Sepanjang 2013 perekonomian

Dari Redaksi

Menahan Laju, Memperbaiki Kualitas PENERBIT Perhimpunan Bank-Bank Nasional (Perbanas) PELINDUNG Pengurus Pusat Perbanas PEMIMPIN REDAKSI Danny Hartono, Wakil Sekretaris Jenderal Perbanas WAKIL PEMIMPIN REDAKSI Rita Mirasari, Ketua Bidang Humas Perbanas REDAKTUR PELAKSANA Eri Unanto SIRKULASI Wara Sri Indriani Adrian Burhan KONSULTAN Infobank Communication Redaksi menerima tulisan dari pihak luar. Panjang tulisan 3.000– 6.500 karakter. TARIF IKLAN Cover Depan dalam dan belakang dalam/luar berwarna • 1 halaman: Rp5.000.000,00 Isi • 1 halaman: Rp4.000.000,00 • ½ halaman: Rp2.000.000,00 Probank menerima pemasangan iklan dalam bentuk laporan keuangan, display produk, dan suplemen profil perusahaan. ALAMAT REDAKSI/IKLAN Griya Perbanas Lantai 1 Jalan Perbanas, Karet Kuningan Setiabudi, Jakarta 12940 Telepon: (021) 5255731,5223038 Faksimile: (021) 5223037, 5223339 website: www.perbanas.org e-mail: [email protected]

S

epanjang 2013 perekonomian global dan domestik mengalami tekanan dan perlambatan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2013 hanya membukukan angka 5,7% atau berada di bawah target yang dicanangkan sebesar 6,3%. Guncangan ekonomi pada 2013 sangat berbeda dengan 2012. Meski terjadi krisis global, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2013 cukup bagus dan sesuai dengan yang diharapkan. Krisis global sepanjang 2013 menimbulkan perlambatan ekonomi di negara-negara maju dan mendorong terjadinya koreksi pertumbuhan ekonomi di negara-negara emerging markets. Melambatnya pertumbuhan ekonomi global juga berdampak pada penurunan nilai ekspor Indonesia. Turunnya harga komoditas, yang notabene merupakan ekspor utama Indonesia, mengakibatkan terjadinya defisit neraca perdagangan Indonesia. Pada 2013 defisit neraca perdagangan Indonesia mencapai US$4,06 miliar. Kondisi tersebut diperparah lagi dengan adanya sentimen negatif terhadap rencana stimulus moneter (tapering off) yang dilakukan Amerika Serikat (AS) melalui bank sentralnya, The Federal Reserve (The Fed). Hal itu mengakibatkan terjadinya pembalikan modal asing secara besar-besaran, yang pada akhirnya mendorong pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Nilai tukar rupiah secara point-to-point tercatat melemah 20,8% (year on year atau yoy) sepanjang 2013 ke level Rp12.170 per US$1 atau secara rata-rata melemah 10,4% (yoy) ke level Rp10.445 per US$1. Industri perbankan nasional pun terkena imbasnya. Lihat saja, sepanjang 2013 pertumbuhan aset total perbankan hanya mencapai 16,23% atau menjadi Rp4.954,47 triliun. Sementara, dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 13,60% atau menjadi Rp3.663,97 triliun dan penyaluran kredit tumbuh 21,79% atau menjadi Rp3.292,87 triliun. Menurut beberapa proyeksi, kondisi 2014 tak jauh beda dengan 2013. Walau, memang, berbagai perbaikan dan persiapan telah dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi keadaan tak terduga. Bank Indonesia (BI) memproyeksikan bahwa pertumbuhan kredit industri perbankan nasional berada di bawah pencapaian 2013, yakni hanya sekitar 15%-18%. Di tengah kondisi seperti itu, likuiditas perbankan tentu makin ketat. Laju kredit pun melambat. Pelaku industri perbankan mesti berupaya meningkatkan kualitas bisnis, pengelolaan manajemen risiko, dan prudential banking. n

IZIN PENERBITAN KHUSUS MENPEN No. 1882/SK/DITJEN PPG/ STT/1993, 2 September 1993 ISSN: 0854-4174

No. 111 Tahun XXXI Januari-Februari 2014 l

PROBANK

1

Daftar Isi

Dari Redaksi ......................................................................1 Perbanas Utama Menebar Optimisme pada Tahun Politik........................3

Penyelenggaraan Pemilu 2014 tidak dianggap sebagai faktor penghambat, justru diharapkan bisa memberikan efek positif dan mendorong geliat ekonomi nasional. Dengan pengalaman dan persiapan yang matang, pelaku perbankan nasional menatap optimistis pelaksanaan pemilu dan berupaya memberikan kinerja positif untuk mendorong kegiatan ekonomi nasional.

Peluang Tumbuh Masih Besar ........................................7 Anthony Soewandy, Wakil Direktur Utama Bank Victoria...............................8

Kredit Stagnan, Bisnis Wealth Management Jadi Sasaran

Jahja Setiaatmadja, Presiden Direktur Bank Central Asia..............................8

Profil Strategi Jitu di Tengah Persaingan.........................16 Sekilas Berita Simpati untuk Korban Banjir Manado ....................19 Dari Jakarta untuk Sinabung ...................................20 Perbanas Peduli Warga .............................................21 Regulasi Buka Cabang Makin Diperketat ...............................22

BI berupaya mendorong bank-bank umum syariah ke arah yang lebih berkualitas. Semangat itu diwujudkan melalui PBI Nomor 15/13/PBI/2013, yang di dalamnya termaktub implementasi GCG dan aturan pembukaan kantor.

Ada Harapan pada Kuartal Kedua

Glen Glenardi, Direktur Utama Bank Bukopin.........................................9

Tetap Prospek, Walau Tertekan

Kredit Bakal Melambat...................................................10 Kinerja perbankan pada paruh pertama 2014 diperkirakan bakal melemah. Bank-bank harus menyusun sejumlah strategi, mengingat ada potensi penurunan kinerja.

Wacana Berharap pada Biro Kredit Swasta ..........................24 Internasional Mencari Celah di FATCA.............................................26

Keterhubungan dan keterkaitan ekonomi global mengharuskan pemerintah bisa mencermati setiap kebijakan yang berlaku. Salah satunya, FATCA. Jika tidak bisa mendorong kepentingan nasional dan asas resiprokal, FATCA hanya akan memberikan efek negatif.

Jangan Sepelekan Likuiditas! ........................................1 Kinerja Kinerja Laba 10 Bank Besar ..........................................12

Perekonomian Indonesia sepanjang 2013 masih tercatat tumbuh, meski tak secemerlang tahun-tahun sebelumnya. Kinerja industri perbankan nasional pun masih tumbuh positif. Salah satunya, laba.

Liputan Khusus Membangun Loyalitas Nasabah ...................................14

Layanan perbankan makin inovatif. Loyalitas nasabah tabungan dan kartu kredit pun meningkat. Bank mana yang nasabahnya paling loyal?

2

PROBANK

l

No. 111 Tahun XXXI Januari-Februari 2014

Suplemen Piutang yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih

PT Bank Mestika .............................................................6 PT Bank Bukopin Tbk.......................................................9 PT Bank Muamalat Indonesia Tbk..................................23 PT Bank Panin Syariah Tbk ...........................................25 PT Bank Syariah Mandiri.................................................27 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.............28

Perbanas Utama

Menebar Optimisme pada Tahun Politik Penyelenggaraan Pemilu 2014 tidak dianggap sebagai faktor penghambat, justru diharapkan bisa memberikan efek positif dan mendorong geliat ekonomi nasional. Dengan pengalaman dan persiapan yang matang, pelaku perbankan nasional menatap optimistis pelaksanaan pemilu dan berupaya memberikan kinerja positif untuk mendorong kegiatan ekonomi nasional.

P

emilihan Umum (Pemilu) Legislatif 2014 baru saja dilewati. Elektabilitas pemilih yang meningkat mencerminkan minat masyarakat yang makin besar untuk berpartisipasi dalam “hajatan besar” nasional tersebut. Selain itu, pelaksanaan pemilu berjalan dengan aman dan tertib. Apa yang terjadi dalam pemilu kali ini jelas memberikan angin positif bagi semua pihak, termasuk para pelaku ekonomi nasional (tentunya pelaku perbankan di dalamnya). Hal seperti ini memang menjadi sesuatu yang ditunggu para pelaku bisnis, termasuk pelaku bisnis perbankan. Jika para pebisnis dapat

diberikan kepastian, sektor riil akan makin dinamis dalam menggerakkan ekonomi. Respons positif dari para pelaku sektor riil tersebut pada akhirnya akan membuka ruang besar bagi perbankan untuk tumbuh dan menghasilkan kinerja yang baik. Secara umum, menurut Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman D. Hadad, kesuksesan pelaksanaan pemilu dapat membawa keyakinan pada kondisi perekonomian dan investasi di Tanah Air. Bagi industri keuangan, pemilu yang berlangsung lancar akan memberikan sentimen positif, khususnya bagi pasar modal nasional yang


PROBANK

3

sangat rentan dengan isu yang berkembang. Yang menggembirakan, pesta akbar Pemilu 2014 terjadi di tengah peningkatan fundamental ekonomi nasional. Muliaman memiliki keyakinan, tahun politik pada 2014 akan dapat terlewati secara baik. Sikap optimistis tersebut, sambung Muliaman, juga tercermin dari optimisme para pelaku industri perbankan. Berdasarkan penilaian OJK, pelaku perbankan nasional masih yakin mampu menjaga kinerjanya dengan baik pada 2014. Hal tersebut tercermin dari laporan bank-bank ke OJK melalui penyampaian rencana bisnis bank (RBB) 2014. Melalui RBB tersebut, terindikasi bahwa rata-rata pertumbuhan kredit bank pada 2014 ditargetkan tumbuh 17%-18%, dengan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) mencapai 14%. Apa yang ditargetkan bank-bank melalui RBB tersebut pada dasarnya juga sejalan dengan target pertumbuhan kredit yang diberikan Bank Indonesia (BI) kepada perbankan, yakni berkisar 15%-17%. Hal lain yang membuat OJK cukup berbesar hati ialah tingkat permodalan bank yang dinilai masih sangat baik. Berdasarkan data OJK, sampai dengan Januari 2014, rasio kecukupan modal bank umum berada pada level yang cukup tinggi, yakni 19,91%. Industri perbankan juga berhasil mencatat laba yang cukup tinggi pada akhir 2013, yakni sebesar Rp137,16 triliun. Pada Januari 2014 industri perbankan nasional berhasil mencatat pertumbuhan laba 5,5% menjadi Rp11,67 triliun dari sebesar Rp10,96 triliun pada Januari 2013. Namun, OJK maupun BI tampaknya masih terus memantau posisi likuiditas perbankan. “Concern kami pada 2014 ialah pada likuiditas perbankan dan berusaha meyakinkan industri agar likuiditas tetap terjaga,” tandas Muliaman. Di lain sisi, kendati BI mengakui bahwa likuiditas perbankan cenderung ketat, rata-rata kondisi likuiditas industri perbankan cukup kondusif, terutama sejak awal 2014. Menurut Gubernur BI, Agus D.W. Martowardojo, dengan posisi loan to deposit ratio (LDR) seperti sekarang, manajemen likuiditas yang dilakukan bank dianggap masih cukup baik. Jika LDR perbankan masih berada di bawah 90%, Agus menganggap hal tersebut mengindikasikan bahwa bank masih mampu mengelola likuiditasnya dengan baik.

4

PROBANK

l


Kendati demikian, LDR industri perbankan belakangan memang cenderung meningkat dan sampai dengan akhir 2013 LDR perbankan berada pada level 89,70%. Pada Januari 2014 industri perbankan mencatat LDR sebesar 90,47%. Terkait dengan persoalan likuiditas, pengamat perbankan, Aviliani, menilai, likuiditas perbankan belum akan menjadi persoalan besar pada 2014. Perbankan nasional diyakini tetap mampu mengejar target pertumbuhan kredit yang ditetapkan BI sebesar 15% sampai dengan 17%. “Permintaan kredit masih tetap bagus, tidak tiba-tiba menurun. Mungkin 2015 likuiditas akan menjadi problem utama yang harus dihadapi perbankan, kalau kita melihat akan selesainya program quantitative easing (yang diluncurkan The Fed),” ungkap Aviliani. Namun, batasan LDR yang tidak boleh melebihi level 92% pada akhirnya memaksa bank untuk menjaga laju gelontoran kreditnya agar tidak terlalu besar sehingga target kredit 15%-17% dianggap cukup rasional bagi bank. Di lain sisi, dalam hal penghimpunan dana masih terdapat persoalan dengan belum meratanya bank menghimpun dana murah. Hal ini yang dikhawatirkan bisa memicu terjadinya perang suku bunga deposito dalam rangka mengejar pertumbuhan DPK. Apalagi bank sekarang ini dilarang memberikan gimmick dalam bentuk hadiah ketika bersaing memperebutkan dana murah. Sementara itu, untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi dan tahun politik, para pelaku usaha di sektor perbankan telah menyiapkan berbagai strategi. Melalui persiapan dan strategi yang ada, para pelaku usaha meyakini bahwa pertumbuhan bisnis bank bisa berjalan dengan baik dan positif. Hal itulah yang disiapkan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Direktur Utama BRI, Sofyan Basir, mengatakan, pihaknya telah menyiapkan strategi dalam menghadapi tahun pemilu. Menjaga kualitas aset merupakan salah satu cara yang akan dilakukan perseroan. Selain itu, menjaga kestabilan non performing loan (NPL). Sofyan optimistis bahwa pertumbuhan kredit pada tahun politik ini masih baik, khususnya di segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurutnya, sektor UMKM bergerak dalam ekonomi domestik dan diselenggarakannya pemilu justru memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh politik dalam pemilu kali ini akan dirasakan bank pada kredit investasi. Pasalnya, para pengusaha akan terus (lebih dulu) menunggu sebelum ada kepastian siapa partai pemenang pemilu dan siapa presiden dan wakil presiden terpilih.

Optimisme Perbankan Sikap optimistis menghadapi tahun politik 2014 juga dikemukakan pihak perbankan. Menurut Ketua Umum Perbanas, Sigit Pramono dari pengalaman selama ini, pemilu yang terjadi di Indonesia tidak mengganggu proses pertumbuhan ekonomi. Justru, tekanan dari faktor eksternal yang memberikan pengaruh besar bagi ekonomi nasional, terutama tekanan ekonomi global. Faktor-faktor fundamental ekonomi, seperti kestabilan nilai tukar rupiah, pertumbuhan ekspor, serta tingkat suku bunga, merupakan hal yang harus dikelola dan dijaga dengan baik oleh semua komponen yang berkepentingan terhadap perekonomian nasional. Dengan pemikiran tersebut, Sigit optimistis perbankan nasional masih memiliki potensi tumbuh secara positif. Apalagi kalau berkaca pada pencapaian 2013. Meskipun

sebenarnya waktu itu krisis global masih berlangsung, perbankan nasional tetap mampu meningkatkan gelontoran kreditnya dan tumbuh di atas 20%. Berdasarkan data dari OJK, kredit perbankan pada 2013 mengalami kenaikan Rp594,17 triliun atau tumbuh 21,80% dari tahun sebelumnya. Pada posisi Januari 2014 perbankan nasional juga mampu membukukan pertumbuhan kredit 21,4% menjadi Rp3.284,89 triliun. Keyakinan yang sama juga tercermin dari pengakuan para pelaku perbankan. Menurut Direktur Utama Bank OCBC NISP, Parwati Surjaudaja, dengan melihat kinerja perbankan sampai dengan akhir 2013, industri perbankan masih cukup kondusif menghadapi gejolak perekonomian, baik global maupun domestik. Perbankan nasional masih memiliki potensi bisnis yang cukup besar. ”Perbankan nasional pada 2014 bakal menghadapi berbagai tantangan, seperti pengetatan stimulus moneter dari bank sentral AS, defisit transaksi berjalan, kenaikan suku bunga, dan pelemahan nilai tukar rupiah. Tapi, itu masih dalam koridor tantangan normal yang perlu dihadapi,” tandas Parwati. Hanya, Parwati mengakui, pertumbuhan kredit perbankan mulai menunjukkan perlambatan. Dia juga mengingatkan adanya potensi risiko likuiditas yang dihadapi perbankan akibat potensi persaingan antarbank dalam menarik DPK. Upaya bank melindungi pangsa pasar DPK akan membuat bank berupaya meningkatkan suku bunga deposito. Hal inilah yang menurut dia perlu dicermati. Dari sisi kredit, Bank OCBC NISP yakin dapat mencapai kredit dalam rentang pertumbuhan 15%-20%. Segmen usaha mikro dan kecil serta consumer banking tetap menjadi fokus bidikannya. Menyikapi kondisi likuiditas yang penuh tantangan tersebut, Bank OCBC NISP kini berupaya menyeimbangkan kebutuhan likuiditas jangka pendek dengan jangka menengah. Salah satu strateginya melalui value proposition pada masing-masing segmen bisnis dengan melakukan perencanaan, analisis, dan monitoring portofolio kredit yang lebih sistematis. Selain itu, melakukan re-profiling portofolio kredit dalam rangka mendorong pertumbuhan berkelanjutan serta meningkatkan profitabilitas. Untuk lepas dari tekanan pada 2014, pengamat perbankan, Ryan Kiryanto, menyarankan agar bank pada 2014 terus berupaya memperbaiki komposisi DPK. ”Caranya dengan No. 111 Tahun XXXI Januari-Februari 2014 l

PROBANK

5

memperbesar dana murah, minimum 60% dari DPK. Juga, menjaga likuiditas, meningkatkan efisiensi, dan mengenjot pendapatan nonbunga atau fee based income,” saran Ryan. Sementara itu, pengamat perbankan dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Sri Adiningsih, berkeyakinan, pengaruh politik dalam pemilu kali ini akan dirasakan bank pada kredit investasi. Pasalnya, para pengusaha akan terus (lebih dulu) menunggu sebelum ada kepastian siapa partai pemenang pemilu dan siapa presiden dan wakil presiden terpilih. ”Tapi, kalau sudah ada keyakinan terhadap siapa presiden dan wakil presiden yang terpilih, investasinya akan kembali normal,” tandas Sri. Sri berkeyakinan, pada semester pertama 2014 kredit investasi akan mengalami penurunan di kisaran 5%-10%. Namun, akan kembali normal pada semester kedua 2014. Di tengah tekanan terhadap pertumbuhan kredit tersebut, kredit ke sektor UMKM diyakini masih akan menjadi andalan bagi bank-bank untuk menopang laju pertumbuhan kredit pada 2014. Kredit UMKM yang dimaksud khususnya yang berasal dari kredit modal kerja dan konsumsi. Menurut Aviliani, selama ini, terbukti kredit konsumsi tidak pernah terpengaruh oleh pemilu. Berdasarkan data OJK, sampai dengan Januari 2014, kredit modal kerja dan kredit konsumsi masing-masing tumbuh 19,73% dan 13,61% atau masing-masing menjadi Rp1.546,83 triliun dan Rp912,51 triliun. Kredit modal kerja dan kredit konsumsi masing-masing memberikan kontribusi sebesar 47,32% dan 27,92% terhadap

total kredit yang dikucurkan perbankan nasional. Selain itu, secara sektoral kredit infrastruktur dan energi diyakini permintaannya masih tetap besar pada 2014. Dari sisi regulasi, untuk mendorong kinerja perbankan, Aviliani juga mengingatkan OJK agar segera merilis ketentuan mengenai branchless banking. Dengan aturan tersebut, upaya bank untuk beroperasi secara luas tanpa perlu membuka cabang akan membuat biaya ekspansi bank menjadi berkurang. ”Branchless banking masih ditunggu-tunggu dari OJK, juga aturan e-payment gateway atau National Payment Gateway (NPG) yang sekarang masih belum diatur secara nasional agar segera diatur supaya nanti transaksi sistem pembayaran bisa dalam bentuk rupiah dan bukan dalam bentuk dolar. Jadi, lebih murah,” tandas Aviliani. n

PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH SESUAI PASAL 6 AYAT 1 HURUF h UU PPh TAHUN 2008 TAHUN 2013 NAMA NPWP JUMLAH SALDO (Rp) ISMAINI SE 9,848,963,6,121,000 767.382.874 FAUZI 24,038,007,1,116,000 179.171.483 HERMAN JACOB 24,215,323,7,115,000 139.644.443 LIM HAN SENG/SUGIANTO 35,326,887,3,119,000 546.093.676 YATI 58,243,437,9,119,000 189.856.708 SUDARMANTO 9,879,342,5,121,000 212.307.083 REZA 25,516,311,5,121,000 320.855.755 SALIM IRFAN 14,034,184,3,115,000 619.585.337 SARKAWI YANTO 2,474,132,5,119,000 769.184.924 SULUNG SANUSI SINAGA IR 37,804,280,8,111,000 441.098.648 SULAIMAN - 2.826.604 KELVIN 58,269,872,6,113,000 633.360.697 MEI TONIUS 49,429,411,9,112,000 839.274.476 BUYUNG EFFENDY 45,430,600,2,113,000 1.950.334.556 NURDALENA 89,625,098,2,125,000 233.215.296 EDDY TANWIRYA 45,451,905,9,111,000 413.395.937 ANTONIUS PURBA 48,908,892,2,124,000 152.727.436

6

PROBANK

l


NAMA

NPWP

JUMLAH SALDO (Rp)

DEDY ARMANSYAH SIREGAR ST 09,943,620,6,122,000 1.950.334.556 ELI YANA SYAHFITA 25,585,320,2,124,000 394.048.212 MUHARRAM 07,187,686,6,116,000 154.645.075 RUBBY 67,542,496,4,125,000 408.802.899 SOFYAN DARMAWAN 08,006,321,7,111,000 604.070.495 SUGIHARTO 24,238,274,5,119,000 300.159.400 TONI S NAPITUPULU 87,916,145,3,125,000 164.240.502 WILLY TASIA 67,129,088,0,124,000 375.439.402 SUMARNI 07,999,599,9,111,000 530.718.295 EDY HENDRYANTO 35,485,316,0,125,000 249.000.000 YUSUF GUNAWAN 44,628,121,4,122,000 400.000.000 IFAN GUNAWAN 35,821,250,4,125,000 264.000.000 HO AN 58,269,872,6,113,000 406.621.538 CATUR MITRA PUTRA RIAU PT 01,803,679,8,216,000 3.820.000.000 JONSON 14,266,311,1,216,000 149.422.532 WILLIAM SETIAWAN 06,631,488,1,034,000 1.300.000.000 MUCHTAR 14,105,185,4,041,000 5.690.378.916 SUANDI 14,105,186,2,041,000 1.031.412.800 TOTAL 26.603.610.555

Perbanas Utama

Peluang Tumbuh Masih Besar Kinerja perbankan nasional pada 2014 diperkirakan masih positif. Pengaruh memanasnya suhu politik terkait pemilu diyakini tak akan sebesar faktor eksternal.

P

ara pelaku industri perbankan nasional tetap optimistis menatap 2014. Meski tak menutup kemungkinan ada tekanan politis terkait pemilihan umum (pemilu) terhadap pelaku perbankan, seperti upaya “memaksa” peningkatan alokasi kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan porsi yang lebih besar daripada sebelumnya, perbankan nasional diperkirakan masih memiliki ruang untuk menjaga kinerja dan pertumbuhannya. Menurut Ketua Umum Perbanas, Sigit Pramono, dari sisi kredit, non performing loan (NPL), dan penghimpunan dana nasabah, perbankan nasional diperkirakan masih tumbuh positif sebagaimana kinerja industri ini beberapa tahun sebelumnya. Menurut pandangan Sigit, perbankan nasional masih punya ruang untuk mencetak pertumbuhan yang cukup signifikan. Target pertumbuhan kredit perbankan pada 2014 yang ditetapkan sekitar 17% pun diyakini bisa dicapai. Berdasarkan data yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada Januari 2014 total kredit yang disalurkan perbankan nasional kepada pihak ketiga dan bank lain mencapai Rp3.284,89 triliun, tumbuh 21,4% dari Rp2.705,60 triliun pada periode yang sama 2013. Dengan pertumbuhan yang cukup tinggi pada awal tahun, potensi pertumbuhan kredit perbankan pada 2014 pun diprediksi masih cukup tinggi. Pada periode yang sama pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) perbankan nasional tumbuh 11,46% menjadi Rp3.594,70 triliun dari Rp3.225.20 triliun pada Januari 2012. Kualitas kredit yang disalurkan bank umum kepada pihak ketiga pun cukup baik. Hal itu terlihat dari rasio NPL bank

umum yang pada Januari 2014 hanya 1,90%. Sigit menyatakan, berkaca pada pencapaian pertumbuhan bisnis perbankan pada 2013, kredit perbankan nasional masih tumbuh di kisaran 20% dengan pertumbuhan DPK mencapai 15%. “Non performing loan (NPL) perbankan ratarata di bawah 3%,” ungkap Sigit. Kinerja perbankan nasional, sambung Sigit, sejauh ini masih cukup baik. Apalagi jika dibandingkan dengan perbankan negara lain, yang dalam kondisi krisis ekonomi global justru mengalami tekanan, bahkan ada yang pertumbuhannya negatif. Perbanas meyakini, Pemilu 2014 tidak akan mengganggu proses pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan pengalaman selama ini, pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk di dalamnya perbankan, lebih banyak dipengaruhi tekanan dari luar atau faktor eksternal, seperti tekanan ekonomi global. Sejumlah kegiatan pemilu di negeri ini diyakini tak akan berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi nasional. Bila pemilu berjalan dengan baik dan hasilnya sesuai dengan yang diinginkan, pasar justru akan memberikan respons positif. Yang terpenting ialah bagaimana menjaga sejumlah faktor fundamental, seperti kestabilan nilai tukar rupiah, ekspor, dan suku bunga. Sigit berharap, OJK dapat menjalankan perannya untuk mengatur dan mengawasi perbankan dengan baik. Apalagi, selama ini perbankan mampu berperan dan menjaga kinerjanya dengan baik. Hanya, memang, siklus krisis yang terasa makin pendek jaraknya dari satu krisis ke krisis lainnya mesti diwaspadai.n No. 111 Tahun XXXI Januari-Februari 2014 l

PROBANK

7

Perbanas Utama

Anthony Soewandy, Wakil Direktur Utama Bank Victoria

Kredit Stagnan, Bisnis Wealth Management Jadi Sasaran Ketidakpastian ekonomi yang terjadi sepanjang 2013 cukup memengaruhi kinerja perbankan. Anthony Soewandy, Wakil Direktur Utama Bank Victoria, mengatakan, secara agregat, pertumbuhan ekonomi akan terkoreksi. Bisnis perbankan konsumer (consumer banking) trennya melemah. Kenaikan BI Rate, katanya, akan berpengaruh (ber-impact) terhadap suku bunga simpanan. Hasilnya, pasar mengharapkan kenaikan suku bunga deposito yang sedemikian tinggi dan ini terjadi pada semua bank. Kenaikan suku bunga simpanan otomatis mengerek suku bunga kredit. Hal ini mengakibatkan terjadinya perlambatan kredit. Anthony juga melihat bahwa pada 2013 sektor riil berada dalam keadaan flat. “Properti itu sejak kuartal ketiga hanya stagnan. Bubbling hanya terjadi sampai dengan kuartal kedua. Kuartal ketiganya memang melambat. Ditambah suku bunga juga naik,” terang Anthony. Untuk mengerem laju kredit, katanya lagi, Bank Indonesia (BI) menerbitkan sejumlah aturan, di antaranya ketentuan down payment (DP) bagi nasabah yang membeli rumah kedua, rumah ketiga, dan seterusnya. Harapannya, sektor konsumer—dengan adanya kebijakan yang baru itu— kenaikannya tidak akan tinggi, sementara sektor korporasi, konstruksi, bisa naik. Namun, tukas Anthony, karena demand-nya berkurang, pengusaha properti pun tidak mengharapkan modal kerja tambahan. Dengan demikian, kredit korporasi perbankan juga stagnan, terutama ke sektor-sektor yang dikhawatirkan berisiko menjelang pemilihan umum (pemilu). Bank Victoria sendiri, menurut Anthony, ke depan, tidak lagi bisa mengandalkan apa yang selama ini dijalankan secara ordinary. Jadi, harus out of the box, misalnya dengan masuk ke sektor di luar conventional banking yang sekarang ada, seperti sektor wealth management. Itu yang harus dilakukan Bank Victoria agar tetap profit. Keputusan ini juga didukung pemegang saham. “Tahun ini Bank Victoria akan fokus untuk menjaga pertumbuhan relatively di 20%-25%,” pungkas Anthony. n

8

PROBANK

l


Jahja Setiaatmadja, Presiden Direktur Bank Central Asia

Ada Harapan pada Kuartal Kedua Untuk menjaga pertumbuhan kredit di tingkat aman, Bank Central Asia (BCA) menargetkan penyaluran kredit hanya meningkat 15% sepanjang tahun ini. Hal itu disebabkan kondisi perekonomian global yang masih belum menentu dan memberikan dampak perlambatan terhadap perekonomian nasional. Jahja Setiaatmadja, Presiden Direktur BCA, mengatakan, target tersebut menyesuaikan dengan kondisi ekonomi yang sedang terjadi. “Kredit kuartal pertama agak lemah. Mulai kuartal kedua saya rasa akan bagus lagi,” tambahnya. Pada 2013 penyaluran kredit yang dilakukan BCA mencapai Rp312,3 triliun, meningkat 21,6% dari tahun sebelumnya sebesar Rp256,77 triliun. Komposisi kredit korporasi 33%, sedangkan komposisi kredit komersial dan usaha kecil dan menengah (UKM) dan kredit konsumer masing-masing 39,2% dan 27,8%. Menurut Jahja, bila pemilihan umum (pemilu) berjalan lancar, hal tersebut akan mendukung penyaluran kredit. “Sampai dengan September, kami antisipasi sampai 15% dulu. Kalau ternyata bagus, ya bisa sampai 18%. Dua tahap,” katanya. Target yang konservatif tersebut juga disebabkan oleh tingginya suku bunga acuan yang ditetapkan bank sentral, Bank Indonesia (BI). Suku bunga acuan yang mencapai 7,5% membuat BCA mengerek suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman. “Seingat saya, selama enam bulan terakhir ada (kenaikan suku bunga acuan) karena bunga kredit bergerak naik. Bedabeda. Ada pricing untuk kredit properti 0,75%-1% naiknya. Mestinya enggak melebihi BI Rate. Tahun ini tidak tahu. Belum bisa prediksi, apa likuiditas mengetat atau tidak itu menentukan, apa mau naik apa enggak,” pungkas Jahja. n

Glen Glenardi, Direktur Utama Bank Bukopin

Tetap Prospek, Walau Tertekan Pertumbuhan kredit yang sedikit tertekan tidak membuat perolehan laba Bank Bukopin ikut tertekan. Pada 2013 Bank Bukopin membukukan perolehan laba bersih sebesar Rp934,6 miliar, meningkat 11,97% dari tahun sebelumnya sebesar Rp834,7 miliar. Direktur Utama Bank Bukopin, Glen Glenardi, mengatakan, suku bunga yang naik membuat ekonomi pada 2013 menjadi agak sulit. “Alhamdulillah laba Bank Bukopin tumbuh. Laba kotor tumbuh 12,67% dan laba bersih tumbuh 11,97%,” sambungnya, beberapa waktu lalu. Dia menambahkan, Bank Bukopin mencatat pendapatan bunga sebesar Rp5,95 triliun, naik 16,07% dari Rp5,13 triliun. Fee based income juga ikut meningkat menjadi Rp785,7 miliar, tumbuh 18,38% dari tahun lalu sebesar Rp663,7 miliar. Bank Bukopin menargetkan pertumbuhan kredit sebesar 15% pada 2014. Menurut Glen, hal itu sesuai dengan arahan dari Bank Indonesia (BI) yang mengimbau industri perbankan untuk lebih berhati-hati dengan terjadinya perlambatan ekonomi nasional. Dalam menyalurkan kreditnya, Bank Bukopin fokus pada segmen usaha kecil dan menengah (UKM) dengan outstanding Rp19,05 triliun. Disusul kredit komersial dengan outstanding sebesar Rp15,5 triliun dan kredit konsumer serta mikro dengan outstanding masing-masing sebesar Rp6,68 triliun dan Rp3,44 triliun. “Sektor UKM sepanjang 2013 memberikan kontribusi signifikan atas penyaluran kredit perseroan. Segmen ini berkontribusi 40% terhadap total penyaluran kredit Bank Bukopin selama 2013. Hal ini sejalan dengan fokus utama pengembangan bisnis Bukopin,” tutup Glen. n

PT BANK BUKOPIN Tbk. PIUTANG YANG NYATA–NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH PT BANK BUKOPIN Tbk. Sesuai Pasal 6 ayat 1 huruf h Undang Undang Pajak Penghasilan Tahun 2008 dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-238/PJ./2001, dengan ini, PT Bank Bukopin Tbk. (Bank), mengumumkan Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih pada tahun 2013 :

Rp 123,169,684,506.Rincian Daftar Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak dapat Ditagih adalah sebagaimana tercatat di Bank dan diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar 1, Direktorat Jenderal Pajak, bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan sebagai lampiran.


PROBANK

9

Perbanas Utama

Kredit Bakal Melambat Kinerja perbankan pada paruh pertama 2014 diperkirakan bakal melemah. Bank-bank harus menyusun sejumlah strategi, mengingat ada potensi penurunan kinerja.

T

ahun politik 2014 akan menjadi tantangan yang tidak mudah bagi industri perbankan nasional. Pertumbuhan kredit secara umum diyakini akan melambat. Penurunan terbesar kredit perbankan nasional akan terjadi pada kredit investasi. Namun, pada paruh kedua 2014 kinerja perbankan diyakini akan mengalami perbaikan. Pengamat ekonomi dan perbankan dari Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM), Sri Adiningsih, mengatakan, pada dasarnya perbankan nasional sudah cukup mapan untuk menyikapi pelbagai situasi ekonomi yang buruk sekalipun. Jadi, perbankan diyakini akan mampu menyikapi dan menyiapkan strategi yang tepat dalam menghadapi tahun politik 2014. Kendati demikian, Sri memprediksi, kinerja perbankan, khususnya dari sisi kredit investasi, pertumbuhannya bakal melambat pada paruh pertama 2014. “Karena, pada awal tahun politik ini pengusaha biasanya akan wait and see. Tetapi, kalau sudah ada keyakinan siapa presiden dan wakil presiden terpilih, investasinya akan kembali normal,” terangnya. Dia memperkirakan, penurunan kredit investasi pada semester pertama 2014 dibandingkan dengan periode sebelumnya bisa mencapai kisaran 5%. Malah, lebih ekstrem

10

PROBANK

l


lagi, kisaran penurunannya bisa saja mencapai 10%. Namun, bila melihat kemampuan industri perbankan menyikapi situasi yang terjadi, seperti pada 2013, perbankan nasional sepertinya masih mampu menjaga kinerjanya dengan baik. Berdasarkan data yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sampai dengan akhir Desember 2013, kredit yang digelontorkan perbankan nasional mencapai Rp3.319,84 triliun. Dibandingkan dengan posisi 2012 yang mencapai Rp2.725,67 triliun, kredit yang disalurkan bank umum mengalami pertumbuhan 21,80%. Memang, kalau dibandingkan dengan pencapaian pertumbuhan kredit pada akhir 2012 yang sebesar 23,89% terjadi sedikit perlambatan. Sri menilai, lebih rendahnya pertumbuhan kredit perbankan pada akhir 2013 disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang dimaksud di antaranya pertumbuhan ekonomi yang hanya 5,7% atau lebih rendah daripada target pemerintah 6,3%, laju inflasi yang tinggi sekitar 8,3%, dan sikap pelaku usaha yang telah mengambil ancang-ancang menjelang tahun politik 2014. Menyikapi situasi ekonomi dan politik pada 2014, Sri berharap bank tetap fokus mendukung sektor riil dalam rangka menggerakkan roda perekonomian nasional. Menurutnya, pada semester kedua 2014, ketika pemilihan umum (pemilu) dapat memulihkan kembali kepercayaan masyarakat (investor) terhadap pasar, investasi pun akan kembali meningkat. Apalagi, sekarang, tekanan terhadap nilai tukar rupiah makin berkurang. Nilai tukar rupiah awal April 2014 masih bergerak pada kisaran Rp11.300 per US$1. Sri juga meyakini bahwa inflasi dan suku bunga sepanjang 2014 akan bergerak lebih rendah dibandingkan dengan 2013. Dengan asumsi bahwa pemerintah tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), walaupun masih ada potensi kenaikan tarif dasar listrik (TDL), pengaruhnya tidak akan sebesar kenaikan harga BBM. Selain itu, secara sektoral masih banyak sektor potensial yang dapat dibiayai perbankan dalam rangka menjaga pertumbuhan kredit. Misalnya, kredit properti, kredit kendaraan bermotor, kredit infrastruktur, dan kredit-kredit yang terkait dengan kebutuhan pokok masyarakat. n

Perbanas Utama

Jangan Sepelekan Likuiditas! Kinerja perbankan 2014 dipercaya masih tetap baik. Target pertumbuhan kredit dan penghimpunan dana diyakini dapat dicapai. Namun, perbankan diminta tetap harus mewaspadai ketersediaan likuiditas.

O

toritas Jasa Keuangan (OJK) sangat yakin, perbankan nasional masih tetap mampu mencapai pertumbuhan kredit yang ditetapkan Bank Indonesia (BI) sebesar 15%-17%. Bukan tanpa alasan OJK menyatakan hal tersebut. Dari rencana bisnis bank (RBB) yang telah diajukan bank-bank, rata-rata bank mematok target pertumbuhan kredit pada rentang 17%-18%. Dari RBB tersebut terlihat bahwa target kredit yang dite tapkan bank-bank rata-rata masih di atas target yang diingin kan BI. Meskipun RBB tersebut tetap terbuka untuk direvisi, rencana kegiatan usaha yang disampaikan bank-bank sejak awal tahun ini mencerminkan bahwa pelaku perbankan tetap optimistis menyikapi dinamika ekonomi nasional pada 2014. Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D. Hadad, menyatakan, selain target pertumbuhan kredit, dalam RBB yang disampaikan, bank-bank juga rata-rata mematok target pertumbuhan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) pada kisaran 14%. “Saya lihat RBB yang disampaikan bank ke OJK masih optimistis, masih cukup baik,” tandas Muliaman. Hanya saja, OJK terus berupaya menyakinkan pelaku perbankan agar tetap memelihara likuiditas yang ada. Pihak OJK menegaskan, concern mereka pada 2014 ialah soal likuiditas perbankan, terutama likuiditas bank-bank kecil. Bank kecil sangat diharapkan mampu menjaga posisi likuiditasnya agar tidak menjadi tekanan baru bagi industri keuangan nasional. Namun, perlu ditegaskan, walaupun likuiditas

menjadi tantangan yang tidak mudah dihadapi perbankan, OJK tetap yakin kinerja industri perbankan nasional masih tetap terjaga dengan baik. Menurut mantan Deputi Gubernur BI tersebut, kendati usia OJK tergolong sangat muda, tanggung jawab yang dipikul OJK sangatlah berat. Dengan beralihnya fungsi pengaturan dan pengawasan bank dari BI ke OJK sejak 31 Desember 2013, lengkap sudah OJK mengemban peran selaku otoritas yang mempunyai kewenangan penuh mengatur serta mengawasi seluruh industri jasa keuangan di Tanah Air. Pihak OJK mengaku akan berupaya keras menutup semua celah yang mungkin akan dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak menginginkan sistem keuangan nasional berjalan stabil. Di lain sisi, sikap optimistis OJK tersebut kian bertambah dengan posisi modal minimum yang dimiliki perbankan. Hingga Januari 2014, OJK mencatat, posisi modal minimum bank-bank rata-rata berada pada level 19,91%. Rata-rata capital adequacy ratio (CAR) itu jauh di atas CAR minimum yang dipersyaratkan bagi perbankan nasional. Posisi permodalan bank-bank yang cukup baik tersebut akan menjadi faktor positif bagi industri perbankan untuk mengantisipasi tekanan likuiditas. Selain permodalan, OJK sangat berharap agar faktor fundamental ekonomi bisa terjaga sehingga bisa dapat mendukung peran intermediasi perbankan. OJK juga menilai, perubahan yang akan mewarnai perkembangan dan pertumbuhan industri perbankan ke depan akan makin dinamis dan sangat memengaruhi strategi serta model bisnis industri perbankan. Selain itu, sejak 2014 OJK meminta pelaku perbankan mengantisipasi terintegrasinya pasar modal ASEAN karena hal tersebut bisa memberi tekanan pada pendanaan dan pembiayaan perbankan. Pasalnya, nasabah akan memiliki lebih banyak alternatif penempatan dana selain di perbankan dan pebisnis makin mudah mengakses bursa di luar negeri. Yang tak kalah penting, ke depan bank-bank juga harus menyiapkan strategi untuk meningkatkan penyaluran kredit investasi, terutama di sektor manufaktur, energi, dan infrastruktur, dalam rangka memperbarui dan merevitalisasi kapasitas perindustrian nasional. Artinya, kontribusi perbankan terhadap kredit produktif porsinya ke depan harus terus ditingkatkan. n No. 111 Tahun XXXI Januari-Februari 2014 l

PROBANK

11

Kinerja

Kinerja Laba 10 Bank Besar Perekonomian Indonesia sepanjang 2013 masih tercatat tumbuh, meski tak secemerlang tahun-tahun sebelumnya. Kinerja industri perbankan nasional pun masih tumbuh positif. Salah satunya, laba.

P

ada 2013 industri perbankan nasional mencatatkan total laba bersih (nonkonsolidasi) sebesar Rp106,7 triliun atau meningkat 14,95% dari Rp92,83 triliun pada tahun sebelumnya. Lebih dari 70% pencapaian laba tersebut ternyata merupakan kontribusi 10 bank besar. Sepanjang 2013 perolehan laba 9 bank besar itu mengalami peningkatan. Total laba bank-bank tersebut pada 2013 mencapai Rp76,2 triliun, naik16,16% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp65,6 triliun. Perolehan laba bersih bank besar tersebut banyak ditopang oleh peningkatan pendapatan bunga, yang sepanjang 2013 tercatat naik 16,99% menjadi Rp235,48 triliun dari Rp201,28 triliun pada tahun sebelumnya. Bankbank milik pemerintah dan bank swasta nasional penghuni bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 4 dan BUKU 3 mendominasi kelompok bank peraih laba terbesar itu. Pada 2013 Bank Rakyat Indonesia (BRI) menjadi bank peraih laba bersih terbesar, yakni mencapai Rp21,16 triliun atau tumbuh 14,25% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat Rp18,52 triliun. Perolehan laba BRI tersebut didorong oleh pendapatan bunga yang mencapai Rp57,3 triliun dan pendapatan operasional selain bunga yang sebesar Rp8,31 triliun. Bank yang dinakhodai Sofyan Basir ini fokus menggarap mesin uangnya melalui segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sepanjang 2013 penyaluran kredit BRI ke segmen tersebut mencapai 42,45% dari total portofolio kreditnya. Penetrasi bisnis di segmen tersebut didukung oleh perluasan jaringan dan pengembangan layanan berbasis teknologi informasi (TI) yang juga ikut mendongkrak

12

PROBANK

l


pendapatan nonbunga bank ini. Di posisi kedua ada Bank Mandiri yang membukukan laba Rp17,21 triliun, meningkat 20,35% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp14,3 triliun. Salah satu pendongkrak laba Bank Mandiri ialah nilai total kredit bank ini yang pada 2013 tercatat Rp471,81 triliun atau tumbuh 21,45% dari tahun sebelumnya. Pendapatan bunga bersih menjadi kontributor terbesar dalam pertumbuhan laba bersih konsolidasi Bank Mandiri, yakni mencapai Rp36,43 triliun. Bank Central Asia (BCA) menempati posisi ketiga dengan membukukan laba Rp14,36 triliun pada 2013 atau tumbuh 20% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp11,97 triliun. Tingginya perolehan laba bersih BCA didukung oleh naiknya pendapatan bunga bersih bank ini yang mencapai Rp24,85 triliun pada 2013 atau tumbuh 24,76% dari Rp19,92 triliun pada tahun sebelumnya. Pada periode tersebut BCA mencatatkan pertumbuhan kredit sebesar 21,6%, yakni menjadi Rp312,3 triliun. Portofolio kredit BCA terdiversifikasi dengan komposisi kredit korporasi sebesar 33%, kredit komersial dan UKM 39,2%, dan kredit konsumer 27,8%. Posisi keempat diduduki Bank Negara Indonesia (BNI). Bank pelat merah ini mencetak laba bersih konsolidasi sebesar Rp9,05 triliun pada 2013, meningkat 28,51% dari perolehan tahun sebelumnya yang sebesar Rp7,04 triliun. Menurut Gatot M. Suwondo, Direktur Utama BNI, peningkatan laba tersebut didukung oleh tingginya penyaluran kredit dan pengelolaan aset yang makin prudent dan efisien. Pada 2013 kredit yang disalurkan BNI mencapai Rp250,45 triliun, tumbuh 24,85% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp200,60 triliun.

Dalam menyalurkan kredit, tambah Gatot, BNI fokus pada sebesar Rp2,02 triliun pada 2013 atau tumbuh 6,16% dari sejumlah sektor potensial yang terkait dengan business Rp1,91 triliun pada tahun sebelumnya. Perolehan laba ini banking bank ini, seperti konstruksi, transportasi, bersumber dari pendapatan operasional bank yang menembus telekomunikasi, serta minyak dan gas (migas). “Ekspansi angka Rp13,18 triliun pada 2013 atau naik 11,89% kredit kami lakukan secara hati-hati dan selektif,” tuturnya. dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp11,78 Di posisi kelima ada Bank CIMB Niaga yang pada 2013 triliun. Pendapatan operasional tersebut termasuk pendapatan laba bersihnya mencapai Rp4,14 triliun, hanya naik 1,37% bunga sebesar Rp11,59 triliun dan pendapatan nonbunga dari Rp4,09 triliun pada tahun sebelumnya. Tekanan pada net sebesar Rp1,59 triliun. interest margin (NIM) yang berkelanjutan menjadi penyebab Di posisi selanjutnya ada PermataBank yang pada 2013 datarnya pertumbuhan laba bank ini. membukukan laba bersih sebesar Rp1,74 triliun, tumbuh Menurut Arwin Rasyid, Presiden Direktur Bank CIMB 22,94% ketimbang tahun sebelumnya yang tercatat Rp1,42 Niaga, kinerja Bank CIMB Niaga sepanjang 2013 cenderung triliun. Salah satu faktor pendukung kenaikan laba bersih datar sejalan dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam PermataBank ialah tingginya pendapatan bunga bank ini. penyaluran kredit. “Dalam kondisi ini, kami akan meneruskan Sepanjang 2013 total pendapatan bunga PermataBank tercatat investasi dalam pengembangan infrastruktur dan meningkatkan Rp11,89 triliun atau meningkat 30% dibandingkan dengan sistem perbankan kami untuk mendukung tahap pertumbuhan tahun sebelumnya yang sebesar Rp9,14 triliun. kami selanjutnya,” tambahnya, seperti dikutip dari Majalah Posisi terakhir diduduki Bank Tabungan Negara (BTN) Infobank. dengan perolehan laba bersih Rp1,56 triliun, meningkat Posisi keenam bank peraih laba terbesar pada 2013 14,53% dari pencapaian tahun sebelumnya. Bank yang fokus diduduki Bank Danamon yang membukukan laba bersih membiayai kredit pemilikan rumah (KPR) ini membukukan sebesar Rp2,96 triliun. Angka itu menurun 8,74% kredit sebesar Rp100,46 triliun atau meningkat 23,41% dibandingkan dengan perolehan laba bersih Bank Danamon dibandingkan dengan tahun sebelumnya. pada 2012 yang mencapai Rp3,24 triliun. Henry Ho, Direktur Penyaluran kredit tersebut ikut mendorong pendapatan Utama Bank Danamon, mengatakan, pencapaian laba Bank bunga BTN yang meningkat 22,97% menjadi Rp11, triliun Danamon pada 2013 ditopang oleh kredit yang dikucurkan dari Rp9,1 triliun pada tahun sebelumnya. Pendapatan bunga bank ini. “Tahun lalu ada peningkatan kualitas di aktiva, NPL bersih BTN pun ikut naik, yakni menjadi Rp5,63 triliun atau (non performing loan) turun, sehingga berkontribusi ke tumbuh 19,31% dari sebelumnya Rp4,72 triliun.n profitabilitas,” tambahnya. Berdasarkan data Biro Riset LABA 10 BANK BESAR Infobank (birI), yang juga dikutip dari Majalah Infobank, total P NAMA BANK LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH kredit nonkonsolidasi Bank DES 2012 DES 2013 ∆ YOY PANGSA Danamon pada 2013 mencapai (RP JUTA) (RP JUTA) (%) (%) Rp105,78 triliun atau tumbuh 13,52%. Pertumbuhan kredit 1 BANK RAKYAT INDONESIA 18.520.950 21.160.150 14,25 19,83 tersebut mendongkrak pendapatan 2 BANK MANDIRI 14.301.901 17.212.968 20,35 16,13 bunga bersih Bank Danamon, 3 BANK CENTRAL ASIA 11.974.418 14.369.307 20,00 13,47 yakni menjadi Rp9,68 triliun atau 4 BANK NEGARA INDONESIA 6.792.072 8.881.963 30,77 8,32 tumbuh 2,43%. 5 BANK CIMB NIAGA 4.092.279 4.148.347 1,37 3,89 Bank Tabungan Pensiunan 6 BANK DANAMON 3.247.425 2.963.654 -8,74 2,78 Nasional (BTPN) menempati 7 BANK BTPN 1.978.986 2.131.101 7,69 2,00 posisi ketujuh. Bank ini 8 PANIN BANK 1.910.089 2.027.701 6,16 1,90 membukukan laba bersih sebesar 9 PERMATABANK 1.421.514 1.747.624 22,94 1,64 Rp2,13 triliun pada 2013 atau 10 BANK TABUNGAN NEGARA 1.363.962 1.562.161 14,53 1,46 meningkat 7,69% dibandingkan TOTAL 10 BANK 65.603.596 76.204.976 16,16 71,42 dengan tahun sebelumnya yang RATA-RATA 10 BANK 6.560.360 7.620.498 tercatat Rp1,98 triliun. Menurut TOTAL 110 BANK LAINNYA 27.226.404 30.502.024 12,03 28,58 Arief Harris, Direktur Keuangan RATA-RATA 110 BANK LAINNYA 247.513 277.291 BTPN, keberhasilan BTPN tak TOTAL 120 BANK 92.830.000 106.707.000 14,95 100,00 lepas dari strategi perusahaan RATA-RATA 120 BANK 773.583 889.225 yang memadukan misi bisnis dan sosial dalam produk dan layanan Keterangan : serta kegiatan sehari-hari. - kinerja laba nonkonsolidasi; - ∆ yoy : pertumbuhan year on year; Bank peraih laba terbesar - P : peringkat berdasarkan laba (rugi) tahun berjalan setelah pajak bersih per Desember 2013 lainnya adalah PaninBank. Bank ini menduduki posisi kedelapan Sumber: Biro Riset Infobank (birI). dengan membukukan laba No. 111 Tahun XXXI Januari-Februari 2014 l

PROBANK

13

Liputan Khusus

Membangun Loyalitas Nasabah Layanan perbankan makin inovatif. Loyalitas nasabah tabungan dan kartu kredit pun meningkat. Bank mana yang nasabahnya paling loyal?

L

ayanan perbankan terus berkembang, menyesuaikan dengan keinginan nasabah. Sepuluh tahun yang lalu, tak banyak nasabah yang mau menggunakan cash deposit machine (CDM). Tak banyak pula bank yang menyediakan CDM ini. Namun, kini layanan CDM lebih mudah ditemukan dan banyak dimanfaatkan nasabah. Dulu berapa banyak nasabah yang mau memanfaatkan layanan e-banking, seperti internet banking, SMS banking, dan mobile banking? Namun, coba lihat kini! Sekarang nasabah makin mahir dan akrab menggunakan layanan e-banking. Tentu, ini merupakan kemajuan yang pesat bagi perbankan di bidang layanan. Layanan perbankan masa kini dituntut tidak sekadar memuaskan nasabah, tapi lebih dari itu. Layanan perbankan masa kini diharapkan bisa melebihi ekspektasi nasabah. Karena itu, berbagai aspek layanan, seperti kecepatan, kemudahan, rasa aman, dan kepuasan, harus tetap dikedepankan. Bank-bank kini berlomba menambahkan aspek kecanggihan dalam pelayanannya. Tentu, hal itu tak lagi sulit dilakukan pada zaman teknologi canggih seperti sekarang ini. Bank-bank menjalankan berbagai strategi pelayanan tujuannya tak lain untuk memupuk loyalitas nasabah. Demi loyalitas nasabah, bank-bank pun satu sama lain saling

14

PROBANK

l


berkompetisi. Bahkan, kompetisi memperebutkan loyalitas nasabah di perbankan kini makin sengit. Adu inovasi layanan pun mewarnai kompetisi di perbankan. Inovasi yang dilakukan satu bank dengan cepat akan ditiru oleh bank yang lain. Tak jarang, inovasi layanan mampu membuat perpindahan (migrasi) nasabah dari satu bank ke bank lain, yang diikuti pula dengan migrasi dana. Sayang, belum banyak bank yang dapat secara konsisten me-maintain inovasi layanannya sehingga membuat nasabah menjadi loyal. Contohnya terkait dengan inovasi layanan yang memanfaatkan teknologi informasi (TI) yang berbiaya mahal. Bank yang serius menggarap masalah pelayanan dengan memanfaatkan TI tentu harus siap dengan infrastruktur yang memadai dan sistem yang matang. Untuk hal tersebut, bank memang harus mengeluarkan dana yang tak sedikit. Bank yang hanya mengekor layanan berbasis TI tanpa bisa me-maintain dan mengembangkannya tentu akan kedodoran. Nah, berbicara masalah loyalitas nasabah, bank mana saja yang nasabahnya loyal? Beberapa waktu lalu MarkPlus Insight mengadakan survei mengenai tingkat loyalitas nasabah perbankan di segmen consumer banking bertajuk “Indonesian Bank Loyalty Index (IBLI) 2014”. Ada beberapa hal yang diukur dalam survei tersebut, yaitu customer satisfaction, customer transaction, customer relationship, dan customer partnership. Penilaian dilakukan terhadap beberapa produk, seperti tabungan konvensional, kartu kredit, dan tabungan syariah. Achmad Yunianto, Research Director MarkPlus Insight, mengatakan, tujuan survei tersebut ialah mendorong kesadaran bank agar meningkatkan kualitas relationship dan partnership antara bank dan nasabah. “Kualitas hubungan antara bank dan nasabah yang kuat akan memberikan mutual benefit bagi nasabah maupun bagi bank yang mengharapkan kontribusi profit dari tiap nasabahnya,” tambah Achmad. Berdasarkan hasil survei MarkPlus Insight 2014, loyalitas nasabah tabungan konvensional dan kartu kredit meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu, loyalitas nasabah tabungan syariah trennya relatif stagnan.

Indeks loyalitas nasabah produk kartu kredit meningkat paling tinggi ketimbang indeks loyalitas tabungan konvensional dan indeks loyalitas produk tabungan syariah. Tahun ini indeks dari aspek relationship pada produk tabungan menguat dibandingkan dengan aspek lain. Hal ini menunjukkan bahwa loyalitas nasabah tabungan levelnya sudah naik, dari tadinya sekadar menggunakan menjadi tidak akan menutup rekening/produk yang mereka miliki. Hal ini juga membuktikan bahwa bank makin jeli menangkap keinginan dan kebutuhan nasabah dan mengakomodasinya dengan cukup baik. Diharapkan, ke depan, peningkatkan yang sama juga dapat terjadi di aspek penilaian partnership yang merupakan indikator makin instensifnya frekuensi dan jumlah produk yang digunakan nasabah. Untuk sampai di titik itu, bank harus mampu membangun emosional para nasabahnya. Dari hasil survei MarkPlus tersebut, Bank Central Asia (BCA) memperoleh indeks loyalitas nasabah paling tinggi untuk produk tabungan bank konvensional di kelas bank dengan aset Rp100 triliun ke atas. BCA terbilang sangat konsisten menjaga loyalitas nasabahnya. Hal itu tercermin dari kemampuannya mempertahankan performanya ini selama lima tahun berturut-turut (2010-2014). Konsistensi juga diperlihatkan Bank Mandiri. Posisi Bank Mandiri di tempat kedua dalam hal loyalitas nasabahnya belum tergeser oleh yang lain. Dua bank pelat merah yang lain, yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Negara Indonesia (BNI), masing-masing berada di posisi ketiga dan keempat. Di kelompok bank syariah ada dua bank yang secara konsisten mampu memelihara tingkat loyalitas nasabahnya. Mereka adalah Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Muamalat. Posisi lima besar selanjutnya ditempati oleh BII Syariah, BCA Syariah, dan CIMB Niaga Syariah. Sementara itu, untuk produk kartu kredit, peta kompetisi loyalitas nasabah di lima besar diisi oleh BCA, BNI, Bank Mandiri, BRI, dan HSBC. Selain mengukur empat aspek tersebut, MarkPlus Insight mengukur performa loyalitas program yang dilakukan bank untuk produk tabungan dan kartu kredit. Posisi lima besar untuk penilaian indeks loyalitas program tabungan konvensional diisi oleh BII, BNI, BRI, BCA, dan PermataBank. Lima besar untuk indeks loyalitas program kartu kredit berturut-turut ditempati oleh Bank Mandiri, BRI, Bank ANZ Indonesia, HSBC, dan BII. Sementara itu, untuk produk tabungan syariah, posisi lima besar diduduki oleh Bank CIMB Niaga Syariah, BII Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank Danamon Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. Aspek layanan tak dimungkiri memberikan dampak positif terhadap kinerja bank. Di tengah ketatnya kompetisi memperebutkan dana murah saat ini, bank tidak lagi hanya menawarkan tingkat suku bunga, tapi juga berupaya menjaga dan meningkatkan loyalitas dari basis nasabah yang mereka miliki. Menjaga kepercayaan nasabah dan memberi rasa aman menjadi salah satu kunci bagi bank dalam mempertahankan nasabahnya untuk tetap menyimpan dananya dan bertransaksi di bank. Gencarnya bank-bank dalam meningkatkan basis nasabah melalui strategi meningkatkan loyalitas nasabah terbukti

mampu mendorong peningkatan dana pihak ketiga (DPK) perbankan. Total DPK perbankan meningkat dari Rp3.205,01 triliun pada Januari 2013 menjadi Rp3.594,69 triliun pada Januari 2014 atau tumbuh 12,16%. Pada periode tersebut porsi tabungan mencapai 32,71% dari total DPK bank umum. Tabungan meningkat 10,74% dari Rp1.061,84 triliun pada Januari 2013 menjadi Rp1.604,71 triliun pada Januari 2014. n Indonesian Banking Loyalty Index (IBLI) 2014 Aset Rp100 Triliun ke Atas (Saving Account) Overall Loyalty Index Bank Indeks Posisi 2014 Bank Central Asia 76,29 1 Bank Mandiri 75,47 2 Bank Rakyat Indonesia 75,02 3 Bank Negara Indonesia 74,79 4 Bank Internasional Indonesia 74,72 5 Bank Danamon 73,36 6 Bank Tabungan Negara 72,88 7 Bank CIMB Niaga 72,83 8 PermataBank 71,78 9 PaninBank 71,24 10 Sumber: MarkPlus Insight, diolah kembali oleh Biro Riset Infobank (birI). Indonesian Bank Loyalty Index (IBLI) 2014 Sharia Bank (Saving Account) Overall Loyalty Index Bank Indeks Posisi 2014 Bank Syariah Mandiri 74,26 1 Bank Muamalat 74,23 2 BII Syariah 73,51 3 BCA Syariah 73,47 4 CIMB Niaga Syariah 73,39 5 BRI Syariah 73,28 6 BNI Syariah 72,95 7 PermataBank Syariah 72,67 8 BTN Syariah 72,55 9 Danamon Syariah 72,40 10 Sumber: MarkPlus Insight, diolah kembali oleh Biro Riset Infobank (birI). Indonesian Bank Loyalty Index (IBLA) 2014 Credit Card Overall Loyalty Index Bank Indeks Posisi 2014 Bank Central Asia 74,80 1 Bank Negara Indonesia 74,61 2 Bank Mandiri 74,56 3 Bank Rakyat Indonesia 74,47 4 HSBC 74,44 5 Bank Internasional Indonesia 74,41 6 Bank CIMB Niaga 73,86 7 Bank ANZ Indonesia 73,59 8 Citibank 73,08 9 PermataBank 73,07 10 Sumber: MarkPlus Insight, diolah kembali oleh Biro Riset Infobank (birI).


PROBANK

15

Profil

Strategi Jitu di Tengah Persaingan Persaingan bisnis di industri perbankan Tanah Air makin ketat. Bank-bank mesti memiliki strategi jitu agar mampu menjaga dan mengembangkan bisnisnya. Misalnya, dengan memilih jalan “kedekatan dan kekeluargaan”.

P

otensi dan prospek penyaluran kredit bank di Indonesia masih sangat tinggi. Hal itu bisa dilihat dari terus bertumbuhnya penyaluran kredit dalam beberapa tahun terakhir, meski kondisi ekonomi global dan domestik masih dibalut ketidakpastian. Menurut data Bank Indonesia (BI), penyaluran kredit sepanjang 2013 tumbuh 21,4% dan tahun sebelumnya tumbuh 21,9%. Potensi tersebut tentu bisa dimaksimalkan oleh industri perbankan di Tanah Air, baik bank-bank besar, menengah, maupun kecil. Namun, pengembangan dan eksplorasi pasar yang dilakukan bank besar tentu berbeda dengan yang dilakukan bank menengah-kecil. Hal itu diakui Endy Abdurrahman, Direktur Kredit dan Risiko Operasional Bank Ekonomi yang juga Anggota Pengurus Bidang Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Perbanas. Menurutnya, jika harus dihadapkan secara head to head, tentu saja bank menengah-kecil tidak bisa maksimal dalam bersaing, baik dalam hal suku bunga maupun fasilitas layanan. Untuk itu, bank-bank di kelompok tersebut harus menerapkan strategi jitu. Misalnya, dengan memilih jalan “kedekatan dan kekeluargaan” dengan nasabah, seperti yang dilakukan Bank Ekonomi. Bank Ekonomi juga memilih fokus ke sektor tertentu dalam penyaluran kredit. Hingga saat ini, Bank Ekonomi memilih middle class corporate dan small and medium enterprise (SME). “Bank Ekonomi bukan bank besar. Kami tidak akan mampu kalau harus main di luar fokus kerja yang sudah ditetapkan. Kredit pemilikan rumah (KPR), misalnya. Kami tidak menyediakan produk tersebut secara khusus. Namun, kalau ada nasabah kami yang meminta, akan kami berikan fasilitas tersebut,” terang Endy. Kepada Probank, Endy juga

16

PROBANK

l


memaparkan tentang pengembangan yang tengah dilakukan Bank Ekonomi dan tantangan yang dihadapi bank ini ke depan. Simak wawancara Probank dengannya berikut ini. Petikannya: Bagaimana perkembangan kredit perbankan saat ini? Berkaca pada masa lalu, sejak terjadi krisis ekonomi yang sempat melanda Indonesia pada 1998, laju perbankan sangat lambat, bahkan bisa dibilang stagnan. Penyaluran kredit sangat sedikit dan membuat industri tertekan. Banyak terjadi seleksi alam di sana. Perbankan yang sebelumnya (jumlahnya) lebih dari 200 bank berkurang hampir setengahnya. Namun, masa sulit itu hanya terjadi sampai dengan 2005. Kekuatan industri perbankan mulai bangkit di sana. Hampir semua bank mampu bertumbuh dengan pesat. Dilihat dari size yang ada, bank mampu bertumbuh dua kali lebih besar, bahkan banyak juga yang mampu bertumbuh tiga kali lebih besar. Pertumbuhannya dahsyat. Ada banyak kesempatan besar yang bisa diambil dari tumbuhnya perekonomian ini. Penyaluran kredit salah satunya. Fungsi perbankan sebagai lembaga intermediasi dapat berjalan maksimal dengan kondisi tersebut. Proyeksi penyaluran kredit pada 2014? Meski perbankan masih bisa tumbuh dengan baik dan fungsi intermediasi juga dapat berjalan maksimal, pertumbuhan kredit tahun ini tidak akan sebaik tahun-tahun sebelumnya. Banyak faktor yang kurang mendukung penyaluran kredit tahun ini. Faktor eksternal, misalnya. Pengurangan dana stimulus yang dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) membuat dana-dana asing yang ada di dalam negeri menjadi tertarik ke luar kembali. Ada tekanan likuiditas dalam penyaluran kredit yang akan terjadi tahun ini. Tekanan ini membuat cost of fund yang dikeluarkan jadi membengkak. Jadi, tidak akan mungkin pertumbuhan kredit tahun ini bisa lebih baik daripada tahuntahun sebelumnya. Seperti yang sudah dinyatakan oleh Bank Indonesia (BI), pertumbuhan yang akan terjadi tahun ini hanya sekitar 15%18%. Itu sudah dihitung secara rata-rata. Meski begitu, ada juga beberapa pihak (bank) yang mampu mencapai pertumbuhan di angka 20%-25%. Pertumbuhan yang lambat ini juga dipengaruhi oleh sisa-sisa krisis yang terjadi pada 2013. Faktor ekonomi global masih tidak jelas sampai saat ini. Dampak ke depan masih belum dapat diketahui akan seperti apa. Bagaimana portofolio dan segmentasi kredit pada 2014? Kredit korporasi masih akan besar, meski ada tekanan dari banyak sisi. Pertumbuhannya tidak akan secepat tahun-tahun sebelumnya. Banyak hal yang menyebabkan perlambatan di sini, misalnya di industri pertambangan.

Banyaknya tekanan global membuat harga batu bara menurun. Selain itu, tuntutan pemerintah untuk membuat smelter ikut menurunkan aktivitas di dunia pertambangan, sehingga membuat industri jadi mengurangi produksinya. Penyewaan alat berat menjadi berkurang, transportasinya akan berkurang, dan penyerapan turunan lainnya juga akan berkurang. Hal ini membuat pinjaman terhadap perbankan ikut terpengaruh. Namun, untuk kredit konsumer dan kredit ritel, masih tetap akan bertumbuh dengan baik. Tumbuhnya kredit konsumer dan ritel ini karena banyaknya masyarakat yang ingin memiliki kendaraan atau rumah pribadi. Populasi warga yang tinggi membuat kredit konsumer dan ritel terus diminati. Bank-bank yang berkonsentrasi di lini usaha ini akan banyak meraup keuntungan. Selain itu, pertumbuhan yang terjadi di sektor tersebut akan mampu melebihi target bank sentral (yang) hanya diperkirakan tumbuh 15%-18%. Kredit konsumer dan ritel akan menjadi tren yang terus bertumbuh. Kredit ini sudah menjadi kebutuhan individual dan merupakan gaya hidup yang (akan) terus ada. Ada dampak regulasi terhadap penyaluran kredit? Untuk kredit korporasi, mungkin ada (pengaruhnya). Seperti penetapan UU (undang-undang) tentang mineral dan batu bara (minerba) yang baru saja dilakukan beberapa waktu lalu, pasti nanti akan ada dampaknya terhadap kredit korporasi di industri pertambangan dan industri-industri turunan lainnya. Berbeda dengan kredit konsumer. Penetapan batasan uang muka untuk kredit konsumer dan ritel tidak terlalu berpengaruh terhadap industri. Selalu ada orang yang ingin membeli kendaraan pertamanya atau rumah pertamanya. Orang-orang seperti ini yang akan mendorong pertumbuhan kredit konsumer dan ritel yang dimiliki pihak perbankan. Mereka tidak akan terhalang dengan aturan uang muka yang sudah ditetapkan pemerintah. Bagaimana penyaluran kredit di Bank Ekonomi? Kami fokus untuk menyalurkan kredit ke sektor korporasi. Korporasi yang kami maksud di sini adalah middle class corporate dan small and medium enterprise (SME). Bank Ekonomi bukan bank besar. Kami tidak akan mampu kalau harus main di luar fokus kerja yang sudah ditetapkan. Kredit pemilikan rumah (KPR), misalnya. Kami tidak menyediakan produk tersebut secara khusus. Namun, kalau ada nasabah kami yang meminta, akan kami berikan fasilitas tersebut. Sebelum bank ini diakuisisi oleh HSBC, tingkat loan to deposit ratio (LDR) kami hanya 38%. Namun, saat ini LDR yang kami catatkan sudah mencapai 88%. Bahkan, pernah suatu kali kami mencapai angka 92%. Bank Ekonomi sebelumnya memang bank yang sehat. Hanya saja, No. 111 Tahun XXXI Januari-Februari 2014 l

PROBANK

17

Profil

pengelolaannya masih secara kekeluargaan. Sampai akhirnya HSBC masuk, kami mulai meningkatkan penyaluran kredit. Tahun ini kami masih akan fokus untuk menggarap kredit di sektor korporasi dan SME. Penyebaran kredit kami juga cukup merata. Saat ini penyaluran kredit tertinggi kami ada di sektor food and beverages dengan porsi 8% dari total penyaluran kredit. Kemudian, disusul sektor steel sebesar 5%. Kalau dari sisi risk management, portofolio kredit kami tersebar dengan baik di berbagai industri. Jadi, kami tidak bergantung pada satu industri saja. Seperti apa pengembangan yang dilakukan Bank Ekonomi tahun ini? Sebenarnya kami tidak melakukan pengembangan yang signifikan. Kami masih menanti situasi ekonomi yang akan terjadi nanti. Wait and see saja kalau dari Bank Ekonomi. Intinya, kami masih mencoba berjalan prudent sambil menanti kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan serta tekanan likuiditas seperti apa yang akan terjadi nanti. Mengenai pemilihan umum (pemilu), apakah ada dampaknya? Tidak ada pengaruh yang berarti dari adanya pemilu pada tahun ini untuk penyaluran kredit konsumer dan ritel. Justru pengaruh pemilu ini akan terasa di ekonomi makro. Pemilu memang membawa sesuatu yang positif. Di lain sisi, pemilu juga merupakan salah satu kegiatan ekonomi, meskipun

tetap ada faktor ketidakpastian di sana. Namun, untuk saat ini, dampak pemilu masih positif dan bisa dinikmati industri. Terkait dengan kepengurusan di Perbanas, apa saja yang sudah dilakukan Bidang Pendidikan dan Pengembangan SDM? Banyak yang sudah dilakukan. Salah satunya, menghadapi tantangan untuk menyatukan semua kepentingan yang ada di dalam asosiasi. Hal ini dilakukan untuk ikut menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Kami harus terbuka dalam menghadapi semua itu. Menyiapkan SDM yang berkualitas untuk industri merupakan salah satu yang harus dilakukan. Saya mengharapkan, industri perbankan bisa mengambil SDM dari institusi yang sudah disiapkan, seperti Perbanas Institute. Seharusnya ada linkage yang jelas antara industri dan dunia pendidikan. Jadi, ada penyerapan tenaga kerja yang sudah disiapkan dari awal. Industri perbankan ini sangat terbuka. Semua ilmu—tidak hanya dari ilmu perbankan—bisa memasuki industri ini. Maka dari itu, saya ingin mengembalikan linkage antara lembaga pendidikan yang sudah disiapkan Perbanas dan industri untuk menghadapi MEA tadi. Sayangnya, Perbanas masih belum punya blue print mengenai SDM yang tepat untuk industri. Kami juga ingin menyatukan segala kekuatan yang ada di industri. Sinergi ini dilakukan untuk menguatkan industri dan tidak overlaping atau tumpang-tindih terhadap aturan yang sudah ada.n

Menjadi Suami dan Ayah “Rumahan” Bagi Endy Abdurrahman, Direktur Kredit dan Risiko Operasional Bank Ekonomi, berada di rumah saat libur adalah hal yang menyenangkan. Ia pun lebih memilih menjadi suami dan ayah “rumahan” saat libur akhir pekan—setelah lima hari dalam seminggu dihabiskannya di tempat kerja. Apalagi, pada hari kerja ia dan keluarganya sangat sulit berkomunikasi dan bercengkerama. “Pada hari kerja semuanya berada di luar rumah. Pulang ke rumah hanya untuk beristirahat,” tuturnya. Setiap Sabtu—seperti ada perjanjian tak tertulis antara ia dan keluarganya—pria yang puluhan tahun berkarier di HSBC ini menghabiskan waktu dengan putranya. Sementara, sang istri sibuk menemani putrinya. Dan, mereka pun berkumpul bersama pada hari Minggu. Makan dan nonton bersama adalah dua aktivitas yang biasanya dilakukan Endy dan keluarganya saat liburan di rumah. Anggota Pengurus Bidang Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Perbanas ini pun kerap kali “bercengkerama” dengan tanaman dan ikan koi peliharaannya untuk mengisi waktu liburnya. Melalui aktivitas-aktivitas tersebut, Endy mengaku bisa mendapatkan energi baru dan siap beraktivitas kembali. Sebelumnya Endy memang hobi bermain golf. Namun, karena mesti bangun pagi dan terjebak macet, Endy pun enggan menggeluti hobinya itu. “Pagi-pagi sekali saya sudah harus bangun dan mandi. Ditambah lagi, ketika pulang harus terjebak kemacetan. Jadi, tidak sebanding dengan apa yang mesti dilakukan,” ujarnya.

18

PROBANK

l


Sekilas Berita

Simpati untuk Korban Banjir Manado KMPP Perbanas memberikan bantuan untuk korban banjir di Sulawesi Utara. Selain untuk meringankan beban korban banjir, bantuan tersebut diharapkan dapat memulihkan kondisi pascabanjir.

H

ujan yang mengguyur sebagian wilayah di Tanah Air dalam kurun waktu Desember 2013 sampai dengan Januari 2014 telah mengakibatkan banjir di beberapa wilayah di Indonesia. Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang cukup menderita karena banjir. Empat daerah di provinsi tersebut, yaitu Manado, Tomohon, Minahasa Utara, dan Minahasa, mengalami kerusakan yang cukup parah akibat banjir bandang yang terjadi pada 15 Januari 2014. Kerugian akibat banjir yang melanda empat wilayah tersebut sebesar Rp1,8 triliun. Pemerintah Kota (Pemkot) Manado pun berkomitmen segera membersihkan sisa-sisa banjir. Hal tersebut mendapatkan respons dari industri perbankan. Komite Masyarakat Perbankan Peduli (KMPP)

Perbanas pada 10 Februari 2014 memberikan bantuan kepada korban banjir di Kelurahan Pinaesaan, Manado. Bantuan yang diberikan oleh Ferry A. Keintjem, Ketua Perbanas Sulawesi Utara dan Luctor Tapiheru diterima oleh Harley A.B. Mangindaan, Wakil Wali Kota Manado. Bantuan dari KMPP Perbanas tersebut berupa 20 unit mesin penghisap lumpur dan air Alcon, 200 unit tabung gas elpiji 3 kilogram, dan 1.600 potong pakaian pantas pakai. Bantuan tersebut diharapkan dapat memulihkan kondisi pascabanjir. Dalam sambutannya saat menerima rombongan dari KMPP Perbanas, Harley mengaku sangat mengapresiasi bantuan dari KMPP Perbanas . Harapannya, bantuan tersebut bisa membangkitkan kembali semangat warga masyarakat Manado yang mengalami musibah. n


PROBANK

19

Sekilas Berita

Dari Jakarta untuk Sinabung Salah satu misi Perbanas, yakni kebersamaan dan kepedulian, diwujudkan lembaga ini melalui kepedulian terhadap lingkungan. Salah satunya, dengan memberikan bantuan kepada korban bencana alam.

B

encana yang menimpa negeri ini dalam beberapa bulan terakhir mengusik nurani masyarakat perbankan di Tanah Air. Melalui Perbanas, para pelaku industri perbankan turut berperan meringankan beban korban bencana di beberapa wilayah Indonesia. Salah satu bencana yang berdampak cukup besar bagi masyarakat adalah erupsi Gunung Sinabung. Setelah cukup lama tak menunjukkan aktivitasnya, gunung yang terletak di Kabupaten Karo, Sumatera Utara ini mengalami erupsi pada September 2013. Hingga Februari 2014, Gunung Sinabung masih mengalami beberapa kali erupsi, meski terkadang kondisinya normal. Respons pertama dari industri perbankan diwakili Perbanas Sumatera Utara (Sumut), yakni dengan memberikan bantuan kepada korban erupsi Gunung Sinabung pada pengujung September 2013. Kemudian pada 15 Februari 2014, Komite Masyarakat Perbankan Peduli (KMPP) Perbanas juga menyampaikan partisipasinya melalui Pengurus Perbanas Sumut. Rombongan

20

PROBANK

l


Perbanas Sumut yang menyampaikan bantuan adalah Nita Ernawati, Ketua Perbanas Sumut; Ermaliana, Ketua Bidang Sosial dan Rohani; serta Alexander Tan, Surjono Lasimon, Thomas Cipta Kusuma, dan Perdamean Sipayung. Sumbangan dalam bentuk personal care (seperti selimut, pakaian olahraga) dan perlengkapan sekolah (seragam sekolah dan alat tulis) disampaikan kepada Pastor Ignasius Simbolon dan tim yang menangani posko di Lau Gumba yang berada sekitar Gereja Katolik St. Fransiskus Asisi Paroki Brastagi. Sebanyak 1.300 pengungsi yang ditampung di posko Lau Gumba adalah warga yang tempat tinggalnya berada di radius lima kilometer dari Gunung Sinabung. Menurut Nita, pemberian bantuan untuk pengungsi Gunung Sinabung ini sejalan dengan salah satu misi Perbanas, yakni kebersamaan dan kepedulian. Saat menyampaikan bantuan, Pengurus Perbanas Sumut membaur dengan pengungsi dan menikmati makan siang bersama. Segenap Pengurus Perbanas berharap, erupsi Gunung Sinabung segera berakhir dan pengungsi bisa kembali ke tempat tinggalnya untuk melakukan aktivitasnya.n

Perbanas Peduli Warga Sebagai bagian dari entitas nasional, KMPP Perbanas berkomitmen untuk berkontribusi aktual terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Wujud dari komitmen tersebut di antaranya pemberian bantuan kepada korban bencana dan pemberdayaan ekonomi.

T

erbentuknya Komite Masyarakat Perbankan Peduli (KMPP) Perbanas dilatarbelakangi oleh adanya komitmen dari para pelaku bisnis perbankan untuk berperilaku etis dan berkontribusi aktual demi mengembangkan pendidikan dan ekonomi masyarakat Indonesia yang terkena dampak bencana nasional. Kegiatan-kegiatan sosial dan pemberdayaan yang dilakukan KMPP Perbanas bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya di bidang pendidikan. Secara garis besar, kegiatan-kegiatan tersebut terbagi menjadi dua program kerja, yakni program jangka pendek dan jangka menengah-panjang. Salah satu contoh program jangka pendek yang sudah dilakukan KMPP Perbanas yaitu memberikan seminar edukasi perbankan untuk warga sekolah, baik guru maupun murid. Kegiatan ini dilanjutkan dengan memberikan pelatihan kepada calon pelatih untuk bisa melanjutkan program kerja organisasi.

Adapun program jangka menengah yang dilakukan organisasi ini yaitu memberikan kursus keterampilan di bidang tertentu terhadap masyarakat untuk bekal berwirausaha. Kegiatan-kegiatan tersebut di antaranya membatik, memasak, refleksi, dan usaha jamu. Dari kegiatan-kegiatan tersebut, tiap desa diharapkan bisa menjadi desa swadaya ekonomi. Sementara itu, program jangka panjang yang sudah dilakukan KMPP Perbanas yaitu pembangunan sekolah dasar. Sampai dengan saat ini, sudah ada lima sekolah dasar (SD) yang didirikan sejak 2006. Sekolah-sekolah tersebut adalah SDN Giwangan (Yogyakarta), SDN Kabregan (Bantul), SDN Kotesan (Klaten), SDN Panjalu (Ciamis), dan SDN Ngadirejo, (Bromo). Sebagai informasi, beberapa kegiatan lainnya yang sudah dilakukan KMPP Perbanas yaitu memberikan batuan tanggap darurat banjir Jakarta (Januari 2013 dan 2014), bantuan pascabencana banjir Manado (Februari 2014) dan bantuan bencana erupsi Gunung Sinabung (Februari 2014).n


PROBANK

21

Regulasi

Buka Cabang Makin Diperketat BI berupaya mendorong bank-bank umum syariah ke arah yang lebih berkualitas. Semangat itu diwujudkan melalui PBI Nomor 15/13/PBI/2013, yang di dalamnya termaktub implementasi GCG dan aturan pembukaan kantor.

B

ank Indonesia (BI) memberikan kenang-kenangan sebelum melepas tanggung jawab pengawasan industri perbankan ke tangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada awal 2014. Akhir tahun lalu BI meluncurkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 15/13/PBI/2013, yang merupakan perubahan atas PBI Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah. Perubahan atau penyempurnaan regulasi yang dimaksud meliputi beberapa poin, yakni terkait dengan soal tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance atau GCG); pembukaan kantor bank, baik di dalam maupun di luar negeri; hubungan bank umum syariah (BUS) dengan bank umum konvensional (BUK) yang masih berada dalam satu pemilik; dan pengaturan tentang pengangkatan eksekutif di bank yang bersangkutan. Apa sebenarnya yang menjadi alasan BI melakukan perubahan terhadap PBI tersebut? BI menggarisbawahi bahwa perubahan PBI tersebut semata-mata untuk meningkatkan implementasi GCG di industri perbankan syariah, termasuk meningkatkan akuntabilitas dan akurasi dalam laporan pejabat eksekutif bank yang bersangkutan dan jaringan kantor bank. BI berharap akan ada peningkatan efisiensi, juga

22

PROBANK

l


pengembangan di industri perbankan syariah. Terbitnya PBI perubahan tersebut juga merupakan upaya BI untuk menyelaraskannya dengan PBI Nomor 14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank dan PBI Nomor 14/12/PBI/2012 tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum. Sekilas, apa yang tertuang di dalam PBI hasil perubahan tersebut tak jauh berbeda dengan PBI sebelumnya. Namun, sejatinya BI telah mengubah beberapa pasal dalam PBI tersebut, termasuk menghapus dan menambahkan beberapa pasal baru, misalnya ayat 1 dalam pasal 8 yang dalam PBI perubahan ini kemudian dihapuskan. BI juga menambahkan satu ayat dalam pasal 8 ini, yakni ayat 4. Pasal 8 ini mengatur ketentuan pendirian bank. Masih ada beberapa pasal lain yang dirombak atau kalimatnya mengalami perubahan. Beberapa poin penting yang dimasukkan BI dalam PBI perubahan tersebut kemudian menjadi pembeda antara PBI baru dan PBI yang lama. Poin penting yang dimaksud di antaranya soal penambahan dan pengaturan jenis kantor bank, yaitu kantor wilayah dan kantor fungsional. BI juga memberikan penegasan mengenai ketentuan kerja sama antara bank dan BUK yang memiliki hubungan kepemilikan dengan bank dalam bentuk layanan syariah bank (LSB) dan jasa konsultasi. Dalam PBI perubahan tersebut BI juga menegaskan ketentuan pelaporan terkait dengan pejabat eksekutif dan pelaksanaan jaringan kantor bank. Yang semula dilakukan secara offline diubah menjadi secara online melalui laporan kantor pusat bank umum (LKPBU). Hal ini juga termasuk pelaporan kegiatan LSB. Terkait dengan pengangkatan dan penambahan pejabat eksekutif, BI mewajibkan bank untuk melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap calon pejabat eksekutif sebelum akhirnya diangkat. Analisis ini pun harus dibukukan menjadi sebuah dokumen.

Banyak pasal dalam PBI perubahan tersebut yang mengatur soal tata cara dan aturan terkait dengan pembukaan kantor cabang. Bahkan, 76 pasal yang terdapat dalam PBI tersebut rasa-rasanya sebagian besar mengulas soal seluk-beluk keberadaan kantor cabang bank. BI pun memberi penegasan bahwa pembukaan jaringan kantor bank selain wajib memenuhi ketentuan dalam PBI perubahan ini, wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam PBI Nomor 14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank. Jika melihat PBI perubahan tersebut secara utuh, sepertinya tak akan mudah lagi bagi bank untuk bisa membuka, menutup atau memindahkan kantor cabang mereka. Pasalnya, BI mewajibkan alasan terkait dengan hal tersebut dirangkum dalam sebuah analisis yang kemudian harus dimasukkan dalam rencana bisnis bank (RBB). Laporan tersebut setidaknya harus mencantumkan analisis kondisi keuangan, kesesuaian dengan strategi bisnis, dan dampak terhadap proyeksi keuangan. Kemudian, harus juga dicantumkan mekanisme pengawasan dan penilaian kinerja kantor bank. Tak luput, bank harus memasukkan analisis menyeluruh mereka yang mencakup kondisi perekonomian nasional, analisis risiko, dan analisis keuangan. Nah, untuk membuka atau menambah kantor cabang baru, bank juga dituntut untuk mempertimbangkan aspek-aspek lain, misalnya tentang kesiapan sumber daya manusia (SDM), kesiapan teknologi, dan sarana penunjang lainnya. Semua

prasyarat tersebut harus dicantumkan oleh bank dalam RBB. Sebagai pemberi izin, BI tentu memiliki kewenangan, apakah pembukaan kantor atau penambahan cabang baru tersebut akan disetujui atau tidak. Sebelum mengetuk palu, BI akan melihat berbagai pertimbangan, di antaranya aspek mikro, yakni individual bank. Selain itu, aspek makro, yang meliputi stabilitas sistem keuangan dan keselarasan dengan pembangunan ekonomi nasional. Dalam hal ini juga mencakup upaya pengembangan ekonomi daerah, perluasan lapangan kerja, dan kesesuaian dengan prioritas sektor pembangunan. Perluasan akses keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan produktif (financial inclusion) dan keberpihakan pada kepentingan nasional juga menjadi bahan pertimbangan. Apabila semua aspek yang menjadi bahan pertimbangan BI dalam menyetujui pembukaan kantor tersebut tidak terpenuhi atau belum maksimal, BI berhak untuk menolak rencana bank dalam pembukaan kantor baru. Ada kemungkinan pula BI hanya akan meminta bank terkait untuk menunda rencananya. Terlebih jika di dalam proses tersebut kemudian terjadi hal-hal lain yang tidak diinginkan, misalnya penurunan tingkat kesehatan bank yang bersangkutan, peningkatan profil risiko, ataupun terjadi penurunan performa (kondisi) keuangan bank yang bersangkutan. Intinya, melalui kebijakan tersebut, BI menginginkan tata kelola bank syariah makin baik. Alhasil, pertumbuhan bisnis bank syariah bisa dijaga secara berkesinambungan.n

PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk. Sesuai Pasal 6 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2008, dengan ini PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, NPWP : 01.567.489.8-073.000 Mengumumkan Piutang Yang Nyata-NyataTidak Dapat Ditagih sebagai berikut : Tahun 2013: Rp188.555.007.352,Rincian Daftar Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih adalah sebagaimana tercatat di Bank dan akan diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat bersamaan dengan SPT Tahunan PPh Badan 2013 sebagai lampiran.


PROBANK

23

Wacana

Berharap pada Biro Kredit Swasta Indonesia akan segera memiliki biro kredit swasta. Sejak beberapa waktu lalu pelaku perbankan telah berinisiatif untuk membentuk biro kredit tersebut. Semoga berjalan mulus.

B

eberapa waktu lalu, Perbanas Bidang Teknologi diberi tanggung jawab untuk mengembangkan biro kredit swasta. Perbanas dan tentunya industri perbankan di Tanah Air saat ini memang tengah intens menggodok pembentukan biro kredit swasta atau disebut juga Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP) dengan menggandeng Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tujuan pembentukan biro kredit swasta atau LPIP sangat bagus. Dalam realisasinya nanti, independensi perbankan atau industri yang mengelola dan memakainya jadi lebih kuat. Secara nasional, itu akan menunjukkan bahwa industri perbankan sudah lengkap. Kresno Sediarsi, Ketua Bidang Teknologi Perbanas, berharap, lembaga tersebut bisa beroperasi tahun ini. “Saya sih ingin secepatnya. Ya, mudah-mudahan bisa tahun ini. Namun, kami ingin biro ini tidak hanya dikembangkan oleh asosiasi perbankan, tapi juga industri lainnya, seperti asosiasi perusahaan pembiayaan dan asuransi. Dengan makin banyaknya (asosiasi) yang bersinergi, tentunya akan makin efektif dan efisien,” terangnya.

24

PROBANK

l


Sementara itu, menurut Sani Eka Duta, Asisten Direktur Departemen Pengelola Kepatuhan Laporan BI, bisnis biro kredit di Indonesia masih jauh tertinggal bila dibandingkan dengan negara tetangga. Di negara-negara tetangga biro kredit sudah ada sejak beberapa tahun lalu. “Bandingkan saja dengan negara ASEAN (Association of Southeast Asian Nations). Ternyata, Malaysia sudah melakukan bisnis ini sejak 1990, sedangkan kita baru pada 2014,” ujar Sani Eka di Hotel Le Meridien, Jakarta seperti dikutip www.infobanknews.com. Selama ini biro kredit hanya mencakup industri keuangan, seperti perusahaan pembiayaan (multifinance) dan bank perkreditan rakyat (BPR). Keberadaan biro kredit swasta tentu sangat berguna bagi industri pembiayaan dan masyarakat umum. Karena itu, PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) pun kini tengah mengincar bisnis ini. Pihak Pefindo menilai, biro kredit memiliki beberapa manfaat bagi perusahaan pembiayaan yang menjadi anggota Biro Kredit Pefindo. Salah satunya, mereka bisa melihat credit scoring nasabah. Dengan mengetahui risiko calon nasabah, perusahaan pembiayaan dianggap lebih efisien dalam proses analisis pembiayaannya. Menurut Kresno, biro kredit swasta ke depan bisa dikembangkan menjadi lembaga rating. Informasinya tak hanya dalam bentuk kuantitatif perkreditan, tapi juga kuantitatif nonperkreditan. Ada juga yang berbentuk data kualitatif. “Contohnya, saat ini yang ada di SID hanya limit dan kolektibilitas kredit semata. Nanti akan dikembangkan, ada data pembayaran listrik dan telepon. Dengan demikian, pengembangan bisnis bank makin akurat,” ungkapnya. Selain unsur bisnis, pengelolaan LPIP tentu harus mengadopsi mekanisme perlindungan konsumen secara baik. Hal itu juga terkait erat dengan aturan yang diterbitkan BI melalui Surat Edaran (SE) Ekstern mengenai LPIP. SE tersebut menyatakan bahwa LPIP khusus mengelola data individu atau seseorang mengenai historis kreditnya. Dengan demikian, data nasabah atau debitor boleh dikeluarkan LPIP bila bank memintanya untuk keperluan kredit calon debitor. Jika akses data tidak sesuai dengan pembentukannya, seperti pencairan kredit, bank tersebut berpotensi terkena denda hingga Rp50 juta per data (debitor). Terkait dengan hal itu, LPIP harus

memiliki mekanisme perlindungan konsumen. Tak hanya itu, LPIP juga wajib menjaga kerahasiaan, keamanan, dan kualitas data yang dikelolanya. Sejauh ini BI telah berupaya menjaga agar data yang dikelola LPIP tidak sampai ke luar negeri. Karena itu, data hanya boleh diakses jika konsumen berada di wilayah Indonesia. Bahkan, server untuk pengelolaan data oleh LPIP pun harus berada di wilayah Indonesia. Intinya, data-data yang dikeluarkan biro kredit swasta atau LPIP hanya untuk kegiatan intermediary perbankan, yakni penyaluran kredit, dan nantinya untuk lembaga keuangan nonbank juga. Data-data tersebut jangan sampai disalahgunakan. Pasalnya, hingga saat ini, masih banyak terjadi penyalahgunaan data nasabah bank oleh beberapa pelaku usaha. Bahkan, konon data-data tersebut diperjualbelikan secara ilegal oleh para oknum. Pembentukan dan pengelolaan biro kredit secara tepat diharapkan dapat mengurangi dan mencegah terjadinya kredit macet. Dengan demikian, tingkat kesehatan bank makin meningkat dan penyaluran kredit pun kian tepat. Ada Dua Pengajuan Izin Prospek bisnis biro kredit cukup menjanjikan. Direktur Informasi Perbankan OJK, Dany G. Idat, menyatakan, sejak awal 2014 sudah ada dua perusahaan yang mengajukan perizinan kepada OJK. Menurutnya, kedua biro kredit swasta

ini diharapkan dapat menghimpun dan mengolah data perkreditan dari berbagai sumber yang bermanfaat untuk lembaga keuangan. “Keduanya perusahaan lokal yang bergerak di sektor teknologi informasi (TI),” ujarnya Saat ini data perkreditan berada di bawah wewenang BI. Namun, data tersebut hanya berupa data dasar yang dimiliki perbankan dan dihimpun secara mentah oleh BI. Sehingga, tidak ada nilai lebih yang bisa diperoleh lembaga keuangan dari data tersebut. Oleh karena itu, data biro kredit swasta atau LPIP diperlukan untuk memperoleh informasi yang akurat dan mendalam tentang calon debitor. Untuk mendapatkan data tersebut, lembaga keuangan yang menjadi anggota satu LPIP akan dibebankan biaya. “Data yang ada selama ini hanya sebatas data kredit. Kalau di LPIP ada data (pembayaran tagihan) listriknya, telepon, karena data yang dihimpun LPIP berasal dari banyak perusahaan, tidak hanya lembaga keuangan,” paparnya. Sebagai informasi, pendirian LPIP sendiri berbasis hukum peraturan BI (PBI) mengenai LPIP. OJK menilai, aturan ini sudah cukup sempurna. Jadi, belum ada hal yang perlu diperbaiki dari aturan tersebut. Namun, nantinya akan ada penambahan, yakni aturan tentang fee untuk transaksi yang dilakukan. Dalam pelaksanaannya, OJK juga akan bekerja sama dengan BI agar bisa mengembangkan LPIP yang andal dan aman. n

PIUTANG YANG NYATA – NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH PT BANK PANIN SYARIAH Tbk Sesuai pasal 6 ayat 1 huruf h Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 105/PMK.03/2009 berikut perubahannya, dengan ini PT Bank Panin Syariah Tbk mengumumkan Piutang Yang Nyata – Nyata Tidak Dapat Ditagih, sebagai berikut :

Tahun 2013 = Rp. 9.720.025.168,00 Rincian Daftar Piutang Yang Nyata – Nyata Tidak Dapat Ditagih sebagaimana tercatat di PT Bank Panin Syariah Tbk, akan diserahkan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat, Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Barat, sebagai lampiran SPT Tahunan PPh Badan.


PROBANK

25

Internasional

Mencari Celah di FATCA Keterhubungan dan keterkaitan ekonomi global mengharuskan pemerintah bisa mencermati setiap kebijakan yang berlaku. Salah satunya, FATCA. Jika tidak bisa mendorong kepentingan nasional dan asas resiprokal, FATCA hanya akan memberikan efek negatif.

B

anyak kebijakan yang berlaku global, baik secara bilateral maupun multilateral, berdampak negatif pada perekonomian Indonesia. Salah satunya, kebijakan The Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Ketentuan yang dirilis pemerintah Amerika Serikat (AS) pada 2010 itu berdampak negatif pada industri keuangan dan nonkeuangan di negeri ini. FATCA sejatinya akan mulai diberlakukan per 1 Januari 2014. Namun, berdasarkan informasi dari Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, pada Juli 2013, US Treasury bersama Internal Revenue Service (IRS) mengumumkan penundaan implementasi FATCA untuk kurun waktu enam bulan. Dengan demikian, FATCA akan mulai diterapkan pada 1 Juli 2014. Terbitnya kebijakan FATCA dilatarbelakangi oleh kebutuhan pemerintah AS untuk mengurangi penggelapan pajak warga negaranya, dan tentu saja efeknya ialah meningkatkan pendapatan negara melalui pajak. FATCA diharapkan mampu menjadi instrumen pemerintah AS untuk memaksimalkan pendapatan melalui pembayaran pajak warga negaranya yang berdomisili di negara lain, termasuk Indonesia. Melalui penerapan FATCA, IRS memproyeksikan, pendapatan pajak akan meningkat sekitar US$8,7 miliar dalam 10 tahun ke depan. Asumsinya diperoleh melalui perkiraan warga negara AS yang berada di luar negeri—saat ini hanya

26

PROBANK

l


sekitar 7% dari 7 juta warga AS yang tinggal atau bekerja di luar AS yang mengajukan pembayaran pajak kepada pemerintah AS. Selain itu, pemerintah AS membutuhkan data mengenai aset warganya yang berada di luar negeri. Nah, salah satu upaya yang dilakukan ialah dengan menerbitkan kebijakan FATCA. Melalui FATCA, pemerintah AS mengharuskan foreign financial institution (FFI) dan nonfinancial foreign entities (NFFE) tertentu melakukan sebuah perjanjian dengan IRS. Perjanjian tersebut berupa kesepakatan kewajiban FFI dan NFFE terhadap IRS untuk mengidentifikasi rekening milik warga negara AS, memberikan informasi mengenai rekening tersebut, dan memberikan informasi mengenai warga negara AS yang memiliki rekening atas perusahaan asing (umumnya lebih dari 10%). Bila perjanjian tersebut tidak dilakukan, IRS akan mengenakan 30% withholding tax terhadap FFI dan NFFE atas penerimaan mereka dari investasi di AS. Hingga saat ini, ada beberapa negara yang sudah menandatangani perjanjian untuk menerapkan kebijakan FATCA, seperti Prancis, Italia, Inggris, Spanyol, dan Jerman. Mereka adalah lima negara pertama yang menandatangani FATCA intergovernmental agreement. Karena perjanjian dilakukan secara bilateral, ada kemungkinan terjadi kesepakatan yang berbeda dalam perjanjian bilateral tiap-tiap negara dengan pemerintah AS. Sementara itu, sebagian negara lainnya agak lambat merespons FATCA. Ada beberapa negara yang masih dalam proses memulai tahap perundingan, seperti Argentina, Australia, Malaysia, Singapura, Brasil, dan New Zealand. Di wilayah Timur Tengah dan Afrika serta negara-negara yang tidak menerapkan pajak pada penduduknya, mereka cenderung menentang kebijakan FATCA. Dalam realisasinya, penerapan FATCA tentu saja akan memberikan implikasi yang luas, seperti pada aspek operasional dan hukum. Pada aspek operasional, ketentuan tersebut menyebabkan FFI mesti melakukan penyesuaian dalam beberapa hal. Antara lain, memodifikasi sistem internal, kerangka kerja pengendalian, serta sistem dan prosedur dalam proses penerapan kepatuhan ketentuan FATCA. Sebagai konsekuensinya, penyesuaian tersebut tentu akan menyita waktu dan menelan biaya. Implementasi ketentuan

FATCA juga akan memengaruhi operasional multinational corporations (MNCs), terutama dalam hal tambahan dokumentasi dan perlunya proses verifikasi untuk mendukung penerapan tata kelola yang terkait dengan pelaksanaan aturan FATCA. Sedangkan, pada aspek hukum, ketentuan ini berpotensi bertentangan dengan undang-undang (UU) kerahasiaan bank di tiap-tiap negara. Ketentuan ini kemungkinan juga dapat menimbulkan beban baru bagi para investor AS di negaranegara yang telah melakukan perjanjian dengan IRS karena harus menanggung pajak ganda (double taxation). Selain itu, aturan ini dapat memicu permasalahan terhadap hak privacy warga negara AS, terutama yang memiliki dual citizenship. Hal senada disampaikan Mulya Siregar, Asisten Gubernur Bank Indonesia (BI). Menurutnya implikasi FATCA bagi perbankan Indonesia akan bersinggungan dengan aspek hukum dan investasi. Pasalnya, FATCA besar kemungkinan bakal berbenturan dengan penerapan prinsip kerahasiaan bank sebagaimana diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan). Hingga Desember 2013, menurut Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, pemerintah Indonesia dan FFI di Indonesia belum membentuk perjanjian FATCA dengan AS. Namun, mengingat batas waktu yang kian dekat, Indonesia perlu mengambil keputusan.

Bagi FFI di Indonesia, ada dua opsi mengenai FATCA yang bisa diambil, yakni menjalankan atau tidak menjalankan. Jika memutuskan untuk menjalankan kesepakatan FATCA, FFI di Indonesia wajib menyerahkan data-data pemilik dana dari AS kepada pemerintah AS. Namun, jika menolak menjalankan FATCA, secara otomatis FFI di Indonesia akan terkena risiko berupa pemotongan pajak sebesar 30% atas setiap dana yang ditransfer dari AS. Sementara, pemerintah Indonesia yang bertindak sebagai regulator memiliki kewenangan untuk menentukan model penerapan FATCA, misalnya memberi izin kepada setiap FFI untuk secara mandiri membuat perjanjian dengan IRS. Atau, pemerintah membuat kebijakan bilateral dengan pemerintah AS terkait dengan penyampaian laporan untuk FATCA. Jika Indonesia menyetujui FATCA, seperti apa pun model penerapan penyampaian laporannya, tetap dibutuhkan koordinasi di antara berbagai pihak, mulai dari institusi keuangan hingga pemerintah sebagai otoritas. Sumber daya manusia (SDM) yang memahami sistem FATCA, infrastruktur hukum, dan aturan pelaksanaannya pun wajib disediakan. Hal yang paling penting ialah mencermati kebijakan yang berlaku dan mencari celah untuk mendorong kepentingan nasional. Itu bisa dilakukan dengan mengajukan pelbagai persyaratan dalam perjanjian yang nantinya akan disepakati. Atau, sebisa mungkin ketentuan itu diberlakukan secara multilateral, mengingat setiap negara akan mementingkan kepentingan ekonomi domestiknya, termasuk AS.n

PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH PT BANK SYARIAH MANDIRI Sesuai Pasal 6, ayat (1), Huruf h UU PPh No.36 Tahun 2008, dengan ini PT Bank Syariah Mandiri mengumumkan Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih Tahun 2013 sebagai berikut: Tahun 2013

Rp717.327.771.047

Rincian Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih adalah sebagaimana tercatat di Bank dan diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak Besar Empat, bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan sebagai Lampiran.


PROBANK

27

PIUTANG YANG NYATA – NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk.

Sesuai pasal 6 ayat 1 huruf h UU PPh Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 105//PMK.03/2009 berikut perubahannya, dengan ini PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. mengumumkan Piutang Yang Nyata – Nyata Tidak Dapat Ditagih, sebagai berikut : Tahun 2013 = Rp. 323,436,697,025.11 Rincian Daftar Piutang Yang Nyata – Nyata Tidak Dapat ditagih adalah sebagaimana tercatat di Bank dan akan diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa, bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan sebagai lampiran.

28

PROBANK

l


Sepanjang 2013 perekonomian

Recommend Documents