SISTEM DAN PROSEDUR PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS (Studi Pada Perusahaan Daerah, BPR Bank Daerah Kota Madiun) Irmalia Ayu Ningsih Topowijono, M.Si Nengah Sudjana, M.Si Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengendalian intern dalam pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan kas dari Deposito Berjangka dan pengeluaran kas dari Kredit Modal Kerja untuk wiraswasta. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif melalui prosedur deskiriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan observasi. Hasil dari penelitian ini adalah pengendalian intern penerimaan kas dari Deposito Berjangka dan pengeluaran kas dari Kredit Modal Kerja untuk wiraswasta sudah baik dan sesuai dengan teori pengendalian intern atas penerimaan dan pengeluaran kas. Namun masih sedikit ada kekurangan pada struktur organisasi serta pada formulir slip setoran Deposito dan formulir slip Kwitansi dan slip Tanda Terima Agunan. PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun perlu memperbaiki struktur organisasinya dengan menambahkan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun hendaknya merekrut karyawan untuk mengisi kekosongan pada Bagian Pengawasan, Seksi Pengawasan Keuangan, Seksi Pengawasan Perkreditan, dan Seksi Rumah Tangga. Formulir yang terkait dengan penerimaan kas dari Deposito Berjangka dan pengeluaran kas dari Kredit Modal Kerja untuk wiraswasta juga perlu sedikit diperbaiki. Kata Kunci: Pengendalian Intern, Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas, Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas 1. PENDAHULUAN Dalam rangka menghadapi perkembangan dunia usaha yang semakin pesat, Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang dituntut untuk ikut serta dalam melakukan pembangunan. Pembangunan yang dilakukan secara merata mengakibatkan semakin banyak terciptanya perusahaan. Ketatnya persaingan yang diakibatkan karena munculnya banyak perusahaan mengharuskan perusahaaan dituntut untuk lebih berhati-hati agar kegiatan usahanya berjalan sesuai dengan tujuan perusahaan. Agar tujuan perusahaan tersebut dapat tercapai, maka dibutuhkan adanya suatu sistem dan pengawasan. Dengan adanya sistem dan pengawasan tersebut diharapkan akan memberikan suatu jaringan prosedur yang terpadu dalam melaksanakan suatu kegiatan perusahaan dengan lancar. Hal yang sama juga perlu dilakukan pada organisasi-organisasi yang bergerak di bidang
jasa terutama perbankan yang erat kaitannya dengan kas karena kas merupakan harta lancar perusahaan yang mudah diselewengkan. Oleh sebab itu diperlukan adanya pengendalian intern yang baik dalam penerimaan dan pengeluaran kas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengendalian intern dalam pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan kas dari Deposito Berjangka dan pengeluaran kas dari Kredit Modal Kerja untuk wiraswasta PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun. Untuk memenuhi kebutuhan informasi baik dari pihak intern maupun ekstern, maka dipelukan rencana suatu sistem agar hasilnya dapat memenuhi keinginan dari pihak yang membutuhkan. Narko (2002) mengemukakan bahwa sistem adalah sebagai satu kesatuan yang terdiri dari interaksi elemen-elemen (subsistem) yang berusaha untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan prosedur adalah urutan pekerjaan Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol. 1 No. 1 April 2013| administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id
68
klerikal, yang melibatkan beberapa orang, yang disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang sama terhadap penanganan transaksi perusahaan yang berulang-ulang. 2. KAJIAN PUSTAKA Setiap perusahaan haruslah memiliki sistem pengendalian intern yang direncanakan dengan baik. Krismiaji (2002) menyatakan bahwa pengendalian intern adalah rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki efisiensi dan untuk mendorong ditaatinya kebijakan manajemen. Sistem pengendalian intern yang baik harus bisa memenuhi tujuan pembuatannya. Mulyadi (2010) menyebutkan bahwa tujuan pengendalian intern yaitu untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Baridwan (2004) mengemukakan terdapat dasar-dasar tertentu yang bisa digunakan sebagai pedoman untuk mengadakan pengawasan terhadap kas. Pengendalian intern dalam penerimaan kas yaitu (1) Harus ditunjukkan dengan jelas fungsi-fungsi dalam penerimaan kas dan setiap penerimaan kas harus segera dicatat dan disetor ke bank; (2) Diadakan pemisahan fungsi antara pengurusan kas dengan fungsi pencatatan kas; (3) Diadakan pengawasan yang ketat terhadap fungsi penerimaan dan pencatatan kas; (4) Setiap hari harus dibuat laporan kas. Pengeluaran uang dalam suatu perusahaan adalah untuk membayar bermacam-macam transaksi, apabila pengawasn tidak dijalankan dengan ketat, seringkali jumlah pengeluaran diperbesar dan selisihnya digelapkan. Beberapa prosedur pengawasan yang penting adalah (1) Semua pengeluaran uang menggunakan cek, kecuali pengeluaran-pengeluaran kecil dibayar dari kas kecil; (2) Dibentuk kas kecil yang diawasi dengan ketat; (3)Penulisan cek hanya dilakukan apabila didukung bukti-bukti (dokumen-dokumen) yang lengkap atau dengan kata lain digunakan sistem voucher; (4) Dipisahkan antara orang-orang yang mengumpulkan bukti-bukti pengeluaran, yang menulis cek, yang menandatangani cek dan yang mencatat pengeluaran kas; (5) Diadakan pemeriksaan intern dengan jangka waktu yang
tidak tertentu; (6) Diharuskan membuat laporan kas harian. Anom Prayodha Sanwasi (2006) dengan judul “Sistem Pengendalian Intern Terhadap Penerimaan Kas Pada BPR Tugu Artha Kota Malang”. Hasil penelitian menyebutkan bahwa sistem akuntansi penerimaan kas yang dilakukan BPR Tugu Artha Kota Malang telah memenuhi unsur-unsur pengendalian intern yang bai, akan tetapi masih ada kekurangan pada kosongnya bagian umum sehingga fungsi pengarsipan dikerjakan oleh bagian akuntansi. Penelitian yang dilakukan Rahardian Nur Patria (2007) dengan judul ”Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Kas Pada BPR BKK Ungaran Cabang Bawen”. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengendalian intern yang digunakan oleh BPR BKK Ungaran Cabang Bawen dalam sistem penerimaan kasnya yaitu adanya fungsi pemisahan yang jelas terlihat pada bagan organisasi yang menyatakan pemisahan secara tegas,sistem otorisasi dan pencatatan yang dibuktikan dengan adanya tembusan dan salinan dokumen ke bagian yang terkait dan praktek yang sehat dibuktikan dengan adanya formulir bernomor urut cetak namun karyawan tidak sesuai dengan tanggung jawabnya. Penelitian yang dilakukan oleh Yunda Ismayanti (2010) dengan judul “Evaluasi Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Guna Mendukung Pengendalian Intern Pada Perusahaan Rokok Asia Malang”. Hasil penelitian ini adalah pengendalian intern penerimaan kas atas penjualan tunai maupun kredit pada perusahaan tersebut masih belum sesuai dengan teori penerimaan kas. Hal ini dapat dilihat dari organisasi, sistem prosedur dan pencatatan serta praktik yang sehat belum mendukung pengendalian intern yang baik. Indra Bagus Mulyawan (2011) melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Pengendalian Intern Sistem Pembelian Bahan Baku Dan Pengeluaran Kas Pada PT. Betek Doea Malang”. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa sistem dan prosedur pelaksanaan fungsi akuntansi dan fungsi penyimpanan pada satu bagian saja yaitu bagian akuntansi dan bagian keuangan, di mana bagian ini juga berwenang untuk mengeluarkan kas. Hal ini menyebabkan tidak diketahuinya penyelewengan atau mutasi kas yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Tuti Eka Sari (2011) dengan judul “Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Pada BPR Artha Bersama” menyebutkan bahwa hasil Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol. 1 No. 1 April 2013| administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id
69
penelitian menunjukkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas pada BPR Artha Bersama sudah memadai, hal tersebut terlihat dalam pelaksanaannya karena telah sesuai dengan unsurunsur pokok sistem pengendalian intern menurut (Mulyadi:2001). Penerapan sistem pengendalian intern pada penerimaan dan pengeluaran kas yang dilakukan pada BPR Artha Bersama sudah efektif yaitu sebesar 87.61 % yaitu hasil dari Internal Control Questionnaires (ICQ), hal tersebut juga tercermin dalam pelaksanaan pengendalian intern yang ada pada BPR Artha Bersama yang sesuai dengan unsur-unsur pengendalian intern menurut COSO. Berdasarkan tujuan penelitian, kajian teoritis, dan bukti empiris yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Pengendalian Intern Dalam Sistem Dan Prosedur Penerimaan Dan Pengeluaran Kas (Studi Pada PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun)”.
a. Bagian Deposito terpisah dari Bagian Penanggung Jawab Simpanan dan Bagian Penanggung Jawab Keuangan. b. Bagian Penanggung Jawab Simpanan terpisah dari Bagian Penanggung Jawab Keuangan. c. Bagian Penanggung Jawab Simpanan dan Bagian Penanggung Jawab Keuangan terpisah dari Bagian Kasir. d. Bagian Deposito, Bagian Penanggung Jawab Simpanan, Bagian Penanggung Jawab Keuangan, Bagian Kasir terpisah dari Bagian Akuntansi. 2. Sistem Pengeluaran Kas pada Kredit Modal Kerja untuk Wiraswasta a. Bagian Pelayanan Kredit terpisah dari Bagian Tabungan. b. Bagian Pelayanan Kredit dan Bagian Tabungan terpisah dari Bagian Kasir. c. Bagian Pelayanan Kredit, Bagian Tabungan, dan Bagian Kasir terpisah dari Bagian Akuntansi.
3. METODE PENELITIAN Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif melalui prosedur deskiriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan observasi. Analisa data dilakukan dengan menganalisis struktur organisasi, analisis sistem wewenang dan prosedur pencatatan, analisis Standar Operasional Prosedur (SOP), dan analisis pengendalian intern. 4. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Analisis Struktur Organisasi Struktur organisasi pada PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun secara umum sudah dilaksanakan sesuai dengan fungsinya dan memenuhi beberapa unsur-unsur sistem pengendalian intern yang baik serta sesuai dengan teori menurut Mulyadi (2010:164) yang membahas tentang unsur-unsur pengendalian intern. PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun telah memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas khususnya pada sistem penerimaan setoran Deposito Berjangka dan pengeluaran kas pada Kredit Modal Kerja untuk wiraswasta, hal ini dapat dilihat dari: 1. Sistem Penerimaan Kas pada Deposito Berjangka
4.2 Analisis Sistem Wewenang dan Prosedur Pencatatan Sistem wewenang dan prosedur pencatatan PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun secara umum telah sesuai dengan teori penerimaan setoran deposito menurut Bastian (2006:40) dan teori prosedur pemberian kredit menurut Kasmir (2010:45), hal ini dapat dilihat dari: 1. Sistem Penerimaan Kas pada Deposito Berjangka a. Otorisasi penerimaan kas pada Deposito Berjangka PD. BPR Kota Madiun telah dilakukan sebagai mana mestinya melalui bagian yang berwenang. b. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penerimaan kas pada Deposito Berjangka PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun adalah Aplikasi Pembukaan Deposito, Slip Setoran Deposito, Bilyet Deposito, dan Kartu Bunga. c. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi penerimaan kas deposito pada PD. BPR Kota Madiun adalah Buku Register Nasabah, Buku Stock Bilyet, dan Buku Besar Deposito. 2. Sistem Pengeluaran Kas pada Kredit Modal Kerja untuk Wiraswasta a. Otorisasi pengeluaran kas pencairan kredit modal kerja untuk wiraswasta pada PD. BPR Kota Madiun telah dilakukan sebagai Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol. 1 No. 1 April 2013| administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id
70
mana mestinya melalui bagian yang berwenang. b. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas pada pencairan kredit modal kerja untuk wiraswasta pada PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun adalah SPK (Surat Perjanjian Kredit), Kwitansi, Tanda Terima Uang, Kwitansi Asuransi, Tanda Terima Agunan, dan Slip Penyetoran Tabungan. c. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas pencairan kredit modal kerja untuk wiraswasta pada PD. BPR Kota Madiun adalah Daftar Pengeluaran Kredit dan Buku Besar Piutang. Pencatatan dan pembukuan yang dilakukan sudah baik dan tidak mengalami hambatan, karena setiap penerimaan dan pengeluaran telah dicatat dengan sistem komputerisasi dan dikoreksi setiap hari pada jam tutup kas, sehingga penerimaan dan pengeluaran kas dapat dikontrol setiap hari. 4.3 Analisis Standar Operasional Prosedur (SOP) Pedoman Operasional Deposito yang digunakan PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun sudah baik dan sesuai dengan teori menurut menurut Bastian (2006:40) tentang pembukaan rekening Deposito Berjangka dan penerimaan setoran Deposito Berjangka. Pedoman Standar Kebijakan Perkreditan yang telah digunakan PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun sudah baik dan sesuai dengan teori menurut Kasmir (2010:95) tentang prosedur pemberian kredit, hal ini dapat terlihat dari: 1. Sistem Penerimaan Kas pada Deposito Berjangka a. Bagi Calon Deposan 1) Hubungi Customer Service untuk memperoleh penjelasan secukupnya. 2) Menerima Formulir Permohonan Penerbitan Deposito Berjangka sesuai dengan Kartu Identiras Diri. 3) Mengisi Formulir Permohonan Penerbitan Deposito Berjangka sesuai dengan Kartu Identitas Diri. Proses pengisian Formulir Permohonan Penerbitan Deposito Berjangka dapat juga dilakukan oleh Customer Service sesuai dengan Kartu Identitas Diri calon deposan.
4) Tanda tangani Formulir Permohonan Penerbitan Deposito Berjangka dan Kartu Tanda Tangan di depan Customer Service. 5) Serahkan Formulir Permohonan Penerbitan Deposito Berjangka dan Kartu Tanda Tangan disertai Kartu Identitas Diri ke Customer Service. b. Bagi Customer Service 1) Teliti dan yakini apakah pengisian Formulir Permohonan Penerbitan Deposito Berjangka telah sesuai dengan Kartu Identitas Diri calon deposan. Bila menemukan kesalahan dalam pengisian, customer service wajib memberitahu kepada calon deposan dan memeberikan saran untuk pembetulan. 2) Teliti tanda tangan pada Kartu Tanda Tangan, bandingkan dengan Kartu Identitas Diri calon nasabah. Kalau sesuai atau dapat diyakini, paraf Kartu Tanda Tangan dan Formulir Permohonan Penerbitan Deposito Berjangka serta mintakan pengesahan pada pemimpin seksi operasi. 3) Apabila pengisian formulir telah sesuai atau dapat diyakini: a) Periksa apakah calon deposan merupakan nasabah baru atau lama. b) Bila nasabah baru, lakukan pengisian data nasabah ke file Customer Base melalui komputer. c) Bila nasabah lama, periksa apakah data pada file Customer Base atas nama calon deposan yang bersangkutan masih sesuai atau valid. Kalau tidak, lakukan pemutahiran data atau penyesuaian. d) Lakukan prosedur pembukaan rekening deposito atas nama calon deposan tersebut. e) Catat nomor rekening di Formulir Permohonan Penerbitan Deposito Berjangka. f) Lakukan registrasi nomor rekening deposito pada buku register nasabah deposito berdasarkan tanggal pembukaan. g) Siapkan Bilyet Deposito 4) Serahkan Formulir Permohonan Penerbitan Deposito Berjangka, Kartu Tanda Tangan dan Kartu Identitas Diri ke Calon Deposan, Calon Deposan diminta untuk melakukan penyetoran ke Teller. 5) Arsipkan foto copy Identitas Diri calon nasabah berdasarkan nomor urut registrasi rekening deposito. 6) Calon Deposan Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol. 1 No. 1 April 2013| administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id
71
7) Setorkan uang dan serahkan Formulir Permohonan Penerbitan Deposito Berjangka dan Kartu Tanda Tangan pada teller. Jika penyetoran deposito menggunakan buku tabungan, calon deposan harus melampirkan slip penarikan dan buku tabungan pada saat melakukan penyetoran. Jumlah setoran harus diperhitungkan dengan biaya- biaya sesuai dengan ketentuan. c. Bagi Teller 1) Lakukan perhitungan uang yang disetor dihadapan deposan dan pastikan keaslian uang tunai tersebut. Bila dianggap perlu dapat menggunakan mesin hitung uang dihadapan nasabah. Apabila dimungkinkan, uang tunai yang diterima masih ber “ban” bank lain. Dapat diupayakan segera diganti dengan “ban” PD. BPR BANK DAERAH KOTA MADIUN 2) Cocokkan jumlah uang yang disetor dengan yang tercatat pada Formulir Permohonan Penerbitan Deposito Berjangka 3) Bila telah sesuai, simpan uang tersebut pada tempat penyimpana teller. Bila uang yang disetor tidak sesuai, mintakan ke calon deposan untuk menyesuaikan jumlah setorannya. 4) Bubuhkan nomor arsip dengan numerator dan lakukan pembukuan setoran deposito pada nomor rekening nasabah yang bersangkutan. 5) Lakukan validasi pada lembar belakang Formulir Permohonan Penerbitan Deposito Berjangka lembar pertama sampai ketiga dan diparaf. 6) Serahkan Formulir Permohonan Penerbitan Deposito Berjangka lembar pertama pada deposan, deposan diminta menghubungi Customer Service untuk menyerahkan Formulir Permohonan Penerbitan Deposito Berjangka lembar ketiga. 7) Serahkan Formulir Permohonan Penerbitan Deposito Berjangka lembar kedua kepada Petugas Verikasi. 8) Arsipkan Kartu Tanda Tangan berdasarkan nomor urut rekening deposito. d. Bagi Deposan 1) Serahkan Formulir Permohonan Pemerbian Deposito Berjangka ke Customer Service.
2) Berdasarkan Formulir Permohonan Penerbitan Deposito Berjangka lembar ketiga, lakukan pencetakan Bilyet Deposito berdasarkan nomor rekening deposito. 3) Bilyet Deposito dilampiri dengan Formulir Permohonan Penerbitan Deposito Berjangka lembar ketiga dan buku register nasabah deposito diserahkan ke pemimpin seksi operasi untuk diotorisasi. e. Bagi Pemimpin Seksi Operasi 1) Memeriksa penyetoran pada nomor rekening deposito yang bersangkutan melalui komputer. 2) Bila telah dapat diyakini, bilyet deposito dan formulir permohonan penerbitan deposito berjangka dan buku register nasabah deposito diparaf. 3) Serahkan Bilyet Deposito dan Formulir Permohonan Penerbitan Deposito Berjangka dan buku register nasabah deposito ke pemimpin cabang atau pejabat yang berwenang. f. Bagi Pemimpin Cabang 1) Memeriksa penyetoran pada nomor rekening deposito yang bersangkutan melalui komputer. 2) Bila telah dapat diyakini, Bilyet Deposito dan Formulir Permohonan Penerbitan Deposito Berjangka dan Buku Register Nasabah Deposito ditanda tangani, diserahkan kembali ke Customer Service. g. Customer Service 1) Menyerahkan Bilyet Deposito lembar pertama ke Deposan dengan mencocokkan Formulir Permohonan Penerbitan Deposito Berjangka lembar pertama yang dipegang oleh Deposan. 2) Deposan 3) Tanda tangani Bilyet Deposito di depan Customer Service sebagai bukti telah diterimanya Bilyet Deposito yang asli. 4) Mengarsipkan Bilyet Deposito lembar kedua dan Formulir Permohonan Penerbitan Deposito Berjangka lembar ketiga ke berkas deposito atas nama deposan yang bersangkutan berdasarkan nomor rekening. 2. Sistem Pengeluaran Kas pada Kredit Modal Kerja untuk Wiraswasta a. Bagian Pelayanan Kredit membuat formulir-formulir berupa Kwitansi, Tanda Terima Uang, Kwitansi Asuransi dan Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol. 1 No. 1 April 2013| administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id
72
Tanda Terima Agunan sebanyak rangkap tiga masing-masing berwarna putih, merah, dan kuning. Warna putih digunakan sebagai administrasi, warna kuning digunakan sebagai arsip Bagian Kredit, warna merah diserahkan nasabah. b. Bagian Tabungan membuat buku Tabungan Wajib beserta Slip Penyetoran Tabungan sebanyak dua rangkap warna putih dan merah. Warna putih sebagai arsip, sedangkan warna merah diserahkan pada nasabah. SPK (Surat Perjanjian Kredit), Kwitansi, Tanda Terima Uang, Kwitansi Asuransi, Tanda Terima Agunan, dan Slip Penyetoran Tabungan diserahkan pada Direktur Utama untuk dicek dan diotorisasi. Setelah mendapat pengesahan oleh Direktur Utama, formulir-formulir tersebut diserahkan pada bagian Kasir. c. Bagian Kasir menerima dan meneliti SPK, Kwitansi, Tanda Terima Uang, Kwitansi Asuransi, Tanda Terima Agunan, dan Slip Penyetoran Tabungan. Jika benar maka bagian Kasir akan memberikan otorisasinya pada Slip Penyetoran Tabungan dan mencairkan uang tersebut dan membubuhkan stempel (telah dibayar, tanggal, dan paraf kasir). Setelah itu Kwitansi, Tanda Terima Uang, Kwitansi Asuransi dan Tanda Terima Agunan warna merah beserta Slip Penyetoran Tabungan warna putih diserahkan pada nasabah beserta dengan uang dan buku Tabungan Wajib. Kwitansi, Tanda Terima Uang, Kwitansi Asuransi dan Tanda Terima Agunan warna putih digunakan sebagai administrasi dan warna kuning digunakan sebagai arsip Bagian Kredit beserta SPK. Sedangkan slip penyetoran tabungan warna merah disimpan sebagai arsip d. .Bagian Akuntansi melakukan pemeriksaan satu per satu sebelum tutup kas untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan sesuai dengan prosedur pemeriksaan meliputi mencocokkan Slip Penyetoran Tabungan dengan Daftar Pengeluaran Kredit. Apabila terdapat kesalahan dalam dokumen maka bagian Akuntansi akan melakukan tindakan koreksi. Setelah semua dokumen diperiksa, dokumen diserahkan pada
bagian Umum untuk menyimpan arsip dokumen tersebut. 4.4 Analisis Pengendalian Intern Pengendalian intern dalam penerimaan kas pada Deposito Berjangka dan pengeluaran kas pada Kredit Modal Kerja untuk wiraswasta yang diterapkan pada PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun sudah baik dengan adanya pemisahan fungsi oleh masing-masing bagian. Hal ini sesuai dengan pengendalian intern bank menurut Peraturan Bank Indonesia Lamp. SE No.5/22/DPNP tahun 2003 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern Bagi Bank Umum dan penggunaan formulirnya telah bernomor urut cetak sesuai dengan teori pengendalian intern penerimaan kas menurut Mulyadi (2010:470) dan teori pengendalian intern pengeluaran kas menurut Mulyadi (2010:517) Namun masih ada kekurangan yang timbul yaitu tidak adanya SKAI (Satuan Kerja Audit Intern) pada struktur organisasi. 5. KESIMPULAN DAN SARAN Dari hasil penelitian yang dilakukan pada PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun khususnya pada penerapan pengendalian intern pada sistem dan prosedur penerimaan kas pada Deposito Berjangka dan pengeluaran kas pada Kredit Modal Kerja untuk wiraswasta, secara keseluruhan kinerjanya dapat dikatakan baik. Namun masih sedikit ada kekurangan pada struktur organisasi serta pada formulir slip setoran Deposito dan formulir slip Kwitansi dan slip Tanda Terima Agunan. Peneliti menyarankan agar PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun memperbaiki struktur organisasinya dengan menambahkan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) pada struktur organisasi. PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun hendaknya merekrut karyawan untuk mengisi kekosongan pada Bagian Pengawasan, Seksi Pengawasan Keuangan, Seksi Pengawasan Perkreditan, dan Seksi Rumah Tangga. Peneliti juga menyarankan agar formulir yang terkait dengan penerimaan kas dari Deposito Berjangka dan pengeluaran kas dari Kredit Modal Kerja untuk wiraswasta diperbaiki. Peneliti berharap semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun untuk Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol. 1 No. 1 April 2013| administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id
73
dapat meningkatkan hasil kerja sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai
6.
DAFTAR PUSTAKA
Bank Indonesia. 1998. Undang-Undang Nomor 10 Tahuun 1998 Perubahan UndangUndang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Jakarta: Sinar Grafika. Baridwan, Zaki. 2004. Intermediate Accounting. Edisi Kedelapan. Yogyakarta : BPFE. Bastian, Indra dan Suhardjono. 2006. Akuntansi Perbankan. Buku 2. Jakarta: Salemba Empat. Fahmi, Irham. 2008. Analisis Kredit Dan Fraud Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif. Bandung: PT. Alumni. Kasmir. 2010. Manajemen Perbankan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Krismiaji. 2002. Sistem Informasi Akuntansi. Yogyakarta : UDPAMP YKPN Lamp.
SE No.5/22/DNP. 2003. ”Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern Bagi Bank Umum”, diakses tanggal 18 September 2012.
Lubis, Irsan. 2008. “Administrasi Keuangan”, diakses tanggal 4 Desember 2012. Mulyadi. 2010. Sistem Akuntansi. Edisi Ketiga. Cetakan Kelima. Jakarta: Salemba Empat. Narko. 2002. Sistem Akuntansi. Cetakan Ketiga. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama.
Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol. 1 No. 1 April 2013| administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id
74
