SEMUA ANAK MAKASSAR BERHAK PUNYA AKTA KELAHIRAN PENINGKATKAN KELEMBAGAAN URUSAN PEREMPUAN DAN ANAK MENABUNG IKAN DI LUBUK LARANGAN

No. 130 Oktober - November 2016

www.bakti.or.id

SEMUA ANAK MAKASSAR BERHAK PUNYA AKTA KELAHIRAN PENINGKATKAN KELEMBAGAAN URUSAN PEREMPUAN DAN ANAK MENABUNG IKAN DI LUBUK LARANGAN

Daftar Isi Oktober - November 2016

22

Anak Makassar Berhak 1 Semua Punya Akta Kelahiran Oleh Mugniar Marakarma

6

Praktik Cerdas Secercah Harapan Anak-anak Doreng Dengan "Mior Dadin”

Oleh BCC Oleh Syaifullah

25

Australia Awards, Sustainable Tourism For Regional Growth: Jembatan Kerja Sama Generasi Indonesia dalam Pariwisata Oleh Wendi Sazali

27

MCA-Indonesia 29 11 Proyek Pengelolaan Pengetahuan Hijau

Melibatkan Sektor Swasta dalam Gerakan Kembali Bersekolah

A la BCC

MCA-Indonesia Menabung Ikan di Lubuk Larangan

Oleh Syaifullah

Oleh Syaifullah

35

Hutan Alam Papalia di Desa Wolasi, Potensi Wisata Alam Kecamatan Wolasi Kabupaten Konawe Selatan

Mati Sia-Sia: Kegagalan Sistem Kesehatan di Papua (Bagian 3) Oleh Bobby Anderson

39 40 41

Oleh Hendra Gunawan, Imran Tumora, John Roy Sirait, Heru T. Maulana, Horas Napitupulu

17

Peningkatkan Kelembagaan Urusan Perempuan dan Anak Oleh Ibrahim Fattah & M. Ghufran H. Kordi K.

MCA-Indonesia 9 Pelatihan Pra Tugas Pendamping Desa

13

No. 130

Advokasi Kebijakan Publik Yang Feminis (Bagian 3) Oleh Lusia Palulungan & M. Ghufran H. Kordi K.

Update BatukarInfo Kegiatan BaKTI Info Buku

Foto Cover : Yusuf Achmad

RESULT-BASED MANAGEMENT Asia Training & Consultancy

13-16 DECEMBER 2016 REGISTER NOW VIA [email protected]

Management solution for a better world Biarkan kami membantu anda untuk meningkatkan performa pribadi dan organisasi anda Ikuti pelatihan-pelatihan atau gunakan jasa-jasa konsultansi dan pembinaan kami!

NOVEMBER

DESEMBER

07 - 11 NOVEMBER MANAJEMEN BERBASIS HASIL 21 - 25 NOVEMBER MANAJEMEN SUMBER DAYA

29 NOV - 03 DEC KEPEMIMPINAN & MANAJEMEN SDM 14 - 16 DESEMBER PENULISAN PROPOSAL

HUBUNGI KAMI UNTUK INFORMASI TENTANG DISKON ATAU SPECIAL OFFERS: JL. BYPASS NGIRAH RAI 379, SANUR, BALI +62-361-287-020 [email protected] WWW.MDF.NL

Editor M. YUSRAN LAITUPA

www.bakti.or.id

VICTORIA NGANTUNG SYAIFULLAH Suara Forum KTI ZUSANNA GOSAL ITA MASITA IBNU Events at BaKTI SHERLY HEUMASSE

Website ADITYA RAKHMAT Smart Practices & Info Book SUMARNI ARIANTO Database & Sirkulasi A. RINI INDAYANI Design & Layout Editor Foto ICHSAN DJUNAED

Redaksi

Jl. H.A. Mappanyukki No. 32 Makassar 90125, Sulawesi Selatan - Indonesia Telp. +62 411 832228, 833383 Fax +62 411 852146 Email [email protected] atau [email protected] SMS BaKTINews 0813 4063 4999, 0815 4323 1888, 0878 4000 0201 Facebook www.facebook.com/yayasanbakti Twitter @InfoBaKTI

BaKTINews adalah media pertukaran pengetahuan tentang pembangunan di Kawasan Timur lndonesia. Tujuan BaKTINews adalah mempromosikan praktik cerdas pembangunan dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia agar dapat diketahui oleh khalayak luas dan menginspirasi pelaku pembangunan di berbagai daerah dalam upaya menjawab berbagai tantangan pembangunan. BaKTINews terbit setiap bulan dalam dua bahasa, Indonesia dan lnggris, untuk memudahkan pembaca dalam mendapatkan informasi pembangunan dari Kawasan Timur Indonesia. BaKTINews disirkulasi melalui pos kepada pembaca dengan target utama adalah para pelaku pembangunan yang berdomisili di daerah kepulauan dan daerah terpencil. Tidak dikenakan biaya apapun untuk berlangganan BaKTINews agar lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses informasi pembangunan melalui majalah ini. Selain dalam bentuk cetak, BaKTINews juga dapat diakses di website BaKTI: www.bakti.or.id dan dikirimkan melalui email kepada pelanggan yang dapat mengakses internet. BaKTINews dikelola oleh Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI). Seluruh artikel BaKTINews adalah kontribusi sukarela para pelaku pembangunan dari berbagai kalangan dan daerah yang ingin berbagi pengetahuan dengan khalayak luas.

BERKONTRIBUSI UNTUK BaKTINews Contributing to BaKTINews BaKTINews menerima artikel tentang kemajuan pembangunan, pembelajaran dari suatu kegiatan, praktik cerdas pembangunan, hasil-hasil penelitian yang dapat diaplikasikan, dan teknologi tepat guna dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua). Panjang artikel adalah 1.000 - 1.100 kata,menggunakan Bahasa Indonesia maupun lnggris, ditulis dengan gaya populer. Foto-foto penunjang artikel sangat dibutuhkan. Tim editor BaKTINews akan melakukan edit terhadap setiap artikel yang akan dimuat untuk kesesuaian tempat dan gaya bahasa. Redaksi BaKTINews tidak memberikan imbalan kepada penulis untuk setiap artikel yang dimuat. BaKTINews accepts articles about development programs, lessons learnt from an activity, development smart practices, research results that can be applied, and applied technology from different stakeholders and regions in eastern Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, and Papua). Articles should be 1,000-1, 100 words, in either Indonesian or English, and written in a popular style.

BaKTINews is a knowledge exchange media platform for development issues in eastern Indonesia. BaKTINews aims to promote development smart practices from different regions in eastern Indonesia so that the practices become known to a wider audience and inspire development stakeholders in other regions in their efforts to answer development challenges. BaKTINews is published monthly in two languages, Indonesian and English, to facilitate readers who don't understand indonesian to gain a better understanding of development in eastern Indonesia. BaKTINews is sent by post to readers and rhe main target is development stakeholders living in isolated regions and island regions. BaKTINews is provided free of charge so the development community can access relevant development information easily. BaKTINews is also provided in an electronic version that can be accessed on www.bakti.or.id and can be sent electronically to subscribers with internet access. BaKTINews is managed by the Eastern Indonesia Knowledge Exchange (BaKTI). All articles are contributed voluntarily by development stakeholders from different areas in eastern Indonesia who wish to share their information with a wider audience.

Articles should also be sent with photos that illustrate the article. The editors of BaKTINews will edit every article for reasons of space and style. BaKTINews does not provide payment to writers for articles.

MENJADI PELANGGAN BaKTINews Subscribing to BaKTINews Untuk berlangganan BaKTINews, silahkan mengirimkan data diri anda (organisasi, posisi, nomor HP, alamat email) lengkap dengan alamat lengkap yang disertai dengan kode pos melalui email [email protected]. Bagi yang berdomisili di Makassar, Anda dapat mengambil BaKTINews di Display Corner Gedung BaKTI pada setiap hari kerja. To subscribe to BaKTINews please send us your full contacts details (including organization. position, HP number and email address) with full postal address to [email protected]. For those living in Makassar, please stop by the BaKTI office and pick up your copy from the display corner from Monday to Friday.

BaKTINEWS DITERBITKAN OLEH YAYASAN BaKTI DENGAN DUKUNGAN AKTIVITAS PENGETAHUAN HIJAU BAGIAN DARI PROYEK KEMAKMURAN HIJAU MCA-INDONESIA/BaKTINEWS IS PUBLISHED BY THE BaKTI FOUNDATION WITH SUPPORT FROM GREEN KNOWLEDGE ACTIVITY AS PART OF THE GREEN PROSPERITY PROJECT MCA-INDONESIA

Foto: Arafah

PERTEMUAN KOORDINASI DAN PENGUMPULAN DATA PENCATATAN KELAHIRAN BAGI ANAK-ANAK RENTAN DI KOTA MAKASSAR

SEMUA ANAK MAKASSAR BERHAK PUNYA AKTA KELAHIRAN 1

BaKTINews


Oleh Mugniar Marakarma

A

da satu jenis dokumen yang mutlak d i b u t u h k a n a n a k- a n a k s e ko l a h . Dokumen itu bernama akta kelahiran. Di sekolah-sekolah negeri, bahkan hampir tiap tahun para siswanya harus menyetor foto kopi akta kelahiran kepada wali kelas mereka. Akta kelahiran juga merupakan implementasi pemenuhan hak anak, yaitu hak hidup. Dalam hal ini hak mendapatkan identitas diri dan status kewarganegaraan. Nanti akan berkaitan dengan h a k- h a k l a i n s e p e r t i h a k m e n d a pat ka n perlindungan dan hak tumbuh kembang. Untuk anak-anak yang orang tuanya peduli, hal ini tidaklah sulit. Tetapi tidak demikian bagi anak-anak rentan, seperti anak jalanan, anak penderita kusta, anak yang sedang berhadapan dengan hukum, dan anak yang tinggal di panti asuhan. Penghalang mereka untuk bersekolah dengan normal adalah ketiadaan akta kelahiran. Tak Ada Akta Kelahiran = Bukan Warga Negara? Kenyataan menyedihkan lainnya terkait ketiadaan akta kelahiran adalah, dalam sistem peradilan pidana, anak yang tidak memiliki akta kelahiran diperlakukan seperti orang dewasa. Adanya akta kelahiran diperlukan agar anak tetap diperlakukan sebagai anak-anak bukannya sebagai orang dewasa. Juga memungkinkan a d a nya p e r t i m b a n ga n a l t e r n at i f u nt u k penahanan pra sidang, perlakuan yang berbeda selama persidangan, serta hukuman alternatif jika anak terbukti bersalah. Selain itu, untuk urusan hukum waris dan pekerjaan, kelak akta kelahiran sangat dibutuhkan anak Indonesia. BaKTINews

Di sisi lain, pada tahun 2015, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dinas DUKCAPIL) telah merealisasikan 37. 867 akta kelahiran. Tahun ini, 42.500 akta kelahiran menjadi targetnya. Pencatatan kelahiran rutin dilakukan Dinas DUKCAPIL termasuk melalui mobile unit yang menargetkan warga kelurahan. Dalam rangka hal-hal tersebut di atas, BaKTI bersama Unicef dan Pemerintah Kota Makassar mengadakan Pertemuan Koordinasi dan Pengumpulan Data Pencatatan Kelahiran Bagi Anak-Anak Rentan di Kota Makassar pada tanggal 17 – 18 Oktober 2016 di Hotel Jolin. Pertemuan ini dihadiri oleh kurang lebih 20 orang yang berasal dari dinas terkait seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Sosial, dan Kelurahan Balang Baru. Selain itu, peserta juga berasal dari YPAC (Yayasan Pembinaan Anak Cacat), HWDI (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia), PPDI (Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia), Permata (Perhimpunan Mandiri Kusta), Kompleks Kusta Jongaya, KPD (Kelompok Penyandang Disabilitas) eks kusta Tamalanrea, dan Forum LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak). Tujuan penyelenggaraan kegiatan ini adalah untuk mengembangkan model intervensi untuk agar memastikan anak-anak rentan tersebut terdaftar. Inisiatif ini merupakan kelanjutan dari kegiatan mobile unit pencatatan kelahiran yang dilakukan sebelumnya melalui kelurahan/ kecamatan. Intervensi selanjutnya akan fokus pada mobile unit untuk memproses pencatatan kelahiran untuk kelompok rentan ini. Mobile unit akan mengunjungi: Lapas Makassar untuk orang tua dan anak-anak dalam tahanan, Dangko (Kelurahan Balangbaru) dan Tamalanrea (daerah di mana orang tua dengan kusta terkonsentrasi), dan kantor kecamatan untuk anak-anak yang tinggal di Panti Asuhan yang belum terdaftar secara legal. Ibu Amelia Tristiana (Ibu Tria) – Child Protection Specialist Unicef pada awal kegiatan menyampaikan bahwa secara keseluruhan, di antara 30% kelompok rumah tangga termiskin ditemukan 36% dari perempuan berusia 19-29 yang memiliki akta kelahiran menyelesaikan 12 tahun pendidikan dibandingkan dengan hanya 10% dari mereka yang tidak memiliki akta kelahiran. No. 130 Oktober - November 2016

2

Foto: Arafah

Ditemukan pula 9 dari setiap 10 perkawinan usia anak melibatkan anak perempuan dan lakilaki yang tidak memiliki akta kelahiran. Peristiwa ini meningkat hampir 100% untuk 30% kelompok yang berada dalam rumah tangga termiskin. Baseline study yang dilakukan AIPJ (Australia Indonesia Partnership for Justice) menemukan bahwa 9% dari anak perempuan dari kelompok rumah tangga termiskin tersebut menikah di bawah usia 16. Tak satu pun dari gadis-gadis ini memiliki akta kelahiran. Di antara gadis gadis ini tidak ada yang menyelesaikan 12 tahun pendidikan wajibnya. Namun data tersebut tidak ditemukan pada kelompok anak laki-laki yang menunjukkan adanya ketimpangan gender pada angka 30%. Salah satu permasalahan adalah letak Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang terletak di perbatasan Kota Makassar dengan Kabupaten Gowa. Transportasi umum tidak selalu ramah kepada kelompok seperti mantan atau penderita kusta dan penyandang disabilitas. Kelompokkelompok ini memerlukan perhatian khusus untuk agar bisa mengakses pembuatan akta kelahiran dengan mudah. Dan satu lagi, orang tua yang berada di tahanan kemungkinan tidak mencatatkan akta kelahiran anak-anak mereka. Mereka pun perlu mendapatkan perhatian khusus. Sayangnya pada pertemuan kali ini tidak hadir wakil dari Rutan dan Lapas.

3

BaKTINews

Pertemuan koordinasi ini dipandu oleh Ibu Sri Wahyuningsih dari ICJ (Institute of Community Justice). Pada hari pertama, Ibu Sri memandu para p es e r t a u nt u k m e n g i d e nt i f i ka s i fa k to r penghambat pengurusan akta kelahiran bagi anak rentan, potensi pengurusannya, dan alur komunikasi yang efektif dalam mengurusnya. Ibu Sri juga menekankan pentingnya berkoordinasi dalam dua hari ini untuk menemukan mekanisme yang tepat untuk anak rentan dan membuat format pendataannya. Saat diskusi, terungkap 6 hal yang menghambat pembuatan akta kelahiran pada anak-anak rentan: orang tua menikah secara siri, tidak memahami pentingnya akta kelahiran, kurangnya informasi, jarak ke kantor Catatan Sipil jauh, akses disabilitas yang sulit, dan adanya anak-anak panti asuhan yang berasal dari daerah tidak memiliki akta kelahiran karena hanya dititip sekolah sampai bangku SMA. Ibu Andriani, Kepala Seksi (Kasi) Kelahiran Terlambat, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, langsung menanggapi. Terkait kenyataan bahwa masyarakat sering kali tidak bisa mengurus akta kelahirannya karena tidak adanya surat nikah, sekarang hal tersebut bukan hambatan lagi. Dinas Dukcapil bisa membuatkan akta kelahiran anak meski berbekal surat keterangan nikah dari imam (bagi yang muslim) atau keterangan nikah dari rumah No. 130 Oktober - November 2016

Foto: Arafah

ibadah yang bersangkutan saja. Demikian pula bagi orang tua yang nikah isbath atau nikah massal. Namun, proses tersebut harus disertakan SPTJM (Surat Pertanggungjawaban Mutlak) kebenaran data suami-istri yag ditandatangani oleh dua orang saksi bahwa mereka benar-benar pasangan suami istri. Permendagri nomor 9 tahun 2012 untuk percepatan cakupan akta kelahiran telah melegalkan hal ini. Di akta ke l a h i ra n nya n a nt i a d a c at at a n b a hwa pernikahan dari orang tua anak yang bersangkutan belum memenuhi peraturan perundang-undangan. Dinas Dukcapil dan Pengumpulan Data Pada sesi presentasi materi berjudul Sekilas Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, Ibu Andriani menjelaskan mengenai definisi, fungsi, dan kegunaan akta kelahiran. Definisi akta kelahiran adalah suatu bentuk akta yang wujudnya berupa kertas yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berisi informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan yaitu : nama, tanggal lahir, nama orang tua, tempat lahir, dan sebagainya. Pada penjelasan mengenai fungsi akta kelahiran, terlihat betapa penting akta kelahiran bagi anak. Fungsi-fungsi yang disebutkan Ibu Andriani adalah : menunjukkan hubungan BaKTINews

hukum antara anak dan orang tuanya secara sah di depan hukum (karena di dalam akta disebutkan nama bapak dan ibu dari si anak), merupakan bukti kewarganegaraan dan identitas diri awal anak yang dilahirkan dan diakui oleh negara, dan secara yuridis anak menjadi berhak mendapatkan perlindungan hak-hak kewarganegaraannya (seperti hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pemukiman dan hak atas perlindungan sosial). Pad a s l i d e b e r i k ut nya , I b u A n d r i a n i memaparkan mengenai kegunaan akta kelahiran. Akta kelahiran dibutuhkan untuk keperluan sekolah, melamar pekerjaan, pembuatan paspor, pembuatan KTP/ KK /NIK, dan pembuatan SIM. Selain itu, akta kelahiran digunakan dalam keperluan pengurusan hal-hal sebagai berikut: pensiun, tunjangan keluarga, hak waris, pencatatan perkawinan, pengangkatan anak, asuransi, beasiswa, dan ibadah haji. Dinas Dukcapil menjalankan tugasnya seiring dengan program wali kota Makassar khususnya menyangkut “Pelayanan Publik Kelas Dunia Bebas Korupsi”. Inovasi pelaksanaan program pelayanan Dinas Dukcapil adalah (1) Pelayanan Jemput Bola Penerbitan akta Kelahiran pada kecamatan dan kelurahan yang mempunyai penduduk marginal; (2) Pelayanan mobile dengan m e n g g u n a ka n m o b i l ke l i l i n g kes e l u r u h kecamatan yang belum melakukan rekam KTPNo. 130 Oktober - November 2016

4

Foto: Dok. Yayasan BaKTI

El; (3) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan kepada penduduk terpencil, bencana alam, bencana sosial dalam rangka penerbitan dokumen kependudukan dan catatan sipil; (4) Desentralisasi pelayanan penerbitan KTP-EL dan Kartu Keluarga di 14 kecamatan; (5) Perbaikan Layout loket pelayanan Catatan Sipil; (6) UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) di kecamatan Biringkanaya; (7) Penerbitan KAM ( K a r t u A n a k M a ka ssa r ) ; ( 8 ) Pe n cat at a n perkawinan massal bagi warga non muslim. Dinas Dukcapil menyelenggarakan pelayanan langsung akta kelahiran ke kelurahan dan kecamatan dengan menerbitkan akta kelahiran di lokasi melalui mobil keliling bagi penduduk yang telah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Baru-baru ini, dari 6 wilayah/kecamatan semakassar telah diterbitkan 1.455 lembar akta kelahiran. Menarik disimak tanggapan Ibu Nielma Palamba pada sesi tanya jawab. Menurutnya pelayanan publik di Dukcapil identik dengan pungli. Padahal layanan gratis, calolah yang dibayar. Warga sendiri yang tidak mendukung pelayanan gratis dengan membiarkan akta kelahiran anaknya diuruskan oleh calo dengan membuat sistim menitip-nitipkan kepada orang lain. Akibatnya, nama bisa salah tulis. Buntutnya,

amat merepotkan. Khusus mengenai pencantuman nama kepala panti dalam akta kelahiran anak yang sering dilakukan oleh pengurus panti asuhan, Ibu Nielma menghimbau supaya tidak dilakukan. Untuk kasus seperti itu, prosesnya harus melalui pengadilan karena memang aturannya seperti iti. Hanya pengadilan yang bisa memerintahkan penggantian nama orang tua. Dinas Dukcapil sebagai pelayan publik tidak mungkin akan mengecek ke bawah mengenai kebenarannya. Ibu Nielma juga menitip harap agar pengadilan juga harus diajak berpartisipasi dengan memfasilitasi/menggratiskan pengurusan akta kelahiran anak rentan. Usai presentasi dari Ibu Andriani, para peserta yang dibagi dalam 3 kelompok berdiskusi mengenai potensi (siapa saja) yang bisa diminta mengumpulkan data anak-anak rentan berikut alurnya. Setelah itu, masing-masing kelompok mempresetasikan hasil diskusi mereka, mengenai potensi pengumpul data dan alur komunikasinya. Pada hari kedua, peserta mendiskusikan mekanisme dan format dari formulir pendataan. We l l , m a r i k i t a d o a k a n r a n c a n g a n pengumpulan data bisa tersusun dengan baik dan data yang diharapkan bisa diperoleh secepatnya.

INFORMASI LEBIH LANJUT Penulis adalah seorang ibu rumah tangga di Makassar yang juga sangat aktif ngeblog. Blog pribadinya bisa dilihat di http://mugniar.com

5

BaKTINews


PRAKTIK CERDAS

SECERCAH HARAPAN ANAK-ANAK DORENG DENGAN "MIOR DADIN"

S

ejak 2012, SDK Kloangpopot dan SDI Wualadu mendapatkan pendampingan dari Wahana Visi Indonesia (WVI) kantor operasional Sikka dan Dinas PPO Kabupaten Sikka. Pendampingan dilakukan dengan beberapa latar belakang masalah. Masalah di lapangan ditinjau dari tiga sisi yang potensial berhubungan dengan dunia pendidikan yaitu masyarakat, guru, dan anak. Dari sisi masyarakat, ada fenomena kepedulian terhadap sekolah masih rendah dan sering terjebak dalam pesta pora.

BaKTINews


6

Sementara dari pihak guru, permasalahan muncul akibat kurangnya pemahaman budaya, motivasi, merosotnya panggilan menjadi guru serta guru tidak tinggal dekat dengan anak dan masyarakat. Sementara dari sisi anak, ada realita prosentasi kelulusan rendah, tingkat kehadiran rendah, dan terjadi pergeseran kebiasaan. Dari pokok masalah yang ada, para guru di SDK Kloangpopot dan SDI Wualadu mencoba menemukan solusi yang tepat untuk menjawab permasalahan. Dengan didampingi oleh WVI bersama konsultan dari DED Yogyakarta dan True dari Bogor, akhirnya para guru menemukan sendiri caranya. Bahwa sekarang saatnya untuk mengangkat kembali nilai-nilai budaya yang berkontribusi terhadap pembentukan karakter anak-anak. Inilah yang terus digali, direfleksikan, dan kemudian disimpulkan menjadi sebuah model pembelajaran di sekolah. Semangat “Kulababong” menjadi model pendidikan karakter kontekstual untuk diimplementasikan di sekolah-sekolah dampingan di Sikka salah satunya ada di Nian Sikka, Tana Alok. K a ra k t e r Ku l a b a b o n g a d a l a h s a l i n g menghargai, saling mendengar dan tidak memaksakan kehendak. Semua orang aktif berbicara untuk menyelesaikan masalah. Dalam konteks ketimuran, di Kecamatan Doreng makna Kulababong dileburkan kembali dengan sebuah filosofi yang kontekstual yaitu “mior dadin”. Mior berarti baik dan dadin bermakna berkesinambungan/selamanya. Jadi pendidikan harus membentuk manusia yang berkarakter baik, cinta lingkungan, hemat dan mandiri. Sejak saat itu secara perlahan sudah bisa dilihat perubahan dan perkembangannya terhadap siswa dan terutama guru. Memang usaha membangun katakter manusia itu tidak mudah, tidak sekadar jadi, tetapi harus benarbenar terjadi. Walaupun kecil dan dianggap tak berarti tetapi perlu dibanggakan dan disyukuri ketika di sekolah-sekolah para guru sudah mulai belajar ramah terhadap anak didik. Kekerasan terhadap anak baik fisik, verbal, maupun mental sudah mulai hilang. Tidak hanya itu. Anak-anak di sekolah sudah merasa lebih leluasa menikmati proses kegiatan belajar mengajar (KBM). Mengapa demikian? KBM dijalankan dengan lebih SERU (semangat,

7

BaKTINews

Mior berarti baik dan dadin bermakna berkesinambungan atau selamanya. Jadi pendidikan harus membentuk manusia yang berkarakter baik, cinta lingkungan, hemat dan mandiri. efektif, responsif, dan unik), kreatif, inovatif, serta melibatkan partisipasi siswa yang lebih aktif. Guru dalam menyampaikan pembelajarannya kepada siswa sudah bisa menggunakan media lokal, permainan tradisional, lagu-lagu sebagai alat bantu belajar yang efektif dan efisien. Media dan sumber belajar tidak lagi mahal dan langka, karena bisa diciptakan sendiri oleh anakanak dengan menggunakan bahan lokal dan barang bekas. Dengan guru menerapkan model pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan yang berbasiskan budaya No. 130 Oktober - November 2016

Foto: Dok. Wahana Visi Indonesia

lokal, maka anak didik mulai belajar menggengam kembali warisan leluhur yang berharga seperti budaya dan seni. Hal ini tampak dalam setiap acara dan kesempatan anak-anak dengan luar biasa menampilkan seni suara, tarian, musik dalam nuansa budaya setempat. Keterampilan anakanak dalam memainkan alat musik tradisional semakin diasah menjadi mantap. Selain itu anak-anak juga sudah diberikan ruang yang lebih luas untuk mengekspresikan diri. Anak-anak sudah mampu memonitor dan memberikan opini tentang perkembangan sekolahnya dengan mengisi jurnal harian. Yang paling kecil, sederhana, namun bermakna dari perubahan yang terjadi ketika anak-anak terbiasa membudayakan 5 S (senyum, sapa, salam, sopan, dan santun) kapan, dengan siapa, dan di manapun mereka berjumpa dengan orang lain. Pendidikan karakter kontekstual dengan semangat Kulababong saat ini sudah mendapat perhatian dari banyak pihak. Salah seorang BaKTINews

anggota DPRD Kabupaten Sikka, Philipus Fransiskus, S.Sos, dalam sambutannya pada acara perayaan Hardiknas tingkat Kecamatan Doreng menegaskan bahwa saat ini di DPRD Sikka, sedang dibahas untuk menyediakan anggaran bagi Dinas PPO untuk melakukan replikasi praktek baik ini ke semua sekolah di Kabupaten Sikka. Praktek cerdas ini harus dipertahankan, dan dikembangkan terus, sehingga tidak hilang. Karena untuk membuat manusia menjadi pintar saja itu mudah, tetapi membangun manusia yang berkarakter maka model pendidikan ini menjadi jalannya dan sesuai saatnya. Hal Ini tentunya membawa angin segar bagi para guru dan siswa di sekolah-sekolah tingkat sekolah dasar.

INFORMASI LEBIH LANJUT Informasi lebih jauh tentang praktik cerdas di Kawasan Timur Indonesia, silakan menghubungi email: [email protected]


8

Foto Dok. Yayasan BaKTI/Syaifullah


MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT - INDONESIA GREEN KNOWLEDGE ACTIVITY - GREEN PROSPERITY PROJECT

Pelatihan Pra Tugas Pendamping Desa oleh BCC Oleh Syaifullah

B

lue Carbon Consortium (BCC) menggelar pelatihan pra tugas fasilitator desa, proyek pengelolaan pengetahuan pembangunan sumberdaya pesisir rendah emisi. Pelatihan ini digelar di Griya Persada Hotel and Convention Center, Yogyakarta selama lima hari sejak 25-30 September 2016. Pelatihan ini diikuti oleh 14 calon fasilitator desa dari 7 kabupaten di dua provinsi yang menjadi wilayah kerja BCC yaitu Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Selain para calon fasilitator, pelatihan juga diikuti oleh para koordinator kabupaten dan koordinator provinsi. Acara yang dibuka Minggu malam tanggal 25 September 2016 dimaksudkan untuk memberi pembekalan kepada para calon fasilitator desa perihal kegiatan yang akan mereka lakukan. Dalam sambutan pembukaannya, Prianto Wibowo, team leader BCC mengungkapkan harapannya agar pelatihan tersebut tidak sekadar menjadi pelatihan namun juga sekaligus menjadi ajang berbagi antar calon fasilitator desa. Hal tersebut wajar mengingat semua calon fasilitator desa yang akan resmi direkrut menjadi fasilitator desa tersebut sudah

9

BaKTINews



mempunyai pengalaman dari beberapa program sebelumnya. Para calon fasilitator tersebut dipilih dari ratusan pelamar yang mendaftarkan diri sejak peluang menjadi fasilitator desa dibuka. Mereka dipilih berdasarkan pengalaman dan kemampuan mereka yang dianggap mampu untuk menjalankan tugas dalam proyek pengelolaan pengetahuan pembangunan sumberdaya pesisir rendah emisi. Seleksi ketat diberlakukan mengingat masa kerja proyek yang hanya tersisa hingga Desember 2017. Pelatihan yang digelar selama lima hari tersebut adalah kegiatan lanjutan dari BCC setelah di kuartal sebelumnya kegiatan berupa perencanaan, assessment dan perekrutan. Direncanakan para fasilitator desa akan mulai bekerja di kuartal lima bulan Oktober 2016. Dalam pelatihan itu juga para peserta dibekali kemampuan dan bekal dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO). PTO ini sebelumnya sudah dirancang oleh tim BCC bekerjasama dengan koordinator provinsi dan koordinator kabupaten. Pembekalan PTO lebih banyak dilakukan dengan cara simulasi. Para calon fasilitator dibagi ke dalam beberapa kelompok dan diberi simulasi kegiatan demonstration plot (demplot) sesuai kegiatan yang akan dilakukan di lapangan nanti.

BaKTINews

Materi lain yang akan diberikan kepada para calon fasilitator desa adalah teknik dan seni memfasilitasi masyarakat. Materi ini tentu saja sangat penting mengingat para fasilitator desa nantinya akan berhadapan langsung dengan masyarakat. Selain materi yang diberikan di Griya Persada Hotel & Convention Center, para peserta juga akan dibawa untuk melihat langsung keadaan di sebuah desa. Desa yang dituju adalah Desa Pesisir Tiung, Gunung Kidul dan Desa Wisata Tembi. Peserta bahkan dijadwalkan akan menginap di Desa Wisata Tembi. Blue Carbon Consortium adalah salah satu penerima hibah MCA-Indonesia. BCC terdiri dari tiga lembaga yaitu: Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor (PKSPL IPB), Perkumpulan Pemberdayaan Masyarakat dan Pendidikan Konservasi Alam (YAPEKA) dan Perkumpulan Training and Facilitation for Natural Resources Management (TRANSFORM). BCC fokus pada pengelolaan pengetahuan pembangunan sumberdaya pesisir rendah emisi. INFORMASI LEBIH LANJUT Informasi lebih jauh tentang Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Pengetahuan Hijau di Indonesia, silakan menghubungi email: [email protected]


10



Proyek Pengelolaan Pengetahuan Hijau a la BCC Oleh Syaifullah “Apa yang membedakan program kita dengan program lainnya? Kalau cuma bio gas, yang lain juga punya.” Pertanyaan itu mengemuka dalam acara pelatihan pra tugas fasilitator desa, proyek pengelolaan pengetahuan pembangunan sumber daya pesisir rendah emisi yang diadakan di Yogyakarta, 25-30 September 2016. Sebuah pertanyaan yang cukup kritis yang diajukan oleh salah seorang peserta pelatihan. Dengan lugas, pertanyaan itu dijawab oleh Warintoko dari Blue Carbon Consortium (BCC) yang hari itu juga bertindak sebagai pemateri. Dengan jelas Warintoko mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh BCC sesungguhnya adalah proyek pengelolaan pengetahuan, bukan pekerjaan infrastruktur. “Standar keberhasilan kita bukan seberapa banyak yang terbangun, tapi seberapa banyak program ini nantinya akan direplikasi,” kata Warintoko. “Ingat, proyek kita ini pengelolaan pengetahuan, jadi kita fokus pada usaha

11

BaKTINews


BaKTINews


menyebarkan pengetahuan,” lanjutnya lagi. Jawaban Warintoko tersebut sekaligus menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh BCC memang bukan proyek pembangunan infrastruktur, tapi mendorong penyebaran pengetahuan yang dianggap berguna untuk mendukung pelestarian lingkungan. Memang, untuk mendukung proyek tersebut, BCC juga membuat beberapa demonstration plot (demplot) yang sesuai dengan tujuan proyek mereka. Demplot yang dibuat di antaranya adalah pemanfaatan bio gas dan solar panel. Tapi demplot itu bukan tujuan utama, hanya sekadar contoh dan demonstrasi. Proyek BCC Sendiri digelar di dua provinsi; Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Di dua provinsi itu, BCC bergerak di tujuh kabupaten, yaitu; Lombok Timur, Lombok Utara dan Lombok Tengah di NTB. Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Timur dan Sumba Tengah di NTT. Selama kuartal satu hingga empat, BCC sudah melakukan beberapa kegiatan di antaranya desain program, asessment dan perencanaan bekerjasama dengan beberapa konsultan. Dalam rangkaian persiapan itu, BCC kemudian menyeleksi 14 calon pendamping desa yang disebar di tujuh kabupaten di dua provinsi wilayah kerja. Keempatbelas tenaga pendamping desa inilah yang akan mengawal pekerjaan di lapangan mulai dari kuartal kelima hingga kuartal sembilan, Desember 2017. Tujuan utama dari proyek yang dikerjakan o l e h B C C a d a l a h u n t u k m e n i n g k at k a n pengelolaan pengetahuan dan praktik cerdas yang mengintegrasikan strategi pembangunan rendah emisi ke dalam perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir. Diharapkan dari proyek ini, semua pihak akan bisa mengimplementasikan perencanaan dan pengelolaan rendah emisi. Pihak yang dimaksud bukan hanya warga, tapi juga pengambil keputusan di tingkat daerah dan desa. Untuk mencapai tujuan itu memang bukan hal yang mudah. Dalam rangkaian pelatihan pra tugas yang berlangsung di Yogyakarta tersebut,

beragam pertanyaan muncul dari para peserta calon fasilitator desa. Pertanyaan-pertanyaan bersifat teknis, utamanya ketika menyangkut pembangunan dan pengelolaan demosntration plot (demplot). Acara pelatihan yang berlangsung di hotel Griya Persada di kaki gunung Merapi itu memang didesain dengan metode simulasi. Selain untuk menghindarkan peserta dari rasa bosan, juga untuk memberi gambaran tentang apa yang akan dihadapi warga di lapangan nantinya. Beberapa hal yang menjadi perhatian khusus dari pemateri dan peserta adalah perihal beragam peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pembangunan desa. Konstelasi peraturan tersebut dirasa penting untuk diketahui dan sebisa mungkin dipelajari, gunanya agar tidak terjadi bentrokan antara apa yang akan dikerjakan dengan peraturan yang sudah ada, baik di tingkat pemerintah daerah maupun di tingkat pemerintah desa. Selain itu, diharapkan agar apa yang dikerjakan nantinya akan bisa dilegitimasi oleh peraturan, baik peraturan daerah maupun peraturan desa. Bila hal itu memang terjadi, tentunya proyek pengetahuan hijau yang dikerjakan oleh BCC bisa dianggap sangat berhasil. Selain bisa memengaruhi warga, juga bisa dilindungi oleh peraturan. INFORMASI LEBIH LANJUT Informasi lebih jauh tentang Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Pengetahuan Hijau di Indonesia, silakan menghubungi email: [email protected] No. 130 Oktober - November 2016

12

HUTAN ALAM PAPALIA DI DESA WOLASI,

POTENSI WISATA ALAM KECAMATAN WOLASI KABUPATEN KONAWE SELATAN Oleh Hendra Gunawan, Imran Tumora, John Roy Sirait, Heru T. Maulana, Horas Napitupulu

D

esa Wolasi merupakan salah satu desa yang berada di jalan poros antara Kendari dan Andolo. Kebanyakan penduduknya merupakan masyarakat suku Tolaki dan tinggal di pinggir jalan yang berbatasan dengan wilayah hutan Papalia. Selain hutan, desa ini juga memiliki kekayaan alam berupa gua, tebing, dan air terjun yang sekaligus berfungsi sebagai menara/sumber air bersih untuk semua penduduknya.

13

BaKTINews


BaKTINews

Sementara di sekitar pinggiran batas kawasan hutan sudah terbentuk sejak lama sekitar tahun 1990an kebun campur sebagai buffer zone wisata agro yang dimanfaatkan oleh masyarakat dengan memperoleh hasil setiap tahunnya dari musim buah langsat, kakao, merica, jambu mete, dan kelapa. Agroforestry di pinggir hutan tersebut dikelola dengan sistem campur dengan memanfaatkan sela lahan kawasan hutan. Kawasan ini diarahkan untuk meningkatkan produksi pangan desa dengan pengolahan secara alami melalui penanaman tanaman yang disukai petani. Beberapa di antaranya berupa tanaman palawija di sela kakao dan merica. Jadi pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dengan komoditi campur akan memberi sumbangan yang sangat berarti dalam pembangunan desa. Dampak yang ditimbulkan bagi wisata domestik yang sudah ada selama ini adalah terjaganya hutan dari perambahan dan penebangan kayu secara illegal.


Ilustrasi: Ichsan Djunaed

Selain mata air ini, Sungai Watumeeto dan Sungai Andimbura juga berpotensi menjadi sumber air bersih karena tidak pernah kering, walaupun di musim kemarau. Sungai Watumeeto berjarak ±6 km dari desa dan Sungai Andimbura berjarak ±7 km dari desa. Petani di desa ini sebagian besar berkebun; dan wilayah perkebunannya menyebar sampai ke desa tetangga, yaitu Desa Aunupe. Beberapa hasil hutannya selain pohon adalah berupa rotan dan madu. Hutan papalia merupakan hutan lindung yang di dalamnya terdapat potensi sumber daya alam berupa p o h o n - p o h o n a n ke l o m p o k k ay u meranti. Di antaranya yaitu kayu kalapi (Madhuca philippinensis), kelompok kayu rimba campuran (bolongita /Tetrameles nudiflora), dan kelompok kayu indah berupa kayu eboni dan cendrana (Pterocarpus indicus) serta hasil hutan non kayu berupa 8 jenis rotan, ubi gadung, madu, dan sumber air y a n g d i m a n fa a t k a n m a s y a ra k a t setempat.

14

Secara administratif, pemerintahan hutan papalia dengan luas 686 ha termasuk dalam wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Gularaya. Sudah ada kegiatan berupa kunjungan wisata mingguan ke lokasi wilayah ini, namun belum adanya pengelola yang secara resmi ditetapkan, sehingga pemerintah desa akan mengusulkan supaya ada pengelola tingkat masyarakat. Khususnya kelompok anak muda penggiat hutan alam. Karaeng (49), seorang tokoh masyarakat setempat dan anggota kelompok tani binaan AgFor, Mehia, yang sudah tinggal sekitar jalan di area hutan Papalia sejak masih kecil mengatakan, ”Kami berusaha menjaga kelestarian hutan Papalia ini supaya sumber mata air di dalamnya

15

BaKTINews

tetap terlindungi, terutama air terjun Papalia. Setiap hari libur sering terlihat beberapa anak sekolah, pecinta alam, karang taruna dan muda mudi berwisata ke lokasi hutan tersbut untuk berkemah sehari semalam di dalam hutan.” Selain potensi alam hutan Papalia, ada juga lokasi lain yang sering dikunjungi bahkan bagi pengunjung dari luar kota. Salah satunya air terjun Anggora Putu. Air terjun ini pernah


Foto: Dok. Yayasan BaKTI/Arafah

Kami berusaha menjaga kelestarian hutan Papalia ini supaya sumber mata air di dalamnya tetap terlindungi, terutama air terjun Papalia. Setiap hari libur sering terlihat beberapa anak sekolah, pecinta alam, karang taruna dan muda mudi berwisata ke lokasi hutan tersbut untuk berkemah sehari semalam di dalam hutan

ditinjau oleh Pjs Bupati (H. Irawan Laliasa, SE, M.Si) dan karena aliran air tersebut sangat jernih, lokasi ini kemudian dilindungi untuk sumber air minum. Harapannya bisa menjadi solusi kekurangan air bagi masyarakat Kota Kendari, dan bisa menjadi usaha untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Camat Wolasi, Johansyah Rifai, mengatakan, “Wilayah Kecamatan Wolasi memiliki berbagai potensi wisata dengan lestarinya hutan Papalia sebagai hutan resapan air bagi masyarakat. Selama ini, hutan lindung tersebut menjadi pintu gerbang wisata agro bagi desa-desa tetangga lainnya. Mudah-mudahan dengan adanya perhatian pemerintah daerah, hutan Papalia ini

bisa menjadi lokasi wisata hutan sebagai penyedia air di wilayah desa organik di kecamatan ini.” Harapan ini mulai membuahkan hasil setelah ada fasilitasi oleh tim AgFor. Fasilitasi oleh AgFor ini adalah menyertakannya ke dalam diskusi untuk memasukkan usulan wisata alam hutan Papalia sebagai program unggulan dalam Program Strategi Pembangunan Desa Terpadu (P2DT) melalui Dinas BPMD (Badan Pemerintahan Masyarakat Desa). Diharapkan hutan Papalia dapat digunakan sebagai model gerbang Konsel Hebat Desa Maju dan menjadi visi dalam RPJM Kabupaten pemerintahan baru Konawe Selatan (2016-2020). Hasil diskusi dengan kepala desa menyimpulkan bahwa kawasan Wolasi akan dijadikan sebagai wilayah organik yang saling mendukung dengan peran wisata alamnya. Ke depannya diharapkan Wolasi dapat menjadi w i l ay a h p e r c o n t o h a n o r g a n i k d e n g a n infrastruktur program terpadu tersebut bisa terwujud dalam kurun waktu lima tahun. Bagi masyarakat desa setempat, hutan ini sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka dan telah menopang perekonomian desa secara turun temurun. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan hutan alam Papalia sangatlah kuat, terutama wilayah hutan tutupan yang harus dijaga kelestariannya karena adanya muatan lokal. “Saya sangat mengharapkan seluruh jajaran pemerintah daerah Konawe Selatan bisa saling bahu-membahu dalam membangun kelembagaan wisata alam, gazebo wisata, berbagai tempat peristirahatan atau pun tempat usaha sederhana untuk menjual hasil sayuran organik sehingga mendukung hasil-hasil kerajinan produksi lokal dari Kecamatan Wolasi, seperti madu. Wisata lokal ini diharapkan bisa menjadi tujuan wisata alam hutan bagi para wisatawan domestik, regional dan internasional saat mereka mengunjungi Provinsi Sulawesi Tenggara.” Kata Kepala Desa Wolasi, Mustakim.

INFORMASI LEBIH LANJUT Para penulis adalah staf proyek AgFor di Provinsi Sulawesi Tenggara dan mitranya. Untuk info lebih lanjut, hubungi [email protected]

BaKTINews


16

ADVOKASI Kebijakan Publik yang Feminis BAGIAN 3

Tulisan ini adalah bagian ketiga atau penutup. Di tulisan ini akan dibahas lebih dalam tentang lahirnya kebijakan publik yang feminis.

17

BaKTINews


Ilustrasi: Ichsan Djunaed

Oleh M. GHUFRAN H. KORDI K. & LUSIA PALULUNGAN

K

Kebijakan publik yang feminis adalah kebijakan publik yang memihak pada kebutuhan dan kepentingan perempuan. Untuk melahirkan kebijakan publik yang feminis, maka pihak-pihak yang mempunyai otoritas dalam membuat kebijakan harus mempunyai perspektif feminis atau perspektif gender. BaKTI dan mitranya dalam Program MAMPU memperkuat APP atau APL mengenai perspektif gender dan feminis. Semua APP di wilayah program disasar, sedangkan APL hanya untuk individu-individu yang dianggap mempunyai pengaruh dan mendukung perspektif gender dan feminis dalam mendorong kebijakan publik. APL inilah yang disebut sebagai champion. S e mu a w i l aya h p ro g ra m d i h a ra p ka n melahirkan kebijakan publik yang feminis dan hingga akhir 2016 harapan tersebut akan dicapai. Kebijakan tersebut terus dikawal hingga diimplementasikan dan bermanfaat bagi masyarakat, terutama perempuan. Di dalam makalah ini disajikan pengalaman APP/APPL di Kota Ambon dan Kota Parepare melahirkan Kebijakan Publik yang Feminis. Kedua wilayah ini dipilih karena mempunyai anggota APP yang lebih sedikit dibandingkan Kabupaten Belu dan Kota Kendari. Namun APP yang ada adalah anggota DPRD terdepan dalam mendorong dan terlibat aktif melahirkan Perda tersebut. Faktor lainnya adalah, kebijakan yang d i d o r o n g A P P/A P L a d a l a h m e r u p a k a n implementasi hak inisiatif DPRD dalam membuat Perda. DPRD Kota Ambon telah mengesahkan Raperda yang merupakan inisiasi dari APP/APL yang sekarang dikenal sebagai Perda Kota Ambon No. 12 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Demikian juga DPRD Kota Parepare telah mengesahkan Raperda yang merupakan inisiasi dari APP/APL yang diberi nama Perda Kota Parepare No. 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. U p ay a m e n d o ro n g ke b i j a k a n u n t u k melindungi perempuan dan anak di dua daerah tersebut bukanlah hal baru. Sebelum Program MAMPU BaKTI, telah ada upaya-upaya untuk melahirkan Perda Pemberdayaan/Perlindungan Perempuan dan anak, namun selalu terhenti

BaKTINews

karena tidak mendapat respon dari DPRD dan eksekutif, juga tidak mendapat dukungan yang kuat dari masyarakat sipil. Belajar dari pengalaman yang telah terjadi sebelumnya, untuk tidak mengulang kegagalan yang sama, serta jika kebijakan telah dibuat tidak hanya menjadi dokumen dan arsip pemerintah daerah atau negara, maka BaKTI dan mitranya melakukan beberapa kegiatan untuk mendorong lahirnya kebijakan yang feminis, dan selanjutnya kebijakan tersebut dapat diimplementasikan. PERTAMA, PEMBUATAN KERTAS POSISI. Kertas posisi dibuat berdasarkan assessment yang melibatkan masyarakat. Kertas posisi berisikan sejumlah issu/permasalahan di masyarakat yang selanjutnya disampaikan kepada DPRD dan eksekutif. Kertas posisi tersebut menjadi bahan diskusi tematik yang melibatkan stakeholders (pemangku kepentingan), serta mendapat liputan luas dari media. Rekomendasi dari kertas posisi dan diskusi tematik, di antaranya adalah melahirkan kebijakan untuk mencegah dan mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Permasalahan perempuan dan anak, mesti d i re s p o n d e n ga n ke b i ja k a n ya n g l e b i h komprehensif, tidak dengan membuat program yang hanya mengatasi kasus-kasus yang bermunculan. Pemerintah Daerah mesti visioner dalam mengatasi masalah perempuan dan anak. Diskusi-dikusi tematik telah melibatkan A P P/A P L d a n p i h a k e k s e k u t i f s e b a g a i narasumber, tergantung dari tema diskusi. Dengan menjadi narasumber maupun peserta, APP/APL dapat memberi legitimasi dalam diskusi. Di Parepare, dua anggota DPRD yang menjadi narasumber dalam diskusi tematik adalah Andi Nurhanjayani dan Kaharuddin Kadir. Sedangkan Leonora E Farfar, Elly Toisutta, dan Yuli Pettipeilohy adalah anggota DPRD yang aktif menjadi narasumber atau pun peserta di kota Ambon. KEDUA, PENGUATAN APP/APL. Telah dikemukakan di atas bahwa, penguatan APP/APL adalah untuk mendorong kebijakan yang feminis/responsif gender dan memihak pada masyarakat miskin (yang sebagian besar adalah perempuan). Sudah umum bahwa, cara berpikir dan bertindak APP/APL sangat patriarkis dan bias No. 130 Oktober - November 2016

18

gender. Penguatan mereka ini cara memberi pengatahuan baru mengenai HAM, feminis, gender, dan kemiskinan. Pengetahuan tersebut diharapkan menjadi perspektif dan sikap. Minimal mereka tidak menghambat kebijakan atau program yang feminis dan kemiskinan. APP dan APL di Ambon dan Parepare yang menjadi inisiator Perda adalah mereka yang aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mitra BaKTI. Di Ambon oleh Yayasan Arika Mahina, dan YLP2EM (Yayasan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat) di Parepare. KETIGA, MENTORING DAN TA UNTUK APP/APL. Mentoring dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan APP/APL. Ketika APP/APL memulai menginisiasi Perda di wilayah masing-masing, maka mentoring dan TA disediakan untuk mendukung kelancaran. Mentoring dan TA dilakukan oleh tenaga ahli, termasuk mendampingi inisiator dalam merancang dan merumuskan Perda yang hendak dibuat. Mentoring dan TA, serta pendampingan diperlukan untuk menginternalisasi substansi dan materi dari Perda. Karena itu, tim inisiator

19

BaKTINews

didorong dan diminta terlibat secara penuh dalam semua proses sejak awal. Tim inisiator terlibat dalam assessment di lapangan, mengikuti diskusi-diskusi dalam proses penulisan naskah akademik, dan penulisan draft Perda. Ketika studi banding, peserta studi banding juga dilengkapi dan materi agar mereka benarbenar melakukan studi banding. Apa yang harus dipelajari dan bagaimana cara memasukkan hasil studi banding ke dalam Draft Perda atau Raperda. Keempat, Reses Partisipatif. Reses partisipatif adalah salah inovasi yang dikembangkan oleh BaKTI dan mitranya dalam menghubungan anggota DPRD dan konstituennya. Ini karena, studi sebelumnya menyebut, sebagian besar konstituen tidak mengetahui siapa yang mewakilinya di parlemen (DPR/DPRD dan DPD). Pengembangan Reses Partisipatif didasarkan pada pengalaman DPRD Kota Parepare yang telah mengembangkan Tata Tertib (Tatib) Partisipatif dan “Fraksi Balkon” yang cukup terkenal itu. Reses Partisipatif adalah reses yang menempatkan kelompok konstituen sebagai partisipan aktif dalam reses, yang mendiskusikan berbagai kebutuhan-kebutuhan konstituen. Peserta reses partisipatif tidak lagi menjadi reses kaum laki-laki, seperti selama ini terjadi, tetapi No. 130 Oktober - November 2016

reses perempuan dan laki-laki. Hasil reses partisipatif terdokumentasi dan menjadi pegangan pihak-pihak yang terlibat dalam reses, sehingga dapat disinkronkan dengan Musrenbang. Terkait dengan kebijakan yang didorong oleh APP/APL, reses partisipatif juga menjadi forum sosialisasi tidak resmi, sehingga dukungan dari konstituen juga menjadi legitimasi untuk memperkuat dukungan dan mempercepat pembahasan kebijakan. Anggota DPRD yang melakukan reses secara partisipatif juga telah menyampaikan proses pembahasan kebijakan dalam bentuk Perda, dan meminta kepada siapa pun untuk dapat memberikan masukan. KELIMA, MENTORING DAN TA UNTUK SKPD. Untuk melahirkan kebijakan publik yang feminis, maka pihak eksekutif, dalam hal ini pimpinan dan staf SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) juga mempunyai pengetahuan dan perspektif yang sama. Karena itu, mentoring dan TA juga diberikan kepada pimpinan dan staf SKPD terkait. Sebagai implementator dan eksekutor kebijakan, maka mentoring dan TA kepada BaKTINews

pimpinan dan staf SKPD sampai pada penyusunan program untuk kebutuhan perempuan dan responsif gender dengan menggunakan GAP (Gender Analysis Pathway) dan GBS (Gender Budget Statement). KEENAM, MENDORONG PEREMPUAN MENJADI INISIATOR DAN PIMPINAN. Dalam pembuatan Perda di Ambon dan Parepare juga memperlihatkan bagaimana jumlah perempuan di DPRD yang sedikit mempunyai peran di antara laki-laki. Bukan karena Perda yang dibuat adalah kebijakan mengenai perempuan, tetapi juga karena kapasitas mereka. Di Ambon Leonora E. Farfar, Elly Toisutta, dan Yuli Pettipeilohy adalah tiga dari empat APP yang aktif karena mempunyai kepercayaan diri dan kapasitas untuk itu. Sedangkan di Parepare, Andi Nurhanjani adalah satu dari tiga APP yang mempuyai peran besar karena memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan kapasitas. Leonora E. Farfar dan Andi Nurhanjani adalah Ketua Pansus Perda tersebut. KEENAM, ADVOKASI KELEMBAGAAN. Kalau pun dilahirkan kebijakan yang feminis, tidak banyak permasalahan perempuan yang No. 130 Oktober - November 2016

20

dapat ditangani, jika lembaga/institusi yang mengurusi perempuan (dan anak) mempunyai p o s i s i ya n g sa n gat i n fe r i o r. S e mu a l e m b a ga / i n s t i t u s i l e m b a ga m e n g u r u s i perempuan di semua wilayah Program MAMPUBaKTI hanya merupakan subordinat di berbagai lembaga/institusi. Urusan perempuan hanya dibawahi oleh bagian atau bidang yang digabungkan dalam dinas atau badan tertentu, sebagian besar dengan Badan KB (Keluarga Berencana). Karena itu, jangan heran jika anggaran yang dialokasikan untuk mengurus perempuan hanya “Senilai Setengah Satuan Kerupuk” memijam istilah jurnalis feminis Maria Hartiningsih. B a K T I d a n m i t r a ny a m e n g a d v o k a s i kelembagaan yang ada untuk menaikkan statusnya menjadi Badan atau Dinas. Dengan status kelembagaan yang lebih tinggi, maka kewenangannya menjadi lebih luas, termasuk alokasi untuk penganggarannya pun menjadi lebih besar. Advokasi ini pun dilakukan dengan melibatkan APP/APL. Hasilnya, saat ini di Kota Parepare dan Mataram telah mempunyai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Wilayah lain yang segera menyusul adalah Kota Ambon, Kabupaten Belu, Maros, dan Tana Toraja. KETUJUH, PELIBATAN MEDIA. Pelibatan media menjadi faktor penting dalam mendorong kebijakan publik yang feminis. BaKTI dan mitranya sejak awal mendorong jurnalis berkolaborasi dalam bentuk “Forum Media” sebuah organisasi yang cair, yang keanggotaanya adalah jurnalis yang peduli pada hak-hak perempuan, anak, dan masyarakat miskin. Pelatihan dan diskusi mengenai HAM, gender, dan parlemen dilakukan untuk memberikan perspektif kepada jurnalis dengan harapan mereka membuat berita-berita yang mendukung kebijakan yang memihak pada perempuan. Mereka juga tidak membuat beritaberita yang tidak bias terhadap perempuan, anak, dan kaum miskin. Mereka juga dapat menghubungkan anggota parlemen dan kosntituennya. Kebutuhankebutuhan perempuan, anak, dan kaum miskin

dijadikan jurnalis sebagai permasalahan HAM dan keadilan, tidak hanya sebagai berita yang bernilai dan “menjual”. Dari perspektif HAM dan keadilan itulah berita dihadirkan untuk kepentingan advokasi kepada pengambil kebijakan: DPRD dan eksekutif. Selain itu, ada faktor yang penting yang harus dikemukakan adalah lobi dengan anggota DPRD, baik individu maupun melalui komisi dan fraksi. Lobi dilakukan terus-menerus, baik pendekatan formal maupun informal untuk memuluskan pembahasan dan pengesahan Perda. Saat ini BaKTI dan mitrnya mengadvokasi lahirnya aturan implementasi Perda tersebut dalam bentuk Peraturan Walikota (Perwalkot) dan penganggarannya di APBD. Advokasi ini terus dilakukan hingga memastikan implementasi kebijakan yang feminis dan penganggaran yang feminis dapat bermanfaat bagi perempuan dan anak. KESIMPULAN APP yang duduk di DPRD di Kawasan Timur Indonesia jumlahnya sangat terbatas. APP menjadi minoritas di parlemen yang didominasi oleh jenis kelamin laki-laki dan cara berpikir lakilaki. Di samping minoritas, kapasitas APP (dan APL) sebagai wakil rakyat dan anggota DPRD jauh di bawah ekspektasi. Umumnya tidak memahami dan menguasai tugas pokok dan fungsi mereka, sehingga sulit mengharapkan mereka melahirkan kebijakan-kebijakan publik yang berkualitas, terutama kebijakan yang feminis. P ro g ra m M A M P U - B a K T I m e n d o ro n g lahirnya kebijakan yang berpihak pada perempuan dan masyarakat miskin, karenanya memperkuat APP dan APL melalui kegiatankegiatan sesuai kebutuhan. Penguatan ini akan memampukan APP dan APL dalam menginisiasi lahirnya kebijakan dari legislasi dan penganggaran, serta pengawasan implementasinya. Kebijakan publik yang feminis bisa dilahirkan dan diimplementasikan ketika faktor-faktor pendukunya tersedia, yaitu APP/APL, eksekutif, dan masyarakat mempunyai pengetahuan dan perspektif feminis dan gender.

INFORMASI LEBIH LANJUT Penulis adalah Database dan Publication Media Officer BaKTI-MAMPUdan dapat dihubungi melalui email [email protected]

21

BaKTINews


PENINGKATKAN KELEMBAGAAN URUSAN PEREMPUAN DAN ANAK Oleh IBRAHIM FATTAH & M. GHUFRAN H. KORDI K.

S

ebagian besar masyarakat dan aparat pemerintah menganggap bahwa, urusan perempuan dan anak adalah urusan kecil atau urusan ecek-ecek. Anggapan ini berasal perspektif atau pandangan yang keliru yang berakar dari masyarakat patriarki yang memandang rendah terhadap perempuan dan anak. Perempuan ditempatkan sebagai manusia kelas dua setelah laki-laki, sedangkan anak semakin menjauh karena berada di kelas tiga setelah laki-laki dan perempuan dewasa.

BaKTINews


22

Karena dianggap rendah dan jauh secara sosial dan budaya, maka perempuan dan anak dijauhkan dari pusaran kebijakan. Perempuan dan anak tidak selalu dihitung dalam kebijakan, kecuali untuk hal-hal yang dianggap penghias dan pelengkap. Makanya sejak dulu, sebagian besar program pemerintah maupun organisasi sosial untuk perempuan dan anak tidak pernah jauh dari menjahit, memasak, merawat anak, mengurus rumah, dan sejenisnya. Paradigma berubah ketika pada tahun 2000 melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, pemerintah hendak mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun jalan menuju pencapaian kesetaraan dan keadilan gender masih jauh dan tidak mulus. Tetap Menjadi Subordinat Setelah lahirnya Inpres tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, berbagai kebijakan mengalami perubahan, termasuk dibentuknya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Program-program yang dibuat untuk mengubah perspektif aparat pemerintah dan stakehodelrs terus dilakukan. Harapannya para pengambil kebijakan dapat melahirkan kebijakan yang adil terhadap perempuan dan anak. Namun, banyak sekali tantangan untuk membuat kebijakan yang merespon perempuan dan anak. Kebijakan yang dianggap baik di tingkat nasional tidak selalu mudah diimplementasikan di tingkat daerah, karena kendala di daerah tidak hanya perspektif, tetapi juga kelembagaan. Lembaga yang menjadi penanggungjawab urusan perempuan dan anak masih menjadi subordinat di berbagai dinas dan badan. Ada yang menjadi bidang di Badan Keluarga Berencana, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Sosial, dan sebagainya. Dengan posisi subordinat, urusan perempuan dan perlindungan anak, tidak menjadi urusan utama dan penting di daerah. Perempuan dan anak bahkan disebut sambil lalu pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Itu berarti, perempuan dan anak tidak dianggap penting pada induk kebijakan di daerah.

23

BaKTINews

Beberapa daerah mulai mengangkat status institusi yang mengurus perempuan dan anak lebih baik, misalnya Kota Makassar yang membentuk Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPPPA) sejak 2013. Demikian juga Provinsi Sulawesi Selatan yang membentuk Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) sejak 2011. Na mu n d e m i k i a n , t i d a k b a nya k d ae ra h mengangkat kelembagaan yang mengurus perempuan dan anak. Hingga pada tahun 2015, ketika pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2015 tentang Perangkat Daerah, yang mengatur bahwa urusan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, yang harus diwadahi dalam bentuk dinas. Na m u n , u n t u k m e n g a n g k a t u r u s a n perempuan dan perlindungan anak menjadi dinas tidak mudah, apalagi dinas bertipe A (dinas dengan beban kerja besar). Diperlukan advokasi untuk menyakinkan pengambil kebijakan di daerah bahwa, perempuan dan perlindungan anak membutuhkan lembaga yang besar. Belajar dari Parepare Di Kota Parepare, Pemerintah Kota Parepare (Pemkot) melalui Bagian Organisasi Tata Laksana di bawah koordinasi Sekretaris Daerah dalam menyusun Draft Perubahan Kelembagaan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), berencana memisahkan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) dalam SKPD terpisah. Namun, persoalannya karena Urusan Pe m b e rd aya a n Pe re m p u a n d a l a m D ra f t Kelembagaan baru hanya dipindahkan ke SKPD lain atau akan digabungkan dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (BPMK), S K P D i n i p e n g ga nt i d a r i Pe m b e rd aya a n Masyarakat Desa (PMD) di era Orde Baru. Sementara berdasarkan hasil pemetaan dan verifikasi kelembagaan masing-masing SKPD yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri pada bulan Juli, hasilnya BPMK mendapat grade C sedangkan Pemberdayaan Perempuan mendapat grade A. Merespon situasi ini, tim YLP2EM (Yayasan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat) yang dipimpin Ibrahim Fattah bersama Tim Program MAMPU dari

No. 129 September - Oktober 2016

pesannya mudah dipahami baik oleh pihak Pemkot maupun anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Parepare. YLP2EM membuat tim kecil, dimana Ibrahim Fattah membuat Kertas Posisi dan Abd. Samad Syam dan Suryanti bertugas melobi anggota DPRD, khususnya anggota DPRD perempuan. Gay u n g p u n b e rs a m b u t , dalam Rapat Paripurna DPRD Parepare, 26 Agustus, Andi Nurhanjani, salah satu anggota DPRD perempuan merujuk basis argumentasi dalam kertas posisi yang diberi judul “Catatan K r i t i s Y L P 2 E M Te r h a d a p P e r u b a h a n Ke l e m baga a n Pe m d a” , d i m a n a Y L P 2 E M menawarkan nama Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, disingkat BPP dan PA. Akhirnya dalam rapat paripurna DPRD Kota Parepare, diputuskan nama seperti yang diusulkan oleh YLP2EM, namun statusnya bukan Badan, tetapi ditingkatkan menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Proses advokasi tersebut memberi pembelajaran bahwa advokasi kebijakan membutuhkan kolaborasi antara DPRD dengan masyarakat sipil yang efektif, tidak selalu harus meramaikan wacana pro-kontra di media. Dalam kondisi tertentu dibutuhkan gerakan “bawah tanah”, yang penting tujuan advokasi bisa tercapai. Semoga dengan ditetapkannya Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi SKPD tersendiri, semakin efektif pula dinas ini ke depan merespon masalahmasalah perempuan dan anak, yang juga semakin dinamis dan kompleks. Parepare adalah kota terbesar kedua setelah Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan, yang merupakan kota transit dan kota pelabuhan dengan permasalahan perempuan dan perlindungan anak yang besar. Respon tersebut baik melalui perencanaan tahunan maupun alokasi anggaran yang semakin memadai dalam APBD, sehingga Pemerintah Kota Parepare lebih efektif dalam menanangi masalah-masalah perempuan dan perlindungan anak ke depan.(***)

Karena dianggap rendah dan jauh secara sosial dan budaya, maka perempuan dan anak dijauhkan dari pusaran kebijakan. Perempuan dan anak tidak selalu dihitung dalam kebijakan, kecuali untuk hal-hal yang dianggap penghias dan pelengkap. Yayasan BaKTI, yaitu Lusy Palulugan dan Misbakhul Hasan, memanfaatkan momentum revisi RPJMD Parepare, pada tanggal 8-9 Agustus 2016 di Kantor Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Parepare, untuk membicarakan isu kelembagaan tersebut. Saat itu Bappeda meminta pendampingan atau bantuan teknis (technical assistance, TA) dan mentoring dari Program MAMPU BaKTI. Da l a m p res e nt a s i M i s ba k hu l H a sa n , terungkap bahwa dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2014-2016), Program Pemberdayaan Perempuan belum menjadi prioritas Pemkot Parepare, dilihat dari alokasi anggaran yang masih sedikit dibandingkan dengan program pada sektor lain. Anggaran merupakan indikator untuk menilai politik anggaran suatu daerah terhadap sektor tertentu. Momentum TA dan mentoring ini sekaligus dijadikan sebagai pintu masuk untuk membicarakan kelembagaan Pokja (Kelompok Kerja) PUG (Pengarusutamaan Gender) yang dalam hal ini diketuai secara ex officio oleh kepala Bappeda dan sekretaris berada pada SKPD yang memiliki tugas Pemberdayaan Perempuan. Selama ini program Pemberdayaan Perempuan terkesan tersubordinasi dari program Keluarga Berencana sebagai konsekuensi dari penggabungan dua urusan tersebut dalam satu SKPD, padahal keduanya memiliki tugas yang berbeda. Dalam proses TA dan mentoring diperoleh informasi bahwa Draft Perangkat Daerah atau perubahan penamaan SKPD masih memungkinkan ada celah menjadikan Urusan Pemberdayaan Perempuan menjadi SKPD berdiri sendiri sepanjang ada pihak lain yang bisa meyakinkan Pemkot tentang urgensi dari pemisahan tersebut. Untuk ini tentu dibutuhkan basis argumentasi yang kuat. Pihak YLP2EM diberi tugas menyiapkan kertas posisi yang dapat dibaca cepat dan

BaKTINews

INFORMASI LEBIH LANJUT Penulis adalah Database dan Publication Media Officer BaKTI-MAMPU dan dapat dihubungi melalui email [email protected]


24

AUSTRALIA AWARDS, SUSTAINABLE TOURISM FOR REGIONAL GROWTH:

Jembatan Kerja Sama Generasi Indonesia dalam Pariwisata Oleh Wendi Sazali

T

ahun ini saya mendapat kesempatan untuk mengikuti studi singkat di Australia melalui program Australia Awards for Sustainable Tourism for Regional Growth II. Program ini adalah beasiswa global yang diberikan oleh pemerintah Australia kepada generasi Indonesia khususnya untuk wilayah Indonesia Timur untuk belajar, melakukan riset dan meningkatkan profesionalitas dalam bekerja dengan kuota 25 peserta per tahun dan berasal dari latar belakang yang berbeda. Australia Awards for Sustainable Tourism for Regional Growth II mencoba membangun

25

BaKTINews

jembatan untuk mempertemukan pemerintah, pengusaha, komunitas dan orang-orang yang bergerak dalam pendidikan pariwisata sehingga kelak mampu bekerja sama secara sinergis dalam mengembangkan pariwisata khususnya di wilayah Indonesia Timur. Hal yang luar biasa saya pelajari dari program ini adalah keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pariwisata di mana pemerintah m e m fa s i l i t a s i p e r t e m u a n i nv e s t o r d a n masyarakat, dan semua atas persetujuan masyarakat. Sangat berbeda dengan kebiasaan kita di Indonesia di mana masyarakat seringkali


dijadikan objek. “Setelah program berakhir butuh waktu lagi untuk advokasi, waktu habis dan investasi mubazir”, ungkap saya saat memberikan komentar dalam diskusi tentang collaborative marketing, destination and investment attraction. Program studi singkat ini bekerja sama dengan dua universitas Australia, Sunshine Coast University dan Griffith University yang menjadi leading institusi dalam penelitian pariwisata dunia. Program ini terdiri dari empat fase utama yaitu pembukaan, fase di Australia, implementasi proyek dan penutupan. Pembukaan dilakukan selama seminggu pada bulan Agustus. Untuk tahun ini, Labuan Bajo, Flores terpilih sebagai host. Dalam sesi ini peserta mendapatkan pembekalan yang padat dan singkat terkait dengan pariwisata, pembangunan dan lingkungan. Kami juga mempresentasikan proyek yang akan dikerjakan setelah fase di Australia. Dalam seminggu, kami berdiskusi, mencari pencerahan dan jalan-jalan untuk menemukan berbagai teori dan solusi yang mungkin bisa mengatasi masalah tourism yang ada di Kawasan Timur Indonesia. Kami menganalisis zonasi, hingga dampak budaya, sosial dan ekonomi yang ditimbulkan. Fase kedua adalah fase yang paling ditunggutunggu. Fase ini merupakan kombinasi sempurna antara studi tour dan belajar di kelas. Pada fase ini kami menghadiri berbagai networking dinner, bertemu dengan stakeholder pariwisata setempat. Kami hidup berpindah-pindah dari satu kota ke kota lainnya dalam waktu yang cukup singkat dengan rute Cairns-Port Douglas-Gold CoastSydney. Di Cairns kami mengikuti workshop singkat yang diisi oleh pembicara yang berasal dari hampir seluruh stakeholders di sana dan mengunjungi berbagai tempat wisata seperti Mamu Sky Walk untuk melihat hutan tropis, peninggalan sejarah bangsa China di Australia, menonton cultural performances, mengunjungi Eco-tourism Hotel, home industry yang berbasis pariwisata dan Tabung Lava di Undara. Petualangan dalam program ini semakin menarik saat kami berada di Port Douglas karena kami berkesempatan berlayar dengan Quicksilver menuju Great Barrier Reef. Di perjalanan kami mengisi template analysis setiap tempat yang kami kunjungi. Di Cairns dan di Port Douglas memang penuh dengan petualangan, sangat berbeda dengan kegiatan di Gold Coast. Di kota pariwisata ternama ini kami

BaKTINews

diberikan kesempatan untuk hidup seperti anak kampus a la Australia. Kami tinggal di sebuah apartement yang jaraknya hanya tujuh menit dari Universitas Griffith. Karena studi kami singkat, kelas dimulai dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 17.00. Kuliah singkat ini semakin memperjelas proyek-proyek yang ingin kami lakukan di tanah air. Kami bahkan diberikan kesempatan berkonsultasi secara intensif dengan dua Professor utama program ini, Prof. Noel Scott (Course Leader Griffith Institute for Tourism Griffith University) dan Prof. RW Bill carter (Course designer International Project Group University of the Sunshine Coast). Materi yang padat dan tugas analisis tidak membuat kami lupa bersenang-senang. Di waktu luang program kami diberikan trip ke kota Brisbane dan sekitarnya. Kota terakhir yang kami kunjungi di Australia adalah Sydney. Di sini tidak ada kelas seperti di kota-kota sebelumnya namun kami diharuskan menulis catatan harian tentang perjalanan kami. Fase ketiga adalah implementasi proyek yang telah diajukan, dimodifikasi atau diubah dan telah disetujui oleh dua Professor kami. Pada fase ini, kami kembali ke daerah masing-masing. Dalam waktu sekitar dua setengah bulan, kami diharapkan untuk mampu mencapai tujuan yang tertuang dalam proposal kami. Fase terakhir adalah penutupan. Pada fase ini setiap peserta mempresentasikan proyek yang telah mereka lakukan di depan stakeholder pariwisata di daerah masing-masing. Untuk membantu pesertanya belajar secara mendalam, program ini menyediakan penerjemah professional/Sworn Interpreter pada fase pertama, kedua dan fase penutupan. Australia Awards for Sustainable Tourism for Regional Growth biasanya membuka pendaftaran pada bulan Mei-Juni. Pengumuman kelulusan sekitar dua sampai tiga minggu setelah pendaftaran ditutup. Australia Awards Indonesia tidak hanya menawarkan studi singkat di bidang pariwisata tetapi juga dalam berbagai bidang seperti pengembangan daerah pantai dan pertanian. Jika tidak ingin melewatkan kesempatan ini, silakan kunjungi www.australiaawardsindonesia.org. Good Luck! INFORMASI LEBIH LANJUT Penulis adalah anggota dari Kelompok Sadar Wisata 'Lenper”. Penulis dapat dihubungi di alamat email: [email protected]


26

Melibatkan Sektor Swasta dalam Gerakan Kembali Bersekolah

P

T. Philips Lighting melalui UNICEF memberikan bantuan Rp.500 Juta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju sebagai awal dukungan dan kontribusi untuk program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) yang dicanangkan oleh Pemkab Mamuju. Penyerahan secara simbolis dilaksanakan di ruang Pola lantai 3 kantor Bupati Mamuju, Rabu 19 Oktober 2016. Head Of Marketing PT. Philips Indonesia, Sau Hong Lim memberikan langsung bantuan tersebut kepada Bupati Mamuju Drs. H. Habsi Wahid, MM. Dalam sambutanya Sau Hong Lim mengatakan PT. Philips Indonesia akan menargetkan donasi Rp. 1 miliar. Rp 500 juta adalah bantuan awal yang diserahkan sebagai

27

BaKTINews


hasil dari kumpulan penjualan kemasan LED khusus dengan program “Beli 3 gratis 1”. UNICEF dan Philips juga mendonasikan 3.000 tas sekolah, 3.000 bohlam LED serta 500 lampu meja. Penyerahan bantuan kepada siswa tersebut dihadiri juga oleh Wakil Bupati Mamuju H. Irwan SP Pababari, SH,.MTP, Kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Hj, Murniani, perwakilan UNICEF Amelia Tristiana, Jajaran SKPD, Camat dan para undangan yang hadir. Alasan Hong Lim melakukan kampanye ini adalah untuk memberi dukungan kepada UNICEF karena di Indonesia sekita 4,7 juta anak putus sekolah. Dirinya merasa terhormat dapat bekerjasama denganUNICEF untuk mengatasi persoalan ini. Dikatakan Bupati Mamuju dalam sambutannya bahwa Pemkab akan mengembalikan anak ke sekolah sebanyak 3200 anak melalui Program Gerakan Kembali Bersekolah yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Mamuju sebagai Program Prioritas Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Hal ini juga sejalan dengan misi Pemkab Mamuju menuju kabupaten yang lebih maju dan terbuka

BaKTINews

untuk setiap orang yang memiliki keperluan bersama guna membangun Mamuju selama lima tahun ke depan. Gerakan Kembali Bersekolah sudah ada sejak tahun 2012. Jumlah anak putus sekolah di Mamuju sangat besar yakni 9.934 anak. Namun, sudah ada 711 yang dikembalikan. D a r i d a t a S I P B M ( S i s t e m I n fo r m a s i Pembangunan Berbasis Masyarakat) yang dilakukan UNICEF dan Pemkab Mamuju melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), saat ini lebih banyak data akurat m e n ge n a i a n a k p ut u s s e ko l a h . D e n ga n melakukan gerakan kembali bersekolah tidak hanya menjadi gerakan partisipasi pemerintah daerah saja tetapi seluruh masyarakat dan juga swasta dengan harapan dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Pemkab Mamuju berencana untuk mengadakan kegiatan Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) yang dilaksanakan di Anjungan Pantai Manakarra pada tanggal 19 November 2016. Harapannya Menteri Pendidikan bisa memberikan pandangannya dan dapat hadir melihat sejauh mana pendidikan yang ada di Kabupaten Mamuju. No. 130 Oktober - November 2016

28


Menabung Ikan Di Lubuk Larangan Oleh SYAIFULLAH

S

eorang pria berjongkok di tepi sungai. Tangannya pelan-pelan mengaitkan umpan di mata kail, lalu melemparkannya ke sungai. Matahari sore menyiramkan warna emas ke atas sungai. “Dapat ikan, pak?” Tanya saya. “Belum, disini memang ikannya kurang, tidak seperti di sana,” jawabnya sambil menunjuk ke arah timur, beberapa meter dari tempatnya duduk. Arah yang ditunjuknya adalah kawasan Lubuk Larangan. Tepat di bawah sebuah

29

BaKTINews

jembatan yang rebah menghubungkan dua daratan yang dibelah sungai itu sebuah kertas putih tergantung, terikat oleh tali. “Kawasan Lubuk Larangan”, begitu tulisan yang tertera di kertas putih. Kertas itu sekaligus sebagai penanda batas Lubuk Larangan milik Desa Guguk, Kecamatan Renah Pembarap, Kabupaten Merangin, Jambi. Lubuk Larangan adalah kearifan lokal warga Desa Guguk. Sebuah kesepakatan adat untuk menentukan satu wilayah


Warga melintas di sungai lokasi Lubuk Larangan Foto Dok. Yayasan BaKTI/Syaifullah

sungai yang tidak boleh diganggu manusia. Dalam aturan itu termaktub larangan untuk mengambil ikan di sepanjang Lubuk Larangan. Berani melanggar? Hukum adat menanti. Para pelanggar akan dikenai denda harus membayar dengan seekor kambing dan beras. Kalau pelanggarannya lebih berat seperti mengambil ikan dengan menggunakan alat yang merusak seperti setrum maka sanksinya adalah seekor kerbau atau bila dirupiahkan setara dengan nilai 10 juta rupiah. Praktik Lubuk Larangan ini adalah praktik yang lazim dilakukan di beberapa daerah di Sumatera, salah satunya di Desa Guguk. Lubuk Larangan yang ada sekarang sudah mulai ditetapkan sejak Januari 2015 melalui keputusan bersama perangkat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemangku adat Desa Guguk.

BaKTINews


30

Lubuk Larangan diharapkan bisa menjadi semacam tempat untuk menjaga kepunahan beberapa jenis ikan yang sepertinya memang hanya ada di Jambi atau Sumatera L u b u k L a ra n ga n ya n g a d a s e k a ra n g sebenarnya bukan yang pertama. Sebelumnya mereka juga sudah menetapkan Lubuk Larangan. Sayangnya, panen di Lubuk Larangan yang lalu tidak berjalan mulus. “Sebenarnya ikannya banyak, tapi susah untuk dipanen karena airnya tinggi. Akibatnya masyarakat kecewa, jadi tidak dilanjutkan lagi,” kata Muhammad Solihin, ketua pengurus Lubuk Larangan Desa Guguk. Lubuk Larangan yang ada sekarang pun seharusnya sudah dipanen karena menurut

31

BaKTINews

Papan pengumuman Lubuk Larangan Foto Dok. Yayasan BaKTI/Syaifullah

kebiasaan panen dilakukan sekali setahun, tapi hingga setahun delapan bulan air sungai belum juga surut. Panen di Lubuk Larangan memang bergantung pada surutnya air agar warga bisa lebih leluasa menangkap ikan tanpa harus menggunakan alat. “Kita sedang pikirkan caranya, mungkin kalau airnya tidak surut juga kita panen dengan cara memancing,” kata Muhammad Solihin lagi. Seperti umumnya Lubuk Larangan, panen akan dibuka untuk umum. Pengurus Lubuk Larangan akan menjual karcis kepada siapapun yang berniat untuk memanen ikan dari Lubuk Larangan. Pemasukan dari penjualan karcis itu akan dimasukkan ke kas desa. Ikan-ikan yang ada di Lubuk Larangan adalah ikan air tawar seperti sema, ikan gurame, ikan nila, ikan baung dan ikan patin. Sebagian bibit ikan itu adalah bantuan dari Bupati Merangin serta dari warga sekitar. Total ada sekitar 50.000 ekor bibit yang disebarkan di Lubuk Larangan sepanjang 300 meter itu. No. 130 Oktober - November 2016

Penanda batas Lubuk Larangan di bawah jembatan Lubuk Larangan, Tabungan di Masa Depan Awalnya saya membayangkan Lubuk Larangan itu dibatasi oleh jaring di dua sisi batasnya, tapi ternyata tidak. Hanya ada penanda kertas terbungkus plastik yang digantungkan dengan tali di kedua batas Lubuk Larangan, penanda yang hanya bisa dibaca oleh manusia. Ikan yang ditaburkan di dalam Lubuk Larangan tentu saja punya kebebasan memilih, apakah akan tetap berada di dalam Lubuk Larangan atau tidak. “Di dalam Lubuk Larangan itu memang ada yang namanya lubuk, ini bagian yang dalam dan memang disukai ikan,” tutur Muhammad Solihin. Pria kelahiran 1972 itu juga menuturkan, hal yang mendasari mereka untuk kembali membuka Lubuk Larangan adalah kenyataan kalau jumlah ikan di sungai mereka menurun sangat drastis dibanding bertahun-tahun lalu. Selain itu Lubuk Larangan diharapkan bisa menjadi semacam tempat untuk menjaga kepunahan beberapa jenis ikan yang sepertinya memang hanya ada di Jambi atau Sumatera. BaKTINews


Lubuk Larangan di desa yang dihuni sekira 100an kepala keluarga di bagian dalam dan 300an kepala keluarga di bagian luar ini dulu pernah dilengkapi dengan pos jaga yang memungkinkan pengurus untuk memantau keberadaan Lubuk Larangan. Tapi, banjir menghanyutkan pos jaga tersebut dan sampai sekarang tidak pernah dibangun kembali. Penjagaan terhadap Lubuk Larangan ini sebenarnya memang hanya bergantung pada kesadaran warga saja. Setiap warga diharapkan sadar akan keberadaan Lubuk Larangan dan tidak melanggar kesepakatan untuk mengambil ikan dari lubuk itu sebelum waktunya. Kesepakatan ini disosialisasikan ke semua warga, sesederhana itu. Di desa lain yang juga membuat Lubuk Larangan, warga bahkan diminta untuk bersumpah agar tidak melanggar larangan yang sudah disepakati. Keberadaan Lubuk Larangan Desa Guguk yang ditandai dua penanda di kedua ujung itu sudah dimaklumi orang-orang dari desa sekitar. No. 130 Oktober - November 2016

32

Tidak ada satupun yang berani melanggarnya dengan cara mengambil ikan dari dalam Lubuk Larangan. Meski begitu, kasus pelanggaran bukannya tidak ada. Beberapa waktu yang lalu seorang lelaki kedapatan menangkap ikan di dalam Lubuk Larangan. Alasannya memang bukan karena sengaja, tapi karena tidak tahu. Untuk si pelanggar yang tidak tahu ini hanya diberlakukan hukum peringatan saja dengan perjanjian dia tidak akan mengulanginya lagi. “Kalau di Kabupaten Lubuk Lingo, Lubuk Larangannya malah sudah dijadikan area konservasi ikan oleh Dinas Perikanan,” kata Dr. Sunarti, S.P, M.P, ketua Local Project I m p l e m e n t a t i o n U n i t ( L P I U ) P E T UA H Universitas Jambi. Praktik Lubuk Larangan di Desa Guguk ini memang termasuk salah satu kearifan lokal yang dihimpun oleh konsorsium Perguruan Tinggi Untuk Indonesia Hijau (PETUAH) Provinsi Jambi. S e b e l u m n y a P E T UA H Ja m b i s u d a h mendokumentasikan beberapa praktik Lubuk Larangan yang ada di berbagai daerah di Provinsi Jambi. Menurut Sunarti, salah satu tantangan utama Lubuk Larangan adalah pencemaran sungai yang

33

BaKTINews

Warga desa Guguk di Lubuk Larangan Foto Dok. Yayasan BaKTI/Syaifullah

terjadi akibat Penambangan Emas Tanpa Ijin (PETI). Para penambang emas yang m e n g g u n a k a n m e rc u r y i t u m e m b u a n g l i m b a h ny a b e g i t u s a j a ke s u n ga i y a n g mengakibatkan aliran sungai tersebut tercemar dan membunuh ikan-ikan serta merusak ekosistem lain yang hidup di dalamnya. Untungnya masalah yang sama tidak terjadi di Lubuk Larangan Desa Guguk. Selain Lubuk Larangan, Desa Guguk juga memiliki hutan adat seluas 960 Ha yang berada tepat di seberang desa. Hutan adat itu sudah diakui oleh SK Bupati nomor 35 tahun 2013. Ketika ditanya apakah Lubuk Larangan juga tidak diusahakan agar mendapatkan SK Bupati, Mu h a m m ad S o l i h i n h a nya m e n jawa b, “Nampaknya bapak bupati dan dinas perikanan punya perhatian besar pada Lubuk Larangan ini.” Hingga saat ini Lubuk Larangan di Kecamatan Renah Pembarap memang baru ada di Desa Guguk, desa-desa sekitar belum ada yang melakukan hal yang sama. No. 130 Oktober - November 2016

“Mungkin karena buktinya belum maksimal,” kata Muhammad Solihin. Dia lalu melanjutkan, “Kalau memang berhasil saya kira nanti desadesa lain pasti akan meniru.” Ketika ditanya kenapa Desa Guguk mau membuat Lubuk Larangan? Muhammad Solihin menjelaskan. Menurutnya, Desa Guguk memang punya kebiasaan pertemuan adat yang dilakukan setahun sekali. Namanya “makan jantung', intinya adalah silaturahmi yang diadakan setelah Idul Fitri. Pertemuan itu dihadiri semua lapisan masyarakat termasuk pemangku adat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemerintah desa. Pertemuan itu selain sebagai ajang silaturahmi juga termasuk cara untuk menguatkan kembali adat istiadat warisan leluhur, salah satunya mengadakan kembali Lubuk Larangan. Sampai saat ini Lubuk Larangan di Desa Guguk memang masih bisa dianggap berada di masa uji coba. Meski sudah berjalan satu tahun delapan bulan namun hasilnya belum bisa dibuktikan, apakah memang berdampak secara ekonomis kepada warga desa atau tidak. Ini juga yang menjadi tantangan tersendiri bagi para pengurus Lubuk Larangan. Mereka pun jujur mengakui belum berani mengajukan Lubuk BaKTINews

Muhammad Solihin (bercelana cokelat) memperlihatkan Lubuk Larangan Foto Dok. Yayasan BaKTI/Syaifullah

Larangan ini untuk dimasukkan ke dalam peraturan desa (perdes). Alasannya, warga belum merasakan betul dampak dari Lubuk Larangan ini. Secara ekonomi Lubuk Larangan memang belum bisa dianggap berhasil, tapi secara psikologis apa yang dilakukan oleh warga Desa Guguk dengan membuat Lubuk Larangan dan mematuhi aturan menjaganya adalah sesuatu yang patut diapresiasi. Berbekal kekayaan budaya dan kearifan lokal, mereka sudah sangat menyadari pentingnya menjaga ekosistem di sungai yang jadi urat nadi kehidupan mereka. Soal apakah nantinya Lubuk Larangan akan mengasilkan secara ekonomi, itu adalah bonus. Toh sejauh ini Lubuk Larangan sudah bisa dianggap sebagai cara arif menjaga alam, sekaligus sebagai tabungan di masa depan. INFORMASI LEBIH LANJUT Informasi lebih jauh tentang Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Pengetahuan Hijau di Indonesia, silakan menghubungi email: [email protected] No. 130 Oktober - November 2016

34

Mati Sia-Sia KEGAGALAN SISTEM KESEHATAN DI PAPUA BAGIAN 3 - selesai

35

BaKTINews


Oleh Bobby Anderson

MEMPERBAIKI SISTIM

L

angkah-langkah yang perlu digunakan untuk memperbaiki layanan kesehatan yang telah rusak ini secara umum adalah sama dengan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk memperbaiki sistem pendidikan di wilayah pegunungan. Pertama, pihak-pihak terkait harus menyadari alasan mengapa sistim yang ada tidak bekerja. Apa yang dibutuhkan oleh para petugas kesehatan supaya mereka hadir di tempat kerja mereka? Termasuk petugas yang mengelola bidang kesehatan di tingkat kabupaten yang bertanggung jawab untuk mengelola pelayanan kesehatan di wilayah tersebut. Obat-obatan harus tersedia untuk pengobatan yang memerlukan jangka waktu lama. Hal ini berarti mampu mengelola keberlangsungan rantai pengadaan obat, penyimpanan yang baik dan benar, dan menjaga agar suhu penyimpanan yang sesuai (secara umum disebut sebagai rantai dingin atau 'cold chain'), dengan keberadaan petugas yang terlatih mengiringi setiap langkah ini. Menjaga suhu merupakan hal yang sangat penting: tanpa hal ini, obatobatan tidak berguna. Pada kenyataannya, dapat lebih buruk

Perkampungan di wilayah pegunungan di pedalaman Papua. Jarak dan kontur alamnya menjadi tantangan besar untuk menyediakan sarana kesehatan yang memadai dan bisa di akses masyarakat. BaKTINews


36

Saat mereka sangat membutuhkan pendidikan dan kesehatan, mereka dicekoki dengan fantasi yang berlebihan tentang kemerdekaan yang harus terjadi dan dijanjikan bahwa hal ini akan menyelesaikan semua masalah yang ada. Tetapi bila daerah perkampungan Papua tidak memiliki akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang berfungsi, mereka akan hancur dalam beberapa generasi mendatang. daripada tidak berguna: contohnya adalah mencoba melakukan pengobatan TB dengan regimen yang tidak dapat dipenuhi karena adanya kesalahan dalam rantai penyediaan obat atau penyimpanan dengan suhu yang tidak baik (merusak obat) akan mengakibatkan kegagalan pengobatan dan mendorong ke arah TB MDR dan XDR yang akan lebih sulit, atau tidak mungkin diobati. Petugas yang tidak masuk kerja atau tidak memiliki kualifikasi yang sesuai harus diganti. Di struktur feodal yang kami sebut 'desentralisasi', Bupati memiliki kekuasaan yang sangat besar. Tetapi mereka perlu dibebaskan dari hak yang dapat mempengaruhi proses pemilihan sumber daya manusia untuk layanan kesehatan di kabupaten. Satu hal untuk menghargai petugas yang tidak hadir di birokrasi sipil, dimana gaji yang mereka terima diambil dari dana kesehatan yang ada, namun akibat dari hal ini adalah kematian yang seharusnya tidak terjadi. Posisi yang penting seperti ini seharusnya menjadi pertimbangan dan harus dilindungi. Petugas kesehatan seharusnya digaji di tempat dan juga didukung dengan fasilitas yang mereka butuhkan. Dukungan fasilitas ini seharusnya diberikan hanya kepada petugas kesehatan baru atau mereka yang memiliki catatan yang baik dalam bekerja. Memberikan tambahan dukungan fasilitas kepada mereka yang tidak hadir dalam melaksanakan tugas dengan harapan mereka akan bekerja adalah sama dengan memberikan penghargaan kepada orang yang lalai. Dalam periode sementara perbaikan sistem pemerintahan, salah satu pilihan untuk pemerintah kabupaten dan provinsi adalah dengan secara formal mengenali institusi paralel

37

BaKTINews

yang telah di bentuk untuk mengisi kekurangan dalam layanan kesehatan. Pemberi layanan kesehatan berbasis kelompok masyarakat – seperti Yasumat, Kalvari, dll – telah dikenali sebagai bagian yang sangat penting dalam sistim. Para pekerjanya seharusnya dapat dimasukkan dalam sistim pemberian gaji oleh pemerintah, tetapi dibayarkan melalui gereja atau lembaga lainnya yang mengelola sistim tersebut. Bahkan usaha melakukan perubahan ini hanya akan memperbaiki bagian luarnya saja (kosmetik). Hal yang busuk masih tetap di sana, karena kondisi ini terjadi tidak hanya pada posisi pendidikan dan kesehatan saja, di mana pegawai tidak hadir dan melakukan pekerjaannya. Tidak ada satupun elemen dalam birokrasi Papua yang tidak terpengaruh dengan penyakit malas ini. O to n o m i k hu su s t i d a k b e r ja l a n . Te t a p i kegagalannya secara mudah ditutupi oleh hal s e d e r h a n a ya n g d i k a i t k a n d e n ga n h a k masyarakat Papua yang mana tidak memperbaiki apa yang rusak dalam sistem. Kebijakan hak terhadap minoritas telah disalahartikan sebagai kembalinya kekayaan Papua menjadi milik individual. Yang mengambil keuntungan adalah para elite lokal dan mereka yang memiliki koneksi dengan para elit tersebut baik melalui marga, suku atau ikatan lainnya. Masyarakat umum telah dicurangi haknya untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan karena hal ini. Digilas roda modernitas? Saya teringat akan gambaran tentang anak mu d a Pa p u a d e n ga n bad a n k u r u s ya n g berjongkok di kardus yang telah diratakan, dekat tumpukan sampah yang telah dibuang oleh


pemilik toko yang merupakan seorang pendatang atau migran. Saya berjalan ke arahnya pada suatu malam di Jayapura, pada bulan September 2011. Saya berhenti dan bicara kepadanya. Dia baru saja datang di Jayapura dan berbicara dengan bahasa Indonesia yang terbatas. Dia berjalan dari kampung di Keerom, yang berjarak satu hari. Dia memeluk lututnya, tasnya ditumpuk di belakangnya. Semua keahliannya yang berasal dari kampung telah usang dan tidak lagi sesuai dengan dunia yang beraspal dan papan sirkuit yang jauh berbeda dari dunianya. Hal ini sudah lumrah terjadi dari satu budaya ke budaya lainnya yang tidak berhenti berdarah karena masuknya modernitas ke seluruh pelosok dunia. Penetrasi ekonomi modern dan perubahan budaya yang datang bersama mereka tidak dapat dibendung. Namun efek ini dapat diredam dengan memberikan pengetahuan dan alat bagi masyarakat yang budayanya mulai tenggelam. Hanya dengan persiapan dan perlengkapan yang baik mereka akan mampu bertahan dalam dunia baru ini, dan mereka mampu untuk mengambil keputusan untuk diri mereka sendiri tentang bagaimana cara mereka dapat beradaptasi, tidak perduli seberapa berat keputusan yang telah mereka ambil. Pendidikan dan kesehatan sangat penting untuk mempertahankan diri. S a a t m e re k a s a n ga t m e m b u t u h k a n pendidikan dan kesehatan, mereka dicekoki dengan fantasi yang berlebihan tentang kemerdekaan yang harus terjadi dan dijanjikan bahwa hal ini akan menyelesaikan semua m a sa l a h ya n g ad a . Te t a p i b i l a d ae ra h perkampungan Papua tidak memiliki akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang berfungsi, mereka akan hancur dalam beberapa generasi mendatang. Keberlanjutan akan sistim yang rusak dan tidak berfungsi akan menghasilkan kampung yang angka buta huruf dan tingkat pertumbuhan penduduknya negatif, mereka hanya akan berdagang seadanya BaKTINews

Pasien menunggu pemeriksaan di Bonohaik. Bapak ini berjalan selama beberapa hari untuk mengobati tangannya yang terluka. Dia bisa terkena sepsis bila lukanya terinfeksi dan tidak segera diobati. Foto Dok. Bobby Anderson

sampai mereka mati sebelum waktunya. Setiap orang yang mengambil gaji tanpa datang bekerja baik di bidang pendidikan atau kesehatan di wilayah pegunungan, ikut terlibat di dalam proses yang membuktikan adanya autogenocide (genosida yang terjadi dengan sendirinya). Ikut menjadi pengamat dalam melanjutkan tragedi ini dan juga untuk ikut bersekongkol di dalamnya. Ini adalah masalah yang mendesak. INFORMASI LEBIH LANJUT Bobby Anderson ([email protected]) bekerja di bidang kesehatan, pendidikan dan pemerintahan di Indonesia Timur, dan dia sering mengunjungi provinsi Papua. Artikel ini dan juga artikel lainnya dapat ditemukan di http://independent.academia.edu/BobbyAnderson/


38

Update Batukarinfo.com

Artikel Mama Follo, Tidak Berhenti Peduli Perempuan dan Anak oleh M. Ghufran H. Kordi K.

HADIAH DARI 17 DESA DI HARI KESEHATAN NASIONAL 2016 Oleh Yustiana Usman

Mereka yang peduli perempuan dan anak tidak hanya berada di kota-kota besar. Pun tidak hanya terbatas pada lembaga/organisasi besar yang mempunyai nama yang populer dan prestisius. Di kotakota kecil yang berada di daerah terpencil dan pinggiran pun terdapat inidvidu-individu yang bekerja keras untuk kepentingan perempuan dan anak. Mereka tidak mendapat liputan dari media. Mereka juga tidak selalu mendapat apresiasi dari pihak-pihak yang berkewajiban mengurusi permasalahan perempuan dan anak. Namun mereka terus bekerja mengurus dan membantu perempuan dan anak, karena apa yang dilakukannya tidak mengharapkan liputan atau apresiasi, tetapi mereka mengharapkan kepedulian dari pihak lain. Kepedulian mereka terhadap perempuan dan anak tidak mendatangkan materi, bahkan tidak jarang membebani mereka, karena mereka harus merogoh kocek jika upaya memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak membutuhkan biaya. Namun, pilihan untuk mengurus perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi, dan sejenisnya telah mantap dan tanpa pamrih.

Takalar patut berbangga. Pada 12 Nopember 2016 sebanyak 17 desa mendeklarasikan dirinya sebagai Desa ODF (Open Defecation Free) di hadapan peserta Peringatan Hari Kesehatan Nasional, yang diselenggarakan di Kampus Stikes Tanah Wali Takalar, serta dihadiri oleh Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar Ir. H. Nirwan Nasrullah, M.Si, Pejabat eselon 2 dan 3 Dinas Kesehatan beserta staf . Kepala Rumah Sakit H. Padjonga Dg Ngalle Takalar beserta staf, Ketua Yayasan Tanah Wali Takalar beserta staf dan mahasiwa serta masyarakat luas. Apa itu ODF? ODF atau Open Defecation Free adalah keadaan di mana suatu desa/ kelurahan tidak ada lagi masyarakatnya yang buang air besar sembarangan lagi. Prestasi sebagai Desa ODF merupakan hasil kerja keras dari Sanitarian, Kepala Desa, Kader Desa, serta seluruh masyarakat, yang berkomitmen tuk menjadikan desa mereka sebagai desa yang benar-benar sudah ditemukan lagi ada warga yang BAB sembarangan. http://www.batukarinfo.com/berita-ampl/hadiah-dari-17desa-di-hari-kesehatan-nasional-2016

http://www.batukarinfo.com/komunitas/articles/mamafollo-tidak-berhenti-peduli-perempuan-dan-anak

Referensi PANDUAN RESES PARTISIPATIF: Mengefekti an Komunikasi Anggota DPRD dengan Masyarakat Reses merupakan proses perencanaan yang dilakukan oleh Anggota DPRD di daerah pe-milihannya yang berujuan untuk: Menyerap dan menghimpun aspirasi konstitu-en melalui kunjungan kerja secara berkala; Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya; sekaligus Mensosialisasikan produk-produk yang sudah dihasilkan oleh DPRD. Dalam Program MAMPU, diperkenalkan metode reses partisipatif, yakni melibatkan masyarakat secara langsung dan dipandu oleh Fasilitator. Semangat yang dibangun dari reses partisipatif yaitu menggali masalah dan masalah masyarakat dan kebutuhan masyarakat miskin dan perempuan untuk menjadi aspirasi mereka ke-pada Anggota DPRD untuk kemudian di-perjuangkan oleh para wakilnya di DPRD. Panduan ini merupakan upaya mengembalikan ke-percayaan masyarakat kepda para wakilnya melalui reses partisipatif. Panduan ini diharapkan menjadi referensi dalam menfasilitasi proses reses partisipatif sehingga suara masyarakat miskin dan perempuan dapat muncul dipermukaan. Leaﬂet yang berisi infomasi Reses Partisipatif hasil kerjasama Program MAMPU AusAid, Yayasan Arika Mahina Ambon, dan Yayasan BaKTI http://www.batukarinfo.com/referensi/panduan-reses-partisipatif-mengefektifkan-komunikasi-anggota-dprd-denganmasyarakat

Batukarinfo.com adalah sebuah portal online yang menyediakan informasi dan pengetahuan tentang beragam program pembangunan di KTI. Media ini dapat dimanfaatkan untuk berinteraksi dan berbagi pengetahuan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia Untuk registrasi menjadi member Batukarinfo dan informasi lebih lanjut, anda dapat mengunjungi: www.batukarinfo.com

Kegiatan di BaKTI

10 - 11 NOVEMBER 2016 Pelatihan Penulisan Artikel dan Publikasi AMPL

P

okja AMPL Provinsi Sulawesi Selatan bekerjasama dengan BaKTI-UNICEF melaksanakan kegiatan Pelatihan Penulisan Artikel dan Publikasi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) melalui Platform Online, bertempat di kantor BaKTI Makassar. Peserta yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 15 orang berasal dari Pokja AMPL Provinsi yakni Bappeda, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dan Pokja AMPL Kabupaten

Barru, Luwu Utara dan Takalar. Kegiatan ini bertujuan untuk memotivasi pelakupelaku pembangunan khususnya AMPL untuk menulis pengalaman atau kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan di lapangan agar dapat menjadi pembelajaran bagi stakeholder lainnya. Tuntutan untuk menuliskan informasi sebanyak-banyaknya sehingga kadang tidak fokus, takut salah, sulit merangkai tulisan adalah permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh peserta ketika menulis. Hal-hal inilah yang dibahas dan didiskusikan bersama dengan dua penulis dan blogger, Syaifullah dan Mansyur Rahim yang hadir sebagai narasumber, agar tulisan yang dihasilkan lebih menarik, terstruktur dan dapat dipublikasikan.

25 NOVEMBER 2016 Diskusi Media soal Anak dan Perempuan

A

liansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Makassar bekerjasama dengan BaKTI MAMPU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan) menggelar Diskusi Media Soal Anak dan Perempuan dalam rangka Penyusunan Buku Panduan Peliputan dan Penulisan Isu Anak dan Perempuan, bertempat di Kantor BaKTI Makassar. Kegiatan ini bertujuan untuk melahirkan satu formulasi baru, bagaimana media bisa memposisikan diri dengan baik dalam melihat kasus seputar anak dan perempuan termasuk membuat pemberitaan yang tidak bias gender atau bahkan memposisikan perempuan dan anak sebagai korban pada posisi yang disalahkan,

disudutkan dan posisi lainnya yang semakin memperburuk kondisinya. Hadir sebagai narasumber dalam diskusi ini adalah Rusdin Tompo (Pendiri Lembaga Investigasi Studi Advokasi Media dan Anak Makassar), M. Yunus (Pemimpin Redaksi Makassar Terkini) dan Sri Wahyuningsih dari ICJ Makassar.

InfoBuku Calabai: Perempuan dalam Tubuh Lelaki PENULIS Pepi Al-Bayqunie Calabai adalah sebuah novel tentang jiwa perempuan yang terperangkap dalam tubuh lelaki—tubuh yang pemiliknya sendiri kerap gagap memahaminya. Calabai mengulik sisik-melik kehidupan bissu, ahli waris adat dan tradisi luhur Suku Bugis, yang dipercaya menjadi penghubung antara alam manusia dan alam dewata. Tokoh calabai yang diangkat dalam novel ini adalah Saidi atau yang lebih dikenal di Sulsel dengan sebutan Puang Saidi. Seorang bissu calabai yang menemukan jati dirinya dalam golongan Bissu.

Kesultanan Ternate, Sejarah Sosial Ekonomi dan Politik PENULIS Syahrul Muhammad Dalam melukiskan kondisi sosial ekonomi dan politik di Kesultanan Ternate dalam kurun waktu 1866-1942, tidak hanya penggambaran secara kronologis saja, akan tetapi diperlukan suatu penggambaran sejarah yang bersifat kompleks yang dapat diperoleh dengan menggunakan suatu pendekatan ilmu sosial. Sebelummya, sejarah Ternate telah dituliskan dalam dokumen-dokumen Guberman pada masa kolonial Belanda, namun melalui pendekatan ilmu sosial buku ini menulisnya kembali.

Media Meneropong Perempuan PENULIS Ludfy Baria Sosok perempuan dalam bingkai media adalah sosok yang aktraktif yang mampu meningkatkan jumlah rating maupun oplah. Apapun yang menyangkut perempuan selalu menarik untuk ditampilkan. Selain mengeksplorasi citra perempuan dalam media, buku ini juga mengulas bagaimana media memosisikan perempuan termasuk menyangkut penulisan yag bertalian dengan orientasi seksual yang berbeda. Buku ini merupakan rangkuman catatan dari sekumpulan dialog interaktif yang mencoba mengungkapkan penyebab kerisauan mendalam perempuan terhadap keberadaan media.

Menuju Komunitas Tangguh PENULIS Oxfam Buku ini berisi kumpulan cerita dari enam daerah dampingan mitra-mitra Oxfam yang menggambarkan pengalaman dalam pengarusutamaan pengelolaan resiko bencana di masyarakat (termasuk sekolah), pemerintah dan upaya menguatkan kepemimpinan perempuan. Beberapa paktik baik dan pembelajaran program baik tertuang dalam cerita dalam buku ini.

Terimakasih kepada Ibu Puspita RaYa dan Oxfam atas sumbangan bukunya untuk perpustakaan BaKTI. Buku-buku tersebut diatas dapat dibaca di Perpustakaan BaKTI.

SEMUA ANAK MAKASSAR BERHAK PUNYA AKTA KELAHIRAN PENINGKATKAN KELEMBAGAAN URUSAN PEREMPUAN DAN ANAK MENABUNG IKAN DI LUBUK LARANGAN

Recommend Documents