L
I$ENTERIPEKERJMN UMUM REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PEKER^IAAN UMUM NOMOR 292lKmS/Ml2OL4 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI HALMAHERA UTARA
MENTERI PEKERJAAN UMUM,
Menimbang :
Mengingat :
bahwa dalam rangka mengkoordinasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah, dan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 86, Pasa-l 87 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2OO4 tentang Sumber Daya Air, dan Pasa-l 7 ayat (2) peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: O4/PRT/M I2OOB tentang pedoman Pembentukan wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Pada Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Wilayah Sungai, perlu dibentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Halmahera Utara; b. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Ta]-run 2072 tentang Penetapan Wilayah Sungai, Wilayah Sungai Halmahera Utara merupakan wilayah sungar Strategis Nasional yang merupakan kewenangan Pemerintah ; c. bahwa berdasarkan pertimbanga:r sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air wilayah sungai Ha,lmahera Utara dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum; a,
1.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO4 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a377);
2.
undang-undangNomor 32 Tahun 2oo4 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2OOB tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2oo4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2o0B Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49aa);
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang pengerolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republil< Indonesia tahun 20C8 Nomor 82, Tambahan Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 4853); 4.
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dervan Sumber Daya Air;
5.
Peratura-n Presiden Nomor 47 Tahun 20Og tentang pembentukan da:r Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubal-r, lerakhir dengan Peraturan Presrden Nomor 55 Tahun
2Ol3;
7.
8.
I
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2OlO tentang Keduclukan, Tugas darr Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagarmana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan presiden Nomor 56 tahun 2Ol3; Keputusan Presiden Nornor 12 Tahun 2012 tentang Penetapal Wilayah Sungai;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor O4/PRT/M I2OOB tentang Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Tingkat Provinsi, Kabupaten f Kota, dan Wilayah Sungar;
9.
Peraturan fulenteri Pekerjaa:-r Umr:m Nomor
0B /PRT lM i2AIO tentang Orgalisasi dan Tata Kerja Kementerian Peke{aan Umum; 10. Peraturan Mentei Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M|2OIA tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksa:ra Teknis di Lingkungan Kementerial Pekerjaan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 0elPRr/M l2oLr;
MEMUTUSKAN: Menetapkan
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI HALMAHERA UTARA. KESATU
KEDUA
Membentuk Tim Koordinasi Pengeiolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Halmahera Utara, yang selanjutnya disebut dengan TKPSDA WS Halmahera Utara, dengan susunan keanggotaarr sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
: a. b.
TKPSDA WS Halmahera Utara berkedudukan Provinsi Ma]uku Utara.
di Kota Ternate,
TKPSDA WS Halmahera Utara bersifat non-struktural, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pekerjaan Umum,
KETIGA
TKPSDA wS Haimahera utara mempunyai tugas membantu Menteri Pekerjaan Umum dalam melakukan koordinasi: :i. pembail:rsan rancarrgan pola darr raricangaj-r rencarra pengelolaan surnber daya air pada wilayah Sungai Ha-lmahera utura gurru
perumusan bahan pertimbangan untuk penetaphn pola da' rencana pengelolaar sumber daya air;
b. pembahasan rancangan prograffi dan rancangan rencana kegiatan pengeioiaan sumber daya air pada wilayah Sungai Halmahera Utara guna perumusan bahan pertimbangan untuk
penetapan prograln dan rencana kegiatan sumber dava air; c. pembahasal r;sulu-., ,.n.Lra alokasi air dari setiap sumber air pada wilayah sungai Ha]mahera utara guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapa:r rencana alokasi air; d. pembahasan rencana pengelolaan sistem informasi hidrologi,
hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada wilayah Sungai Halmahera Utara r-rntuk mencapai keterpaduan pengeiolaan
sistem informasi; pembahasan e. rancangan pendayagunaan sumber daya rnanusia, keualgan, peralatan deur keiernbagaan untuk mengoptrmalkan kinerja pengelolaan sumber daya air pada wilayai sungai Halmahera Utara; dan f. pernbenal pertimbangan kepada Menteri mengenai pelaksanaan pengeiolaan sumber daya air pada wiiayah Sungai Halmahera Utara. KEEMPAT
Dalam meiaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA TKPSDA ws Halmahera Utara menyelenggarakan fungsi koordinasi melalui: a. konsultasi dengan pihak terkait yang diperlukan guna keterpadual dalam pengelolaan sumber daya air pada wilayah Sttnoei
Hplmal.'c.c q IvLq Ito-o4 o6r+^ .qlrrturur rcr La +a-^^-^;---^ Lcrrapiji.rrya
1-^^^- ^L ^--- - i{escpa-rlialliart aillar
sektor, antar wilayah dan antar pemilik kepentingan; b. pengintegrasian dan penyelarasarr kepentingan antar sektor, antar wilayah serta antar pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Halmahera Utara; dan c. kegiatan pemantauan dan eva]uasi peraksanaan program dan rencana kegiatarr pengelolaan sumber daya air pada wiiayah Sungai Ha-lmahera Utara. KELIMA
Keanggotaan TKPSDA ws Ha-lmahera utara dapat dikelompokkan dalam komisi-komisi sesuaj kebutuhan dan ditetapkarr b.trgu., keputusan Ketua TKPSDA ws Halmahera Utara, kecua-li Ketua dan
Ketua Harian.
KEENAM
Da-lam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud da-lam DIKTUIvI KETIGA TKPSDA ws Halmahera utara wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Menten Pekerjaan Umum paiing sedikit 2 ldua) kali dalam I (satu) tahun dengan tembusan kepada Gubernur dan Bupati / Walikota terkart.
-3-
KtrTUJUH
i
a.
Untuk nrembantu tugas TKPSDA WS Halmafiera
Selatan,
dibentuk sek-etariat TKPSDA WS Ha-Lmahera Selatal. b. Susunan organisasi dan tata kerja sekretariat TKPSDA Halmahera Selatan ditetapkan oleh Ketua Harian'TKPSDA
WS WS
Halmahera Selatarl. c. sekretariat TKPSDA ws Halmahera selatan dipimpin oleh Kepa-la Sekretariat TKPSDA WS Halmahera Selatan. d. Kepala sekretariat TKPSDA wS Halmahera Selatan dijabat oleh salah satu kepala seksi pada Balai Wilayah Sungar Maluku Utara.
KEDELAPAN : Tim bertugas selama 5
(1ima) tahrrn terhitung
Keputusan ini.
mulai drtetapkannya
KESEMBILAN : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Beianja Negara pada Satuan Kerja Ba-lar Wilayah Sungai Ma1uku Utara, .) Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
KtrSEPULUH : Keputusan ini muiar berlaku pada
ta:rggal ciitetapkan
Tembusan disa:npaikan kepada Yth: 1. Gubernur Provinsi Maluku Utara; 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Llmum; 3
Inqnr.L:ft.ir Jenrler-l trIoL111..if.ft:t: P:i..,:i;:::,,.t1 I_I:.:l',llli. 4. Direktur Jendera-1 Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum; 5. Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga, Kementerian Pekerjaan Umum; 6. Kepala Biro Hukum Sekretarrat Jendera-l Kementeian Pekerjaan Umum; 7. Sekretaris Direktorat Jendera-1 Sumber Daya Air; B. Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air; n a. DUIJarr F'.allllij-nera DelaLan; 10. Bupati Halmahera Tengah; 1 1. Bupati Halmahera Timur; 12. Kepala Ba-lai Wilayah Sungai Maluku Utara; 13. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
Ditetapkan di Jakarta padatanggal 10 Juni 2O74 MENTERi PBKtrRJAAN UMUM,
4r--nDJOKO KIRMANTO
--t-
Lampiran Keputusan Menteri pekerjaan Umum Nomor : 292lKVlSlMl2OI4 Tanggal : 10 Juni 2OI4 SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI HALMAHERA UTARA NO
I 2 J
4 5
6 7 B
I 10 11
I2
l3 T4
15
I6
l7 1B
L9
NAMA/UNIT KERJA / JABATAN / ASOSIASI Kepala BAPPEDA Provinsi Maluku Utara Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Utara Kepala BMKG Kelas 1 Babullah Ternate Kepala Balai Wilayah Sungai Maluku Utara Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ake Malamo Maluku Utara Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Halmahera Utara Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Halmahera Barat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pulau Morotai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tidore Kepulauan Sahruddin Lasani, Vice Directure Yayasan Balakusu Nur Sjafani, S.Pt.M.Si., Sekretaris Pusat Studi Lingkungan Universitas Khairun Amaliyah lbrahim, SH., Wakil Manager Bidang Pendidikan dan Advokasi Masyarakat elSil Kie Raha Syaiful Djafar, SE., Direktur PDAM Kota Ternate Wiwin Momole, S.Pd., Wakil Ketua Bidang Lingkungan Hidup Global Bahari Muhlis Ibrahim, ST., Bidang Pertambangan Global Empiris
-5-
KEDUDUKAN DALAM TIM Ketua merangkap anggota I(etua Harian merangkap anggota Anggota Anggota
KETERANGAN Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah
Anggota
Pemerintah
Anggota
Pemerintah
Anggota
Pemerintah
Anggota
Pemerintah
Anggota
Pemerintah
Anggota
Pemerintah
Anggota
Pemerintah
Anggota
Pemerintah
Anggota
Pemerintah
Anggota
Non Pemerintah
Anggota
Non Pemerintah
Anggota
Non Pemerintah
Anggota
Non Pemerintah
Anggota
Non Pemerintah
Anggota
Non Pemerintah
aa a1 L1
22
NAMA/UNIT KERJA / JABATAN /ASOSIASI Samsul Hamja, SI r., Anggota Divisi i{aiian r\al riirr Ekonom r,Korloml S)cs1al sial Bu ljuclaya, deva Lembaga Pelestarian dan Pecrnta Atam Maluku Utara lsra Latif, S.Pi., Direktur Lembaga
Mitra Publik Samir Jahum, S.Pdi., Sekretaris Aspirasi Indonesia Sudarwin Hasyim, ST., Bidang Lingkungan Hidup El-Habari l-{almaherd Utara
I{EDUDUKAN DALAM TIM Anggota
Non Pemerintah
Anggota
Non Pernerintah
Anggota
Non Pemerintah
Anggota
Non Pemerintah
MENTtrRI PEKERJAAN UMU}i{,
4ffi
DJOKO KIRMANTO
-6-
