KABUPATEN PURBALINGGA, JAWA TENGAH Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat KARTU SEHAT UNTUK SI MISKIN • satu SITUASI SEBELUM INISIATIF
Tidak pelak lagi, modal utama pembangunan (daerah) adalah sumber daya manusia yang berkualits, korelasinya, kualitas sumber daya manusia dapat terbentuk jika taraf kesehatan baik. Itu artinya, bidang kesehatan masyarakat memegang peranan penitng di dalamnya. Jangan harap pembangunan bias meningkat pesat, juka taraf kesehtan masyarakat rendah. Hal ini pun disadarai Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Purbalingga bertekad menjalankan system Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarkat (JPKM). Sudah barang tentu, dengan menjalankan sistem ini diharapkan taraf kesehatan masyarakat membaik, hingga akhirnya mampu membentuk sumber daya manusia yang berkwalitas. Sistem ini memang tidak bias tidak harus dijalankan. Karena mengingat pengalaman pahit sebelumnya. Betapa tidak. Sebelum diberlakukannya sistem JPKM ini, jangkauan pelayanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat miskin, belum optimal. Sebab musababnya, model jarring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (JPS BK) yang digelontorkan Pemerintah Pusat, khususnya mengenai kartu sehat, ternyata dirasakan kurang menngkatkan kemandirian masyarakat dan tidak terjamin kesinambungannya. Ditambah lagi, pelayanan kesehatan terasa mahal bagi masyarakat karena menggunakan sistem fee for service. Kendala lain yang dirasakan adalah, belum padunya peran pemrintah daerah, duni ausaha, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan masyarakat. Kondisi ini menyebabkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat menjadi tidak merata dan tidak maksimal. Terbukuti masih kurannya kesadaranan masyarakat menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Purbalingga. •
• dua INISIATIF DAN STRATEGI PELAKSANAAN PROGAM
Belajar dari pengalaman itu, Pemerintah Kabupaten Purbalingga mulai menata sistem atau tatanan social dalam pelayanan kesehatan dengan menerapkan sistem jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM), pada tahun 2001. Secara umum, penerapan JPKM ini bertujuan untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat Kabupaten Purbalingga. Sedangkan tujuan khususnya adalah, anatara lain, untuk meningkatkan harkat kesehatan keluarga miskin dan non keluarga miskin melalui model pra upaya; mewujudkan Quality Assurance pelayanan kesehatan melalui standar trapi dan pengobatan rasional; dan meningkatkan peran dunia usaha. Untuk merealisasikan sistem ini JPKM ini, Pemerintah Kabupaten Purbalingga menerbitkan sejumlah dasar hukum, yaitu: 1. Perda No. 15 tahun 2003 Tentang JPKM.
2. Keputusan Bupati No. 05 tahun 2001 tentang Juklak Penyelenggaraan JPKM. 3. Kaputudan Bupati No. 440/40 tahun 2001 tentang Pembentukan Bapim JPKM. 4. Keputusan Bupati No. 40/63 tahun 2001 tentang Penunjukan Pra Bapel “Sadar Sehat Mandiri” sebagai Bapel JPKM. Diterbitkannya dasar hukum JPKM ini, tak lain merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Purbalingga membangun pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkelanjutan, dengan filosofi “ Si kaya membantu si miskin dan si sehat menolong si sakit”. Melalui subsidi silang ini, diharapkan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan seutuhnya, bermutu dn berkelanjutan, serta berbiaya ringan. Selain itu, melalui JPKM, pelayanan kesehatan dapat diselenggarakan dengan labih merata dan dapat mengajangkau keluarga miskin. Selain menerbitkan dasar hukum, pada tahap awal pemberlakuannya Pemerintah Kabupaten Purbalingga juga memberikan subsidi kepada peserta JPKM yang dikategorikan sebagai keluarga miskin dan pasca minskin. Subsisi ini bertujuan untuk memberikan rangsangan sekaligus bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap keluarga miskin. Namun, subsidi ini pada akhirnya nanti akan dihapuskan. Kategori subsidi kepesertaan JPKM ditandai dengan pembagian strata sebagai berikut: 1. Strata I untuk kategoro Keluarga Miskin dengan premi disubsidi 100% oleh Pemerintah Daerah; 2. Stata II untuk kategori Keluarga Pasca Miskin dengan premi disubsidi 50% oleh Pemerintah Daerah; dan 3. Strata III untuk Kategori Keluarga Mampu dengan premi dibayar penuh oleh peserta. Tabel Premi JPKM/Keluarga?Tahun melalui pola subsidi 2000/2001 2002/2003 2003/2004 2004/2005 Strata (Rp) Premi Subsidi Premi Subsidi Premi Subsidi Premi Subsidi I 25.000 30.000 40.000 II 10.000 15.000 15.000 15.000 20.000 20.000 25.000 50.000 II 25.000 30.000 40.000 50.000 25.000 Di awal pemberlakuan sistem JPKM ini, ternyata masih banyak kendala yang dihadapi. Penyebabnya, masyarakat belum memahami konsep dasar JPKM. Di samping itu, masyarakat terkesan ragu akan manfaat JPKM. Tapi, ternyat bukan Cuma masyarakat yang tak paham JPKM. Petugas, pelayanan kesehatan seperti dokter dan bidan, pun masih beranggapan pemberlakuan JPKM akan mengurangi kegiatan kunjungan pasien. Sebagai upaya meminimalisir berbagai kendala itu, Pemerintah Kabupaten Purbalingga melakukan sosialisasi menyeluruh tentang manfaat JPKM. Selain itu, pemerintah kabupaten pun menetapkan tahapan-tahapan pengembangan JPKM, yakni; 1. Tahun 2001 – 2005 sebagai Tahap Inisiasi dan Sosialisasi’ 2. Tahun 2006 – 2009 sebagai Tahap Pengutan Instalasi; 3. Tahun 2010 – 2012 sebagai Tahap Pemantapan; dan 4. Tahun 2012 – dan seterusnya sebagai Tahap Kemandirian. Tahap awal sosialisasi adalah penyamaan persepsi tentang konsep dasar JPKM terhadap seluruh stakeholder. Selain itu, dalammelakukan sosialisasi JPKM, pemerintah kabupaten melibatkan Kader Kesehatan Desa, yang sebelumnya diberi pelatihan khusus. Setelah mendapat pembekalan, para Kader Kesehatan Desa kemudian melakukan penyuluhan langsung ke masyarakat. Sedangkan, penyebarluasan informasi, tentang JPKM
melalui selebaran, spanduk, leaflet, booklet, media pers, siaran radio dan onternet, dilakukan oleh Badan Pelaksa (BAPEL) dan Dinas Kesehatan. Dalam hal pelaksanaan JPKM, Pemerintah Kabupaten Purbalingga menugaskan pengelolaannya kepada suatu badan yang diberi ijin untuk menyelenggarakan penelolaan JPKM, yaitu Pra Badan Pelaksana JPKM (PRA BAPEL JPKM). BAPEL JPKM diberikan hak untuk merekut kepesertaan, menerima dana premi dan menerima imbalan jasa. Sedangkan kewajiban BAPEL adalah: 1. Melakukan pemantauan sarana dan prasarana JPKM. 2. Mendistribusikan alokasi dana kepada Penyedia Pelayanan Kesehatan melalui pola Kapitasi (pembayaran dilakukan dimuka oleh BAPEL kepada PPK atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anggota JPKM) sesuai ketentuan yang berlaku. 3. Menyelenggarakan administrasi BAPEL. 4. Membuat dan mendistribusikan Kartu Peserta. 5. Membuat Laporan. Dalam melakukan perekrutan peserta, BAPEL dibantu oleh Kader Kesehatan Desa dan Koordinator JPKM Puskesmas. Pada awal pembrlakuan JPKM tahun 2001, peserta JPKM Kabupaten Purbalingga hanya berjumlah 67.707 keluarga. Namun pada tahun ke-3 pemberlakuannya, peserta JPKm meningkat tajam hingga 100.184 keluarga. Hal ini membuktikan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh aparat cukup berhasil dan masyarakat merasa mendapatkan manfaat. Kepala Puskesmas Padamara, salah satu Puskesmas yang memiliki sarana rawai inap, mengatakan bahwa saat ini mesyarakat tidak merasa ragu lagi berobat ke Puskesmas. Dalam kepesertaan JPKM, peserta memiliki hak untuk memperoleh jaminan pelayanan kesehatan dan mengajukan keluahan atas pelayanan yang diberikan. Selain itu, peserta berhak memberikan masukan untuk kebaikan sistem JPKM. Sedangkan kewajiban peserta adalah: 1. Membayar premi dimuka, sesuai ketentuan; 2. Mantaati ketentuan yangberlaku; 3. Menandatangani kotrak; dan 4. Menjaga kartu JPKM agar tidak hilang atau rusak. Dengan menjadi peserta jaminan Pemeliharaan Kesehatan Kesehatan Masyarakat (JPKM), fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat digunakan adalah: a. Polindes, Pemeriksaan Kehamilan dan Peesalinan Normal. b. Puskesmas Pembantu, Pelayanan Rawat Jalan. c. Puskesma, Rawat Jalan semua pelayanan kesehatan di Puskesmas. d. Puskesmas Rawat Inap, Rawat Jalan semua pelayanan kesehatan di Puskesmas Rawat Inap, dan Rawat Inap dengan subsidi dan JPKM maksimal Rp. 100.000,e. RSUD, Rawat Jalan Spesialis, Rawat Inap di kelas III dan dapat naik kelas, Tindakan Operasi dengan subsidi maksimal Rp. 500.000,- dan pemeriksaan penunjang dengan keringanan. Dengan menggunakan sistem Kapitasi, penyedia pelayana kesehatan tidaklah mengalami kesulitan dalam melakukan pelayanan terhadap pemegang kartu JPKM. Alur Kepesertaan JPKM (diagram) Alokasi Kapitasi JPKM Kabupaten Purbalingga hingga 2003/2004 dapat dilohat pada table berikut ini: No. Alokasi Premi Tahun
1 Polindes Pustu dan Puskesmas 2 Puskesmas Rawat Inap 3 Rumah Sakit Umum Daerah 4 BAPEL JPKM Jumlah
2001/2002 Rp. 9.500 Rp. 1.500 Rp. 11.500 Rp. 3.000 Rp. 25.000
2002/2003 Rp. 10.000 Rp. 1.000 Rp. 14.000 Rp. 5.000 Rp. 30.000
2003/2004 Rp. 11.750 Rp. 1.500 Rp. 20.750 Rp. 6.000 Rp. 40.000
Sedangkan biaya nyata (real cost) Kapitasi JPKM terhadap penyedia pelayanan kesehatan adalah sebesar Rp. 97.860,-. Kekurangan alokasi tersebut ditutup dengan subsidi dari APBD Kabupaten Purbalingga. Pemerintah Kabupaten Purbalingga menyadari bahwa suatu saat sistem subsidi dari APBD Kabupaten Purbalingga. Pemerintah KAbupaten Purbalingga menydari bahwa suatu saat sistem subsidi tersebut haruslah dihapuskan. Dengan demikian, pemerintah kabuapten telah menerapkan beberapa startegi untuk mengurangi subsidi secara bertahap, dengan pola sebagai berikut; 1. Kampanye Hidup Sehat 2. Gerakan Hidup Sehat 3. Sistem Pelayanan Rujukan Pemegang Kartu JPKM. • tiga HASIL YANG DICAPAI DAN MANFAAT YANG DIPEROLEH Berhasil penerapan jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) ini menjadikan masyarakat Kabuapten Purbalingga memperoleh pelayanan kesehatan paripurna yang lebih bermutu dn berkelanjutan. Selain itu, dengan adanya JPKM, biaya yang dikeluarkan masyarakat menjadi cukup ringan Karen aadanya asas kebersamaan dengan pola subsidi silang. Sedangkan dilihat dari sisi pemerintah, kinerja dan profesionalisme lembaga-lembaga pelayanan kesehatan pemerintah semakin meningkat. Manfaat lain yang diperoleh dengan diterapkan JPKM adalah: 1. Masyarakat terlindungi dan merasa aman dalam memperoleh pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan utamanya; 2. Pelayanan kesehatan dapat diselenggarakan dengan lebih merata dan dapat menjangkau keluarga miskin; 3. Pelayanan kesehatan dapat diselenggarakan secara komprehensif melalui model pelayanan dokte keluarga; 4. Pembiayaan pelayanan kesehatan lebih efisien dan efektif karena adanya pembayaran pra upya; dan 5. Lebih meningkatkan peranan dunia dan masyarakat dalam upaya kesehatan. Dengan penerapan JPKM, Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang didukung masyarakat paling tidak telah memahami salah satu sistem tatanan social di bidang kesehatan guna mewujudkan paradigma Indonesia Sehat 2020 yang telah dicanangkan pemerintah pusat. Keberhasilan penerapan JPKM di Kabupaten Purbalingga menimbulkan reaksi dan ketertarikan dari pemerintah kabupaten lain untuk mempelajari ppola pengelolaannya. Tercatat 59 pemerintah kabupaten yang telah berkunjung ke Purbalingga untuk mempelajari secara langsung penerapan JPKM. Bahkan, sejumlah kabupaten mengundang Pemerintah Kabupaten Purbalingga, yang diwakili oleh Dinas Kesehatan, untuk memberikan masukan maupun pandangan tentang pengelolaan JPKM.
• empat KESINAMBUNGAN PROGRAM Kesinambungan program JPKM merupakan satu hal yang menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Implemantasinya, Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menerbitkan dasar hukum pelaksanaan JPKM, berupa Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati. Selain itu, pemerintah kabupaten telah menetapkan tahapan-tahapan pengembangan JPKM dari mulai Tahun 2001 dan seterusnya. Hal-hal yang dapat menjamin kesinambungan pengelolaan JPKM di Kabupaten Purbalingga adalah: • Semakin tingginya kesadaran dan partisipasi masyarakat karena adanya manfaat nyata yang diperoleh dari penerapan JPKM. • Keseriusan Pemerintah Kabupaten untuk mengelola program secara formal. • Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan oleh Pemerintah Kabupaten. • lima KEMAMPUAN UNTUK DITRANFER Selain itu, pengelolaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) yang dikelola Pemerintah Kabupaten Purbalingga ini sangat memungkinkan untuk dikembangkan di daerah lain. Hal-hal yang dapat ditranfer kepada pemerintah daerah lainnya di Indonesia adalah: • Mekanisme pengembangan partisipasi masyarakat melalui kader kesehatan desa, dengan mengajak masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam mensosialisasikan JPKM. • Mekanisme membangun kepercayaan masyarakat melalui sosialisasi menyeluruh. • Peningkatan sarana prasarana kesehatan menjelang diberlakukan JPKM. • Menerbitkan dasar hukum yang kuat, melalui Pemerintah Kabupaten.
Gambaran Umum Lokasi Termasuk wilayah Propinsi Jawa Tengah, terletak bagian Barat Daya Letak wilayah 8003’40’ – 8060’48’ Lintang Selatan 114025’53 - 114042’40’ Bujur Timur Batas Wilayah Utara : Kabupatem Pemalang Selatan : Kabupaten Banjarnegara dan Banyumas Barat : Kabupaten Banyumas Timur : Kabupaten Banjarnegara Kecamatan 18
Kelurahan/Desa 15 Jumlah Penduduk 843.814 jiwa Tahun 2001 Bidangf Ekonomi Berdasarkan PDRB Tahun 2001 atas dasar harga konstan Tahun 1993, ekonomi penduduk Kabupaten Purbalingga meningkat sebesar 2,98%, lebih tinggi disbanding tahun sebelumnya Bidang Kesehatan Memiliki 206 sarana kesehatan, dengan rincian: RSUD (1 unit), Puskesmas (22 unit), sedangkan Tenaga Kesehatan berjumlah 498 orang dengan rinsian: Dokter Spesialis (10 orang), Dokter Umum (31 orang), Dokter Gigi (19 orang), Bidan (165 orang) dan Perawat (273 orang)
