LAMPIRAN III.2 : PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR : 45 TAHUN 2009 TANGGAL : 11 NOVEMBER 2009 TENTANG : SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BUNGO.
SISTEM DAN PROSEDUR PENYUSUNAN & PENGESAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN (DPAL) - SKPD
III-2.1. KERANGKA HUKUM (1)
Apabila terdapat kegiatan yang tidak dapat diselesaikan di tahun anggaran yang direncanakan, dengan syarat-syarat tertentu, kegiatan tersebut dapat dilanjutkan di tahun anggaran berikutnya tanpa dituangkan dalam RKA yang baru.
(2)
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 144 dan Pasal 145 mengamanatkan, jika terdapat hal demikian, maka Kepala SKPD harus menyampaikan laporan akhir kegiatan fisik dan non fisik maupun keuangan kepada PPKD. Laporan ini sebagai acuan pengesahan DPAL-SKPD oleh PPKD, dan dijadikan dasar pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian pembayaran. DPAL-SKPD selanjutnya ditampung dalam Perubahan APBD.
III-2.2. DESKRIPSI KEGIATAN (1)
DPAL-SKPD adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang belum diselesaikan pada tahun berjalan, dan sudah melewati batas akhir penyusunan RKA-SKPD untuk tahun anggaran selanjutnya. DPAL-SKPD hanya untuk pembebanan kegiatan belanja langsung yang telah diestimasikan tidak selesai pada waktunya.
(2)
DPAL disahkan oleh PPKD setelah dilakukan proses verifikasi terhadap kebenaran DPAL yang diajukan baik dari segi material maupun formal. Proses verifikasi yang dimaksud meliputi: a. Sisa DPA SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/atau belum diterbitkan SP2D atas kegiatan bersangkutan b. Sisa SPD yang belum diterbitkan SP2D c. SP2D yang belum diuangkan
(3)
Pekerjaan yang dapat dilanjutkan dalam bentuk DPAL memenuhi kriteria: a. pekerjaan yang telah ada ikatan perjanjian kontrak pada tahun anggaran berkenaan; dan b. keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakibatkan bukan karena kelalaian pengguna anggaran/pengguna barang atau rekanan, namun karena akibat dari force major.
(4)
Misalnya terdapat proyek pembangunan gedung sekolah yang direncanakan akan selesai pada bulan Desember 2006. Ternyata di bulan November 2006, diperkirakan pembangunan tersebut tidak akan selesai sesuai rencana. Penyelesaikan diperkirakan pada bulan Maret 2007. Untuk kasus ini, SKPD yang bersangkutan dapat mengajukan DPAL agar pembangunan gedung sekolah tersebut dapat dilanjutkan di tahun 2007 tanpa harus membuat RKA baru. Pembiayaan atas kegiatan lanjutan tersebut diambilkan dari SILPA 2006 dan pada perubahan anggaran 2007 dibuat alokasinya pada kode rekening yang bersangkutan. (5) Rancangan. . . .
-2-
(5)
Rancangan DPAL-SKPD adalah rancangan yang berisi: a. Saldo DPA tahun awal penganggaran. b. Keterangan penyebab tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan. c. Jumlah belanja yang telah dilakukan tahun pertama. d. Jumlah anggaran yang dilanjutkan ditahun kedua.
(6)
Kepala SKPD memberikan rancangan DPAL-SKPD dan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik maupun keuangan paling lambat pertengahan bulan desember tahun berjalan.
III-2.3. PIHAK TERKAIT (1)
Dalam kegiatan ini, SKPD memiliki tugas sebagai berikut : a. Menyusun laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik maupun keuangan. b. Menyusun Rancangan DPAL-SKPD. c. Menyerahkan Rancangan DPAL-SKPD dan laporan akhir realisasi pada PPKD dalam batas waktu yang telah ditetapkan.
(2)
Dalam kegiatan ini, PPKD memiliki tugas sebagai berikut : a. Melakukan verifikasi Rancangan DPAL-SKPD yang telah disetujui Pengguna Anggaran SKPD. b. Mengesahkan Rancangan DPAL-SKPD yang telah disetujui oleh SEKDA menjadi DPALSKPD. c. Memberikan tembusan DPAL-SKPD kepada SKPD, Satuan Kerja Pengawasan Daerah, dan BPK.
III-2.4. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS (1)
Langkah I (Penyusunan Rancangan DPAL oleh SKPD) Formulir DPAL-SKPD digunakan untuk merencanakan belanja langsung dari setiap kegiatan yang diprogramkan yang tidak dapat diselesaikan di tahun anggaran berjalan. Dengan demikian apabila dalam 1 (satu) program terdapat 1 (satu) atau lebih kegiatan maka setiap kegiatan dituangkan dalam formulir DPAL-SKPD masing-masing.
(2)
Langkah 2 (Verifikasi DPAL SKPD) a. PPKD melakukan proses verifikasi terhadap kebenaran DPAL yang diajukan baik dari segi material maupun formal. Proses verifikasi yang dimaksud meliputi: a) Sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/atau belum diterbitkan SP2D atas kegiatan bersangkutan b) Sisa SPD yang belum diterbitkan SP2D c) SP2D yang belum diuangkan b. Terhadap DPAL yang telah diverifikasi tersebut: a) jika tidak disetujui, PPKD akan mengembalikan rancangan DPAL-SKPD kepada SKPD untuk dibahas kembali. b) jika disetujui, menetapkan DPAL tersebut dan kemudian menyerahkan ke SKPD. (3) Langkah 3. . . .
-3-
(3)
Langkah 3 (Pengesahan DPAL-SKPD) Setelah PPKD mengesahkan Rancangan DPAL-SKPD menjadi DPAL-SKPD, DPAL-SKPD dibuat rangkap enam : a. Dokumen pertama untuk SKPD (Penyerahan kepada SKPD selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak disahkan, dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian pembayaran oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang). b. Dokumen kedua untuk Satuan Kerja Pengawasan Daerah. c. Dokumen ketiga untuk BPK. d. Dokumen keempat untuk Bappeda. e. Dokumen kelima dipakai oleh PPKD sebagai dasar pembuatan SPD (Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi). f. Dokumen keenam arsip PPKD (Bidang Anggaran)
III-2.5. BENTUK FORMAT DOKUMEN (1)
Bentuk format dokumen terkait yang dipergunakan berkenaan dengan pelaksanaan sistem dan prosedur adalah sebagaimana berikut ini.
(2)
Contoh format sebagaimana dimaksud butir (1) dapat disesuaikan lebih lanjut menurut kebutuhan dan perkembangan keadaan dalam rangka tertib administrasi keuangan.
DOKUMEN. . . .
-4-
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPAL SKPD XX
XX
XX
XX
5
2
Formulir DPA-L SKPD
L
KABUPATEN BUNGO Tahun Anggaran….. Urusan Pemerintahan Organisasi
: :
Program
:
Kegiatan Lokasi kegiatan Sumber dana
: : : Indikator Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolak Ukur Kinerja
Indikator Kinerja Masukan Keluaran Hasil
Target
Tahun awal penganggaran
:
Rp…………….
DPA/DPPA SKPD *) Tahun anggaran….. Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun anggaran….. Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun anggaran…. Keterangan penyebab tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran
: : :
Rp……………. Rp…………….
:
…………………
Rincian Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program/Kegiatan Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah Anggaran Tahun Sebelumnya
Kode Rekening
Uraian
1
2
Volume
Satuan
Harga Satuan
3
4
5
Jumlah 6=3x5
Realisasi
Saldo Akhir (DPAL)
7
8=6-7
……..,tanggal ….. Mengesahkan: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (tanda tangan)
(tanda tangan)
(nama lengkap) NIP.
(nama lengkap) NIP.
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Tim Anggaran Pemerintah Daerah : No
Tahap I
Rp................
1
Tahap II
Rp................
2
Tahap III
Rp................
3
Tahap IV
Rp................
4
Rp................
5 6
Jumlah
Pengguna Anggaran
Nama
NIP
Jabatan
Tanda Tangan
Cara pengisian. . . .
-5-
Cara pengisian formulir DPAL-SKPD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
23. 24.
Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan. Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan dan nama urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama satuan kerja perangkat daerah. Baris kolom program diisi dengan dengan nama Program dari Kegiatan yang berkenaan. Baris kolom kegiatan diisi dengan nama kegiatan yang akan dilaksanakan. Baris kolom lokasi kegiatan diisi dengan nama tempat atau lokasi dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Tempat atau lokasi dimaksud dapat berupa nama desa/kelurahan, kecamatan. Baris kolom sumber dana diisi dengan jenis sumber dana (PAD, bagi hasil, DAU, DAK, lain-lain pendapatan yang sah) untuk mendanai pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan. Catatan untuk baris kolom ini diisi oleh tim anggaran eksekutif, kecuali apabila pendanaan untuk program kegiatan tersebut sumber dananya sudah pasti, seperti DAK, pinjaman daerah, dana darurat, bantuan khusus yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kolom tolak ukur kinerja diisi dengan tolak ukur kinerja dari setiap masukan, keluaran, dan hasil yang diwujudkan dari pelaksanaan program, kegiatan dan sumber daya yang digunakan. Kolom target kinerja diisi dengan tingkat pencapaian yang direncanakan pada masing-masing indikator kinerja. Kolom 1 kode rekening diisi dengan nomor kode rekening kelompok/jenis/objek/rincian objek belanja langsung. Kolom 2 uraian diisi dengan nama kelompok, jenis, objek dan rincian objek belanja langsung yang dibutuhkan untuk mendanai program dan kegiatan yang direncanakan. Kolom 3 (volume) diisi dengan jumlah dapat berupa jumlah orang/pegawai dan barang. Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target rincian objek yang direncanakan seperti unit/jam/hari/bulan/tahun, ukuran berat, ukuran luas, ukuran isi dan sebagainya. Kolom 5 (harga satuan) diisi dengan harga satuan dapat berupa tarif, harga, tingkat suku bunga, nilai kurs. Kolom 6 (jumlah) diisi dengan jumlah perkalian antara volume dengan harga satuan. Setiap jumlah uraian rincian objek dijumlahkan menjadi jumlah rincian objek belanja. Setiap jumlah rincian objek pada masing-masing objek belanja selanjutnya dijumlahkan menjadi objek belanja berkenaan. Setiap objek belanja pada masing-masing jenis belanja kemudian dijumlahkan menjadi jumlah jenis belanja. Kolom 7 (Realisasi) diisi dengan realisasi belanja pada masing-masin objek belanja. Kolom 8 (Saldo Akhir) diisi dengan hasil pengurangan jumlah anggara (kolom 6) dengan hasil realisasi (kolom 7). Formulir DPAL-SKPD dapat diperbanyak sesuai kebutuhan. Apabila Formulir DPAL-SKPD lebih dari satu halaman setiap halaman diberi nomor urut halaman. Tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan DPAL-SKPD. Formulir DPAL-SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD dengan mencantumkan nama lengkap dan nomor induk pegawai yang bersangkutan. Keterangan diisi dengan tanggal pembahasan formulir DPAL-SKPD oleh tim anggaran pemerintah daerah. Apabila terdapat catatan dari hasil pembahasan oleh tim anggaran pemerintah daerah untuk mendapatkan perhatian Kepala SKPD dicantumkan dalam kolom catatan hasil pembahasan. Formulir ini ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dengan mencantumkan nama lengkap dan NIP, dan disahkan oleh PPKD. Seluruh anggota tim anggaran pemerintah daerah menandatangani formulir DPAL-SKPD yang telah dibahas yang dilengkapi dengan nama lengkap, nomor induk pegawai dan jabatan.
III-2.6. BAGAN ALIR. . . .
-6-
III-2.6. BAGAN ALIR
BUPATI BUNGO, dto H. ZULFIKAR ACHMAD
