16 Juni 2016 Daftar pertanyaan terkait peraturan DNI terbaru 1.Ketentuan pasal 10 ayat 2 ”Apabila kepemilikan modal asing melebihi batas maksimum yang tercantum dalam izin penanaman modal dan/atau izin usaha…” -
Yang dimaksud dengan batas maksimum itu apakah berarti bahwa apabila melebihi batas atas dari rasio kepemilikan saham yang tercantum dalam peraturan DNI?
2.Ketentuan pasal 11 ”Pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal terhadap bidang usaha yang diatur dalam Peraturan Presiden ini tidak mengurangi kewajiban Penanam Modal untuk mematuhi ketentuan dan syarat teknis untuk melakukan kegiatan usaha yang ditetapkan oleh: a. Kementerian/lembaga yang secara teknis berwenang di bidang usaha Penanaman Modal; dan/atau b. Pemerintah daerah” -
Yang dimaksud dengan kementerian/lembaga yang secara teknis berwenang di bidang usaha Penanaman Modal itu apakah merujuk kepada BKPM? Atau apakah kementerian/lembaga yang lain juga termasuk di dalamnya?
-
Telah dijelaskan bahwa peraturan DNI merupakan Peraturan Presiden yang posisinya lebih tinggi dari peraturan manapun seperti peraturan menteri dan keputusan pemerintah daerah. Apakah ketentuan pada pasal 11 ini dapat dipahami dengan “rasio kepemilikan saham PMA berdasarkan peraturan DNI tetapi untuk prosedur perijinan dan kegiatan aktualnya mengacu pada peraturan yang lain seperti peraturan menteri dan keputusan pemerintah daerah”?
pg. 1
4. Ketentuan pasal 12 (2) - Mohon informasikan nama kontak Tim Nasional Peningkatan Ekspor (Timnas PEPI) yang dapat dihubungi dan cara mengajukan permohonannya.
5. Bahan lampiran III Ｇ．Sektor pekerjaan umum No. 174 dengan bidang usaha jasa konstruksi (jasa pelaksana konstruksi) yang menggunakan teknologi tinggi dan/atau risiko tinggi dan/atau nilai pekerjaan lebih dari Rp. 50,000,000,000 (KBLI00000) -
-
-
Pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang ditetapkan pada bulan Februari 2016 No. 3 (Nomor 03/PRT/M/2016) pasal 15 ayat (3) b & (6), menetapkan bahwa PMA melakukan jasa konstruksi dengan menggunakan teknologi tinggi dan risiko tinggi, dan nilai konstruksinya paling sedikit Rp. 100,000,000,000. Dengan ini, apakah harus mengutamakan peraturan DNI daripada peraturan menteri? Apakah boleh apabila hanya memenuhi salah satu/beberapa dari persyaratan seperti teknologi tinggi, risiko tinggi, nilai pekerjaan lebih dari Rp. 50,000,000,000? Disebutkan bahwa jasa konstruksi dengan nilai pekerjaan lebih dari Rp. 50,000,000,000, apakah nilai ini merupakan total biaya proyek (semua jumlah pekerjaan) atau nilai untuk tiap order?
Ｈ．Sektor perdagangan No. 181Department store dengan luas lantai 400-2000 ㎡ (KBLI47191) b.1. bertempat didalam mal dan tidak stand alone 2. penambahan outlet store berdasarkan ekspor performance (pay performance) - Apa definisi dari shopping mall? - Disebutkan bahwa penambahan outlet store berdasarkan eskpor
pg. 2
performance, tetapi kalau begitu apakah harus mengekspor barang?, atau apakah harus menambah gerai toko? No. 196Perdagangan distributor yang tidak terafiliasi dengan produksi (KLBI00000) -
Apakah distributor yang terafiliasi dengan produksi dapat memperoleh API-U?
-
Apabila distributor yang terafiliasi dengan produksi hanya memiliki API-P, berapa lama distributor tersebut dapat mengimpor produk jadi d a r i g r u p p e r u s a h a a n ? Berapa persentase minimum penanaman modal supaya distributor yang terafiliasi dengan produksi bisa disetujui?
-
-
Apabila penanaman modal berasal dari perusahaan yang berkedudukan di Singapura, dan memiliki lokasi produksi di Indonesia, apakah distributor itu bisa disetujui sebagai distributor yang terafiliasi dengan produksi perusahaan Jepang? Apakah distributor yang terafiliasi dengan produksi di bawah ini bisa disetujui? <Sample Case> Perusahaan A produsen manufaktur suku cadang Jepang, mendirikan PT P sebagai produsen lokal yang berlokasi di Indonesia, dan memiliki saham sebesar 80% pada perusahaan itu. Sisa 20% saham tersebut dimiliki oleh perusahaan dagang Jepang perusahaan dagang B (bukan perusahaan manufaktur). Perusahaan B memiliki 100% anak perusahaan Singapura itu ( Perusahaan S). Perusahaan B bersama perusahaan S ingin mendirikan perusahaan distributor PT D di Indonesia untuk menangani produk dari PT P dan produk impor lainnya. a) Apabila saham perusahaan PT D dimiliki 100% oleh Perusahaan B d a n P e r u s a h a a n S . b) Apabila mayoritas kepemilikan saham PT D dimiliki oleh PT B, dan sisanya dimiliki PT P.
pg. 3
Ｊ．Sektor Perhubungan No 271 Freight Forwarder (KBLI52291) - Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 74 & PM 146 Tahun 2015 pada pasal 8 disebutkan, Perusahaan Modal Asing yang investasinya tidak melebihi 10 juta dollar maka Izin Prinsipnya tidak dapat diterbitkan. Apakah Peraturan Menteri yang sama, akan lebih memprioritaskan Peraturan Kepara Badn Koordinasi Penanaman Modal No.5 tahun 2013, diatur pada pasal 22.a “total nilai investasi lebih besar dari 10 miliar rupiah atau setara dalam US Dollar, di luar tanah dan bangunan”?
Ｐ． Sektor Kesehatan No.343 Rumah Sakit (KBLI86103), No.344 Klinik Utama (KBLI86109,86202,86203,86901） Syarat c.
-
-
Dapat dilakukan diseluruh Ibukota Provinsi Indonesia Timur kecuali Makassar dan Menado
Jelaskan definisi dari”Indonesia Timur”? Apakah investasi yang berasal dari investasi modal asing ke daerah (misalnya Pulau Sumatera) yang tidak termasuk ke dalam “Indonesia Timur” tidak diizinkan? Apakah Bidang usaha yang tercantum pada Peraturan Presiden No. 39 tahun 2014, dan bidang usaha yang dihapus di bawah Peraturan Presiden No.44 tahun 2016 sudah dibuka 100% untuk investasi asing? a)Jasa Konsultansi Bisnis dan Manajemen dan/atau Manajemen Rumah Sakit (KBLI70209) b)Praktek Dokter Umum (KBLI86201), c)Jasa Pelayanan Kesehatan Traditional (KBLI86902) d) Jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan - Pelayanan Pest Control/Fumigasi(KBLI86903) - Ambulance Services (KBLI86904)
Jasa
pg. 4
No.345 Penyalur Alat Kesehatan (KBLI46693) -
Mempertimbangkan usaha penyewaan tempat tidur pasien, dan tempat tidur perawatan, apakah sesuai dengan no. KBLI di atas? Apabila tidak sesuai, usaha tersebut termasuk ke dalam bidang usaha apa?]
-
Apabila memiliki perusahaan manufaktur alat kesehatan berlokasi di Indonesia, apabila mendirikan perusahaan distributor, apakah investasi asing 100% bisa disetujui sebagai distributor yang terafiliasi dengan produksi? Atau apakah bisa menjadi penyalur alat kesehatan dengan investasi modal asing maksimum 49%? ****
pg. 5
