Dedi M.Masykur Riyadi

Dedi M.Masykur Riyadi

D

R AF

T

Pekerjaan : PPNS di Kementerian PPN/Bappenas Pendidikan : 1. Sarjana Kehutanan, IPB, 1975 Manajemen Hutan 2. PhD, Oregon State Univ.USA, 1992 Ekonomi Sumber Daya Riwayat Pekerjaan (10 th terakhir) : 1. Feb.2001-Mar.2002 Deputi Bid. Regional dan Sumber Daya Alam 2. Mar.2002-Ags.2005 Deputi Bid. Sumber Daya Alam dan LH 3. Ags.2005-Jan.2007 Deputi Bid. Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan 4. Jan.2007-Mar.2007 Plt. Deputi Bid. Sumber Daya Alam dan LH 5. Jan.2007-Mar.2008 Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Pembiayaan Pembangunan 6. Mar.2008-Juli 2010 Staf Ahli Menteri Bidang Revitalisasi Perdesaan Pertanian dan Agroindustri 7. Nov.2009-Juli 2010 Plt.Deputi Bid.Evaluasi Kinerja Pembangunan 8. Agustus 2010 - ? Staf Khusus Menteri PPN

s n a n na m i pi p S im t em a l ep k K i d s ng u P da Bi

Manajemen Pembangunan Nasional: Isyu,, Permasalahan dan Sistem Isyu Perencanaan

T

Dedi M. Masykur Riyadi Kementerian PPN/Bappenas

D

R AF

s n a n na Diklat Spimnas Tk I m i pi p Lembaga Administrasi Negara S im 4 Oktober 2011 t em a l ep k K i d s ng u P da Bi

MANAJEMEN PEMBANGUNAN A. Menetapkan Tujuan B. Mencapai Tujuan

D

R AF

T

C. Konsensus Nasional, Proses Politik, Proses Teknik-Birokratik

s n a n na m i pi p S im t em a l ep k K i d s ng 3 u P da Bi

A. Menentukan Tujuan 1.Konsensus Nasional: Cita-cita Kemerdekaan, Berbangsa dan Bernegara

D

R AF

T

2.Landasan Idiil Pancasila dan Landasan Konstitusional UUD 1945.


B. Manajemen: Mencapai Tujuan - TEORI, KAIDAH, SENI - FUNGSI-FUNGSI MANAJEMEN - MANAGEMENT AND THE MANAGERS - SISTEM

----------------

R AF

T

Tiga Aspek: 1. Kaidah

D

2. Proses 3. Substansi


C. Sistem Manajemen Pembangunan Nasional

D

R AF

T

KONSENSUS NASIONAL PROSES POLITIK PROSES TEKNOKRATIK-BIROKRATIK ---------------UU No. 17/2003 ttg Keuangan Negara UU No. 25/2004 ttg Sistem Perencanaan s n a n na Pembangunan Nasional m i pi p S im UU No. 17/2007 ttg Rencana Pembangunan t em a Jangka Panjang Nasional Th.2005-2025 kl Kep

i d s ng u P da Bi

Peraturan perundang-undangan:

D

R AF

T

a) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; c) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional d) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; e) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; f) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Th.2005-2025 Konsensus Nasional: a) Pancasila b) UUD 1945 c) Wawasan Nusantara


PERGESERAN PARADIGMA

D

DEMOKRATIK PLURALISTIK DESENTRALISTIK INTERAKSIONIS

T

R AF

OTORITER => MONOLITIK => SENTRALISTIK => UNILATERAL =>


Learning from the Future:

REFORMASI dan PARADIGMA PEMERINTAHAN

D

R AF

T

1. Reformasi kehidupan kenegaraaan 2. Peran Pemerintah tidak lagi dominan, khususnya Pemerintah Pusat 3.Sistem Perencanaan: RJPanjang – RJM –RJ Tahunan 4.Pendekatan baru: holistik terfokus, partisipatif, dinamis, s n a n na fleksibel, akuntabel m i pi p S im 5.Mekanisme:otda;menjaring dan menyaring aspirasi; t em a konsultasi dan koordinasi untuk sinergi. kl ep

K i d s ng u P da Bi

Instrumen Manajemen Publik

D

R AF

T

Perumusan/pembuatan kebijakan Perencanaan, pemrograman Penganggaran, pendanaan Pelaksanaan Pengawasan Pengendalian


MANAJEMEN PUBLIK Pengambilan Keputusan/ Perencanaan

Kebijakan

Program

Budgeting

Tingkat Pencapaian

Tujuan

Sasaran

Biaya

Efisiensi

T

Efektivitas

Manfaat

Perangkat Pemantau

Evaluasi Kinerja

s n a Keluaran Masukan n a m in i Sp imp t em a l ep k K i Analisis Analisis d g Keuangan Dampak us n P da Bi

D

R AF

Indikator Kinerja

KOORDINASI PERENCANAAN PERENCANAAN MAKRO

Keperluan Spasial

Kemungkinan Sumber

PERENCANAAN SEKTORAL

Aspek ruang/lokasi

T

Keperluan Sektor-sektor

Sumber Regional

PERENCANAAN REGIONAL/ SPASIAL

D

R AF

s n a n na m Efisiensi dan efektifitas i i (Keterkaitan Regional) p p (Keterkaitan Sektoral)S m Wilayah/Daerah i t em a l ep KEGIATAN ik K 2 UNSUR PENTING : d g LOKASIus n P da Bi

KESEJAHTERAAN RAKYAT RAKYAT

Tugas dan Kewenangan Provinsi

PELAYANAN PEMERINTAH

Tupoksi

PAD

R AF

RENCANA

D

KEBUTUHAN ASPIRASI

T

Kewenangan

PROSES PERENCANAAN

Tugas dan Kewenangan Pusat

KEINGINAN

DPK

Kemampuan

s n a PERWAKILAN n a m in KELEMBAGAAN i Sp imp t em a l ep k K i d s ng u P da Bi

‘Sistem’ Manajemen Pemerintahan

D

R AF

T

Manajemen masa kini memiliki ciri-ciri: (1) Bersifat multi-stakeholders (2) Bersifat multi-sektoral/fungsi (3) Bersifat multi tingkatan (4) Rencana sebagai alat koordinasi dan s n a n na m sinergi i pi p S im (5) Harus akuntabel t em a l ep k K i iteratif (6) Harus bersifat dinamis, fleksibelddan

s ng u P da Bi

Sepuluh Prinsip GOOD GOVERNANCE

R AF

T

Kesetaraan (equity) Pengawasan (supervision) Penegakan hukum (law enforcement) Daya tanggap (responsiveness) Efisiensi dan efektivitas Partisipasi Profesionalisme s n a n na m Akuntabilitas (accountability) i pi p m S Wawasan ke depan (strategic vision) at emi l ep k Transparansi (transparency) K di

D

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

s ng u a (Lihat diPwww.goodgovernance.or.id) d Bi

TIGA UNSUR IMPLEMENTASI Kebijakan (Pengaturan, Penetapan) *) Kegiatan/Tindakan **) Investasi **)

R AF

T

Dalam UU Keuangan Negara (17/2003): s n a n na m *) Kerangka ‘Regulasi’ i pi p S im **) Kerangka ‘Anggaran’ at em

D

1. 2. 3.

l ep k K i d s ng u P da Bi

UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pemb. Nasional 1. Perencanaan: proses untuk menentukan tindakan masa depan yang

D

R AF

T

tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhatikan SD yang tersedia. 2. Pembangunan Nasional: upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. s n 3. SPPN: satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk a n na m i pi menghasilkan rencana2 pemb. Dalam jangka panjang,jangka menengah, p Sdanim dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara t em a l ep masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. k K i d 4. RPJP 20 th, RPJM 5 th, RKP, Renstra KL, Renja KL. g us n

P da Bi

ASAS SPPN

T

Berdasarkan demokrasi dengan prinsip2 kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.

R AF

s n Sistematis; Terarah; Terpadu; Menyeluruh; Tanggap terhadap a n na m perubahan. i i

D

Sp imp m t e a Asas umum penyelenggaraan negara. l ep k K i d g s Pu dan Bi

TUJUAN SPPN

D

R AF

T

1. Mendukung koordinasi antarpelaku. 2. Menjamin integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antardaerah/ antarruang/antarwilayah, antarwaktu, antarfungsi pemerintah, antara pusat dan daerah. 3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. 4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. 5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.


Alur Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan nasional Pedoman Dijabar -kan

RKP

Diperhatikan Pedoman

Pedoman

RAPBN

APBN

Diserasikan melalui Musrenbang

RPJM Dijabar Daerah -kan

Diacu

Pedoman

R AF

Pedoman

RKP Daerah

Renstra Pedoman Renja SKPD SKPD

UU 25/2004 ttg SPPN

Pedoman

RAPBD

APBD

Pemerintah Daerah

RPJP Daerah

Nasional

Rincian APBN

Diacu

D

Diacu

RPJM

RKA-KL

T

Pedoman RPJP Nasional

Pedoman

Pemerintah Pusat

Renstra Pedoman Renja KL KL


RKA SKPD

Rincian APBD

UU 17/2003 ttg KN

PENTAHAPAN PEMBANGUNAN RPJPN 2005-2025 RPJM 4

T

Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek

R AF

Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan iptek, memperkuat daya saing perekonomian

D

RPJM 1 (2005-2009)

RPJM 2 (2010-2014)

RPJM 3 (2015-2019)

(2020-2024)

Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.

s n a n na m i pi p S im t em a l ep k K i d s ng u P da 21 i B

PRIORITAS NASIONAL RPJMN 2010-2014 1

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

9

Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

2

Pendidikan

10

3

Kesehatan

Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik

4

Penanggulangan Kemiskinan

11

5

Ketahanan Pangan

Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi

6

Infrastruktur

7

Iklim Investasi dan Iklim Usaha

8

Energi

12 Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKEADILAN DIDUKUNG PEMANTAPAN TATA KELOLA DAN SINERGI PUSAT DAERAH

• Inpres 1/2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional • Inpres 3/2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan

RKP 2012

T

PEMULIHAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN PEMELIHARAAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

14 Bidang Kesejahteraan Rakyat

“PERLUASAN DAN PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT “

R AF

RKP 2011

D

RKP 2010

13 Bidang Perekonomian

Sudah jelas dan konkrit sasaran dan K/L Pelaksana : Program Kegiatan Outcome Output Pendanaan Indikatif

RKP 2013

RKP 2014

DITENTUKAN DALAM PROSES PENYUSUNAN RKP 2013

DITENTUKAN DALAM PROSES PENYUSUNAN RKP 2014

s n a n na m i pi p S im t em a l ep k K i d s ng u P da 22 i B INISIATIF BARU 2012

RPJMN 2005-2009 dan 2010-2014

Realisasi 2010 Pertumbuhan Ekonomi: Pengangguran : Kemiskinan :

6,1% 7,1% 13,3%

5,5 % 10,28% 17,75 %

APBN 2011

Realisasi 2007 6,3% 9,11% 16,58%

RAPBN 2012

R AF

5,7% 11,24% 15,97%

Realisasi 2006

T

Realisasi 2005

6,5 % 7,0 % 1,5%-12,5%

D

INDIKATOR Pertumbuhan Ekonomi : Pengangguran: Kemiskinan:

6,4%-6,9% 6,7%-7,0% 10,5%-11.5%

Realisasi 2008

Realisasi 2009

6,0% 8,39% 15,42%

4,5% 7,87% 14,15%

Proyeksi 2013

Proyeksi 2014

s n a n na m i pi p S im t em a l ep k K i d s ng u P da 23 Bi 6,7%-7,4% 6,0%-6,6% 9,5%-10,5%

7,0%-7,7% 5,0%-6,0% 8,0%-10,0%

Akibat dari Hambatan Konektivitas … menyadari pentingnya penataan sistem logistik dalam persaingan domestik dan internasional, pada 2008 mulai disusun blueprint pengembangan logistik.

Jarak Geografis

antara Jakarta dan kotakota besar di Indonesia and Singapore

Singapore

Balikpapan

Padang

Jayapura

1.0 Berdasarkan Trans Laut, biaya relatif kontainer 20-kaki dari Jakarta ke tujuan domestik terhadap biaya ke Singapura (unit cost = 1.0)

Padang

2.7

D

Jarak Ekonomi

R AF

Singapore

T

Makassar

1.3 1.7

Balikpapan

Makassar

s n a n na m i pi p S im t em a l ep k K i d s ng u P da Bi 1.4

Jayapura

STRATEGI PELAKSANAAN MASTER PLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI 1.

MENGEMBANGKAN KORIDOR EKONOMI

2.

MEMPERKUAT KONEKTIVITAS NASIONAL

Konektivitas intra dan antar pusat pertumbuhan dalam koridor ekonomi Konektivitas antar koridor ekonomi ( antar pulau). Konektivitas international (gate perdagangan dan wisatawan),

MENINGKATKAN KEMAMPUAN SDM DAN IPTEK NASIONAL

Meningkatkan kemampuan SDM dan IPTEK untuk mendukung pengembangan program utama.

T

3.

Membangun pusat-pusat pertumbuhan di setiap koridor, dengan pengembangan klaster industri dan atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis sumber daya unggulan (komoditi).

D

R AF

s n a n na Kegiatan yang perlu didanai APBN (New Initiatives 2012) meliputi: m i i p p a. Kegiatan untuk melakukan deregulasi yang diperlukan untuk mempercepat kegiatan S im t em investasi a l ep b. Dukungan Infrastruktur untuk mengatasi bottleneck konektivitas ik K d s ng c. Kebutuhan pengembangan IPTEK u P da 25 i B

PENINGKATAN DAN PERLUASAN PROGRAM PRO-RAKYAT MASTER PLAN PERLUASAN DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA Klaster-1

RTSM

RTHM

RTM *)

RTSM *)

*)

1. 2. 3. 4. 5. 6.

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KREDIT USAHA RAKYAT

(PNPM)

(KUR)

Klaster-4 PROGRAM RUMAH SANGAT MURAH PROGRAM KENDARAAN ANGKUTAN UMUM MURAH PROGRAM AIR BERSIH UNTUK RAKYAT PROGRAM LISTRIK MURAH & HEMAT PROGRAM PENINGKATAN KEHIDUPAN NELAYAN *) PROGRAM PENINGKATAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PINGGIR PERKOTAAN *)

T

RTM

BEASISWA MISKIN JAMKESMAS RASKIN PKH BLT (Bila diperlukan) Dll.

Klaster-3

R AF

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Klaster-2

D

RTHM

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, serta Perluasan dan Peningkatan Kesempatan Kerja

Pengurangan Angka Kemiskinan

s n a n na m i pi p S im t em a l ep k K i d s ng u P da 26 Bi

Program Peningkatan Kehidupan Nelayan dan Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Pinggir Perkotaan merupakan program dengan target sasaran kelompok tertentu, pada umumnya 60% RTS termiskin.

Posisi MP3EI

Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Planning and budgeting system

Rapidly changing regional and global dynamics

National Long-Term Development Plan (RPJPN) 2005-2025

Needs to accelerate Indonesia economic development Integration

R AF

Regulation & public plan

D

Annual Development Plan (RKP)

MASTERPLAN Acceleration and expansion of Indonesia economic development

T

National Medium-Term Development Plan (RPJMN) 2010-2014

1

1. REDD: Reducing Emissions from Deforestation and Degradation

s n a n na m i pi p S im Action plans and t Private & PPPem a projects l ep k K i d s ng u P da 27 i B

Prinsip Dasar Perencanaan

D

R AF

T

Logis Realistik Feasible Implementable Acceptable


T R AF D


PENUTUP  Manajemen pembangunan harus selalu berkembang sesuai dengan perkembangan keadaan, kemampuan dan kebutuhan.

 Perlu ada tujuan dan arah yang akan dicapai, mis. sesuai

dengan UU 25/2004 adalah RPJPN (UU 17/2007). RPJPN menjadi arah dan pedoman di dalam penyusunan RPJP Daerah, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

T

 Keberhasilan pembangunan nasional dalam mewujudkan visi

D

R AF

s n Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur, perlu a n na didukung oleh: (1) Komitmen dari kepemimpinan nasional m i pi p yang kuat, kapabel dan demokratis; (2) Konsistensi kebijakan S im pemerintah; (3) Keberpihakan kepada rakyat; dan (4) Perant em a serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif. l p k Ke i d g s Pu dan Bi

30

T R AF D


Dedi M.Masykur Riyadi

Recommend Documents