DAFTAR PUSTAKA
Adams. Wahiduddin, 2012, Proses Penyusunan Peraturan Daerah, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta. AR. Suharyono, 2012, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan Peraturann Perundangundangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta. Asshiddiqie. Jimly, 2005, Model-model Pengujian Konstitusional di Pelbagai Negara, Konstitusi Press, Jakarta. _____, 2006, Perihal Undang-Undang Di Indonesia, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI , Jakarta. _____, 2006, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm. _____, 2006, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta. _____, 2007, Hukum Tata Negara Darurat, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Asshiddiqie. Jimly dan Safaa’at M.Ali, 2006, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm 109. Atamimi. A.Hamid, Peranan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita VI), Disertasi Doktor, Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990. Awang. Azam, 2010, Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Beratha. I Nyoman, 1982, Desa Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa, Ghalia Indonesia, Jakarta. Budiardjo. Miriam, 1998, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Daliyo. J.B. dkk, 1989, Pengantar Ilmu Hukum Buku Panduan Mahasiswa, PT.Gramedia, Jakarta. Farida. Maria S, 1998, Ilmu Perundang-undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta. Fatmawati, 2005, Hak Menguji (Toetsinngrecht) Yang Dimiliki Hakim Dalam Sistem Hukum Indonesia, Raja Grafindo Perkasa. Hadikusuma. Hilman, 2003, Pengantar Ilmu Hukum Adat, Mandar Maju, Bandung, cet. Kedua. Hans. Kelsen, 1945, General Theory of Law and State, Russell and Russell, New York. HAW. Widjaya., 2012, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh, PT. Rajagrafindo Persada, Cet.6, Bandung. Hoesein. Zainal Arifin, 2009, Judicial Review Di Mahkamah Agung Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Huda .Ni’matul, 2005, Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review, UII Press, Yogyakarta. Huda .Ni’matul dan Nazriyah R., 2011, Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan, Nusa Media, Bandung. Kansil. C.S.T., 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta. Kartohadikoesoemo. Soetardjo, 1965, Desa, Sumur Bandung, Bandung. Mahfud. Moh. MD, 2006, Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi, LP3ES, Jakarta, hlm 20 _____, 2011, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm 53. Manan. Bagir, 1992, “Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia”, Ind-Hill-Co, Jakarta, hlm 50. Manan. Bagir dan Magnar Kuntana, 1987, Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional, Armico, Bandung. _____, 1997, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni, Bandung. Marzuki. M.Laica, 2005, Berjalan-jalan di Ranah Hukum, Konstitusi Press, Jakarta. Mas. Marwan, 2004, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta. Mertokusumo. Soedikno, 1999,Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta. _____, 2004, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta. _____, 2011, Teori Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta. Natabaya.H.A.S. 2006, Sistem peraturan perundang-undangan, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta. Nurcholis. Hanif, 2011, Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Erlangga, Jakarta. Prasetyo. Teguh dan Barkatullah Abdul Halim, 2003, Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. Ranggawidjaya. Rosjidi, 1996, Pedoman Teknik Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Cita Bhakti Akademika, Bandung. Ranggawidjaja. Rosjidi, 1998, Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia, Mandar Maju. Bandung. Soebechi. Imam, 2012, Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah, Sinar Grafika, Jakarta. Soehino, 2008, Hukum Tatanegara Teknik Perundang-undangan, Liberty, Yogyakarta. Soekanto. Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta. _____, 2003, Hukum Adat Indonesia, Rajagrafindo Persada, Jakarta. Soekanto. Soerjono dan Purbacaraka Purnandi, 1989, Perihal Kaidah Hukum, PT.Citra Aditya, Bakti Bandung. Soekanto. Soerjono dan Sri Mamudji. 2007, “Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat”, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Soeroso, R. 2011, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Cet Kedua Belas, Jakarta. Sunggono. Bambang. 1997, “Metode Penelitian Hukum”. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Yamin. Muhammad, 1959, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jajasan Prapantja.
Jurnal : Arasuli.Beni.K dan Aminoto, “Dinamika Pengaturan dan Kedudukan Pemerintahan Desa Dalam sistem Pemerintahan Daerah Indonesia”, Jurnal Penelitian Hukum Gadjah Mada, Vol.V No.II Yogyakarta 2012. Pane. Thorkis, “Kemungkinan Peraturan Perundang-undangan Di Bawah UndangUndang Sebagai Obyek Pengujian Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-41 No.3 FHUI, Jakarta 2011.
Makalah : Hariningsih. Sri, “Jenis dan Fungsi Serta Materi Muatan Peraturan Perundangundangan”, Disampaikan dalam Rapat Kerja Teknis Perancang Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 13 November 2012 Sumarjdono. Maria SW, “Bahan kuliah Metodologi Penelitian Hukum UGM”, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2012. Internet : Pinasang. Daniel, “Falsafah Pancasila Sebagai Norma Dasar (Grundnorm) Dalam rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional”, www.repo.unsrat.ac.id diunduh tanggal 20 Desember 2013.
Peraturan Perundang-undangan: Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (amandemen). Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949. Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) No. XIX/MPRS/1966 tentang peninjauan kembali produk-produk legislatif negara diluar produk MPRS yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XX/MPRS/1966. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No.III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2779) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3288) Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359). Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Peraturan Pemerintah 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 18 tahun 2013 tentang Kode dan Data Administrasi Pemerintahan.
Bahan lainnya : Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, edisi Kedua, Jakarta, 2002, Koran Harian Tribun Jogja.
