(Skripsi) Oleh Okta Purnama

PERANAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) PEKON GADINGREJO TIMUR KECAMATAN GADING REJO KABUPATEN PRINGSEWU DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PEKON TAHUN 2013-2019

(Skripsi)

Oleh Okta Purnama

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2017

ABSTRACT ROLE OF INSTITUTE FOR COMMUNITY EMPOWERMENT (LPM) EAST GADINGREJO VILLAGE OF GADING REJO DISTRICT PRINGSEWU REGENCY IN PREPARATION MEDIUM-TERM DEVELOPMENT PLAN VILLAGE YEAR 2013-2019

by:

OKTA PURNAMA

Institute for Community Empowerment (LPM) is an institution or a container that is formed on the initiative of the community as partners in accommodating the village government and realize the aspirations and needs of the community in the field of development. Medium Term Development Plan Village is the only one planning document for the period of 6 (six) annual contains the policy direction related priorities, programs, activities and needs the village. The problem in this research is how the role of LPM East Gadingrejo Village in the preparation of its medium term development plan village years 2013-2019, with three (3) indicators of the duties and functions of the LPM itself, among other things: empowering rural communities in participatory development plan, implement and control development, as well as storage and distribution of community aspirations for development.

Okta Purnama

The method used is qualitative descriptive approach, meaning research by managing the data and facts for subsequent analysis researcher with regard to the role of LPM East Gadingrejo Village in the preparation of its medium term development plan village years 2013-2019. Source of data derived from interviews and documentation. Data analysis was performed with data reduction, data presentation and conclusion. The results of this study indicate that the LPM East Gadingrejo Village active role in RPJM of Village years 2013-2019 despite the lack of maxi mal due to several factors, namely: the lack of an active management of resources, a lack of internal coordination LPM, LPM lacking in the agenda of socialization of society related to absorption development aspirations, and no operational allowances budgeted by the Government Village for LPM.

Keywords: role, LPM, RPJM

ABSTRAK PERANAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) PEKON GADINGREJO TIMUR KECAMATAN GADING REJO KABUPATEN PRINGSEWU DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PEKON TAHUN 2013-2019

Oleh :

OKTA PURNAMA

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan suatu Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon adalah satu-satunya dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahunan yang memuat arah kebijakan terkait prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pekon. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan LPM Pekon Gadingrejo Timur dalam penyusunan RPJM-Pekon tahun 2013-2019, dengan 3 (tiga) indikator tugas dan fungsi dari LPM sendiri, antara lain : memberdayakan masyarakat desa dalam menyusun rencana pembangunan yang partisipatif, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan, serta penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan.

Okta Purnama

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, artinya penelitian dengan mengelola data dan fakta yang ada untuk selanjutnya peneliti analisis yang berkaitan dengan peran LPM Pekon Gadingrejo Timur dalam penyusunan RPJM-Pekon tahun 2013-2019. Sumber data berasal dari hasil wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa LPM Pekon Gadingrejo Timur berperan aktif dalam penyusunan RPJM Pekon tahun 2013-2019 meski kurang maksimal dikarenakan beberapa faktor, yaitu : minimnya sumberdaya pengurus yang aktif, kurangnya koordinasi internal LPM, kurang teragendakan sosialisasi dari LPM ke masyarakat terkait penyerapan aspirasi pembangunan, dan tidak ada tunjangan operasional yang dianggarkan oleh Pemerintah Pekon untuk LPM.

Kata kunci : peranan, LPM, RPJM

PERANAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) PEKON GADINGREJO TIMUR KECAMATAN GADING REJO KABUPATEN PRINGSEWU DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PEKON TAHUN 2013-2019

Oleh Okta Purnama

(Skripsi) Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar SARJANA ILMU PEMERINTAHAN Pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2017

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 12 Oktober 1992, merupakan anak keempat dari empat bersaudara pasangan dari Bapak H. Mustafa Saleh, SH dan Ibu Hj. Siti Ikhwati, S.Pd. Jenjang akademik penulis dimulai dengan menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri 3 Gedong Air Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2004, dilanjutkan menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 14 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2007, dan dilanjutkan menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 7 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2010.

Tahun 2010, Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa S1 Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung (Unila) melalui jalur SNMPTN.

Selama melaksanakan studi di Jurusan Ilmu Pemerintahan, penulis aktif dalam organisasi baik internal maupun eksternal kampus, antara lain : Anggota Biasa LSSP Cendekia FISIP UNILA, Ketua Biro II HMJ Ilmu Pemerintahan FISIP UNILA,

Kepala Dinas PPSDMO BEM FISIP UNILA, dan Ketua Bidang PPPA HmI Cabang Bandar Lampung Komisariat Sosial Politik Universitas Lampung, serta Ketua Bidang PU HmI Cabang Bandar Lampung.

Penulis pernah mengikuti berbagai pelatihan selama menjadi Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan, yaitu : Masa Perkenalan Cendekia (MPC) oleh LSSP Cendekia FISIP UNILA, Pelatihan Insan Cendekia (PIC) oleh LSSP Cendekia FISIP UNILA, Latihan Kepemimpinan dan Manajemen Mahasiswa Tingkat Jurusan (LKMMTJ) oleh HMJ Ilmu Pemerintahan, Latihan Kepemimpinan dan Manajemen Mahasiswa Pemerintahan Tingkat Madya (LKMPTM-NAS) dalam kegiatan Forum Komunikasi dan Kerjasama Mahasiswa Ilmu Pemerintahan se-Indonesia (FOKKERMAPI) di Universitas Muhammadiyah Malang, Masa Perkenalan Calon Anggota (MAPERCA) di HmI Komsospol Unila, Latihan Kader I (Basic Training) di HmI Cabang Bandar Lampung Komisariat Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung, serta Latihan Kader II (Intermediate Training) Tingkat Nasional di HmI Cabang Lombok Tengah.

MOTTO

“Ikhlas Bhakti Bina Bangsa Berbudi Bawa Laksana, Yakin Usaha Sampai”

( OKTA PURNAMA )

Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azabKu sangat pedih”

( QS. IBRAHIM 14:7 )

“Great Man Aren’t Born Great, They Grow Great“

( VITO ANDOLINI CORLEONE )

“Bersikaplah kukuh seperti batu karang yang tidak putusputusnya dipukul ombak. Ia tidak saja tetap berdiri kukuh, bahkan ia menentramkan amarah ombak dan gelombang”

( JALINUS AT THABIB )

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil’alamin Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kupersembahkan karya sederhana ini teruntuk … Kedua orangtuaku, Ayahanda H. Mustafa Saleh, SH dan Ibunda Hj. Siti Ikhwati, S.Pd. Terimakasih telah menjadi tutor terbaik sepanjang masa, memberikan kasih sayang, kesabaran dan do’a tanpa batas, serta memberikan arahan dan motivasi tanpa balas. Semoga Ayah dan Mamah terus diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Aamiin. Saudara-saudaraku tercinta, Abang Mesrawan, S.STP, M.Si, Kakak Diela Natarini, S.IP, dan Abang Ari Mulando, S.STP, MH. Terimakasih atas kasih sayang, kesabaran dan dukungannya hingga detik ini. Para sahabat yang selalu memberikan warna tersendiri dalam hidupku. Para pendidik, baik dari jenjang Sekolah Dasar hingga menginjakkan kaki di bangku Kuliah. Terimakasih atas ilmu yang bermanfaat. Dan untuk nama besar Universitas Lampung, almamater yang akan selalu penulis banggakan .

SANWACANA

Puji dan syukur Penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya lah skripsi yang berjudul “Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Pekon Gadingrejo Timur Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon Tahun 2013-2019” dapat diselesaikan. Skripsi ini dibuat sebagai persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak mungkin terlaksana tanpa adanya bantuan, bimbingan, dorongan dan saran dari berbagai pihak, terutama dari dosen pembimbing serta dosen pembahas, sehingga penyusunan skripsi dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Syarief Makhya selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan banyak pembelajaran dalam waktu yang singkat baik dalam bentuk arahan, kritik atau teguran yang bentuknya kecil namun berdampak besar.

2. Bapak Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan (sebelumnya menjabat Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan) yang tiada henti memberikan nasihat yang terkadang diselingi bercanda kepada penulis. 3. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP selaku Sekretaris Jurusan, merangkap Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang selalu mendampingi, membimbing dan membantu pelayanan kebutuhan mahasisiswa khususnya mahasiswa tingkat akhir di jurusan. 4. Ibu Dwi Wahyu Handayani, S.IP, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Hubungan Internasional sekaligus Dosen Pembimbing yang luar biasa sabar dalam memberikan nasihat, bantuan, bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

5. Bapak Drs. Aman Toto Dwijono, MH selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional sekaligus Dosen Pembahas yang sangat banyak membantu dalam memberikan saran, kritik serta membuka cakrawala berpikir penulis dalam proses menyusun hingga menyelesaikan skripsi ini.

6. Seluruh dosen Ilmu Pemerintahan Fisip Unila, yang telah membimbing, mendidik dan memotivasi selama ini. Terimakasih atas ilmu yang telah kalian berikan kepada penulis selama menuntut ilmu di Jurusan Ilmu Pemerintahan. 7. Staf Jurusan Ibu Riyanti dan Mas Bambang, Staf Subbag Akademik, Staf Subbag Kemahasiswaan yang selalu membantu proses administrasi, dan Mas Jum dan Mas Dede lt 1, Kiyay Herman lt 2, dan Kiyay Satpam FISIP yang banyak memberikan obrolan santai selama penulis kuliah.

8. Teristimewa untuk Bapak H. Mustafa Saleh, SH, seorang Ayah yang hebat. Terimakasih atas nasihat, ilmu, dukungan, amarah, dan kesabaran yang luar biasa dan Ibu Hj. Siti Ikhwati, S.Pd, seorang Mamah yang tidak pernah berhenti mendoakan, memberikan motivasi, dan kasih sayang yang tiada batas. Maaf terlambat dalam proses penyusunan skripsi ini Mah, Yah. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan umur yang panjang untuk Mamah dan Ayah. Aamiin. 9. Untuk saudara/i ku Abang Mesrawan, S.STP, M.Si, Kakak Diela Natarini, S.IP, Abang Ari Mulando, S.STP, MH, terimakasih atas cinta dan kesabaran dalam memotivasi penulis untuk menyelesaikan studi. Maaf terlambat ya, Bang, Kak. 10. Terima kasih kepada para informan, Bapak Mirad Sepdianto, ST selaku Kepala Pekon Gadingrejo Timur, Bapak Rahmat Nursholeh selaku Sekretaris Pekon, Bapak Orizal selaku Ketua LPM, Bapak Ferry Windarko selaku Sekretaris LPM, serta Sedulur Agus Priyadi, S.IP, Pak Burhanudin, dan Pak H. Soekamto, serta rekan Para Pencari Tuhan Dimas Tangguh Santoso dan Putra Ramadhan yang telah setia menemani peneliti dalam proses wawancara dan juga banyak membantu selama proses riset berlangsung. 11. Untuk sahabat rasa saudara Mediyansyah terimakasih atas segala curhat di masa lalu, masa kini dan masa-masa yang akan datang, Bro., serta semua Purna Pasukan Gatot Subroto – R.A. Kartini dan Purna Ambalan Teuku Cik Ditiro – Cut Nyak Dien yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

12. Tak lupa untuk sahabat yang merangkap jabatan jadi pacar Ketua Angkatan 2010, Reddyah Renata Suharno, S.IP terimakasih untuk semua bantuan khususnya dalam proses penyusunan skripsi dan menyelesaikan studi ini. Kasih contoh yang bagus untuk Dimas, jangan lupa 1 kunci hidup ini yaitu bersyukur … 13. Untuk rekan seperjuangan, senasib sepenanggungan yang antara lain TOISEY „Ndut‟ Tano Gupala, S.IP (cepet sukses, ndut. Jangan gak ngabarin kalo ke karang) „Puay‟ Iin Tajudin, S.IP (inget janji mau tobat pasca wisuda, puay hahaha), Siska Fitria, S.IP, M.IP (sukses ya, kaa. Doain gua cepet S2 juga wkwkwk), „Oneng‟ Yoan Yunita, S.IP (jadi anak yang berbakti buat mama papa, neng. Jangan lupa doa buat yudha disana yaa), PURPALA „Mr. tampan‟ Putra Ramadhan, S.IP (ayok geh garap lagi skripsinya, bor hehehe), „Mobmob‟ Raditiya FC, S.IP (makasih banyak untuk semua bantuan skripsweet ini, mob), „Hitachi‟ Kevin Aditya Pratama, S.IP (masih lu janis-janis itu, pin ? wkwkwk), „Gawir‟ Dimas Tangguh Santoso, S.IP (makasih bener udah nemenin gua turlap dan nyiapin segala syarat kompre dan wisuda, wir wkwkwk), „Dulur‟ Anugerah Robbian Tori, S.IP (ayok semangat, lur. Jangan maen proyek terus hahaha), „Ico Bebo‟ M. Novrico Dikki Pradinan, S.IP (sikat miring aja adek 2013 itu, co hahaha), „Adin‟ Violanda YAZ (ah gak konkret sama lu mah, ingkar terus hahaha), „Robo‟ Robby Ruyudha, SIP (dikebut skripsweet nya pak Gubernur + Korda UICL), „Ekay‟ Ekky Julian DS, S.IP (cepet lagi wawancara ketua fraksi itu, kay. Awas keburu expired wkwkwk), „Nabu‟ Aditya Darmawan, S.IP (selingin waktu geh curhat lagi kita hahaha), „Uda‟ Novandra Yudha Satria (maen ke lampung, da. Parah bener hahaha),

duo BAS BNI ‟46 „Kapab‟ Maulana Rendra Yudha, S.IP dan „Jaseng‟ Pebri Dwi Firnando, S.IP (ilmu marketing tingkat dewa, tapi hati-hati bisnis yang‟itu‟, pak hahaha), duo bujang RBI „Tapir‟ Aditya Arief, S.IP (jangan sering ngajak korban nonton film di kosan, dit wkwkwk) dan Agus Andria, S.IP, „Puakhi‟ Azmi Nurhakiki, S.IP, Tim KKN Sri Rahayu „Mijo‟ Mirzan Triandana, S.IP (sukses di negeri orang, pak hehehe) dan „Pak‟ Riendi Ferdian, S.IP (sekabaran pak, jangan langsung ngilang. Selip ketingkip wkwk), „Ido‟ Ridho Jupanter, S.IP, „Dulur‟ Angga Jevi Surya, SH (yang amanah jadi anggota DPRD Prov. Lampung, lur hehehe), KRUI BROTHERHOOD Ricky Ardian, S.IP, M.IP, Ardi Yuzka, S,IP, Ikhwan Efrizal, S.IP, M.IP, Alam Patria, S.IP, Ilham Kurniawan, S.IP, Dita Purnama, S.IP, M.IP, Yurike Pratiwi, S.IP, Indra Jaya Negara, S.IP, Herowandi, S,IP, M.IP, Geng MBIWS ciwik-ciwik cetarrr, Synthia Dwi Utami, S.IP, Indra Jaya Negara, S.IP, dan saudara-saudara seperjuangan yang lain di lintas jurusan, fakultas maupun universitas, yang mungkin penulis lupa nyantuminnya karena begadang. 14. Segenap adek tingkat/junior/adinda 2011 Ketum „PM‟ Anbeja Kirsy, S.IP, Sekum Wilanda Rizki, S.IP, Sekbir Merari Defri Prhamathana, S.IP, Adrian Soedrajad, S.I.Kom, „Dam‟ Rahmat Affandi (next time kita ke pulau dewata lagi hahaha) dll, 2012 Ketum Rizki Hendarji Putra, S.IP (angkat kering, jay wkwkwk), Ketum Vico Lukito, S.IP (Best Partner nyeberang ke lombok hahaha), Ketum Nico Purwanto, S.IP (udah lagi maenin adek-adek itu, mis hahaha), Nissa Nurul Fathia, S.IP, Arum Rahma Sari, S.IP, Dita Adistia, S.IP, Intan Kumala, S.IP, M. Hezby Fauzan, S.IP (ngumpul dulu, can. Jangan

kebanyakan pacaran), Kordum + Pak Gub Juwanda, S.IP (semangat skripsi nya, dinda) Pimum Rosim Nyerupa, S.IP (Kham sebalakan, setawitan, sehangguman dang secadangan yu, dinda hehehe), „Wagub‟ Nick Kurniawan R, S.AB (gagah dulu jadi abang itu, nick hahaha), Fatihunnajah, S.I.Kom dll, 2013 Ketum Taufiq Suni Pratama, S.IP (makasih udah bikinin ppt seminar hasil, dinda hahaha), Sekum Danang Marhaens, S.IP, Kordum Tiyas Apriza, S.IP (kabid PA nya amanah ya, dinda), Ketum Anam Alamsyah, S.IP (semangat, dinda. Dinamika itu biasa), Andi Sanjaya, S.IP, Agus Burman, S.IP, Rahma Adi Putra, S.IP (cepet lagi KKN lu, put), Rifky Febrihanuddin, S.IP, duo batak „Mami‟ Siti Martina Napitupulu, S.Sos dan „Butet‟ Asnia Nasution, S.Sos (makasih banyak ya sering nemenin ngobrol di romli, dek. Semangat skripsiannya hehehe), 2014 Ketum Sinta Oktavia Pratiwi, S.IP (semangat, tum. Banyakin kader dari Pem ya), Sekum Alvilia Zen Alkhalifi, S.IP (semangat ya, kum. Bantu ketum nya hehehe), Panji Laksono Bayu Aji, S.IP (Juragan beras mah harus rajin ke kom ya), Aditya Pangestu, S.IP, Ketum Joddie Prakasa Diputra, A.Md (kasih contoh yang baik, tum), „John‟ Alfian Oksila, A.Md (semangat berproses, dinda), Pimum Kumaranur Inten blablabla, S.I.Kom (lupa abang nama lengkap kmu, dek hahaha), „Kang‟ Idris Setiawan, S.A.N dll, 2015 Geovani Lazuardi, S.IP (Paminal Komsospol Unila, ramein lagi kom nya dinda) dll, 2016 Tri Ayu Sartika Zanti (Semangat menyongsong tes nya, diks), Rizki „Ded‟ (ayo baca buku, dinda), Bari Arla (kembangkan potensimu, dinda), Alif Ketua Angkatan (ayo ajak kawan-kawan yg lain berproses di komsospol, dinda), Azis (kamu petinju atau mahasiswa, dek ? hahaha) dll, mohon maaf untuk nama-nama yang belum sempat

tercantum di karya sederhana ini, adinda semua. Terimakasih telah banyak membantu. 15. Terima kasih kepada Keluarga Besar HmI Komsospol Unila „Tondano 35‟, salam hormat untuk para senior/alumni, kawan seangkatan/seperjuangan, junior yang masih konsisten dan tetap istiqomah untuk terus belajar dan mengembangkan potensi diri. Banyak hal yang penulis dapatkan ketika berproses di „sumur, dapur, ruang tengah, teras serta kamar-kamar komisariat‟. Yakinlah tidak ada hasil yang mengkhianati proses. Dengan niat tulus dan ikhlas, yakinkan dengan iman-usahakan dengan ilmu-sampaikan dengan amal. Bahagia HmI… 16. Terimakasih untuk jajaran „CV. TO-BER‟ „Pak Kasek‟ Hafiz, „Pak Dir‟ Mijwad, Irpan „Jemi‟ atas motivasi, dukungan, nasehat, teguran serta pengalamannya wabilkhusus di „janji tanah petarung‟. 17. Pengurus HmI Cabang Bandar Lampung „Soedirman 47‟ Wabilkhusus Ketua Umum Yefri Febriansah, SH, Sekum Khoirul Anam, Bendum M.A. Silmi, Kabid PAO Nurul Yuliana, Kabid PPPA Sandi Putra Berlian, S.Pi, Kabid PTKP Putra Ramadhan, S.IP, Kabid PPD Husni Mubarok, Kabid HAM LH Rio Andesta, ST, Kabid KPP, Wasekum PU Ritno Ananto, Ketum Kohati Rominta Yani Siregar, Sekum Kohati Purnama Aulia K Sihombing, dll. Semoga Allah SWT mencurahkan kebaikan bagi kita semua, serta semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk umat dan bangsa. Bandar Lampung, Februari 2017 Penulis

Okta Purnama

i

DAFTAR ISI Halaman DAFTAR ISI ....................................................................................................... i DAFTAR TABEL ............................................................................................... iv DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... v

I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ............................................................................. 1 B. Rumusan Masalah ...................................................................................... 5 C. Tujuan Penelitian........................................................................................ 5 D. Kegunaan Penelitian................................................................................... 6

II. TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan tentang Peranan ........................................................................... 7 1. Pengertian Peranan ................................................................................ 7 B. Tinjauan tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) ................. 8 1. Pengertian LPM ...................................................................................... 8 2. Perkembangan LPM ............................................................................... 10 3. Tugas dan Fungsi LPM .......................................................................... 13 4. Kepengurusan LPM ................................................................................ 14 C. Tinjauan tentang Rencana Pembangunan Desa ......................................... 15 1. Pengertian Pembangunan ....................................................................... 15 2. Pengertian Desa ...................................................................................... 20 3. Pengertian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .................. 22 D. Teori Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat ...................................... 22 E. Kerangka Pikir.. .......................................................................................... 25

III. METODE PENELITAN A. Tipe Penelitian ........................................................................................... 30 B. Fokus Penelitian ......................................................................................... 31

ii

C. Lokasi Penelitian ........................................................................................ 32 D. Jenis Data ................................................................................................... 33 E. Teknik Pengumpulan Data ......................................................................... 33 F. Teknik Pengolahan Data ............................................................................. 35 G. Informan ..................................................................................................... 35 H. Teknik Analisis Data .................................................................................. 36

IV. GAMBARAN UMUM A. Sejarah Berdirinya Pekon Gadingrejo Timur ............................................. 39 B. Kondisi Umum Pekon Gadingrejo Timur .................................................. 42 C. Struktur Organisasi Pemerintah Pekon dan LPM Gadingrejo Timur......... 45

V. HASIL DAN PEMBAHASAN A. Tugas dan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) ............... 48 1. Tugas dan Fungsi LPM menurut Permendagri RI nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan ............ 48 2. Tugas dan Fungsi LPM dalam Proses Penyusunan RPJMDes menurut Permendagri RI nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ............................................................................. 51 B. Alur Penyusunan dan Pembentukan Tim Penyusun RPJM Pekon ............ 53 1. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Pekon ............................................ 53 2. Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota ...................................................................................... 54 3. Pengkajian Keadaan Pekon .................................................................... 54 4. Penyusunan Rencana Pembangunan melalui Musyawarah Pekon ......... 55 5. Penyusunan Rancangan RPJM Pekon .................................................... 55 6. Penyusunan Rencana Pembangunan Pekon melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pekon.......................................................... 55 7. Penetapan RPJM Pekon .......................................................................... 56 C. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Pekon Gadingrejo Timur dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi ...................................................... 56 1. Peran LPM Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Menyusun Rencana Pembangunan Partisipatif....................................... 57 2. Peran LPM dalam Melaksanakan dan Mengendalikan Pembangunan... 63 3. Fungsi LPM sebagai Penampung dan Penyalur Aspirasi Pembangunan .......................................................................................... 68 D. LPM dan penyusunan RPJM Pekon Gadingrejo Timur tahun 2013-2019 ................................................................................................. 73 E. Hasil Pembahasan.. ..................................................................................... 79

iii

VI. SIMPULAN DAN SARAN A. Simpulan .................................................................................................... 87 B. Saran ........................................................................................................... 89

DAFTAR PUSTAKA

iv

DAFTAR TABEL

Tabel

Halaman

1. Daftar Nama Kepala Pekon Gadingrejo Timur ................................................ 41 2. Jumlah Penduduk Pekon Gadingrejo Timur Berdasarkan Jenis Kelamin ....... 43 3. Tingkat Pendidikan Penduduk Pekon Gadingrejo Timur ................................. 43 4. Pekerjaan Penduduk Pekon Gadingrejo Timur ................................................. 44 5. Rincian Wawancara Informan berdasarkan Indikator Pemberdayaan Masyarakat dalam Menyusun Rencana Pembangunan Partisipatif.................. 59 6. Rincian Wawancara Informan berdasarkan Indikator Melaksanakan dan Mengendalikan Pembangunan ......................................................................... 64 7. Rincian Wawancara Informan berdasarkan Indikator Penampung dan Penyalur Aspirasi Pembangunan ...................................................................... 70 8. Rincian Wawancara Peranan LPM dalam Penyusunan RPJM Pekon Gadingrejo Timur tahun 2013-2019 ................................................................. 77

v

DAFTAR GAMBAR

Gambar

Halaman

1. Kerangka Pikir ................................................................................................. 29 2. Struktur Organisasi Pemerintah Pekon Gadingrejo Timur .............................. 45 3. Struktur Organisasi LPM Pekon Gadingrejo Timur ......................................... 47

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan desa merupakan upaya pembangunan yang dilaksanakan di desa dengan ciri utama adanya partisipasi aktif masyarakat dan kegiatannya meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat baik fisik material maupun mental spiritual. Otonomi masyarakat desa dicirikan dengan adanya kemampuan masyarakat untuk memilih pemimpinnya sendiri, kemampuan pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan sebagai perwujudan atas pelayanan terhadap masyarakat dari segi administrasi pemerintahan dan pelayanan umum.

Kuatnya fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatnya kemampuan keuangan desa untuk membiayai kegiatan-kegiatan di desa baik yang bersumber dari swadaya masyarakat maupun sumber lainnya. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Desa atau dengan sebutan lain Pekon, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan

masyarakat

setempat

berdasarkan

prakarsa

masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2

Selain itu, desa atau pekon adalah kesatuan organisasi pemerintahan yang terendah, mempunyai batas wilayah tertentu, langsung di bawah kecamatan, dan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya (Taliziduhu Ndraha 1991:3). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa dinamika masyarakat pada tingkat desa dapat terwadahi dalam tiga institusi utama, yaitu Pemerintah Desa atau Pekon, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) merupakan suatu Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan, yang sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 6 tahun 2014

tentang Desa bahwa keberadaan dari LPM sebagai mitra dari Pemerintah Pekon, sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan di daerah khususnya daerah perdesaan.

Hal ini tentunya sebagai bentuk proses pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan yang lebih terlembaga. LPMD mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat, melaksanakan

dan

mengendalikan

pembangunan.

Lembaga

Pemberdayaan

Masyarakat Desa (LPMD) tidak mungkin dapat berjalan sendiri dalam melaksanakan tugasnya di bidang pembangunan, tetapi diperlukan kerjasama dengan Pemerintah Pekon, yang dipimpin oleh Kepala Pekon. Terjalinnya kerjasama yang baik diharapkan akan melahirkan program-program pembangunan yang baik dan sesuai pada kemampuan dan kebutuhan masyarakat pekon.

3

Program-program pembangunan yang ada di desa atau pekon dijabarkan dengan lebih terperinci lagi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Permendagri tersebut merupakan pedoman bagi pemerintah desa atau pekon dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP). Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, disebutkan bahwa pelaksanaan pembangunan mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.

Anggota masyarakat bukan hanya merupakan objek pembangunan semata, tetapi juga sebagai subjek pembangunan. Pembangunan pedesaan telah dilakukan secara luas oleh pihak Pemerintah, tetapi hasilnya masih saja belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari keterlibatan peran serta masyarakat dan lembaga yang menaungi suatu desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perencanaan

Pembangunan Desa atau Pekon disusun untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Perencanaan pembangunan 6 (enam) tahun tersebut merupakan RPJM Desa atau Pekon yang memuat arah kebijakan keuangan pekon.

Strategi pembangunan pekon, dan program kerja pekon, dan ditetapkan dengan peraturan pekon (Permendagri No 114 Tahun 2014 pasal 4 ayat 1). Oleh karena itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon (RPJM Pekon) merupakan bagian dari peraturan pekon. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon (RPJM Pekon) ditetapkan dengan keputusan kepala pekon dan disusun untuk menjamin

4

keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Menurut Bambang Trisantono Soemantri (2011:75) Kepala Desa bertanggungjawab dalam pembinaan dan pengendalian penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa. Penyusunan RPJM Desa dilakukan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (musrenbang desa). Peserta musrenbang desa tersebut terdiri atas : a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau LPM-Desa membantu pemerintah desa dalam menyusun RPJM-Desa dan RKP-Desa. b. Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama sebagai nara sumber. c. Rukun Warga atau Rukun Tetangga, Kepala Dusun, Kepala Kampung, dan lain-lain sebagai anggota. d. Warga masyarakat sebagai anggota.

Dalam penyusunan rencana pembangunan desa diperlukannya sinergisitas atau kerjasama yang baik antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan Pemerintah Pekon, dengan demikian diharapkan rancangan pembangunan yang dihasilkan dapat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki oleh pekon tersebut yang pada akhirnya bermuara pada meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat pekon itu sendiri.

Hasil Pra Riset yang telah dilakukan dapat penulis simpulkan bahwa permasalahan yang muncul dalam proses penyusunan RPJM Pekon Gadingrejo Timur tersebut yaitu masih rendahnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi dari kelembagaan khususnya LPM yang ada di Pekon Gadingrejo Timur, tingkat intensitas pertemuan atau rapat koordinasi yang masih kurang, dan kurangnya koordinasi antar sesama anggota LPM maupun dengan Aparat Pekon. Perencanaan pembangunan pekon yang baik dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat jika Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dapat menjalankan perannya sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyusunan rencana pembangunan dan pengawalan pembangunan.

5

Berdasarkan uraian di atas, maka sorotan utama penelitian ini adalah bagaimana Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pekon. Apakah peran yang dijalankan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon Gadingrejo Timur sudah sesuai dengan tugas dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat itu sendiri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah : Bagaimana peranan

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Pekon

Gadingrejo Timur Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon Tahun 2013-2019?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 1. Untuk

menjelaskan

peranan

pengurus

Lembaga

Pemberdayaan

Masyarakat Pekon dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon Tahun 2014-2019 di Pekon Gadingrejo Timur Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu;

6

2. Untuk

menganalisa

peranan

pengurus

Lembaga

Pemberdayaan

Masyarakat Pekon Gadingrejo Timur Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu berdasarkan tugas dan fungsinya.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah : 1. Secara teoritis hasil penelitian ini sebagai salah satu kajian Ilmu Pemerintahan, yaitu untuk mengembangkan pengetahuan mengenai lembaga kemasyarakatan desa. 2. Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan masukan ide dan pemikiran khususnya bagi masyarakat, pengurus LPM Pekon Gadingrejo Timur Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu dan LPM di pekon lain untuk meningkatkan peran dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah pekon.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Peranan

1. Pengertian Peranan

Peranan berarti sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama (W.J.S. Poerwadarminta 2002:735). Menurut Levinson, menjelaskan bahwa peranan adalah suatu konsep prihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat, peranan meliputi norma-norma yang dikembangkan

dengan

posisi

atau

tempat

seseorang

dalam

masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturanperaturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan (Soerjono Soekamto 2006:238).

Selanjutnya, Levinson mengemukakan bahwa peranan dapat mencakup tiga hal yaitu: a. Norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan arti ini merupakan rangkaian peraturanperaturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. b. Suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. c. Sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

8

Menurut Soerjono Soekanto (2006:212) bahwa: Peranan adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan atau melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Dalam hal ini peranan mencakup 3 hal yaitu : a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat. b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. c. Peranan dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Pendapat lain Alvin L.Bertran yang diterjemahkan oleh Soeleman B. Taneko bahwa Peranan adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari orang yang memangku status atau kedudukan tertentu. (Soeleman B. Taneko, 1986: 220)

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa peranan merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang dalam menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.

B. Tinjauan Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

1. Pengertian Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Mengembangkan peranan masyarakat pada tingkat terdepan Desa/Kelurahan harus terlembaga dalam institusi yang berbasis masyarakat atau “Community

9

Based Organization” agar tercipta demokrasi dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan secara legal formal. Keberadaan institusi lokal ataupun lembaga masyarakat tersebut diatur dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang secara eksplisit menyatakan bahwa Desa atau Pekon mendayagunakan lembaga kemasyarakatan pekon yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan pekon, pelaksanaan pembangunan pekon, pembinaan kemasyarakatan pekon, dan pemberdayaan masyarakat pekon serta merupakan wadah partisipasi masyarakat pekon sebagai mitra pemerintah pekon.

Masyarakat merupakan mitra pemerintah desa/kelurahan dalam rangka pembangunan nasional. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dibentuk di setiap desa atau pekon dengan Peraturan Pekon, sedangkan susunan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dipilih dan ditetapkan oleh masyarakat pekon yang disahkan atau dikukuhkan dengan Keputusan Kepala Pekon yang bersangkutan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat bertujuan memberdayakan seluruh potensi masyarakat melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan pasal 1 ayat 1 Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam memberdayakan masyarakat.

10

Kemudian pasal 1 ayat 13 menyebutkan bahwa Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, untuk selanjutnya disingkat LKMD atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, untuk selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

Konsep diatas dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga masyarakat di pekon yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat serta merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang memadukan pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintah dan prakarsa swadaya gotong royong masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri, dinamis dan maju.

2. Perkembangan LPM

Menurut Emil Salim (1984:56) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat pada hakekatnya memiliki 2 (dua) makna pokok yaitu : a. Meningkatkan kemampuan masyarakat desa melalui pelaksanaan berbagai program pembangunan agar masyarakat dapat mencapai tingkat kemapanan yang diharapkan. b. Memberikan wewenang secara professional kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam rangka pembangunan diri.

11

Kemandirian masyarakat tidak berarti pemerintah akan membiarkan masyarakat berkembang tanpa ketetapan arah, tetapi pemerintah senantiasa responsif dalam mencermati permasalahan yang dihadapi masyarakat serta memberikan bantuan dan fasilitas agar masyarakat secara bertahap mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri. Dalam rangka hal tersebut pemerintah antara lain memfasilitasi temu LKMD tingkat Nasional pada tahun 2000 di Bandung dalam usaha penguatan keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan.

Sebagai salah satu bentuk fasilitas pemerintah dalam rangka memfasilitasi penguatan peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan perlu dibentuk asosiasi pembangunan masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yaitu : 1. Lembaga kemasyarakatan yang dibentuk atas prakarsa masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan desa, serta ditetapkan dengan keputusan desa bersangkutan. 2. Pada kesehariannya LPM tersebut adalah masih sama hakekatnya dengan apa yang dikenal dengan LKMD. 3. Pengembangan LKMD menjadi LPM Perihal temu LKMD tingkat Nasional, maka pada tanggal 18 s.d 21 Juli 2000 di Bandung telah berlangsung temu LKMD tingkat Nasional dengan kesepakatan sebagai berikut : a. Mengubah nama Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM;

12

b. Terbentuknya Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat secara nasional.

Asosiasi LPM yaitu wadah/wahana berhimpun dan berkomunikasi antara LPM yang di Desa/Kelurahan dengan tujuan kepengurusan asosiasi LPM dibentuk setiap jenjang pemerintahan : 1) Di tingkat Pusat yaitu Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi LPM. 2) Di tingkat Provinsi yaitu Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi LPM Provinsi 3) Di tingkat Kabupaten/Kota yaitu Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi LPM Kabupaten/Kota 4) Di tingkat Kecamatan yaitu Forum Komunikasi Asosiasi LPM Kecamatan.

Berdasarkan pemaparan konsep dapat disimpulkan bahwa keberadaan Asosiasi LPM sebagai Lembaga Kemasyarakatan, harus dikelola secara mandiri dan diarahkan untuk memfasilitasi penguatan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan yang juga sebagai mitra pemerintah desa dalam rangka memberdayakan masyarakat, agar masyarakat memiliki posisi tawar menawar yang seimbang dalam penetapan kebijakan dan programprogram pembangunan.

13

3. Tugas dan Fungsi LPM

Lembaga

Pemberdayaan

Masyarakat

(LPM)

berkedudukan

di

Desa/Kelurahan merupakan lembaga yang bersifat lokal dan secara organisasi berdiri sendiri serta merupakan wadah partisipasi masyarkat dalam pembangunan. Menurut pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa. Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa adalah : 1. Memberdayakan

masyarakat

desa

dalam

menyusun

rencana

pembangunan yang partisipatif. 2. Menggerakkan swadaya gotong royong 3. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Sedangkan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa adalah : a. Penampungan

dan

penyaluran

aspirasi

masyarakat

dalam

pembangunan; b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;

14

d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif; e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotongroyong masyarakat; dan f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

4. Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Menurut pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) harus memenuhi persyaratan: a. Warga Negara Republik Indonesia b. Penduduk setempat c. Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian d. Dipilih secara musyawarah mufakat

Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) menurut pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan terdiri atas : 1) Susunan pengurus terdiri dari : a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara d. Bidang-bidang sesuai kebutuhan

15

2) Pengurus LPM sebagaimana dimaksud diatas tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik. 3) Pengurus LPM tidak boleh dirangkap Kepala Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 4) Memasukkan

unsur

perempuan

dalam

pengurus

Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat (LPM). 5) Pemilihan Pengurus dilakukan secara musyawarah mufakat dan dipimpin oleh Kepala Desa. 6) Masa bakti pengurus LPM di Desa selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

C. Tinjauan tentang Rencana Pembangunan Desa

1. Pengertian Pembangunan

Agus Hadiawan (2006:5) menyebutkan pembangunan terkandung arti adanya suatu usaha untuk mengembangkan, memperbaharui, mengganti yang tidak atau kurang baik dengan yang baik, membuat yang lebih baik, yang sudah baik diusahakan agar semakin baik. Dalam pengertian pembangunan tersebut terkandung pula arti adanya suatu usaha agar benar-benar lebih maju, lebih modern, usaha untuk maju terus dengan modernisasi dan pembaharuan.

Badrul Munir (2002:24) memberikan pengertian pembangunan sebagai suatu perubahan dan merupakan sesuatu yang semestinya terjadi dalam suatu

16

masyarakat, baik masyarakat maju maupun masyarakat yang sedang berkembang.

Zulkarnain Nasution (1996:27) memberikan gambaran umum tentang pembangunan menurut para ahli sebagai berikut : 1. Inayatullah (1967) Perubahan menuju pola-pola masyarakat yang memungkinkan realisasi yang lebih baik dari nilai-nilai kemanusiaan yang memungkinkan suatu masyarakat mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap lingkungannya dan terhadap tujuan politiknya, dan yang memungkinkan warganya memperoleh kontrol yang lebih terhadap diri mereka sendiri. 2. Kleijans (1975) Pada akhirnya bukanlah soal teknologi atau GNP, tetapi pencapaian pengetahuan dan keterampilan baru, tumbuhnya suatu kesadaran baru, perluasan wawasan manusia, meningkatnya wawasan manusia, dan meningkatkan semangatnya kemanusiaan, serta suntikan kepercayaan diri. 3. Rogers (1983) Suatu proses perubahan sosial dengan partisipasi yang luas dalam suatu masyarakat yang dimaksudkan untuk kemajuan sosial dan material termasuk bertambah besarnya keadilan kebebasan dan kualitas lainnya yang dihargai untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka.

17

Menurut Zulkarnain Nasution (1996:28) terdapat tujuan-tujuan dan proyek dalam pembangunan yaitu sebagai berikut : 1. Tujuan Umum (goals) adalah proyeksi terjauh dari harapan-harapan dan ide-ide manusia, komponen dari yang terbaik yang mungkin, atau masyarakat ideal terbaik yang dapat dibayangkan. 2. Tujuan khusus (objectives) adalah tujuan jangka pendek, biasanya yang dipilih sebagai tingkat pencapaian sasaran dari suatu proyek tertentu.

Sondang Siagian (1994:2) memberikan enam pokok yang terdapat dalam batasan pembangunan yang dikemukakannya : 1. Bahwa pembangunan merupakan usaha atau suatu proses, berarti suatu kegiatan yang terus menerus dilakukan. 2. Bahwa pembangunan merupakan usaha yang dilakukan secara sadar, jika ada kegiatan yang kelihatannya nampak seperti pembangunan akan tetapi sebenarnya tidak dilaksanakan secara sadar dan timbul hanya secara insidentil dimasyarakat, tidaklah dapat digolongkan kepada kategori pembangunan. 3. Bahwa pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaan itu berorientasi kepada pertumbuhan dan perubahan. 4. Bahwa pembangunan mengarah kepada modernitas. Modernitas disini diartikan sebagai cara hidup yang baru dan lebih baikdari pada sebelumnya serta kemampuan untuk lebih menguasai alam lingkungan dalam rangka usaha peningkatan kemampuan swasembada dan mengurangi ketergantungan kepada pihak lain. 5. Bahwa modernitas yang dicapai melalui pembangunan itu bersifat multidimensional. Artinya bahwa modernitas itu mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara terutama aspek kehidupan bangsa dan poleksosbudhankamnas dan administrasi. 6. Bahwa kesemua hal telah disebutkan dimuka ditujukan kepada membina bangsa (national building) yang terus menerus harus dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Albert Weterston sebagaimana yang dikutip oleh Bintoro Tjokroamidjojo (1988:12) menyebutkan secara umum, unsur-unsur pokok dalam perencanaan pembangunan terdiri dari enam unsur, yaitu sebagai berikut:

18

1. Adanya kebijaksanaan dasar atau strategi dasar rencana pembangunan yang sering pula disebut tujuan, arah, dan prioritas pembangunan. Pada unsur ini perlu ditetapkan tujuan-tujuan rencana. 2. Adanya kerangka rencana yang menunjukkan hubungan variabel-variabel dalam pembangunan dan implikasinya 3. Adanya perkiraan sumber-sumber pembangunan terutama pembiayaan 4. Adanya kebijaksanaan yang konsisten dan serasi, seperti kebijaksanaan fiskal, moneter, anggaran, sektoral, dan pembangunan daerah 5. Adanya program investasi yang dilakukan secara sektoral, seperti pertanian, industri, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain 6. Adanya administrasi pembangunan yang mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Berdasarkan pengertian-pengertian dan definisi tentang pembangunan seperti yang telah disampaikan diatas, maka untuk menentukan keberhasilan pelaksanaan paradigma pembangunan ini digunakan indikator-indikator keberhasilan menurut Ginanjar Kartasasmita (1996:161) meninjau dari segi administrasi yang meliputi kegiatan pokoknya yaitu : 1. Perencanaan (Planning), keberhasilan pembangunan optimal berbasis pemberdayaan masyarakat jika : a. Dikehendaki masyarakat dan keadaan nyata yang ada di lapangan. b. Perencanaan dari bawah yang mencerminkan apa yang direncanakan dari atas, dengan memperhitungkan kepentingan dan kebijaksanaan makro.

19

2. Pelaksanaaan (Actuating), dalam pelaksanaan pembangunan dikatakan optimal jika : a. Kegiatan yang dilaksanakan harus terarah bagi atau menguntungkan masyarakat. b. Pelaksanaan dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri, dimulai dari pengenalan apa yang ingin dilakukan. c. Upaya pemberdayaan masyarakat menyangkut pengembangan kegiatan bersama, dalam kelompok dibentuk. d. Timbul partisipasi yang luas dari masyarakat untuk turut serta dalam kegiatan. 3. Pengawasan (Controlling), terdapat umpan balik dan pola kontrol saling mengawasi antara pemerintah dan masyarakat.

Perencanaan partisipatif yang melibatkan seluruh warga masyarakat dalam pembangunan, merupakan metode atau cara perencanaan yang memfungsikan kelembagaan masyarakat secara nyata di dalam menyusun perencanaan pembangunan. Melalui cara ini diharapkan masyarakat mau dan mampu melaksanakan, memelihara, dan menindak-lanjuti hasil-hasil pembangunan. Salah satu bentuk keterlibatan masyarakat dapat dilihat dari pelaksanaan musrenbang.

Keterlibatan masyarakat sangat diharapkan dan sangat berpengaruh terhadap rencana pembangunan jangka menengah pekon, masyarakat dan kader masyarakat juga sangat dibutuhkan partisipasinya dalam membangun pekon bersama. Keterlibatan Pemerintah Pekon, BPD, LPMD, dan para Perangkat

20

Pekon dari awal diadakan musrenbang hingga rencana pembangunan yang telah disetujui akan sangat mempengaruhi pembangunan yang terjadi di suatu pekon tersebut.

Berdasarkan

wacana

dan

pemaparan

penulis

menyimpulkan

bahwa

pembangunan adalah suatu bentuk proses atau kegiatan yang secara terus menerus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang lebih baik melalui suatu perencanaan dan pelaksanaan yang baik pula sehingga hasilnya dapat dinikmati masyarakat banyak.

2. Pengertian Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut pekon, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI.

Desa atau Pekon adalah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa untuk melaksanakan pemerintahan sendiri. Menurut Widjaja (2004:46) persyaratan terbentuknya desa terdiri dari lima syarat, yaitu : 1. Jumlah Penduduk minimal 1500 atau 33 Kepala Keluarga 2. Luas Wilayah

21

3. Sosial Budaya 4. Potensi Desa/Marga 5. Sarana dan Prasarana

Desa atau Pekon dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul pekon dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan Pekon dapat berupa penggabungan beberapa pekon, atau bagian pekon yang bersandingan, atau pemekaran dari satu pekon menjadi dua pekon atau lebih, atau pembentukan pekon di luar pekon yang telah ada. Pekon mempunyai ciri budaya khas atau adat istiadat lokal. Pekon dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Pekon bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat.

Pekon yang berubah menjadi Kelurahan, Lurah dan Perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil. Pekon yang berubah statusnya menjadi kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa istilah desa atau pekon dapat diartikan sebagai tanah tumpah darah atau tanah kelahiran, pekon dapat didefinisikan sebagai suatu organisasi wilayah hukum yang memiliki wilayah, masyarakat dan kekuasaan atau wewenang untuk mengatur pemerintahannya sendiri dengan ciri khas atau adat istiadat yang dimiliki tiap-tiap wilayah.

22

3. Pengertian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon (RPJM Pekon)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon yang selanjutnya disingkat RPJM-Pekon adalah satu-satunya dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahunan yang memuat arah kebijakan terkait prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pekon. Pembangunan Pekon yang didanai oleh anggaran pendapatan belanja pekon, swadaya masyarakat pekon,anggaran dana desa atau pekon yang bersumber dari APBN dan APBD kabupaten/kota. Dalam menyusun rancangan RPJM-Pekon, Pemerintahan Pekon harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPMD/LKMD.

Proses Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Pekon (RPJM Pekon)

merupakan proses untuk memperbaiki pembangunan di Pekon Gadingrejo Timur dan juga diharapkan dalamjangka waktu 6 tahun, Pekon Gadingrejo Timur mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

D. Teori Partisipasi dan Teori Pemberdayaan Masyarakat

Pembangunan yang dilaksanakan dapat mencerminkan paradigma pembangunan berbasis

pemberdayaan

masyarakat

Kartasasmita (1996:122) yaitu :

menurut

Chambers

dalam

Ginanjar

23

1. People Centered, masyarakat penerima pembangunan yang berpusat pada manusia dan sebagai sasaran inti atau pembangunan manusia, sehingga bukan hanya sebagai obyek pembangunan, tetapi juga sebagai subyek pembangunan. 2. Participatori, mengangkat peran dan partisipasi aktif dari masyrakat dalam pembangunan. 3. Empowering, mengaktualisasikan potensi yang dimiliki oleh masyarakat. 4. Suistinable, pembangunan yang dihasilkan melalui pemberdayaan dapat berkelanjutan. Menurut Tjokroamidjojo (1996:207) mengemukakan bahwa ada 3 tahap partisipasi masyarakat dalam pembangunan yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pemeliharaan hasil pembangunan. Menurut Uphoff dalam Endang (2003:37) mengatakan bahwa partisipasi pembangunan dapat dilakukan melalui keikutsertaan masyarakat dalam memberikan kontribusi guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berwujud tenaga, uang, barang material, ataupun informasi yang berguna bagi pelaksanaan pembangunan.. Sedangkan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam rencana pembangunan desa dapat terlihat dari kehadiran masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbang desa).

Secara umum ada 2 (dua) jenis definisi partisipasi yang ada di dalam masyarakat menurut Soetrisno (1995:221), yaitu: 1. Partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagai dukungan masyarakat terhadap rencana/proyek pembangunan yang dirancang dan ditentukan tujuan oleh perencana. Ukuran tinggi rendahnya partisipasi masyarakat dalam defenisi ini pun diukur dengan kemauan masyarakat ikut menanggung biaya pembangunan, baik berupa uang maupun tenaga dalam melaksanakan pembangunan. 2. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan kerja sama erat antara perencana dan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai. Ukuran tinggi dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak hanya diukur dengan kemauan masyarakat untuk menanggung biaya pembangunan, tetapi juga dengan ada tidaknya hak masyarakat untuk ikut menentukan arah dan tujuan proyek yang akan dibangun di wilayah mereka.

24

Dalam penelitian ini, partisipasi masyarakat dalam pembangunan dibagi menjadi 3 tahap yaitu dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Hal ini didukung oleh pendapat Cohen dan uphoff bahwa partisipasi masyarakat dibedakan dalam : 1. Perencanaan pembangunan diwujudkan dengan : a. Keikutsertaan dalam rapat b. Keaktifan masyarakat dalam memberikan sumbangan pemikiran dalam bentuk saran 2. Pelaksanaan pembangunan diwujudkan dengan bentuk partisipasi. Wujud nyata partisipasi dapat berupa tenaga, uang, dan harta benda. 3. Evaluasi pembangunan diwujudkan dalam bentukkeikutsertaan masyarakat dalam menilai serta mengawasi kegiatan pembangunanserta hasil-hasilnya. Penilaian ini dilakukan secara langsung, misalnya denganikut serta dalam mengawasi dan menilai atau secara tidak langsung, misalnyamemberikan saran-saran, kritikan atau protes.

25

E. Kerangka Pikir

Menurut Sedarmayanti (2004: 33) peranan merupakan sebuah landasan persepsi yang digunakan setiap orang yang berinteraksi dalam suatu kelompok atau organisasi untuk melakukan suatu kegiatan mengenai tugas dan kewajibannya. Dalam kenyataannya, mungkin jelas dan mungkin juga tidak begitu jelas. Tingkat kejelasan ini akan menentukan pula tingkat kejelasan peranan. Pergaulan dalam kehidupan dan interaksi setiap individu membentuk peranan yang berbeda-beda. Berbedanya peranan tersebut membentuk hak dan kewajiban dalam proses keberlangsungan interaksi dan pergaulan dalam masyarakat.

Hal ini yang di ungkapkan Soekanto (2006:212) peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan.Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidup. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup tiga hal yaitu: 1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat 2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat dalam organisasi. 3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku yang penting bagi struktur sosial masyarakat

26

Musyawarah Rencana Pembangunan Pekon adalah forum perencanaan (program) yang dilaksanakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa, LPM Pekon, bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Setelah proses musrenbang selesai, proses Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon (RPJM Pekon) 2013-2019 satu per satu mulai dilaksanakan, dengan bantuan masyarakat, BPD, LPM, dan para anggota perangkat Pekon. Rencana pembangunan yang dimaksud pada penelitian ini dalam bentuk peranan apa yang telah diberikan anggota LPM dalam program yang telah dibuat pada musrenbang.

Musrenbang yang bermakna akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan pekon. Rencana pembangunan di tingkat pekon secara lebih partisipatif untuk menghasilkan daftar usulan permasalahan atau kegiatan pembangunan daerah di tingkat pekon, dan menghasilkan Rencana Kerja Pembangunan (RKP)Pekon. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah salah satu lembaga kemasyarakatan yang ada di pekon. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai mitra kerja Pemerintah Pekon dibentuk untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan dengan semangat swadaya dan gotong royong masyarakat, serta sebagai wadah dalam menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan pekon.

Dengan demikian, Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon merupakan salah satu aspek yang fundamental. Berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dibutuhkan keikutsertaan masyarakat dalam

27

proses pembangunan desa yaitu melalui tahapan-tahapan sebagai berikut : perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

Prof. Bintoro Tjokromikdjojo (1971) mengemukakan tahap-tahap dalam suatu proses perencanaan sebagai berikut: a. Penyusunan rencana Penyusunan rencana yang meliputi tinjauan keadaan, baik sebelum memulai suatu rencana (review before take off) maupun tinjauan terhadap pelaksanaan rencana sebelumnya (review of performance), perkiraan keadaan masa yang akan datang (forecasting), penetapan tujuan rencana (plan objectives) akan dilalui rencana (dan pemilihan cara-cara pencapaian tujuan rencana, identifikasi kebijakan atau kegiatan usaha yang perlu dilakukan dalam rencana serta pengambilan keputusan sebagai persetujuan atas suatu rencana. b. Penyusunan program rencana Penyusunan program rencana yang dilakukan melalui perumusan yang lebih terperinci mengenai tujuan atau sasaran dalam jangka waktu tertentu, suatu perincian jadwal kegiatan, jumlah dan jadwal pembiayaan serta penentuan lembaga atau kerja sama antar lembaga mana yang akan melakukan program- program pembangunan. Tahap ini seringkali perlu dibantu dengan penyusunan suatu tahap flow-chart, operation-plan atau network-plan. c. Pelaksanaan rencana Pelaksanaan rencana (implementasi) yang terdiri atas eksplorasi, konstruksi dan operasi. Dalam tahap ini, kebijakan-kebijakan perlu diikuti implikasi pelaksanaannya, bahkan secara terus menerus memerlukan penyesuaian- penyesuaian. d. Pengawasan atas pelaksanaan rencana Tahap selanjutnya adalah pengawasan atas pelaksanaan rencana yang bertujuan untuk mengusahakan supaya pelaksanaan rencana berjalan sesuai dengan rencana, apabila terdapat penyimpangan maka perlu diketahui seberapa jauh penyimpangan tersebut dan apa sebabnya serta dilakukannya tindakan korektif terhadap adanya penyimpangan. Untuk maksud tersebut, maka diperlukan suatu sistem monitoring dengan mengusahakan pelaporan dan feedback yang baik daripada pelaksana rencana.

28

e. Pengevaluasian Evaluasi untuk membantu kegiatan pengawasan, yang dilakukan melalui suatu tinjauan yang berjalan secara terus menerus. Disamping itu, evaluasi juga dapat dilakukan sebagai pendukung tahap penyusunan rencana yakni evaluasi sebelum rencana dimulai dan evaluasi tentang pelaksanaan rencana sebelumnya. Dari hasil evaluasi ini dapat dilakukan perbaikan terhadap perencanaan selanjutnya.

Perencanaan partisipatif yang melibatkan seluruh warga masyarakat dalam pembangunan, merupakan metode atau cara perencanaan yang memfungsikan kelembagaan masyarakat secara nyata di dalam menyusun perencanaan pembangunan. Melalui cara ini diharapkan masyarakat mau dan mampu melaksanakan, memelihara, dan menindak-lanjuti hasil-hasil pembangunan. Salah satu bentuk keterlibatan masyarakat dapat dilihat dari pelaksanaan musrenbang.

Tingkat peranan LPM yang memadai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon (RPJM Pekon) akan menghasilkan suatu bentuk pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri, ataupun sebaliknya tingkat peranananggota LPM yang rendah akan menimbulkan hambatan dan tidak bermanfaat dari hasil pembangunan tersebut. Oleh karena itu, peranan anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan salah satu faktor dan menjadi tolak ukur dari terselenggaranya keberhasilan sebuah rencana pembangunan jangka menengah pekon yang baik.

29

Peran LPM

Tugas LPM Desa adalah : 1. Memberdayakan masyarakat desa dalam menyusun rencana pembangunan yang partisipatif. 2. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Fungsi LPM Desa adalah : a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;

Berperan / tidak berperan

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang mengelola dan menggambarkan data serta informasi berdasarkan fakta-fakta yang tampak untuk kemudian dianalisis lebih lanjut. Metode ini tidak terbatas sampai pada pengumpulan data, tetapi meliputi juga analisis. Penyampaian data dan informasi digambarkan dalam bentuk tampilan kalimat yang lebih bermakna dan mudah dipahami. Moh Nazir (2003:54) mengemukakan bahwa tipe penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang akan diselidiki.

Sedangkan menurut Nawawi (1991:63) penelitian deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan masalah keadaan subjek/objek penelitian (seseorang,lembaga,masyarakat,dll) kendala saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana mestinya.

31

Berdasarkan pendapat tersebut diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa tipe penelitian deskriptif adalah tipe penelitian untuk menggambarkan tentang suatu keadaan secara obyektif terhadap situasi dalam hal ini yaitu karakteristik dalam suatu deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif hal yang harus diperhatikan adalah masalah dan fokus penelitian. Fokus penelitian ini memegang peranan yang sangat penting dalam memandu dan mengarahkan jalannya suatu penelitian. Fokus penelitian sangat membantu peneliti agar tidak terjebak oleh melimpahnya volume data yang masuk, termasuk juga yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian. Fokus memberikan batas dalam studi dan batasan dalam pengumpulan data, sehingga pembatasan peneliti akan fokus memahami masalah yang menjadi tujuan penelitian.

Adapun indikator Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Pekon Gadingrejo Timur Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon Tahun 2013 – 2019, yang sesuai dengan tugas dan fungsi LPM sendiri, yaitu : 1. Memberdayakan

masyarakat

desa

dalam

menyusun

rencana

pembangunan yang partisipatif. a. Keikutsertaan dalam rapat; b. Keaktifan masyarakat dalam memberikan sumbangan pemikiran dalam bentuk saran.

32

2. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. a. Bentuk partisipasi masyarakat, antara lain : tenaga, pikiran, dan harta benda. 3. Penampungan

dan

penyaluran

aspirasi

masyarakat

dalam

pembangunan. a. Rutinitas kegiatan LPM dalam penyerapan aspirasi masyarakat di bidang pembangunan; b. Hubungan antara pengurus LPM dan aparat pekon

C. Lokasi Penelitian

Pemilihan dan penetapan lokasi penelitian didasarkan atas pertimbangan dan orientasi yang diharapkan tidak mengurangi upaya memperoleh gambaran umum yang mungkin terjadi di dalam cakupan populasi atau wilayah yang lebih luas. Penelitian ini dilakukan di Pekon Gadingrejo Timur Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu . Lokasi ini dipilih menjadi lokasi penelitian dikarenakan hasil pra riset yang dapat peneliti simpulkan ialah masih rendah pemahaman tugas, fungsi serta koordinasi antar pengurus LPM Pekon Gadingrejo Timur. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di desa tersebut.

33

D. Jenis Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini dilihat dari karakteristik sumbernya, terbagi ke dalam : a. Data Primer Data yang telah diperoleh langsung dari informan, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa interview (wawancara) langsung. Dalam penelitian ini teknik wawancara dilakukan dengan memberikan sejumlah pertanyaan-pertanyaan terkait isu/pokok masalah dalam penelitian kepada informan.

Data

diperoleh

peneliti

dengan

mengajukan

beberapa

pertanyaan secara lisan, bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi yang diberikan oleh informan. b. Data sekunder

Data yang telah diperoleh berdasarkan dokumen-dokumen, catatancatatan, profil, arsip-arsip resmi, serta literatur lainnya yang relevan dalam melengkapi data primer penelitian. Data diperoleh peneliti dengan mengumpulkan berbagai buku-buku/literatur penunjang, mempelajari dan melakukan olah data profil dari Pekon Gadingrejo Timur Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Wawancara Mendalam Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpulan data dengan menggunakan tanya jawab antara pencari informasi dan sumber informasi.

34

Seperti yang diungkapkan Hadari Nawawi (2001 : 111) yaitu : “Wawancara adalah usaha mengumpulakan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan lisan, untuk menjawab secara lisan pula. Ciri utama dari wawancara adalah langsung dengan bertatap muka (face to face relationship) antara si pencari informasi (interviewer/information hunter) dengan sumber informasi (interviewer)”. Wawancara jenis ini tidak dilaksanakan dengan struktur yang tepat tetapi dengan melakukan pertanyaan yang memfokuskan pada permasalahan sehingga informasi yang didapatkan cukup akurat, sehingga mampu mengorek kejujuran informan untuk memberikan informasi yang sebenarnya.

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara secara langsung kepada Kepala Pekon, Sekretaris Pekon dan Ketua, Sekretaris LPM Pekon Gadingrejo Timur serta Tokoh Masyarakat diluar struktur pekon, dengan pertanyaan yang disusun peneliti dalam panduan wawancara.

b) Dokumentasi Dokumentasi dapat diasumsikan sebagai sumber data tertulis yang terbagi dalam dua ketegori yaitu sumber resmi dan sumber tidak resmi. Sumber resmi

merupakan

dokumen

yang

dibuat/dikeluarkan

oleh

lembaga/perorangan atas nama lembaga. Sumber tidak resmi adalah dokumen yang dibuat/dikeluarkan oleh individu tidak atas nama lembaga. Dokumen yang akan dijadikan sebagai sumber referensi dapat berupa hasil rapat, laporan pertanggungjawaban, surat, dan catatan harian.

35

F. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dapat diartikan sebagai proses mengartikan data-data yang diperoleh agar sesuai dengan tujuan dan sifat penelitian, atau dengan kata lain yang berarti agar data yang telah diperoleh dapat dimaknai, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan penelitian. Setelah data diperoleh melalui teknik pengumpulan data, selanjutnya data diolah. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut : 1. Tahap Editing, dalam tahap ini meneliti kembali data-data yang telah terhimpun untuk mengetahui kelengkapan data, kejelasan data, kesesuaian data jawaban dan keseragaman satuan data. 2. Tahap Interpretasi data adalah proses penafsiran atau penjabaran atas hasil penelitian yang telah dilakukan untuk dicari makna yang lebih luas dengan menghubungkan jawaban yang diperoleh dengan data lain. Pada tahap ini, penelitian yang berupa data diinterpretasikan agar lebih mudah dipahami yang kemudian dilakukan penarikan kesimpulan.

G. Informan

Informan adalah orang yang dapat memberikan keterangan atau informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Untuk menentukan informan yang ada, digunakan teknik purposive sampling yaitu dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atau maksud tertentu. Berdasarkan informan yang mengalami langsung situasi atau kejadian-kejadian kemungkinan besar

36

diperoleh informasi berhubungan dengan gambaran Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pekon Gadingrejo Timur Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon Tahun 2013-2019. Adapun informannya adalah sebagai berikut: 1. Kepala Pekon Gadingrejo Timur 2. Sekretaris Pekon Gadingrejo Timur 3. Ketua LPM Pekon Gadingrejo Timur 4. Sekretaris LPM Pekon Gadingrejo Timur 5. Tokoh Masyarakat Pekon Gadingrejo Timur non struktural

H. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Fenomena yang diteliti secara deskriptif tersebut dicari informasi mengenai hal-hal yang di anggap mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian.

Peneliti menggunakan analisis data yang bersifat analisa deskriptif, menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2007 : 93) analisis data merupakan proses manipulasi data hasil penelitian sehingga data tersebut dapat menjawab pertanyaan penelitian/proses menyederhanakan data ke dalam bentuk yang

37

lebih mudah diinterpretasikan. Menurut Matew Milles dan Huberman (1992 : 16) terdapat tiga komponen analisis data yaitu :

1. Reduksi Data Yaitu sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Reduksi data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah analisa yang menajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu untuk mengorganisasi data mengenai Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Pekon Gadingrejo Timur dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon (RPJM Pekon) dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

Reduksi data terasa sesudah penelitian di lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Pada pengumpulan data terjadilah tahapan reduksi selanjutnya yaitu membuat ringkasan mengenai penelitian ini. Reduksi data sebagai proses transformasi yang berlanjut terus sesudah penelitian lapangan.

2. Penyajian Data Kedua pakar ini membatasi suatu penyajian data sebagai sekumpulan informasi yang tersusun untuk memberi kemungkinan adanya penariakan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisa kualitatif yang valid. Penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk teks naratif, berbagai jenis matrik, grafik dan bagan.

38

Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk padu dan mudah diraih. Dalam penelitian ini penyajian data yang digunakan adalah bentuk teks naratif yang disertai bagan dan table yang isinya berkaitan dengan peneliti ini tentunya.

3. Penarikan Kesimpulan Berdasarkan permulaan pengumpulan data, penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola kejelasan, kenfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat dan proposisi. Penelitian yang berkompeten akan menangani kesimpulan-kesimpulan itu dengan longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, kemudian lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan akhir yang muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada kesimpulan-kesimpulan catatan lapangan, pengodeannya, penyimpanan, metode pencairan ulang yang digunakan dan kecakapan peneliti.

IV. GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Berdirinya Pekon Gadingrejo Timur

Kabupaten Pringsewu merupakan wilayah heterogen yang terdiri dari berbagai suku bangsa dengan masyarakat Jawa yang cukup dominan, disamping masyarakat asli Lampung yaitu adat Pepadun (Pubian) serta masyarakat beradat Saibatin (Peminggir). Kabupaten Pringsewu mempunyai luas wilayah 625 km2 dengan jumlah penduduk 377.857 jiwa terdiri dari 195.400 laki-laki dan 182.457 perempuan.

Kabupaten Pringsewu terdiri dari 96 pekon dan 5 kelurahan yang tersebar di 9 kecamatan yaitu Kecamatan Pringsewu, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Pagelaran Utara, Kecamatan Pardasuka, Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Adiliwih, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Banyumas dan Kecamatan Gading Rejo. Secara geografis Kabupaten Pringsewu terletak antara 104045’25’’-10508’42’’ BT dan 508’10-5034’27’’LS. Dengan batas wilayah sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sendang Agung dan Kecamatan Kalirejo (Kabupaten Lampung Tengah), sebelah Selatan Kecamatan Bulok dan Kecamatan Cukuh Balak (Kabupaten Tanggamus), sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan

40

Pugung dan Kecamatan Air Naningan (Kabupaten Tanggamus), sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Negeri Katon, Kecamatan Gedong Tataan, Kecamatan Waylima dan Kecamatan Kedondong (Kabupaten Pesawaran).

Kecamatan Gading Rejo adalah salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Pringsewu yang terdiri dari 23 pekon yaitu Pekon Gading Rejo, Pekon Gadingrejo Timur, Pekon Gading Rejo Utara, Pekon Bulurejo, Pekon Blitarejo, Pekon Bulukarto, Pekon Yogyakarta, Pekon Wates, Pekon Kediri, Pekon Klaten, Pekon Mataram, Pekon Panjerejo, Pekon Parerejo, Pekon Tambahrejo Barat, Pekon Tambak Rejo, Pekon Tegal Sari, Pekon Tulung Agung, Pekon Wates, Pekon Wates Selatan, Pekon Wates Timur, Pekon Wonodadi, Pekon Wonodadi Utara, Pekon Wonosari, Pekon Yogyakarta Selatan.

Jumlah Penduduk Kecamatan Gading Rejo adalah 61.698 Jiwa. Dengan batas Wilayah sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sukoharjo, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pesawaran, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pringsewu, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pesawaran. Pekon Gadingrejo Timur pada awalnya bernama Dusun Krandegan. Nama Krandegan sendiri diambil dari Bahasa Jawa yaitu dari kata mandeg atau ndegndegan, yang artinya adalah berhenti, dimana tempat ini dahulunya menjadi tempat pemberhentian rombongan transmigrasi dari Pulau Jawa yang terhenti di tempat ini karena terhalang oleh sebuah sungai.

Dusun Krandegan berdiri sejak jaman penjajahan Belanda, tepatnya tahun 1907. Pada awalnya penduduk dusun ini adalah para transmigran yang berasal dari Pulau Jawa, tepatnya daerah Purworejo, Jawa Tengah yang mengikuti proyek

41

transmigrasi Pemerintahan Kolonial Belanda. Pada awal kedatangannya, rombongan trasmigrasi ini dipimpin oleh Haji Thoyib yang terdiri dari 20 kepala keluarga.

Pada tahun 1908 s.d 1960, secara administrasi Dusun Krandegan merupakan wilayah bagian dari Kewedanaan Gedongtataan, kemudian dari tahun 1960s.d 2012 wilayah ini masuk ke dalam wilayah administrasi Pekon Gadingrejo yang terletak di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu. Pada bulan Februari 2012, warga Dusun Krandegan membentuk Panitia Persiapan Pemekaran Pekon karena warga menginginkan Dusun Krandegan untuk menjadi pekon tersendiri. Setelah terbitnya Perda Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pembentukan 13 Pekon di Wilayah Kecamatan Gadingrejo,Kecamatan Pagelaran dan Kecamatan Pringsewu, tepatnya tanggal 27Oktober 2012 maka Dusun Krandegan resmi mekar menjadi pekon sendiridengan nama Pekon Gadingrejo Timur.

Dalam kurun waktu 4 tahun sejak definitif, Pekon Gadingrejo Timur sudah 2 (dua) kali melaksanakan pemilihan kepalapekon. Berikut nama-nama Kepala Pekon Gadingrejo Timur. Tabel 1. Daftar nama Kepala Pekon Gadingrejo Timur No. 1. 2. 3.

Nama Andoyo (Alm) Prihantoro WD Mirad Sepdianto, ST

Jabatan Kepala Pekon PJ. Kepala Pekon Kepala Pekon

Sumber : Monografi Pekon Gadingrejo Timur

Periode 2013 s.d 2015 2015 2015 s.d 2019

42

B. Kondisi Umum Pekon Gadingrejo Timur

1. Letak, Batas Wilayah dan Luas Wilayah Pekon Gadingrejo Timur merupakan pintu gerbang pertama menuju Kabupaten Pringsewu jika ditempuh dari arah Bandar Lampung. Pekon Gadingrejo Timur terletak di perbatasan Kabupaten Pringsewu dengan Kabupaten Pesawaran. Luas wilayah Pekon Gadingrejo Timur adalah 115Ha, dengan rincian sebagai berikut: Luas Pemukiman : 35 Ha Luas Perawahan : 60 Ha Luas Perkebunan : 20 Ha Luas Sarana Umum Lainnya : 5 Ha

Adapun batas wilayah Pekon Gadingrejo Timur adalah sebagai berikut: a) Sebelah Barat berbatasan dengan Pekon Gadingrejo Utara dan Pekon Gadingrejo. b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekon Gadingrejo. c) Sebelah Timur berbatasan Desa Kutoarjo Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran. d) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.

2. Kondisi dan Jumlah Penduduk a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Penduduk adalah orang yang mendiami suatu wilayah yang tunduk pada aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi.

43

Penduduk juga merupakan sumber daya manusia yang menjadi tonggak pembangunan di pekon. Penduduk Pekon Gadingrejo Timur terdiri 516 KK. Adapun jumlah penduduk Pekon Gadingrejo Timur berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah penduduk Pekon Gadingrejo Timur berdasarkan jenis kelamin No. 1. 2.

Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan

Jumlah (Orang) 1014 870 1884

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon GadingrejoTimur 2013-2019.

b. Keadaan Penduduk Berdasarkan Pendidikan Tingkat pendidikan penduduk Pekon Gadingrejo Timur cukup bervariatif, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Adapun rincian keadaan penduduk Pekon Gadingrejo Timur berdasarkan tingkat pendidikannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Tingkat pendidikan penduduk Pekon Gadingrejo Timur No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Tingkat Pendidikan Belum Sekolah SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK Perguruan Tinggi/Sarjana Pasca Sarjana

Jumlah 216 Orang 596 Orang 479 Orang 512 Orang 80 Orang 1 Orang 1884 Orang

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon Gadingrejo Timur 2013-2019

c. Keadaan Penduduk Pekon Gadingrejo Timur Berdasarkan Mata Pencaharian Mata pencaharian penduduk Pekon Gadingrejo Timur cukup beragam, namun mayoritas mata pencaharian penduduk adalah buruh dan petani.

44

Berikut adalah rincian keadaan penduduk Pekon Gadingrejo Timur berdasarkan mata pencaharian atau pekerjaan yaitu:

Tabel 4. Pekerjaan penduduk Pekon Gadingrejo Timur No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Jenis Pekerjaan Petani Buruh Pedagang Wiraswasta PNS/TNI Pelajar/ Mahasiswa Ibu Rumah Tangga Belum Bekerja

Jumlah 184 Orang 462 Orang 21 Orang 175 Orang 43 Orang 235 Orang 381 Orang 382 1884 Orang

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon Gadingrejo Timur 2013-2019

C. Struktur Organisasi Pemerintah Pekon dan LPM Gadingrejo Timur

1. Struktur Organisasi Pemerintah Pekon

Pemerintah

Pekon

Pekon,Sekretaris

Gadingrejo

Pekon,

Kepala

Timur Urusan

dipimpin

oleh

seorang

Kepala

Pemerintahan,

Kepala

Urusan

Pembangunan, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat dan Kepala Urusan Umum, 2 Dusun atau Ketua Rukun Warga (RW) dan 9 Ketua Rukun Tetangga (RT). Adapun struktur organisasi Pemerintah Pekon Gadingrejo Timur adalah sebagai berikut:

45

Kepala Pekon Mirad Sepdianto, ST Sekretaris Pekon Rahmat Nursholeh

Kaur Pemerintahan

Kaur Umum

Kaur Kesra

Kaur Pembangunan

Kaur Keuangan

Aben Sugiarto

Lindarsih

Alip Riyanto

Eko Riswanto, A.Md

Evi Dwi Jayanti, A.Md

RT 01

Kepala Dusun I

Kepala Dusun II

Sarwo Edi

Sugiri

RT 02

RT 03

RT 01

RT 02

RT 03

RT 04

RT 05

RT 06

Sumber: Monografi Pekon Gadingrejo Timur

Gambar 2. Struktur Organisasi Pemerintah Pekon Gadingrejo Timur

2. Struktur Organisasi LPM Pekon Gadingrejo Timur

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan pasal 1 ayat 1 Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam memberdayakan masyarakat. Kemudian pasal 1 ayat 13 menyebutkan bahwa Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, untuk selanjutnya disingkat LKMD atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, untuk selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk

46

atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) menurut pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan terdiri atas : Susunan pengurus terdiri dari : a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara d. Bidang-bidang sesuai kebutuhan 1) Pengurus LPM sebagaimana dimaksud diatas tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik. 2) Pengurus LPM tidak boleh dirangkap Kepala Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 3) Memasukkan

unsur

perempuan

dalam

pengurus

Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat (LPM). 4) Pemilihan Pengurus dilakukan secara musyawarah mufakat dan dipimpin oleh Kepala Desa. 5) Masa bakti pengurus LPM di Desa selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

47

Struktur organisasi LPM Pekon Gadingrejo Timur Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu adalah sebagai berikut :

Kepala Pekon

Ketua LPM

Mirad Sepdianto, ST

Orizal

SEKRETARIS

BENDAHARA

Ferry Windarko

Layla Yunita

Sumber: Monografi Kesehatan

Olahraga dan Pemuda

Keagamaan

Doni Ramandhoko

Saswito

M. Firdaus

Pemberdayaan Perempuan

Pembangunan

Keterampilan

Handayani

Supri

Lia

Sumber : Monografi Pekon Gadingrejo Timur

Gambar 3. Struktur Organisasi LPM Pekon Gadingrejo Timur

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa LPM Pekon Gadingrejo Timur Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu berperan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon tahun 2013-2019. Hal ini dapat dilihat dari proses pencapaian 3 (tiga) indikator dalam penelitian ini yang sesuai dengan tugas dan fungsi LPM menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, sebagai berikut : 1. Memberdayakan masyarakat dalam menyusun rencana pembangunan partisipatif, LPM telah melaksanakan perannya dalam hal mengajak, menyadarkan bahkan berpartisipasi aktif dalam proses tersebut. Meskipun ada beberapa hambatan yang dihadapi antara lain ketidakaktifan pengurus dan belum adanya tunjangan/gaji untuk operasional pengurus LPM sendiri. Sebagai

mitra

Pemerintah

Pekon,

LPM

semaksimal

mungkin

merealisasikan konsep pemberdayaan masyarakat guna mewujudkan pembangunan yang dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat Pekon Gadingrejo Timur.

88

2. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan, LPM bersama-sama dengan Karang Taruna Pekon telah menunaikan tugas sebagai pelaksana dan pengendali pembangunan yang ada di Pekon Gadingrejo Timur. Sebagai contoh, tingginya antusiasme dan partisipasi masyarakat yang menyumbangkan ide, tenaga maupun materi dalam pembangunan balai pekon permanen yang hari ini sedang menjadi agenda bersama, baik dari Aparat Pekon maupun masyarakat secara keseluruhan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi 2 (dua) lembaga kemasyarakatan di atas mengindikasikan kerukunan dan kerjasama yang baik dalam hal pelaksanaan pembangunan di Pekon Gadingrejo Timur . 3. Penampung

dan

penyalur

aspirasi

pembangunan,

LPM

dalam

melaksanakan fungsi tersebut terhambat oleh minimnya sumberdaya pengurus yang aktif sehingga mempengaruhi tidak teragendakan dengan baik

sosialisasi

terkait

merealisasikan fungsi

di

penyerapan

aspirasi

atas, pengurus

LPM

masyarakat.

Dalam

yang aktif coba

menyiasatinya dengan menyerap lewat agenda-agenda nonformal yang ada di pekon, seperti pengajian bapak-bapak dan kemudian disampaikan dalam forum perencanaan pembangunan kepada Pemerintah Pekon Gadingrejo Timur.

Berdasarkan data wawancara dan dokumentasi yang antara lain Surat Keputusan

Kepala

Pekon

Nomor

01/001/III.02.2019/IV/2013

tentang

Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon (RPJM) Tahun 2013, Berita Acara Rapat Pembentukan Tim

89

Sebelas Tim Penyusun Rancangan RPJM Pekon, dan absensi kehadiran rapat menunjukkan bahwa LPM terlibat aktif dalam penyusunan RPJM Pekon. Penyusunan rancangan RPJM Pekon yang dalam hal ini diwakilkan oleh 2 (dua) orang perwakilan dari LPM, hingga pada proses musrenbang dan ditetapkan oleh Kepala Pekon beserta Badan Hippun Pemekonan (BHP) melalui peraturan pekon menjadi RPJM Pekon Gadingrejo Timur Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu Tahun 2013-2019.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka saran yang dapat peneliti berikan adalah, sebagai berikut : 1. Pemerintah Pekon Gadingrejo Timur harus mulai memperhatikan tingkat kesejahteraan pengurus LPM antara lain gaji atau anggaran operasional lembaga, karena hal tersebut mengakibatkan tidak maksimalnya kinerja di tubuh lembaga penampung dan penyalur aspirasi pembangunan tersebut.

2. Pemerintah Pekon Gadingrejo Timur diharapkan dapat memfasilitasi pelatihan terkait pemahaman dan pendalaman tugas fungsi LPM kepada pengurus LPM Pekon Gadingrejo Timur, yang mungkin dapat bekerjasama dengan akademisi atau lembaga yang mempunyai konsentrasi dalam bidang lembaga kemasyarakatan.

90

3. Ketua LPM Pekon Gadingrejo Timur sebagai pemegang komando tertinggi di LPM sudah harus mulai melakukan perombakan pada bidang-bidang yang mati suri, sehingga dapat menunjang keaktifan dan tertibnya organisasi dalam proses mewujudkan tugas dan fungsi.

4. Pola koordinasi ditingkatkan lagi ke depannya antara Ketua LPM dan Kepala Pekon Gadingrejo Timur, agar dapat terkontrol dengan baik apa yang menjadi agenda LPM oleh Pemerintah Pekon.