SINKRONISASI GELAR SATUAN-SATUAN TNI AD DENGAN STRATEGI PERTAHANAN NEGARA DIHADAPKAN PADA KEMUNGKINAN ANCAMAN SAAT INI DAN KEDEPAN

Kajian Triwulan II TA. 2012 Sinkronisasi Gelar Satuan-Satuan TNI AD dengan Strategi Pertahanan Dihadapkan pada Kemungkinan Ancaman saat ini dan ke depan

Negara

SINKRONISASI GELAR SATUAN-SATUAN TNI AD DENGAN STRATEGI PERTAHANAN NEGARA DIHADAPKAN PADA KEMUNGKINAN ANCAMAN SAAT INI DAN KEDEPAN

BAB I PENDAHULUAN

1. Umum. a. Negara Kesatuan Republik Indonesia secara geografis terletak diantara dua samudra, dua benua, berbatasan langsung dengan beberapa negara dan memiliki panjang garis pantai 81.000 km serta terdiri dari 17.499 pulau besar maupun kecil. Dengan letak geografi Indonesia pada posisi silang tersebut, membawa konsekuensi logis dalam pergaulan bangsa Indonesia dengan bangsa lain di dunia, konsekuensi tersebut bisa berdampak positif yang menguntungkan dan bisa juga berdampak negatif yang dapat merugikan bagi bangsa Indonesia. Guna mengantisipasi dampak dan segala kemungkinan serta akibat yang mungkin terjadi, diperlukan adanya gelar kekuatan dan strategi pertahanan negara yang mampu menjamin keutuhan wilayah, kedaulatan negara dan melindungi segenap bangsa serta seluruh tumpah darah Indonesia. 1


Negara

b. Gelar kekuatan TNI AD yang ada saat ini belum sinkron dan sejalan dengan Strategi Pertahanan Negara dihadapkan dengan luas dan karakteristik wilayah nusantara dikaitkan dengan penyiapan ruang, alat dan kondisi juang yang merupakan inti dari strategi pertahanan negara termasuk implikasi dampak dari pemekaran pemerintahan daerah yang berpengaruh terhadap kendali dan pengawasan serta pembinaan wilayah teritorial, sehingga belum mampu mendukung peran dan tupok TNI AD dalam menyiapkan RAK juang yang tangguh guna menghadapi ancaman saat ini dan kedepan. c. Seskoad sebagai lembaga pengkajian strategis TNI AD memandang perlu membuat kajian tentang sinkronisasi gelar satuan-satuan TNI AD dengan strategi pertahanan negara dihadapkan pada kemungkinan ancaman saat ini dan kedepan, sehingga kajian ini menjadi sebuah rekomendasi dalam rangka gelar satuan TNI AD. 2. Maksud dan Tujuan. a. Maksud. Memberikan gambaran tentang sinkronisasi gelar satuan-satuan TNI AD dengan strategi pertahanan negara dihadapkan pada kemungkinan ancaman saat ini dan kedepan. b. Tujuan. Sebagai bahan masukan kepada pimpinan TNI AD tentang sinkronisasi gelar satuan-satuan TNI AD dengan strategi pertahanan negara dihadapkan pada kemungkinan ancaman saat ini dan kedepan. 2


Negara

3. Ruang Lingkup. Kajian ini disusun dengan tata urut sebagai berikut :

4.

a.

Pendahuluan.

b.

Latar belakang pemikiran.

c.

Data dan Fakta.

d.

Analisa.

e.

Penutup.

Metode dan Pendekatan. a. Metode. Metode yang digunakan dalam penulisan naskah ini adalah deskriptif analisis, yaitu dengan menganalisa data dan fakta yang ada dihadapkan dengan kondisi nyata. b. Pendekatan. Pembahasan naskah ini menggunakan pendekatan kepustakaan.

5.

Pengertian. (terlampir)

3


Negara

BAB II LATAR BELAKANG PEMIKIRAN

6. Umum. Letak geografis Indonesia diantara dua benua dan dua samudra mengakibatkan adanya konsekuensi tantangan yang multidimensi sehingga menuntut adanya strategi pertahanan negara yang tepat untuk mengamankan wilayah tersebut. Tugas untuk melindungi dan mengamankan Indonesia dengan karakteristik negara kepulauan mengisyaratkan tantangan yang kompleks dan berimplikasi pada tuntutan pembangunan dan pengelolaan sistem pertahanan negara yang bisa menghasilkan daya tangkal handal. Untuk pembahasan lebih komprehensif dan utuh, maka dalam kajian ini dilandasi oleh landasan historis, landasan filosofis, landasan operasional dan landasan teori serta dasar pemikiran yang akan mengantar pada pokok bahasan. 7. Landasan Historis. Perjalanan sejarah, postur TNI AD yang meliputi kekuatan, kemampuan dan gelar satuan yang sesuai dengan kebijakan pembangunan kekuatan TNI. Ditahun 1984, gelar komando utama (kotama) TNI AD yang lebih dikenal dengan Komando Daerah Militer (Kodam) yang semula 17 Kodam, sebagian dilikuidasi menjadi 10 Kodam. Ditahun 1999, dengan pertimbangan untuk kepentingan komando dan pengendalian (Kodal) dalam penanganan konflik horizontal satu kodam kembali dioperasionalkan di wilayah Maluku yaitu Kodam XVI/Patimura, sehingga saat itu tergelar 11 Kodam. 4


Negara

Paska reformasi 1998 eskalasi aksi pemberontakan yang bersifat separatis berupa teror, anarkisme, pembunuhan, penculikan, penyanderaan dan berbagai tindakan dehumanisasi menghantui kehidupan masyarakat Aceh. Melihat bayang-bayang kehancuran bangsa yang mengerikan, tokoh masyarakat dan para pejabat pemerintah Aceh atas nama masyarakat, berinisiatif menemui Presiden dan DPR RI meminta Kodam dihidupkan kembali di Aceh. Diawal tahun 2002, aspirasi masyarakat Aceh direspon pemerintah dengan beroperasinya kembali Kodam IM, dengan demikian kotama kewilayahan menjadi 12 Kodam. Pada tahun 2010, di Provinsi Kalimantan Barat telah dioperasionalkan kembali organisasi Kodam XII/Tanjung Pura yang meliputi Provinsi Kalimantan Barat dan Tengah. 8. Landasan Filosofis. a. Landasan Idiil. Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia diyakini telah mampu mempertahankan dan mempersatukan bangsa Indonesia dalam wujud kebhinnekaannya sebagai manusia Indonesia yang beragama dan bertaqwa kepada Tuhan YME, memiliki budi pekerti yang luhur, bermartabat, beradab, bersatu padu sebagai sesama warga bangsa, mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan berbagai masalah serta senantiasa menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan.

5


Negara

Gelar kekuatan TNI AD yang dijiwai oleh Pancasila adalah untuk menciptakan stabilitas keamanan guna mendukung pembangunan nasional dalam rangka mencapai tujuan nasional. b. Landasan Konstitusional. Pembukaan UUD'45 pada alenia ke empat menyatakan pemerintah negara Indonesia wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yang mengamanatkan kepada TNI khususnya TNI AD untuk menjaga kedaulatan NKRI di darat dari berbagai ancaman. Sebagai komponen utama dalam Sishanta, TNI AD berperan sebagai penindak awal pada jajaran terdepan dengan gelar satuannya didukung seluruh komponen pertahanan darat lainnya dalam menghadapi ancaman yang mengganggu kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI di wilayah darat. c. Landasan Konseptual. 1) Ketahanan Nasional. Pada hakekatnya adalah merupakan kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan bangsa dan negara dalam menghadapi setiap ancaman dengan memberdayakan faktor ideologi, politik, sosial budaya, militer, agama serta informasi dan teknologi, untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional. Ketahanan nasional yang tangguh pada dasarnya merupakan suatu kekuatan untuk menghadapi ancaman terhadap kedaulatan NKRI. 6


Negara

2) Wawasan Nusantara. Hakekat wawasan nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 tentang diri dan lingkungan dalam menjaga eksistensi yang serba nusantara dalam mengekspresikan diri ditengah-tengah lingkungan nasional. Wawasan nusantara yang dipahami dan diyakini oleh seluruh bangsa Indonesia akan merupakan benteng tangguh dalam menghadapi kemungkinan adanya ancaman terhadap kedaulatan NKRI. 3) Keamanan Nasional. Undang-undang keamanan nasional yang sampai saat ini masih belum disahkan menjadi salah satu hambatan untuk menerapkan strategi pertahanan negara secara komprehensif dan konsisten. Sementara di sisi lain undang-undang tersebut secara hukum diperlukan guna mewujudkan keamanan nasional yang merupakan syarat mutlak untuk eksistensi bangsa. Sedangkan keamanan nasional adalah komitmen bangsa atas segala macam upaya yang simultan, konsisten dan komprehensif, oleh seluruh warga negara untuk melindungi, menjaga keutuhan kedaulatan serta keselamatan bangsa dan negara, secara efektif dan efisien dari semua sifat, sumber, dimensi dan spektrum ancaman.

7


Negara

9. Landasan Operasional. a. Undang-undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dalam Undang-undang ini. Sistem pertahanan yang bersifat semesta dengan melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Dipersiapkan diartikan sebagai pengelolaan pertahanan yang salah satu wujudnya menata ruang wilayah nasional beserta komponen-komponen pertahanan lainnya menjadi kompartemen wilayah pertahanan dalam rangka menjaga keutuhan NKRI. b. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Otonomi daerah yang dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional dan profesional, hal ini yang harus dikoordinasikan lebih rinci oleh komando kewilayahan dalam membantu Pemda untuk pengembangan dan penataan kompartemen wilayah pertahanan dimasa yang akan datang dengan penyempurnaan produk-produk secara serasi, selaras dan terpadu dengan program pembangunan daerah.

8


Negara

c. Undang-undang RI Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pada pasal 7 Undang-undang TNI Nomor 34 tahun 2004 tentang Tugas Pokok TNI, adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar negara Indonesia tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara maka untuk itu dibutuhkan TNI yang kuat, solid, tangguh dan profesional untuk melaksanakan tugas tersebut. Sedang tugas TNI AD sebagai bagian integral dari TNI sesuai yang termaktub dalam pasal 8 Undang-Undag RI Nomor 34 tahun 2004 adalah melaksanakan tugas TNI matra darat di bidang pertahanan, melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain, melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan-kekuatan matra darat dan melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat. d. Undang-Undang RI Nomor 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang Nasional. Penataan kompartemen wilayah pertahanan berdasarkan pemanfaatan bagi semua kepentingan harus diatur secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan berdasarkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional sehingga tercapai penataan kompartemen wilayah pertahanan yang berkualitas untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan. 9


Negara

e. Peraturan Kasad Nomor Perkasad/105/XII/2011 tanggal 6 Desember 2011 tentang Revisi Pembangunan Kekuatan Pokok Minimum (MEF) Angkatan Darat Tahun 2010-2029, merupakan landasan dan pedoman dalam perencanaan kekuatan pokok minimal yang memiliki daya tangkal 20 tahun ke depan. 10. Landasan Teori. a. Dalam membangun Sishanneg yang diharapkan mampu melaksanakan fungsinya secara efektif sesuai dengan kondisi yang dimiliki Indonesia maka tiga doktrin utama yang dimiliki tetap dapat di pakai sebagai pijakan berupa Sishanta, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, yang secara umum bahwa upaya pengembangan sistem pertahanan negara di Indonesia harus memperhatikan tiga faktor utama, yaitu pertama faktor geo strategi (internal maupun eksternal), kedua faktor perubahan internasional, ketiga faktor gelar operasi militer guna memenangkan perang.1 b. Paska perang dingin banyak bermunculan negara baru yang sampai saat ini masih dalam proses konsolidasi internal dan teridentifikasi masuknya intervensi militer asing (PBB) akibat rendahnya otoritas negara serta ketidak mampuannya untuk menangani berbagai konflik di dalam negeri dan Robert Cooperpun menyimpulkan meningkatnya ancaman internasional karena Anwar, Dewi Fortuna, 2000.” Wawasan Masa Depan tentang Sishankamneg (5-10 Tahun ke Depan), hal 12. 1

10


Negara

adanya kompetisi kekuatan militer, serta terciptanya keamanan regional dengan menolak hadirnya kekuatan dominan, 2 dominasi yang terjadi tidak lagi kekuatan bersenjata melainkan melalui jaringan politik. Hal ini sepertinya akan menjadi inspirasi yang dipilih untuk menentukan gelar dan kekuatan militer yang dibangun. c. Hukum Huntington. Menurut Samuel Huntington, dengan teori clash of civilization dimana masa yang akan datang dalam abad 21 ini seperti diprediksi Huntington akan terjadi konflik atau perselisihan konflik-konflik dalam peradaban dunia, baik itu konflik antar budaya, antar timur barat, antar agama, etnik, konflik perbatasan antar negara dan sebagainya.3 11. Dasar pemikiran.

Berdasarkan perkembangan lingkungan

strategis terdapat kemungkinan ancaman aspek darat ke depan yang merupakan ancaman faktual maupun potensial, berupa ancaman militer dan ancaman nirmiliter. Ancaman invasi militer oleh negara kuat dapat terjadi setiap saat manakala kepentingan negara kuat tersebut di Indonesia terancam. Di lain sisi keberadaan sementara kekuatan angkatan bersenjata negara asing dalam wilayah NKRI yang telah disepakati melalui suatu perjanjian untuk kegiatan penanggulangan bencana, latihan bersama dan kunjungan persahabatan Robert Cooper, 2004. “The breaking of Nation: Order and Chaos” in 21st century”, Michigan University. 3 Samuel Huntington, teori clash of civilization. 2

11


Negara

memiliki kerawanan menjadi sarana pengumpulan data bagi kepentingan mereka. Untuk agresi serta ancaman pelanggaran perbatasan yang dilakukan oleh Malaysia di sepanjang perbatasan Kalimantan Barat dan Timur, penyalah-gunaan perbatasan darat oleh kelompok GSP Papua di perbatasan RI-PNG dan kerawanan pelanggaran perbatasan antara Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste sewaktu-waktu dapat terjadi dan merupakan ancaman faktual. Ancaman nirmiliter berupa gerakan separatis bersenjata, aksi radikal, aksi terorisme, kerusuhan sosial, bencana alam dan konflik komunal sewaktu-waktu dapat terjadi dan merupakan ancaman faktual. Guna mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi akibat perkembangan lingkungan strategis di Indonesia, diperlukan adanya strategi pertahanan negara yang mampu menjamin keutuhan wilayah, kedaulatan negara dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta gelar kekuatan TNI AD yang meliputi gelar kekuatan terpusat sebagai kekuatan pemukul strategis yang dapat disiapkan sewaktu-waktu dan mampu dikerahkan ke semua trouble spot dalam waktu relatif bersamaan, gelar kekuatan kewilayahan diwujudkan dalam bentuk kompartemen pertahanan di wilayah Indonesia dan kekuatan pendukung. Gelar kekuatan TNI AD yang ada saat ini masih belum sinkron dengan strategi pertahanan negara bila dihadapkan pada kemungkinan ancaman saat ini dan kedepan. 12


Negara

BAB III DATA DAN FAKTA

12. Umum. Gelar satuan TNI AD dalam strategi pertahanan negara dihadapkan pada kemungkinan ancaman saat ini dan kedepan masih ada peluang untuk ditata kembali. Artinya bahwa, bila dicermati kekuatan yang tergelar saat ini, masih terkonsentrasi di kota besar dan Pulau Jawa. Kondisi ini didasari atas kebijakan situasional masa lalu dan keterbatasan anggaran pertahanan. Oleh karenanya, upaya mensinkronkan gelar satuan TNI AD dengan strategi pertahanan negara dihadapkan pada kemungkinan ancaman saat ini dan kedepan akan diuraikan lebih lanjut. 13. Gelar satuan TNI AD saat ini. Gelar satuan TNI AD saat ini terdiri dari satuan terpusat, satuan kewilayahan dan satuan pendukung. a. Satuan Terpusat. Satuan terpusat sebagai kekuatan pemukul strategis dapat disiapkan sewaktu-waktu baru mampu dikerahkan menghadapi dua trouble spot dalam waktu relatif bersamaan, dengan rincian sebagai berikut : 1) Kostrad. Terdiri dari 1 Makostrad, 2 Divif, 3 Mabrigif Linud, 6 Mabrigif, 9 Yonif Linud, 16 Yonif, 2 Yonif Raider, 2 Yonkav, 2 Kikavtai, 2 Mamenarmed, 6 Yonarmed, 2 Yonarhanudri, 2 Yonzipur, 1 Denintelpur, 2 Yonbekang, 2 Yonkes, 1 Kikes, 3 Kihub, 3 Kibengharlap, 3 Kipom, 3 Sat Ajen dan 1 Denlatpur. 13


Negara

2) Kopassus. Terdiri dari 1 Makopassus, 2 Magrup Parako, 1 Magrup Sandha, 1 Masatgultor, 1 Pusdikpassus, 6 Yon Parako, 3 Yon Sandha, 2 Yonsus, 1 Denbannik. b. Satuan Kewilayahan. Terdiri dari 13 Makodam, 44 Makorem, 293 Makodim, 3.428 Makoramil, 10 Mabrigif, 9 Yonif Raider, 50 Yonif, 12 Yonif diperkuat pembentukan baru, 10 Yonif diperkuat penebalan, 13 Yonkav, 6 Denkav, 5 Kikavser, 12 Yonarmed, 2 Rai Armed, 1 Mamenarhanud, 8 Yonarhanud, 2 Rai Arhanud, 4 Denarhanud Rudal, 11 Yonzipur, 12 Denzipur, 13 Deninteldam, 44 Timintelrem, 293 Unitinteldim dan 13 Rindam, khusus untuk Kodam IM, Kodam XVI/Patimura, Kodam XVII/Cendrawasih dan Kodam XII/Tanjungpura akan dibentuk Balakdam, dengan rincian sebagai berikut: 1) Kodam I/BB. Terdiri dari 1 Makodam, 5 Makorem, 31 Makodim, 354 Makoramil, 1 Mabrigif, 1 Yonif Raider, 9 Yonif, 1 Yonkav, 1 Kikavser, 1 Yonarmed, 2 Yonarhanudse, 1 Denarhanud Rudal, 2 Yonzipur, 1 Deninteldam, 5 Timintelrem, 31 Unitinteldim dan 1 Rindam. 2) Kodam II/Swj. Terdiri dari 1 Makodam, 5 Makorem, 27 Makodim, 241 Makoramil, 1 Yonif Raider, 4 Yonif, 1 Yonkav, 1 Yonarmed, 1 Rai Arhanud, 1 Yon zipur, 1 Deninteldam, 5 Timintelrem, 27 Unitinteldim dan 1 Rindam.

14


Negara

3) Kodam III/Slw. Terdiri dari 1 Makodam, 4 Makorem, 24 Makodim, 366 Makoramil, 1 Mabrigif, 1 Yonif Raider, 5 Yonif, 1 Yonkav, 1 Kikavser, 2 Yonarmed, 1 Yonarhanudse, 1 Yonarhanudri, 1 Yonzipur, 1 Deninteldam, 5 Timintelrem, 24 Unitinteldim dan 1 Rindam. 4) Kodam IV/Dip. Terdiri dari 1 Makodam, 4 Makorem, 36 Makodim, 585 Makoramil, 1 Mabrigif, 1 Yonif Raider, 6 Yonif, 1 Yonkav, 1 Kikavser, 1 Yonarmed, 1 Yonarhanudse, 1 Yonzipur, 1 Deninteldam, 4 Timintelrem, 36 Unitinteldim dan 1 Rindam. 5) Kodam V/Brw. Terdiri dari 1 Makodam, 4 Makorem, 33 Makodim, 580 Makoramil, 1 Mabrigif, 1 Yonif Raider, 5 Yonif, 1 Yonkav, 1 Kikavser, 1 Yonarmed, 1 Yonarhanudse, 1 Yonzipur, 1 Deninteldam, 4 Timintelrem, 33 Unitinteldim dan 1 Rindam. 6) Kodam VI/Mlw. Terdiri dari 1 Makodam, 2 Makorem, 22 Makodim, 165 Makoramil, 1 Mabrigif, 1 Yonif Raider, 1 Yonif Diperkuat Pembentukan Baru, 4 Yonif, 1 Denkav, 1 Yonarmed, 1 Denarhanud Rudal, 2 Denzipur, 1 Deninteldam, 2 Timintelrem, 22 Unitinteldim dan 1 Rindam. 7) Kodam VII/Wirabuana. Terdiri dari 1 Makodam, 5 Makorem, 36 Makodim, 358 Makoramil, 1 Mabrigif, 1 Yonif Raider, 1 Yonif Diperkuat, 6 Yonif, 1 Yonkav, 1 Kikavser, 1 Yonarmed, 1 Rai Arhanud, 1 Yonzipur, 1 Denzipur, 1 Deninteldam, 5 Timintelrem, 36 Unitinteldim dan 1 Rindam. 15


Negara

8) Kodam IX/Udayana. Terdiri dari 1 Makodam, 3 Makorem, 26 Makodim, 168 Makoramil, 1 Mabrigif, 1 Yonif Raider, 1 Yonif Diperkuat Penebalan, 2 Yonif, 1 Kikav, 1 Denzipur, 1 Deninteldam, 3 Timintelrem, 26 Unitinteldim dan 1 Rindam. 9) Kodam XII/Tanjungpura. Terdiri dari 1 Makodam, 2 Makorem, 13 Makodim, 189 Makoramil, 1 Mabrigif, 1 Yonif Diperkuat Pembentukan Baru, 4 Yonif, 1 Denkav, 1 Yonarmed, 1 Denzipur, 1 Deninteldam, 2 Timintelrem, 13 Unitinteldim dan 1 Rindam. 10) Kodam XVI/Ptm. Terdiri dari 1 Makodam, 2 Makorem, 9 Makodim, 63 Makoramil, 1 Yonif Raider, 2 Yonif Diperkuat Penebalan, 1 Denkav, 1 Denzipur, 1 Deninteldam, 2 Timintelrem, 9 Unitinteldim dan 1 Rindam. 11) Kodam XVII/Cen. Terdiri dari 1 Makodam, 4 Makorem, 13 Makodim, 113 Makoramil, 1 Mabrigif, 5 Yonif, 1 Yonif Diperkuat Penebalan, 1 Denkav, 4 Denzipur, 1 Deninteldam, 4 Timintelrem, 13 Unitinteldim dan 1 Rindam. 12) Kodam Iskandar Muda. Terdiri dari 1 Makodam, 2 Makorem, 16 Makodim, 164 Makoramil, 3 Yonif Diperkuat Penebalan, 3 Yonif Pembentukan Baru, 1 Yonkav, 1 Yonarmed, 1 Denarhanud Rudal, 1 Yonzipur, 1 Deninteldam, 2 Timintelrem, 16 Unitinteldim dan 1 Rindam.

16


Negara

13) Kodam Jaya. Terdiri dari 1 Makodam, 2 Makorem, 8 Makodim, 82 Makoramil, 1 Mabrigif, 3 Yonif, 2 Yonkav, 1 Yonarmed, 1 Menarhanud, 2 Yonarhanudse, 1 Denarhanud Rudal, 1 Denzipur, 1 Deninteldam, 2 Timintelrem, 8 Unitinteldim dan 1 Rindam. c. Kekuatan Pendukung. Dislokasi satuan pendukung saat ini masih tersebar di DKI Jakarta, Jabar, Jatim dan Sumsel serta belum dilengkapi dengan piranti lunak yang dapat dijadikan pedoman dalam pengerahan satuan pendukung dalam gelar satuan TNI AD, adapun satuan pendukung tersebut terdiri dari: 1) Kodiklat TNI AD. Terdiri dari 20 Lemdik yaitu: Pusdikif, Pusdikkav, Pusdik Armed, Pusdik Arhanud, Pusdikzi, Pusdikhub, Pusdikpal, Pusdikpom, Pusdik Bekang, Pusdikku, Pusdikkum, Pusdiktop, Pusdik Ajen, Pusdikkes, Pusdik Intelad, Pusdikter, Pusdik Penerbad, Pusdik Jasad, Pusdik Kowad dan Pusdik Pengmilum serta 1 Puslatpur, 1 Pussimpur dan 1 Lemjiantek.4 2) Puscabfung. a) Pussenif. b) Pussenkav. c) Pussenarmed 4

Postur TNI AD 2005-2024, Mabesad Thn. 2006

17


Negara

d) Pussenarhanud e) Ditziad. (1)

Yonzikon-11/DW.

(2) Yonzikon-12/KJ. (3) Yonzikon-13/KE. (4) Yonzikon-14/SW. (5) Ki Nubika/WDJ. (6) Ki Zihandak/SDS. f) Dithubad.

Yonhub/CW, Bengpushub.

g) Ditpalad. Bengpuspal. h) Ditbekangad. (1)

Yonangrat/PRY.

(2) Yonangair/LTY. (3) Yonperbekud/ARY. i) Ditkesad. j) Ditajenad. k) Dittopad. l) Ditkuad. m) Ditkumad. 18


Negara

n) Puspom. (1) Yonwalprotneg. (2) Staltahmil. 3) 3 Lemdikpus. Seskoad, Akmil dan Secapa AD. 4) 10

Pusfung.

Disinfolahtad,

Disbintalad,

Dispsiad,

Dispenad, Dislitbangad, Disjarahad, Disjasad, Pusintelad, Pusterad dan Puspenerbad. 14. Strategi Pertahanan Negara. Strategi pertahanan negara yang bersifat semesta dilaksanakan dengan melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumberdaya nasional lainnya yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dari segala ancaman, dilaksanakan melalui Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). OMP dilaksanakan dalam rangka menghadapi ancaman militer berupa agresi, invasi, pelanggaran wilayah, sabotase dan spionase dari negara lain, dimana TNI sebagai komponen utama,5 dengan strategi penangkalan dan pertahanan berlapis meliputi palagan luar, palagan utama dan Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Amandemen keempat UUD RI 1945 pasal 11 point (1); dan Penggunaan kekuatan TNI pada OMP dilakukan setelah ada pernyataan perang yang dikeluarkan oleh Presiden melalui mekanisme pengambilan keputusan politik negara. Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma. Hal 56. 5

19


Negara

palagan dalam. Apabila musuh telah berada pada Palagan Dalam, dilaksanakan pertahanan wilayah dan perang berlarut (perlawanan wilayah) dengan serangan balas untuk mengusir musuh keluar dari wilayah Indonesia.6 Dalam pertahanan wilayah dan perang berlarut (perlawanan wilayah) sampai dengan serangan balas, TNI AD berperan sebagai benteng terakhir pertahanan negara untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa. OMSP dilaksanakan untuk membantu atau mendukung Pemerintah dalam menghadapi ancaman militer dan nirmiliter di darat dari dalam negeri berupa separatis bersenjata, aksi radikal, pemberontakan bersenjata, terorisme, kerusuhan sosial, konflik komunal, bencana alam dan ancaman lain berdasarkan keputusan politik negara. Apabila ancaman militer dan nirmiliter dari dalam negeri telah meningkat eskalasinya seperti separatis bersenjata yang membahayakan kedaulatan dan keutuhan NKRI, maka TNI AD sebagai bagian integral dari TNI akan berperan sebagai komponen utama berdasarkan kebijakan politik negara berupa keputusan Presiden RI dengan persetujuan DPR RI guna pemberlakuan situasi darurat militer, dalam rangka menegakkan kedaulatan dan keutuhan bangsa serta Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Strategi pertahanan berlapis dilaksanakan dalam bentuk pertahanan mendalam yang disusun dalam bentuk palagan luar,palagan utama dan palagan dalam. Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma. Hal 57-58 6

20


Negara

Sebuah organisasi di Kanada bernama ”Project Ploughshares” mengadakan penelitian dan menemukan hasil bahwa di dunia terjadi rata-rata 35 perang dan konflik bersenjata setiap tahun. Rentang waktu antara tahun 1995 sampai dengan 2003, atau dalam 9 tahun telah terjadi 300 perang dan konflik bersenjata di dunia. 7 Kondisi ini menunjukkan bahwa setiap negara di dunia sangat rentan terhadap terjadinya perang dan konflik bersenjata. Istilah Romawi “Civis Pacem Para Bellum”, yang berarti “Jika ingin damai bersiaplah untuk perang”, sangat relevan dengan realitas hubungan antar bangsa, sehingga setiap negara di dunia pada umumnya membangun kekuatannya (self preservation with self armament) untuk dapat mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan negaranya. Mengacu kepada riset yang dikemukakan di atas, Indonesia harus menyiapkan diri sebaik mungkin untuk melindungi kepentingan nasional dari ancaman tradisional maupun non tradisional. Kepentingan nasional (baik yang bersifat tetap atau survival, yaitu mempertahankan integritas teritorial, kedaulatan nasional, keselamatan bangsa dan pemulihan ekonomi) maupun kepentingan nasional yang bersifat mendesak atau vital, (meliputi stabilitas regional, stabilitas politik dalam negeri, penegakan hukum, HAM serta keharmonisan antar Suku Agama Ras dan Adat Istiadat) harus tetap dipertahankan demi kedaulatan negara dalam menghadapi negara lain.8

7 8

Sayidiman Suryohadiprojo, Op. Cit., hal. 4 Mayjen TNI Dadi Sutanto, Bahan Ceramah tanggal 26 September 2006.

21


Negara

Konstelasi geografi Indonesia terdiri dari pulau-pulau besar dan rangkaian pulau pulau kecil berjumlah 17.504 dengan luas wilayah keseluruhan 7,7 juta km² terdiri dari 5,8 juta km² lautan sedangkan sisanya seluas 1,9 juta km² merupakan daratan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada sepanjang 81.000 km. Letak Indonesia di posisi silang dan memiliki jumlah penduduk yang besar (keempat di dunia) akan selalu menjadi sasaran perebutan kepentingan bagi negara-negara maju baik untuk sumber bahan baku, tempat pemasaran hasil produksi maupun lalu lintas perdagangan Internasional. Jumlah pulau yang sangat banyak dengan penyebaran penduduk yang tidak merata mengakibatkan seluruh wilayah Indonesia tidak dapat diawasi dengan baik. Disamping itu kondisi medan yang bervariasi memberikan kesulitan tersendiri bagi prajuritnya karena masing-masing pulau memiliki karakteristik yang berbeda sehingga perlu dikenali lebih mendalam setiap aspek medan di setiap pelosok wilayah nusantara agar kesiapan pertahanan negara dapat diyakini akan berjalan dengan baik. Semua bangsa memerlukan jaminan keamanan terutama terhadap ancaman dari luar, dengan tidak mengesampingkan ancaman dari dalam negeri, karena itu setiap negara harus selalu siaga dan waspada menghadapi ancaman dari luar dan dalam negeri. Indonesia menyatakan azas negara kepulauan (Archipelagic State Principle) melalui deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957. Azas negara kepulauan ini mempunyai akibat langsung dengan 22


Negara

negara-negara tetangga dan dunia secara keseluruhan, menyangkut hal-hal batas negara, kebebasan navigasi, lalu lintas perdagangan, eksplorasi dan eksploitasi laut. Walaupun Indonesia dapat menggunakan secara swakelola penerapan azas negara kepulauan/ nusantara namun dalam penerapannya, perlu perundingan dengan negara tetangga dan dukungan pertahanan keamanan negara yang mantap. Pengakuan Dunia Internasional terhadap azas negara kepulauan pada tanggal 10 Desember 1982 di Jamaika membuat bertambahnya tanggung jawab Indonesia untuk menegakkan kedaulatan di darat, di laut dengan angkasa diatasnya. Seiring dengan berjalannya waktu disadari bahwa yang diperlukan adalah suatu konsepsi yang bulat dan menyeluruh untuk pembangunan seluruh bangsa dan negara baik aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Perubahan geopolitik dunia dari bipolar menjadi unipolar pasca selesainya perang dingin mengarahkan semua kondisi kerjasama dalam segala bidang cenderung kearah barat atau liberal melalui instrumen bantuan pembangunan ekonomi kepada negara berkembang dan tertinggal. Kondisi nyata geopolitik dunia saat ini cenderung multi polar disebabkan oleh tingginya saling ketergantungan antar negara yang menimbulkan krisis ekonomi di beberapa negara besar, secara politik, ekonomi dan sosial budaya terjadi pergeseran yang mengakibatkan ketidak stabilan pada semua bidang tersebut. Kondisi demografi Indonesia juga sangat berpengaruh terhadap strategi pertahanan negara, saat ini penyebaran penduduk yang tidak merata ditambah laju pertambahan 23


Negara

penduduk yang masih cukup tinggi akan menimbulkan kerawanan tersendiri. Ketersediaan lapangan pekerjaan yang tidak seimbang dengan laju pertumbuhan jumlah penduduk usia kerja menimbulkan kesenjangan ekonomi yang cenderung melebar seiring waktu dengan ketidak jelasan status negara antara negara agraris atau negara industri. Kerawanan bertambah manakala anggaran pertahanan keamanan negara belum juga mampu untuk mengatur kebijakan rakyat terlatih seperti yang diinginkan dalam strategi pertahanan negara. Keberadaan negara Republik Indonesia yang telah diakui oleh dunia karena kestabilan politik dalam negeri serta peran aktifnya di dunia Internasional memberikan posisi strategis negara Indonesia di mata dunia. Kondisi ini disamping memberikan keuntungan juga akan menimbulkan permasalahan baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan yang dapat mempengaruhi kepentingan-kepentingan nasional maupun internasional. Dihadapkan kepada kondisi geopolitik Indonesia maka penggunaan Operasi Militer untuk Perang dirumuskan dalam bentuk Strategi Pertahanan Negara (SPN) yaitu strategi pertahanan bersifat semesta yang memadukan kekuatan angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara dan seluruh sumberdaya nasional dalam rangka menegakkan kedaulatan negara dan mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. SPN merupakan pertahanan mendalam mulai dari garis batas laut yurisdiksi Zone 24


Negara

Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) didasarkan kepada pertahanan berlapis yaitu palagan luar, palagan pertahanan utama dan palagan dalam. SPN dirancang dalam bentuk: palagan luar yaitu mulai dari ZEEI ke arah luar atau laut bebas, palagan utama mulai ZEEI sampai dengan batas wilayah teritorial Indonesia dan palagan dalam mulai dari wilayah teritorial Indonesia kedaratan atau dari 12 mil laut sampai kedaratan dengan kegiatan operasi militer dalam bentuk perang semesta termasuk perang berlarut untuk mengungguli kekuatan musuh untuk mengusir keluar dari wilayah Indonesia. 9 Wilayah palagan dalam yang dipertahankan dengan mengerahkan semua kemampuan Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara adalah dari wilayah teritorial Indonesia atau dari 12 mil laut sampai kepada daerah pertahanan di daratan. Dari uraian di atas maka jelas bahwa setiap operasi selalu berada dalam 2 atau 3 dimensi yaitu darat, laut dan udara atau dengan pengertian bahwa dalam setiap palagan tidak ada operasi yang berdiri sendiri. Pada fase operasi perlawanan wilayah di palagan dalam, kekuatan TNI AD sebagai benteng terakhir pertahanan bersama seluruh komponen bangsa semakin menonjol. Operasi perlawanan wilayah dilakukan setelah musuh tidak berhasil dihambat secara konvensional, sehingga TNI AD dan rakyat harus melakukan perang berlarut dengan metoda perang gerilya. Kompartemen strategis pertahanan Mabes TNI, Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma (Tridek), hal 56-60, Jakarta 12 Januari 2007. 9

25


Negara

matra darat merupakan bagian dari SPN bersifat semesta, untuk mempertahankan pulau pulau besar dan rangkaian pulau pulau kecil. Dalam rangka pelaksanaan kompartemen strategis pertahanan matra darat, dilaksanakan gelar kekuatan terpusat dan kekuatan kewilayahan. Kekuatan terpusat terdiri dari pemukul strategis (Kostrad dan Kopassus), melaksanakan operasi taktis dan strategis untuk mengatasi ancaman di daerah yang tidak dapat diatasi oleh kekuatan kewilayahan. Sedangkan kekuatan kewilayahan yang berada di setiap kompartemen strategis pertahanan matra darat disiapkan untuk mampu beroperasi di wilayah secara mandiri sebagai penindak awal dan berkelanjutan di wilayah kompartemen sendiri. Kompartemen strategis pertahanan matra darat menjadi pilihan yang efisien dan efektif apabila dihadapkan kepada keterbatasan kemampuan ekonomi negara saat ini, untuk membangun kekuatan militer yang besar dengan sarana dan prasarana berbasis teknologi yang dapat di mobilisasi untuk melindungi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mencermati pengalaman Inggris dalam perang Malvinas, British Task Force yang dibentuk dengan sarana dan prasarana militer berbasis teknologi, tidak dapat melaksanakan operasi jarak jauh atau langsung dari Inggris ke kepulauan Malvinas yang berjarak 7.0008.000 mil dari Inggris. Masih diperlukan dukungan masyarakat dan pangkalan aju di pulau Ascention milik Amerika Serikat yang berjarak 3.800 mil dari Malvinas. Dukungan rakyat diwujudkan antara lain dalam bentuk merubah kapal konvensioal, menjadi kapal 26


Negara

rumah sakit dan kapal pengangkut pasukan maupun logistiknya. Melihat kondisi bangsa Indonesia saat ini, maka menjadi tidak etis apabila kita memaksakan diri untuk mengganti strategi pertahanan negara yang bersifat semesta dengan sistem pertahanan yang hanya mengandalkan teknologi maju. Mengingat saat ini kebutuhan mengatasi kemiskinan masih menjadi prioritas utama negara dari pada harus membangun TNI seperti angkatan bersenjata negara maju. Implementasi strategi pertahanan nusantara dalam bentuk kompartemen strategis di samping sebagai penindak awal dalam menghadapi berbagai ancaman dari dalam dan luar negeri juga bertujuan untuk menjamin tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta), dengan menggunakan totalitas kekuatan dan potensi nasional yang dimiliki masing masing wilayah.10 Penataan kompartemen strategis dilakukan dalam rangka penyiapan aspek geografi, demografi dan kondisi sosial, menjadi Ruang Alat dan Kondisi (RAK) Juang melalui pemberdayaan wilayah pertahanan dengan menggunakan metode pembinaan teritorial karena pada hakekatnya pembinaan teritorial adalah mewujudkan kemanunggalan TNI-Rakyat dan kemanunggalan tersebut merupakan dukungan terhadap TNI AD dalam mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kodiklat TNI AD, Kodam sebagai Kompartemen Strategis Pertahanan Sishanta, Bandung, hal. 23 10

27


Negara

15. Ancaman saat ini dan kedepan. Berdasarkan perkiraan ancaman jangka pendek dari Spamad tahun 2011-2012 dan perkiraan intelijen strategis jangka pendek dari Bais tahun 2011 ancaman yang akan timbul maupun kemungkinan terjadi di wilayah Indonesia, antara lain : a. Ancaman Agresi. Berdasarkan fakta yang ada, ancaman agresi berupa invasi militer negara asing ke wilayah Indonesia kemungkinan kecil terjadi. b. Ancaman Separatis. 1) Ancaman Gerakan Separatis Bersenjata Papua (GSBP). a) Organisasi GSBP terdiri dari dua kelompok besar yaitu Gerakan Separatis Papua Bersenjata (GSPB) dan Gerakan Separatis Papua Politik (GSPP). Kekuatan GSPB saat ini diperkirakan berjumlah sekitar 2.764 orang dengan 215 pucuk senjata. Kelompok GSPB yang terdiri dari kelompok Pemka (Pembela Keadilan) dan kelompok Marvic (Markas Victoria). Kekuatan GSPP saat ini diperkirakan berjumlah sekitar 16.867 orang yang terdiri dari dua organisasi yaitu kelompok bintang Kejora dan kelompok bintang 14 M barat. Kelompok Bintang Kejora terdiri dari PDP, DAP, DAW, PAP, SGP, Front Pepera, Petapa, KNPB. Sedangkan kelompok Bintang 14 M barat terdiri dari WPNCL, WPNA, WPIA, EISHAM, IPWP, ILWP, KNPB, Sayap diplomat luar negeri. 28


Negara

b) Gerakan Separatis Politik Papua (GSPP) akan tetap menyuarakan aspirasinya melalui front politik dan mencari dukungan dari dalam dan luar negeri. GSPP melakukan manuver politik dalam upaya melepaskan Papua dari NKRI. Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh KNPB dan masyarakat peduli Papua, Jumpa pers Perhimpunan Mahasiswa Katholik Republik Indonesia (PMKRI), Mubes MRP yang ditindaklanjuti dengan sidang pleno MRP hasil Mubes II tanggal 16 Juni 2010, rapat tertutup Pansus DPRP di Jayapura merupakan kegiatan pro "M" yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat berbagai isu aktual seperti pelanggaran HAM, Genocide, pelurusan sejarah, peningkatan hak-hak dasar masyarakat Papua, pemekaran wilayah, penarikan TNI dan Polri dari Papua, masalah transmigrasi, Otsus gagal, dialog internasional dan referendum serta menekan pemerintah pusat agar mengakomodir Kep. MRP No.14/MRP/2009 dalam pelaksanaan Pemilukada di Provinsi Papua dan Papua Barat. c) GSP di Papua dengan GSP di PNG berupaya tetap menjaga soliditas diantara mereka dan internasionalisasi permasalahan "Papua dalam rangka melepaskan Papua dari NKRI”.

29


Negara

Selain negara Vanuatu, upaya GSP juga menarik perhatian Parlemen Inggris membawa isu Papua ke Mahkamah Internasional PBB. Kegiatan GSP selama ini selain unjuk rasa/demo/provokasi, juga melakukan kekerasan bersenjata terhadap TNI/Polri di Yambi, penyelundupan amunisi ke pegunungan tengah, penyerangan ke obyek vital, masyarakat sipil, aparat keamanan, menaikkan bendera Bintang Kejora dan aksi kriminal lainnya. 2) Gerakan Separatis Republik Maluku Selatan (RMS). a) Separatis RMS di Maluku melakukan sosialisasi perjuangan untuk mencapai tujuan politik tingkat nasional dan internasional. Mereka melakukan pengibaran bendera Benang Raja (bendera RMS), penyebaran simbol-simbol RMS, melakukan upacara HUT RMS di Den Haag Belanda, deklarasi pengangkatan Presiden RMS yang saat ini dijabat oleh Jhon Watilette (Warga Negara Belanda keturunan Maluku) serta memanfaatkan momentum penting seperti Sail Banda, kunjungan VVIP tamu negara termasuk melakukan penuntutan penangkapan Presiden SBY di Pengadilan Belanda dalam rangka menunjukkan eksistensi dan mencari dukungan dunia internasional. Di samping itu kelompok RMS mendapat bantuan dana dari PAK dan FKMCPR (Belanda). Pok RMS di Belanda mempunyai struktur organisasi yang mengendalikan anggota RMS di Maluku. 30


Negara

b) Upaya yang dilakukan adalah mempengaruhi masyarakat Maluku agar mendukung perjuangannya dengan memanfaatkan setiap moment di Provinsi Maluku Selatan melalui front politik serta berupaya mencari dukungan dari dalam dan luar negeri. 3) Eks GAM/KPA. a) Perjalanan selama enam tahun pelaksanaan MoU di Aceh, pihak mantan GAM/KPA secara sistematis masih melakukan berbagai kegiatan dan manuver politik, baik secara formal maupun informal dalam rangka menggalang kekuatan massa untuk meraih kekuasaan politik pada Pemilukada 2011-2012. Mantan GAM saat ini secara terbuka tidak menuntut merdeka, referendum dan tidak menerima otonomi dalam bentuk apapun, akan tetapi menjalankan pemerintahan sendiri dengan pimpinan dari masyarakat Aceh sendiri. Hal tersebut merupakan fenomena yang merefleksikan bahwa ide separatisme sebagai sebuah ideologi tetap menjadi ancaman laten bagi integritas dan kedaulatan NKRI. b) Mantan GAM di NAD yang terwadahi dalam Komite Peralihan Aceh (KPA) dan Partai Aceh (PA) cenderung makin aktif melakukan manuver berbahaya di bidang politik untuk melaksanakan agenda sistematis tersembunyi GAM dengan tujuan menguasai seluruh aspek kehidupan 31


Negara

masyarakat Aceh. Beberapa manuver politik yang dilakukan antara lain, berupaya menguasai lembaga eksekutif dan legislatif, menggalang keberpihakan LSM/ NGO asing, pengibaran bendera dan lambang GAM, pendangkalan pemahaman Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mengangkat isu pembentukan KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi), pengadilan HAM serta meningkatkan sikap anti TNI. Upaya dalam memenangkan Pemilukada 2011-2012 mantan GAM/KPA sudah menyiapkan calon-calonnya melalui Partai Aceh, baik untuk Gubernur maupun Walikota/Bupati termasuk menyusupkan kader-kadernya ke Parnas/Parlok Non mantan GAM, sebagai bagian dari strategi politik. Tujuan utama mantan GAM bukan memilih Gubernur atau Bupati, tetapi bagaimana mewujudkan pemerintahan sendiri. c) Kegiatan front politik dilakukan melalui tuntutan terhadap Pemerintah Republik Indonesia tentang menyempurnakan Undang-Undang PA Nomor 11 tahun 2006 yang tidak sesuai dengan MoU Helsinki, pembebasan Tapol/Napol mantan GAM, pembentukan KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi), memperluas jaringan melalui pertemuan pejabat negara asing dengan pejabat Pemda dan petinggi mantan GAM/KPA, rapat/pertemuan elit-elit KPA serta upaya pembaharuan Qanun Nomor 3 32


Negara

tahun 2007 yang akan memberikan kewenangan tak terbatas kepada penguatan kewenangan Wali Nanggroe melebihi kewenangan Pemerintah Rl. c. Ancaman pemberontakan bersenjata. Berdasarkan fakta yang ada maka potensi ancaman pemberontakan bersenjata kemungkinan dapat terjadi di Aceh, Ambon dan Papua. Indikasinya masih terdapat senjata api dan bahan peledak yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat serta adanya upaya penyusupan dari kelompok kepentingan dalam dan luar negeri. d. Ancaman terorisme. Berdasarkan fakta yang ada, aksi terorisme kemungkinan besar dapat terjadi oleh kelompok radikal dengan sasaran yang bervariasi baik perusahaanperusahaan serta perkantoran milik negara asing dan sekutunya yang dinilai tidak sepaham dengan keyakinannya, tempat berkumpul warga asing, kepala negara dan pejabat pemerintah, tamu negara, obyek vital nasional serta fasilitas asing terutama milik AS dan sekutunya di Indonesia. Aksi teror kemungkinan terjadi di Provinsi Aceh, Kota Medan, Provinsi Jabar, Jateng, Jatim, Bali, Sulsel, Poso dan Ambon. e. Ancaman keamanan wilayah perbatasan. Secara kelembagaan, penanganan perbatasan Indonesia dengan negaranegara tetangga masih dilakukan secara parsial dan bersifat ad hoc, melalui pembentukan komite yang dibentuk berdasarkan kesepakatan dua negara dan belum dikelola suatu lembaga 33


Negara

khusus. Penanganan permasalahan perbatasan dengan negara lainnya tidak melalui forum khusus, namun melalui pertemuanpertemuan bilateral. Dalam penanganan perbatasan ini, terdapat 3 (tiga) negara yang memiliki/forum bersama dengan Indonesia diantaranya negara Malaysia, Timor Leste dan PNG. Komitekomite tersebut antara lain: 1) General Border Commitee (GBC) RI-Malaysia, diketuai Panglima TNI. 2) Joint Border Commitee (JBC) RI-Papua Nugini, diketuai Mendagri. 3) Joint Border Commitee RI-RDTL, diketuai Dirjen PUM Depdagri. 4) Joint Border Commitee RI-Malaysia (JCM), diketuai Departemen Luar Negeri yang bersifat kerja sama bilateral. Meskipun komite bersama ini telah melaksanakan berbagai kegiatan terutama yang mengarah kepada pembangunan kedua wilayah perbatasan dengan diimplementasikan dalam pembangunan ekonomi untuk mendukung terciptanya wilayah perbatasan yang aman dan tertib. Namun demikian potensi untuk terjadinya pelanggaran dan penyalahgunaan wilayah perbatasan masih sangat terbuka, mengingat panjangnya wilayah perbatasan maupun kondisi medan yang terjal dibeberapa bagian wilayah tersebut sehingga tidak semua tempat/perbatasan dapat diawasi 34


Negara

dengan baik. Adapun perkiraan ancaman keamanan wilayah perbatasan yang mungkin terjadi: 1) RI-Malaysia. a) Gangguan keamanan yang menonjol adalah human trafficking, illegal logging, smuggling, pergeseran patok perbatasan. Pada blank area tidak ditempatkan Pos Pam baik oleh Rl maupun Malaysia sehingga rawan terhadap tindak pelanggaran. b) Terjadinya konflik kepentingan terkait dengan permasalahan ekonomi (pencurian kayu secara ilegal, klaim ladang minyak), trafficking in person dan sembako di wilayah antara Tarakan Indonesia dengan Tawao Malaysia serta penyelundupan melalui pintu masuk Long Nawang, Apaoping dan Entikong diantaranya narkoba jenis sabu dan tabung gas elpiji. Penambangan batu bara di perbatasan, disinyalir eksplorasinya masuk ke Indonesia melaui terowongan. c) Adanya perekrutan Askar Wathaniah di daerah perbatasan di wilayah Malaysia. Di daerah ini juga terdapat pemberian bantuan sembako, adanya kepemilikan kartu identitas (ID) kependudukan ganda dan adanya pelayanan dan pengelolaan perawatan kesehatan serta pendidikan yang lebih baik oleh Pemerintah Malaysia. 35


Negara

d) Masalah Perairan Karang Unarang Laut Sulawesi masih dalam perundingan. Dalam penyelesaian masalah tersebut, Malaysia bersifat mendua yaitu sebagai negara kontinental dan negara kepulauan, menggunakan peta tahun 1979 secara sepihak, sedangkan UNCLOS tahun 1982.

Indonesia

menggunakan

2) RI-PNG. a) Pelintas batas yang tidak dilengkapi dokumen resmi dan perebutan tanah ulayat. Beberapa permasalahan perbatasan masih belum dapat diselesaikan seperti batas darat, trans national crime dan pelintas batas ilegal serta adanya dua desa yaitu Mantikin dan Warasmol yang terletak di wilayah Indonesia namun dihuni oleh warga negara PNG. b) Banyaknya pelintas batas RI-PNG yang tidak menggunakan kartu lintas batas melewati pos batas skouw-wutung dengan memanfaatkan tidak adanya kewenangan Pamtas TNI untuk melakukan pemeriksaan para pelintas batas selain aparat CIK (Bea Cukai, Imigrasi dan Karantina) . Kondisi ini dimanfaatkan oleh kelompok Gerakan Separatis Papua yang menggunakan wilayah perbatasan darat kedua negara sebagai basis operasi.

36


Negara

3) RI-RDTL. a) Pelanggaran wilayah Rl dilakukan oleh warga RDTL di perbatasan melalui jalan alternatif dengan melakukan penyelundupan sembako, BBM, ternak dan lain-lain dari wilayah Rl ke RDTL disebabkan perbedaan harga yang signifikan. b) Masih terdapat permasalahan tiga titik batas yang belum disepakati yaitu Memo Kab. Belu 37 Ha, Bijael Sunan Oben Kab. TTU 141 Ha dan Noel Besi/Citrana Kab. Kupang 109 Ha. Masalah penggunaan lahan seluas 1.062 hektar di Kecamatan Amfoang Timur, Kupang, Nusa Tenggara Timur, oleh warga Timor Leste saat ini sudah ditangani pemerintah melalui Departemen Luar Negeri. c) Adanya warga negara RDTL di Distrik Oecusi ( wilayah enclave dari RDTL yang berada di dalam propinsi NTT ) yang bila bepergian ke wilayah RDTL lainnya harus melalui wilayah Rl baik darat maupun perairan yang sampai saat ini tidak sesuai dengan prosedur. d) Di perairan sekitar Pulau Batek terjadi penangkapan ikan secara ilegal, perusakan lingkungan (terumbu karang) oleh para nelayan serta kunjungan oleh aparat dan masyarakat Timor Leste. Saat ini sudah dibangun mercu suar oleh pemerintah Rl. f. Ancaman keamanan obyek vital strategis. Sabotase dan aksi terorisme kemungkinan terjadi, baik yang dilakukan oleh pihak 37


Negara

dari dalam maupun luar negeri seperti di Aceh, Sumut, Riau, Sumsel, Babel, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, Bali, Kaltim, Sulsel dan Papua. g. Ancaman keamanan VVIP. Ancaman keselamatan dan keamanan Presiden, Wakil Presiden dan keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara kemungkinan besar dapat terjadi, kegiatan yang dilakukan antara lain unjuk rasa, sabotase oleh kelompok tertentu dengan berbagai bentuk kegiatan maupun aksi terorisme. h. Ancaman konflik komunal yang bernuansa SARA, sengketa Pemilukada dan batas wilayah, perang antar kelompok preman serta konflik antar Ormas kemungkinan besar dapat terjadi, di wilayah Aceh, Banten. Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, Sulteng, Maluku, Papua, Kalteng, NTB, Bali dan NTT. i. Ancaman bencana alam. Kebakaran hutan, bencana banjir, tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi dan tsunami kemungkinan besar dapat terjadi di daerah rawan bencana alam antara lain : Aceh, Sumut, Padang, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Sulsel, NTB, NTT, Ambon, Papua Barat. j. Ancaman kejahatan lintas negara. Kegiatan illegal fishing, illegal mining, illegal logging, drugs trafficking, money laundering, human trafficking dan Cyber Crime yang kemungkinan besar dapat terjadi di Provinsi Kalbar, Kaltim, Sultra, NTT dan Papua.

38


Negara

BAB IV ANALISA

16. Umum. Menganalisa gelar satuan TNI AD merupakan salah satu upaya untuk membangun pertahanan negara Indonesia yang diselenggarakan atas dasar keyakinan pada kekuatan dan kemampuan sendiri. Indonesia tidak mungkin dapat menyandarkan keselamatan negara dan bangsa Indonesia kepada negara lain serta Indonesia juga tidak berada dalam suatu pakta pertahanan dengan negara lain. Kondisi geografis Indonesia yang unik memerlukan pendekatan yang khusus untuk menerapkan secara tepat strategi pertahanan negara yaitu Sistem Pertahanan Semesta yang intinya pada pertahanan pulau besar dan rangkaian pulau kecil sehingga akan lebih berdaya guna dan realistis jika dalam penyusunannya selalu mempertimbangkan secara analitis mengenai faktor lingkungan strategis yang berlaku. Di samping perkembangan lingkungan strategis juga kondisi obyektif Indonesia merupakan faktor yang tidak kalah penting. Dengan pengertian lain bahwa konsep strategis pertahanan negara dijiwai oleh nilai-nilai dasar yang terkandung dalam wawasan nusantara serta mampu memberikan kontribusi positif kepada ketahanan nasional dan sesuai dengan pandangan geopolitik bangsa 39


Negara

Indonesia yang melihat tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan wadah beserta isinya secara utuh dan bulat, meliputi seluruh wilayah geografi nasional beserta segenap potensi dan kekuatan politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan keamanan. Ratifikasi konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional tahun 1982 dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985, membawa konsekuensi antara lain kewajiban mengakomodasikan kepentingan internasional dalam penggunaan wilayah laut yurisdiksi nasional. Oleh karena itu penetapan alur laut kepulauan yang mencakup Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok dan Selat Makasar serta penentuan batas ZEE dan landas kontinen antara Indonesia dengan negara-negara tetangga akan membawa konsekuensi keterbukaan Indonesia dan perkembangan yang dinamis di masa mendatang termasuk didalamnya masalah tradisional perbatasan yaitu pelanggaran batas wilayah yang merupakan permasalahan di masa depan dalam pemenuhan kebutuhan ruang hidup di era globalisasi. Dengan mengingat 17.508 pulau besar dan kecil yang ada di Indonesia belum secara keseluruhan dapat terawasi dengan baik maka sistem pertahanan pulau besar dan rangkaian pulau kecil masih relevan bila mengingat anggaran pertahanan yang masih jauh dari ideal, namun perlu dikembangkan sistem pertahanan wilayah yang sementara ini masih bertumpu kepada sistem senjata sosial, sehingga terpenuhi keseimbangan antara pemanfaatan sistem senjata teknologi dan sistem senjata sosial yang tersinergikan dalam 40


Negara

kompartementasi wilayah sehingga pulau pulau besar tersebut ibarat kapal induk dengan persenjataan yang lengkap dan di dukung komponen lain yang militan dan dapat diandalkan. Namun hal ini juga harus di dukung dengan proyeksi pembangunan nasional yang harus merata di masa yang akan datang sehingga akan memudahkan dalam perimbangan kekuatan antar kompartemen wilayah. Struktur penduduk Indonesia menunjukkan ketidak seimbangan kesempatan kerja dengan lapangan kerja, tingkat pendidikan yang masih rendah sehingga berakibat rendahnya produktivitas bangsa, jumlah penduduk miskin yang rasionya masih cukup tinggi memberikan tambahan persoalan sosial lainnya disamping penyebaran penduduk yang tidak merata. Dengan demikian ancaman nyata bagi Indonesia saat ini dan ke depan di bidang demografi adalah lemahnya sumber daya manusia serta lemahnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan struktur sosial yang tidak terencana dengan baik seperti perpindahan penduduk dari desa ke kota, pergantian pekerjaan dari pertanian ke industri telah melahirkan golongan menengah baru yang mengembangkan gaya hidup dan konsumsi baru sehingga melebarkan kesenjangan sosial dengan penduduk yang kurang bisa memanfaatkan peluang yang ada dan yang kalah bersaing. Hal ini merupakan kerawanan sosial dan potensi konflik sosial dalam mewujudkan ketahanan nasional.

41


Negara

Jumlah penduduk Indonesia yang semakin besar karena usia harapan hidup yang makin meningkat sebagai konsekuensi logis meningkatnya kesehatan masyarakat serta penambahan sarana kesehatan, tenaga paramedis serta meningkatnya gizi masyarakat berakibat makin bertambahnya potensi konflik sosial akibat penyebaran penduduk yang tidak merata karena terkonsentrasi di Jawa dan Sumatera serta kesenjangan sosial akibat persaingan kerja yang tinggi sehingga banyak pengangguran yang bisa menimbulkan kriminalitas dan kerawanan penghasutan pihak berkepentingan dengan motif ekonomi, di lain sisi masih banyak sekali lahan di luar Jawa yang belum di manfaatkan akibat kebijaksanaan sistim transmigrasi yang kurang tepat sehingga transmigran yang sudah ada justru setelah sekian tahun kembali lagi ke daerah asalnya akibat infra struktur di daerah baru yang belum mendukung kehidupan dan penghidupan secara layak. Kondisi sosial di Indonesia saat ini di bidang idiologi masih memiliki kerawanan ancaman dari kelompok Raka,Raki dan Rala yang berpotensi menyebarkan idiologinya melalui penduduk miskin dengan imbalan materi, dilain sisi penguatan kecintaan terhadap Pancasila dan NKRI walaupun diterapkan dalam mata pelajaran wajib di semua tingkatan pendidikan namun serbuan budaya asing seiring waktu melemahkan nasionalisme dan patriotisme sebagai output yang diharapkan. Dibidang politik justru semakin menimbulkan kerawanan yang besar akibat politik praktis yang 42


Negara

kurang sehat yang dilaksanakan oleh kader kader partai politik yang banyak menimbulkan antipasti masyarakat yang traumatis dan menjadikan golput menjadi pilihan karena menurunnya tingkat kepercayaan rakyat terhadap parpol. Kondisi ini diperparah dengan maraknya pihak asing yang berinvestasi di bidang sumber daya alam Indonesia namun tidak dimbangi dengan perangkat undang-undang dan peraturan yang menguntungkan Bangsa Indonesia bahkan justru menekan kehidupan rakyat di sekitar sumber daya alam tersebut sehingga banyak sekali terjadi bentrokan dan kerusuhan sosial yang dipicu adanya tambang dan sumber daya alam lain yang di kelola oleh asing. Hal ini diperparah dengan daya tawar negara Indonesia yang relatif lemah untuk merevisi kontrak karya yang ada sehingga secara nyata terlihat bahwa dominasi negara asing dalam pengaturan penggunaan sumber daya alam Indonesia lebih menonjol. Secara umum sampai saat ini belum ada perundangan yang komprehensif yang mengatur tentang sistem penentuan, penyiapan, pelatihan dan penggunaan rakyat terlatih dikaitkan dengan sistem pertahanan semesta sehingga tidak ada kosepsi yang jelas menggambarkan cetak biru tentang rakyat terlatih sebagai komponen pendukung dalam sistem pertahanan semesta Indonesia baik di masa kini maupun ke depan. Perang rakyat semesta diselenggarakan berdasarkan tatanan unsur kekuatan, perwujudan usaha, dan sarana perjuangan. Tatanan segenap unsur kekuatan diselenggarakan secara menyeluruh, 43


Negara

terpadu, dan terarah dibawah kesatuan komando dan strategi sehingga merupakan satu totalitas perjuangan. Perwujudan usaha secara total mencakup perlawanan bersenjata yang berintikan TNI, didukung oleh unsur perlawanan tidak bersenjata yang berintikan unsur pertahanan nirmiliter dalam kesatuan kesemestaan, untuk menghadapi setiap kekuatan asing yang menyerang dan menduduki sebagian atau seluruh wilayah Indonesia. Sarana perjuangan bangsa bertumpu pada kekuatan rakyat yang dipersenjatai secara fisik dengan kemampuan bela negara yang tinggi serta secara psikis dengan ideologi Pancasila. Secara psikis diwujudkan dalam usaha menanamkan kecintaan kepada tanah air dan NKRI, menumbuh kembangkan kesadaran berbangsa dan bernegara, persatuan dan kesatuan bangsa dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan kesadaran serta tanggung jawab akan hak dan kewajiban dalam usaha pembelaan negara, serta melengkapi diri dengan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai pengejawantahan dari sistem senjata sosial. Sedangkan Secara fisik diwujudkan ke dalam pemberian bekal keterampilan fisik, baik melalui wadah prajurit TNI maupun sebagai rakyat terlatih yang dipersiapkan untuk menjadi komponen cadangan, yang didukung oleh pengetahuan dan keterampilan menggunakan peralatan dan persenjataan militer serta menguasai taktik dan strategi bertempur sebagai pengejawantahan sistem senjata teknologi. 44


Negara

Dalam menghadapi perang rakyat semesta dalam bentuk perang berlarut , terdapat 5 (lima) hal yang harus dibangun dan dijaga, yakni yang terkait dengan sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial, sistem teknologi dan sistem pertahanan. Sistem politik harus tetap diarahkan untuk menjaga dan memelihara Pancasila sebagai dasar falsafah seluruh bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta dijadikan sebagai dasar perjuangan. Sistem politik juga menjamin keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan perjuangan sampai membuahkan kemenangan. Dalam mewujudkan sistem politik tersebut, revilitasi nilai-nilai Pancasila harus menjadi prioritas utama untuk dilaksanakan secara berlanjut. Sistem ekonomi Indonesia harus mampu menopang kesinambungan dengan membangun struktur ekonomi yang kuat, mandiri dan berdaya saing serta didukung oleh system distribusi yang menjangkau seluruh nusantara. Sistem sosial budaya Indonesia harus memacu kehidupan masyarakat yang kompetitif dan produktif, yang dilandasi oleh nilai dan semangat juang, disiplin yang tinggi, dan kerja keras untuk mengejar kemajuan sehingga pada gilirannya akan menghadirkan masyarakat Indonesia yang tangguh dan berdaya saing. Bersamaan dengan sistem yang lain sistem teknologi dibangun untuk memacu pertumbuhan industri nasional guna mewujudkan kemandirian dengan menghasilkan produk-produk dalam negeri, baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun kebutuhan pertahanan.

45


Negara

Selanjutnya sistem pertahanan dibangun dan dikembangkan untuk menjaga, mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara serta keutuhan wilayah NKRI. Sistem pertahanan diperankan oleh TNI yang tangguh dan profesional, didukung oleh seluruh rakyat dalam sistem pertahanan semesta yang berdaya tangkal tinggi serta menjamin stabilitas keamanan nasional yang memungkinkan terselenggaranya pembangunan nasional. Sistem pertahanan Indonesia adalah sistem pertahanan semesta dikembangkan dengan mengedepankan kemampuan penangkalan yang bertumpuan pada kekuatan TNI sebagai komponen utama dan di dukung seluruh rakyat Indonesia. Pertahanan Indonesia dibangun dalam strategi secara berlapis yang memadukan lapis pertahanan militer dan lapis pertahanan nirmiliter sebagai satu kesatuan pertahanan. 11 Dalam rangka menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah darat perlu adanya gelar satuan di seluruh wilayah Indonesia yang terbagi dalam beberapa kotama. Penggelaran satuan ini berdasarkan kebutuhan dan kemungkinan ancaman yang akan timbul, sehingga dalam penempatannya didasarkan kepentingan strategis. Gelar satuan dapat dilakukan oleh satuan terpusat, kewilayahan maupun pendukung dan bersifat fleksibel sehingga pengembangan gelar satuan dapat tetap ataupun berubah sesuai kebutuhan dan perkiraan ancaman baik dari dalam maupun luar negeri dalam kurun waktu atau periode tertentu. 11

Buku putih Pertahanan RI cetakan tahun 2008.

46


Negara

17. Sinkronisasi gelar satuan terpusat dengan strategi pertahanan dihadapkan Ancaman. a. Kostrad.

Satuan yang tergelar adalah: 1 Makostrad, 3

Divif, 3 Mabrigif Linud, 6 Mabrigif, 9 Yonif Linud, 16 Yonif, 2 Yonif Raider, 3 Yonkav, 3 Kikavtai, 3 Mamenarmed, 9 Yonarmed, 3 Yonarhanudri, 3 Yonzipur, 1 Denintelpur, 3 Yonbekang, 2 Yonkes, 1 Kikes, 3 Kihub, 3 Kibengharlap, 3 Kipom, 3 Sat Ajen dan 1 Denlatpur. Gelar satuan terpusat dengan strategi pertahanan negara dihadapkan kemungkinan ancaman yang terjadi perlu adanya pengembangan 1 Divisi, sesuai dengan rancangan MEF TNI AD maka tinjauan gelar satuan ditingkat pusat dianggap sudah memadai.12 Namun apabila dihadapkan pada ancaman terhadap wilayah NKRI yang terbentang luas, maka disposisi satuan Kostrad saat ini masih memerlukan alat transportasi yang cepat dengan jumlah yang banyak untuk dapat segera mencapai sasaran operasi diseluruh pelosok wilayah Indonesia. Kekuatan satuan terpusat yang kita miliki baru dapat diproyeksikan pada 2 (dua) trouble spot, kedepan perlu diproyeksikan pada tiga trouble spot. Sehingga diharapkan dapat dikerahkan keseluruh wilayah dalam waktu yang bersamaan. Meskipun demikian pengerahan kekuatan tersebut masih sangat dipengaruhi kemampuan angkut yang sangat terbatas. Revisi Pembangunan Kekuatan Pokok Minimum (MEF) Angkatan Darat Tahun 20102029. 12

47


Negara

b. Kopassus. Untuk gelar kekuatan satuan Kopassus yang ada saat ini terdiri 2 (dua) Grup Parako, 1 (satu) Grup Sandha, 1 (satu) Satgultor dan 1 (satu) Pusdik Passus serta Makopassus masih tetap dipertahankan karena masih dapat mendukung tugas pokok TNI AD. Hal ini didasarkan atas peran dan tugas Kopassus yang digerakkan pada operasi dalam susunan satuan-satuan yang kecil. Sehingga bila dikerahkan ke daerah rawan konflik tidak memerlukan sarana transportasi jumlah yang banyak, dengan catatan perlu adanya pemenuhan dan pemutakhiran Alkapsus yang sangat vital peranannya dalam operasi khusus yang akan dilaksanakan. c. Dengan kemungkinan ancaman saat ini dan kedepan yang sulit diprediksi serta kompartemen wilayah yang belum sepenuhnya siap dalam menghadapi ancaman militer maupun nirmiliter dengan eskalasi yang tinggi maka pengerahan balakhanpus untuk menangkal ancaman masih sangat mungkin terjadi. Oleh karenanya alat transportasi yang dapat diandalkan kecepatannya sangat diperlukan. Perlu dipikirkan bahwa tiaptiap wilayah minimal setingkat kabupaten memiliki daerah penerjunan/pendaratan sehingga pengerahan Balakhanpus dapat dengan cepat dikerahkan ke trouble spot baik didaratkan maupun diterjunkan sesuai dengan situasi dan kondisi serta eskalasi ancamannya. Sementara dengan ancaman militer yang mungkin terjadi dan melibatkan negara lain maka komando gabungan yang 48


Negara

melibatkan ketiga matra akan lebih efektif dan berhasil. Secara umum untuk gelar kekuatan Balakhanpus (Kostrad dan Kopassus) sudah cukup, dengan demikian satuan tersebut perlu diarahkan pada pemenuhan personel serta alutsista sesuai dengan TOP dan DSPP. 18. Sinkronisasi gelar satuan kewilayahan dengan strategi pertahanan dihadapkan Ancaman. a. Pada

saat

ini

gelar

kekuatan

kewilayahan

TNI

AD

menggunakan gelar dalam bentuk kompartementasi dimana wilayah Indonesia dibagi menjadi 13 Kodam. Kodam sebagai kompartemen strategis menggunakan wilayah untuk kepentingan militer, bertanggungjawab atas keselamatan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara, maka gelar kewilayahan saat ini menggunakan strategi pertahanan darat yaitu strategi pertahanan pulau besar dan rangkaian pulau-pulau kecil. Pembagian wilayah saat ini terdapat 13 Kodam, dengan perbandingan luas wilayah tanggungjawab dan personel yang tersedia maka masih terdapat titik lemah dibeberapa Kodam terutama permasalahan dalam rentang kendali dan rantai komando sehingga akan sulit untuk mewujudkan RAK juang yang tangguh dan berpengaruh langsung terhadap kemampuan serta batas kemampuan Kodam terutama di wilayah Sulawesi dan Papua, maka perlu membangun/ menambah beberapa Kodam baru terutama di wilayah rawan dan perbatasan darat/laut dengan negara tetangga. 49


Negara

Sangat perlu mendapat perhatian adalah pemenuhan/ penyesuaian personel sesuai TOP dan masing-masing satuan perlu rematerialisasi alutsista yang sudah ada serta pengadaan baru untuk kebutuhan yang sangat mendesak. 1) Kodam I/BB. (Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepri dan Riau). Satuan yang tergelar terdiri dari: 1 Makodam, 5 Makorem, 31 Makodim, 354 Makoramil, 1 Mabrigif, 1 Yonif Raider, 9 Yonif, 1 Yonkav, 1 Kikavser, 1 Yonarmed, 2 Yonarhanudse, 1 Denarhanud Rudal, 2 Yonzipur, 1 Deninteldam, 5 Timintelrem, 31 Unitinteldim dan 1 Rindam. Ditinjau dari gelar kekuatan minimal sudah cukup baik. 2) Kodam II/Sriwijaya. (Provinsi Jambi, Bengkulu, Sumsel, Lampung dan Bangka Belitung). Satuan yang tergelar terdiri dari: 1 Makodam, 5 Makorem, 27 Makodim, 241 Makoramil, 1 Yonif Raider, 4 Yonif, 1 Yonkav, 1 Yonarmed, 1 Yon Arhanudse, 1 Yon zipur, 1 Deninteldam, 5 Timintelrem, 27 Unitinteldim dan 1 Rindam. Ditinjau dari gelar kekuatan minimal sudah cukup baik. Hanya yang perlu mendapat perhatian adalah Satuan tempur di Bangka Belitung yang saat ini berkekuatan satu Kompi, ditingkatkan menjadi satu Batalyon. Kompi-Kompi tersebut di gelar antara lain di P. Bangka dan P. Belitung. Untuk efektifitas komando dan pengendalian dalam gelar satuan pembentukan Brigif baru di Lahat.

maka

diperlukan 50


Negara

3) Kodam III/Siliwangi. (Provinsi Jawa Barat dan Banten). Satuan yang tergelar terdiri dari: 1 Makodam, 4 Makorem, 24 Makodim, 366 Makoramil, 1 Mabrigif, 1 Yonif Raider, 5 Yonif, 1 Yonkav, 1 Ki-kavser, 2 Yonarmed, 1 Yonarhanudse, 1 Yonarhanudri, 1 Yonzipur, 1 Deninteldam, 5 Timintelrem, 24 Unitinteldim dan 1 Rindam. Secara umum gelar kekuatan yang ada sudah mencukupi dan bisa mengcover tugas sesuai tanggung jawab wilayahnya. 4) Kodam IV/Diponegoro. (Provinsi Jawa Tengah dan DIY). Satuan yang tergelar terdiri dari: 1 Makodam, 4 Makorem, 36 Makodim, 585 Makoramil, 1 Mabrigif, 1 Yonif Raider, 6 Yonif, 1 Yonkav, 1 Kikavser, 1 Yonarmed, 1 Yonarhanudse, 1 Yonzipur, 1 Deninteldam, 4 Tim-intelrem, 36 Unitinteldim dan 1 Rindam. Sesuai karakteristik dan luas wilayah pertanggung jawabannya gelar satuan yang ada sekarang sudah mencukupi dan mampu menjawab tantangan tugas. 5) Kodam V/Brawijaya. (Provinsi Jawa Timur). Satuan yang tergelar terdiri dari: 1 Makodam, 4 Makorem, 33 Makodim, 580 Makoramil, 1 Mabrigif, 1 Yonif Raider, 5 Yonif, 1 Yonkav, 1 Kikavser, 1 Yonarmed, 1 Yonarhanudse, 1 Yonzipur, 1 Deninteldam, 4 Timintelrem, 33 Unitinteldim dan 1 Rindam. Secara umum gelar kekuatan yang ada sekarang sudah mencukupi guna melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. 51


Negara

6) Kodam VI/Mulawarman. (Provinsi Kaltim dan Kalsel). Satuan yang tergelar terdiri dari: 1 Makodam, 2 Makorem, 22 Makodim, 165 Makoramil, 1 Mabrigif, 1 Yonif Raider, 1 Yonif Diperkuat Pembentukan Baru, 4 Yonif, 1 Denkav, 1 Yonarmed, 1 Denarhanud Rudal, 2 Denzipur, 1 Deninteldam, 2 Timintelrem, 22 Unitinteldim dan 1 Rindam. Di wilayah ini terdapat + 1.038 km garis perbatasan dengan Negara Malaysia sehingga secara tradisional terdapat kerawanan berupa pelanggaran dan penyalahgunaan wilayah perbatasan. Untuk menghadapi ancaman tersebut perlu ditempatkan satuan pengamanan disepanjang perbatasan. Gelar kekuatan satuan Kodam VI/Mulawarman masih belum memenuhi tuntutan apabila dihadapkan dengan penugasan pengamanan perbatasan. Kedudukan satuan Banpur cukup jauh dengan perbatasan. Sedangkan Batalyon yang berada di Malinau sangat terbatas kemampuannya dihadapkan dengan medan yang cukup luas dan ekstrim. Dengan demikian gelar kekuatan yang ada sekarang masih perlu ditingkatkan. Selanjutnya Kodam perlu memiliki satu Skuadron Helly serba guna yang dapat memberikan mobilitas khusus untuk melaksanakan tugas pengamanan perbatasan di Kalimantan Timur. Mengingat kondisi geografi yang sangat terjal dan sebagian masih terisolasi maka perlu dipertimbangkan untuk dislokasi dan 52


Negara

penebalan satuan Banpur yang telah ada sehingga lebih dekat dan mudah dikerahkan untuk membantu satuan infanteri di perbatasan. 7) Kodam VII/Wirabuana. (Provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Gorontalo) Satuan yang tergelar terdiri dari: 1 Makodam, 5 Makorem, 36 Makodim, 358 Makoramil, 1 Mabrigif, 1 Yonif Raider, 1 Yonif Diperkuat, 6 Yonif, 1 Yonkav, 1 Kikavser, 1 Yonarmed, 1 Yonarhanudse, 1 Yonzipur, 1 Denzipur, 1 Deninteldam, 5 Timintelrem, 36 Unitinteldim dan 1 Rindam. Sangat perlu mendapat perhatian adalah pulau terdepan yang belum tergelar Satuan tempur yaitu di Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Talaud. Saat ini baru tergelar satuan Kowil setingkat Koramil, maka kedepan perlu segera direalisasikan pemekaran Koramil menjadi Kodim. Dengan wilayah yang luas serta mempertimbangkan potensi konflik yang ada maka gelar satuan TNI AD di Sulawesi masih kurang memadai untuk menjawab tantangan tugas. Dengan kondisi ini terdapat rentang kendali yang cukup panjang, beban potensi konflik perbatasan maka perlu pertimbangan segera untuk merealisasikan reorganisasi Kodam VII/Wirabuana menjadi dua Kodam. Kodam VII/ Wirabuana yang ada sekarang membawahi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara serta 53


Negara

membentuk Kodam baru sesuai dengan postur yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan yang membawahi wilayah Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo dan Sulawesi Tengah. Dengan demikian Kodam baru tersebut disiapkan untuk menghadapi ancaman dari utara/barat dan timur. 8) Kodam IX/Udayana. (Provinsi Bali, NTB dan NTT). Satuan yang tergelar terdiri dari: 1 Makodam, 3 Makorem, 26 Makodim, 168 Makoramil, 1 Mabrigif, 1 Yonif Raider, 1 Yonif Diperkuat Penebalan, 2 Yonif, 1 Kikav, 1 Denzipur, 1 Deninteldam, 3 Timintelrem, 26 Unitinteldim dan 1 Rindam. Garis perbatasan darat antara Indonesia dengan Timor Leste di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terletak di distrik Maliana, Kovalima dan Oecussi membentang sepanjang kurang lebih 268,8 km sampai ke Kabupaten Belu, Kupang dan Timor Tengah Utara (TTU) termasuk perbatasan wilayah distrik Oecussi yang merupakan daerah enclave (kantong) terjepit antara Kabupaten Belu dan Kabupaten TTU. Satuan yang tergelar untuk mengamankan perbatasan berasal dari Brigif21/Komodo di Nyamplong Kupang. Kondisi gelar kekuatan satuan pengamanan perbatasan yang ada dengan segala keterbatasan sarana akomodasinya dihadapkan dengan permasalahan pelintas batas illegal, penyelundupan, illegal loging dan pergeseran patok perbatasan maka satuan tugas pengamanan perbatasan masih belum optimal dalam menanggulangi permasalahan tersebut. 54


Negara

Dengan masih banyaknya permasalahan/konflik yang terjadi antara masyarakat perbatasan yang berada di wilayah RI maupun RDTL antara lain sengketa tanah, pencurian, penyelundupan dan pertikaian/konflik yang sering menimbulkan dampak nasional/internasional dihadapkan dengan keberadaan pos-pos yang cukup jauh dari pemukiman penduduk maka gelar pos pengamanan perbatasan yang ada belum dapat menciptakan stabilitas keamanan secara menyeluruh di perbatasan. Dari tinjauan tersebut diatas maka untuk mendukung pencapaian tugas Satgas pengamanan perbatasan perlu penambahan gelar pos pengamanan baru sehingga seluruh wilayah perbatasan dapat diamankan dan diawasi oleh satuan tugas pengamanan perbatasan. Selain satuan tersebut diatas juga ada satuan komando kewilayahan dari Kodim Belu, Kodim Kefamenanu dan Kodim Soe. Ketertinggalan dalam pembangunan merupakan permasalahan klasik di wilayah ini, kondisi ini diperparah dengan banyaknya pengungsi dari Timor Leste yang memilih untuk menjadi warga negara Indonesia dan ditempatkan secara tersebar dibeberapa wilayah penampungan. Dikarenakan adanya perbedaan etnis dan kesenjangan sosial yang rawan menimbulkan gesekan atau konflik komunal maka perlu untuk segera direalisasikan pembangunan Kodim baru di Pulau Rote Ndaho sehingga diharapkan untuk dapat mempermudah rentang kendali dan rantai komando serta mempercepat pembangunan wilayah tersebut. 55


Negara

9) Kodam XII/Tanjungpura. (Provinsi Kalbar dan Kalteng). Satuan yang tergelar terdiri dari: 1 Makodam, 2 Makorem, 13 Makodim, 189 Koramil, 1 Denintel Dam, 2 Timintelrem, 1 Mabrigif, 1 Yonif Diperkuat Pembentukan Baru, 4 Yonif, 1 Denkav, 1 Yonarmed, 1 Denzipur, 1 Deninteldam, 2 Timintelrem, 13 Unitinteldim dan 1 Rindam. Gelar satuan yang ada sekarang ini khususnya di wilayah Kalimantan Tengah masih belum mencukupi untuk menjawab tupok dikarenakan luas wilayah sehingga perlu adanya penambahan 2 (dua) satuan baru setingkat Batalyon. Sementara di wilayah Kalimantan Barat sangat perlu untuk penambahan satuan baru terutama 1 (satu) skadron helly serbaguna untuk mendukung mobilitas pasukan dan pendorongan logistik. 10) Kodam XVI/Patimura. (Provinsi Maluku dan Maluku Utara). Satuan yang tergelar terdiri dari: 1 Makodam, 2 Makorem, 9 Makodim, 63 Makoramil, 1 Yonif Raider, 4 Yonif Penebalan, 1 Denkav, 1 Denzipur, 1 Deninteldam, 2 Timintelrem, 9 Unitinteldim dan 1 Rindam. Untuk gelar kekuatan di Kodam XVI/Patimura masih belum dapat menjawab tugas pokok dan menetralisir ancaman. Mengingat potensi konflik yang cukup tinggi maka yang perlu mendapat perhatian di wilayah rawan konflik tersebut adalah perkuatan gelar satuan, hal ini dapat dilakukan dengan pembangunan satuan baru atau penebalan satuan yang sudah tergelar disesuaikan dengan kebutuhan kotama dalam menghadapi kemungkinan ancaman yang akan timbul. 56


Negara

11) Kodam XVII/Cendrawasih. (Provinsi Papua dan Papua Barat). Satuannya yang tergelar terdiri dari: 1 Makodam, 4 Makorem, 13 Makodim, 113 Makoramil, 1 Mabrigif, 5 Yonif, 1 Yonif Diperkuat Penebalan, 1 Denkav, 4 Denzipur, 1 Deninteldam, 4 Timintelrem, 13 Unitinteldim dan 1 Rindam. Garis perbatasan darat antara Indonesia dan PNG memanjang dari Skouw (Jayapura) sampai muara sungai Bensbach, (Merauke) dengan bentangan garis perbatasan sepanjang + 770 km. Adapun gelar satuan organik pengamanan perbatasan dilaksanakan oleh Yonif 751, 752, 753, 754, 755 dan 756 serta diperkuat 4 (empat) Batalyon Infanteri penugasan dari luar Kodam XVII/Cendrawasih. Fakta bahwa dalam penugasan di perbatasan belum ada satuan khusus yang bertugas untuk pengamanan perbatasan. Sehingga dengan mengingat sistem gelar dan kekuatan minimal yang harus dipenuhi, sangat perlu adanya prioritas untuk membentuk satuan baru yang bertugas mengamankan wilayah perbatasan dengan kekuatan yang disesuaikan luas wilayah tanggung jawab dan ancaman yang dihadapi. Seiring dengan pemekaran wilayah, potensi konflik komunal serta kesenjangan sosial yang berujung kepada kerawanan sosial maka di wilayah Papua perlu adanya pembentukan Kodam baru di wilayah Papua Barat sehingga kesulitan dalam rentang kendali serta rantai komando yang 57


Negara

sekarang dihadapi oleh Kodam XVII/Cendrawasih akan bisa dieliminir. Selain itu perlu penambahan brigade ditempatkan di Papua Barat dengan membawahi Batalyon-batalyon di Sorong, Manokwari dan Kaimana. 12) Kodam Iskandar Muda. (Provinsi Aceh). Satuan yang tergelar terdiri dari: 1 Makodam, 2 Makorem, 16 Makodim, 164 Makoramil, 3 Yonif Diperkuat Penebalan, 3 Yonif Pembentukan Baru, 1 Yonkav, 1 Yonarmed, 1 Denarhanud Rudal, 1 Yonzipur, 1 Deninteldam, 2 Timintelrem, 16 Unitinteldim dan 1 Rindam. Bila ditinjau dari gelar kekuatan minimal dapat dikategorikan sudah cukup namun perlu percepatan pembentukan 2 (dua) Brigade, 1 Yonif dan 1 Kodim sehingga memudahkan komando dan pengendalian serta mengantisipasi kemungkinan ancaman. 13) Kodam Jaya. (Provinsi DKI Jakarta). Satuan yang tergelar terdiri dari: 1 Makodam, 2 Makorem, 8 Makodim, 82 Makoramil, 1 Mabrigif, 3 Yonif, 2 Yonkav, 1 Yonarmed, 1 Menarhanud, 2 Yonarhanudse, 1 Denarhanud Rudal, 1 Denzipur, 1 Deninteldam, 2 Timintelrem, 8 Unitinteldim dan 1 Rindam. b. Pemekaran wilayah karena aspirasi politik masyarakat secara langsung dan tidak langsung sangat mempengaruhi peran dan tugas pokok TNI AD dalam menyiapkan potensi geografi, demografi dan konsos menjadi RAK Juang yang tangguh dalam 58


Negara

rangka kepentingan Hanneg, sehingga tugas satuan kewilayahan akan semakin berat karena pemekaran tersebut akan berimplikasi juga dengan perubahan peta geografi, demografi dan konsos di wilayah tersebut. Penyiapan daerah pangkal perlawanan dalam sistem pertahanan semesta akan semakin sulit dan kompleks, dikarenakan keterbatasan gelar satuan kewilayahan terkecil (Koramil yang ada 3.954 dan membina kecamatan sebanyak 6.543) tidak sebanding dengan pertumbuhan kecamatan. Terlebih lagi Babinsa sebagai ujung tombak pembinaan teritorial terdepan sangat kurang (dari jumlah 75.244 Desa/Kelurahan, Babinsa yang ada hanya 46.927). Perlu adanya penambahan satuan setingkat Kodim maupun Koramil dalam rangka mengimbangi pemekaran daerah dan perlu penambahan personel Babinsa disesuaikan dengan kepadatan penduduk dan luas wilayah dari jumlah desa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya sebagai pembina desa sehingga diharapkan perbandingan jumlah Babinsa dan jumlah desa seimbang dengan beban tugas. Khususnya Kodim dan Koramil diharapkan mampu digelar secara proporsional, yakni untuk Kodim maksimal bertanggungjawab terhadap 2 (dua) wilayah Kabupaten/Kota, sedangkan untuk Koramil maksimal bertanggungjawab terhadap 2 (dua) wilayah Kecamatan.

59


Negara

c. Di beberapa kompartemen strategis (Kodam) dalam melaksanakan tugas pokoknya, saat ini masih menghadapi kekuatan bersenjata, gerakan separatis dan konflik sosial yang berpotensi terjadinya disintegrasi bangsa, sehingga diperlukan pengerahan kekuatan satuan terpusat. Hal ini menunjukkan bahwa gelar satuan di wilayah kompartemen strategis belum mampu mengatasi permasalahan yang timbul. Penyelesaian masalah konflik komunal yang bersifat residual di suatu wilayah apabila tidak teratasi akan memicu konflik komunal di wilayah lain. Dengan terbatasnya infra struktur yang ada untuk pengerahan satuan yang dislokasinya tersebar, akan menghambat pengerahan struktur yang ada akan menghambat pengerahan satuan dalam mengatasi secara cepat terhadap ancaman baik dari luar maupun dari dalam disuatu trouble spot. d. Rongrongan kerusuhan komunal dan permasalahan perbatasan darat, serta potensi konflik dengan negara lain merupakan permasalahan yang harus dicegah setiap saat, oleh karenanya pembentukan satuan kewilayahan di daerah perbatasan untuk mengantisipasi hakikat ancaman di wilayah tersebut menjadi kebutuhan yang mendesak. e. Satuan bantuan tempur ditiap-tiap Kodam perlu digelar minimal 1 (satu) Batalyon Kavaleri, 1 (satu) Batalyon Armed, 1 (satu) Batalyon Arhanud/Baterai Arhanud, 1 (satu) Batalyon Zeni Tempur/dengan demikian Kodam sebagai kompartemen strategis mampu bertempur secara mandiri dan berlarut. 60


Negara

f. Gelar satuan kewilayahan dengan strategi pertahanan negara dihadapkan kemungkinan ancaman yang terjadi belum sinkron secara keseluruhan. 19. Sinkronisasi gelar satuan pendukung dengan strategi pertahanan dihadapkan Ancaman. a. Kodiklat TNI AD. Belum perlu adanya penambahan ataupun pengembangan namun dilaksanakan pemantapan satuan yang sudah tergelar dengan melaksanakan evaluasi validasi organisasi yang telah ada dan rematerialisasi Pusdikkav dan Kikavser jajaran TNI AD.13 b. Tidak adanya program latihan terpadu khususnya satuan pendukung yang menunjang kesiapan gelar satuan pendukung dalam gelar satuan TNI AD akan berpengaruh pada saat situasi kontijensi yang sesungguhnya. c. Pusat kesenjataan dibawah Kodiklat TNI AD agar ditegaskan kembali karena membawahi lembaga pendidikan yang pada saatnya nanti akan diperlukan sebagai satuan pendukung untuk memudahkan pengorganisasian.

Revisi Pembangunan Kekuatan Pokok Minimum (MINIMUM Essential Force) TNI AD, Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor: Perkasad/105/XII/2011. 13

61


Negara

BAB V PENUTUP 20. Kesimpulan. a. Sinkronisasi gelar satuan terpusat dengan strategi pertahanan dihadapkan ancaman, masih memadai namun perlu diadakan penambahan 1 divisi Kostrad untuk mengantisipasi kerawanan di beberapa trouble spot yang bersamaan. Selain itu di perlukan sarana transportasi yang cepat dengan jumlah banyak untuk dapat segera mencapai sasaran diseluruh pelosok wilayah Indonesia serta perlu pemenuhan dan pemutakhiran Alkapsus untuk Kopassus. b. Sinkronisasi gelar satuan kewilayahan dengan strategi pertahanan dihadapkan ancaman. 1) Untuk Kodam yang sudah tergelar perlu mendapat perhatian tentang pemenuhan/penyesuaian personel sesuai TOP dan masing-masing satuan perlu perencanaan dalam rematerialisasi alutsista yang sudah ada maupun pengadaan baru untuk kebutuhan yang sangat mendesak. 2) Gelar satuan kewilayahan perlu adanya penambahan Kodam baru di Provinsi Papua Barat dan Sulawesi bagian utara dalam rangka penanganan konflik sosial dan komando pengendalian. 62


Negara

Selanjutnya pembentukan Brigade Infanteri di Kodam II/Swj, Kodam XVI/Ptm, Kodam XVII/Cen dan Kodam IM, Skuadron Helicopter di Kodam VI/Mlw dan Kodam XII/Tpr, Kodim di Kodam IX/Udy . c. Sinkronisasi gelar satuan pendukung dengan strategi pertahanan dihadapkan ancaman sudah cukup memadai meskipun demikian perlu adanya beberapa penyesuaian organisasi yang dititik beratkan pada evaluasi validasi organisasi yang telah ada. 21. Rekomendasi. a. Perlu percepatan terbentuknya skadron Penerbad dalam rangka mendukung alat transportasi untuk pengerahan ke daerah trouble spot dan modernisasi Alutsista. b. Perlu adanya penambahan Kodam baru di Provinsi Papua Barat dan Sulawesi bagian utara dan percepatan pembentukan Brigade di wilayah Kodam Iskandar Muda, Kodam II/Sriwijaya, Kodam XII/Tanjungpura dan Kodam XVII/Cendrawasih serta penambahan satuan Koramil dan personel Babinsa dalam rangka menyiapkan daerah pangkal perlawanan dalam sistem pertahanan negara.

63


Negara

c. Dalam gelar satuan pendukung perlu perencanaan rematerialisasi alutsista dalam menunjang tugas pokok. Selain itu juga perlu adanya pembentukan komando pusat bantuan operasi yang pengendaliannya langsung dibawah Kepala Staf Angkatan Darat. d. Konsistensi dan realisasi dari rencana pembangunan TNI AD seperti yang telah tertuang dalam MEF dan Renstra TNI AD sesuai dengan pentahapan dalam mendukung percepatan pembangunan pertahanan negara. Demikan kajian ini dibuat sebagai sumbangan pemikiran dalam upaya mensinkronkan gelar satuan-satuan TNI AD dengan strategi pertahanan negara dihadapkan pada ancaman saat ini dan ke depan.

Bandung, 4 Juni 2012 Komandan Seskoad

Burhanuddin Siagian Mayor Jenderal TNI

64

SINKRONISASI GELAR SATUAN-SATUAN TNI AD DENGAN STRATEGI PERTAHANAN NEGARA DIHADAPKAN PADA KEMUNGKINAN ANCAMAN SAAT INI DAN KEDEPAN

Recommend Documents