PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT 1. UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. PP 121/2015 tentnag Pengusahaan Sumber Daya Air 3. PP 122/2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum 4. Perpres 38/2015 tentang Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha 5. Permen Bappenas No. 4/2015 Tatacara Pelaksaan Kerjasama Pemerintah dengan Badab Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur 6. Peraturan LKPP No. 19/2015 Tatacara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Badan Usaha dalam Pengadaan Investasi 7. Permen PUPR No. 1/PRT/M/2016 Tentang Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Pengusahaan Sumber Daya Air 8. Permen PUPR No. 19/PRT/M/2016 Pemberian Dukungan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam Kerjasama Penyelanggaraan SPAM 9. PerDa yang terkait dengan kerjasama investasi dan perizinan 10.Peraturan Menteri Keuangan yang terkait dengan pemberian dukungan finansial dan penjaminan (apabila diperlukan dukungan/penjaminan)
Penyelenggara SPAM
Sumber: PP 122 Tahun 2015 Pasal 42 dan Pasal 56
1. Bahwa penyelenggara SPAM dapat dilaksanakan oleh: a. BUMN/BUMD; b. UPT/UPTD; c. Kelompok Masyarakat; dan/atau d. Badan Usaha. 2. Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dapat bekerjasama dengan badan usaha swasta 3.Dalam hal BUMN atau BUMD tidak mampu membiayai kebutuhan Penyelenggaraan SPAM dengan jaringan perpipaan di dalam maupun di luar pelayanan wilayah BUMN atau BUMD, BUMN atau BUMD dapat melakukan kerjasama dengan badan usaha swasta dengan prinsip tertentu. 4. Prinsip tertentu sebagaimana dimaksud, meliputi: a. Surat Izin Pengambilan Air dimiliki oleh BUMN atau BUMD; dan b. Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan dengan kerjasama mengutamakan masyarakat berpenghasilan rendah. 3
Ketentuan Pelaksanaan Kerjasama dengan BUS Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum
Pasal 56 ayat (1) dan (2): 1) Dalam hal BUMN atau BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf b tidak mampu membiayai kebutuhan Penyelenggaraan SPAM dengan jaringan perpipaan di dalam maupun di luar pelayanan wilayah BUMN atau BUMD, BUMN atau BUMD dapat melakukan kerjasama dengan badan usaha swasta dengan prinsip tertentu.
BENTUK DAN LINGKUP KERJASAMA 1. Bentuk Kerjasama Bangun Guna Serah / Build Operate Transfer (BOT) a. BOT Sebagian (khusus unit produksi) b. Rehabilitation Operate Transfer (ROT) c. Rehabilitation Uprating Operate Transfer (RUOT) 2. Bentuk kerjasama Build Transfer Operate (BTO)
a. Lease Contract (Sewa Beli) b. Trade Credit (Angsuran) 3. Bentuk kerjasama dengan mekanisme Kontrak Berbasis Kinerja/ Performance Based Contract a. Service Contract Contoh: pemeliharaan dan perawatan gedung
b. Management Contract Contoh: NRW, energy saving, mobile meter reading
KONSEP SPAM Unit Distribusi
Unit Distribusi
Unit Air Baku Intake/Broncaptering
Pipa Transmisi Unit Produksi
Unit Distribusi
Unit Distribusi
BENTUK DAN LINGKUP KERJASAMA Sumber: PP 122 tahun 2015 Pasal 56
Bentuk dan lingkup kerjasama dengan badan usaha swasta hanya dapat dilakukan: a.Investasi Pengembangan SPAM dan/atau Pengelolaan SPAM terhadap unit air baku dan unit produksi; b.Investasi unit distribusi yang selanjutnya dioperasikan dan dikelola oleh BUMN atau BUMD yang bersangkutan; dan/atau c.Investasi teknologi pengoperasian dan pemeliharaan dalam rangka mengupayakan Penyelenggaraan SPAM yang efektif dan efisien dengan mekanisme kontrak berbasis kinerja.
STUDI KELAYAKAN Studi Kelayakan (Feasibility Study) adalah kajian yang dilihat dari berbagai segi antara lain;
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
aspek legalitas, aspek teknis, pemasaran, sosial ekonomi, manajemen keuangan, lingkungan
yang hasilnya digunakan untuk mengambil keputusan suatu proyek dijalankan, ditunda, atau tidak dijalankan.
TUJUAN FS ASPEK HUKUM DAN KELEMBAGAAN
Tujuan dari studi kelayakan dari aspek hukum dan kelembagaan adalah menilai kelayakan rencana proyek dari aspek hukum dan kelembagaan, apakah rencana kerjasama sah secara hukum, dan agar nantinya tidak ada pernyataan atau pendapat yang menyatakan bahwa kerjasama yang bersangkutan dinyatakan batal demi hukum akibat dari dilanggarnya satu atau beberapa peraturan perundangundangan terkait.
SUBSTANSI DALAM FS YANG AKAN DINILAI DARI ASPEK HUKUM DAN KELEMBAGAAN
• • • • • • • • •
Pengusahaan SPAM Lingkup proyek kerjasama Kerjasama antar daerah Kelembagaan PJPK Kelembagaan Badan Usaha calon mitra kerjasama Kelembagaan Badan Usaha pelaksana kerjasama Perizinan terkait air baku dan perizinan lainnya Bentuk kerjasama (termasuk tatacara kerjasama) Bentuk kepengusahaan kerjasama
PP No. 121/2015 – PENGUSAHAAN SDA Pasal 2 (1) Pengusahaan Sumber Daya Air diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip: a. tidak mengganggu, mengesampingkan, dan meniadakan hak rakyat atas Air; b. perlindungan negara terhadap hak rakyat atas Air; c. kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia; d. pengawasan dan pengendalian oleh negara atas Air bersifat mutlak; e. prioritas utama pengusahaan atas Air diberikan kepada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan f. pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan Izin Pengusahaan Air Tanah kepada usaha swasta dapat dilakukan dengan syarat tertentu dan ketat setelah prinsip sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e dipenuhi dan masih terdapat ketersediaan Air.
PP No. 121/2015 – PENGUSAHAAN SDA Pasal 5 (2). Pengusahaan Sumber Daya Air dapat dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha berdasarkan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau Izin Pengusahaan Air Tanah dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. (3). Pemberian izin dilakukan secara ketat dengan urutan prioritas: a. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari bagi kelompok yang memerlukan Air dalam jumlah besar; b. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang mengubah kondisi alami Sumber Air; c. pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada; d. Pengusahaan Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui sistem penyediaan Air Minum; e. kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik; f. Pengusahaan Sumber Daya Air oleh badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan g. Pengusahaan Sumber Daya Air oleh badan usaha swasta atau perseorangan.
PP No. 122/2015 – Sistem Penyediaan Air Minum Pasal 36 (1). Penyelenggaraan SPAM menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2). Dalam rangka melaksanakan Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk BUMN dan/atau BUMD oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. (3). Dalam hal Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di luar jangkauan pelayanan BUMN dan/atau BUMD, pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat membentuk UPT atau UPTD sesuai dengan kewenangannya. (4). Pembentukan UPT atau UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5). Dalam rangka efisiensi dan efektivitas Penyelenggaraan SPAM, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama.
PP No. 122/2015 – Sistem Penyediaan Air Minum Pasal 42 (1) Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan oleh: a. BUMN/BUMD; b. UPT/UPTD; c. Kelompok Masyarakat; dan/atau d. Badan Usaha. (2) Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bekerjasama dengan badan usaha swasta. Dalam Pasal 1 butir 13. PP No. 122 Tahun 2015 disebutkan bahwa Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPAM yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
ULASAN DAN SIMPULAN PENGUSAHAAN SPAM 1. Mengingat pengusahaan SPAM merupakan salah satu bentuk dari Pengusahaan Sumber Daya Air, maka rencana dan pengaturan yang terkait dengan pengusahaan SPAM harus memperhatikan pula ketentuan yang diatur dalam PP 121/2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air. 2. Dari uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa BUMN/BUMD Penyelenggara SPAM merupakan salah satu dari BUMN/BUMD yang diberikan prioritas utama dalam pengusahaan Sumber Daya Air, dan sesuai dengan PP 122/2015, BUMN/BUMD Penyelenggara SPAM merupakan salah satu bentuk badan usaha yang dibentuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan air minum sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam penyelenggaraan SPAM. 3. Dalam hal BUMN/BUMD Penyelenggara SPAM, memiliki keterbatasan dalam memberikan pelayanannya, dan untuk keperluan pengembangan atau perluasan jangkauan pelayanannya, BUMN/BUMD yang bersangkutan dapat bekerjasama dengan badan usaha swasta.
PROSES PENGADAAN BADAN USAHA Dokumen Pengadaan
Aanwizjing & One on One Meeting
Kontrak Kerjasama Prakualifikasi Proses Pelelangan Financial Close, Pelaksanaan & Manajemen Kontrak
Shortlisted Pemenang Lelang
Undangan Pelelangan & Penyampaian Dokumen Penawaran
Pengakhiran Kerjasama Pembentukan SPV
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KESIMPULAN mengemukakan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan dan akhirnya ditarik kesimpulan apakah rencana proyek kerjasama tersebut DAPAT DILAKUKAN (LAYAK SECARA LEGAL) atau TIDAK DAPAT DILAKUKAN dengan beberapa pertimbangan yang mendukung kesimpulan yang dikemukakan, dan persyaratan untuk mengadakan kerjsama tidak dipenuhi REKOMENDASI berisi beberapa usulan guna mendukung dan menindak lanjuti kesimpulan tersebut dengan mengemukakan hal-hal yang perlu dilakukan atau yang perlu dipersiapkan dalam hal kesimpulan yang dikemukakan menyatakan bahwa rencana kerjasama yang bersangkutan adalah LAYAK SECARA LEGAL atau DAPAT DILAKUKAN.
SEKIAN DAN TERIMA KASIH
