SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Anggaran
Ambon, 13 Mei 2015
LANDASAN IMPLEMENTASI SIMPONI
UNDANG‐UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1997 TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK UNDANG‐UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 32/PMK.05/2014 TENTANG SISTEM PENERIMAAN NEGARA SECARA ELEKTRONIK PERATURAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN NOMOR PER‐1/AG/2014 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN/PENYETORAN PNBP DAN PENERIMAAN NON ANGGARAN SECARA ELEKTRONIK
2
Sistem Informasi PNBP Online, atau SIMPONI, adalah sistem informasi yang dikelola oleh Ditjen Anggaran Kemenkeu, dalam rangka memfasilitasi pengelolaan PNBP, yang meliputi: sistem perencanaan PNBP, sistem billing, dan sistem pelaporan PNBP. Sistem billing adalah sistem yang memfasilitasi penerbitan kode billing dalam rangka pembayaran atau penyetoran penerimaan negara. SIMPONI dapat diakses melalui portal Direktorat Jenderal Anggaran atau melalui alamat situs www.simponi.kemenkeu.go.id 3
3
Perbedaan
4
Existing (sebelum terintegrasi dalam Sistem MPN 2)
Sesudah terintegrasi dalam Sistem MPN 2
Kode Billing
Tidak membuat data tagihan dan kode billing. Penyetoran langsung dilakukan di Bank/Pos Persepsi. Menggunakan SSBP
Membuat data tagihan dan mendapatkan kode billing sebelum melakukan penyetoran PNBP.
Input Data Setoran
Input data setoran PNBP dilakukan oleh teller di Bank/Pos Perspesi.
Input data setoran PNBP dilakukan oleh penyetor (Bendahara Penerimaan/ Wajib Bayar) melalui SIMPONI.
Lokasi Penyetoran
Penyetoran PNBP hanya dapat dilakukan melalui Bank/Pos Persepsi.
Penyetoran dapat dilakukan di mana saja. Selain melalui teller Bank/Pos Persepsi juga melalui channel pembayaran lain seperti ATM, e-Banking dll
Notifikasi Pembayaran
Data setoran PNBP(realisasi) hanya tercatat di DJPB, sehingga harus dilakukan kegiatan rekonsiliasi dengan K/L penyetor PNBP
Wajib Bayar/Setor dan K/L mendapatkan notifikasi atas setoran PNBP, sehingga terbentuk keseuaian data realisasi PNBP antara Wajib Bayar/Setor, K/L maupun Kementerian Keuangan. 4
BILLING MIGAS
BILLING BUMN BILLING PNBP BILLING SDA NON MIGAS BILLING NON ANGGARAN
BILLING K/L
Billing SDA Non Migas digunakan untuk memfasilitasi pembayaran PNBP dari SDA Pertambangan Mineral dan Batubara, SDA Kehutanan, SDA Perikanan, dan SDA Pertambangan Panas Bumi
5
5
Manfaat yang akan diperoleh K/L, Pemda dan/atau Wajib Bayar dengan adanya Sistem Informasi PNBP Online : Mempermudah dan menyederhanakan proses pengisian data. • Sistem dirancang sederhana dan user friendly sehingga mempermudah pengisian data. Karena bersifat web base, sistem juga dapat diakses dari manapun setiap saat dibutuhkan. Menghindari kemungkinan terjadinya human error . • Sistem online dapat menekan kemungkinan terjadinya human error karena tidak adanya proses penginputan ulang data-data pembayaran oleh teller di Bank /Pos Persepsi. • Sistem menyediakan pilihan akun penerimaan yang spesifik sesuai dengan jenis PNBP yang berkaitan dengan pelayanan satuan kerja, atau bidang usaha Wajib Bayar, sehingga dapat meminimalisir kesalahan pemilihan akun.
Memperbanyak pilihan tempat pembayaran, sehingga lebih mudah dan fleksibel. • Di samping pembayaran melalui teller (over the counter), juga dapat dilakukan pembayaran melalui ATM, e-banking, phonebanking maupun melalui electronic data capture (EDC).
K/L dan Pemda memperoleh akses untuk melakukan monitoring dan mendapatkan laporan realisasi PNBP (sesuai kewenangan) secara berkala.
Secara umum Kementerian Keuangan dan KL dapat berperan aktif dalam pengelolaan PNBP 6
Berdasarkan database PNBP yang berasal dari SIMPONI, dapat diperoleh manfaat berupa data SDA Non Migas: realisasi pembayaran PNBP per Perusahaan (royalti, iuran tetap, PHT, PSDH, DR, PPP) realisasi per komoditi (jenis bahan tambang, jenis kayu dan hasil perikanan)
realisasi jumlah produksi per komoditi dan per perusahaan
Realisasi harga komoditas
penerimaan hasil SDA Non Migas per daerah penghasil 7
7
CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PNBP MENGGUNAKAN SISTEM BILLING PNBP
BANK/POS PERSEPSI
WAJIB BAYAR
www.simponi.kemenkeu.go.id
TELLER/OVER THE COUNTER
PENDAFTARAN/REGISTRASI
ATM
PEREKAMAN DATA PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PNBP WAJIB SETOR
E‐BANKING EDC/ELECTRONIC DATA CAPTURE
PENERBITAN KODE BILLING BUKTI SETOR DENGAN NTB/NTP DAN NTPN
8
8
Alur Pembuatan Kode Billing SDA Non Migas Pendaftaran Sekurang‐kurangnya terdiri dari:
• • • • •
Nama Alamat Nomor telpon Data K/L, unit eselon I, dan satker Nama badan usaha
• Alamat badan usaha • NPWP • Alamat email
Perekaman data:
• Jenis mata uang • Lokasi usaha • Jenis dan tarif atas jenis PNBP
• Harga • Volume/jumlah
9
Merupakan kode identifikasi dengan format numerik yang terdiri dari 15 digit. Diterbitkan oleh sistem billing dalam Simponi. Mewakili data rincian setoran penerimaan Negara dalam rangka melakukan pembayaran atau penyetoran penerimaan Negara. Memiliki masa berlaku (valid) selama 3 hari sejak penerbitan kode billing. 8 2 0 1 4 0 7 1 8 0 0 0 1 0 8 Jenis Penerima an Negara
10
Tanggal Penerbitan Kode Billing (YYYY – MM – DD)
Nomor Urut Billing
10
Contoh Bukti Setor PNBP SDA Non Migas dengan SIMPONI
11
25 Bank & 1 Pos Persepsi Mitra SIMPONI
1. BRI
2. BNI
3. Bank Mandiri
4. CIMB Niaga
5. PT Pos Indonesia
6. Bank Jabar Banten
7. Citibank
8. BPD Sumsel Babel
9. Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ
10. BCA
11. BII
12. BPD Riau
13. BPD Kalsel
14. Bank Nusantara Parahyangan
15. BNI Syariah
16. Bank Lampung
17. BPD Nusa Tenggara Timur
Catatan : Setoran mata uang USD dapat dilakukan pada Bank : BNI, Mandiri dan BRI 12
25 Bank & 1 Pos Persepsi Mitra SIMPONI (…lanjutan)
18. Commonwealthbank
19. Bank Sulut
23. Bank Jatim
20. Panin Bank
24. Bank DBS
21.Bank HSBC
25. Deutsche Bank
22. Bank Sumut
26.Bank Nagari
13
Dalam rangka penyediaan informasi, bantuan, dan petunjuk teknis terkait penggunaan sistem billing serta pembayaran dan penyetoran PNBP, Direktorat Jenderal Anggaran menyediakan Pusat Layanan. Pusat Layanan Direktorat Jenderal Anggaran beroperasi setiap hari kerja (pukul 08.00 WIB s.d. 17.00 WIB) , dan dapat dihubungi pada: Alamat : Lobby Ged. Sutikno Slamet Jl. Dr. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat Telepon : 021 – 34832511 Faksimile: 021 – 34832515 Email :
[email protected] Seluruh layanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Anggaran tidak dipungut biaya 14
14
TERIMA KASIH 15
