 a. Affidavit ini wajib untuk memiliki lebar margin yang tidak kurang

dari 35 mm dari ke empat sisi halaman

b. Beberapa hal di bawah ini merupakan ketentuan yang harus ditulis di pojok kanan atas dari halaman pertama setiap affidavit: o Pihak yang berperkara : Penggugat atau Tergugat. o Nama dari deponent. 162

Black’s Law Dictionary, Op.Cit.

163

The Subordinate Courts Practice Directions, E-Practice Direction Number 3 of 2007, “Legislation and Directions” section of the Subordinate Courts website at http://www.subcourts.gov.sg. (11 Januari 2008). 164

Pengadilan di Singapura telah menerapkan teknologi Singapore Judicial Electronic Filing Service (EFS) untuk memudahkan pengurusan administratif pengadilan. Sistem ini memperkenalkan nation-wide paperless court system. Lihat http://info.efs.com.sg/default.htm.

89


o Nomor urut affidavit, dalam file, berdasarkan susunan kasus atau permasalahan yang diungkap oleh deponen. o Tanggal affidavit dibuat, dan o untuk

data

affidavit

yang

berhubungan

dengan

proceedings di bawah Section 59 dan Part X dalam the Women’s

Chapter

(Cap.

353,

1997

Edisi

Revisi),

proceedings di bawah the Admistration of Muslim Law Act (Cap.3, 1999 Edisi Revisi), section 17A of the Supreme Court of Judicature Act (Cap. 323, 1999 Edisi Revisi) atau the Guardianship of Infants Act (Cap. 122, 1985 Edisi Revisi): Di pojok kanan atas dari halaman pertama untuk setiap affidavit, harus di jelaskan apakah data affidavit dikumpulkan uncontested ancillary

berdasarkan, divorce

matters

contested

(“UD”),

(“AM”)

atau

divorce

(“CD”),

summons

(“SUM”),

originating

summons

(“OS”) hearing, dan jika data affidavit dikumpulkan berkenaan dengan summons hearing, maka the number of the

said

summons

harus

di

sebutkan,

berdasarkan

jumlah angka yang tersedia.

Contoh, ““Defendant: Tan Ah Kow: 4th: 90


15.4.2000: AM hearing”; and “Defendant: Tan Ah Kow: 4th: 15.4.2000: SUM hearing: SUM no. 1234 of 2000"

c. Setiap halaman dalam affidavit (termasuk separators dan barang bukti) harus disusun secara berurutan, dan nomor halaman harus diletakkan di atas tengah halaman.

2. Affidavit yang tidak diserahkan secara elektronik a. Format affidavit secara umum o Affidavit berkualitas

di

siapkan

tinggi

dalam

dengan

kertas

lebar

margin

A4-ISO

yang

yang

tidak

kurang dari 35 mm dari ke empat sisi halaman. o Kertas yang di gunakan harus lah berwarna putih. o Affidavit disiapkan dalam bentuk printing, litografi atau bentuk ketikan, dan tanpa pengecualian, tidak disiapkan melalui carbon copying. Data dokumen yang diserahkan

dalam

bentuk

fotografik

atau

proses

sejenis yang nantinya akan memberikan gambaran yang permanen dan bebas dari kesalahan akan diterima, hal ini

pun berlaku

untuk

data dalam bentuk

fax yang

91


mengandung

ketentuan

sama

seperti

proses

diatas.

Photographic copies yang tidak jelas akan ditolak. o Affidavit haruslah dalam bentuk print atau ketikan, double-spaced dan hanya pada satu sisi halaman saja

b. Pemberian tanda dalam affidavits Dalam

pojok

kanan

atas

dari

halaman

pertama

dari

setiap

affidavit, dan juga pada halaman belakang harus tercantum: o Pihak yang berperkara (Penggugat atau Tergugat). o Nama dari deponent. o Jumlah affidavit yang berkaitan dengan para deponen, dan o tanggal pembuatan data.

Contoh, “2nd Deft: Tan Ah Kow: 4th: 23.08.2005”.

c. Penjilidan affidavit o Affidavit

yang

memiliki

30

halaman

atau

kurang

(termasuk barang bukti, pembagian halaman, dan lembar belakang) dapat di staple di bagian pojok kanan atas kertas.

92


o Affidavit halaman,

apapun (termasuk barang bukti, dan

halaman

di

plastic

ring

lembar

belakang)

sarankan

untuk

binding

atau

binding (warna merah untuk warna

biru

untuk

di

yang

pembagian

lebih

jilid

plastic

dari

30

menggunakan

spine

thermal

plaitiff/appellant, dan

defendants/respondents)

dengan

diberi lapisan plastik berwarna bening pada halaman depan dan belakang.

d. Pembuatan halaman pada affidavit Pembuatan

halaman

dalam

setiap

lembar

tertulis

pada

affidavit harus disusun secara berurutan, dan nomor halaman diletakkan di atas tengah halaman. Perubahan sebelum

terhadap

affidavit

isi

tersebut

affidavit

hanya

diserahkan

dapat

kepada

dilakukan

pengadilan.

Perubahan ini harus dibuat secara tertulis, ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan, dan disumpah kembali oleh juru sumpah. Pada bagian keterangan yang telah diubah harus ditambahkan kata “re-sworn.”165

165

Singapore, Order 41, Rule 7 of The Rules of Court.

93


c. Mengucapkan sumpah Sumpah atau oaths wajib diucapkan oleh setiap saksi yang akan memberikan kesaksian di pengadilan walaupun mereka telah menyusun affidavits yang juga dibuat di bawah sumpah. Sumpah dalam affidavits

dilakukan untuk menjamin isi dari

affidavits tersebut. Sementara itu, sumpah saksi di hadapan pengadilan untuk menjamin bahwa saksi akan memberikan kesaksian yang benar sehingga kesaksian dirinya dapat dinilai sebagai alat bukti keterangan saksi.166 3. Tata Cara Pemeriksaan Saksi Pemeriksaan saksi dalam sistem peradilan perkara perdata Singapura

telah

Interrogatories.

dimulai Dalam

tahap

dalam ini,

tahap para

Discovery

pihak

telah

and

melalui

pleadings / tahap balas-membalas surat berperkara, namun belum memasuki

sidang

tersebut

akan

/

trials.

dipanggil

Dalam secara

persidangan, sah

untuk

saksi-saksi memberikan

166

Sebagaimana dikutip dari hasil wawancara antara penulis dengan advokat dari Rajah & Tann yang menjadi pembela Beckkett Pte. Ltd., yaitu Mr. Hamidul Haq Pada 15 April 2008: “Did all of the witnesses have to swear in front of the court before their examination? I understand that affidavits were already made under oath, so what is the purpose of making such oath again? Yes. Witnesses have to either make oath or afffirmation before they can give evidence at trial. The oath/ affirmation made for the affidavit is to affirm the contents of the affidavit evidence. The oath/ affirmation at the trial is to affirm the contents of whatever evidence the witnesses will be giving testimony on at the trial.”

94


keterangannya di hadapan hakim. Dengan demikian, pemeriksaan saksi terbagi ke dalam dua tahap, yaitu:

a. Sebelum Trials/persidangan Penggugat/Plaintiff yang telah mengisi formulir gugatan di pengadilan diwajibkan untuk membuat affidavits of evidence-inchief. Adapun yang dimaksud dengan affidavits of evidence-inchief

adalah

keterangan

setiap

saksi

pertama

dihadirkan oleh para pihak yang dibuat secara

yang

akan

tertulis dan

dibuat di bawah sumpah.167 Tujuan dari pembuatan affidavit ini adalah untuk memberikan penjelasan kepada hakim dan pihak lawan tentang duduk perkara yang sebenarnya. Tergugat

juga

diwajibkan

untuk

menyusun

affidavit

of

evidence-in-chief terhadap semua saksi yang akan dihadirkannya. Pada hari

yang ditentukan oleh

melakukan

pertukaran

termasuk

hakim

dapat

Pengadilan, para pihak akan

affidavits, melihat

sehingga

persoalan

seluruh

dari

setiap

pihak, sudut

pandang. Pengadilan di Singapura tidak menghendaki adanya hal-hal yang “mengejutkan” yang terjadi di persidangan tanpa diketahui 167

Lihat http://app.subcourts.gov.sg/civil dalam bagian “Explanatory Notes for a general overview of a civil action from commencement till final disposal of action.”

95


siapapun.168

oleh

pemeriksaan

di

Selain

persidangan

itu, akan

dengan lebih

adanya

kondusif

affidavits dan

efisien

karena para pihak telah siap dengan materi pembelaan masingmasing.

b. Saat trials / persidangan Di dalam Evidence Act Section 139 dijelaskan bahwa tahap pemeriksaan saksi di pengadilan terdiri dari 3 bagian, yaitu:

1. Examination-in-chief Examination-in-chief

merupakan

pemeriksaan

pertama

terhadap saksi yang dihadirkan oleh pihak yang memintanya.169 Dengan

demikian,

Penggugat

maupun

terhadap

saksi-saksi

Tergugat

akan

yang

diperiksa

dihadirkan pertama

kali

oleh di

pengadilan dengan prosedur ini. Adapun tujuan dari tahap ini

168 Dalam praktek, advokat dari para pihak diberikan hak untuk bertanya lebih dahulu kepada saksi-saksi yang akan dihadirkan. Sebagai upaya untuk mencegah pernyataan yang berlawanan dari saksi saat di persidangan, dibuatlah affidavits atau pernyataan di bawah sumpah di hadapan notaris. Lihat http://research.lawyers.com/ Depositions-and-Affidavits.html (18 Januari 2008). 169

Tet Yung, Op.Cit., hal. 193. Lihat juga Section 139 (1) Evidence

Act.

96


adalah agar saksi dapat membenarkan atau memperkuat dalil-dalil dari para pihak. Prinsip menanyakan

dari

tahap

questions.170

leading

questions. menjawab

dasar

ini

adalah

Terdapat

larangan

dua

tipe

untuk leading

Pertama, pertanyaan yang mengarahkan saksi untuk

sesuai

keinginan

Penggugat.

Kedua,

pertanyaan

yang

mengasumsikan sebuah fakta yang belum tentu benar adanya.171 Examination-in-chief menempatkan saksi untuk menceritakan duduk perkara, sesuai dengan apa yang ia lihat, dengar, atau alami secara bebas, bukan untuk didikte oleh Penggugat atau Kuasanya.172 dilarang

Dalam untuk

sistem

hukum

diajukan,

Singapura, kecuali

leading

dengan

questions

persetujuan

pengadilan.173 Pemeriksaan saksi pertama diawali dengan pengucapan sumpah dan

pemeriksaan

identitas

(nama,

nomor

kartu

identitas,

pekerjaan, dan alamat). Sesudah itu, saksi akan diminta untuk 170

Sebagaimana dikutip dari Section 143 Evidence Act: “Any question suggesting the answer which the person putting it wishes or expects to receive or suggesting disputed facts as to which the witness is to testify, is called a leading question.” 171 Roderick Munday, Evidence, (London: Butterworths Core Text Series, 2001) hal. 104. 172

Ibid.

173

Singapore, Section 144 paragraph 1 Evidence Act.

97


menyampaikan dan mengkonfirmasi keterangan yang telah ia buat di bawah sumpah dalam affidávit of evidence in chief.174

2. Cross-examination Tahap pemeriksaan

selanjutnya saksi

oleh

adalah pihak

Cross-examination,

lawan

setelah

saksi

yaitu

diperiksa

dalam examination-in-chief.175 Pihak lawan yang tidak melakukan pemeriksaan

ini

dianggap

menerima

kesaksian

yang

diberikan

dalam tahap pertama.176 Tujuan dari tahap pemeriksaan ini adalah untuk

mencari

kelemahan

pihak

lawan

atau

untuk

membuktikan

kebenaran dalil pihaknya. Evidence

Act

juga

mengatur

lebih

jauh

mengenai

jenis

pertanyaan yang dapat diajukan dalam cross-examination, antara lain: 174

Conducting A Civil Trial in Person, http:// app.subcourts.gov.sg/civil/page.aspx?pageid=10872 (18 Januari 2008). 175

Singapore, Section 139(2) Evidence Act. Lihat juga Chin Tet Yung,

hal 197. 176

Chin Tet Yung, Op.Cit., hal 197.

98


a. Leading questions Pertanyaan leading questions yang dapat diajukan dalam tahap memiliki batasan-batasan sebagai berikut:177 o Pertanyaan mengulang

tidak

menyebabkan

kalimat

tepat

saksi

menjawab

dengan

seperti

kalimat

dalam

pertanyaan yang diajukan, dan o Pertanyaan tidak boleh mengasumsikan bahwa suatu fakta telah terbukti, padahal fakta tersebut belum atau telah tidak terbukti.

b. Pertanyaan menyangkut kredibilitas saksi Berbeda dengan pemeriksaan pertama, dalam tahap ini, pihak yang

bersangkutan

terkait

dengan

dapat kasus

menanyakan maupun

tentang

hal

yang

isu

yang

menyangkut

kredibilitas saksi. Seperti yang diatur dalam Section 148 Evidence Act, yaitu:

177

Section 145 paragraph 1 Evidence Act menyatakan bahwa, (1) Leading questions may be asked in cross-examination, subject to the following qualifications: (a) the question must not put into the mouth of the witness the very words which he is to echo back again; and (b) the question must not assume that facts have been proved which have not been proved, or that particular answers have been given contrary to the fact.

99


Questions lawful in cross-examination 148. When a witness may be cross-examined, he may, in addition to the questions hereinbefore referred to, be asked any questions which tend — (a) to test his accuracy, veracity or credibility; (b) to discover who he is and what is his position in life; or (c) to shake his credit by injuring his character, although the answer to such questions might tend, directly or indirectly, to criminate him, or might expose or tend, directly or indirectly, to expose him to a penalty or forfeiture.

3. Re-examination. Tahap Pada

tahap

terakhir ini,

pemeriksaan

Penggugat

/

saksi

adalah

Plaintiff

re-examinating.

diberikan

kesempatan

untuk menanyai saksinya kembali.178 Adapun hal-hal yang dapat ditanyakan

pada

pemeriksaan

ini

terbatas

pada

hal-hal

yang

muncul pada cross-examination yang bertujuan untuk melakukan klarifikasi.179 Apabila Penggugat menanyakan hal-hal baru maka terhadapnya akan dikenakan sanksi yudisial, yaitu pemberian hak pada pihak lawan untuk melakukan cross-examination ulang dan pemeriksaan akan diulang kembali secara keseluruhan.180

178

Singapore, Section 139 paragraph (3) Evidence Act.

179

Munday, Op.Cit., hal. 116.

180


100


Hakim

yang

memimpin

jalannya

persidangan,

setiap

saat

memiliki kewenangan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksisaksi yang diajukan oleh para pihak mengenai fakta yang relevan maupun

tidak

relevan

dengan

duduk

perkara

guna

memperoleh

bukti. Dalam hal ini, tidak ada satu pihak maupun kuasanya yang memiliki hak keberatan terhadap pertanyaan tersebut.181

3. Kekuatan Pembuktian Keterangan fakta,

kecuali

saksi

dimaksudkan

terhadap

isi

dari

untuk

menjelaskan

dokumen.182

setiap

Evidence

Act

Singapura mengatur secara rinci mengenai alat-alat bukti yang dapat diajukan dalam persidangan. Evidence Act juga memberikan panduan

bagi

hakim

dalam

menilai

kekuatan

pembuktian

atas

keterangan saksi. Keterangan saksi memiliki kekuatan pembuktian apabila

keterangan

tersebut

menjabarkan

fakta

yang

terkait

dengan perkara (facts in issue) dan fakta tersebut dianggap relevan (relevant fact).183 181


182

Singapore, Section 61 Evidence Act.

183

Evidence Act memberikan empat kategori fakta, yaitu:

101


Selanjutnya,

suatu

keterangan

saksi

memiliki

kekuatan

pembuktian apabila berkaitan langsung (direct) dengan perkara. Sesuai

Section

62

Evidence

Act,

Hal

mengandung

pengertian

bahwa: a.

Apabila

keterangan

saksi

merujuk

pada

sesuatu

yang

dapat terlihat, maka hal tersebut harus berupa pembuktian dari saksi yang melihat langsung fakta tersebut; b.

Apabila

keterangan

saksi

merujuk

pada

sesuatu

yang

dapat terdengar, maka hal tersebut harus berupa pembuktian dari saksi yang mendengar langsung fakta tersebut; c.

Apabila

keterangan

saksi

merujuk

pada

sesuatu

yang

dapat diterima melalui metode lainnya, maka hal tersebut harus

“Relevant” (2) One fact is said to be relevant to another when the one is connected with the other in any of the ways referred to in the provisions of this Act relating to the relevancy of facts. “Proved” (3) A fact is said to be “proved” when, after considering the matters before it, the court either believes it to exist or considers its existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of the particular case, to act upon the supposition that it exists. “Disproved” (4) A fact is said to be “disproved” when, after before it, the court either believes that it does its non-existence so probable that a prudent circumstances of the particular case, to act upon does not exist.

considering the matters not exist or considers man ought, under the the supposition that it

“Not proved” (5) A fact is said to be “not proved” when it is neither proved nor disproved.

102


berupa

pembuktian

dari

saksi

yang

melakukan

metode

lain

tersebut; d. Apabila keterangan saksi merujuk pada opini, maka hal tersebut harus berupa pembuktian dari saksi yang memiliki opini tersebut; e. Apabila keterangan saksi merujuk pada sesuatu benda selain

dokumen,

maka

Pengadilan

dapat

meminta

agar

benda

tersebut dihadirkan ke hadapan sidang pengadilan.

Prinsip utama dalam sistem hukum di Singapura adalah bahwa alat bukti yang terbaik harus dihadirkan di dalam persidangan (the

best

misalnya,

evidence ketika

must

be

made

available

ketentuan-ketentuan

dalam

to

the

suatu

court),

transaksi

dituangkan ke dalam dokumen, maka dokumen itulah yang menjadi alat

bukti

yang

terbaik

(best

evidence)

dalam

membuktikan

ketentuan-ketentuan tersebut.184

184 Berdasarkan hasil wawancara penulis melalui email dengan advokat Rajah & Tann yang menjadi pembela Beckkett Pte. Ltd., yaitu Mr. Hamidul Haq pada 30 April 2008:

“The overriding principle is that the best evidence must be made available to the court. When the terms of a transaction are set out in the form of a document, the document is usually the best evidence of those terms. Therefore when the terms of a contract are set out in a document, no evidence except the document itself will be allowed to prove its contents unless there are facts which would invalidate the

103


Selain itu, dalam civil procedure Singapura dikenal asas ”preponderance of evidence.” Menurut Black’s Law Dictionary, preponderance of evidence adalah:

“The greater weight of the evidence, not necessarily established by the greater number of witnesses testifying to a fact but by evidence that has the most convincing force; superior evidentiary weight that, though not sufficient to free the mind wholly from all reasonable doubt, is still sufficicient to incline a fair and impartial mind to one side of the issue rather than the other.”185

Dalam perkara perdata, asas ini merupakan pedoman hakim untuk menimbang dan menentukan pihak mana yang memiliki alat bukti yang lebih kuat. Sebagaimana dikutip dari Balck’s Law Dictionary:

“This is the burden of proof in most civil trials, in which the jury is instructed to find for the party that, on the whole, has th stronger evidence, however slight the edge may be.”186

document or which involves the existence of a separate oral agreement as to any matter on which the document is silent” 185

Bryan A. Garner, ed., Op. Cit., hal. 1220. Ibid.

186

104


Dengan demikian, ketika perkara menyangkut kontrak yang dituangkan ke dalam suatu dokumen tertulis, bukti

selain

dokumen

tertulis

itu

tidak

sendiri

ada alat

yang

dapat

membuktikan legalitas suatu ketentuan dalam kontrak, kecuali terdapat tersebut,

fakta-fakta atau

lain

terdapat

yang

suatu

dapat

perjanjian

membatalkan lisan

dokumen

(oral)

yang

terkait dengan dokumen tersebut dan tidak disebutkan di dalam dokumen.

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM MENGENAI KETERANGAN SAKSI DALAM ACARA PERDATA ANTARA INDONESIA DAN SINGAPURA A. PERKARA SECARA UMUM

105


1. Gambaran Perkara di Indonesia187 Kasus ini diawali dengan perjanjian kredit, dimana pada bulan

Oktober

memiliki

15%

perjanjian

1997, saham

kredit

PT. di

Asminco PT.

dalam

(Asminco)

Adaro

bentuk

(Adaro)188,

Bridge

yang

saat

itu

menandatangani

Facility

Agreement189

dengan Deutsche Bank Aktien Gesellschaft sebesar US$ 100 Juta. Jangka

waktu

pinjaman

tersebut

cukup

singkat,

yaitu

hanya

sekitar 10 bulan, dengan jatuh tempo pada bulan Agustus 1998. Tujuan kredit tersbut adalah untuk pembelian 25% saham Adaro yang dimiliki oleh PT. Tietamas Majutama dan PT. Panca Muspan, sehingga Asminco memiliki 40% saham Adaro.190

187 Dirangkum dari berbagai sumber oleh Teddy Anggoro, Upaya Hukum Yang Dapat Diajukan Terhadap Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri (Studi Kasus Deutsche Bank Ag. Singapore Lawan Beckket PTE. LTD Tentang Pembatalan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Mengenai Eksekusi Gadai Saham Oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta), (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2003). 188 PT. Adaro adalah Perusahaan Pertambangan Batubara terkemuka di Indonesia yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Sukanto Tanoto dan Hasjim Djoyohadikusumo. 189 Dalam perjanjian ini disepakati bahwa pelaksanaan perjanjian tersebut dijamin dengan Beckket dan SME sebagai Corporate Guarantee dan saham dengan Lembaga Gadai yang didasarkan pada Share Pledge Agreement sebagai perjanjian assesoirnya. 190 Selain untuk pembelian saham, fasilitas kredit tersebut juga digunakan untuk membiayai modal kerja Asminco.

106


Perjanjian gadai

kredit

saham,

tersebut

sebagai

jaminan

disertai

dengan

pelunasan

perjanjian

hutang

dengan

menggadaikan beberapa saham, yaitu: a. Sebanyak 40% saham Asminco di Adaro b. Sebanyak 40% saham Asminco di PT Indonesia Bulk Terminal (IBT) c. Sebanyak 74,2% saham Beckkettt di PT. Swabara Mining and Energy (SME), dan d. 100%-1 saham SME di Asminco. Pada

saat

perjanjian

kredit

tersebut

jatuh

tempo

pada

bulan Agustus 1998, Asminco belum dapat mengembalikan hutangnya kepada

Deutsche

Bank.

Kemudian

atas

permintaan

Asminco,

Deutsche Bank menyetujui penjadwalan kembali (reschedulling) pelunasan

hutang

hingga

31

Desember

2000.

Namun

demikian,

hingga batas waktu yang telah disepakati, Asminco belum juga melunasi

hutangnya,

sehingga

Deutsche

Bank

mengirim

somasi

sebanyak 4 kali. Tidak adanya itikad baik dari Asminco untuk membayar, maka pada Desember 2001, Deutsche Bank memohon penetapan eksekusi gadai saham ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). 107


Dalam waktu singkat, hakim PN Jaksel mengabulkan permohonan Deutsche Bank dengan mengeluarkan penetapan mengenai eksekusi saham-saham yang dijaminkan dengan gadai tersebut. Penjualan tersebut dilakukan di bawah tangan (private selling). Adapun penetapan yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Untuk Eksekusi 40% saham milik Asminco di IBT191: o Penetapan No. 335/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel, o Penetapan No. 336/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel, o Penetapan No. 337/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel 2. Untuk Kesekusi 40% saham milik Asminco di Adaro192: o Penetapan No. 332/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel, o Penetapan No. 333/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel, o Penetapan No. 334/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel 3. Untuk Eksekusi 74,2% saham milik Beckkettt di SME193: o Penetapan No. 338/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel, o Penetapan No. 339/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel, o Penetapan No. 340/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel 4. Untuk Eksekusi 100%-1 saham milik SME di Asminco194: 191

Masing-masing tanggal 11 Desember 2001.

192

Masing-masing tanggal 11 Desember 2001 .

193


108


o Penetapan No. 341/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel, o Penetapan No. 342/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel, o Penetapan No. 343/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel

Penjualan saham dilakukan pada 15 Februari 2002 dan saham tersebut

dibeli

oleh

beberapa

pihak,

yaitu

PT.

Dianlia

Setyamukti (DSM), PT. Akabiluru (Akabiluru), dan PT. Mulhendi Sentosa Abadi (MSA). Tiga tahun kemudian, Beckkett yang merupakan perusahaan induk Asminco mengajukan gugatan kepada Deutsche Bank melalui PN

Jaksel

untuk

meminta

pengadilan

agar

penjualan

saham

tersebut dinyatakan batal demi hukum. Namun demikian, Beckkett mencabut

gugatannya

karena

telah

mengajukan

Permohonan

Pembatalan Penetapan PN Jaksel tentang Eksekusi Gadai Saham tersebut ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Pengadilan Tinggi

DKI Jakarta melalui Ketua Pengadilannya mengabulkan Permohonan Beckkett dengan mengeluarkan Penetapan sebagai berikut. Penetapan PT Jakarta195: 194


195

”Deutsche

Bank

Kembali

Digugat,”

www.hukumonline.com

(25

Maret

2008).

109


1. Penetapan PT Jakarta No. PTJ.KPT.02.2005 tertanggal 25 Februari 2005 yang menetapkan batal demi hukum penetapanpenetapan PN Jakarta Selatan sebagai berikut: Penetapan No. 335/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel, Penetapan No. 336/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel, Penetapan No. 337/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel masing-masing tanggal 11 Desember 2001 dan Penetapan No. 35/Pdt.P/2002/PN.Jak.Sel tanggal 19 Februari 2002 2. Penetapan PT Jakarta No. PTJ.KPT.03.2005 tertanggal 25 Februari 2005 yang menetapkan batal demi hukum penetapanpenetapan PN Jakarta Selatan sebagai berikut: Penetapan No. 332/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel, Penetapan No. 333/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel, Penetapan No. 334/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel masing-masing tanggal 11 Desember 2001 dan Penetapan No. 36/Pdt.P/2002/PN.Jak.Sel tanggal 19 Februari 2002 3. Penetapan PT Jakarta No. PTJ.KPT.04.2005 tertanggal 25 Februari 2005 yang menetapkan batal demi hukum penetapanpenetapan PN Jakarta Selatan sebagai berikut: Penetapan No. 341/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel, Penetapan No. 342/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel, Penetapan No. 343/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel masing-masing tanggal 11 Desember 2001 dan Penetapan No. 33/Pdt.P/2002/PN.Jak.Sel tanggal 19 Februari 2002

Dalam hal ini, Beckkett mempermasalahkan penjualan secara private tersebut dilakukan dengan harga yang jauh

di bawah

harga pasar. Hal ini (menurut Beckkett) bertentangan dengan pengaturan eksekusi obyek gadai yang diatur dalam KUHPerdata. Deutsche Bank beragumen bahwa harga US$ 46 juta tersebut sudah merupakan harga pasar pada saat saham tersebut dijual. Mekanisme penjualan secara private tersebut berdasarkan cara yang ditentukan oleh hakim, berdasarkan Penetapan PN Jaksel 110


tersebut,

yang

menurut

Deutsche

Bank

telah

sesuai

dengan

pengaturan eksekusi objek gadai dalam KUHPerdata. Selain itu, Deutsche Bank mempermasalahkan kompetensi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai pengadilan tingkat banding dalam membatalkan Penetapan PN Jaksel. Menurut Deutsche Bank, berdasarkan undagundang

dan

yurisprudensi,

pembatalan

Penetapan

PN

harus

dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) sebagai pengawas tertinggi yudisial. 2. Gambaran Perkara di Singapura196 Penjualan saham secara private selling yang dilakukan oleh Deutsche Bank pada 15 Februari 2002 kepada

beberapa pihak,

yaitu PT. Dianlia Setyamukti (DSM), PT. Akabiluru (Akabiluru), dan PT. Mulhendi Sentosa Abadi (MSA), dinilai telah melanggar hukum oleh Beckkett. Pada 27 April 2004, Beckkett mengajukan gugatan kepada Deutsche Bank di High Court Singapore.197 Perkara ini diajukan oleh Beckkett ke pengadilan di Singapura karena “The Share Sale 196

Dihimpun dari Singapore High Court Decision on Beckkett Pte Ltd v Deutsche Bank AG and Another (Suit No. 326/2004), 21 September 2007. 197

Dalam hal ini, High Court bertindak sebagai pengadilan tingkat pertama karena nilai perkara mencapat US$ 100 milion. Berdasarkan Section 20 dan 21 Subordinate Courts Act, nilai kasus yang dapat langsung diadili pada High Court harus lebih dari $250.000.

111


Agreement”

antara

Deutsche

Bank

dan

DSM

memilih

Singapura

sebagai choice of law. Terdapat 3 hal yang mendasari Beckkett mengajukan gugatan kepada Deutsche Bank dan DSM, yaitu; a.

Bahwa

Deutsche

Bank

telah

gagal

untuk

melakukan

perannya sebagai Penerima Gadai / Pledgee;198 penjualan private

selling

antara

Deutsche

Bank

dengan

DSM

dilakukan tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada Beckkett selaku Penjamin atau Guarantee. b.

Bahwa saham yang dijaminkan dengan hak gadai telah dijual dengan harga di bawah pasar;

c.

Bahwa penjualan saham yang dibebani dengan hak gadai tersebut dilakukan dengan konspirasi yang bertentangan dengan hukum.199

198 Beckkett claimed that Deutsche Bank owed duties to it as pledge / mortgages of the SME shares and, as the creditor of the Bridging Loan secured by the guarantee executed by Beckkett, a duty to exercise its power of sale over the Pledged Shares by taking reasonable care to obtain a true value for the shares. 199 Beckkett alleged that the sale of The Pledged Shares by Deutsche Bank to DSM and its nominees (PT Mulhendi Sentosa and PT Akabiluru) was carried out in pursuance of conspiracy between Deutsche Bank and DSM by unlawful means and/or with the predominant purpose to injure Beckkett by Deutsche Bank selling to DSM the Pledged Shares at an undervalue, and thereafter to windup Beckkett.

112


Dalam gugatannya, Beckkett meminta hal-hal sebagai berikut ke Pengadilan.

“The remedies Beckkett sought in this action were: (a) a declaration that the sales of the Pledged Shares pursuant to the share sale agreement are invalid, null and void and that it be set aside, (b) a declaration that the equity of redemption over the Pledged Shares be restored to Beckkettt, SME and Asminco, (c) an order that Deutsche Bank and DSM return the Pledged Shares to Beckkettt, SME and Asminco and restore their percentage shareholdings in SME, Asminco, Adaro and IBT, and (d)

damages to be assessed.”

High Court Singapore yang memeriksa dan mengadili perkara ini dipimpin oleh hakim tunggal, yaitu Judge Kan Ting Chiu J. Pada tanggal 21 September 2007, setelah High Court menjatuhkan putusan sebagai berikut.

152 Having so reviewed the issues of law and fact raised by the parties, I find and order on the claims and the counterclaim that: (a) Beckkett has made out a case that Deutsche Bank failed to discharge its duties as pledgee when it sold the SME shares, but has failed to show that Deutsche Bank had in fact sold those shares at an undervalue, so I award to Beckkettt nominal damages of $1000; 113


(b) Beckkett’s claim for conspiracy against Deutsche Bank and DSM is dismissed; and (c) Deutsche Bank’s counterclaim against Beckkettt is dismissed. 153

On costs, I order that:

(a) as Beckkett has established Deutsche Bank’s liability but failed to prove its loss in the claim against Deutsche Bank as pledgee, each party is to bear its own costs; (b) Beckkett is to pay Deutsche Bank and DSM costs in the claim on conspiracy; (c) Deutsche Bank is to pay Beckkettt costs in the counterclaim; and (d) all the costs to be paid are to be taxed for two counsel.

3. Perkembangan Kasus di Indonesia200 Pasca

3

hari

dikeluarkannya

Putusan

Pengadilan

Tinggi

Singapura yang menolak gugatan Beckkett, terdapat pihak baru yang mengajukan gugatan terhadap Deutsche Bank dan DSM. Pihak tersebut adalah Wienfield International Investments Ltd.201

200 Disusun berdasarkan pengumpulan dari berbagai sumber, yaitu media cetak dan wawancara dengan aparat pengadilan yang menjadi Panitera dalam perkara ini, yaitu Supandi, S.H. pada 22 Mei 2008. 201

“Deutsche Bank Kembali Digugat,” Loc.cit.

114


Wienfield202 telah mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada 24 September 2007. Gugatan itu ditujukan ditujukan kepada beberapa pihak, yaitu: a. Deutsche Bank Ag. sebagai Tergugat I b. PT. Akabiluru sebagai Tergugat II c. PT. Dianlia Setyamukti sebagai Tergugat III d. PT. Swabara Mining Energy sebagai Turut Tergugat I e. PT. Asminco Bara sebagai Turut Tergugat II f. PT. Adaro Indonesia sebagai Turut Tergugat III g. PT. Indonesia Bulk Terminal sebagai Turut Tergugat IV, dan h. Ilmiawan Dekrit Supatmo, SH. Sebagai Turut Tergugat V. Gugatan diajukan

perdata

sehubungan

No.

1411/Pdt.G/2007/PN.JAK.SEL

dengan

dikeluarkannya

tersebut

penetapan

dari

202 Menurut Kantor Berita Antara (http://jurnalnasional.com), Winfield diketahui sebagai pemegang 10 persen saham Swabara Mining & Energy, sejajar dengan Beckkett Pte. Ltd. yang sebelumnya memiliki 74,2 persen saham dalam Swabara. Informasi yang didapatkan Antara menyebutkan bahwa Winfield dulunya adalah milik pengusaha Hasyim Djojohadikusumo.

115


Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta terhadap 12 penetapan PN Jakarta Selatan dalam kasus jual beli saham-saham SME di Asminco, dan saham-saham

Asminco

di

Adaro

dan

IBT.

PT

Jakarta

sendiri

menyatakan 12 penetapan itu batal demi hukum.203 Dalam

petitum

gugatannya,

Winfield

meminta

pengadilan

menyatakan perbuatan Deutsche Bank, Akabiluru, dan DSM dalam eksekusi

gadai

dan

jual

beli

saham

secara

private

sebagai

perbuatan melawan hukum. Kemudian, mereka juga meminta jualbeli tersebut dibatalkan, dan saham yang dialihkan dalam jual beli dikembalikan kepada pemiliknya. Selain itu Weinfield juga meminta ganti rugi materiil sebesar US$4,5 juta dan imateriil Rp 500 miliar.204 Majelis

Hakim

Pengadilan

Negeri

Jakarta

Selatan205

yang

memeriksa perkara ini, menjatuhkan putusan pada 29 April 2008 dengan amar putusan sebagai berikut.206

203

“Soal Eksekusi Gadai Saham, Gugatan Ke Disidangkan”, www.hukumonline.com (25 Maret 2008).

204

Deutsche

Bank

Kembali

Loc. Cit.

205 Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini terdiri dari 3 orang hakim yang diketuai oleh Eddy Risatanto, SH. Adapun 2 hakim anggota lainnya adalah Erfan Basuning, SH. Dan Syafrullah, SH. 206 Berdasarkan wawancara penulis dengan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjadi Panitera dalam kasus ini, yaitu Supandi, S.H.

116


DALAM PROVISI: - Menolak tuntutan provisi Penggugat DALAM EKSEPSI: - Menolak eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya DALAM POKOK PERKARA: - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul hingga kini dinilai sebesar Rp. 1.089.000,00 (Satu juta delapan puluh sembilan ribu Rupiah)

B. ANALISIS 1. Proses Pemeriksaan Saksi Pada Singapore High Court207

Sebelum Beckkett, Deutsche Bank, dan DSM bertemu di dalam persidangan,

seluruh

saksi

yang

akan

mereka

hadirkan

telah

yang dilakukan Selatan.

pada

Kamis,

22

Mei

2008

di

Pengadilan

Negeri

Jakarta

207

Disusun berdasarkan Singapore High Court Decision on Beckkett Pte Ltd v Deutsche Bank AG and Another [2007] SGHC 153, Suit 326/2004, 21 September 2007.

117


terlebih

dahulu

membuat

Affidavits

of-evidence-in

chief.

Affidavits ini dibuat secara tertulis sesuai dengan format yang berlaku dan

dibuat di hadapan juru sumpah atau Commisioner

Oaths. Setiap pihak memiliki Commisioner Oaths yang berbedabeda.

Setelah seluruh pihak siap dengan affidavits dari setiap saksinya, maka sesuai dengan hari yang ditetapkan oleh hakim pada

Singapore

affidavitsnya

High atau

Court,

para

exchange

of

pihak

melakukan

affidavits

di

pertukaran pengadilan.

Pertukaran affidavits harus dilakukan pada hari yang sama untuk menghindari bersamaan

kecurangan. dengan

pertukaran

Pertukaran alat

affidavits

bukti

atau

dilakukan

barang

bukti

lainnya. Waktu penukaran affidavits disebut dengan Summons for Directions.

Adapun

tujuan

dari

pertukaran

affidavits

sebelum

persidangan adalah sebagai berikut.

“Exchanging before trial all of the evidence a party intends to rely on enables all the parties to th action to evaluate their prospects of success earlier than they otherwise could. By analyzing the exchanged documents, each side can see final extent of the dispute over a

118


particular issue; what evidence they face and therefore what the result is likely to be.”208

Pada hari yang telah ditentukan, seluruh pihak hadir untuk mengikuti persidangan. Dikarenakan tahap jawab-menjawab surat atau pleadings telah dilakukan di luar persidangan dan belum dicapai kesepakatan damai antara para pihak, maka inti dari persidangan adalah langsung kepada tahap pembuktian, termasuk pemberian oral evidence atau pembuktian dengan saksi. Adapun tahapan dalam proses pemeriksaan saksi untuk kasus ini terbagi dalam pemeriksaan saksi pihak Penggugat dan pemeriksaan saksi pihak Tergugat.

a. Pemeriksaan saksi Pihak Penggugat (Beckkett Pte. Ltd.)209

Sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Rule of High Court, pembuktian dengan oral evidence atau saksi oleh pihak Penggugat meliputi tahap: 208

Lihat John O’Hare dan Kevin Brown, Civil Litigation 13th Edition, (London: Sweet & Maxwell, 2007), hal. 236 209 Disusun berdasarkan hasil wawancara penulis melalui email dengan advokat Rajah & Tann yang menjadi pembela Beckkett Pte. Ltd., yaitu Mr. Hamidul Haq pada 15 April 2008 dan 30 April 2008.

119


1.

Opening of Plaintiff’s case

2.

Evidence-in-chief

(or

oral

testimony)

of

Plaintiff’s

witness 3.

Cross-examination of Plaintiff witness

4.

Process (b) and (c) are repeated till all the Plaintiff witnesses have taken the stand

5.

Close of Plaintiff's case

Dalam Beckkett

sidang

yang

sebagai

penjelasan

terbuka

Penggugat

mengenai

duduk

untuk

umum,

diwajibkan

perkara

atau

pertama-tama

untuk

memberikan

dalil

gugatannya.

Setelah itu, Beckkett diberikan hak untuk mengajukan saksisaksinya, sesuai dengan affidavits yang telah disusun. Setiap saksi

dihadirkan

secara

satu

per

satu

ke

dalam

ruang

persidangan.

Untuk membuktikan keseluruhan dalil di dalam gugatannya, Beckkett mengajukan 12 saksi (termasuk ahli), yaitu:

1.

Arthur Ling Ping Shuan, Direktur Beckkett yang memberikan bukti dalam hal penyusunan bridge loan, restrukturisasi utang, dan hal-hal lain sehubungan dengan perbuatan hukum Beckkett; 120


2.

Ian

Wayne

Spence,

Komisaris

Adaro

yang

ditunjuk

oleh

Djojohadikusumo dan Sukanto yang memberikan bukti tentang perjanjian dengan Management Group dan masalah menyangkut Shareholder Group; 3.

Anthony Jeffrey D’Cruz, Direktur Beckkett yang memberikan bukti perihal perjanjian dengan Management Group;

4.

Josef

Kristiadi,

merupakan

ahli

yang

memberikan

keterangan perihal situasi politik Indonesia antara tahun 1999 – 2001; 5.

Faisal Basri, merupakan ahli yang memberikan keterangan perihal situasi ekonomi dan politik antara tahun 1999 – 2001;

6.

Ambyo

Mangunwidjaja,

merupakan

ahli

yang

memberikan

keterangan perihal efek Pajak Pertambahan Nilai (Value Added Tax) dalam PP No. 144/2000; 7.

Muhammad Yahya Harahap, merupakan ahli yang memberikan keterangan perihal penerapan Pasal 1156 KUHPerdata;

8.

Mariam Darus, merupakan ahli yang memberikan keterangan perihal

tanggung

jawab

direksi

dalam

sistem

hukum

Indonesia; 9.

Claude

Arthur

Jugmans,

merupakan

ahli

yang

memberikan

keterangan perihal perhitungan saham Adaro dan IBT; 121


10. James

Schaeffer

keterangan

Jr.,

perihal

merupakan

harga

saham

ahli

yang

yang

dapat

memberikan diperoleh

Adaro; 11. Ian Laurence Alexander, merupakan ahli yang memberikan keterangan perihal perhitungan Discounted Cash Flow Adaro dan IBT yang dilakukan oleh dirinya; 12. Victor Sim Mong Seng, Senior Legal Counsel of Deutsche Bank, memberikan keterangan tentang keterlibatannya dalam penjualan saham – saham yang dibebani dengan hak gadai.

Setiap mengucapkan

saksi

yang

sumpah

di

dihadirkan hadapan

oleh

Beckkett

pengadilan.

Lafal

wajib sumpah

diucapkan oleh Hakim dan setiap saksi wajib mengikutinya.

”It is vital to remember that a witness statement will be the maker’s evidence at trial. As a general rule he will enter the witness box, take the oath or affirm and give his name and address.”210

Dalam terlebih

hal

dahulu

ini,

Beckkett

kepada

saksi

diberikan yang

hak

untuk

dihadirkannya.

bertanya

Tahap

ini

disebut dengan evidence-in-chief. Setiap saksi dari Beckkett menjelaskan

fakta

yang

ia

tulis

di

dalam

affidavits.

Saat

210

John O’Hare dan Kevin Brown, Ibid., hal. 236.

122


memberikan

keterangannya,

saksi

diperkenankan

untuk

membuka

affidavits yang telah dibuatnya. Saksi juga diperkenankan untuk membuka

dokumen-dokumen

lain

yang

relevan

untuk

mendukung

keterangannya.

”The role of a witness statement at trial is to tell a story. The facts should run in chronological order. There must be no confusing flash backs. A witness will be given a copy of his statement and confirm that it is true. He will then be cross examined by the other side.211 Tahap

selanjutnya

adalah

cross-examination

oleh

pihak

Tergugat. Deutsche Bank dan PT. Dianlia Setyamukti yang telah menerima

affidavits-of-evidence-in

chief

dari

seluruh

saksi

yang dihadirkan Beckkettt memiliki hak untuk bertanya kepada setiap saksi tersebut. Di dalam cross examination ini, Deutsche Bank dan DSM berupaya untuk mematahkan dalil Beckkett.

Setelah kesempatan

tahap untuk

examination). Ketika

cross-examination, bertanya

Tahap

ini

Deutsche Bank dan

terhadap

satu

orang

kembali

bertujuan

kepada untuk

DSM belum puas

saksi

dari

Beckkett

diberikan

saksinya

meluruskan

(refakta.

dengan pemeriksaan

Beckkett,

maka

keduanya

diberikan hak untuk melakukan cross-examination kembali. Tahap 211

Ibid.

123


ini dapat dilakukan berkali-kali kepada satu orang saksi hingga seluruh pihak merasa cukup. b. Pemeriksaan Saksi Pihak Tergugat (Deutsche Bank dan PT. Dianlia Setyamukti)

Tidak berbeda dengan tahap pemeriksaan saksi dari pihak Penggugat, tahap pemeriksaan saksi dari pihak Tergugat juga melalui tahapan-tahapan sebagai berikut.

a. Opening of Defence's case b. Evidence-in-chief (EIC or oral testimony) of Defense’s witness c. Cross-examination of Defense witness d. Process (b) and (c) are repeated till all the Defense witnesses have taken the stand. e. Close of Defense’s case Deutsche Bank

Setelah Close of Plaintiff’s Case dari Beckkettt, Deutsche Bank

memiliki

2

perlawanan atau

opsi,

yaitu

memilih

untuk

melanjutkan

rebuttal atau memilih ”No case to answer.”

124


Deutsche Bank sebagai Tergugat I memilih untuk tidak memberikan oral evidence di pengadilan atau ”No case to answer.”

“77 At the close of Beckkett’s case, Deutsche Bank submitted that there was no case to answer, and elected not to enter its defence. Consequently, it did not rely on the affidavits of evidence-in-chief that were filed by its intended witnesses, and did not call any of them to give evidence.”212

Deutsche membuktikan penetapan

Bank

menilai

dalil-dalilnya

harga

dan

bahwa

Beckkett

mengenai

penjualan

adanya

saham

PT.

tidak

konspirasi Adaro

yang

dapat dalam telah

dijaminkan dengan hak gadai, sehingga permintaannya agar sahamsaham tersebut dikembalikan kepada pemilik sebelumnya adalah tidak masuk akal.

Konsekuensi menyebabkan evidence.

dari

pihaknya

Dengan

tindakan kehilangan

demikian,

semua

Deutsche hak

Bank

untuk

tersebut

mengajukan

affidavits

of

oral

evidence-in-

chief yang telah disusun oleh Deutsche Bank tidak digunakan, sebab

saksi-saksi

dari

pihak

Deutsche

Bank

tidak

akan

dihadirkan di dalam persidangan untuk memberikan keterangannya. 212

Singapore High Court Decision, Ibid., point number 77.

125


Affidavits

yang

tidak

diuji

melalui

cross-examination

tidak

memiliki nilai dan akan diabaikan oleh pengadilan. Mulai dari titik ini, Deutsche Bank hanya bergantung kepada argumen hukum atau legal argument

dan bukan kepada

alat bukti keterangan

saksi.213

Namun demikian, Deutsche Bank tetap memiliki hak untuk mengajukan

pertanyaan

kepada

saksi-saksi

yang

diajukan

oleh

Beckkett maupun DSM. PT. Dianlia Setyamukti (DSM)

213

Sebagaimana dikutip dari hasil wawancara penulis dengan advokat Rajah & Tann, Mr. Hamidul Haq: Since Deutsche Bank not calling their witnesses, what is the value of their affidavits in relation to evidence? The AEICs were made before the trial, and exchanged before the trial. However, since the Defence chose to make a submission of no case to answer at the trial itself, they were barred from calling further evidence from their witness. By calling a witness to the stand and having them undergo crossexamination, the effect is that the evidence which has been contained in the affidavit has been tested and the court may now attach the corresponding weight to the evidence based on, among others, the reliability and consistency of evidence given at trial. Since, however, the Defence made a submission of "no case to answer", the Defence was not entitled to rely on the affidavit evidence should the submission fail. Thus, not only was such evidence not tested via crossexamination, but such evidence was in fact given no weight and disregraded by the Court. The Defence's entire case would therefore be based on legal arguments, and not witness testimony.”

126


DSM merupakan Tergugat II di dalam kasus ini. Setelah Deutsche

Bank

memilih

”No

case

to

answer,”

tidak

demikian

dengan DSM. DSM memilih untuk memberikan oral evidence melalui 11 saksi.

Dalam

memberikan

oral evidence,

DSM

juga melalui

tahap-tahap yang sama dengan Beckkett. Adapun saksi-saksi yang dihadirkan oleh DSM adalah sebagai berikut.

1.

Edwin

Soeryadjaya,

Komisaris

Utama

PT.

Dianlia

Setyamukti memberikan keterangan sebagai berikut. o Ia merupakan pihak utama yang memutuskan agar DSM membeli saham yang telah dijaminkan dengan hak gadai dengan harga US$ 46 juta dari Deutsche Bank. o Ia merupakan salah satu pihak pengendali PT. Astra International (”Astra”). o Astra secara tidak langsung terlibat dalam kontraktor pertambangan Adaro. Ketika ia mengetahui bahwa saham Adaro

dan

Indonesia

Bulk

Terminal

tersedia

di

pasaran, ia tertarik untuk membeli saham tersebut, namun memiliki keraguan karena ketertarikan Sukanto Tanoto

terhadap

saham

yang

dijaminkan

dengan

hak

gadai tersebut.

127


2.

Sandiaga Salahuddin Uno, Direktur DSM dan rekan dari Soeryadjaya memberikan keterangan sebagai berikut.

b. Ia

memberi

informasi

kepada

Soeyadjaya

mengenai

eksekusi gadai saham oleh Deutsche Bank dan membuat 2 penawaran awal sebesar US$ 25 juta dan US$ 40 juta. c. Setelah

tercapai

kesepakatan

harga

sebesar

US$

46

juta, ia menyusun rencana pembelian dengan dibantu oleh Agus Sutopo, advokat dari Indonesia. d. Ia juga bekerja sam adengan Indra Aman yang merupakan contact person antara Deutsche Bank dan DSM. e. Ia

memberikan

bukti

mengenai

pembiayaan

DSM

untuk

Bank Mandiri dan kontrak transportasi antara DSM dan Adaro.

3.

Chia Ah Hoo, Direktur Adaro, yang memberikan keterangan perihal kontrak transportasi dengan DSM.

4.

Budi

Rachman,

memberikan

General

keterangan

Manager perihal

Operasi

DSM,

implementasi

yang

kontrak

transportasi batu bara dengan Adaro. 5.

Angelien Menokathy Jacob, Kepala Seksi Akuntan DSM, yang memberikan keterangan mengenai pembukuan akuntansi yang berkaitan dengan jasa transportasi batu bara. 128


6.

Inghie Kwik, merupakan ahli yang memberikan keterangan perihal

kondisi

Indonesia

pada

makroekonomi, 2001

ketika

sosial, DSM

dan

membeli

politik

di

saham

yang

ahli

yang

pajak

dan

dijaminkan dengan hak gadai tersebut. 7.

Peh

Yudie

Prawira

memberikan

Paimanta,

keterangan

ketidakpastian

yang

merupakan

mengenai

isu

terkandung

dalam

Peraturan

Pemerintah No. 144 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai. 8.

Shiv

Kumar

Dave,

merupakan

ahli

yang

memberikan

keterangan mengenai Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang berperan dalam pemulihan asset bank. 9.

Fred

B.G

Tumbuan,

merupakan

ahli

yang

memberikan

keterangan mengenai Pasal 1156 KUHPerdata. 10. Mohammad

Idwan

Ganie,

merupakan

ahli

yang

memberikan

keterangan tentang hukum Indonesia yang menyangkut tugas dan kewenangan direksi, komisaris, dan hak pemberi gadai saham

untuk

memperoleh

Victor

Gubbins,

kembali

sahamnya

yang

telah

dijual. 11. Colin

merupakan

ahli

yang

memberikan

keterangan mengenai harga batu bara di Indonesia.

129


2. Pemeriksaan Saksi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Guna membuktikan dalil gugatannya, Winfield mengajukan 2 orang saksi ahli dan 1 orang saksi. Adapun ahli yang dihadirkan adalah sebagai berikut. a. Prof. Erman Radjagukguk214 Prof. dihadirkan. menetapkan

Erman

Radjagukguk

Majelis hari

Hakim

Selasa,

merupakan

Pengadilan 25

Maret

ahli

Negeri

2008

pertama

Jakarta

sebagai

yang

Selatan

hari

untuk

mendengar keterangan ahli. Setelah disumpah menurut agamanya (Islam) oleh juru sumpah tersendiri, ahli memberikan keterangan tertulis mengenai halhal

yang

sebelumnya

berhubungan dan

dengan

memberikan

perkara keterangan

yang

telah

secara

ia

susun

langsung

di

pengadilan, antara lain:

214 Disusun berdasarkan wawancara penulis dengan Supandi, S.H., aparat pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menjadi panitera perkara ini pada 22 Mei 2008. Dalam kesempatan wawancara tersebut, penulis diberikan kesempatan untuk membaca Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Prof. Erman Radjagukguk yang telah ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim dan Panitera.

130


1. Hukum

Perseroan

struktur

PT,

Terbatas

kedudukan

di PT,

Indonesia,

yang

karakteristik

meliputi: PT,

harta

kekayaan PT, dan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas; 2. Saham, yang meliputi: kepemilikan saham secara umum dan beneficial ownership secara khusus. Dalam

persidangan

ini,

semua

pihak

menggunakan

haknya

untuk mengajukan pertanyaan kepada ahli, kecuali Turut Tergugat II. Kuasa Turut Tergugat II telah memandang cukup keterangan yang diberikan oleh ahli.

b. M. Yahya Harahap215 Dalam persidangan selanjutnya, yaitu pada Selasa, 1 April 2008, Penggugat menghadirkan ahli kedua. Setelah ahli disumpah 215 Disusun berdasarkan pengamatan penulis pada hari persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 1 April 2008 dan wawancara dengan Supandi, S.H. selaku Panitera. Penulis juga diberi kesempatan untuk membaca Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama M. Yahya Harahap yang telah ditandatangani Ketua Majelis Hakim dan Panitera.

131


menurut

agamanya

keterangan

yang

(Islam) telah

oleh

ia

juru

susun

sumpah,

ahli

memberikan

sebelumnya

dan

memberikan

keterangan secara langsung, antara lain mengenai: 1. Perbedaan gugatan voluntair dan contensius 2. Eksekusi gadai saham menurut hukum di Indonesia, serta penerapan Pasal 1150, 1156, dan 1156 KUHPerdata 3. Fungsi

pengawasan

dan

kewenangan

yang

dimiliki

oleh

Pengadilan Tinggi sehubungan dengan pembatalan penetapan Pengadilan Negeri 4. Upaya

hukum

terhadap

pembatalan

penetapan

Pengadilan

Negeri. Dalam persidangan ini, hanya Turut Tergugat V yang tidak menggunakan haknya untuk mengajukan pertanyaan kepada ahli. Selanjutnya,

Penggugat

dalam

persidangan

ini

hanya

mengajukan satu orang saksi, yaitu Andi Kelana. Pemeriksaan terhadap saksi ini dilangsungkan pada Selasa, 8 April 2008, pk. 10.00 WIB.216

Baik Penggugat, Para

Tergugat, dan Para Turut

Tergugat hanya dihadiri oleh Kuasanya.

132


Dalam Majelis

awal

masih

mengajukan

persidangan, memberikan

bukti

saksi.

Majelis

kesempatan Penggugat

Hakim

mengatakan

bahwa

kepada

Penggugat

untuk

menyatakan

bahwa

pihaknya

hanya akan mengajukan 1 orang saksi dan saksi telah siap untuk dihadirkan di dalam persidangan. Majelis Hakim kemudian meminta saksi untuk dihadirkan ke dalam ruangan persidangan. Andi

Kelana

kemudian

memasuki

ruang

persidangan,

menyerahkan kartu identitas kepada Ketua Majelis Hakim, dan duduk di kursi saksi. Ketua Majelis Hakim memeriksa identitas saksi

dan

menanyakan

apakah

saksi

memiliki

hubungan

darah,

semenda, ataupun pekerjaan dengan Penggugat, Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat. Saksi menjawab tidak. Saksi Andi Kelana memeluk agama Katholik. Oleh sebab itu, berdasarkan keyakinan dan ajaran agamanya, maka saksi hanya diwajibkan untuk berjanji. Saksi wajib mengikuti lafal janji yang diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dengan sikap berdiri dan

tangan

kanan

menghadap

ke

atas

dengan

dua

jari,

yaitu

telunjuk dan jari tengah membentuk simbol janji. Setelah saksi

216

Penulis melakukan observasi secara langsung ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melihat proses pemeriksaan saksi. Penulis juga melakukan wawancara dengan Supandi, S.H. selaku Panitera dan melihat Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Andi Kelana.

133


berjanji, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi terlebih dahulu. Dalam pemeriksaannya, saksi memberikan keterangan mengenai pemberian

kuasa

untuk

menghadiri

Rapat

Umum

Pemegang

Saham

(RUPS) di PT. Swabara Mining Energy pada tanggal 22 Desember 2007, materi dan proses RUPS, serta risalah RUPS. Setelah para pihak menyatakan tidak ada lagi pertanyaan yang hendak diajukan kepada saksi, maka hakim menanyakan kepada Penggugat apakah masih ada saksi atau ahli lainnya yang hendak diajukan. Penggugat menjawab tidak. Selanjutnya, Majelis Hakim memberikan

kesempatan

kepada

Para

Tergugat

dan

Para

Turut

Tergugat untuk mengajukan saksi atau ahli. Atas kesempatan yang diberikan

tersebut,

Para

menyatakan

bahwa

mereka

mengajukan

saksi

dan

Tergugat tidak

memohon

dan

Para

Turut

menggunakan kepada

Majelis

Tergugat

haknya Hakim

untuk agar

melanjutkan persidangan ke tahap kesimpulan.

3.

Persamaan

dan

Perbedaan

Proses

Pemeriksaan

Saksi

dalam

Perkara Perdata di Singapura dan Indonesia 1. Persamaan 134


1.1 Beban pembuktian Dalam

perkara

memiliki

beban

perdata,

pembuktian

hukum yang

Singapura sama,

dan

yaitu

Indonesia

siapa

yang

mendalilkan maka ia harus membuktikan. Pasal 163 HIR/283 RBg menyatakan: “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”

Sementara itu, Section 103 Evidence Act menyatakan: “(1) Whoever desires any court to give judgment as to any legal right or liability, dependent on the existence of facts which he asserts, must prove that those facts exist. (2) When a person is bound to prove the existence of any fact, it is said that the burden of proof lies on that person.”

Beckkett dibebankan dahulu.

sebagai kewajiban

Sama

halnya

Penggugat

dalam

untuk

memberikan

dengan

Winfield

Singapore

High

pembuktian International,

Court

terlebih selaku

Penggugat dalam Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ia memiliki kewajiban untuk membuktikan dalilnya. 1.2. Pengertian alat bukti saksi 135


Berdasarkan

hukum

acara

perdata

Indonesia,

alat

bukti

berupa kesaksian mencakup alat bukti keterangan saksi (biasa) dan alat bukti keterangan ahli. Saksi dan ahli merupakan pihak ketiga di luar para pihak yang didengar keterangannya untuk memberikan

kejelasan

mengenai

suatu

peristiwa

yang

disengketakan. Hukum acara perdata Singapura juga tidak memisahkan alat bukti keterangan saksi (biasa) dengan alat bukti keterangan ahli. Evidence Act menempatkan keterangan saksi dan keterangan ahli ke dalam oral evidence. Oral evidence must be direct217 62. —(1) Oral evidence must in all cases whatever be direct — (a) if it refers to a fact which could be seen, it must be the evidence of a witness who says he saw that fact; (b) if it refers to a fact which could be heard, it must be the evidence of a witness who says he heard that fact; (c) if it refers to a fact which could be perceived by any other sense or in any other manner, it must be the evidence of a witness who says he perceived that fact by that sense or in that manner; (d) if it refers to an opinion or to the grounds on which that opinion is held, it must be the evidence of the person who holds that opinion on those grounds.

217

Singapore, Section 62 of Evidence Act.

136


1.3. Keterangan saksi yang dinilai sebagai alat bukti adalah keterangan yang diberikan di dalam persidangan. Di dalam perangkat hukum Indonesia, hal ini diatur dalam Pasal

140

ayat

(1)

HIR

dan

Pasal

148

HIR.

Saksi

harus

memberikan keterangan secara lisan dan pribadi di persidangan dan tidak diwakilkan. Sementara itu, dalam Section 62 (1) of Evidence Act di Singapura diatur bahwa oral evidence must in all cases whatever be direct. Pembuktian

dalam

persidangan

di

High

Court

Singapura,

terutama dalam memberikan oral evidence dilakukan oleh para pihak dengan cara memanggil seluruh saksi-saksinya yang telah membuat affidavits. Saksi-saksi dari pihak Beckkett dan Dianlia Setyamukti memiliki kekuatan pembuktian sebagai oral evidence setelah dinilai memenuhi persyaratan formil dan materiil oleh hakim. Keterangan dari para saksi tersebut yang dibuat di bawah sumpah di dalam persidangan merupakan keterangan yang dinilai sebagai alat bukti. Berbeda halnya dengan Deutsche Bank yang memilih untuk tidak

menghadirkan

disusun

dan

saksi-saksinya

ditukarkan.

Hakim

walaupun pada

affidavits

High

Court

telah tidak

mempertimbangkan dan tidak menilai affidavits yang dibuat oleh 137


Deutsche Bank sebagai alat bukti keterangan

saksi. Hal ini

dilandasi oleh pengaturan bahwa oral evidence must be direct atau

alat

bukti

saksi

harus

diberikan

secara

langsung

di

keterangannya

di

hadapan sidang. 1.4. Saksi wajib mengucapkan sumpah. Sumpah

diucapkan

hadapan

sebelum

persidangan

dan

saksi

memberikan

diucapkan

sesuai

dengan

agama

yang

dianut. Di dalam hukum Singapura, affidavits juga dibuat di bawah

sumpah.

Namun

demikian,

affidavits

tanpa

cross-

examination saksi tidak akan bernilai sebagai oral evidence. Sumpah

dalam

pembuatan

affidavits

bertujuan

untuk

menjamin

kebenaran dalam pernyataan tertulis yang dibuat oleh saksi. Sumpah

sebelum

saksi

diperiksa

di

pengadilan

adalah

untuk

menurut

hukum

menjamin kebenaran dari kesaksian yang ia berikan. 1.5. Proses pemeriksaan saksi di pengadilan. Secara

keseluruhan

Singapura

dan

proses

Indonesia

pemeriksaan adalah

sama.

saksi Pihak

yang

menjadi

Penggugat diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk mengajukan saksinya

dan

bertanya

kepada

saksi

tersebut.

Setelah

itu,

Tergugat diberikan kesempatan untuk bertanya dan hakim akan 138


memberikan kesempatan kepada Penggugat kembali untuk bertanya. Di dalam hukum Singapura, sistem ini

disebut dengan

examination.

diperiksa

Selain

itu,

saksi

juga

cross-

secara

satu

persatu.

2. Perbedaan 2.1. Sistem Pembuktian Hukum acara perdata Indonesia menganut sistem pembuktian positif. keputusan

Dengan

sistem

terikat

pembuktian

dengan

alat-alat

ini,

hakim

bukti

yang

dalam

membuat

diatur

dalam

peraturan perundang-undangan. Lain halnya dengan Singapura. Hakim selain terikat dengan alat-alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, juga terikat dengan yurisprudensi atau case law yang dibuat oleh hakim yang lebih tinggi. Hal ini karena Singapura sebagai negara common law memiliki doktrin stare decisis. 2.2. Kekuatan alat bukti keterangan saksi Saksi dalam perkara perdata di Indonesia memiliki peran yang cukup signifikan, yaitu: untuk memperkuat alat bukti surat 139


atau apabila tidak ada alat bukti surat, maka saksi menjadi alat bukti yang penting. Selain itu, Indonesia menganut doktrin unus testis nullus testis, yaitu satu saksi saja tidak akan dianggap sebagai alat bukti. Hakim baru dapat menilai apabila terdapat 2 atau lebih saksi yang memberikan keterangan secara independen, namun berhubungan. Dengan demikian, kekuatan alat bukti kesaksian adalah bebas, yaitu tergantung dari penilaian hakim. Dalam sistem hukum di Singapura, terutama dalam perkara perdata, hakim mengacu pada asas preponderance of evidence atau the best evidence must be presented before the court. Alat bukti

yang

terbaik

harus

dihadirkan

oleh

para

pihak

untuk

membuktikan dalilnya. Selain itu, tidak ada pengaturan mengenai berapa jumlah saksi yang harus dihadirkan di dalam Evidence Act. 2.3. Proses pemeriksaan saksi Rules

of

Court

Singapura

mewajibkan

setiap

pihak

yang

berperkara untuk membuat affidavits of evidence-in-chief bagi setiap

saksi

yang

akan

bawah

sumpah

dan

akan

dihadirkannya. diberikan

Affidavits

kepada

semua

dibuat pihak

di yag

berpekara sebelum hari sidang. Hal ini bertujuan agar seluruh 140


pihak mendapatkan gambaran jelas mengenai duduk perkara dan para

pihak

mematahkan

dapat dalil

mempersiapkan lawan.

alat

Affidavits

bukti

akan

lainnya

“diuji”

di

untuk dalam

persidangan melalui cross-examination saksi. Setiap saksi yang dihadirkan oleh Beckkett dan Dianlia Setyamukti telah terlebih dahulu menyusun affidavits. Demikian halnya bagi saksi dari pihak Deutsche Bank. Walaupun Deutsche Bank

memilih

affidavits hadirkan.

no

dari

case setiap

Keseluruhan

(exchanging),

to

sehingga

answer,

saksi

dan

affidavits seluruh

merek ahli

atelah yang

tersebut

pihak

akan

telah

(termasuk

menyusun mereka

ditukarkan

hakim)

telah

memiliki gambaran mengenai duduk perkara. Indonesia

tidak

mengenal

affidavits.218

Keterangan

tertulis di bawah sumpah dari seorang tidak dapat disamakan dengan keterangan saksi di muka hakim dan tidak ada kewajiban bagi para pihak yang berperkara untuk membuat affidavits bagi setiap saksi yang akan dihadirkannya. Dengan demikian, pada waktu persidangan pembuktian dengan agenda pemeriksaan saksi

218 Berdasarkan K/Sip/1954.

Putusan

Mahkamah

Agung

10

Januari

1957

no.

38

141


atau ahli, maka pihak lawan tidak dapat mengetahui keterangan apa yang akan diberikan oleh saksi tersebut. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ahli-ahli

dan

saksi

menyusun

affidavits.

ahlinya,

Penggugat

hadapan

sidang

yang Namun

telah

yang

dihadirkan

oleh

demikian,

terlebih

terbuka

untuk

Penggugat

sebelum

dahulu umum

tidak

menghadirkan

memberitahukan bahwa

mereka

di

akan

menghadirkan ahli di bidang hukum perusahaan dan ahli di bidang eksekusi gadai saham.

2.4. Pihak yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi. Dalam sistem hukum Singapura, ruang lingkup pihak yang dapat dihadirkan sebagai saksi adalah luas. Para pihak yang bersengketa dalam perkara perdata juga memiliki kecakapan untuk memberikan kesaksian, demikian juga dengan suami atau istri dari

pihak

yang

berpekara,

juga

dianggap

cakap

untuk

bersaksi.219 Pada tahap pembuktian dengan pemeriksaan saksi, Beckkett sebagai

Penggugat

menghadirkan

Arthur

Ling

Ping

Shuan

dan

219

Singapura, Section 122 (1) Evidence Act.

142


Anthony

Jeffrey

sendiri.

D’Cruz

Demikian

yang

halnya

merupakan

dengan

direktur

Dianlia

Beckkett

Setyamukti

yang

menghadirkan saksi-saksi dari pihaknya, yaitu: a.

Edwin

Soeryadjaya,

Komisaris

Utama

PT.

Dianlia

Setyamukti b.

Sandiaga Salahuddin Uno, Direktur DSM

c.

Budi Rachman, General Manager Operasi DSM

d.

Angelien Menokathy Jacob, Kepala Seksi Akuntan DSM

Berbeda halnya di Indonesia. Pasal 139 HIR dan Pasal 145 HIR

melarang

keluarga

sedarah

dan

keluarga

semenda

menurut

keturunan yang lurus dari salah satu pihak dan suami atau istri meskipun

sudah

bercerai

untuk

menjadi

saksi.

Adapun

tujuan

pengaturan ini adalah untuk mencegah pemberian keterangan yang tidak objektif dan untuk tetap menjaga huungan keluarga yang baik. Pihak

yang

dapat

didengar

keterangannya

sebagai

saksi

dalam sistem hukum acara perdata Indonesia adalah pihak ketiga dan bukan salah satu pihak yang berperkara. Dengan demikian, 143


pihak yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi juga tidak boleh didengar keterangannya sebagai ahli. Pihak yang menjadi ahli dan saksi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan merupakan pihak ketiga di luar para pihak yang berperkara dan tidak memiliki larangan untuk

menjadi

saksi.

Prof.

Erman

Radjaguguk

dan

M.

Yahya

Harahap memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi ahli oleh Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara. Andi Kelana yang dihadirkan

sebagai

saksi

tidak

memiliki

hubungan

darah,

semenda, atau pekerjaan upah-mengupah dengan para pihak yang berperkara, sehingga ia dapat dihadirkan sebagai saksi di dalam persidangan.

BAB V PENUTUP

144


A. KESIMPULAN Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 1.

Alat bukti keterangan saksi menurut hukum acara perdata Indonesia

adalah

berdasarkan

apa

pihak yang

ia

yang

memberikan

lihat,

dengar,

keterangan atau

alami.

Keterangan ahli juga termasuk di dalamnya. Keterangan saksi yang dapat dinilai sebagai alat bukti adalah keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah dan disampaikan secara langsung di dalam sidang pengadilan. Keterangan saksi di bawah sumpah yang dibuat secara tertulis di luar sidang pengadilan

(affidavits)

tidak

diakui

sebagai

alat

bukti

keterangan saksi. 2.

Alat

Bukti

Singapura

Keterangan adalah

Saksi

pihak

dalam

yang

Hukum

Acara

memberikan

Perdata

keterangan

berdasarkan apa yang ia lihat, ia dengar, atau apa yang ia alami, dan keterangan ahli. Keterangan saksi yang dinilai sebagai

alat

bukti

diberikan

di

bawah

sumpah

dan

disampaikan secara langsung dalam sidang pengadilan. Dalam prosesnya,

saksi

dan

ahli

diwajibkan

untuk

membuat

145


affidavits.

Penyusunan affidavits wajib mengikuti syarat

dan format yang diatur dalam Rules of Court. 3.

Perbandingan keterangan saksi antara hukum acara perdata Indonesia

dengan

Singapura

adalah

sebagai

berikut.

Persamaan dalam prosedur pemeriksaan saksi dapat dilihat dalam beberapa aspek, yaitu;

a.

Beban pembuktian Dalam

perkara

perdata,

pihak

yang

mendalilkan

wajib

membuktikan dalilnya tersebut dengan mengajukan alat-alat bukti yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

b.

Pengertian alat bukti keterangan saksi Saksi

adalah

pihak

yang

memberikan

keterangan

tentang

peristiwa yang dilihat atau dialaminya sendiri, dan termasuk keterangan ahli. c.

Proses pemeriksaan saksi di pengadilan

146


Keterangan saksi harus disampaikan secara langsung. Dengan demikian,

affidavits

keterangan

saksi.

bukan

Dalam

merupakan

sistem

hukum

suatu

alat

Singapura,

bukti

saksi

yang

tidak jadi dihadirkan, affidavitsnya tidak akan dipertimbangkan oleh hakim dan tidak akan dinilai sebagai alat bukti. Perbedaan keterangan

yang

saksi,

dapat

ditemukan

terlihat

dari

mengenai

pihak

yang

alat

dapat

bukti

diajukan

menjadi saksi. Di Singapura, para pihak yang bersengketa dalam perkara perdata, suami atau istri dari pihak yang berperkara tetap

memiliki

Indonesia,

kecakapan

keluarga

untuk

sedarah

dan

memberikan keluarga

kesaksian.

karena

Di

perkawinan

(semenda) menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak dan

istri/suami

bercerai),

serta

dari

salah

pihak

yang

satu

pihak

berperkara

(meskipun

tidak

dapat

sudah menjadi

saksi.

Kekuatan pembuktian alat bukti keterangan saksi menurut hukum

acara

perdata

Indonesia

adalah

bebas

(tergantung

penilaian hakim) dan menganut asas unus testis nullus testis. Sementara

itu,

hukum

acara

perdata

Singapura

menganut

asas

147


preponderance of evidence dan tidak ada pengaturan mengenai jumlah saksi yang harus dihadirkan di dalam persidangan. Aspek

lain

yang

berbeda

adalah

adanya

kewajiban

saksi

untuk menyusun affidavit sebelum diperiksa di persidangan. Hal ini tidak berlaku dalam sistem hukum Indonesia.

B. SARAN Satu rekomendasi yang dapat diberikan adalah menyangkut proses

pemeriksaan

penyusunan

saksi

affidavits.

di

pengadilan,

Hukum

acara

khususnya perdata

mengenai Indonesia

direkomendasikan untuk menggunakan sistem penyusunan affidavits pula. Secara tidak langsung, hukum acara di Indonesia sudah mengenal konsep yang serupa dengan affidavits. Sebagai contoh, keterangan

saksi

keterangan

yang

dalam disusun

hukum di

acara

dalam

pidana

Berita

mengacu

Acara

pada

Pemeriksaan

(BAP). Sementara itu, dalam hukum acara perdata, keterangan tertulis

juga

harus

disusun

oleh

ahli

sebelum

memberikan

keterangannya di persidangan dan keterangan tersebut diperkuat dengan

sumpah

sebelum

ahli

memberikan

keterangannya

di

persidangan. Dengan demikian, konsep affidavits dalam pemberian keterangan saksi di Indonesia dapat memberikan manfaat yang 148


signifikan

tanpa

keterangan

saksi

mengubah

kekuatan

sebagaimana

diatur

pembuktian di

dalam

alat HIR

bukti dan

KUHPerdata.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku 149


Adolf, Huala. Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional. Bandung: Refina Aditama, 2007. Ali, Achmad. Keterpurukan Hukum di Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005. Black, Henry Campbell. Black’s Thomson West, 2007.

Law

Dictionary

8th

Edition.

Friedman, Lawrence. The Legal System: A Social Science Perspective. New York: Russel Sage Foundation, 1975). John, O’Hare dan Kevin Browne. Civil Litigation 13th Edition. Sweet & Maxwell, 2007. Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata Tentang Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Gugatan, Putusan

______ . Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika, 2005. Lim, Charles. “Information Technology and The Law of Evidence– Recent Legislative Initiatives.” Singapore Academy of Law Journal (1997). Makarao, Moh. Taufik. Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata. Jakarta: Rineka Cipta, 2004. Mamudji, Sri et al. Metode penelitian dan Penulisan Hukum. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005. Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1998.

Indonesia.

Mulyadi, Lilik. Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktik Peradilan di Indonesia. Jakarta: Djambatan, 2002.

150


Pinsler, Jeffrey. “Approaches to the Evidence Act: The Judicial Development of a Code.” Singapore Academy of Law Journal (2002). Prodjodikoro, Wirjono. Hukum Acara Bandung: Sumur Bandung, 1978.

Perdata

di

Indonesia.

Sakamoto, Naoyuki and Hikmahanto Juwana. Reforming Laws and Institutions in Indonesia 1998-2006. Jakarta: IDE-JETRO, 2006. Samudera, Teguh. Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata. Bandung: Alumni, 1992. Sardjono, H.R. dan. Frieda Husni Hazbullah. Bunga Rampai Perbandingan Hukum Perdata. Jakarta: Indo-Hill, 2003. Soe,

Myint. Principle of Singapore Law (Including Business Law). 3rd ed. Singapore: Institute Banking and Finance, 1996.

Soekanto, Soerjono. Press, 2005.

Pengantar

Penelitian

Hukum.

Jakarta:

UI

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006. Soepomo, R. Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri. Cet. Ke-17. Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.

Soesilo, R. RIB/HIR Dengan Penjelasan. Bogor: Politea, 1995.

Soemartono, Gatot. Arbitrase dan Mediasi di Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pusataka Utama, 2006. Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik. Jakarta: Mandar Maju, 2005. 151


Tabalujan, Benny S. dan Valerie Du Toit-Low. Singapore Bussiness Law. 4th Edition. Singapore: Bussiness Law Asia, 2006. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1990. Yung, Chin Tet. Evidence. Singapore: Butterworths, 1997. II. Skripsi dan Artikel

Teddy Anggoro. Upaya Hukum Yang Dapat Diajukan Terhadap Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri (Studi Kasus Deutsche Bank Ag. Singapore Lawan Beckket PTE. LTD Tentang Pembatalan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Mengenai Eksekusi Gadai Saham Oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2003. III. Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. UU No. 14. LN No. 74 Tahun 1970. TLN No. 2591.

________ .Undang-Undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UU No. 37 Tahun 2004, LN. No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443. ________ .Undang-Undang Tentang Perkawinan, UU Nomor 1 Tahun 1974, LN. No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019

152


________ .Undang-Undang Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU Nomor 31 Tahun 1999, LN No. 140 Tahun 1999, TLN No. 3874. ________ .Undang-Undang Tentang Peradilan Umum. UU No. 2, LN No. 20 Tahun 1986. TLN N0. 3327. sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2004.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet.8. Jakarta; Pradnya Paramitha, 1976.

Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR atau Reglemen Indonesia yang diperbaharui) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

IV. Internet

Goh

Choon Hian, Leonard. Legal System in ASEAN–Singapore. (3 Februari 2008).

”Beckkett Gugat Adaro Dalam Sidang Pekan Depan,” (3 Juni 2008).

153


“Conducting A Civil Trial in Person,” (18 Januari 2007).

”Deutsche Bank Kembali Maret 2008).

Digugat,”

<www.hukumonline.com>

(25

“Dianlia Siap Hadapi Beckkett,” (25 Maret 2008). ”Giliran Beckkett Gugat Deutsche Bank <www.hukumonline.com> (26 Mei 2008).

di

PN

Jaksel”,

“Introduction of Singapore Law and Legal System,” <www.sma.org.sg/whatsnew/ethics/Y1_S2_siva_article.doc> (18 Januari 1008). ”Pengadilan Singapura Tolak Gugatan Beckkett,” <www.hukumonline.com>(25 Maret 2008). “Perkembangan Hubungan Bilateral Indonesia Singapura,” (23 Januari 2007). “Singapore, Section 19 dan Section 50 Subordinate Court Acts,” (23 Januari 2007).

“Soal Eksekusi Gadai Saham, Gugatan Ke Deutsche Bank Kembali Disidangkan”, (25 Maret 2008). “Subordinate Court, Annual Report <www.subcourts.gov.sg.> (20 Februari 2008).

2004,”

“Supreme Court, Annual Report 2004,” <www.supremecourt.gov.sg> (20 Februari 2008). 154


http://www.singaporestatutes.gov.sg. http://app.supremecourt.gov.sg.

155


SKRIPSI PERBANDINGAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI PADA HUKUM ACARA PERDATA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA DENGAN SINGAPURA

Recommend Documents