SINGAPURA DAFTAR PENGECUALIAN MFN. Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

SINGAPURA – DAFTAR PENGECUALIAN MFN Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa Sektor atau sub sektor

Semua Sektor : Kehadiran dari : - orang perseorangan yang tidak terampil dan semi-terampil - tenaga terampil (termasuk para pengrajin terampil dalam suatu perdagangan tertentu, kecuali tenaga spesialis/ professional pada tingkat pengelolaan)

Semua Sektor : Persetujuan Jaminan Penanaman Modal (IGAs)

Deskripsi Kebijakan yang Negara yang menggambarkan memberlakukan ketidakkonsistenan dengan kebijakan dimaksud Pasal II Lebih disukai untuk tenaga Sumber-sumber kerja dari sumber pasokan tradisional tradisional

Jaminan penanaman modal, Semua negara yaitu kewajiban-kewajiban untuk melindungi penanaman modal asing dari kemungkinan yang tidak terduga seperti nasionalisasi, perang, dan sebagainya yang hanya diberlakukan kepada para penandatangan Persetujuan Jaminan

Jangka Waktu Yang Diinginkan

Tidak ditentukan Singapura akan secara berkala meninjau kembali berdasarkan pertimbangan kebijakan domestik dan nasional

Tidak ditentukan

Kondisi yang melandasi pengecualian Karena keterbatasan tanah dan kebutuhan pokok untuk perpaduan sosial diantara penduduk multi-ras, Pemerintah perlu mengatur arus tenaga kerja asing, baik tenaga terampil maupun tidak terampil, untuk memastikan bahwa Singapura tidak kelebihan penduduk dan orang asing yang berpotensi menggangu ketertiban sosial tidak diijinkan

Saat ini, kewajiban banyak negara untuk Singapura akan melindungi modal secara berkala penanaman dari meninjau kembali asing kemungkinan yang berdasarkan tidak diduga yang perkembangan diatur melalui internasional ketentuan yang dibuat berdasarkan


Semua Sektor : Skema Kredit Persemakmuran

Jasa Hukum

Deskripsi Kebijakan yang menggambarkan ketidakkonsistenan dengan Pasal II Penanaman Modal

Bagian 48 dari UndangUndang Pajak Penghasilan Pajak memberikan keringanan atas hutang pajak penghasilan Singapura yang diterima dari suatu negara Persemakmuran

Negara yang memberlakukan kebijakan dimaksud


Kondisi yang melandasi pengecualian perjanjian penjaminan penanaman modal bilateral. Perjanjian-perjanjian tersebut juga untuk membantu menyediakan jaminan ekonomi dan politik untuk meningkatkan hubungan bilateral

Negara-negara Tidak ditentukan persemakmuran yang memberikan keringanan Singapura akan secara timbal-balik. secara berkala meninjau kembali berdasarkan perkembangan internasional

Seluruh kebijakan terkait Semua negara dengan ketentuan jasa hukum di Singapura

Tidak ditentukan

Merupakan bagian dari kerjasama Singapura dengan anggota-anggota Persemakmuran

Pengecualian ini diperlukan mengingat firma Singapura akan pendirian hukum asing di menjaga Singapura didasarkan kemungkinan pada persetujuan penghapusan pengecualian ini kasus per kasus berdasarkan hasil peninjauan ulang


Deskripsi Kebijakan yang Negara yang menggambarkan memberlakukan ketidakkonsistenan dengan kebijakan dimaksud Pasal II Penyiaran Kementerian Informasi, Semua negara Komunikasi dan Kesenian, Penyiaran didefinisikan Singapura memberikan hak penyiaran dan transmisi meliputi : istimewa kepada sejumlah - Penyiaran Bebas negara tertentu yang telah Mengudara - Televisi kabel dan menandatangani persetujuan bilateral dengan Singapura. berlangganan - Penyiaran langsung melalui satelit - Teleteks - Semua jasa penyiaran yang tercantum dalam daftar Klasifikasi Sektor Jasa, MTN.GNS/W/120 Sistem Reservasi Akses pasar dan perlakuan Semua negara melalui Komputer nasional didasarkan pada konsesi timbal balik yang saling menguntungkan, tetapi perlu dalam wilayah yang sama, sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Jasa Udara bilateral


Kondisi yang melandasi pengecualian

Singapura akan Untuk meningkatkan menjaga hubungan sosial, kemungkinan ekonomi, dan budaya penghapusan pengecualian ini berdasarkan hasil peninjauan ulang

Tidak ditentukan

Saat ini, kondisi dan tingkat akses pasar Singapura akan yang diberikan pada secara berkala jasa angkutan udara meninjau kembali terutama diatur oleh perjanjian multilateral berdasarkan lain dan/atau perkembangan perjanjian jasa udara internasional bilateral. Sebagai tambahan, ”Lampiran pada Jasa Angkutan Udara” yang terdapa pada GATS sat ini,


Deskripsi Kebijakan yang menggambarkan ketidakkonsistenan dengan Pasal II


Jasa Angkutan Laut :

-

Pelaksanaan komitmen untuk Semua negara mengikat akses pasar pada penyimpanan dan tingkat saat ini dan perlakuan terhadap jasa-jasa dan pergudangan pemasok jasa, dalam 4 Pengiriman barang subsektor akan disimpulkan Inland trucking Jasa pengumpulan pada perjanjian pengapalan kontainer dan bilateral gudang

JASA KEUANGAN1 Dibawah suatu perjanjian Brunei Jasa Perbankan dan mata uang yang dapat dipertukarkan antara jasa keuangan lainnya Singapura dan Brunei, otoritas penerbit mata uang dari Singapura dan Brunei akan :

1


Kondisi yang melandasi pengecualian

hanya terbatas pada aplikasi yang berdampak pada sektor jasa angkutan udara. Tidak ditentukan Beberapa mitra dagang Singapura Singapura akan yang tidak sesuai standar secara berkala dengan kepuasan akses meninjau kembali pasar perusahaan berdasarkan Singapura pada jasa perkembangan angkutan laut yang internasional ada dalam wilayah mereka Tidak ditentukan, sampai salah satu negara mengakhiri perjanjian ini.

Perjanjian mata uang yang dapat dipertukarkan dimulai pada tahun 1967 yang timbul dari hubungan sejarah dan ekonomi khusus antara Singapura dan

Infomasi tambahan yang disediakan untuk transparansi Bursa Saham Singapura (SES) dan Moneter Internasional Singapura (SIMEX) telah membentuk hubungan perdagangan dengan bursa dari beberapa negara untuk memfasilitasi perdagangan surat berharga dan berjangka. Pendirian hubungan perdagangan merupakan suatu keputusan komersial dari SES dan SIMEX


Deskripsi Kebijakan yang menggambarkan ketidakkonsistenan dengan Pasal II - menerima dari bank, uang kertas dan koin yang dikeluarkan oleh otoritas penerbit lainnya, sama dan tanpa biaya dan untuk menukarkan uang kertas dan koin ke dalam mata uang negara bersangkutan; dan

- mengatur

pengiriman kembali atas biaya dari otoritas penerbit mata uang terkait, uang kertas dan koin dikeluarkan oleh otoritas penerbit mata uang lainnya dan untuk menerima nilai nominal yang seimbang dalam setiap mata uang yang disepakati.



Kondisi yang melandasi pengecualian Brunei

SINGAPURA DAFTAR PENGECUALIAN MFN. Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Recommend Documents