BAB III PROSPEKTUS YANG MENYESATKAN DI PASAR MODAL. A. Posisi Hukum dari Prospektus dalam Menyajikan Informasi atau Fakta

BAB III PROSPEKTUS YANG MENYESATKAN DI PASAR MODAL

A. Posisi Hukum dari Prospektus dalam Menyajikan Informasi atau Fakta Material Dalam Ilmu Hukum Pasar Modal, sering dipersoalkan tentang kedudukan hukum dari suatu prospektus. Jika misalnya sebagai akibat dari adanya prospektus yang tidak benar, seseorang terpancing untuk membeli suatu efek, dan karenanya ia menderita kerugian. Apakah secara hukum pihak investor tersebut dapat menggugat ganti kerugian, siapa yang mesti digugat, dan apa yang menjadi landasan yuridis dari gugatan tersebut. 96 Di Indonesia, pernah ada gugatan dari seorang investor karena dianggap prospektus telah tidak benar dalam menyajikan informasi. Antara lain yang terjadi di sekitar tahun 1991, yaitu gugatan oleh investor yang membeli saham suatu bank, yang prospektusnya dianggap tidak benar oleh penggugat, karena tidak dilaporkan dalam prospektus tersebut tentang adanya kerugian yang cukup besar akibat kalah dalam permainan valas oleh salah seorang direkturnya saat itu. 97 Yang digugat kala itu adalah pihak bank tersebut selaku emiten sebagai tergugat kesatu sedangkan tergugat kedua adalah pihak underwriternya. Hanya yang disayangkan akhirnya tidak jelas dan tidak terdengar kabar berita tentang kelanjutan dari kasus tersebut.98

96

Munir Fuady, Op. Cit., hlm. 86. Ibid. 98 Ibid., hlm. 86-87. 97

Universitas Sumatera Utara

Masalah yang muncul dalam pelaksanaan prinsip keterbukaan pada perdagangan saham di pasar perdana adalah terpusat dalam penyampaian informasi penawaran saham melalui prospektus, dan selanjutnya adalah berkenaan dengan pengaturan hukum mengenai prospektus. Prospektus dilarang memuat keterangan yang tidak benar tentang fakta material. Begitupun tuntutan yang berkaitan dengan keakuratan informasi prospektus masih tetap muncul. 99 Keakuratan dan kebenaran isi dari suatu prospektus seharusnya menjadi suatu harapan bagi investor sebelum menanamkan modalnya melalui pembelian saham perusahaan. 100 Berbeda dengan ketentuan yang berlaku di Amerika Serikat, bahwa prospektus yang pada mulanya akurat, tetapi kemudian hari menjadi tidak akurat, maka harus dilakukan perbaikan terhadap prospektus tersebut. Di Amerika Serikat, dealer diwajibkan mengirim prospektus pada suatu waktu tertentu sesudah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif. Section 10(a)(3), mengharuskan setiap prospektus yang digunakan lebih dari sembilan bulan setelah tanggal efektif harus diperbaharui (updated) sehingga informasi yang tercantum di dalamnya tidak lebih lama dari enam belas bulan. 101 Di Amerika Serikat, selain fakta material yang wajib disampaikan, perusahaan juga diwajibkan untuk menyampaikan informasi perusahaan yang berkenaan dengan manajemen, termasuk mengenai informasi proyeksi internalnya (internal projection), yang pada mulanya tidak diwajibkan. 102

99

Bismar Nasution, Op. Cit., hlm. 133. Ibid., hlm. 185. 101 Ibid., hlm. 206. 102 Ibid., hlm. 139. 100


Alasan tuntutan adalah karena sulitnya memperoleh informasi dalam prospektus yang mengandung nilai akurat yang tinggi. I Putu Gede Ary Suta saat menjadi Ketua Bapepam mengatakan, bahwa investor sebelum mengambil keputusan investasi harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan informasi emiten yang terdapat dalam prospektus. Mengenai hal-hal tersebut ia menyatakan: 1.

Informasi belum bersifat siap pakai. Dalam banyak hal informasi yang disajikan dalam prospektus merupakan informasi yang masih memerlukan interpretasi dan analisis agar bisa menjadi informasi yang dapat dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan. Misalnya mengenai laporan keuangan, investor perlu melakukan analisis terhadap laporan keuangan dengan menganalisis antar pos-pos dalam laporan keuangan itu sendiri, perkembangan perusahaan dari tahun ke tahun, maupun membandingkannya dengan perusahaan sejenis yang lain.

2.

Informasi banyak bersifat kualitatif. Data yang diungkapkan dalam prospektus banyak yang bersifat kualitatif yang tentunya akan banyak berpengaruh terhadap jalannya usaha perusahaan di masa yang akan datang. Misalnya informasi tentang manajemen perusahaan, rencana-rencana yang akan dilaksanakan perusahaan di masa yang akan datang dan sebagainya. Tentunya dalam mengambil keputusan investasi pemodal diharuskan untuk melakukan pertimbangan tertentu sehingga analisis yang dilakukan lebih menghasilkan kesimpulan yang tepat.


3.

Informasi yang bersifat kuantitatif dibuat berdasarkan taksiran. Dalam banyak hal informasi yang bersifat kuantitatif yang diungkapkan dalam prospektus dibuat berdasarkan taksiran atau metode-metode penilaian sehingga dalam membaca prospektus sangat diperlukan pertimbangan untuk mengambil keputusan, apakah informasi-informasi tersebut relevan dan dapat diandalkan.

4.

Informasi yang disajikan banyak bersifat historica. Prospektus lebih banyak memuat data dan informasi masa lalu perusahaan daripada

mengungkapkan

tentang

proyeksi

perusahaan

mendatang.

Berdasarkan data historis yang ada pemodal harus membuat perkiraan dan proyeksi tentang kondisi perusahaan di masa mendatang. 5.

Kondisi makro ekonomi jauh berbeda antara saaat prospektus dibuat dengan kondisi sebenarnya yang terjadi setelah go public. Perlu dipertimbangkan oleh pemodal mengenai asumsi kondisi makro ekonomi yang perubahannya sangat cepat, sehingga dalam melakukan analisis perlu menganalisis fenomena ekonomi secara global, misalnya mengenai kondisi moneter, perdagangan, kebijakan-kebijakan negara lain dan sebagainya. 103 Pada dasarnya ada 3 jenis informasi utama yang perlu diketahui oleh para

perantara pedagang efek, pedagang efek, dan investor. Informasi diperlukan untuk mengetahui kondisi perusahaan yang telah menjual efek dan perilaku efek perusahaan tersebut di bursa. Ketiga informasi ini adalah:

103

Ibid., hlm. 133-135.


1.

Informasi yang bersifat fundamental Informasi yang berkaitan dengan keadaan perusahaan, kondisi umum industri yang sejenis, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kondisi dan prospek perusahaan tersebut di masa yang akan datang.

2.

Informasi yang berkaitan dengan masalah teknis Informasi yang berhubungan dengan faktor teknis yang penting untuk diketahui oleh para perantara pedagang efek dan para pemodal.

3.

Informasi yang berkaitan dengan faktor lingkungan Informasi yang berkaitan faktor lingkungan yang mencakup kondisi ekonomi, politik, dan keamanan negara. 104 Agar diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai keterbukaan

informasi pada saat go public, berikut ini akan disajikan isi Peraturan Nomor IX.C.2. tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus dalam Rangka Penawaran Umum. Kutipan berikut adalah sepanjang relevan dengan Penawaran Umum Saham dan untuk Penawaran Umum Efek yang bersifat utang telah diabaikan: 1.

Suatu Prospektus harus mencakup semua rincian dan fakta material mengenai Penawaran Umum dari emiten, yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal, yang diketahui atau layak diketahui oleh Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek (jika ada). Prospektus harus dibuat sedemikian rupa sehingga jelas dan komunikatif. Fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting harus dibuat ringkasannya dan diungkapkan pada bagian 104

Pandji Anoraga dan Piji Pakarti, Pengantar Pasar Modal (Edisi Revisi), (Semarang: Rineka Cipta, 2001), hlm. 88-89.


awal Prospektus. Urutan penyampaian fakta pada prospektus ditentukan oleh relevansi fakta tersebut terhadap masalah tertentu, bukan urutan sebagaimana dinyatakan pada peraturan ini. 2.

Emiten harus berhati-hati apabila menggunakan foto, diagram, atau tabel pada Prospektus karena bahan-bahan tersebut dapat memberikan kesan yang menyesatkan kepada masyarakat. Emiten juga harus menjaga agar penyampaian informasi penting tidak dikaburkan dengan informasi yang kurang penting yang mengakibatkan informasi penting tersebut terlepas dari perhatian pembaca.

3.

Sebagian informasi yang dicantumkan dalam peraturan ini mungkin kurang relevan dengan keadaan Emiten tertentu. Emiten dapat melakukan penyesuaian atas pengungkapan fakta material tidak terbatas hanya pada fakta material yang telah diatur dalam ketentuan ini. Pengungkapan atas fakta material tesebut harus dilakukan secara jelas dengan penekanan yang sesuai dengan bidang usaha atau sektor industrinya sehingga prospektus tidak menyesatkan. Emiten, Penjamin Pelaksana Emisi, dan Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal bertanggung jawab untuk menentukan dan mengungkapkan fakta tersebut secara jelas dan mudah dibaca. 105 Sebetulnya tuntutan atas ketidakakuratan informasi dalam prospektus tidak

akan terjadi, bila pembuatan prospektus dilakukan sesuai dengan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Oleh karena

105

Agus Kretarto, Investor Relations, (Jakarta: PT. Grafiti Pers, 2001), hlm. 87.


ketentuan tersebut telah menetapkan prospektus harus memuat keterangan yang benar tentang fakta material. 106 Prospektus yang menggambarkan fakta material yang benar sangat penting bagi investor. Menurut Edward G. Eisert, bahwa prospektus bertujuan untuk menyediakan informasi penting tentang perusahaan yang melakukan pendaftaran. Penyediaan informasi yang demikian itu membantu para investor dalam membuat keputusan untuk membeli saham yang ditawarkan. 107 Undang-undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 dengan tegas memberlakukan prinsip bahwa prospektus adalah merupakan suatu dokumen hukum. 108 Di dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyebutkan bahwa Setiap Pihak yang menawarkan atau menjual Efek dengan menggunakan Prospektus atau dengan cara lain, baik tertulis maupun lisan, yang memuat informasi yang tidak benar tentang Fakta Material atau tidak memuat informasi tentang Fakta Material dan Pihak tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui mengenai hal tersebut wajib bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatan dimaksud. 109 Untuk dapat membebankan tanggung jawab yuridis secara perdata kepada pihak penyedia prospektus yang tidak benar tersebut, hukum mensyaratkan bahwa sewaktu membeli efek, pihak pembeli efek yang bersangkutan tidak mengetahui ketidakbenaran isi prospektus tersebut. Jadi jika dia telah mengetahui ketidakbenaran tersebut tetapi masih mau membeli efek, tentunya dia tidak dapat 106

Bismar Nasution, Op. Cit., hlm. 135. Ibid. 108 Munir Fuady, Op. Cit., hlm. 87. 109 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Bab IX Emiten dan Perusahaan Publik Bagian Keempat Pasal 81 ayat (1). 107


meminta ganti kerugian. Sebab ini berarti pembeli tersebut sewaktu membeli efek tersebut telah melakukan Risk Assumption, yaitu siap untuk ambil risiko. Jadi merupakan a part of the game baginya. Lihat Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995. 110 Di dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyebutkan bahwa Pembeli Efek yang telah mengetahui bahwa informasi tersebut tidak benar dan menyesatkan sebelum melaksanakan pembelian Efek tersebut tidak dapat mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang timbul dari transaksi Efek dimaksud. 111 Siapakah yang mesti bertanggung jawab secara yuridis jika ada pihakpihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari adanya prospektus yang menyesatkan itu? Dalam hal ini dijawab oleh Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, dimana yang mesti bertanggung jawab adalah setiap pihak yang menawarkan atau menjual efek dengan mempergunakan prospektus yang menyesatkan tersebut. Tentunya pihak yang “menawarkan” atau “menjual” tersebut banyak, yakni dapat terdiri dari: 1.

emiten

2.

underwriter

3.

pialang

4.

bahkan investor lain yang ingin menjual kembali efek yang telah dibelinya itu.

110

Munir Fuady, Op. Cit., hlm. 87. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Bab IX Emiten dan Perusahaan Publik Bagian Keempat Pasal 81 ayat (2). 111


Menurut Pasal 81 ayat (1) tersebut, kesemua mereka harus bertanggung jawab secara hukum. 112 Selanjutnya, ketika mencari siapa yang mesti bertanggung jawab terhadap pernyataan pendaftaran yang tidak benar (yang di dalamnya juga ada prospektus), maka Pasal 80 Undang-Undang pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 tersebut menetapkan bahwa mereka yang mesti bertanggung jawab baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama adalah: 1.

Setiap pihak yang menandatangani Pernyataan Pendaftaran.

2.

Direktur dan komisaris emiten pada waktu Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

3.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

4.

Profesi Penunjang Pasar Modal atau pihak lain yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran. 113 Ada teori yang menyatakan bahwa suatu prospektus yang baik haruslah

pendek dan dapat dibaca oleh orang kebanyakan (layman = the man in the street). Walaupun mengenai sebenarnya hanya suatu mitos belaka, yaitu yang disebut dengan the Myth of the Informed Layman. Karena, manusia kebanyakan tidak akan dan tidak akan pernah dapat membaca prospektus yang sebenarnya bersifat technical itu. Karena itu, sering juga suatu prospektus dijuluki sebagai Nothing but Crying Wolf.114

112

Munir Fuady, Op. Cit., hlm. 87-88. Ibid., hlm. 88. 114 Ibid. 113


Sehingga kemudian muncul pula teori yang menyatakan bahwa sebaiknya pembuatan suatu prospektus itu ditujukan kepada orang-orang profesional atau para ahli, mengingat orang kebanyakan (the man in the street) tidak akan pernah mau membaca prospektus.115 Masalah lain yang cukup mengkhawatirkan adalah berkaitan dengan informasi tentang proyeksi emiten. Informasi proyeksi yang digambarkan emiten dalam prospektus merupakan informasi yang banyak bersifat historikal, yaitu informasi yang cenderung lebih banyak memuat data dan informasi masa lalu perusahaan daripada mengungkapkan proyeksi perusahaan di masa mendatang. 116 Informasi proyeksi emiten yang demikian dapat dilihat dalam prospektus emiten pada saat penawaran umum. Seringkali informasi proyeksi dalam prospektus tidak menyampaikan secara cukup mengenai prakiraan-prakiraan dan proyeksi tentang kondisi perusahaan di masa datang. Misalnya prospektus PT. Eterindo Wahanatama (EW) mengenai proyeksi hanya menyampaikan “prospek perusahaan” dari sudut historis dan menyebutkan perbandingan perusahaan sejenis di Asia Tenggara. 117 Penyampaian informasi proyeksi perusahaan tidak terlepas dari ketentuan penyampaian informasi proyeksi yang harus dimuat dalam prospektus. Keputusan Ketua Bapepam atau Peraturan Pedoman mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pedaftaran dalam Rangka Penawaran Umum, serta Keputusan Ketua Bapepam dan Peraturan Pedoman mengenai Bentuk dan Isi Prospektus dalam Rangka Penawaran Umum, tidak membuat aturan secara rinci mengenai materi apa saja 115

Ibid. Bismar Nasution, Op. Cit., hlm. 137. 117 Ibid., hlm. 137-138. 116


yang harus disampaikan dalam penyampaian informasi proyeksi perusahaan dalam Pernyataan Pendaftaran atau prospektus dalam proses penawaran umum. Bahkan ketentuan penyampaian informasi proyeksi tersebut tidak secara tegas mengatur

untuk

mewajibkan

emiten

menyampaikan

informasi proyeksi

perusahaan. 118 Prospektus PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) pada saat melakukan penawaran umum atau listing di New York Stock Exchange (NYSE), telah menyampaikan proyeksi perusahaan yang lebih luas materinya dibandingkan dengan

proyeksi

PT.

Eterindo

Wahanatama

(EW).

Prospektus

PT.

Telekomunikasi Indonesia menyampaikan informasi prakiraan-prakiraan atau proyeksi dalam bentuk informasi keuangan yang prospektif (prospective financial information). Informasi proyeksi tidak saja berdasarkan pada keadaan masa lalu, tetapi

informasi

proyeksi

tersebut

dikaitkan

dengan

keadaan

yang

mempengaruhinya, seperti inflasi, pajak, perubahan tarif, depresiasi rupiah. 119 Informasi proyeksi dalam prospektus PT. Telekomunikasi Indonesia menjadi demikian karena adanya ketentuan dari SEC yang mewajibkan emiten membuat informasi proyeksi yang demikian, apabila emiten akan melakukan penawaran umum di NYSE, yaitu harus sesuai dengan daftar isian beberapa formulir yang disiapkan SEC pada saat melakukan Pernyataan Pendaftaran (Registration Statement on Form F-1).120 Secara hukum kedudukan prospektus sama dengan kedudukan iklan dari suatu produk dimana tidak saja isinya harus benar, tetapi juga tidak boleh 118

Ibid., hlm. 138. Ibid. 120 Ibid., hlm. 138-139. 119


misleading. Sungguhpun sistem hukum perjanjian kita kurang dapat menerima prospektus atau iklan sebagai suatu “offer” dari perjanjian paling tidak pihak yang terkait dalam prospektus telah melakukan suatu perbuatan yang pada gilirannya bisa jadi menimbulkan kerugian besar bagi orang lain. Undang-Undang melarang penerbitan prospektus yang berisikan informasi mengenai fakta material yang tidak benar atau menyesatkan (misleading). Di dalam Pasal 1365 KUHPdt menyebutkan bahwa Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. 121 Sehingga Pasal 1365 KUHPdt dapat diterapkan karena telah merupakan onrechtmatige daad (perbuatan melanggar hukum). Misleading prospektus itu dapat berupa memberikan keterangan yang tidak benar, memberikan keterangan terhadap fakta material. Namun demikian, tentang sejauh mana pentingnya kedudukan suatu prospektus, atau sejauh mana pentingnya data bisnis dari suatu emiten (misalnya seperti yang terdapat dalam prospektus), terdapat berbagai pandangan yang tersimpul dalam tiga teori sebagai berikut: 1.

Teori Random Walk Teori random walk ini mengajarkan bahwa harga dari suatu efek yang terjadi sebelumnya tidak ada hubungan atau tidak mempengaruhi harga sekarang atau yang akan datang. Jadi tidak ada link antara harga efek yang sudah terjadi dengan yang akan terjadi. Sehingga, investor dapat membuat uang di 121

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku Ketiga tentang Perikatan, Bab Ketiga tentang Perikatan-perikatan yang dilahirkan dari undang-undang Pasal 1365.


pasar modal bukan karena adanya angka-angka statistik, melainkan karena awareness mereka sendiri. 2.

Teori Market Hypothesis Seperti yang telah disinggung di atas, maka menurut teori ini, bahwa harga pasar dari suatu efek dipengaruhi oleh informasi yang diberikan kepada publik. Jadi informasi publik tersebutlah yang menentukan apakah seseorang akan melakukan tindakan jual, beli atau hold suatu efek. Karena itu, kedudukan suatu prospektus tentunya sangat penting. Dan, teori ini sangat mengecam pula tindakan insider trading, karena dengan informasi yang tidak kesampaian kepada publik tersebut, berarti publik sangat dirugikan dan seorang insider dapat mengalir di air keruh.

3.

Teori Capital Asset Pricing Teori ini membedakan antara risk yang sistematis dan risk yang tidak sistematis. Dan mengajarkan pula bahwa risiko dalam melakukan investasi di pasar modal dapat dieliminir dengan melakukan diversifikasi. Karena itu, informasi tentang suatu perusahaan tertentu tidak begitu penting. Yang terpenting justru apa yang disebut sebagai Beta dari suatu efek. Yang diamksud dengan “Beta” dari suatu efek adalah semacam pengukuran terhadap suatu efek dalam hubungan dengan pasar secara keseluruhan. 122 Dari ketiga teori tersebut di atas terlihat bahwa informasi tentang sesuatu

perusahaan, antara lain seperti yang terdapat dalam prospektus, ditempatkan pada posisi yang berbeda-beda. Tentu saja semua teori tersebut masih menganggap

122

Munir Fuady, Op. Cit., hlm. 81-82.


bahwa informasi tersebut perlu, tetapi tingkat keperluannya yang berbeda-beda. Bahkan ada yang meyakini bahwa keadaan dan data industri dan ekonomi secara makro justru lebih penting dan mempengaruhi harga pasar ketimbang informasi tertentu dari suatu perusahaan. 123

B. Pelanggaran Prinsip Keterbukaan yang Berkaitan dengan Prospektus Prinsip keterbukaan menjadi persoalan inti pasar modal dan sekaligus merupakan jiwa pasar modal itu sendiri. Keterbukaan tentang fakta material sebagai jiwa pasar modal didasarkan pada keberadaan prinsip keterbukaan yang memungkinkan tersedianya bahan pertimbangan bagi investor, sehingga ia secara rasional dapat mengambil keputusan untuk melakukan pembelian dan penjualan saham. 124 Keterbukaan merupakan suatu kewajiban bagi setiap perusahaan atau emiten yang menawarkan efeknya melalui pasar modal di lantai Bursa. Prinsip keterbukaan (disclosure principle) merupakan suatu yang harus ada, baik untuk kepentingan pengelola bursa (Bursa Efek Indonesia/BEI), Bapepam dan Pemodal. Tidak berlebihan apabila undang-undang pasar modal sesuatu negara, termasuk Indonesia mewajibkan keterbukaan, walaupun negara tersebut telah mempunyai anti fraud. Suatu negara, walaupun telah mempunyai anti fraud, tetapi tidak mempunyai hukum yang mewajibkan keterbukaan bagi perusahaan akan dapat merugikan investor dan para pihak. Dalam keadaan itu perusahaan dapat memberikan informasi sepanjang perusahaan bersedia, atau perusahaan 123 124

Ibid., hlm. 82-83 Bismar Nasution, Op. Cit., hlm. 1.


diam, tidak memberikan informasi atau memberikan informasi tidak tepat waktu.125 Ketentuan mengenai penipuan (anti fraud) di Indonesia secara umum telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 390 KUHP yang mengatur tentang ketentuan mengenai kabar bohong, menyatakan bahwa Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana atau suratsurat berharga menjadi turun atau naik diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. 126 Menurut Pasal 390 KUHP, yang mengatur mengenai “penyiaran kabar bohong”, maka ketentuan tersebut tidak sesuai dan juga belum cukup. Oleh karena elemen-elemen ketentuan tindakan kabar bohong dalam KUHP tersebut tidak dapat diterapkan untuk menentukan suatu perbuatan dikatakan sebagai missrepresentation dan omission. Pasal 390 KUHP menetapkan: 1.

Terdakwa hanya dapat dihukum menurut pasal ini, apabila ternyata bahwa kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang dianggap sebagai kabar bohong, tidak saja memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian.

2.

Menaikkan atau menurunkan harga barang-barang dan sebagainya dengan menyiarkan kabar bohong itu hanya dapat dihukum apabila penyiaran kabar

125

Frank H. Easterbrook dan Daniel R. Fischel, Mandatory Disclosure and the Protection of Investor, Virginia Law Review, (Vol. 70, 1984), hlm. 680. 126 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Buku Kedua tentang Kejahatan, Bab Kedua Puluh Lima tentang Perbuatan Curang, Pasal 390.


bohong itu dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Untuk mengantisipasi keadaan itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) telah mewajibkan keterbukaan tetap harus ada. UUPM mengatur kewajiban keterbukaan tersebut secara substansial menentukan pengungkapan informasi pada saat-saat yang telah ditentukan, dan yang lebih penting undang-undang tersebut pengawasan, waktu, tempat dan bagaimana perusahaan melakukan keterbukaan. 127 Di samping itu, prinsip keterbukaan mempunyai peranan penting bagi investor sebelum mengambil keputusan untuk melakukan investasi disebabkan melalui keterbukaan akan terbentuk suatu penilaian (judgement) terhadap investasi. 128 Makin jelas informasi perusahaan, maka keinginan investor untuk melakukan investasi akan makin tinggi. Selanjutnya ketiadaan atau kekurangan serta ketutupan informasi akan menimbulkan ketidakpastian bagi investor. Akibatnya akan menimbulkan ketidakpercayaan investor dalam melakukan investasi melalui pasar modal. 129 Pada umumnya pelanggaran prinsip keterbukaan juga termasuk pernyataan menyesatkan disebabkan adanya missrepresentation atau pernyataan dengan membuat penghilangan (omission) fakta material, baik dalam dokumen-dokumen penawaran umum maupun dalam perdagangan saham. Pernyataan-pernyataan yang demikian itu dapat menciptakan gambaran yang salah tentang kualitas

127

Frank H. Easterbrook dan Daniel R. Fischel, Loc. Cit. D. Brian Hufford, Deterring Fraud vs. Avoiding the Strike Suit : Reaching an Appropriate Balance, Brooklyn Law Review, (Vol. 61, 1995), hlm. 593-594. 129 Frank H. Easterbrook dan Daniel R. Fischel, Op. Cit., hlm. 296. 128


emiten, manajemen, dan potensi ekonomi emiten. Oleh karena itu, peraturan pelaksanaan

prinsip

keterbukaan

membuat

larangan

atas

perbuatan

missrepresentation dan omission. 130 Di Indonesia pelanggaran prinsip keterbukaan dalam bentuk pernyataan yang menyesatkan dapat dilihat dari indikasi pembukuan ganda milik anak perusahaan PT. Sumarecon Agung yang dilakukan oleh dua akuntan publik. Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) memberikan sanksi terhadap akuntan publik tersebut dengan membekukan izin mereka sebagai profesi penunjang pasar modal. 131 Pelanggaran prinsip keterbukaan dalam kasus Bank Duta dapat dilihat dari pelanggaran ketentuan prospektus dalam rangka go public tahun 1990. Pada pencatatan sahamnya yang pertama 12 Juni 1990 di BEJ (sekarang BEI) dengan menjual 27,5 juta saham baru ¾ catatan saham pertamanya 12 Juni 1990 di BEJ (sekarang BEI) dengan menjual 27,5 juta saham baru (new issues) seharga Rp 8.000,00 pada pasar perdana dengan nilai Rp 1.000,00 per unit. Bank Duta mengalami sukses dengan dana yang terkumpul dari masyarakat sejumlah Rp 220 milyar. Sambutan masyarakat atas pasar perdana ini luar biasa. Hal ini dapat dilihat dari kelebihan permintaan atau oversubcribed sebesar 24 kali lebih. 132 Kasus misrepresentation dan omission prospektus Bank Duta yang dipicu dari RUPS tanggal 4 Oktober 1990 mengungkapkan Bank Duta mengalami kekalahan akibat bermain valuta asing (valas) sebesar 419,64 juta dollar Amerika Serikat atau sekitar Rp 780 milyar pada saat itu. Setelah buku laporan rugi laba 130

Bismar Nasution, Op. Cit., hlm. 73. Ibid., hlm. 76. 132 Ibid., hlm. 209. 131


diaudit untuk tahun buku 1991 oleh Utomo & Co, kerugian bank ini jauh lebih besar akibat kekalahan bermain valas, yaitu sebesar Rp 778,786 milyar. Dalam sidang pengadilan terungkap, bahwa pihak manajemen sengaja membuat pembukuan fiktif sejak 1988 sampai akhir 1989. Ketika Bank Indonesia (BI) memeriksa pembukuan bank ini, Bank Duta dianggap sebagai bank sehat. Penilaian sehat dari BI ini dipakai oleh manajemen Bank Duta untuk bahan go public, walaupun proses kerugian Bank Duta ini ternyata telah terjadi lama sebelum go public. Kenyataan ini sudah pasti tidak terlihat dalam prospektus, karena dalam prospektus dinyatakan bahwa Bank Duta masih mendapat untung dan tidak ada disampaikan pada publik bahwa bank ini sedang melakukan transaksi valas yang memiliki resiko besar. 133 Pelanggaran prinsip keterbukaan dalam prospektus Bank Duta terjadi sebelum keluarnya Undang-Undang Pasar Modal Indonesia. Sekarang sudah ada peraturan yang menentukan pelanggaran keterbukaan ini. Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal menetapkan larangan memuat keterangan yang tidak benar tentang fakta material yang diperlukan agar prospektus tidak memberikan gambaran yang menyesatkan. Hal ini juga diatur sebelumnya melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 1584/1990 mengenai isi prospektus. Berdasarkan

aturan

tersebut

Bank

Duta

dipersalahkan

melakukan

misrepresentation, sehingga terjadi pernyataan yang menyesatkan 134 UUPM telah membuat larangan terhadap perbuatan-perbuatan materially false statements atau omission ini, baik pada prospektus. Kategori perbuatan 133 134

Ibid. Ibid., hlm. 209-210.


tersebut disebut juga dengan misleading statement, dimana terdapat pernyataan yang salah disebabkan adanya kegagalan memasukkan seluruh fakta material atau omission (pengurangan informasi). 135 Peraturan pelaksanaan prinsip keterbukaan (disclosure) di pasar modal Indonesia telah memuat ketentuan-ketentuan mengenai larangan perbuatan menyesatkan tersebut, baik dalam prospektus maupun dalam pengumuman di media massa yang berhubungan dengan suatu penawaran umum. Di samping itu, ketentuan larangan perbuatan menyesatkan, telah menetapkan sanksi berupa ancaman pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak lima belas milyar rupiah terhadap pelanggaran atas perbuatan-perbuatan tersebut.136 Namun, peraturan pelaksanaan prinsip keterbukaan yang memuat ketentuan-ketentuan larangan perbuatan yang menyesatkan tersebut sangat sederhana dan kurang memadai untuk mengatur elemen-elemen perbuatan yang menyesatkan. Sebagai contoh, Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menentukan, tidak boleh membuat pernyataan fakta material yang salah atau tidak memuat fakta material yang benar. Larangan yang diatur dalam Pasal 78 ini mirip dengan konsep dalam Rule 10b-5 dan Section 10(b) Securities Exchange Act 1934, yang melarang pernyataan menyesatkan dalam prospektus dengan cara, pertama, menggunakan alat-alat, skema atau fasilitas untuk menipu. Kedua, membuat pernyataan yang salah mengenai fakta material atau tidak memasukkan fakta material yang diperlukan dalam pernyataan dan dalam penjelasannya tidak menyesatkan. Ketiga, terlibat dalam tindakan, praktek 135

Bismar Nasution, Diktat Hukum Pasar Modal, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2008), hlm. 58. 136 Bismar Nasution, Op. Cit., hlm. 76.


atau dalam bidang bisnis yang beroperasi atau akan beroperasi sebagai penipuan atas seseorang dalam perdagangan saham. 137 Larangan lainnya juga dapat dilihat dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang melarang seseorang yang dengan cara apapun untuk membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan, yang dapat mempengaruhi harga saham di Bursa Efek, yaitu apabila pada saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan; pertama, pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan. Kedua, pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran material dari pernyataan atau keterangan tersebut. 138 Jenis-jenis pelanggaran prinsip keterbukaan yang berkaitan dengan prospektus yaitu: 1.

Penipuan Yang dimaksud dengan melakukan penipuan menurut UUPM Pasal 90 huruf c adalah membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek. Larangan ini ditujukan kepada semua pihak yang terlibat dalam perdagangan efek, bahkan turut serta melakukan penipuan pun 137 138

Ibid., hlm. 77. Ibid.


tak lepas dari jerat pasal ini. Bagi kalangan tertentu yang mempunyai kemampuan dan fasilitas teknologi yang dengan itu semua mereka dapat melakukan penipuan pun tidak dapat lepas dari pasal ini. 139 Setiap pelaku yang terbukti melakukan penipuan dalam kegiatan perdagangan efek dapat dikenakan pidana penjara paling lama 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah). Ancaman pidana dan denda yang begitu berat dapat dianggap wajar mengingat kegiatan perdangan efek melibatkan banyaknya pemodal dan jumlah uang yang amat besar. Bila dibandingkan dengan KUHP Pasal 378 ancaman hukumannya paling lama adalah 4 tahun penjara bagi mereka yang terbukti melakukan penipuan. Sedangkan dalam KUHP Pasal 390 ancaman hukumannya adalah paling lama 2 tahun 8 bulan penjara. 140 Pelanggaran di bidang pasar modal mempunyai karakteristik tersendiri yang berbeda dengan jenis pelanggaran di bidang lain. Pelanggaran yang terjadi dapat mengakibatkan hilangnya jumlah uang yang amat besar yang ada di dalam kegiatan perdagangan efek, jumlah korban cukup banyak dan beragam. Pada akhirnya pelanggaran yang signifikan dari segi jumlah dan kualitas akan meruntuhkan kredibilitas pasar modal. Untuk mengantisipasi hal itu otoritas di bidang pasar modal harus menyiapkan perangkat hukum, fasilitas, infrastruktur, dan yang terpenting sumber daya manusia untuk menghadapi pelanggaran. Bapepam dan Bursa Efek Indonesia selaku regulator dan

139 140

M. Irsan Nasarudin, dkk., Op. Cit., hlm. 260. Ibid., hlm. 260-261.


pengelola kegiatan perdagangan pasar modal harus mampu menjaga kredibilitas pasar modal Indonesia. 141 Dalam Pasal 378 KUHP yang mengatur tentang ketentuan mengenai penipuan,

menyatakan

bahwa

Barangsiapa

dengan

maksud

untuk

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. 142 2.

Manipulasi Pasar Yang dimaksud dengan manipulasi pasar menurut UUPM Pasal 91 adalah tindakan yang dilakukan oleh setiap pihak secara langsung maupun tidak dengan maksud untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa efek. Otoritas pasar modal mengantisipasi setiap yang mempunyai pihak kapasitas dan kapabilitas modal dan teknologi atau sarana yang berkemungkinan bisa melakukan penciptaan atau penggambaran sedemikian rupa sehingga pasar memahami dan merespon gambaran tersebut sebagai suatu hal yang benar. 143

141

Ibid., hlm. 261. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Buku Kedua tentang Kejahatan, Bab Kedua Puluh Lima tentang Perbuatan Curang, Pasal 378. 143 M. Irsan Nasarudin, dkk., Op. Cit., hlm. 262-263. 142


Pihak yang melakukan manipulasi pasar dapat mengakibatkan banyak investor mengalami kerugian. Jenis-jenis manipulasi diantaranya adalah menciptakan gambaran yang salah mengenai perdagangan saham yang aktif, peningkatan harga saham dalam rangka mendorong terjadinya jual-beli saham pada harga yang terlalu tinggi yang sebenarnya merupakan harga yang bersifat artifisial. 144 Setiap emiten dilarang melakukan tindakan yang dapat menciptakan gambaran semu atau menyesatkan terhadap harga dan aktivitas perdagangan yang dapat mengakibatkan suatu kondisi: a. meningkatkan harga efek secara artifisial yang menjadikan orang lain terpengaruh untuk membeli; b. menurunkan harga efek secara artifisial yang mengakibatkan orang lain agar terpengaruh untuk menjual; c. menampilkan harga efek secara artifisial untuk mempengaruhi orang lain agar membeli atau menjual; d. melakukan suatu kegiatan yang memberi kesan kondisi efek tertentu tetap aktif diperdagangkan; e. melakukan suatu kegiatan atas suatu efek tertentu dengan tujuan window dressing; serta f. melakukan transaksi efek tanpa mengakibatkan perubahan pemilik penerima manfaat. 145

144 145

Adrian Sutedi, Op. Cit., hlm. 53. Ibid., hlm. 54.


Beberapa pola manipulasi pasar adalah: 1. Menyebarluaskan informasi palsu mengenai emiten dengan tujuan untuk mempengaruhi harga efek perusahaan yang dimaksud di bursa efek (false information). Misalnya, suatu pihak menyebarkan rumor bahwa emiten A akan segera dilikuidasi, pasar merespon yang menyebabkan harga efeknya jatuh tajam di bursa. 2. Menyebarluaskan informasi yang menyesatkan aau informasi yang tidak lengkap (misinformation). Misalnya, suatu pihak menyebarkan rumor bahwa emiten A tidak termasuk perusahaan yang akan dilikuidasi oleh pemerintah, padahal emiten A termasuk yang diambil alih oleh pemerintah. 146 3.

Misrepresentation Perbuatan yang ditandai dengan adanya keterangan (baik dalam bentuk pernyataan lisan ataupun dalam dokumen tertulis) yang secara material tidak benar atau menyesatkan. Tes terhadap pengenaan tanggung jawab si pelaku, dalam hal ini dapat dilakukan antara lain berdasarkan kriteria sebagai berikut: 1. Ia mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan. 2. Ia tidak cukup hati-hati dalam menentukan kebenaran material dari keterangan tersebut. 147 Transparansi di Pasar Modal terutama ditujukan kepada keterbukaan perusahaan yang menawarkan efeknya di pasar modal (emiten). Emiten 146 147

M. Irsan Nasarudin, dkk., Op. Cit., hlm. 263. Adrian Sutedi, Op. Cit., hlm. 55.


dituntut untuk mengungkapkan semua informasi yang material mengenai keadaan bisnisnya, termasuk keuangan, aspek hukum, manajemen dan harta kekayaannya kepada masyarakat. Informasi yang diberikan ini harus merupakan informasi yang dijamin kebenarannya. 148 Apabila informasi yang material yang seharusnya diketahui investor ternyata tidak diungkapkan seluruhnya atau salah dalam mengungkapkannya sehingga menimbulkan kerugian bagi investor, maka emiten wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita investor. Dengan demikian, dapat kita ketahui bahwa terdapat suatu mekanisme transparansi dan adanya jaminan atas kebenaran informasi yang secara implisit terkandung unsur perlindungan bagi investor. 149 Untuk praktek pelanggaran di atas, diberikan sanksi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang menetapkan sanksi berupa ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak lima belas milyar rupiah terhadap pelanggaran atas perbuatan-perbuatan tersebut. Di samping itu ada tiga macam sanksi yang diterapkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yaitu: 1.

Sanksi Administratif Menurut Pasal 102 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sanksi administratif adalah sanksi yang dikenakan oleh Bapepam atas pelanggaran Undang-Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya yang 148 149

Ibid. Ibid.


dilakukan oleh setiap pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam. Sanksi administratif dapat berupa; a. Peringatan tertulis; b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. Pembatasan kegiatan usaha; d. Pembekuan kegiatan usaha; e. Pencabutan izin usaha; f. Pembatalan persetujuan; dan g. Pembatalan pendaftaran. 150 Sementara itu, pihak yang dapat dijatuhkan sanksi administratif tersebut adalah: a. Pihak yang memperoleh izin dari Bapepam b. Pihak yang memperoleh persetujuan dari Bapepam c. Pihak yang melakukan pendaftaran kepada Bapepam 151 2.

Sanksi Perdata Sanksi perdata lebih didasarkan pada Undang-Undang Perseroan Terbatas, dimana emiten atau perusahaan publik harus tunduk pula. Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Pasar Modal menyediakan ketentuan yang memungkinkan pemegang saham untuk melakukan gugatan perdata kepada setiap pengelola atau komisaris perusahaan yang tindakan atau keputusannya menyebabkan kerugian pada perusahaan.

150

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Bab XIV Sanksi Administratif Pasal 102. 151 Adrian Sutedi, Op. Cit., hlm. 119.


a. Gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPdt). Pasal 111 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyatakan bahwa setiap pihak secara sendiri-sendiri atau bersama dengan pihak lain mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pasal ini sama dengan Pasal 1365 KUHPdt mengenai perbuatan melawan hukum. Dengan adanya perseroan dan yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal melakukan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab, sehingga kehati-hatian tidak diabaikan. b. Gugatan berdasarkan adanya perbuatan wanprestasi. Gugatan berdasarkan wanprestasi mensyaratkan adanya pelanggaran terhadap pasal-pasal perjanjian yang pernah dibuat antara para pihak (baik secara lisan maupun tulisan). Adapun yang dimaksud dengan wanprestasi adalah : a) tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; b) melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya; c) melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terhambat; d) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. 152

152

R. Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Internusa, 1987), hlm. 45.


c. Gugatan berdasarkan Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas untuk direksi dan Pasal 98 Undang-Undang Perseroan Terbatas untuk komisaris perseroan terbuka. Dalam beberapa kasus, pelanggaran dapat saja dilakukan oleh pengelola perseroan, yaitu direksi dan komisaris. Undang-Undang Perseroan Terbatas menganut sistem pertanggungjawaban pada perseroan karena ia merupakan badan hukum, tetapi kalau kerugian tersebut disebabkan oleh pengurus perseroan, maka pertanggungjawaban tidak dapat dialihkan kepada perseroan, direksi, dan komisaris harus bertanggungjawab. Bapepam menjatuhkan sanksi kepada direksi dan komisaris dalam hal terbukti bertanggung jawab atas pelanggaran peraturan perundangundangan di bidang pasar modal. Dengan sanksi tersebut, diharapkan kontrol pemegang saham atas pengurus perseroan di dalam menjalankan tugasnya akan berjalan. 3.

Sanksi Pidana Dalam Pasal 103 sampai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mengancam setiap pihak yang terbukti melakukan tindak pidana di bidang pasar modal diancam hukuman pidana penjara bervariasi antara satu tahun sampai dengan sepuluh tahun dan denda bervariasi antara satu milyar rupiah sampai dengan lima belas milyar rupiah. 153

153

M. Irsan Nasarudin, dkk., Op. Cit., hlm. 276.


C. Prospektus yang Menyesatkan di Pasar Modal Pada dasarnya prospektus memuat apa yang dinamakan undang-undang sebagai Informasi atau Fakta Material. Prospektus harus dibuat dalam bentuk tertentu dan berisi keterangan-keterangan tertentu pula. Pengertian informasi atau fakta material menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut. 154 Salah satu yang mengakibatkan prospektus yang menyesatkan berisi tentang fakta material yang tidak benar muncul adalah jika telah terjadi suatu kesepakatan antara calon emiten dengan akuntan publik dan/atau konsultan hukumnya agar memanipulasi data sehingga dalam prospektus sebuah perusahaan terlihat bahwa perusahaan tersebut telah menunjukkan laba yang besar selama beberapa tahun terakhir sesuai dengan persyaratan untuk go public, padahal keadaan yang sebenarnya dari perusahaan tidak demikian adanya. Pengungkapan informasi tentang fakta material secara akurat dan penuh diperkirakan dapat merealisasikan tujuan prinsip keterbukaan dan mengantisipasi timbulnya

pernyataan

yang

menyesatkan

(misleading)

bagi

investor.155

Ketidakakuratan informasi dalam prospektus bisa saja terjadi. Walaupun pada saat pembuatan prospektus informasi dimaksud adalah benar, namun pada saat Penyataan Pendaftaran menjadi efektif telah terjadi perkembangan baru. Pasal 81 154

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 7. 155 Bismar Nasution, Op. Cit., hlm. 27.


ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal Indonesia menentukan pengaturan pertanggungjawaban hukum atas kerugian yang timbul akibat prospektus yang tidak akurat.156 Di dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyebutkan bahwa Setiap Pihak yang menawarkan atau menjual Efek dengan menggunakan Prospektus atau dengan cara lain, baik tertulis maupun lisan, yang memuat informasi yang tidak benar tentang Fakta Material atau tidak memuat informasi tentang Fakta Material dan Pihak tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui mengenai hal tersebut wajib bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatan dimaksud. 157 Di samping itu, beberapa hal yang seringkali dilarang dalam hal keterbukaan informasi adalah sebagai berikut: 1.

Memberikan informasi yang salah sama sekali.

2.

Memberikan informasi yang setengah benar.

3.

Memberikan informasi yang tidak lengkap.

4.

Sama sekali diam terhadap fakta/informasi material.

Keempat model pelanggaran ini dilarang karena oleh hukum dianggap dapat menimbulkan “misleading” bagi investor dalam memberikan judgementnya untuk tidak membeli suatu efek. 158 Perlunya keakuratan informasi dalam prospektus atau modifikasi prospektus dalam kaitannya dengan pencerminan segala kejadian sesudah tanggal

156

Ibid., hlm. 206. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Bab IX Emiten dan Perusahaan Publik Bagian Keempat Pasal 81 ayat (1). 158 Munir Fuady, Op. Cit., hlm. 79. 157


efektif dapat disimak dari pendapat pengadilan dalam SEC v. Manor Nursing Centres, 458 F. 2d 1082 (2d Cir. 1972) yang mengatakan, bahwa pengiriman prospektus yang tidak dikoreksi dan tidak memberikan pernyataan yang akurat (accurate statement) pada saat tanggal pengiriman, telah termasuk pelanggaran Section 5(b)(2) dan Pasal 12(1). 159 Berdasarkan esensi dokumen prospektus yang mencakup informasi yang mengandung fakta material dari perusahaan yang melakukan penawaran umum dan prospektus dalam penawaran umum tersebut berfungsi sebagai sumber informasi utama bagi investor dalam pengambilan keputusan untuk membeli saham yang ditawarkan pada pasar perdana, maka setiap prospektus dilarang memuat keterangan yang tidak akurat tentang fakta material. Tujuannya agar tidak terjadi prospektus yang misrepresentation dan omission, yang pada gilirannya menyesatkan investor dalam menentukan pilihannya. 160 Dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyebutkan bahwa setiap Pihak dilarang dengan cara apapun, membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan, sehingga mempengaruhi harga Efek di Bursa Efek apabila pada saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan: 1.

Pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan; atau

159 160

Bismar Nasution, Op. Cit., hlm. 207. Ibid.


2.

Pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran material dari pernyataan atau keterangan tersebut. 161 Prospektus yang tidak akurat atau misrepresentation dapat dibaca dalam

Derry v. Peek, (1889), 14 App Cas. 337 (H.L.). dalam hal ini, tergugat mengeluarkan pernyataan yang kurang hati-hati (negligent misrepresentation). Dalam kasus Derry, tergugat diminta pertanggungjawabannya atas pernyataan yang salah dalam prospektus. Prospektus yang telah dibuat untuk penjualan saham-saham suatu perusahaan jalan trem (tramway company), menyatakan bahwa perusahaan tersebut diizinkan untuk menggunakan tenaga uap (steam power) guna menggerakkan trem. Pernyataan yang dibuat dalam prospektus ini adalah pernyataan yang salah. Para direktur telah melakukan omission tentang penggunaan tenaga uap yang harus mempunyai izin dari board of trade. Walaupun kenyataannya izin tidak diberikan, trem bisa digerakkan dengan kuda dan perusahaan bisa mengalami kerugian. Hakim mengkaji bukti dari beberapa tergugat secara terpisah dan memutuskan, bahwa walaupun para tertuduh kurang hati-hati dalam penggunaan bahasa, namun mereka secara jujur yakin apa yang mereka katakan di dalam prospektus.162 Hakim Herchell yang mengkaji kasus ini menarik kesimpulan yang sangat terkenal. Menurut pemikiran Herchell, suatu misrepresentation dan omission dikategorikan sebagai penipuan harus didukung beberapa dalil. Pertama, harus ada bukti penipuan, kedua, penipuan dapat terbukti, apabila terdapat pernyataan

161

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Bab XI Penipuan, Manipulasi Pasar, dan Perdagangan Orang Dalam Pasal 93. 162 Bismar Nasution, Op. Cit., hlm. 208.


palsu atau pernyataan palsu dibuat dengan cara diketahui adanya pernyataan dan tanpa keyakinan akan kebenarannya serta dilakukan secara tidak hati-hati. 163 PT. JC melakukan “company listing” yakni terhadap saham-saham sejumlah 42.000.000 lembar, dimana sebanyak 10.000.000 saham merupakan hasil penawaran umum, dan sisanya 32.000.000 saham sebagai hasil company listing. Akan tetapi, sesuai dengan prospektus dan peraturan yang berlaku bahwa saham yang berasal dari company listing tersebut (sejumlah 32.000.000 saham) belum bisa diperdagangkan sampai dengan 8 bulan setelah listing. 164 Tetapi ternyata kemudian di antara saham yang diperjualbelikan itu, ada 100 lot saham diantaranya milik karyawan dan yayasan yang belum sampai 8 bulan, tetapi telah diperjualbelikan. 165 Maka sebagai upaya penanggulangannya, BEJ (sekarang BEI) mewajibkan PT. BT untuk mengganti saham yang telah dijual tersebut dengan saham yang telah tercatat dan telah masanya diperdagangkan. Selanjutnya, kepada PT. BT diberikan peringatan oleh BEJ (sekarang BEI) sesuai peraturan yang berlaku. 166

163

Ibid. Munir Fuady, Op. Cit., hlm. 154. 165 Ibid., hlm. 155. 166 Ibid. 164


BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR AKIBAT PROSPEKTUS YANG MENYESATKAN DALAM TRANSAKSI EFEK DI PASAR MODAL

A. Perlindungan Hukum Terhadap Investor di Pasar Modal Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa investor merupakan salah satu aktor penting dalam perdagangan efek di pasar modal. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang memadai terhadap investor. Perlindungan hukum yang memadai tersebut akan meningkatkan kepercayaan investor terhadap emiten khususnya, dan terutama terhadap pasar modal Indonesia pada umumnya. Kepercayaan dan kredibilitas pasar merupakan hal utama yang harus tercermin dari keberpihakan sistem hukum pasar modal pada kepentingan investor dari perbuatan-perbuatan yang dapat menghancurkan kepercayaan investor. Keberpihakan hukum kepada pemegang saham dan investor dapat dilihat dari penegakan hukum pasar modal oleh otoritas pasar modal, yakni Bapepam di dalam menangani kasus pelanggaran dan kejahatan. Dengan adanya penegakan hukum kepastian hukum akan terjamin. Penegakan hukum tidak semata-mata bermakna secara yuridis, tetapi juga mengandung maksud pembinaan. 167 Penegakan hukum yang konsisten terhadap Emiten yang melakukan pelanggaran peraturan diharapkan menjadi pendorong bagi Emiten untuk selalu mematuhi ketentuan dan mempertimbangkan kehati-hatian dalam melakukan usahanya. Hal ini juga diharapkan akan meningkatkan kredibilitas pasar modal di

167

M. Irsan Nasarudin, dkk., Op. Cit., hlm. 278-279.


mata investor sekaligus merupakan tanggung jawab emiten sebagai perusahaan publik. 168 Penegakan hukum tidak boleh terlepas dari kerangka keadilan, karena kalau tidak penegakan hukum malah akan menjadi counter productive, yang pada gilirannya akan menjadi bumerang bagi perkembangan pasar modal Indonesia. Bagi investor sebaiknya membekali dirinya dengan pemahaman yang mencukupi sebelum mengambil keputusan untuk melaksanakan transaksi efek. Prospektus dan laporan berkala dan insidentil menjadi pedoman bagi investor untuk dapat melihat dan mempertimbangkan pengambilan keputusannya. 169 Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Ada tiga tujuan prinsip keterbukaan dalam pasar modal. Pertama, prinsip keterbukaan berfungsi untuk memelihara kepercayaan publik terhadap pasar. Tidak adanya keterbukaan dalam pasar modal membuat investor tidak percaya terhadap mekanisme pasar. Kedua, prinsip keterbukaan berfungsi untuk menciptakan mekanisme pasar yang efisien. Filosofi ini didasarkan pada konstruksi pemberian informasi secara penuh sehingga menciptakan pasar modal yang efisien, yaitu harga saham sepenuhnya merupakan refleksi dari seluruh

168 169

Ibid., hlm. 279. Ibid.


informasi yang tersedia. Ketiga, prinsip keterbukaan penting untuk mencegah penipuan (fraud).170 Perlindungan hukum terhadap investor, khususnya investor biasa (unsophisticated investors) dari penipuan. Karena tujuan prinsip keterbukaan tersebut dilakukan dengan cara menyamakan akses terhadap informasi di antara para pelaku pasar. Cara penyamaan akses tersebut di antara investor akan dapat menjaga kepercayaan investor dan dapat mencegah terjadinya penipuan. Cara penyamaan akses terhadap informasi tersebut adalah suatu yang dibutuhkan investor.171 Apabila hukum yang mewajibkan prinsip keterbukaan ditegakkan scara fair dan mengandung unsur creditability serta accountability, maka kejahatan dalam bentuk misstatement atau misrepresentation dan omission yang mengakibatkan pernyataan menyesatkan (misleading statement) akan dapat diatasi. Sebab dengan prinsip keterbukaan itu membuat kegiatan yang dilakukan manajemen sangat mudah dideteksi. 172 Dengan demikian unsophisticated investors, yang pada umumnya kurang dapat mengakses informasi dibandingkan dengan investor potensial yang profesional, dapat terlindung dari eksploitasi. Karena terdapat pendapat, bahwa “investor yang tidak mengetahui informasi adalah termasuk sebagai investor tereksploitasi”. Dalam perkataan lain, “barangsiapa yang mengetahui sedikit

170

Bismar Nasution, Op. Cit., hlm. 7-9. Nicholas I. Georgakopoulus, Why Should Disclosure Rules Subsidize Informed Traders, International Review Law and Economic, (Vol. 16, 1996), hlm. 297. 172 Ibid. 171


informasi akan memperoleh suatu deal yang merugikan”. 173 Di pihak lain, eksploitasi akan membuat rasa ketakutan dan ketakutan eksploitasi ini akan merusak kepercayaan. Meskipun investor tersebut terbukti mengalami kerugian ataupun tidak dirugikan. 174 Investor yang tereksploitasi dari informasi ini sangat dirugikan, dibandingkan dengan investor lain yang memiliki informasi, yang karena informasi tersebut ia berada dalam posisi yang diuntungkan (informational advantages). Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa fungsi keterbukaan tersebut dapat melindungi investor dari ketakutan eksploitasi. Dalam mencapai tujuan prinsip keterbukaan untuk perlindungan investor tersebut hanya dapat diharapkan terpenuhi adalah sepanjang informasi yang disampaikan kepada investor mengandung kelengkapan data keuangan emiten dan informasi lainnya yang mengandung fakta materiel. Dengan penyampaian informasi yang demikian kepada investor akan dapat menghindari investor dari bentuk-bentuk penipuan (fraud) atau manipulasi (deceit) serta hal-hal lainnya yang berbentuk perbuatan-perbuatan curang (fraudulent acts), seperti melalui misrepresentation atau omission yang pada akhirnya mengakibatkan pernyataan menyesatkan. 175

B. Peranan Bapepam dalam Penegakan Hukum Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyebutkan bahwa Pembinaan, pengaturan, dan

173

Frank H. Easterbrook dan Daniel R. Fischel, Op. Cit., hlm. 38. Ibid. 175 Keith J. Kanouse, The Rise an Fall of the Private Cause of action for Violation of Margin Requirements, Banking Law Journal, hlm. 133-134. 174


pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal yang selanjutnya disebut Bapepam dan Bapepam berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. 176 Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyebutkan bahwa Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan Bapepam dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat”.177 Undang-Undang Pasar Modal memformulasikan kedudukan dan fungsi Bapepam secara multi formulasi, yaitu secara: 1.

Pengaturan Umum Secara umum, Undang-Undang Pasar Modal mengatur kewenangan dan tugas Bapepam sebagai: a) Lembaga pembina; b) Lembaga pengatur; c) Lembaga pengawas. Ketiga kewenangan tersebut haruslah dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan terciptanya suatu pasar modal yang: a) Teratur; b) Wajar; c) Efisien;

176

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Bab II Badan Pengawasan Pasar Modal Pasal 3 ayat (1) dan (2). 177 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Bab II Badan Pengawas Pasar Modal Pasal 4.


d) Melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Sementara itu, pelaksanaan kewenangan Bapepam sebagai lembaga pengawas dapat dilakukan secara: a) Preventif, yakni dalam bentuk aturan, pedoman, bimbingan dan pengarahan, dan b) Represif, yakni dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan dan penerapan sanksi-sanksi. Fungsi Bapepam seperti tersebut, apabila dapat dilaksanakan dengan benar sebenarnya memang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pasar modal secara global. Sebab, dimana-mana, yang namanya Otoritas Pasar Modal, seperti juga SEC di USA itu, selalu mempunyai 3 fungsi utama, yaitu: 1. Fungsi Rule Making. Dalam hal ini Otoritas Pengawas dapat membuat aturan-aturan main untuk pasar modal. Fungsinya seperti ini disebut juga sebagai fungsi Quasi Legislative Power. Jadi merupakan kewenangan legislatif. 2. Fungsi Adjudicatory. Ini merupakan fungsi otoritas pengawas untuk melakukan fungsinya sebagai Quasi Judicial Power. Jadi merupakan kewenangan judisial seperti yang dilakukan oleh suatu badan peradilan. Termasuk ke dalam fungsi ini misalnya mengadili dan memecat atau mencabut izin ataupun melarang pihak-pihak pelaku di pasar modal untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan di pasar modal. 3. Fungsi Investigatory – Enforcement. Fungsi ini membuat otoritas pengawas mempunyai wewenang investigasi dan enforcement. Dan ini


dilakukan dengan memberikan kepada Bapepam kewenangan penyelidikan dan penyidikan, yang membuatnya menjadi semacam polisi khusus. 2.

Pengaturan Terperinci Pengaturan

tentang

kewenangan

Bapepam

secara

terperinci

dapat

diketemukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, yaitu sebagai berikut: 1.

Memberikan izin usaha kepada para pelaku pasar modal, dalam hal ini kepada: a. Bursa

Efek,

Lembaga

Kliring

dan

Penjaminan,

Lembaga

Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, dan Biro Administrasi Efek. b. Izin orang perseorangan bagi Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, dan Wakil Manajer Investasi. c. Persetujuan bagi Bank Kustodian. 2.

Mewajibkan pendaftaran profesi penunjang pasar modal (notaris, konsultan hukum, akuntan, penilai) dan Wali Amanat.

3.

Menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan untuk sementara komisaris dan/atau direksi serta menunjuk manajemen sementara Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sampai dengan dipilihnya komisaris dan/atau direktur yang baru.


4.

Menentukan persyaratan dan prosedur pernyataan pendaftaran serta menyatakan,

menunda,

atau

membatalkan

efektifnya

pernyataan

pendaftaran. 5.

Melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap pihak dalam hal terjadinya peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal dan atau peraturan perundang-undangan pelaksanaan lainnya.

6.

Mewajibkan setiap pihak yang bersangkutan untuk: a. Menghentikan

atau

memperbaiki

iklan

atau

promosi

yang

berhubungan dengan kegiatan di pasar modal; atau b. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang timbul dari iklan atau promosi tersebut. 7.

Melakukan pemeriksaan terhadap: a. Setiap emiten atau perusahaan publik yang telah atau diwajibkan menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam. b. Pihak

yang dipersyaratkan memiliki izin

usaha,

izin orang

perseorangan, persetujuan, atau pendaftaran profesi berdasarkan undang-undang ini. 8.

Menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang Bapepam sebagaimana dimaksud dalam point (7) tersebut di atas.

9.

Mengumumkan hasil pemeriksaan.


10. Guna kepentingan pemodal, membatalkan atau membekukan pencatatan suatu efek pada Bursa efek atau menghentikan transaksi Bursa atas efek tertentu untuk jangka waktu tertentu. 11. Menghentikan kegiatan perdagangan Bursa Efek untuk jangka waktu tertentu dalam hal keadaan darurat. 12. Memeriksa keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan

dan

Penyelesaian

serta

memberikan

keputusan

membatalkan atau menguatkan pengenaan sanksi dimaksud. 13. Menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemeriksaan, dan penelitian serta biaya lain dalam rangka kegiatan pasar modal. 14. melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang pasar modal. 15. Memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknik atas perundangundangan pasar modal. 16. Menetapkan instrumen lain sebagai efek selain dari Surat Pengakuan Utang, Surat Berharga Komersil, Saham, Obligasi, Tanda Bukti Utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap Derivatif dari efek. 17. Melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan Undang-undang Pasar Modal.


3.

Pengaturan Secara Sporadis Selain dari kewenangan Bapepam seperti yang telah disebutkan di atas, yakni kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan terperinci, masih ada lagi kewenangan Bapepam lain yang tersebar secara sporadis baik diberikan oleh Undang-Undang Pasar Modal, yang pada prinsipnya merupakan penegasan atau pengejawantahan lebih lanjut dari kewenangan Bapepam seperti tersebut di atas. 178 Sebagai salah satu bentuk konkretisasi dari peran Bapepam sebagai

lembaga pengawas adalah kewenangan Bapepam untuk melakukan pemeriksaan. Maka dalam rangka pelaksanaan tugasnya selaku lembaga pemeriksa tersebut, Bapepam dapat melakukan hal-hal sebagai berikut: 1.

Meminta keterangan dan/atau konfirmasi dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap perundang-undangan di pasar modal atau pihak lain jika dianggap perlu.

2.

Mewajibkan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap perundang-undangan di bidang pasar modal untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu.

3.

Memeriksa dan/atau membuat salinan terhadap catatan, pembukuan, dan/atau dokumen lain, baik milik pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap perundang-undangan di bidang pasar modal, ataupun pihak lain jika dianggap perlu.

178

Munir Fuady, Op. Cit., hlm. 116-120.


4.

Menetapkan syarat dan/atau mengizinkan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap perundang-undangan di bidang pasar modal untuk melakukan tindakan tertentu yang diperlukan dalam rangka penyelesaian kerugian yang timbul. 179 Salah satu kewenangan Bapepam yang cukup spektakuler dan fantastis

adalah kewenangannya untuk melakukan penyidikan di pasar modal. Kewenangan penyidikan ini juga merupakan pengejawantahan dari peran Bapepam sebagai suatu lembaga pengawas. Kewenangan penyidikan ini dapat digunakan oleh Bapepam apabila menurut pendapatnya telah terjadi pelanggaran terhadap perundang-undangan di bidang pasar modal, yang mengakibatkan kerugian bagi kepentingan pasar modal atau kepentingan masyarakat.180 Selanjutnya, kewenangan penyidikan dari Bapepam ini dapat diperincikan sebagai berikut: 1.

Menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang pasar modal.

2.

Melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pasar modal.

3.

Melakukan penelitian terhadap pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang pasar modal.

4.

Memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan dan barang bukti dari setiap pihak yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang pasar modal. 179 180

Ibid., hlm. 121. Ibid., hlm. 126.


5.

Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pasar modal.

6.

Melakukan pemeriksaan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pasar modal.

7.

Memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang pasar modal.

8.

Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pasar modal.

9.

Menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan.

10. Mengajukan permohonan izin kepada Menteri untuk memperoleh keterangan dari bank tentang keadaan keuangan dari tersangka pada bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. 11. Memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan KUHAP. 12. Meminta bantuan aparat penegak hukum lainnya. 181

C. Analisis Kasus yang Berkaitan dengan Prospektus yang Menyesatkan Beberapa kasus yang berkaitan dengan Prospektus yang menyesatkan yaitu:

181

Ibid., hlm. 127-128.


1.

Kasus PT. Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk. 1. Kasus tersebut bermula dari adanya surat PT. Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk. yang menjelaskan bahwa PT. Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk. tidak menyusun Laporan Tahunan 2000 berhubung pada saat yang bersamaan PT. Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk. menyusun prospektus dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I. 2. Berdasarkan pemeriksaan dan penelaahan atas data atau dokumen dan Pihak-pihak terkait dalam kasus dimaksud ditemukan hal-hal sebagai berikut: a. RUPS Tahunan telah dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2001; b. PT. Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk. memang tidak membuat Laporan Tahunan 2000 dengan alasan bahwa pada saat yang bersamaan PT. Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk. menyusun prospektus dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I, sehingga seluruh data yang seyogyanya disajikan dalam Laporan Tahunan telah dimuat dalam prospektus; c. PT. Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk. baru menyampaikan Laporan Tahunan 2000 kepada Bapepam pada tanggal 28 Maret 2002. 3. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Bapepam menetapkan bahwa PT. Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk. telah melanggar Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.2 tentang Laporan Tahunan dan terhadap PT. Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk. dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 307.000.000,00 (tiga ratus tujuh juta rupiah) atas


307 hari keterlambatan penyampaian Laporan Tahunan 2000 terhitung mulai tanggal 26 Mei 2001 sampai dengan 28 Maret 2002. 182 2.

Kasus PT. Bhuwanatala Indah Permai Tbk. Berkaitan dengan pemeriksaan kasus PT. Bhuwanatala Indah Permai Tbk., diperoleh beberapa temuan sebagai berikut: a. Prospektus Penawaran Umum Terbatas III (PUT III) PT. Bhuwanatala Indah Permai Tbk. April 1998 tidak memuat keterangan lengkap tentang informasi atau fakta material berupa informasi mengenai cara pembayaran atas transaksi pengambilalihan saham PT. Darmo Satelit Town (DST). b. Bahwa informasi tersebut merupakan informasi material yang penting diketahui pemodal dalam mengambil keputusan investasinya sehingga harus dimuat dalam Prospektus PUT III Perseroan sesuai pasal 78 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Bapepam menetapkan sanksi administratif dan mewajibkan Perseroan serta manajemen Perseroan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: 1) Direksi dan Komisaris Perseroan dikenakan kewajiban membayar ke Kas Negara sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 2) Perseroan pada RUPS berikutnya, diwajibkan mencantumkan dalam salah satu agendanya pemberitahuan dan penjelasan manajemen Perseroan kepada pemegang saham independen yang berkaitan dengan transaksi pengambilalihan saham DST melalui BKIP. 182

http://www.bapepam.go.id/old/old/news/Juni2002/PR_18JUN.PDF, terakhir kali diakses tanggal 30 Oktober 2010.


3) Perseroan diwajibkan mengambil langkah-langkah tertentu berkenaan dengan rencana penggunaan dana hasil PUT III, sehingga kepemilikan seluruh saham perseroan di DST dapat terealisir dalam waktu paling lambat 12 bulan sejak ditandatanganinya surat Ketua Bapepam. 4) Perseroan diperintahkan untuk menanggung seluruh biaya registrasi saham Perseroan yang dimiliki oleh pemegang saham publik yang tidak mempunyai

benturan

kepentingan

dalam

rangka

implementasi

perdagangan saham tanpa warkat (scripless trading). 183 3.

PT. Bakrie Finance Corporation Tbk. Selain terlambat dalam menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan 1999, manajemen perseroan juga kurang berhati-hati dalam menentukan pengakuan pendapatan bunga sebesar Rp133.000.000.000,00 dalam Laporan Keuangan per 30 September 1999, di mana hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Bapepam juga menemukan fakta bahwa penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas (PUT) III tahun 1998 sebesar Rp 475.746.987.000,00 yang diinvestasikan dalam wesel tagih PT. Putra Surya Perkasa Intiutama (PSPI) dan PT. Putra Swadana Perkasa (PSP) tidak sejalan dengan rencana penggunaan dana hasil PUT III sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus meskipun pada akhirnya telah memperoleh persetujuan RUPS perseroan.

183

http://www.bapepam.go.id/old/old/news/Okt2000/PR_Pemeriksaan.PDF, terakhir kali diakses tanggal 30 Oktober 2010.


Berdasarkan fakta dan temuan tersebut, Bapepam menetapkan sanksi administratif dan perintah untuk melakukan kegiatan tertentu terhadap Pihak di bawah ini sebagai berikut: a. Mengenakan sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis kepada Direksi perseroan dan pengenaan denda sebesar Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah) atas keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan dimaksud selama 61 hari dari tanggal 30 April s/d 30 Juni 2000. b. Memerintahkan perseroan untuk: 1) Melakukan pemaparan publik (public expose), khususnya berkaitan dengan kelangsungan usaha (going concern) dan prospek usaha (business plan) Perseroan serta penjelasan mengenai perubahan penggunaan dana hasil PUT III; 2) Menyelenggarakan

Rapat

Umum

Pemegang

Saham

(RUPS)

Independen paling lambat pada akhir bulan Oktober 2000 dengan agenda: a) Penjelasan kelangsungan usaha (going concern) dan prospek usaha (business plan) Perseroan; b) Penjelasan mengenai perubahan penggunaan dana hasil PUT III; 3) Menanggung seluruh biaya registrasi saham perseroan yang dimiliki oleh pemegang saham publik dalam rangka implementasi perdagangan saham tanpa warkat (scripless trading). c. Memerintahkan kepada Direksi dan Komisaris perseroan untuk menyetor sejumlah uang ke Kas Negara sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta


rupiah) atas kekuranghati-hatiannya dalam menentukan pengakuan pendapatan bunga sebesar Rp 133.000.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga miliar rupiah) dalam Laporan Keuangan per 30 September 1999. 184 Menurut saya di dalam kasus yang pertama, PT. Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk. terlalu cepat menyusun prospektus dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I sehingga tidak dapat membuat Laporan Tahunan 2000 yang seharusnya seluruh data yang disajikan dalam Laporan Tahunan dimuat dalam prospektus. Laporan Tahunan 2000 baru disampaikan kepada Bapepam pada tanggal 28 Maret 2002. Akibatnya, Bapepam menetapkan bahwa PT. Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk. telah melanggar Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.2 tentang Laporan Tahunan dan mengenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 307.000.000,00 (tiga ratus tujuh juta rupiah) atas 307 hari keterlambatan penyampaian Laporan Tahunan 2000 terhitung mulai tanggal 26 Mei 2001 sampai dengan 28 Maret 2002. Di dalam kasus yang kedua, PT. Bhuwanatala Indah Permai Tbk. tidak memuat keterangan lengkap tentang informasi atau fakta material berupa informasi mengenai cara pembayaran atas transaksi pengambilalihan saham PT. Darmo Satelit Town (DST) dalam Prospektus Penawaran Umum Terbatas III (PUT III). Informasi tersebut merupakan informasi material yang penting diketahui pemodal dalam mengambil keputusan investasinya sehingga harus dimuat dalam Prospektus PUT III Perseroan sesuai pasal 78 ayat (1) Undangundang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Akibatnya, Bapepam 184

http://www.bapepam.go.id/old/old/news/Agutus2000/PR_31_8_2000.pdf, terakhir kali diakses tanggal 30 Oktober 2010.


menetapkan sanksi administratif dan mewajibkan Perseroan serta manajemen Perseroan PT. Bhuwanatala Indah Permai Tbk. untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: 1) Direksi dan Komisaris Perseroan dikenakan kewajiban membayar ke Kas Negara sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 2) Perseroan pada RUPS berikutnya, diwajibkan mencantumkan dalam salah satu agendanya pemberitahuan dan penjelasan manajemen Perseroan kepada pemegang

saham

independen

yang

berkaitan

dengan

transaksi

pengambilalihan saham DST melalui BKIP. 3) Perseroan diwajibkan mengambil langkah-langkah tertentu berkenaan dengan rencana penggunaan dana hasil PUT III, sehingga kepemilikan seluruh saham perseroan di DST dapat terealisir dalam waktu paling lambat 12 bulan sejak ditandatanganinya surat Ketua Bapepam. 4) Perseroan diperintahkan untuk menanggung seluruh biaya registrasi saham Perseroan yang dimiliki oleh pemegang saham publik yang tidak mempunyai benturan kepentingan dalam rangka implementasi perdagangan saham tanpa warkat (scripless trading). Sedangkan di dalam kasus yang ketiga, PT. Bakrie Finance Corporation Tbk. terlambat dalam menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan 1999, manajemen perseroan juga kurang berhati-hati dalam menentukan pengakuan pendapatan bunga sebesar Rp133.000.000.000,00 dalam Laporan Keuangan per 30 September 1999, di mana hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum serta penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas


(PUT) III tahun 1998 sebesar Rp 475.746.987.000,00 yang diinvestasikan dalam wesel tagih PT. Putra Surya Perkasa Intiutama (PSPI) dan PT. Putra Swadana Perkasa (PSP) tidak sejalan dengan rencana penggunaan dana hasil PUT III sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus meskipun pada akhirnya telah memperoleh persetujuan RUPS perseroan. Akibatnya, Bapepam menetapkan sanksi administratif dan perintah untuk melakukan kegiatan tertentu terhadap PT. Bakrie Finance Corporation Tbk. sebagai berikut: a.

Mengenakan sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis kepada Direksi perseroan dan pengenaan denda sebesar Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah) atas keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan dimaksud selama 61 hari dari tanggal 30 April s/d 30 Juni 2000.

b.

Memerintahkan perseroan untuk: 1) Melakukan pemaparan publik (public expose), khususnya berkaitan dengan kelangsungan usaha (going concern) dan prospek usaha (business plan) Perseroan serta penjelasan mengenai perubahan penggunaan dana hasil PUT III; 2) Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Independen paling lambat pada akhir bulan Oktober 2000 dengan agenda: a) Penjelasan kelangsungan usaha (going concern) dan prospek usaha (business plan) Perseroan; b) Penjelasan mengenai perubahan penggunaan dana hasil PUT III;


3) Menanggung seluruh biaya registrasi saham perseroan yang dimiliki oleh pemegang saham publik dalam rangka implementasi perdagangan saham tanpa warkat (scripless trading). c.

Memerintahkan kepada Direksi dan Komisaris perseroan untuk menyetor sejumlah uang ke Kas Negara sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

atas

kekuranghati-hatiannya

dalam

menentukan

pengakuan

pendapatan bunga sebesar Rp 133.000.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga miliar rupiah) dalam Laporan Keuangan per 30 September 1999.


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan Berdasarkan uraian-uraian dan analisis yang terdapat dalam bab-bab sebelumnya yang menjelaskan Perlindungan Hukum Terhadap Investor akibat Prospektus yang Menyesatkan dalam Transaksi Efek di Pasar Modal, maka pada sub bab ini penulis mencoba untuk memberikan beberapa kesimpulan. Adapun kesimpulan-kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut: 1.

Suatu Prospektus harus mencakup semua rincian dan fakta material mengenai penawaran umum dari emiten, yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal, yang diketahui atau layak diketahui oleh emiten dan penjamin pelaksana emisi efek (jika ada). Prospektus digunakan dalam kegiatan penawaran efek Emiten kepada masyarakat sebelum efek yang ditawarkan tersebut diperdagangkan di bursa efek. Kegiatan memperjualbelikan efek emiten di bursa efek inilah yang disebut dengan perdagangan efek di pasar sekunder. Di dalam perdagangan efek di pasar sekunder, ada mekanisme dan tahap-tahap yang mengatur bagaimana cara untuk melakukan transaksi efek. Informasi yang disajikan dalam prospektus adalah laporan keuangan perusahaan yang berisi informasi keuangan dan non-keuangan yang secara teoritis informasi keuangan memang merupakan salah satu sumber utama dalam proses penentuan harga suatu IPO karena tidak ada harga pasar sampai dimulainya harga sekunder. Pada saat tersebut umumnya para investor memiliki


informasi terbatas seperti yang diungkapkan dalam prospektus. Dalam kaitannya dengan informasi, prospektus mempunyai peranan yang sangat penting dalam transaksi efek karena dengan prospektus inilah investor dapat memperoleh gambaran umum dari perusahaan, kondisi, prospek ekonomi, rencana investasi, ramalan laba, dan dividen yang dijadikan dasar dalam pembuatan keputusan rasional mengenai risiko dan nilai saham yang ditawarkan perusahaan. Untuk mengetahui gambaran awal dari emiten yang menerbitkannya, investor perlu mengetahui kondisi awal dari penerbitan tersebut melalui prospektus. Dengan kata lain, prospektus memberikan gambaran masa lalu dan kondisi saat ini. Oleh karena itu, prospektus mempunyai peranan yang sangat penting dalam transaksi efek. 2.

Prospektus yang menyesatkan yaitu setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek di pasar modal yang mengakibatkan kerugian bagi investor atau Pihak lain yang menggunakan prospektus tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan untuk melakukan investasi. Pada umumnya pelanggaran prinsip keterbukaan yang berkaitan dengan prospektus disebabkan adanya missrepresentation atau pernyataan dengan membuat penghilangan (omission) fakta material, baik dalam dokumen-dokumen penawaran umum maupun dalam perdagangan saham. Pernyataan-pernyataan yang demikian itu dapat menciptakan gambaran yang salah tentang kualitas emiten, manajemen, dan potensi ekonomi emiten. Oleh karena itu, peraturan pelaksanaan prinsip keterbukaan membuat larangan atas perbuatan missrepresentation dan omission. Sanksi-


sanksi yang diberikan atas pelanggaran prinsip keterbukaan yang berkaitan dengan prospektus menurut ketentuan Undang-undang Pasar Modal berupa sanksi administrasi, perdata maupun pidana masih memiliki banyak kelemahan dimana dalam setiap kasus yang pernah terjadi tidak dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan dan hukuman yang diberikan hanya berupa sanksi denda, sehingga tidak membuat pelaku tersebut insyaf terhadap perbuatannya. Hal ini disebabkan oleh transaksi efek berdasarkan informasi yang menyesatkan kepada masyarakat khususnya investor, tetapi pelaku tidak dapat dikenakan ketentuan mengenai pelanggaran yang dilakukannya. Oleh karena itu, diperlukan penerapan prinsip keterbukaan di dalam pasar modal, tetapi pengertian keterbukaan informasi masih dirasakan kurang, sehingga banyak pihak yang tidak memiliki itikad baik memanfaatkan keterbukaan informasi sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan pribadi. 3.

Perlindungan hukum terhadap investor akibat prospektus yang menyesatkan harus dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan eksistensi pasar modal Indonesia demi menumbuhkan kepercayaan investor terhadap pasar modal khususnya di Indonesia. Oleh karena itu, investor memerlukan suatu kepastian hukum yaitu hukum yang berlaku di Indonesia tentang fakta material sebagai jiwa pasar modal didasarkan pada keberadaan prinsip keterbukaan yang memungkinkan tersedianya bahan pertimbangan bagi investor. Tujuan prinsip keterbukaan merupakan suatu hal yang penting untuk menjaga kepercayaan investor dalam pasar modal. Dengan adanya perlindungan dan kepastian hukum tersebut, maka diharapkan investor yang


akan menanamkan modalnya dan tidak ragu-ragu lagi untuk berinvestasi melalui lembaga pasar modal. Kaitan prinsip keterbukaan dengan usaha perlindungan terhadap investor adalah pihak yang dirugikan (investor) dapat mengajukan tuntutan ganti rugi pada pihak-pihak yang memberikan informasi yang menyesatkan kepada investor dalam kegiatan pasar modal. Di sini Bapepam mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.

B. Saran 1. Kepada Pemerintah a. Perlindungan hukum terhadap investor perlu diberikan secara mutlak, sehingga pasar modal dapat tetap menjadi sarana investasi yang menarik dan tentunya dapat semakin berkembang. Untuk itu Bapepam dituntut untuk lebih aktif dalam meningkatkan kinerjanya sebagai badan pengawasan dan pembinaan kegiatan di pasar modal, sehingga dapat memberikan rasa aman bagi investor. b. Dalam hal penegakan hukum perlu diarahkan kepada pemberian sanksi yang lebih berat dan dapat memberi efek jera terhadap yang melanggarnya. Mengingat kegiatan perdagangan efek melibatkan begitu banyak pemodal dan jumlah uang yang sangat besar. Pelanggaran yang terjadi dapat mengakibatkan hilangnya jumlah uang yang sangat besar dan jumlah korban yang cukup banyak dalam kegiatan perdagangan


efek. Terlebih lagi pemerintah harusnya dapat membuat dan menerbitkan peraturan perundang-undangan yang baru yang lebih kuat hukumnya dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang untuk menjaga berlangsungnya kegiatan perdagangan efek tersebut. Karena apabila dilihat peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang belumlah lengkap untuk dapat menjaga keberlangsungan kegiatan perdagangan efek di pasar modal. 2. Kepada Masyarakat a. Dalam melakukan kegiatan transaksi efek di pasar modal, investor harus terlebih dahulu membaca buku prospektus tentang suatu perusahaan yang bersangkutan. Sehingga investor dapat mengambil keputusan yang tepat apakah dia akan melakukan investasi atau tidak. b. Masyarakat harus meningkatkan pemahaman mengenai peraturan hukum yang berlaku di pasar modal supaya hak-hak mereka tidak terabaikan, sehingga pasar modal dapat menjadi tempat yang nyaman bagi mereka dalam berinvestasi.


BAB III PROSPEKTUS YANG MENYESATKAN DI PASAR MODAL. A. Posisi Hukum dari Prospektus dalam Menyajikan Informasi atau Fakta

Recommend Documents