Pola Kerja Efektif pelayanan Perkara dengan Aplikasi SIADPA / SIADPTA (sebuah interpretasi dan harapan) Ditulis oleh : Yudhi Wijaya 28 Mei 2011
A. Gambaran Umum Saya tergelitik dengan pertanyaan rekan dari pengadilan lain yang bertanya ”Bagaimana mas ... di Kendari SIADPAnya sudah jalan ?”, saya hanya tertegun sebentar sambil berfikir, maksudnya sudah jalan bagaimana yah?. Dalam tulisan singkat ini saya mencoba menginterpretasi harapan Mahkamah Agung RI khususnya Badan Peradilan Peradilan Agama MARI, yang salah satu Visinya adalah menjadi lembaga peradilan yang modern dalam bentuk nyata, yaitu teknis implementasi pola pelayanan perkara dengan Sistem Administrasi Perkara Pengadilan Agama / Pengadilan Tinggi Agama. Standar prosedur pelayanan perkara di Pengadilan Agama dibagi menjadi fungsi meja yang dilaksanakan oleh unsur kepaniteraan, masing‐masing adalah:
Petugas Meja I bertugas menerima gugatan, permohonan, verzet, permohonan banding, permohonan kasasi, permohonan peninjauan kembali, permohonan eksekusi dan perlawanan pihak ketiga, menaksir biaya perkaka, dokumen yang berhubungan yaitu, surat gugatan atau permohonan, surat kuasa khusus, dan surat kuasa untuk membayar. Petugas Meja II bertugas mencatat perkara dalam buku register induk, melampirkan PMH (penetapan majelis hakim) Petugas Meja III bertugas menyiapkan dan menyerahkan salinan putusan pengadilan, menerima dan memberikan tanda terima:a) memori banding.b) kontra memori banding.c) memori kasasi. d) kontra memori kasasi.e) jawaban/tanggapan atas alasan PK, mengarsipkan berkas perkara
Prosedur atau Acara Pengadilan Agama selengkapnya berdasarkan Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama (Buku II) KMA/001/SK/1991. Keseluruhan prosedur / Acara berperkara di Pengadilan Agama, di formulasikan dalam sebuah sistem komputerisasi dengan aplikasi yang dinamakan Sistem Administrasi Perkara Pengadilan Agama / Pengadilan Tinggi Agama (SIADPA/PTA). Secara konvensional proses penerimaan perkara hingga putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dilakukan secara manual, yaitu mencatat perkara dalam buku register perkara, membuat surat gugatan / permohonan, membuat surat kuasa untuk membayar, membuat penetapan majelis sidang, penetapan hari sidang, pemanggilan para pihak oleh jurusita, berita acara persidangan hingga putusan, semuanya ditulis secara manual di atas kertas atau buku register. Proses koreksi semua catatan‐catatan manual diatas juga dilakukan secara manual yaitu mencoret catatan‐catatan diatas dengan pola tertentu.
Dipublikasi oleh http://ptakendari.net
1
Sebelum ada komputer, semua catatan diatas dibuat dengan Mesik Tik, sehingga dapat dibayangkan jika terjadi kesalahan kecil dalam satu berkas perkara, maka berkas tersebut harus diganti dengan ketikan baru. Dan dapat dibayangkan pula berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu proses perkara tersebut. Saat ini berkas perkara dibuat dengan komputer dengan aplikasi standar Office, kecuali untuk beberapa hal misalnya register perkara masih ditulis secara manual dengan tangan dan ballpoint. Di Pengadilan Agama jenis perkara yang ditangani tidak begitu kompleks, kewenangan Pengadilan Agama beradasarkan UU No.7 Tahun 1989 dan perubahan UU No. 3 Tahun 2006. Jenis perkara yang menonjol yang diajukan di Pengadilan Agama adalah Cerai gugat dan Cerai talak, disamping beberapa jenis perkara lainnya. Karena pola berkas perkara yang ditangani tidak jauh berbeda satu dengan lainnya, kecuali beberapa variabel seperti identitas para pihak, jenis perkara dan sebainya, sehingga biasanya pembuatan berkas perkara (surat gugatan, permohonan, penetapan, putusan dan lain‐ lain) dilakukan dengan cara ”Kopas” atau kopi paste dari berkas perkara terdahulu. Kesalahan fatal sangat memungkinkan terjadi akibat teknik ”Kopas” ini. Kesalahan kecil dalam berkas perkara yang notabene adalah dokumen penting yang menjadi dasar hukum suatu perkara akan menjadi fatal dan dapat membuat cacat hukum karena kesalahan fatal tersebut. Sesuai pola bindalmin, berkas perkara dibuat oleh masing masing petugas meja perkara, sehingga ketidak‐sinkronan atas berkas perkara satu dengan lainnya dalam perkara yang sama, memungkinkan terjadi. Untuk meminimalisir atau bahkan menghindari kesalahan‐kesalahan yang akan berakibat fatal, maka perlu ada suatu sistem administrasi perkara yang baik, cepat, efektif dan efesien. Hal inilah yang mendorong Dirjen Badan Peradilan Agama untuk menerapkan aplikasi SIADPA/PTA di seluruh Pengadilan Agama dan pengadilan Tinggi Agama. B. Pengenalan Aplikasi SIADPA SIADPA/PTA adalah sebuah aplikasi komputer yang digunakan untuk mengadministrasi perkara, mulai dari tahapan mediasi, pendaftaran, panggilan hingga putusan/penetapan dan pelaporan dalam suatu sistem database. Dengan sistem database maka ketidak‐ sinkronan antar berkas dalam satu perkara sangat kecil kemungkinannya. Cara kerja aplikasi SIADPA/PTA berdasarkan blangko/template yang telah disiapkan didalamnya dalam format *.rtf (rich text format). Blangko atau template ini bisa di modifikasi, ditambah atau dihapus oleh pengguna aplikasi sesuai kebutuhan. Blangko‐ blangko inilah yang nantinya akan menjadi berkas perkara dengan mengisikan variabel‐ variabel yang selalu berubah misalnya Nomor perkara, identitas para pihak, tanggal dan waktu, jenis perkara dan sebagainya. Variabel ini akan tersimpan rapi dalam satu database, sehingga pada setiap blangko/ template berkas perkara akan sinkron karena menggunakan variabel yang sama. Database tersimpan dalam sebuah server aplikasi dan digunakan bersama oleh beberapa petugas pelayanan perkara dengan memamfaatkan jaringan komputer lokal (LAN).
Dipublikasi oleh http://ptakendari.net
2
Ilustrasi aplikasi SIADPA Bagi yang sudah terbiasa menggunakan fasilitas mail merge pada aplikasi Office, prinsip kerja aplikasi SIADPA tidak jauh berbeda dengan fasilitas tersebut. Perbedaanya adalah cara mengentri data dan lokasi penyimpanan file databasenya. Pengisian (entri data) aplikasi SIADPA dilakukan oleh petugas pelayanan perkara sesuai kewenangannya berdasarkan fungsi petugas Meja. Penelusuran berkas dan pencetakan laporan akan lebih mudah dan lebih cepat, hanya dengan memasukan salah satu variabel, misalnya Nomor register perkara atau identitas para pihak. SIADPA/PTA merupakan aplikasi yang awalnya dibuat oleh rekanan/pihak ketiga (PT. Sys solusindo) dan diadopsi oleh Dirjen Badilag untuk diterapkan di seluruh pengadilan dibawahnya. Secara singkat gambaran informasi mengenai aplikasi SIADPA/PTA sebagai berikut : Developer
Progammer Release terakhir Tahun pembuatan Platform OS Apllication Based Program Compiler Database Arcitechture
Dipublikasi oleh http://ptakendari.net
PT. Sys Solusindo (http://sysindo.com ) Ruko Istana Dinoyo B‐8 Malang ‐ Jawa Timur 65144 Telephone : 0341 ‐ 571960 FAX : 0341 ‐ 571960 E‐mail:
[email protected] Achmad Fauzi SIADPA 1.0.3.35 (2 Feb 2011) 2007 Windows Linux (dengan bantuan virtual OS) Desktop Delphi Microsoft SQL Server client‐server
3
Kebutuhan minimal Langkah setup Jaringan LAN : Tutorialnya dapat di unduh di SINI Langkah setup Aplikasi : 1. Instalasi Aplikasi SIADPA pada Sistem Operasi Windows Tutorialnya dapat di unduh di SINI 2. Instalasi Aplikasi SIADPA pada Sistem Operasi Linux (Ubuntu) Tutorialnya dapat di unduh di SINI Pengoperasian Aplikasi : Tutorialnya dapat di unduh di SINI
C. Kendala / Permasalahan Hingga tahun 2011 di wilayah Sulawesi Tenggara (entah di wilayah lain) Implementasi SIADPA/PTA baru sebatas uji coba/bahan pembelajaran, belum secara efektif digunakan oleh petugas pelayanan perkara. Dari hasil inventarisasi masalah, beberapa kendala sehingga aplikasi ini belum dapat digunakan efektif : a. Administrasi perkara masih terbiasa dengan aplikasi standar Office, kurangnya informasi yang utuh mengenai aplikasi SIADPA/PTA b. Sarana PC/Laptop/Listrik dan jaringan LAN yang belum memadai c. Sumber daya pengelola aplikasi dibebankan pada satu atau orang operator komputer (bukan menjadi tanggung jawab petugas pelayanan perkara / masalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab), d. Tidak ada tindak lanjut pengelolaan softcopy berkas / laporan / backup aplikasi secara berjenjang (misalnya softcopy aplikasi Tk. Pertama wajib dikirmkan ke Tk. Banding, softcopy Tk. Banding wajib ke kirim ke Eselon I, dan seterusnya); e. Kesultian instalasi awal aplikasi; f. Belum ada blangko kerja yang distandarisasi secara nasional dan di jadikan sebagai acuan tetap. g. Kurangnya penjagaan kestabilan kerja server akibat virus, malware dan sebagainya h. Antarmuka aplikasi SIADPA yang masih dirasa tidak user friendly. Di lingkungan peradilan, mungkin perlu mengambil contoh dari Departemen Keuangan dan jajarannya yang sukses mengimplementasikan berbagai aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan tugas pokok. Beberapa produk aplikasi Departemen Keuangan dan digunakan secara nasional misalnya: SPM (Surat Perintah membayar), SAKPA (Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran), SIMAK‐BMN (Sistem Manajemen Aset Kekayaan Barang Milik Negara), PERAN (Perencanaan), RKAKL (Rencana Kerja Anggaran Kementerian / Lembaga), DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), dan serentetan produk aplikasi lainnya. Mengapa Aplikasi produk Departemen Keuangan bisa sukses ? ...
Dipublikasi oleh http://ptakendari.net
4
Pertanyaan ini ada hubungannya dengan pertanyaan pada awal tulisan, jika ada yang bertanya ”Mas apakah aplikasi SPMnya sudah jalan ?”, tanpa perlu berfikir atau mengerenyutkan dahi, dengan tegas kita akan berkata, ”tentu saja, Wah kalau SPM nya gak jalan semua pegawai bisa demo karena gak bisa terima gaji ”. Jadi jika ada pertanyaan, ”Bagaimana mas SIADPAnya sudah jalan ?”, Asal sudah ada aplikasi yang terinstall di salah satu PC/laptop dan agar pimpinan ada laporan baik. Kita dengan lugas menjawab ”Sudah ...”. Tapi apakah SIADPA/PTA telah benar‐benar diterapkan sebagai aplikasi administrasi perkara dari mediasi, pendaftaran, panggilan, putusan dan laporan untuk seluruh perkara? Sikap skeptis ini menjadi cambuk sekaligus menjadi tantangan bagi lembaga peradilan, untuk menunjukan bahwa pola kerja di Pengadilan bisa lebih baik, dan lebih modern melalui pemamfaatan Teknologi Informasi.
D. Dukungan Teknis / Konsultasi Dengan segala macam kendala dan permasalahan yang dijumpai, tidak seharusnya mengendurkan semangat modernisasi pola kerja di Lingkungan Peradilan. Untungnya Aplikasi SIADPA ini didukung oleh Tim atau anggaplah laskar‐laskar yang terus mengembangkan / memperbaiki aplikasi dari sisi teknis pemograman maupun kaitannya dengan Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama. Dukungan teknis dapat kita peroleh baik melalui situs resmi pengembang apliaksi maupun pada forum‐forum online yang membahas masalah ini. Situs yang menyediakan dukungan teknis Aplikasi SIADPA sebagai berikut : a. b. c. d. e.
http://pengadilan.net Groups LASKAR SIADPA,SIADPTA MAHKAMAH AGUNG RI (facebook) Groups SIADPA Plus (
[email protected]) http://e-bindalmin.badilag.net/ (forum diskusi on‐line) Kontak person pengembang aplikasi dapat kita jumpai pada alamat situs diatas.
Aplikasi ini masih terus berkembang, sehingga jangan pernah berhenti untuk selalu mengupdate pengetahuan dan sharing informasi terkait dengan penerapan aplikasi ini pada rekan lainnya dan juga pada alamat support diatas . E. Penutup Implementasi SIADPA dengan dukungan sistem aplikasi yang solid, dilaksanakan oleh seluruh petugas pelayan masyarakat pencari keadilan, mulai dari Jurusita, Panitera hingga Hakim, maka harapan pelayanan perkara yang cepat, efektif dan efesien bukan hanya omong kosong belaka. Sehingga hak‐hak pencari keadilan akan pelayanan yang prima akan tercapai. Dan anda adalah laskar muda SIADPA yang mengemban tugas pembaharuan lembaga peradilan menuju lembaga peradilan yang modern.
Tulisan ini dibuat untuk mendukung dan memotivasi laskar‐laskar SIADPA Disampaikan pada kegiatan sosialisasi SIADPA Plus tanggal 28 Mei 2011 di Pengadilan Tinggi Agama Kendari
Dipublikasi oleh http://ptakendari.net
5