BAB II LAPORAN KEUANGAN MENYESATKAN DI PASAR MODAL
A. Pengertian Laporan Keuangan Wild, Subramanyam dan Halsey dalam bukunya ”Financial Statement Analysis” memberikan pengertian laporan keuangan sebagai berikut : ”Financial Statements of a company are the representation of its management, who bear the primary responsibility for the fairness of presentation and the information disclosed”. 23 Laporan keuangan perusahaan adalah representasi manajemen perusahaan tersebut, yang memegang tanggung jawab utama atas kebenaran informasi yang disajikan. Dalam Aturan Etika Akuntan pada definisi / pengertian Butir 1 angka 2 disebutkan bahwa : “Laporan Keuangan adalah suatu penyajian data keuangan termasuk catatan yang menyertainya, bila ada, yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan sumber daya ekonomi (aktiva) dan atau kewajiban suatu entitas pada saat tertentu atau perubahan atas aktiva dan atau kewajiban selamaa suatu periode tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum”. Laporan keuangan merupakan suatu alat manajemen dalam keuangan yang digunakan baik untuk perencanaan maupun pengawasan. Laporan keuangan adalah alat untuk menetapkan standar pelaksanaan untuk mendorong personel dalam mencapai sasaran untuk mengukur hasil yang dicapai untuk mengarahkan perhatian
pada
hal-hal
yang
paling
memerlukan
pemeriksaan.
23
John J.Wild, K.R.Subramanyam, Robert F.Halsey, Financial Statement Analysis, (McGraw Hill : 8th ed.,2003), hlm. 14
Universitas Sumatera Utara
16
Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama buku yang bersangkutan. laporan keuangan ini dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya oleh para pemilik perusahaan. Di samping itu laporan keuangan dapat juga digunakan untuk memenuhi tujuan-tujuan lain yaitu sebagai laporan kepada pihak-pihak di luar perusahaan.
B. Tujuan Laporan Leuangan Menurut PSAK No. 1 Standar Akuntansi Keuangan (SAK), 24 laporan keuangan yang lengkap terdiri dari 5 komponen yaitu : neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan tujuan penyusunan laporan keuangan dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu : 1. Tujuan Khusus Laporan Keuangan bertujuan untuk menyajikan secara wajar, dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum, posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan lain dalam posisi keuangan. 2. Tujuan Umum Tujuan umum laporan keuangan terdiri dari :
24
Ikatan Akuntan Indonesia, “Standar Akuntansi Keuangan: PSAK No.1”, (Jakarta : Penerbit Salemba Empat, 2001), hlm. 12
Universitas Sumatera Utara
17
a. memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai sumber-sumber ekonomi dan kewajiban suatu perusahaan agar supaya dapat (1) menilai kekuatan dan kelemahannya, (2) menunjukkan pembelanjaan dan
investasinya,
(3)
menilai
kemampuan
memenuhi
tanggungjawabnya, dan (4) menunjukkan dasar sumber pertumbuhan; b. menyediakan informasi yang dapar dipercaya mengenai perubahan sumber penghasilannya sebagai akibat aktivitas-aktivitas perusahaan yang diarahkan pada pencapaian laba agar dapat (1) menunjukkan kepada para investor hasil dividen yang diharapkan, (2) menunjukkan kemampuan operasi membayar kreditor dan leveransir, serta menyediakan job-job untuk karyawan, pajak gaji, dana yang diperoleh untuk perluasan, (3) menyediakan informasi untuk perencanaan dan pengendailan manajemen, dan (4) menunjukkan profitabilitas jangka panjang; c. menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat untuk menaksir penghasilan yang potensial dari peusahaan; d. menyediakan informasi lainnya yang diperlukan mengenai perubahan sumber-sumber ekonomi serta perubahan kewajiban; e. mengungkapkan informasi lain yang relevan bagi kebutuhan para pemakai laporan keuangan. 3. Tujuan kualitatif Tujuan kualitatif laporan keuangan meliputi : relevan, dapat dimengerti, dapat diuji, netral, tepat waktu, dapat diperbandingkan, dan lengkap.
Universitas Sumatera Utara
18
Menurut Mardiasmo, di dalam Statement of Financial Accounting Conceps (SFAC)
Nomor
1
dinyatakan
bahwa
pelaporan
keuangan
harus
menyajikan informasi yang : 25 1. berguna bagi investor dan kreditur yang ada dan yang potensial dan pemakai lainnya dalam membuat keputusan untuk investasi, pemberian kredit dan keputusan lainnya. informasi yang dihasilkan itu harus memadai bagi mereka yang mempunyai pengetahuan yang cukup tentang kegiatan dan usaha perusahaan dan perusahaan-perusahaan ekonomi, serta bermaksud untuk menelaah informasi-informasi itu secara sungguh-sungguh; 2. dapat membantu investor dan kreditur yang ada yang potensial dan pemakai lainnya untuk menaksir jumlah, waktu dan ketidakpastian dari penerimaan uang dimasa yang akan datang yang berasal dari dividen atau bunga dari penerimaan uang yang berasal dari penjualan, pelunasan atau jatuh temponya surat-surat berharga atau pinjaman-pinjaman. oleh karena rencana penerimaan dan pengeluaran uang (cash flow) seorang kreditur atau investor itu berkaitan dengan cash flow dari perusahaan, pelaporan keuangan harus menyajikan informasi untuk membantu investor, kreditur dan pihak-pihak lainnya untuk memperkirakan jumlah, waktu dan ketidakpastian dari aliran kas masuk (sesudah dikurangi kas keluar) di masa datang untuk perusahaan tersebut; 3. menunjukkan sumber-sumber ekonomi dari suatu perusahaan, klaim atas sumber-sumber tersebut (kewajiban perusahaan untuk mentransfer sumbersumber ke perusahaan lain dan ke pemilik perusahaan), dan pengaruh dari
25
Mardiasmo, Akuntansi Keuangan Dasar Edisi Ketiga, (Yogyakarta : BPFE,2000), hlm.
34
Universitas Sumatera Utara
19
transaksi-transaksi,
kejadian-kejadian
dan
keadaan-keadaan
yang
mempengaruhi sumber-sumber dan klaim atas sumber-sumber tersebut. 26 Tujuan laporan keuangan menurut kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan (IAI, 2004), adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. 27
C. Kewenangan Akuntan dalam Menyusun Laporan Keuangan Dalam pembukaan Kode Etik Akuntan Indonesia, disebutkan pengertian akuntan publik yaitu : 28 “Akuntan Publik adalah profesi yang terdiri dari landasan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, dalam melaksanakan tugasnya akuntan harus mengutamakan kepentingan masyarakat, pemerintah dan dunia usaha. Karena pentingnya laporan keuangan yang telah diuraikan di atas maka peranan akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan juga tidak kalah pentingnya. Hal ini karena akuntan publik sebagai profesi yang berdasarkan atas kepercayaan masyarakat. Akuntan publik merupakan ujung tombak dari profesi akuntan karena tugas seorang akuntan publik untuk mengaudit suatu laporan keuangan akan memberikan nilai tambah bagi laporan keuangan perusahaan, karena memberikan kewajaran posisi keuangan, perubahan ekuitas dan laporan arus kas.
26
Ahmed Belkaoui, Accounting Theory, (Yogyakarta : AK Group, 1986), Hlm. 83-84 Ikatan Akuntan Indonesia, Op.Cit, hlm. 13 28 http://www.akuntanpublik.org, diakses tanggal 17 Februari 2010. 27
Universitas Sumatera Utara
20
Auditing yang diberikan oleh akuntan publik adalah merupakan bentuk atesatasi. Atestasi secara umum adalah suatu komunikasi dari seorang expert mengenai kesimpulan tentang realibilitas dari pernyataan seseorang. Atau secara emplisit atestasi adalah komunikasi tertulis yang menjelaskan suatu kesimpulan mengenai realibilitas dari asersi tertulis yang merupakan tanggung jawab pihak lainnya. 29 Salah satu kategori jasa atestasi yaitu akuntan publik menerbitkan suatu laporan tertulis yang isinya antara lain berupa suatu kesimpulan tentang kepercayaan asersi (pernyataan yang menyebutkan itu benar) yang dibuat oleh pihak lain (dalam hal ini manajemen perusahaan). Dalam hal ini auditing sebagai salah satu bentuk jasa atestasi memberikan kewenangan bagi akuntan dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam pengertian Butir 1 angka 10 Aturan Etika Akuntan yang dikeluarkan oleh IAI disebutkan bahwa : “Praktik Akuntan Publik adalah pemberian jasa professional kepada klien yang dilakukan oleh anggota IAI-KAP yang dapat berupa jasa audit, jasa atestasi, jasa akuntansi dan review, perpajakan, perencanaan keuangan perorangan, jasa pendukung litigasi dan jasa lainnnya yang diatur dalam standar profesional akuntan publik”. Menurut Mulyadi, profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat, dari profesi inilah masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan. 30 Suatu profesi menjadi suatu profesi yang sudah mapan jika memiliki ciriciri sebagai berikut : 29
Sukrisno Agoes, Auditing (Pemeriksaan Akuntan oleh Kantor Akuntan Publik), (Jakarta : Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,2004), hlm. 1 30 Mulyadi, Auditing Edisi Keenam, (Jakarta : Salemba Empat, 2002), hlm. 4
Universitas Sumatera Utara
21
1. mempunyai pengetahuan minimal dalam bidang keahlian yang diperoleh melalui pendidikan formal yaitu pengetahuan khusus dengan suatu proses pendidikan resmi; 2. memberikan jasa yang bermanfaat bagi masyarakat; 3. terikat oleh prinsip-prinsip etik dengan tekanannya kepada kebijakan berupa pelayanan, kejujuran, integritas serta pengabdian kepada kesejahteraan yang dilayani; 4. mempunyai prosedur dalam menegakkan disiplin anggota yang melanggar kode etik; 5. mempunyai bahasa sendiri, dan mengenai hal-hal yang sangat taktis hanya dimengerti oleh mereka yang menjadi anggota.31
D. Hubungan Antara Laporan Keuangan dan Pasar Modal Perkembangan pasar modal diikuti dengan semakin banyaknya pihak yang secara aktif menaruh perhatian terhadap kualitas pelaporan keuangan perusahaan yang telah go public atau telah menawarkan efeknya kepada masyarakat melalui pasar modal. Pasar modal mewajibkan keterbukaan kondisi keuangan emiten atau perusahaan yang telah go public di pasar modal. Hal ini berkaitan dengan perlindungan terhadap investor publik, karena dunia pasar modal adalah kegiatan investasi yang menyangkut resiko. Resiko selalu terkait dengan besarnya return of investment (ROI) yang diharapkan. Semakin besar expected return maka akan
31
Ibid.
Universitas Sumatera Utara
37
semakin tinggi resiko, begitu pula sebaliknya. Dalam hal ini, salah satu media yang digunakan oleh investor yang bermain di bursa efek untuk melihat fluktuasi harga saham adalah berdasarkan laporan keuangan emiten. 67 Hal ini sejalan dengan tujuan utama laporan keuangan, yaitu untuk memberikan informasi keuangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mengambil keputusan ekonomi. Semakin jelas informasi perusahaan, maka semakin tinggi ketiadaan
atau
keinginan investor melakukan investasi. Sebaliknya
kekurangan
serta
ketertutupan
informasi
menimbulkan
ketidakpastian dan ketidakpercayaan investor untuk melakukan investasi melalui pasar modal. Dengan kata lain, investor berkepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan dalam rangka penentuan kebijaksanaan penanaman modal, apakah perusahaan mempunyai prospek yang cukup baik dan diperoleh keuntungan atau ”rate of return” yang cukup baik. 68 Wild, Subramanyam dan Halsey mengatakan bahwa hasil suatu penelitian menunjukkan terdapat keterkaitan yang sangat erat antara informasi akuntansi dalam laporan keuangan dengan harga saham. Bukti-bukti menunjukkan bahwa terdapat suatu hubungan (link) yang definitif antara jenis atau ”kejutan” yang disampaikan melalui angka pendapatan dengan besar keuntungan atau laba dari suatu perusahaan. Berita nilai pendapatan yang baik (kejutan positif) akan diikuti dengan bertambahnya keuntungan saham (harga saham naik), sedangkan berita pendapatan yang buruk (kejutan negatif) akan diikuti dengan berkurangnya keuntungan saham (harga saham turun). Semakin baik atau buruk berita tentang
67 68
I Putu Gede Ary Suta, Op.Cit, hlm. 94 S.Munawir, Analisa Laporan Keuangan, (Yogyakarta : Liberty,1992), hlm. 3-4
37 Universitas Sumatera Utara
38
nilai pendapatan, maka akan semakin besar reaksi yang ditimbulkan bagi fluktuasi harga saham. 69 Dalam dunia bisnis, ada beberapa pihak yang memerlukan laporan keuangan, yaitu pihak internal perusahaan dan pihak eksternal perusahaan. Pihak internal perusahaan adalah para manajer pada semua tingkat. Laporan keuangan itu dijadikan alat untuk mengambil keputusan rutin dan keputusan khusus. Keputusan rutin meliputi keputusan-keputusan yang berhubungan dengan kegiatan operasi dan keputusan kusus meliputi keputusan-keputusan yang berhubungan dengan investasi jangka panjang, misalnya mendirikan pabrik baru, memproduksi produk baru, mendirikan anak perusahaan, riset pemasaran, dan sebagainya. Pihak eksternal yang membutuhkan laporan keuangan antara lain adalah pemegang saham, kantor pajak, pasar modal, lembaga keuangan, serikat buruh, dan sebagainya. Mereka mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam menggunakan informasi
laporan keuangan. Pemegang saham untuk menilai
investasi; kantor pajak untuk menentukan besarnya pajak penghasilan; pasar modal untuk memperkirakan harga saham; serikat buruh untuk memperkirakan bonus yang akan diterimanya. Laporan keuangan memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan untuk membuat keputusan-keputusan ekonomis. 70 Hubungan antara pelaporan keuangan dan pasar modal ini timbul dari kegunaan masingmasing. informasi keuangan tertentu akan lebih baik bila disajikan dalam laporan 69
John J. Wild, Op.Cit, hlm. 78 Veithzal Rivai, Manajemen Keuangan Untuk Perusahaan Dari Teori ke Praktik Edisi Pertama Cetakan Kedua, (Jakarta : PT. Rajawali Grafindo Persada,2005), hlm. 109 70
Universitas Sumatera Utara
39
keuangan, tetapi informasi tertentu lainnya akan lebih baik bila dilaporkan dalam laporan lain. walaupun demikian, laporan keuangan merupakan unsur utama pelaporan keuangan, maka tujuan laporan keuangan akan sama dengan tujuan pelaporan keuangan. Pemakaian laporan keuangan di dalam perusahaan memberikan keuntungankeuntungan sebagai berikut : 1. penyusunan laporan keuangan merupakan kekuatan manajemen dalam menyusun perencanaan, dimana manajemen melihat ke depan untuk menentukan tujuan perusahaan yang dinyatakan di dalam ukuran finansial; 2. laporan keuangan dapat digunakan alat koordinasi berbagai kegiatan perusahaan, misalnya koordinasi antara berbagai penjualan dengan kegiatan produksi; 3. implementasi laporan keuangan dapat menciptakan alat untuk pengawasan kegiatan perusahaan. Penyimpangan antara laporan keuangan dengan realisasi dihitung
dan
dianalisa,
dan
manajemen
dapat
mengetahui
adanya
penyelewengan tersebut; 4. berdasarkan teknik yang digunakan dalam laporan keuangan, manajemen dapat memeriksa dengan seksama penggunaan sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan apakah dapat berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif); 5. pemakaian laporan keuangan mengakibatkan timbulnya suasana yang bersemangat untuk memperoleh laba, timbul kesadaran tentang pentingnya biaya sebelum dana disediakan. Tekanan laporan keuangan bukan sematamata menekan biaya, akan tetapi adalah memaksimalkan laba dalam jangka
Universitas Sumatera Utara
40
panjang, dan tambahan biaya akan dibenarkan apabila tambahan biaya tersebut diperkirakan dapat meningkatkan laba; 6. pemakaian laporan keuangan dapat mendorong dipakainya standar sebagai alat pengukur prestasi suatu bagian atau individu di dalam organisasi perusahaan; 7. pemakaian laporan keuangan dapat membantu manajemen di dalam pengambilan keputusan untuk memilih beberapa alternatif yang mungkin dilaksanakan, misalnya: membuat atau membeli, membuat atau menyewa, menolak atau menerima pesanan, khusus, mendorong atau mengurangi produk tertentu dan sebagainya. 71 Laporan keuangan merupakan suatu komponen penting dari dunia pasar modal yang sangat material sifatnya. Laporan keuangan menjadi representasi utama kondisi keuangan emiten atau perusahaan publik yang telah melakukan aktivitas pengumpulan dana publik melalui pasar modal. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka keterbukaan atau transparansi laporan keuangan merupakan suatu kewajiban dalam dunia pasar modal, karena mempengaruhi keputusan ekonomi para pengguna laporan keuangan, terutama para investor dan pemegang saham.
E. Pelanggaran Prinsip Keterbukaan di dalam Laporan Keuangan Prinsip keterbukaan menjadi persoalan inti pasar modal dan sekaligus merupakan jiwa pasar modal itu sendiri. Keterbukaan tentang fakta material sebagai jiwa pasar modal didasarkan pada keberadaan prinsip keterbukaan yang
71
Ibid.
Universitas Sumatera Utara
41
memungkinkan tersedianya bahan pertimbangan bagi investor, sehingga ia secara rasional dapat mengambil keputusan untuk melakukan pembelian dan penjualan saham. 72 Keterbukaan merupakan suatu kewajiban bagi setiap perusahaan atau emiten yang menawarkan efeknya melalui pasar modal di lantai Bursa. Prinsip keterbukaan (disclosure principle) merupakan suatu yang harus ada, baik untuk kepentingan
pengelola
bursa
(Bursa
Efek
Jakarta/BEJ,
Bursa
Efek
Surabaya/BES), Bapepam dan Pemodal. Hal ini berkaitan dengan informasi yang harus di full disclosure tersebut adalah seluruh informasi mengenai keadaan usahanya termasuk keadaan keuangan, aspek hukum, manajemen dan harta kekayaan perusahaan kepada masyarakat.73 Keterbukaan terhadap kondisi perusahaan yang melakukan emisi saham menyebabkan calon investor dapat memahami dan memutuskan kebijakan investasinya. Keterbukaan informasi yang merupakan suatu kewajiban dalam hal ini tidak saja dilaksanakan pada waktu perusahaan tersebut menawarkan efeknya kepada masyarakat pertama kali, akan tetapi juga selama efek perusahaan tersebut diperdagangkan di pasar sekunder. 74 Tidak berlebihan apabila undang-undang pasar modal sesuatu negara, termasuk Indonesia mewajibkan keterbukaan, walaupun negara tersebut telah mempunyai anti fraud. Suatu negara, walaupun telah mempunyai anti fraud, tetapi tidak mempunyai hukum yang mewajibkan keterbukaan bagi perusahaan akan dapat merugikan investor dan para pihak. Dalam keadaan itu perusahaan dapat memberikan informasi sepanjang perusahaan bersedia, atau perusahaan
72
Bismar Nasution, Keterbukaan Dalam Pasar Modal, (Jakarta : Universitas Indonesia, Program Pasca Sarjana,2001), hlm. 64 73 I Nyoman Tjager, Op.Cit, hlm.3 74 Ibid.
Universitas Sumatera Utara
42
diam, tidak memberikan informasi atau memberikan informasi tidak tepat waktu.75 Ketentuan mengenai penipuan (anti fraud) di Indonesia secara umum telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undangundang Hukum Perdata (KUH Perdata). Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 390 KUHP yang mengatur tentang ketentuan mengenai kabar bohong, menyatakan bahwa “barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, bond atau surat berharga, dengan menyiarkan kabar bohong, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan”. 76 Namun ketentuan ini tidak efektif untuk memberikan jaminan hukum bagi investor pasar modal karena tidak membuat pengaturan keterbukaan wajib, dan tidak mengatur secara spesifik tentang penipuan atau perbuatan curang dalam transaksi saham. 77 Untuk mengantisipasi keadaan itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) telah mewajibkan keterbukaan tetap harus ada. UUPM mengatur kewajiban keterbukaan tersebut secara substansial menentukan pengungkapan informasi pada saat-saat yang telah ditentukan, dan yang lebih penting undang-undang tersebut pengawasan, waktu, tempat dan bagaimana perusahaan melakukan keterbukaan. 78 Dalam kegiatan pasar modal adalah kewajiban pihak-pihak dalam suatu penawaran umum untuk memperhatikan dan memenuhi prinsip keterbukaan. Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Butir 75
Frank H. Easterbrook dan Daniel R. Fischel, “Mandatory Disclosure and the Protevtion of Investors, Virginia law Review, (Vol. 70, 1984), hlm. 680 76 R.Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, (Bogor : Politeia,1976), hlm. 232 77 Bismar Nasution, Keterbukaan Dalam Pasar Modal, Op.Cit, hlm. 65 78 Frank H. Easterbrook dan Daniel R. Fischel, Op.Cit, hlm. 680
Universitas Sumatera Utara
43
1 angka 25 disebutkan yang dimaksud dengan Keterbukaan (Disclosure) adalah pedoman umum yang mensyaratkan emiten, perusahaan publik, dan pihak lain yang tunduk pada Undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang
dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal
terhadap efek dimaksud dan atau harga dari efek tersebut. Keterbukaan informasi tidak saja diwajibkan pada waktu perusahaan tersebut menawarkan efeknya kepada masyarakat pertama kali, tetapi juga selama efek perusahaan tersebut diperdagangkan di pasar sekunder. Di samping itu, prinsip keterbukaan mempunyai peranan penting bagi investor sebelum mengambil keputusan untuk melakukan investasi disebabkan melalui keterbukaan akan terbentuk suatu penilaian (judgement) terhadap investasi. 79 Makin jelas informasi perusahaan, maka keinginan investor untuk melakukan investasi akan makin tinggi. Selanjutnya ketiadaan atau kekurangan serta ketutupan informasi akan menimbulkan ketidakpastian bagi investor. Akibatnya akan menimbulkan ketidakpercayaan investor dalam melakukan investasi melalui pasar modal. Menurut
Bismar
Nasution
setidaknya
ada
tiga
tujuan
Prinsip Keterbukaan (Disclosure) dalam Pasar Modal yang antara lain adalah : 1. Untuk memelihara kepercayaan publik terhadap pasar Dalam hal ini kepercayaan investor sangat relevan ketika munculnya ketidakpercayaan publik terhadap pasar modal yang pada gilirannya
79
D.Brian Hufford, “Deterring Fraud vs. Avoiding the ‘Strike Suit’ : Reaching An Appropriate Balance, “Brooklyn Law Review, (Vol. 61, 1995), hlm. 593-594
Universitas Sumatera Utara
44
mengakibatkan pelarian modal (capital flight) secara besar-besaran dan seterusnya dapat mengakibatkan kehancuran pasar modal (bursa saham). 2. Menciptakan mekanisme pasar yang efisien Pasar yang efisien berkaitan dengan sistem keterbukaan (Disclosure) wajib. Sistem keterbukaan (Disclosure) wajib berusaha menyediakan informasi tekhnis bagi anggota saham dan profesional pasar. 3. Memberi perlindungan terhadap investor Dengan adanya keterbukaan (Disclosure) maka secara tidak langsung akan memberi perlindungan kepada investor yang apabila dalam membuat perjanjian pembelian saham oleh investor kemudian terdapat penipuan dalam bentuk perbuatan yang menyesatkan, misalnya pernyatan (missrepre sentation) informasi, maka perlindungan investor tersebut dilihat darisisi ket entuan perjanjian sebagaimana diatur dalam K.U.H. Perdata hanya sebatas pembatalan perjanjian transaksi saham. 80 Banyak orang ketika membahas atas perilaku emiten yang tidak mau menjalankan prinsip-prinsip transparansi di pasar modal, seolah-olah sangat sulit untuk menterjemahkan prilaku tersebut ke dalam sebuah penjelasan yang masuk akal dan dapat diterima oleh semua orang, tentang kesalahan apakah yang dilakukan oleh emiten yang tidak transparan. Soal transparansi bukan 100% milik dunia pasar modal, tetapi di setiap aspek dan dimensi kehidupan ini, transparansi adalah bagian yang selalu dituntut untuk dilaksanakan. Tindakan melakukan transparansi direfleksikan dalam pemenuhan kewajiban pelaporan
80
Bismar Nasution, Op.Cit, hlm. 9 – 11
Universitas Sumatera Utara
45
laporan keuangan, fakta atau kejadian yang bersifat material atau kewajiban pelaporan lainnya. Dalam mencapai tujuan prinsip keterbukaan untuk perlindungan investor tersebut hanya dapat diharapkan terpenuhi adalah sepanjang informasi yang disampaikan kepada investor mengandung kelengkapan data keuangan emiten dan informasi lainnya yang mengandung fakta materiel. 81 Dengan penyampaian informasi yang demikian kepada investor akan dapat menghindari investor dari bentuk-bentuk penipuan (fraud) atau manipulasi (deceit) serta hal-hal lainnya yang berbentuk perbuatan-perbuatan curang (fraudulent acts), seperti melalui misrepresentation atau omission yang pada akhirnya mengakibatkan pernyataan menyesatkan. 82 Pada umumnya pelanggaran prinsip keterbukaan (Disclosure) termasuk juga pernyataan menyesatkan sebab adanya misrepresentation atau pernyataan dengan membuat penghilangan (omission) fakta materil, baik dalam dokumen-dokumen penawaran umum maupun dalam perdagangan saham. Pernyataan tersebut menciptakan gambaran yang salah dari kwalitas emiten, manajemen dan potensi ekonomi emiten. Oleh karena itu peraturan pelaksanaan prinsip keterbukaan (Disclosure) membuat larangan atas perbuatan missreprentation dan omission. 83 Peraturan pelaksanaan prinsip keterbukaan (Disclosure) di pasar modal Indonesia telah memuat ketentuan mengenai larangan perbuatan menyesatkan tersebut, baik dalam prospektus maupun media massa yang berhubungan dengan suatu penawaran umum. Di samping itu ketentuan larangan perbuatan
81
Ibid. Ibid. 83 Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Obligasi Dalam Surat Berharga Pada Perusahaan, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama,2003), hlm. 77 82
Universitas Sumatera Utara
46
menyesatkan telah menetapkan sanksi berupa ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000 (Lima Belas Milyar Rupiah) terhadap pelanggaran atas perbuatan-perbuatan tersebut : 1. peraturan pelaksanaan prinsip keterbukaan yang memuat ketentuan-ketentuan larangan perbuatan menyesatkan tersebut sangat sederhana dan kurang memadai untuk mengatur elemen-elemen perbuatan yang menyesatkan. Sebagai contoh, Pasal 78 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal menentukan, tidak boleh membuat pernyataan fakta material yang salah atau tidak memuat fakta material yang benar. Larangan yang diatur dalam Pasal 78 ini mirip dengan konsep dalam Rule 10b-5 dan Section 10(b) Securities Exchange Act 1934, yang melarang pernyataan menyesatkan dalam prospektus dengan menggunakan alat, skema atau fasilitas untuk menipu; 2. membuat pernyataan yang salah mengenai fakta material atau tidak memasukkan fakta material yang diperlukan dalam pernyataan dan dalam penjelasannya tidak menyesatkan; 3. terlibat dalam tindakan, praktek atau dalam bidang bisnis yang beroperasi atau akan beroperasi sebagai penipuan atas seseorang dalam perdagangan saham. 84 Larangan lainnya juga dapat dilihat dalam Undang-Undang. No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, 85 yang melarang seseorang yang dengan cara apapun untuk membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan, yang dapat mempengaruhi harga saham di Bursa Efek, yaitu apabila pada saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan :
84 85
Undang-Undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Penjelasan Pasal 93 UUPM
Universitas Sumatera Utara
47
1. pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan; 2. pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran
material
dari
pernyataan
atau
keterangan
tersebut.
Jika dibuat test perbuatan yang menyesatkan akibat missrepresentation dan omission berdasarkan elemen-elemen yang terdapat dalam ketentuan pidana. Menurut Pasal 380 KUHP, yang mengatur “penyiaran kabar bohong“, maka ketentuan tersebut tidak sesuai dan jugabelum cukup. Oleh karena elemen-elemen ketentuan tindakan kabar
bohong
dalam
KUHP
tersebut
tidak
dapat
diterapkanuntuk menentukan suatu perbuatan dikatakan sebagai misrepresentation dan omission. Pasal 380 KUHP menetapkan, pertama, terdakwa hanya dapat dihukum menurut pasal ini, apabila ternyata bahwa kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang dianggap sebagai kabar bohong, tidak saja memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian, kedua, menaikkan atau menurunkan harga barang-barang dan sebagainya dengan menyiarkan kabar bohong itu hanya dapat dihukum, bahwa penyiaran kabar bohong itu dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Menurut Sanusi Bintang & Dahlan dalam bukunya menyebut ”Informasi sebagai data yang telah diolah menjadi bentuk yang berguna bagi penerimanya dan nyata, berupa nilai yang dapat dipahami di dalam keputusan sekarang maupun
Universitas Sumatera Utara
48
masa depan”. Informasi merupakan sesuatu yang menunjukkan hasil pengolahan data yang diorganisasi dan berguna kepada orang yang menerimanya. 86 Keterbukaan Informasi yang dimaksud dalam pasar modal adalah data maupun laporan yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya bagi para pihak, terutama investor. Informasi ini mengarahkan, memperlancar kegiatan sehari-hari dan membantu para investor dalam pengambilan keputusan di pasar modal. Sistem informasi menghubungkan perusahaan dengan pihak luar perusahaan yang berkepentingan. Sistem informasi adalah sebuah rangkaian prosedur formal dimana data dikumpulkan, diproses, menjadi informasi dan didistribusikan kepada pemakai. 87 Kegunaan dan manfaat keterbukaan informasi adalah untuk mengurangi ketidakpastian di dalam proses pengambilan keputusan tentang suatu keadaan terutama bagi investor dalam mengambil keputusan di pasar modal. Perlu diketahui bahwa informasi yang digunakan oleh suatu sistem informasi pada umumnya digunakan untuk suatu kegiatan oleh karena itu informasi tidak dapat ditaksir keuntungannya tetapi dapat ditaksir nilai efektivitasnya. Keterbukaan informasi dalam pasar modal akan menjadi alat bantu bagi investor dalam pengambilan keputusannya. Sistem informasi yang telah diimplementasikan harus mampu memenuhi kebutuhan akan informasi yang akurat dan dijamin kepastiannya, jika informasi yang dihasilkan tidak sesuai dengan kebutuhan investor, maka akan timbul ketidakpercayaan investor lagi untuk menanamkan modalnya.
86
Sanusi Bintang & Dahlan, Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis, (Bandung : Citra Aditya Bakti,2000), hlm. 43 87 Dewan SPAP IAI Komtartemen Akuntan Publik, Standar Profesi Akuntan Publik, Per 1 Januari 2001, (Jakarta : Salemba Empat,2001)
Universitas Sumatera Utara
49
Apabila informasi material yang seharusnya diketahui investor ternyata tidak diungkapkan seluruhnya atau salah dalam mengungkapkannya sehingga menimbulkan kerugian bagi investor, maka emiten wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita investor. Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa terdapat suatu mekanisme transparansi dan adanya jaminan atas kebenaran informasi yang secara implisit terkandung unsur perlindungan bagi investor. 88
F. Peran Akuntan Publik dalam Membuat Laporan Keuangan Menyesatkan Praktek penipuan melalui pernyataan yang menyesatkan justru banyak terjadi melalui laporan keuangan yang telah diaudit oleh seorang akuntan publik. Hal ini bertolak belakang dengan tujuan auditing, yaitu untuk menyatakan pendapat atas kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, guna membebaskan para pengguna laporan keuangan (terutama investor) dari keragu-raguan mengenai kebenaran dari pada substansi laporan keuangan dan dapat mengambil keputusan ekonomi yang tepat dan strategis. Sebagai contoh adalah CPA (Certified Public Accountant) Arthur Anderson yang mengaudit Enron, yang turut terlibat dalam skandal akuntansi yang mengakibatkan runtuhnya perusahaan tersebut. Seorang akuntan publik pada prinsipnya harus mendeteksi misstatement dalam laporan keuangan yang diproyeksikan untuk disajikan kepada publik. Ia seharusnya dapat bertindak sebagai wasit yang independen (bebas tidak memihak) guna mengumpulkan bukti yang cukup dan kompeten sesuai dengan standar 88
Tjiptono Darmaji dan Fakhruddin, Hendy M, Pasar Modal di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab Edisi 2, (Jakarta : Salemba Empat,2006), hlm. 52
Universitas Sumatera Utara
50
auditing. Apabila hal ini tidak dipenuhi, ia dapat dinyatakan bersalah melanggar kode etik. Berdasarkan kode etik, seorang auditor harus menyadari dan memikirkan apa akibat yang perbuatan yang akan dilakukannya pada dirinya sendiri dan pada orang lain, serta senantiasa menjaga amanah publik yang berkepentingan atas jasa yang diberikannya. Auditor harus selalu melindungi dan berorientasi pada pemberian proyeksi kepada kepentingan publik. 89 Namun ketentuan ini tidak selamanya terpenuhi melihat praktek-praktek yang terjadi. Akuntan publik dapat dituntut curang jika ia lalai, walaupun tidak dengan maksud sengaja untuk menipu, yakni tidak mematuhi SPAP sehingga salah saji tidak terdeteksi (conclusive evidence of negligence). Dalam hal ini, ia dapat melawan tuduhan tersebut dengan membuktikan dari kertas kerjanya bahwa ia tidak lalai dan melanggar SPAP. Ia dapat menunjukkan bahwa ia telah merekomendasikan perbaikan atas pengendalian intern dan klien tidak cepar melakukan tindak lanjutnya sehingga salah saji material terjadi. 90 Akuntan publik juga bertanggung jawab kepada pihak ketiga yang menderita kerugian karena mengandalkan laporan keuangan auditan dalam pengambilan keputusannya. Sebagai akibatnya, dapat timbul tuntutan, misalnya dari pemegang saham, calon investor, pemasok, bank / pemberi pinjaman, pegawai, klien dan pelanggan. Dalam hal ini, ia dapat melawan tuduhan tersebut termasuk dengan membuktikan bahwa laporan keuangan tidak memuat salah saji material dan audit telah dilaksanakan sesuai dengan SPAP serta pengguna laporan
89
Ruchjat Kosasih, Prinsip, Prosedur, dan Standar Auditing Indonesia, (Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia,2003), hlm. 23-27 90 Ibid, hlm. 38
Universitas Sumatera Utara
51
tidak menderita rugi atau tidak relevan mendasarkan keputusannya pada laporan keuangan emiten. 91 Profesi akuntan dan pihak lain yang berwenang kurang berperan dalam melakukan pengawasan sehingga praktek seperti ini masih berlanjut karena tidak ada sanksi atau tidak diketahui. Terjadinya laporan di bawah standar (substandard) diakibatkan oleh berbagai faktor, antara lain akuntan tidak berkompeten atau tidak memahami standar audit, tidak mengikuti standar yang akan menimbulkan tambahan biaya, atau tidak melakukan pengawasan yang seharusnya. 92
91
Ibid. Di Indonesia standar ini ditetapkan oleh IAI dalam SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik) sesuai dengan GAAS (General Accepted Auditing Standard). 92
Universitas Sumatera Utara
