BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SUHARIYONO AR

1/27/2010

shryn

1 www.djpp.depkumham.go.id

KESEPAKATAN • BAHASA PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN ADALAH BAHASA INDONESIA YANG TUNDUK PADA KAIDAH BAHASA INDONESIA, BAIK YANG MENYANGKUT PEMBENTUKAN KATA, PENYUSUNAN KALIMAT, MAUPUN PENGEJAANNYA. NAMUN, KITA SEPAKAT BAHWA BAHASA PERUNDANGUNDANGAN SESUNGGUHNYA MEMPUNYAI CORAK ATAU GAYA YANG KHAS YANG BERCIRIKAN KEJERNIHAN PENGERTIAN, KELUGASAN, KEBAKUAN, DAN KESERASIAN.

1/27/2010

shryn


BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ¨ Bunyi peraturan tiada lain adalah bahasa yang diterapkan untuk kewajiban, perintah, larangan, suruhan, arahan, pedoman, dan pilihan-pilihan untuk keteraturan dan ketertiban bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. ¨ Bahasa peraturan perundang-undangan meliputi dua hal, yakni format peraturan itu sendiri dan susunan kata-kata dalam bahasa Indonesia yang mengandung norma. ¨ Bahasa yang ada dalam peraturan tersebut harus mudah dilaksanakan atau dapat ditegakkan. 1/27/2010

shryn


ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN YANG BAIK (TERKAIT DENGAN BAHASA PERATURAN)

• kejelasan tujuan; • kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; • kesesuaian antara jenis dan materi muatan; • dapat dilaksanakan; • kedayagunaan dan kehasilgunaan; • kejelasan rumusan; dan • keterbukaan. 1/27/2010

shryn


TIGA VARIABEL (SALING TERKAIT)

¨ BAHASA; ¨ NORMA; ¨ MATERI MUATAN.

ketiga variabel tersebut merupakan satu kesatuan yang akan menunjukkan jenis dan macam peraturan perundangundangan yang diinginkan oleh perancang peraturan perundang-undangan. Perancang harus berani mengatakan bahwa bahasa peraturan perundang-undangan yang akan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan harus mengandung norma. Norma yang dibuat oleh perancang tersebut juga harus bisa menunjukkan bahwa norma yang dibuat sesuai dengan materi muatan peraturan perundangundangan yang disusunnya

1/27/2010

shryn


BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN NORMA

¨ berkomposisi dengan memfokuskan pada kalimat yang mengandung suatu larangan, suruhan, kebolehan, diskresi, dan pengecualian bertindak bagi masyarakat, golongan tertentu, atau perorangan, atau menciptakan suatu kewenangan baru atau menghapuskan kewenangan yang sudah ada, dll. ¨ Norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya ataupun dengan lingkungannya. Ada yang mengartikan sebagai suatu ukuran atau patokan bagi seseorang dalam bertindak atau bertingkah laku dalam masyarakat. 1/27/2010

shryn


Norma Tingkah Laku Perintah perilaku mewujudkan isi norma yang dapat menampilkan diri dalam berbagai wajah. Penggolongan isi norma (pada umumnya) adalah : – perintah (gebod), adalah kewajiban umum untuk melakukan sesuatu; – larangan (verbod), adalah kewajiban umum untuk tidak melakukan sesuatu; – pembebasan (vrijstelling, dispensasi), adalah pembolehan (verlof) khusus untuk tidak melakukan sesuatu yang secara umum diharuskan; – izin (toestemming), adalah pembolehan khusus untuk melakukan sesuatu yang secara umum dilarang. 1/27/2010

shryn


Operator Norma

(norma yang sesungguhnya)

• • • • •

Wajib; Harus; Dapat; Bebas; Dilarang;

+ KATA KERJA

AKIBAT HUKUM

SANKSI

1/27/2010

shryn


Meta Norma Ada 5 macam metanorma yakni : • norma pengakuan (norma perilaku mana yang di dalam masyarakat hukum tertentu harus dipatuhi, misalnya larangan undang-undang berlaku surut); • norma perubahan (norma yang menetapkan bagaimana suatu norma perilaku dapat diubah, misalnya undangundang tentang perubahan); • norma kewenangan (norma yang menetapkan oleh siapa dan dengan melalui prosedur yang mana norma perilaku ditetapkan dan bagaimana norma perilaku harus diterapkan, misalnya tentang kekuasaan kehakiman). • norma definisi; dan • norma penilaian. 1/27/2010

shryn


MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN (JENIS PERATURAN) • SANGAT TERKAIT DENGAN JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN • JENIS SATU JENJANG KE ATAS ATAU KE BAWAH TIPIS DAN TUMPANG TINDIH • JENJANG SEMAKIN KE ATAS, SEMAKIN ABSTRAK, BEGITU SEBALIKNYA • JENJANG SEMAKIN KE BAWAH MUDAH DILAKSANAKAN, BEGITU SEBALIKNYA 1/27/2010

shryn


MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN (MACAM PERATURAN) – – – – – – – –

1/27/2010

undang-undang hukum pidana; undang-undang hukum perdata; undang-undang hukum administrasi; undang-undang pengesahan; undang-undang penetapan; undang-undang arahan atau pedoman; undang-undang organik (pengaturan kelembagaan) undang-undang keperdataan/administrasi/pedoman yang mengkriminalisasi perbuatan. shryn


CONTOH KASUS • Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28A UUDNRI Tahun 1945) • Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya (Pasal 9 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM). • Bagaimana dengan Pasal 338 KUHP? “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. 1/27/2010

shryn


CONTOH KASUS Semua rapat di DPR pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup. (Pasal 200 UU MD3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persidangan dan rapat diatur dengan peraturan DPR tentang tata tertib. (Pasal 201 UU MD3) Segala pemeriksaan oleh Panitia Angket dilakukan dalam rapat tertutup. (Pasal 23 UU Hak Angket) 1/27/2010

shryn


CONTOH KASUS • Setiap warga negara berhak melakukan perjalanan ke luar atau masuk wilayah Indonesia (Pasal 2 UU Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian). • Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundangundangan pidana yang telah ada (Pasal 1 ayat (1) KUHP) 1/27/2010

shryn


CONTOH KASUS • Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi (Pasal 4 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK) • Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK berasaskan pada: a. kepastian hukum; b. keterbukaan; c. akuntabilitas; d. kepentingan umum; dan e. proporsionalitas. (Pasal 5 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK) Bandingkan dengan: “Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehatihatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi” (Pasal 3 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE)

1/27/2010

shryn


CONTOH KASUS Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan antarbangsa. (Pasal 3 UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan memperhatikan: a. asas transparan; b. asas akuntabel; c. asas berkelanjutan; d. asas partisipatif; e. asas bermanfaat; f. asas efisien dan efektif; g. asas seimbang; h. asas terpadu; dan i. asas mandiri. (Pasal 2 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ) 1/27/2010

shryn


CONTOH KASUS UU ITE BAB VII PERBUATAN YANG DILARANG Pasal 27 (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman. 1/27/2010

shryn

17

www.djpp.depkumham.go.id

CONTOH KASUS Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. 1/27/2010

shryn


CONTOH KASUS UU ITE BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 53 Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua Peraturan Perundang-undangan dan kelembagaan yang berhubungan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku. Pasal 54 Peraturan Pemerintah harus sudah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun setelah diundangkannya Undang-Undang ini. 1/27/2010

shryn


Makna kata/istilah Harus segera dicarikan makna baku untuk istilah: -tugas; -fungsi; -wewenang; -berhak; -tanggung jawab; Konsistensi penggunaan istilah untuk pengandaian: -dalam hal; -jika; -apabila; -pada saat.

1/27/2010

shryn


TERIMA KASIH HARTELIJK BEDANK

1/27/2010

shryn


BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Recommend Documents