SELAYANG PANDANG; PERJALANAN GERAKAN KOPERASI INDONESIA

SELAYANG PANDANG; “PERJALANAN GERAKAN KOPERASI INDONESIA”. Tahun 1896

1898

1898

1899

Illustrasi

Bagaimana Patih Purwokerto (R.Aria Wirya Atmadja) mendirikan Bank Penolong dan Tabungan (Hulp Spaarbank), organisasi semacam koperasi simpan pinjam. Tujuan: menolong para pegawai negeri agar terlepas dari cengkeraman lintah darat. Organisasi ini menjadi filosofi berdirinya Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang sampai saat ini masih eksis. Ide R. Aria Wiraatmadja (1896) disebarluaskan oleh De Wolf Van Westerrode kepada para petani. Ia memberikan kredit kepada petani dengan model Raiffeisen dan Schultze-Delitzsch di Jerman. Nama Bank ini diganti menjadi “Hulp – Spaar en Landbouwcrediet Bank”. Rencana De Wolf Van Westerrode mendapat persetujuan dari pemerintahan Hindia – Belanda. Sejalan dengan itu, didirikan 250 lumbung Desa yang modalnya diperoleh dari rakyat. Pendirian Lumbung-lumbung ini terjadi juga di Cirebon, didirikan oleh seorang Residen. Modal permulaan diperoleh dari sokongan-sokongan petani menurut luas tanah yang dimiliki. Hasil percobaan tersebut adalah; - Berdirinya badan-badan semacam “purwokertosche Hulp – Spaar en landbouwcredietbank” - Lumbung-lumbung berdiri diberbagai daerah dengan mencontoh Cirebon

Selayang pandang gerakan koperasi / marsono M/diklat /2008

1904

(1913) juga beberapa Bank Desa - Berdirinya Rumah Gadai Negeri Pemerintah bermaksud mempelajari seluk beluk hutang penduduk dan apa yang dapat dikerjakan dalam mendidrikan bank-bank kredit pertanian dengan tidak dapat sokongan pemerintah dan cara-cara mana yang dapat diperbaiki dalam peminjaman oleh rumah gadai. Hasil dari penelitian tersebut sebaiknya didasarkan atas koperasi, tetapi berhubungan beberapan hal yang terpenting ialah Bahwa bangsa Indonesia belum masak/siap untuk mendirikan koperasi, maka oleh pemerintah tidak dibentuk badan-badan kredit yang berdasarkan koperasi, tetapi badan-badan kredit yang bersifat Badan Pemerintah dengan tidak melepaskan cita-cita untuk badan dan kredit yang bersifat koperasi. Pegawai Departemen pertanian, perindustrian dan Perdagangan, Centrale Kas (kelak menjadi bank rakyat) sedikitsedikit memberi penyuluhan dan penerangan tentang koperasi dan membantu orang yang mau mendirikan koperasi. Selain itu dibentuk pula Jawatan Kredit Rakyat yang bertugas menyalurkan kredit melalui Bank rakyat Indonesia dengan organisasinya yang luas. Meskipun usaha penyuluhan telah dilakukan, namun masih jauh dari memuaskan karena : - Tidak ada badan Pusat yang dapat menunjukan cara-cara bekerja keperluan koperasi. - Tidak ada kemauan pegawainya.


1913

1915

1920

1924

1927

- Tidak ada dasar hukum penyiaran koperasi - Tidak ada kerja yang berjalan tetap dikarenakan pindahnya pegawai. Ahirnya dapat disimpulkan bahwa penerangan tentang koperasi masih berjalan secara sambil lalu. Berdiri Serekat Dagang Islam kemudian bernama Serikat Islam dan menganjurkan koperasi pada khalayak ramai, akan tetapi hal ini berjalan lama karena kepercayaan masyarakat pada koperasi semakin hari semakin berkurang. Lahirnya Undang-Undang Koperasi yang dinamai “Verordening op de Cooperative Verenigingen “(Konongklijk Besluit 7 April Stbl No. 431), yaitu Undang-Undang tentang perkumpulan Koperasi untuk segala bangsa. Diadakan “Cooperative Commisie” (Gouvernements Besluit 10 Juni 1920 Stbl No. 1) yang diketuai oleh Dr. J.H Boeke yang bertugas menyelediki apakah koperasi untuk Indonesia bermanpaat dan dengan cara apa supaya semangat koperasi tertanam di Indonesia. Di Surabaya oleh Indonesische Studieclub (ISC) yang didirikan oleh DR. Soetomo dianggapa bahwa koperasi merupakan suatu alat yang tepat untuk memajukan ekonomi rakyat dan menyebarkannya di kalangan anggotanya. Usaha ini ternyata berhasil terbukti dengan didirikannya usaha persatuan Koperasi Indonesia, suatu organisasi Pusat untuk pembelian barang-barang. Melalui Cooperative Commisie lahirlah Undang-undang yang menunjukan


1928

1928

1929

1930

1939

1942

kemauan yang lebih tegas untuk membangun perekonomian rakyat (Regeling Inlandse Cooperative Verenigingen Stbl No. 91) I.S.C berhasil dalam usahanya merubah 9 bank desa dalam daerah kotapraja Surabaya dijadikan badan-badan Koperasi dan dimulainya pengenalan azaazas Koperasi kepada yang bersangkutan. Usaha I.S.C ini diteruskan oleh Partai Indonesia Raya/Parindra yang hasilnya mendirikan Rukun Tani di jawa Timur dan mendirikan perkumpulan pelayaran dari bangsa Indonesia yang dinamakan Rukun Pelayaran Indonesia disingkat Rupelin. Atas anjuran partai Nasional Indonesia di Jakarta diadakan kongres Koperasi, yang akibatnya dimana-mana diadakan perkumpulan koperasi. Jawatan Koperasi didirikan untuk menggiatkan pergerakan koperasi yang diatur menurut Stbl 1927 No. 91 yang diketuai Prof. Dr. J.H Boeke. Sejak tahun ini sikap pemerintah mulai aktip dan mengakui kewajibannya untuk memutarkan roda pergerakan koperasi. Diumumkan Undang-undang untuk perkumpulan Bumi Putera dan UndangUndang untuk perkumpulan Dagang Indonesia memakai andil dan berlaku sementara di pulau Jawa. Koperasi mengalami perkembangan yang sangat buruk. Kantor Pusat Jawatan Koperasi dan Perdagangan oleh pemerintah Jepang diberi nama “Syomin Kumiai Tyuo Zimusyo” sedangkan kantor daerah menjadi “Syomin Kumiai Sodandyo”. Sesudah itu dibentuk


1945 1945

1946

1947

“Djawa Jumin Keizai Sintaisei Konsetsu Jumbi Inkai “(Panitia Sususnan Perekonomian baru di Jawa). Hasil dari Kumiai atau badan diatas ternyata banyak dibenci rakyat karena corak dan pekerjaannya menyimpang dari koperasi yang sebenarnya. 17 Agustus 1945 Indonesia Merdeka 18 Agustus 1945 “ Bahwa bangsa Indonesia dapat mengangkat dirinya ke luar dari lumpur, tekanan dan hisapan apabila ekonomi rakyat disusun sebagai usaha bersama berdasarkan koperasi (Hatta) Di pasal 33 dicantumkan ketentuan mengenai koperasi koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Desember 1946 Ir. Teko Sumodiharjo diangkat sebagai Dirjen Perekonomian Rakyat yang menangani kopersai. Kepala Jawatan dipegang oleh R.S Soeriaatmadja. Konferenci di Ciparay untuk membentuk Pusat Koperasi Priangan yang diantara tugasnya secepat-cepatnya menyelenggarakn kongres kopersai seluruh Indonesia. Di Tasikmalaya, di gedung pabrik tenun Perintis milik Pusat Koperasi Tasikmalaya, diselenggarakan Kongres Gerakan Koperasi Pertama yang keputusannya adalah : 1. Dibentuknya SOKRI (Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia) berkedudukan di Tasikmalaya. 2. Azas Gotong Royong 3. Menetapkan Peraturan Dasar SOKRI 4. Menetapkan Pengurus serta


Presidium yang diketuai oleh Niti Sumantri. 5. Kemakmuran rakyat harus dilaksanakan berdasarkan pasal 33, dengan koperasi rakyat, koperasi ekonomi, sebagai alat pelaksanaan. 6. Mendirikan Bank Koperasi Sentral 7. Ditempatkan konsep koperasi rakyat desa yang meliputi tiga usaha; kredit, konsumsi dan produksi, dengan pernyataan bahwa koperasi rakyat desa harus dijadikan dasar susunan SOKRI. 8. Memperhebat dan memperluas pendidikan koperasi rakyat di kalangan masyarakat. 9. Distribusi barang-barang penting harus diselenggarakan oleh koperasi. 10. Memutuskan tanggal 12 Juli sebagai hari koperasi Indonesia yang tiap – tiap tahun diperingati.

1947 1948 1949

1950

Paginya dilakukan peletakan Tugu Koperasi yang diresmikan pada tanggal 12 Juli 1950. Jumlah koperasi saat itu terdapat 2 160 units. Kegiatan koperasi ini terhenti karena Agresi Militer Belanda ke II, menyusul Peristiwa Madiun 1948. Dibentuk GKPI (Gabungan Koperasi Perikanan), kemudian menjadi IKPI. Di Yogya dibentuk GKBI Terbentuknya RIS (UUDS) Koperasi di UUDS tidak berubah sesuai pasal 38 UUDS, koperasi memepunyai dasar hukum yang kuat. Tahun 1949-1950 menjadi negara kesatuan yang dampaknya adalah pusat koperasi di


1951

1951

1951 1953

Yogya diagabung dengan jawatan koperasi di Jakarta. Ahirnya Perkumpulan Koperasi bangkit kembali. Koperasi di Jawa Barat, Sumatera Utara membentuk Badan Koordinasi, yang masing-masing berkedudukan di Bandung dan Medan. 12 Juli 1951, Hatta selalu berpidato di radio berisikan hakekat koperasi, alas an - alasan koperasi dan kisah sukses di luar negeri. Secara teratur pidato ini dilakukan hingga tahun 1959 (1956 Hatta mengundurkan diri sebagai wakil presiden) Peraturan-peraturan Koperasi. 1. Peraturan Koperasi No. 179/1949 Sama dengan peraturan No. 91/1927 dibuat saat Belanda berkuasa. 2. Peraturan ini mendorong adanya UU Perkoperasian tersendiri Digagas rencangan UU Perkoperasian oleh Gerakan Koperasi SOKRI tidak berfungsi. Kongres II di Bandung bulan Juli 1953 yang dipimpin oleh Niti Soemantri yang keputusan nya antara lain: A. Kedalam 1. Menyetujui pokok-pokok prasaran dari Prof. Sumitro, Iskandar Tedjakusuma, R.Moh.Ambiya Hadiwinoto, Roesli Rahim dan R.S. Soeria Atmadja. 2. Mendirikan sebuah badan pemusatan pimpinan koperasi untuk seluruh Indonesia yang dinamakan “Dewan Koperasi Indonesia”. 3. Mewajibkan “Dewan Koperasi Indonesia” membentuk sebuah


4. 5.

6. 7. 8.

lembaga penkoperasi untuk mendidik para anggota, pimpinan, pegawai koperasi serta mendirikan sekolah menengah koperasi di tiaptiap propinsi. Mengeluarkan harian, majalah, brosur, buku pelajaran koperasi. Membentuk sebuah panitia yang akan memberikan saran-sasan kepada pemerintah mengenai Undang-Undang Koperasi. Mengusahakan kemudahan pemberian pemberian badan hokum. Mengangkat Bung Hatta (Drs. H. Moh. Hatta) sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Memilih Dewan Pimpinan Dewan Koperasi Indonesia.

B. Keluar Mendesak pemerintah Republik Indonesia supaya: 1. Melaksanakan perobahan dasar ekonomi dengan menggunakan koperasi sebagai system dan alat utama untuk mencapai kemakmuran rakyat bersama, sesuai dengan maksud pasal 38 UUD Sementara RI. 2. Koperasi dijadikan mata pelajaran pada sekolah lanjutan, dan menanamkan benih perkoperasian pada sekolah rakyat. 3. Segera mengadakan undang-undang koperasi yang berdasarkan pada pasal 38UUDS RI. 4. Menambah anggaran dan belanja negara bagi kemakmuran rakyat terutama di luar pulau jawa / Selayang pandang gerakan koperasi / marsono M/diklat /2008

Madura. 5. Menyempurnakan susunan jawatan koperasi. 6. Merencanakan pembangunan rumah rakyat diundangkan serta menunjuk gerakan koperasi sebagai penyelenggara pembangunan rumahrumah rakyat. 7. Penyelenggaraan pembelian padi hanya diselenggarakan kepada organisasi koperasi 1957

1958

- Terbentuk Induk Koperasi-Koperasi Indonesia. - Atas desakan hasil Kongres II maka pada bulan Mei 1958 diadakan rapatrapat tokoh-tokoh koperasi di Lembang yang dihadiri oleh Hatta hasilnya disampaikan ke Parlemen, kemudian lahirlah serta disyah kannya undang-undang No. 79/58 tentang perkumpulan Koperasi. - Undang-udang ini juga memuat prinsip-prinsip koperasi seperti yang dirumuskan oleh Rochdale. - Tidak lama setelah di syahkan perkembangan iklim politik semakin panas (Majelis gagal menyusun Undang-undang yang baru) daerah – daerah bergejolak, dan koperasinya ikut terpuruk. Pada tanggal 27 Oktober 1958 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Koperasi nomor 79 yang sesuai dengan pasal 38 Undang-Undang Dasar tahun 1950. Undang-undang tahun 1958 turun karena : a. UU No. 179 Tahun 1949 tidak sesuai dengan asas kekeluargaan


1959

1959

1960

1960

1961

dan gotong royong. b. UU No. 179 Tahun 1949 hanya mengatur cara penderiann pengesahan dan cara kerja koperasi. c. Pemerintah hanya bersipat pasip, menjadi pendaftar dan penasehat saja. - Bulan April 1959 menyarankan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, tapi tidak berhasil. - Bulan Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit, agar kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. - Kebijakan pengembangan koperasi berubah, maka lahirlah: PP No. 60/1959 tentang Perkembangan Gerakan Koperasi, serta INPRES No. 2/1960 tentang Badan Penggerak Koperasi (Bapekop) yang berpegang teguh pada UndangUndang No. 79/1958 dan Peraturan Pemerintah No. 60/1959. - Bulan April 1960 di Cibogo (Bogor) digagas berdirinya Bank Koperasi Indonesia oleh 8 bank Koperasi dan 4 Koperasi tingkat Nasional. Dibentuk Bapengkop (Badan Penggerak Koperasi) dengan Inpres No. 2 tahun 1960 yang bertugas mengadakan koordinasi dalam segala kegiatan Instansi-instansi Pemerintah untuk penumbuhan Gerakan Koperasi daro pusat sampai daerah. a. Pada bulan April 1961, diselenggarakan Munaskop pertama di Surabaya,


1964

1965

Sedangkan keputusannya: a. Membentuk KOKSI (Kesatuan Koperasi Seluruh Indonesia) b. Pembubaran oraganisasi yang serupa dengan KOKSI c. Maka DKI tak berlaku lagi sebagai gantinya. d. KOKSI dipimpin oleh Presiden. Dampak Peraturan Presiden No. 40/1961 tentang Penyaluran Barangbarang dan Bahan Pokok Keperluan Rakyat. - Koperasi tumbuh secara masal dan seragam. - Pemerintah mendirikan AKOP dan SKOPMA (11 AKOP dan 21 SKOPMA) - Indonesia keluar dari PBB - KOKSI keluar dari ICA Keputusan Menteri Transkopemada No. 19/1964 memebentuk Panitia Penyelesaian Rancangan UU Koperasi, akan tetapi berjalan tidak lancar. Kemudian, dibentuk Panitia bersama Departemen Transkop dan Komisi E DPRGR untuk menyelesaikan ini. Kemudian disahkannya UU ini pada tanggal 2 Agustus 1965 sebagai UU No. 14/1965 tentang Perkoperasian. Yang isinya “sebagai organisasi ekonomi yang berfungsi senagai alat Revolusi pengurus mencerminkan kekuatan Progresif Revolusioner berporoskan Nasakom dan berjiwa Maripol. Berlangsung Munaskop ke II di Jakarta dipimpin oleh : Menteri Transkop, Mendagri, Menteri/Sekjen tingkat Nasional yang menetapkan : Bung Karno sebagai


1965

1965 1966 1966

1966

1966

bapak Koperasi, pimpinan tertinggi Gerakan Koperasi dan Revolusi tentang keputusan itu maka koperasi dibentuk secara massal akan tetapi kebijaksanaan pembinaan koperasi berdasarkan Munaskop-Usdek ini berahir ketika pecah peristiwa G 30 S/PKI. Keluarnya Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian. Dalam UU ini terdapat unsure-unsur politik sehingga hilang kemurnian tujuan koperasi. G 30 S/PKI berakhir, berakhir pula Orde Lama dan awal kehidupan Orde Baru Bulan Juli 1966 melalui kabinet Ampera menetapkan program diantaranya Rehabilitasi Prasarana Ekonomi. Bidang Perkoperasian dipindah ke kementerian dalam Negeri dengan Struktur disebut Dirjenkop oleh Ibnoe Soejono. Tugasnya utamanya ialah : - Merubah UU No. 14/1965 - Mengganti pemerintah yang ada di koperasi - Menyusun langkah-langkah di Era Orde Baru. Bulan Juli 1966 berlangsung Musyawarah Nasional I Gerkopin. Hasilnya : Mendesak pemerintah mengganti UndangUndang No. 14 tahun 1965. UU yang sejiwa dengan prinsip-prinsip koperasi. Resolusi yang lain ;  Membatalkan hasil munaskop I dan ke II di Surabaya dan Jakarta  Gerkopin aktif kembali di ICA SK Menteri Perdagangan dan Koperasi No.


1967

1967 1967 1967 1968 1968

1970

1971 1971 1973 1973-

70/SK/III/66 tentang pembentukan Panitia Peninjau kembali UU No. 14/1965. Panitia ini diketuai Ir. Ibnoe Soejono bertugas mulai 11 Juli 1966. Hasil rumusannya disyahkan sebagai UU No. 12/1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian Indonesia Dengan disahkannya UU No. 12/1967, maka hal itu diupayakan kembali pada prinsip-prinsip koperasi yang berlaku Universal yang diakui ICA. Soeharto dilantik jadi Presiden RI Pemerintah mendirikan PUSDIKOP di Jakarta disusul berdirinya BALATKOP di tiapi-tiap Propinsi. Lahirnya BUUD/KUD (percobaan) Bulan Juni 1968 Soeharto melantik kabinet Pembangunan. Munas ke II Gerkopin Hasilnya; Keputusan Mentranskop No. 64/Kpts/Mentranskop/69 tentang Perorganisasian dan Tata Cara Pemberian Pengesahan Badan Hukum terhadap Badan Kesatuan Gerakan Koperasi Indonesia. Gerkopin melaksanakan rapat, mengganti nama menjadi DKI (Dewan Koperasi Indonesia). Pada rapat ini mengesahkan pengurus paripurna DKI yang diketuai oleh Komodor Laut R. Sardjono Berdirinya Bank Bukopin yang didirikan oleh 8 induk-induk koperasi. Pemerintah mendirikan LJKK (Lembaga Jaminan Kredit Koperasi) kemudian menjadi Perum PKK. BUUD/KUD dikembangkan di daerah lain melalui Inpres No. 04 Tahun 1973 tentang KUD. Repelita I Tarap Hidup Rakyat


1974

1978 1978

1984 1988

19881993 1992 1993

(1993-1998)

1988 1993 1993

Menteri Perdagangan dan Koperasi melakukan pembinaan koperasi dengan mengembalikan pada prinsip-prinsip koperasi yang sebenarnya. Inpres No. 2 Tahun 1978 mengganti Inpres No. 4 Tahun 1973 Dirjen Koperasi diganti ke Dirjen Perdagangan pada Menteri Muda Koperasi dan Kepala Bulog. Dipilih Letjen. Bustanil Arifin sebagai Menmud. Inpres No. 4 tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan KUD (BPP-KUD) Instruksi Menkop No. 09/Inst/M/VI/88 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan KUD Mandiri. Pada tahun ini pula berdiri INKOPAU, INKOVERI, INKOPABRI, GKSI, KOPINDO, KJAN, PUSKOPELRA dan INKOPKAR. Bustanil Arifin tetap menjabat sebagai Menteri Koperasi. Keluar Undang-Undang Nomor. 25 tahun 1992 mengganti UU no. 12/1967 Menkop menjadi Departemen Koperasi dan pengusaha Kecil. Munaskop ke XII di Jakarta tanggal 18-20 Juli Munaskop ke XIII di Jakarta tanggal 10 Juli Terpilih Sri Edi Swasono sebagai ketua DEKOPIN. Pada periode ini terjadi konflik berkepanjangan berkaitan penyesuaian Anggaran Dasar Dekopin dengan UndangUndang No. 25 Tahun 1992 Dengan Keppres No. 21 Tahun 1997 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Dekopin, maka konflik berahir.


1995

1997 1997

1999 Thn….. 19932000

Konsekuensi dari berlakunya Keppres No 21 tersebut tersebut pada tanggal 15 Juni 1997 telah diselenggarakan RA Dekopin dan memilih Sri Mulyono Herlambang sebagai Ketua Dekopin Periode 1997-2003 Berdiri Lembaga Pendidikan Perkoperasian (LAPENKOP), dibawah naungan DEKOPIN, bertugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian, diresmikan oleh Kabalitbang Depkop dan PPK (Prof. Suharto Prawironegoro) Presiden Suharto diberi gelar Bapak Pembangunan Koperasi oleh Gerakan Koperasi. Reformasi bergulir, Soeharto lengser diganti oleh Habibie, sedangkan Menteri Koperasi dijabat oleh Adi Sasono. Dikeluarkan Kepres No. 24 /1999, isinya; membatalkan Kepres 21/1997 (Mengembalikan fungsi Dekopin seperti pada tahun 1993 / zaman Sri Edi Swasono) Secara demokrasi, Drs. H.M. Nurdin Halid terpilih sebagai Ketua Dekopin untuk periode 1999 – 2004. Berdiri LSP2I, diketuai Ir. Ibnu Sujono. Terjadi upaya untuk merevisi UU no. 25 / 1992, dan terdapat dua draft usulan, versi DEKOPIN mewakili gerakan dan Versi LSP2I mewakili Pemerintah. Diskusi dan dialog dilakukan untuk mencapai kompromi dan kesepakatan. Kedua belah pihak mempercayakan DR. Muslimin Nasution sebagai penyelaras kedua draft untuk diajukan ke DPR.



RINGKASAN 19471997 1947 1953 1956 1959 1961 1965 1966 1968 1973 1977 1983 1988 1993

Terjadi 14 x Kongres/Munaskop Tanggal 11-14 Juli di Tasikmalaya diselenggarakan Kongres Koperasi I Kongres Besar Koperasi Seluruh Indonesia ke II di Bandung tanggal 15-17 Juli Kongres Koperasi ke III di Jakarta tanggal 1-5 September Musyawarah Koperasi Indonesia di Surakarta tanggal 6-10 September Munaskop ke I, di Surabaya tanggal 21-24 April Munaskop ke II di Jakarta tanggal 2-10 Agustus Musyawarah Gerkopin ke I di Jakarta tanggal 13-17 Musyawarah Gerkopin ke II di Jakarta tanggal 11-14 Nopember Munaskop ke IX di Jakarta tanggal 7-12 Juli Munaskop ke X di Jakarta tanggal 7-8 Nopember Munaskop ke XI di Jakarta tanggal 17-19 Munaskop ke XII di Jakarta tanggal 18-20 Juli Munaskop ke XIII di Jakarta tanggal 10 Juli Terpilihnya Sri Edi Swasono Pada periode ini terjadi konflik berkepanjangan berkaitan penyesuaian Anggaran Dasar Dekopin dengan UndangUndang No. 25 Tahun 1992 Dengan Keppres No. 21 Tahun 1997 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Dekopin, maka konflik berahir. Konsekwensi dari berlakunya Keppres No


1997

21 tersebut tersebut pada tanggal 15 Juni 1997 telah diselenggarakan RA Dekopin dan memilih Sri Mulyono Herlambang sebagai Ketua Dekopin Periode 1997-2001 Reformasi bergulir Presiden Soeharto lengser diganti oleh Habiebie sedangkan Menteri Koperasi dijabat oleh Adi Sasono.


PERATURAN / UNDANG – UNDANG KOPERASI DI INDONESIA 1. Staatsblad No. 431 Tahun 1915 (Verordening op de Coperative Vereniging) 2. Staatsblad No. 91 Tahun 1927 khusus berlaku untuk orangorang Indonesia. Dirumuskan oleh Panitia dibawah pimpinan Prof. Dr. J.H Boeke 3. Staatsblad No. 108 Tahun 1933. Peraturan ini tunduk pada hokum Barat, (terdapat dualisme peraturan Koperasi). 4. Staatsblad No. 179 Tahun 1949 yang dikeluarkan Pemerintah Federal Belanda. 5. Undang – Undang Perkumpulan Koperasi RI No. 79 tahun 1958, sehubungan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1950 pasal 38 merupakan landasan Koperasi yang bersipat Nasional, berlaku di Indonesia. Sebagai realisasinya dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1959. 6. Undang – Undang Perkoperasian No. 14 tahun 1965. UU ini mengandung unsure politik dan dalam kenyataannya tidak pernah berlaku secara efektif. 7. Undang – Undang Pokok Perkoperasian No. 12 Tahun 1967. UU ini merupakan kebangkitan kembali daripada dasar-dasar Koperasi yang murni dan konsekwen.


SELAYANG PANDANG; PERJALANAN GERAKAN KOPERASI INDONESIA

Recommend Documents