SKRIPSI PENGARUH PEMAHAMAN SAP, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN TERHADAP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD KOTA PEMATANGSIANTAR OLEH :

1

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTAS EKONOMI MEDAN

SKRIPSI PENGARUH PEMAHAMAN SAP, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN TERHADAP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD KOTA PEMATANGSIANTAR OLEH :

NAMA NIM DEPARTEMEN

: JUNITA PUTRI RAJANA HRP : 050503008 : AKUNTANSI

Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana MEDAN 2009

Junita Putri Rajana Hrp : Pengaruh Pemahaman Sap, Pendidikan, Dan Pelatihan Terhadap Laporan Keuangan SKPD Kota Pematangsiantar, 2009.

Penyusunan

2

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pengaruh Pemahaman SAP, Pendidikan dan Pelatihan terhadap Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kota Pematangsiantar” adalah benar hasil karya saya sendiri dan judul dimaksud belum pernah dimuat, dipublikasikan, atau diteliti oleh mahasiswa lain dalam konteks penulisan skripsi program S-1 Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Semua sumber data dan informasi yang diperoleh, telah dinyatakan dengan jelas dan benar apa adanya. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan oleh Universitas Sumatera Utara.

Medan, 10 November 2009 Yang membuat pernyataan

Junita Putri Rajana Hrp NIM 050503008


Penyusunan

3

KATA PENGANTAR Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-NYA, serta senantiasa memberikan kesehatan, kesempatan, dan kekuatan kepada penulis sehingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada Universitas Sumatera Utara untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Judul skripsi ini adalah “Pengaruh Pemahaman SAP, Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kota Pematangsiantar”. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Hal ini disebabkan keterbatasan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis masih dan akan terus belajar untuk meningkatkan kemampuan dan memperbaiki diri lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Terima Kasih yang tidak pernah putus penulis ucapkan kepada Ayahanda Ir. H. Amiruddin Harahap, MM dan Ibunda Hj. Novidawaty. L. Sari Siregar, SE, untuk semua kasih sayang, doa yang tak pernah putus, pengorbanan, serta dukungan yang sangat besar untuk Ananda. Juga untuk kedua adik penulis Ariesa Amalia Hrp dan Atikha Aprilia Hrp atas segala pengertian, dukungan dan hiburan selama ini kepada penulis. Selanjutnya, penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan, yaitu: 1. Bapak Drs. Jhon Tafbu Ritonga, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Junita Putri Rajana Hrp : Pengaruh Pemahaman Sap, Pendidikan, Dan Pelatihan Terhadap Laporan Keuangan SKPD Kota Pematangsiantar, 2009.

Penyusunan

4

2. Bapak Drs. Arifin Akhmad, M.Si, Ak selaku Ketua Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara dan Bapak Fahmi Natigor Nasution, SE, M.Acc, Ak selaku Sekretaris Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. 3. Ibu DR. Erlina, M.Si, Ak selaku Dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 4. Bapak Drs. Syamsul Bahri TRB, MM, Ak dan Bapak Drs. Wahidin Yasin , M.Si, Ak selaku Dosen Pembanding I dan Pembanding II yang telah banyak membantu

penulis

melalui saran dan kritik

yang

diberikan demi

kesempurnaan skripsi ini. 5. Kepada Walikota/Wakil Pemerintahan Kota Pematangsiantar, seluruh Kepala dan Staf Kedinasan Pemerintahan Kota pematangsiantar, khususnya Kepala dan Staf Badan Penelitian dan Pengembangan Statistik. Saya ucapkan terima kasih atas izin dan dukungan untuk meneliti di instansi Pemerintahan Kota Pematangsiantar, serta bantuan yang telah diberikan hingga memudahkan penyelesaian skripsi ini. Medan, Desember 2009 Yang membuat pernyataan

Junita. P. Rajana Harahap NIM. 050503008


Penyusunan

5

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk (a) mendapatkan gambaran yang jelas tentang pengaruh pemahaman SAP, pendidikan dan pelatihan, (b) mengetahui seberapa besar pengaruh dari pemahaman SAP, latar belakang pendidikan dan pelatihan, terhadap penyusunan laporan keuangan, (c) mencoba memberikan saran-saran yang dapat membantu Pemerintah Kota dalam memecahkan masalahmasalah yang dihadapi khususnya masalah yang diteliti yaitu penyusunan laporan keuangan yang dipengaruhi oleh aspek pemahaman SAP, pendidikan dan pelatihan. Desain penelitian ini assosiatif kausal. Metode pengambilan sample yang digunakan penulis adalah simple random sampling. Jenis data yang digunakan penulis adalah data primer dan data sekunder, adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi dan survey, dan pengolahan data dilakukan dengan menggunakan alat bantu program statistik. Pengujian asumsi klasik yang digunakan penulis meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedestisitas. Sedangkan model penelitian yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan analisis statistik persamaan regresi linear berganda, adapun pengujian hipotesis dilakukan dengan uji signifikan simultan, uji signifikan parsial, dan koefisien determinan. Hasil penelitian ini yaitu bahwa (a) pemahaman SAP, latar belakang pendidikan, strata pendidikan dan pelatihan, mampu menjelaskan penyusunan laporan keuangan sebesar 9,4%, (b) pemahaman SAP, latar belakang pendidikan, strata pendidikan dan pelatihan, secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap penyusunan laporan keuangan daerah, (c) secara parsial, pemahaman SAP (X1) dan latar belakang pendidikan(X2.1) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan serta memiliki hubungan yang negatif terhadap penyusunan laporan keuangan daerah. Sedangkan strata pendidikan (X2.2) dan Pelatihan (X3) mempunyai hubungan yang positif namun tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyusunan laporan keuangan daerah Kata Kunci: Pemahaman SAP, Latar Belakang Pendidikan, Strata Pendidikan, Pelatihan, Penyusunan Laporan Keuangan.


Penyusunan

6

ABSTRACT

This research is intended to (a) get a clear view about the effect of understanding SAP, education, and training (b) calculate the effect of understanding SAP, education, and training to the way of making financial statement, (c) give some advices which may assist the City Government in solving its problems especially the discussed problem, that is the way of making financial statement which is affected by understanding SAP, education, and training. In composing this research, the author use associative causal research design. Sampling method used by the author is simple random sampling. Data type used are primary and secondary data, while the data collecting technique is documentary and survey, and the data processing is done with supporting tools for SPSS program. Classic assumption testing used by the author including normality test, multicolinearity test, and heterokedasticity test. While the research model used by the author is multiple regression statistic analysis, and the hypothesis testing are done with simultan significance test, partial significance test, and determinant coefficient. The conclusion of this research are (a) understanding SAP, education, and training can explain the way of making financial statement as far as 9,4 percent, (b) understanding SAP, education, and training simultaneously have no a significant effect to the the way of making financial statement, (c) partially, understanding SAP (X1) and educational background (X2.1) have no a significant and a negative effect to the explain the way of making financial statement. On the other hand, level of education (X2.2)and Training (X3) has a positive effect but has an unsignificant effect to the way of making financial statement.

Keywords:

Understanding SAP, Educational Background, Level of Education, Training, The Way of Making Financial Statement

DAFTAR ISI Junita Putri Rajana Hrp : Pengaruh Pemahaman Sap, Pendidikan, Dan Pelatihan Terhadap Laporan Keuangan SKPD Kota Pematangsiantar, 2009.

Penyusunan

7

PERNYATAAN ....................................................................................... KATA PENGANTAR……………………………………………………. ABSTRAK………………………………………………………………… ABSTRACT………………………………………………………………. DAFTAR ISI……………………………………………………………… DAFTAR TABEL………………………………………………………... DAFTAR GAMBAR…………………………………………………….. DAFTAR LAMPIRAN…………………………………………………..

i ii iv v vi ix x xi

BAB I A.

PENDAHULUAN…………………………………………… Latar Belakang Masalah………………………………….......

1 1

B.

Perumusan Masalah………………………………………….

5

C.

Batasan Masalah………………………………………….....

5

D.

Tujuan dan Manfaat Penelitian………………………………

6

1. Tujuan Penelitian…………………………………….

6

2. Manfaat Penelitian…………………………………….

6

Kerangka Konseptual dan Hipotesisi penelitian……………..

7

1. Kerangka Konseptual………………………………….

7

2. Hipotesisi Penelitian…………………………………...

8

E.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA……………………………………... A. Tinjauan Teoritis……………………………………………..

9 9

1.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)……………..

9

2.

Latar Belakang Pendidikan…………………………..

15

3.

Pelatihan……………………………………………...

17

4.

Laporan Keuangan……………………………………

23

Tinjauan Penelitian Terdahulu……………………………….

28

BAB III METODE PENELITIAN…………………………………... A. Jenis Penelitian………………………………………………

29 29

B.

B.

Populasi dan Sampel Penelitian………………………..........

29

C.

Defenisi dan Pengukuran Variabel Penelitian………………

31

D.

Jenis dan teknik Pengumpulan Data………………………..

33

E.

Pengujian dan Reliabilitas Data…………………………….

34

F.

Pengujian Asumsi Klasik…………………………………...

34


Penyusunan

8

G.

Metode Penelitian……………………………………………

36

H.

Pengujian Hipotesis…………………………………………

37

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN………………………. A. Data Penelitian…………………………………………….

40 40

1. Gambaran Umum Pemerintah Kota Pematangsiantar

40

2. Statistik Deskriptif…………………………………

44

3. Hasil Uji Kualitas Data…………………………….

46

4. Hasil Uji Asumsi Klasik……………………………

50

a.

Uji Normalitas…………………………………

50

b.

Uji Multikolinearitas…………………………..

53

c.

Uji Heteroskedastisitas………………………..

54

5. Hasil Analisis Regresi Berganda…………………..

56

6. Hasil Pengujian Hipotesis………………………….

57

a.

Pengujian Signifikan Simultan (Uji-F)..............

57

b.

Pengujian Simultan Parsial (Uji-t).....................

58

c.

Koefisien Determinan (R2)................................

60

Analisis Hasil Penelitian……………………………………

61

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN……………………………. A. Kesimpulan …………………………………………………

63 63

B.

B.

Keterbatasan Penelitan………………………………………

64

C.

Saran…………………………………………………………

64

D.

Implikasi…………………………………………………….

65

DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………… LAMPIRAN………………………………………………………………

66 69

DAFTAR TABEL Junita Putri Rajana Hrp : Pengaruh Pemahaman Sap, Pendidikan, Dan Pelatihan Terhadap Laporan Keuangan SKPD Kota Pematangsiantar, 2009.

Penyusunan

9

2.1

Penelitian Terdahulu………………………………………..

28

4.1

Hasil Statistik Deskriptif……………………………………

44

4.2

Hasil Uji Validitas Pemahaman SAP………………………

47

4.3

Hasil Uji Validitas Latar Belakang Pendidikan…..………..

48

4.4

Hasil Uji Validitas Pelatihan……………………………….

48

4.5

Hasil Uji Validitas Penyusunan Laporan Keuangan……….

49

4.6

Hasil Uji Validitas Ke-2 Penyusunan Laporan Keuangan …

49

4.7

Hasil Uji Model Kolmogorov-Smirnov ……………………

53

4.8

Hasil Uji Gejala Multikolinearitas………………………….

54

4.9

Hasil Uji – F Hitung………………………………………..

57

4.10

Hasil Uji – T Hitung………………………………………..

58

4.11

Model Summary…………………………………………….

60

DAFTAR GAMBAR Junita Putri Rajana Hrp : Pengaruh Pemahaman Sap, Pendidikan, Dan Pelatihan Terhadap Laporan Keuangan SKPD Kota Pematangsiantar, 2009.

Penyusunan

10

1.1

Kerangka Konseptual .....................................................................

4.1

Normal P – P Plot……………………………………................... 51

4.2

Histogram………..……………………………………………….

52

4.3

Scatterplot…….……………………………………………. ……

55


7

Penyusunan

11

DAFTAR LAMPIRAN 1. Struktur organisasi Pemerintahan Kab. Labuhan Batu…………… 69 2. Hasil Tabulasi Pemahaman SAP…………………………………. 73 3. Hasil Tabulasi Pendidikan………………………………………… 74 4. Hasil Tabulasi Pelatihan………………………………………….. 75 5. Hasil Tabulasi Penyusunan Laporan Keuangan………………….. 76 6. Hasil Reliabilitas dan Validitas Pemahaman SAP……………….. 77 7. Hasil Reliabilitas dan Validitas Pendidikan…………………….... 78 8. Hasil Reliabilitas dan Validitas Pelatihan………………………... 79 9. Hasil Reliabilitas dan Validitas Penyusunan Laporan Keuangan.... 80 10. Hasil Uji Normalitas………………………………………………. 82 11. Hasil Uji Heteroskedastisitas dan Multikolinearitas………………. 84 12. Uji Signifikan Simultan, Parsial dan Koefisien Korelasi………….. 85 13. Kuesioner………………………………………………………….. 86 14. Jadwal dan Lokasi penelitian……………………………………… 89

BAB I Junita Putri Rajana Hrp : Pengaruh Pemahaman Sap, Pendidikan, Dan Pelatihan Terhadap Laporan Keuangan SKPD Kota Pematangsiantar, 2009.

Penyusunan

12

PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Masalah Belakangan ini banyak terjadi perubahan yang terjadi pada Negara

Indonesia yang bersifat

signifikan dan fundamental dalam mekanisme

penyelenggaraan pemerintah, yaitu dimana sejak diberlakukannya otonomi daerah secara efektif. Hal

ini tertuang sebagaimana yang dijelaskan dalam UU No.

22/1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25/1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kemudian implementasi otonomi daerah ini mendapat sambutan dengan adanya pengesahan UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah serta UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Yang kedua UU Otonomi Daerah ini merupakan revisi terhadap UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999 yang sudah tidak berlaku lagi. Dengan adanya UU Otonomi Daerah yang telah direvisi tersebut, maka secara

langsung

pemerintah

daerah

diberikan

kewenangan

untuk

menyelenggarakan pemerintah daerah yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab. Namun dibalik semua itu, terdapat beberapa kekhawatiran atas munculnya ‘desentralisasi masalah’. Yaitu berupa pelimpahan masalah yang belum dapat ditangani oleh pemerintah pusat untuk pemerintah daerah. Hal ini tergambar dalam UU No. 32/2004 (2004 : 5), “ Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan


Penyusunan

13

mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia “. Menurut UU No. 32/ 2004 (2004 : 4), “Otonomi daerah adalah hak wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Dari pengertian tersebut diatas, maka akan tampak bahwa daerah diberi hak otonom oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus kepentingan sendirinya. Dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dalam pencapaian good governance, seperti yang tertuang dalam penjelasan bahwa “Otonomi daerah identik dengan tuntutan akuntabilitas, good governance, dan sebagainya, maka pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang dapat mempertanggung jawabkan kepercayaan masyarakatnya secara jujur (Enho, 2008 : 2). Salah satu upaya konkrit yang dilakukan dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang baik adalah dengan penyampaian laporan pertanggung jawaban keuangan pemerintah yang baik dan benar dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diterima secara umun. Dalam rangka penyusunan dan penghasilan Laporan Keuangan pemerintah yang baik dan benar, yaitu yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan presiden dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang disingkat dengan SAP, tanggal 13 Juni 2005.


Penyusunan

14

SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia, sesuai dengan PP No. 24 pada bagian Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan (2005 : 2), “SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan”. Namun Roesyanto (2007 : 3) menyatakan bahwa “rata-rata pemerintah daerah belum dapat menyusun laporan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu PP No. 24 Tahun 2005 mnegenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)“. Sehubungan dengan penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai dengan SAP, maka perlu diperhatikan faktor pemahaman terhadap SAP agar hasil dari laporan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan. Selain pemahaman terhadap SAP, faktor lain yang perlu diperhatikan adalah pendidikan terhadap perangkat yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pendidikan yang dimaksud dilihat dari dua sisi, yaitu latar belakang pendidikan dan strata pemdidikan. Dengan memperhatikan pendidikan dari perangkat SKPD, maka akan berhubungan dengan tingkat pemahaman terhadap SAP sehingga akan membantu dalam penyusunan laporan keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan fenomena atas penelitian oleh King dalam Efendi (2005) tentang penempatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di beberapa daerah seperti kota atau kabupaten di Indonesia, menyimpulkan bahwa : “penempatan PNS sering tidak sesuai dengan kapasitas pegawai yang bersangkutan”. Sejalan dengan hal tersebut menurut Menpan (2006), “tingkat pendidikan birokrasi negara Indonesia sebagian besar berpendidikan SLTA ke bawah dan rendahnya tingkat Junita Putri Rajana Hrp : Pengaruh Pemahaman Sap, Pendidikan, Dan Pelatihan Terhadap Laporan Keuangan SKPD Kota Pematangsiantar, 2009.

Penyusunan

15

pendidikan ini sangat memengaruhi inovasi dan kreatifitasnya dalam mengambil keputusan”. Hal ini tentu sangat memprihatinkan dimana seharusnya dalam penyusunan Laporan Keuangan dibutuhkan sumber daya yeng benar-benar berkualitas. Selain itu perlu juga diperhatikan faktor pelatihan dalam mendukung perangkat SKPD dalam penyusunan laporan keuangan. Pelatihan ini dimaksudkan agar perangkat SKPD tidak mengalami kesulitan dalam menyusun laporan keuangan daerah karena telah terbiasa melalui adanya pelatihan. Hal tersebut senada dengan pendapat Latoirner dalam Saksono (1993) bahwa “para pegawai dapat berkembang lebih pesat dan lebih baik serta bekerja lebih efisien apabila sebelum bekerja mereka menerima latihan di bawah bimbingan dan pengawasan seorang instruktur yang ahli” serta Dessler (1995) yang menyatakan bahwa “kebutuhan pendidikan dan pelatihan (training need) bagi suatu organisasi pada hakekatnya muncul dikarenakan adanya masalah-masalah yang mengganggu kinerja organisasi itu, seperti penurunan prestasi”. Begitu juga dengan Simanjuntak (1983 : 226) dalam Kurnia (2005) yang menyatakan bahwa “pendidikan

membentuk

dan

menambah

pengetahuan

seseorang

untuk

mengerjakan sesuatu dengan lebih cepat dan tepat”. Namun Menpan (2005) menyatakan “pendidikan dan pelatihan pegawai yang berlaku dewasa ini bersifat formalitas guna memenuhi persyaratan jabatan”. Akibatnya pendidikan dan pelatihan yang dilakukan kurang efektif dan efisien. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui pengaruh dari pemahaman terhadap SAP, dan latar belakang Junita Putri Rajana Hrp : Pengaruh Pemahaman Sap, Pendidikan, Dan Pelatihan Terhadap Laporan Keuangan SKPD Kota Pematangsiantar, 2009.

Penyusunan

16

pendidikan terhadap penyusunan laporan keuangan daerah dalam sebuah skripsi berjudul “Pengaruh Pemahaman SAP, Pendidikan dan Pelatihan terhadap Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kota Pematangsiantar “

B.

Perumusan Masalah Dengan adanya latar belakang serta fakta-fakta diatas, maka penulis

merumuskan masalah penelitian sebagai berikut : “ Apakah pemahaman SAP, pendidikan dan pelatihan berpengaruh secara Simultan dan Parsial terhadap penyusunan laporan keuangan SKPD Kota Pematangsiantar “

C.

Batasan Permasalahan Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan beberapa pertimbangan

lainnya, maka penulis melakukan beberapa batasan atas masalah yang akan diteliti, yaitu antara lain : a. Penelitian ini dibatasi oleh aspek Akuntansi Sektor Publik untuk menjelaskan factor-faktor yang mempengaruhi penyusunan laporan keuangan SKPD yaitu : pemahaman terhadap SAP, pendidikan, yang terbagi atas latar belakang dan strata pendidikan, serta pelatihan. b. Penelitian

ini

hanya

mengambil

lokasi

pada

pemerintah

kota

Pematangsiantar.


Penyusunan

17

D.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemahaman SAP, pendidikan, dan pelatihan terhadap perangkat SKPD baik secara parsial dan simultan terhadap penyusunan Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Pematangsiantar.

2. Manfaat Penelitian Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : a.

Bagi Peneliti, diharapkan melalui penelitian ini agar dapat memperdalam pengetahuan

peneliti tentang pengaruh pemahaman terhadap SAP,

pendidikan (latar belakang dan strata pendidikan), serta pelatihan baik secara parsial dan simultan terhadap penyusunan Laporan Keuangan Daerah. b.

Bagi Pemerintah Daerah, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang terkait di pemerintah daerah. Disamping itu, melalui penelitian ini pemerintah daerah juga diharapkan dapat menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, serta dapat meningkatkan SDM dalam menyusun laporan keuangan daerah melalui pemahaman terhadap SAP, pendidikan, dan pelatihan.

c.

Bagi pihak lain, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.


Penyusunan

18

E.

Kerangka Konseptual dan Hipotesis

A. Kerangka Konseptual Berdasarkan latar belakang masalah, tinjauan teoritis, dan tinjauan penelitian pendahulu, maka peneliti membuat kerangka konseptual sebagai berikut :

Pemahaman SAP (X1)

Latar Belakang Pendidikan (X2.1)

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kota

Strata Pendidikan (X2.2)

Pematangsiantar

Pelatihan (X3)

Gambar 1.1 Kerangka Konseptual Penelitian

Dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh SKPD kota Pematangsiantar terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penyusunan tersebut. Beberapa dari faktor itu adalah antara lain : Pemahaman SAP, Pendidikan (latar belakang dan strata pendidikan) serta pelatihan perangkat Junita Putri Rajana Hrp : Pengaruh Pemahaman Sap, Pendidikan, Dan Pelatihan Terhadap Laporan Keuangan SKPD Kota Pematangsiantar, 2009.

Penyusunan

19

kerja pemerintah daerah dalam rangka pencapaian penyusunan dan penghasilan Laporan Keuangan pemerintah yang baik dan benar, yaitu yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan.

B. Hipotesis Berdasarkan perumusan masalah dan kerangka konseptual diatas, maka hipotesis dari penelitian ini sebagai berikut : “Pemahaman SAP, Pendidikan, dan Pelatihan berpengaruh secara Simultan dan Parsial terhadap keberhasilan penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kota Pematangsiantar”.

BAB II Junita Putri Rajana Hrp : Pengaruh Pemahaman Sap, Pendidikan, Dan Pelatihan Terhadap Laporan Keuangan SKPD Kota Pematangsiantar, 2009.

Penyusunan

20

TINJAUAN PUSTAKA

A.

TINJAUAN TEORITIS

1. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) a. Pengertian SAP Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, “Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”. SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Lingkungan akuntansi pemerintahan sebagaimana yang terungkap di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan: a. Lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh terhadap karakterisitik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya. b. Ciri-ciri penting lingkungan pemerintahan yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut: 1) Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan: a) Bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan; b) Sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintah; c) Adanya pengaruh proses politik; d) Hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan Pemerintah. 2) Ciri keuangan pemerintah yang penting bagi pengendalian: a) Anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target-target fiskal, dan sebagai alat pengendalian; b) Investasi dalam asset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan; Junita Putri Rajana Hrp : Pengaruh Pemahaman Sap, Pendidikan, Dan Pelatihan Terhadap Laporan Keuangan SKPD Kota Pematangsiantar, 2009.

Penyusunan

21

c) Kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pengendalian.

b. Sejarah SAP 1. Latar Belakang Terbitnya SAP Pada tahun 2002 Menteri Keuangan membentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang bertugas menyusun konsep standar akuntansi

pemerintah

pusat

dan

daerah

yang

tertuang

dalam

KMK

308/KMK.012/2002. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa laporan pertanggungjawaban APBN/APBD harus disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi Pemerintahan, dan standar tersebut disusun oleh suatu komite standar yang indenden dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. 2. Proses penyiapan SAP Komite standar yang dibentuk oleh Menteri Keuangan sampai dengan tahun pertengahan tahun 2004 telah menghasilkan draf Standar Akuntansi Pemerintahan yang terdiri dari Kerangka konseptual dan 11 pernyataan standar, kesemuanya telah disusun melalui due process. Dalam Pengantar SAP (2005 : 5) dijelaskan tahap-tahap penyiapan SAP sebagai berikut: 1) Identifikasi Topik untuk Dikembangkan Menjadi Standar Tahap ini merupakan proses pengidentifikasian topik-topik akuntansi dan pelaporan yang berkembang yang memerlukan pengaturan dalam bentuk pernyataan standar akuntansi pemerintahan. 2) Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) di dalam KSAP


Penyusunan

22

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

KSAP dapat membentuk Pokja yang bertugas membahas topiktopik yang telah disetujui. Keanggotaan Pokja ini berasal dari berbagai instansi yang kompeten di bidangnya. Riset Terbatas oleh Kelompok Kerja Untuk pembahasan suatu topik, Pokja melakukan riset terbatas terhadap literatur-literatur, standar akuntansi yang berlaku di berbagai negara, praktik-praktik akuntansi yang sehat (best practices), peraturan-peraturan, dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas. Penulisan Draf SAP oleh Kelompok Kerja Berdasarkan hasil riset terbatas dan acuan lainnya, Pokja menyusun draf SAP. Draf yang telah selesai disusun selanjutnya dibahas oleh Pokja secara mendalam. Pembahasan Draf oleh Komite Kerja Draf yang telah disusun oleh Pokja tersebut dibahas oleh anggota Komite Kerja. Pembahasan ini lebih diutamakan pada substansi dan implikasi penerapan standar. Dengan pendekatan ini diharapkan draf tersebut menjadi standar akuntansi yang berkualitas. Dalam pembahasan ini tidak menutup kemungkinan terjadi perubahan-perubahan dari draf awal yang diusulkan oleh Pokja. Pada tahap ini, Komite Kerja juga melakukan diskusi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menyamakan persepsi. Pengambilan Keputusan Draf untuk Dipublikasikan Komite Kerja berkonsultasi dengan Komite Konsultatif untuk pengambilan keputusan peluncuran draf publikasian SAP. Peluncuran Draf Publikasian SAP (Exposure Draft) KSAP melakukan peluncuran draf SAP dengan mengirimkan draf SAP kepada stakeholders, antara lain masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa, dan instansi terkait lainnya untuk memperoleh tanggapan. Dengar Pendapat Terbatas (Limited Hearing) dan Dengar Pendapat Publik (Public Hearings) Dengar pendapat dilakukan dua tahap, yaitu dengar pendapat terbatas dan dengar pendapat publik. Dengar pendapat terbatas dilakukan dengan mengundang pihak-pihak dari kalangan akademisi, praktisi, pemerhati akuntansi pemerintahan untuk memperoleh tanggapan/masukan dalam rangka penyempurnaan draf publikasian. Dengar pendapat publik merupakan proses dengar pendapat dengan masyarakat yang berkepentingan terhadap SAP. Tahapan ini dimaksudkan untuk meminta tanggapan masyarakat terhadap draf SAP. Pembahasan Tanggapan dan Masukan Terhadap Draf Publikasian KSAP melakukan pembahasan atas tanggapan/masukan yang diperoleh dari dengar pendapat terbatas, dengar pendapat publik


Penyusunan

23

dan masukan lainnya dari berbagai pihak untuk menyempurnakan draf publikasian. 10) Finalisasi Standar Dalam rangka finalisasi draf SAP, KSAP memperhatikan pertimbangan dari BPK. Disamping itu, tahap ini merupakan tahap akhir penyempurnaan substansi, konsistensi, koherensi maupun bahasa. Finalisasi setiap PSAP oleh seluruh anggota KSAP.

3. Penetapan SAP Proses penetapan PP SAP berjalan dengan Koordinasi antara Sekretariat Negara, Departemen Keuangan, dan Departemen Hukum dan HAM, serta pihak terkait lainnya hingga penandatanganan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan oleh Presiden pada tanggal 13 Juni 2005. 4. Sosialisasi Awal SAP KSAP melakukan sosialisasi awal standar kepada para pengguna. Bentuk sosialisasi awal yang dilakukan berupa seminar/diskusi dengan para pengguna, program pendidikan profesional berkelanjutan, training of trainers (TOT), dan lain-lain.

c. Komponen Pernyataan SAP Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 24 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan memuat sebelas pernyataan, yaitu: a. Penyajian Laporan Keuangan Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yg ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna Junita Putri Rajana Hrp : Pengaruh Pemahaman Sap, Pendidikan, Dan Pelatihan Terhadap Laporan Keuangan SKPD Kota Pematangsiantar, 2009.

Penyusunan

24

b.

c.

d.

e.

f.

g.

laporan. Untuk mencapai tujuan tersebut standar ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos asset, kewajiban dan ekuitas dana. Laporan Realisasi Anggaran Tujuan pernyataan standar ini adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundangundangan. Laporan Arus Kas Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi asset non keuangan, pembiayaan dan nonanggaran selama satu periode akuntansi. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, pengunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggung jawaban dan pengambilan keputusan. Catatan Atas Laporan Keuangan Tujuan pernyataan standar ini mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Akuntansi Persediaan Tujuan pernyataan standar ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk persediaan dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan. Akuntansi Investasi Tujuan pernyataan standar ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan. Akuntansi Aset Tetap Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk asset tetap. Masalah utama akuntansi untuk aset tetap adalah saat pengakuan aset, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat ( carrying value) asset tetap. Pernyataan Standar ini mensyaratkan bahwa aset tetap dapat diakui sebagai aset jika


Penyusunan

25

h.

i.

j.

k.

memenuhi definisi dan kriteria pengakuan suatu aset dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan dengan metode nilai historis. Masalah utama akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan adalah jumlah biaya yang diakui sebagai asset yang harus dicatat sampai dengan konstruksi tersebut selesai dikerjakan. Pernyataan standar ini memberikan panduan untuk: 1) Identifikasi pekerjaan yang dapat diklasifikasikan sebagai konstruksi dalam pengerjaan ; 2) Penetapan besarnya biaya yang dikapitalisasi dan disajikan di neraca ; 3) Penetapan basis pengakuan dan pengungkapan biaya konstruksi Akuntansi Kewajiban Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat, amortisasi, dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut. Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi dan peristiwa luar biasa. Laporan Keuangan Konsolidasi Tujuan Pernyataan Standar ini adalah untuk mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada unit-unit pemerintahan dalam rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan dimaksud. Dalam standar ini, yang dimaksud dengan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.


Penyusunan

26

2. Pendidikan Pendidikan dilihat dari dua sisi, yaitu latar belakang pendidikan dan strata pendidikan dari perangkat SKPD. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

Ada dua faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan, khususnya di Indonesia yaitu: •

Faktor internal, meliputi jajaran dunia pendidikan baik itu Departemen Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan daerah, dan juga sekolah yang berada di garis depan.Dalam hal ini,interfensi dari pihak-pihak yang terkait sangatlah dibutuhkan agar pendidikan senantiasa selalu terjaga dengan baik.

•

Faktor eksternal, adalah masyarakat pada umumnya. Masyarakat merupakan ikon pendidikan dan merupakan tujuan dari adanya pendidikan yaitu sebagai objek dari pendidikan.

Strata Pendidikan merupakan jenjang/ tingkatan yang ditempuh dalam pendidikan, terbagi atas :


Penyusunan

27

1. Pendidikan dasar Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan awal selama 6 (enam) tahun pertama masa sekolah anak-anak yang melandasi jenjang pendidikan menengah.

2. Pendidikan menengah Pendidikan menengah merupakan jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar. yang harus dilaksanakan minimal 9 tahun (termasuk pendidikan dasar). Pendidikan Menengah terbagi atas : Pendidikan Menengah pertama dan pendidikan Menengah Atas, dimana masing-masing pendidikan ditempuh selama 3 tahun.

3. Pendidikan tinggi Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh [[perguruan tinggi Mata pelajaran pada perguruan tinggi merupakan penjurusan dari SMA, akan tetapi semestinya tidak boleh terlepas dari pelajaran SMA


Penyusunan

28

3. Pelatihan a. Pengertian Pelatihan Peningkatan SDM melalui pelatihan (training) sangat penting untuk meningkatkan serta mempertahankan profesionalisme para pegawai (Roesyanto, 2005 : 13). Dalam jangka pendek pelatihan merupakan suatu cara yang cukup strategis dalam membantu upaya peningkatan SDM suatu organisasi baik di pabrik

maupun di kantor. Program pelatihan yang direncanakan dan

berkesinambungan dapat mendorong para pegawai untuk meningkatkan serta mempertahankan profesionalismenya, sehingga akan berdampak pada kinerja mereka dan pada akhirnya akan dapat peningkatan kompetensi dan performa pegawai. Terdapat beberapa pengertian dari pelatihan yang dapat digunakan mendefinisikan pelatihan (training), diantaranya adalah: b. Menurut Ruky (2001) dalam Estiningsih (2008), “Pelatihan adalah suatu usaha untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerja karyawan dalam pekerjaannya sekarang dan dalam pekerjaan lain yang terkait dengan yang sekarang dijabatnya, baik secara individu maupun sebagai bagian dari sebuah team kerja”. b. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989), “Pelatihan adalah proses melatih; kegiatan atau pekerjaan”. c. Menurut Cross dalam Maydina (2007), “Pelatihan (training) diukur dari apa yang dapat kamu lakukan setelah kamu menyelesaikan masa pelatihan itu. Training adalah melakukan. Training meningkatkan performance”. d. Menurut Notoadmodjo (1992), “Pelatihan merupakan bagian dari suatu proses pendidikan, yang tujuannya untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilan khusus seseorang atau kelompok orang”. Junita Putri Rajana Hrp : Pengaruh Pemahaman Sap, Pendidikan, Dan Pelatihan Terhadap Laporan Keuangan SKPD Kota Pematangsiantar, 2009.

Penyusunan

29

f. Menurut Otto dan Glasser dalam Martoyo (1992), “Pelatihan (training) adalah usaha-usaha peningkatan pengetahuan maupun keterampilan pegawai, sehingga didalamnya sudah menyangkut pengertian pendidikan (education)”. g. Menurut Sikula (1976) dalam Munandar (1978), “Training adalah proses pendidikan jangka pendek yang mempergunakan prosedur sistematis dan terorganisir, dimana tenaga kerja non-manajerial mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis untuk tujuan-tujuan tertentu”. h. Menurut

Westerman

dan

Donoghue

(1992),

“Pelatihan

sebagai

pengembangan secara sistimatis pola sikap/pengetahuan/keahlian yang diperlukan oleh seseorang untuk melaksanakan tugas atau pekerjaannya secara memadai”. j.

Menurut Miarso dalam Maydina (2007), “Pelatihan adalah peningkatan kemampuan secara khusus dalam suatu lingkungan kerja”.

Martoyo (1992) menyatakan bahwa meskipun ada perbedaan-perbedaan antara pengertian pendidikan dengan pelatihan, namun perlu disadari bersama bahwa baik latihan (training) maupun pengembangan/pendidikan (development), kedua-duanya menekankan peningkatan keterampilan ataupun kemampuan dalam human relation.


Penyusunan

30

b. Jenis-jenis Pelatihan Jenis-jenis pendidikan dan pelatihan sebagaimana terungkap dalam Peraturan Pemerintah No.101/2000 : a. Diklat Prajabatan Diklat prajabatan adalah diklat yang dilaksanakan sebagai syarat pengangkatan calon PNS menjadi PNS. Diklat prajabatan dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian, dan etika PNS, di samping pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas, dan budaya organisasi agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayanan masyarakat. Diklat prajabatan terdiri atas: 1) Diklat prajabatan golongan I untuk menjadi PNS golongan I; 2) Diklat prajabatan golongan II untuk menjadi PNS golongan II; 3) Diklat prajabatan golongan III untuk menjadi PNS golongan III. b. Diklat dalam jabatan Diklat dalam jabatan adalah diklat yang dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan , keterampilan dan sikap PNS agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya. Diklat dalam jabatan terdiri atas: 1) Diklat kepemimpinan (Diklatpim), yaitu diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural. Diklatpim terdiri atas: a) Diklatpim tingkat IV, yaitu diklatpim untuk jabatan struktural eselon IV; b) Diklatpim tingkat III, yaitu diklatpim untuk jabatan struktural eselon III; c) Diklatpim tingkat II, yaitu diklatpim untuk jabatan struktural eselon II; dan d) Diklatpim tingkat I, yaitu diklatpim untuk jabatan struktural eselon I. 2) Diklat fungsional, yaitu diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing-masing. 3) Diklat teknis, yaitu diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS. Kedua diklat tersebut (fungsional dan teknis) untuk masing-masing jabatan ditetapkan oleh instansi pembina jabatan fungsional dan instansi teknis yang bersangkutan.


Penyusunan

31

c. Metode Pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan Estiningsih (2008) menyatakan ada dua strategi pendidikan / pelatihan yang dapat dilakukan organisasi, yaitu metode di luar pekerjaan (off the job side) dan metode di dalam pekerjaan (on the job side). a. Metode di luar pekerjaan (off the job side) Pada metode ini pegawai yang mengikuti pendidikan atau pelatihan keluar sementara dari pekerjaannya, mengikuti pendidikan dan pelatihan secara intensif. Metode ini terdiri dari 2 teknik, yaitu : 1) Teknis presentasi informasi, yaitu menyampaikan informasi yang tujuannya mengintroduksikan pengetahuan, sikap dan keterampilan baru kepada peserta. Teknik ini dapat dilakukan melalui ceramah biasa, teknik diskusi, teknik pemodelan perilaku (behavioral modelling), model kelompok T, yaitu mengirim pekerja ke organisasi yang lebih maju untuk mempelajari teori dan mempraktikkannya. 2) Teknik simulasi, yaitu meniru perilaku sedemikian rupa sehingga peserta pendidikan dan latihan dapat merealisasikan seperti keadaan sebenarnya. Teknik ini seperti: simulator alat-alat kesehatan, studi kasus (case study), permainan peran (role playing), dan teknik dalam keranjang (in basket), yaitu dengan cara memberikan bermacam-macam masalah dan peserta diminta untuk memecahkan masalah tersebut sesuai dengan teori dan pengalamannya. b. Metode di dalam pekerjaan (on the job side) Pelatihan ini berbentuk penugasan pekerja baru, yang dibimbing oleh pegawai Junita Putri Rajana Hrp : Pengaruh Pemahaman Sap, Pendidikan, Dan Pelatihan Terhadap Laporan Keuangan SKPD Kota Pematangsiantar, 2009.

Penyusunan

32

yang berpengalaman atau senior (Wilson, 1983; Sloane dan Witney, 1988). Pekerja yang senior yang bertugas membimbing pekerja baru diharapkan memperlihatkan contoh-contoh pekerjaan yang baik, dan memperlihatkan penanganan suatu pekerjaan yang jelas. Selain kedua metode diatas, Estiningsih (2008) menyatakan bahwa terdapat beberapa metode lain yang dapat dilakukan dalam organisasi, sesuai dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan organisasi langsung di tempat kerja, yaitu belajar sendiri (self-learning), tutorial, studi kasus, gugus kendali mutu. a. Self-Learning (belajar sendiri) Belajar secara mandiri merupakan suatu pembelajaran melalui modul , yaitu materi yang berisi langkah-langkah proses belajar yang sistematis. Modul disusun sedemikian rupa, sehingga peserta atau pembaca modul dapat dengan mudah dituntun untuk mempelajarinya angkah demi langkah. Kelebihan dari cara pembelajaran ini adalah menjamin kemampuan belajar tiap peserta, dapat menjangkau banyak peserta serta dengan cepat dapat menilai kecakapannya. Sedangkan kelemahannya, memerlukan banyak waktu dalam menyusul modul dan biaya pembuatan modul tinggi. Dalam hal ini diperlukan motivasi yang kuat dari peserta untuk belajar. b. Tutorial Tutorial adalah suatu metode dalam proses pembelajaran dengan cara memberikan tugas baca pada suatu kelompok dengan topik tertentu yang kemudian didiskusikan dalam kelompok tersebut. Tujuan dari cara ini adalah untuk memantapkan pemahaman peserta terhadap materi. Dalam sistem ini Junita Putri Rajana Hrp : Pengaruh Pemahaman Sap, Pendidikan, Dan Pelatihan Terhadap Laporan Keuangan SKPD Kota Pematangsiantar, 2009.

Penyusunan

33

perserta berinteraksi melalui diskusi ilmiah berdasarkan referensi yang tersedia dan hasilnya disusun dalam suatu makalah untuk kemudian dipresentasikan. Kelebihan metode ini adalah analisis suatu topik dibahas secara mendalam, sehingga menjamin dasar ilmiahnya dan terjadinya interaksi dalam kelompok. c. Studi Kasus Studi kasus adalah suatu metode pembelajaran dengan mengajak peserta menganalisis masalah dan memilih alternatif-alternatif pemecahan masalah. Metode

ini

bertujuan

untuk

membantu

peserta

mengembangkan

daya

intelektualnya dan keterampilan berkomunikasi, baik lisan maupun tulisan, dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah. d. Gugus Kendali Mutu Gugus Kendali Mutu merupakan proses perbaikan kinerja staf secara terus menerus, melalui suatu wadah yang melibatkan staf pada tingkat pelaksana dalam kelompok kecil (3-8 orang) dan berada dalam satu lingkup kerja yang sama. Tujuan dari Gugus Kendali Mutu ini adalah untuk menciptakan suatu kondisi yang memungkinkan semua staf berperan serta dalam memecahkan masalah di tempat kerjanya, guna meningkatkan mutu dan produktifitas kerja.


Penyusunan

34

4. Laporan Keuangan a. Pengertian , Dasar Hukum, dan Asumsi Dasar Laporan Keuangan Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan dalam suatu laporan keuangan (Kerangka Konseptual SAP, 2005 : 7). Berikut ini beberapa definisi mengenai laporan keuangan yang dikemukakan oleh beberapa ahli antara lain: a. Menurut Harnanto (1987 : 9), “Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi, yang meliputi neraca, perhitungan rugi laba dan laba yang ditahan. laporan perubahan posisi keuangan serta catatan atas laporan keuangan”. b. Menurut Munawir (2000 : 2), “Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi vang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikaxi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak vang berkepentingan dengan utau aktivitas pcrusahaan tersebut” c. Menurut Sawir (2001 : 2), “Laporan keuangan adalah media yang dapat dipakai untuk meneliti kondisi kesehatan perusahaan yang terdiri dari neraca, perhitungan laba rugi, ikhtisar laba ditahan, dan laporan posisi keuangan”.


Penyusunan

35

d. Menurut Warren et al (2005 : 24), “Laporan keuangan adalah laporan akuntansi yang dibuat setelah transaksi dicatat dan diikhtisarkan yang menghasilkan informasi bagi pemakainya”.

Sedangkan dalam Pernyataan No.1 SAP (2005 : 1), “Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna”. Yang dimaksud dengan pengguna pada pengertian diatas adalah masyarakat, legislatif, lembaga, pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah (Pernyataan No.1 SAP : 1). Dalam Kerangka Konseptual SAP, pelaporan keuangan pemerintah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain : a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara; b. Undang-undang di bidang keuangan negara; c. Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; d. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah, khususnya yang mengatur keuangan daerah; e. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah; f. Ketentuan perundang-undangan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; g. Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah. Dalam Kerangka Konseptual SAP juga dijelaskan mengenai asumsi dasar dalam pelaporan keuangan. Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan (Kerangka Junita Putri Rajana Hrp : Pengaruh Pemahaman Sap, Pendidikan, Dan Pelatihan Terhadap Laporan Keuangan SKPD Kota Pematangsiantar, 2009.

Penyusunan

36

Konseptual SAP, 2005 : 9). Asumsi dasar tersebut, yaitu asumsi kemandirian entitas, asumsi kesinambungan entitas, asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement). a. Asumsi kemandirian entitas Asumsi kemandirian entitas, baik entitas pelaporan maupun akuntansi, berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. b. Asumsi kesinambungan entitas Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement) Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

b. Peranan dan Tujuan Laporan Keuangan Peranan laporan keuangan sebagaimana tertuang dalam Kerangka Konseptual SAP (2005 : 6), yaitu : a. Untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan. b. Untuk menilai kondisi keuangan. c. Untuk mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan. Junita Putri Rajana Hrp : Pengaruh Pemahaman Sap, Pendidikan, Dan Pelatihan Terhadap Laporan Keuangan SKPD Kota Pematangsiantar, 2009.

Penyusunan

37

d. Untuk membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Selain peranan laporan keuangan seperti yang telah dijelaskan diatas, maka terdapat juga tujuan laporan keuangan sebagaimana yang tercantum dalam Kerangka Konseptual SAP (2005 : 7), yaitu: a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran. b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan. c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai. d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumbr-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

c. Komponen Laporan Keuangan Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan sebagaimana yang terdapat pada Pernyataan No.1 SAP (2005 : 7), yaitu: a. Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah serta menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsurunsur, yaitu pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran. b. Neraca Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Junita Putri Rajana Hrp : Pengaruh Pemahaman Sap, Pendidikan, Dan Pelatihan Terhadap Laporan Keuangan SKPD Kota Pematangsiantar, 2009.

Penyusunan

38

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos, yaitu kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang pajak dan bukan pajak, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, ekuitas dana. c. Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non-keuangan, pembiayaan, dan non-anggaran. d. Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh SAP serta pengungkapanpengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmenkomitmen lainnya.


Penyusunan

39

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu NO 1.

Nama Peneliti (Tahun Penelitian) Indah (2008)

2.

Yohanes (2008)

Judul Penelitian Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Perangkat Pendukungnya terhadap keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 pada Pemerintah Kota Medan Pengaruh Pemahaman SAP, Pendidikan dan Pelatihan , serta Latar Belakang Pendidikan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Medan

Variabel Penelitian Independen Variabel : Sumber Daya Manusia dan Perangkat Pendukung Dependen Variabel : keberhasilan Penerapan Pemerintah No.24 tahun 2005 Independen Variabel : pemahaman SAP, Pendidikan dan Pelatihan, serta Latar belakang pendidikan. Dependen Variabel : Penyusunan Laporan Keuangan

Hasil Penelitian Sumber Daya Manusia dan perangkat pendukungnya mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Pemahaman SAP, Pendidikan dan Pelatihan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan serta memiliki hubungan yang negatif,sedangk an latar belakang pendidikan mempunyai hubungan positif namun tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyusunan Lap.Keuangan.


Penyusunan

40

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan langkah dan prosedur yang akan dilakukan dalam mengumpulkan data atau informasi untuk memecahkan suatu masalah dan menguji hipotesis penelitian. A.

Jenis Penelitian Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian assosiatif kausal yaitu

penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara tiga variabel atau lebih (Sugiyono,2004:11). Oleh karena itu, penelitian ini akan menjelaskan pengaruh antara variabel pemahaman SAP, latar belakang pendidikan, dan pelatihan terhadap penyusunan Laporan Keuangan Daerah. Dimana data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi. Dimensi waktu penilitian ini adalah cross sectional, yaitu melibatkan satu waktu tertentu dengan banyak sampel. B.

Populasi dan Sampel Penelitian Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2004:72). Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala SKPD dan staf PPK-SKPD yang terlibat dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Pematangsiantar, yaitu sebanyak 13 SKPD dan untuk masing – masing SKPD terdiri dari 3 orang, maka jumlah populasinya adalah sebanyak 39 orang. Junita Putri Rajana Hrp : Pengaruh Pemahaman Sap, Pendidikan, Dan Pelatihan Terhadap Laporan Keuangan SKPD Kota Pematangsiantar, 2009.

Penyusunan

41

Metode

pengambilan

sampel

adalah

simple

random

sampling.

Langkah – langkah pengambilan sampel adalah sebagai berikut: 1. kuesioner dikirim kepada semua anggota populasi, 2. setelah 1 minggu, peneliti mengumpulkan kuesioner yang telah diisi responden. 3. setelah batas waktu yang ditentukan dan kuesioner telah dikembalikan oleh responden, maka peneliti akan mengolah data jika jumlah data yang terkumpul sudah lebih dari 30, tetapi jika data belum mencukupi, maka akan dicoba lagi untuk mengirimkan kuesioner kepada responden yang belum mengembalikan kuesioner tersebut. Adapun pertimbangan yang ditentukan oleh penulis dalam pengambilan sampel adalah sebagai berikut: a. Merupakan staf yang bertanggung jawab langsung atau memiliki garis komando langsung terhadap kepala SKPD sebagai penanggung jawab utama (berdasarkan tupoksi dan struktur organisasi), yaitu seluruh sekretaris dan kepala bidang dari seluruh dinas di Pemerintah Kota Pematang Siantar (13 dinas), b. Responden pernah ikut dalam partisipasi penyusunan laporan keuangan dalam dinas tempatnya bekerja sekarang minimal satu kali.


Penyusunan

42

C.

Definisi Operasional dan pengukuran Variabel

Variabel Penelitian Dependen Variabel

Definisi Operasional

Pengukuran Variabel

Skala Penelitian

Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

Penyusunan Laporan Keuangan Daerah adalah melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan dalam suatu Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Daerah diukur berdasarkan kemampuan Kepala SKPD dan staf SKPD dalam memahami dan mengetahui partisipasi dan tanggung jawabnya dalam penyusunan Laporan Keuangan. Variabel ini diukur dengan skala likert yaitu mengukur sikap dengan mengatakan setuju atau tidak setuju terhadap pertanyaan yang diajukan dengan skor 5 (SA = sangat ada ), skor 4 (A = ada), skor 3 (TT = tidak tahu), skor 2 (TA = tidak ada), dan skor 1 (STA = sangat tidak ada)

Interval

-Pemahaman terhadap SAP adalah yaitu pemahaman atas standar akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Laporan Keuangan Daerah menurut SAP terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Pemahaman SAP juga terkait dengan pemahaman atas lingkup SAP serta 11 pernyataan dalam SAP.

Pemahaman terhadap SAP diukur berdasarkan kemampuan Kepala SKPD dan staf SKPD dalam memahami SAP untuk menyusun Laporan Keuangan Daerah. Variabel ini diukur dengan skala likert yaitu mengukur sikap dengan mengatakan setuju atau tidak setuju terhadap pertanyaan yang diajukan dengan skor 5 (SP = sangat paham ), skor 4 (P = paham), skor 3 (TT = tidak tahu), skor 2 (TP = tidak paham), dan skor 1 (STP = sangat tidak paham

Interval

Independen Variabel -Pemahaman terhadap SAP


Penyusunan

43

-Latar belakang -Latar belakang pendidikan Pendidikan adalah tingkatan pendidikan yang ditempuh oleh perangkat kerja daeraht terkait dengan penyusunan laporan keuangan daerah.

Latar belakang Pendidikan dikur berdasarkan tingkat pendidikan yang ditempuh oleh perangkat kerja daerah terkait dengan tugasnya dalam menyusun laporan keuangan daerah. Variabel ini diukur dengan skala guttman yaitu jawaban secara tegas “ya-tidak”, “pernah-tidak pernah” dan lain-lain terhadap pertanyaan yang diajukan. Skor 1 untuk jawaban latar belakang pendidikan EkonomiAkuntansi, dan skor 0 untuk jawaban diluar EkonomiAkuntansi.

Nominal

- Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan diukur berdasarkan seberapa sering perangkat kerja mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam penyusunan laporan keuangan daerah. Variabel ini diukur dengan skala likert yaitu mengukur sikap dengan mengatakan setuju atau tidak setuju terhadap pertanyaan yang diajukan dengan skor 5 (SP = sangat pernah), skor 4 (P = pernah), skor 3 (TT = tidak tahu), skor 2 (J = jarang), dan skor 1 (TPSS = tidak pernah sama sekali)

Interval

D.

- Pelatihan adalah adanya peningkatan atas nilai penyusunan laporan keuangan daerah melalui pembelajaran yang diadakan oleh pemerintah daerah dengan menggunakan tenaga pengajar yang ahli di bidangnya terhadap perangkat kerja daerah yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan daerah.

Jenis dan Teknik Pengumpulan Data


Penyusunan

44

Jenis data yang dikumpulkan berupa data kualitatif yaitu : data primer. Data primer merupakan data yang belum diolah yang diperoleh dari jawaban kuisioner yang telah diisi oleh Kepala SKPD dan staff SKPD yang terlibat dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah, dan hasil wawancara berupa tanya jawab langsung maupun diskusi dengan pihak - pihak yang terkait. Instrumen dalam kuesioner baik untuk pemahaman terhadap SAP dan latar belakang pendidikan, serta penyusunan laporan keuangan daerah adalah kuesioner yang dirancang sendiri oleh peneliti yang mengikuti prinsip dalam penulisan angket, yaitu prinsip penulisan, pengukuran, dan penampilan fisik (Sekaran (1992) dalam Sugiyono (2007 : 135)).

E.

Pengujian Validitas dan Reabilitas Data

1. Pengujian Validitas Data Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat validitas atau kesahihan suatu instrumen, sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang ingin diukurnya (Ancok, 1998 : 120). Menurut Hakim (1999) dalam Widyastuti (2000), “Faktor-faktor yang mengurangi validitas data antara lain ketidakpatuhan responden mengikuti petunjuk pengisian kuesioner dan tidak tepatnya formulasi alat pengukur yaitu bentuk dan isi kuesioner”. Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan alat bantu program statistik, dengan kriteria sebagai berikut :

a. Jika r hitung positif dan r hitung > r tabel maka butir pertanyaan tersebut valid. Junita Putri Rajana Hrp : Pengaruh Pemahaman Sap, Pendidikan, Dan Pelatihan Terhadap Laporan Keuangan SKPD Kota Pematangsiantar, 2009.

Penyusunan

45

b. Jika r hitung negatif atau r hitung < r tabel, maka butir pertanyaan tersebut tidak valid. c. r hitung dapat dilihat pada kolom Corrected Item Total corelation.

2. Pengujian Reliabilitas Data Uji reliabilitas menurut Riyadi (2000) dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama. Untuk melihat reliabilitas masing-masing instrumen yang digunakan, maka peneliti menggunakan koefisien cronbach alpha. Suatu instrumen dikatakan reliable jika memiliki nilai cronbach alpha lebih besar dari 0,5 (Nunnaly (1967) dalam Ghozali (2005 : 42)).

F.

Pengujian Asumsi Klasik Sebelum dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis

regresi, maka diperlukan pengujian asumsi klasik yang meliputi pengujian: 1). Normalitas, 2). Multikolinearitas, dan 3). Heterokedastisitas. 1. Uji Normalitas Tujuan Uji Normalitas adalah ingin mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal, yaitu distribusi data dengan bentuk lonceng (bell Shaped). Data yang baik adalah data yang mempunyai pola seperti distribusi normal. Junita Putri Rajana Hrp : Pengaruh Pemahaman Sap, Pendidikan, Dan Pelatihan Terhadap Laporan Keuangan SKPD Kota Pematangsiantar, 2009.

Penyusunan

46

Pedoman pengambilan keputusan dengan uji Kolmogorov-Smirnov tentang data tersebut mendekati atau merupakan distribusi nomal dapat dilihat dari: a. Nilai Sig. Atau signifikan atau probabilitas < 0,05, maka distribusi data adalah tidak normal. b. Nilai Sig. Atau signifikan atau probabilitas > 0,05, maka ditribusi data adalah normal.

2. Uji Multikolinieritas Multikolinieritas

adalah

situasi

adanya

korelasi

variabel-variabel

independen antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini kita sebut variabel-variabel bebas ini tidak ortogonal. Variabel-variabel bebas yang bersifat ortogonal adalah variabel bebas yang memiliki nilai korelasi diantara sesamanya sama dengan nol. Jika terjadi korelasi sempurna diantara sesama variabel bebas, maka konsekuensinya adalah: a. Koefisien-koefisien regresi menjadi tidak dapat ditaksir. b. Nilai standar error setiap koefisien regresi menjadi tak terhingga. Pengujian ini bermaksud untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem multikolinieritas. Ada dua cara yang dapat dilakukan jika terjadi multikolinieritas, yaitu :


Penyusunan

47

a. Mengeluarkan salah satu variabel, misalnya variabel independen A dan B saling berkolerasi dengan kuat, maka bisa dipilih A atau B yang dikeluarkan dari model regresi. b. Menggunakan metode lanjut seperti Regresi Bayesian atau Regresi Ridge. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai VIF (Variance Inflation Factor) dari model penelitian, jika nilai VIF diatas 2 (Hair,1998:99), maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi gejala multikolinearitas dalam model penelitian.

3. Uji Heteroskedastisitas Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka disebut Homoskedastisitas. Dan jika varians berbeda, maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas (Erlina, 2007 : 108).

F.

Metode Penelitian Untuk menentukan hubungan yang berlaku antara pemahaman terhadap

SAP, latar belakang pendidikan terhadap penyusunan Laporan Keuangan Daerah pada pemerintah Kota Pematang Siantar. Analisis statistik yang digunakan adalah persamaan Regresi Linear, dengan model persamaan sebagai berikut : Y = a + b1 X1 + b2.1 X2.1 + b2.2X2.2 + b3X3 + ℮ Junita Putri Rajana Hrp : Pengaruh Pemahaman Sap, Pendidikan, Dan Pelatihan Terhadap Laporan Keuangan SKPD Kota Pematangsiantar, 2009.

Penyusunan

48

Dimana :

H.

Y

= penyusunan Laporan Keuangan Daerah

X1

= Pemahaman terhadap SAP

X2.1

= Latar belakang pendidikan

X2.2

= Strata Pendidikan

X3

= Pelatihan

a

= konstanta

b1

= koefisien regresi Pemahaman terhadap SAP

b2.1

= koefisien regresi Latar belakang pendidikan

b2.2

= koefisien regresi Strata pendidikan

b3

= koefisien regresi Pelatihan

ε

= tingkat kesalahan pengganggu.

Pengujian Hipotesis

1. Pengujian Signifikan Simultan (Uji-F) Uji ini pada dasarnya menunjukan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model ini mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Bentuk pengujiannya : Ho : b1 = b2 = 0, artinya variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Ha : b1, b2 ≠ 0, artinya semua variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.


Penyusunan

49

Kriteria pengambilan keputusan : Jika probabilitas < 0.10, maka Ha diterima Jika probabilitas > 0.10, maka Ha ditolak.

2. Pengujian Simultan Parsial (Uji-t) Uji statistik t disebut juga sebagai uji signifikasi individual. Uji ini menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Bentuk pengujiannya adalah : Ho : b1 = 0, artinya suatu variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Ha : b1 ≠ 0, artinya variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Krteria pengambilan keputusan : Jika probabilitas < 0.10, maka Ha diterima Jika probabilitas > 0.10, maka Ha ditolak.

3. Koefisien Determinan (R2) Pengujian koefisien determinan (R²) digunakan untuk mengukur proporsi atau persentase sumbangan variabel independen yang diteliti terhadap variasi naik turunnya variabel dependen (Ghozali, 2005 : 83). Selanjutnya, Ghozali (2005 : 83) menerangkan bahwa koefisien determinan berkisar antara nol sampai dengan satu (0 ≤ R² ≤ 1). Hal ini berarti bila R²=0 menunjukan tidak adanya pengaruh antara Junita Putri Rajana Hrp : Pengaruh Pemahaman Sap, Pendidikan, Dan Pelatihan Terhadap Laporan Keuangan SKPD Kota Pematangsiantar, 2009.

Penyusunan

50

variabel independen terhadap variabel dependen, bila R² semakin besar mendekati 1 menunjukan semakin kuatnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan bila R2 semakin kecil mendekati nol maka dapat dikatakan semakin kecilnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.


Penyusunan

51

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN

A.

Data Penelitian

1. Gambaran Umum Pemerintah Kota Pematang Siantar a. Sejarah Ringkas Pemerintah Kota Pematang Siantar Kota Pematangsiantar yang terletak pada garis 3º01’09” - 2º54’40” lintang utara dan 99º6’23” - 99º1’10” Bujur Timur, berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Simalungun dengan luas 79,97 km2 dan terletak 400 meter di atas permukaan laut. Secara topografis dan klimatologi wilayah kota Pematangsiantar memiliki luas daratan sebesar 79,97 km2 atau sekitar 0,11% dari luas Propinsi Sumatera Utara yang terletak 400meter diatas permukaan laut. Karena terletak dekat dengan daerah khatulistiwa Kota Pematansiantar tergolong ke dalam daerah tropis dan memiliki kontur permukaan yang datar, beriklim sedang dengan suhu maksimum rata-rata 30,1ºC dan suhu minimum rata-rata 20,6 ºC pada tahun 2005. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 1981 Kota daerah Tingkat II Pematangsiantar terbagi atas empat wilayah kecamatan yang terdiri atas 29 Desa/ Kelurahan dengan luas wilayah 12,48 Km2 yang peresmiannya silaksanakan oleh Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 17 Maret 1982. Secara administrasi wilayah kota Pematang Siantar terbagi menjadi 7 (tujuh) kecamatan yaitu : 1) Kecamatan Siantar Barat 2) Kecamatan Siantar Timur 3) Kecamatan Siantar Utara 4) Kecamatan Siantar Selatan 5) Kecamatan Siantar Marihat 6) Kecamatan Siantar Martoba 7) Kecamatan Siantar Sitalasari Junita Putri Rajana Hrp : Pengaruh Pemahaman Sap, Pendidikan, Dan Pelatihan Terhadap Laporan Keuangan SKPD Kota Pematangsiantar, 2009.

Penyusunan

52

b. Struktur Organisasi Pemerintah Kota Pematang Siantar Pemerintah Kota Pematang Siantar dipimpin oleh seorang walikota Pematang Siantar dan wakil walikota. Yang mana masa jabatannya dalam satu periode adalah lima tahun dan dapat dipilih kembali pada periode berikutnya melalui pilkada, dan hanya dapat dipilih selama dua periode. Adapun tugas-tugas walikota dan wakil walikota secara ringkas adalah: 1. Memimpin jalannya pemerintahan kota pematang siantar 2. Membuat kebijakan-kebijakan Walikota dan wakil walikota melimpahi sebagian wewenangnya kepada Sekretariat Daerah (Sekda) untuk menjalankan tugas-tugas kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Adapun tugas – tugas Sekda adalah sebagai berikut : 1. Penyusunan kebijakan pemerintah daerah 2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah 4. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah Tugas-tugas Sekda dibantu oleh para asisten kepala dinas dan kepala badan di lingkungan kota Pematangsiantar, yang terdiri dari tiga asisten, tiga belas dinas, sepuluh badan, dua kantor, Satuan Polisi Pamong Praja, Inspektorat, RSUD, sekretariat DPRD dengan rincian sebagai berikut :

1) Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Junita Putri Rajana Hrp : Pengaruh Pemahaman Sap, Pendidikan, Dan Pelatihan Terhadap Laporan Keuangan SKPD Kota Pematangsiantar, 2009.

Penyusunan

53

Untuk asisten administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat membawahi tiga bagian yaitu: a) Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, b) Bagian Adnibistrasi Kesejahteraan Rakyat, c) Bagian Administrasi Kemasyarakatan, dan d) Bagian Humas dan Prokoler. 2) Asisten Administrasi Perekonomian Pembangunan Untuk asisten administrasi perekonomian pembangunan membawahi 3 bagian yaitu; a) Bagian Administrasi Perekonomian, dan b) Bagian Administrasi Pembangunan. 3) Asisten Administrasi Umum Untuk asisten administrasi umum membawahi 2 bagian yaitu: a) Bagian Hukum dan Perundang-undangan b) Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Administrasi Pengangkatan Aparat, c) Bagian Administrasi Keuangan dan Asset d) Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan 4) Dinas-dinas Dinas-dinas yang terbagi oleh: a) Dinas Pendidikan, b) Dinas Kesehatan, c) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Junita Putri Rajana Hrp : Pengaruh Pemahaman Sap, Pendidikan, Dan Pelatihan Terhadap Laporan Keuangan SKPD Kota Pematangsiantar, 2009.

Penyusunan

54

d) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, e) Dinas Pekerjaan Umum, f) Dinas Koperasi dan Usaha Mikrokecil dan Menengah, g) Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, h) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, i) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, j) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, k) Dinas Perikanan dan Peternakan, l) Dinas Pertambangan dan Energi, m) Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 5) Badan-badan Untuk Badan terbagi oleh: a) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; b) Badan Kesatuan Bangsa, politik dan Perlindungan Masyarakat, c) Badan Lingkungan Hidup, d) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, e) Badan Penelitian Pengembangan dan Statistik, f) Badan Pemberdayaan Masyarakat, g) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, h) Badan Investasi dan Penanaman Modal Daerah, i) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, j) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 6) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Junita Putri Rajana Hrp : Pengaruh Pemahaman Sap, Pendidikan, Dan Pelatihan Terhadap Laporan Keuangan SKPD Kota Pematangsiantar, 2009.

Penyusunan

55

7) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, 8) Inspektorat, 9) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih, 10) Sekretariat DPRD. Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kota Pematangsiantar yang berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Walikota Daerah Pematangsiantar.

2. Statistik Deskriptif Statistik deskriptif ini memberikan gambaran mengenai nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata dan standart deviation (simpangan baku) data yang digunakan dalam penelitian. Data statistik deskriptif ditampilkan dalam tabel 4.1

Tabel 4.1 Hasil statistik deskriptif De scri ptive Statistics N SA P PLKD PP SP Valid N (lis twis e)

39 30 39 39 30

Minimum 1,38 2,00 1,00 3

Maximum 4,63 5,00 5,00 12

Mean 3,3462 3,7500 2,7244 4,95

St d. Deviat ion ,79081 ,72813 1,44504 2,513

Berdasarkan data dari tabel 4.1 dapat dijelaskan bahwa : 1. Jumlah sampel yang digunakan adalah sebanyak 36 buah. Junita Putri Rajana Hrp : Pengaruh Pemahaman Sap, Pendidikan, Dan Pelatihan Terhadap Laporan Keuangan SKPD Kota Pematangsiantar, 2009.

Penyusunan

56

2. Hasil pengukuran terhadap variabel standar akuntansi pemerintah yang diungkapkan (SAP) memiliki jumlah sampel (N) sebanyak 39, dengan nilai minimum 1,38, nilai maksimum 4,63, mean 3,346 dan standart deviation (simpangan baku) 0,79081, artinya bahwa variabel SAP memiliki tingkat kepercayaan atau reliabilitas sebesar 0,79081 dan mendekati sifat homogenitas. 3. Hasil pengukuran terhadap variabel penyusunan laporan keuangan daerah yang diungkapkan (PLKD) memiliki jumlah sampel (N) sebanyak 39, dengan nilai minimum 2 nilai maksimum 5, mean 3,750 dan standart deviation (simpangan baku) 0.72183, artinya bahwa variabel komitmen memiliki tingkat kepercayaan atau reliabilitas sebesar 0.72183 dan mendekati sifat homogenitas. 4. Hasil pengukuran terhadap variabel pendidikan dan pelatihan yang diungkapkan (PP) memiliki jumlah sampel (N) sebanyak 39, dengan nilai minimum 1 nilai maksimum 5, mean 2,724 dan standart deviation (simpangan baku) 1,44504 , artinya bahwa variabel komitmen memiliki tingkat kepercayaan atau reliabilitas sebesar 1,44504 dan mendekati sifat homogenitas. 5. Hasil pengukuran terhadap variabel latar belakang pendidikan yang diungkapkan (SP) memiliki jumlah sampel (N) sebanyak 39, dengan nilai minimum 3 nilai maksimum 12, mean 4,95 dan standart deviation (simpangan baku) 2,513 , artinya bahwa variabel komitmen memiliki


Penyusunan

57

tingkat kepercayaan atau reliabilitas sebesar 2,513 dan mendekati sifat homogenitas.

3. Hasil Uji Kualitas Data Kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan instrument penelitian dapat dievaluasi melalui uji reliabilitas dan validitas (Huck dan Cornier, 1996:108). Uji tersebut masing – masing untuk mengetahui konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan dari penggunaan instrument. Ada dua prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini untuk mengukur reliabilitas dan validitas yaitu uji reliabilitas dengan melihat koefisien (Cronbach Alpha). Nilai reliabilitas dilihat dari cronbach alpha masing – masing instrument penelitian jika memiliki nilai cronbach alpha lebih besar dari 0,5 dianggap reliable (Nunnally, 1967). Uji validitas dilakukan dengan melihat korelasi antara skor butir dengan skor factor harus berkorelasi positif, kemudian membandingkan r tabel dengan r hasil dari tiap butir pertanyaan. Secara rinci hasil uji reliabilitas dan hasil validitas disajikan pada tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas Item Pertanyaan Pemahaman SAP (X1) Junita Putri Rajana Hrp : Pengaruh Pemahaman Sap, Pendidikan, Dan Pelatihan Terhadap Laporan Keuangan SKPD Kota Pematangsiantar, 2009.

Penyusunan

58

Pertanyaan

Corrected item total correlation (r hitung) 0,681 0,673 0,388 0.459 0,389 0,890 0,811 0,762 0,806 0,784

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

r tabel

VALIDITAS

0,3338 0,3338 0,3338 0,3338 0,3338 0,3338 0,3338 0,3338 0,3338 0,3338

Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid

Kolom Corrected Item Total Correlation merupakan korelasi antara skor item dengan total item yang dapat digunakan untuk menguji validitas instrumen. Untuk menguji validitas, butir pernyataan tersebut harus dibandingkan dengan rtabel pada ά = 0,05 dengan derajat kebebasan. Pada signifikan 5% dengan derajat bebas df = 33, r

tabel

sebesar 0,3338. Berdasarkan hasil ini maka item pertanyaan

variabel pemahaman SAP dapat disimpulkan lolos uji validitas. Hasil pengujian terhadap reliabilitas kuesioner menghasilkan angka cronbach alpha lebih besar dari 0,5 yaitu sebesar 0,909, berdasarkan hasil ini juga dapat disimpulkan item pertanyaan kuesioner sudah memiliki reliabilitas yang tinggi. Tabel 4.3 berikut ini menyajikan hasil uji validitas terhadap item pertanyaan latar belakang pendidikan

Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Item Pertanyaan Latar Belakang Pendidikan (X2) Junita Putri Rajana Hrp : Pengaruh Pemahaman Sap, Pendidikan, Dan Pelatihan Terhadap Laporan Keuangan SKPD Kota Pematangsiantar, 2009.

Penyusunan

59

LBP

Valid

0 1 Total

Frequency 29 10 39

Percent 74,4 25,6 100,0

Valid Percent 74,4 25,6 100,0

Cumul ative Percent 74,4 100,0

Butir pertanyaan variabel latar belakang pendidikan menggunakan skala pengukuran Guttman sehingga hanya terdapat 2 (dua) pilihan jawaban atas pertanyaan yang diberikan, yaitu nilai 1 (satu) untuk responden dengan latar belakang pendidikan Ekonomi Akuntansi dan 0 (nol) untuk diluar Ekonomi Akuntansi.

Dari tabel 4.3 dapat dilihat bahwa terdapat 10 orang responden

dengan latar belakang pendidikan Ekonomi Akuntansi dan selebihnya tidak. Tabel 4.4 berikut ini menyajikan hasil uji validitas terhadap item pertanyaan pelatihan

Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Item Pertanyaan Pelatihan (X3) Pertanyaan 1 2 3 4

Corrected item total correlation (r hitung) 0,944 0,939 0,959 0,960

r tabel

VALIDITAS

0,3338 0,3338 0,3338 0,3338

Valid Valid Valid Valid

Berdasarkan hasil ini maka item pertanyaan variabel pelatihan dapat disimpulkan lolos uji validitas. Hasil pengujian terhadap reliabilitas kuesioner menghasilkan angka cronbach alpha lebih besar dari 0,5 yaitu sebesar 0,981,


Penyusunan

60

berdasarkan hasil ini juga dapat disimpulkan item pertanyaan kuesioner sudah memiliki reliabilitas yang tinggi. Tabel 4.5 berikut ini menyajikan hasil uji validitas terhadap item pertanyaan penyusunan laporan keuangan

Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Item Pertanyaan Penyusunan Laporan Keuangan (X4)

Pertanyaan 1 2 3 4

Corrected item total correlation (r hitung) 0,579 0,489 0,340 0,226

r tabel

VALIDITAS

0,3338 0,3338 0,3338 0,3338

Valid Valid Tidak Valid Tidak Valid

Berdasarkan hasil pengujian seperti pada tabel 4.5 diatas, setiap item pertanyaan menghasilkan koefisien korelasi yang lebih besar dari r

tabel

kecuali

pada item pertanyaan ke-3 dan ke-4. Berdasarkan hasil ini maka pengujian dilakukan ulang dengan mengeluarkan item pertanyaan yang dinyatakan tidak valid pada pengujian pertama. Hasil pengujian kedua disajikan pada tabel 4.6 berikut.

Tabel 4.6 Hasil Uji ke-2 Validitas Item Pertanyaan Pertanyaan Penyusunan Laporan Keuangan (X4) Pertanyaan 1 2

Corrected item total correlation (r hitung) 0,581 0,581

r tabel

VALIDITAS

0,3338 0,3338

Valid Valid


Penyusunan

61

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.6 diatas, setiap item pertanyaan pada pengujian kedua menghasilkan koefisien korelasi yang lebih besar dari r tabel. Berdasarkan hasil ini maka item pertanyaan variabel penyusunan laporan keuangan daerah dapat disimpulkan lolos uji validitas. Hasil pengujian terhadap reliabilitas kuesioner menghasilkan angka cronbach alpha lebih besar dari 0,5 yaitu sebesar 0,702 berdasarkan hasil ini juga dapat disimpulkan item pertanyaan kuesioner sudah memiliki reliabilitas yang tinggi.

4. Hasil Uji Asumsi Klasik Pengujian Statistik dengan analisis regresi dapat dilakukan dengan pertimbangan tidak adanya pelanggaran terhadap asumsi – asumsi klasik ( Gujarati, 1995:122). Asumsi – asumsi klasik tersebut antara lain : a. Uji Normalitas Menurut cetral limit theorem, asumsi normalitas akan terpenuhi apabila jumlah sampel yang digunakan lebih dari satu sama dengan 25 ( Mendenhall dan Beaver, 1992:164). Uji normalitas dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dapat juga dengan melihat histogram dari residualnya. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas, demikian sebaliknya. Pada penelitian hasil pengolahan data menampilkan grafik normal, plot yang ada menunjukkan titik menyebar sekitar garis diagonal, serta penyebaran mengikuti arah garis diagonal, demikian juga dengan grafik histogram


Penyusunan

62

memberikan pola distribusi normal. Maka model regresi layak dipakai untuk memprefiksikan keberhasilan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD berdasarkan masukan variabel independennya ( Pemahaman SAP, Pendidikan, dan Pelatihan

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: PLKD 1.0

Expected Cum Prob

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0 0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Observed Cum Prob

Gambar 4.1

Berdasarkan gambar 4.1 dapat dilihat bahwa titik – titik menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa penyebaran data mendekati normal atau memenuhi asumsi normalitas.


Penyusunan

63

Hal ini juga dilihat dari grafik histogram berikut.

Histogram

Dependent Variable: PLKD

12

Frequency

10

8

6

4

2 Mean = 2.1E-16 Std. Dev. = 0.946 N = 39

0 -2

-1

0

1

2

Regression Standardized Residual

Gambar 4.2

Berikutnya uji data statistik dengan model Kolmogorov-smirnov juga dilakukan untuk mengetahui apakah data sudah terdistribusi secara normal atau tidak. Junita Putri Rajana Hrp : Pengaruh Pemahaman Sap, Pendidikan, Dan Pelatihan Terhadap Laporan Keuangan SKPD Kota Pematangsiantar, 2009.

Penyusunan

64

Tabel 4.7 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

N Normal Parameters a,b Most Extreme Differences

Mean Std. Deviation Absolute Positive Negative

Kolmogorov-Smirnov Z As ymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz ed Res idual 39 .0000000 3.27961044 .161 .114 -.161 1.005 .265

a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.

Berdasarkan hasil uji statistik dengan model Kolmogorov-Smirnov seperti yang terdapat dalam tabel 4.9 dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari nilai Asymp.Sig (2-tailed) adalah 0,265 > 0,05.

b. Uji Multikolinearitas Pengujian bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara variabel independent. Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dengan menggunakan nilai VIF (Variance Inflation Float). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen, yaitu jika nilai VIF dibawah 2.

Hasil pengujian multikolinearitas disajikan pada tabel 4.8


Penyusunan

65

Tabel 4.8 Hasil Uji Gejala Multikolinearitas

NO

VARIABEL

VIF

1

Pemahaman SAP

1,132

2

Latar Belakang Pendidikan

1,312

3

Strata Pendidikan

1,393

4

Pelatihan

1,171

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.8 diatas, nilai VIF untuk semua variabel memiliki nilai lebih kecil daripada 2, maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen.

c. Uji Heteroskedastisidas Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji terjadinya perbedaan variance residual suatu periode pengamatan ke periode yang lain. Uji ini dilakukan dengan mengamati pola tertentu pada grafik scatterplot, dimana bila ada titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y serta tidak membentuk pola maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Grafik scatterplot dapat dilihat pada gambar 4.3 berikut ini.


Penyusunan

66

Scatterplot


Regression Studentized Residual

4

2

0

-2

-4 -2

-1

0

1

2

Regression Standardized Predicted Value

Gambar 4.3

Dari gambar 4.3 dapat dilihat bahwa bahwa titik-titik tersebar secara acak di atas dan di bawah 0 pada sumbu Y serta tidak adanya pola yang jelas, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini.


Penyusunan

67

5. Hasil Analisis Regresi Berganda Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh model persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

Y = 0,4821 – 0,972X1 + 0,199X2.1 – 0,029X2.2 + 0,112X3 + e

Dari persamaan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut : 1. Konstanta (a) = 0,4821, menunjukkan harga konstan, dimana jika nilai variabel independen sama dengan nol, maka keberhasilan penyusunan Laporan Keuangan SKPD (Y) sama dengan 0,4821. 2. Koefisien X1 (b1) = -0,972, menunjukkan bahwa variabel pemahaman SAP (X1) berpengaruh negatif terhadap keberhasilan penyusunan Laporan Keuangan SKPD (Y). Artinya jika variabel pemahaman SAP ditingkatkan maka tidak akan meningkatkan keberhasilan penyusunan Laporan Keuangan SKPD sebesar 0,972. 3. Koefisien X2 (b2) = 0,199, menunjukkan bahwa variabel latar belakang pendidikan (X2) berpengaruh positip terhadap keberhasilan penyusunan Laporan Keuangan SKPD (Y). Artinya jika perangkat SKPD dengan latar belakang Ekonomi Akuntansi ditingkatkan maka akan berpengaruh sebesar 0,199 terhadap keberhasilan penyusunan Laporan Keuangan SKPD. 4. Koefisien X3 (b3) = -0,029, menunjukkan bahwa variabel strata pendidikan (X3) berpengaruh negatif terhadap keberhasilan penyusunan Junita Putri Rajana Hrp : Pengaruh Pemahaman Sap, Pendidikan, Dan Pelatihan Terhadap Laporan Keuangan SKPD Kota Pematangsiantar, 2009.

Penyusunan

68

Laporan Keuangan SKPD (Y). Artinya jika standar strata pendidikan ditingkatkan maka tidak akan meningkatkan keberhasilan penyusunan Laporan Keuangan SKPD sebesar 0,029. 5. Koefisien X4 (b4) = 0,112, menunjukkan bahwa variabel pelatihan (X4) berpengaruh positip terhadap keberhasilan penyusunan Laporan Keuangan SKPD (Y). Artinya jika pelatihan ditingkatkan maka akan meningkatkan keberhasilan penyusunan Laporan Keuangan SKPD sebesar 0,112. 6. Standar error (e) menunjukkan tingkat kesalahan pengganggu.

6. Hasil Pengujian Hipotesis a. Uji Signifikan Simultan (Uji – F) Uji F dilakukan untuk menguji apakah variabel pemahaman SAP (X1), variabel latar belakang pendidikan (X2.1), variabel strata pendidikan (X2.2), dan pelatihan (X3) secara bersama – sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan penyusunan Laporan Keuangan SKPD (Y). Nilai F hitung diperoleh dengan menggunakan alat bantu program statistik seperti terlihat pada tabel 4.9 Tabel 4.9 Hasil Uji F Hitung ANOV Ab Model 1

Regres sion Residual Total

Sum of Squares 42.201 408.722 450.923

df 4 34 38

Mean S quare 10.550 12.021

F .878

Sig. .488a

a. Predic tors: (Constant), PP, LBP , SP , SA P b. Dependent Variable: PLKD


Penyusunan

69

Dari hasil analisis regresi ini, dapat dihitung F-hitung adalah 0,878 dengan signifikansi sebesar 0,488 (p = 0,488; p > 0,05). Oleh karena signifikansi lebih besar dari 0,05 maka pengaruh ini tidak signifikan secara statistic. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyusunan Laporan Keuangan SKPD dipengaruhi tidak secara simultan atau bersama-sama oleh pemahaman SAP, latar belakang pendidikan, strata pendidikan dan pelatihan.

b. Uji Signifikan Parsial (Uji-t) Uji t

dilakukan untuk

menguji secara parsial apakah variabel

pemahamamn SAP (X1), variabel latar belakang pendidikan (X2.1), strata pendidikan (X2.2), dan pelatihan (X3) secara parsial atau masing-masing mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan penyusunan Laporan Keuangan SKPD. Nilai t hitung dapat diperoleh dengan menggunakan alat bantu program statistik seperti terlihat pada tabel 4.10

Tabel 4.10 Hasil Uji T – Hitung Coefficients a

Model 1

(Constant) LBP SP SAP PP

Unstandardized Coefficients B Std. Error 4.821 3.831 -.972 1.353 .199 .256 .098 -.029 .112 .105

Standardized Coefficients Beta -.125 .146 -.057 .187

t 1.258 -.719 .778 -.294 1.061

Sig. Zero-order .217 .477 -.167 .442 .227 .770 -.097 .296 .182

Correlations Partial -.122 .132 -.050 .179

Collinearity Statistics Tolerance VIF

Part -.117 .127 -.048 .173

.883 .762 .718 .854

a. Dependent Variable: PLKD


Penyusunan

1.132 1.312 1.393 1.171

70

1) Variabel Pemahaman SAP Koefisien variabel pemahaman SAP adalah - 0,029, menunjukkan bahwa variabel pemahaman SAP (X1) berpengaruh negatif terhadap penyusunan laporan keuangan (Y). Artinya jika variabel pemahaman SAP ditingkatkan maka akan mengurangi variabel penyusunan laporan keuangan sebesar 0,029. 2) Variabel Pendidikan a) Koefisien variabel latar belakang pendidikan adalah - 0,972, menunjukkan bahwa variabel latar belakang pendidikan (X2.1) berpengaruh negatif terhadap penyusunan laporan keuangan (Y). Artinya jika latar belakang pendidikan ditingkatkan maka akan mengurangi variabel penyusunan laporan keuangan sebesar 0,972. b) Koefisien variabel strata pendidikan adalah 0,199, menunjukkan bahwa strata pendidikan (X2.2) berpengaruh positif terhadap penyusunan laporan keuangan (Y). Artinya jika variabel dengan latar belakang pendidikan Ekonomi Akuntansi ditingkatkan maka akan meningkatkan keberhasilan penyusunan laporan keuangan sebesar 0, 199. 3) Variabel Pelatihan Koefisien variabel pelatihan adalah 0,112, menunjukkan pelatihan (X3) berpengaruh positif terhadap penyusunan laporan keuangan (Y). Artinya jika variabel latar belakang pendidikan ditingkatkan maka akan meningkatkan penyusunan laporan keuangan sebesar 0, 112.


Penyusunan

71

c. Koefisien Determinan (R²) Determinan (R²) atau R – Square digunakan untuk melihat berapa besar variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Dengan kata lain koefisien

determinan

digunakan

untuk

mengukur

kemampuan

variabel

pemahaman SAP (X1), latar belakang pendidikan (X2.1), strata pendidikan (X2.2), pelatihan (X3), dapat menjelaskan variabel keberhasilan penyusunan Laporan Keuangan SKPD kota Pematang Siantar.

Tabel 4.11 Model Summary b Model 1

R .306a

R Square .094

Adjusted R Square -.013

Std. Error of the Estimate 3.467

DurbinWatson .567

a. Predictors: (Constant), PP, LBP, SP, SAP b. Dependent Vari able: PLKD

Hasil analisis regresi secara keseluruhan menunjukkan R sebesar 0,306 yang berarti bahwa korelasi/hubungan antara pemahaman SAP, latar belakang pendidikan, strata pendidikan dan pelatihan dengan keberhasilan penyusunan Laporan Keuangan SKPD tidak mempunyai hubungan yang kuat sebesar 30,6%. Dikatakan tidak kuat karena angka tersebut dibawah 0,5 atau diatas 50% Sedangkan nilai R Square atau nilai koefisien determinasi sebesar 0,094 yang berarti bahwa variabel dependen (penyusunan Laporan Keuangan SKPD) mampu dijelaskan oleh variabel independent (pemahaman SAP, pendidikan dan pelatihan) sebesar 9,4% dan selebihnya 90,6% (100% - 9,4% = 90,6%) dapat dijelaskan oleh factor – factor lain yang tidak diikut sertakan dalam penelitian ini.


Penyusunan

72

B. Analisis Hasil Penelitian Dari hasil persamaan regresi linear berganda dapat dilihat bahwa pemahaman SAP memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap keberhasilan penyusunan Laporan Keuangan SKPD. Hasil ini sama dengan hasil penelitian terdahulu, hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa koresponden penelitian terdahulu belakangan diketahui bahwa dalam penyusunan laporan keuangan masih menggunakan Permendagri No.13/2006. Latar belakang pendidikan juga memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap keberhasilan penyusunan Laporan Keuangan SKPD. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perangkat SKPD dengan latar belakang non ekonomi juga dapat menyusun Laporan Keuangan Untuk variabel strata pendidikan memiliki pengaruh yang positif yang tetapi tidak signifikan terhadap keberhasilan penyusunan Laporan Keuangan SKPD. Hal ini dapat dilihat dari nilai Sig. 0,442 lebih besar dari pada 0,10. Menyatakan bahwa bahwa ternyata tingkatan (strata) pendidikan perangkat SKPD tidak menentukan keberhasilan dalam penyusunan Laporan Keuangan. Begitu juga dengan pelatihan memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap keberhasilan penyusunan Laporan Keuangan SKPD. Hal ini disebabkan oleh nilai Sig. 0,296 yang lebih besar dari pada 0,10. Namun penelitian ini berbeda dengan peneliti sebelumnya yang menyimpulkan bahwa variabel pendidikan dan pelatihan memiliki hubungan yang negatif serta tidak signifikan terhadap penyusunan Laporan Keuangan SKPD. Hal ini disebabkan karena pada penelitian terdahulu diketahui bahwa pendidikan dan pelatihan yang Junita Putri Rajana Hrp : Pengaruh Pemahaman Sap, Pendidikan, Dan Pelatihan Terhadap Laporan Keuangan SKPD Kota Pematangsiantar, 2009.

Penyusunan

73

diberikan semata-mata hanya formalitas serta ketidaktahuan serta ketidakpahaman responden mengenai materi yang diberikan. Karena ada perbedaan antara harapan dengan kenyataan yang mana seharusnya pemahaman SAP,

pendidikan dan pelatihan berpengaruh secara

positif dan signifikan, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Hasil yang berbeda kemungkinan disebabkan oleh karena alat ukur belum mengukur apa yang harus diukur.


Penyusunan

74

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan mengenai Pemahaman SAP, Pendidikan, dan Pelatihan terhadap keberhasilan penyusunan Laporan Keuangan SKPD sebagai berikut : 1. Secara simultan Variabel Pemahaman SAP (X1), Latar Belakang Pendidikan (X2), Strara Pendidikan (X3), dan Pelatihan (X4) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyusunan Laporan Keuangan SKPD kota Pematangsiantar. 2. Secara parsial Variabel Pemahaman SAP (X1) dan Latar Belakang Pendidikan (X2) tidak berpengaruh secara signifikan serta memiliki hubungan yang negatif terhadap penyusunan laporan Keuangan SKPD Kota Pematangsiantar. Sedangkan Variabel Strata Pendidikan (X3) dan Pelatihan (X4) mempunyai hubungan yang positif namun tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyusunan Laporan Keuangan SKPD kota Pematangsiantar.


Penyusunan

75

B. Keterbatasan Penelitian Dalam kuesioner untuk variabel dependen (pemahaman SAP) terdapat 2 pertanyaan yang tidak valid, dimana pertanyaan tersebut berhubungan dengan pemahaman Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas laporan keuangan yang sesuai dengan SAP. Kelemahan ini kemungkinan disebabkan oleh lemahnya pengetahuan para staf PPK SKPD mengenai PP No.24 tahun 2005 secara menyeluruh bahkan pegawai yang ditugasi dalam penyusunan laporan keuangan itu snediri. Kelemahan lain juga ditemukan dalam kuesioner untuk variabel independen yaitu penyusunan laporan keuangan daerah dimana terdapat 2 pertanyaan yang tidak valid, yaitu mengenai pemisahan tanggung jawab dan penyusunan laporan keuangan yang mengacu pada SAP. Keterbatasan-keterbatasan

dalam

penelitian

ini

diharapkan

dapat

diperbaiki pada penelitian yang akan datang, dengan menggunakan pendekatanpendekatan atau teknik-teknik serta variabel-variabel pendukung yang belum digunakan dalam penelitian ini.

C. Saran Untuk

dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan

keuangan Negara melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan, maka perangkat daerah harus dapat diberikan program pendidikan dan pelatihan yang tepat terkait dengan penyusunan laporan Junita Putri Rajana Hrp : Pengaruh Pemahaman Sap, Pendidikan, Dan Pelatihan Terhadap Laporan Keuangan SKPD Kota Pematangsiantar, 2009.

Penyusunan

76

keuangan daerah. Program pendidikan dan pelatihan ini juga harus dapat disesuaikan dengan latar belakang pendidikan perangkat kerja sehingga dapat berjalan secara optimal. PPK-SKPD yang menyusun laporan keuangan sebaiknya adalah orang dengan latar belakang dan strata pendidikan yang sesuai dengan bidangnya yaitu Akuntansi. Walaupun dalam pemahaman SAP, perangkat SKPD dapat ditingkatkan pengetahuannya mengenai SAP dan penyusunan laporan keuangan, namun akan lebih memudahkan dan dapat secara optimal pemahaman serta pengetahuannya apabila sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Bagi penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan jumlah sampel yang lebih besar agar hasil penelitian ini lebih dapat memberikan gambaran tentang pengaruh pemahaman SAP, pendidikan, dan pelatihan terhadap penyusunan laporan keuangan daerah yang dapat berguna bagi seluruh Pemerintah Kota. Disamping itu juga sebaiknya penelitian selanjutnya menyempurnakan kuesioner dengan memasukkan pengalaman kerja dalam kuesioner sebagai variabel independen. Yang mana ini bertujuan agar indikator pengukuran atas penyusunan laporan keuangan semakin baik.

D. Implikasi Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi dunia praktek organisasi pada umumnya dan dalam praktek akuntansi sektor publik pada khususnya, terutama berkaitan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.


Penyusunan

77

DAFTAR PUSTAKA

Ancok, Djamaludin, 1998. Teknik Penyusunan Skala Pengukur, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Effendi, Sofyan, 2005. “Modernisasi Tata Laksana Pelayanan Publik”, Makalah, Lokakarya Nasional Reformasi Birokrasi, Yogyakarta.

Effendi, Sofyan, 2007. Penciptaan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa. Makalah, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Enho, Yohanes, 2008. “Pengaruh Pemahaman SAP, Pendidikan, dan Pelatihan, serta Latar Belakang Pendidikan dalam Penyusunan Lapotan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Medan”, Skripsi, Jurusan Akuntansi, Universitas Sumatera Utara, Medan

Erlina., Sri Mulyani, 2007. Metodologi Penelitian Bisnis, Terbitan Pertama, Penerbit USU Press, Medan.

Estiningsih, Retno Utami, 2008. “Penerapan “Learning Organitations” Bagi Pengembangan SDM Organisasi”. “http://www. www.tabloidtawon.com”, download tanggal 6 Juni 2008.

Ghozali, Imam, 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Penerbit Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Hariandja, Marihot Tua Effendi, 2002. ”Manajemen SDM Pengadaan, Pengembangan, Pengkompensasian, dan Peningkatan Produktivitas Pegawai” , Penerbit PT. Gramedia Widisarana Indonesia, Jakarta

Mardiasmo, 2002. Akuntansi Sektor Publik, Penerbit ANDI, Yogyakarta.

Mas’ud, Fuad, 2004. Survai Diagnosis Organisasional Konsep & Aplikasi, Penerbit Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. Junita Putri Rajana Hrp : Pengaruh Pemahaman Sap, Pendidikan, Dan Pelatihan Terhadap Laporan Keuangan SKPD Kota Pematangsiantar, 2009.

Penyusunan

78

Menteri Pendayagunaan Aparatur (Menpan), 2005. “Reformasi Birokrasi untuk Mewujudkan Good and Clean Government”, Makalah, Sespati Polri, Bandung.

Munawir, 2000. Analisa Laporan Keuangan, Edisi Keempat, Penerbit Liberty, Yogyakarta.

Nordiawan, Deddi, 2006. Akuntansi Sektor Publik, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Nordiawan, Deddi, Iswahyudi Sondi Putra, Maulidah Rahmawati, 2007. Akuntansi Pemerintahan, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Revida, Erika, 2007. “Penataan Ulang Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah”, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Administrasi Kepegawaian Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Medan.

Roesyanto, Indah A., 2007. “Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Perangkat Pendukungnya Terhadap Keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 di Pemerintah Kota Medan”, Skripsi, Jurusan Akuntansi, Universitas Sumatera Utara, Medan

Sugiyono, 2007. Metode PenelitianBisnis, Penerbit CV Alfabeta, Bandung.

Sawir, A, 2001, Analisa Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.

Warren, Carl. S, James M. Reeve, Phillip E. Fess, 2005. Pengantar Akuntansi, Edisi 21, Penerjemah Aria Farahmita, Amanugrahani, Taufik Hendrawan, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 2004, Buku Petunjuk Teknik Penulisan Proposal Penelitian dan Penulisan Skripsi, Medan. Junita Putri Rajana Hrp : Pengaruh Pemahaman Sap, Pendidikan, Dan Pelatihan Terhadap Laporan Keuangan SKPD Kota Pematangsiantar, 2009.

Penyusunan

79

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Pemerintah RI, 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pemerintah RI, 2000. Peraturan Pemerintah Nomor 101/2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai.

Republik Indonesia, 2003. Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Republik Indonesia, 2004. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Republik Indonesia, 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia, 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Wikipedia, 2009.


Penyusunan

80

Lampiran 1

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN KOTA PEMATANGSIANTAR

WALIKOTA

WAKIL WALIKOTA

SEKRETARIS DAERAH KOTA

ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

ASISTEN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM


Penyusunan

81

Lampiran 1

I. ASISTEN – ASISTEN 1) Asisten Administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat membawahi empat bagian, yaitu : a. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum b. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat c. Bagian Administrasi Kemasyarakatan, dan d. Bagian Humas dan Protokoler. 2) Asisten Administrasi Perekonomian Pembangunan membawahi dua bagian, yaitu : a. Bagian Administrasi Perekonomian, dan b. Bagian Administrasi Pembangunan. 3) Asisten administrasi Umum membawahi empat bagian, yaitu : a. Bagian Hukum dan Perundang-undangan b. Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Administrasi Pengangkatan Aparat c. Bagian Administrasi Keuangan an Asset d. Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan

II. DINAS 1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Kesehatan Junita Putri Rajana Hrp : Pengaruh Pemahaman Sap, Pendidikan, Dan Pelatihan Terhadap Laporan Keuangan SKPD Kota Pematangsiantar, 2009.

Penyusunan

82

Lampiran 1

3. Dinas Sosial dan tenaga Kerja 4. Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika 5. Dinas pekerjaan Umum 6. Dinas Koperasi dan Usaha Mikrokecil dan Menengah 7. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 8. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah 9. Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil 10. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 11. Dinas Perikanan dan Petenakan 12. Dinas Pertambangan dan Energi 13. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

III. LEMBAGA TEKNIS DAERAH 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Badan Kesatuan Bangsa, politik dan Perlindungan Masyarakat, 3. Badan Lingkungan Hidup 4. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, 5. Badan Penelitian Pengembangan dan Statistik, 6. Badan Pemberdayaan Masyarakat, 7. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, 8. Badan Investasi dan Penanaman Modal Daerah,


Penyusunan

83

Lampiran 1

9. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, 10. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 11. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 12. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 13. Inspektorat 14. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih 15. Sekretariat DPRD.


Penyusunan

84

Lampiran 2

Hasil Tabulasi Data Kuesioner Pemahaman SAP (X1) NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

1 2 2 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4

2 4 2 2 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 3 3 1 1 4 4

Butir pertanyaan Pemahaman SAP 3 4 5 6 7 8 4 1 4 2 2 2 4 2 4 2 2 2 4 4 4 4 2 4 4 5 5 4 4 3 3 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 2 2 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 3 4 4 4 2 2 2 4 4 4 2 2 2 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 2 4 2 2 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 5 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 1 1 1 4 4 4 1 1 1 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 2

9 2 2 4 3 3 3 4 5 5 3 4 2 4 3 2 3 4 4 4 4 3 4 4 2 2 2 2 2 4 4 2 2 3 4 4 1 1 3 4

10 2 4 4 3 3 3 5 4 4 3 4 2 4 3 2 3 4 4 4 3 3 4 4 2 2 2 4 2 4 4 4 4 4 3 3 1 1 4 4


Total Skor 25 26 34 39 36 36 47 47 44 34 40 32 40 34 24 33 40 40 40 38 36 38 38 28 26 28 32 27 40 40 34 37 38 34 35 19 19 41 38

Penyusunan

85

Lampiran 3 Hasil Tabulasi Data Kuesioner Pendidikan (X2) NO

Latar Belakang Pendidikan

Strata Pendidikan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 12 4 4 4 4 4 6 4 4 4 6 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 12 4 12 13 6 6

Lampiran 4 Junita Putri Rajana Hrp : Pengaruh Pemahaman Sap, Pendidikan, Dan Pelatihan Terhadap Laporan Keuangan SKPD Kota Pematangsiantar, 2009.

Penyusunan

86

NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Hasil Tabulasi Data Kuesioner Pelatihan (X3) Butir Pertanyaan Variabel Pelatihan Pertanyaan 1 Pertanyaan 2 Pertanyaan 3

4 1 1 1 1 4 3 4 4 1 4 4 4 1 1 4 1 4 4 4 4 1 4 4 1 1 4 1 1 4 4 4 5 4 4 4 1 1 4

2 1 1 1 1 2 3 4 4 1 4 4 4 1 1 3 1 4 4 2 4 1 4 4 1 1 1 1 1 4 4 4 5 4 4 4 1 1 4

4 1 1 1 1 2 3 4 4 1 4 4 4 1 1 4 1 4 4 2 4 1 4 4 1 1 4 1 1 4 4 4 5 4 4 4 1 1 4

Pertanyaan 4

Total Skor

4 1 1 1 1 4 3 4 4 1 4 4 4 1 1 4 1 4 4 2 4 1 4 4 1 1 1 1 1 4 4 4 5 4 4 4 1 1 4

14 4 4 4 4 12 12 16 16 4 16 16 16 4 4 15 4 16 16 10 16 4 16 16 4 4 10 4 4 16 16 16 20 16 16 16 4 4 16


Penyusunan

87

NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Hasil Tabulasi Data Kuesioner Penyusunan Laporan Keuangan Daerah (Y) Butir Pertanyaan Variabel Penyusunan Lap.Keuangan Daerah Pertanyaan 1 Pertanyaan 2 Pertanyaan 3 Pertanyaan 4

4 4 4 4 2 4 5 4 5 4 4 4 4 4 3 3 2 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 2 4 4 4

4 4 4 2 2 4 5 5 5 4 4 4 4 3 2 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 5 4 4 2 4 4 4

4 4 4 3 3 3 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 3 3 4

Total Skor

5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 3 3 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 4

17 17 17 13 11 14 19 17 18 16 16 15 14 13 12 15 10 16 16 17 16 14 17 16 14 15 14 16 14 14 14 14 19 16 16 12 14 14 16


Penyusunan

88

Reliabilitas Pemahaman SAP

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha .909

Cronbach's Alpha Based on Standardized Items .902

N of Items 10

Validitas Pemahaman SAP

Ite m-Tota l Sta tistics

P_SAP 1 P_SAP 2 P_SAP 3 P_SAP 4 P_SAP 5 P_SAP 6 P_SAP 7 P_SAP 8 P_SAP 9 P_SAP 10

Sc ale Mean if Item Delet ed 31.33 31.44 30.77 30.95 30.79 31.38 31.38 31.87 31.69 31.54

Sc ale Variance if Item Delet ed 36.860 37.042 43.551 40.155 41.852 33.664 34.243 35.115 34.534 35.571

Correc ted Item-Total Correlation .681 .673 .388 .459 .389 .890 .811 .762 .806 .784

Squared Multiple Correlation .791 .842 .367 .692 .534 .897 .714 .730 .768 .805

Cronbach's Alpha if Item Deleted .899 .899 .914 .911 .913 .884 .890 .893 .890 .892

Lampiran 7


Penyusunan

89

Dummy Variable Latar Belakang Pendidikan LBP

Valid

0 1 Total

Frequency 29 10 39

Percent 74,4 25,6 100,0

Valid Percent 74,4 25,6 100,0

Cumulative Percent 74,4 100,0

Reliabilitas Pendidikan Reliability Statistics Cronbach's Alpha ,981

N of Items 4

Validitas Pendidikan Item-Total Statistics

PP_1 PP_2 PP_3 PP_4

Scale Mean if Item Deleted 8,05 8,31 8,15 8,18

Scale Variance if Item Deleted 18,892 19,219 18,870 18,677

Corrected Item-Total Correlation ,944 ,939 ,959 ,960

Cronbach's Alpha if Item Deleted ,976 ,977 ,972 ,972


Penyusunan

90

Reliabilitas Pelatihan




N of Items 4

Validitas Pelatihan

Item-Total Statistics

PP_1 PP_2 PP_3 PP_4

Scale Mean if Item Deleted 8.05 8.31 8.15 8.18

Scale Variance if Item Deleted 18.892 19.219 18.870 18.677

Corrected Item-Total Correlation .944 .939 .959 .960

Squared Multiple Correlation .935 .926 .940 .940

Cronbach's Alpha if Item Deleted .976 .977 .972 .972

Lampiran 9


Penyusunan

91

Reliabilitas Penyusunan Laporan Keuangan Daerah sebelum buang variabel 3 dan 4




N of Items 4

Validitas Penyusunan Laporan Keuangan Daerah sebelum buang variabel 3 dan 4

Item-Total Statistics

PLKD_1 PLKD_2 PLKD_3 PLKD_4

Scale Mean if Item Deleted 11.20 11.50 11.37 11.23

Scale Variance if Item Deleted 2.510 1.914 2.999 3.151

Corrected Item-Total Correlation .579 .489 .340 .226

Squared Multiple Correlation .381 .346 .131 .052

Cronbach's Alpha if Item Deleted .418 .472 .580 .650


Penyusunan

92

Lampiran 9

Reliabilitas Penyusunan Laporan Keuangan Daerah setelah buang variabel 3 dan 4




N of Items 2

Validitas Penyusunan Laporan Keuangan Daerah setelah buang variabel 3 dan 4 Item-Total Statistics

PLKD_1 PLKD_2

Scale Mean if Item Deleted 3.60 3.90

Scale Variance if Item Deleted .938 .438

Corrected Item-Total Correlation .581 .581

Squared Multiple Correlation .338 .338

Cronbach's Alpha if Item Deleted .a .a

a. The value is negative due to a negative average covariance among items. This violates reliability model assumptions . You may want to check item codings.

Lampiran 10 Uji Asumsi Klasik Statistik Deskriptif Junita Putri Rajana Hrp : Pengaruh Pemahaman Sap, Pendidikan, Dan Pelatihan Terhadap Laporan Keuangan SKPD Kota Pematangsiantar, 2009.

Penyusunan

93

De scri ptive Statistics N LB P SP SA P PP PLKD Valid N (lis twis e)

39 39 39 39 39 39

Minimum 0 3 19 4 0

Maximum 1 12 47 20 10

Mean .26 4.95 34.79 10.90 5.77

St d. Deviat ion .442 2.513 6.748 5.780 3.445

Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: PLKD 1.0

Expected Cum Prob

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0 0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Observed Cum Prob

Lampiran 10


Penyusunan

94

Histogram


12

Frequency

10

8

6

4

2 Mean = 2.1E-16 Std. Dev. = 0.946 N = 39

0 -2

-1

0

1

2

Regression Standardized Residual

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

N Normal Parameters a,b Most Extreme Differences

Mean Std. Deviation Absolute Positive Negative

Kolmogorov-Smirnov Z As ymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz ed Res idual 39 .0000000 3.27961044 .161 .114 -.161 1.005 .265

a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.


Penyusunan

95

Lampiran 11

UJi Heteroskesdastisitas

Scatterplot


Regression Studentized Residual

4

2

0

-2

-4 -2

-1

0

1

2

Regression Standardized Predicted Value

Uji Multikolinearitas Coefficients a

Model 1


Unstandardized Coefficients Std. Error B 4.821 3.831 -.972 1.353 .199 .256 -.029 .098 .112 .105


t 1.258 -.719 .778 -.294 1.061

Sig. .217 .477 .442 .770 .296

a. Dependent Variable: PLKD Junita Putri Rajana Hrp : Pengaruh Pemahaman Sap, Pendidikan, Dan Pelatihan Terhadap Laporan Keuangan SKPD Kota Pematangsiantar, 2009.

Penyusunan

96

Lampiran 12 Uji Hipotesis Signifikan Simultan ANOV Ab Model 1

Regres sion Residual Total

Sum of Squares 42.201 408.722 450.923

df

Mean S quare 10.550 12.021

4 34 38

F .878

Sig. .488a

a. Predic tors: (Constant), PP, LBP , SP , SA P b. Dependent Variable: PLKD

Uji Hipotesis Signifikan Parsial Coefficients a

Model 1


Unstandardized Coefficients B Std. Error 4.821 3.831 -.972 1.353 .199 .256 -.029 .098 .112 .105


t 1.258 -.719 .778 -.294 1.061

Sig. .217 .477 .442 .770 .296

Zero-order

Correlations Partial

-.167 .227 -.097 .182

-.122 .132 -.050 .179

Part -.117 .127 -.048 .173

Collinearity Statistics Tolerance VIF .883 .762 .718 .854

a. Dependent Variable: PLKD

Koefisien Korelasi Model Summary b Model 1

R .306a

R Square .094

Adjusted R Square -.013

Std. Error of the Estimate 3.467

DurbinWatson .567

a. Predictors: (Constant), PP, LBP, SP, SAP b. Dependent Variable: PLKD


Penyusunan

1.132 1.312 1.393 1.171

97

Lampiran 13 Medan, Juli 2009

Perihal

: Permohonan dan Pengisian Kuesioner Penelitian

Lampiran

: Kuesioner Penelitian

Kepada

: Yth. Bapak/ Ibu Kepala Dinas............................

Dengan Hormat, Sehubungan dengan penelitian saya untuk skripsi yang berjudul “PENGARUH PEMAHAMAN SAP, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN TERHADAP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR “, dengan ini saya mengajukan sejumlah kuesioner penelitian. Saya memohon kesediaan Bapak / Ibu dapat meluangkan sedikit waktu untuk mengisi kuesioner tersebut sesuai dengan pengalaman Bapak / Ibu selama ini. Kerahasiaan identitas Bapak / Ibu akan saya jaga sesuai dengan etika penelitian. Demikian surat permohonan saya, atas perhatian Bapak / Ibu dalam membantu kelancaran penelitian ini, saya sampaikan Terima Kasih.

Hormat Saya

Junita. P. Rajana Hrp 050503008


Penyusunan

98

Lampiran 13 DAFTAR PERTANYAAN I. Identitas Responden Nama : ( boleh tidak diisi) Jabatan : (boleh tidak diisi) Lama menjabat : II. Pertanyaan Faktor Sumber Daya Manusia, Komitmen dan Perangkat Pendukung sebagai penentu Keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Bapak/Ibu dimohon untuk memberikan tanggapan yang sesuai atas pernyataan – pernyataan berikut dengan memilih skor yang tersedia dengan cara disilang (X). Jika menurut Bapak/Ibu tidak ada jawaban yang tepat, maka jawaban dapat diberikan pada pilihan yang paling mendekati. Skor jawaban adalah sebagai berikut : Skor 1 Sangat Tidak Setuju (STS) Skor 2 Tidak Setuju (TS) Skor 3 Tidak Tau (TT) Skor 4 Setuju (S) Skor 5 Sangat Setuju (SS)

III. Sumber Daya Manusia STS TS 1. Penempatan pegawai tidak didukung oleh latar belakang pendidikan yang sesuai. 2. Pegawai yang ditempatkan kurang mengerti atau memahami pekerjaannya. 3. Pegawai yang ada tidak siap untuk melakukan perubahan dalam proses penyusunan laporan keuangan. 4. Pegawai yang ada tidak mengerti dan memahami isi dari PP No.24 Tahun 2005. 5. SKPD tidak memiliki SDM yang mampu dalam laporan keuangan per SKPD.


TT

S

Penyusunan

SS

99

IV. Komitmen STS TS 1. Dalam penyusunan laporan keuangan SKPD mempunyai komitmen yang tinggi dalam penyelesaiannya. 2. Pemerintah berkomitmen dalam mensosialisasikan PP No.24 Tahun 2005 terhadap pegawainya. 3. SKPD berkomitmen dalam pelaksanaan PP No.24 Tahun 2005 4. Pemerintah Daerah telah berkomitmen sebelumnya dalam pencapaian keberhasilan PP No.24 Tahun 2005 untuk anggaran 2006 & 2007

TT

S

SS

V. Perangkat Pendukung STS TS 1. Perangkat pendukung kegiatan/pekerjaan seperti komputer cukup banyak. 2. Perangkat pendukung/pekerjaan seperti komputer tersebut sudah yang terbaru. 3. Software yang digunakan mendukung pekerjaan yang dilakukan. 4. Software yang digunakan sangat membantu penyelesaian pekerjaan tepat waktu.

TT

S

SS

VI. Penerapan PP No.24 Tahun 2005 STS TS 1. Dalam menyusun laporan keuangan Tahun 2006 dapat diselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. 2. Dalam menyusun laporan keuangan tahun 2006 menggunakan jasa konsultan. 3. Laporan keuangan semester pertama tahun 2007 telah terselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. 4. Kami dapat menyelesaikan pragnosis untuk 6 bulan mendatang. 5. Dalam menyusun laporan pragnosis semester 1 menggunakan jasa konsultan

TT

S

SS


Penyusunan

100

Lampiran 14 Jadwal Penelitian Lokasi subjek penelitian di pemerintah kota Pematangsiantar.

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

Bulan

Tahapan Penelitian April

Mei

Juni

Juli

Agust

Sept

Pengajuan Proposal Pencarian Data Awal Penyelesaian Proposal Penyerahan proposal Pada Pembimbing Bimbingan dan Perbaikan Proposal Seminar Proposal Pengumpulan dan Pengolahan Data Analisis Data Bimbingan Skripsi Penyelesaian Skripsi


Penyusunan

SKRIPSI PENGARUH PEMAHAMAN SAP, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN TERHADAP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD KOTA PEMATANGSIANTAR OLEH :

Recommend Documents