SI MISKIN PROGRAM MASIF UNTUK

INDONESIA BUSINESS INSIGHTS

15 TAHUN PNPM PERDESAAN (1998–2013)

Pembangunan Berbasis Komunitas Terbesar di Dunia

PROGRAM MASIF UNTUK

SI MISKIN

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perdesaan memasuki usia ke-15. Sebanyak 63 ribu desa telah berhasil dijangkau, yang menjadikannya sebagai program pembangunan berbasis komunitas terbesar di dunia dalam upaya memerangi kemiskinan. Banyak keberhasilan dicapai, meski tak sedikit bolong yang harus ditambal. Masa depannya, di tangan pemerintahan baru pasca Pemilu 2014.

Selama enam bulan, mulai Juni 2013, KATADATA akan mengulas tentang jejak 15 tahun PNPM Mandiri Perdesaan. Artikel ditayangkan setiap pekan ketiga di majalah Tempo dan selengkapnya di situs www.katadata.co.id. Kritik dan saran ke [email protected]


A

2

...diharapkan warga desa tidak sekadar menjadi “obyek pembangunan” tapi aktif merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan.

PRODUKSI KATADATA I/TEMPO Ɣ17 Juni – 24 Juni 2013



NGKANYA memang menakjubkan. Selama tiga tahun berturut-turut jumlah kematian ibu melahirkan di Kabupaten Flores Timur terus turun. Dari 14 orang, menjadi 10, dan kemudian tinggal 6 orang. Anjloknya angka kematian ini karena pendekatan sederhana. Dinas Kesehatan berusaha menghindari keterlambatan penanganan pasien akibat keluarga ragu bertindak, terlalu lama di perjalanan, atau tidak segera ditangani di layanan kesehatan. “Kami ingin memastikan bahwa tidak ada ibu yang sendirian saat melahirkan,” kata Joria Parmin, Koordinator Bidan di Dinas Kesehatan Flores Timur. Caranya sederhana. Data ibu yang sedang hamil di seluruh Flores Timur dikirim lewat pesan pendek dan dimasukkan ke dalam komputer induk. Komputer itu mencatat perkiraan hari melahirkan. Mereka pun berkoordinasi dengan para pemimpin agama setempat. Dengan keberadaan data ini, ibu hamil dimungkinkan untuk segera dibawa ke Puskesmas atau bahkan rumah sakit jika kondisi saat melahirkan memburuk. Keberadaan data ini juga memungkinkan ambulan sudah bersiap di titik penjemputan saat dibutuhkan. Kegiatan Joria Parmin merupakan salah satu proyek yang didanai PNPM Mandiri Perdesaan. Program yang digelar sejak 2007 ini, kini telah menjangkau lebih dari 60 ribu desa di lebih dari 5.000 kecamatan. Berbeda dengan program bantuan peningkatan kesejahteraan lainnya, PNPM Perdesaan yang menyediakan dana Rp 300 juta hingga Rp 4 miliar per kecamatan ini didesain untuk dikelola atas inisiatif warga masyarakat sendiri. Itu sebabnya, dinamakan community driven development, sebuah program pembangunan yang berbasis pada komunitas. Warga desa didorong untuk berembug sendiri menentukan proyek yang ingin didanai via program ini. Mereka harus bersaing dengan desa lain agar proposalnya disetujui. Pola ini pula yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan




3

Dalam kurun 2007-2012, dari 500.000 rumah tangga keluar dari kemiskinan dan lebih dari 300.000 orang mendapat pekerjaan.


Flores Timur dalam upaya mengurangi tingkat kematian ibu melahirkan. Setelah disetujui, pembangunan dan pengawasan dilakukan oleh warga sendiri. Pemerintah hanya menjadi fasilitator. Dengan pola ini, diharapkan warga desa tidak sekadar menjadi “obyek pembangunan” tapi aktif merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan. Visi pemberdayaan ini belum sepenuhnya berhasil. Tapi, setidaknya dalam 15 tahun perjalanannya, banyak hasil yang telah dicapai. Beragam proyek infrastruktur terbangun. Lebih dari 100 ribu kilometer jalan dibangun, selain pengadaan jembatan, sarana air bersih, sistem irigasi, sarana kesehatan dan pembangunan gedung sekolah. Sejumlah data dan riset juga menunjukkan bahwa di desa-desa yang mengikuti program PNPM, angka kemiskinan berhasil diturunkan. Dalam kurun 2007-2012 tercatat, lebih dari 500 ribu rumah tangga berhasil keluar dari kemiskinan dan lebih dari 300 ribu orang mendapat


4

Persentase rakyat miskin kembali melesat di atas 25 persen setelah badai krisis ekonomi. Ini berarti terjadi kemunduran sekitar 15 tahun ke masa-masa awal 1980-an.




pekerjaan. Adanya berbagai proyek pembangunan dan perbaikan fasilitas dasar, membuat kesempatan rakyat miskin untuk mendapat pekerjaan di desa-desa pelaksana PNPM lebih tinggi. Ini membuat tingkat konsumsi per kapita keluarga miskin pun meningkat. Berkat berbagai pencapaian ini, program ini tidak hanya dipandang sukses oleh Bank Dunia sebagai penyedia dana awal proyek masif ini, tapi juga ditiru dan diterapkan di banyak negara, mulai dari Nepal sampai Kolumbia. Negara terbesar penggelar program ini adalah Indonesia dan Afganistan di urutan kedua. Di negeri yang terus dilanda perang itu, proyek pembangunan di bawah program serupa ternyata lebih awet. Taliban jarang menyerangnya karena satu alasan: warga merasa lebih memiliki dibanding proyek pemerintah lainnya. PNPM dirintis saat Indonesia bergelut dengan krisis ekonomi pada 1998. Negeri yang sempat dijuluki salah satu “Macan Asia” baru ini ikut tersapu gelombang krisis yang menjalar dari Thailand setahun sebelumnya. Rupiah ambruk. Kurs yang semula di kisaran Rp 2.000 per dolar Amerika Serikat, dalam “sekejap” meroket hingga di atas Rp 17 ribu per dolar. Inflasi pun melejit hingga 78 persen. Melambungnya harga barang-barang kebutuhan pokok amat mencekik rakyat. Dampaknya, pertumbuhan ekonomi yang semula melaju kencang, anjlok ke titik nadir, bahkan mencapai minus 14 persen. Perusahaan-perusahaan terlilit utang raksasa ke bank dan kreditor asing, yang membuat gelombang pengangguran tak terhindarkan. Akibatnya, ledakan kemiskinan pun tak terelakkan, baik di perkotaan maupun perdesaan. Persentase rakyat miskin, yang di tahun-tahun sebelumnya sudah sempat berhasil ditekan di bawah 15 persen, kembali langsung melesat di atas 25 persen setelah badai krisis ekonomi melanda Tanah Air. Ini berarti terjadi kemunduran sekitar 15 tahun ke masa-masa awal 1980-an.




5

Di tengah situasi itulah, pemerintah dan Bank Dunia merancang sebuah program pembangunan untuk menanggulangi ledakan kemiskinan tersebut, yang kemudian dinamakan Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Untuk tahap awal, melalui sebuah perjanjian yang dibuat pada akhir Agustus 1998, disediakan dana untuk program ini sebesar US$ 280 juta. Dana pinjaman itu dikucurkan melalui Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (IBRD) dan International Development Association (IDA), yang merupakan bagian dari Bank Dunia. Tahap I program ini berlangsung tiga tahun dari 1998 hingga akhir 2001. Lalu dilanjutkan dengan PPK tahap II, yaitu mulai Januari 2002 hingga Desember 2005, dengan tambahan dana pinjaman dari Bank Dunia sebesar US$ 320,8 juta. Selain dari Bank Dunia, program ini sebagian kecil juga didanai oleh dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). PRODUKSI KATADATA I/TEMPO Ɣ17 Juni – 24 Juni 2013


6

Tidak boleh proses pembangunan diserahkan langsung kepada kontraktor. Keterlibatan warga sejak awal membuat mereka merasa lebih memiliki. Pengawasan pun menjadi lebih mudah.




Untuk memutus praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang mewabah di era pemerintahan Soeharto yang baru saja jatuh, pembiayaan program ini dirancang untuk bisa dinikmati langsung oleh masyarakat miskin di perdesaan. Bank Dunia tidak ingin seperti banyak pembangunan di masa sebelumnya, dana yang dikucurkan malah berhenti di kantong para penguasa atau elit daerah. Maka dipilihkan kecamatan-kecamatan termiskin di Indonesia sebagai sasaran. Selain itu, program ini pun dirancang agar pelaksanaannya bersifat bottom-up, bukan lagi top-down seperti kerap dilakukan di era Orde Baru yang sangat sentralistik. Dengan pola ini, warga desa diminta berembug untuk menentukan sendiri proyek apa ingin mereka kerjakan dengan dana bantuan dari Bank Dunia dan pemerintah. Jika usulan mereka lolos seleksi dan terpilih setelah bersaing dengan desa lain, warga desa itu pulalah yang harus terlibat dalam proyek pembangunan, hingga pengawasannya. Dengan kata lain, tidak boleh proses pembangunan diserahkan langsung kepada kontraktor. Adanya keterlibatan warga sejak awal ini membuat mereka merasa lebih memiliki atas proyek yang dikerjakan. Pengawasan pun diharapkan menjadi lebih mudah, termasuk soal penyelewengan dana yang kerap terjadi. Misalnya yang terjadi dengan camat di Barumun Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Camat itu akhirnya dipindah, karena diketahui telah melanggar ketentuan PPK dengan menyewa kontraktor untuk membangun jembatan. Celakanya, jembatan dibuat asal-asalan dan ambruk sebelum diresmikan. Catatan laporan PPK pada tahun kedua juga menyebut camat di Pulau Laut Timur, Kalimantan Selatan, bahkan dimutasi hanya karena mencuri dana operasional Rp 2,1 juta. Terlepas dari berbagai kekurangan itu, seperti dinyatakan dalam laporan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang dilansir pada Juli 2002, sejumlah prasarana fisik telah berhasil dibangun dalam




7

dua tahun keberadaan PPK: 7.000 jalan (10.800 km), 2.130 jembatan, 2.370 sarana air bersih dan sanitasi, serta 3.200 sarana irigasi. Dengan adanya berbagai pembangunan itu, tercipta lapangan kerja baru, dan hampir 70 persen tenaga yang diserap berasal dari komunitas masyarakat miskin. Di tahun pertama, program digelar di 3.500 desa di 20 provinsi. Sedangkan di tahun kedua sudah lebih dari 11 ribu desa yang disertakan. Program ini terus tumbuh dari tahun ke tahun. Itu sebabnya, ketika program ini hampir berakhir di masa putaran ketiganya, pada Mei 2006 Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat yang saat itu dijabat Aburizal Bakrie, Menteri Koordinator Perekonomian Boediono, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Kepala Bappenas Paskah Suzetta memutuskan untuk memperpanjang program ini, bahkan akan diperluas ke seluruh desa dan kecamatan. O





JEJAK 15 TAHUN PEMBERDAYAAN DESA

8

Berawal dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) pada 1998, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri tercatat sebagai program pembangunan berbasis komunitas terbesar di dunia.

KENAPA PERLU? Indonesia masih dihadapkan pada persoalan kemiskinan di perkotaan maupun perdesaan.

Penduduk di bawah garis kemiskinan

28,6 11,7%

JUTA

*)

*) per September 2012

dari total penduduk

Pengangguran terbuka

7,2 5,9%

JUTA **) per Februari 2013

dari total angkatan kerja

SUMBER: BADAN PUSAT STATISTIK

PNPM PERDESAAN MENJANGKAU …

63.000 5.146 394 32 PRODUKSI KATADATA I/TEMPO Ɣ17 Juni – 24 Juni 2013

DESA 80% dari total 79.000 desa

KECAMATAN 76% dari total 6.793 kecamatan

KABUPATEN/KOTA 96% dari total 410 kabupaten

PROVINSI 94% dari total 34 provinsi




5 TAHUN PENCAPAIAN (2007-2012) Inilah sejumlah perbaikan di area PNPM Perdesaan dibandingkan non-PNPM:

9

Ɣ Konsumsi keluarga per kapita naik

9,1%

Ɣ Rumah tangga yang terbebas dari kemiskinan

2,1% lebih tinggi.

Ɣ Akses kesehatan rawat jalan

5,1% lebih tinggi.

Ɣ Kesempatan mendapatkan pekerjaan

1,4% lebih baik. Ɣ Lebih dari 500.000 rumah tangga keluar dari kemiskinan.

Ɣ Lebih dari

300.000 orang mendapat pekerjaan.

ALOKASI DAN SUMBER DANA Setiap kecamatan menerima

RP 300 JUTA–4

MILIAR

Total dana PNPM yang dikucurkan (1998-2013) lebih dari

Rp 70 triliun*)

*) berdasarkan kurs Rp 9.000 per dolar AS

Awalnya, mayoritas pendanaan berasal dari pinjaman Bank Dunia, tapi kini bersumber dari anggaran pemerintah Indonesia.

2013

1998 Pemerintah Pusat/Daerah

18%

84%

82%

16%

Bank Dunia

PENDUDUK MISKIN DI PERDESAAN INDONESIA (dalam %) 1998 -> Ledakan Kemiskinan akibat krisis moneter. 50% 40 30 20 10 0 1978


1981

1990

1998

2001

2004

2007

2010 Sep 2012




TIGA RESEP

10

DARI

PAPANEK

PPK sejak 2007 berganti wujud menjadi PNPM Mandiri Perdesaan. Untuk mematangkan konsep ini, Bank Dunia menghadirkan Prof. Gustav Papanek, pakar ekonomi pembangunan paling berpengaruh di dunia.



S

11

Papanek memamparkan tiga strategi untuk memberantas kemiskinan. Menciptakan lapangan kerja, perbaikan infrastruktur, dan mempermudah akses pendidikan.




EBUAH rapat khusus digelar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 7 September 2006. Sidang yang dihadiri para menteri di jajaran kabinetnya itu menetapkan kebijakan pemerintah untuk langkah percepatan penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja melalui pemberdayaan masyarakat. Sejumlah Kementerian dan lembaga, mulai dari Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Badan Perencanaan Pembangunan, Kementerian Dalam Negeri, sampai Kementerian Pekerjaan Umum menggarap konsep, desain awal, hingga namanya. Tim sepakat menyebut kegiatan ini dengan nama “Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)”. Presiden kemudian menyempurnakan namanya menjadi PNPM Mandiri. Namun, secara resmi program baru ini diluncurkan di Palu, Sulawesi Tengah, pada 30 April 2007, setelah sebelumnya diwarnai keriuhan soal adanya tudingan bahwa Presiden telah berbohong dalam mengungkapkan penurunan angka kemiskinan. Setahun setelah diluncurkan, program ini diperluas kegiatannya. Selain terdapat PNPM Mandiri Perdesaan dan Perkotaan, dibentuk pula PNPM khusus, seperti PNPM-Program Pembangunan Daerah Khusus dan Tertinggal yang didanai Bank Dunia. Ada pula PNPM-Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan yang dibiayai Bank Pembangunan Asia (ADB) dan PNPM-Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah dengan dana dari pemerintah Jepang. Khusus untuk PNPM Perdesaan, pelaksanaannya di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri, khususnya Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa. Untuk mematangkan program ini, Bank Dunia pun mendatangkan Prof. Gustav Papanek. Salah satu pakar ekonomi pembangunan paling berpengaruh di dunia dari Universitas Harvard ini kembali hadir di Indonesia sebagai penasihat khusus Bank Dunia. Ia diminta mempresentasikan strategi pemberantasan kemiskinan




12

melalui PNPM. Indonesia memang bukan negeri asing baginya. Sebagai Direktur Harvard Development Advisory Service (kemudian menjadi Harvard Institute for International Development) di awal 1970-an, Papanek menjadi penasihat menteri-menteri ekonomi kabinet pembangunan pertama, yang dikomandani Widjojo Nitisastro. Selama puluhan tahun, Papanek juga menjelajah ke berbagai negara di Asia, Afrika dan Amerika Latin untuk memberikan konsultasi tentang strategi pembangunan dan pengurangan kemiskinan. Itu sebabnya, salah satu bukunya “The Indonesian Economy” (1980) menjadi bacaan wajib bagi setiap mahasiswa fakultas ekonomi. Dalam sebuah perbincangan di Jakarta, seperti dimuat majalah Tempo (9 April 2007), Papanek memaparkan tiga strategi paling jitu untuk memberantas kemiskinan. Pertama, menciptakan lapangan kerja. Kedua, perbaikan infrastruktur yang bisa mendukung revitalisasi pertanian. PRODUKSI KATADATA I/TEMPO Ɣ17 Juni – 24 Juni 2013


13

Pekerjaan masih jauh dari selesai. Masih terdapat sekitar 28,6 juta jiwa yang terperangkap dalam kemiskinan.




Ketiga, mempermudah akses pendidikan bagi rakyat miskin. Sejalan dengan saran Papanek, proyek PNPM kemudian dijalankan. Total dana yang telah dikucurkan untuk program ini dalam kurun 15 tahun terakhir mencapai sekitar Rp 70 triliun. Awalnya, sebagian besar (82 persen) sumber pendanaan berasal dari Bank Dunia ini. Tapi, kini mayoritas (84 persen) telah dibiayai sendiri oleh pemerintah pusat dan daerah. Meski tak sepenuhnya berkat PNPM, angka kemiskinan di Indonesia sudah berhasil diturunkan, dari sekitar 24 persen pada 1998 menjadi kini tinggal 11,7 persen. Khusus di perdesaan, angkanya pun menurun dari sekitar 25 persen, menjadi tinggal 14,7 persen per September tahun lalu. Meski begitu, pekerjaan masih jauh dari selesai. Masih terdapat sekitar 28,6 juta jiwa yang terperangkap dalam kemiskinan. Pencapaian itu pun masih belum menembus target pemerintahan Yudhoyono-Boediono untuk menurunkan persentase penduduk miskin di bawah 10 persen. Itu sebabnya, dalam wawancara dengan tim KATADATA, akhir Mei lalu, Wakil Presiden Boediono berharap, program pemberdayaan masyarakat ini bisa tetap dilanjutkan, kendati pemerintahan akan berganti pada 2014 mendatang. “Program pemberdayaan ini bagus, karena dikerjakan atas inisiatif dari masyarakat sendiri,” ujarnya. Harapan serupa disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Menurut mantan Gubernur Sumatera Barat, yang juga peraih Bung Hatta Anti-Corruption Award, ini esensi program PNPM patut dipertahankan, kendati namanya bisa saja berganti. “Sebab, proyek ini dikerjakan oleh masyarakat sendiri,” ujarnya. “Sehingga kebiasaan adanya berbagai tender proyek dan peran kontraktor yang membuat biaya membengkak, dengan pola ini bisa dihilangkan.” O


14



PNPM DALAM ALUR WAKTU 1997 1998

1997-1998 BADAI KRISIS

2YPZPZÄUHUZPHSTLUNOHU[HT(ZPH[LYTHZ\R0UKVULZPH2LTPZRPUHU di perdesaan dan perkotaan melonjak dua kali lipat menjadi 49 juta orang (23,4 persen total penduduk). Angka ini hampir mendekati awal 1980-an, yang berarti terjadi kemunduran 15 tahun.

1998 PPK DIMULAI

1999 2000 2001 2002

Program Pengembangan Kecamatan (PPK) diluncurkan sebagai program perintis PNPM Mandiri Perdesaan untuk menanggulangi kemiskinan di perdesaan dan kecamatan. Dana bantuan Rp 350 juta hingga Rp 1 miliar untuk membiayai proyek infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan usaha rakyat.

1998-2002 FASE I PPK

Program PPK berkembang di 986 kecamatan, menjangkau sekitar 35 penduduk Indonesia. Program yang dijalan dengan pola Pembangunan Berbasis Komunitas ini menjadi program resmi pemerintah untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan desa dan mendukung desentralisasi.

2002-2005 FASE II PPK

2003 2004 2005 2006

Program PPK menjangkau 13.685 desa, 868 kecamatan, 213 kabupaten dan 30 provinsi di Indonesia. Program ini melanjutkan tujuan utama PPK, yaitu upaya penurunan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat lokal dan memperkuat pemerintahan lokal melalui peningkatan kapasitas, serta penyediaan fasilitas dan infrastruktur ekonomi dan sosial.

2005-2006 FASE III PPK

PPK terlibat dalam upaya pemulihan sejumlah lokasi bencana dan meningkatkan keterlibatan pemerintahan lokal dalam memfasilitasi dan mendanai pembangunan di level desa. Pada 23 Mei 2006, Menko Perekonomian Boediono dan Menko Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie sepakat melanjutkan PPK dengan mengintegrasikannya ke wadah program nasional.

2007 PNPM MANDIRI PERDESAAN LAHIR

2007 2008 2009 2010 2011 SUMBER: INDEPENDENT RESEARCH & ADVISORY INDONESIA DAN BANK DUNIA

2012

FOTO : DOK. PSF PNPM MANDIRI PRODUKSI KATADATA I/TEMPO Ɣ17 Juni – 24 Juni 2013

Pada 30 April 2007, PNPM Mandiri diluncurkan Presiden Yudhoyono di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pernyempurnaan dari PPK yang dikelola oleh Ditjen PMD Depdagri.

2008 PNPM SUPPORT FACILITY BERDIRI PNPM Support Facility berdiri untuk membantu pemerintah mengelola PNPM Mandiri. Lembaga ini didirikan oleh pemerintah bersama sejumlah mitra, termasuk Bank Dunia.

2010 DUKUNGAN LEGAL

Instruksi Presiden No. 1/2010 dikeluarkan untuk percepatan prioritas pembangunan, termasuk pemantapan PNPM. Juga Perpres 15/2010 tentang pembentukan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan untuk menurunkan kemiskinan menjadi 8-10 persen pada 2014, termasuk melalui PNPM.

2012 ACUAN BERBAGAI NEGARA

Selama 2007-2012, lebih dari 20 negara melakukan studi tentang PNPM Mandiri untuk diadopsi di negara mereka, di antaranya Mongolia, Kenya, Haiti, Afghanistan, Pakistan, Vietnam, Laos, China, dan India.




15

TUMBUH PESAT SEJAK

BERGANTI NAMA Desa yang berhasil dijangkau PNPM meningkat 17 kali lipat dibandingkan ketika program ini dijalankan 15 tahun silam. Meningkat pesat dalam lima tahun terakhir.



T

16

Dana sebanyak ini dalam kurun 15 tahun, antara lain digunakan untuk membangun jalan sepanjang

110.000

km dan

17.000

jembatan




IGA bulan terakhir di 2010 menjadi saat yang sangat melelahkan bagi warga Pasirhanja, dusun kecil di kecamatan Lemahsugih, Majalengka, Jawa Barat. Setiap hari, secara bergantian 15 orang dari tiga rukun tetangga (RT) berbeda, mengangkut bahan bangunan, menyusun batu, dan mencampurnya dengan semen, untuk membuat saluran air sepanjang sekitar 1 kilometer. Para warga itu tidak hanya menyumbang tenaga dengan sukarela, tapi juga batu dan pasir yang jika dinilai dengan rupiah sekitar 5 juta. Sedangkan dana untuk pembelian semen didapat dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. Irigasi moderen dan kokoh ini akan menggantikan saluran air lama yang sering bocor, bahkan jebol. Sebelumnya, hanya sawah yang dekat dengan sumber air yang mendapat kucuran di musim kemarau. “Kondisi semacam itu menjadi penyulut pertengkaran di kalangan petani. Masing-masing ingin sawahnya terairi lebih dulu,” kata Toto Sugiono, Fasilitator PNPM Mandiri untuk wilayah Kecamatan Lemahsugih, dalam laporannya. Desa Pasirhanja hanyalah satu dari 63 ribu desa di lebih dari 5.000 kecamatan di seluruh Indonesia, yang mendapat kucuran dana dari PNPM Mandiri Perdesaan. Jika dihitung sejak masih bernama Program Pengembangan Kecamatan, sudah lebih dari Rp 70 triliun dana yang dikucurkan untuk PNPM. Sebagian besar di antaranya untuk PNPM Perdesaan. Dana sebanyak ini dalam kurun 15 tahun digunakan untuk membangun jalan sepanjang 110 ribu kilometer, 17 ribu jembatan, 17 ribu sistem irigasi, 1.900 pembangkit listrik, sampai mendanai 300 ribu kelompok simpan pinjam. Skala ini membuat PNPM Mandiri menjadi kegiatan pembangunan yang digerakkan masyarakat (Community Driven Development) terbesar di dunia. Daya jangkau PNPM seluas itu dicapai secara bertahap. Saat pertama Program Pengembangan Kecamatan, yang kemudian menjadi cetak biru PNPM Mandiri, diluncurkan pada 1998, hanya 3.650 desa di 501 kecamatan yang terlibat.




17

Di tahun berikutnya, peserta PNPM berlipat menjadi 11 ribu desa di 727 kecamatan. Di masa-masa awal itu, hanya kecamatan dengan jumlah penduduk miskin yang besar yang menjadi sasaran program ini. Tingkat kecamatan diambil karena sejumlah studi memperlihatkan bahwa tingkat kemakmuran warga satu kecamatan sangat homogen. Sedangkan jika diambil tingkat kabupaten, sudah tidak homogen lagi kondisinya, karena ada kecamatan yang kaya dan ada yang miskin. Untuk memperkenalkan kegiatan ini ke publik, sejumlah lokakarya digelar, mulai dari tingkat provinsi sampai kecamatan. Di desa, sosialisasi menggunakan Musyawarah Pembangunan Desa (Musbangdes). Di rapat musyawarah desa inilah biasanya hadir 50-100 warga, meski di daerah seperti Sumatera Selatan, jumlahnya bisa mencapai ratusan orang. Persoalan manajemen sempat muncul di tahun pertama. Program Pengembangan Kecamatan yang dibantu oleh lebih dari seribu konsultan dari 16 perusahaan swasta, menyebabkan terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaannya dengan tim Direktorat Jenderal Pengembangan Masyarakat Desa di Kementerian Dalam PRODUKSI KATADATA I/TEMPO Ɣ17 Juni – 24 Juni 2013


18

Untuk bisa mendapatkan dana PNPM, setiap desa harus mengajukan proposal usulan, untuk kemudian dipertandingkan dengan desa lain.




Negeri yang bertugas mengelola program ini. Perkembangan jumlah peserta terjadi sangat cepat mulai 2007, setelah Program Pengembangan Kecamatan diperluas dan namanya diubah menjadi PNPM Mandiri. Pada 2007, tercatat hanya sekitar 2.000 kecamatan yang menjadi sasaran program. Tapi, selang tiga tahun kemudian, hampir seluruh kecamatan di Indonesia sudah menjadi sasaran program ini. Jumlah desa yang terlibat juga berlipat. Sudah sekitar 40 ribu desa yang terjamah program ini pada 2011. Laporan terakhir bahkan menyebutkan, jumlah desa yang terjangkau oleh PNPM sudah mencapai 63 ribu atau sekitar 80 persen dari jumlah desa di seluruh Indonesia. Setiap desa berusaha memperoleh dana bantuan ini tapi tidak semuanya bisa mendapatkan. Dalam sejumlah proyek infrastruktur, ada warga desa yang bahkan sudah berharap dan meminta bantuan untuk proyek mereka sebelum ada PNPM. Irigasi di dusun Pasirhanja ini salah satu contohnya. Kepala Desa Margajaya, Kalsa Ruswanda, sudah lama berusaha meminta bantuan berbagai pihak untuk memperbaiki irigasi di dusun di wilayahnya itu. Tapi usahanya selalu kandas. Ia lantas mengajukan usulan pembangunan irigasi ini saat PNPM digelar. Untuk bisa mendapatkan dana bantuan program PNPM tersebut, setiap desa juga harus mengajukan proposal usulan, untuk kemudian dipertandingkan dengan desa lain. Banyak di antaranya yang berkali-kali gagal, sebelum akhirnya berhasil mendapatkannya. Warga Dusun VI Tidak Gunung Sangkaran, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung termasuk yang mengalami proses panjang ini. Mereka beberapa kali mengajukan proposal, tapi selalu kalah dari program desa lain, sebelum akhirnya mendapat persetujuan bantuan untuk pembangunan jembatan. Kepala Dusun, Madani, menjelaskan kenapa ia dan warganya ngotot memperjuangkan dana bantuan itu.


19

Sebelum ada irigasi sekitar 30 hektare sawah hanya menghasilkan 105 ton gabah. Sekarang, dengan dua atau tiga kali panen, bisa menghasilkan 210-315 ton.




Ketiadaan jembatan membuat mereka mesti menyeberang sungai yang cukup besar. Anak-anak mesti dititipkan ke sanak saudara di tempat lain agar bisa bersekolah. “Bahkan setiap tahunnya kami harus menggendong warga yang sakit melalui sungai untuk berobat,” katanya. Setelah diperjuangkan, akhirnya usulan mereka mendapat persetujuan pada 2011 dengan dana Rp 136 juta. Jembatan sepanjang 60 meter itu memiliki lebar 1,5 meter dan mendapat akses dua kilometer dari lahan hibah warga. Keberadaan jembatan gantung ini secara tidak langsung meningkatkan ekonomi penduduk desa, karena warga menjadi gampang membawa hasil panen ke pasar. “Dulu petai yang kami tanam, buahnya habis oleh hama dan musim,” ujar salah satu warga. “Tapi, beberapa hari yang lalu setelah jembatan ini dibangun, ada orang datang dan kasih uang satu juta untuk buah petai kami, lalu mereka memanen sendiri.” Berkat perbaikan sarana infrastuktur ini, kesejahteraan masyarakat boleh dibilang meningkat. Di dusun Pasirhanja tadi, misalnya, hasil panen mereka pun menjadi berlipat. Sebelum ada irigasi itu, sekitar 30 hektare sawah di sekitar dusun hanya menghasilkan 105 ton gabah. Sedangkan sekarang, dengan dua atau tiga kali panen, sawahnya bisa menghasilkan 210-315 ton gabah. Dari sisi pembiayaan, program PNPM juga dapat dikatakan cukup berhasil dalam menekan biaya. Salah satu faktor penyebabnya, untuk program infrastruktur, warga bahkan rela menyumbang dana atau tenaga untuk proyek pembangunan jalan atau jembatan. Akibatnya, biaya menjadi jauh lebih murah daripada jika proyek itu dikerjakan dengan menggunakan kontraktor. O




JALAN MENUJU

20

KEMAKMURAN

Proyek PNPM memperkejakan sekitar 10 juta orang, 70 persen diantaranya warga tidak mampu. Dengan akses jalan dan air bersih, tingkat kesejahteraan warga pun meningkat



W

21

Proyek PNPM rata-rata 1520 persen lebih murah dibanding menggunakan jasa kontraktor.




ARGA dusun Nampes, Baturetno, Wonogiri, awalnya mendapat fasilitas air bersih dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Tapi keberhasilan program ini rupanya membuahkan bonus: mereka bisa mendapat jalan beraspal di sejumlah ruas dusun tanpa keluar dana tambahan. Lebih satu dekade silam dusun Nampes mendapatkan bantuan fasilitas air bersih dari Program Pengembangan Kecamatan (nama lama PNPM). Sebanyak 333 dari 445 keluarga di desa itu membayar iuran Rp 10-15 ribu per bulan sebagai ganti air bersih yang masuk rumah mereka. Bagi warga tidak mampu, disediakan tugu keran air umum yang gratis. Setelah beberapa tahun, bendahara tim pemelihara air bersih ini tiba-tiba saja sudah menyimpan Rp 70 juta. Kas itu membuat dusun tidak perlu berpikir ulang saat mendapat bantuan aspal—tapi tanpa biaya pengaspalan atau material lain seperti pasir—bagi beberapa ruas jalan di dusun itu. Dengan dana dari kas air bersih, pengerjaan pengaspalan berjalan mulus. Buletin Warta Desa yang diterbikan Satuan Kerja PNPM Perdesaan membanggakan proyek di dusun ini. Mereka menyatakan, “Tampaknya air bersih bantuan PNPM Mandiri Perdesaan telah memberikan kemakmuran kepada masyarakat Desa Baturetno, terutama dusun Nampes.” Pengalaman serupa dialami oleh warga di desa Simanungkalit, Kecamatan Sipoholon, Sumatera Utara. Mereka mendapat bantuan sarana air bersih. Sebelumnya mereka mesti berjalan beberapa kilometer sekadar mendapatkan air. “Sekarang hal itu bukan masalah lagi,” kata salah satu warga. Seperti lazimnya wilayah PNPM Mandiri, dusun Nampes mendapatkan air bersih karena usulan mereka sendiri. Mereka juga tidak diizinkan menggunakan kontraktor untuk membangun, tapi mesti mengerjakan sendiri proyeknya. Hal-hal ini membuat proyek infrastruktur PNPM di seluruh Indonesia, tidak hanya di Nampes, lebih hemat biaya dibanding proyek yang menggunakan jasa kontraktor.




22

Laporan Bank Dunia menunjukan, sejak 1998 hingga 2009, PNPM melibatkan 9,9 juta pekerja dari masyarakat sendiri.


“(Proyek PNPM) rata-rata 15-20 persen lebih murah dibanding menggunakan jasa kontraktor,” ungkap laporan PNPM. Selain itu, kualitasnya tidak diragukan karena yang mengerjakan adalah warga yang menikmatinya. “Sebanyak 85 persen sarana fisik yang dibangun berkualitas baik dan sangat baik,” bunyi laporan itu. Di dusun Nampes, Baturetno, warga miskin boleh berlega hati karena mendapat akses air bersih secara gratis. Dan bukan hanya itu, kelompok warga yang kurang beruntung ini pun mendapat “berkah” lain dari proyek PNPM yang dijalankan di sana. Sebab, proyek yang didanai via program pemberdayaan ini harus dikerjakan oleh warga setempat. PNPM mencatat lebih dari 70 persen tenaga kerja proyek masif ini di seluruh Indonesia, berasal dari warga paling miskin. Untuk kerja itu, mereka dibayar sesuai dengan standar setempat. Laporan Bank Dunia menunjukkan, sejak 1998, saat masih bernama Program Pengembangan Kecamatan, hingga 2009, PNPM melibatkan 9,9 juta pekerja dari masyarakat sendiri. Dalam musyawarah perencanaan PNPM, warga tidak mampu juga berusaha dilibatkan lebih aktif. Hal ini sesuai


23

Sejumlah studi menunjukkan, peningkatan kesejahteraan warga relatif lebih tinggi di daerah yang mengikuti program PNPM ketimbang yang tidak.




dengan esensi PNPM yang bersifat bottom-up. Dengan kata lain, keterlibatan warga sejak dari usulan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan amatlah diharapkan. Sekitar 74 persen dari peserta yang hadir dalam musyawarah perencanaan PNPM biasanya adalah kelompok paling miskin. Meski sejumlah studi juga menunjukkan bahwa kehadiran mereka belum berjalan paralel dengan peran aktif mereka dalam penyusunan usulan dan rencana pembangunan. Para elit desalah yang masih dominan berperan. Terlepas dari berbagai kekurangan yang masih ada di sana-sini, sejumlah laporan riset dan studi menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan warga relatif lebih tinggi di daerah yang mengikuti program PNPM ketimbang yang tidak. Dalam laporan hasil survei yang dilansir tahun lalu, Bank Dunia menyatakan, “Konsumsi per kapita riil rumah tangga miskin di wilayah PNPM lebih tinggi 9,1 persen dibanding wilayah yang tidak mengikuti program ini.” Pada kelompok rumah tangga termiskin, angka konsumsi bahkan naik lebih tinggi hingga 11,8 persen. Sedangkan untuk kecamatan termiskin, peningkatan konsumsi mencapai 12,7 persen lebih tinggi. Survei Bank Dunia juga memperlihatkan bahwa pada proyek-proyek PNPM awal, biasanya kebutuhan masyarakat secara umum masih sama dengan kebutuhan utama warga paling tidak mampu. Tapi, di proyek lanjutannya, kebutuhannya cenderung berbeda dan proyeknya banyak yang kurang menyentuh warga miskin. Kesejahteraan ini tidak hanya dari sisi ekonomi. Dalam urusan kesehatan, warga juga makin bagus. “Proporsi orang yang mendapat akses berobat rawat jalan di wilayah PNPM 5,1 persen lebih tinggi dibanding yang tidak,” tertulis dalam laporan itu. Peningkatan kesehatan ini dampak dari PNPM Generasi—salah satu pengembangan PNPM Perdesaan— yang digelar di sejumlah provinsi. PNPM Generasi ini




berhasil memotong angka kurang gizi sampai 9,5 persen dibanding wilayah lain. Sedangkan tingkat partisipasi anak yang bersekolah di SD dan SMP lebih tinggi 22-35 persen. Fisik anak-anak di wilayah PNPM Generasi pun jauh lebih bagus. Di wilayah seperti Nusa Tenggara Timur, anak dengan tinggi badan di bawah rata-rata, angkanya lebih rendah sampai 21 persen di tahun ketiga pelaksanaan di banding wilayah non-PNPM. Anak dengan berat badan sangat kurang pun turun sampai 33 persen. Sejumlah kegiatan PNPM banyak yang menekankan keterlibatan kaum perempuan. Dari dana bergulir PNPM Mandiri Perdesaan sebesar Rp 6,6 triliun yang sudah dikucurkan sampai 2011, misalnya, sebanyak 25 persen mesti disalurkan untuk Simpan Pinjam Kelompok Perempuan. Warga perempuan akan memanfaatkannya untuk kegiatan yang bisa menghasilkan uang. Tapi, perempuan tidak hanya terlibat dalam kegiatan yang dikhususkan bagi mereka. Perempuan juga bisa terlibat dalam urusan pembuatan jalan atau jembatan. Ini seperti Tim Pelaksana Kegiatan Desa Semembang, Durai, Kepulauan Riau. Mulai dari sekretaris sampai ketua dijabat oleh para perempuan. Tim ini berhasil mengelola dana Rp 135 juta untuk membuat jalan beton. “Awalnya saya ragu. Karena tidak punya pengalaman mengelola pembuatan jalan, apalagi dengan uang yang sangat besar,” ujar Ketua Tim Pelaksana, Rubiah. “Tapi kami optimistis karena dipercaya warga. Apalagi ada fasilitator yang siap membantu.” Rubiah dan tim para perempuan itu pun berhasil menggerakkan warga terlibat dalam pembangunannya. Jalan beton mulus sepanjang 750 meter dengan lebar 1 meter itu itu pun selesai. O

24





25

DARI BANJIR SAMPAI

DIKEJAR ORANG

Fasilitator merupakan salah satu elemen penting penggerak PNPM Perdesaan. Mereka mesti siap bekerja di tempat terpencil.



G

26

Ia hanya bisa menunggu dan berdoa. Berjamjam. Sampai akhirnya sekitar pukul 11 malam, ada orang lain bersepeda motor yang juga ingin menyeberang ke sungai itu.




ELAP malam sudah turun. Jawahir terpaksa menghentikan sepeda motornya di pinggir sungai selebar 30 meter itu di pedalaman Kabupaten Gorontalo Utara. Air sungai sedang tinggi. Ia sendirian, padahal butuh dua orang agar bisa menyeberangkan sepeda motornya. Perjalanan masih lebih dari 20 kilometer, melewati jalan berbatu yang kemiringannya kadang 45 derajat. Ia hanya bisa menunggu. Dan berdoa. Berjam-jam ia menunggu. Sampai akhirnya, sekitar pukul 11 malam, ada orang lain bersepeda motor yang juga ingin menyeberang sungai itu. “Kami pun bergantian menyeberangkan motor,” katanya. Jawahir bekerja sebagai fasilitator Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Kecamatan Tolinggula. Tugas ini yang membuatnya malam-malam menyusuri jalanan yang sepi sendirian di pedalaman itu. Dalam kegiatan PNPM, fasilitator memang menjadi salah satu organ paling penting. Karena masyarakat mesti mengorganisasi sendiri untuk proyek-proyeknya—PNPM memang mensyaratkan bantuannya dikelola langsung masyarakat, tidak melewati struktur pemerintahan—maka para fasilitator ini membantu proses organisasi itu. Mereka akan membantu dan mendorong warga membentuk Tim Pelaksana Kegiatan, memilih ketua dan perangkat lain. Sebagaifasilitatortingkatkecamatan,Jawahirberkoordinasi dengan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) yang berada di bawah camat. Jika ada masalah, mestinya fasilitator hanya berhubungan dengan PJOK. Dan PJOK yang akan menyampaikan ke camat. “Tapi karena kecamatannya masih baru setelah pemekaran, seringnya kami rapat bertiga (fasilitator, PJOK, dan camat),” katanya. Saat ini, Jawahir sudah menjadi fasilitator tingkat kabupaten. Tugasnya lebih banyak memberi supervisi atau penambahan kemampuan fasilitator kecamatan. Secara struktural, di atas fasilitator kabupaten adalah konsultan tingkat provinsi dan, atasnya lagi, konsultan tingkat nasional.




27

Sedangkan dalam struktur pemerintahan, setiap tingkat— mulai dari desa hingga pusat—akan membentuk satuan kerja yang mengurusi PNPM. Secara keseluruhan, kendali PNPM di bawah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang diketuai Wakil Presiden. Jawahir menjadi fasilitator sejak 2009. Semula sarjana Teknologi Industri dari Universitas Muslim Indonesia di Makassar ini bekerja sebagai dosen tidak tetap di bekas kampusnya. Saat mendengar ada lowongan sebagai fasilitator, ia langsung mendaftar dan menyisihkan puluhan calon lain. Dalam penempatannya, Jawahir dikirim ke Kecamatan Tolinggula di Gorontalo Utara. Ini sebuah kecamatan pemekaran, masih baru, dengan desa hanya 11 buah. “Empat desanya berada di gunung,” kata Jawahir. Kecamatan itu cukup terpencil. Jalan juga belum diaspal. Sebagai fasilitator, mereka memang ikut dalam musyawarah mulai dari tingkat dusun. Setiap dusun akan menentukan tiga proyek yang akan diusulkan. Usulan itu mesti terdiri dari dua proyek fisik dan satu simpan pinjam kelompok perempuan. Mereka juga membentuk Tim Pelaksana Kegiatan. Usulan itu kemudian akan “diadu” dengan dusun lain di tingkat desa. Setelah lolos, usulan dibawa ke tingkat kecamatan. PRODUKSI KATADATA I/TEMPO Ɣ17 Juni – 24 Juni 2013


28

“Biasanya cuma ada orang datang, bilang akan ada proyek, tapi sesudah orangnya pergi tidak ada kelanjutannya.“




Di pedalaman Gorontalo, Jawahir beruntung karena warga antusias dalam rapat-rapatnya. Mungkin karena desa yang ia fasilitasi masih terpencil dan infrastruktur dasar masih sangat kurang. “Rata-rata kalau rapat, balai desa tidak cukup,” kata Jawahir. “Yang ikut ratusan.” Di salah satu lokasi, ada kepala desa yang rajin ikut dalam setiap rapat tingkat dusun. Setelah proposal dipastikan dan dana siap dikucurkan, kepala desa itu matanya berkacakaca dan mengaku kepada Jawahir bahwa ia ikut rapat karena semula tidak percaya dengan proyek ini. “Biasanya cuma ada orang datang, bilang akan ada proyek, tapi sesudah orangnya pergi tidak ada kelanjutannya,” kata Jawahir mengulang ucapan kepala desa yang terharu itu. Tim Pelaksana Kegiatan di tingkat desa itu kemudian mesti berembug dengan wakil-wakil dari desa lain untuk memilih Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di tingkat kecamatan. Mereka juga memilih satu orang yang mereka percaya sebagai pengawas. Kadang rapat di tingkat ini bisa menjadi malapetaka bagi fasilitatornya. Muh Jalaluddin, fasilitator di Kecamatan Lambu, Bima, Nusa Tenggara Barat, misalnya. Saat memfasilitasi pemilihan pengurus Tim Pengelola Kegiatan, rapat berjalan buruk. Sebagian minta pengurus lama bisa dipilih kembali, lainnya ngotot agar kepengurusan diganti semua. Jalaluddin, yang mencoba mengikuti peraturan, rupanya dianggap membela salah satu kubu. Akibatnya, ia dikejar pendukung kubu yang tidak puas. Ia terpaksa meminta bantuan polisi karena kemudian ada pihak yang siap bersenjata parang dan tombak. Meski begitu, yang membuatnya sedih bukan soal keselamatan ini. Tapi ia lebih sedih jika masyarakat tidak menampakkan reaksi. “Kadang ada perasaan jenuh menghadapi masyarakat yang apatis dengan hadirnya program,” ujarnya dalam salah satu tulisan. Usulan proyek itu kemudian dibawa ke tingkat kabupaten untuk memproses pengucuran dana. Untuk pencairan




29

Meskipun pengawasan pencairannya sudah cukup ketat, ternyata masih ada saja kebocoran yang terjadi.


dana, tingkat kecamatan mesti membuat rekening bersama yang hanya bisa diambil jika ada tandatangan empat orang, yakni dua fasilitator ditambah kepala Unit Pengelola Kegiatan dan satu pengawas. Rekening pencairan dana itu mesti di bank-bank yang sahamnya mayoritas dimiliki pemerintah, seperti BRI atau BNI. Rekening itu akan mendapat pencairan dana secara bertahap, yakni 40 persen, 40 persen, dan 20 persen, untuk setiap proyek. Dana dikirim dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Sumber dana PNPM, baik dari APBN maupun dari bantuan seperti Bank Dunia atau Bank Pembangunan Asia (ADB) memang dikirim ke KPPN terlebih dahulu. Meskipun pengawasan pencairannya sudah cukup ketat, ternyata masih ada saja kebocoran yang terjadi. Jawahir sempat dipindah ke kecamatan yang berdekatan. Di kecamatan yang ia fasilitasi, kegiatan berjalan lancar. Tapi di kecamatan sebelah, dananya diselewengkan. “Saya yang mengaudit keuangannya,” katanya. “Kasusnya sekarang di (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau) Tipikor.” O


30



PEKERJAAN RUMAH YANG

TERSISA

Meski sukses dan banyak ditiru negara lain. PNPM bukan tanpa masalah dan kekurangan. Keberlanjutan pemberdayaan merupakan tantangan terbesar yang harus dijawab.



A

31

Tidak hanya Afganistan, Myanmar juga mengembangkan program bernama National Community Driven Development Project, yang konsepnya sama dengan PNPM.




FGANISTAN masih belum sepenuhnya selesai dari peperangan pada 2011. Tapi Deputi Menteri Rehabilitasi dan Pembangunan Pedesaan negeri itu, Wais Barmak, malah berkunjung ke Aceh dan Nusa Tenggara Barat. Barmak tidak sedang berwisata ke Indonesia, tapi ia mengunjungi kegiatan-kegiatan di bawah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di dua provinsi itu. Afganistan memang sudah beberapa tahun membuat kegiatan bernama Program Solidaritas Nasional, yang polanya meniru PNPM. “Ini kesempatan unik bagi program yang mirip ini, untuk berbagi pengalaman dan melihat apa yang sudah berhasil dan yang tidak,” kata Barmak. Di Aceh ia melihat bagaimana PNPM membantu integrasi bekas kombatan dan pemulihan bencana Tsunami. Sedangkan di Nusa Tenggara Barat ia mempelajari bagaimana warga desa membuat perencanaan, prioritas, dan menerapkan program kerja dalam PNPM. Tidak hanya Afganistan, Myanmar juga mengembangkan program bernama National Community Driven Development Project (Proyek Nasional Pembangunan yang Digerakkan Masyarakat), yang konsepnya sama dengan PNPM. Bank Dunia menyatakan bahwa program semacam ini sudah digunakan mulai dari Nepal di pelosok Asia sampai Kolumbia di ujung benua Amerika. Barmak tidak hanya bertukar pengalaman soal keberhasilan, tapi juga masalah yang masih menghinggapi program ini. Laporan hasil studi oleh Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada 2002, serta Lembaga Penelitian SMERU dan Independent Research & Advisory Indonesia (IRAI) pada 2012, setidaknya bisa memberikan gambaran tentang berbagai kekurangan yang masih harus diperbaiki. Studi SMERU bertujuan untuk melihat dampak dari PNPM Perdesaan dalam upaya penurunan kemiskinan, peningkatan partisipasi warga, serta perbaikan transparansi


32

Persoalan di awal program, yaitu ketidakmengertian atau ketidaktaatan para pejabat lokal bahwa PNPM adalah kegiatan untuk mengurangi kemiskinan.




dan akuntabilitas jalannya pemerintahan di level desa. Studi dilakukan di 18 desa di 3 provinsi: Jawa Timur, Sumatera Barat dan Sulawesi Tenggara. Secara umum disimpulkan bahwa PNPM Perdesaan telah diimplementasikan secara tepat. Usulan program datang dari bawah, yang sebagian besar memilih proyek infrastruktur. Adanya peluang kerja baru ini membuat jumlah warga miskin berkurang, meski tak jarang penyelewengan dana terjadi, walaupun jumlahnya relatif kecil akibat pengawasan langsung dari warga. Persoalan lain, terutama di awal program, yaitu ketidakmengertian atau ketidaktaatan para pejabat lokal pada prinsip bahwa PNPM adalah kegiatan untuk mengurangi kemiskinan. Itu sebabnya, ada kasus seorang camat yang menggunakan jasa kontraktor untuk pembangunan. Padahal, seharusnya dikerjakan oleh warga sendiri. Camat itu akhirnya dimutasi. Dalam aktivitas pengembangan ekonomi, sejumlah kasus muncul saat warga paling miskin—yang mestinya menjadi sasaran program—malah tidak bisa mendapatkan akses bantuan modal. Alasan para elit desa, warga termiskin dikhawatirkan bakal sulit mengembalikan pinjaman. Akibatnya, dana malah mengalir ke warga yang lebih baik ekonominya. “Seharusnya pinjaman kepada orang miskin, tapi yang miskin sekali malah tidak dipinjami,” kata seorang warga di Ngawi, dalam temuan penelitian SMERU. “Orang miskin yang belum usaha juga dilarang pinjam, karena dianggap tidak bisa mengembalikan.” Di desa Tambusupa, Kowane Selatan, malah ditemukan kasus warga miskin yang dengan sukarela namanya dicatut untuk meminjam dana PNPM Mandiri SPP (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan) oleh warga lebih kaya.


33

Dalam aktivitas pengembangan ekonomi, sejumlah kasus muncul saat warga paling miskin malah tidak bisa mendapatkan akses bantuan modal.




Menurut pejabat desa, hal ini bukan karena yang lebih kaya ingin mengambil keuntungan, tapi jika SPP tidak diambil, mereka cemas tidak akan mendapat proyek infrastruktur yang dibutuhkan semua warga. Warga miskin bersedia dicatut namanya. “Jika mereka tidak mau namanya dicatut, desa mereka tidak akan mendapatkan program infrastruktur,” tertulis dalam laporan SMERU. Mereka memang kemudian mendapat proyek infrastruktur, yakni drainase, setelah mendapat dana simpan pinjam. Jika proyek infrastruktur selesai, persoalan pemeliharaan juga sering bermasalah. Desa Salubomba, Banawa Tengah, Donggala, Sulawesi Tengah, yang mendapat bantuan proyek air bersih senilai Rp 287 juta salah satu contohnya. Oleh warga setempat, dana itu digunakan untuk membuat saluran air sepanjang 3 kilometer, 10 toilet umum, bak penampung, dan 10 tugu keran air. Fasilitas itu selesai pada 2009. Sebanyak 20 keluarga yang mendapat air langsung ke rumahnya juga sudah menyepakati untuk membayar iuran Rp 5 ribu per bulan. Tapi, setelah fasilitas berjalan, iuran yang Rp 5 ribu itu macet. “Saat ini, jika ada yang rusak, uang pribadi saya yang digunakan untuk memperbaikinya,” ujar Arsyad, warga Salubomba yang menjadi Ketua Tim Pengelola Kegiatan PNPM. Selain persoalan pelanggaran prosedur, program ini juga memiliki kekurangan “bawaan”. Di antaranya, warga miskin yang kepala rumah tangganya perempuan atau kepala rumah tangganya tidak memiliki pendidikan sama sekali, tidak ada peningkatan konsumsi. “Proyek masih sulit mencapai sejumlah kelompok yang sangat rentan,” begitu tertulis dalam laporan Bank Dunia. Salah satu penyebabnya, menurut perkiraan Bank Dunia, karena dalam proses musyawarah, para elit masih dominan. “Elit dan aktivis desa memiliki pengaruh tidak hanya keseluruhan proses pengambilan keputusan proyek, tapi juga dalam kelompok perempuan yang mestinya mendapat dana.”




34

Fasilitator, yang salah satu tugasnya membuat kelompok marginal itu terlibat, juga masih banyak yang kurang efektif. Kemungkinan, ini dikarenakan waktu mereka sudah tersita oleh kerja administratif. Selain itu, jumlanya yang dirasa kurang memadai, pelatihan bagi mereka pun perlu ditingkatkan. Menanggapi sejumlah hasil studi itu, pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Ari Perdana mengatakan, tak bisa dipungkiri ada sederet keberhasilan yang diraih PNPM. Selain suara warga lebih tertampung dalam proyek pembangunan, PNPM pun menjadi saluran efektif untuk mengalirkan langsung dana dari pusat ke komunitas. Di banyak tempat, PNPM juga berhasil membangun infrastruktur perdesaan dengan biaya lebih murah, namun kualitas lebih tinggi. Hanya saja, ekonom lulusan The Kennedy School of Government, Harvard University, ini mengingatkan soal aspek keberlanjutan (sustainability) program PNPM. Ini dikarenakan, PNPM masih berjalan dalam kerangka sebuah program. “Pertanyaannya adalah apakah kalau ia sudah berhenti sebagai program, semua pemberdayaan ini akan sustainable,” ujarnya. “Artinya, seberapa jauh PNPM sudah meletakkan fondasi pemberdayaan yang berkelanjutan?” O PRODUKSI KATADATA I/TEMPO Ɣ17 Juni – 24 Juni 2013


35



SEDERET KEBERHASILAN SETUMPUK PEKERJAAN Ekonom dan Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Ari A. Perdana

Berbagai studi telah dilakukan untuk menilai dan mengevaluasi implementasi Program Nasional Permbedayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dalam kurun 15 tahun terakhir, yang dimulai ketika masih bernama Program Pengembangan Kecamatan. Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Lembaga Riset SMERU dan Independent Research & Advisory Indonesia yang didirikan oleh analis keuangan Lin Che Wei merupakan beberapa di antaranya. Dari sejumlah studi itu, secara obyektif dapat dikatakan banyak keberhasilan dicapai melalui program pembangunan berbasis warga ini, khususnya dalam pengadaan berbagai sarana infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan kaum miskin. Meski begitu, tak sedikit pula kegagalan dan kekurangan di sana-sini, yang perlu segera dilakukan perbaikan guna terwujudnya visi pemberdayaan kaum miskin, seperti yang dicita-citakan. Untuk melihat persoalan ini secara jernih, tim KATADATA PRODUKSI KATADATA I/TEMPO Ɣ17 Juni – 24 Juni 2013




36

PNPM bisa menjadi saluran untuk mengalirkan uang secara langsung dari pemerintah pusat ke komunitas. Kalau memakai jalur birokrasi, prosesnya lama.


mewawancarai Ari A. Perdana, ekonom dan pengajar dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Selama beberapa tahun terakhir, peraih Master of Economics of Development dari Australian National University (2000) dan Master of Public Administration in International Development dari Harvard Kennedy School of Government (2006), ini bergelut dengan masalah kemiskinan. Inilah sejumlah catatan tentang berbagai pencapaian dan keberhasilan PNPM sejauh ini, berikut kekurangan dan pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan. PENCAPAIAN : 1. PNPM bisa menjadi saluran untuk mengalirkan uang secara lanagsung dari pemerintah pusat ke komunitas. 2. Di banyak tempat, PNPM cukup berhasil dalam hal pembangunan infrastruktur perdesaan. Dan kualitas infrastruktur yang dihasilkan oleh komunitas juga tidak lebih buruk (bahkan lebih baik) dibandingkan yang dibangun oleh kontraktor. Biaya nya pun lebih murah.


37

Pertanyaannya adalah, apakah jika sudah berhenti sebagai program, semua pemberdayaan akan sustainable.



3. Studi yang pernah kami lakukan menunjukkan, di desa-desa dengan tingkat pembangunan setara, desa yang mengikuti PNPM terlihat lebih berhasil dalam meningkatkan konsumsi per kapita dibanding desa yang tidak mengikuti program ini. Selain itu, desa yang lebih lama menerima dana PNPM, lebih mampu menaikkan konsumsi per kapita dibanding yang baru menerima. Artinya, ada indikasi bahwa dana PNPM diterjemahkan menjadi kesejahteraan yang meningkat. 4. Ada indikasi juga bahwa—walaupun tidak seragam terjadi di semua lokasi—ada peningkatan voice masyarakat karena mereka ikut terlibat dalam pengambilan keputusan.

KEKURANGAN : 1. PNPM berjalan masih dalam kerangka sebuah “program”. Selama ini, ia ditopang oleh manajemen program sehingga ada yang mengurusi. Pertanyaannya adalah, apakah jika sudah berhenti sebagai program, semua pemberdayaan dan lainnya ini akan sustainable. Artinya, seberapa jauh PNPM sudah meletakkan fondasi pemberdayaan yang berkelanjutan. PRODUKSI KATADATA I/TEMPO Ɣ17 Juni – 24 Juni 2013




2. Terkait poin nomor 1 tadi, tantangan PNPM adalah bagaimana pola-pola pengambilan keputusan yang dibentuk, bisa sejalan dan terintegrasi dengan pengambilan keputusan yang mainstream, yaiatu Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) desa/kelurahan hingga kabupaten, provinsi, dan pusat). Ini yang tengah disiapkan

38

Terkadang ia berkompetisi dengan programprogram lain. Jadi bukannya sinergi, malah membuat sekatsekat dengan program lain.

3. Sebagai sebuah program, ada indikasi terkadang ia berkompetisi dengan program-program lain. Jadi, bukannya sinergi, malah membuat sekat-sekat dengan program lain. 4. PNPM sendiri juga terfragmentasi. Ada PNPM initi (perdesaan dan perkotaan), lalu ada PNPM sektoral, seperti kelautan, pariwisata dan lainnya yang ada belakangan dan tidak selalu sejalan. Ini problem klasik soal koordinasi antarlembaga. 5. Banyak yang mengritik soal “pemberdayaan” yang dihasilkan dalam PNPM. Apakah benar itu pemberdayaan. To some extent mungkin ya. Tapi, apakah itu membuat masyarakat bisa benar-benar bisa mengorganisasi sendiri, menentukan prioritas sendiri kalau tidak ditopang oleh manajemen program. 6. Selama lebih dari sepuluh tahun, sejak namanya masih PPK dan P2KP, output PNPM lebih banyak berupa infrastruktur. Beberapa studi menyatakan, 70 persen dana PNPM memang untuk infrastruktur. Di satu sisi, ini mungkin mencerminkan kebutuhan masyarakat perdesaan terhadap infrastruktur. Tapi, ini juga memberikan catatan: bagaimana dengan konsep “pemberdayaan” yang lebih luas dari sekadar infrastruktur. Di sisi lain, studi SMERU juga mengindikasikan, program infrastruktur itu memang yang output-nya paling netral terhadap berbagai kepentingan di level lokal. Sebab, manfaatnya dinikmati oleh hampir semua warga, karena itu





39

paling mudah mencapai kesepakatan tentang proyekproyek infrastruktur dalam PNPM. Tapi sekali lagi, ini memberikan PR jangka panjang, yaitu soal pemberdayaan dalam arti luas. Dan tentunya juga, kalau alasannya ini, maka sebenarnya infrastruktur mungkin bukanlah prioritas, melainkan hanya dikarenakan dianggap yang paling netral. 7. Dalam beberapa tahun terakhir, PNPM mulai memperluas alokasi dananya untuk pemberdayaan ekonomi, seperti dana bergulir simpan pinjam kelompok perempuan. Studi tentang masih relatif sedikit. Tapi, tampaknya masih cukup banyak masalah dengan soal ini, seperti keberlanjutan dana bergulir, persepsi bahwa ini adalah uang bantuan dan bukan dana bergulir, serta nasib lembaga keuangan mikro yang sudah dibentuk. O



40



INI BONUS BAGI DEMOKRASI

Wakil Presiden Boediono

Sejarah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perdesaan tak bisa dilepaskan dari sosok Boediono. Guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada ini ikut membidani kelahiran program masif melawan kemiskinan ini pada 1998, saat menjabat sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas di era pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Proyek nasional yang awalnya bernama Program Pengembangan Kecamatan (PPK) ini disiapkannya dengan bantuan Bank Dunia untuk mengatasi ledakan kemiskinan akibat rontoknya perekonomian nasional setelah diterjang badai krisis moneter. Kurs rupiah kala itu ambrol dan hargaharga kebutuhan pokok melangit mencekik rakyat. Setelah program ini lahir, ia absen cukup lama. Sebab, PRODUKSI KATADATA I/TEMPO Ɣ17 Juni – 24 Juni 2013


41

PPK diluncurkan pada 1998, ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi. Saya waktu itu Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional.



ketika tampuk pemerintahan berpindah ke tangan Presiden Abdurrahman Wahid setahun kemudian, doktor di bidang ekonomi lulusan Wharton School, Universitas Pennsylvania, Amerika Serikat, ini tak lagi duduk di kabinet. Posisinya digantikan oleh Kwik Kian Gie. Di era pemerintahan berikutnya yang dipimpin Megawati Soekarnoputri pada pertengahan 2001, Boediono kembali masuk kabinet. Ia dipercaya menjadi Menteri Keuangan menggantikan Rizal Ramli. Namun, selama tiga tahun, fokusnya saat itu lagi-lagi memperkuat kurs rupiah dan menjinakkan inflasi—setelah diterpa krisis politik di era pemerintahan Gus Dur—yang membuat Majalah Businessweek menjulukinya sebagai burung pemangsa inflasi, a hawk of inflation. Ia baru kembali bisa berkonsentrasi pada pengembangan PNPM, ketika akhirnya kembali diminta masuk kabinet oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono di akhir 2005 sebagai Menteri Koordinator Perekonomian. Dalam kapasitasnya sebagai Wakil Presiden, kini di bawah kendalinyalah program nasional ini dijalankan. Melihat rekam-jejaknya yang panjang, tak mengherankan Boediono fasih memaparkan liku-liku perjalanan 15 tahun PNPM dalam sebuah wawancara khusus dengan tim KATADATA di kediaman resminya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada akhir Mei lalu. Saat itu, ia didampingi oleh Bambang Widianto (Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan) dan Yopie Hidayat (juru bicara Kantor Wakil Presiden), beserta sejumlah staf lainnya. Bagaimana dasar pemikiran pembentukan PPK? PPK diluncurkan pada 1998, ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi. Saya waktu itu adalah Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. Program ini pertama kali diluncurkan di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Itu yang kemudian menggelinding dan dilakukan di kecamatan-kecamatan lain. Jumlahnya





tidak besar, tapi terus membesar. Di masa krisis, kita membutuhkan respon cepat terhadap penurunan kesejahteraan yang mendadak. Krisis menyebabkan pemutusan hubungan kerja, anak putus sekolah, dan kemacetan pelayanan kesehatan. Karena itu, perlu quick responses di berbagai bidang, termasuk bagaimana menyediakan beasiswa bagi anak putus sekolah, juga pelayanan dasar kesehatan yang macet di berbagai tempat.

42

Kita membutuhkan respon cepat. Krisis menyebabkan pemutusan hubungan kerja, anak putus sekolah, dan kemacetan pelayanan kesehatan.

Bagaimana bentuk respons tersebut? Ada semacam inisiatif-inisiatif baru. Salah satu inisiatif, yaitu di bidang peningkatan kesejahteraan dari kelompok kecil masyarakat dalam bentuk PNPM Mandiri, dulunya bernama PPK. Ini adalah sebuah inovasi dalam mengubah program atau proyek kecamatan atau desa yang pada waktu itu masih menggunakan jalur sentral. Kita potong proses birokrasi dari pusat ke daerah. Pengiriman uang langsung ke kecamatan supaya cepat. Melalui proses biasa, pasti lama sekali. Apa yang membedakan PPK dan PNPM? Proses transfromasi dari PPK ke PNPM ini sebenarnya secara fundamental tidak berubah. Dari awal, program ini adalah program yang dilaksanakan dan diputuskan oleh kelompok masyarakat sendiri, lalu kemudian ada pendampingan teknis dan keuangan dari pusat. Kebutuhan itu tumbuh dari bawah, ini yang menjadi kunci PNPM. PPK adalah cikal-bakalnya, lalu kami kembangkan. Jumlah dana bantuan pada waktu itu ratusan juta rupiah saja per proyek. Kini, jumlahnya maksimal bisa Rp 3 miliar per proyek. Bagaimana bentuk partisipasi warga? Pada dasarnya, program ini dibuat untuk membuka ruang bagi komunitas dalam menyampaikan apa yang dibutuhkan. Program ini nantinya dilaksanakan sendiri oleh komunitas dengan didampingi oleh tim yang kami





anggap bisa membantu mereka dari segi teknis dan keuangan. Program ini dilaksanakan secara langsung dari pusat ke kecamatan dan pertanggungjawabannya pun cepat. Sehingga tidak perlu bertele-tele, seperti dalam proyek-proyek biasa dari APBN.

43

Sekarang PNPM menjadi contoh di dunia. Ini menandakan kekurangannya tidak terlalu banyak.


Secara umum, apa kelebihan dan kekurangan PNPM selama ini? Setelah tahun 1999 saya sempat berhenti dari pemerintahan dan kembali pada 2001 (sebagai Menteri Keuangan), saya tidak langsung menangani ini. Baru setelah 2005 (sebagai Menko Perekonomian) saya kembali menangani ini. Secara tidak langsung, paling tidak. Saya senang melihat dari awal program ini, berbagai penyimpangan yang terjadi tidak terlalu banyak. Program ini disiapkan dengan matang dari segi kelembagaan dan organisasinya. Selain itu, kita mendapatkan sumbangan pikiran baik dari dalam maupun luar negeri. Bank dunia memberikan dukungan desain dan pengalaman lain yang diambil dari beberapa negara. Evaluasi Anda? Sampai sekarang, saya melihat kebocoran (dana) cukup minimal. Menurut saya, ini karakteristik yang sangat bagus dari program ini. Dalam perjalanannya, program ini semakin besar. Pemilihan proyeknya juga semakin demokratis. Karena, ini proses demokrasi dari bawah dan tetap dipertahankan dari awal. Semoga saja ini terus demikian. Macam proyeknya memang ada tambahan-tambahan. Sebagai contoh, simpan pinjam untuk perempuan itu dulu belum ada. Dulu umumnya pembangunan dititikberatkan pada infrastruktur seperti jalan, desa, dan MCK. Namun, kemudian ada pemikiran mengapa kita tidak berikan sebagian, sekarang maksimum 25 persen dari total dana, untuk kegiatan kelompok ekonomi, terutama perempuan. Kemudian program ini diperluas dari desa ke kota, set-up nya sama, tapi diarahkan ke kecamatan-kecamatan kota.


44



Kita harapkan komunitas kecilkecil ini bisa bangkit. Ini bonus bagi kita untuk membangun demokrasi di tingkat grass root.

Kekurangan atau kelemahan yang masih ada? Saya kira sedikit. Memang ada yang tidak melaksanakan dengan baik, tapi persentasenya kecil sekali. Sekarang PNPM menjadi contoh di dunia. Ini menandakan kekurangannya tidak terlalu banyak. Demokrasi di tingkat grass root ini sebetulnya hasil sampingannya. Tumbuh suatu mekanisme kelompok-kelompok dari masyarakat yang bisa melakukan sesuatu, mengambil keputusan, dan sebagainya. Kita harapkan komunitas kecil-kecil ini bisa bangkit. Saya kira, ini bonus bagi kita untuk membangun demokrasi di tingkat grass root. Anda pencetus PPK saat muncul pada 1998… Saya termasuk salah satu, saya tidak akan klaim itu (ide saya sendiri). Itu pekerjan teman-teman di Bappenas dalam menggarap quick responses dari berbagai segi yang kemudian tumbuh. Ini adalah koordinasi atau kombinasi antara para ahli yang didatangkan waktu itu dan pengalaman kita di sini.





Apakah program ini pun merupakan respon dari kejatuhan rezim Orde Baru yang memunculkan demokrasi? Dengan kata lain, antitesa dari kebijakan pemerintah yang dulunya top down menjadi bottom up? Pada waktu itu pandangan kami sebatas memberikan quick responses. Di saat krisis, banyak program lama yang mandeg, dan kami harus mencari jalan keluarnya. Saya tidak sampai pada pemikiran perubahan politik dan sebagainya. Ini respon yang cepat dan akhirnya bisa jalan.

45

PNPM bukan berupaya meningkatkan derajat kesejahteraan per individu atau rumah tangga, tapi lebih diarahkan ke desa miskin.


Salah satu kritik yang muncul adalah tidak ada impact analysis terhadap program ini. Sebagai ekonom senior, bagaimana Anda mengukur dampak dari program ini terhadap pemberantasan kemiskinan? PNPM ini sedikit berbeda dari program-program yang langsung diberikan kepada rumah tangga atau individu. Program pada rumah tangga miskin atau individu miskin, misalnya, jelas langsung bisa disimpulkan tercapai atau tidak, berapa banyak, dan berapa sasaran. PNPM adalah program yang sebenarnya bukan berupaya meningkatkan derajat kesejahteraan per individu atau rumah tangga, katakanlah rumah tangga miskin. Tidak ditargetkan secara tajam seperti itu, tapi lebih diarahkan ke desa yang miskin. Hasilnya, tentu tidak akan bisa langsung dihitung benefitnya berapa, tapi suasana di situ sudah menjadi lebih baik. Ada air bersih dan jalan, misalnya. PNPM ini adalah pembangunan yang memberikan manfaat untuk public group, bukan manfaat yang langsung untuk individu. BW: Menggaris bawahi saja, pada awalnya quick responses itu by-passing birokrasi, kemudian berkembang pada program-program yang lebih sifatnya pemberdayaan. Bedanya dengan pemberdayaan yang lain adalah program ini melalui satu proses, yaitu proses yang usulannya dari bawah. Tadinya masyarakat tidak pernah ditanya apa yang diinginkan. Itu bedanya. Itu aspek pertamanya. Sebelumnya kan ada Inpres Desa Tertinggal (IDT), dana bergulir




46

mulainya dari situ. Sedangkan program PNPM targeted ke komunitas-komunitas. Sebelum ditentukan apa yang akan dibangun, masyarakat harus merundingkannya dulu. Jadi, prosesnya memang agak lama. Ini minusnya. Namun, dari segi pemberdayaan, PNPM membuat masyarakat lebih matang dalam menerima pembangunan. Bagaimana dengan penciptaan lapangan kerja? Program ini banyak yang dikerjakan sendiri oleh kelompok masyarakat. Jadi, tidak menciptakan lapangan kerja yang bisa diambil oleh orang lain, tapi dari kelompok itu sendiri yang bekerja. Sebetulnya untuk menciptakan lapangan kerja bukan merupakan instrumen terbaik. BW: Penanggulangan kemiskinan adalah produk dari seluruh proses pembangunan, bukan hanya satu kegiatan. Akhir-akhir ini, kami sudah mencoba membuat impact analysis. Ada perbedaan signifikan antara desa yang tidak dapat PNPM dengan yang dapat PNPM. Yang dapat PNPM, ada peningkatan lebih cepat dalam pengurangan kemiskinannya. Walaupun kausalitasnya kami juga PRODUKSI KATADATA I/TEMPO Ɣ17 Juni – 24 Juni 2013




belum tahu, karena PNPM ini membangun puskesmas atau memperbaiki sekolah. Tidak one to one langsung ke kemiskinan. Namun faktanya, dari impact analysis kami, yang dapat PNPM pengurangan kemiskinannya lebih cepat dan partisipasi masyarakatnya lebih baik.

47

Pemerintah sekarang hanya bisa menyampaikan komitmen sampai akhir masa jabatan 2014. Tapi, sayang jika di stop.

Anda pernah melontarkan kritik tentang perlunya perbaikan tata kelola keuangan, sasaran yang tidak tumpang tindih, dan kekurangharmonisan antarkementerian dalam pelaksanaan PNPM… Mengenai pengelolaan keuangan memang ada laporan bahwa ada yang membawa lari (dana PNPM), tapi jumlahnya kecil. Saya ingin gaungkan pada setiap kali kunjungan kerja di daerah, pertemuan dengan Pemda dan para pelaksana PNPM, jangan sekali-kali lakukan hal-hal yang tidak seusai dengan apa yang kita inginkan. Tujuannya adalah agar mereka berhati-hati saja. Secara umum memang masih bagus. Anda menegaskan bahwa PNPM akan dilanjutkan minimal sampai 2014. Bagaimana cetak biru program ini ke depan? Pemerintah sekarang hanya bisa menyampaikan komitmen sampai akhir masa jabatan atau sampai masa tugas kami. Sampai 2014 kami guarantee, program ini akan terus dilaksanakan. Bahkan, jika ada keperluan dana tambahan, kami upayakan karena permintaan dari bawah luar biasa. Jika distop sayang, menurut saya. Tentu yang ke depan bergantung pada kabinet yang akan datang. Saya hanya bisa bilang, program yang bagus seperti ini jika berhenti, sayang. Selalu ada anggapan bahwa PNPM adalah program bantuan asing. Bagaimana sesungguhnya peran Bank Dunia dan pemerintah dalam perjalanan 15 tahun? Untuk tahap pertama (ketika bernama PPK) jelas hampir sepenuhnya dari pinjaman Bank Dunia, tapi kemudian





secara bertahap dana dari dalam negeri semakin bertambah. BW: Sekarang ada kontribusi dari Pemerintah Daerah. Dan juga ada penambahan dari kelompok masyarakat. Jadi, untuk pengerjaan proyek, bukan hanya berasal dari uang yang kami drop ke kecamatan, tapi mesti ditambah oleh Pemda. Pemda diwajibkan sekian persen. Masyarakat juga menyumbang, terutama dalam bentuk in-kind seperti tenaga kerja.

48

Apa yang menyebabkan perubahan komposisi pendanaan itu? Ini program yang baik. Karena itu, jika kita punya uang, mengapa tidak (dibiayai). Semakin kita danai sendiri, semakin baik. Dari setiap kunjungan kerja, apa impresi terbesar yang pernah Anda lihat dari PNPM? YH: Bahwa dampak real perbaikan kualitas hidup pada masyarakat itu terasa sekali. Infrastruktur yang dibangun, betul yang mereka butuhkan. Seperti yang kami kunjungi di Manado. Ada desa nelayan di pinggir laut, susah air, tapi airnya sebenarnya ada di gunung. Mereka sepakat membangun pipa untuk mengalirkan air ke tangki di kampung mereka. Dengan adanya itu, mereka tidak perlu lagi berjalan kaki sampai 5-6 kilometer. Hanya dengan uang yang sangat sedikit, sangat signifikan impact-nya. Itu mengharukan, efeknya luar biasa. Keuntungan atau kelebihan dari proyek ini adalah masyarakat yang memilih sendiri karena masyarakat yang paling tahu. Misalnya, air di sana tidak sampai ke sini, ya masyarakat minta agar ada sarana untuk mengalirkan itu. Barang kali bukan itu bantuan yang akan diberikan ke masyarakat, jika langsung didrop dari pemerintah pusat. Jadi, manfaat yang maksimal ini bisa didapat karena prosesnya berawal dari kehendak masyarakat sendiri. Proses seperti ini jangan sampai dimatikan. Jika dalam proses ke depan diambil alih secara prerogatif, hilang manfaat maksimal yang potensial ini. PRODUKSI KATADATA I/TEMPO Ɣ17 Juni – 24 Juni 2013


49



Apakah seluruh daerah pelosok sudah terjangkau oleh program ini? Belum semua. Dari 5.000-an kecamatan, ada puluhan desa (yang belum terjangkau). Akhirnya ini menukik ke desa, bukan kecamatannya. Dari kecamatan itu ada desadesa tepilih yang kemudian menyampaikan usulnya. Desanya sekarang 70.000-an. Itu belum tercakup semua. Apalagi yang di daerah perbatasan. Namun, kami tetap dahulukan itu sebagai sasaran kecamatan terbelakang. Kritik lain adalah soal jenis PNPM yang semakin berkembang. Tidakkah sebaiknya lebih fokus dan terarah? Konsep dasar PNPM adalah perdesaan-perkotaan. Ini yang sudah diuji berjalan baik. Dalam perjalanannya, memang tidak semua bisa di-cover oleh dua PNPM ini. Inisiatif-inisiatif dari sektor-sektor itu ada baiknya. Namun, saya selalu tekankan bahwa bila di sektor tertentu ingin mempunyai PNPM sendiri, proses dasar yang berlaku di PNPM mandiri perdesaan dan perkotaan harus tetap dipegang. Meski begitu, saya menginginkan agar bisa lebih disederhanakan. O


SI MISKIN PROGRAM MASIF UNTUK

Recommend Documents