L
MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PEKER*IAAN UMUM NOMOR 475IKPTS IMI2OL4 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI JRATUNSELUNA
MENTERI PEKERJAAN UMUM, bahwa dalam rangka mengkoordinasikan kepentingan berbagai
Menimbang
sektor, wilayah, dan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air, telah dibentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Jratunseluna dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor
426lKPTSlMl2OOe; b. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai, Wilayah Sungai Jratunseluna merupakan wilayah sungai Strategis Nasional yang
merupakan kewenalgan Pemerintah; c. bahwa dengan telah berakhirnya masa tugas tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan kembali Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Jratunseluna; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Pembentr-lkan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Jratunseluna dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum; Mengingat
1.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO4 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2AO4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a377);
32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2008 Nornor 59, Tambahan Lembaran Negara
2. Undang-Undang Nomor
Repubiik Indonesia Nomor a9aa); J.
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2O0B Nomor 82, Tambahan Lembalan Negara Republik Indonesia Nomor aBSB);
4.
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air;
5.
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2AA9 tentalg Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
6.
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2OIO tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagarmana telah beberapa ka-li diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 tahun 2Ol3;
7.
Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2OI2 tentang Penetapan Wilayah Sungai;
8.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor O4/PRT/M I2OOB tentang Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Wilayah Sungai;
9.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor OB/PRT/M l2OlO tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M I2OIC tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M l20rr;
MEMUTUSKAN: \lenetapkan
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI JRATUNSELUNA.
i\ESATU
Membentuk Tim lioordrnasi Per-rgelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Jratunseluna, vang selanjutnl,'a disebut dengan TKPSDA WS Jratunseluna, dengal susunal keanggotaart sebagaimana tercaltum dalam lampiran Keputr.rsan ini.
KEDUA
Ketua TKPSDA WS Jratunseluna dijabat oleh Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah.
KETIGA
Ketua Harian TKPSDA WS Jiatunseluna dijabat oleh Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jarva Tengah.
KEEMPAT
a. TKPSDA WS Jratunseluna berkeduclukan cli Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. b. TKPSDA WS Jratunseluna bersifat non-struktura-l, berada di bawah dan berta,rrggung jarvab langsr:ng kepada Menteri PekerjazLn Umum.
KELiMA
TKPSDA WS Jratunseltina mempunvai tugas membantlt Menteri Pekerj aan Umum d al am rnel al< u kan ko orcl inasi :
a. pembahasan rancangan pola dan rancangan rencana pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Jratunseluna guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air;
b. pembahasan rancangan program dan rancangan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Jratunseluna guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan program dan rencana kegiatan sumber daya air;
c. pembahasan usuian rencana alokasi air dari setiap sumber air pada Wiiayah Sungai Jratunseluna guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan rencana alokasi air. d. pembahasan rencana pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada Wilayah Sungai Jratunseluna untuk mencapai keterpaduan pengelolaan sistem informasi;
e. pembahasan rancangan pendayagunaan sumber daya manusia, keuangan, peralatan dan kelembagaan untuk mengoptimalkan kinerja pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Jratunseluna; dan
f. pemberian pertimbangan kepada Menteri mengenai
pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Jratunseluna.
KEENAM
tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KELIMA TKPSDA WS Jratunseluna menyelenggarakan fungsi
Dal.am melaksanakan
koordinasi melalui:
a. konsultasi dengan pihak terkait yang diperlukan guna keterpaduan da-lam pengelolaan sumber daya air pada Wilayah
Sungai Jratunseluna serta tercapainya kesepaharnal antar sektor, antar wilayah dan antar pemilik kepentingan; b. pengintegrasian dan penyelarasan kepentingan ar-rta,r sektor, antar wilayah serta antar pernilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air pada Wiiayah Sungai Jratunseluna; dan c. kegiatan pemaltauan dal evaluasi pelaksanaa,n prograln dan rencana kegiatan pengelolaan sumber dava air pada Wilayah Sungai Jratunseluna.
KETUJUH
Keanggotaan TKPSDA WS Jratunseluna dapat dikelompokkan dalam komisi-komisi sesuai kebutuhan dan ditetapkan dengan keputusan Ketua TKPSDA WS Jratunseluna, kecuali Ketua dan Ketua Harian.
KEDELAPAN
Dalam meiaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KELIMA TKPSDA WS Jratunseluna wajib menyanrpaikan laporan tertuiis kepada Menteri Pekerjaan Umurn paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan tembusan kepada Gubernur dar Bupati/ Walikota terkait.
KESEMBILAN
a.
Untuk mernbantu tugas TKPSDA WS Jratunseluna, dibentuk
sekretariat TKPSDA WS Jratr-rnseluna yar-tg berada pada Balai
Besar lVilayah Sungai Pemali Juana.
dan tata kerja sekrctariat TKPSDA WS iratunseluna ditetapkar oleh Ketua Harian TKPSDA WS
b. Susunan organisasi
Jratunseluna. c. Sekretariat TKPSDA WS Jratunseluna Sekretariat TKPSDA WS Jratunseluna. -J-
dipimpin
c1el-r Iiepala
L
d. Kepala Sekretariat TKPSDA WS Jratunseluna dijabat oleh salah satu kepala bidang atau salah satu kepala seksi pada Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana. KESEPULUH
Tim bertugas selama 5 (lima) tahun terhitung mulai ditetapkannya Keputusan ini.
KESEBELAS
Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
KEDUABELAS
ini, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 426lKmSlMl2OO9 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Dengan ditetapkannya keputusan
Jratunseluna dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. KETIGABELAS
+
v
Keputusan ini mulai berlaku pada tangga,l ditetapkan.
Tembusan disampaikan kepada Yth: 1. Gubernur Prcvinsi Jawa Tengah; 2. Gubernur Provinsi D.I. Yograkarta; 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum; 4. Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum; 5. Direktur Jenderal Sumber Daya Air kementerian Pekerjaan Umum; 6. Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga, Kementerian Pekerjaan Umum; 7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umtrm; 8. Sekretaris Direktorat Jendera-l Sumber Daya Air; 9. Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air; 1O. Walikota Semarang; 1 1. Walikota Salatiga; 12. Bupati Semarang; 13. Bupati Boyola-1i; 14. Bupati Kendal; 15. Bupati Sragen; ^ 16. Bupati Demak; 17. Bupati Kudus; 18. Bupati Jepara; 19. Bupati Pati; 20. Bupati Grobogan; 21. Bupati Blora; 22. Bupati Rembang; 23. Yang bersalgkutan untuk dilaksanakan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Agustus 2OI4 MtrNTERI PEKtrRJAAN UMUM,
DJOI{O KIRMANTO
-1
Larnpiran Keputusan Menteri pekedaan Umum Nomor : h7 5 /KqTS /I,I/ 20I4 Tanggal : 29 Agusrus zoL4 SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI JRATUNSELUNA NO 1
NAMA/UNIT KEzuA/ JABATAN / ASOSTAST Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
2
Daerah Provinsi Jawa Teneah Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah
c
Kepala Batai Besar Wilayah Sungai pemali
Juana A .+
5 6
B
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Kepala Dinas Pertanian Tanaman pangan dan Holtikultura Provinsi Jawa Teneah Kepala Badan Lingkungan Hidup provinsi Jawa Tengah Kepala Stasiun Klirnatologi ICas I Badan Meteorologi lCimatologi dan Geofisika Semarang Kepaia Seksi Evaluasi DAS Balai Pengelola daerah Aliran Sungai pemali
KEDUDUI(AN DALAM TIM Ketua merangkap anggota Ketua Harian merangkap anggota Anggota
KETERANGAN
Anggota
Pemerintah
Anggota
Pemerintah
Anggota
Pemerintah
Anggota
Pemerintah
Anggota
Pemenntah
Anggota
Pemerintah
Anggota
Pemerinta,h
Anggota
Pemerintah
Anggota
Pemerintah
Anggota
Pemerinta|
Anggota
Pemerintah
Anggota
Pemerintah
Anggota
Pemerintah
Pemerintah
Pemerintah Pemerintatr
Juana 9
10
1i 12
13
t4 15
b
Kepala Dinas Pengelolaan Surnber Daya Air dan Energi Sumber Daya Minera_l Kota Semarang Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang Kepala Dinas Bina Marga dan pengelolaan Sumbe! Daya Air Kota Salatiea Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Boyolali Kepala Dinas Bina Marga dan pengairan Kabupaten Kendal Kepala Dinas Pekerjaan Urrium Kabupaten Sragen Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, PertambanganCan trnergi Kabupaten Dery\_ Kepala Dinas Bina Marga, pengairan, Energi dan Sumber Daya Minera1 Kabuparen Kudus
l/ c J
c
t
NO 17
18
I9 20
2I 22
23
24 25 26
27
28 29
NAMAIUNIT KERJA / JABATAN / ASOSTASI Kepala Dinas Bina Marga, pengairan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Jepara Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pati Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Grobogan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Blora Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rembang Supanto, Ketua Induk Perkumpularr Petani Pemakai Air (IP3A) Glapan Manunggal Badarudin, Ketua Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (Gp3A) T4 Mukti Manunggal Moh. Lehar, Ketua Induk Perkumpulan !4qni Pemakai Air (lP3A) Gotons Rovons Harlanto, Ketua Gabungan perkumpuian Petani Pemakai Air (GP3A) Gotong Royong Suratmin, SE, Ketua Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (Gp3A) Tirta Wijava Sudirman, Ketua Gabungan perkumpulan Petarri Pemakai Air (GP3A) Guyrib Rukun Karsono, Ketua Induk Perkumpulal Petani Pemakai Air (lP3A) Sumber Reieki Drs, Setiyanto, Bendahara Lembaga Kajian dan Pemberdayaa_n Demak Mardiri
KEDUDI'I(AN DALAII{ TIM
KETERANGAN
Anggota
Pemerintah
Anggota
Pemerintah
Anggota
Pemerintah
Anggota
Pemerintah
Anggota
Pemerintah
Anggota
Non Pemerintah
Anggota
Non Pemerintah
Anggota
Non Pemerintah
Anggota
Non Pemerintah
Anggota
Non Pemerintah
Amggota
Non Pemerintah
Anggota
Non Pemenntah
Anggota
Non Pemerintah
Angqota Anggota
Non Pemerintah Non Pemerintah
Anggota
Non Pemerintah
Anggota
Non Pemerintah
Anggota
Non Pemerintah
Anggota
Non Pemenntah
Anggota
Non Pemerintah
{LKPDM)
30 31 aa
OJ
34 35
36
Djumardi, Slaff PT. Daya Manunssa_l Bambang Sulistyo, Ketua Kelompok Budida.ya Ikan Ngudi Muiyo II Makturidi, Bendahara Gabun gan Perlctmpulan Petani Pemakai Air (Gp3A) Sumber Tirta Mulya Jumadi S. Rama, Ketua yayasan Karya Alam Lestan H. Subardi, M.Si, Direktur yayasan Pengembangan Akhiaq Mulia Drs. H.M. Amari M.Si, Ketua Gabungan Perkumpuian Petani Pemakai Air (Gp3A) Ngudi Rahal.u G. Rowo Ha-r-no, Ketua, Lembaga Swadaya Masya;-akat Pasca 45
-6-
I
L
NO J/
38 39
40
4l 42
NAMA/UNIT KEzuA / JABATAN /ASOSIASI Suprijadi, I{etua Lembaga Swadaya Masvarat Peduli Grobogan H.M. Kasri Imam M.R,Ketua Gabungan Kelompok Tani Wahyu Makmur Ir. Supardji, Sekretaris II Lembaga Swadaya Masyarakat Ampera Jawa Tensah Khumaidah, Ketua ORSOS Al Hikmah Joko Triyono, Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) DI Tempuran Ir. Aifan Rianto, M. Tech, Direktur Pensembansan Perum Jasa Tirta I
KETERANGAN
KEDUDUKAN DALAM TIM Anggota
Non Perrrerintah
Anggota
Non Pemerintah
Anggota
Non Pemerintah
Anggota Anggota
Non Pemerintah Non Pemerintah
Anggota
Non lremerintah
MENTERI PEKERJAAN UMUM,
nlv-..hDJOKO KIRMANTO
7_
