SHORT VITAE DEDI SUPRATMAN

SHORT VITAE      

DEDI SUPRATMAN Was born in Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia Bachelor of PH in Jenderal Soedirman Univ Master of PH in Indonesia Univ e-mail: [email protected] , MP: +62-852-9-101010-9 Current activities:  Secretary – General of Indonesian PH Assoc (IPHA/ IAKMI)  Expert Staff of Member Parliament (DPR RI) - commission IX (Health Sector)  Expert Staff of Member Parliament (DPR RI) - commission VIII (Social Sector)  Expert Staff of Health Caucus of Member Parliament (DPR RI)  Lecturer of Health Science Faculty of UHAMKA  Delegation of the Republic of Indonesia with Minister of Health in the High Level  

Meeting of NCD in the UN General Assembly in New York, USA (2011) International Speaker on The 13th World Congress of Public Health in Addis Ababa, Ethipia, Africa (2012) Representative of IPHA on SDH Conference in Ghana, Africa (2013) 1

Universal Health Coverage di Indonesia “Seberapa Universal – kah???”

Dedi Supratman Sekjen IAKMI

[email protected]

KONGRES NASIONAL IAKMI XII Kupang, 5 September 2013

Around 150 million people suffer financial catastrophe each year and 100 million pushed into poverty because they use health services, and are forced to pay out of pocket. (WHO, 2010) Opening Remarks........

World Health Assembly Resolution 58.33, 2005: Urged countries to develop health financing systems to:  Ensure all people have access to needed services  Without the risk of financial catastrophe linked to paying for care Defined this as achieving Universal Coverage: coverage with health services; with financial risk protection; for all

A long way from Universal Coverage

•

UHC adalah salah satu bentuk perlindungan sosial di bidang kesehatan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan yang layak melalui penerapan sistem kendali biaya dan kendali mutu, dan diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial dan equitas bagi seluruh penduduk di wilayah Republik Indonesia

1 Januari 2014

Menuju Universal Health Coverage........

 UUD 1945 PASAL 34 AYAT 2: NEGARA MENGEMBANGKAN SISTEM JAMINAN SOSIAL BAGI RAKYAT  UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL

 UNDANG – UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN.  UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL  PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 101 TAHUN 2012 TTG PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN  PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013 TTG JAMINAN KESEHATAN

DASAR HUKUM UHC di Indonesia

UHC dibutuhkan secara menyeluruh dan tidak terfragmentasi dengan alasan adanya perbedaan dalam:

 Ketersediaan fasilitas  Kemampuan Ekonomi  Letak Geografis

Aspek Kebutuhan Rakyat thd UHC

3 Dimensi UHC

Sustainibilitas = Iuran vs Manfaat, Aksesibilitas utk DTPK??

Social Determinants

UHC – System Thinking

I N P U T S

Many interacting solutions but health financing is key

WHO Framework for Assessing Health Systems (World Health Report 2000; Everybody's Business 2006)

Seberapa Universalkah UHC di Indonesia (ditinjau dari 5 Aspek)

ASPEK UHC 1. ASPEK KEPESERTAAN 2. ASPEK MANFAAT 3. ASPEK FASILITAS KESEHATAN 4. ASPEK PEMBIAYAAN 5. ASPEK KELEMBAGAAN

Seberapa “universalkah” UHC di Indonesia???

1. Aspek kepesertaan SAAT INI • Askes PNS : 16,8 juta jiwa • TNI, POLRI : 3,5 juta jiwa • Penduduk miskin & tdk mampu: 76,4 juta jiwa • JPK Jamsostek: 4,4 juta jiwa • Jamkesda/PJKMU: 11,3 juta

KEDEPAN

? 116, 4 jt jiwa

2010: 237,6 Juta jiwa Tambahan: +/- 3-4 juta/tahun

• Askes Komersial: 8,8 juta

• TOTAL: 121,2 juta Ada 116,4 juta rakyat Indonesia yg belum tercover Jamkes. Itu artinya, KITA HARUS KERJA KERAS UNTUK MEMENUHI ASPEK KEPESERTAAN SEHINGGA SELURUH PENDUDUK TERCOVER OLEH 13 JAMKES

Aspek Kepesertaan UU BPJS memerintahkan pada 1 Januari 2014 seluruh rakyat Indonesia sudah harus mendapatkan jaminan kesehatan. Kalau pun ada pentahapan, bukan kepesertaan dan pelayanan, melainkan infrastruktur atau administrasi.  Misal saja spt KJS (Kartu Jakarta Sehat) di DKI semua orang yg py KTP DKI bs akses RS kelas 3  tetapi PHC harus diperkuat dan sistem rujukan jg hrs berjalan baik. Hal ini jg diharapkan dapat mjd solusi atas permasalahan abadi, yi: data kepesertaan (PBI) yg tdk pernah beres (salah sasaran).

Universal Health Coverage 2019  Seluruh penduduk wajib menjadi peserta program jaminan kesehatan  Seluruh peserta wajib membayar iuran 



Iuran jaminan kesehatan bagi pekerja penerima upah ditanggung bersama antara pemberi kerja dan pekerja Iuran jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan tidak mampu dibayar oleh negara sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI)

2. Aspek Manfaat SAAT INI SANGAT BERVARIASI: • Ada yg kurang memenuhi kebutuhan medis dasar, ada yg melebihi kebutuhan medis dasar. Ada yg parsial, ada yg komprehensif. • Cost sharing/excess claim besar • Utilisasi review & case management blm optimal

?

KEDEPAN STANDAR: • Sesuai Kebutuhan Medis

Promotif & Preventif

• Komprehensif: promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif (Psl 22 ayat 1) • Cost Sharing hanya utk cegah penyalahgunaan (Psl 22 ayat 2)

Promotif & Preventif harus jelas Definisi Operasionalnya (DO) karena terkait 1 dengan anggaran yang nantinya akan dialokasikan. Walaubagaimanapun 6 Promotif & Preventif sdh diamanahkan oleh UU SJSN

Aspek Manfaat Amanah UU SJSN : Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif

Promotif & Preventif yg diabaikan, indikatornya adl :  Roadmap BPJS lbh pd aspek indikator kuratif, misal tersedianya TT, Faskes, Nakes medis, dst.  Prom & Preventif tdk jelas siapa pelaksananya.  Diserahkan kpd tenaga medis (lihat saja RS di DKI, pasien membludak, shg nakes medis tdk ckup waktu utk promosi / konsultasi dg pasien) perlu dicarikan solusinya.

Aspek Manfaat Promotif & Preventif yg diabaikan, indikatornya adl :  Prom & Preventif tidak pernah jelas karena:  Tidak ada target pencapaian / indikator utk prom & prev (spt misal utk kuratif utk penyediaan alkes dan obat itu sdh jls brp jml yg mau disediakan),  Anggaran prom&prev tdk jelas krn DO jg tdk jelas  Tidak ada spesifik program prom&prev dlm BPJS  Tidak ada SDM plksana prom&prev yg spesifik 

Peran tenaga kesmas tidak cukup jelas dlm raodmap?

Saatnya BPJS lebih memperhatikan aspek “Promotif & Preventif” untuk Kesehatan Bangsa

WASPADA!! Jamkes jgn hy fokus di Kuratif DATA RUMAH SAKIT 

Overflow of patients:   



“Puskes raksasa” BOR tinggi, mis RSUP Kariadi diatas 90%, dengan risiko unsafety bagi semua Waktu tunggu operasi lama

Analisis sebab:  

Kegagalan sistem PHC (Public Health System) Relatif terbukanya akses kuratif melalui Jamkes  Ilustrasi di puskes di DKI:  “sakit apa pak?”//”eeeeh.. Pusing aja deh tulis, sy mau ke RS, minta surat rujukan ya sekarang”  Contoh MORAL HAZARD

Universal Health Coverage 2019 



Tahun 2014 Paket manfaat medis yang dijamin adalah seluruh pengobatan untuk seluruh penyakit. Namun, masih ada perbedaan kelas perawatan di RS bagi yang mengiur sendiri dan bagi PBI yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah  Keadilan Sosial masih belum terwujud spt yg dicita-citakan Barulah tahun 2019 Seluruh peserta mendapat paket manfaat jaminan kesehatan yang sama yaitu paket manfaat kesehatan esensial  Pelayanan tidak membedakan segmen populasi

3. Aspek Fasilitas Kesehatan SAAT INI SANGAT BERVARIASI: • Ada yg hanya sampai PPK II kab, ada yg sampai PPK III Propinsi tapi ada yg sampai luar negeri. Ada yg melibatkan PPK Swasta disemua jenjang, ada yg hanya PPK Pemerintah • Ada yg memenuhi prinsip portabilitas, ada yang tidak

?

Kompensasi utk DTPK??

KEDEPAN JUMLAH MENCUKUPI KUALITAS MEMADAI • Faskes pemerintah & swasta (Ps 23 : 1) • Ada kompensasi bila faskes tak tersedia (Ps 23:3)

• Kelas standar (Ps 23: 4)

Aspek Equitas??? Bukan hanya kota – desa, tapi untuk mereka 2 yg di DTPK yg tdk mampu menjangkau Faskes, 2 APA KOMPENSASI

Aspek Fasilitas Kesehatan Pasal 23 UU no 40 Tahun 2004 menyebutkan bahwa “Dalam hal di suatu daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat guna memenuhi kebutuhan medik sejumlah peserta, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial wajib memberikan Kompensasi”. Kompensasi yang diberikan pada peserta dapat dalam bentuk uang tunai, sesuai dengan hak peserta .

Aspek Fasilitas Kesehatan Ketentuan dalam UU No 40 Tahun 2004 Pasal 24 ayat (2) menyebutkan bahwa : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial wajib membayar fasilitas kesehatan atas pelayanan yang diberikan kepada peserta paling lambat 15 (lima belas) hari sejak permintaan pembayaran diterima. Jadi BPJS membayar fasilitas kesehatan secara efektif dan efisien. Berbeda dg klaim Jamkesmas slm ini.

4. Aspek Pembiayaan SAAT INI • IURAN: sangat bervariasi (besaran, cara pengumpulan) • PEMBAYARAN PPK: bervariasi. Ada yg kapitasi, DRG, ada yg reimburment • SKEMA: sebagian besar msh bantuan sosial. Yg collecting premi msh sedikit • COST CONTAINMENT: belum optimal

? Pola Pembiayaan

KEDEPAN • IURAN STANDAR: Persen & Nominal (Ps 17) • PEMBAYARAN: POLA YG SAMA – Prospective Payment • SKEMA: Asuransi Sosial (PBI), dan iuran (Non PBI) • COST CONTAINMENT: Optimal dg UR (Ps 24)

Masing-masing daerah sudah memiliki pola pembiayaan dan pengaturan keuangan sendiri. Sebagai contoh misalnya, DKI Jakarta 2 sudah memiliki pola pembiayaan Kartu Jaminan Sehat (KJS).

Aspek Pembiayaan Perpres No 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan perlu diubah terkait besaran PBI. Tujuannya, agar nilai premi Jamkesda bisa disetarakan dengan premi JKN minimal Rp 19.225 per kepala (Hasil Rakor Tingkat Menteri – 27 Agustus 2013). Dasar penentuan target penerima bantuan iuran sebanyak 86,4 juta orang dalam pelaksanaan Badan Penyelengara Jaminan Sosial Kesehatan perlu dipertajam. Mengingat data BPS sering kali tidak tepat sasaran.

5. Aspek Kelembagaan SAAT INI • Bervariasi, belum terkoordinasi menunggu regulasi

?

• TERKOORDINASI: SESUAI REGULASI • POLA YG SAMA: Sesuai Regulasi

• POLA PENGELOLAAN: berbeda-beda • KAPASITAS ORGANISASI: sangat bervariasi

KEDEPAN

Portabilitas

• STANDAR YANG SAMA: Sesuai SOP

• Prosedur operasi tidak sama

Portabilitas masih menjadi persoalan di 2014, karena tidak semua Jamkesda lgsg melebur kdalam BPJS 27

Aspek Kelembagaan  Bagaimana dengan integrasi Jamkesda?  1 Januari baru sebagian, jumlahnya akan diverifikasi ulang dan diperkirakan berkurang dari 45,5 juta jiwa, saat ini menjadi hanya sekitar 11 juta (Hasil Rakor Tingkat Menteri – 27 Agustus 2013)Portabilitas tdk teratasi sepenuhnya di 2014  Soal anak perusahaan yang dimiliki PT Askes yaitu PT Inhealth serta PT Bijak yang dimiliki PT Jamsostek.  Apakah jadi dijual?  Jika jadi, dana hasil penjualan itu menjadi dana amanat (BPJS). Pengembangan dana amanat itu digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta.

Dari 5 Aspek diatas, Seberapa “Universalkah” UHC di Indonesia??? Bapak/ Ibu dan Hadirin sekalian bisa menjawabnya sendiri – sendiri. Namun yg pasti, kita PERLU KERJA KERAS untuk mewujudkan “UHC Seutuhnya” di Republik ini.

IMPLEMENTASI BPJS SEHARUSNYA DIIRINGI STRATEGI PUBLIC HEALTH YANG KOMPREHENSIF.

JIKA TIDAK, MAKA APBN BERPOTENSI JEBOL KARENA RAKYAT MAKIN BANYAK YG SAKIT

PROFESI KESMAS BERPERAN PADA PENGUATAN 3 JENJANG Target MDG-NCD

Jenjang Kel/ Komunitas

Jenjang Sektoral (Sistem Kesehatan)

Layanan Public Health 5 Target MDG 4 Risks NCD

MASY MANDIRI

1.Mutu Yankes

Percepatan pembangunan Gender

2. Mgmt SDMKes

PKH

Mgmt Sektor Kes

3. SIK & Surveilens

PHBS Percepatan Penanggula ngan Kemiskinan

UKM

Pendidikan TNP2K

4. Obat & alkes

UKP

Jenjang Kebij Nas “Health in All Policy”

5. Pembiayaan Kes 6. Kepemimpinan kes & Akuntabilitas

Food Safety Perpajakan Perdagangan

Dengan demikian

VISI KESMAS DLM UHC “To provide integrative comprehensive holistic care services across the continuum”

Framework

UKM & UKP dlm Satu Kontinum, tp “Definisi Operasional” utk Prom & Prev harus jelas RUJUKAN LANJUT RUJUKAN AWAL

YAN KURATIF DASAR KONSELING “CATCHMENT”

KONSELING SPESIFIK INDIVIDUAL KONSELING SPESIFIK KELUARGA LAYANAN LEWAT MEDIA (COMMUNICATED SOCIETY)

COMMUNITY EMPOWERMENT (UKBM) KAPASITASI KETAHANAN KELUARGA SEHAT

TUJUANNYA AKSESIBILITAS-AVAILABILITAS-MUTU-SUSTAINABILITAS SISTEM UHC/JKS • • • • • • •

PROMOTIF PREVENTIF KURATIF REHABILITATIF ETIKA PROFESI CLINICAL SAFETY PENGEMBANGAN • Infrastruktur • SDM • Anggaran • Mgmt bermutu • Partisipatif

Supply

PENYEDIAAN EFEKTIF

Profesionalisme

SISTEM GATEKEEPING dalam sisyankes

Demand BERDAYA & MANDIRI

• Sistem pemantauan efektif • Pemberdayaan • Kemandirian

Advocacy KEBIJAKAN & POLITIK KESEJAHTERAAN

• Regulasi di Pusat dan Daerah • Program multi entry utk HDI-JKS • Penyediaan anggaran & SDM Knowledge Management

Ekuitas

Sinergi PHCrujukan

CLOSING REMARKS UHC Bukan hanya urusan finansial, melainkan Bagaimana menjamin SETIAP RAKYAT mampu mengakses layanan kesehatan yang dibutuhkan. UHC Bukan hanya urusan kuratif, melainkan pelkes paripurna meliputi promotif, preventif , kuratif dan rehabilitatif utk kesehatan bangsa sesuai amanah UU SJSN. Profesi Kesmas siap berperan aktif untuk mewujudkan UHC di Republik Ini.

TERIMA KASIH