SKRIPSI
PENGATURAN PENETAPAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (KTUN) YANG BATAS WAKTU PENETAPANNYA TIDAK DITENTUKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN
GUSTI MADE TRIANTAKA NIM. 1203005025
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2016 i
PENGATURAN PENETAPAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (KTUN) YANG BATAS WAKTU PENETAPANNYA TIDAK DITENTUKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN
Skripsi ini dibuat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Udayana
GUSTI MADE TRIANTAKA NIM. 1203005025
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2016 ii
iii
iv
KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya, skripsi yang berjudul “PENGATURAN PENETAPAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (KTUN)
YANG
BATAS
WAKTU
PENETAPANNYA
TIDAK
DITENTUKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN” dapat penulis selesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Skripsi ini diajukan sebagai kewajiban dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Udayana. Penulis menyadari bahwa penyusunan dan penyelesaian skripsi ini dapat berhasil dengan baik berkat arahan, bimbingan, dukungan, masukan dan saran dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada: 1. Bapak Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH.,MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana. 2. Bapak I Ketut Sudiarta, SH.,MH, Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Udayana. 3. Bapak I Wayan Bela Siki Layang, SH.,MH, Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Udayana. 4. Bapak I Wayan Suardana, SH.,MH, Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Udayana. 5. Bapak I Ketut Suardita, SH., MH, Ketua Bagian Hukum Pemertintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana yang telah memberikan bimbingan,
v
pengarahan, saran, dukungan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 6. Bapak Dr. I Nyoman Suyatna, SH., MH, Dosen Pembimbing I dalam penyusunan skripsi ini, yang telah memberi arahan, bimbingan, dukungan, saran dan petunjuk yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 7. Bapak Kadek Sarna, SH., MKn, Dosen Pembimbing II dalam penyusunan skripsi ini, yang telah meluangkan banyak waktu dan telah dengan sabar memberi arahan, bimbingan, dukungan, masukan dan saran serta petunjuk yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 8. Ibu Ni Made Ari Yuliartini Griadhi, SH., MH, Dosen Pembimbing Akademik penulis yang senantiasa mengarahkan dan membimbing penulis selama duduk di bangku perkuliahan. 9. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Udayana yang telah sangat berjasa memberikan ilmu pengetahuan selama penulis duduk di bangku perkuliahan. 10. Seluruh Staff Administrasi dan Pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Udayana yang telah memberikan bantuan selama duduk di bangku perkuliahan. 11. Dewan Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk menguji skripsi ini. 12. I Gusti Made Cakra dan Dewa Ayu Nik selaku orang tua penulis yang selalu memberikan kasih sayang, do’a, perhatian dan dukungan moril dan materiil vi
serta pengorbanan yang tak ternilai selama penulis menempuh pendidikan dasar sampai dengan menyelesaikan studi Program Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Udayana. 13. Gusti Ayu Putu Indayani, SS. dan I Gusti Made Suryanatha selaku saudara dan sepupu penulis, yang selalu memberikan do’a, dukungan dan motivasi penyemangat pada saat penulis merasa jenuh selama menempuh perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. 14. I Gusti Ketut Sutama dan Ni Made Miduwati selaku paman dan bibi penulis, serta I Gusti Putu Arya Diyastama tersayang, yang telah mendo’akan dan berkenan memberikan tempat tinggal dan dukungan moril serta materiil selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Udayana. 15. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis, Kevin Saputra Ryadi, Bayu Putra Pemayun, Ari Dwiyatmika, Putri Purnama Santhi, Agus Mega Putra, Bagus Wicaksana, Baruna, Aris, Yudi, Gung Ari, Gung Dalem, Dewi Lestari, Maria, Anti, Nitayanti, Gek In, Yeyen, Ayu Purnama, Alit, Ayu Pasek, Intan, Mitha, Tami, Ema, Gek Mas, Ayu Purwati dan Tuti serta rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Udayana Angkatan 2012 yang telah menemani mulai dari awal kuliah hingga menyelesaikan jenjang pendidikan sarjana ini. 16. Kepada keluarga besar Udayana Moot Court Community (UMCC) yang senantiasa memberikan pengalaman berharga dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, terutama fungsionaris tahun kepengurusan 2013 - 2014 dan delegasi Piala Prof. Soedarto IV, Kak Juli, Kak Apdila, vii
Kak Susi, Kak Riyani, Kak Dasri, Kak Cintia, Kak Gung Gek, Kak Elcintya, Kak Aloy, Kak Yogi, Kak Alvin, Kevin, Bayu, Arik, Gek In, Nisa, Tasya, Fachri. 17. Kepada keluarga besar Student Community for International Law (SCIL) yang telah memberikan pengalaman yang bermanfaat bagi penulis dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam skripsi ini dan sangat jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pembaca dan bagi kemajuan ilmu hukum.
Denpasar, 1 Februari 2016
Penulis
viii
ix
DAFTAR ISI HALAMAN SAMPUL …………………………………………………... i HALAMAN PRASYARAT GELAR SARJANA HUKUM …………… ii HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ………………................ iii HALAMAN PENGESAHAN PANITIA PENGUJI …………………....
iv
KATA PENGANTAR ………………………………………………….... v SURAT PERNYATAAN KEASLIAN …………………………………. ix DAFTAR ISI …………………………………………………………….. x ABSTRAK ……………………………………………………………….. xiii ABSTRACT ……………………………………………………………….. xiv BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………. 1 1.1 Latar Belakang …………………………………………............. 1 1.2 Rumusan Masalah ………………………………………............ 10 1.3 Ruang Lingkup Masalah ……………………………………….. 11 1.4 Tujuan Penelitian ……………………………………………..... 11 1.5 Manfaat Penelitian ………………………………………........... 12 1.6 Landasan Teoritis …………………………………………….... 13 1.7 Metode Penelitian ……………………………………………… 20 BAB
II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAKAN PEMERINTAH, KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (KTUN), PERADILAN TATA USAHA NEGARA DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ……………… 27 2.1 Tindakan Pemerintah ...........................................……………… 27 2.2 Keputusan Tatat Usaha Negara (KTUN) ……………………… 34 x
2.3 Peradilan Tata Usaha Negara ...……………………………....... 41 2.4 Peraturan Perundang-undangan ………………………………... 44 BAB III PENGATURAN PENETAPAN KTUN YANG BATAS WAKTU PENETAPANNYA TIDAK DITENTUKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA ………………… 48 3.1 KTUN yang Batas Waktu Penetapannya Tidak Ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan ………………………………. 48 3.2 KTUN yang Batas Waktu Penetapannya Tidak Ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan dalam UU PTUN ……............ 55 3.3 KTUN yang Batas Waktu Penetapannya Tidak Ditentukan oleh Peraturan
Perundang-undangan dalam UU
Administrasi
Pemerintahan ………………………………………………….. 66 BAB IV AKIBAT SERTA UPAYA HUKUM PENYELESAIAN PERTENTANGAN NORMA ANTARA PASAL 3 AYAT (3) UU PTUN DAN PASAL 53 AYAT (2) DAN (3) UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN ……………………… 75 4.1 Pertentangan Norma antara Ketentuan Pasal 3 ayat (3) UU PTUN dan Pasal 53 ayat (2) dan (3) UU Administrasi Pemerintahan ………………………………………………….. 75 4.2 Akibat Hukum Pertentangan Norma antara Ketentuan Pasal 3 ayat (3) UU PTUN dan Pasal 53 ayat (2) dan (3) UU Administrasi Pemerintahan ………………………………….... 83 4.3 Upaya Hukum Penyelesaian Pertentangan Norma antara Ketentuan Pasal 3 ayat (3) UU PTUN dan Pasal 53 ayat (2) dan (3) UU Administrasi Pemerintahan ………………..…….. 87 xi
BAB V PENUTUP ……………………………………………………... 106 5.1 Simpulan ……………………………………………………….. 106 5.2 Saran …………………………………………………………… 107 DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………… 109
xii
ABSTRAK PENGATURAN PENETAPAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (KTUN) YANG BATAS WAKTU PENETAPANNYA TIDAK DITENTUKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Adanya campur tangan pemerintah dalam bidang kehidupan masyarakat sehari-hari mengakibatkan bertambahnya lapangan pekerjaan pemerintah. Campur tangan pemerintah ini dilakukan melalui suatu penetapan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Penetapan KTUN dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintahan (Tata Usaha Negara) yang berwenang dalam batas waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Apabila peraturan perundangundangan tidak menentukan batas waktu penetapannya, maka untuk memberikan kepastian hukum kepada badan atau pejabat pemerintahan (Tata Usaha Negara) dan masyarakat selaku pemohon, perlu adanya pengaturan mengenai penentuan batas waktu penetapannya beserta akibat hukum apabila permohonan itu tidak ditetapkan. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yang membahas tentang pertentangan norma dalam penetapan KTUN yang batas waktu penetapannya tidak ditentukan oleh peraturan perundangundangan dan upaya penyelesaiannya. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Adapun yang dapat disimpulkan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 1) pengaturan penetapan KTUN yang batas waktu penetapannya tidak ditentukan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) dan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Adminsitrasi Pemerintahan). Namun terdapat perbedaan pengaturan diantara kedua UndangUndang tersebut, yakni mengenai batas waktu penetapannya dan akibat hukum apabila permohonan tidak ditetapkan dalam batas waktu yang telah diberikan; dan 2) upaya hukum penyelesaian pertentangan norma tersebut dapat dilakukan melalui penerapan asas preferensi hukum, yaitu lex posteriori derogat legi priori dengan menggunakan tipe penyelesaian reinterpretasi dan pembatalan praktikal sehingga norma yang diterapkan ialah norma yang terdapat dalam ketentuan UU Administrasi Pemerintahan karena merupakan Undang-Undang yang terbaru. Kata kunci : Keputusan Tata Usaha Negara, pengaturan, pertentangan norma
xiii
ABSTRACT The interference of government in the field of sociality may resulting in increased government employment. Government intervention was done through a determination of an Administrative Decision. A determination of Administrative Decision is carried out by a body or government officials who has an authority within a limited time which determined in the legislation. If the legislation does not specify its time limit, therefore to give a legal certainty to the body or government officials and also the community as an applicant, needed a regulatory regarding the determination of time limit and its legal consequences if the application was not specified. The type of research which used in this research is normative legal research that discusses about a conflict of norm within specify of Administrative Decision which its limit time does not specified by legislation and its settlement effort. This research is using statute approach and analytical and conceptual approach. The conclusion of this legal research are: 1) the determination of Administrative Decision which its specify time limit does not determined by Indonesian legislation is in Act Number 5/1986 concerning Administrative Tribunal jo. Act Number 9/2004 concerning Amendment of Act Number 5/1986 concerning Administrative Tribunal jo. Act Number 51/2009 concerning Second Amendment of Act Number 5/1986 concerning Administrative Tribunal and Act Number 30/2014 concerning Government Administration. Meanwhile, there are some differences between those both acts, i.e. regarding its specify time limit and its legal consequences if the application does not determined within the time limit that has been given, and 2) the legal effort to settle this conflict of norm is able to done through the application of the principle of legal preference, that is lex posteriori derogat legi priori with using re-interpretation and practical invalidation settlement type, therefore the applied norm is the norm which contained in the Government Administrative Act as the new act. Keywords : Administrative Decision, regulatory, conflict of norm
xiv
