Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 11 (2014)
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMBERIAN KREDIT PADA BANK DANAMON CABANG KEMBANG JEPUN SURABAYA Pemi Rosalina Hadi
[email protected]
Yuliastuti Rahayu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya
ABSTRACT This research is meant to find out how far the internal control system in lending on PT Bank Danamon Indonesia, Tbk Kembang Jepun Branch Office Surabaya has been conducted so it can reduce the bad debts risk. This research is qualitative research. The data collection method has been carried out by performing interview and documentation with the relationship officer. The result of this research describes that PT Bank Danamon Indonesia, Tbk Kembang Jepun Branch Office Surabaya has been running the internal control system of lending by conducting credit application process and procedures with the prospective debtor that is suitable with banking regulation no. 10 of 1998 about Credit Application. Therefore, it can avoid abuse of authority and it can minimize bad debts. Keywords : Internal Control System, Lending, and Bad Debt Risks. ABSTRAK Penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana sistem pengendalian internal pemberian kredit pada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Kantor Cabang Kembang Jepun Surabaya telah dilakukan sehingga dapat mengurangi resiko kredit macet. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metoda pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik wawancara dengan relationship officer dan dilakukan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Kantor Cabang Kembang Jepun Surabaya telah melakukan sistem pengendalian internal pemberian kredit dengan melakukan proses dan prosedur pengajuan kredit dengan calon debitur sesuai dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 Undang-Undang Perbankan tentang Pengajuan Kredit. Sehingga dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dan meminimalisir kredit macet. Kata kunci : Sistem Pengendalian Internal, Pemberian Kredit, Resiko Kredit Macet
PENDAHULUAN Bank sebagai lembaga keuangan mempunyai fungsi utama untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan yang tidak digunakan dalam jangka waktu panjang atau pendek oleh nasabah, tetapi dimanfaatkan untuk menyalurkan dana pada masyarakat dalam bentuk pemberian pinjaman yang di atur dalam Undang-undang N0.10 tahun 1998 yang mengatur tentang perbankan, Bank adalah Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sebagian besar dana yang diperoleh bank dari masyarakat yang menyimpan dananya dalam bentuk simpanan giro, deposito dan tabungan yang biasanya dalam bentuk jangka pendek yang kemudian akan disalurkan kembali pada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit. Sedangkan bank menggunakan jasa kredit dalam bentuk pinjaman berjangka panjang yang bisa menimbulkan resiko dalam pemberian kredit yang sudah dilakukan.
Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 11 (2014)
2
Dengan adanya resiko dalam pemberian kredit ini pihak bank harus melakukan pengamanan yang bertujuan untuk memperkecil atau mengurangi resiko tersebut agar tidak terjadi kredit macet. Sehingga bank harus berupaya meningkatkan keamanan dalam proses sistem pemberian kredit. Usaha untuk mengurangi resiko yang akan timbul dalam proses pemberian kredit macet, perusahaan bisa memperketat dan mengevaluasi prosedur yang digunakan untuk pengkreditan, dengan cara melakukan pengendalian internal. Pengendalian sistem internal yang bagus sebagai dasar agar kegiatan oprasional bank dan manajemen juga berjalan dengan baik. Menurut Amanina (2011:2) Kredit macet memberikan dampak kurang baik bagi masyarakat, dan perbankan Indonesia. Likuiditas, sovabilitas dan probalitas bank sangat mempengaruhi keberhasilan bank dalam mengelola kredit yang disalurkan, maka dari itu dibutuhkan sistem pengendalian internal. Menurut Mulyadi (2008:163) Sistem Pengendalian Internal Meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian, keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Pengendalian internal tidak terlepas dari penjagaan pada prosedur pemberian kredit usaha dan tidak dimaksudkan menghilangkan semua kemungkinan terjadi kesalahan dan penyelewengan, tetapi bagaimana cara usaha-usaha pengkreditan dapat dihindarkan dari keborosan waktu, tenaga ataupun dana serta tidak tergantung pada sedikit dan banyaknya tahapan yang dilalui oleh debitur, tetapi pada tahapan yang telah dilakukan dengan baik dan benar. Untuk meningkatkan efesiensi dan keamanan terhadap aset bank perlu dilakuakan pengamanan pada bidang administrasi bagian pengkreditan dapat diandalkan dan dikuatkan dengan peraturan mengenai pengendalian kredit dan pengendalian internal yang memadai dapat menekan atau memperkecil terjadinya kesalahan dan penyelewengan dalam batas yang layak dan apabila ada kesalahan dapat diketahui dan cepat diatasi berdasarkan SE No.5/22/DPNP, mengenai aturan sistem pengendalian intern yang memadai dalam bidang perkreditan, berarti menunjukkan sikap kehati-hatian dalam bank tersebut. Sistem pengendalian intern yang efektif dapat membantu pengurus bank menjaga aset bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi utama sebagai penghimpun dana dan menyalurkan dana bagi masyarakat. Usaha pokok dari bank adalah dari sektor perkreditan serta sektor pendapatan terbesar bagi bank adalah perkreditan. Banyak bank yang menyediakan pinjaman kepada masyarakat salah satunya adalah PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk mempunyai komitmen unutk memberikan bantuan penyaluran kredit pada masyarakat, untuk beberapa golongan yang debitur yaitu usaha perorangan dan badan usaha atau ritel. PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk sukses pada pemberian kredit proses untuk mendapatkan kredit dengan mudah dan cepat, mudah dalam ini diatikan persyaratan yang diajukan Jika pinjaman yang diberikan kepada debitur yang tidak memenuhi syarat ketentuan yang ada pada bank maka akan menimbulkan permasalahan yang dapat mempengaruhi besar kecilnya keuntungan bank, maka dari itu pihak bank harus memiliki kebijakan dan strategi agar tidak timbul permasalahan kredit macet.
Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 11 (2014)
3
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi sistem pengendalian internal di PT. Bank Danamon Kantor Cabang Kembang Jepun Surabaya sudah menjalankan sistem pengajuan pemberian kredit dengan benar, sistem pengendalian internal sudah dilakukan secara efektif dan cara untuk mencegah terjadinya resiko kredit macet yang ada di Bank danamon.
TINJAUAN TEORITIS Pengertian Sistem Pengendalian Internal Menurut Mulyadi (2010:165) Pengertian pengendalian intern adalah Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijaksanaan manajemen. Unsur Sistem Pengendalian Internal Menurut Mulyadi (2008:164) unsur pokok pengendalian internal dalam perusahaan adalah: 1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Struktur organisasi merupakan kerangka (framework) pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. 2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya. Dalam setiap organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. Prosedur pencatatan yang baik akan menjamin data yang direkam tercatat ke dalam catatan akuntansi dengan tingkat ketelitian dan keandalan (reliability) yang tinggi. 3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya. 4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Untuk mendapatkan karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya perlu adanya seleksi calon karyawan dan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan. Tujuan Pengendalian Internal Suatu sistem pengendalian yang efisien dan efektif sangat dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan karena adanya sistem pengendalian, diharapkan rencana yang telah ditetapkan dapat dilalcsanakan dengan baik. Menurut Mulyadi (2008:163) menyatakan bahwa tujuan pengendalian intern adalah : 1. Menjaga kekayaan organisasi 2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi 3. Mendorong efisiensi 4. Mendorong dipenuhinya kebijakan manajemen Sesuai dengan tujuannya maka pengendalian intern tersebut dapat dibagi 2 yaitu pengendalian intern administrasi (Internal Administrative Control) dan pengendalian intern akuntansi (Internal Accounting Control). Pengendalian intern administrasi terdiri dari prosedur dan catatan yang membantu manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan.
Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 11 (2014)
4
Pengendalian intern akuntansi meliputi terdiri dari prosedur dan laporan dan untuk menjaga aktivitas perusahaan. Pengendalian intern akuntansi yang baik akan menjamin keamanan kekayaan para investor dan kredit yang ditanamkan dalam perusahaan dan akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Elemen-Elemen Sistem Pengendalian Iternal COSO atau Committee of Sponsoring Organizations of the Treatway Commission memperkenalkan adanya lima komponen pengendalian intern yang meliputi Lingkungan Pengendalian (Control Environment), Penilaian Resiko (Risk Assesment), Prosedur Pengendalian (Control Procedure), Pemantauan (Monitoring), serta Informasi dan Komunikasi (Information and Communication). 1. Lingkungan Pengendalian Setiap organisasi, tidak akan perduli apakah perusahaan tersebut perusahaan besar atau kecil, tetapi perusahaan itu harus memiliki lingkungan pengedalian yang kuat. Jika lingkungan pengendalian lemah kemungkinan besar diikuti lemahnya komponen pengendalian internal yang lain. Lingkungan pengendalian meliputi faktor-faktor berikut: a. Filosophi manajemen dan gaya oprasi Manajer harus mengambil tindakan aktif untuk menjadi contoh berperilaku etis dengan bertindak sesuai dengan kode etik personal. Manajer juga bertanggung jawab menyusun kode etik perusahaan dan memperlakukan karyawan adil dan hormat. b. Komitemen terhadap integritas dan nilai-nilai etika Penting bagi manajer untuk menciptakan budaya organisasi yang menekankan pada integritas dan nilai-nilai etika. Perilaku etis atau tidak etis manajer dan karyawan berdampak besar terhadap keseluruhan pengendalian internal. c. Komitmen terhadap kompentensi Perusahaan harus merekruit karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya guna mendorong kreatifitas dan inisiatif dalam menghadapi kondisi yang dinamis. d. Komite audit dari dewan direksi Dewan direksi bertanggung jawab untuk memilih komite audit yang beranggota orang-orang luar dari perusahaan. Peran komite audit adalah memantau akuntansi perusahaan serta praktik dan kebijakan pelaporan keuangan. e. Struktur organisasi Perusahaan menggambarkan pembagian otoritas dan tanggung jawab perusahaan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. f. Metode penetapan otoritas dan tanggung jawab Hak yang dimiliki karena posisi formal seseorang untuk memberi perintah kebawahan. g. Kebijakan dan praktis sumber daya manusia Kegiatan sumber daya manusia meliputi perekrutan karyawan baru, orientasi karyawaan baru, pelatihan karyawan, motivasi karyawan, evaluasi karyawan, promosi karyawan, kompensasi karyawan, perlindungan karyawan dan pemberhentian karyawan. 2. Penaksiran Resiko Semua perusahaan, baik besar maupun kecil pasti menghadapi resiko internal maupun eksternal dalam usaha mencapai tujuan perusahaan. Resiko itu bersumber dari: a. Tindakan tidak sengaja b. Tindakan sengaja
Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 11 (2014)
5
c. Bencana alam atau kerusuhan politik d. Kesalahan perangkat lunak dan kegagalan peraltan komputer 3. Aktivitas Pengendalian Aktivitas pengendalian yang terkait dengan pelaporan keuangan antara lain meliputi: a. Desain dokumen yang baik dan bernomor urut cetak b. Pemisahan tugas c. Otoritas yang memadai atas setiap transaksi bisnis yang terjadi d. Mengamankan harta dan catatan perusahaan e. Menciptakan adanya pengecekan independen atas pekerjaan karyawan lain 4. Informasi dan Komunikasi Informasi harus diidentifikasi, diproses dan komunikasikan ke personil yang tepat sehingga setiap orang dalam perusahaan dapat melaksakan tanggung jawab mereka dengan baik. Tujuan utama sebuah sistem informasi akuntansi antara lain: a. Mengitentifikasi dan mencatat semua transaksi yang valid b. Mengklasifikasi transaksi sebagaimana seharusnya c. Mencatat transaksi sesuai dengan nilai moneter yang tepat d. Mencatat transaksi pada periode yang tepat e. Menyajikan transaksi dan pada periode akuntansi yang tepat 5. Pengawasan Kinerja Kegiatan utama dalam pengawasan kinerja meliputi: a. Supervisi yang efektif meliputi pelatihan karyawan, memonitor kinerja karyawan, mengkoreksi kesalahan yang dilakukan, serta megamankan harta dengan mengawasi karyawan yang memiliki akses terhadap perusahaan. b. Akuntansi pertanggung jawaban 1. Penyusunan anggaran, kuota, penjadwalan, harga pokok standart, dan standart kualitas. 2. Laporan kinerja yang membandingkan kinerja aktual dengan rencana, dan menginformasikan jika ada penyimpangan yang signifikan. 3. Prosedur untuk investigasi penyimpangan yang signifikan dan mengambil tindakan untuk mengoreksi kondisi yang menybabkan terjadinya penyimpangan. c. Pengauditan internal 1. Review terhadap reabilitas dan integritas informasi operasional dan informasi masi finansial 2. Penilaian terhadap efektivitas pengendalian internal 3. Evaluasi kepatuhan karyawan terhadap kebijakan, prosedur manajemen dan terhadap aturan dan regulasi yang berlaku 4. Evaluasi terhadap efektivitas dan efesiensi manajemen Pengertian Kredit UU No. 10 tahun 1998 menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka watu tertentu dengan pemberian bunga. Menurut Rivai et al (2007:4) kredit adalah penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak (kreditor) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (nasabah atau pengutang) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak.
Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 11 (2014)
6
Tujuan Kredit Menurut Kasmir (2008:100) , diantaranya: 1. Mencari keuntungan Bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit. Hasil yang di dapat dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. 2. Membantu usaha nasabah Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi dan dana untuk modal kerja. 3. Membantu pemerintah Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor. Fungsi Kredit Menurut Kasmir (2008:105) Memiliki tujuan pemberian suatu fasilitas kredit juga memiliki suatu fungsi yang sangat luas. Fungsi kredit yang secara luas tersebut antara lain : 1. Untuk meningkatkan daya guna uang Jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit, uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kredit. 2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehinggasuatu daerah yang kekurangan uang akan memperoleh tambahan uang dari lainnya. 3. Untuk meningkatkan daya guna barang Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat. 4. Meningkatkan peredaran barang Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga barang yang beredar dapat bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah yang beredar. 5. Sebagai alat stabilitas ekonomi Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. 6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha Bagi penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan usahanya dan nasabah yang memang modalnya pas-pasan. 7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik, dalam hal meningkatkan pendapatan. 8. Untuk meningkatkan hubungan internasional Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara penerima kredit dengan pemberi kredit. Pemberi kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerjasama di bidang lainnya.
Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 11 (2014)
7
Jenis-jenis Kredit Ada beberapa jenis kredit yang dikemukakan oleh menurut Kasmir, 2010:76) diantaranya: 1. Dilihat Dari Segi Kegunaan a. Kredit Investasi Merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha. b. Kredit Modal Kerja Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. 2. Dilihat Dari Segi Tujuan Kredit a. Kredit Produktif Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha, produksi dan investasi. kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. b. Kredit Konsumtif Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. c. Kredit Perdagangan Kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membeli aktivitas perdagangan. 3. Dilihat Dari Segi Jangka Waktu a. Kredit Jangka Pendek Kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. b. Kredit Jangka Menengah Jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi. c. Kredit Jangka Panjang Kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu tiga sampai lima tahun. 4. Dilihat Dari Segi Jaminan a. Kredit Dengan Jaminan Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. b. Kredit Tanpa Jaminan Kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. 5. Dilihat dari segi sektor usaha a. Kredit Pertanian kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian. b. Kredit Peternakan kredit yang diberikan untuk sektor peternakan baik jangka pendek maupun jangka panjang. c. Kredit Industri kredit yang diberikan untuk membiayai industri kecil, industri menengah dan industri besar. d. Kredit Pertambangan kredit yang diberikan kepada usaha tambang. Jenis usaha tambang yang dibiayai biasanya dalam jangka panjang. e. Kredit Pendidikan kredit yang diberikan untuk membangun sarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.
Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 11 (2014)
8
f.
Kredit Profesi kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional. g. Kredit Perumahan kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan dan biasanya berjangka waktu panjang. h. Dan Sektor-Sektor Lainnya. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit Sebelum fasilitas kredit diberikan, maka bank harus yakin bahwa kredit yang diberikan akan kembali, keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan, untuk mendapatkan nasabah yang benar - benar layak untuk diberikan pinjaman, dilakukan dengan analisis 5 C dan 7 P, penilaian dengan analisis 5 C menurut Kasmir (2008:117) adalah sebagai berikut : 1. Watak (character) Sifat atau watak seseorang, siafat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. 2. Kapasitas (capacity) Analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit, dari penilaian dapat terlihat kemampuan nasabah atau kreditur dalam mengelola bisnis, kemampuan ini dihubungkan dengan pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. 3. Modal (capital) Digunakan untuk melihat penggunaan modal, apakah etektif atau dapat dilihat dari laporan keuangan (nearaca dan laporan laba-rugi) yang disajikan dengan melakukan pengukuran dari segi likuditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. 4. Kondisi (condition) Menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan predikasi untuk di masa yang akan datang, penilaian kondisis atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil. 5. Jaminan (collateral) Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik, jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Sedangkan penilaian kredit dengan analisis 7 P antara lain: a. Kepribadian (personality) Menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya masa lalu. b. Kelompok (party) Mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongangolongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. c. Maksud atau tujuan (purpose) Untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. d. Kemungkinan atau harapan (prospect) Untuk menilai usaha calon nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.
Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 11 (2014)
9
e. Pembayaran (payment) Merupakan ukuran bagaimana nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana kredit dikembalikan. f. Profitabilitas (profitability) Untuk menganalisi bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba, profitability diukur dari periode akan tetap sama atau semakin meningkat, dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya. g. Perlindungan (potection) Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang diberikan mendapat jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman. Menurut Ismail (2010:118) ada satu asas lagi yang harus dianalisis sebelum memberikan kredit yaitu asas 3R. a. Hasil (returns) Penilaian atas hasil yang akan dicapai perusahaan calon debitur setelah memperoleh kredit. Apabila hasil yang diperoleh cukup untuk membayar pinjamannya dan sekaligus membantu perkembangan usaha calon debitur bersangkutan maka kredit diberikan dan begitu pula sebaliknya. b. Pembayaran kembali (repayment) Memperhitungkan kemampuan, jadwal, dan jangka waktu pembayaran kredit oleh calon debitur, tetapi perusahaanya tetap berjalan. c. Resiko bantalan kemampuan (Risk Bearing Ability) Memperhitungkan besarnya kemampuan perusahaan calon debitur untuk menghadapi risiko, apakah risikonya besar atau kecil. Kemampuan perusahaan menghadapi risiko ditentukan oleh besarnya modal dan strukturnya, jenis bidang usaha dan manajemen perusahaan bersangkutan. Jika risk bearing ability perusahaan besar maka kredit tidak diberikan dan sebaliknya. Prosedur Pemberian Kredit Menurut Kasmir (2009:115) prosedur pemberian kredit secara umum oleh badan hukum adalah sebagai berikut: 1. Pengajuan berkas-berkas Pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal yang dilampiri berkas-berkas antara lain latar belakang perusahaan, maksud dan tujuan, besarnya kredit dan jangka waktu dan cara pemohon mengembalikan kredit hingga jaminan kredit. 2. Penyelidikan berkas pinjaman Tujuannya mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar agar permohonan kredit dapat segera diproses. 3. Wawancara I Wawancara bertujuan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. 4. On the Spot Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan, kemudian hasilnya dicocokkan dengan hasil wawancara I. 5. Wawancara II Merupakan kegiatan perbaikan berkas bila masih ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan.
Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 11 (2014)
10
6. Keputusan kredit Yakni menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya. Bila ditolak, maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing. 7. Penandatanganan akad kredit atau perjanjian lainnya Sebelum kredit dicairkan, maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangi akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung, atau dengan melalui notaris. 8. Realisasi kredit Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan. 9. Penyaluran atau penarikan dana Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit. Pengertian Kredit macet Menurut Ismail (2010:125) kredit macet merupakan melampui 270 hari atau lebih. Bank akan mengalami kerugian atas kredit macet tersebut. Faktor-Faktor Penyebab Resiko Kredit Macet 1. Error Omission Timbulnya kredit macet yang ditimbulkan oleh adanya unsur kesengajaan untuk melanggar kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. 2. Error Commusion Timbulnya kredit macet karena memanfaatkan lemahnya peraturan atau ketentuan yaitu memang belum ada atau sudah ada, tetapi tidak jelas. Kredit-kredit yang disalurkannya jika banyak yang macet akan menimbulkan kerugian yang besar. Dengan pedekatan term of reference, biasanya akan diketahui apakah kredit macet itu karena error omission atau error commission. Jadi kesalahannya bisa saja bukan pada dasar keputusannya, tetapi karena masalah monitoring dan pembinaan bank terhadap nasabahnya. Sama-sama salah, tetapi esensinya menjadi lebih jelas dan memudahkan menemukan siapa yang bertanggung jawab, bukan siapa yang dipersalahkan. Penyelesaian dan Pencegahan Kredit Macet Untuk menyelesaikan dan menyelamatkan kredit yang dikategorikan macet, dapat ditempuh dengan beberapa cara sebagai berikut : 1. Rescheduling (Penjadwalan Ulang) Perubahan syarat kredit hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang dan perubahan angsuran kredit. Tentu tidak kepada semua debitur dapat diberikan kebijakan ini oleh koperasi, melainkan hanya kepada debitur yang menunjukan itikad dan karakter yang jujur dan memiliki kemauan untuk membayar atau melunasi kredit (willingness to pay). Disamping itu, usaha debitur juga tidak memerlukan tambahan dana atau likuiditas. 2. Reconditioning (Persyaratan Ulang) Perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan pembayaran sebagian atau seluruh bunga dan persyaratan lainnya. Perubahan syarat kredit tersebut tidak termasuk penambahan dana atau injeksi dan konversi sebagian
Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 11 (2014)
11
atau seluruh kredit menjadi equity perusahaan. Debitur yang bersifat jujur, terbuka dan kooperatif yang usahanya sedang mengalami kesulitan keuangan dan diperkirakan masih dapat beroperasi dengan menguntungkan, kreditnya dapat dipertimbangkan untuk dilakukan persyaratan ulang. 3. Restructuring (Penataan Ulang) Perubahan syarat kredit yang menyangkut penambahan dana koperasi atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan koperasi atau mengambil partner yang lain untuk menambah penyertaan. 4. Liquidation (Likuidasi) Penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan utang. Pelakasanaan likuidasi ini dilakukan terhadap kategori kredit yang memang benarbenar menurut koperasi sudah tidak dapat lagi dibantu untuk disehatkan kembali atau usaha anggota yang sudah tidak memiliki prospek untuk dikembangkan. Proses likuidasi ini dapat dilakukan dengan menyerahkan penjualan barang tersebut kepada anggota yang bersangkutan.
METODE PENELITIAN Jenis Penelitian Dan Gambaran Dari Populasi Jenis penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk membuat diskripsi, gambaran secara sistematis, akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang terdapat pada riset yang dilakukan. Penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang menggunakan data berupa kalimat tertulis ataupun lisan, perilaku, peristiwa-peristiwa, pengetahuan atau obyek studi. Pada penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah pihak dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Kantor Cabang Kembang Jepun Surabaya. Dalam hal ini peneliti lebih mendalam membahas tentang Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pemberian Kredit. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang dilakukan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara studi lapangan atau Field Research yaitu teknik pengumpulan data dan mempelajari secara langsung pada objek penelitian untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang ada untuk diteliti. Adapun cara memperoleh data pada teknik tersebut yaitu sebagai berikut: 1. Dokumentasi, teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan data sekunder dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Kantor Cabang Bank Jepun Surabaya. 2. Wawancara, dengan cara tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam permasalahan penelitian. Satuan Kajian Dalam penelitian ini, penulis menganalisa sistem pengendalian internal dalam pemberian kredit pada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Kantor Cabang Bank Jepun Surabaya. Selanjutnya upaya dan peran apa saja yang dilakukan oleh pihak PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Kantor Cabang Bank Jepun Surabaya agar sistem pemberian kredit menjadi
Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 11 (2014)
12
lebih efektif dan tidak sampai mengalami kredit macet. Kemudian dianalisa sebab-sebabnya sehingga dapat ditarik kesimpulan serta saran-saran yang akan dikemukakan. Teknik Analisis Data Analisis data adalah mengelola data yang dikumpulkan dari lapangan maupun dari pustaka. Tujuan dari analisis data adalah untuk membatasi penemuan sehingga data yang teratur dan lebih berarti. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif yaitu kegiatan mengumpulkan, mengelola dan kemudian data observasi agar pihak lain dengan mudah memperoleh gambaran mengenai sifat (karakteristik) obyek dari data analisis tersebut. Langkah-langkah untuk menganalisis data adalah sebagai berikut: 1. Perencanaan, meliputi perumusan masalah dan pembatasan masalah serta serta merumuskan pertanyaan-pertanyaan dari penelitian yang diarahkan pada kegiatan pengumpulan data. 2. Memulai pengumpulan data, sebelum pengumpulan data dimulai, peneliti berusaha untuk menciptakan hubungan baik dan menumbuhkan kepercayaan serta hubungan yang akrab dengan individu-individu yang menjadi sumber data. 3. Pengumpulan data dasar, pengumpulan data dengan wawancara yang lebih mendalam, observasi dan pengumpulan dokumen yang lebih detail dan lengkap. 4. Pengumpulan data penutup, pengumpulan data berakhir setelah peneliti menyelesaikan penelitian, dan tidak melakukan pengumpulan data lagi. 5. Melengkapi, langkah melengkapi merupakan kegiatan menyempurnakan hasil analisis dan menyusun data kemudian menyajikannya dengan jelas sehingga mudah untuk dipahami.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Prosedur Pemberian Kredit Prosedur pemberian kredit di Bank Danamon yaitu : 1. Melakukan kunjungan usaha oleh pejabat bank ke tempat usaha bank guna memastikan usaha calon debitur memang ada dan riil. 2. Mengumpulkan informasi terkait usaha calon debitur baik dari lingkungan tempat usaha sekitar, maupun relasi atau rekanan debitur guna memperoleh data tentang usaha debitur saat ini. 3. Mengumpulkan data data yang diminta atau diperlukan bank guna proses analisa bank. 4. Dalam proses analisa kredit, ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan yaitu prinsip 5 C + 1C, yang meliputi: a. Character atau watak debitur sangat menentukan kemauan untuk membayar kembali kredit yang telah diterimanya. b. Capacity mengandung arti kemampuan calon debitur dalam mengelola usahanya. c. Capital Informasi mengenai besar kecilnya modal (capital) perusahaan calon debitur adalah sangat penting bagi bank. d. Collateral (jaminan kredit) merupakan setiap aktiva atau barang-barang yang diserahkan debitur sebagai jaminan atas kredit yang diperoleh dari bank.
Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 11 (2014)
13
e. Conditions disini adalah keadaan perekonomian secara umum dimana perusahaan tersebut beroperasi. f. Constraint dalam pemberian kredit, bank perlu juga mengetahui dan mempertimbangkan hambatan (constraint) yang mungkin muncul di lapangan. Jika semua itu sesuai dengan data yang diberikan oleh calon debitur pihak bank bisa memutuskan apakah debitur layak atau tidak diberikan kredit tersebut. Setelah disetujui calon debitur harus memberikan jaminan kepada bank agar dilihat apakah ada masalah dengan jaminan yang diberikan pihak calon debitur kepada bank yang akan dilakukan pengecekan oleh pihak BPN (Badan Pertahanan Negara), setalah BPN menyatakan tidak ada masalah dengan jaminan yang diberikan oleh calon debitur yang akan dilakukan pengikatan dengan Notaris, setelah pengikatan langsung dilakukan pencairan kredit kepada debitur. Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pemberian Kredit Sistem pengendalian internal pemberian kredit sudah berjalan secara baik tetapi belum bisa dikatakan efektif dikarenakan masih ada kredit khusus di kredit investasi tetapi bank bisa dibilang bank sehat terbukti dari persentase kredit, kredit ini termasuk kredit macet itu kurang dari 1% maka kantor cabang dikatakan sehat dikarenakan sesuai dengan aturan Bank Indonesia nomor 15/2/PBI/2013 tentang Penetapan Status Dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional menetapkan rasio kredit macet lebih dari netto 5%. Adanya kredit khusus debitur memiliki usaha dibidang kontraktor penggalian batu bara di Samarinda. Usaha yang menggunakan kredit dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Kantor Cabang Kembang Jepun Surabaya untuk investasi pembelian alat berat agar bisa mendukung berjalannya usaha tersebut tetapi alat berat itu mengalami masalah, masalah ini bisa dibilang bencana alam yaitu longsornya tanah disekitar penggalian sehingga tidak bisa bekerja seperti biasa dikarenakan alat berat tersebut tertimbun dari akibat longsor otomatis usaha tersebut tidak berjalan usaha tersebut dan tidak adanya pemasukkan dibeberpa waktu sehingga terjadilah penunggakan tanggung jawab pembayaran kredit. Upaya yang sudah dilakukan oleh debitur setelah adanya penunggakan cicilan pembayaran kredit investasi adalah nasabah mengklaim kepada pihak asuransi atas alat berat tersebut dan nasabah mencairkan bank garansi performance bonds (bank garansi jaminan atas kualitas pekerjaan yang sudah dikerjakan) atas pekerjaannya. Upaya yang dilakukan oleh pihak PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Kantor Cabang Kembang Jepun Surabaya adalah sementara pihak bank belum bisa berbuat apa-apa, kalaupun alat berat itu dijual sama saja seperti menjual besi tua karena alat berat itu mengalami kerusakan berat dan pihak bank juga mengusulkan untuk mengklaim isurance lalu alat berat tersebut diservis agar bisa bekerja lagi alat berat tersebut. Faktor Dan Mencegah Adanya Resiko Kredit Macet 1. Faktor Nasabah a. Nasabah menyalahgunakan kredit yang diperolehnya, penyalahgunaan pembelian bahan baku dilakukan untuk pembelian aset yang lainnya. b. Nasabah kurang mampu mengelola usahanya, dikarenakan nasabah kurang menguasai bidang usaha akhirnya usaha itu tidak berjalan dengan baik c. Nasabah beritikat tidak baik, kredit yang awalnya hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi saja dan biasanya sebelum jatuh tempo kredit nasabah malah memilih untuk kabur atau menghindari untuk bertanggung jawab membayar kredit tersebut. d. Perilaku nasabah, bisa dilihat dari situasi nasabah yaitu yang sering tidak menjawab telp dari pihak bank, kesehatan menurun, meninggalnya nasabah, dan lain-lain.
Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 11 (2014)
14
2. Faktor Internal Faktor internal perbankan yang meliputi kelemahan dalam analisis kredit, kelemahan kredit agunan, kelemahan sumber daya alam, kelemahan teknologi dan kecurangan petugas bank. 3. Faktor Eksternal Faktor eksternal bisa dilihat dari situasi ekonomi yang negatif, situasi politik dalam negeri yang merugikan, situasi alam yang merugikan dan peraturan pemerintah yang merugikan. Adanya standart yang dilakukan pihak PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Kantor Cabang Kembang Jepun Surabaya dalam mengendalikan kredit macet antara lain: 1. Fungsi pemberian pinjaman dengan putusan yang prudent, komersial dan profesional. 2. Pengelola kredit menguasai kebijakan kredit yang berlaku tidak ada conflict of interest. 3. Jajaran pengelola kredit terlibat aktif dalam proses pengajuan kredit. 4. Kuatnya sense of ownership terhadap perusahaan tempat mereka bekerja dari para pengelola kredit, yang menganggap tanda tangan mereka (pada memo kredit) sebagai tanggung jawab pribadi. 5. Kualitas kredit memiliki prioritas lebih tinggi dari pada sekedar pertumbuhan pinjaman. 6. Proses audit oleh divisi terkait (Internal Audit) dengan hasil minimal Accepted atau tidak ada temuan atau kejadian resiko kredit yang fatal. 7. Update kebijakan atau policy kredit terbaru sesuai perkembangan ekonomi dunia, Indonesia, kebijakan pemerintah, perkembangan ekonomi di sektor jenis-jenis setiap usaha yang ada pada masyarakat. PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Kantor Cabang Kembang Jepun Surabaya mempunyai cara agar tidak timbul kredit macet, beberapa hal yang penting yang dilakukan untuk menekan atau mengurangi resiko pemberian kreditnya yaitu: 1. Penilaian atau analisis terhadap permohonan kredit Setiap pemohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur, tentu harus dilakukan penilaian secara seksama oleh pejabat bank. 2. Pemantauan penggunaan kredit Setalah bank memutuskan untuk memberikan kredit kepada debiturnya, bukan berarti bahwa tugas bank sebagai perantara keuangan selesai sampai disitu, melainkan itu awal mula tugas bank yang sesuangguhnya dalam penyaluran kredit. 3. Jaminan kredit Jaminan kredit atau agunan sebenarnya tidak mutalak sifatnya tetai perlu guna mengantisipasi kemungkinan tidak tertagihnya kredit yang disalurkan bank. SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Setelah penulis mengadakan evaluasi sistem pengendalian internal pemberian kredit pada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Kantor Cabang Kembang Jepun Surabaya berdasarkan penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Pemberian kredit pada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Kantor Cabang Kembang Jepun Surabaya sudah berjalan dengan baik dikarenakan persentase yang ada lebih kecil dari aturan Bank Indonesia nomor 15/2/PBI/2013. 2. Upaya yang dilakukan dengan adanya prosedur-prosedur yang ada untuk melengkapi persyaratan pemberian kredit yang ada pada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk
Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 11 (2014)
15
Kantor Cabang Kembang Jepun Surabaya akhirnya bisa meminimalisir resiko adanya kredit macet. 3. Pihak pada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Kantor Cabang Kembang Jepun Surabaya melakukan pencegahan adanya resiko-resiko yang bisa mengakibatkan adanya kredit macet dengan cara turun tangan sendiri untuk survey kelayakan pemberian kredit kepada calon debitur. 4. Sistem pengendalian internal pada pemberian kredit yang sudah diterapkan pada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Kantor Cabang Kembang Jepun Surabaya memenuhi unsur-unsur pengendalian internal. Pihak Bank Danamon memiliki cara pengendalian internal dalam proses pemberian kredit untuk mencegah dari adanya penyalahgunaan wewenang sehingga bisa mengakibatkan kerugian pada pihak Bank dan bisa mencegah adanya kredit macet atas pemberian kredit. Sehingga PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Kantor Cabang Kembang Jepun Surabaya bisa dibilang bank yang sehat dan sistem pengendalian internal berjalan dengan baik walaupun belum bisa dibilang efektif. Saran Pihak PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Kantor Cabang Kembang Jepun Surabaya melakukan pemantauan dan pemeriksaan terhadap usaha para debitur dilakukan sesering mungkin sehingga tidak menimbulkan adanya penunggakan tanggung jawab pembayaran kredit. Pihak Bank juga sebaiknya membuat laporan usaha yang dilakukan seusai dengan harapan dan usahanya berkembang dengan baik sehingga bisa bertanggung jawab atas pembayaran kredit.
DAFTAR PUSTAKA Amanina, R. 2011. Evaluasi Terhadap Sistem Pengendalian Intern Pada Proses Pemberian Kredit Mikro. http://eprints.undip.ac.id / 26647 / 1 / SKRIPSI Ruzanna _ Amanina _ C2C607134 _ %28r %29.pdf. Diakses pada tanggal 04 Maret 2014 Diana, A dan L. Setiawati. 2011. Sistem Informasi Akuntansi: Perencanaan, Proses, dan Penerapan. Penerbit ANDI. Yogyakarta Ismail. 2010. Manajemen perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi. Kencana Prenadamedia Group. Jakarta Kasmir. 2008. Dasar Dasar Perbankan. Raja graffindo Persada. Jakarta ______. 2008. Manajemen Perbankan. Edisi Revisi. Raja Graffindo Persada. Jakarta ______. 2009. Analisis Laporan Keuangan. Raja Graffindo Persada. Jakarta ______. 2010. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Raja Graffindo Persada. Jakarta Kuncoro . DA. 2011. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit Pada PD. BKK Mojosongo Boyolali .http://eprints.uns.ac.id/2293/1/187341812201106091.pdf. Diakses pada tanggal 06 April 2014 Koprasi Karya Mukti. 2013. Proses Kredit Mudah dan Lancar: Cara Penyelesaian Kredit Macet. http://kopkarti.wordpress.com/2013/06/10/cara-penyelesaian-kredit-macet. Diakses pada tanggal 06 April 2014 Mulyadi. 2008. Auditing. Selemba Empat. Jakarta ______. 2010. Sistem Akuntansi. Salemba Empat. Jakarta Ratri, TM. 2014. Penanganan Kredit Macet Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di Industri Rumah Tangga Oleh Bank JATIM. Program Sarjana Universitas Brawijaya. Malang
Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 11 (2014)
16
Rivai, V., AP. Veithzal dan FN. Idroes. 2007. Bank and Finance Institution Management: Conventional and Sharia System. Raja Graffindo Persada. Jakarta Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan. http://www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/45/435.bpkp. Diakses pada tanggal 06 April 2014 Wijaya. NC. 2005. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit Pada KPRI “Bina Sejahtera” RC Prof. Soeharso Surakarta. http://eprints.uns.ac.id / 10666 / 1 / 67612206200905041.pdf. Diakses pada tanggal 06 April 2014 ●●●