105
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 1. Informasi yang menyesatkan menurut peraturan perundangundangan pasar modal adalah suatu informasi yang tidak menyampaikan fakta material secara benar atau tidak memuat informasi tentang fakta material sesuai dengan ketentuan di bidang pasar modal. Menurut pasal 93 Undang-Undang. No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal melarang seseorang yang dengan
cara
apapun
untuk
membuat
pernyataan
atau
memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan, yang dapat mempengaruhi harga saham di Bursa Efek. 2. Tindakan Bapepam jika ada informasi yang menyesatkan adalah: a. Mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap Pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang Pasar Modal dan atau peraturan pelaksanaanya; b. Memberikan sanksi administratif atas pelanggaran UndangUndang Pasar Modal termasuk pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan (full disclosure). Sanksi administratif berupa:
106
1) peringatan tertulis; 2) denda yaitu untuk membayar sejumlah uang tertentu; 3) pembatasan kegiatan usaha; 4) pembekuan kegiatan usaha; 5) pembatalan persetujuan; dan 6) pembatalan pendaftaran. Pemberian sanksi oleh Bapepam tersebut pernah dilakukan terkait dengan kasus PT. PGN pada tahun 2007, dimana di dalam kasus tersebut ada 3 (tiga) hal yang dihadapi oleh PT. PGN mulai dari pelanggaran prinsip keterbukaan (disclosure) hingga insider trading. Pelanggaran prinsip disclosure dilakukan terhadap keterlambatan penyampaian laporan kepada Bapepam dan masyarakat tentang peristiwa material, dimana dalam kasus ini PT. Gas Negara terlambat melaporkan fakta atas penundaaan proyek pipanisasi yang dilakukan oleh PT. PGN dan keterlambatan pelaporan keterbukaan informasi tersebut sebanyak 35 (tiga puluh lima) hari sedangkan ketentuan didalam pasal 86 ayat (2) UU No 5 tahun 1995 tentang Pasar Modal menyatakan terkait dengan laporan tentang peristiwa material tersebut yang dapat mempengaruhi harga efek selambat-lambatnya pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya peristiwa tersebut dan akibatnya PT. PGN dikenai sanksi
107
administrative berupa denda sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). 3. Upaya Hukum Investor Jika Menjadi Korban dari Informasi yang Menyesatkan adalah melakukan penuntutan atas kelalaian direksi dan komisaris untuk kerugian yang dialami oleh perseroan yang menyebabkan kerugian pada pemegang saham. Hal ini sesuai dengan Pasal 97 ayat 3 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Proses pengajuan gugatan dalam Pasar Modal,
apabila ada suatu transaksi dari Pasar Modal yang
melanggar Pasal 111 UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, maka pihak ketiga atau para pihak yang merasa dirugikan dapat meminta pertanggungjawaban kepada pihak terkait dengan mengajukan gugatan secara perdata ke Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI). Terkait dengan hal tersebut diatas dapat kita lihat juga dalam kasus PT. PGN dimana adanya keterangan material yang tidak benar tentang rencana volume gas yang dapat dialirkan melalui proyek SSWJ (South Sumatera West Java). Fakta itu sudah diketahui atau sewajarnya diketahui oleh direksi, yang kemudian seharusnya keterangan itu disampaikan kepada publik, namun tidak disampaikan sehingga Bapepam-LK menjatuhkan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada Direksi PT. PGN.
108
4. Adanya pemahaman yang kurang dari investor selaku konsumen pasar modal akan aturan-aturan hukum terkait pasar modal merupakan kendala atau kelemahan yang menjadi salah satu faktor tidak adanya atau sedikitnya para investor yang melakukan upaya hukum akibat adanya kerugian yang mereka alami disebabkan informasi yang menyesatkan ditambah pengetahuan aparat penegak hukum yang kurang dan aturan hukum yang tidak menjelaskan
dengan
tegas
unsur-unsur
yang
menjadi
pelanggaran sehingga hal tersebut juga menjadi salah satu kelemahan penegak hukum yang harus diperbaiki. B. Saran-saran 1. Melalui sistem disclosure, diharapkan tindakan-tindakan yang merupakan distorsi dalam kegiatan penawaran den perdagangan Iefek dapat dicegah atau dideteksi sedini mungkin. Setidaknya masyarakat
pemodal
yang
berkepentingan
mempunyai
kesempatan untuk mengambil keputusan investasi berdasarkan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga dapat berlangsung mekanisme pasar merupakan hasil proses alokasi sumber daya secara efisien. Disisi lain, penetapan aturan main dengan standar minimal tertentu dalam kegiatan penawaran dan perdagangan efek akan mendorong setiap pihak yang berkepentingan untuk lebih hati-hati sehingga tidak hanya dapat menghindarkan diri dari kerugian, tetapi juga tidak merugikan pihak lain. Kedua aspek ini
109
perlu diawasi pelaksanaannya dan sistem pengawasan tersebut perlu
didukung
oleh
mekanisme
penegakan
aturan
yang
memadai. 2. Secara yuridis prinsip keterbukaan tersebut, yang secara tegas dapat dilihat di dalam peraturan-peraturan di pasar modal, adalah menyangkut kewajiban-kewajiban untuk menyampaikan informasi material, kewajiban pelaporan keuangan, dan kewajiban lainnya yang dirasakan perlu dan dapat mempengaruhi jalan usaha perseroan. Prinsip keterbukaan tersebut secara yuridis memiliki derajat hukum sanksi sangat berat karena prinsip keterbukaan tersebut
memang
bersifat
fundamental.
Diharapkan
fungsi
Bapepam dalam proses go public tugasnya menurut undangundang berkewajiban memperhatikan kelengkapan, kecukupan, objektifitas, kemudahan untuk dimengerti dan kejelasan dokumen pernyataan pendaftaran untuk memastikan bahwa pernyataan pendaftaran telah memenuhi prinsip "keterbukaan".
