t I
MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESUA
KEPUTUSAN MENTERI PEKER^'AAN UMUM NOMOR 2e1IKPTS lM/2Ot4 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI HALMAHERA SELATAN MENTERT PEKERJAAN UMUM,
Menimbang :
a.
bahwa dalam rangka mengkoordinasikan kepentingan berbagai
sektor, wilayah, dan para pemilik kepentirigan
dalam
pengelolaan sumber daya air, dan sesuai o.trguti ketentuan Pasal 86, Pasal BT ayat (3) Undang-undang NomoiT Tahun 2oo4 tentang Sumber Daya Air, dan pasal 7 ayat (2) peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 04lpRTlMl2aois tentang pcdoman Pembentukan wadah Koordinasi pengelolaan sumber Daya Air Pada Tingkat Provinsi, Kabupaten ll
Mengingat :
1.
2.
undang-U'dang Nomor 7 Tahun 2oo4 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomoi 32 Tahun -2004, 'lambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a377); or 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesrl Tarrrun 2oo4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa i
Undang-undangNom
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan 5,
6.
7. B.
Sumber Daya Air; Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2OO9 tentang Pembentukan dal Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2073; Peraturan Presiden Nomor 24 Tai;run 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I l(ementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 tahun 2OI3; Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2Ol2 tentang Penetapan Wilayah Sungai; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor O4/PRT/M I2OOB tentang Pedomal Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Tingkat Provinsi, Kabupaten f Kota, dan Wilayah Sungai;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
OS/PRT/M l2OlO tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum; 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/Ml2OlO tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
0elPRr/M l2orr;
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: KEPUTUSAN MENTERI PEKER^IAAN UMUM TENTANG PEMBENTUI(AN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI HALMAHERA SELATAN.
KESATU
:
Membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah
Sungai Halmahera Selatan, yang selanjutnya disebut dengan
TKPSDA WS Halmahera Selatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini. KEDUA
: a.
TKPSDA WS Halmahera Selatan berkedudukan di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara.
b.
TKPSDA WS Halmahera Selatan bersifat non-struktural, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pekerjaan Umum.
-2-
KETIGA
TKPSDA WS Halmahera Selatan mempunyai tugas membantu Menteri Pekerjaan Umum dalam melakukan koordinasi: a. pembahasan rancangan pola dan rancangan renca-na pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Halmahera Selatan guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air;
b. pembahasan rancangan prograrrl dan rancangan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Halmahera Selatan guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan progra-rn dan rencana kegiatan sumber daya air; c. pembahasan usulan rencana alokasi air dari setiap sumber air pada Wiiayah Sungai Halmahera Selatan guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan rencana alokasi air; d. pembahasan rencana pengelolaan sistem informasi hidrologi,
hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada Wilayah Sr-rngai Halmahera Selatan untuk mencapai keterpaduan pengelolaan
sistem informasi; e. pembahasan rancangan pendayagunaan sumber daya manusia, keuangan, peralatan dan kelembagaan untuk mengoptimalkan kinerja pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Halmahera Selatan; dan pemberian pertimbangan kepada Menteri mengenai peiaksanaan f. pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Halmahera Selatan. KEEMPAT
KELIMA
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA TKPSDA WS Halmahera Selatan menyelenggarakan fungsi koordinasi mela-lui: a. konsultasi dengan pihak terkait yang diperlukan guna keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Halmahera Selatan serta tercapainya kesepahaman antar sektor, antar wilayah dan antar pemilik kepentingan; b. pengintegrasian dan penyelarasan kepentingan antar sektor, antar wilayah serta antar pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Halmahera Selatan; dan c. kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Halmahera Selatan. Keanggotaan TKPSDA WS Halmahera Selatan dapat dikelompokkan
dalam komisi-komisi sesuai kebutuhan dan ditetapkan dengan keputusan Ketua TKPSDA Wilayah Sungai Halmahera Selatan, kecuali Ketua dan Ketua Harian. KEENAM
tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA TKPSDA WS Halmahera Selatan wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Menteri Pekerjaan Umum paling sedikit 2 (dua) kali dalam l (satu) tahun dengan tembusan kepada Gubernur Da-lam melaksanakan
dan Bupati/ Walikota terkait.
-3-
KETUJUH
a.
Untuk membantu tugas TKPSDA WS Halmahera Utara, dibenturk
sekretariat TI(PSDA WS Halmahera Utara. Susunan organisasi dan tata kerja sekretariat TKPSDA WS Halmahera Utara ditetapkan oleh Ketua Harian TKPSDA WS Halmahera Utara. c. Sekretariat TKPSDA WS Halmahera Utara dipimpin oleh Kepala Sekretariat TKPSDA WS Halmahera Utara. d. Kepala Sekretariat TKPSDA WS Halmahera Utara dijabat oleh salah satu kepala seksi pada Ba-lai Wilayah Sungai Maluku Utara. b.
KEDELAPAN
Tim bertugas selama 5 (lima) tahun terhitung mulai ditetapkannya Keputusan ini.
KESEMBILAN
Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Maluku Utara, Direktorat Jendera-l Sumber Daya Air.
KESEPULUH
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Tembusan disampaikan kepada Yth: 1. Gubernur Provinsi Ma-luku Utara; 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum; 3. Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum; 4. Direktur Jendera-l Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum; 5. Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga, Kementerian Pekerjaan Umum; 6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementeian Pekerjaan Umum; 7. Sekretaris Direktorat Jenderai Sumber Daya Air; B. Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air; 9. Bupati Halmahera Utara; 10. Bupati Pulau Morotai; 1 1. Bupati Ha-lmahera Barat; 12. Walikota Ternate; 13. Walikota Tidore Kepulauan; 14. Kepala Balai Wilayah Sungai Maluku Utara; 15. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2OI4 MENTERI PEKERJAAN UMUM,
npiX
DJOKO KIRMANTO
-4-
Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor :297IKWSlMl2OI4 Tanggal : 10 Juni 2OI4
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI HALMAHERA SELATAN NO
I 2 a o
4 5
6 7 B
9 10 11
t2
l3
I4
15
I6
t7 18
NAMA/UNIT KERJA/ JABATAN/ ASOSTAST Kepala BAPPEDA Provinsi Maluku Utara Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Utara Kepala BMKG Kelas 1 Babullah Ternate Kepala Balai Wilayah Sungai Maluku Utara Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ake Malamo Maluku Utara Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara Kepala Dinas Kehutalan Provinsi Maluku Utara Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Halmahera Timur Sarjan Thaib, S.Pdi., Ketua Aliansi Indonesia Faesal Aba, S.Pi., Seksi Pengadaan Gabungan Petugas Pemantau Pemakai Air Woka Jaya Operasional pemeliharaan Saluran Air dan Ulu-Ulu Rima Melati, SP. MP., Anggota Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pusat Studi Lingkungan Universitas Khairun Thamrin Ali Ibrahim, S.Pi.M,Si., Direktur Elsil Kie Raha Surahman, S.Pi.M.Si., Direktur Global Bahari La jamin La Musu, ST., Direktur Pengelolaan Lingkungan Hidup Haliyora Center Supratman H. Mumang, S.Pi., Sekretaris Lembaga Pemerhati Pelestarian Lingkungan Hidup
-5-
KEDUDUI{AN DALAM TIM Ketua merangkap anggota Ketua Harian merangkap anggota Anggota Anggota
KETERANGAN Pemerintah Pemerintah Pemerintah
Anggota
Pemerintah
Anggota
Pemerintah
Anggota
Pemerintah
Anggota
Pemerintah
Anggota
Pemerintah
Anggota
Pemerintah
Anggota
Pemerintah
Anggota
Non Pemerintah
Anggota
Non Pemerintah
Anggota
Non Pemerintah
Anggota
Non Pemerintah
Anggota
Non Pemerintah
Anggota
Non Pemerintah
Anggota
Non Pemerintah
NO
20 21
22
23 24
25 26
NAMA/UNIT KERJA/ JABATAN/ ASOSIASI Gusman Buamonabot, SE., Direktur Litbang Haliyora Centre Masni Sangaji, SP., Ketua Divisi Program Pemberdayaan Masyarakat Lembaga Pemerhati Pelestarian Lingkungan Hidup Deni Sarianto, S.Pi., Ketua Divisi Lingkungan Lembaga Pelestarian dan Pecinta Alam Maluku Utara Mudasir Ishak, S.Pi., Sekretaris Lembasa Mitra Publik Rusmin D. Rizal, Spi., Anggota Lembaga Survey Ekonomi dan Politik (LESKOP) Maluku Utara Zatnal llyas, S.Sos., Direktur Aspirasi Indonesia Irfan Muhammad, SPdi., Direktur El-Habari Halmahera Utara
KEDUDUKAN DALAM TIM Anggota
Non Pemerintah
Anggota
Non Pemerintah
Anggota
Non Pemerintah
Anggota
Non Pemerintah
Anggota
Non Pemerintah
Anggota
Non Pemerintah
Anggota
Non Pemerintah
KETERANGAN
u6
MENTERI PEKERJAAN UMUM,
/
DJO KO KIRMANTO
-6-
