POLA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI CIDANAU - CIUJUNG - CIDURIAN CISADANE- CILIWUNG - CITARUM TAHUN 2012
POLA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI CIDANAUCIUJUNG-CIDURIAN-CISADANECILIWUNG-CITARUM
TAHUN 2012
DAFTAR ISI Halaman 1
BAB I
PENDAHULUAN
1
1.1 Latar Belakang
1
1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran Penyusunan Pola 1.2.1 Maksud 1.2.2 Tujuan 1.2.3 Sasaran 1.2.4 Visi dan Misi
4 4 4 4 5
1.3 Isu-Isu Strategis 1.3.1 Isu Strategis Nasional
5 5
1.3.1.1 1.3.1.2 1.3.1.3 1.3.1.4 1.3.1.5
Target Penyediaan Air Bersih Ketahanan Pangan Ketersediaan Energi Perubahan Iklim Global Ketahanan Air (Water Security)
5 6 6 7 7
1.3.2 Isu Strategis Lokal/Regional 2
8
BAB II Kondisi pada Wilayah Sungai
11
2.1 Peraturan Perundang-undangan di Bidang Sumber Daya Air dan Peraturan Lainnya yang Terkait 11 2.2 Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air atau Pembangunan Provinsi atau Kabupaten/Kota 2.2.1 Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air 2.2.2 Kebijakan Nasional Penataan Ruang 2.2.3 Kebijakan Daerah Pengelolaan Sumber Daya Air
Kebijakan 13 13 14 16
2.3 Inventarisasi Data 2.3.1 Data Umum
16 16
2.3.1.1 Rencana Tata Ruang Wilayah 17 2.3.1.2 Provinsi dan Kabupaten/Kota Dalam Angka 21 2.3.1.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 21 2.3.1.4 Digital Elevation Model (DEM) 22 2.3.1.5 Laporan Hasil Studi, Kajian Teknis, Perencanaan Terkait Sumber Daya Air 23
2.3.2 Data Sumber Daya Air 2.3.2.1 2.3.2.2 2.3.2.3 2.3.2.4 2.3.2.5 2.3.2.6 2.3.2.7 2.3.2.8
Iklim Air Permukaan (hujan, debit, tampungan air) Air Tanah Sedimentasi Sungai Erosi Lahan Muka Air Pasang Surut Kualitas Air Prasarana/Infrastruktur
2.3.3 Data Kebutuhan Air 2.3.3.1 2.3.3.2 2.3.3.3 2.3.3.4 2.3.3.5
RKI (Air Minum, Industri, Perkotaan dan Pariwisata) Irigasi Penggelontoran Ketenagaan Perikanan
24 24 24 31 34 34 35 37 37
40 40 41 42 42 43
halaman
iii
2.4 Identifikasi Kondisi Lingkungan dan Permasalahan 2.4.1 Ditinjau dari Hasil Rumusan PKM 2.4.2 Ditinjau dari 5 Aspek Pengelolaan Sumber Daya Air
46 46 47
2.5 Identifikasi Terhadap Potensi yang Bisa Dikembangkan 2.5.1 Potensi Konservasi Sumber Daya Air
52 52
2.5.1.1 Konservasi Lahan Kritis 52 2.5.1.2 Koordinasi dan Sinergi Program 53 2.5.1.3 Prokasih, Proper dan Superkasih 54 2.5.1.4 Program dan Renstra Provinsi tentang Kualitas Air 56 2.5.1.5 Rancangan Peraturan Presiden tentang Penetapan Kelas dan Pengendalian Pencemaran Air Sungai Ciliwung 58 2.5.1.6 Pengaturan dan Pembatasan Pengambilan Air Tanah 58
2.5.2 Potensi Pendayagunaan Sumber Daya Air
61
2.5.2.1 Skematisasi Model Alokasi Air 61 2.5.2.2 Peningkatan Potensi Sumber Daya Air 61 2.5.2.3 Peningkatan Potensi Saluran Pembawa Air 68 2.5.2.4 Peningkatan Efisiensi Pengunaan Air untuk mengurangi Kebutuhan 69
2.5.3 Potensi Pengendalian Daya Rusak Air 2.5.3.1 2.5.3.2 2.5.3.3 2.5.3.4 2.5.3.5
Penanganan Penanganan Penanganan Penanganan Penanganan
Banjir Krisis Air/Kekeringan Kerusakan Pantai Bencana Tsunami Bencana Longsor
2.5.4 Potensi Sistem Informasi Sumber Daya Air 2.5.4.1 2.5.4.2
Integrasi Sistem Informasi Sistem Pendukung Keputusan - Ribasim
70 70 71 71 72 72
73 73 73
2.5.5 Potensi Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha 74 2.5.5.1 Kemitraan – Desalinasi (PT Jaya Ancol) 74 2.5.5.2 Air Baku kota Cilegon (PT Krakatau Tirta Industri, Kawasan Industri Krakatau, Cilegon) 74 2.5.5.3 Pemangku Kepentingan dan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air 75 2.5.5.4 BLU dan IJL 75
2.5.6 Potensi Penataan Ruang 2.5.6.1 2.5.6.2 2.5.6.3
3
Zonasi Java Spatial Model Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan
BAB III ANALISIS DATA 3.1 Asumsi, Kriteria, dan Standar yang digunakan 3.1.1 Asumsi 3.1.2 Kriteria 3.1.3 Standar 3.1.4 Analisis 3.1.4.1 Analisis Konservasi Sumber Daya Air 3.1.4.2 Analisis Pendayagunaan Sumber Daya Air 3.1.4.3 Analisis Pengendalian Daya Rusak Air 3.1.4.4 Analisis Sistem Informasi Sumber Daya Air 3.1.4.5 Analisis Pemberdayaan dan Peningkatan Masyarakat dan Dunia Usaha 3.1.4.6 Analisis Perencanaan dan Penataan Ruang
76 76 77 78
79 79 79 82 86 87 87 100 114 126 Peran 127 129
halaman
iv
3.2 Skenario Kondisi Ekonomi, Politik dan Perubahan Iklim pada Wilayah Sungai 133 3.2.1 Skenario 133 3.3 Alternatif Pilihan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air 4
138
BAB IV KEBIJAKAN OPERASIONAL PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR141
halaman
v
DAFTAR TABEL Halaman Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel
1.1. Cakupan WS 6 Ci Berdasarkan Provinsi dan Kabupaten/Kota* 2 2.1. Perkiraan Ketersediaan Air Permukaan di WS 6 Ci 27 2.2. Perkiraan Pengambilan Air Tanah Dalam di WS 6 Ci 32 2.3. Lahan Kritis di WS 6 Ci 35 2.4. Kualitas Air Sungai Berdasarkan Hasil Pemantauan Rutin 37 2.5. Waduk yang Sudah Ada di WS 6 Ci 37 2.6. Kebutuhan Air Irigasi di WS 6 Ci 42 2.7. Data Waduk Cirata, Waduk Saguling dan Waduk Djuanda (Jatiluhur) 43 2.8. Luas Tambak di WS 6 Ci 44 2.9. Persandingan Masalah di masing-masing WS 6 Ci 48 2.10. Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dan Institusi Pengelola 54 2.11. Potensi Waduk 6 Ci 63 2.12. Pemangku Kepentingan dan Anggota Wadah Koordinasi TKPSDA WS 6 Ci 75 3.1. Kriteria Kinerja DAS 82 3.2. Kriteria Keragaan DAS 83 3.3. Tingkatan pengelolaan kultur teknis 84 3.4. Praktek pengelolaan mekanik 84 3.5. Standar dan Kriteria Pencemaran Sungai, Ketersediaan Air Permukaan dan Debit Banjir 85 3.6. Klasifikasi Status Mutu Air Menurut Metode Storet 85 3.7. Klasifikasi Status Mutu Air Menurut Metode Indeks Pencemaran (IP) 85 3.8. Standar Perhitungan Kebutuhan Air Domestik 86 3.9. Jenis Tanaman dan Periode Pertumbuhan 86 3.10. Kategori Perikanan dan Persyaratan Flushing rate dan Salinitas 87 3.11. Perubahan luas dan total erosi untuk tingkat erosi berat-sangat berat 90 3.12. Kualitas logam berat di titik pengamatan Nanjung - inlet waduk Saguling (2000-2010) 96 3.13. Kadar logam berat di titik 6 muara Sungai Citarum di waduk Cirata (2007-2010) 98 3.14. Kadar besi dan mangan di inlet dan outlet waduk Jatiluhur (2002 – 2008) 99 3.15. Kadar logam berat (besi, mangan dan seng) di waduk Jatiluhur (2009-2010) 99 3.16. Kebutuhan Air RKI di WS 6 Ci (termasuk kebutuhan untuk pariwisata) 101 3.17. Kebutuhan Air Irigasi di WS 6 Ci 102 3.18. Kebutuhan Air untuk Penggelontoran 102 3.19. Kebutuhan Air Perikanan (Tambak) di WS 6 Ci 102 3.20. Kekurangan Air Irigasi dan RKI Pada Water District (WD) 123 3.21. Skenario Berdasarkan Tatakelola Pemerintahan dan Pertumbuhan Ekonomi 133 3.22. Hubungan Skenario, Asumsi dan Strategi 138 halaman
vi
Tabel 4.1. Kebijakan Operasional Pengelolaan Sumber Daya Air WS 6 Ci (3 Ci) pada Skenario 1,2,3,4 142 Tabel 4.2. Kebijakan Operasional Pengelolaan Sumber Daya Air WS 6 Ci (2 Ci) pada Skenario 1,2,3,4 156 Tabel 4.3. Kebijakan Operasional Pengelolaan Sumber Daya Air WS 6 Ci (1 Ci) pada Skenario 1,2,3,4 172
halaman
vii
DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar
1.1. Peta WS 6 Ci 3 2.1. Struktur Pemanfaatan Ruang Wilayah di WS 6 Ci 19 2.2. Kondisi Tata Guna Lahan di WS 6 Ci pada tahun 2009 20 2.3. Distribusi Kepadatan Penduduk di WS 6 Ci berdasarkan Podes 2008 dan Sensus 2010 21 2.4. Distribusi Penduduk Usia Produktif Berdasarkan Lapangan Usaha 2008 22 2.5. Peta Topografi WS 6 Ci 25 2.6. Curah Hujan Tahunan di WS 6 Ci 26 2.7. Perkiraan Ketersediaan Air Permukaan di WS 6 Ci 27 2.8. Peta Situ di WS 6 Ci 29 2.9. Peta Situ di Wilayah Cisadane-Ciliwung 30 2.10. Potensi Air Tanah di WS 6 Ci 31 2.11. Peta Cekungan Air Tanah di WS 6 Ci 33 2.12. Peta Lokasi Lahan Kritis di WS 6 Ci 36 2.13. Peta Kualitas Air 39 2.14. Kebutuhan Air untuk Keperluan RKI di WS 6 Ci (m3/detik) 41 2.15. Kebutuhan Air Irigasi di WS 6 Ci (2010) 42 2.16. Kebutuhan Air untuk Tambak di WS 6 Ci 44 2.17. Peta Lokasi Tambak di WS 6 Ci 45 2.18. Peta Konservasi Air Tanah untuk CAT Bandung-Soreang 60 2.19. Peta Skematisasi Model Alokasi Air WS 6 Ci 65 2.20. Peta Water District 66 2.21. Daerah Potensial untuk Pengembangan Waduk 67 3.1.Persentase Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 80 3.2. Pertumbuhan GDP Indonesia 80 3.3. Pertumbuhan Penduduk Indonesia 81 3.4. Perubahan KSR, KR, dan C di DAS Citarum Hulu 88 3.5. Perubahan KSR, KR, dan C di DAS Ciliwung Hulu (Katulampa) 88 3.6. Perubahan KSR, KR, dan C di DAS Cidurian-Cikande 89 3.7. Perubahan perentase areal setiap tingkatan erosi pada tiga kondisi pengelolaan di WS 6 Ci 89 3.8. Tingkatan erosi (ton/ha/thn) pada kondisi pengelolaan jelek di WS 6 Ci 91 3.9. Tingkatan erosi berat (ton/ha/thn) pada kondisi pengelolaan baik di WS 6 Ci 92 3.10. Peta Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTkRHL) di WS 6 Ci 93 3.11. Hasil Simulasi Sedimentasi Daerah Tangkapan Air Saguling 94 3.12. Peta Potensi Erosi di Wilayah Hulu Waduk Saguling dengan Pengelolaan Jelek 95 3.13. Fluktuasi kadar dan trend logam berat di titik Nanjung (Inlet waduk Saguling) 97 3.14. Fluktuasi dan trend kadar logam berat di waduk Cirata (titik 6)98
halaman
viii
Gambar 3.15. Fluktuasi Kadar besi dan mangan di waduk Jatiluhur (20022008) 100 Gambar 3.16. Kebutuhan Air Irigasi di WS 6 Ci 101 Gambar 3.17. Kebutuhan Air Perikanan (Tambak) di WS 6 Ci 103 Gambar 3.18. Neraca Air untuk WS 6 Ci Tahun 2010 103 Gambar 3.19. Neraca Air untuk 3 Ci Tahun 2010 104 Gambar 3.20. Neraca Air untuk 2 Ci Tahun 2010 104 Gambar 3.21. Neraca Air untuk 1 Ci Tahun 2010 105 Gambar 3.22. Perkiraan Ketersediaan dan Kebutuhan Air di WS 6 Ci Tahun 2030 106 Gambar 3.23. Tingkat Kebutuhan Air Irigasi dan RKI di WS 6 Ci (2010-2030)106 Gambar 3.24. Skema WS 6 Ci 108 Gambar 3.25. Kebutuhan Air 2010 109 Gambar 3.26. Skema Strategi A Pemenuhan Kebutuhan Air pada Skenario 1110 Gambar 3.27. Skema Strategi B Pemenuhan Kebutuhan Air pada Skenario 2111 Gambar 3.28. Skema Strategi C Pemenuhan Kebutuhan Air pada Skenario 3112 Gambar 3.29. Skema Strategi D Pemenuhan Kebutuhan Air pada Skenario 4113 Gambar 3.30. Hubungan dan Hierarki Pengelolaan Bencana Banjir 115 Gambar 3.31. Peta Kawasan Rawan Banjir 116 Gambar 3.32. Peta Kekurangan Air Irigasi tahun 2010 119 Gambar 3.33. Peta Kekurangan Air Irigasi tahun 2030 120 Gambar 3.34. Peta Kekurangan Air RKI tahun 2010 121 Gambar 3.35. Peta Kekurangan Air RKI tahun 2030 122 Gambar 3.36. Peta Kawasan Rawan Bencana di WS 6 Ci 125 Gambar 3.37. Alih Fungsi Lahan Sawah di Indonesia (1994 – 2004) 132 Gambar 3.38. Strategi Struktural Neraca Air Pemenuhan Air Baku di WS 6 Ci Skenario 1 134 Gambar 3.39. Strategi Struktural Neraca Air Pemenuhan Air Baku di WS 6 Ci Skenario 2 135 Gambar 3.40. Strategi Struktural Neraca Air Pemenuhan Air Baku di WS 6 Ci Skenario 3 136 Gambar 3.41. Strategi Struktural Neraca Air Pemenuhan Air Baku di WS 6 Ci Skenario 4 137
halaman
ix
KOSA KATA WS 6 Ci
terdiri dari 3 (tiga) wilayah kerja Balai Besar Wilayah Sungai yaitu BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian (Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat), BBWS Cisadane-Ciliwung (Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten), dan BBWS Citarum (Provinsi Jawa Barat)
1 Ci 2 Ci 3 Ci ADHB ADHK AK AKNOP APBD APBN ARL AWLL B3 BBWS BKT BLU BNA BOD Bopunjur BPDAS BPLHD BPS BPSDA BT BTA BUMD BUMN BWRMP CAT CBL COD CSR DAS DEM DI DIY DKI DPL DPP DO DSS EPCM ESDM
Wilayah Kerja BBWS Citarum Wilayah Kerja BBWS Ciliwung-Cisadane Wilayah Kerja BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian Atas Dasar Harga Berlaku Atas Dasar Harga Konstan Agak Kritis Analisa Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Automatic Rainfall Logger Automatic Water Level Logger Bahan Berbahaya dan Beracun Balai Besar Wilayah Sungai Banjir Kanal Timur Badan Layanan Umum (PSO) Basic Need Approach Biological Oxygen Demand Bogor, Puncak, Cianjur Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Biro Pusat Statistik Balai Pengelola Sumber Daya Air Bujur Timur Bilateral Technical Assistance Badan Usaha Milik Daerah Badan Usaha Milik Negara Basin Water Resources Management Plan Cekungan Air Tanah Cikarang Bekasi Laut Chemical Oxygen Demand Corporate Social Responsibility Daerah Aliran Sungai Digital Elevation Model Daerah Irigasi Daerah Istimewa Yogyakarta Daerah Khusus Ibukota (Jakarta) Diatas Permukaan Laut Daerah Pengembangan Pemukiman Dissolved Oxygen Decision Support System Environmental Pollution Control Manager Energi dan Sumber Daya Mineral
halaman
x
FGD Focus Group Discussion FKDC Forum Komunikasi DAS Cidanau GAP Good Agriculture Practice GCM Global Circulation Mode Gerhan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan GNKPA Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air GP3A Gabungan Persatuaan Petani Pemakai Air Ha Hektar ICWRM Integrated Community Water Resources Management IJL Imbal Jasa Lingkungan IKK Ibu Kota Kecamatan IP Indeks Pencemaran IP Indeks Pertanaman ITB Institut Teknologi Bandung P3A Perkumpulan Petani Pemakai Air IPA Instalasi Pengolahan Air IPAL Instalasi Pengolahan Air Limbah (WWTP) IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change IWRM Integrated Water Resource Management Jabodetabek Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi Jabodetabekpunjur Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur JSM Java Spatial Model JWRMS Jabodetabek Water Resource Management Study K Kritis KDB Koefisien Dasar Bangunan Komir Komisi Irigasi KPTS Keputusan KR Koefisien Ragam KRS Koefisien Rejim Sungai KSN Kawasan Strategis Nasional KTI Krakatau Tirta Industri LMV Long Maturing Variety LS Lintang Selatan LSM Lembaga Swadaya Masyarakat MCK Mandi, Cuci, Kakus MDG Millennium Development Goal MOU Memorandum of Understanding MRT (1) Mass Rapid Transport MRT (2) Matrik Rencana Teknik MW Mega Watt OP Operasi dan Pemeliharaan P3A Perkumpulan Petani Pemakai Air PAI Pengelolaan Aset Irigasi PAM Perusahaan Air Minum PBB Pajak Bumi dan Bangunan PDA Pos Duga Air PDAM Perusahaan Daerah Air Minum PDRB Pendapatan Domestik Regional Bruto PES Payment for Environmental Services (IJL)
halaman
xi
Perda PERUM PERHUTANI PHBM PJT PKM PLTA PMD PODES ppb Prokasih Proper PRT PSDA PTPN Purwasuka Puslitbang Pusdata Raperpres Renstra RHL Ribasim RKI RLPS RPJM RPP RPRHL RTR RTH RTkRHL RTn RHL RTRW RTRWN SDR SISDA SK SKPD SMV SOP Sosekbud SPKTPA SPM SRI Superkasih SWP-DAS TKPSDA UKL-UPL USLE UTM
Peraturan Daerah Perusahaan Umum Perusahaan Hutan Negara Indonesia Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Perum Jasa Tirta Pertemuan Konsultasi Masyarakat Pembangkit Listrik Tenaga Air Pemberdayaan Masyarakat Desa Potensi Desa (Data) part per billion Program Kali Bersih Program Penilaian Kinerja Perusahaan Peraturan Pengelolaan Sumber Daya Air Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara Purwakarta-Subang-Karawang Pusat Penelitian dan Pengembangan Pusat Data Rancangan Peraturan Presiden Rencana Strategis Rehabilitasi Hutan dan Lahan River Basin Simulation Model Rumahtangga, Perkotaan dan Industri Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Rencana Pembangunan Jangka Menengah Rancangan Peraturan Pemerintah Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Rencana Tata Ruang Ruang Terbuka Hijau Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan Rencana Tahunan RHL Rencana Tata Ruang Wilayah Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Sediment Delivery Ratio Sistem Informasi Sumber Daya Air Surat Keputusan Satuan Kerja Perangkat Daerah Short Maturing Variety Standard Operation Procedure Sosial Ekonomi Budaya Sekretariat Pelaksana Koordinasi Tata Pengaturan Air Standar Pelayanan Minimal System of Rice Intensification Surat Pernyataan Kali Bersih Satuan Wilayah Pengelolaan DAS Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Upaya Pengelolaan Lingkungan / Upaya Pemantauan Lingkungan Universal Soil Loss Equation Universal Transverse Mercator
halaman
xii
WD WGS WHO WRDC WS WTC WTP WWTP
Water District (Distrik Air) World Geodetic System World Health Organization Water Resource Data Center (Pusdata) Wilayah Sungai West Tarum Canal (Kanal Tarum Barat) Water Treatment Plant (IPA) Wastewater Treatment Plant (IPAL)
halaman
xiii
1 BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Mengacu
kepada
A/PRT/M/2006,
Peraturan ditetapkan
Menteri bahwa
Pekerjaan
Wilayah
Umum
Sungai
Nomor
11
Cidanau-Ciujung-
Cidurian-Cisadane-Ciliwung-Citarum (WS 6 Ci) merupakan Wilayah Sungai Lintas Provinsi yang pengelolaannya ditangani oleh Pusat. WS 6 Ci terdiri dari 3 (tiga) wilayah kerja Balai Besar Wilayah Sungai sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 23/PRT/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar dan Balai di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Direktorat Jenderal Bina Marga, yaitu BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian, BBWS Cisadane-Ciliwung, dan BBWS Citarum. Ketiga wilayah tersebut selanjutnya disebut sebagai 3 Ci (Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat), 2 Ci (Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten) dan 1 Ci (Provinsi Jawa Barat). WS 6 Ci berdasarkan wilayah administrasi meliputi 14 Kabupaten dan 14 Kota terdiri dari 4 Kabupaten dan 4 Kota di Provinsi Banten, 5 Kota di Provinsi DKI Jakarta, dan 10 Kabupaten dan 5 Kota di Provinsi Jawa Barat dengan luas total 20.718 km2 (3 Ci seluas 412.518 ha, untuk 2 Ci seluas 526.935 ha, dan 1 Ci seluas 1.132.334 ha). Peta lokasi WS 6 Ci dapat dilihat pada Gambar 1.1, dan
cakupan kota/kabupaten pada
masing-masing wilayah (3 Ci, 2 Ci dan 1 Ci) disajikan dalam Tabel 1.1. Untuk memenuhi kebutuhan air yang terus meningkat untuk berbagai keperluan, diperlukan suatu kerangka dasar pengelolaan sumber daya air terpadu antar sektor, antar wilayah dan antar berbagai pihak yang terkait dengan sumber daya air, yaitu berupa Pola Pengelolaan Sumber Daya Air. Pola berbasis wilayah sungai tersebut menentukan langkah dan tindakan yang harus
dilakukan
mengoptimalkan
agar
dapat
potensi
memenuhi
kebutuhan
pengembangan
sumber
tersebut daya
dengan air,
melindungi/melestarikan serta meningkatkan nilai sumber daya air dan lahan.
halaman
1
Tabel 1.1. Cakupan WS 6 Ci Berdasarkan Provinsi dan Kabupaten/Kota* Banten DKI Jakarta Jawa Barat Wilayah Kabupaten Kota Kabupaten Kota Kabupaten Kota 3 Ci
2 Ci
Tangerang Pandeglang Serang Lebak Tangerang
Serang Cilegon Tangerang Selatan Tangerang
Bogor
Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta
1 Ci
Selatan Timur Pusat Barat Utara
Bogor Bekasi
Bogor Depok Bekasi
Cianjur Bandung Sumedang Indramayu Subang Purwakarta Karawang Bekasi Bandung Barat
Bandung Bekasi Cimahi
* beberapa kota/kabupaten masuk dalam lebih dari satu wilayah sungai
Penyusunan Pola ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis & Tatacara Penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air. Proses penetapan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air didasarkan pada tingkat kewenangannya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11A/PRT/M/2006 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai. Sesuai tingkat kewenangannya, Pola Pengelolaan Sumber Daya Air untuk WS 6 Ci ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum.
halaman
2
Sumber: Hasil Analisis 2010
Gambar 1.1. Peta WS 6 Ci
halaman
3
1.2
Maksud, Tujuan dan Sasaran Penyusunan Pola
1.2.1 Maksud Maksud dari Penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air WS 6 Ci adalah memberikan arah pengelolaan sumber daya air yang ada di WS 6 Ci dengan prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah serta keseimbangan antara upaya konservasi sumber daya air dan pendayagunaan sumber daya air, sehingga dapat menjamin terselenggaranya Pengelolaan Sumber Daya Air secara terpadu, terkoordinasi dan berkesinambungan dalam kurun waktu tertentu (sampai tahun 2030). 1.2.2 Tujuan Tujuan dari Penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air WS 6 Ci adalah terwujudnya kelestarian sumber daya air, pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya air yang serasi dan optimal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung lingkungan dan mengurangi daya rusak air serta sesuai
dengan
kebijakan
pembangunan
nasional
dan
daerah
yang
berkelanjutan. 1.2.3 Sasaran Sasaran Pola adalah sebagai pedoman yang mengikat bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di WS memberikan arahan penyelenggaraan:
Konservasi sumber daya air terpadu di WS 6 Ci,
Pendayagunaan sumber daya air di WS 6 Ci dengan mempertimbangkan kebijakan daerah, termasuk arahan zonasi dalam penataan ruang,
Pengendalian daya rusak air di WS 6 Ci,
Sistem informasi sumber daya air di WS 6 Ci,
Pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sumber daya air di WS 6 Ci.
Sasaran
untuk
masing-masing
aspek
dijelaskan
lebih
lanjut
dalam
pembahasan.
halaman
4
1.2.4 Visi dan Misi Visi dan Misi dari Penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air WS 6 Ci adalah terwujudnya pengelolaan sumber daya air di WS 6 Ci secara adil, menyeluruh,
terpadu,
dan
berwawasan
lingkungan,
untuk
mewujudkan
kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan dengan mendorong peran masyarakat dan dunia usaha.
Menyelenggarakan
konservasi
sumber
daya
air
secara
terpadu
dan
berkelanjutan dalam rangka menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung, dan fungsi sumber daya air;
Mendayagunakan sumber daya air secara adil dan merata melalui kegiatan penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air dengan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air WS 6 Ci yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum;
Mengendalikan daya rusak air yang dilakukan secara menyeluruh mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan;
Menyelenggarakan pengelolaan sistem infomasi sumber daya air secara terpadu, berkelanjutan dan mudah diakses oleh masyarakat;
Menyelenggarakan pemberdayaan para pemangku kepentingan sumber daya air secara terencana dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja sumber daya air.
1.3
Isu-Isu Strategis
1.3.1 Isu Strategis Nasional 1.3.1.1 Target Penyediaan Air Bersih Sesuai dengan target sasaran MDG untuk penyediaan air minum pada tahun 2015 (tingkat nasional) cakupan pelayanan air perpipaan di perkotaan adalah 69%, sedang di perdesaan 54%. Tahun 2006 pelayanan air perpipaan di WS 6 Ci adalah antara 16% sampai dengan 35% di masing-masing kota. Target penyediaan air perpipaan tersebut perlu didukung oleh penyediaan air baku, yang dapat dialokasikan dari sungai dan waduk yang ada atau yang akan dibangun di WS 6 Ci. Selain dari PDAM, penyediaan air bersih masih memerlukan investasi yang lebih besar. PT KTI di Cilegon adalah contoh swasta yang melakukan investasi dalam pelayanan air bersih untuk RKI di kawasan industri dan kota Cilegon. halaman
5
1.3.1.2 Ketahanan Pangan Indonesia perlu memenuhi produksi pangan sesuai RPJM, karena dalam situasi dunia yang tidak menentu tidak bisa menjamin impor beras dan pangan lain tiap tahun. Produksi beras di WS 6 Ci cukup besar dengan 7.925.646 ton pada tahun 2008, atau sebesar 24.50% total produksi Jawa (32.346.997 ton) dan 13,14 % dari produksi total Indonesia (60.325.925 ton). Namun demikian produksi ini akan turun kalau tidak ada kebijakan yang khusus untuk mendukung produksi tanaman pangan. Masalah yang dihadapi petani tanaman pangan di WS 6 Ci, di antaranya adalah skala usaha yang relatif kecil, minimnya modal usaha, tingginya biaya input pertanian, tingginya ketidakpastian harga produk, rendahnya akses kredit
pertanian,
serta
ketidaksempurnaan produksi
pangan
menurunnya
(mekanisme) dan
pola
pasar.
panen
raya
kualitas Selain yang
itu,
lingkungan perbedaan
diikuti
masa
dan potensi
paceklik,
mengakibatkan distribusi pangan tidak merata di setiap tempat dan setiap waktu. Hal tersebut menciptakan potensi kerawanan pangan dan jatuhnya harga produk pangan di tingkat petani/produsen. Selain hal di atas, perkembangan industri di Jawa (termasuk di WS 6 Ci) cukup pesat, dimana terjadi alih fungsi lahan untuk perluasan perkotaan dan lokasi industri dengan menggunakan areal yang semula merupakan lahan pertanian. Pengurangan luas lahan pertanian terutama di lokasi sawah subur beririgasi teknis yang sulit untuk diimbangi dengan pengembangan lahan sawah baru di luar Jawa. Selain itu, berkurangnya debit air untuk irigasi pada musim kemarau telah mengurangi hasil panen padi musim tanam berikutnya. Hal tersebut berdampak terhadap melemahnya ketahanan pangan. Begitu juga halnya dengan masalah banjir yang terjadi di WS 6 Ci yang juga berpengaruh terhadap menurunnya produksi pangan di wilayah ini. 1.3.1.3 Ketersediaan Energi Kebutuhan
energi
seperti
energi
listrik
mengalami
peningkatan
setiap
tahunnya, tetapi pembangkit listrik tenaga air masih terbatas. Pembangunan PLTA dengan membangun bendungan memerlukan biaya investasi yang sangat besar, sementara listrik mikro-hidro belum diusahakan secara intensif.
halaman
6
Pada Sungai Citarum terdapat 3 (tiga) bendungan secara kaskade, masingmasing dimanfaatkan untuk PLTA, yaitu Bendungan Saguling (750 MW), Bendungan Cirata (1.000 MW), dan Bendungan Jatiluhur (187,5 MW). Selain Sungai Citarum, sungai lainnya sampai saat ini belum dimanfaatkan. Pada rencana pembangunan Bendungan Karian, Bendungan Sindang Heula, dan rencana bendungan kecil lainnya di Sungai Citarum juga tidak direncanakan untuk pembangkit tenaga listrik, melainkan hanya untuk air baku RKI dan irigasi. Mengingat peningkatan kebutuhan tenaga listrik yang cukup besar, maka perencanaan pembangunan bendungan yang akan datang perlu juga memperhitungkan manfaat tenaga listrik. Bahkan pada rencana Bendungan Karian masih dapat ditambahkan manfaat pembangkit mini-hidro dengan memanfaatkan air yang keluar dari bendungan ke arah sungai Ciberang sebesar 5,5 m3/det. 1.3.1.4 Perubahan Iklim Global Pemanasan global mengakibatkan perubahan iklim dan kenaikan frekwensi, maupun intensitas kejadian cuaca ekstrem. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menyatakan bahwa pemanasan global dapat menyebabkan terjadi perubahan yang signifikan dalam sistem fisik dan biologis seperti peningkatan intensitas badai tropis, perubahan pola presipitasi, salinitas air laut, perubahan pola angin, mempengaruhi masa reproduksi hewan dan tanaman, distribusi spesies dan ukuran populasi, frekuensi serangan hama dan wabah penyakit, serta mempengaruhi berbagai ekosistem yang terdapat di daerah dengan garis lintang yang tinggi, lokasi yang tinggi, serta ekosistem pantai. Belum ada pembuktian ada gejala perubahan iklim di WS 6 Ci. 1.3.1.5 Ketahanan Air (Water Security) Dalam konsep IWRM ketahanan air mencakup perlindungan terhadap sistem sumber daya air yang rentan, termasuk pelayanan air, perlindungan terhadap daya rusak air (banjir dan kekeringan), dan terkait dengan pembangunan berkelanjutan sumber daya air dan menjamin akses terhadap fungsi dan pelayanan air. Contoh isu ketahanan air di WS 6 Ci adalah di Kota Jakarta saat ini hanya memiliki ketahanan air sebesar 2,2% (Kali Krukut = 0.4 m3/detik) dari total kebutuhan, sehingga perlu pasokan dari luar sebesar 16 m3/detik dari Saluran Tarum Barat dan 3 m3/detik dari Sungai Cisadane. Akibat kesenjangan ini
halaman
7
timbul konflik kepentingan. Benturan kepentingan ini bukan hanya antar penduduk (petani dan PDAM, penduduk hulu-hilir), tetapi juga antar Pemerintah daerah Kabupaten/Kota atau Provinsi. 1.3.2 Isu Strategis Lokal/Regional Isu-isu strategis di WS 6 Ci yang dibahas dalam bagian ini bersifat umum, penjabaran lebih lanjut per wilayah terperinci dalam identifikasi permasalahan (Sub Bab 2.6) dan kebijakan operasional (Bab 4). Identifikasi isu-isu strategis lokal mengikuti arahan pengelolaan sumber daya air yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan UndangUndang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yaitu: (1) Konservasi Sumber Daya Air, (2) Pendayagunaan Sumber Daya Air, (3) Pengendalian Daya Rusak Air, (4) Sistem Informasi Sumber Daya Air, (5) Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha (termasuk peran Institusi yang mengelola sumber daya air), dan (6) Integrasi Kebutuhan untuk Penataan Sumber Daya Air dengan Penataan Ruang. 1)
Konservasi Sumber Daya Air Beberapa isu utama yang terkait dengan konservasi sumber daya air yang ditemui di WS 6 Ci antara lain: -
Tata guna lahan yang terus berubah setiap tahun;
-
Pertambahan lahan kritis dan kerusakan DAS;
-
Pencemaran air akibat pembuangan limbah peternakan, domestik dan industri (terutama kandungan logam berat);
2)
Kerusakan hutan bakau dan erosi pantai.
Pendayagunaan Sumber Daya Air Beberapa isu utama yang terkait dengan pendayagunaan sumber daya air yang ditemui di WS 6 Ci antara lain: -
Peningkatan kebutuhan air RKI (seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkotaan);
-
Cakupan pelayanan PDAM masih rendah (dibandingkan dengan target sasaran MDG);
halaman
8
-
Keterbatasan
penyediaan
air
baku
permukaan
untuk
Metropolitan
Jabodetabek dan Metropolitan Cekungan Bandung; -
Potensi listrik tenaga air belum dimanfaatkan secara optimal;
-
Jaringan irigasi teknis terbatas, banyak yang rusak, dan pelaksanaan OP rendah;
3)
-
Alat ukur debit dan pintu air banyak yang rusak;
-
Pengelolaan aset (irigasi) belum berjalan baik;
Pengendalian Daya Rusak Air Beberapa isu utama yang terkait dengan pengendalian daya rusak air yang ditemui di WS 6 Ci antara lain:
4)
-
Penebangan hutan serta tata guna lahan yang terus berubah setiap tahun;
-
Perambahan daerah bantaran/sempadan sungai;
-
Pembangunan perumahan di dataran banjir;
-
Pembuangan sampah ke sungai dan saluran drainase;
-
Pendangkalan/sedimentasi alur sungai, saluran drainase;
-
Penurunan muka tanah, pasang tinggi air laut;
-
Tanggul laut di pesisir kota;
-
Bahaya tanah/tebing longsor;
-
Kejadian kekurangan air di beberapa lokasi.
Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA) Beberapa isu utama yang terkait dengan SISDA yang ditemui di WS 6 Ci antara lain: -
Basis data pada jaringan informasi SISDA dalam WS belum terintegrasi;
-
Sebagian SOP untuk pemuktahiran SISDA, pemantauan dan evaluasi sudah disusun, namun pelaksanaan belum optimal, masih perlu dilengkapi;
5)
SISDA belum digunakan sebagai alat dalam perencanaan dan anggaran.
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha Beberapa isu utama yang terkait dengan pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha yang ditemui di WS 6 Ci antara lain: -
Kinerja institusi yang bertanggungjawab untuk pengelolaan sumber daya air masih kurang, dan ada tumpang tindih serta kekosongan dalam pembagian peran dan tangung jawab;
-
Pemangku kepentingan belum aktif berperan, sehingga masih memerlukan dukungan Pemerintah;
halaman
9
-
Potensi peran masyarakat dan peran perempuan dalam pengelolaan sumber daya air perlu diperkuat.
6)
Penataan Ruang Selain kelima aspek pengelolaan sumber daya air di atas, ditemui juga isu terkait dengan penataan ruang di WS 6 Ci antara lain berkembangnya permukiman dan kegiatan usaha non pertanian pada: -
Alih fungsi lahan pertanian (untuk perkotaan, industri).
-
Kawasan yang berfungsi sebagai badan air dan daerah resapan (cekungan, rawa, dan situ);
-
Kawasan pertanian (khususnya persawahan) yang beririgasi teknis terutama pada
kawasan
metropolitan
Bogor,
Depok,
Tangerang,
Bekasi
dan
Metropolitan Bandung; -
Sepanjang sempadan sungai, sepanjang bantaran kanan-kiri sungai yang berada dalam kawasan perkotaan.
Integrasi penataan ruang dalam pengelolaan sumber daya air dapat diwujudkan dengan masuknya zona-zona air ke dalam RTRW Provinsi/Kabupaten.
halaman
10
2 BAB II KONDISI PADA WILAYAH SUNGAI 2.1
Peraturan Perundang-undangan di Bidang Sumber Daya Air dan Peraturan Lainnya yang Terkait Sejumlah Peraturan Perundang – undangan (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Daerah (Perda), dan lainnya yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air WS 6 Ci antara lain sebagai berikut:
1. Undang-Undang Dasar 1945, 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, 5. Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional, 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerntah Pusat dan Daerah, 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penaggulangan Bencana, 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, 10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 13. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa, 15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, 16. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah 17. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air 18. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan,
halaman
11
19. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, 20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU), 21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), 22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, 23. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, 24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, 25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara
Pemerintah,
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 26. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan, 27. Peraturan
Pemerintah
Nomor
21
Tahun
2008
tentang
Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana, 28. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, 29. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, 30. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, 31. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan 32. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Jasa Tirta II, 33. Peraturan
Pemerintah
Nomor
15
Tahun
2010
tentang
Penyelenggaraan
Penataan Ruang, 34. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan, 35. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan, 36. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, 37. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 A/PRT/M/2006 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai
halaman
12
38. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 44/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Pembinaan Sumber Daya Manusia Dalam Penerapan Prinsi-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum 39. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 23/PRT/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar dan Balai di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Direktorat Jenderal Bina Marga, 40. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 /PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis dan Tatacara Penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air 41. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah 42. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air, 43. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 594/KPTS/M/2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian-Cisadane-Ciliwung-Citarum (WS 6 Ci). 44. Peraturan Daerah dan Peraturan Terkait lainnya 2.2
Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air atau Kebijakan Pembangunan Provinsi atau Kabupaten/Kota
2.2.1 Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air Kebijakan nasional pengelolaan sumber daya air sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air yang selanjutnya disebut Jaknas Sumber Daya Air Pasal 2, menyebutkan bahwa Jaknas Sumber Daya Air menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan pola pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai yang dapat ditinjau kembali oleh dewan sumber daya air nasional setiap 5 tahun sekali. Jaknas tersebut mencakup: 1. Kebijakan Umum, terdiri dari: 1) Peningkatan koordinasi dan keterpaduan pengelolaan sumber daya air 2) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta budaya terkait air 3) Peningkatan pembiayaan pengelolaan sumber daya air 4) Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum 2. Kebijakan Peningkatan Konservasi Sumber Daya Air Secara Terus Menerus, terdiri dari: 1) Peningkatan upaya perlindungan dan pelestarian sumber air 2) Peningkatan upaya pengawetan air halaman
13
3) Peningkatan upaya pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air 3. Kebijakan
Pendayagunaan
Sumber
Daya
Air
untuk
Keadilan
dan
Kesejahteraan Masyarakat, terdiri dari: 1) Peningkatan upaya penatagunaan sumber daya air 2) Peningkatan upaya penyediaan sumber daya air 3) Peningkatan upaya efisiensi penggunaan sumber daya air 4) Peningkatan upaya pengembangan sumber daya air 5) Pengendalian Pengusahaan sumber daya air 4. Kebijakan Pengendalian Daya Rusak Air dan Pengurangan Dampak, terdiri dari: 1) Peningkatan upaya pencegahan 2) Peningkatan upaya penanggulangan 3) Peningkatan upaya pemulihan 5. Kebijakan
Peningkatan
Peran
Masyarakat
dan
Dunia
Usaha
Dalam
Pengelolaan Sumber Daya Air, meliputi: 1) Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan 2) Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan 3) Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengawasan 6. Kebijakan Pengembangan Jaringan Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA) Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air 1) Peningkatan kelembagaan dan sumber daya manusia dalam pengelolaan SISDA 2) Pengembangan jejaring SISDA 3) Pengembangan teknologi Informasi 2.2.2 Kebijakan Nasional Penataan Ruang Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, kebijakan penataan ruang yang harus dipertimbangkan dan terkait dengan pengembangan WS 6 Ci meliputi:
Kebijakan penataan ruang tingkat nasional yang merupakan rencana rinci tingkat nasional berupa Rencana Kawasan Strategis Nasional dan Rencana Kawasan Andalan.
Kebijakan penataan ruang tingkat provinsi (berupa Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang WS), yang disetujui Menteri Pekerjaan Umum.
halaman
14
Kebijakan penataan ruang skala pulau yang merupakan rencana rinci tingkat nasional (berupa Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali).
Kebijakan penataan ruang tingkat kabupaten/kota (berupa Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota), perlu disepakati dengan Gubernur dan Menteri Pekerjaan Umum. Implikasi dari kebijakan dan strategi nasional di WS 6 Ci adalah sebagai berikut: Dalam RTRW Nasional dan RTRW Pulau Jawa Bali telah ditetapkan di dalam wilayah Provinsi Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat yang berada dalam WS 6 Ci, ada 2 (dua) Kawasan Strategis Nasional (KSN) yaitu: a. Kawasan
Perkotaan
Jabodetabekpunjur
(Metropolitan
Jabodetabekpunjur), b. Kawasan
Perkotaan
Cekungan
Bandung
(Metropolitan
Cekungan
Bandung). Berdasarkan RTRW Nasional dan RTRW Pulau Jawa Bali, di dalam wilayah yang telah ditetapkan sebagai wilayah pengelolaan wilayah sungai lintas provinsi yaitu WS 6 Ci (lihat Peraturan Pemerintah nomor 26 Tahun 2008 lampiran VI dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.11 A/PRT/M/2006 Lampiran 2). Menurut Peraturan Pemerintah 26 Tahun 2008 dan Raperpres RTR Pulau Jawa-Bali telah ditetapkan 5 (lima) kawasan andalan adalah sebagai berikut : a. Kawasan Andalan Bojonegara-Merak-Cilegon,dengan sektor unggulannya adalah industri, pariwisata, pertanian, perikanan dan pertambangan. b. Kawasan
Andalan
Perkotaan
Jakarta
(Metropolitan),dengan
sektor
unggulannya adalah industry. pariwisata, perikanan, perdagangan dan jasa. c. Kawasan Andalan Bogor-Puncak-Cianjur (Bopunjur), dengan sektor unggulannya adalah pertanian, pariwisata, industri dan perikanan,
halaman
15
d. Kawasan Andalan Purwakarta-Subang-Karawang (Purwasuka), dengan sektor
unggulannya
adalah
pertanian,
industri,
pariwisata
dan
perikanan. e. Kawasan
Andalan
Cekungan
Bandung
(Kawasan
perkotaan/Metropolitan), dengan sektor unggulannya adalah industri, pertanian, pariwisata dan perkebunan. 2.2.3 Kebijakan Daerah Pengelolaan Sumber Daya Air Kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat provinsi menjadi acuan penyusunan
kebijakan
pengelolaan
sumber
daya
air
pada
tingkat
kabupaten/kota. Kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat Provinsi disusun dan dirumuskan oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air provinsi (Dewan Sumber Daya Air Provinsi) dan ditetapkan oleh Gubernur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008, Pasal 6 ayat 2. Sedangkan,
kebijakan
pengelolaan
sumber
daya
air
pada
tingkat
Kabupaten/Kota dapat disusun dan dirumuskan oleh wadah koordinasi pengelolaan
sumber
daya
air
Kabupaten/Kota
dan
ditetapkan
oleh
Bupati/Walikota (Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008, Pasal 6 ayat 3). Tetapi belum ada rencana untuk membentuk Dewan Sumber Daya Air di tingkat Kabupaten/Kota. Tiga wilayah provinsi di WS 6 Ci belum memiliki peraturan daerah terkait kebijakan Sumber Daya Air di Provinsi masing-masing. 2.3
Inventarisasi Data
2.3.1 Data Umum Secara administrasi WS 6 Ci secara geografis terletak pada posisi 106°23' BT sampai 107°40' BT dan 6°8' LS sampai 6°12' LS dan berada dalam wilayah Provinsi Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat, meliputi DAS Cidanau-CiujungCidurian-Cisadane-Ciliwung-Citarum
(terdiri
dari
3
BBWS
yaitu
BBWS
Cidanau-Ciujung-Cidurian, BBWS Ciliwung-Cisadane dan BBWS Citarum). WS 6 Ci berdasarkan wilayah administrasi meliputi 14 wilayah Kabupaten dan 14 Kota yang terdiri dari 4 Kabupaten dan 4 Kota di Provinsi Banten, 5 kota di DKI Jakarta dan 10 Kabupaten dan 5 Kota di Provinsi Jawa Barat.
halaman
16
2.3.1.1 Rencana Tata Ruang Wilayah 1).
Arahan Struktur Pemanfaatan Ruang /Rencana Struktur Ruang wilayah Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan berdasarkan RTR Pulau, arahan struktur pemanfaatan ruang/rencana struktur ruang wilayah di WS 6 Ci dapat dilihat pada Gambar 2.1. a)
Kawasan Strategis Nasional
Dalam RTRW Nasional dan RTRW Pulau Jawa Bali telah ditetapkan 2 (dua) KSN di mana kedua KSN ini berada di dalam WS 6 Ci yaitu: (1) Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur (Metropolitan Jabodetabekpunjur) dan (2) Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung (Metropolitan Cekungan Bandung). b)
Kawasan Andalan
Berdasarkan RTRW Nasional dan RTRW Pulau Jawa Bali, dimana WS 6 Ci telah ditetapkan sebagai wilayah pengelolaan WS lintas provinsi (lihat Peraturan Pemerintah nomor 26 Tahun 2008 lampiran VI dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.11 A/PRT/M/2006 Lampiran 2) terdapat 5 (lima) Kawasan Andalan sebagai berikut: (1) Kawasan Andalan Bojonegara-Merak-Cilegon. (2) Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta (Metropolitan Jakarta). (3) Kawasan Andalan Bogor-Puncak-Cianjur (Bopunjur). (4) Kawasan Andalan Purwakarta-Subang-Karawang (Purwasuka). (5) Kawasan Andalan Cekungan Bandung (Metropolitan Bandung). c)
Sistem Jaringan Prasarana Wilayah
Mengacu pada RTRW Nasional, RTRW Pulau Jawa Bali dan RTRW Provinsi diperoleh gambaran bahwa rencana sistem jaringan prasarana wilayah yang terdapat pada WS 6 Ci sebagai berikut: (1) Jaringan Transportasi Darat: Jalan toll: Jakarta-Merak, Jakarta-CikampekBandung dan Jakarta- Bogor. (2) Jalan
Kereta
Api:
Jakarta-Merak,
Jakarta-Bogor,
Jakarta-Cikampek-
Bandung dan Jakarta-Cikampek-Cirebon (3) Pelabuhan laut: Pelabuhan Internasional Tanjung Periuk (Jakarta) dan Bojonegara (Banten), serta Pelabuhan Nasional (Merak) di Banten.
halaman
17
(4) Bandar Udara: Bandar udara skala pelayanan primer (Bandar udara Cengkareng) dan Bandar udara skala pelayanan sekunder (Bandar udara Husen Sastranegara Bandung). (5) Sistem Jaringan Sumber Daya Air: Prasarana dan sarana sumber daya air yang
ada
di
WS
6
Ci
saat
ini
antara
lain
terdiri
dari
3
(tiga)
bendungan/waduk besar yaitu Waduk Saguling (pembangkit tenaga listrik), Waduk Cirata (pembangkit tenaga listrik) dan Waduk Jatiluhur (pembangkit tenaga listik, irigasi dan sumber air baku untuk PAM Jaya Jakarta). Ketiganya berada di sungai Citarum dibawah pengelolaan BBWS Citarum, serta 2 (dua) waduk kecil yaitu waduk Krenceng di Kota Cilegon (Banten) sebagai sumber air baku industri kota Cilegon, dan waduk Cipancuh di Kabupaten Indramayu (untuk irigasi). 2).
Arahan Pengembangan Kawasan dan Pusat Kegiatan Bedasarkan kepadatan penduduk yang bermukim di WS 6 Ci terlihat bahwa pengelompokan
penduduk
Jabodetabekpunjur
terutama
(kawasan
berada
metropolitan
pada
kawasan
Jabodetabekpunjur)
perkotaan dan
pada
kawasan perkotaan Cekungan Bandung (Kawasan Metropolitan Cekungan Bandung). Kawasan perkotaan Merak-Cilegon-Serang juga sedang mengalami perkembangan yang cepat, dan direncanakan pembangunan kawasan khusus (Bojonegara).
3).
Arahan Pola Pemanfaatan Ruang (Pola Ruang) Bedasarkan plotting RTRW Pulau Jawa Bali dan RTRW Provinsi (Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat), diperoleh gambaran bahwa pada tahun akhir rencana (yakni tahun 2030) dilihat dari Rencana Pola Ruang, rencana penggunaan ruang di WS 6 Ci akan didominasi oleh kawasan permukiman/perkotaan, kawasan pertanian (terutama pertanian lahan basah/irigasi teknis dan kawasan lindung. Dari Gambar 2.2 terlihat bahwa kawasan permukiman (perkotaan), industri dan permukiman perdesaan akan mencapai sekitar 32% dari total luas WS 6 Ci (sekitar sepertiga areal WS 6 Ci). Dengan demikian kebutuhan air baku untuk permukiman perkotaan dan industri akan meningkat, sedangkan kebutuhan air untuk irigasi kemungkinan akan menurun/berkurang. Selain itu, guna mempertahankan
ketahanan
pangan
nasional
maka
perlu
dihindari
pengembangan kawasan permukiman pada kawasan irigasi teknis.
halaman
18
Sumber: Hasil Analisis 2010
Gambar 2.1. Struktur Pemanfaatan Ruang Wilayah di WS 6 Ci
halaman
19
Sumber: Hasil Analisis 2010
Gambar 2.2. Kondisi Tata Guna Lahan di WS 6 Ci pada tahun 2009
halaman
20
2.3.1.2 Provinsi dan Kabupaten/Kota Dalam Angka Berdasarkan data Podes tahun 2008, yang diproyeksikan ke tahun 2010, jumlah penduduk di WS 6 Ci sebanyak 43.043.317 jiwa dengan jumlah rumah tangga sebanyak 11.538.856 KK. Jika dilihat prosentase penduduk WS 6 Ci terhadap wilayah yang lebih luas, jumlah penduduk di WS 6 Ci sebesar 75,92% dari seluruh penduduk di 3 (tiga) provinsi tersebut, dan sebesar 32,52% dari seluruh penduduk Jawa. Pertumbuhan penduduk di WS 6 Ci selama 10 tahun terakhir, rata-rata sebesar 2,1%. Pertumbuhan penduduk terbesar terjadi di wilayah kabupaten Bekasi (6%) dan terkecil di wilayah Kota Jakarta Pusat (-3,8%) seperti ditunjukkan dalam Gambar 2.3.
Sumber: Podes 2008 dan Sensus 2010, BPS
Gambar 2.3. Distribusi Kepadatan Penduduk di WS 6 Ci berdasarkan Podes 2008 dan Sensus 2010
2.3.1.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) PDRB WS 6 Ci memberi kontribusi sebesar 30,71% terhadap PDRB Nasional dan sebesar 56,56% terhadap PDRB Pulau Jawa (PDRB Tahun 2008, ADHK 2000). PDRB DKI Jakarta yang paling besar, sudah hampir 31% terhadap PDRB Pulau Jawa. Sejalan dengan pergeseran struktur tenaga kerja di WS 6 Ci, kegiatan perekonomian juga mengalami perubahan. Secara keseluruhan, kegiatan perekonomian di WS 6 Ci saat ini didominasi oleh sektor tersier (non pertanian, dan non Industri). Dari data statistik 2008, kontribusi total sektor tersier, sektor industri, dan sektor pertanian terhadap PDRB di WS 6 Ci masing-masing sebesar 61,94% (sektor tersier), 34,43% (sektor industri), dan halaman
21
3,64% (sektor pertanian). Hal ini dapat dipahami karena di WS 6 Ci terdapat 2 kota Metropolitan (salah satunya adalah Jakarta sebagai Ibu Kota Republik Indonesia, dimana lebih dari 60% perputaran uang di Indonesia berada di wilayah ini), Kawasan Pengembangan (Jabodetabekpunjur), dan beberapa kota medium lainnya yang sedang berkembang menuju kota besar.
WS 6 Ci
17,28%
1 Ci
2 Ci
19,16%
25,96%
6,34%
3 Ci
63,56%
19,98%
20,79%
24,36%
0%
54,06%
72,87%
20,07%
20%
40%
55,57%
60%
80%
100%
Pertanian
3 Ci 24,36%
2 Ci 6,34%
1 Ci 25,96%
WS 6 Ci 17,28%
Industri
20,07%
20,79%
19,98%
19,16%
Jasa
55,57%
72,87%
54,06%
63,56%
Sumber: Hasil Analisis 2010
Gambar 2.4. Distribusi Penduduk Usia Produktif Berdasarkan Lapangan Usaha 2008
Jumlah Industri di WS 6 Ci pada tahun 2008 sebanyak 123.735 unit dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 3.196.402. Dari sejumlah 123.735 unit industri tersebut, 93,10% berada di wilayah Jawa Barat, 5,41% di wilayah DKI Jakarta, dan sisanya sebesar 1,49% berada di wilayah Banten. Sementara itu jika dilihat dari persebaran tenaga kerja, 72,80% berada di Banten, 15,21% berada di Jawa Barat, dan 11,99% berada di DKI Jakarta. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa industri di wilayah Banten lebih banyak industri sedang dan besar. Karena jika dibandingkan dengan DKI Jakarta, walaupun jumlah industri relatif kecil, namun jumlah tenaga kerja relatif besar, berarti industri yang berada di Banten relatif lebih besar dibandingkan dengan industri yang berada di wilayah DKI Jakarta. 2.3.1.4 Digital Elevation Model (DEM) Secara umum sekitar 60% topografi WS 6 Ci bersifat landai dan datar dengan ketinggian 0-100 meter di atas permukaan laut. Sedangkan sekitar 40% lainnya berupa dataran tinggi dengan ketinggian berkisar 100-2.000 dpl khususnya di bagian selatan WS 6 Ci. Seluruh sungai di WS 6 Ci mengalir dari selatan ke arah utara yang bermuara di pantai utara (Laut Jawa). Terdapat 2 (dua) kawasan metropolitan: (1). Jabodetabek di bagian utara yaitu pada halaman
22
dataran rendah dengan ketinggian 0-100 mdpl, dan (2). Cekungan Bandung berada di bagian selatan (dataran tinggi) pada ketinggian di atas 100 mdpl. Gambar 2.5 memperlihatkan topografi WS 6 Ci. 2.3.1.5
Laporan Hasil Studi, Kajian Teknis, Perencanaan Terkait Sumber
Daya Air Dalam penyusunan Pola WS 6 Ci ini juga menggunakan laporan dari studi, kajian teknis, dan perencanaan teknis lainnya yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air, baik yang sudah maupun sedang dilakukan, antara lain:
BTA-155 (1989) Cisadane Cimanuk BTA 155; proyek kerja sama antara pemerintah Belanda dengan pemerintahan Indonesia (dalam hal ini Departemen Pekerjaan Umum, Ditjen Sumber Daya Air), mulai Oktober 1985 sampai dengan Desember
1988.
Tujuan
dari
proyek
ini
adalah:
untuk
membuat
perencanaan/pengembangan Sumber Daya Air terpadu melalui pendekatan sistem analisis, meliputi area hampir sama dengan WS 6 Ci
BWRMP (2000-2004) BWR(M)P (Basin Water Resources [Management] Planning); Ditjen Sumber Daya Air, Departemen Pekerjaan Umum, dari tahun 1996 sampai dengan 2004,
Tujuannya
adalah
untuk
mengkaji
Perencanaan
Pengembangan/Pengelolaan Sumber Daya Air terpadu dan berkelanjutan di WS Citarum, WS Ciliwung Cisadane, WS Ciujung Ciliman (ketiganya sekarang berada dalam WS 6 Ci) dan WS Jratunseluna
JWRMS (1994) JWRMS (Jabotabek Water Resources Management Study); Ditjen Sumber Daya Air, Departemen Pekerjaan Umum, Februari 1994. Tujuannya adalah untuk mengkaji Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu (aspek kuantitas dan kualitas juga air permukaan dan air tanah) di area Jakarta-BogorTangerang-Bekasi (sebagian area dari WS 6 Ci)
ICWRMP (2009) ICWRMP (Integrated Citarum Water Resources Managment Program); Ditjen Sumber Daya Air, Departemen Pekerjaan Umum (dalam hal ini BBWS Citarum), mulai tahun 2008 sampai sekarang masih berlanjut. Tujuannya
halaman
23
pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu untuk Citarum (sebagian dari WS 6 Ci) 2.3.2 Data Sumber Daya Air 2.3.2.1 Iklim Data hidroklimatologi memberikan gambaran mengenai kondisi hidrologi dan meteorologi secara umum, antara lain meliputi variabel curah hujan dan aliran, temperatur udara, kelembaban nisbi, lama peyinaran matahari dan kecepatan angin. WS 6 Ci dimasukkan ke dalam wilayah beriklim tropis dengan curah hujan dan kelembaban udara yang tinggi sepanjang tahun dan sedikit variasi suhu udara antara bulan satu dengan lainnya. Tinggi curah hujan tahunan bervariasi sesuai lokasi dan kondisi topografinya. Kisaran nilai iklim di WS 6 Ci bisa dilihat pada Gambar 2.6. 2.3.2.2 Air Permukaan (hujan, debit, tampungan air) 1).
Hujan Secara umum, curah hujan tahunan rata-ratanya antara 2.000 mm untuk bagian utara yang relatif datar, hingga 4.000 mm untuk bagian selatan yang merupakan daerah berpegunungan. Musim hujan berlangsung antara bulan Oktober hingga bulan April, sedangkan untuk bulan-bulan lainnya berlangsung musim kemarau. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari hingga bulan Februari, sedangkan yang terendah terjadi pada bulan Juli sampai bulan Agustus. Curah hujan tahunan untuk WS 6 Ci ditunjukkan pada Gambar 2.6.
halaman
24
Sumber: Hasil Analisis 2010
Gambar 2.5. Peta Topografi WS 6 Ci
halaman
25
Sumber: Hasil Analisis 2010
Gambar 2.6. Curah Hujan Tahunan di WS 6 Ci
halaman
26
2).
Debit Data aliran sungai terbatas keberadaannya jika dibandingkan dengan data curah hujan. Banyak data aliran masih berupa data muka air yang belum diproses menjadi data debit. Pada umumnya data kurang memadai, tidak lengkap, terputus-putus, dan tidak andal. Data dengan kondisi demikian dapat dilengkapi dengan penerapan model hidrologi berdasarkan data hujan dan parameter fisik DAS lainnya. Berdasarkan hasil analisis RIBASIM, ketersediaan sumber air permukaan di WS 6 Ci dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan Gambar 2.7dibawah ini:
Tabel 2.1. Perkiraan Ketersediaan Air Permukaan di WS 6 Ci Ketersediaan Wilayah m3/det Milyar m3/tahun 3 Ci 175,35 5,5 2 Ci 205,13 6,5 1 Ci 44,69 14,0 Total 825,17 26,0 Sumber : Hasil Analisis Ribasim, 2010
Sumber : Hasil Analisis Ribasim
Gambar 2.7. Perkiraan Ketersediaan Air Permukaan di WS 6 Ci
Dari Tabel dan Gambar tersebut total ketersediaan air di WS 6 Ci diperkirakan kurang lebih sebesar 26 Milyar m3/tahun (5,5 Milyar m3/tahun di 3 Ci, 6,5 Milyar m3/tahun di 2 Ci dan 14,0 Milyar m3/tahun di 1 Ci).
halaman
27
Ketersediaan air rata-rata tertinggi terjadi pada bulan Januari, yaitu kurang lebih 1,9 Milyar m3/tengah bulanan, sedangkan yang terendah terjadi pada bulan Agustus, yaitu kurang lebih 0,5 Milyar m3/tengah bulanan. 3).
Tampungan Air Di WS 6 Ci terdapat 41 situ berada di 3 Ci, sekitar 200 situ berada di 2 Ci dan 365 situ berada di 1 Ci. Peta lokasi situ di WS 6 Ci dapat dilihat pada Gambar 2.8 dan lokasi potensi situ di 2 Ci dapat dilihat pada Gambar 2.9
.
halaman
28
Sumber: Hasil Analisis 2010
Gambar 2.8. Peta Situ di WS 6 Ci
halaman
29
Sumber: Hasil Analisis 2010
Gambar 2.9. Peta Situ di Wilayah Cisadane-Ciliwung
halaman
30
2.3.2.3 Air Tanah Ketersediaan air tanah di WS 6 Ci diperkirakan sebesar 8.240 juta m3/tahun (unconfined flow: 7.856 juta m3/tahun dan confined flow: 384 juta m3/tahun). Potensi ini tersebar di 3 Ci sebesar 1.286 juta m3/tahun, di 2 Ci sebesar 1.899 juta m3/tahun dan di 1 Ci sebesar 5.055 juta m3/tahun. Peta Cekungan Air Tanah pada Gambar 2.11 menggambarkan ketersediaan dan sebaran air tanah di ketiga wilayah yang termasuk dalam WS 6 Ci.
Potensi Air Bawah Tanah di Wilayah Sungai 6 Ci 9,000 8,000
Juta m3/tahun
7,000 6,000
Unconfined Flow
5,000
Confined Flow
4,000 Total Potensi Air Tanah
3,000 2,000 1,000 0 3 Ci
2 Ci
1 Ci
Total WS 6 Ci
Wilayah
Sumber : Lampiran Daftar CAT di Pulau Jawa dan Madura, Departemen ESDM, 2009 (diolah)
Gambar 2.10. Potensi Air Tanah di WS 6 Ci
Data aktual mengenai pengambilan air tanah untuk WS 6 Ci baik pengambilan air tanah dangkal maupun air tanah dalam masih terbatas. Selain untuk keperluan domestik, diperlukan izin untuk pengambilan air tanah, dan ketentuan tarif yang sesuai. Data pengambilan air bawah tanah yang terdaftar khususnya pengambilan air tanah dalam tidak dapat dipertimbangkan sebagai indikasi pengambilan yang sebenarnya. Pengambilan yang sebenarnya diperkirakan paling tidak 3 (tiga) kali lebih banyak dibandingkan dengan pengambilan air bawah tanah yang terdaftar. Angka pengambilan air tanah dangkal yang sebenarnya hanya dapat diperoleh melalui survei sosial-ekonomi mengenai konsumsi dan kebutuhan air. Dari Tabel 2.2 terlihat bahwa saat ini rata-rata abstraksi air tanah di 3 Ci dan 2 Ci sudah melampaui batas ideal pengambilan air tanah, yaitu masing-masing sudah mencapai 75% dan 87%1. Akan tetapi, untuk 1 Ci, saat ini abstraksi air tanah masih dibawah batas ideal pengambilan air tanah, yaitu masih 25%. Namun, untuk beberapa lokasi misalnya di CAT
1Batas
ideal pengambilan air tanah adalah antara 30–40% dari total potensi air tanah. halaman
31
Bekasi-Karawang, CAT Subang dan CAT Batujajar pengambilan air tanah sudah melampaui batas ideal pengembilan air tanah. Walaupun saat ini pengembilan air tanah di CAT Bandung-Soreang masih dibawah batas ideal pengambilan air tanah (masih 27%), akan tetapi di beberapa tempat seperti di daerah Majalaya, Ranca Ekek, Dayeuh Kolot, Leuwi Gajah dan sebagainya, pengambilan air tanah ini sudah melampaui batas ideal pengambilan air tanah, dimana di daerah ini sudah terjadi penurunan muka air tanah dan juga penurunan tanah yang cukup serius. Tabel 2.2. Perkiraan Pengambilan Air Tanah Dalam di WS 6 Ci Cekungan Air Tanah (CAT)
CAT Rawadanau CAT SerangTangerang Total 3 Ci CAT Jakarta CAT Bogor Total 2 Ci CAT Cianjur CAT BekasiKarawang CAT Subang CAT Ciater CAT Lembang CAT Batujajar CAT BandungSoreang CAT Sumedang CAT Sukamantri CAT Indramayu Total 1 Ci
Total WS 6 Ci
Potensi Air Tanah
Abstraksi Air Tanah
Neraca Air Tanah Q2 Confined Flow juta m3/thn
Q2 Confined Flow juta m3/thn
Q2 Confined Flow juta m3/thn
Catatan
Persentase Abstraksi Air Tanah
375
13
2
11
+
16
2,822
18
21
(3)
-
118
3,197 1,439 1,311 2,750 467
31 40 37 77 16
23 19 48 67 3
8 21 (11) 10 13
3,641
6
16
1,514 566 169 89
3 30 16 1
1,716 483 151 1,282
AREA km2
10,078
+
75 47 130 87 18
(10)
-
270
4 2 NA 8
(1) 28 NA (7)
+ -
140 7 771
117
31
86
+
27
28 13 46
5 NA 1
23 NA 45
+ +
20 1
276
70
206
+ -
25
384
Catatan : NA: Data tidak tersedia Sumber : 1. Lampiran Daftar Cekungan Air Tanah di Pulau Jawa dan Pulau Madura; Departemen ESDM, 2009 2. Dinas ESDM Provinsi Banten, 2010 3. BPLHD Provinsi DKI Jaya, 2010 4. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah
halaman
32
Sumber: Hasil Analisis 2010
Gambar 2.11. Peta Cekungan Air Tanah di WS 6 Ci
halaman
33
2.3.2.4 Sedimentasi Sungai a. Erosi dan Pendangkalan Waduk
Persentase areal di 3 Ci dengan kelas erosi berat-sangat berat (> 180 ton/ha/th) sekitar 28,1% dari luas 3 Ci,
Persentase areal di 2 Ci luas dengan tingkat erosi berat dan sangat berat (>180 ton/ha/th) adalah sebesar 15,2% dari luas 2 Ci, dan
Persentase areal di 1 Ci luas dengan tingkat erosi berat dan sangat berat (>180 ton/ha/th) adalah sebesar 31,4% dari luas 1 Ci.
b. Erosi Pantai dan Muara Sungai Erosi atau penggerusan pantai di 3 Ci terjadi di Kabupaten Tangerang pada 5 (lima) lokasi yaitu di Kecamatan Naga, Pakuhaji, Sukadiri, Mauk, Kronjo; di Kabupaten Serang terdapat 3 (tiga) lokasi yaitu di Kecamatan Tirtayasa, Kasemen, Cinangka, dan terdapat 1 (satu) lokasi di Kota Cilegon yaitu di daerah pelabuhan Merak. Penggerusan pantai terjadi di beberapa lokasi di 2 Ci, misalnya pantai utara Jakarta bagian timur. Penggerusan pantai di Sungai Citarum bagian hilir merupakan fenomena alam, abrasi terjadi karena adanya arus laut, kurangnya tanaman pelindung terhadap gelombang, penambangan pasir pantai dan kegiatan manusia yang mengkonversi lahan pesisir dari rawa dan bakau menjadi tambak. Daerah yang mengalami penggerusan pantai pada tingkat yang mengkhawatirkan meliputi antara lain Kecamatan Tirtajaya, Cibuaya dan Kecamatan Pedes di Kabupaten Karawang, Kecamatan
Pusakanagara
(Subang),
Kecamatan
Sukra
dan
Kecamatan
Kandanghaur di Kabupaten Indramayu. 2.3.2.5 Erosi Lahan Jumlah lahan kritis di WS 6 Ci (termasuk kategori lahan sangat kritis, kritis, agak kritis dan potensial kritis) berjumlah 1.568.589 ha. Dari angka tersebut, 1 Ci mempunyai angka lahan kritis yang paling tinggi, yaitu 884.560 ha, sedangkan untuk 3 Ci dan 2 Ci masing-masing seluas 340.098 ha dan 343.932 ha. Angka-angka tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.2
halaman
34
Tabel 2.3. Lahan Kritis di WS 6 Ci Wilayah (ha) No. 1. 2. 3. 4.
Kategori Lahan Sangat Kritis (SK) Kritis (K) Agak Kritis (AK) Potensial Kritis Total
3 Ci
2 Ci
1 Ci
Total
1.024 25.124 94.101 219.849
802 17.219 81.407 244.504
26.437 115.988 273.880 468.255
28.263 158.331 449.388 932.608
340.098
343.932
884.560
1.568.590
% Lahan Kritis 1,36% 7,64% 21,69% 45,01%
Sumber: BP DAS Citarum-Ciliwung
Lahan “sangat kritis” paling tinggi ada di 1 Ci, yaitu seluas 26.437 ha, yang diikuti oleh 3 Ci dan 2 Ci, masing-masing seluas 1.024 ha dan 802 ha. Peta lokasi lahan kritis di WS 6 Ci dapat dilihat pada Gambar 2.12. Persentase luas lahan yang termasuk SK, K, AK yang terbesar terjadi di 1 Ci sebesar 39% (416.306 ha), kedua terjadi di 3 Ci sebesar 30% (120.249 ha), dan ketiga di 2 Ci sebesar 19% (99.428 ha). 2.3.2.6 Muka Air Pasang Surut Umumnya genangan akibat pasang air laut (rob) di pantai utara Jakarta terjadi sekitar Desember, Januari dan Februari setiap tahunnya, tetapi juga tejadi pada bulan Juni. Pada bulan-bulan tersebut terjadi musim angin Barat yang bertiup dari arah Barat Laut dengan kecepatan tinggi, yaitu 8,21 s/d 10,62 knot. Hampir setiap tahun daerah-daerah di pantai utara Jakarta terkena limpasan rob. Pada beberapa tempat di pantai utara Jakarta terjadi penurunan tanah yang sangat cepat, lebih dari 10 cm/tahun. Pada sebagian lokasi tersebut telah dibangun tanggul laut, namun masih memerlukan peningkatan.
halaman
35
Sumber: Hasil Analisis 2010
Gambar 2.12. Peta Lokasi Lahan Kritis di WS 6 Ci
halaman
36
2.3.2.7 Kualitas Air Hasil pengukuran kualitas air (berdasarkan pemantauan dan pengukuran yang telah dilakukan pada masing-masing sungai) ditunjukan dalam Tabel 2.4. dan Gambar 2.13 Tabel 2.4. Kualitas Air Sungai Berdasarkan Hasil Pemantauan Rutin Sungai Sungai Ciujung (2010) Sungai Cidurian (2010) Sungai Cidanau (2010) Sungai Cisadane (2009) (Banten) Sungai Cisadane (2009) (Jawa Barat) Sungai Ciliwung (2009) (DKI) Sungai Ciliwung (2009) (Jawa Barat) Sungai Citarum (2010)
Jumlah Titik Lokasi Pemantauan 9 lokasi 9 lokasi 4 lokasi
Nilai Status Mutu*
Metode
Kategori tercemar
5,38 s.d 6,85 5,61 s.d 7,07 6,08 s.d 7,12
IP IP IP
(Sedang) (Sedang) (Sedang)
8 lokasi
6,42 s.d 6,98
IP
(Sedang)
13 lokasi
- 25 s.d s.d 59 3,3 s.d 24,6
8 lokasi
- 29 s.d - 44
STORET
10 lokasi
-47 s.d -111
STORET
8 lokasi
STORET IP
(Sedang (Ringan,
dan Berat )
Sedang dan Berat)
(Sedang
dan Berat )
(Berat)
* = Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003
2.3.2.8 Prasarana/Infrastruktur Sarana dan prasarana pengairan berupa waduk yang telah beroperasi dan berfungsi pada saat ini sebagai penyuplai kebutuhan air di WS 6 Ci adalah sebagai berikut: Tabel 2.5. Waduk yang Sudah Ada di WS 6 Ci No 1
Waduk KRENCENG
Fungsi
Cadangan air pada saat musim kemarau; cadangan air apabila terjadi gangguan terhadap fasilitas Intake Cidanau dan Jaringan pipa air baku; sumber air baku untuk proses pengolahan air bersih yang akan didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Kota Cilegon 2 JATILUHUR Air minum, irigasi, PLTA dan Pengendali banjir 3 CIRATA PLTA dan Pengendali banjir 4 SAGULING PLTA dan Pengendali banjir 5 CIPANCUH Irigasi dan Pengendali banjir Sumber: Hasil analisis 2010
Krenceng
Catchment Area (km2) 104,2
Panjang Dam (m) 1.000
1 Ci
Citarum
4.654,9
1.220
1 Ci 1 Ci 1 Ci
Citarum Citarum Cipancuh
4.178,9 2.361,6 72,4
453 301,4 3.300
Wilayah
Sungai
3 Ci
Infrastruktur utama yang telah dibangun di WS 6 Ci, dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan antara lain untuk irigasi, air baku untuk air minum dan industri, ketenagaan, perikanan, perikanan, penggelontoran dan pariwisata. Kondisi prasarana bangunan irigasi baik ditingkat jaringan utama,
halaman
37
sekunder maupun pada tingkat tersier dan bangunan pengendali banjir memerlukan perhatian lebih pada operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi.
halaman
38
Sumber: Hasil Analisis 2010
Gambar 2.13. Peta Kualitas Air
halaman
39
2.3.3 Data Kebutuhan Air 2.3.3.1 RKI (Air Minum, Industri, Perkotaan dan Pariwisata) Kegiatan domestik adalah kegiatan yang dilakukan didalam rumah tangga. Standar
konsumsi pemakaian domestik ditentukan berdasarkan rata-rata
pemakaian air perhari yang diperlukan oleh setiap orang. Standar konsumsi pemakaian air domestik dapat dilihat pada sub-bab 3.1.2 (Kriteria). Kebutuhan air untuk rumah tangga (domestik) saat ini dihitung berdasarkan jumlah penduduk tahun 2010. Kegiatan non domestik adalah kegiatan penunjang kota terdiri dari kegiatan komersial berupa industri, perkantoran, perniagaan dan kegiatan sosial seperti sekolah, rumah sakit dan tempat ibadah. Penentuan kebutuhan air non domestik didasarkan pada faktor jumlah penduduk pendukung dan jumlah unit fasilitas yang dimaksud. Fasilitas perkotaan tersebut antara lain adalah fasilitas umum, industri dan komersil. Proyeksi kebutuhan air bersih untuk memenuhi sistem penyediaan air bersih non domestik di WS 6 Ci antara 15% sampai 40% dari total kebutuhan RKI, kecuali untuk Kota Cilegon, yaitu 75% dari total kebutuhan RKI. Kebutuhan air untuk keperluan RKI pada tahun 2010 (base case) untuk WS 6 Ci dapat dilihat pada Gambar 2.14. Dari Gambar tersebut dapat dilihat bahwa kebutuhan air tertinggi untuk keperluan RKI terjadi di 2 Ci, yaitu sekitar 76,819 m3/detik, baik untuk keperluan rumah tangga/domestik (44.666 m3/detik), dan non domestik (32,153 m3/detik). Sementara untuk 1 Ci dan 3 Ci yaitu masing-masing sekitar 37,096 m3/detik dan 9,508 m3/detik. Sarana rekreasi air di WS 6 Ci berada di lokasi waduk Jatiluhur, waduk Cirata dan waduk Saguling . Daerah pariwisata air tesebut memerlukan perhatian serius dari pihak pemerintah daerah terkait, hal tersebut dikarenakan kondisi saat ini waduk-waduk tersebut sudah mengalami degradasi khususnya berkurangnya daya tampung waduk akibat terjadinya sedimentasi. Dalam penyusunan pola ini, kebutuhan air untuk sarana rekreasi di daerah perkotaan telah diperhitungkan dalam kebutuhan air RKI.
halaman
40
140
120
m3/detik
100
80 60 40
20 0
DOMESTIK
3 Ci 6.187
2 Ci 44.666
1 Ci 24.951
RKI 75.803
NON DOMESTIK
3.322
32.153
12.145
47.620
TOTAL RKI
9.508
76.819
37.096
123.423
Sumber : Hasil Analisis Ribasim, 2010
Gambar 2.14. Kebutuhan Air untuk Keperluan RKI di WS 6 Ci (m3/detik)
2.3.3.2 Irigasi Kebutuhan air jaringan irigasi tergantung pada beberapa parameter, seperti luas tanam dalam hektar, jenis tanaman, tingkat pertumbuhan tanaman, kalender tanam, kondisi klimatologi (curah hujan dan evapotranspiration), pelaksanaan sistem irigasi, kondisi tanah dan efisiensi irigasi. Karena sangat banyak variabel yang mempengaruhi kebutuhan air irigasi, maka dalam perhitungan kebutuhan air irigasi menggunakan model analisis Ribasim. Kebutuhan air irigasi yang diperhitungkan untuk unit dasar, merupakan kombinasi sistem irigasi, golongan, dan pola tanam. Input data yang digunakan untuk perhitungan kebutuhan air irigasi, mencakup: a) karakteristik kondisi rata-rata irigasi (berhubungan dengan jenis tanah, evapotranspirasi potensial, dan curah hujan), dan b) karakteristik berbagai kombinasi pola tanam, luas tanam , jadwal irigasi, dan efisiensi irigasi. Time step yang dipakai untuk perhitungan adalah tengah bulanan. Hasil perhitungan kebutuhan irigasi yang dikelompokkan menjadi 3 wilayah dapat dilihat pada Gambar 2.15 dan Tabel 2.6.
halaman
41
450 TOTAL WS 6 Ci
3 Ci
2 Ci
1 Ci
400
350
m3/detik
300
250 200 150
100 50
0 TOTAL WS 6 Ci
Jan - I Jan-II Feb-I Feb-II Mar-I Mar-II Apr-I Apr-II Mei-I Mei-II Jun-I Jun-II Jul-I 289 183 201 158 147 146 190 222 282 294 305 316 260
Jul-II Ags-I Ags-II Sep-I Sep-II Okt-I Okt-II Nov-I Nov-II Des-I Des-II 221 185 113 60 30 50 147 257 299 405 348
3 Ci
27
20
29
33
29
25
18
11
8
8
12
14
19
18
22
20
17
13
6
3
7
7
19
2 Ci
61
39
41
35
31
20
20
17
31
37
51
52
50
46
47
35
20
8
2
0
20
22
64
61
1 Ci
201
123
131
90
87
101
153
195
243
249
242
250
190
157
116
59
22
9
42
144
231
270
322
268
20
Sumber: Hasil Analisis Ribasim
Gambar 2.15. Kebutuhan Air Irigasi di WS 6 Ci (2010)
Tabel 2.6. Kebutuhan Air Irigasi di WS 6 Ci Wilayah
Luas Sawah (Ha)
3 Ci 2 Ci 1 Ci Total
45.714 99.355 348.704 493.773
Kebutuhan Air Irigasi (m3/dtk) (Juta m3/dtk)
15,99 37,44 164,12 217,54
504,09 1.180,76 5.175,51 6.860,36
Sumber : Hasil Analisis Ribasim, 2010
2.3.3.3 Penggelontoran Sampai saat ini penggelontoran saluran di WS 6 Ci pada umumnya hanya untuk menjaga kualitas air sampai batas tertentu. Akan tetapi, karena nilai air secara ekonomis di masa yang akan datang akan meningkat, penggelontoran perlu dipertimbangkan sebagai tindakan sementara untuk memperbaiki kualitas air, dan hanya dilakukan selama persediaan air masih ada serta tidak mengganggu persediaan air untuk kebutuhan sektor lainnya. Berdasarkan
perhitungan,
diperoleh
kebutuhan
air
untuk
keperluan
penggelontoran (pemeliharaan sungai) setiap tahunnya kurang lebih 78 m3/det. 2.3.3.4 Ketenagaan Di provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta, belum ada waduk yang dimanfaatkan untuk tenaga listrik (PLTA). Selain mengairi ratusan ribu hektar sawah melalui jaringan irigasi Jatiluhur, sumber air bagi penduduk kota besar seperti Bandung dan Jakarta, Sungai Citarum (1 Ci) juga sebagai sumber PLTA untuk Pulau Jawa dan Pulau Bali. Sungai ini mengairi 3 (tiga) waduk, yaitu halaman
42
Waduk Saguling (982 juta m3), Waduk Cirata (2.165 juta m3) dan Waduk Djuanda (3.000 juta m3) dengan menghasilkan daya listrik 1.400 MW. Data ketiga waduk untuk PLTA tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.7. Tabel 2.7. Data Waduk Cirata, Waduk Saguling dan Waduk Djuanda (Jatiluhur) Mulai Operasi Data Dam Jenis Tinggi Crest Level Crest Height Data Pembangkit Listrik tail Level (m) Head loss (m) Spillway Characteristics Kapasitas Terpasang (max power, M/W) Jumlah Turbin Jenis Turbin
Waduk Saguling 1985
Waduk Cirata 1988
Waduk Djuanda 1967
Rock fill dam with clay core 99 m 501 m 650,20 m
Rockfill dam with concrete face 125 m 455,5 m 225 m
Rockfill dam with inclined clay core 105 m 1220 m 114,5 m
252 28.4
103 4
27 1
Gated spillway
Gated spillway
Ungated (ogee) spillway
750
1000
187,5
4 unit Francis
8 unit Francis
5 unit Francis
Sumber: Perum Jasa Tirta (PJT) II (2010)
2.3.3.5 Perikanan Untuk keperluan penyusunan pola PSDA di WS 6 Ci, perikanan yang ditinjau hanya terkait dengan air untuk perikanan tambak. Berdasarkan luasnya, tambak dibagi dalam kategori intensif, semi intensif dan luas tradisional serta pola tanam/musim tanam. Di WS 6 Ci, tambak tersebar di Kota, Jakarta Utara,
Kabupaten
Bekasi,
Kabupaten
Cianjur,
Kabupaten
Indramayu,
Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang. Luas tambak keseluruhan (berdasarkan Kabupaten yang masuk ke dalam WS 6 Ci) adalah 50.141 ha, dimana 27% berada di Kabupaten Karawang (Tabel 2.8).
halaman
43
Tabel 2.8. Luas Tambak di WS 6 Ci No Nama Kabupaten Provinsi DKI Jakarta (2008) 1 Kota Jakarta Utara 2 Kota Jakarta Selatan 3 Kota Jakarta Barat 4 Kota Jakarta Timur 5 Kota Jakarta Pusat 6 Kepulauan Seribu Provinsi Jawa Barat (2008) 7 Kota Bogor 8 Kabupaten Bogor 9 Kota Bekasi 10 Kabupaten Bekasi 11 Kota Cimahi 12 Kota Bandung 13 Kabupaten Bandung 14 Kabupaten Cianjur 15 Kabupaten Sumedang 16 Kabupaten Indramayu 17 Kabupaten Subang 18 Kabupaten Purwakarta 19 Kabupaten Karawang 20 Kota Depok 21 Kabupaten Bandung Barat Provinsi Banten (2007) 22 Kota Cilegon 23 Kabupaten Serang 24 Kota Tangerang 25 Kabupaten Tangerang 26 Kota Serang 27 Kota Tangerang Selatan Luas total
Luas Tambak (ha)
Luas Kolam (ha)
Luas Total (ha)
334 0 0 0 0 1 0 0 0 0 10.495 0 0 0 25 0 8.629 7.009 0 13.405 0 0 0 0 5.642 0 4.601 0 0 50.141
3 5 72 57 0 0
337 5 72 57 0 1
32 1.074 1.125 400 2 51 594 1.281 494 332 760 552 1.899 219 1.920
32 1.074 1.125 10.895 2 51 594 1.306 494 8.961 7.769 552 15.304 219 1.920
0 32 220 132 0 0
0 5.674 220 4.733 0 0
Sumber: Dinas Perikanan Provinsi
Standar kebutuhan air untuk perikanan (tambak) yang digunakan dalam perhitungan DSS-Ribasim untuk WS 6 Ci dapat dilihat pada sub-bab 3.1.3 (Standar). Dengan menggunakan standar kebutuhan untuk pergantian air (flushing) dan salinitas serta luas tambak di WS 6 Ci diperoleh kebutuhan air untuk tambak di WS 6 Ci sebesar 28 m3/det (Gambar 2.16) dan Lokasi Tambak dapat dilihat pada Gambar 2.17.
25 3 Ci
2 Ci
1 Ci
m3/detik
20
15
10
5
3 Ci 3
2 Ci 3
1 Ci 22
0
Sumber: Hasil Analisis Ribasim, 2010
Gambar 2.16. Kebutuhan Air untuk Tambak di WS 6 Ci
halaman
44
Sumber: Hasil Analisis 2010
Gambar 2.17. Peta Lokasi Tambak di WS 6 Ci
halaman
45
2.4
Identifikasi Kondisi Lingkungan dan Permasalahan
2.4.1 Ditinjau dari Hasil Rumusan PKM Dari pembahasan dalam PKM dapat disimpulkan bahwa hal utama yang perlu dilakukan adalah koordinasi antara semua institusi yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air. Dalam hal ini BBWS dapat mengambil peran sebagai fasilitator untuk TKPSDA. Rumusan kondisi lingkungan dan permasalahan yang dirangkum per wilayah dari PKM tersebut sebagai berikut: 1. Kerjasama melalui TKPSDA WS 6 Ci (menjadwalkan pertemuan berkala minimal 4 kali/tahun). 2. Pemerintah, Pemda dan Swasta meningkatkan kegiatan bersama dalam program terpadu dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat. 3. Penyuluhan, pendampingan yang bersifat koordinatif kepada masyarakat dan pelatihan bagi petugas secara berkelanjutan. 4. Penyusunan peraturan dan MoU terkait role sharing “siapa berbuat apa” (pusat, provinsi, kab/kota, swasta). 5. Bantaran Sungai merupakan dataran untuk menampung banjir, tidak boleh ditempati untuk kepentingan/usaha lainnya. 6. Masyarakat berperan dalam mengurangi dampak risiko banjir, baik secara perseorangan maupun kelompok. 7. Tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan secara proporsional, dan memperoleh peluang/kesempatan yang sama dalam proses pengambilan keputusan dan manfaat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air. 8. Upaya perempuan ikut menanam dan memelihara pohon produktif untuk dimanfaatkan buahnya, ternak lebah, dan sebagainya. 9. Upaya penghematan air (air rumah tangga, pengolahan hasil pertanian) dan upaya penjernihan air sehari-hari skala rumah tangga 10. Upaya pengelolaan air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat dan pengelolaan sampah dan limbah padat dan cair (rumah tangga, pasar, industri kecil, dan lain-lain) mulai dari sumbernya melalui Reuse-ReduceRecycle serta penerapan eko-teknologi (pengolahan limbah cair berdasarkan ekosisitem dengan tanaman air). 11. Peran dalam penyebarluasan informasi: penghijauan, resapan air, sanitasi lingkungan, teknologi pertanian, air bersih rumah tangga, pengolahan hasil, pemasaran, dan lain-lain.
halaman
46
12. Peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan, kesepakatan dalam organisasi masyarakat serta peran perempuan dalam pengelolaan organisasi, pelatihan, pengumpulan dan pemanfaatan sumbangan dalam P3A. 2.4.2 Ditinjau dari 5 Aspek Pengelolaan Sumber Daya Air Permasalahan pengelolaan sumber daya air pada masing-masing wilayah (3 Ci, 2 Ci dan 1 Ci) mencakup 5 (lima) aspek, yakni: -
Konservasi Sumber Daya Air
-
Pendayagunaan Sumber Daya Air
-
Pengendalian Daya Rusak Air
-
Sistem Informasi Sumber Daya Air
-
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha.
Selain kelima aspek tersebut, dalam pembahasan dikaitkan pula dengan aspek penataan ruang.
Daftar lengkap permasalahan pada masing-masing wilayah
disajikan dalam Tabel 2.9.
halaman
47
Tabel 2.9. Persandingan Masalah di masing-masing WS 6 Ci Aspek/Sub Aspek 1. KONSERVASI PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN SUMBER DAYA AIR
3 Ci
Permasalahan Berdasarkan Analisis 2 Ci
1 Ci
1) Berkurangnya fungsi konservasi kawasan hutan dan non hutan pada lahan sangat kritis (1.024 ha) dan kritis (25.124 ha) pada DAS di wilayah CidanauCiujung-Cidurian Hulu
1) Berkurangnya fungsi konservasi kawasan hutan dan non hutan pada lahan sangat kritis( 802 ha) dan kritis (17.219 ha) pada di wilayah Ciliwung - Cisadane Hulu
1) Berkurangnya fungsi konservasi kawasan hutan dan non hutan pada lahan sangat kritis (26.437 ha) dan kritis (115.988 ha) pada DAS di wilayah Citarum
2) Terancamnya lahan agak kritis pada kawasan hutan dan non hutan pada DAS di wilayah CidanauCiujung-Cidurian Hulu (94.101 ha)
2) Berkurangnya fungsi kawasan hutan dan non hutan DAS agak kritis (81.407 ha) pada wilayah Ciliwung - Cisadane
2) Terancamnya lahan agak kritis pada kawasan hutan dan non hutan pada DAS di wilayah Citarum (273.880 ha)
3) Terancamnya lahan potensial kritis pada kawasan hutan dan non hutan pada DAS di wilayah CidanauCiujung-Cidurian (219.849 ha)
3) Terancamnya kawasan hutan dan non hutan DAS potensial Kritis pada wilayah Ciliwung Cisadane (244.504 ha)
3) Terancamnya lahan potensial kritis pada kawasan hutan dan non hutan pada DAS di wilayah Citarum (468.255 ha)
4) Jumlah luas hutan belum memenuhi kebutuhan standar lingkungan
4) Belum optimalnya pelaksanaan Gerhan dan GNKPA di dalam dan di luar kawasan hutan pada DAS hulu dan tengah wilayah Ciliwung Cisadane
4) Belum optimalnya pelaksanaan Gerhan dan GNKPA di dalam dan di luar kawasan hutan pada DAS hulu dan tengah wilayah Citarum
5) Terancamnyanya keaneka-ragaman hayati
5) Belum optimalnya perlindungan alur dan tebing sungai di sungai-sungai utama pada wilayah Ciliwung - Cisadane
5) Belum optimalnya perlindungan alur dan tebing sungai di sungai-sungai utama pada wilayah Citarum
6) Belum optimalnya pelaksanaan Gerhan dan GNKPA di dalam dan di luar kawasan hutan pada DAS hulu dan tengah wilayah Cidanau-Ciujung-Cidurian
6) Budi daya pertanian di kawasan non hutan yang tidak sesuai dengan kaidah konservasi yang menyebabkan banyaknya lahan kritis
6) Budi daya pertanian yang tidak sesuai dengan kaidah konservasi yang menyebabkan banyaknya lahan kritis
7) Kurang jelasnya batas di lapangan kawasan milik Perum Perhutani, BBKsumber daya air, PTPN dan lahan masyarakat di hulu, sehingga terjadi perambahan hutan
7) Belum adanya insentif dan dis-intensif pada lahan terlantar dan lahan produktif
7) Masih terbatasnya Ruang Terbuka Hijau (RTH)
8) Budi daya pertanian di kawasan non hutan yang tidak sesuai dengan kaidah konservasi yang menyebabkan banyaknya lahan kritis
8) Terjadinya abrasi/ erosi muara dan pantai
8) Masih adanya Kawasan pemukiman baru yang belum memenuhi daya dukung lingkungan
9) Masih terbatasnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan
9) Adanya sedimentasi di sungai, situ dan muara
9) Masih adanya alih fungsi Situ menjadi pemukiman atau tempat usaha
10) Masih adanya kawasan pemukiman baru yang belum memenuhi daya dukung lingkungan
10) Terjadinya Longsoran dan erosi tebing di sungai 10) Terjadinya abrasi/ erosi muara dan pantai
11) Belum ada penetapan batas dan pemanfaatan daerah sempadan sungai dan situ/ waduk
11) Terjadinya alih fungsi lahan di JABODETABEK
11) terjadinya kerusakan dasar dan alur sungai karena penambangan pasir dan krikil
12) Belum berkembangnya kerjasama pengelolaan jasa lingkungan, selain DAS Cidanau
12) Masih adanya kawasan pemukiman baru belum mengikuti kaidah konservasi
12) Kurang jelasnya batas pemilikan lahan di hulu antara milik PERUM PERHUTANI, PTPN dan Masyarakat
13) Belum optimalnya kerjasama hulu_hilir dalam pelaksanaan konservasi DAS
13) Masih terbatasnya Ruang Terbuka Hijau (RTH)
13) Kurang terkendalinya penggunaan lahan bekas sudetan sungai
14) Kurang terkendalinya penggunaan lahan bekas sudetan sungai
14) Belum optimalnya pelaksanaan PERDA tentang adanya penetapan batas dan pemanfaatan daerah sempadan sungai dan situ/waduk
14) Berkurangnya keanekaragaman hayati di wilayah Citarum
15) Terjadinya kerusakan dasar dan alur sungai karena penambangan pasir dan kerikil
15) terjadinya kerusakan dasar dan alur sungai karena penambangan pasir dan krikil
16) Belum optimalnya perlindungan alur dan tebing sungai di sungai-sungai utama pada wilayah Cidanau-Ciujung-Cidurian
16) Kurang jelasnya batas pemilikan lahan di hulu antara milik PERUM PERHUTANI, PTPN dan Masyarakat
17) Terjadinya abrasi/ erosi muara dan pantai
17) Adanya lahan bekas sodetan sungai Ciliwung,S. Angke dan S. Pesanggrahan serta anak sungainya yang dimanfaatkan oleh masyarakat 18) Berkurangnya keanekaragaman hayati di wilayah Ciliwung - Cisadane
PENGAWETAN AIR
1) Belum optimalnya pembangunan dan pemeliharaan tampungan air (masih banyak air terbuang pada musim hujan)
1) Belum optimalnya pembangunan tampungan air (masih banyak air terbuang pada musim hujan)
1) Belum optimalnya pembangunan tampungan air (masih banyak air terbuang pada musim hujan)
2) Berkurangnya luas daerah resapan di bagian hulu dan tengah wilayah Cidanau-Ciujung-Cidurian
2) Terjadinya pengambilan air tanah dalam yang melampaui batas dan pemantauan yang lemah
2) Terjadinya pengambilan air tanah dalam yang melampaui batas dan pemantauan yang lemah, pada CAT Bandung-Soreang, Batujajar, Subang dan Bekasi Karawang sehingga terjadi penurunan muka air tanah, penurunan tanah dan/atau instrusi air laut
3) Belum memasyarakatnya pembuatan sumur resapan dan biopori oleh seluruh masyarakat
3) Masih rendahnya effisiensi pemakaian air oleh berbagai kepentingan
3) Masih rendahnya effisiensi pemakaian air oleh berbagai kepentingan
4) Terjadinya kerusakan mata air di wilayah CidanauCiujung-Cidurian
4) Masih adanya alih fungsi Situ menjadi pemukiman atau tempat usaha
4) Berkurangnya daerah resapan di bagian hulu dan tengah wilayah Citarum
5) Adanya kerusakan situ dan prasarananya
5) Belum dilaksanakannya pembuatan sumur resapan dan biopori oleh seluruh masyarakat
5) Meluasnya perambahan daerah retensi dan bantaran sungai untuk hunian dan usaha selain pertanian
6) Masih terjadinya alih fungsi situ menjadi pemukiman atau tempat usaha
6) Berkurangnya daerah resapan di bagian hulu dan tengah wilayah Ciliwung - Cisadane
6) Kurang teridentifikasinya potensi daerah retensi
7) Kurangnya pemberdayaan masyarakat sekitar mata air dan situ berkaitan dengan pemeliharaan sumber air
7) Belum teridentifikasinya potensi daerah retensi
7) Belum memasyarakatnya pembuatan sumur resapan dan biopori oleh seluruh masyarakat
8) Terjadinya pengambilan air tanah dalam yang melampaui batas dan pemantauan yang lemah, pada CAT Serang-Tangerang, berakibat terjadinya penurunan muka air tanah, muka tanah dan/ atau intrusi air laut
8) Terjadinya kerusakan sumber air (127 mata air) di wilayah Ciliwung - Cisadane
8) Terjadinya kerusakan mata air di wilayah Citarum
9) Masih rendahnya effisiensi pemakaian air oleh berbagai kepentingan
halaman
48
Aspek/Sub Aspek PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN
3 Ci 1) Menurunnya kualitas air dibandingkan dengan standar baku/ kelas peruntukan sungai (tercemar ringan sampai sedang)
Permasalahan Berdasarkan Analisis 2 Ci 1) Menurunnya kualitas air dibandingkan dengan standar baku/ kelas peruntukan sungai (tercemar ringan sampai sedang)
2) Belum optimalnya pengelolaan limbah industri
2) Belum optimalnya pengelolaan limbah industri
2) Belum optimalnya pengelolaan limbah Industri
3) Limbah cair domestik dan perkotaan belum diolah sebagaimana mestinya
3) Limbah cair domestik dan Perkotaan belum diolah sebagaimana mestinya
3) Limbah cair domestik dan perkotaan belum diolah sebagaimana mestinya
4) Masih adanya bahaya dari sisa penggunaan pupuk dan obat-obatan pertanian
4) Masih adanya bahaya dari sisa penggunaan pupuk dan obat-obatan pertanian
4) Masih adanya bahaya dari sisa penggunaan pupuk dan obat-obatan pertanian
5) Limbah peternakan belum diolah sebagaimana mestinya
5) Limbah peternakan belum diolah sebagaimana mestinya
5) Limbah peternakan belum diolah sebagaimana mestinya
6) Pengelolaan limbah/sampah belum optimal
6) Pengolahan limbah sampah belum optimal
6) Pengelolaan limbah sampah belum optimal
1) Belum adanya peraturan peruntukan air pada sumber air tertentu
1) Belum adanya peraturan peruntukan air pada sumber air tertentu
2) Belum adanya zona pemanfaatan sumber air yg memperhatikan berbagai macam pemanfaatan
2) Belum adanya Zona Pemanfaatan sumber air yg memperhatikan berbagai macam pemanfaatan
2) Belum adanya zona pemanfaatan sumber air yg memperhatikan berbagai macam pemanfaatan
1) Adanya kekurangan air untuk kebutuhan irigasi dan RKI, karena kurangnya tampungan air/ waduk
1) Kekurangan Air untuk kebutuhan irigasi dan/atau RKI
1) Adanya kekurangan air untuk kebutuhan irigasi dan/atau RKI
2) Antisipasi peningkatan jumlah penduduk, serta kegiatan industri dan ekonomi berkaitan dengan rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda penghubung antara P.Jawa dan P.Sumatera
2) Keterbatasan layanan air bersih di Jakarta
2) Adanya potensi waduk-waduk kecil yang perlu dikaji lebih lanjut
3) Perlu tambahan penyediaan pasokan air baku ke Jakarta dari arah barat. Saat ini terdapat air bersih 3 m3/det dari S.Cisadane ke Jakarta
3) Keterbatasan layanan dan jaringan PAM
3) Keterbatasan air permukaan (dari potensi waduk kecil yang ada) untuk penyediaan air bersih di Cekungan Bandung
4) Keterbatasan layanan PDAM Kab./Kota
4) Perimbangan pasokan air baku Jakarta dari arah Timur (Citarum) dan dari Barat (Cisadane)
4) Keterbatasan layanan PDAM di Cekungan Bandung dan Kota/Kabupaten lainnya
5) Keterbatasan layanan air bersih di Kota lain (BODETABEK)
5) Adanya kekurangan air baku untuk kebutuhan DKI Jakarta
2. PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR PENATAGUNAAN SUMBER 1) Belum adanya peraturan peruntukan air pada DAYA AIR sumber air tertentu
PENYEDIAAN SUMBER DAYA AIR
1 Ci 1) Menurunnya kualitas air dibandingkan dengan standar baku/ kelas peruntukan sungai (tercemar ringan sampai sedang)
6) Keterbatasan layanan PDAM di BODETABEK 7) Menurunnya luas lahan pertanian tanaman pangan (sawah) PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR
1) Terganggunya fungsi irigasi karena adanya pengambilan air baku RKI di saluran induk irigasi Pamarayan Barat & Timur, Cidurian, sehingga terjadi konflik
1) Konflik penggunaan air irigasi dan air baku di sungai Cisadane
1) Konflik penggunaan air irigasi dan air baku di wilayah Citarum
2) Kerusakan prasarana jaringan irigasi mengakibatkan tidak efektif dan tidak efisiennya distribusi air irigasi
2) Kerusakan prasarana jaringan irigasi mengakibatkan tidak efektif dan tidak efisiennya distribusi air irigasi
2) Kerusakan prasarana jaringan irigasi mengakibatkan tidak efektif dan tidak efisiennya distribusi air irigasi
3) OP prasarana sumber daya air (Irigasi,sungai, situ, dll) belum memadai, berakibat menurunnya fungsi layanan
3) OP prasarana sumber daya air (Irigasi,sungai, situ, dll) belum memadai, berakibat menurunnya fungsi layanan
3) OP prasarana sumber daya air (Irigasi,sungai, situ, dll) belum memadai, berakibat menurunnya fungsi layanan
4) Belum adanya SOP tampungan/ situ di Wilayah Cidanau-Ciujung-Cidurian
4) Belum tersedianya SOP waduk/tampungan/situ di WS 6 Ci
4) Belum adanya SOP tampungan/situ di Wilayah Citarum
5) Belum mutakhirnya SOP waduk Krenceng
5) Belum terlaksananya aset manajemen irigasi (OP, Rehabilitasi)
5) Tidak/Belum Optimalnya Kinerja Prasarana Irigasi
6) Belum tersusunnya pedoman Operasional penyusunan AKNOP (analisa kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan) Irigasi
6) Kondisi layanan jaringan pengairan perikanan dan tambak rakyat telah menurun
6) Belum optimalnya integrasi SOP Kaskade 3 Waduk Citarum (Saguling, Cirata dan Jatiluhur)
7) Belum terlaksananya aset manajemen irigasi (OP, Rehabilitasi)
7) Belum terpisahnya fungsi saluran air baku dan air irigasi di Saluran Induk Tarum Barat, mengakibatkan kesulitan pelaksanaan OP irigasi.
7) Belum terlaksananya aset manajemen irigasi (OP, Rehabilitasi)
8) Kurangnya pembinaan masyarakat petani dalam pelaksanaan irigasi partisipatif
8) Belum sadarnya masyarakat dalam pelaksanaan hemat air
8) Kondisi layanan jaringan pengairan perikanan dan tambak rakyat telah menurun.
9) Masih rendahnya Indeks Pertanaman (IP)
9) Masih rendahnya Indeks Pertanaman (IP) dgn pemberdayaan petani.
9) Belum terpisahnya fungsi saluran air baku dan air irigasi di Saluran Induk Tarum Barat
10) Kondisi layanan jaringan pengairan perikanan dan tambak rakyat di pantai utara telah menurun.
10) Belum tersusunya pedoman Operasional penyusunan AKNOP (analisa kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan) Irigasi
10) Belum sadarnya masyarakat petani dalam pelaksanaan hemat air irigasi 11) Masih rendahnya Indeks Pertanaman (IP)/intensitas tanam dgn pemberdayaan petani. 12) Belum tersusunya pedoman Operasional penyusunan AKNOP (analisa kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan) Irigasi
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR
1) Belum optimalnya pemanfaatan potensi tenaga air
1) Belum di tingkatkan Irigasi sederhana ke irigasi teknis DI. Sibanteng pada S. Citempuandi Ds. Sibanteng, Kec. Leuwisadeng, Kab Bogor
1) Belum optimalnya pemanfaatan potensi tenaga air
2) Masih terbatasnya pengembangan penerapan teknologi desalinasi
2) Belum optimalnya pemanfaatan potensi tenaga air
2) Masih terbatasnya pengembangan penerapan teknologi desalinasi
3) Belum ada jaringan irigasi di Cimanceuri dan bendung Cimanceuri. 4) Belum ada jaringan irigasi diCikarang hilir 5) Masih terbatasnya pengembangan penerapan teknologi desalinasi
halaman
49
As pe k/ Sub As pe k PENGUSAHAAN
3 Ci 1 ) Ma s ih ter b a ta s n ya p en gu s a h a a n a ir oleh s wa s ta d i wila ya h 3 Ci
3 . PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR 1 ) Belu m a d a n ya Ma s ter Pla n Sis tem PENCEGAHAN Pen gen d a lia n Ba n jir s eca r a m en yelu r u h p a d a BENCANA Su n ga i Ciu ju n g d a n Cid u r ia n 2 ) Men u r u n n ya fu n gs i ta n ggu l b a n jir d i s u n ga i Ciu ju n g d a n Cid u r ia n 3 ) Ber k u r a n gn ya k a p a s ita s a lir a n s u n ga i d a n ja r in ga n d r a in a s e (p en yem p ita n s u n ga i, p en d a n gk a la n a lu r , s er ta h a m b a ta n oleh b a n gu n a n s u m b er d a ya a ir ) 4 ) Pen ggu n a a n d a er a h r eten s i/ d a ta r a n b a n jir d a n r a wa n b a n jir u n tu k p em u k im a n d a n tem p a t u s a h a s ela in p er ta n ia n 5 ) Ku r a n g ter id en tifik a s in ya p oten s i d a er a h r eten s i 6 ) Pen ggu n a a n b a n ta r a n s u n ga i u n tu k p em u k im a n d a n tem p a t u s a h a 7 ) Pem b u a n ga n s a m p a h k e s a lu r a n d r a in a s i d a n a lu r s u n ga i m en gh a m b a t a lir a n , m en ga k ib a tk a n b a n jir 8 ) Belu m a d a n ya Per d a p em b a ta s a n Koefis ien d a s a r Ba n gu n a n (KDB) d a n p em b u a ta n k ola m d eten s i p a d a k om p lek p er u m a h a n 9 ) Belu m ter s ed ia p eta ja lu r d a n tem p a t eva k u a s i b en ca n a b a n jir 1 0 ) Belu m ter p a s a n gn ya s is tem p er in ga ta n d in i b a n jir p a d a s u n ga i u ta m a 1 1 ) Ku r a n gn ya ter ta ta n ya (s is tem d a n k a p a s ita s d r a in a s e m ik r o) d i p er k ota a n m en yeb a b k a n gen a n ga n d i ja la n 1 2 ) Men in gk a tn ya a n ca m a n lu a p a n a ir p a s a n g la u t 1 3 ) Ad a n ya p em b a n gu n a n s tr u k tu r p a n ta i ya n g tid a k b er ijin , d a n m en yeb a b k a n ter ja d in ya er os i p a n ta i d i lok a s i s ek ita r n ya
Pe rm as alah an Be rdas arkan An alis is 2 Ci 1 ) Ku r a n g ter k on tr oln ya Pen gu s a h a a n a ir is i u la n g d i wila ya h Bogor 2 ) Ma s ih ter b a ta s n ya p en gu s a h a a n a ir m in u m d a r i J a tilu h u r oleh Pem er in ta h a ta u s wa s ta 1 ) Ma s ter Pla n Sis tem Pen gen d a lia n Ba n jir (1 9 9 6 ) s eca r a m en yelu r u h d i wila ya h Ciliwu n g - Cis a d a n e s u d a h tid a k m emggu a d na ia a n d a er a h r eten s i/ d a ta r a n 2 ) Pen b a n jir d a n r a wa n b a n jir u n tu k p emggu u k im 3 ) Pen n aaann b a n ta r a n s u n ga i u n tu k p em u k im a n lia r
4 ) Pem b u a n ga n s a m p a h k e s a lu r a n d r a in a s i d a n a lu r s u n ga i m en gh a m b a t a lir a n , m en ga k ib a tk a n b a n jir 5 ) Belu m a d a p eta r a wa n gen a n ga n ya n g Mu ta h ir 6 ) Belu m a d a n ya Per d a p em b u a ta n d eten s i d i ged u n g-ged u n g b er tin gk a t 7 ) Belu m p eta a d a ja lu r d a n tem p a t E va k u a s i b en ca n a 8 ) Belu m s em u a s u n ga i tela h ter p a s a n g s is tem p er in ga ta n d in i b a n jir
1 Ci 1 ) Belu m op tim a ln ya p en gu s a a n a ir m in u m oleh PJ T 2
1 ) Belu m a d a n ya Ma s ter Pla n Sis tem Pen gen d a lia n Ba n jir s eca r a m en yelu r u h p a d a Su n ga i Cita r u m 2 ) Men u r u n n ya fu n gs i p r a s a r a n a p en gen d a li b a n jir d i s u n ga i Cita r u m 3 ) Ber k u r a n gn ya k a p a s ita s a lir a n s u n ga i d a n ja r in ga n d r a in a s e (p en yem p ita n s u n ga i, p en d a n gk a la n a lu r , s er ta h a m b a ta n oleh b a n gu n a n s u m b er d a ya a ir ) ggu n a a n d a er a h r eten s i/ d a ta r a n 4 ) Pen b a n jir d a n r a wa n b a n jir u n tu k p em u k im a n 5 ) Pen ggu n a a n b a n ta r a n s u n ga i u n tu k p em u k im a n d a n u s a h a 6 ) Pem b u a n ga n s a m p a h k e s a lu r a n d r a in a s i d a n a lu r s u n ga i m en gh a m b a t a lir a n , m en ga k ib a tk a n b a n jir 7 ) Belu m a d a n ya Per d a p em b a ta s a n KDB (Koefis ien Da s a r Ba n gu n a n ) d a n p em b u a ta n k ola m d eten s i p a d a k om p lek p er u m ater h asned ia p eta ja lu r d a n tem p a t 8 ) Belu eva k u a s i b en ca n a b a n jir
9 ) k u r a n gn ya p em elih a r a a n ter ja d in ya 9) p en d a n gk a la n , s ed im en ta s i d i a lu r s u n ga i s er ta ja r in ga n d r a in a s i d a n lon gs or a n teb ining gk a tn ya a n ca m a n b a n jir d a r i a ir 1 0 ) Men 10) p a s a n g la u t 1 1 ) Ku r a n gn ya k a p a s ita s a lir a n s u n ga i (p en yem p ita n s u n ga id a n p en d a n gk a la n s er ta h a m b a ta n oleh b a n gu n a n s ila n g) 1 2 ) Men u r u n n ya fu n gs i ta n ggu l b a n jir d i s u n ga i-s u n ga i J ABODE TABE K 1 3 ) Ku r a n gn ya ter ta ta n ya (s is tem d a n k a p a s ita s d r a in a s e m ik r o) d i J ABODE TABE K m en yeb a b k a n gen a n ga n d i p er m u k im a n d a n d i ja la n 1 4 ) Ter ja d in ya k er u gia n a k ib a t b en ca n a lon gs or d i b eb er a p a tem p a t
Belu m ter p a s a n gn ya s is tem p er in ga ta n d in i b a n jir p a d a s u n ga i u ta m a
Ku r a n gn ya ter ta ta n ya (s is tem d a n k a p a s ita s d r a in a s e m ik r o) d i p er k ota a n m en yeb a b k a n gen a n ga n d i ja la n 1 1 ) Men in gk a tn ya a n ca m a n lu a p a n a ir p a s a n g la u t 1 2 ) Ba n ya k ter ja d in ya b en ca n a lon gs or d i b eb er a p a tem p a t 1 3 ) Ad a n ya k er u s a k a n s itu d a n p r a s a r a n a n ya
1 4 ) Belu m ter s os ia lis a s in ya p eta ja lu r d a n lok a s i 1 4 ) Belu m op tim a ln ya p ela k s a n a a n PE RDA eva k u a s i b en ca n a ts u n a m i a k ib a t a k tivita s ten ta n g a d a p en eta p a n b a ta s d a n G.Kra k a ta u p em a n fa a ta n d a er a h s em p a d a n s u n ga i d a n s itu / wa d u k 1 5 ) Ter ja d in ya k er u gia n a k ib a t b en ca n a lon gs or d i 1 5 ) Pen u r u n a n m u k a ta n a h d i J a k a r ta tela h b eb er a p a tem p a t m en a ik k a n tin gk a t r es ik o b a n jir 1 6 ) Kek u r a n ga n a ir ir iga s i p a d a DI Ciu ju n g d a n 1 6 ) Melu a s n ya p er a m b a h a n d a er a h r eten s i Cid u r ia n d a n b a n ta r a n s u n ga i 1 7 ) Kek u r a n ga n a ir k eb u tu h a n r u m a h ta n gga d i wila ya h J a k a r ta Uta r a , Ta n ger a n g d a n Beksaihs i ter ja d in ya p em b a n gu n a n 1 8 ) Ma p em u k im a n d i d a er a h p a r k ir a ir / d a ta r a n b a nsjir 1 9 ) Ma ih a d a n ya h u n ia n d a n u s a h a la in d i b a n ta r a n s u n ga i 1 ) Melu a p n ya a ir s u n ga i Cid u r ia n a ta u Ciu ju n g 1 ) Melu a p n ya a ir s u n ga i d i wila ya h Ciliwu n g- 1 ) Pen a n ggu la n ga n d a r u r a t a k ib a t PENANGGULANGAN m en ggen a n gi d a er a h s ek ita r n ya Cis a d a n e b en ca n a b a n jir 1 ) Belu m op tim a ln ya p em u lih a n k on d is i r u m a h 1 ) Belu m op tim a ln ya p em u lih a n k on d is i 1 ) Belu m op tim a ln ya p em u lih a n k on d is i PEMULIHAN AKIBAT m a s ya r a k a t ya n g m en ja d i k or b a n s etela h r u m a h m a s ya r a k a t s etia p ter ja d in ya r u m a h m a s ya r a k a t ya n g m en ja d i BENCANA ter ja d in ya b en ca n a b a n jir b en ca n a b a n jir k or b a n s etela h ter ja d in ya b en ca n a b a njajird in ya k er u s a k a n p r a s a r a n a 2 ) Ter ja d in ya k er u s a k a n p r a s a r a n a s u m b er d a ya 2 ) Ter ja d in ya k er u s a k a n p r a s a r a n a s u m b er 2 ) Ter a ir s etela h ter ja d in ya b en ca n a b a n jir d a ya a ir s etia p ter ja d in ya b en ca n a b a n jir s u m b er d a ya a ir s etela h ter ja d in ya b en camn m a ab ka snim jir a ln ya p en yed ia a n d a n a 3 ) Belu m m a k s im a ln ya p en yed ia a n d a n a u n tu k 3 ) Belu m m a k s im a ln ya p en yed ia a n d a n a 3 ) Belu p ela k s a n a a n p em u lih a n k on d is i p r a s a r a n a u n tu k p ela k s a n a a n p em u lih a n k on d is i u n tu k p ela k s a n a a n p em u lih a n k on d is i d a n s a r a n a u m u m s etela h ter ja d in ya b en ca n a p r a s a r a n a d a n s a r a n a u m u m s etia p p r a s a r a n a d a n s a r a n a u m u m s etela h b a n jirDAYA AIR ter ja d in ya b en ca n a b a n jir ter ja d in ya b en ca n a b a n jir 4 . SISTEM INFORMASI SUMBER 1 ) Ku r a n g h a n d a ln ya d a ta b a s e s u m b er d a ya a ir 1 ) Ku r a n g op tim a ln ya d a ta b a s e s u m b er d a ya 1 ) Ku r a n g h a n d a ln ya d a ta b a s e s u m b er (Hid r ologi, Hid r ogeologi & Hid r om eteor ologi, a ir ya n g r elia b le (Hid r ologi, Hid r ogeologi & d a ya a ir (Hid r ologi, Hid r ogeologi & Keb ija k a n s u m b er d a ya a ir , Pr a s a r a n a s u m b er Hid r om eteor ologi, Keb ija k a n s u m b er d a ya Hid r om eteor ologi, Keb ija k a n s u m b er d a ya a ir , Tek n ologi s u m b er d a ya a ir , a ir , Pr a s a r a n a s u m b er d a ya a ir , Tek n ologi d a ya a ir , Pr a s a r a n a s u m b er d a ya a ir , Lin gk u n ga n p a d a s u m b er d a ya a ir , Kegia ta n s u m b er d a ya a ir , Lin gk u n ga n p a d a Tek n ologi s u m b er d a ya a ir , Lin gk u n ga n SoSek Bu d ) s u m b er d a ya a ir , Kegia ta n SoSek Bu d ) s u m b er d a ya a ir , Kegia ta n SoSek Bu d ) k a r en a d a ta b a s e b elu m len gk a p , SDM d a n a la t b elu m m em a d a i, k oor d in a s i/ ta n ggu n gja wa b u n tu k 2 ) Belu m m em a d a in ya SDM ya n g m en a n ga n i 2 ) Belu m m em a d a in ya SDM ya n g SISDA m en a n ga n i SISDA 3 ) Belu m len gk a p n ya p er a la ta n (p er a n gk a t k er a s 3 ) Belu m len gk a p n ya p er a la ta n (p er a n gk a t d a n lu n a k ) u n tu k ya n g m en u n ja n g SISDA k er a s d a n lu n a k ) u n tu k ya n g m en u n ja n g SISDA 4 ) Belu m ter s ed ia n ya d a n a ya n g m em a d a i u n tu k 4 ) Belu m a d a n ya u n it SISDA ya n g m ela k s a n a k a n SISDA ter p a d u m en gin tegr a s ik a n d a ta s u m b er d a ya a ir ya n g b er a s a l d a r i in s ta n s i-in s ta n s i ter k a it 5 ) Belu m a d a n ya p ed om a n ten ta n g p en gelola a n 5 ) Belu m a d a n ya p ed om a n ten ta n g SISDA ya n g s is tem a tis d a n k om p r eh en s if p en gelola a n SISDA ya n g s is tem a tis d a n k om pmr eh s ifia n ya d a n a ya n g m em a d a i 6 ) Belu m a d a n ya u n it SISDA ya n g 6 ) Belu teren s ed m en gin tegr a s ik a n d a ta s u m b er d a ya a ir ya n g u n tu k m ela k s a n a k a n SISDA ter p a d u b er a s a l d a r i in s ta n s i-in s ta n s i ter k a it
halaman
50
Permasalahan Berdasarkan Analisis 3 Ci 2 Ci 5. PEMBERDAYAAN & PENINGKATAN PERAN MASYARAKAT, SWASTA DAN PEMERINTAH LEMBAGA 1) Belum efektifnya pembagian peran yang jelas 1) Belum efektifnya pembagian peran yang PENGELOLAAN antar unit pengelola sumber daya air, antara jelas antar unit pengelola sumber daya SUMBER DAYA AIR lain: kewenangan terhadap situ, anak sungai air, antara lain: kewenangan terhadap situ, anak sungai Aspek/Sub Aspek
PENDANAAN
PENGATURAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
2) Belum efektifnya pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air
2) Belum efektifnya pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air
3) Belum memadai jumlah dan kapasitas pegawai 4) Belum diterapkannya manajemen aset dalam penyusunan anggaran rehabilitasi dan OP sumber daya air 1) Belum adanya komitmen setiap instansi dalam pembiayaan pengelolaan sumber daya air terpadu
3) Belum memadai jumlah dan kapasitas pegawai 4) Belum diterapkannya manajemen aset dalam penyusunan anggaran rehabilitasi dan OP sumber daya air 1) Belum adanya komitmen setiap instansi dalam pembiayaan pengelolaan sumber daya air terpadu
2) Belum diterapkannya pungutan jasa pengelolaan sumber daya air diluar wilayah PJT 1) layanan Belum maksimalnya pengawasan
2) Belum diterapkannya pungutan jasa pengelolaan sumber daya air diluar layanan PJT pengawasan 1) wilayah Belum maksimalnya
pengambilan air tanah dalam
2) Kurangnya kesadaran masyarakat/swasta tentang bahaya pengambilan air tanah dalam secara berlebihan 3) Belum adanya pendelegasian perijinan penggunaan dan pengusahaan air permukaan dari Menteri Pekerjaan Umum ke Gubernur Prov.Banten 4) Belum adanya kebijakan yang jelas mengenai
PENATAAN RUANG
1) Kurangnya pendanaan karena komitmen pembiayaan pengelolaan sumber daya air masih terbatas/belum ada, terbatasnya sumber dana dan belum adanya struktur utk mengatur cost recovery dari pengguna (air)
1) Belum maksimalnya upaya pengawasan pemerintah terhadap pengambilan air tanah dalam yang dilakukan oleh pihak swasta/perusahaan/industri 2) Belum adanya pendelegasian perijinan penggunaan dan pengusahaan air permukaan dari Menteri PU ke Gubernur 3) Adanya tumpang tindih pelaksanaan OP di Jargasi Jatiluhur
1) Belum optimalnya kinerja Komisi Irigasi Provinsi, Kabupate/Kota 2) Belum Optimalnya Koordinasi antar Instansi terkait pengelolaan Irigasi DI Ciujung, DI Cidurian 3) Belum aktifnya Dewan Sumber Daya Air Provinsi di 3 Ci
1) Belum optimalnya kinerja Komisi Irigasi Provinsi, Kabupate/Kota 2) Belum aktifnya Dewan Sumber Daya Air Provinsi di 2 Ci 3) Belum terbentuknya Dewan sumber daya air Kabupaten/Kota
3) Belum terbentuknya Dewan sumber daya air Kabupaten/Kota
4) Belum terbentuknya Dewan sumber daya air Kabupaten/Kota
4) Belum optimalnya kinerja Sekretariat TKPSDA WS 6 Ci (3 Ci, 2 Ci & 1 Ci)
4) Belum optimalnya kinerja Sekretariat TKPSDA WS 6 Ci (2 Ci, 3 Ci, 1 Ci)
5) Belum optimalnya kinerja Sekretariat TKPSDA WS 6 Ci (2 Ci, 3 Ci, 1 Ci)
5) Belum maksimalnya forum komunikasi DAS di 2 Ci
5) Belum maksimalnya forum komunikasi DAS di WS 6 Ci
6) Belum maksimalnya forum komunikasi DAS di 3 Ci
6) Belum Optimalnya Koordinasi antar Instansi terkait pengelolaan Irigasi DI Ciujung, DI Cidurian 7) Belum optimalnya koordinasi penanggulangan bencana
6) Belum Optimalnya Koordinasi antar Instansi terkait pengelolaan Irigasi di 1 Ci 7) Belum optimalnya koordinasi penanggulangan bencana 1) Lemahnya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dlm pengelelolaan sumber daya air 2) Lunturnya budaya/tradisi masyarakat setempat dalam menjaga kawasan hutan dan lingkungan 3) Belum maksimalnya masyarakat dalam melaksanakan hemat air
4) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang manajemen banjir
1) Lemahnya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dlm pengelelolaan sumber daya air 2) Lunturnya budaya/ tradisi masyarakat setempat dalam menjaga kelestarian kawasan hutan dan lingkungan 3) Belum maksimalnya pembinaan masyarakat dalam melaksanakan hemat air 4) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang manajemen banjir
5) Kurangnya peran masyarakat dlm pengelolaan sampah
5) Kurangnya peran masyarakat dlm pengelolaan sampah
5) Kurangnya peran masyarakat dlm pengelolaan sampah
6) Masih terbatasnya penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR), Pembayaran Jasa Lingkungan (PJL), untuk konservasi sumber daya air dan lingkungan 7) Masih terbatasnya peran serta perempuan dalam kegiatan masyarakat di bidang pengelolaan sumber daya air, pertanian dan keterlibatan dalam organisasi kelompok
6) Masih terbatasnya penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR), Payment Enviroment Service (PES), untuk konservasi sumber daya air dan lingkungan 7) Belum berkembangnya kerja sama pengelolaan jasa lingkungan
6) Masih terbatasnya penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR), Payment Enviroment Service (PES), untuk konservasi sumber daya air dan lingkungan 7) Belum optimalnya kerjasama hulu_hilir dalam pelaksanaan konservasi DAS
8) Belum optimalnya kerjasama hulu_hilir dalam pelaksanaan Konservasi DAS
8) Belum berkembangnya kerjasama pengelolaan jasa lingkungan
9) Belum optimalnya peran serta perempuan dalam pengelolaan Sumber Daya Air
9) Belum optimalnya peran serta perempuan dalam pengelolaan Sumber Daya Air
1) Adanya pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana peruntukan
1) Adanya pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana peruntukan
2) Terjadinya alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan (sawah)
2) Terjadinya alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan (sawah)
1) Adanya pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana peruntukan 2)
7) Belum optimalnya koordinasi penanggulangan bencana akibat daya rusak air PEMBERDAYAAN & PENINGKATAN PERAN MASYARAKAT DAN SWASTA
2) Kurangnya kesadaran masyarakat/swasta tentang bahaya pengambilan air tanah dalam secara berlebihan 3) Belum adanya pendelegasian perijinan penggunaan dan pengusahaan air permukaan dari Menteri Pekerjaan Umum ke Gubernur 4) Belum adanyaProv.Banten kebijakan yang jelas
1) Belum efektifnya pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air karena belum memadainya SDM (kuantitas dan kualitas), belum optimalnya pembagian tugas, dan belum menggunakan PAI (Pembiayaan
4) Belum adanya kebijakan yang jelas mengenai kesepakatan transfer air antar wilayah (Sungai Citarum ke Jakarta/antar Propinsi, S. Cibantarua ke S. Cisangkuy/antar Wilayah Sungai 1) dll.) Belum optimalnya kinerja Komisi Irigasi Provinsi, Kabupate/Kota 2) Belum optimalnya Dewan Sumber Daya Air Provinsi 1 Ci
kesepakatan transfer air antar wilayah (Sungai Ciujung/ Sungai Cidurian ke Jakarta)
FORUM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
pengambilan air tanah dalam
1 Ci
1) Lemahnya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dlm pengelolaan sumber daya air 2) Lunturnya budaya/ tradisi masyarakat setempat dalam menjaga kelestarian kawasan hutan dan lingkungan 3) Belum maksimalnya pembinaan masyarakat dalam melaksanakan hemat air
mengenai kesepakatan transfer air antar wilayah (Sungai Ciujung/ Sungai Cidurian ke Jakarta)
4) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang manajemen banjir
3) Antisipasi rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda
halaman
51
2.5
Identifikasi Terhadap Potensi yang Bisa Dikembangkan Pada sub-bab ini diuraikan beberapa potensi yang mungkin bisa dikembangkan atau diterapkan pada WS 6 Ci, ditinjau dari hasil rumusan PKM dan 5 (lima) aspek pengelolaan sumber daya air.
2.5.1 Potensi Konservasi Sumber Daya Air 2.5.1.1 Konservasi Lahan Kritis Secara umum potensi yang dapat dikembangkan dalam konservasi sumber daya air di WS 6 Ci, mencakup:
Reboisasi dan penghijauan di lahan kritis (hutan dan non-hutan)
Pengembangan wanatani (agro forestry)
Pembangunan waduk dan bendung
Pengelolaan
teknik
konservasi
tanah
dan
air
terpadu
berwawasan
lingkungan dengan pemberdayaan masyarakat serta pendampingan pada DAS Hulu dan lahan miring/pegunungan.
Pengendalian erosi dengan bangunan teknik sipil berbasis lahan dan alur sungai
Perencanaan program RHL untuk WS 6 Ci sudah lengkap disusun oleh BP DAS Citarum-Ciliwung melalui RTkRHL-DAS dengan jangka waktu 15 tahun (2010-2024), yang dapat ditinjau setiap 5 tahun apabila diperlukan. Dokumen ini disusun oleh BP DAS Citarum-Ciliwung tahun 2009 yang mencakup wilayah kerja 3 (tiga) provinsi (Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta) terdiri dari 3 (tiga) SWP-DAS. Pembagian batas SWP- DAS mengikuti kriteria dari BP DAS, tidak sepenuhnya segaris dengan garis batas WS 6 Ci. WS 6 Ci meliputi SWP DAS Citarum (21 DAS, luas total 3.166.114 ha), SWP DAS CiliwungCisadane-Cimandiri (23 DAS, luas total 988.237 ha), dan SWP DAS CiujungTeluklada (47 DAS, luas 774.695 ha). Dokumen tersebut telah disahkan pada bulan Desember 2009 oleh Dirjen Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial. Kegiatan yang direncanakan terdiri dari kegiatan Vegetatif dan Sipil Teknik. Kegiatan Vegetatif disusun berupa Matrik Rencana Teknik di setiap DAS disertai luasannya. Lokasinya dicantumkan dalam peta perencanaan skala 1:50.000 dan dapat diidentifikasi sampai tingkat kecamatan. Kegiatan Sipil
halaman
52
Teknik berupa gully plug, dam pengendali, dam penahan, sumur resapan dan biopori, dinyatakan jumlahnya untuk setiap DAS. 2.5.1.2 Koordinasi dan Sinergi Program Lembaga Pemerintah yang berkaitan dengan kegiatan konservasi sumber daya air terdiri dari lima lembaga pemerintah yang memerlukan koordinasi dan sinergi dalam implementasi program. Kelima lembaga pemerintah tersebut adalah: 1). Kementerian Pekerjaan Umum (Direktorat Jenderal Sumber Daya Air), 2). Kementerian Kehutanan (Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan
Perhutanan Sosial), 3). Kementerian Pertanian (Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian), 4). Kementerian Lingkungan Hidup (Asisten Deputi Urusan Pengendalian Sungai dan Danau), 5). Kementerian Dalam Negeri (Direktorat Jendral Pembangunan Daerah, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa). Diperlukan suatu koordinasi program supaya kegiatan konservasi pada lima instansi tersebut dapat sinergi dengan mengacu pada peta RTkRHL-DAS yang telah disusun oleh BP DAS. Selanjutnya arahan RTkRHL-DAS (program 15 tahun)
ini
digunakan
oleh
Dinas
Kehutanan
Kabupaten/Kota
untuk
penyusunan RPRHL 5 tahunan dan RTn RHL untuk setiap tahun dimulai tahun 2011. Sinergi
program
antar
lima lembaga
pemerintah
untuk
meningkatkan
kesejahteraan masyarakat hulu memerlukan suatu koordinasi oleh TKPSDA tingkat WS. Implementasi program harus dinyatakan dalam bentuk kegiatan, waktu, biaya, pelaksana dan tempat pelaksanaan dengan menggunakan peta yang sama. Pendekatan konservasi tanah dan air berbasis masyarakat akan lebih efektif jika diarahkan ke pemberdayaan masyarakat desa konservasi dalam skala DAS mikro. Kegiatan yang dapat dilakukan oleh lintas kementerian dalam konservasi sumber daya air dapat dilihat pada Tabel 2.10. Kegiatan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air,
halaman
53
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan. Tabel 2.10. Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dan Institusi Pengelola Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004) Perlindungan dan Pelestarian Sumber Air: a. Pemeliharaan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air. b. Pengendalian pemanfaatan sumber air. c. Pengisian air pada sumber air. d. Pengaturan dan sarana sanitasi. e. Perlindungan sumber air terkait dengan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air. f. Pengendalian pengolahan tanah di bagian hulu.
g. Pengaturan daerah sempadan sumber air. h. Rehabilitasi hutan dan lahan. i. Pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam. Pengawetan Air: Menyimpan air berlebihan dan dimanfaatkan saat dibutuhkan. Menghemat air dengan pemakaian yang efisien dan efektif. Mengendalikan penggunaan air tanah. Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Memperbaiki kualitas air pada sumber air dan prasarana sumber daya air.
Mencegah masuknya pencemaran air (bahan pencemar) pada sumber air dan prasarana sumber daya air.
Institusi Pengelola Kegiatan (Struktural dan Non- Struktural) a. Pemerintah Daerah, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian: Zonasi, Vegetatif, Usaha tani Konservasi. b. Pemerintah Daerah, Kementerian Pekerjaan Umum: Perijinan. c. Kementerian Pekerjaan Umum: Jaringan sumber daya air. d. Kementerian Pekerjaan Umum, Pemda: jaringan Drainase/Limbah. e. Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Daerah: Pengaturan/Ijin, Pertanian di lahan pasangsurut, waduk/situ. f. Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah: Terasering, Guludan, Tanaman Penutup (cover crops), Strip Rumput, Gully Plug, Kompos , usahatani konservasi terpadu. g. Pemerintah Daerah, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan: Ploting garis sempadan sumber air (sungai, waduk/situ, mata air, pantai). h. Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah. i. Kementerian Kehutanan, Pemerintah Daerah.
Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah waduk/situ , embung atau ponds. (perencanaan, pembangunan, OP). Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah: SRI, alokasi dan distribusi air, kegiatan untuk reduksi kehilangan air. Kementerian ESDM/ Kementerian Pekerjaan UmumSumber Daya Air, Pemerintah Daerah. Pencemaran: Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah: Waduk, Penggelontoran, Alokasi air/SOP, Penetapan Kelas Sungai, Monitoring dan Evaluasi kualitas air di sumber air dan prasarana sumber daya air. BLHD/ Kementerian Lingkungan Hidup,: Penerapan IPAL, Monitoring dan Evaluasi kualitas air yang masuk ke sumber air.
Sumber: Hasil Analisis 2010
2.5.1.3 Prokasih, Proper dan Superkasih Terkait dengan upaya untuk mengendalikan dampak lingkungan khususnya pencemaran air sungai dan laut, pemerintah telah mencanangkan beberapa
halaman
54
program yang potensial digunakan dan dipadukan dalam pengelolaan kualitas air di WS 6 Ci, yakni: a. Prokasih (Program Kali Bersih). Prokasih dicanangkan pada tahun 1989 di Surabaya dengan sasaran 18 (delapanbelas) sungai utama yang berada di 8 (delapan)
provinsi.
Prokasih
merupakan
program
pemerintah
pusat
(Kementerian Lingkungan Hidup) yang dalam pelaksanaannya di daerah didelegasikan kepada pemerintah provinsi. Gubernur sebagai penanggung jawab akan membentuk Tim Pelaksana Prokasih yang anggotanya terdiri dari unsur Pemda, Pemkab/kota, Perguruan Tinggi/PSL, Dinas terkait dan LSM serta media. b. Proper (Program Penilaian Kinerja Perusahaan). Sebagai tindak lanjut Prokasih pada tahun 1995 dicanangkanlah Program Penilaian Peringkat Kinerja
Perusahaan
yang
disingkat
dengan
Proper.
Proper
merupakan
pengembangan Prokasih yang diarahkan untuk proses pentaatan industri yang terdiri atas beberapa program yang dikemas dalam Proper. Tiga hal utama yang menjadi dasar pendekatan Proper yang selanjutnya dilaksanakan secara terpadu. c. Superkasih (Surat Pernyataan Kali Bersih). Untuk semakin meningkatkan efektivitas Prokasih maka pada tahun 2003 Prokasih dikembangkan menjadi Super Kasih (Surat Pernyataan Kali Bersih). Super Kasih merupakan program yang bertujuan untuk mendorong percepatan penaatan industri terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup yang berlaku dengan cara membuat surat pernyataan tertulis untuk melakukan penataan dalam batas waktu tertentu dengan memperhatikan faktor teknis dan administrasi yang disaksikan oleh pejabat tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
Superkasih
juga
diharapkan
dapat
meningkatkan
keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat serta pemilik kepentingan lain untuk beperan aktif di dalam pengendalian pencemaran lingkungan khususnya yang terjadi di DAS/perairan sungai maupun pantai/laut.
halaman
55
2.5.1.4 Program dan Renstra Provinsi tentang Kualitas Air a. Provinsi Banten Mengacu pada Renstra Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten 20072012 dan terkait dengan konservasi sumber daya air khususnya pengendalian pencemaran air maka disusunlah program sebagai berikut: a) Pemantauan lingkungan hidup: Kegiatan tertuju pada upaya pemantauan kualitas lingkungan hidup (termasuk sumber daya air) yang menerima beban pencemaran. Data hasil pemantauan akan merupakan basis data lingkungan untuk kepentingan pengendalian, pengawasan,
penegakan
hukum
maupun
bahan
penyusunan
kebijakan
pengelolaan lingkungan hidup. b) Pengelolaan B3 dan limbah B3: Kegiatan ini terkait dengan upaya pembinaan dan pengawasan pengelolaan B3 dan limbah B3. Pembinaan dapat bersifat teknis maupun administratif. c) Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan: Kegiatan ini meliputi penyusunan kebijakan penetapan baku mutu lingkungan hidup; dan baku mutu limbah berdasarkan daya tampung badan lingkungan tertentu. d) Koordinasi penyusunan AMDAL/UKL-UPL: Kegiatan upaya peningkatan koordinasi dalam penyusunan AMDAL (termasuk UKL-UPL)
untuk
kegiatan
yang
berpotensi
menimbulkan
pencemaran
lingkungan. b. Provinsi Jawa Barat Untuk menunjang kebijakan khususnya terkait bidang pengendalian pencemaran air, maka disusunlah program jangka pendek/tahunan beserta kegiatannya sebagai berikut: a) Peningkatan kerjasama kabupaten dan kota untuk melaksanakan monitoring kualitas air di aliran sungai di wilayah administrasi masing-masing; b) Sosialisasi tentang hak dan kewajiban bagi masyarakat di sekitar industri; c) Pengurangan limbah domestik sejalan dengan target sasaran MDG dengan cara meningkatkan penggunaan/pembangunan MCK pada masing-masing DAS; d) Penguatan sumber daya manusia industri melalui kegiatan fasilitasi dan pengembangan program EPCM; e) Penegakan hukum bagi para pelanggar/pencemar lingkungan. Penegakan dapat berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana dan perdata; f)
Kegiatan sekretariat penegakan hukum lingkungan terpadu;
halaman
56
g) Kegiatan fasilitasi pembinaan pengelolaan limbah B3; h) Kegiatan pembinaan dan pengembangan laboratorium Lingkungan; i)
Kegiatan fasilitasi pengembangan produksi bersih dan tekhnologi ramah lingkungan;
j)
Kegiatan pemantauan pencemaran lingkungan;
Secara khusus program pengendalian kualitas air sungai Citarum dapat merujuk pada Roadmap Citarum yang tertuang dalam Rencana Penanganan Terpadu WS Citarum 2010-2025. Roadmap Citarum merupakan sebuah rancangan strategis yang
berisi
hasil
identifikasi
program
utama
untuk
meningkatkan
sistem
pengelolaan sumber daya air terpadu dan memperbaiki kondisi sepanjang sungai Citarum. Penyusunan Roadmap dilakukan dengan pendekatan komprehensif, terpadu dan multi sektor untuk dapat memahami dan memecahkan masalah kompleks seputar pengelolaan air dan lahan sepanjang sungai Citarum. c. Provinsi DKI Jakarta Sejak tahun 2008 BPLHD DKI Jakarta telah melaksanakan program penataan sungai
Ciliwung.
Program
penataan
sungai
Ciliwung
diharapkan
dapat
memperkuat Prokasih yang telah dilaksanakan. Adapun tujuan dari penataan sungai Ciliwung adalah untuk mengembalikan fungsi sungai Ciliwung, baik secara ekologis, sosial maupun
ekonomi, serta mendorong peningkatan
kapasitas
lembaga, peningkatan peran masyarakat serta makin tumbuhnya tatakelola lingkungan sungai yang baik atau Good River Environmental Governance. Untuk mencapai sasaran tersebut maka diluncurkan 6 (enam) program penataan sungai Ciliwung, terdiri atas: a) Program pengendalian/rehabilitasi pencemaran air; b) Program pengendalian kerusakan lingkungan (banjir dan kekeringan); c) Program penataan ruang; d) Program kebijakan publik; e) Program pemberdayaan masyarakat (peningkatan peran masyarakat); f)
Program penguatan kelembagaan.
halaman
57
2.5.1.5 Rancangan Peraturan Presiden tentang Penetapan Kelas dan Pengendalian Pencemaran Air Sungai Ciliwung Kualitas air sungai Ciliwung saat ini telah mengalami pencemaran berat sejak dari hulu sampai muara sebagaimana dilaporkan oleh BPLHD Jawa Barat (2009) dan BPLHD DKI Jakarta (2009) bahwa berdasarkan hasil monitoring tahun 2009, menunjukkan bahwa sebagian besar ruas sungai Ciliwung mengalami cemar berat dari hulu (Attaawun) sampai muara (Pluit), hanya pada bagian kondisi air sungai Ciliwung mengalami cemar sedang. Mengingat bahwa
Sungai
Ciliwung
memiliki
peran
penting
di
dalam
kehidupan
masyarakat khususnya Provinsi DKI Jakarta, maka perlu segera dilakukan upaya keras untuk mengatasi dan mengendalikan pencemaran air sungai Ciliwung, yaitu dengan cara melakukan pemulihan kualitas air melalui program nyata yang terkoordinir dengan baik dan terpadu dengan berbagai sektor terkait, baik secara teknis, administratif maupun financial. Rancangan
Peraturan
Presiden
merupakan
upaya
pemerintah
untuk
memberikan pedoman dan kekuatan hukum dalam upaya untuk mengatasi dan mengendalian pencemaran air sungai Ciliwung yang sedang berlangsung saat ini.
Rancangan Peraturan Presiden ini memberikan penetapan pada
upaya sebagai berikut: a) Penetapan kelas air sasaran; b) Pengendalian pencemaran; c) Peran masyarakat; d) Pembinaan dan pengawasan; e) Pembiayaan. 2.5.1.6 Pengaturan dan Pembatasan Pengambilan Air Tanah Pengaturan pengambilan air tanah baik untuk keperluan RKI maupun irigasi perlu dilaksanakan untuk menghindari terjadinya penurunan muka air yang berlebihan yang dapat berakibat terjadinya penurunan muka tanah seperti saat ini terjadi di daerah Cekungan Bandung (1 Ci) dan Jakarta (2 Ci) atau penyusupan air laut di daerah dataran pantai. Tatakelola pemanfaatan air tanah untuk keperluan industri di WS 6 Ci dapat dilakukan dengan cara pengaturan dan pembatasan pengambilan dan pemanfaatan air tanah sesuai dengan tingkat kerusakan air tanahnya yang
halaman
58
dituangkan dalam bentuk peta zona konservasi air tanah (contoh untuk CAT Bandung-Soreang dapat dilihat pada Gambar 2.18 Pengaturan dan pembatasan pengambilan dan pemanfaatan air tanah tersebut meliputi: 1) Pengaturan batasan kedalaman penyadapan air tanah, 2) Pengaturan volume pengambilan air tanah, 3) Pengaturan peruntukan pemanfaatan air tanah, 4) Pengaturan rancang bangun konstruksi sumur.
halaman
59
Sumber: Lampiran Daftar CAT di Pulau Jawa dan Madura, Deptartemen ESDM, 2009 (diolah)
Gambar 2.18. Peta Konservasi Air Tanah untuk CAT Bandung-Soreang
halaman
60
2.5.2 Potensi Pendayagunaan Sumber Daya Air 2.5.2.1 Skematisasi Model Alokasi Air Skematisasi digunakan untuk keperluan analisis neraca air WS 6 Ci, telah dibuat skematisasi seperti terlihat pada Gambar 2.19. Prasarana yang ada saat ini dan perkiraan/potensi pada masa datang telah digambarkan pada gambar tersebut. Elemen dasar dari skematisasi adalah jaringan yang ada di WS yang mewakili cara pengaliran dan penggunaan air secara menyeluruh, disebut Water District2, yang mencakup satuan luas WS sesuai dengan batas hidrologi dan penggunaan air utama serta beberapa pilihan pengendalian sumber daya air. Pada skematisasi tersebut terdapat 123 Water District dan 1100 node (simpul perhitungan) yang dapat dilihat pada Gambar 2.20. 2.5.2.2 Peningkatan Potensi Sumber Daya Air (1).
Pembangunan Waduk Baru Potensi pembangunan waduk besar dan kecil untuk pemenuhan pasokan air baku ke kota dan kabupaten di WS 6 Ci telah dipertimbangkan sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada di wilayah tersebut. Beberapa waduk di WS 6 Ci yang potensial untuk pemenuhan air baku RKI dan untuk keperluan lainnya dapat dilihat pada Tabel 2.11. Selain potensi waduk tersebut di atas, ada juga potensi air baku di Bogor Barat dari sungai Cikaniki (anak sungai Cisadane). Air yang dapat dimanfaatkan adalah konstan sebesar 2 m3/det. Air dalirkan ke Bogor Barat (lokasi Ciburial) melalui saluran yang mengikuti kontur kaki gunung Salak sepanjang 10 km. Potensi air baku tersebut dinamakan Salak Kontur (karena saluran mengikuti kontur lereng gunung Salak). Air baku ini dapat digunakan sebagai tambahan air minum untuk Kota Bogor.
Water district adalah: Unit hidrologi terkecil yang mencakupi kebutuhan air dan pasokan air; Mempunyai persamaan sifat dalam merespon hujan dan aliran; Unit yang saling melengkapi dalam pengaturan Sumber Daya Air dan memungkinkan untuk membuat keseimbangan air.
2
halaman
61
Dengan sangat berkurangnya luasan daerah irigasi yang diairi dari Bendung Katulampa (sungai Ciliwung) dan Bendung Empang (sungai Cisadane), air yang dialirkan ke saluran induknya saat ini kurang bermanfaat. Kelebihan air ini berpotensi untuk penyediaan air baku RKI. (2).
Peningkatan pemanfaatan waduk lama
Sesuai laporan BTA-155 (1989) dan Studi JWRMS (1994), waduk Cirata yang berfungsi sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air, volume tampungan waduk dapat ditambah dengan meninggikan elevasi puncak bendungan15 m dari elevasi muka air + 220 m menjadi +235 m. Peninggian ini dapat menambah volume waduk + 1 milyar m3. Menurut penelitian fondasi dasar bendungan cukup kuat menyangga beban bendungan setelah ditinggikan. Dengan adanya peninggian bendungan untuk menambah luas tampungan waduk, diperlukan pembebasan lahan. Penduduk yang harus dipindahkan sekitar 13.500 jiwa. Setelah dilakukan simulasi, jalan inspeksi keliling waduk yang sudah dibuat, posisinya aman di atas genangan air sesudah waduk Cirata ditinggikan 15 m.
halaman
62
Tabel 2.11. Potensi Waduk 6 Ci Lokasi No.
Nama Potensi Waduk
Nama Sungai
Kampung
Desa
Kecamatan
Volume Kabupaten
Manfaat
Propinsi
(M3) Total
Efektif
Luas Genangan (Ha)
EIRR Sumber Data
(%)
Catatan
A. Wilayah 3 Ci (Cidanau-Ciujung-Cidurian) 1. Karian
Ciberang Ciujung
Rangkasbitung
Kabupaten Lebak
Banten
Gelam
Pabuaran
Kabupaten Serang
Banten
1. Air baku dan irigasi Serang dan Cilegon : 5,5 m3/det. 2. Air baku Kab dan Kota Tangerang: 9,1 m3/det. 1. Air baku Serang dan Cilegon: 0,8 m3/det.
2. Sindang Heula
Cibanten
3. Cidanau
Cidanau
4. Pasirkopo
Cisimeut Ciujung
5. Cilawang 6. Tanjung
314,71 juta
207,48 juta
1.74
Design Report: The Karian Dam Project, Sept. 2006
Telah ganti rugi sebagian lahan
9,25 juta
9,20 juta
150.20
Laporan Akhir Detail Desain Bendungan Sindang Heula , BBWS Ci, 2008
Telah selesai DD
Kaduperep
Cinangka
Kabupaten Serang
Banten
Air baku industri dan kota Cilegon: 5,0 m3/det.
32,43 juta
24,57 juta
265.00
Laporan Akhir Survey Investigasi Air Baku Cidanau, BBWS 3 Ci, 2008
Leuwidamar
Kabupaten Lebak
Banten
1. air baku Kab. Serang dan air irigasi DI Ciujung: 3,30 m3/det. 2. Hydropower 10 MW
82,50 juta
44,50 juta
920.00
Vol. 3 - Supporting, CiujungCidurian Intergrated Water Resources in Indonesia, 1995
Cibeureum Cidurian
Kabupaten Lebak
Banten
1. Air baku Kab. dan Kota Tangerang: 4,1 m3/det.
__
62 juta
Cidurian
Kabupaten Bogor
Jawa Barat dan Banten
2. Irigasi DI. Cidurian dan air baku Kab. dan Kota Tangerang: 9,7 m3/det.
__
280 juta
Rancamaya
Bogor
Jawa Barat
1. Air baku Jakarta dan Bogor: ….. M3/det.
2. Air irigasi Cibanten: 0,8 m3/det.
Ciujung-Cidurian Integrated Water Resources in Indonesia, 1995 2,483.00
- BTA 155,1989 - Cisadane river basin, 1986
87 juta
625.00
- BTA 155,1989 - Cisadane river basin, 1986
B. Wilayah 2 Ci (Cisadane-Ciliwung) 1. Genteng
Cisadane
2. Narogong
Cikeas
3. Pondok Benda
Angke
Genteng
Pre FS
2. Listrik 5 MW
4. Limo Pesanggarahan C. Wilayah 1 Ci (Citarum)
Cibinong
Bogor
Jawa Barat
Air baku ………..
42 juta
407.00
BTA 155,1989
Pondok Benda
Pamulang
Tang-Sel
Banten
Air baku setempat
5 juta
115.32
Review M/P Banjir Jakarta
Identifikasi
Cinere
Cinere
Depok
Jawa Barat
Air baku setempat
5 juta
289.79
Review M/P Banjir Jakarta
Identifikasi
319,000
12-15
Laporan Akhir Pekerjaan Perencanaan Waduk Cikapundung di Kabupaten Bandung, TA 2004
Usulan ini sdh diakomodir juga dlm RTRW Prop. Jabar, 2009-2029
1. Cikapundung
Cikukang (anak sungai Cigulung anak sungai Cikapundung)
Langensari/ Cikidang
Lembang
Bandung
Jawa Barat
2. Ciwidey
Hilir pertemuan sungai Ciwidey dan sungai Cicangkorah
Cikoneng
Pasir Jambu
Bandung
Jawa Barat
1. Untuk mengatasi kekurangan air minum (daerah Kab. Bandung/ Lembang dan khususnya kota Bandung 2. Untuk mengatasi kekurangan air irigasi sebelah hilir (untuk tanaman sayuran/palawija) 3. Untuk mengurangi banjir di wilayah kota Bandung bagian Selatan. 1. Air baku 1.148 lt/det. 2. Irigasi: 1.658 ha
3,261,328
3,044,720
16.35
- Perencanaan waduk Ciwidey, TA 2005
3. Pariwisata: 5% nilai total proyek
-
4. Banjir sungai Ciwidey terkendali 5. Memberikan tambahan debit (maintenance flow) sungai Citarum Pengembangan DAS Ciwidey sbg industri wisata
3. Citarik
4. Sukawana
Citarik
Cimahi
Sukawana
Damit, Cicalengka Tanjungwangi
Bandung
Jawa Barat
1. Air bersih: Jatinangor & Rancaekek
Tegal manggung
Cimanggung
Sumedang
Jawa Barat
3. Industri: Kawasan Industri Bandung Timur untuk menghindari terjadinya penurunan muka air bawah tanah (4 m/thn.: hasil penelitian Dit. Geologi, 1998)
Karyawangi
Parongpong
Bandung
Jawa Barat
1. Air bersih: 592 ltr/det.
307,468
2. Irigasi setempat
3.80 <10 (tidak layak)
4.10
12.78 - Studi Kelayakan Pembangunan Usulan ini sdh diakomodir juga dlm Waduk Sukawana di Cimahi dan RTRW Prov. Jawa Barat, 2009Sudetan Cibatarua di Kab. Garut 2020. dan Bandung (TA 2003) Perencanaan Desain waduk - Sukawana Kabupaten Bandung, TA 2004
731,251
9.70
15.00 - Perencanaan Detail Waduk Cimeta di Kabupaten Bandung, TA 2006
4. Banjir sungai Cimahi terkendali 5. Memberikan tambahan debit (maintenance flow) sungai Citarum Pengembangan DAS Cimahi sbg industri wisata Pasirhuni
Cimanggu
Ngampah
Bandung
Jawa Barat
1. Air bersih kota Padalarang: 450 ltr/det. 2. Irigasi setempat: 825 ha 3. Pariwisata: 20% nilai total proyek
Perencanaan Waduk Citarik 1 (satu) Usulan ini sdh diakomodir juga dlm Paket Kabupaten Bandung, TA 2004 RTRW Prop. Jabar, 2009-202.
718,767
3. Listrik: 1.630 MW/thn
Cimeta
Studi Kelayakan Pembangunan Waduk Ciwidey di Kabupaten Bandung, TA 2004
Ada Manfaat lain dari Wdk. Ciarik
2. Irigasi: 1.717 ha
5. Cimeta
Usulan ini sdh diakomodir juga dlm RTRW Prop. Jabar, 2009-202
Usulan ini sdh diakomodir juga dlm RTRW Prov. Jawa Barat, 2009- Kajian Teknis Pembangunan Waduk 2020. Cimeta di Kabupaten Bandung, TA 2005
halaman
63
Lokasi No. C.
Nama Potensi Waduk
Nama Sungai
Kampung
Desa
Kecamatan
Volume Kabupaten
Manfaat
Propinsi
(M3) Total
Efektif
Luas Genangan (Ha)
EIRR (%)
Sumber Data
Catatan
Wilayah 1 Ci (Citarum)
6. Santosa - Tanpa Sudetan Cibatarua
-
Cilaki
Santosa
Kertasari
Bandung
Jawa Barat
Untuk menambah debit sungai Cisangkuy, dimana di DPS Cisangkuy pada musim kering terjadi kekurangan air (Studi Pengelolaan Operasi Sungai, - Jangka Pendek (2005): 8.539.776 m3 (Sep-Nov) - Jangka Menengah (2015): 27.844.126 m3 (Agust-Nov) - Jangka Panjang (2025): 69.509.644 m3 (Jun-Des)
21,066,375
71.90
8.64
21.066.375 (Kapasitas sudetan Cibatarua: 2.052 3/det.)
71.90
7.15
Studi Kelayakan Pembangunan Waduk Sukawana di Cimahi dan Sudetan Cibatarua di Kab. Garut dan Bandung (TA 2003)
Usulan ini sdh diakomodir juga dlm RTRW Prov. Jawa Barat, 2009-2020.
Dengan Sudetan Cilaki Cibatarua
Santosa
Kertasari
Bandung
Jawa Barat
Ciparay
Bandung
Jawa Barat
Air baku domestik, pertanian dan irigasi
317,969
Dinas PSDA Prov. Jawa Barat Belum terakomodir
7. Cibodas
Sungai Citarum Hulu
Desa Cikoneng
8. Cikitu
Sungai Citarum Hulu
Desa Cikitu Pacet
Bandung
Jawa Barat
Air baku domestik, pertanian dan irigasi
51,839
Dinas PSDA Prov. Jawa Barat Belum terakomodir
9. Wakap
Sungai Citarum Hulu
Desa Rancakole dan Desa Patrolsari
Arjasari
Bandung
Jawa Barat
Air baku domestik, pertanian dan irigasi
94,045
Dinas PSDA Prov. Jawa Barat Belum terakomodir
Desa Arjasari
Arjasari
Bandung
Jawa Barat
domestik, pertanian dan
210,141
Dinas PSDA Prov. Jawa Barat Belum terakomodir
Bandung
Jawa Barat
domestik, pertanian dan
895,000
Dinas PSDA Prov. Jawa Barat Belum terakomodir
domestik, pertanian dan
288,000
Dinas PSDA Prov. Jawa Barat Belum terakomodir
domestik, pertanian dan
1,850 juta
Dinas PSDA Prov. Jawa Barat Belum terakomodir
domestik, pertanian dan
733,000
Dinas PSDA Prov. Jawa Barat Belum terakomodir
domestik, pertanian dan
593,000
Dinas PSDA Prov. Jawa Barat Belum terakomodir
domestik, pertanian dan
610,000
Dinas PSDA Prov. Jawa Barat Belum terakomodir
domestik, pertanian dan
10,54 juta
Dinas PSDA Prov. Jawa Barat Belum terakomodir
18. Cigumentong
Sungai Citarik
domestik, pertanian dan
1,65 juta
Dinas PSDA Prov. Jawa Barat Belum terakomodir
19. Cimulu
Sungai Citarik
domestik, pertanian dan
2,31 juta
Dinas PSDA Prov. Jawa Barat Belum terakomodir
20. Tegal luar
Sungai Citarum Sungai Cipunegara
Kab. Bandung Kab. Bandung Kab. Bandung Kab. Bandung Kab. Bandung Kab. Bandung Kab. Bandung Kab. Bandung Kab. Bandung Kab. Subang
Jawa Barat
17. Leuwiliang
Sungai Kampung Cisangkuy Sukarasa Sungai Cidurian Sungai Cidurian Sungai Cidurian Sungai Cikeruh Sungai Cipamokolan Sungai Cipamolokan Sungai Citarik
domestik, pertanian dan
37,8 juta
Dinas PSDA Prov. Jawa Barat Belum terakomodir
RKI, irigasi/pertanian
13,5 juta
Dinas PSDA Prov. Jawa Barat Belum terakomodir
17,7 juta
Dinas PSDA Prov. Jawa Barat Belum terakomodir
10. Cibintinu 11. Cikuda 12. Sekerende 13 Tugu 14. Cikalimiring 15. Cikawari 16. Tareptep
21. Sadawarna
Desa Tegal luar
Bojongsoan g
Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat
Air baku irigasi Air baku irigasi Air baku irigasi Air baku irigasi Air baku irigasi Air baku irigasi Air baku irigasi Air baku irigasi Air baku irigasi Air baku irigasi Air baku irigasi 1. Air baku
2. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro 3. Pariwisata 4. Perikanan darat 5. Konservasi 6. Pengendalian banjir 22. Cilame
Sungai Cilame - Cipunegara
23. Cibodas
Sungai Cibodas Anak sungai Cibeber, Sungai Cikandung Cipunegara
24. Cibeber
Desa Sadawarna
Cibogo
Subang
Jawa Barat
Kab. Subang Kab. Subang
Jawa Barat
71 juta
Dinas PSDA Prov. Jawa Barat Belum terakomodir
Jawa Barat
53,759,816
Dinas PSDA Prov. Jawa Barat Belum terakomodir
25. Pasiranji
DAS CItarum
Jawa Barat
200 juta
Dinas PSDA Prov. Jawa Barat Belum terakomodir
26. Nameng
DAS Citarum
Jawa Barat
9,5 juta
Dinas PSDA Prov. Jawa Barat Belum terakomodir
27. Pangkalan
DAS Citarum
Jawa Barat
471 juta
Dinas PSDA Prov. Jawa Barat Belum terakomodir
28. Maya
DAS Citarum
Jawa Barat
71,3 juta
Dinas PSDA Prov. Jawa Barat Belum terakomodir
Jawa Barat
97,6 juta
Dinas PSDA Prov. Jawa Barat Belum terakomodir
Jawa Barat
72,7 juta
Dinas PSDA Prov. Jawa Barat Belum terakomodir
29. Telaga Herang 30. Kandung
Kab. Subang Kab. Subang
Sumber: Hasil Analisis 2010 halaman
64
Sumber: Hasil Analisis 2010
Gambar 2.19. Peta Skematisasi Model Alokasi Air WS 6 Ci halaman
65
Sumber: Hasil Analisis 2010
Gambar 2.20. Peta Water District halaman
66
Sumber: Hasil Analisis 2010
Gambar 2.21. Daerah Potensial untuk Pengembangan Waduk
halaman
67
2.5.2.3 Peningkatan Potensi Saluran Pembawa Air (1).
Kanal 2 Pembangunan Kanal 2 yang lokasi jalurnya agak jauh di selatan, yaitu di Purwakarta
Selatan,
Karawang
Selatan
dan
Bekasi
Selatan,
berpotensi
memasok air baku tambahan ke Bogor-Depok. Intake Kanal 2 langsung dari waduk Jatiluhur pada Pasir Gombong menyusur ke barat sampai di Babakan Cileungsi. Di Babakan air baku diolah menjadi air minum, kemudian dibagi ke Bogor Utara, Depok, Bekasi. Kapasitas Kanal 2 adalah 19 m3/det. Saluran dapat berupa saluran terbuka atau tertutup dengan pipa. Keuntungan saluran terbuka, biaya konstruksinya lebih
murah,
tetapi
biaya
pembebasan
tanah
lebih
mahal
dan
harus
dilaksanakan sekaligus, dan tidak aman terhadap pencemaran air, serta rawan diambil tanpa ijin oleh petani pada saat musim kemarau panjang. Jika dengan pipa, biaya pembebasan tanah murah, meskipun harga pipa mahal, tapi aman terhadap pencurian dan kualitas air akan lebih baik. Pada masa datang lebih disukai saluran dengan pipa. (2).
Pemisahan Saluran Air Irigasi dan Air Baku Saluran induk irigasi yang berfungsi ganda, seperti Saluran Tarum Barat dan Saluran Ciujung Barat, mengalami kondisi yang terus menurun fungsinya karena kesulitan untuk melaksanakan pengeringan dan perbaikan rutin tahunan. Pemisahan menjadi 2 (dua) saluran yang terpisah, merupakan peningkatan terhadap masing-masing fungsinya sebagai berikut:
Saluran air baku RKI lebih baik jika digunakan saluran tertutup (pipa besi ataupun beton). Dengan demikian air baku tidak mengalami pencemaran (sampah maupun limbah cair) sepanjang perjalanan dari sumber sampai ke instalasi penjernihan. Air baku juga lebih aman dari pencurian air.
Saluran irigasi dapat tetap menggunakan saluran terbuka, sehingga dapat dilakukan pengeringan dan perbaikan rutin tahunan.
Dengan adanya rencana peningkatan kapasitas Saluran Tarum Barat untuk air baku ke Jakarta, dapat dipertimbangkan untuk sekaligus memisahkan fungsi tersebut di atas. Saluran Tarum Barat dapat dibagi menjadi dua sisi. Saluran irigasi dapat diperkecil cukup untuk mengalirkan kebutuhan air irigasi,
halaman
68
menggunakan sisi kanan pada Saluran Tarum Barat. Saluran pembawa air baku sebaiknya membangun saluran pipa baru, ditempatkan pada satu sisi yang lain (sisi kiri) dalam saluran yang ada. Dengan membangun saluran tertutup/pipa air baku maka pembangunan siphon pada sungai Cikarang, yang direncanakan
untuk
mencegah
pencemaran
air
baku
ke
Jakarta
dari
pencampuran dengan air sungai tersebut, menjadi tidak perlu dilaksanakan. Pada rencana peningkatan kapasitas air irigasi dan air baku RKI Kota SerangCilegon, yang akan dipasok dari Waduk Karian, sebaiknya langsung dipisahkan antara saluran irigasi yang tetap menggunakan Saluran Induk Ciujung Barat, dan membangun saluran pipa baru khusus untuk air baku Kota SerangCilegon. Dengan pemisahan tersebut maka efisiensi saluran pembawa air baku menjadi tinggi,
karena
menggunakan
saluran
pipa,
sehingga
pencemaran
dan
kehilangan air dapat dikurangi. Jika saluran induk irigasi dapat dikeringkan untuk pelaksanaan perbaikan rutin saluran, maka kondisi saluran irigasi menjadi lebih baik sehingga efisiensi air irigasi juga dapat meningkat. 2.5.2.4 Peningkatan Efisiensi Pengunaan Air untuk mengurangi Kebutuhan Beberapa potensi terkait dengan pengembangan irigasi pertanian di WS 6 Ci mencakup: (1).
SRI dan Peningkatan produksi pertanian Peningkatan produksi pertanian tidak hanya tergantung pada ketersediaan air semata, tapi juga tergantung pada sistem bercocok tanam. Kebijakan pembangunan pertanian saat ini bertujuan meningkatkan nilai tambah. Salah satunya melalui diversifikasi tanaman serta upaya penerapan SRI. Upaya ini juga berguna untuk mengurangi penggunaan air, sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan luas tanam.
(2).
Peningkatan Efisiensi Irigasi Efisiensi irigasi yang dipakai dalam analisis saat ini adalah untuk irigasi semiteknis 50% dan irigasi teknis 55%. Efisiensi irigasi diharapkan akan meningkat di masa yang akan datang dikarenakan adanya rehabilitasi prasarana irigasi,
halaman
69
selain adanya perbaikan kualitas pengelolaan air irigasi dan juga peran masyarakat petani. Dengan adanya rencana rehabilitasi/upgrading fasilitas irigasi yang ada, perbaikan kualitas pengelolaan air irigasi dan juga peran masyarakat, maka effisiensi irigasi diperkirakan akan meningkat 10%, sehingga pada penyusunan pola pengelolaan sumber daya air untuk WS 6 Ci, perhitungan neraca air dipakai angka 60% untuk irigasi semi-teknis dan 65% untuk irigasi teknis. Dengan meningkatnya efisiensi irigasi tersebut, maka secara langsung dapat mengurangi kebutuhan puncak air irigasi, sehingga dapat meningkatkan intensitas tanam dan luas lahan yang terairi. (3).
Pemanfaatan Untuk Perikanan Oleh karena perikanan air tawar volumenya/arealnya tidak terlalu besar, maka yang akan diperhatikan pada pola pengelolaan sumber daya air ini terpusat pada perikanan tambak. Untuk memperoleh hasil yang optimal, tambak memerlukan air segar untuk pencampuran/penggelontoran. Oleh karena itu air untuk keperluan tersebut sudah dialokasikan mengingat potensi keuntungan per hektar dari tambak relatif lebih tinggi dibanding dengan tanaman padi atau palawija.
(4).
Peningkatan Efisiensi Pelayanan PDAM Efisiensi pelayanan PDAM pada umumnya masih rendah. Sebagai contoh di Jakarta saat ini adalah 53%. Hal tersebut disebabkan oleh sistem perpipaan yang telah tua, cepat rusak, serta alasan manajemen. Diharapkan pada masa datang efisiensi tersebut dapat ditingkatkan (Jakarta tahun 1990 efisiensi PDAM Jakarta masih 40%, terjadi peningkatan 13% selama 20 tahun).
2.5.3 Potensi Pengendalian Daya Rusak Air 2.5.3.1 Penanganan Banjir Potensi upaya pengelolaan banjir di WS 6 Ci mencakup:
halaman
70
(1).
Potensi Penanganan Filosofi Potensi filosofi yang dimaksud di sini adalah potensi terkait dengan penanganan revitalisasi kawasan perumahan dan relokasi perumahan daerah rawan banjir
(2).
Potensi Penanganan Struktural Potensi penanganan struktural mencakup kegiatan normalisasi, pembuatan waduk, dam pengendali, dam penahan, sumur resapan, dan biopori.
(3).
Potensi Penanganan Non-Struktural Potensi penanganan non-struktural meliputi Konservasi dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di DAS, pembelian lahan untuk memperluas lahan konservasi dan hutan koloni (Land Banking), penguatan Kelompok dan Kader Masyarakat Peduli
Lingkungan,
pendampingan
masyarakat
dalam
berperilaku
pro
konservasi lingkungan. (4).
Potensi penanganan Sosial Budaya Potensi penanganan sosial budaya terutama adalah penanganganterhadap penguatan Kelompok dan Kader Masyarakat Peduli Lingkungan termasuk di dalamya
pendampingan
masyarakat
dalam
berperilaku
pro
konservasi
lingkungan. 2.5.3.2 Penanganan Krisis Air/Kekeringan Kekurangan air irigasi terutama terjadi pada bagian akhir jaringan irigasi. Potensi untuk mengurangi kekeringan adalah dengan memperbaiki distribusi air irigasi, meningkatkan efisiensi air irigasi, menindak tegas pengambilan air tidak berijin serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan petani terhadap jadwal tanam yang telah ditentukan. 2.5.3.3 Penanganan Kerusakan Pantai Potensi perlindungan secara vegetatif dilakukan dengan mempertahankan hutan bakau dan penanaman kembali tanaman bakau untuk perlindungan pantai. Sedangkan secara struktur dapat dibangun konstruksi perlindungan dan perkuatan pantai antara lain (1) bangunan pemecah gelombang, (2) turap, (3) bronjong, dan lain-lain. Jenis yang dipilih sangat dipengaruhi oleh kondisi setempat, yaitu arah dan besarnya gelombang, karakteristik arus, jenis tanah setempat, kelandaian
halaman
71
pantai, serta peruntukan dari pantai tersebut. Untuk mendapatkan rencana struktural yang tepat harus dilakukan studi rinci pada masing-masing lokasi. 2.5.3.4 Penanganan Bencana Tsunami Kejadian tsunami tidak dapat dicegah, dan sulit diperkirakan kapan akan terjadinya, maupun seberapa tingkat kedahsyatannya. Sebagai antisipasi untuk mengurangi korban, kerusakan dan kerugian masyarakat akibat tsunami, perlu dibuat pemetaan daerah rawan tsunami, serta sosialisasi kesiagaan terhadap bahaya tsunami, sehingga masyarakat dapat mengetahui tingkat risiko dan jalur evakuasi pada daerah tersebut. Untuk meredam kecepatan arus tsunami, secara vegetatif perlu dipertahankan keberadaan hutan bakau sepanjang pantainya, Secara teknis sipil perlu dibuat peraturan/pengaturan bangunan yang aman, dan pembuatan jalur evakuasi ke arah tempat pengungsian di daerah yang aman, serta sistem peringatan dini saat kejadian gempa yang dapat memicu tsunami. 2.5.3.5 Penanganan Bencana Longsor Sebagai upaya vegetatif, lokasi ini masih dapat dibudidayakan untuk pertanian lahan kering, penghijauan dengan jenis pepohonan yang menghasilkan dengan akarnya
yang
dapat
memperkuat
ketahanan
terhadap
longsoran,
atau
penutupan permukaan lereng terbuka dengan rumput. Penebangan pohon pada lokasi ini harus dihindari. Sebagai upaya teknis sipil, longsor dapat ditanggulangi dengan: a. Pembuatan parit drainase untuk mengurangi resapan air dan penggerusan lereng, b. Perkuatan lereng dengan penutup permukaan lereng dengan lapisan beton atau pasangan batu kali, dan c. Pembuatan teras bangku. Sebagai upaya non-fisik adalah memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang lokasi potensi daerah longsor dan pembatasan bangunan di sekitar daerah rawan longsor.
halaman
72
2.5.4 Potensi Sistem Informasi Sumber Daya Air 2.5.4.1 Integrasi Sistem Informasi Agar pengelolaan sumber daya air optimal diperlukan integrasi sistem informasi sumber daya air yang menyangkut database hidrologi yang meliputi curah hujan, kondisi aliran, kandungan sedimen, tingi muka air dan aliran pada
kondisi
ekstrem
seperi
banjir
dan
kekeringan,
basis
data
hidrometeorologi serta basis data dan informasi mengenai potensi air tanah dan kondisi aquifer. Pengembangan database hidrologi perlu ditingkatkan menjadi real time pada lokasi terpilih yang berpengaruh signifikan dalam pengelolaan sumber daya air dengan menambah jaringan peralatan otomatis seperti AWLL maupun ARL. Pengembangan jaringan sistem informasi geohidrologi pada tiap cekungan air tanah agar dapat diintegrasikan dengan informasi hidrologi air permukaan. Basis data hidrologi dan geohidrologi akan memudahkan dalam perencanaan pendayagunaan pada tiap water district. Sedangkan informasi sumber daya air melalui sistem yang akan dibangun dapat memberikan peringatan tentang kekeringan maupun banjir dan kecenderungannya. Sistem informasi sumber daya air yang berpotensi dikembangkan meliputi teknologi dan tambahan peralatan, penyiapan sumber daya manusia pada ketiga unsur serta pengembangan kelembagaan pengelolaan sistem informasi sumber daya air yang terpadu. 2.5.4.2 Sistem Pendukung Keputusan - Ribasim Sistem Pendukung Keputusan atau DSS merupakan suatu alat bantu untuk mendukung kerangka kerja analisis sistem dalam menghasilkan informasi kuantitatif situasi keseimbangan air yang terkait dengan aspek ketersediaan dan kebutuhan air yang berada dalam suatu WS. Sistem analisa DSS yang pendekatannya tediri dari satu perangkat basis data dan Perangkat lunak ini terdiri atas: basis data (database); dan kumpulan model komputer yang konsisten beberapa model. Kunci dari model DSS tersebut adalah simulasi satuan WS, dimana dalam simulasi tersebut didasarkan pada distribusi air untuk berbagai kebutuhan, potensi air, dan skematisasi sistem tata air. Dalam studi ini alat bantu yang digunakan untuk halaman
73
melakukan analisis sistem DSS adalah program RIBASIM yang dikembangkan oleh Delft Hydraulic (Deltares). 2.5.5 Potensi Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha 2.5.5.1 Kemitraan – Desalinasi (PT Jaya Ancol) Sebagai mana diketahui bahwa penurunan tanah di Jakarta sangat tinggi, dari hasil pengamatan oleh Tim Geodesi ITB, di lokasi Muara Baru penurunan tanah 26 cm/tahun dan di Kawasan Berikat Nusantara 18 cm/tahun. Kondisi ini sangat mengkawatirkan, sehingga laju penurunan tanah di Jakarta ini harus dihentikan atau dikurangi, dengan cara penghentian atau pengurangan penggunaan air tanah dalam untuk industri. Kekurangan air harus diganti dengan penyediaan air bersih yang berasal dari air permukaan. Karena air PDAM tidak cukup sementara kebutuhan tidak bisa dikurangi, maka harus ada upaya lain. Salah satu potensinya adalah dengan menggunakan air laut yang diolah menjadi air bersih. Instansi yang sudah memproduksinya adalah PT Jaya Ancol yang mengolah air laut dengan teknologi desalinasi. Produksi yang telah dihasilkan 5.000 m3/hari. Ternyata harga produksi sebesar Rp 9.000/m3, masih lebih murah dari pada tarif air PDAM untuk komersial yakni Rp 125.000/m3 sehingga proses ini cukup menguntungkan. Teknologi desalinasi, pengolahan air laut untuk air minum dapat menjadi model solusi untuk menghentikan pengambilan air tanah dalam di Jakarta. Teknologi desalinasi ini bisa dipakai sebagai model oleh industri lain yang kekurangan air baku yang berlokasi di dekat pantai. Upaya pengembangan teknologi
ini
masih
terkendala
dengan
adanya
perjanjian
kerjasama
internasional antara Pemerintah DKI Jakarta dengan Perusahaan Air Minum yang saat ini dikuasai modal asing, yaitu apabila ada pengembangan baru air minum diperlukan adanya ijin dari perusahaan air minum asing tersebut. Monopoli ini sangat tidak sehat. Pemerintah DKI Jakarta perlu meninjau kembali perjanjian tersebut. 2.5.5.2 Air Baku kota Cilegon (PT Krakatau Tirta Industri, Kawasan Industri Krakatau, Cilegon) Peningkatan kebutuhan air bersih yang cukup besar untuk kawasan industri dan Kota Cilegon memerlukan tambahan air baku dari sungai Cidanau. halaman
74
Potensi penyediaan air baku yang dapat dikembangkan adalah dengan membangun Bendungan Cidanau, membangun saluran pipa baru CidanauKrenceng,
serta
peningkatan
kapasitas
tampung
Waduk
Krenceng.
Pembangunan tersebut membutuhkan dana yang sangat besar. PT KTI mungkin terlalu berat untuk membiayai seluruh investasi baru tersebut secara mandiri. Untuk itu perlu adanya kerjasama antara Pemerintah (Kementerian PU/Direktorat Jenderal Sumber Daya Air) dengan PT KTI atau perusahaan swasta lainya untuk pembangunan prasarana tersebut. Pembangunan atau peningkatan instalasi penjernihan dan jaringan distribusi air bersihnya dapat dilaksanakan oleh PT KTI atau perusahaan swasta lain, bekerjasama dengan PDAM Kota Cilegon. 2.5.5.3 Pemangku Kepentingan dan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Untuk melaksanakan koordinasi pengelolaan sumber daya air pada WS lintas provinsi dibentuk TKPSDA WS lintas provinsi sesuai dengan intensitas kebutuhan pengelolaan sumber daya air. TKPSDA WS 6 Ci telah terbentuk melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 594/KPTS/M/2010. TKPSDA WS 6 Ci mempunyai tugas membantu Menteri Pekerjaan Umum dalam koordinasi pengelolaan sumber daya air pengelolaan sumber daya air Anggota forum koordinasi pengelolaan sumber daya air WS 6 Ci tersebut tercantum dalam Tabel 2.12 dibawah ini: Tabel 2.12. Pemangku Kepentingan dan Anggota Wadah Koordinasi TKPSDA WS 6 Ci 1. Wakil dari Provinsi Jawa Barat 5 orang 2. Wakil dari Provinsi DKI Jakarta 5 orang 3. Wakil dari Provinsi Banten 5 orang 4. Wakil dari Kabupaten/Kota 28 orang 5. Wakil dari Balai Besar dan PJT 2 4 orang 6. Wakil dari Dit BPSDA/BP 1 orang + Jumlah anggota dari Pemerintah 48 orang Jumlah anggota dari Non Pemerintah 48 orang + Total 96 orang Sumber: Hasil Analisis 2010
2.5.5.4 BLU dan IJL Potensi lain yang dapat dikembangkan adalah dengan membentuk suatu mekanisme IJL yang bertujuan untuk mengelola dana dari masyarakat penerima manfaat jasa lingkungan (masyarakat hilir) sebagai insentif untuk halaman
75
masyakat
hulu
yang
telah
melaksanakan
kegiatan
dan
memelihara
lingkungan. Kemungkinan pengelolaan IJL dapat dilakukan melalui BLU. Suatu contoh kasus yang sudah berjalan adalah kegiatan IJL di DAS Cidanau yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi DAS Cidanau (FKDC)3 sejak tahun 2002. Pembayaran jasa lingkungan merupakan salah satu strategi untuk mengatur ekosistem alami dan sistem pertanian di hulu yang dirancang agar dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat hulu sehingga dapat
mengendalikan/mengatasi
penebangan
hutan.
Implementasi
jasa
lingkungan ini dirancang dalam kurun waktu 5 tahunan, yaitu tahap pertama tahun 2005-2009 dan tahap kedua tahun 2010-2014. PT Krakatau Tirta Industri, sebuah pemanfaat air Cidanau untuk pemenuhan air baku di Cilegon telah berpartisipasi “membayar” sebesar Rp. 250.000.000,per tahun4 sebagai jasa lingkungan kepada kelompok masyarakat hulu agar mereka berpartispasi “menjaga” kelestarian tegakan pohon kawasan hulu Cidanau. Diharapkan dengan adanya insentif dari pihak hilir kepada hulu maka terjalin keseimbangan sosial, ekonomi dan lingkungan yang akan dapat dinikmati bersama-sama. 2.5.6 Potensi Penataan Ruang 2.5.6.1 Zonasi Selain mengacu kepada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dalam menetapkan zonasi di kawasan WS 6 Ci diserasikan dengan aspek Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yaitu: Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Airdan Pengendalian Daya Rusak. Zonasi merupakan salah satu instrumen yang potensial dalam memadukan antara perencanaan tata ruang dan pengelolaan sumber daya air.
Sumber: Buku Forum Komunikasi DAS Cidanau (FKDC), 2007. Tahun 2005-2006 : 175 juta/tahun Tahun 2007-2009 : 200 juta/tahun Tahun 2010 : 250 Juta/tahun
3 4
halaman
76
Dari perwujudan sistem jaringan sumber daya air di Pulau Jawa yang terkait dengan WS 6 Cis (mengacu pada RTR Pulau Jawa-Bali), indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem sumber daya air adalah: a. Pengelolaan WS lintas provinsi yaitu Cidanau-Ciujung-Cidurian-CisadaneCiliwung-Citarum (Prov.Banten-Prov.DKI Jakarta-ProvJawa Barat), meliputi DAS Cidanau, DAS Ciujung, DAS Cidurian, DAS Cisadane, DAS Ciliwung dan DAS Citarum. b. Pengembangan jaringan sumber daya air terdiri atas: 1) Jaringan Irigasi Nasional yaitu: DI Cisadane, DI Ciujung, DI Cipamingkis, DI Cidurian, DI Cipancuh, DI Cihea, DI Jatiluhur dan DI Selatan Jatiluhur. 2) Bendungan dan bendung meliputi: Bendungan Karian, Bendungan Sindangheula, Bendungan Pasirkopo, Bendungan Cilawang, Bendungan Tanjung, Bendungan Krenceng, Bendungan Genteng, Bendungan Ciawi, Bendungan Jatiluhur, Bendungan Cirata, Bendungan Saguling, serta bendung Cisadane, Bendung Pamarayan, Bendung Rancasumur. Sistem jaringan prasarana pada WS lintas Kabupaten/Kota dan WS dalam satu Kabupaten/Kota ditetapkan masing-masing melalui Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota. 2.5.6.2 Java Spatial Model JSM merupakan model berbasis perubahan pemanfaatan ruang/ penggunaan lahan dengan basis data Pulau Jawa yang potensial dapat digunakan sebagai piranti perkiraan informasi proyeksi masa depan yang konsisten dari:
Distribusi spasial dari populasi dan tenaga kerja pada tingkat desa;
Perkembangan kawasan perkotaan/permukiman yang dibutuhkan untuk memperkirakan kebutuhan yang terkait kegiatan manusia;
Perubahan penggunaan lahan akibat pertumbuhan kawasan perkotaan yang mengambil/menguasai kawasan utama lainnya seperti kawasan irigasi teknis/sawah dan sebagainya.
Dalam aplikasinya, hasil JSM dipergunakan untuk proyeksi perkembangan sebaran penduduk masing-masing Kecamatan yang dipergunakan dalam Ribasim.
halaman
77
2.5.6.3 Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Kebijakan pencegahan dan/atau pengendalian konversi lahan pertanian, terutama sawah beririgasi teknis, menjadi sangat mendesak. Instrumen utama dalam pengendalian pemanfaatan ruang untuk mencegah terjadinya konversi lahan sawah beririgasi teknis adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), baik RTRW Provinsi maupun RTRW Kabupaten/Kota melalui mekanisme perijinan lokasi. Penurunan luas lahan sawah ini sangat merugikan investasi yang telah dilakukan Pemerintah untuk pembangunan irigasi. Pada awal tahun 1990-an Pemerintah mengeluarkan peraturan yang melarang konversi dari lahan beririgasi teknis ke penggunaan lainnya, kemudian pada tahun 2009 pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Perlindungan
Lahan
Pertanian
Pangan
Berkelanjutan.
Hal
ini
dimaksudkan untuk menjaga stabilitas produksi pangan dan menghindari kerugian
terhadap
investasi
yang
telah
dilakukan
pemerintah
selama
bertahun-tahun.
halaman
78
3 BAB III ANALISIS DATA 3.1
Asumsi, Kriteria, dan Standar yang digunakan
3.1.1 Asumsi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 Tahun 2009 dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Pola memuat sekurang-kurangnya tiga (3) parameter utama, ditambah satu parameter tambahan untuk dipertimbangkan, yakni: (1) Tatakelola Pemerintahan (Perubahan Politik) (2) Pertumbuhan ekonomi (3) Perubahan iklim (4) Pertumbuhan penduduk Uraian dari masing-masing parameter adalah sebagai berikut: (1)
Tatakelola Pemerintahan (Perubahan Politik) Arah politik dapat memberi pengaruh signifikan pada pembangunan. Secara prinsip, telah diidentifikasi kebijakan berikut:
Current Trend (CT): Kebijakan yang berorientasi pada masalah yang mendesak dan solusi jangka pendek, mengikuti kecenderungan saat ini dan melanjutkan pembangunan yang sudah berjalan.
Good
Governance
(GG):
Pelaksanaan
secara
proaktif
dari
kebijakan
pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan dengan penegakan hukum dan dukungan pemangku kepentingan yang memadai. Peraturan Menteri merupakan produk politik, dan Kementerian Pekerjaan Umum telah menerbitkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 44 tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Menerapkan Prinsip-Prinsip Tatakelola Pemerintahan yang Baik dalam lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Sebagaimana dikutip dari Koesnadi Hardjasoemantri, tatakelola pemerintahan yang baik hanya bermakna jika didukung oleh lembaga negara yang menciptakan politik, ekonomi dan sosial, dan iklim yang stabil.
(2)
Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi menunjukkan variasi pada masa lalu,
tapi dengan
kecenderungan stabil antara 5% dan 6% per tahun, sehingga dalam skenario ini digunakan 3 (tiga) tingkat pertumbuhan ekonomi:
Pertumbuhan ekonomi rendah, jika pertumbuhan ekonominya < 4,5%.
halaman
79
Pertumbuhan ekonomi sedang , jika pertumbuhan ekonominya 4,5% 6,5%.
Pertumbuhan ekonomi tinggi, jika pertumbuhan ekonominya > 6,5%.
15
10
5
0 1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
-5 World Bank 50 years Merdeka, BPS
-10
-15
Sumber: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG/countries/latest?display=default 1960-1994 diolah dari "Statistics 50 years Independent of Indonesia, 1995", BPS 1995-2010 National Income of Indonesia, Statistics Indonesia 2010, BPS
Gambar 3.1.Persentase Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
8%
Pertumbuhan GDP
7%
6%
5%
4%
3%
2%
GDP growth % A2
GDP growth % B1
GDP growth % JSM 2.1
1%
0% 2010-2015
2015-2020
2020-2025
2025-2030
2030-2035
2035-2040
2040-2045
2045-2050
Sumber: Hasil Analisis 2010
Gambar 3.2. Pertumbuhan GDP Indonesia
(3)
Perubahan Iklim Skenario perubahan iklim (berdasarkan analisis dengan menggunakan GCM, yang diakui oleh IPCC yang didukung PBB, terbatas pada perubahan curah hujan rata-rata 0,3 mm/hari (tahun 2030. Taksiran dari perubahan rata-rata halaman
80
curah hujan tidak pasti, yaitu dinyatakan sebagai peningkatan atau penurunan. Sehingga untuk 2030 angka tersebut mungkin sebagai +0,3 mm/hari (pada musim penghujan) atau -0,3 mm/hari (pada musim kemarau). Dengan menggunakan curah hujan tahunan rata-rata sekitar 3.000 mm/tahun pada WS 6 Ci (2.000 mm/tahun pada dataran pesisir dan 4.000 mm/tahun pada kawasan pegunungan), perubahan curah hujan ditaksir pada kisaran 3% pada tahun 2030. Untuk menyusun Skenario dan Strategi untuk perubahan iklim digunakan asumsi berikut: Tahun 2030 Rata-rata perubahan curah hujan (mm/hari): 0,3 Rata-rata perubahan curah hujan (persentase dari 3000/tahun): 3% Pengurangan air larian (run-off) sungai (%) 3% Peningkatan aliran banjir (%) 3% Dalam keseimbangan dan eksperimen numerik tanggap transien dengan GCM, perubahan curah hujan diproyeksikan meningkat (< 0.5 mm/hari) pada waktu CO2 menjadi dua kali lipat selama musim basah di seluruh daerah tersebut.
(4)
Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 laju pertumbuhan penduduk di Jawa saat ini (termasuk transmigrasi dan masuknya penduduk dari pulaupulau lain) sekitar 1% per tahun, dan menggunakannya sebagai basis pertumbuhan penduduk dalam skenario. 1,60% 1,40% 1,20% 1,00% 0,80% 0,60%
Sensus 2010 Bappenas 2004
0,40%
BPS (Proyeksi 2005-2015) Usulan dalam JSM
0,20%
SRES A2 SRES B1
0,00%
Sumber: Hasil Analisis 2010
Gambar 3.3. Pertumbuhan Penduduk Indonesia
halaman
81
Dampak nyata pertumbuhan penduduk terhadap pengelolaan sumber daya air tidak terlalu banyak, tapi dampaknya lebih terasa pada cara orang memilih tempat tinggal sehingga menyebabkan pertumbuhan perkotaan. Oleh karena itu kuantifikasi dan lokasi pertumbuhan kota merupakan salah satu alat analisis dari intervensi yang diperlukan dalam pengelolaan sumber daya air WS 6 Ci. Kecenderungan
dalam
pemukiman
penduduk
yang
tumbuh
dapat
disimulasikan, dan faktor yang terkait dimasukkan dalam JSM. Untuk masingmasing desa di Jawa nilai tertentu daya tarik telah ditaksir, dan didasarkan pada peramalan yang dapat dilakukan (dikalibrasi untuk periode 1990 – 2000 dan diverifikasi untuk 2000 – 2010) terhadap perubahan tata guna lahan, pertumbuhan kota, dan pengurangan sawah, hutan, dan penggunaan lainnya. Dengan memanipulasi nilai tersebut (seperti zona terbatas untuk pemukiman atau yang didorong menjadi pemukiman pada daerah tertentu) pembangunan dapat berpengaruh positif terhadap pengelolaan sumber daya air. 3.1.2 Kriteria Kriteria yang digunakan dalam penyusunan pola pengelolaan sumber daya air WS 6 Ci diuraikan sebagai berikut:. 1)
Kinerja DAS
Tabel 3.1. Kriteria Kinerja DAS No.
Parameter
1 2
% Luas Tutupan Lahan Vegetatif Permanen thd Luas DAS Erosi dan Sedimentasi
3
Sedimentasi Sungai
4
Qmax/Qmin
Kategori/Kriteria DAS Jelek < 30 %
Sedang 30 – 75 %
Baik > 75 %
Besar SDR > 75% Besar Jml sedimen > 10 ton/ha/Th Besar KRS>120
Sedang/Normal SDR 50-75% Sedang Jml sedimen 5-10 ton/ha/Th
Kecil SDR < 50% Kecil Jml sedimen < 5 ton/ha/Th
Sedang/Normal KRS 50-120
Kecil KRS<50
Catatan: SDR = Sediment Delivery Ratio = Rasio Sedimentasi/Erosi lahan KRS = Koefisien Rejim Sungai = Qmax/Qmin Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum - Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 52/Kpts-II/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan DAS
halaman
82
Koefisien Rejim Sungai, Koefisien Ragam, dan Koefisien Limpasan Untuk menentukan kinerja DAS, parameter hidrologi yang dihitung adalah (a) Koefisien rejim sungai (KRS), (b) Koefisien ragam aliran sungai (KR), dan (c) Koefisien limpasan (C). KRS =
Debit max Debit min
KR =
Standar deviasi Nilai Rerata
Jumlah runoff (mm/tahun) Jumlah hujan (mm/tahun)
C=
Kriteria yang digunakan adalah kriteria dan indikator kinerja DAS menurut Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 52/Kpts-II/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan DAS, seperti pada Tabel 3.2 dibawah ini. Tabel 3.2. Kriteria Keragaan DAS Parameter KRS Nilai <50 50-120 >120 Kondisi Baik Sedang Jelek
KR <0.1% Baik
>0.1% Jelek
<0,25 Baik
C 0,250,50 Sedang
>0,50 Jelek
Sumber: Hasil Analisis 2010
Pendugaan erosi lahan dilakukan dengan menggunakan Metoda USLE (Universal Soil Loss Equation): A = R K LS CP dimana A: dugaan erosi lahan ton/ha/th, R: Indeks erosivitas hujan (Bols, 1978), K: Faktor erodibilitas tanah, LS: Faktor lereng dan panjang lereng (Wood and Dent), CP: faktor tingkat pengelolaan tanaman dan usaha tani).
Tingkat pengelolaan akan mempengaruhi nilai CP. Tingkatan pengelolaan dibuat jadi 3 pilihan yakni (1) pengelolaan jelek (bad management), (2) pengelolaan baik, (good management), dan (3) pengelolaan baik Agroforestry di kawasan non-hutan berlereng >40%. Data tutupan lahan didapat dari Kementerian Lingkungan Hidup (2009). Beberapa tingkatan pengelolaan
pada
tindakan kultur teknis dan mekanis dinyatakan seperti pada Tabel 3.3 dan Tabel 3.4
halaman
83
Tabel 3.3. Tingkatan pengelolaan kultur teknis Kode Tingkatan Contoh kultur teknis praktek 1 Sangat Tak menggunakan mulsa, sisa tanaman dibuang. Tak rendah (Jelek) menggunakan pupuk kandang, kompos, atau pupuk anorganik, Tak ada rotasi tanaman, pada periode bera tanah dibiarkan tidak ditanami. Tanaman semusim mono-cropping. Produksi biomas per satuan luas rendah. Tak ada siklus hara, tak ada keragaman tanaman 3 Sedang Mulsa 0.5-1.0 t/ha/th. Menggunakan pupuk kandang dari (moderate) peternakan lokal atau kompos rumah tangga. Pupuk anorganik seadanya. Rotasi tanaman semusim. Kebun campuran, tanaman sela kerapatan tinggi, tanaman tahunan dengan tanaman sela di bawahnya. Penutupan lahan 40-60%. Produksi biomass medium. Keragaman jenis tanaman sedang. Sirkulasi hara sedang 5 Sangat tinggi Mulsa 3-6 t/ha/th, jika perlu pupuk kandang didatangkan dari (Baik) luar. Pemakaian pupuk anorganik, kombinasi dengan kompos dan pupuk kandang untuk memaksimalkan produksi. Inter-cropping, intensitas tinggi atau poly-cropping. Rotasi dengan tanaman kacang-kacangan (legume) satu tahun dalam 3 tahun. Tutupan tanah >80%. Produksi biomass per luasan sangat tinggi, keragaman tanaman sedang-tinggi. Sirkulasi dan akumulasi hara intensif. Sumber: Hamer, 1981
Tabel 3.4. Praktek pengelolaan mekanik Kode Tingkatan Contoh pengelolaaan mekanik praktek 6 Tak ada (Jelek) Hanya ada batas petakan saja 8 Sedang Lereng <5%: strip rumput permanen dengan standar sederhana, (moderate) rancangan sederhana gali-timbun pada graded atau kontur teras dengan fasilitas saluran pembuang minimal. Jika menggunakan mesin mekanisasi dilakukan tanam sejajar kontur. Lereng >5%: teras gulud sederhana, atau teras bangku standar rendah atau teras miring untuk tanaman pohon permanen (misalnya karet, pinus, dll) 10 Sangat tinggi Teras bangku dengan standar tinggi, miring ke arah dalam, (Baik) galengan stabil dilengkapi dengan Saluran Pembuang Air Sumber: Hamer, 1981
halaman
84
2)
Pencemaran Sungai, Ketersediaan Air Permukaan dan Debit banjir
Tabel 3.5. Standar dan Kriteria Pencemaran Sungai, Ketersediaan Air Permukaan dan Debit Banjir Kriteria dan Indikator/Parameter Standar Pencemaran Baku mutu air: Sungai Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Status Mutu Air: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air Ketersediaan Data seri waktu (time series) debit digunakan untuk mengetahui Air ketersediaan air. Parameter pemodelan Sacramento yang sudah dikalibrasi Permukaan dalam studi BTA 155 dapat dilihat dibawah ini. Paramater Pemodelan Rainfall – Runoff untuk wilayah Jawa Barat bagian utara Reservoir parameters UZTW UZFW LZTW LZFSW LZFPW
Capacity (mm) 50 150 150 50 300
Percolation parameters ZPERC REXP
Initial Content (mm) 50 50 150 50 250
1 0
Depletion coefficient (1/day) 0,080 0,035 0,005
Distribution parameters PFREE 0,2 RSERV 0,95
Remaining parameter Crop=factor (non-irrigated areas): 0,85 Unit hydrograph component: 1,0 Remainder of parameters: 0
Debit banjir
Atas dasar: - Jakarta Flood Control Masterplan 1997: - Floodway : 1:100 tahun - Drainase perkotaan lainnya : 1:25 tahun - Drainase perkotaan setempat : 1:5 tahun - Drainase perdesaan: 1:5 tahun - JICA (Upper Citarum) menggunakan tingkat perlindungan 1:20 tahun, sedangkan Paket C menggunakan tingkat perlindungan 1:5 tahun.
Sumber: Peraturan-peraturan, BTA-155 dan Jakarta Flood Control Masterplan
3)
Kualitas Air
Kriteria pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air (Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001). Tabel 3.6. Klasifikasi Status Mutu Air Menurut Metode Storet No
Nilai Storet
Kategori/Kelas
Status Mutu Air
1 2 3 4
0 -1 s/d -10 -11 s/d -30 ≥-31
A B C D
Memenuhi baku mutu Cemar ringan Cemar sedang Cemar berat
Sumber: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.
Tabel 3.7. Klasifikasi Status Mutu Air Menurut Metode Indeks Pencemaran (IP) No Nilai IP Kategori/Kelas Status Mutu Air 1 0–1 Memenuhi baku mutu 2 1–5 Cemar ringan 3 5 – 10 Cemar sedang 4 >10 Cemar berat Sumber: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.
halaman
85
3.1.3 Standar 1)
Standar Perhitungan Kebutuhan Air Domestik dan Non-Domestik Tabel 3.8. Standar Perhitungan Kebutuhan Air Domestik Kategori Kota Kota metropolitan Kota Besar Kota Kota Kota Kota Desa
Sedang Kecil kecamatan Pusat Pertumbuhan/
Catatan: Sumber:
2)
Jumlah Penduduk > 1.000.000 500.0001.000.000 100.000-500.000 20.000-100.000 <20.000
liter/kapita/hari
Sistem
190
Non Standar
170
Non Standar
150 130 100
Non Standar Standar BNA Standar IKK
30
Standar DPP
3000
Untuk kebutuhan air non-domestik berkisar antara 15% sampai 40% dari total kebutuhan domestik (kecuali Kota Cilegon = 75% dari kebutuhan domestik). Tingkat kehilangan di kisaran 25 – 30% Petunjuk Teknis Perencanaan Rancangan Teknik Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan, Kementerian Pekerjaan Umum-Direktorat Jenderal Cipta Karya, 1989
Standar Perhitungan Kebutuhan Air Irigasi a) Penetapan Jenis Tanaman dan Periode Pertumbuhan Tabel 3.9. Jenis Tanaman dan Periode Pertumbuhan Tanaman Panjang dari periode pertumbuhan Panjang dari periode tidak termasuk persiapan lahan tanam (# langkah waktu termasuk masa panen (# langkah ½ bulan) waktu ½ bulan) Padi SMV 7 2 Padi LMV 9 2 Palawija 7 1 Tebu 23 1 Catatan : Sumber:
SMV = Short Maturing Variety (Varietas berumur pendek/Unggul) LMV = Long Maturing Variety (Varietas berumur panjang/Non-Unggul) BTA-155 (1989)
b) Kebutuhan pra-jenuh sama dengan 200 mm untuk tanaman padi pertama (awal musim hujan) dan 150 mm untuk tanaman padi berikutnya. 3)
Standar Perhitungan Kebutuhan Air untuk Tambak Standar kebutuhan air tawar rata-rata (sesuai dengan SNI 19-6728.1-2002) adalah:
Tambak sederhana
: 0,8 L/det/ha
Tambak semi intensif
: 3,9 L/det/ha
Tambak intensif
: 5,9 L/det/ha
Dengan penggunaan air diperhitungkan dalam 1 tahun terdiri atas 2 musim maka, konsumsi air untuk tambak diperhitungkan 7 mm/hari.
halaman
86
4)
Standar Perhitungan Kebutuhan Air untuk Flushing Kebutuhan flushing di WS 6 Ci dihitung dengan mengacu rumus pendekatan pada laporan studi BTA -155 (tahun 1989), sebagai berikut:
Qf = f.E.D.A/86.400. Cs dimana: Qf : f : drainase; E : D : A : Cs :
5)
kebutuhan air untuk flushing (m3/detik); faktor koreksi (%) retensi pollutant di fasilitas sanitasi dan saluran keluaran pollutant (gr BOD/capita/hari); kepadatan penduduk di catchment area (capita/km2); catchment area (km2); Baku mutu BOD (mg/l)
Standar Perhitungan Kebutuhan Air untuk Perikanan (tambak) Kebutuhan air untuk perikanan (tambak) yang digunakan dalam perhitungan DSS-Ribasim untuk WS 6 Ci sebagai berikut:
Tabel 3.10. Kategori Perikanan dan Persyaratan Flushing rate dan Salinitas Jenis Tambak
Flushing Rate (mm/hari)
Salinitas (mm/hari)
Intensif Semi-Intensif Tradisionil
13 7 0
23 23 35
Sumber: Hasil Analisis Ribasim
3.1.4 Analisis 3.1.4.1 Analisis Konservasi Sumber Daya Air 1)
Analisis Konservasi DAS Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup pada masa sekarang dan akan datang. Perlindungan dan pelestarian sumber air dilakukan melalui: (a) pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air, (b) pengendalian pemanfaatan sumber air, (c). pemulihan air pada sumber air, (d) penataan prasarana dan sarana sanitasi, (e) perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan
pembangunan
dan
pemanfaatan
lahan
pada
sumber
air,
(f)
pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu, (g) penataan daerah sempadan sumber air, (h) rehabilitasi hutan dan lahan, (i) pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam. Kerusakan DAS hulu tercermin dari bertambahnya persentase lahan kritis di suatu DAS. Penyebab utama kerusakan DAS hulu terdiri dari dua faktor utama, yakni pertama masalah kemiskinan akibat dari ketimpangan pembangunan antara Hulu-Hilir,
halaman
87
dan kedua masalah okupasi kawasan resapan menjadi kawasan pemukiman dan wisata. a. DAS Citarum Hulu (di stasion Nanjung) Koefisien Rejim Sungai (KRS) dari tahun 1974-2008 cenderung menaik dari 55105 (Sedang), Koefisien Ragam (KR) juga naik dari 0,79-0,90 (Jelek). Sedangkan nilai Koefisien Limpasan (C) relatif konstan pada nilai 0,66 - 0,67 (Jelek).
Sumber: BP DAS (diolah) 2010
Gambar 3.4. Perubahan KSR, KR, dan C di DAS Citarum Hulu
b. DAS Ciliwung Hulu Perubahan KRS, KR, dan C dari tahun 2002-2006 dapat dilihat pada Gambar 3.5. Berdasarkan kriteria BP DAS, kondisi DAS Ciliwung hulu adalah: Angka KRS cenderung naik dari tahun 2002-2006 mulai dari 10-206 (Baik-Jelek). Nilai Koefisien limpasan (C) juga cenderung naik dari 0,40-0,54 (Sedang-Jelek). Nilai koefisien ragam (KR) naik tajam dari 0,5-1,2 (Jelek). Peningkatan nilai KRS mencerminkan bertambahnya debit maksimum dan menurunnya debit minimum. Hal ini sejalan dengan naiknya nilai C. Penurunan debit minimum menunjukkan berkurangnya aliran dasar (base flow) karena naiknya C dan berkurangnya fungsi resapan (recharge area) di DAS hulu.
Sumber: BP DAS (diolah) 2010
Gambar 3.5. Perubahan KSR, KR, dan C di DAS Ciliwung Hulu (Katulampa)
halaman
88
c. DAS Cidurian di stasion Cikande Pada periode tahun 1997-2008, nilai KRS rerata 282 bervariasi dari 39-601 (baikjelek), nilai KR rerata 1,40 bervariasi dari 0,7-1,7 (jelek-jelek), nilai C rerata 0,54 bervariasi dari 0,37-0,75 (sedang-jelek).
Sumber: BP DAS (diolah) 2010
Gambar 3.6. Perubahan KSR, KR, dan C di DAS Cidurian-Cikande
Peningkatan frekuensi banjir pada sungai tersebut di atas terjadi akibat adanya perubahan koefisien rejim sungai, koefisien ragam dan koefisien limpasan. Perubahan areal setiap tingkatan erosi pada ke 3 (tiga) kondisi pengelolaan tersebut digambarkan seperti pada Gambar 3.7. Areal dengan erosi berat-sangat berat (>180 ton/ha/thn) akan menurun dengan adanya perbaikan pengelolaan. Perubahan luas areal dengan tingkat erosi berat-sangat berat (>180 ton/ha/thn) dan total erosinya dinyatakan pada Tabel 3.11. Jika dilakukan pengelolaan baik, maka total erosi akan turun menjadi 16,3% dari kondisi pengelolaan jelek, jika pengelolaan baik + wana-tani lereng >40% non-hutan total erosi turun menjadi 10,7%.
Sumber: BP DAS (diolah) 2010
Gambar 3.7. Perubahan perentase areal setiap tingkatan erosi pada tiga kondisi pengelolaan di WS 6 Ci
halaman
89
Tabel 3.11. Perubahan luas dan total erosi untuk tingkat erosi berat-sangat berat Luas dan Total erosi Areal Erosi Berat – Sangat Berat (ha) Total erosi (juta ton/thn) % erosi dari kondisi jelek
Pengelolaan Jelek
Pengelolaan Baik
Pengelolaan Baik+Wana-tani lereng >40% non-hutan
390.216
68.646
46.061
152,1
24,7
16,3
100%
16,3%
10,7%
Sumber: BP DAS (diolah) 2010
halaman
90
Sumber: Hasil Analisis 2010
Gambar 3.8. Tingkatan erosi (ton/ha/thn) pada kondisi pengelolaan jelek di WS 6 Ci
halaman
91
Sumber: Hasil Analisis 2010
Gambar 3.9. Tingkatan erosi berat (ton/ha/thn) pada kondisi pengelolaan baik di WS 6 Ci
halaman
92
Sumber: Hasil Analisis 2010
Gambar 3.10. Peta Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTkRHL) di WS 6 Ci
halaman
93
2)
Simulasi Sedimentasi di Waduk Saguling Waduk Saguling yang beroperasi pada sejak tahun 1986 dirancang dengan volume dead storage 257,8 juta m3 pada elevasi air +623 m dpl, spilling volume 886,9 juta m3, spillage level +643 m dpl. Dengan laju sedimentasi dugaan awal sebesar 1,5 juta m3/tahun maka umur dead storage sekitar 183 tahun, dan reservoir half life sekitar 294 tahun5. Pengukuran volume waduk dari data tahun 1986 dan tahun 2004 dengan metoda bathymetri memperlihatkan angka laju sedimentasi di Saguling terjadi sebesar 8,2 juta m3/tahun, sehingga dugaan umur dead storage akan menjadi 34 tahun (beroperasi 1986-2020).
Sumber: Hasil Analisis 2010
Gambar 3.11. Hasil Simulasi Sedimentasi Daerah Tangkapan Air Saguling
Untuk mengembalikan tingkat sedimentasi 1,5 juta m3/tahun, maka dengan asumsi SDR 10%, tingkat erosi lahan maksimal sekitar 15 juta m3/tahun (18 juta ton/tahun6), dicoba simulasi besarnya erosi lahan di daerah tangkapan waduk Saguling pada kondisi 3 tingkatan pengelolaan. Hasil simulasi (Gambar 3.12) menunjukkan bahwa pada kondisi pengelolaan jelek, baik, dan baik +agroforestry pada lahan non-hutan lereng >40%, total erosi lahan berturutan sekitar 62,9 juta ton/tahun (52,3 juta m3/tahun), 16,9 juta ton/tahun (14,1 juta m3/tahun, dan 13,2 juta ton/tahun (11,0 juta m3/tahun). Dengan cara pengelolaan baik tanpa harus melaksanakan agro-forestry pada lahan nonhutan lereng >40%, memperlihatkan erosi lahan kurang dari18 juta ton/tahun sehingga sedimentasi di Saguling kembali pada kondisi awal (1,4 juta m3/tahun). Dengan tambahan pelaksanaan agro-forestry pada lahan non-hutan lereng >40%, akan menghasilkan sedimentasi yang lebih kecil lagi sekitar 1,1 juta m3/tahun.
5 6
Sumber: Cisadane-Cimanuk Integrated Water Resources Development (BTA-155), Sept 1989 Volume IX: Erosion Berat jenis sedimen 1,2 ton/m3 halaman
94
Sumber: Hasil Analisis 2010
Gambar 3.12. Peta Potensi Erosi di Wilayah Hulu Waduk Saguling dengan Pengelolaan Jelek
halaman
95
3)
Analisis Konservasi Kualitas Air
a. Waduk Saguling Evaluasi kadar logam berat pada tiga waduk yang berada di sungai Citarum dimaksudkan untuk mengetahui kelayakan air waduk tersebut bila digunakan sebagai air baku air minum. Keberadaan logam berat di dalam air baku sangat penting diketahui karena selain berbahaya bagi kesehatan juga pengolahannya sulit dilakukan bila kandungannya melebihi batas ambang yang diperkenankan. Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh masing-masing operator waduk, yaitu PT Indonesia Power (Saguling), PT Pembangkit Jawa Bali (Cirata) dan PJT II (Jatiluhur) menunjukkan bahwa kadar logam di ke tiga waduk tersebut telah melebihi ambang batas kelas peruntukan air baku air minum (Kelas I /Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001) sehingga air pada ke tiga waduk tersebut tidak layak digunakan sebagai sumber air baku air minum. Parameter logam berat yang menjadi pembatas adalah golongan besi, raksa, nikel, tembaga, seng, krom (IV), kadmium, timbal, arsen, selenium, boron, dan mangan (Tabel 3.12). Data hasil pengamatan kadar logam berat menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan (trend) meningkat dari tahun 2000 sampai tahun 2010. Fluktuasi dan trend kadar logam berat pembatas disajikan pada Gambar 3.13. Sumber pencemar utama adalah limbah berasal dari industri yang berada di Nanjung dan sekitarnya serta industri yang berada di sekitar kota Bandung. Kecenderungan kadar logam berat yang meningkat dari tahun ke tahun merupakan indikasi adanya peningkatan buangan limbah industri di hulu waduk dan tanpa adanya pengolahan yang memadahi sehingga berdampak pada tingginya kandungan logam berat di waduk Saguling. Tabel 3.12. Kualitas logam berat di titik pengamatan Nanjung - inlet waduk Saguling (2000-2010) No
Parameter
Satuan 2000
max Level 2005
2006
2008
Besi (Fe) mg/l 0,98 0,98 2,8 5,6 5,75 Raksa (Hg) ppb 0,005 0,005 0,42 0,98 0,19 Nikel (Ni) mg/l 0 0,000 0 0 0 Tembaga (Cu) mg/l 0,011 0,011 0,06 0,02 0,01 Seng (Zn) mg/l 0,021 0,021 0,098 0,06 0,002 Krom hexavalen 6 mg/l 0,006 0,006 0 0 0 (iV) 7 Kadmium (Cd) mg/l 0,005 0,008 0,006 0,007 0,006 8 Timbal (Pb) mg/l 0 0,000 0,04 0,023 0 9 Arsen (As) mg/l 0,01 0,010 0,09 0,01 0,04 10 Selenium (Se) mg/l 0,006 0,006 0,098 0,007 0,006 11 Boron (B) mg/l 0,01 0,010 0,1 0,067 0,07 12 Mangan (Mn) mg/l 0,3 0,300 0,84 0,53 0,2 BM: Baku Mutu Kelas I PP Nomor 82 Tahun 2001; #: Standar WHO 1993 Sumber: PT Indonesia Power, Saguling
3,46 0,24 0,05 0,06 0,291
2,5238 0,42 0 0,0009 0,0149
0
0
1 2 3 4 5
2001
2003
2004
0,0005 0,07 0,0027 0,006 0,27 0,7
2009
2010
5,733 2,9938 0.4 0,14 0 0 0,092 0,1049 0,156 0,814 0
0,0009 0 0 0,035 0,0012 0,011 0 0,002 0,069 0,055 0,5953 1,1918
BM kelas 1* 0,3 1 0,002 0,002 0,05
0
0,05
0,0059 0,0312 0,0047 0 0 0,054
0,01 0,03 0,05 0,01 1 0,1
halaman
96
Catatan: : memenuhi baku mutu : melebihi baku mutu
Sumber: Hasil Analisis 2010
Gambar 3.13. Fluktuasi kadar dan trend logam berat di titik Nanjung (Inlet waduk Saguling)
b. Waduk Cirata Evaluasi kadar logam berat di waduk Cirata dilakukan di titik pengamatan nomor 6, muara Sungai Citarum di Waduk Cirata (Inlet waduk) dari data 2007-2010 (Tabel 3.13). Berdasarkan data maksimum yang terjadi pada sepanjang waktu pengamatan tiap tahun oleh PT PJB menunjukkan bahwa terdapat 6 parameter logam berat di antara 12 parameter logam berat yang dianalisa telah melebihi baku mutu kelas I, yaitu besi, nikel, tembaga, seng, timbal, raksa dan kadmium. Hasil analisa menunjukkan data fluktuatif dengan trend yang berbeda di antara masingmasing parameter pembatas (Gambar 3.14). Besi dan tembaga menunjukkan data yang fluktuatif dengan kecenderungan yang meningkat. Sebaliknya, nikel, seng, timbal dan kadmium menunjukkan trend yang menurun. Raksa terindikasi
halaman
97
melebihi baku mutu kelas I sebesar dua kali lipat (2,09 ppb) hanya pada waktu pengamatan tahun 2007, namun pada tahun berikutnya nilainya memenuhi baku mutu kelas I dan menunjukkan trend yang menurun tajam. Tabel 3.13. Kadar logam berat di titik 6 muara Sungai Citarum di waduk Cirata (20072010) No.
Parameter
1 Besi (Fe) 2 Raksa (Hg) 3 Nikel (Ni) 4 Tembaga (Cu) 5 Seng (Zn) 6 Krom hexavalen (iV) 7 Kadmium (Cd) 8 Timbal (Pb) 9 Arsen (As) 10 Selenium (Se) 11 Boron (B) 12 Mangan (Mn) BM: Baku Mutu Kelas I PP nomor 82 Tahun 2001 Sumber : PT Pembangkit Jawa Bali, Cirata;
Satuan
2007
2008
2009
2010
BM Kls I
mg/l ppb mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
0,561 2,09 0,0422 0,0163 0,1359 0 0,0306 0,0195 0,0014 0,005 0,057 0,377
1,575 0,337 0 0,079 0,09 0 0,0232 0,2649 0,0022 0,009 0,075 0,371
0,644 0,24 0,01 0,064 0,264 0 0,013 0,096 0,002 0,007 0,059 0,301
1,534 0,14 0,03 0,104 0,021 0 0 0,016 0,001 0,001 0,054 0,336
0,3 1 0,02 0,02 0,05 0,05 0,01 0,03 0,05 0,01 1 0,1
Catatan: : memenuhi baku mutu : melebihi baku mutu Sumber: Hasil Analisis 2010
Gambar 3.14. Fluktuasi dan trend kadar logam berat di waduk Cirata (titik 6) halaman
98
c. Waduk Jatiluhur Evaluasi kadar logam berat di waduk Jatiluhur dilakukan berdasarkan 2 (dua) kelompok data maksimum terpilih dari hasil monitoring tahun 2002-2008 dan 2009-2010. Pengelompokan ini dikarenakan adanya perubahan/penambahan lokasi sampling,
khususnya di waduk sebanyak 11 (sebelas) lokasi sejak tahun
2009. Evaluasi data 2002-2008 (Tabel 3.14) merupakan hasil monitoring kualitas air di titik pengambilan sampel inlet dan outlet waduk. Sedang tahun 2009-2010 (Tabel 3.15) evaluasi dilakukan berdasarkan data sampling di waduk. Tabel 3.14. Kadar besi dan mangan di inlet dan outlet waduk Jatiluhur (2002 – 2008) No. Tahun Inlet Outlet BM Kls I Besi (mg/l) 1 2002 0,33 0,36 0,3 2 2003 0,49 0,53 0,3 3 2004 0,35 0,3 0,3 4 2005 1,23 1,05 0,3 5 2006 1,89 0,43 0,3 6 2007 0,5 1,77 0,3 7 2008 0,92 3,33 0,3 Mangan (mg/l) 1 2002 0,08 0,12 0,1 2 2003 0,08 0,13 0,1 3 2004 0,05 0,08 0,1 4 2005 0,14 0,3 0,1 5 2006 0,27 0,23 0,1 6 2007 0,38 0,41 0,1 7 2008 0,22 0,27 0,1 Sumber: Perum Jasa Tirta II, Jatiluhur; Baku Mutu Kelas I PP Nomor 82 Tahun 2001
Tabel 3.15. Kadar logam berat (besi, mangan dan seng) di waduk Jatiluhur (2009-2010) No. Parameter Unit 2009 2010 BM Kls I 1 Besi (Fe) mg/l 0,78 4,56 0,3 2 Mangan (Mn) mg/l 0,25 0,34 0,1 3 Seng (Zn) mg/l 0,52 0,04 0,05 Sumber: Perum Jasa Tirta II, Jatiluhur; Baku Mutu Kelas I PP Nomor 82 Tahun 2001
Secara umum, hasil pengamatan data kadar logam berat di waduk Jatiluhur menunjukkan bahwa telah terjadi pencemaran oleh besi (Fe), Mangan (Mn) dan Seng (Zn). Data tahun 2002-2008 menunjukkan bahwa hanya parameter mangan dan besi di inlet maupun outlet waduk Jatiluhur telah melampaui baku mutu kelas I. Kadar besi maupun mangan berfluktuasi dan mengindikasikan kecenderungan yang meningkat dari tahun 2002 hingga 2008 (Gambar 3.15). Kadar besi di outlet cenderung lebih tinggi dan memiliki kecenderungan meningkat yang lebih tinggi dibanding dengan di inlet. Sedang kadar mangan di outlet juga menunjukkan indikasi yang sama yaitu lebih tinggi dibanding di inlet dengan kecenderungan meningkat yang lebih tinggi. Hal ini dimungkinkan akibat adanya pembuangan halaman
99
limbah industri yang mengandung logam berat dari inlet waduk lain, yaitu beberapa anak sungai Citarum yang masuk ke waduk Jatiluhur. Dari data monitoring masing-masing waduk, yaitu Saguling, Cirata dan Jatiluhur menunjukkan bahwa air waduk telah tercemari logam berat dimana kadar logam berat telah melebihi baku mutu kelas I (PP Nomor 82 Tahun 2001) sehingga dapat disimpulkan bahwa air waduk tidak layak untuk memenuhi kebutuhan air baku air minum, kecuali dilaksanakan pengolahan dengan biaya operasional yang relatif mahal.
Sumber: Hasil Analisis 2010
Gambar 3.15. Fluktuasi Kadar besi dan mangan di waduk Jatiluhur (2002-2008)
3.1.4.2 Analisis Pendayagunaan Sumber Daya Air 1)
Analisis Kebutuhan Air
a. Kebutuhan Air untuk RKI (Rumah Tangga, Perkotaan, Industri dan Pariwisata) Dengan menggunakan asumsi kebutuhan air bersih per kapita dan peningkatan standar hidup masyarakat, serta mempertimbangkan akan perkembangan sektor jasa dan industri, maka diperkirakan pada 20 tahun mendatang kebutuhan air bersih akan meningkat lebih 50%. Berdasarkan hasil perhitungan “Ribasim” dengan menggunakan data jumlah penduduk (Podes tahun 2008 dan proyeksi tahun 2030), dan besaran kebutuhan air untuk keperluan rumah tangga, perkotaan dan Industri (RKI) berdasarkan standar Petunjuk Teknis Perencanaan Rancangan Teknik Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan, Pekerjaan Umum - Dirjen Cipta Karya, 1998, maka diperoleh angka kebutuhan air untuk keperluan RKI di WS 6 Ci sebagaimana disajikan pada Tabel 3.16.
halaman
100
Tabel 3.16. Kebutuhan Air RKI di WS 6 Ci (termasuk kebutuhan untuk pariwisata) Jumlah Penduduk*)
Kebutuhan air untuk RKI 2010
Wilayah m3/det 3 Ci 2 Ci 1 Ci Total
2030 Juta m3 /thn
m3/det
2010
2030
Juta m3/thn
10,485 73,029 39,909
333,12 2.303,14 1.258,67
15,83 91,42 47,39
499,21 2.883,19 1.494,67
4.645.688 27.549.884 15.970.294
7.164.502 34.615.024 20.548.794
123.423
3.894,93
154,64
4.877,07
48.165.866
62.328.320
Sumber: *) Hasil pengolahan data Podes 2008
b. Kebutuhan Air untuk Irigasi Kebutuhan air untuk irigasi dan pertanian di WS 6 Ci saat ini merupakan kebutuhan yang paling dominan jika dibandingkan dengan kebutuhan air untuk keperluan lainnya misalnya untuk Rumah Tangga, Perkotaan, Industri (RKI) dan tambak. Pada masa akan datang kondisi ini akan terus berlangsung, walaupun terjadi penurunan luas lahan sawah. Dalam kurun 1989-2010 lahan sawah di WS 6 Ci menunjukkan penyusutan luas sebesar 135.066 ha atau sekitar 6.432 ha per-tahun. Penyusutan lahan ini terutama terjadi dari lahan sawah beririgasi Teknis, yaitu seluas kurang lebih 100 ribu ha, sedangkan dari lahan sawah beririgasi semi-teknis (termasuk sawah irigasi sederhana) seluas kurang lebih 35 ribu ha. Berdasarkan hasil perhitungan “Ribasim” dengan menggunakan data luasan sawah yang ada (2010) dan proyeksi untuk tahun 2030, maka diperoleh angka kebutuhan air untuk irigasi di WS 6 Ci seperti disajikan pada Gambar 3.16 dan Tabel 3.17.
Sumber: Hasil Analisis Ribasim, 2010
Gambar 3.16. Kebutuhan Air Irigasi di WS 6 Ci
halaman
101
Tabel 3.17. Kebutuhan Air Irigasi di WS 6 Ci Luas sawah Irigasi Wilayah
2010 (ha)
2030 (ha)
Kebutuhan Air untuk Irigasi 2010 2030 m3/dt
juta m3/th
m3/dt
juta m3/th
3 Ci
45.714
33.311
15,99
504,09
11,59
365,28
2 Ci
99.355
49.525
37,44
1.180,76
18,41
580,62
1 Ci
348.704
268.803
164,12
5.175,51
124,69
3.932,17
Total
493.773
351.639
217,54
6.860,37
154,68
4.878,07
Sumber: Hasil Analisis Ribasim, 2010
c. Kebutuhan Air untuk Pemeliharaan Sungai/Penggelontoran Berdasarkan rumus yang tertera di sub-bab 3.1.2 (Kriteria) diperoleh kebutuhan air untuk keperluan penggelontoran setiap tahunnya (pemeliharaan sungai di WS 6 Ci) sebesar kurang lebih 78 m3/detik. Tabel 3.18. Kebutuhan Air untuk Penggelontoran Wilayah
Penggelontoran 2010
m3/s
3 Ci 2 Ci 1 Ci
9.81 33.02 35.59
Total WS 6 Ci 78.42 Sumber: Hasil Analisis Ribasim, 2010
d. Kebutuhan Air untuk Ketenagaan Pemanfaatan sumber air untuk mendukung ketenagaan telah memanfaatkan 3 waduk di 1 Ci (Waduk Cirata, Saguling dan Djuanda) melalui PLTA. Untuk menambah ketenagaan dapat dilakukan melalui studi identifikasi pada waduk baik di waduk Karian (3 Ci) yang direncanakan pembangunannya dan beberapa waduk berpotensi di 2 Ci dan 1 Ci dengan pengembangan mikro-hidro. e. Kebutuhan Air untuk Perikanan Berdasarkan hasil perhitungan “Ribasim” dengan menggunakan data luasan tambak yang ada (2010) dan proyeksi untuk tahun 2030, maka diperoleh angka kebutuhan air untuk perikanan (tambak) di WS 6 Ci pada Tabel 3.19 dan Gambar 3.17. Tabel 3.19. Kebutuhan Air Perikanan (Tambak) di WS 6 Ci Luas Tambak (Ha) Kebutuhan Air untuk Tambak Wilayah 2010 2030 2010 2030 m3/dt Juta m3/th m3/dt juta m3/th 3Ci 5.463 6.009 3 90 3 99 2Ci 5.386 5.925 3 105 4 116 1 Ci 39.292 43.221 22 701 24 771 Total 50.141 55.155 28 896 31 986 Sumber: Hasil Analisis Ribasim 2010
halaman
102
Sumber: Hasil Analisis Ribasim
Gambar 3.17. Kebutuhan Air Perikanan (Tambak) di WS 6 Ci
2)
Analisis Neraca Air Ketersediaan air di WS 6 Ci bervariasi menurut waktunya (Gambar 3.18). Debit aliran sungai pada suatu bulan sangat dipengaruhi oleh tingginya curah hujan yang terjadi di DAS. Dari bulan Oktober hingga bulan Mei, debit sungai sangat tinggi jika dibandingkan dengan debit pada bulan-bulan lainnya. Hal tersebut terkait dengan kondisi musim yang berlangsung di wilayah ini. Periode tersebut, di WS 6 Ci berlangsung musim hujan, sedangkan pada bulan-bulan lainnya berlangsung musim kemarau.
Sumber : Hasil Analisis Ribasim, 2010
Gambar 3.18. Neraca Air untuk WS 6 Ci Tahun 2010
Untuk 3 Ci, ketersedian air berlebih jika dibandingkan dengan kebutuhan (Gambar 3.19). Total kebutuhan untuk RKI dan untuk irigasi dapat dipenuhi sepanjang tahun. Kebutuhan air di wilayah ini tidak bervariasi mencolok antara musim hujan dengan musim kemarau.
halaman
103
Sumber : Hasil Analisis Ribasim, 2010
Gambar 3.19. Neraca Air untuk 3 Ci Tahun 2010
Perbandingan ketersediaan air sebagai runoff total terhadap curah hujan untuk wilayah ini sekitar 60%. Untuk 2 Ci, kondisi ketersedian airnya bersifat tidak mandiri. Artinya, jumlah air tersedia di wilayah ini tidak hanya berasal dari DASnya sendiri tetapi sebagian berasal dari DAS lain. Sistem ketersediaan air di sini bersifat interkoneksi dengan sistem dari DAS tetangga, utamanya dari DAS Citarum dengan
waduk
Jatiluhur
melalui
WTC.
Dengan
interkoneksi
tersebut
menjadikan pola tersedianya air sepanjang tahun akan lebih datar. Pada musim kemarau ketersediaan air relatif masih tinggi. Di 2 Ci, kebutuhan air didominasi oleh kebutuhan untuk RKI (Gambar 3.20). Pada pertengahan tahun kekurangan air terjadi, bersamaan pula dengan menurunnya ketersediaan air untuk irigasi di wilayah Citarum. Akan tetapi di sini “re-use water” belum dipertimbangkan dalam pemenuhan kebutuhan air.
Sumber : Hasil Analisis Ribasim, 2010
Gambar 3.20. Neraca Air untuk 2 Ci Tahun 2010
halaman
104
Perbandingan ketersediaan air sebagai runoff total terhadap curah hujan tahunan untuk kedua wilayah (1 Ci dan 2 Ci) sekitar 70%. Di
1
Ci
kebutuhan
air
untuk
irigasi
mendominasi
sangat
signifikan
dibandingkan dengan kebutuhan RKI karena di wilayah ini terdapat sistem irigasi teknis dengan sawah seluas lebih dari 200.000 ha (Gambar 3.21). Air irigasi mulai dibutuhkan ketika musim taman padi I dimulai yakni pada pertengahan September, sedangkan untuk musim tanam II dimulai sekitar bulan Maret. Ketersedian air menurun menjelang berakhirnya musim tanam terakhir pada musim kemarau. Kekurangan air yang terjadi pada akhir musim tersebut, dalam praktek di lapangan, biasa disiasati petani dengan (1) dengan menggunakan “re-use water” dan (2) pemberian air secara gilir-giring. Secara umum sumber air permukaan yang ada di WS 6 Ci relatif cukup untuk memenuhi berbagai kebutuhan, baik untuk irigasi, rumah tangga, perkotaan maupun industri. Akan tetapi pada beberapa lokasi tertentu terjadi kekurangan air irigasi maupun RKI, dan juga kualitas airnya secara umum sudah tercemar selain tersedia atau tidaknya lokasi untuk menampung sumber air tersebut (potensi waduk).
Sumber : Hasil Analisis Ribasim, 2010
Gambar 3.21. Neraca Air untuk 1 Ci Tahun 2010
Berdasarkan neraca air/analisis keseimbangan di WS 6 Ci, ditinjau dari total ketersediaan air (dari curah hujan) dan total kebutuhan air di seluruh WS 6 Ci seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.22, terlihat masih surplus. Namun demikian, jika ditinjau secara ruang dan waktu (dalam hal ini skala distrik air dan
waktu
perhitungan
timestep
dua
mingguan
selama
kurun
waktu
perhitungan) menunjukkan adanya kekurangan air di tempat-tempat tertentu.
halaman
105
Sumber: Hasil Analisis Ribasim
Gambar 3.22. Perkiraan Ketersediaan dan Kebutuhan Air di WS 6 Ci Tahun 2030
Secara umum kecenderungan tingkat kebutuhan air pada tahun 2010-2030 (Gambar
3.23)
menunjukkan
penurunan
kebutuhan
air
sedangkan tingkat kebutuhan air untuk RKI meningkat. kemungkinan adanya peralihan
untuk
irigasi,
Hal ini terjadi
fungsi lahan pertanian oleh pesatnya
pertumbuhan kota terutama terjadi pada wilayah di sekitar pusat pertumbuhan di
sekitar
Cilegon-Serang,
Metropolitan
Jabodetabek
dan
Metropolitan
Cekungan Bandung.
2030
154,65
Tahun
154,68
2010
217,54
0
50
100
123,5
150 Irigasi
200
250
300
350
400
RKI
Sumber: Hasil Analisis Ribasim
Gambar 3.23. Tingkat Kebutuhan Air Irigasi dan RKI di WS 6 Ci (2010-2030)
Kekurangan air untuk memenuhi kebutuhan air RKI akan menjadi isu yang penting di masa mendatang. Karena adanya permasalahan pengambilan air tanah yang melampaui batas, terutama
terjadi di wilayah Jakarta dan
Cekungan Bandung, maka pemakaian air tanah dalam akan dibatasi, yang artinya pemenuhan kebutuhan RKI harus diganti dan dipenuhi dari air permukaan. Gambar 3.24 adalah skema distribusi air rata-rata WS 6 Ci.
halaman
106
Lokasi kekurangan air untuk pemenuhan kebutuhan RKI dan kebutuhan irigasi pada tahun 2010 masing-masing diilustrasikan pada Gambar 3.32 dan Gambar 3.34, sedangkan untuk tahun 2030 kekurangan air untuk pemenuhan kebutuhan irigasi dan kebutuhan RKI masing-masing diilustrasikan pada Gambar 3.33 dan Gambar 3.35. Untuk memenuhi kebutuhan air tersebut diusulkan adanya pembangunan waduk baru maupun peningkatan dan pemanfaatan waduk yang ada saat ini seperti diusulkan pada Gambar 3.24 sampai dengan Gambar 3.31. Besarnya kekurangan air pada tahun 2010 sebesar 13,23% dari total kebutuhan air (defisit dibagi kebutuhan) dan diperkirakan akan meningkat menjadi 19,49% di tahun 2030 jika tidak dilakukan upaya penanganan.
halaman
107
Sumber: Hasil Analisis 2010
Gambar 3.24. Skema WS 6 Ci
halaman
108
Sumber: Hasil Analisis 2010
Gambar 3.25. Kebutuhan Air 2010
halaman
109
Serang, Cilegon
2
7.97
DI Ciujung (21.271 (15.600ha) ha)
Krenceng Unregulated: Cidanau
DI Cidurian (10.280 ha)
DI Cisadane (22.089 ha)
Tangerang
19.7
2 9.1
Lebak, Pandeglang
Bekasi
Cengkareng Drain: 1 Banjir Kanal Barat: 2
DKI Jakarta
3 5
15.0
DI Jatiluhur Barat (62.564 ha)
41.6
3.2 3
2.6
2
5.9
DI Jatiluhur Utara (90.504 ha)
DI Jatiluhur Timur (83.246 ha)
1.4 Depok
Pesanggrahan : 0.5 Krukut: 0.9
5.7
Karawang Purwakarta Subang
13.3
14.6 Karian
Unregulated: Ciujung
Cipancuh
Jatiluhur Unregulated: Cisadane
Bogor (kab.-kota)
18.8 4 Unregulated: -Katulampa -Empang
Keterangan:
Cirata
: Kebutuhan Air : Daerah Irigasi
Bandung
Saguling
22.5
: Reservoir existing : unregulated sumber penyediaan air : Reservoir potensial (RTRW)
2 Santosa
: Skenario 1 : Skenario 1 (or)
Sumber: Hasil Analisis 2010
Gambar 3.26. Skema Strategi A Pemenuhan Kebutuhan Air pada Skenario 1 halaman
110
Sumber: Hasil Analisis 2010
Gambar 3.27. Skema Strategi B Pemenuhan Kebutuhan Air pada Skenario 2 halaman
111
Sumber: Hasil Analisis 2010
Gambar 3.28. Skema Strategi C Pemenuhan Kebutuhan Air pada Skenario 3
halaman
112
Sumber: Hasil Analisis 2010
Gambar 3.29. Skema Strategi D Pemenuhan Kebutuhan Air pada Skenario 4
halaman
113
3.1.4.3 Analisis Pengendalian Daya Rusak Air 1)
Bencana Banjir Kerusakan akibat banjir tiap tahun meningkat, disebabkan karena nilai investasi pada daerah rawan banjir yang terus bertambah sehingga kerugian akan menjadi lebih besar pada daerah genangan yang sama. Nilai kerusakan adalah hasil dari perkalian tingkat kerawanan dan jumlah peristiwa. Peristiwa banjir
pada
daerah
yang
tidak
berpenghuni
tidak
akan
menyebabkan
kerusakan. Ketika ada penduduk yang tinggal pada tempat tersebut, dan mereka tidak siap (rentan) terhadap banjir, maka akan terjadi kerugian akibat banjir. Kerawanan terhadap kerugian banjir sebagian besar merupakan akibat dari pilihan dan tindakan manusia sendiri bukan akibat dari bencana alam semata, dan merupakan hasil siklus dari pembangunan-kerusakan-perlindungan. Siklus tersebut dimulai dengan investasi di suatu daerah rawan banjir sehingga terjadi kerusakan saat banjir terjadi, kemudian memicu pembangunan perlindungan banjir; hal ini terus berlanjut dengan investasi baru yang lebih besar, mengakibatkan kerusakan dan memicu perlindungan banjir yang lebih besar lagi, dan seterusnya. Sangat sering strategi pengendalian banjir mengandalkan hampir seluruhnya pada pembangunan infrastruktur, sementara perhatian kepada penyebab banjir dan alternatif terpadu untuk mencegah kerusakan kurang diperhatikan. Hal ini sering menyebabkan biaya yang terlalu besar. Solusi yang lebih berkelanjutan dan lebih murah adalah konservasi daerah tangkapan air di hulu, penyediaan alternatif yang memadai bagi penduduk (yang kebanyakan miskin) yang merambah dataran banjir dan bantaran sungai, atau mengurangi pembangunan yang merugikan di muara sungai. Hal ini tentunya berlaku untuk WS 6 Ci, meskipun banyak upaya yang telah berhasil mengurangi kerusakan pada daerah-daerah tertentu. Pengendalian banjir biasanya merupakan pendekatan yang paling mahal, dan kebanyakan tidak mengarah ke solusi yang berkelanjutan. Suatu pendekatan yang
lebih
murah
berfokus
pada
mitigasi
kerusakan
banjir
bukannya
perlindungan banjir, dengan mempertimbangkan upaya struktural dan nonstruktural. Hal ini disebut sebagai "pengelolaan banjir" dengan menyadari bahwa banjir tidak dapat dicegah sama sekali.
halaman
114
Fokus seharusnya diarahkan kepada upaya seperti:
Menciptakan kerjasama hulu-hilir dalam pengelolaan DAS,
Penguatan
kapasitas
pemerintah
daerah
dalam
perencanaan
dan
pengelolaan penggunaan lahan,
Bantuan kepada penduduk, industri dan perdagangan dalam membuat keputusan yang lebih baik dalam memilih lokasi dan penataan rumah dan bisnis mereka untuk menghindari kerawanan terhadap kerugian banjir,
Pengendalian penebangan pohon serta melaksanakan konservasi tanah dan penggunaan lahan berkelanjutan pada daerah tangkapan air di hulu,
Pengembangan lahan marjinal,
Meningkatkan
kesiapan
terhadap
banjir
serta
menciptakan
asuransi
kerugian banjir dan sistem kompensasi antar-masyarakat sebagai bagian dari perencanaan pengelolaan banjir.
Sumber: Hasil Analisis 2010
Gambar 3.30. Hubungan dan Hierarki Pengelolaan Bencana Banjir
Semua aspek, termasuk permasalahan teknis, kelembagaan, lingkungan, sosial dan finansial harus diperhitungkan. Pengelolaan banjir merupakan strategi untuk mendukung penduduk agar dapat beradaptasi dengan banjir, dan bahkan untuk mendapatkan manfaatnya bila memungkinkan. Dengan demikian tidak hanya berusaha untuk mencegah kejadian banjir, melainkan berusaha untuk mengelola dan menyesuaikan diri dengan banjir, untuk mengurangi dampak negatifnya, serta sekaligus menekankan pembatasan penggunaan lahan.
halaman
115
Sumber: Hasil Analisis 2010
Gambar 3.31. Peta Kawasan Rawan Banjir
halaman
116
2)
Kekurangan Air/Kekeringan Berdasarkan analisis Ribasim, kekurangan air untuk memenuhi kebutuhan irigasi di 3 Ci terjadi di distrik air (Water District) 109 yang merupakan distrik air DI Ciujung bagian Barat dan distrik air 112 DI Cicinta. Di 2 Ci kekurangan air terjadi di distrik air 213, yang berasal dari Kali Pesanggrahan. Di 1 Ci kekurangan air di distrik 319 terutama terjadi pada saat aliran rendah sungai Cikarang dengan defisit air 1% dari total kebutuhan air irigasi. Defisit juga terjadi pada distrik air 330, WD 406, WD 407, WD 412, WD 422, WD 424, WD 438 disebabkan oleh aliran sungai yang rendah pada musim kemarau, sedangkan defisit yang terjadi pada distrik air 434 disebabkan oleh terbatasnya kapasitas dari waduk Cipancuh. Kekurangan air untuk memenuhi kebutuhan air RKI menjadi isu yang penting di masa mendatang. Karena adanya permasalahan air tanah terutama terjadi di wilayah Jakarta dan Cekungan Bandung, maka pemakaian air tanah dalam akan dibatasi, yang artinya pemenuhan kebutuhan RKI akan dipenuhi dari air permukaan. Hasil simulasi Ribasim, dengan kondisi prasarana air tetap seperti sekarang ini dan tingkat kebutuhan air pada tahun 2030 menunjukkan adanya kekurangan air di distrik air tertentu yang sebarannya terlihat pada Gambar 3.32 dan Gambar 3.33 untuk kekurangan kebutuhan air irigasi tahun 2010 dan tahun 2030, dan pada Gambar 3.34 dan Gambar 3.35 menunjukkan kekurangan kebutuhan air RKI. Kekurangan air 3 Ci akan terjadi pada distrik air 116, 121 yang merupakan wilayah pusat pertumbuhan Cilegon - Serang, dengan persentase tingkat kekurangannya terhadap kebutuhannya mencapai 18,6 %, kekurangan tersebut disebabkan oleh kurangnya kapasitas air baku. Saat ini pasokan air untuk wilayah tersebut berasal dari sungai Cidanau dan sebagian berasal dari sungai Cibanten. Kekurangan pada distrik air 112 sebesar 11 % yang bersumber pada sungai Cidurian dan distrik air 202 dengan kekurangannya sebesar 21,7% yang dipasok dari sungai Cimanceuri. Kekurangan air di 2 Ci terjadi di distrik air 202 (Tenjo, Tigaraksa, Cikupa, Balaraja), distrik air 230 (Bojong Gede, Pancoran Mas, Beji, Sukmajaya, Cibinong) yang merupakan pusat pertumbuhan di wilayah Tangerang, yang sumber airnya diambil dari sungai Cisadane. Pada wilayah DKI Jakarta (distrk
halaman
117
air 217, WD 219, WD 220, WD 232, WD 221, WD 228) kekurangan air karena kurangnya kapasitas pembawa WTC untuk pasokan air Jakarta. Kekurangan air juga akan terjadi di distrik air di Cekungan Bandung (distrik air 306, WD 328, WD 329, WD 422, WD 321, WD 323, WD 324). Perhitungan neraca air dilaksanakan dengan menggunakan piranti lunak Ribasim. Perhitungan kebutuhan air RKI menghasilkan besaran kebutuhan air pada tahun 2030 untuk berbagai lokasi pusat kegiatan sebagai berikut: Daerah kekurangan air RKI berdasarkan Kelompok kota untuk tahun 2030 dapat diringkas sebagai berikut:
Kabupaten
dan
kota
Serang-Cilegon
sebesar
7,97
m3/det,
sebagian
Kabupaten Pandeglang dan Lebak memerlukan air RKI sebesar 2,60 m3/det, sehingga jumlah seluruhnya adalah sebesar 10,57 m3/det.
Kabupaten dan kota Tangerang sebesar 19,70 m3/det
DKI Jakarta sebesar 41, 60 m3/det
Kota Depok sebesar 5,70 m3/det
Kabupaten dan kota Bogor sebesar 18,80 m3/det
Kabupaten dan kota Bekasi sebesar 15,00 m3/det
Kota Karawang-Purwakarta-Subang sebesar 13,3 m3/det
Kota Bandung dan sekitarnya sebesar 22,50 m3/det
halaman
118
Sumber: Hasil Analisis 2010
Gambar 3.32. Peta Kekurangan Air Irigasi tahun 2010
halaman
119
Sumber: Hasil Analisis 2010
Gambar 3.33. Peta Kekurangan Air Irigasi tahun 2030
halaman
120
Sumber: Hasil Analisis 2010
Gambar 3.34. Peta Kekurangan Air RKI tahun 2010
halaman
121
Sumber: Hasil Analisis 2010
Gambar 3.35. Peta Kekurangan Air RKI tahun 2030
halaman
122
Kekurangan air untuk kebutuhan irigasi dan RKI pada WS 6 Ci terjadi pada water district seperti terlihat pada Tabel 3.20, dengan asumsi bahwa penggunaan air untuk RKI seluruh sumber airnya berasal dari air permukaan. Tabel 3.20. Kekurangan Air Irigasi dan RKI Pada Water District (WD) Water District ID Wilayah Kekurangan Air untuk Irigasi Kekurangan Air untuk RKI 2010 2030 2010 2030 319 319 306 306 330 330 324 321 406 406 422 323 407 407 324 412 412 328 1 Ci 421 422 329 422 424 422 424 434 426 438 434 438 213 213 220 217 227 221 219 232 222 220 2 Ci 228 221 230 228 232 230 232 109 109 202 116 3 Ci 112 112 121 202 Sumber: Hasil Analisis 2010
Selain karena belum dimanfatkannya sumber air yang ada secara optimal, penyebab utama terjadinya kekurangan air irigasi di wilayah tersebut juga karena masih rendahnya efisiensi penggunaan air, terjadi pemborosan air dan pengambilan air yang tidak berijin. Hal ini juga disebabkan oleh adanya kerusakan pada bangunan pengatur dan pengukur air, sehingga sering terjadi pemberian air yang tidak terukur dan cenderung berlebihan pada bagian awal jaringan. Akibatnya pada bagian akhir dari jaringan irigasi sering mengalami kekurangan air. Namun demikian, di lapangan kekurangan air RKI tersebut di atas relatif tidak terlalu signifikan, karena sebagian besar penduduk masih memanfaatkan air tanah (sumur dangkal). Apabila tidak dilakukan tindakan apapun, maka krisis/kekurangan air pada masa datang akan semakin mengkhawatirkan, terutama pada pusat-pusat pertumbuhan, antara lain Wilayah Metropolitan Jabodetabek dan Wilayah Metropolitan Bandung.
halaman
123
Pada tahun 2030, secara umum
kebutuhan air untuk keperluan irigasi
cenderung menurun, sedangkan tingkat kebutuhan air untuk keperluan RKI cenderung meningkat. Hal ini terjadi karena adanya peralihan
fungsi lahan
pertanian seiring dengan pesatnya pertumbuhan kota, terutama terjadi pada wilayah
di
sekitar
pusat
pertumbuhan
Cilegon–Serang,
Metropolitan
Jabodetabek dan Metropolitan Cekungan Bandung. Untuk
mengatasi
krisis
air
tersebut
di
atas,
maka
diperlukan
upaya
pembangunan waduk potensial dan rehabilitasi jaringan distribusi guna menaikan effisiensi pengaliran dan upaya lainnya perlu dipertimbangkan. 3)
Bencana Lainnya Selain bencana yang disebutkan di atas, Gambar 3.36 memperlihatkan peta kawasan rawan bencana lain di WS 6 Ci seperti longsor, gempa, bahaya gunung api dan gerakan tanah.
halaman
124
Sumber: Hasil Analisis 2010
Gambar 3.36. Peta Kawasan Rawan Bencana di WS 6 Ci
halaman
125
3.1.4.4 Analisis Sistem Informasi Sumber Daya Air Untuk mendukung pengelolaan sumber daya air, BBWS Cidanau-CiujungCidurian, BBWS Cisadane-Ciliwung, BBWS Citarum, Dinas yang membidangi sumber daya air di Provinsi Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat harus menyelenggarakan
pengelolaan
sistem
informasi
sumber
daya
air
yang
terintegrasi sesuai dengan kewenanganannya. Informasi sumber daya air meliputi informasi mengenai kondisi sumber daya air (hidrologis,
hidrometeorologis,
hidrogeologis,
kebijakan
sumber
daya
air,
prasarana, teknologi, lingkungan pada sumber daya air dan sekitarnya, serta kegiatan sosial, ekonomi, budaya masyarakat yang terkait dengan sumber daya air) di WS 6 Ci. Jaringan informasi sumber daya air yang tersebar dan dikelola berbagai instansi dapat diteruskan pengelolaannya, namun perlu dibangun sistem pengelolaan sumber daya air yang terpadu oleh Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Air dalam hal ini Balai Besar di WS 6 Ci dan Dinas yang membidang sumber daya air di Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Masingmasing instansi berkaitan dengan data tetap menjalankan tugas dan fungsinya yaitu mengelola data secara berkelanjutan dan menyampaikannya ke Pusat Data yang rencananya dibangun oleh BBWS. Jaringan informasi sumber daya air harus dapat diakses dengan mudah oleh berbagai pihak yang berkepentingan dalam bidang sumber daya air. Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Pasal 66 ayat 3, mengamanatkan
Pemerintah
dan
pemerintah
daerah
membentuk
unit
pelaksana teknis untuk menyelenggarakan kegiatan sistem informasi sumber daya air. Mekanisme penyelenggaraan informasi sumber daya air dilakukan sebagai berikut :
BBWS
Cidanau-Ciujung-Cidurian,
BBWS
Cisadane-Ciliwung,
BBWS
Citarum, Dinas yang membidangi sumber daya air di Provinsi Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat dengan kewenangannya menyediakan informasi sumber daya air bagi semua pihak yang berkepentingan dalam bidang sumber daya air.
halaman
126
BBWS
Cidanau-Ciujung-Cidurian,
BBWS
Cisadane-Ciliwung,
BBWS
Citarum, Dinas yang membidangi sumber daya air di Provinsi Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat, badan hukum, organisasi dan lembaga serta perseorangan yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan sumber daya air menyampaikan informasi hasil kegiatannya kepada unit kerja yang bertanggung jawab di bidang informasi sumber daya air.
BBWS
Cidanau-Ciujung-Cidurian,
BBWS
Cisadane-Ciliwung,
BBWS
Citarum, Dinas yang membidangi sumber daya air di Provinsi Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat, badan hukum, organisasi dan lembaga serta perseorangan, bertanggung jawab menjamin keakuratan, kebenaran dan ketepatan waktu atas informasi yang disampaikan. Untuk mendukung pengelolaan sistem informasi sumber daya air di WS 6 Ci yang berkaitan dengan data sumber daya air (hidrologis, hidrometeorologis, hidrogeologis, kebijakan sumber daya air, prasarana, teknologi, lingkungan pada sumber daya air dan sekitarnya, serta kegiatan sosial, ekonomi, budaya masyarakat yang terkait dengan sumber daya air) diperlukan pada BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian, BBWS Cisadane-Ciliwung, BBWS Citarum, Dinas yang membidangi sumber daya air di Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat harus membentuk Unit Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA).
Selanjutnya
yang
perlu
ditindak
lanjuti
adalah
meningkatkan
kerjasama antar instansi dalam pengelolaan sumber daya air. 3.1.4.5 Analisis Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha 1)
Peraturan dan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Pengelolaan sumber daya air perlu diarahkan untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan yang harmonis antarwilayah, antar sektor, dan antar generasi; sejalan dengan semangat demokratisasi, desentralisasi, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, masyarakat perlu diberi peran dalam pengelolaan sumber daya air. Undang-Undang
Nomor
7
tahun
2004
tentang
Sumber
Daya
Air
mengamanatkan untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya air yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat dalam segala bidang kehidupan perlu disusun pola pengelolaan
halaman
127
sumber daya air. Penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat dan dunia usaha seluas-luasnya. Sudah banyak peraturan perundangan, maupun peraturan daerah yang disusun dalam rangka pengelolaan sumber daya air. Karena penerapannya menyangkut berbagai pihak terkait, sehingga perlu adanya koordinasi antar institusi. Pengelolaan sumber daya air terpadu mempunyai ciri utama terlibatnya seluruh unsur di dalam WS dengan pendekatan manajemen risiko dengan terus. Pengelolaan sumber daya air terpadu memerlukan koordinasi perencanaan dan
pelaksanaan
kegiatan
semua
institusi/pihak
terkait,
dan
perlu
didukung peran aktif TKPSDA WS 6 Ci yang telah dibentuk Menteri Pekerjaan Umum pada tanggal 16 Desember 2010. TKPSDA WS 6 Ci ini akan dapat berperan aktif bila mendapat dukungan kuat dari BBWS secara berkelanjutan, melalui perkuatan Sekretariat TKPSDA WS 6 Ci serta dukungan dana dan operasionalnya. 2)
Aspirasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan IWRM
merupakan
suatu
proses
koordinasi
dalam
pengembangan
dan
pengelolaan sumberdaya air dan lahan serta sumberdaya lainnya dalam suatu WS, untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan kesejahteraan sosial yang seimbang tanpa mengorbankan keberlanjutan ekosistem. Penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air perlu melibatkan seluas– luasnya peran serta masyakat dan dunia usaha. Sejalan dengan prinsip demokratis, masyarakat diberikan peran dalam penyusunan dan pembahasan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air WS. Karena itu, perlu mengidentifikasi isuisu strategis, potensi sumber daya air, dan upaya penanganannya, melalui Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) sebanyak 2 (dua) kali. PKM 1 dan 2 telah dilaksanakan di ke-3 wilayah (3 Ci, 2 Ci, dan 1 Ci). Peserta yang diundang terdiri dari pejabat struktural dari unsur pemerintah dan masyarakat/organisasi/asosiasi yang berperan aktif di bidang sumber daya air, termasuk para calon anggota TKPSDA WS 6 Ci.
halaman
128
3.1.4.6 Analisis Perencanaan dan Penataan Ruang 1)
Integrasi Pengelolaan Sumber Daya Air dalam Rencana Tata Ruang Sampai saat ini berdasarkan RTRW yang telah disusun, baik pada RTRW Provinsi maupun pada RTRW Kabupaten/Kota yang telah ada, diperoleh gambaran antara lain sebagai berikut: a. Dalam rencana pola ruang pada RTRW yang telah disusun (RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten/Kota) yang seharusnya telah memuat/menampilkan lokasi (zoning) seperti halnya antara lain: kawasan resapan air, kawasan tangkapan air, kawasan retensi airyang termasuk dalam kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (dapat dilihat pada pedoman penyusunan RTRW), ternyata belum ada/belum tercantum dalam RTRW. Begitu pula halnya dengan dengan kawasan lindung setempat seperti halnya: sempadan sungai, sempadan danau, kawasan sekitar danau, kawasan sekitar mata air serta kawasan yang
memberikan perlindungan
terhadap air tanah. b. Dalam rencana struktur ruang pada RTRW yang telah disusun (RTRW Provinsi,
RTRW
Kabupaten/Kota)
menampilkan/mengemukakan
gambaran
yang
seharusnya
mengenai
rencana
sudah kawasan
tangkapan air (berupa waduk/reservoir) untuk setiap rencana lokasi waduk, ternyata dalam RTRW yang telah disusun belum tercantum/belum ada. Begitu pula halnya dengan sistem jaringan prasarana sumber daya air dan sistem jaringan saluran primer dari intake (bendung) sampai ke lokasi pasokan (Daerah Irigasi, instalasi pernjernihan air untuk perkotaan), serta sistem jaringan sekundernya. Secara
umum
dapat
dikatakan
bahwa aspek
sumber
daya air
belum
tercantum/terintegrasi secara jelas dalam RTRW yang telah disusun, bahkan juga dalam RTRW yang telah ditetapkan sebagai Perda.
halaman
129
2)
Konflik Lintas Wilayah dan Lintas Sektor
a. Lintas Wilayah dan Lintas Sektoral Dalam pemanfaatan lahan tersebut sering ditemui adanya konflik pemanfaatan lahan pada kawasan perbatasan antara wilayah kota (wilayah administrasi kota) dengan wilayah admistrasi kabupaten, terutama pada kawasan yang seharusnya dialokasikan sebagai kawasan konservasi dijadikan sebagai kawasan budidaya. Konflik seperti ini ditemui dalam perkebangan pemanfaatan lahan di Jabodetabek Punjur dan Cekungan Bandung, antara lain dimanfaatkannya kawasan badan air (daerah sumber mata air, resapan air dan bantaran sungai serta situ) sebagai kawasan budidaya. Sebagai contoh pada kawasan Puncrut yang masuk dalam wilayah kabupaten Bandung Barat yang berbatasan langsung dengan Kota Bandung yang direncanakan sebagai kawasan konservasi telah dimanfaatkan sebagai lahan usaha budidaya (permukiman dan pertanian holtikultura/sayuran). Dikaitkan dengan lintas sektor, dari hasil ploting RTRW pada WS 6 Ci ditemui adanya beberapa konflik baik dalam pemanfaatanlahan maupun dalam penyediaan infrastruktur, antara lain lahan (kawasan) yang dalam RTRW dialokasikan sebagai calon lokasi waduk Limo di wilayah Kota Depok, saat ini lokasi tersebut telah berkembang menjadi kawasanbudidaya (pemukiman dan budidaya lainnya). Begitu juga dengan rencana lokasi waduk Sodong di wilayah Kabupaten Bogor, saat ini lokasinya
telah
berkembang
menjadi
kawasan
perkotaan
(Kota
Kecamatan
Leuwiliang), dan waduk yang direncanakan tersebut juga akan merendam jalur jalan nasional yang menghubungkan Bogor dengan Rangkasbitung. Rencana lokasi waduk Genteng di wilayah kabupaten Bogor yang berbatasan dengan wilayah kota Bogor, saat ini tumpang tindih dengan rencana jalan toll lingkar luar kota Bogor, pengembangan permukiman perkotaan, serta budidaya lainnya. Pada kawasan Cekungan Bandung lokasi yang direncanakan dalam penyusunan Pola dan Rencana sumber daya air sebagai lokasi Waduk Ciwidey dikaitkan dengan penggunaan lahan pada saat ini pada lokasi tersebut telah dimanfaatkan sebagai lokasi permukiman dan kegiatan usaha lainnya. Sedangkan di dalam rencana (RTR Kawasan Cekungan Bandung/Raperpres dan RTRW Kabupaten Bandung/Perda) kawasan yang direncanakan sebagai lokasi Waduk Ciwidey ini telah direncanakan sebagai lokasi pengembangan permukiman. Hal ini perlu dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan lokasi Waduk Ciwidey ini dalam perencanaan dan pelaksanaannya nanti.
halaman
130
b. Alih Fungsi Lahan Sawah Terjadinya alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis yang dalam rencana pola ruang (RTRW Provinsi Banten dan RTRW Jawa Barat) telah direncanakan dan ditetapkan peruntukannya sebagai lokasi pengembangan pertanian lahan basah (persawahan), ternyata telah berkembang menjadi kawasan permukiman dan kegiatan usaha lainnya. Hal ini ditemui antara lain pada kawasan sawah berigasi teknis di wilayah kabupaten Serang (bagian Utara) ,kabupaten Tangerang (bagian Utara), kabupaten Karawang (bagian Utara) dan Cekungan Bandung (terutama dibagian selatan Kota Bandung). Apabila dikaitkan dengan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan menggunakan dasar pertimbangan: kesesuain lahan, ketersediaan infrastruktur, penggunaan lahan, potensi teknis lahan dan luasan kesatuan hamparan lahan, maka kawasan pertanian lahan basah tersebut di atas dapat
dijadikan
sebagai
kawasan
perlindungan
lahan
pertanian
pangan
berkelanjutan (yang harus dilindungi).
halaman
131
Sawah area by DAS as percentage of total DAS area 0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
Cibungur Cidanau Cipaseh
Loss of sawah 2000-2025 by DAS 40% is lost!
Cibanten Ciujung Cimanedu Cisadane
2000 2025
Ciliwung Bekasi Cikarang Citarum Hilir Citarum Tengah Citarum Hulu Hulu Waduk Jatiluhur
Sumber: Hasil Analisis 2010
Gambar 3.37. Alih Fungsi Lahan Sawah di Indonesia (1994 – 2004)
halaman
132
3.2
Skenario Kondisi Ekonomi, Politik dan Perubahan Iklim pada Wilayah Sungai
3.2.1 Skenario Berdasarkan asumsi di atas telah dibuat skenario yang mungkin, seperti disajikan dalam Tabel 3.21 di bawah ini. Tabel 3.21. Skenario Berdasarkan Tatakelola Pemerintahan dan Pertumbuhan Ekonomi
Tatakelola pemerintahan
Pertumbuhan ekonomi Sedang 1 2 dan 3
Rendah 1a 2a
CT GG
Tinggi X 4
Catatan : x = dapat diabaikan, CT = Current Trend, GG = Good Governance Skenario tersebut mengasumsikan bahwa pada tata kelola pemerintahan sesuai kecenderungan saat ini (Current Trend) untuk kasus pertumbuhan ekonomi rendah dan tinggi tidak realistik. Oleh karena itu, kedua skenario tersebut (1a dan 2a) dapat diabaikan dan hanya digunakan untuk Sensitivity Analysis.
Asumsi untuk masing-masing parameter dirangkum dalam tabel berikut Parameter
Penjelasan Current Trend (CT); Mengasumsikan bahwa situasi tatakelola pemerintahan saat ini kurang lebih sama atau status quo.
Tatakelola
Good
Governance
(GG);
Tatakelola
pemerintahan
dan
Pemerintahan
pengelola PSDA WS 6 Ci mampu melaksanakan tatakelola
(Perubahan Politik)
pemerintahan yang baik dan mampu meyakinkan semua pemangku kepentingan untuk melaksanakan rencana yang telah diberikan.
Pertumbuhan
Paling
mungkin
sekitar
5%
–
6%
(Medium),
dengan
ekonomi
memperhatikan sensitivitas apakah pertumbuhan tersebut RENDAH, atau apakah TINGGI
Perubahan iklim
Bersiap
untuk
kondisi
terburuk
(kenaikan
dan/atau
penurunan curah hujan ±0.3 mm/hari).
Pertumbuhan
Diasumsikan pertumbuhan penduduk stabil pada kisaran 1%
penduduk
per tahun dan menurun.
halaman
133
Sumber: Hasil Analisis 2010
Gambar 3.38. Strategi Struktural Neraca Air Pemenuhan Air Baku di WS 6 Ci Skenario 1
halaman
134
Sumber: Hasil Analisis 2010
Gambar 3.39. Strategi Struktural Neraca Air Pemenuhan Air Baku di WS 6 Ci Skenario 2
halaman
135
Sumbe r: Hasil Analisis 2010
Gambar 3.40. Strategi Struktural Neraca Air Pemenuhan Air Baku di WS 6 Ci Skenario 3
halaman
136
Sumber: Hasil Analisis 2010
Gambar 3.41. Strategi Struktural Neraca Air Pemenuhan Air Baku di WS 6 Ci Skenario 4
halaman
137
3.3
Alternatif Pilihan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air Terhadap skenario dari kondisi WS 6 Ci telah dibuat beberapa alternatif strategi untuk masing-masing skenario untuk mencapai tujuan dari pengelolaan sumber daya air. Penyusunan konsep tersebut dibuat untuk masing-masing aspek pengelolaan sumber daya air, dan mencakup strategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Hubungan antara asumsi, skenario, dan strategi ditunjukkan dalam Tabel 3.22 di bawah ini.
Tabel 3.22. Hubungan Skenario, Asumsi dan Strategi
CT
1a
CT
2a
GG
2 GG
3
4
GG
MEDIUM (5%)
RENDAH
RENDAH
MEDIUM (5%)
Identifier/ Judul
A.
Current Trend Hanya untuk Sensitivity Compliance Analysis.
B.
Proactive Management
Hanya untuk Sensitivity Analysis.
B.
Proactive Management
Seperti Strategi A, ditambah dengan kelembagaan yang kuat untuk PSDA terpadu.
Optimum Management
Proactive Management ditambah dengan perlindungan pertanian dan zonasi sumber daya air (water zoning)
Maximum Management
Upaya maksimum, dimaksudkan untuk meningkatkan semua upaya dari aspek PSDA dan berasumsi adanya cost recovery.
C.
TINGGI (7%)
Penjelasan
Hanya upaya minimum, A. Current Trend termasuk air bersih RKI, Compliance dengan fokus pada kuantitas air.
Kira-kira 1% dan menurun
1
----
STRATEGI
Tatakelola Perubahan Pertumbuhan Pertumbuhan Pemerintahan Iklim Ekonomi Penduduk
Bersiap untuk skenario terburuk (kenaikan dan atau penurunan curah hujan kurang lebih 0,3 mm/hari)
SKENARIO
ASUMSI
D.
Sumber: Hasil Analisis 2010
Di bawah ini dijelaskan fitur dari masing-masing strategi dan konteksnya dalam perencanaan strategis (Pola) WS 6 Ci.
halaman
138
a. Alternatif Strategi A: Current Trend Compliance Tujuan dari strategi A adalah untuk memenuhi kebutuhan air pada masa datang dengan biaya serendah mungkin. Upaya yang akan dilakukan pada strategi A ini hanya berupa upaya minimum termasuk upaya pemenuhan air baku untuk keperluan
RKI
secara
terbatas
tanpa
melakukan
upaya
optimal
terhadap
penanganan kualitas air, akibat dari terbatasnya dana. Ini berimplikasi bahwa opsi kebijakan lain tidak akan digabungkan, seperti langkah-langkah yang lebih murah yang dirancang untuk mendorong kesinambungan jangka panjang dari sistem sumber daya air. Strategi A mencakup langkah-langkah JWRMS untuk pengaliran air dari waduk Jatiluhur ke wilayah Jabodetabek, Karawang dan Purwakarta, pengaliran air dari Barat dan Selatan ke Tangerang, Serang/Cilegon dan Jabodetabek. Strategi A berdampak tidak ada pengelolaan air tanah secara aktif, sehingga penurunan tanah akan berlanjut pada tingkat yang membahayakan seperti sekarang ini, tapi ketergantungan pada air permukaan di daerah Jakarta dan Bandung akan terbatas selama periode air tanah masih tersedia. Ketika air tanah telah hampir habis digunakan, keperluan beralih ke air permukaan dengan tingkat biaya yang diperkirakan telah menjadi jauh lebih tinggi. Strategi A berdampak pada rendahnya keterlibatan
pemerintah
dalam
meningkatkan
efisiensi
operasi
sehingga
menghalangi pelaksanaaan upaya non-struktural yang pada jangka panjang diperlukan untuk mengoptimalkan secara penuh potensi air bersih WS 6 Ci. Selain itu, strategi A mengasumsikan bahwa tidak ada investasi besar terkait dengan konservasi atau restorasi DAS, dan terkait dengan perbaikan kualitas air. Dilihat dari perspektif jangka panjang, strategi ini tidak diinginkan dan di sini hanya digunakan sebagai pembanding dengan strategi yang lainnya.
b. Alternatif Strategi B: Pro-active Management Strategi B sama dengan Strategi A, dengan upaya tambahan dalam keseriusan peningkatan kelembagaan untuk mengelola sumberdaya air secara proaktif, dan dengan penegakan hukum yang lebih kuat dalam pengelolaan sumberdaya lahan dan air. Namun, dalam strategi ini dana yang tersedia belum/tidak memadai untuk memenuhi
kebutuhan
pengelolaan
yang
optimal,
termasuk
belum
ada
pembangunan bendungan baru, tapi sudah ada sedikit upaya peningkatan kualitas air.
halaman
139
c. Alternatif Strategi C: Optimum Management Strategi C bertumpu pada pemenuhan kebutuhan air, didasarkan pada IWRM yang aktif dan berkelanjutan, termasuk pengelolaan air tanah, serta serangkaian upaya dan kebijakan aktif yang dimaksudkan untuk pengendalian pencemaran, serta konservasi dan restorasi DAS. Strategi C melakukan upaya optimum dalam pengelolaan sumber daya air, melalui pelaksanaan “sebagian besar” upaya penanganan secara bertahap termasuk penanganan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, sistem informasi sumber daya air serta pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sumber daya air. Dengan demikian strategi ini hanya akan mungkin dengan sumber dana yang memadai dan peningkatan efisiensi. Strategi C menuntut otoritas untuk mengambil tindakan tepat untuk menanggulangi dan secara bertahap menghentikan pengambilan air tanah di kawasan pesisir Jakarta dan Cekungan Bandung. Setelah transisi ini, pengambilan air tanah hanya diizinkan untuk air baku PDAM dan sumur penduduk. d. Alternatif Strategi D: Maximum Management Strategi D melaksanakan “semua” upaya pengelolaan sumber daya air secara maksimum. Oleh karena itu strategi D ini mempunyai target yang sangat tinggi, dengan konsekuensi semua upaya stuktural harus dilaksanakan segera (lebih awal dibandingkan dengan strategi C) sementara dari segi finansial untuk pelaksanaan upaya struktural ini kelihatannya sangat tinggi, kurang realistik. Selain kurangnya kesiapan dari upaya struktural seperti segi studi kelayakan dan detail desainnya. Strategi D mencakup opsi yang direkomendasikan kajian JWRMS untuk memasok air Jabodetabek dari Timur dan Barat. Untuk hulu wilayah Saguling, serangkaian upaya lebih lanjut dipadukan dengan komponen untuk memenuhi kebutuhan di daerah tersebut (pasokan air ke Kota Bandung). Strategi ini menuntut pengelolaan air tanah yang aktif, dimana pasokan air permukaan di Jakarta dan Bandung akan ditingkatkan secara signifikan untuk menggantikan penggunaan air tanah dalam. Akhirnya, Strategi D memuat upaya pengembangan sumber daya air, seperti menaikkan bendungan Cirata sebesar 15 m (untuk meningkatkan volume tampungannya) dan pengembangan pembangkit listrik tenaga air antara Saguling dan Cirata (yaitu Rajamandala).
halaman
140
4 BAB IV KEBIJAKAN OPERASIONAL PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR Kebijakan operasional pengelolaan sumber daya air pada masing-masing wilayah (3 Ci, 2 Ci dan 1 Ci) mencakup 5 (lima) aspek, yakni:
Konservasi Sumber Daya Air
Pendayagunaan Sumber Daya Air
Pengendalian Daya Rusak Air
Sistem Informasi Sumber Daya Air
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha.
Selain kelima aspek tersebut, dalam pembahasannya dikaitkan pula dengan aspek penataan ruang dan kelembagaan. Uraian lengkap kebijakan operasional pengelolaan sumber daya air pada masing-masing wilayah disajikan pada:
Tabel 4.1. Kebijakan Operasional Pengelolaan Sumber Daya Air WS 6 Ci (BBWS 3 Ci) pada Skenario 1,2,3,4
Tabel 4.2. Kebijakan Operasional Pengelolaan Sumber Daya Air WS 6 Ci (BBWS 2 Ci) pada Skenario 1,2,3,4
Tabel 4.3. Kebijakan Operasional Pengelolaan Sumber Daya Air WS 6 Ci (BBWS 1 Ci) pada Skenario 1,2,3,4
halaman
141
Tabel 4.1. Kebijakan Operasional Pengelolaan Sumber Daya Air WS 6 Ci (3 Ci) pada Skenario 1,2,3,4 1
KONSERVASI 1
2
3
1.1
PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN SUMBER DAYA AIR
Permasalahan Berdasarkan Analisis A P
P
B P
C P
D P
P
P
Sasaran/Target yang diinginkan
iii + ii + i Jangka Panjang (2011-2030) Melaksakan kegiatan RTkRHL pada lahan kritis 60% area, kumulatif menjadi 100% serta memantau dan mempertahankan kondisi yang sudah di rehabilitasi
Melaksakan kegiatan RTkRHL pada lahan agak kritis 50% area, kumulatif menjadi 70% serta memantau dan mempertahankan kondisi yang sudah di rehabilitasi Melaksakan kegiatan RTkRHL pada lahan potensial kritis 50% area, kumulatif menjadi 70% serta memantau dan mempertahankan kondisi yang sudah di rehabilitasi Menambah luas hutan lindung dengan tidak memperpanjang ijin hutan produksi yang sudah habis masa ijin pengelolaannya, secara selektif Melaksanakan perlindungan dan pelestarian keaneka-ragaman hayati pada kawasan lindung, secara berkelanjutan
Melaksakan kegiatan RTkRHL pada lahan potensial kritis 30% area, kumulatif menjadi 100% serta memantau dan mempertahankan kondisi yang sudah di rehabilitasi Melaksakan kegiatan RTkRHL pada lahan potensial kritis 30% area, kumulatif menjadi 100% serta memantau dan mempertahankan kondisi yang sudah di rehabilitasi Menambah luas hutan lindung dengan tidak memperpanjang ijin hutan produksi yang sudah habis masa ijin pengelolaannya, secara selektif Melaksanakan perlindungan dan pelestarian keaneka-ragaman hayati pada kawasan lindung, secara berkelanjutan
Melaksanakan RTkRHL di kawasan lahan agak kritis pada seluruh DAS disertai insentif bagi kelompok masyarakat yang melaksanakannya
Melakukan evaluasi dan sinkronisasi terhadap pelaksanaan Gerhan dan GNKPA, serta melaksanakan Gerhan dan GNKPA pada wilayah di Cidanau-Ciujung-Cidurian (25%)
Melakukan evaluasi ulang dan sinkronisasi terhadap pelaksanaan Gerhan dan GNKPA, serta melaksanakan Gerhan dan GNKPA pada wilayah di Cidanau-CiujungCidurian (25%), kumulatif (50 %)
Melakukan evaluasi ulang dan sinkronisasi terhadap pelaksanaan Gerhan dan GNKPA, serta melaksanakan Gerhan dan GNKPA pada wilayah di Cidanau-CiujungCidurian (50%), kumulatif (100%)
Melaksanakan sinkronisasi Gerhan dan GNKPA pada wilayah di CidanauCiujung-Cidurian
Dinas Kehutanan, BBWS, Dinas/Badan PU/SDA, BLHD, Bappeda, Perkebunan, dll yang terkait di tk. Prov/Kab/Kota, Kelompok Masyarakat
i Jangka Pendek (2011-2015) Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang Rencana Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTkRHL) = 2011-2013 melaksakan kegiatan RTkRHL pada lahan sangat kritis 100% dan lahan kritis 10% area (2014-2015)
Kebijakan operasional
Terlaksananya konservasi lahan sangat Kritis dan kritis pada DAS di wilayah Cidanau-CiujungCidurian Hulu
P
2) Terancamnya lahan agak kritis pada kawasan hutan dan non hutan pada DAS di wilayah Cidanau-CiujungCidurian Hulu (94.101 ha)
Terlaksananya konservasi lahan agak kritis pada DAS di wilayah Cidurian-Ciujung-Cidurian Hulu
Mensosialisasikan upaya konservasi dan perlindungan lahan agak kritis pada seluruh DAS dan melaksanakan RTkRHL 20% area agak kritis
P
P
3) Terancamnya lahan potensial kritis pada kawasan hutan dan non hutan pada DAS di wilayah CidanauCiujung-Cidurian (219.849 ha)
Terlaksananya konservasi lahan potensial kritis pada DAS di wilayah Cidanau-CiujungCidurian
Mensosialisasikan upaya konservasi dan perlindungan lahan potensial kritis pada seluruh DAS di wilayah dan melaksanakan RTkRHL 20% area
P
P
P
4) Jumlah luas hutan belum memenuhi kebutuhan standar lingkungan
Terwujudnya luas kawasan hutan sebesar 30% di wilayah Cidanau-Ciujung-Cidurian
P
P
P
5) Terancamnyanya keaneka-ragaman hayati
P
P
P
6) Belum optimalnya pelaksanaan Gerhan dan GNKPA di dalam dan di luar kawasan hutan pada DAS hulu dan tengah wilayah CidanauCiujung-Cidurian
Terlindunginya keanekaragaman hayati pada kawasan lindung, a.l Cagar Alam Rawa Danau Terlaksananya Gerhan dan GNKPA di dalam dan di luar kawasan hutan pada DAS hulu dan tengah wilayah CidanauCiujung-Cidurian
Menambah luas hutan lindung dengan tidak memperpanjang ijin hutan produksi yang sudah habis masa ijin pengelolaannya, secara selektif Identifikasi flora-fauna pada habitat kunci, melaksanakan pelestarian keaneka-ragaman hayati
P
P
P
7) Kurang jelasnya batas di lapangan kawasan milik Perum Perhutani, BBKsumber daya air, PTPN dan lahan masyarakat di hulu, sehingga terjadi perambahan hutan
Terciptanya batas kawasan hutan yang jelas antara Perum Perhutani, BBKsumber daya air, PTPN, dan lahan masyarakat hulu
Melakukan pemetaan detail dan memasang tanda batas yang jelas pada kawasan hutan. Mengawasi dan mengendalikan pengunaan lahan sesuai batas yang telah ditetapkan.
Mengawasi dan mengendalikan pengunaan lahan sesuai batas yang telah ditetapkan, serta menegakkan peraturan yang berlaku, secara berkelanjutan
Mengawasi dan mengendalikan pengunaan lahan sesuai batas yang telah ditetapkan, serta menegakkan peraturan yang berlaku, secara berkelanjutan
Memasang tanda batas kawasan hutan, dan mengamankannya secara berkelanjutan
Dinas Kehutanan Prov/Kab/Kota terkait, BPDAS, BBKSDA, Perum Perhutani, Kelompok Masyarakat
P
P
P
8) Budi daya pertanian di kawasan non hutan yang tidak sesuai dengan kaidah konservasi yang menyebabkan banyaknya lahan kritis
Terlaksananya PerMenTan No. 47/2006 tentang Pedoman Umum Budidaya Pertanian pada Lahan Pegunungan
Menerapkan PerMenTan No. 47/2006 tahap II (40% area), kumulatif (50% area), memantau dan mengevaluasi pelaksanaannya.
Menerapkan PerMenTan No. 47/2006 tahap III (50% area), kumulatif (100% area), memantau dan mengevaluasi pelaksanaannya.
Menyelenggarakan budidaya pertanian lahan pegunungan yang sesuai dengan kaidah konservasi berpedoman kepada PerMenTan No. 47/2006
Dinas Perkebunan, Pertanian tk Prov/Kab/Kota terkait, PT. BUMN-HL, Kelompok Masyarakat
P
P
Melaksanakan sosialisasi PerMenTan No. 47/2006, melaksanakan pelatihan dan melaksanakan gerakan budidaya pertanian di lahan pegunungan melalui pendekatan sekolah lapang, (10% area) Melaksanakan percontohan dan pendampingan kepada masyarakat tani di kawasan non hutan yang berlereng untuk menanam tanaman jangka panjang, disertai pemberdayaan pananaman sistem tumpangsari untuk pendapatan sehari-hari, target 15% area
Melaksanakan bimbingan kepada masyarakat tani di kawasan non hutan yang berlereng untuk menanam tanaman jangka panjang, mulai dari pratanam sampai pasca tanam, disertai penanaman secara tumpang sari secara berkelanjutan, target 25%, kumulatif 40%
Melaksanakan bimbingan kepada masyarakat tani di kawasan non hutan yang berlereng untuk menanam tanaman jangka panjang, mulai dari pratanam sampai pasca tanam, disertai penanaman secara tumpang sari secara berkelanjutan, target 60%, kumulatif 100%
Membimbing masyarakat di kawasan berlereng dengan tanaman jangka panjang bernilai ekonomi tinggi, dan memberdayakan agar tetap mendapat penghasilan untuk kehidupan hariannya
Dinas Perkebunan, Pertanian tk Prov/Kab/Kota terkait, PT. BUMN-HL, Kelompok Masyarakat
Tercapainya standar luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan sebesar 30% atau sesuai dengan peraturan
Menyusun sistem pemberian Insentif bagi yang menambah dan disinsentif bagi pengembang yang mengurangi RTH, dituangkan dalam Perda (2011-2013). Menerapkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaannya (2014-2015)
Menerapkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan sistem pemberian Insentif/disinseftif secara berkelanjutan
Menerapkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan sistem pemberian Insentif/disinseftif secara berkelanjutan
Menambah luas RTH sehingga tercapai standar sesuai peraturan (30% luas)
Dinas Tata Ruang/ Tata Kota, PU, Bappeda, DPRD, Developer dan Kelompok Masyarakat
Menyusun Perda tentang pembangunan kawasan pemukiman baru yang mensyaratkan untuk memenuhi daya dukung lingkungan, mensosialisasikan, menegakkannya, serta menerapkan sanksinya. Menyusun Perda tentang perlindungan dan fungsi situ serta mensosialisasikannya
Memantau secara berkelanjutan pembangunan kawasan pemukiman untuk memenuhi daya dukung lingkungan, serta menerapkan sanksi pelanggarannya
Memantau secara berkelanjutan pembangunan kawasan pemukiman untuk memenuhi daya dukung lingkungan, serta menerapkan sanksi pelanggarannya
Menyusun dan menerapkan Perda tentang pembangunan kawasan pemukiman baru yang mengikuti kaidah konservasi
Dinas Perumahan/ Tata Kota, PU, Bappeda, DPRD, BPN, Developer dan Kelompok Masyarakat
Menerapkan Perda tentang sempadan sungai dan situ/waduk
Menerapkan, mengawasi dan menindak bagi pelanggar Perda tentang sempadan sungai dan situ/waduk
Dinas PU/SDA, BBWS, DPRD, BPN, Satpol PP, Polri, Developer, Kelompok Masyarakat
Menginvetarisasi dan mengkaji potensi obyek dan subyek kerjasama pengelolan jasa lingkungan dengan referensi DAS Cidanau (2011-2013),menyusun dokumen kerjasama dan melaksanakan uji coba (2014-2015)
Melaksanakan dan mengembangkan kerjasama pengelolaan jasa lingkungan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaannya
Melaksanakan dan mengembangkan kerjasama pengelolaan jasa lingkungan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaannya
Menyusun Perda, mensosialisasikan, menegakkan dan menindak bagi pelanggar Perda tentang sempadan dan sungai situ/waduk Melaksanakan dan mengembangkan kerjasama (pengelolaan jasa lingkungan)
Terlaksananya penanaman kawasan non hutan yang berlereng dengan tanaman jangka panjang bernilai ekonomi tinggi, contoh kopi
9) Masih terbatasnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan
P
P
P 10) Masih adanya kawasan pemukiman baru yang belum memenuhi daya dukung lingkungan
Terwujudnya kawasan pemukiman yang memenuhi daya dukung lingkungan
P
P
P 11) Belum ada penetapan batas dan pemanfaatan daerah sempadan sungai dan situ/ waduk
Terwujudnya Perda tentang sempadan pada sungai dan situ/ waduk
P
P
P 12) Belum berkembangnya kerjasama pengelolaan jasa lingkungan, selain DAS Cidanau
Terlaksananya kerjasama pengelolaan jasa lingkungan
Melaksanakan RTkRHL di kawasan prioritas pada hulu DAS dan hulu waduk/ rencana waduk, disertai insentif bagi kelompok masyarakat yang melaksanakannya
Lembaga/Instansi/Kelompok Masyarakat/Dunia Usaha Terkait
1) Berkurangnya fungsi konservasi kawasan hutan dan non hutan pada lahan sangat kritis (1.024 ha) dan kritis (25.124 ha) pada DAS di wilayah Cidanau-Ciujung-Cidurian Hulu
P
P
STRATEGI ii + i Jangka Menengah (2011-2020) Melaksakan kegiatan RTkRHL pada lahan kritis 30% area, kumulatif menjadi 40% serta memantau dan mempertahankan kondisi yang sudah di rehabilitasi
4
No. Aspek/Sub Aspek
Dinas Kehutanan, Pertanian & Perkebunan (di luar Kawasan Hutan), PU/SDA Prov/Kab/Kota terkait, BPDAS, BBWS, Kelompok Masyarakat, BB Konservasi SD Alam (Hutan Konservasi), Perum Perhutani (Hutan Lindung & Produksi), PT. Bakti Usaha Menanam Nusantara Hijau
Menyadarkan masyarakat untuk melindungi dan memperbaiki lahan potensial kritis
Secara selektif tidak memperpanjang ijin Bappeda, Dinas Kehutanan Prov, Perum hutan produksi, merubah status menjadi Perhutani, Kelompok Masyarakat hutan lindung, sampai tercapai jumlah 30% wilayah 3 Ci Melestarikan keaneka-ragaman hayati BLHD Prov, KLH, Kelompok Masyarakat pada kawasan lindung, a.l Rawa Dano
BLHD Dinas Kehutanan, Perkebunan tk Prov/kab/kota, BBWS, Dinas SDA Prov, Sektor Swasta, Kelompok Masyarakat
Catatan: P = Menandakan Upaya tersebut telah termasuk kedalam strategi A, B, C atau D
halaman
142
Tabel 4.1. Kebijakan Operasional Pengelolaan Pengelolaan Sumber Daya Air di WS 6 Ci (3 Ci) pada Skenario 1, 2, 3 dan 4 1
dan
KONSERVASI 1
2
3
No. Aspek/Sub Aspek
Permasalahan Berdasarkan Analisis A
i Jangka Pendek (2011-2015) Menginvetarisasi potensi kerjasama hulu-hilir pada masing-masing DAS. Menyiapkan MOU dan melaksanakan uji coba kesepakatan kerjasama hulu-hilir pada DAS Ciujung, dengan referensi DAS Cidanau
STRATEGI ii + i Jangka Menengah (2011-2020) Melaksanakan dan memantau kesepakatan kerjasama hulu-hilir DAS Ciujung. Menyiapkan MOU dan melaksanakan uji coba kesepakatan kerjasama hulu-hilir untuk DAS Cidurian (antar kab./kota,
4 Sasaran/Target yang diinginkan
iii + ii + i Jangka Panjang (2011-2030) Melaksanakan dan memantau kesepakatan kerjasama hulu-hilir DAS Cidurian (Prov. Jabar dan Banten) dan DAS lainnya (antar kab./kota)
Kebijakan operasional
Lembaga/Instansi/Kelompok Masyarakat/Dunia Usaha Terkait
B P
C P
D P 13) Belum optimalnya kerjasama huluhilir dalam pelaksanaan konservasi DAS
P
P
P
P 14) Kurang terkendalinya penggunaan lahan bekas sudetan sungai
Terlindunginya lahan bekas sudetan sungai
Melaksanakan penyadaran masyarakat tentang fungsi lahan bekas sudetan sungai. Menertibkan dan mengembalikan fungsi lahan bekas sudetan sebagai bagian dari daerah milik sungai
Melaksanakan penyadaran masyarakat tentang fungsi lahan bekas sudetan sungai. Menertibkan dan mengembalikan fungsi lahan bekas sudetan sebagai bagian dari daerah milik sungai
Melaksanakan penyadaran masyarakat tentang fungsi lahan bekas sudetan sungai. Menertibkan dan mengembalikan fungsi lahan bekas sudetan sebagai bagian dari daerah milik sungai
Mengembalikan fungsi lahan bekas BBWS, Dinas PU/SDA, BPN, tk sudetan sebagai bagian dari daerah milik Prov/Kab/Kota, masyarakat sungai
P
P
P
P 15) Terjadinya kerusakan dasar dan alur sungai karena penambangan pasir dan kerikil
Terlindunginya dasar dan alur sungai terhadap kerusakan akibat penambangan pasir dan kerikil
Memberikan arahan lokasi yang sesuai untuk penambangan, serta kaji ulang dan pengaturan terhadap ijin penambangan, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan secara berkelanjutan, disertai penegakan hukum
Memberikan arahan lokasi yang sesuai untuk penambangan, serta kaji ulang dan pengaturan terhadap ijin penambangan, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan secara berkelanjutan, disertai penegakan hukum
Memberikan arahan lokasi yang sesuai Dinas Pertambangan/ ESDM, BLHD, untuk penambangan, serta kaji ulang dan Dinas PU/SDA Kab./Kota/Prov, BBWS pengaturan terhadap ijin penambangan, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan secara berkelanjutan, disertai penegakan hukum
P
P
P 16) Belum optimalnya perlindungan alur dan tebing sungai di sungai-sungai utama pada wilayah CidanauCiujung-Cidurian
Melaksanakan (2016-2020 = 25%, kumulatif = 35%) perlindungan alur dan tebing sungai di sungai-sungai utama pada wilayah Cidanau-Ciujung-Cidurian
Melaksanakan (2021-2030 = 65%, kumulatif = 100%) perlindungan alur dan tebing sungai di sungai-sungai utama pada wilayah Cidanau-Ciujung-Cidurian
Melaksanakan perlindungan alur dan tebing sungai yang optimal
BBWS, Dinas PU/SDA Prov/Kab/Kota, Kelompok Masyarakat
P
P
P 17) Terjadinya abrasi/ erosi muara dan pantai
Terwujudnya perlindungan yang optimal pada alur dan tebing sungai di sungai-sungai utama pada wilayah Cidanau-CiujungCidurian Terlindunginya kawasan muara dan pantai khususnya di 30 lokasi erosi pantai
Melakukan inventarisasi lokasi penambangan, memberikan arahan lokasi yang sesuai untuk penambangan, serta kaji ulang dan pengaturan terhadap ijin penambangan, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan secara berkelanjutan, disertai penegakan hukum Merencanakan (2011-2013 = 100%) dan melaksanakan (2014-2015 = 10%) perlindungan alur dan tebing sungai di sungaisungai utama pada wilayah Cidanau-CiujungCidurian Menyusun perencanaan dan melaksanakan pembangunan pengamanan muara dan erosi pantai (10%)
Melaksanakan pembangunan pengamanan muara dan erosi pantai (30%), kumulatif (40%)
Melaksanakan perencanaan pembangunan muara dan erosi pantai (60%), kumulatif (100%)
Melindungi muara dan pantai dengan struktur
Dinas PU/SDA Prov/Kab/Kota, BBWS, Kelompok Masyarakat
Terlaksananya konservasi DAS dg prinsip kerjasama hulu-hilir, antar Provinsi, antar Kab/Kota, antara swasta-masyarakat
Mengembangkan, melaksanakan dan memantau kerjasama hulu-hilir setiap DAS dalam pelaksanaan konservasi
Bappeda, Dinas Kehutanan, Perkebunan, PU/SDA, Prov/Kab/Kota terkait, BPDAS, BBWS, BBKSDA, Perum Perhutani, PT. BUMN-HL, Kelompok Masyarakat, Swasta
Catatan: P = Menandakan Upaya tersebut telah termasuk kedalam strategi A, B, C atau D
halaman
143
Tabel 4.1. Kebijakan Operasional Pengelolaan Pengelolaan Sumber Daya Air di WS 6 Ci (3 Ci) pada Skenario 1, 2, 3 dan 4 1
KONSERVASI 1
2
3
4
No. Aspek/Sub Aspek A 1.2
Sasaran/Target yang diinginkan
1) Belum optimalnya pembangunan dan pemeliharaan tampungan air (masih banyak air terbuang pada musim hujan) 2) Berkurangnya luas daerah resapan di bagian hulu dan tengah wilayah Cidanau-Ciujung-Cidurian
Bertambah dan terpeliharanya waduk, situ dan kolam retensi
Terlindunginya dan meningkatnya luas daerah resapan di bagian hulu dan tengah wilatyah CidanauCiujung-Cidurian
Melindungi dan meningkatkan luas daerah resapan di bagian hulu dan tengah di seluruh DAS secara berkelanjutan melalui kampanye penyadaran masyarakat, peraturan standar bangunan dan pengendalian IMB
Melindungi dan meningkatkan luas daerah resapan di bagian hulu dan tengah di seluruh DAS secara berkelanjutan melalui kampanye penyadaran masyarakat, peraturan standar bangunan dan pengendalian IMB
iii + ii + i Jangka Panjang (2011-2030) Membangun waduk, situ dan kolam retensi sesuai kebutuhan, melindungi yang sudah ada, serta melaksanakan pemeliharaannya Melindungi dan meningkatkan luas daerah resapan di bagian hulu dan tengah di seluruh DAS secara berkelanjutan melalui kampanye penyadaran masyarakat, peraturan standar bangunan dan pengendalian IMB
Melaksanakan sosialisasi pembuatan sumur resapan dan biopori kepada masyarakat (2011-2013) dan melaksanakan pembuatan biopori oleh masyarakat (2011-2015) = 20% area Mensosialisasikan peraturan tentang sempadan sumber air. Menetapkan dan mematok sempadan sumber air di sekitar mata air (jumlah 50%)
Melaksanakan pembuatan sumur resapan dan biopori kepada masyarakat (20162020) = 30% area, kumulatif 50% area
B P
C P
D P
P
P
P
P
P
P
P
3) Belum memasyarakatnya pembuatan sumur resapan dan biopori oleh seluruh masyarakat
Terlaksananya pembuatan sumur resapan dan biopori oleh seluruh masyarakat
P
P
P
P
4) Terjadinya kerusakan mata air di wilayah Cidanau-Ciujung-Cidurian
Terlindunginya mata air di wilayah Cidanau-CiujungCidurian secara berkelanjutan
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
6) Masih terjadinya alih fungsi situ menjadi pemukiman atau tempat usaha
Terlindunginya situ secara berkelanjutan
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
7) Kurangnya pemberdayaan masyarakat sekitar mata air dan situ berkaitan dengan pemeliharaan sumber air 8) Terjadinya pengambilan air tanah dalam yang melampaui batas dan pemantauan yang lemah, pada CAT Serang-Tangerang, berakibat terjadinya penurunan muka air tanah, muka tanah dan/ atau intrusi air laut 9) Masih rendahnya effisiensi pemakaian air oleh berbagai kepentingan
P
P
P
P
P
P
PENGAWETAN AIR
P
P
STRATEGI ii + i Jangka Menengah (2011-2020) Membangun waduk, situ dan kolam retensi sesuai kebutuhan, melindungi yang sudah ada, serta melaksanakan pemeliharaannya
Permasalahan Berdasarkan Analisis
5) Adanya kerusakan situ dan prasarananya
i Jangka Pendek (2011-2015) Membangun waduk, situ dan kolam retensi sesuai kebutuhan, melindungi yang sudah ada, serta melaksanakan pemeliharaannya
Kebijakan operasional
Lembaga/Instansi/Kelompok Masyarakat/Dunia Usaha Terkait
Menampung air hujan untuk mengurangi BBWS, Dinas PU/SDA Prov/Kab/Kota, aliran permukaan Balai PSDA, Kelompok Masyarakat
Menyadarkan masyarakat untuk meningkatkan fungsi daerah resapan dan mengendalikan IMB
Dinas Tata Ruang, Permukiman, PU/SDA , BLHD, Kehutanan Prov/Kab/Kota Terkait, BBWS, BPDAS, Kelompok Masyarakat
Melaksanakan pembuatan sumur resapan dan biopori kepada masyarakat (20212030) = 50 % area, kumulatif 100% area
Meningkatkan jumlah air yang meresap dan menurunkan angka pengaliran
Dinas Permukiman/Tata Kota, PU/SDA , BLHD Prov/Kab./Kota Terkait, BBWS, Kelompok Masyarakat
Mengawasi dan memelihara sempadan sumber air di sekitar mata air
Melindungi keberadaan lingkungan sumber air dengan memasang patok batas sempadan yang jelas
BBWS, Balai PSDA, Dinas PU/SDA Prov/Kab/Kota, Kelompok Masyarakat
Melaksanakan inventarisasi kerusakan mata air. Merehabilitasi dan OP mata air (25%)
Menetapkan dan mematok sempadan sumber air di sekitar mata air (jumlah 50%, kumulatif 100%). Mengawasi dan memelihara sempadan sumber air di sekitar mata air Melaksanakan rehabilitasi dan OP mata air (25%), kumulatif (50%)
Melaksanakan rehabilitasi dan OP mata air (50%), kumulatif (100%)
Melakukan perbaikan dan pemeliharaan BBWS, Balai PSDA, Dinas PU/SDA mata air secara berkelanjutan Prov/Kab/Kota, Kelompok Masyarakat
Terlindunginya situ di wilayah Cidanau-Ciujung-Cidurian secara berkelanjutan
Mensosialisasikan peraturan tentang sempadan situ. Menetapkan dan mematok sempadan situ (jumlah 50%)
Menetapkan dan mematok sempadan situ (jumlah 50%, kumulatif 100%). Mengawasi dan memelihara sempadan situ
Mengawasi dan memelihara sempadan situ
Melindungi keberadaan lingkungan situ dengan memasang patok batas sempadan secara jelas
BBWS, Balai PSDA, Dinas PU/SDA Prov/Kab/Kota, Kelompok Masyarakat
Terlaksananya rehabilitasi situ, untuk mengembalikan kapasitas dan fungsinya sesuai rencana
Menginventarisasi kerusakan situ dan prasarananya. Melaksanakan rehabilitasi situ melalui perencanaan partisipatif masyarakat setempat, pada Wilayah Cidanau-CiujungCidurian (15%) Menyusun Perda tentang perlindungan dan fungsi situ serta mensosialisasikannya
Melaksanakan rehabilitasi situ melalui perencanaan partisipatif masyarakat setempat, pada Wilayah Cidanau-CiujungCidurian (25%), kumulatif (40%)
Melaksanakan rehabilitasi situ melalui perencanaan partisipatif masyarakat setempat, pada Wilayah Cidanau-CiujungCidurian (60%), kumulatif (100%)
Melindungi dan memulihkan kapasitas dan fungsi situ di Wilayah CidanauCiujung-Cidurian
BBWS, Dinas PU/SDA Prov./Kab/Kota, Kelompok Masyarakat
Menerapkan Perda tentang perlindungan dan fungsi situ
Menerapkan, mengawasi dan menindak bagi pelanggar Perda tentang perlindungan dan fungsi situ
Dinas PU/SDA, DPRD, BPN Prov/Kab/Kota, Satpol PP, Polri, Developer, Kelompok Masyarakat
Terwujudnya pemberdayaan masyarakat sekitar mata air dan situ, untuk ikut memelihara sumber air Terlaksananya pengendalian pengambilan air tanah
Melaksanakan pemberdayaan masyarakat di sekitar mata air dan situ (jumlah 25%)
Melaksanakan pemberdayaan masyarakat di sekitar mata air dan situ (jumlah 25%, kumulatif 50%)
Melaksanakan pemberdayaan masyarakat di sekitar mata air dan situ (jumlah 50%, kumulatif (100%)
Melaksanakan pengendalian dan pemantauan pengambilan air tanah, serta menindak pengambilan yang melampaui ijin atau tidak berijin, disertai penyediaan kebutuhan air permukaan secara berkelanjutan
Melaksanakan pengendalian dan pemantauan pengambilan air tanah, serta menindak pengambilan yang melampaui ijin atau tidak berijin, disertai penyediaan kebutuhan air permukaan secara berkelanjutan
Melaksanakan pengendalian dan pemantauan pengambilan air tanah, serta menindak pengambilan yang melampaui ijin atau tidak berijin, disertai penyediaan kebutuhan air permukaan secara berkelanjutan
Menyusun Perda, mensosialisasikan, menegakkan dan menindak bagi pelanggar Perda tentang perlindungan dan fungsi situ Melakukan pemberdayaan masyarakat di sekitar mata air dan situ untuk ikut berperan melindungi lingkungan sumber air Melaksanakan pemantauan dan penertiban pengambilan air tanah, disertai penyediaan kebutuhan air permukaan, secara berkelanjutan
Tercapainya efisiensi pemakaian air irigasi
lihat (5.5) Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Masyarakat dan Swasta, butir 3
Tercapainya efisiensi pemakaian air rumah tangga dan industri Berkurangnya kebocoran distribusi air minum
lihat (5.5) Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Masyarakat dan Swasta, butir 3 Mengganti pipa-pipa distribusi air minum yang lama, mensosialisasikan, mengawasi dan menindak terhadap pencurian air serta menerapkan hemat air
Mengganti pipa-pipa distribusi air minum yang lama, mensosialisasikan, mengawasi dan menindak terhadap pencurian air serta menerapkan hemat air
Melaksanakan efisiensi dan hemat air keperluan rumah tangga dan industri
PDAM, Badan Regulator, Dinas PU/CK/SDA Kab/Kota, Kelompok Masyarakat
Mengganti pipa-pipa distribusi air minum yang lama, mensosialisasikan, mengawasi dan menindak terhadap pencurian air serta menerapkan hemat air
Dinas PU/SDA, Kehutanan Prov/Kab/Kota terkait, BPDAS, BBWS, BBKSDA, Perum Perhutani, PT. BUMN-HL, Kelompok Masyarakat Dinas ESDM/Pertambangan, PU/CK/SDA, BLHD, PDAM, Badan Regulator, BBWS, Kelompok Masyarakat
Catatan: P = Menandakan Upaya tersebut telah termasuk kedalam strategi A, B, C atau D
halaman
144
Tabel 4.1. Kebijakan Operasional Pengelolaan Pengelolaan Sumber Daya Air di WS 6 Ci (3 Ci) pada Skenario 1, 2, 3 dan 4 1
KONSERVASI
1 No. 1.3
2
3
4
Aspek/Sub Aspek PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN
A P
B P
C P
D P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
Sasaran/Target yang diinginkan
1) Menurunnya kualitas air dibandingkan dengan standar baku/ kelas peruntukan sungai (tercemar ringan sampai sedang)
Peningkatan kualitas air sungai, situ dan waduk (min. Kelas II menurut PP no 82/2001)
i Jangka Pendek (2011-2015) Melaksanakan program kali bersih secara terpadu (Prokasih, Superkasih) dan program penilaian kinerja perusahaan (Proper), secara rutin Merencanakan dan mengalokasi air penggelontoran melalui kesepakatan dalam TKPsumber daya air, serta melaksanakan penggelontoran sungai Mendorong terbitnya penetapan kelas air sungai dan waduk oleh Gubernur
STRATEGI ii + i Jangka Menengah (2011-2020) Melakukan pemantauan, evaluasi melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggar yang melakukan pencemaran Melaksanakan alokasi air penggelontoran sungai
iii + ii + i Jangka Panjang (2011-2030) Melakukan pemantauan, evaluasi melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggar yang melakukan pencemaran Melaksanakan alokasi air penggelontoran sungai
Kebijakan operasional
Lembaga/Instansi/Kelompok Masyarakat/Dunia Usaha Terkait
Meningkatkan kualitas air sungai sesuai atau lebih baik dari standar baku mutu
Dinas Kebersihan, BLHD, Dinas PU, BBWS, Dinas Perindustrian, Kelompok Masyarakat
Mengalokasikan air untuk penggelontoran sungai
BBWS, Dinas PU/SDA, Balai PSDA, TKPSDA, Kelompok Masyarakat
Menegakkan peraturan tentang kelas air sungai dan waduk
* Menegakkan peraturan tentang kelas air sungai dan waduk
Melaksanakan monitoring kualitas air, terutama terhadap limbah industri secara rutin. serta menegakkan peraturan.
Melaksanakan monitoring kualitas air, terutama terhadap limbah industri secara rutin, serta menegakkan peraturan.
Melaksanakan monitoring kualitas air, terutama terhadap limbah industri secara rutin, serta menegakkan peraturan
Melaksanakan peningkatan sistim monitoring kualitas air sungai
P
Merencanakan sistem monitoring kualitas air real time
Membangun dan mengoperasikan sistem monitoring kualitas air real time
Mengoperasikan sistem monitoring kualitas air real time
P
P
Meningkatkan SDM petugas monitoring, pengawas dan penegak hukum (PPNS) melalui fasilitasi training tentang pengelolaan lingkungan (khususnya kualitas air)
P
P
P
Meningkatkan SDM petugas monitoring, pengawas dan penegak hukum (PPNS) melalui fasilitasi training tentang pengelolaan lingkungan (khususnya kualitas air) Melaksanakan sosialisasi peraturan tentang syarat kualitas air limbah (terutama logam berat), dan kewajiban penggunaan IPAL industri, serta mendorong pembangunan IPAL
Meningkatkan SDM petugas monitoring, pengawas dan penegak hukum (PPNS) melalui fasilitasi training tentang pengelolaan lingkungan (khususnya kualitas air) Melaksanakan sosialisasi peraturan tentang syarat kualitas air limbah (terutama logam berat), dan kewajiban penggunaan IPAL industri, serta mendorong pembangunan IPAL
Membangun dan mengoperasikan sistem BBWS, BLHD, Dinas PU/SDA, monitoring kualitas air real time Perindustrian Prov/ Kab/Kota, Kelompok Masyarakat Meningkatkan SDM petugas terkait BBWS, BLHD, Dinas PU/SDA, pengelolaan lingkungan (khususnya Perindustrian Prov/ Kab/Kota, Kelompok kualitas air) Masyarakat
P
P
P
Memberikan teguran dan penindakan (penegakan hukum) bagi industri yang membuang limbah tidak melalui IPAL
Memberikan teguran dan penindakan (penegakan hukum) bagi industri yang membuang limbah tidak melalui IPAL
Memberikan teguran dan penindakan (penegakan hukum) bagi industri yang membuang limbah tidak melalui IPAL
P
P
Menyusun perencanaan pembangunan IPAL industri terpadu pada kawasan industri, beserta penyiapan organisasi pengelolanya
Membangun IPAL industri terpadu pada kawasan industri, dan mengoperasikannya
Mengembangkan IPAL industri terpadu pada kawasan industri, dan mengoperasikannya
P
P
P
Melaksanakan evaluasi Perda terkait dengan limbah industri dan lingkungan, bila perlu memperbaharui Perda mengacu pada peraturan pemerintah terbaru.
Melaksanakan evaluasi Perda terkait dengan limbah industri dan lingkungan, bila perlu memperbaharui Perda mengacu pada peraturan pemerintah terbaru.
Melaksanakan evaluasi Perda terkait dengan limbah industri dan lingkungan, bila perlu memperbaharui Perda mengacu pada peraturan pemerintah terbaru.
P
P
P
Melaksanakan identifikasi, penyusunan, updating data base: lokasi dan jenis industri, potensi pencemar, IPAL, serta pemetaan lokasi dan jenis industri di wilayah 3 Ci
Melaksanakan updating data base lokasi dan jenis industri, potensi pencemar, IPAL, serta updating peta lokasi dan jenis industri di wilayah 3 Ci
Melaksanakan updating data base lokasi dan jenis industri, potensi pencemar, IPAL, serta updating peta lokasi dan jenis industri di wilayah 3 Ci
P
P
Merencanakan dan membangun saluran pembuangan air limbah perkotaan terpisah dari saluran drainasi, secara bertahap (5% area kota), terutama pada kawasan pengembangan perumahan atau perkotaan baru
Merencanakan dan membangun saluran pembuangan air limbah perkotaan terpisah dari saluran drainasi, secara bertahap (10% area kota, kumulatif 15%), terutama pada kawasan pengembangan perumahan atau perkotaan baru
Melaksanakan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat thd penggunaan pengolahan limbah cair individu, perdesaan & komunal (terutama daerah berpenduduk padat & sekitar sumber air);
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
Permasalahan Berdasarkan Analisis
2) Belum opmimalnya pengelolaan limbah industri
3) Limbah cair domestik dan perkotaan belum diolah sebagaimana mestinya
4) Masih adanya bahaya dari sisa penggunaan pupuk dan obat-obatan pertanian
Terwujudnya pengendalian pencemaran dari limbah industri
Terwujudnya pengendalian pencemaran dari limbah cair domestik dan perkotaan;
Terwujudnya pengendalian limbah pertanian;
Melaksanakan sosialisasi peraturan tentang syarat kualitas air limbah (terutama logam berat), dan kewajiban penggunaan IPAL industri, serta mendorong pembangunan IPAL
Melaksanakan sosialisasi penggunaan pestisida dan pupuk secara benar dan sesuai anjuran Melaksanakan monitoring kandungan pestisida dan pupuk di saluran irigasi, sungai, situ dan waduk.
5) Limbah peternakan belum diolah sebagaimana mestinya
Terwujudnya pengendalian limbah peternakan;
Melaksanakan sosialisasi pemanfaatan limbah peternakan (untuk pupuk organik, biogas), disertai percontohan dan pemberdayaan peternak Melaksanakan sosialisasi penggunaan IPAL peternakan, disertai pembangunan IPAL percontohan dan pemberdayaan peternak
Menetapkan kelas air sungai dan waduk BLHD, BBWS, Bappeda, Dinas Perindustrian, PU/SDA tk Prov/kab/kota, TKPSDA, Kelompok Masyarakat BBWS, BLHD, Dinas PU/SDA, Perindustrian, Bappeda Prov/ Kab/Kota, Kelompok Masyarakat
Memasyarakatkan Perda tentang pengolahan limbah industri dan kualitas limbah yang dapat dibuang ke perairan umum, terutama berkaitan logam berat, secara berkelanjutan
BPHD, Dinas Perindustrian, PU/SDA Prov/kab/kota, BBWS, Kelompok Masyarakat
Melaksanakan pengawasan ketat kualitas limbah industri sesuai baku mutu limbah cair (terutama logam berat) disertai penegakan hukum bagi pelanggar; Membangun IPAL industri terpadu pada kawasan industri, dan mengoperasikannya
BLHD, Dinas Perindustrian, PU/SDA Prov/kab/kota, Kepolisian, PPNS, BBWS, Kelompok Masyarakat
Melaksanakan evaluasi Perda terkait dengan limbah industri dan lingkungan, bila perlu memperbaharui Perda mengacu pada peraturan pemerintah terbaru. Menyusun data base industri, serta terintegrasi dalam sistim informasi kualitas air
BLHD, Dinas Perindustrian, Bappeda PU/SDA Prov/kab/kota, BBWS, Kelompok Masyarakat
Merencanakan dan membangun saluran pembuangan air limbah perkotaan terpisah dari saluran drainasi, secara bertahap (35% area kota, kumulatif 50%), terutama pada kawasan pengembangan perumahan atau perkotaan baru
Merencanakan dan membangun sistem sanitasi perkotaan dengan memisahkan saluran pembuangan air limbah perkotaan dari saluran drainasi kota, secara bertahap
Dinas PU/CK, BLHD Prov/Kab/Kota, BBWS, Kelompok Masyarakat
Melaksanakan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat thd penggunaan pengolahan limbah cair individu, perdesaan & komunal (terutama daerah berpenduduk padat & sekitar sumber air); Melaksanakan sosialisasi penggunaan pestisida dan pupuk secara benar dan sesuai anjuran, serta monitoring kepatuhan petani di lapangan Melaksanakan monitoring kandungan pestisida dan pupuk di saluran irigasi, sungai, situ dan waduk.
Melaksanakan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat thd penggunaan pengolahan limbah cair individu, perdesaan & komunal (terutama daerah berpenduduk padat & sekitar sumber air); Melaksanakan sosialisasi penggunaan pestisida dan pupuk secara benar dan sesuai anjuran, serta monitoring kepatuhan petani di lapangan Melaksanakan monitoring kandungan pestisida dan pupuk di saluran irigasi, sungai, situ dan waduk.
Melaksanakan pemberdayaan BLHD, Dinas Kebersihan, Dinas masyarakat thd penggunaan pengolahan Kesehatan, Dinas PU/PSDA, Bappeda limbah cair rumah tangga Prov/kab/kota, Kelompok Masyarakat
Melaksanakan pemanfaatan limbah ternak (pupuk organik, biogas), disertai percontohan dan pemberdayaan petani
Melaksanakan pemanfaatan limbah ternak (pupuk organik, biogas), disertai percontohan dan pemberdayaan petani
Melaksanakan pembangunan IPAL peternakan dan pemberdayaan peternak
Melaksanakan pembangunan IPAL peternakan dan pemberdayaan peternak
Swasta, BLHD, Dinas Perindustrian, Dinas PU Prov/kab/kota, BBWS, Kelompok Masyarakat
Dinas PU/SDA, BBWS, BLHD, Dinas Perindustrian, Bappeda, instansi terkait di Prov/Kab/kota, Kelompok Masyarakat
Melaksanakan penyadaran masyarakat tani tentang penggunaan pestisida dan pupuk sesuai anjuran
BLHD, Dinas Pertanian, Dinas PU/SDA Prov/Kab/Kota, Kelompok Masyarakat
Melaksanakan monitoring kualitas air saluran irigasi, sungai, situ dan waduk, terhadap sisa/ limbah pestisida dan pupuk Melaksanakan pemanfaatan limbah ternak;
BLHD, BBWS, Dinas PU/SDA Prov/kab/kota, Kelompok Masyarakat
Dinas Peternakan, BLHD, Dinas PU/SDA Prov/Kab/Kota, BBWS, Kelompok Masyarakat, swasta
Melaksanakan pembangunan IPAL peternakan
Catatan: P = Menandakan Upaya tersebut telah termasuk kedalam strategi A, B, C atau D halaman
145
Tabel 4.1. Kebijakan Operasional Pengelolaan Pengelolaan Sumber Daya Air di WS 6 Ci ( 3 Ci) pada Skenario 1, 2, 3 dan 4 1
KONSERVASI
1
2
3
4
No. Aspek/Sub Aspek
Permasalahan Berdasarkan Analisis A P
P
B P
C P
D P
P
P
P
P
P
P
P
P
6) Pengelolaan limbah/sampah belum optimal
Sasaran/Target yang diinginkan Terwujudnya pengelolaan limbah sampah
i Jangka Pendek (2011-2015) Meningkatkan layanan pengambilan sampah perkotaan dan perdesaan dan penambahan tempat pembuangan sampah sementara maupun pembuangan akhir. Melaksanakan pengelolaan sampah perkotaan dan pedesaan secara terpadu melalui sistem 3R (reduce, reuse, recycle), dan berkelanjutan Memperkenalkan, sosialisasi dan percontohan pengelolaan sampah melalui sistem daur ulang dan bank sampah oleh Pemda Melaksanakan sosialisasi pelarangan membuang sampah ke sungai/ badan air lainnya disertai tindakan hukum bagi pelanggarnya.
STRATEGI ii + i Jangka Menengah (2011-2020) Meningkatkan layanan pengambilan sampah perkotaan dan perdesaan dan penambahan tempat pembuangan sampah sementara maupun pembuangan akhir. Melaksanakan pengelolaan sampah perkotaan dan pedesaan secara terpadu melalui sistem 3R (reduce, reuse, recycle), dan berkelanjutan Mengembangkan pengelolaan sampah melalui sistem daur ulang dan bank sampah oleh swasta dan masyarakat, dengan menerapkan insentif Melaksanakan sosialisasi pelarangan membuang sampah ke sungai/ badan air lainnya disertai tindakan hukum bagi pelanggarnya.
iii + ii + i Jangka Panjang (2011-2030) Meningkatkan layanan pengambilan sampah perkotaan dan perdesaan dan penambahan tempat pembuangan sampah sementara maupun pembuangan akhir. Melaksanakan pengelolaan sampah perkotaan dan pedesaan secara terpadu melalui sistem 3R (reduce, reuse, recycle), dan berkelanjutan Mengembangkan pengelolaan sampah melalui sistem daur ulang dan bank sampah oleh swasta dan masyarakat Melaksanakan sosialisasi pelarangan membuang sampah ke sungai/ badan air lainnya disertai tindakan hukum bagi pelanggarnya.
Kebijakan operasional
Lembaga/Instansi/Kelompok Masyarakat/Dunia Usaha Terkait
Merencanakan dan melaksanakan pengelolaan sampah perkotaan dan pedesaan secara terpadu dan berkelanjutan
Bappeda, Dinas Kebersihan, Dinas PU/CK kab/kota, BLHD, Kelompok Masyarakat
Melaksanakan pengelolaan sampah melalui sistem 3R (reduce, reuse, recycle)
Bappeda, Dinas Kebersihan, PU/CK, BLHDkab/kota, Kelompok Masyarakat
Mengembangkan pengelolaan sampah melalui sistem bank sampah oleh swasta dan masyarakat, dengan menerapkan insentif pada tahap awal Melarang membuang sampah ke sungai/ badan air lainnya.
Bappeda, Dinas Kebersihan, PU/CK, BLHD kab/kota, Kelompok Masyarakat, swasta Dinas Kebersihan, Dinas PU/CK/SDA, BLHD kab/kota, BBWS, Kelompok Masyarakat
Catatan: P = Menandakan Upaya tersebut telah termasuk kedalam strategi A, B, C atau D
halaman
146
Tabel 4.1. Kebijakan Operasional Pengelolaan Pengelolaan Sumber Daya Air di WS 6 Ci ( 3 Ci) pada Skenario 1, 2, 3 dan 4 2
PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR 1
No.
Aspek/Sub Aspek
2.1
PENATAGUNAAN SUMBER DAYA AIR
2.2
PENYEDIAAN SUMBER DAYA AIR
2
3
4 Permasalahan Berdasarkan Analisis
A P
B P
C P
D P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
Sasaran/Target yang diinginkan
1) Belum adanya peraturan peruntukan air pada sumber air pada ruas/ lokasi tertentu
Terbitnya Pergub peruntukan air pada sumber air pada ruas/ lokasi tertentu, termasuk penetapan kelas air sungai
P
2) Belum adanya zona pemanfaatan sumber air yg memperhatikan berbagai macam pemanfaatan
P
P
1) Adanya kekurangan air untuk kebutuhan irigasi dan RKI, karena kurangnya tampungan air/ waduk
P
P
Terbitnya penetapan zona pemanfaatan sumber air dan terintegrasinya pada peta RTRW Prov. Banten Tercukupinya kebutuhan air irgasi desa dan air rumahtangga pedesaan Meningkatnya efisiensi penggunaan air RKI utk mengurangi kebutuhan air Mengurangi pencurian air atau pemborosan air RKI dan irigasi
P
P
Terlaksananya penyediaan lahan untuk program pembangunan waduk, saluran pembawa, dan prasarana sumber daya air lainnya melalui pembebasan lahan yang adil dan menguntungkan masyarakat yang terkena dampak Terbangunnya waduk dan tampungan air untuk penyediaan air irigasi, air baku RKI termasuk suplai air baku ke ibukota Jakarta
i Jangka Pendek (2011-2015) Menyusun, merumuskan Pergub melalui Dewan sumber daya air prov. dan mensosialisasikan peruntukan air dari sumber air (termasuk klas air sungai), secara berkelanjutan Menetapkan zona pemanfaatan sumber air dan memadukan pada peta RTRW Prov dan Kabupaten /Kota Membangun kolam-kolam tampungan air setempat sesuai kebutuhan
STRATEGI ii + i Jangka Menengah (2011-2020) Mengkaji ulang dan merumuskan kembali, Pergub peruntukan air dari sumber air (termasuk klas air sungai), melalui Dewan sumber daya air. Menerapkan Pergub
iii + ii + i Jangka Panjang (2011-2030) Mengkaji ulang dan merumuskan kembali Pergub peruntukan air dari sumber air (termasuk klas air sungai), melalui Dewan sumber daya air. Menerapkan Pergub
Menyusun, merumuskan, menetapkan, mensosialisasikan dan menerapkan Pergub peruntukan air dari sumber air termasuk klas air sungai
Mengkaji ulang dan menetapkan kembali zona pemanfaatan air dan memadukan pada peta RTRW Prov dan kab/Kota
Memantau pelaksanaan zona pemanfaatan air dan melakukan revisi jika diperlukan
Mengkaji menetapkan zona pemanfaatan Dinas Tata Ruang, Tata Kota, PU/SDA air dan memadukan pada peta RTRW Prov, BBWS, Kelompok masyarakat Prov, kab/kota
Membangun kolam-kolam tampungan air setempat sesuai kebutuhan
Membangun kolam-kolam tampungan air setempat sesuai kebutuhan
Memanfaatkan panen air hujan/ tampungan lokal untuk kebutuhan setempat
Dinas PU/SDA/CK Prov/Kab/Kota, BBWS, Kelompok Masyarakat
Melaksanakan kampanye dan edukasi Hak Guna Air. Melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran pengambilan air
Melaksanakan kampanye dan edukasi Hak Guna Air. Melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran pengambilan air
Mengendalikan pengambilan air pernukaan untuk RKI sesuai SIPA, dan air irigasi sesuia kebutuhan, serta melaksanakan penegakan hukum bagi pelanggarnya Melaksanakan pembebasan lahan untuk keperluan program pembangunan melalui resttlement dan ganti rugi kepada masyarakat terdampak, secara adil dan dapat bermanfaat untuk penghidupan selanjutnya
BBWS, Dinas Perindustrian, Dinas PU/SDA Prov Jabar,Kepolisian, P3A, Kelompok Masyarakat
Melaksanakan kampanye dan edukasi Hak Guna Air. Melaksanakan pengawasan pengambilan air baku RKI dan irigasi
Mengkaji kembali kebijakan Resettlement (dan ganti rugi, dalam rangka pembebasan lahan sesuai dengan kondisi masyarakat dan lingkungan setempat. Menerapkan hasil kajian untuk pembebasan lahan selanjutnya
---
---
Melaksanakan konstruksi bendungan Karian (2014-2017), melaksanakan perencanaan detail, pembebasan lahan untuk Saluran Pembawa Karian Serpong Conveyance System (2013-2014), membangun KSCS tahap I dan WTP (2015-2017)
Melanjutkan pembangunan Bendungan Karian dan KSCS. Mengoperasikan Bendungan Karian (2018): air baku ke Tangerang & Jakarta 9,1 m3/det melalui KSCS, serta air baku dan irigasi ke Serang 5,5 m3/det melalui S.Ciberang
Melaksanakan Operasi dan Pemeliharaan Bendungan Karian, serta saluran pembawa KSCS
P
P
P
P
P
Melaksanakan pembebasan lahan lokasi genangan waduk Sindang Heula (2015-2016)
Melaksanakan konstruksi bendungan Sindang Heula, saluran pembawa dan WTP (2018-2021)
Mengoperasikan Bendungan Sindang Heula (2022): air baku Serang 0,8 m3/det, serta air irigasi Cibanten 0,8 m3/det
P
P
Melaksanakan studi kelayakan Bendungan Pasirkopo (2015).
Menyusun perencanaan detail Bendungan Pasirkopo (2016-2017), dan pembebasan lahan (2019-2020)
P
P
P
Menyusun studi kelayakan dan perencanaan detail Long Storage Ciujung Lama (20132015)
Melaksanakan konstruksi termasuk WTP (2016-2017) dan mengoperasikan Long Storage Ciujung Lama (2018)
Melaksanakan konstruksi (2021-2024) dan mengoperasikan Bendungan Pasirkopo (2025), manfaat air irigasi dan air baku 7 m3/det Mengoperasikan Long Storage Ciujung Lama
P
P
P
P
Menyusun perencanaan detail Bendung Karet Citawing (2013), serta melaksanakan pembangunannya (2015-2017)
Melaksanakan pembangunan Bendung Karet Citawing termasuk WTP (20152017). Mengoperasikan (2018)
Mengoperasikan Bendung Karet Citawing
P
P
P
P
Menyusun perencanaan detail peningkatan Bendungan Krenceng, Stasiun Pompa Cidanau (2011-2013). Melaksanakan konstruksi peningkatan Bendungan Krenceng dan Sta.Pompa (2014-2015)
Mengoperasikan Bendungan Krenceng, Stasiun Pompa Cidanau dan pipa pembawa, secara berkelanjutan
Mengoperasikan Bendungan Krenceng, Stasiun Pompa Cidanau dan pipa pembawa, secara berkelanjutan
P
P
Menyusun studi kelayakan Bendungan Cidanau (2013-2014), dan Perencanaan Detail (2015)
Menyusun perencanaan detail Bendungan Cidanau, dan pembebasan lahan (20162018), serta konstruksi Bendungan Cidanau (2019)
Melanjutkan pelaksanaan konstruksi, dan mengoperasikan Bendungan Cidanau (2022). Direncanakan tambahan debit 2 m3/det (total menjadi 4 m3/det) ke waduk Krenceng Menyusun perencanaan detail Bendungan Tanjung atau Cilawang, dan pembebasan lahan (2021-2025). Melaksanakan pembangunan Bendungan Tanjung atau Cilawang (2026-2030), manfaat 7 m3/det air irigasi dan air baku RKI
P
P
P
P
P
P
P
Lembaga/Instansi/Kelompok Masyarakat/Dunia Usaha Terkait Dinas PU/SDA, Bappeda, BBWS, Dewan SDA prov, Kelompok Masyarakat
lihat (5.5) Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Masyarakat dan Swasta, butir 3
P
P
Kebijakan operasional
Melaksanakan studi kelayakan Bendungan Tanjung dan Cilawang (2018-2020)
Pemda, Bappeda, Dinas Sosial, Pertanian/ Perkebunan, PU/SDA, BPN Prov, Kab/Kota, Kemdagri, Ditjen SDA, BBWS, Kelompok Masyarakat
Menyimpan air pada waduk-waduk dan BBWS, Dinas PU/SDA Prov, kab./kota, long storage untuk memenuhi penyedian Ditjen SDA, Kelompok Masyarakat air irigasi dan RKI wilayah 3 Ci, termasuk untuk pengembangan Pelabuhan Bojonegara dan suplai air baku ke ibukota Jakarta
Menyimpan air pada waduk-waduk untuk PT.KTI, BBWS, Kelompok Masyarakat memenuhi penyedian air RKI kota dan kawasan industri Cilegon
BBWS, Dinas PU/SDA Prov, kab./kota, PT.KTI, Ditjen SDA, Kelompok Masyarakat
2) Antisipasi peningkatan jumlah penduduk, serta kegiatan industri dan ekonomi berkaitan dengan rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda penghubung antara P.Jawa dan P.Sumatera
Terlaksananya penyediaan air irigasi dan air baku RKI, mendukung pemenuhan kebutuhan air sesuai pertumbuhan jumlah penduduk, kegiatan industri dan kegiatan ekonomi yang tinggi
3) Perlu tambahan penyediaan pasokan air baku ke Jakarta dari arah barat. Saat ini terdapat air bersih 3 m3/det dari S.Cisadane ke Jakarta 4) Keterbatasan layanan PDAM Kab./Kota
Penyediaan tambahan suplai air baku/ air bersih ke Jakarta
Melaksanakan pembangunan Karian Serpong Conveyance System (KSCS) tahap I, serta Water Treatment Plan, debit rencana air bersih ke Jakarta 3,2 m3/det
Mengoperasikan KSCS tahap I setelah bendungan Karian terbangun, debit 3,2 m3/det ke Jakarta
Merencanakan dan membangun KSCS tahap II setelah bendungan Pasirkopo/ Tanjung/ Cilawang terbangun
Menyediakan pasokan air ibukota Jakarta dengan membangun wadukwaduk di S.Ciujung dan S.Cidurian
Meningkatnya cakupan layanan PAM Kab./Kota sesuai target MDG's
Meningkatkan cakupan layanan PAM dengan menambah sambungan rumah tangga menjadi (50% jml penduduk)
Meningkatkan cakupan layanan PAM dengan menambah sambungan rumah tangga menjadi (60% jml penduduk)
Meningkatkan cakupan layanan PAM dengan menambah sambungan rumah tangga menjadi (70% jml penduduk)
Meningkatkan jumlah sambungan rumah PDAM Prov/Kab/Kota, Dinas PU/CK tangga mencapai 70% jml penduduk Kab.Kota, Kelompok Masyarakat
---
Menyediakan air irigasi dan air baku RKI BBWS, Dinas PU/SDA Prov, kab./kota, untuk mengimbangi pertumbuhan jumlah PT.KTI, Ditjen SDA, Kelompok Masyarakat penduduk, kegiatan industri dan kegiatan ekonomi yang tinggi berkaitan dengan rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda, serta mendukung kebutuhan air baku Jakarta Barat BBWS, Dinas PU/SDA Prov DKI Jkt, Banten, Kelompok Masyarakat
Catatan: P = Menandakan Upaya tersebut telah termasuk kedalam strategi A, B, C atau D
halaman
147
Tabel 4.1. Kebijakan Operasional Pengelolaan Pengelolaan Sumber Daya Air di WS 6 Ci (3 Ci) pada Skenario 1, 2, 3 dan 4 2
PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR
1 No. 2.3
2
3
4
Aspek/Sub Aspek PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR
Permasalahan Berdasarkan Analisis A P
B P
C P
D P
P
P
P
P
1) Terganggunya fungsi irigasi karena adanya pengambilan air baku RKI di saluran induk irigasi Pamarayan Barat & Timur, Cidurian, sehingga terjadi konflik 2) Kerusakan prasarana jaringan irigasi mengakibatkan tidak efektif dan tidak efisiennya distribusi air irigasi
Sasaran/Target yang diinginkan Terwujudnya harmonisasi penggunaan air irigasi dan air baku di saluaran Induk Pamarayan Barat dan Timur, Cidurian Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Pusat di wilayah 6 Ci, 31.592 ha (DI.Cidurian, DI.Ciujung), terutama yang rusak berat
i Jangka Pendek (2011-2015) Mereview dan menyepakati alokasi air melalui Komisi Irigasi, serta melaksanakan alokasi air pada Saluran Induk Pamarayan Barat dan Timur, Cidurian, sesuai kesepakatan
STRATEGI ii + i Jangka Menengah (2011-2020) Melaksanakan alokasi air pada Saluran Induk Pamarayan Barat dan Timur, Cidurian, sesuai kesepakatan
iii + ii + i Jangka Panjang (2011-2030) Melaksanakan pemisahan saluran pembawa air baku dari saluran induk irigasi Pamarayan Barat, Timur, dan Cidurian
Kebijakan operasional Melaksanakan alokasi air baku RKI dan air irigasi sesuai kebutuhan, untuk jangka panjang melakukan pemisahan fungsi saluran Irigasi dan saluran air baku RKI
Melaksanakan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi (DI Cidurian, DI Ciujung), serta menambah bangunan/ alat pengukur debit, seluas 30% area
Melaksanakan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi (DI Cidurian, DI.Ciujung), serta menambah bangunan/ alat pengukur debit, seluas 30% area, kumulatif 60%
Melaksanakan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi (DI Cidurian, DI.Ciujung), serta menambah bangunan/ alat pengukur debit, seluas 40% area, kumulatif 100%
Melaksanakan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi mencapai 100%
Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi dan Kab/Kota, terutama irigasi teknis dan semi teknis
Melaksanakan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan Provinsi, Kab/Kota, seluas 30% area
Melaksanakan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan Provinsi, Kab/Kota, seluas 30% area. Kumulatif 60%
Melaksanakan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan Provinsi, Kab/Kota, seluas 40% area. Kumulatif 100%
Mendukung pengembangan irigasi Prov.Banten bagian selatan, dengan melaksanakan rehabilitasi dan peningkatan DI kewenangan Pusat 9.711 ha (DI.Ciliman dan DI.Cibaliung)
Melaksanakan rehabilitasi dan peningkatan DI kewenangan Pusat (DI.Ciliman dan DI.Cibaliung), seluas 30% area
Melaksanakan rehabilitasi dan peningkatan DI kewenangan Pusat (DI.Ciliman dan DI.Cibaliung), seluas 30% area, kumulatif 60%
Melaksanakan rehabilitasi dan peningkatan DI kewenangan Pusat (DI.Ciliman dan DI.Cibaliung), seluas 40% area, kumulatif 100%
Terlaksananya OP prasarana sungai sesuai standar
Melaksanaan OP prasarana sungai (Tingkat Pelayanan 50%)
Melaksanaan OP prasarana sungai (Tingkat Pelayanan 75%)
Melaksanaan OP prasarana sungai (Tingkat Pelayanan 100%)
Melaksanaan OP prasarana sungai untuk mempertahahan tingkat layanan
Melaksanakan (50%) OP waduk/situ oleh BBWS/Dinas PU/swasta sesuai kewenangannya lihat (5.5) Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Masyarakat dan Swasta, butir 3
Melaksanakan (50%) OP waduk/situ oleh BBWS/Dinas PU/swasta sesuai kewenangannya, kumulatif (100%)
Melaksanakan OP waduk/situ oleh BBWS/Dinas PU/swasta sesuai kewenangannya secara berkelanjutan
Penganggaran OP sesuai kebutuhan nyata pengelolaan situ-situ, baik secara swakelola maupun kontraktual
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
Melaksanakan OP Waduk/Situ sesuai kebutuhan
P
P
P
Meningkatnya efisiensi air irigasi
P
P
P
4) Belum adanya SOP tampungan/ situ di Wilayah Cidanau-CiujungCidurian
Tersedianya SOP tampungan/situ di Wilayah Cidanau-Ciujung-Cidurian
Melaksanakan kajian SOP tampungan/situ di Wilayah Cidanau-Ciujung-Cidurian (20112013) memformulasikan dan mengujicoba (2014-2015)
Melegalisasi dan mendesiminasikan SOP tampungan/situ di Wilayah CidanauCiujung-Cidurian (2016-2020)
Melegalisasi dan mendesiminasikan SOP tampungan/situ di Wilayah CidanauCiujung-Cidurian (2021-2030)
Menyiapkan SOP tampungan/situ di Wilayah Cidanau-Ciujung-Cidurian
P
P
P
P
5) Belum mutakhirnya SOP waduk Krenceng
Melaksanakan kaji ulang (2012-2013) SOP waduk Krenceng dan legalisasi (2014)
Melaksanakan SOP di waduk Krenceng secara berkelanjutan
Melaksanakan SOP di waduk Krenceng secara berkelanjutan
Memutakhirkan SOP waduk Krenceng
P
P
P
P
6) Belum tersusunnya pedoman Operasional penyusunan AKNOP (analisa kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan) Irigasi
Mutakhirnya SOP waduk Krenceng sesuai peraturan, PP 37 tahun 2010 tentang Bendungan Tersedianya pedoman operasional AKNOP irigasi
Melaksanakan AKNOP irigasi di seluruh DI wilayah 3 Ci (2016-2020) pada total area 50%
Melaksanakan AKNOP irigasi di seluruh DI wilayah 3 Ci (2016-2020) pada total area menjadi 100%
Mereview AKNOP Saluran Irigasi dikaitkan dengan areal (Rp/Ha) dan bangunan (rp/ha), serta bangunan utama
P
P
P
P
7) Belum terlaksananya aset manajemen irigasi (OP, Rehabilitasi)
Melakukan kajian AKNOP irigasi di Seluruh DI 3 Ci (2011-2013) dan menguji coba pelaksanaan AKNOP irigasi di beberapa DI (2013-2014). Melegalisasi AKNOP Irigasi (2015) Melaksanakan inventarisasi kondisi jaringan dalam rangka aset manajemen irigasi (25% area)
Melaksanakan inventarisasi kondisi jaringan dalam rangka aset manajemen irigasi (25% area, kumulatif 50%)
Melaksanakan inventarisasi kondisi jaringan dalam rangka aset manajemen irigasi (50% area, kumulatif 100%)
Menyusun prioritas OP dan rehab jaringan dengan berdasarkan PAI.
P
P
P
P
8) Kurangnya pembinaan masyarakat petani dalam pelaksanaan irigasi partisipatif
Melaksanakan pemberdayaan petani/ P3A dalam pengelolaan jaringan irigasi tingkat tersier (30% area) dan pembinaan perannya dalam irigasi partisipatif
P
9) Masih rendahnya Indeks Pertanaman (IP)
Melaksanakan pemberdayaan petani/ P3A dalam pengelolaan jaringan irigasi tingkat tersier (40% area, kumulatif 100%) dan pembinaan perannya dalam irigasi partisipatif Peningkatan IP dari 265% ke 280%
Memberdayakan petani/ P3A dalam pengelolan jaringan irigasi tingkat tersier dan perannya dalam irigasi partisipatif
P
Melaksanakan pemberdayaan petani/ P3A dalam pengelolaan jaringan irigasi tingkat tersier (60% area, kumulatif 60%) dan pembinaan perannya dalam irigasi partisipatif Peningkatan IP dari 250% ke 265%
P
P 10) Kondisi layanan jaringan pengairan perikanan dan tambak rakyat di pantai utara telah menurun.
Melaksanakan rehabilitasi jaringan perikanan dan tambak rakyat (50% area, kumulatif 75%)
Melaksanakan rehabilitasi jaringan perikanan dan tambak rakyat (25% area. Kumulatif 100%)
Merehabilitasi jaringan pengairan perikanan dan tambak rakyat.
P
P
3) OP prasarana sumber daya air (Irigasi,sungai, situ, dll) belum memadai, berakibat menurunnya fungsi layanan
Terlaksananya penerapan Pengelolaan Aset Irigasi (PAI) secara berkelanjutan Terlaksananya irigasi partisipatif dan peningkatan kemampuan petani/ P3A dalam pengelolaan jaringan irigasi tingkat tersier Meningkatnya IP mencapai 280% pada 2030, seiring dengan pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi, peningkatan efisiensi dan penambahan penyediaan air irigasi
Peningkatan IP dari 210% ke 250%
Terlaksananya rehabilitasi jaringan perikanan dan tambak rakyat, seluas 10.243 ha
Melaksanakan rehabilitasi jaringan perikanan dan tambak rakyat (25% area)
Menaikkan IP dg pemberdayaan petani (dari 210% ke 280%), seiring dengan pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi, peningkatan efisiensi dan peningkatan penyediaan air irigasi
Catatan: P = Menandakan Upaya tersebut telah termasuk kedalam strategi A, B, C atau D halaman
148
Tabel 4.1. Kebijakan Operasional Pengelolaan Pengelolaan Sumber Daya Air di WS 6 Ci (3 Ci) pada Skenario 1, 2, 3 dan 4 2
PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR
1
2
3
4
No. Aspek/Sub Aspek
Permasalahan Berdasarkan Analisis A
2.4
2.5
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR
PENGUSAHAAN
P
B P
C P
D P
P
P
P
Sasaran/Target yang diinginkan
i Jangka Pendek (2011-2015) Melaksanakan inventarisasi potensi dan perencanaan pemanfaatan tenaga air (20112013), melaksanakan konstruksi mini-mikro hydro power (2014-2015 = 30%)
STRATEGI ii + i Jangka Menengah (2011-2020) Melaksanakan pembangunan pembangkit tenaga listrik di bendungan Karian dan mini-mikro hydropower 30% , kumulatif = 60%
iii + ii + i Jangka Panjang (2011-2030) Membangun pembangkit tenaga listrik pada bendungan-bendungan dan minimikro hydropower 40%, kumulatif = 100%
Kebijakan operasional
Lembaga/Instansi/Kelompok Masyarakat/Dunia Usaha Terkait
1) Belum optimalnya pemanfaatan potensi tenaga air
Terlaksananya pengembangan potensi tenaga air
Membangun pembangkit listrik tenaga air ESDM, PLN, BBWS, Dinas PU/ SDA prov, pada bendungan dan pengembangan Kelompok Masyarakat potensi mini dan mikro hydropower
P
2) Masih terbatasnya pengembangan penerapan teknologi ultra filtrasi dan desalinasi
Terlaksananya pengembangan penerapan teknologi ultra filtrasi dan desalinasi, khususnya untuk air industri di kawasan perkotaan dan pantai utara
Melakukan kajian pengembangan penerapan teknologi ultra filtrasi dan desalinasi dan mendorong peran industri/ swasta untuk menerapkannya
Mendorong pelaksanaan pengembangan penerapan teknologi ultra filtrasi dan desalinasi oleh industri/ swasta, dengan pemberian insentif bagi yang mengurangi pengambilan air tanah
Melaksanakan pengembangan penerapan teknologi ultra filtrasi dan desalinasi oleh industri/ swasta, terutama di perkotaan dan pantai utara
Mendorong pengembangan penerapan Pemda kab/kota Tanggerang, Serang, teknologi ultra filtrasi dan desalinasi oleh Cilegon, PDAM, industri/ swasta, industri/swasta, dengan pemberian Kelompok Masyarakat insentif bagi yang mengurangi pengambilan air tanah
P
P
1) Masih terbatasnya pengusahaan air oleh swasta di wilayah 3Ci
Terlaksananya pengembangan pengusahaan air oleh swasta, contoh PT.KTI, air kemasan
Mendorong pihak swasta untuk investasi dalam pelayanan air bersih untuk RKI, terutama dengan air baku dari Waduk Karian, serta meningkatkan kapasitas layanan PDAM
Mendorong pihak swasta untuk investasi dalam pelayanan air bersih untuk RKI, terutama dengan air baku dari Waduk Karian, serta meningkatkan kapasitas layanan PDAM
Mendorong pihak swasta untuk investasi dalam pelayanan air bersih untuk RKI, dari sumber air lainnya, serta meningkatkan kapasitas layanan PDAM
Mendorong pihak swasta untuk mengembangkan pengusahaan air baik untuk air bersih maupun tenaga air
P
P
Mendorong pihak swasta untuk investasi dalam pengembangan pembangkit tenaga listrik mini hidro
Mendorong pihak swasta untuk investasi dalam pengembangan pembangkit tenaga listrik mini hidro
Mendorong pihak swasta untuk investasi dalam pengembangan pembangkit tenaga listrik mini hidro
Pemda prov.Banten, BKPMD, Dinas Perdagangan, Perindustrian, PU/SDA, BBWS, Kelompok Masyarakat
Catatan: P = Menandakan Upaya tersebut telah termasuk kedalam strategi A, B, C atau D
halaman
149
Tabel 4.1. Kebijakan Operasional Pengelolaan Pengelolaan Sumber Daya Air di WS 6 Ci (3 Ci) pada Skenario 1, 2, 3 dan 4 3
PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR 1
No. 3.1
2
3
PENCEGAHAN BENCANA
Permasalahan Berdasarkan Analisis A P
B P
C P
D P
P
P
P
Sasaran/Target yang diinginkan
1) Belum adanya Master Plan Sistem Pengendalian Banjir secara menyeluruh pada S.Ciujung dan Cidurian
Terlaksananya master plan sistem pengendalian banjir secara menyeluruh pada S.Ciujung dan Cidurian
P
2) Menurunnya fungsi tanggul banjir di sungai Ciujung dan Cidurian
P
P
P
P
P
3) Berkurangnya kapasitas aliran sungai dan jaringan drainase (penyempitan sungai, pendangkalan alur, serta hambatan oleh bangunan sumber daya air)
Terlaksananya perbaikan, rehabilitasi dan pemeliharaan tanggul banjir pada sungai Ciujung dan Cidurian Tercapainya kapasitas aliran sungai dan jaringan drainase mampu menyalurkan banjir dengan debit tertentu
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
5) Kurang teridentifikasinya potensi daerah retensi
P
P
P
P
6) Penggunaan bantaran sungai untuk pemukiman dan tempat usaha
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
Melaksanakan perencanaan normalisasi sungai Ciujung dan Cidurian dengan Q25, dan melaksanakannya secara bertahap (15%)
4) Penggunaan daerah retensi/ dataran banjir dan rawan banjir untuk pemukiman dan tempat usaha selain pertanian
i Jangka Pendek (2011-2015) Menyusun master plan sistem pengendalian banjir secara menyeluruh pada S.Ciujung dan Cidurian, dengan banjir rencana untuk kawasan: pertanian Q5, perkotaan Q25
iii + ii + i Jangka Panjang (2011-2030) Melaksanakan program berikutnya, dan OP pada sistem pengendalian banjir pada S.Ciujung dan Cidurian, dengan banjir rencana kawasan pertanian Q5, perkotaan ditingkatkan Q25
Kebijakan operasional
Lembaga/Instansi/Kelompok Masyarakat/Dunia Usaha Terkait
Mengurangi korban/ kerugian akibat BBWS, Dinas PU/SDA prov., kab/kota, banjir dan mengurangi frekuensi kejadian BPSDA, Kelompok Masyarakat banjir dengan banjir rencana untuk kawasan: pertanian Q5, perkotaan Q25
Melaksanakan perbaikan, rehabilitasi dan pemeliharaan tanggul banjir secara berkelanjutan
Memelihara fungsi tanggul banjir secara berkelanjutan
BBWS, Dinas PU/ SDA Provinsi, BPSDA, Kelompok Masyarakat
Melaksanakan normalisasi sungai Ciujung dan Cidurian dengan Q25, secara bertahap (25%), kumulatif (40%)
Melaksanakan normalisasi sungai Ciujung dan Cidurian dengan Q25, secara bertahap (60%), kumulatif (100%)
Meningkatkan kapasitas aliran sungaai dan jaringan drainase untuk aliran Q25
BBWS, Dinas PU/ SDA Provinsi, Kelompok Masyarakat
Melaksanakan perbaikan dan rehabilitasi Jaringan Drainase 25%
Melaksanakan perbaikan dan rehabilitasi Jaringan Drainasi 25%, kumulatif (50%)
Melaksanakan perbaikan dan rehabilitasi Jaringan Drainasi 50%, kumulatif (100%)
Melaksanakan perbaikan dan rehabilitasi saluran drainasi secara berkelanjutan
Melaksanakan OP Sungai dan saluran drainase sepanjang tahun Menetapkan peruntukan dan melindungi daerah retensi, untuk tampungan air
Melaksanakan OP Sungai dan saluran drainase sepanjang tahun Menetapkan peruntukan dan melindungi daerah retensi, untuk tampungan air
Melaksanakan OP Sungai dan saluran drainase sepanjang tahun Relokasi penduduk
Melaksanakan OP Sungai dan saluran drainasi secara berkelanjutan Menerbitkan penetapan daerah retensi dan perda mengenai daerah retensi termasuk larangan membangun
Merencanakan solusi dan menerapkan pengaturan bagi kawasan retensi yang telah terbangun
Merencanakan solusi dan menerapkan pengaturan bagi kawasan retensi yang telah terbangun
Menyusun peta rawan banjir, mensosialisasikannya kepada masyarakat, disertai penjelasan tentang risiko yang dihadapi. Menyusun Perda yang membatasi pembangunan di daerah rawan banjir
Mensosialisasikan risiko daerah rawan banjir. Membatasi pembangunan di daerah rawan banjir
Mensosialisasikan risiko daerah rawan banjir. Membatasi pembangunan di daerah rawan banjir
Mensosialisasikan resiko daerah rawan banjir. Membatasi pembangunan di daerah rawan banjir
Teridentifikasinya potensi daerah retensi di wilayah Cidanau-Ciujung-Cidurian
Mengidentifikasi potensi daerah retensi di wilayah Cidanau-Ciujung-Cidurian (20112013) dan membuat perencanaan daerah retensi (2014-2015)
Melaksanakan konsolidasi kepemilikan lahan dan pembangunan daerah retensi di wilayah Cidanau-Ciujung-Cidurian (30% area)
Melaksanakan konsolidasi kepemilikan lahan dan pembangunan daerah retensi di wilayah Cidanau-Ciujung-Cidurian (70% area), kumulatif menjadi 100%
Mengidentifikasi potensi, merencanakan Dinas Tata Ruang/Tata Kota, PU/SDA , dan membuat daerah/kolam retensi BPLHD/BLHD, Dinas TanHutBun Kab./Kota Terkait, BBWS, Dinas/Badan Terkait di Tk. Prov., Kelompok Masyarakat
Terwujudnya bantaran sungai bersih dari bangunan, timbunan material galian (pasir, kerikil) dan tanaman keras yang menghambat arus banjir
Menerbitkan perda sempadan sungai dan memasang patok batas, serta sosialisasi Perda
Menerapkan perda sempadan sungai dan melaksanakan pengawasannya
Melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum
Menertibkan sempadan sungai dan BBWS, Dinas PU/SDA prov., kab/kota, mencegah terhadap penggunaan yang BPSDA, kelompok masyarakat dapat menghambat aliran banjir, diserati pemasangan patok batas yang jelas
Mengawasi dan menertibkan hunian dan usaha lainnya di bantaran sungai
Mengawasi dan menertibkan hunian dan usaha lainnya di bantaran sungai
Mengawasi dan menertibkan hunian dan usaha lainnya di bantaran sungai
Dinas PU/SDA, BBWS, DPRD, BPN, Satpol PP, Polri, Kelompok Masyarakat
Melaksanakan sosialisasi ke masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai, serta pemberian sanksi bagi pelanggar Menerapkan dan mengawasi pelaksanaan Perda pembatasan KDB dan pembuatan kolam detensi pada komplek perumahan
Mengawasi dan menertibkan hunian dan usaha lainnya di bantaran sungai secara berkelanjutan Melaksanakan penyadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai Membatasi KDB dan pembuatan kolam detensi pada pembangunan komplek perumahan untuk mengurangi aliran permukaan akibat hujan
Dinas PU/SDA, BBWS, DPRD, Badan Perijinan, Satpol PP, Polri, Kelompok Masyarakat
Menetapkan lokasi pengungsian oleh Pemda
BBWS, Dinas PU/SDA prov., kab/kota, BPSDA, kelompok masyarakat/swasta
Tercapainya penetapan dan pemasangan patok batas kawasan retensi banjir serta melarang pembangunan di daerah retensi Terciptanya solusi dan terlaksananya ketetapan upaya bagi kawasan retensi yang telah terbangun Terwujudnya peta rawan banjir, serta meningkatnya pemahaman masyarakat tentang risiko di daerah rawan banjir
__
BBWS, Dinas PU/SDA prov., kab/kota, BPSDA, BPDAS, Kelompok Masyarakat
Menetapkan pengaturan kawasan retensi BBWS, Dinas PU/SDA prov., kab/kota, yang telah terbangun BPSDA, Kelompok Masyarakat
BBWS, Dinas PU/SDA prov., kab/kota, Kelompok Masyarakat
7) Pembuangan sampah ke saluran drainasi dan alur sungai menghambat aliran, mengakibatkan banjir 8) Belum adanya Perda pembatasan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan pembuatan kolam detensi pada komplek perumahan
Terwujudnya sungai dan saluran drainase bersih dari sampah
Melaksanakan sosialisasi ke masyarakat secara berkelanjutan untuk tidak membuang sampah ke sungai
Melaksanakan sosialisasi ke masyarakat secara berkelanjutan untuk tidak membuang sampah ke sungai
Terbitnya Perda pembatasan KDB dan pembuatan kolam detensi pada komplek perumahan
Menyusun Perda pembatasan KDB dan pembuatan kolam detensi pada komplek perumahan, serta sosialisasi kepada para pengembang dan masyarakat
Menerapkan dan mengawasi pelaksanaan Perda pembatasan KDB dan pembuatan kolam detensi pada komplek perumahan
9) Belum tersedia peta jalur dan tempat evakuasi bencana banjir
Tersedianya peta jalur evakuasi dan tempat pengungsian
Merencanakan dan menetapkan jalur evakuasi dan tempat pengungsian
Melaksanakan sosialisasi jalur evakuasi dan tempat pengungsian
P 10) Belum terpasangnya sistem peringatan dini banjir pada sungai utama P 11) Kurangnya tertatanya (sistem dan kapasitas drainase mikro) di perkotaan menyebabkan genangan di jalan
Terpasangnya sistem peringatan dini di semua sungai utama Terwujudnya sistem dan kapasitas aliran saluran drainase mikro yang memadai di perkotaan
Melaksanakan pemasangan dan operasional sistem peringatan dini di semua sungai Melaksanakan penataan sistem dan menormalisasi drainase mikro di perkotaan secara berkelanjutan
Melaksanakan operasional sistem peringatan dini di semua sungai
P
P 12) Meningkatnya ancaman luapan air pasang laut
Teratasinya ancaman luapan air pasang laut
Merencanakan pengembangan dan pemasangan sistem peringatan dini di semua sungai Melaksanakan perencanaan sistem drainase dan kapasitasnya di perkotaan (2011-2013), melaksanakan penataan sistem dan menormalisasi drainase mikro di perkotaan (2014-2015) Merencanakan dan membangun tanggul laut untuk melindungi water front city / kota Banten Lama
Memelihara tanggul laut untuk melindungi water front city/ kota Banten Lama
Memelihara tanggul laut untuk melindungi water front city/ kota Banten Lama, serta melakukan rehabilitasi jika diperlukan
Melindungi water front city/ kota Banten Lama dari ancaman pasang air laut
Dinas PU/SDA provinsi, BBWS, Kelompok Masyarakat
P
P 13) Adanya pembangunan struktur pantai yang tidak berijin, dan menyebabkan terjadinya erosi pantai di lokasi sekitarnya
Stabilnya garis pantai, terlindungi terhadap erosi akibat gangguan oleh bangunan/ struktur di pantai
Menyusun, menetapkan dan memasyarakatkan Perda tentang aturan pembangunan struktur di pantai dan kewajiban menyusun AMDAL/ KLHS
Memasyarakatkan, melaksanakan dan mengawasi Perda tentang aturan pembangunan struktur di pantai dan kewajiban menyusun AMDAL/ KLHS, serta menerapkan sanksi bagi pelanggarnya
Memasyarakatkan, melaksanakan dan mengawasi Perda tentang aturan pembangunan struktur di pantai dan kewajiban menyusun AMDAL/ KLHS, serta menerapkan sanksi bagi pelanggarnya
Mensyaratkan adanya Amdal/ KLHS dalam pembangunan struktur pantai, untuk mencegah kerusakan pantai
BLHD, Dinas PU-SDA Provinsi, Kab./Kota, BBWS, BPSDA, kelompok masyarakat
P
P
Melaksanakan perencanaan detail dan pelaksanaan perbaikan, rehabilitasi dan pemeliharaan tanggul banjir secara bertahap
STRATEGI ii + i Jangka Menengah (2011-2020) Melaksanakan program-program prioritas pada master plan sistem pengendalian banjir pada S.Ciujung dan Cidurian, dengan banjir rencana kawasan pertanian Q5, kawasan perkotaan sementara dengan Q10 Melaksanakan perbaikan, rehabilitasi dan pemeliharaan tanggul banjir secara berkelanjutan
4
Aspek/Sub Aspek
__
Melaksanakan penataan sistem dan menormalisasi drainase mikro di perkotaan secara berkelanjutan
BBWS, Dinas PU/SDA prov., kab/kota, BPSDA, Kelompok Masyarakat
Melaksanakan pemasangan sistem peringatan dini
BBWS, Dinas PU/SDA prov., kab/kota, BPSDA, BMKG, kelompok masyarakat/swasta Menata dan membangun sistem jaringan BBWS, Dinas PU/ SDA/CK Provinsi, drainasi mikro perkotaan yang terhubung Kab./Kota, BPSDA, Kelompok Masyarakat dengan sistem drainasi utama/ sungai
Catatan: P = Menandakan Upaya tersebut telah termasuk kedalam strategi A, B, C atau D halaman
150
Tabel 4.1. Kebijakan Operasional Pengelolaan Pengelolaan Sumber Daya Air di WS 6 Ci (3 Ci) pada Skenario 1, 2, 3 dan 4 3
PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR 1
2
3
3.2
3.3
PENANGGULANGAN
PEMULIHAN AKIBAT BENCANA
STRATEGI ii + i Jangka Menengah (2011-2020) Membangun jalur evakuasi dan penyiapan lokasi pengungsian bencana tsunami akibat aktivitas G.Krakatau, disertai sosialisasi ke masyarakat dan pemasangan papan petunjuk
iii + ii + i Jangka Panjang (2011-2030) Memelihara jalur evakuasi dan lokasi pengungsian bencana tsunami akibat aktivitas G.Krakatau, disertai sosialisasi berkala ke masyarakat dan pemeliharaan papan petunjuk
Pendidikan kepada masyarakat terkena dampak tentang tindak darurat terhadap bahaya tsunami Melakukan inventarisasi dan pemetaan daerah rawan longsor di tingkat Kab/Kota
Sosialisasi berkala tentang tindak darurat terhadap bahaya tsunami
Sosialisasi berkala tentang tindak darurat terhadap bahaya tsunami
4
No. Aspek/Sub Aspek
Permasalahan Berdasarkan Analisis
Sasaran/Target yang diinginkan
i Jangka Pendek (2011-2015) Melaksanakan review dan penetapan peta jalur dan tempat evakuasi bencana tsunami akibat aktivitas G.Krakatau, serta sosialisasi ke masyarakat tentang jalur evakuasi
Kebijakan operasional
Lembaga/Instansi/Kelompok Masyarakat/Dunia Usaha Terkait
A P
B P
C P
D P 14) Belum tersosialisasinya peta jalur evakuasi dan lokasi pengungsian bencana tsunami akibat aktivitas G. Krakatau
P
P
P
P
P
P
P
P 15) Terjadinya kerugian akibat bencana longsor di beberapa tempat
P
P
P
P
Melaksanakan penyadaran publik terhadap bahaya tanah longsor
Melaksanakan penyadaran publik terhadap bahaya tanah longsor
Melaksanakan penyadaran publik terhadap bahaya tanah longsor
Melaksanakan penyadaran publik terhadap bahaya tanah longsor
P
P
P
P
Menerapkan perijinan bangunan (IMB) dan building code di daerah rawan longsor
Menerapkan perijinan bangunan (IMB) dan building code di daerah rawan longsor
Menerapkan perijinan bangunan (IMB) dan building code di daerah rawan longsor
P
P
Melaksanakan upaya perkuatan daerah kritis (vegetatif & sipil teknis).
Melaksanakan upaya perkuatan daerah kritis (vegetatif & sipil teknis)
Melaksanakan upaya perkuatan daerah kritis (vegetatif & sipil teknis)
Menerapkan perijinan bangunan (IMB) dan building code di daerah rawan longsor Melaksanakan upaya perkuatan daerah kritis (vegetatif & sipil teknis)
P
P
P 16) Kekurangan air irigasi pada DI Ciujung dan Cidurian
Tercukupinya kebutuhan air irigasi
Membina petani tentang budidaya padi sistem SRI, dan himbauan untuk mentaati peraturan tentang pola tanam, secara berkelanjurtan
P
P
P
Teratasinya luapan air sungai
Menyediakan bahan banjiran setiap tahun dan dana operasional secara berkelanjutan
P
P
P
P
Membina petani tentang budidaya padi sistem SRI, dan himbauan untuk mentaati peraturan tentang pola tanam, secara berkelanjurtan Menyediakan bahan banjiran setiap tahun dan dana operasional secara berkelanjutan Melaksanakan penyiagaan peralatan dan pelatihan SDM dalam rangka tanggap darurat banjir secara berkelanjutan
Mengurangi kebutuhan air irigasi dengan Dinas Petanian, PU/SDA Prov, Dinas cara budidaya sistem SRI, serta TanHutBun, PU/SDA Kab/Kota, BBWS, mematuhi pola tanam Kelompok Masyarakat
P
Membina petani tentang budidaya padi sistem SRI, dan himbauan untuk mentaati peraturan tentang pola tanam, secara berkelanjurtan Menyediakan bahan banjiran setiap tahun dan dana operasional secara berkelanjutan Melaksanakan penyiagaan peralatan dan pelatihan SDM dalam rangka tanggap darurat banjir secara berkelanjutan
P
P
P
P
P
P
P
Menyiapkan rencana tindak evakuasi, dapur umum, tenda, perahu karet, MCK, P3K pada daerah rawan banjir secara berkelanjutan Menyediakan cadangan dana bantuan pemulihan tahunan (APBN/APBD) dan menggalang dana dari swasta
Mengantisipasi penanggulangan darurat BBWS, Dinas PU prov/kab/kota, BPBD, berupa evakuasi korban dan dana BNPB, PMI, kelompok masyarakat operasionalnya
P
Menyiapkan rencana tindak evakuasi, dapur umum, tenda, perahu karet, MCK, P3K pada daerah rawan banjir secara berkelanjutan Menyediakan cadangan dana bantuan pemulihan tahunan (APBN/APBD) dan menggalang dana dari swasta
P
P
P
P
P
P
Menyediakan dana tahunan untuk cadangan perbaikan prasarana sumber daya air yang rusak akibat banjir dan longsor Menyediakan cadangan dana pemulihan tahunan (APBN/APBD) dengan melibatkan peran masyarakat dan swasta
Menyediakan dana tahunan untuk cadangan perbaikan prasarana sumber daya air yang rusak akibat banjir dan longsor Menyediakan cadangan dana pemulihan tahunan (APBN/APBD) dengan melibatkan peran masyarakat dan swasta
1) Meluapnya air sungai Cidurian atau Ciujung menggenangi daerah sekitarnya
Pemahaman masyarakat tentang peta jalur evakuasi dan lokasi pengungsian, serta tindak darurat manakala ada ancaman bencana tsunami akibat aktivitas G.Krakatau
Berkurangnya kerugian akibat longsoran
Melaksanakan pemantapan organisasi, penyediaan peralatan dan pelatihan SDM dalam rangka tanggap darurat banjir Terlaksananya evakuasi korban pada saat kejadian banjir
Menyiapkan rencana tindak evakuasi, dapur umum, tenda, perahu karet, MCK, P3K pada daerah rawan banjir secara berkelanjutan
1) Belum optimalnya pemulihan kondisi rumah masyarakat yang menjadi korban setelah terjadinya bencana banjir dan longsor 2) Terjadinya kerusakan prasarana sumber daya air setelah terjadinya bencana banjir dan longsor
Tercapainya pemulihan kondisi rumah masyarakat
Menyediakan cadangan dana bantuan pemulihan tahunan (APBN/APBD) dan menggalang dana dari swasta
Terwujudnya perbaikan prasarana sumber daya air yang rusak, memulihkan fungsinya
Menyediakan dana tahunan untuk cadangan perbaikan prasarana sumber daya air yang rusak akibat banjir dan longsor
3) Belum maksimalnya penyediaan dana untuk pelaksanaan pemulihan kondisi prasarana dan sarana umum setelah terjadinya bencana banjir dan longsor
Tersedianya dana yang memadai untuk pemulihan kondisi dan fungsi prasarana dan sarana umum
Menyediakan cadangan dana pemulihan tahunan (APBN/APBD) dengan melibatkan peran masyarakat dan swasta
Melaksanakan sosialisasi peta rawan longsor
__
Mengantisipasi bencana tsunami akibat aktivitas G.Krakatau, disertai sosialisasi ke masyarakat tentang jalur evakuasi
Dinas Sosial, PU/SDA prov., kab/kota, BBWS, Kelompok Masyarakat
Pendidikan kepada masyarakat dan sosialisasi berkala tettang tindak darurat terhadap bahaya tsunami Melakukan inventarisasi dan pemetaan daerah rawan longsor di tingkat Kab/Kota
Dinas Sosial, Kominfo kab/kota, Kelompok Masyarakat
Meminimalisasi luapan air banjir yang menggenangi daerah sekitarnya Meningktakan kesiagaan peralatan dan SDM dalam rangka tanggap darurat banjir di daerah rawan banjir
BBWS, PJT II, Dinas PU/SDA, Pertambangan Prov/Kab/Kota, Kelompok Masyarakat BBWS, Dinas PU/SDA, Pertambangan Prov/Kab/Kota, Kelompok Masyarakat Dinas P2B, Dinas Taru, Kelompok Masyarakat BBWS, Dinas Kehutanan, Pertanian Prov/Kab, BP DAS, Kelompok Masyarakat
BBWS, Dinas PU Prov/kab/kota, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), PMI, kelompok masyarakat
Memulihkan kondisi rumah korban pasca bencana dengan penyedian cadangan dana dari pemerintah, dan swasta serta melibatkan masyarakat Memulihkan kondisi dan fungsi prasarana sumber daya air pasca banjir dan longsor
Dinas PU/Permukiman, BBWS, Dinas PU/CK kab/kota, BPBD, BNPB, PMI, Swasta, kelompok masyarakat
Memulihkan kondisi prasarana dan sarana umum pasca bencana dengan penyedian dana dari pemerintah serta melibatkan peran masyarakat dan swasta
Dinas PU/Bina Marga, Bappeda Prov.,kab/kota, kelompok masyarakat
BBWS, Dinas PU/SDA Prov.,kab/kota, swasta, kelompok masyarakat
Catatan: P = Menandakan Upaya tersebut telah termasuk kedalam strategi A, B, C atau D
halaman
151
Tabel 4.1. Kebijakan Operasional Pengelolaan Pengelolaan Sumber Daya Air di WS 6 Ci (3 Ci) pada Skenario 1, 2, 3 dan 4 4
SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA AIR 1
2
3
4
No. Aspek/Sub Aspek A P
P
Permasalahan Berdasarkan Analisis
Sasaran/Target yang diinginkan
1) Kurang handalnya database sumber daya air (Hidrologi, Hidrogeologi & Hidrometeorologi, Kebijakan sumber daya air, Prasarana sumber daya air, Teknologi sumber daya air, Lingkungan pada sumber daya air, Kegiatan SoSekBud)
Terwujudnya database sumber daya air yang lengkap dan terpercaya
i Jangka Pendek (2011-2015) Mengevaluasi tingkat kehandalan data saat ini. Melaksanakan langkah-langkah perbaikan dalam rangka pengumpulan, pengolahan dan penyajian data sumber daya air secara handal, terpadu dan berkelanjutan
STRATEGI ii + i Jangka Menengah (2011-2020) Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data sumber daya air secara handal, terpadu dan berkelanjutan
iii + ii + i Jangka Panjang (2011-2030) Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data sumber daya air secara handal, terpadu dan berkelanjutan
Meningkatkan kualitas data dan tingkat kehandalan database sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan
BBWS, Dinas PU/SDA prov., kab/kota, BPSDA, Bappeda prov., Dinas ESDM prov., BMKG prov., Dipertan prov., Dinas TanHutBun kab/kota, Ditjen SDA, Kelompok Masyarakat
Ditjen SDA, Biro Kepeg & Ortala, BBWS, Dinas PU/SDA prov., kab/kota, BPSDA, Bappeda prov., Dinas ESDM prov., BMKG prov., Dipertan prov., Dinas TanHutBun kab/kota, Kelompok Masyarakat
Kebijakan operasional
Lembaga/Instansi/Kelompok Masyarakat/Dunia Usaha Terkait
B P
C P
D P
P
P
P
2) Belum memadainya SDM yang menangani SISDA
Tersedianya SDM yang menangani SISDA secara memadai
Melaksanakan pengadaan pegawai dan meningkatkan kapasitasnya sesuai kebutuhan
Mengembangkan SDM secara berkelanjutan
Mengembangkan SDM secara berkelanjutan
Menyediakan SDM yang profesional untuk menangani SISDA
P
P
3) Belum lengkapnya peralatan (perangkat keras dan lunak) untuk yang menunjang SISDA
Tersedianya peralatan yang memadai untuk menunjang SISDA terpadu
Menginventarisasi peralatan, mengevaluasi jaringan, melaksanakan rasionalisasi peralatan dan pengadaan peralatan baru untuk menunjang SISDA terpadu
Mengoperasikan dan memelihara peralatan yang menunjang SISDA secara berkelanjutan
Mengoperasikan dan memelihara peralatan yang menunjang SISDA secara berkelanjutan
Melaksanakan evaluasi, rasionalisasi, penyediaan, operasi dan pemeliharaan peralatan yang memadai untuk menunjang SISDA
P
P
P
4) Belum tersedianya dana yang memadai untuk melaksanakan SISDA terpadu
Terwujudnya komitmen penyediaan dana untuk SISDA terpadu
Menyediakan dana SISDA terpadu untuk operasional, perbaikan peralatan dan peningkatan SDM
Menyediakan dana SISDA terpadu untuk operasional, pemeliharaan dan pengadaan peralatan serta pengembangan SDM dan koordinasi secara berkelanjutan
Menyediakan dana SISDA terpadu untuk operasional, pemeliharaan dan pengadaan peralatan serta pengembangan SDM dan koordinasi secara berkelanjutan
P
P
P
5) Belum adanya pedoman tentang pengelolaan SISDA yang sistematis dan komprehensif
Tersedianya pedoman tentang pengelolaan SISDA yang sistematis dan komprehensif
Menyediakan pedoman tentang pengelolaan SISDA yang sistematis dan komprehensif
Mengkaji ulang pedoman tentang pengelolaan SISDA yang sistematis dan komprehensif
Mengkaji ulang pedoman tentang pengelolaan SISDA yang sistematis dan komprehensif
Menerbitkan pedoman tentang Ditjen SDA, Dinas PU/SDA prov., Bappeda pengelolaan SISDA yang sistematis dan prov., Dinas ESDM prov., BMKG prov., komprehensif Dipertan prov., dan instansi lain sesuai kebutuhan, Kelompok Masyarakat
P
P
P
6) Belum adanya unit SISDA yang mengintegrasikan data sumber daya air yang berasal dari instansiinstansi terkait
Terintegrasinya data SISDA secara berkelanjutan
Mengkoordinasikan data sumber daya air yang berasal dari instansi-instansi terkait dan menerbitkan buku data tahunan serta menyediakan data berbasis web yang mudah diakses secara berkelanjutan
Mengkoordinasikan data sumber daya air yang berasal dari instansi-instansi terkait dan menerbitkan buku data tahunan serta menyediakan data berbasis web yang mudah diakses secara berkelanjutan
Mengkoordinasikan data sumber daya air yang berasal dari instansi-instansi terkait dan menerbitkan buku data tahunan serta menyediakan data berbasis web yang mudah diakses secara berkelanjutan
Mengintegrasikan data SISDA yang mudah diakses secara berkelanjutan
P
P
P
Menyeragamkan peta dasar dan data spatial, antar berbagai instansi terkait
Menyeragamkan peta dasar dan data spatial, antar berbagai instansi terkait
Menyeragamkan peta dasar dan data spatial, antar berbagai instansi terkait
Ditjen SDA, BBWS, Dinas PU/SDA prov., kab/kota, BPSDA, Bappeda prov., Dinas ESDM prov., BMKG prov., Dipertan prov., Dinas TanHutBun kab/kota, Kelompok Masyarakat Menyediakan dana SISDA terpadu yang Bappenas, Ditjen SDA, BBWS, Bappeda memadai prov., Dinas PU/SDA prov., kab/kota, BPSDA, Dinas ESDM prov., BMKG prov., Dipertan prov., Dinas TanHutBun kab/kota, Kelompok Masyarakat
BBWS, Dinas PU/SDA prov., kab/kota, BPSDA, Ditjen SDA, Bappeda prov.kab/kota, Dinas ESDM prov., BMKG prov., Dipertan prov., Dinas TanHutBun kab/kota, Kelompok Masyarakat
Catatan: P = Menandakan Upaya tersebut telah termasuk kedalam strategi A, B, C atau D
halaman
152
Tabel 4.1. Kebijakan Operasional Pengelolaan Pengelolaan Sumber Daya Air di WS 6 Ci (3 Ci) pada Skenario 1, 2, 3 dan 4 5
PEMBERDAYAAN & PENINGKATAN PERAN MASYARAKAT, DUNIA USAHA DAN PEMERINTAH 1
No. 5.1
LEMBAGA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
A P
P
5.2
5.3
PENDANAAN
PENGATURAN PENGELOAAN SUMBER DAYA AIR P
5.4
2
3
4
Aspek/Sub Aspek
FORUM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
P
P
P
Permasalahan Berdasarkan Analisis
Sasaran/Target yang diinginkan
1) Belum efektifnya pembagian peran yang jelas antar unit pengelola sumber daya air, al.: kewenangan terhadap situ, anak sungai
Terbitnya peraturan, pedoman atau MOU antar unit/ instansi tentang pembagian perannya dalam pengelola sumber daya air Efektifnya pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja pengelolaan sumber daya air
B P
C P
D P
P
P
P
2) Belum efektifnya pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air
P
P
P
3) Belum memadai jumlah dan kapasitas pegawai
P
P
P
P
P
P
4) Belum diterapkannya manajemen aset dalam penyusunan anggaran rehabilitasi dan OP sumber daya air
Terbitnya pedoman manajemen aset dalam pengelolaan sumber daya air
P
P
P
1) Belum adanya komitmen setiap instansi dalam pembiayaan pengelolaan sumber daya air terpadu
P
P
P
2) Belum diterapkannya pungutan jasa pengelolaan sumber daya air diluar wilayah layanan PJT
P
P
P
P
P
1) Belum maksimalnya pengawasan pengambilan air tanah dalam
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
2) Belum Optimalnya Koordinasi antar Instansi terkait pengelolaan Irigasi DI Ciujung, DI Cidurian
P
P
P
3) Belum aktifnya Dewan Sumber Daya Air Provinsi di wilayah 3Ci
P
P
P
4) Belum terbentuknya Dewan sumber daya air Kabupaten/Kota
P
P
P
P
P
P
5) Belum optimalnya kinerja Sekretariat TKPsumber daya air 6 Ci (2 Ci, 3 Ci, 1 Ci) 6) Belum maksimalnya forum komunikasi DAS di wilayah 3Ci
P
P
P
i Jangka Pendek (2011-2015) Menyusun, membahas dan menyepakati pembagian peran dan wewenang antar institusi terkait bidang sumber daya air dalam bentuk pedoman, atau MOU kerjasama pengelolaan antar instansi Meningkatkan kapasitas masing-masing unit kerja Psumber daya air dengan menggunakan pengukuran kinerja (Performance Benchmarking = 14 indikator) secara berkelanjutan Menambah jumlah pegawai sesuai analisis beban kerja (50% kekurangan terpenuhi)
STRATEGI ii + i Jangka Menengah (2011-2020) Memantau dan mengawasi penerapan pedoman atau MOU tentang pembagian peran dan kerjasama dalam pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan
iii + ii + i Jangka Panjang (2011-2030) Memantau dan mengawasi penerapan pedoman atau MOU tentang pembagian peran dan kerjasama dalam pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan
Kebijakan operasional
Lembaga/Instansi/Kelompok Masyarakat/Dunia Usaha Terkait
Menerbitkan pedoman atau MOU tentang Ditjen SDA, BBWS, Dinas PU/SDA Prov., pembagian peran dan kerjasama antar kab/kota, Kelompok Masyarakat instansi dalam pengelolaan sumber daya air
Meningkatkan kapasitas masing-masing unit kerja Psumber daya air dengan menggunakan pengukuran kinerja (Performance Benchmarking = 14 indikator) secara berkelanjutan Menambah jumlah pegawai sesuai analisis beban kerja (50% kekurangan terpenuhi)
Meningkatkan kapasitas masing-masing unit kerja Psumber daya air dengan menggunakan pengukuran kinerja (Performance Benchmarking = 14 indikator) secara berkelanjutan Menjaga kesesuaian antara jumlah yang purna tugas dengan pengadaan pegawai baru sesuai analisis beban kerja
Meningkatkan kapasitas masing-masing BBWS, Dinas PU/SDA Prov/Kab/Kota, unit kerja Psumber daya air secara BPSDA, Ditjen SDA, Kelompok berkelanjutan Masyarakat
Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensinya (50%) Menyusun dan menetapkan pedoman menajemen aset dalam pengelolaan sumber daya air
Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensinya (50%), kumulatif 100% Melaksanakan monitoring dan pengawasan dalam penerapan pedoman menajemen aset pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan
Menjaga kesesusaian penempatan pegawai sesuai kompetensinya Melaksanakan monitoring dan pengawasan dalam penerapan pedoman menajemen aset pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan
Memperbaiki pelaksanaan menejemen kepegawaian Menyusun, menetapkan dan menerapkan pedoman manajemen asset dalam pengelolaan sumber daya air
Terwujudnya keterpaduan dalam penyusunan program dan anggaran pengelolaan sumber daya air
Membangun komitmen di antara instansi terkait bidang sumber daya air dalam pengalokasian anggaran pengelolaan sumber daya air melalui TKPsumber daya air WS 6 Ci secara berkelanjutan
Membangun komitmen di antara instansi terkait bidang sumber daya air dalam pengalokasian anggaran pengelolaan sumber daya air melalui TKPsumber daya air WS 6 Ci secara berkelanjutan
Membangun komitmen di antara instansi terkait bidang sumber daya air dalam pengalokasian anggaran pengelolaan sumber daya air melalui TKPsumber daya air WS 6 Ci secara berkelanjutan
Meningkatkan komunikasi dan koordinasi Bappeda, Bappenas, TKPSDA WS 6 Ci, dalam pengelolaan sumber daya air BBWS, Dinas/SDA Prov, kab/kota terpadu melalui TKPsumber daya air WS 6 Ci
Terwujudnya pungutan jasa pengelolaan sumber daya air
Melakukan kajian dan penetapan pungutan jasa pengelolaan sumber daya air
Menerapkan pungutan jasa pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan
Menerapkan pungutan jasa pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan
Terbentuknya BLU Pengelolaan sumber daya air sebagai pemungut jasa pengelolaan sumber daya air Terkendalinya pengambilan air tanah dalam
Melakukan kajian, pembahasan dan penetapan BLU Pengelolaan sumber daya air
Mengoperasikan, memantau dan mengawasi pelaksanaan BLU Pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan
Memantau dan mengawasi operasional BLU Pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan
Mengkaji, menetapkan dan menerapkan pungutan jasa pengelolaan sumber daya air Menetapkan BLU Pengelolaan sumber daya air dan memantau operasionalnya secara berkelanjutan
Melaksanakan inventarisasi seluruh sumur pengambilan air tanah dalam, dan membangun sumur pantau pada lokasi yang rawan
Meningkatnya kesadaran masyarakat/ swasta dalam pengambilan air tanah dalam
Melaksanakan sosialisasi dan penyadaran publik tentang bahaya pengambilan air tanah dalam yang melampaui batas aman, secara berkelanjutan
Memantau, mengawasi dan melakukan penindakan terhadap para pelanggar penggunaan air tanah dalam secara berkelanjutan (pengambilan tidak berijin, atau melebihi volume ijin) Melaksanakan sosialisasi dan penyadaran publik tentang bahaya pengambilan air tanah dalam yang melampaui batas aman, secara berkelanjutan
Melaksanakan inventarisasi, dan BPLHD prov., kab/kota, Dinas ESDM memantau pengambilan air tanah dalam Prov., Dinas SDA dan Pertambangan sesuai ijin yang telah diberikan Kab/Kota, BBWS, Satpol PP, Polri
2) Kurangnya kesadaran masyarakat/swasta tentang bahaya pengambilan air tanah dalam secara berlebihan
Memantau, mengawasi dan melakukan penindakan terhadap para pelanggar penggunaan air tanah dalam secara berkelanjutan (pengambilan tidak berijin, atau melebihi volume ijin) Melaksanakan sosialisasi dan penyadaran publik tentang bahaya pengambilan air tanah dalam yang melampaui batas aman, secara berkelanjutan
Melaksanakan sosialisasi dan penyadaran publik tentang pengambilan air tanah dalam
BPLHD prov., kab/kota, Dinas ESDM Prov., Dinas SDA dan Pertambangan Kab/Kota, BBWS
3) Belum adanya pendelegasian perijinan penggunaan dan pengusahaan air permukaan dari Menteri PU ke Gubernur 4) Belum adanya kebijakan yang jelas mengenai kesepakatan pasokan air antar wilayah (S. Ciujung/ S.Cidurian ke Jakarta) 1) Belum optimalnya kinerja Komisi Irigasi Provinsi, Kabupate/Kota
Terbitnya dokumen pendelegasian perijinan penggunaan dan pengusahaan air permukaan Terwujudnya kebijakan yang jelas mengenai suplai air antar wilayah provinsi
Menyusun dan menerbitkan dokumen pendelegasian perijinan penggunaan dan pengusahaan air permukaan
Melaksanakan pengaturan perijinan penggunaan dan pengusahaan air permukaan
Melaksanakan pengaturan perijinan penggunaan dan pengusahaan air permukaan
Menteri PU, gubernur, Dinas PSDA prov., BBWS, BPSDA
Menetapkan kebijakan tentang pasokan air antar wilayah
Memantau dan mengawasi pelaksanaan kebijakan tentang pasokan air antar wilayah secara berkelanjutan
Memantau dan mengawasi pelaksanaan kebijakan tentang pasokan air antar wilayah secara berkelanjutan
Melaksanakan pendelegasian perizinan penggunaan dan pengusahaan air permukaan dari Men. PU kapada Gubernur Menetapkan kebijakan tentang suplai air antar wilayah provinsi
Optimalnya kinerja Komisi Irigasi Provinsi, Kabupate/Kota yang aktif Meningkatnya Koordinasi antar Instansi terkait pengelolaan Irigasi DI Ciujung, DI Cidurian
Membentuk dan Mengaktifkan Komisi Irigasi Provinsi, Kabupaten/Kota
Mengaktifkan Komisi Irigasi Provinsi, Kabupaten/Kota
Mengaktifkan Komisi Irigasi Provinsi, Kabupaten/Kota
Dinas PU/SDA, Bappeda, Dinas Pertanian Prov./Kab./Kota & BBWS, BPSDA
Melaksanakan koordinasi antar instansi terkait DI Ciujung, DI Cidurian
Melaksanakan koordinasi antar instansi terkait DI Ciujung, DI Cidurian
Melaksanakan koordinasi antar instansi terkait DI Ciujung, DI Cidurian
Membentuk, mengaktifkan dan memfasilitasi Komisi Irigasi Provinsi, Kabupate/Kota yang aktif Meningkatkan Koordinasi antar Instansi terkait pengelolaan Irigasi DI Ciujung, DI Cidurian
Optimalnya kinerja Dewan Sumber Daya Air Provinsi di wilayah 3Ci Terbentuknya Dewan sumber daya air Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan Optimalnya kinerja Sekretariat TKPsumber daya air 6 Ci (2 Ci, 3 Ci, 1 Ci) Peningkatan kinerja forum komunikasi DAS
Mengaktifkan Dewan sumber daya air Provinsi di wilayah 3Ci secara berkelanjutan
Dinas PU/SDA prov, Bappeda prov, Sek. Dewan SDA Prov.
Membentuk dan Mengaktifkan Dewan sumber daya air Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan Mengaktifkan Sekretariat TKPsumber daya air 6 Ci (2 Ci, 3 Ci & 1 Ci)
Dinas PU/SDA kab/kota, Bappeda kab/kota, Sek. Dewan SDA Kab./Kota
Membentuk dan mengaktifkan forum DAS
BP DAS, Dinas TanHutBun Kab/Kota, Bappeda, BBWS
Optimalnya koordinasi dalam penanggulangan bencana banjir, bencana akibat daya rusak air lainnya, dan pemulihan prasarana yang rusak oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Melaksanakan kerja sama dan koordinasi dalam penanggulangan bencana banjir dan bencana akibat daya rusak air lainnya (termasuk tanah longsor)
Melaksanakan kerja sama dan koordinasi dalam penanggulangan bencana banjir dan bencana akibat daya rusak air lainnya (termasuk tanah longsor)
Mengoptimalkan Dewan sumber daya air Provinsi di wilayah 3Ci secara berkelanjutan Mengaktifkan Dewan sumber daya air Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan secara berkelanjutan Mengaktifkan Sekretariat TKPsumber daya air 6 Ci (2 Ci, 3 Ci & 1 Ci) secara berkelanjutan Mengaktifkan forum komunikasi DAS secara berkelanjutan dalam rangka menjaga kelestarian fungsi konservasi Melaksanakan kerja sama dan koordinasi dalam penanggulangan bencana banjir dan bencana akibat daya rusak air lainnya (termasuk tanah longsor)
Mengoptimalkan kinerja Dewan Sumber Daya Air Provinsi di wilayah 3Ci
Membentuk forum komunikasi DAS dan mengaktifkan forum yang sudah ada
Mengoptimalkan Dewan sumber daya air Provinsi di wilayah 3Ci secara berkelanjutan Mengaktifkan Dewan sumber daya air Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan secara berkelanjutan Mengaktifkan Sekretariat TKPsumber daya air 6 Ci (2 Ci, 3 Ci & 1 Ci) secara berkelanjutan Mengaktifkan forum komunikasi DAS secara berkelanjutan
Meningkatkanerja sama dan koordinasi dalam penanggulangan akibat daya rusak air
Bappeda prov, Dinas PU DKI, BBWS, BPPD, Kecamatan, Kelurahan, kelompok masyarakat
7) Belum optimalnya koordinasi penanggulangan bencana akibat daya rusak air
Terpenuhinya jumlah pegawai dan peningkatan kapasitasnya, sesuai dengan kompetensinya
Membentuk dan Mengaktifkan Dewan sumber daya air Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan Mengaktifkan Sekretariat TKPsumber daya air 6 Ci (2 Ci, 3 Ci & 1 Ci) secara berkelanjutan
Memenuhi kebutuhan jumlah dan Ditjen SDA, Biro Kepeg. Dan Ortala, kapasitas pegawai sesuai analisis beban BBWS, Dinas PU/SDA Prov., kab/kota, kerja Kelompok Masyarakat Ditjen SDA, Biro Kepeg. Dan Ortala, BBWS, Dinas PU/SDA Prov., kab/kota Ditjen SDA, BBWS, Dinas PU/SDA Prov/Kab/Kota, BPSDA
BLU, Ditjen SDA, BBWS, Dinas PU/SDA Prov, kab/kota, Dit BLU, MenKeu, Men PU Ditjen SDA, BBWS, Dinas PU/SDA Prov, kab/kota, Dit BLU, MenKeu, Men PU
Menteri PU, Ditjen SDA, gubernur, TKPSDA WS 6 Ci, Pemda Banten, DKI Jakarta
BBWS,Balai PSDA,Dinas Pertanian Kabupaten
BBWS, Bappeda, Sek. TKPSDA WS 6 Ci, Dinas PU DKI
Catatan: P = Menandakan Upaya tersebut telah termasuk kedalam strategi A, B, C atau D halaman
153
Tabel 4.1. Kebijakan Operasional Pengelolaan Pengelolaan Sumber Daya Air di WS 6 Ci (3 Ci) pada Skenario 1, 2, 3 dan 4 5
PEMBERDAYAAN & PENINGKATAN PERAN MASYARAKAT, DUNIA USAHA DAN PEMERINTAH 1
No. 5.5
2
3
Permasalahan Berdasarkan Analisis
Sasaran/Target yang diinginkan
A PEMBERDAYAAN P & PENINGKATAN PERAN MASYARAKAT DAN SWASTA
B P
C P
D P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
2) Lunturnya budaya/ tradisi masyarakat setempat dalam menjaga kelestarian kawasan hutan, lingkungan dan sumber daya air
Terlindungnya/ terjaganya budaya/ tradisi masyarakat setempat dalam menjaga kelestarian kawasan hutan, lingkungan dan sumber daya air
P
P
P
3) Belum maksimalnya pembinaan masyarakat dalam melaksanakan hemat air
P
P
P
Meningkatnya kesadaran petani dalam pelaksanaan hemat air irigasi Terlaksananya pembinaan petani berhemat air irigasi dengan sistem SRI atau metoda lainnya
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
4) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang manajemen banjir
Meningkatnya kesiapan masyarakat menghadapi banjir
P
P
P
5) Kurangnya peran masyarakat dlm pengelolaan sampah
Meningkatnya kesadaran masyarakat dlm pengendalian sampah di saluran, sungai
P
P
P
6) Masih terbatasnya penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR), Pembayaran Jasa Lingkungan (IJL), untuk konservasi sumber daya air dan lingkungan
P
P
P
P
P
P
Terlaksananya peningkatan pengembangan dan penerapan dana CSR dan IJL untuk konservasi sumber daya air dan lingkungan Terlaksananya peningkatan pemberdayaan masyarakat tentang sanitasi lingkungan, termasuk MCK, dengan memanfaatkan CSR Terlaksananya peningkatan peran serta perempuan dalam bidang pengelolaan sumber daya air, pertanian dan keterlibatan dalam organisasi kelompok masyarakat
P
P
P
P
STRATEGI ii + i Jangka Menengah (2011-2020) Melaksanakan sosialisasi, penyadaran masyarakat dalam pengelolan sumber daya air secara berkelanjutan. Menambahkan pendidikan Pengelolaan sumber daya air dalam muatan lokal tingkat PAUD,SD,SMP,SMU Melaksanakan pemberdayaan petani/ P3A dalam irigasi partisipatif, termasuk pemeliharaan dan peningkatan jaringan irigasi tersier (20% area, total menjadi 50%) Memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat DAS hulu, sekitar hutan dan sekitar sumber air (mata air, situ, waduk, sungai), sehingga aktif berperan ikut menjaga kelestarian hutan dan sumber air secara berkelanjutan
iii + ii + i Jangka Panjang (2011-2030) Melaksanakan sosialisasi, penyadaran masyarakat dalam pengelolan sumber daya air secara berkelanjutan. Menambahkan pendidikan Pengelolaan sumber daya air dalam muatan lokal tingkat PAUD,SD,SMP,SMU Melaksanakan pemberdayaan petani/ P3A dalam irigasi partisipatif, termasuk pemeliharaan dan peningkatan jaringan irigasi tersier (50% area, total menjadi 100%) Memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat DAS hulu, sekitar hutan dan sekitar sumber air (mata air, situ, waduk, sungai), sehingga aktif berperan ikut menjaga kelestarian hutan dan sumber air secara berkelanjutan
Mensosialisasikan dan melaksanakan penyuluhan serta bimbingan tentang hemat air irigasi, efisiensi menjadi 58% Melaksanakan sosialisasi hemat air irigasi, dengan demplot sistem SRI atau metoda lainnya secara berkelanjutan
Memberikan bantuan pemberdayaan dan percontohan dengan diutamakan kepada kelompok masyarakat yang telah merintis kegiatan pengelolaan sumber daya air secara swadaya Melakukan inventarisasi kelompok masyarakat yang mempunyai budaya/ tradisi menjaga kelestarian kawasan hutan, lingkungan, dan sumber daya air, serta memberikan bimbingan dan pemberdayaan dalam melestarikan budaya/ tradisi tersebut, secara berkelanjutan Mensosialisasikan dan melaksanakan penyuluhan serta bimbingan tentang hemat air irigasi, efisiensi menjadi 61% Melaksanakan sosialisasi hemat air irigasi, dengan demplot sistem SRI atau metoda lainnya secara berkelanjutan
Memberikan bantuan pemberdayaan dan percontohan dengan diutamakan kepada kelompok masyarakat yang telah merintis kegiatan pengelolaan sumber daya air secara swadaya Melakukan inventarisasi kelompok masyarakat yang mempunyai budaya/ tradisi menjaga kelestarian kawasan hutan, lingkungan dan sumber daya air, serta memberikan bimbingan dan pemberdayaan dalam melestarikan budaya/ tradisi tersebut, secara berkelanjutan Mensosialisasikan dan melaksanakan penyuluhan serta bimbingan tentang hemat air irigasi, efisiensi menjadi 65% Melaksanakan sosialisasi hemat air irigasi, dengan demplot sistem SRI atau metoda lainnya secara berkelanjutan
Membina petani melaksanakan sistem SRI (5% area) Melaksanakan sosialisasi dan edukasi hemat air untuk kebutuhan rumah tangga dan perkotaan, secara berkelanjutan
Membina petani melaksanakan sistem SRI (5% area), kumulatif (10%) Melaksanakan sosialisasi dan edukasi hemat air untuk kebutuhan rumah tangga dan perkotaan secara berkelanjutan
Membina petani melaksanakan sistem SRI (10% area), kumulatif (20%) Melaksanakan sosialisasi dan edukasi hemat air untuk kebutuhan rumah tangga dan perkotaan secara berkelanjutan
Melaksanakan sosialisasi hemat air industri melalui 3R
Menerapkan hemat air industri melalui 3R secara berkelanjutan
Melaksanakan sosialisasi tentang pengurangan resiko akibat banjir secara berkelanjutan Lihat (1.3) Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran butir 6
4
Aspek/Sub Aspek
1) Lemahnya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dlm pengelolaan sumber daya air
Meningkatnya kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air
i Jangka Pendek (2011-2015) Melaksanakan sosialisasi, penyadaran masyarakat dalam pengelolan sumber daya air secara berkelanjutan. Menambahkan pendidikan Pengelolaan sumber daya air dalam muatan lokal tingkat PAUD,SD,SMP,SMU Melaksanakan pemberdayaan petani/ P3A dalam irigasi partisipatif, termasuk pemeliharaan dan peningkatan jaringan irigasi tersier (30% area) Memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat DAS hulu, sekitar hutan dan sekitar sumber air (mata air, situ, waduk, sungai), sehingga aktif berperan ikut menjaga kelestarian hutan dan sumber air secara berkelanjutan
Terwujudnya insentif kepada kelompok masyarakat yang telah mulai menyelenggarakan kegiatan secara swadaya
Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam hemat air untuk kebutuhan rumah tangga dan perkotaan Terlaksananya penerapan hemat air industri melalui Reduce-Reuse-Recycle Terlaksananya pengembangan dan Penerapan Teknologi desalinisasi air laut atau ultra filtrasi, untuk industri
7) Masih terbatasnya peran serta perempuan dalam kegiatan masyarakat di bidang pengelolaan sumber daya air, pertanian dan keterlibatan dalam organisasi kelompok masyarakat
Memberikan bantuan pemberdayaan dan percontohan dengan diutamakan kepada kelompok masyarakat yang telah merintis kegiatan pengelolaan sumber daya air secara swadaya Melakukan inventarisasi kelompok masyarakat yang mempunyai budaya/ tradisi menjaga kelestarian kawasan hutan, lingkungan dan sumber daya air, serta memberikan bimbingan dan pemberdayaan dalam melestarikan budaya/ tradisi tersebut, secara berkelanjutan
Kebijakan operasional Melaksanakan pembinaan masyarakat, sehingga meningkatkan kesadaran dalam pengelolan sumber daya air
Lembaga/Instansi/Kelompok Masyarakat/Dunia Usaha Terkait TKPSDA, Forum DAS, BP DAS, BBWS, Dinas PU/SDA, pemuka agama, tokoh masyarakat dan kelompok masyarakat
Meningkatkan pembinaan kesadaran dan kemampuan petani/ P3A dalam pengelolaan jaringan irigasi tersier
Meningkatkan kondisi sosial-ekonomi Bapedda, Dinas Sosial, Dinas TanHutBun masyarakat DAS hulu, sekitar hutan dan Kab../Kota, Kelompok Masyarakat, Swasta sekitar sumber air, melalui pembinaan dan pendampingan
Melaksanakan prinsip insentif dan desinsentif dalam pemberdayaan masyarakat
Melaksanakan bimbingan dan pemberdayaan masyarakat untuk melestarikan budaya/ tradisi setempat dalam menjaga kelestarian hutan, lingkungan dan sumber daya air
Dinas Sosial, Kehutanan, Pertanian, BPLHD Kab/Kota, Prov., Dinas Pu/SDA, BBWS, Kelompok Masyarakat
Meningkatkan pmbinaan petani utk hemat air irigasi.
Dinas Pertanian, PU/SDA Kab/Kota, BBWS, IP3A/GP3A/P3A, petani
Melaksanakan sosialisasi dan pelaksanaan hemat air melalui demplot sistem SRI atau metoda lainnya
Dinas TanHutBun kab/kota, Dinas PU/SDA kab/kota, P3A/GP3A/IP3A, kelompok tani
Melaksanakan sosialisasi hemat air untuk kebutuhan rumah tangga dan perkotaan
Dinas PU/SDA kab/kota, kelompok masyarakat perkotaan
Menerapkan hemat air industri melalui 3R secara berkelanjutan
Melaksanakan sosialisasi dan menerapkan hemat air industri melalui Reduce-Reuse-Recycle
Kadinda, Dinas Perindustrian kab/kota, dinas PU/SDA kab/kota, Asosiasi/masyarakat Industri
Melaksanakan sosialisasi tentang pengurangan resiko akibat banjir secara berkelanjutan
Melaksanakan sosialisasi tentang pengurangan resiko akibat banjir secara berkelanjutan
Melaksanakan sosialisasi tentang pengurangan resiko akibat banjir
BBWS, Dinas PU/SDA prov., kab/kota, BPSDA, Kelompok Masyarakat
Mendorong terwujudnya komitmen penyediaan dana CSR dan IJL untuk konservasi sumber daya air dan lingkungan secara berkelanjutan
Mendorong terwujudnya komitmen penyediaan dana CSR dan IJL untuk konservasi sumber daya air dan lingkungan secara berkelanjutan
Mendorong terwujudnya komitmen penyediaan dana CSR dan IJL untuk konservasi sumber daya air dan lingkungan secara berkelanjutan
Meningkatkan peran swasta dalam konservasi sumber daya air dan lingkungan melalui dana CSR dan IJL
Swasta, BBWS, Dinas PU/SDA prov., kab/kota, BPSDA, BPDAS, kelompok masyarakat, Kadinda
Melaksanakan pemberdayaan masyarakat tentang sanitasi lingkungan sumber air secara berkelanjutan, dengan memanfaatkan CSR
Melaksanakan pemberdayaan masyarakat tentang sanitasi lingkungan sumber air secara berkelanjutan, dengan memanfaatkan CSR
Melaksanakan pemberdayaan masyarakat tentang sanitasi lingkungan sumber air secara berkelanjutan, dengan memanfaatkan CSR
Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan dan penggunaan MCK
Dinas CK, Dinas PerKim prov., kab/kota, BPLHD/BLHD, Dinas PU/SDA prov., kab/kota, BBWS, BPSDA, swasta dan kelompok masyarakat
Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan peningkatan peran serta perempuan dalam pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan, termasuk kegiatan konservasi sumber daya air (a.l penanaman pohon, mencegah pencemaran air, MCK, pengelolaan sampah), pendaya-g
Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan peningkatan peran serta perempuan dalam pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan
Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan peningkatan peran serta perempuan dalam pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan
Melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta perempuan dalam pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan, termasuk kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, penyebar-luasan informasi, s
Dinas Sosial Prop/Kab/Kota, Badan Pemberdayaan Masyarakat Prov/Kab/Kota, Bappeda Prop/Kab/Kota, Dinas Pertanian Prop/Kab/Kota, Kelompok Masyarakat
Lihat (2.4) Pengembangan sumber daya air butir 2
Catatan: P = Menandakan Upaya tersebut telah termasuk kedalam strategi A, B, C atau D
halaman
154
Tabel 4.1. Kebijakan Operasional Pengelolaan Pengelolaan Sumber Daya Air di WS 6 Ci (3 Ci) pada Skenario 1, 2, 3 dan 4 PENATAAN RUANG 1
2
3
4
No. Aspek/Sub Aspek A P
B P
C P
D P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
Permasalahan Berdasarkan Analisis
Sasaran/Target yang diinginkan
1) Adanya pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana peruntukan
Terlaksananya UU 26/2007 tentang Penataan Ruang dan PP 26 Thn 2008, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Terlaksananya UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Terwujudnya insentif dan disinsentif terhadap kondisi pengelolaan lahan yang berbeda (tanah terlantar/produktif, tanah produktif tanpa/dengan konservasi) 2) Terjadinya alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan (sawah)
3) Antisipasi rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda
Terlaksananya UU 41/2009 ttg Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan PP 1 tahun 2011
i Jangka Pendek (2011-2015) Melaksanakan sosialisasi peraturan per undang-undangan terkait dengan penataan ruang Melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan per undang-undangan terkait dengan penataan ruang secara berkelanjutan (2014-2015) Melaksanakan penindakan terhadap pelanggar penataan ruang secara berkelanjutan (2014-2015) Menetapkan zonasi pemanfaatan sumber air termasuk kawasan resapan, tangkapan air, sumber air, ke dalam RTRW Prov/Kab/Kota Menetapkan zona daerah rawan bencana tsunami, rawan banjir, rawan longsor, ke dalam RTRW Prov/Kab/Kota Menetapkan kawasan yang harus diproteksi dari pembangunan perumahan/ perkotaan, antara lain lokasi calon genangan waduk/ tampungan air, kawasan retensi banjir, ke dalam RTRW Prov/Kab/Kota, serta melaksanakan konsolidasi kepemilikan lahannya Mencantumkan struktur bangunan utama sumber daya air dalam RDTR Kab/Kota Mencantumkan kawasan rehabilitasi hutan dan lahan sesuai RTkRHL dalam RTRW Kab/Kota Menyusun Perda, mensosialisasikan dan menerapkan insentif dan disinsentif (tarif PBB yang berbeda untuk tanah terlantar/produktif, tanah produktif tanpa/dengan konservasi)
Menetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan dalam RTRW untuk mendapatkan perlindungan khusus sesuai peraturan berkelanjutan (2011-2013) Mensosialisasikan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (2011-2013) Memonitor dan mengawasi pelaksanaan secara berkelanjutan (2014-2015) melalui ijin lokasi dan IMB Menerapkan sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan alih fungsi lahan secara berkelanjutan (2014-2015)
Terlaksananya pembangunan permukiman, perkotaan, kawasan industri, dengan tetap melindungi zona konservasi sumber daya air, daerah resapan air, dan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan
---
STRATEGI ii + i Jangka Menengah (2011-2020) Melaksanakan sosialisasi peraturan per undang-undangan terkait dengan penataan ruang Melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan per undangundangan terkait dengan penataan ruang secara berkelanjutan Melaksanakan penindakan terhadap pelanggar penataan ruang secara berkelanjutan
iii + ii + i Jangka Panjang (2011-2030) Melaksanakan sosialisasi peraturan per undang-undangan terkait dengan penataan ruang Melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan per undangundangan terkait dengan penataan ruang secara berkelanjutan Melaksanakan penindakan terhadap pelanggar penataan ruang secara berkelanjutan
Membatasi peruntukan kawasan melalui pembatasan ijin lokasi, IMB, building code, melaksanakan konsolidasi kepemilikan lahan yang terkena genangan, melaksanakan pemantauan dan mengawasi pelaksanaan RTRW
Membatasi peruntukan kawasan melalui pembatasan ijin lokasi, IMB, building code, melaksanakan yang terkena genagan, kepemilikan lahan melaksanakan pemantauan dan mengawasi pelaksanaan RTRW
Mengendalikan pembangunan sesuai RTRW, dengan pengendalian perijinan
Mensosialisasikan dan menerapkan insentive dan disinsentive (PBB tanah terlantar/produktif, tanah produktif tanpa/dengan konservasi)
Mensosialisasikan dan menerapkan insentive dan disinsentive (PBB tanah terlantar/produktif, tanah produktif tanpa/dengan konservasi)
Menerapkan insentive dan disinsentive, pembedaan tarif PBB (tanah terlantar/produktif, tanah produktif tanpa/dengan konservasi)
Memonitor dan mengawasi pelaksanaan perlindungan lahan pertanian pangan, secara berkelanjutan
Memonitor dan mengawasi pelaksanaan perlindungan lahan pertanian pangan, secara berkelanjutan
Menetapkan kawasan pertanian pangan Dinas Pertanian, PU/SDA, Bappeda berkelanjutan dalam RTRW untuk Prov/Kab/Kota, BBWS, Kelompok mendapatkan perlindungan khusus Masyarakat sesuai peraturan
Mengendalikan ijin lokasi dan ijin bangunan, secara berkelanjutan
Mengendalikan ijin lokasi dan ijin bangunan, secara berkelanjutan
Menerapkan sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan alih fungsi lahan secara berkelanjutan Mereview RTRW Prov, Kab/Kota berkaitan dengan rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda, dengan tetap memperhatikan perlindungan zona konservasi sumber daya air, daerah resapan air, dan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan
Menerapkan sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan alih fungsi lahan secara berkelanjutan Melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum terhadap penerapan RTRW
Mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan, melalui pengendalian perijinan bangunan Penegakan hulum pelaksanaan UU 41/2009
Kebijakan operasional
Lembaga/Instansi/Kelompok Masyarakat/Dunia Usaha Terkait
Mensosialisasikan, memantau, Dinas Tata Ruang, PU/CK/SDA, Bappeda mengawasi dan melakukan penindakan Prov/Kab/Kota, BBWS, Kelompok terhadap pelanggaran peraturan Per-UU- Masyarakat an tentang penataan ruang dan RTRW Prov, Kab/Kota
Dinas Tata Ruang , Tata Kota, PU/CK/SDA, Bappeda Prov/Kab/Kota , BBWS, PPNS, Polisi, Kelompok Masyarakat Dinas Tata Ruang, PU/PSDA, Bappeda, Badan Perijinan tk Prov/Kab/Kota, BBWS, Kelompok Masyarakat
Dispenda, Dinas Pertanian, Perkebunan, BPN Kab/Kota, Kelompok Masyarakat
Badan Perijinan, Dinas Pertanian, Bappeda Prov/Kab/Kota, BBWS, Dinas PU/SDA, Kelompok Masyarakat Badan Perijinan, Dinas Pertanian Prov/Kab/Kota, PPNS, Polisi, BBWS, Dinas PU/SDA, Kelompok Masyarakat Mendukung pembangunan wilayah Dinas Tata Ruang, PU/CK/SDA, Bappeda berkaitan dengan rencana pembangunan Prov/Kab/Kota, BBWS, Kelompok Jembatan Selat Sunda dengan tetap Masyarakat melindungi zona konservasi sumber daya air, daerah resapan air, dan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan
Catatan: P = Menandakan Upaya tersebut telah termasuk kedalam strategi A, B, C atau D
halaman
155
Tabel 4.2. Kebijakan Operasional Pengelolaan Sumber Daya Air WS 6 Ci (2 Ci) pada Skenario 1,2,3,4 1
KONSERVASI 1 2 3 4
No.
1.1
STRATEGI i ii + i iii + ii + i Jangka Pendek (2011-2015) Jangka Menengah (2011-2020) Jangka Panjang (2011-2030) Mensosialisasikan kepada masyarakat * Melaksakan kegiatan RTkRHL pada * Melaksakan kegiatan RTkRHL pada lahan tentang Rencana Teknis Rehabilitasi lahan sangat kritis 60% area, kumulatif kritis 50% area, kumulatif menjadi 100%, Hutan dan Lahan (RTkRHL) = 2011-2013, menjadi 100%, dan lahan kritis 50% serta memantau dan mempertahankan melaksakan kegiatan RTkRHL pada lahan area, kumulatif menjadi 75%. Serta kondisi hutan yang sudah di rehabilitasi sangat kritis 40% dan lahan kritis 25% memantau dan mempertahankan kondisi area (2014-2015) hutan yang sudah di rehabilitasi
Permasalahan Berdasarkan Analisis
Sasaran/Target yang diinginkan
A B C D PERLINDUNGAN P P P P DAN PELESTARIAN SUMBER DAYA AIR
1) Berkurangnya fungsi konservasi kawasan hutan dan non hutan pada lahan sangat kritis( 802 ha) dan kritis (17.219 ha) pada di wilayah Ciliwung - Cisadane Hulu
Terlaksananya konservasi DAS sangat kritis ( 802 ha) dan kritis (17.219 ha) pada wilayah Ciliwung - Cisadane Hulu
P P P
2) Berkurangnya fungsi kawasan hutan dan non hutan DAS agak kritis (81.407 ha) pada wilayah Ciliwung Cisadane
Terlaksananya konservasi DAS agak kritis (81.407 ha) pada wilayah Ciliwung Cisadane Hulu
Mensosialisasikan upaya konservasi dan perlindungan lahan agak kritis pada DAS di wilayah wilayah Ciliwung - Cisadane, dan melaksanakan RTkRHL 20% area
P P
3) Terancamnya kawasan hutan dan non hutan DAS potensial Kritis pada wilayah Ciliwung - Cisadane (244.504 ha)
Terlaksananya konservasi DAS potensial Kritis pada wilayah Ciliwung - Cisadane Hulu (244.504 ha)
Mensosialisasikan upaya konservasi dan perlindungan lahan potensial kritis pada DAS di wilayah Ciliwung - Cisadane Hulu dan melaksanakan RTkRHL 25% area
P P P P
4) Belum optimalnya pelaksanaan Gerhan dan GNKPA di dalam dan di luar kawasan hutan pada DAS hulu dan tengah wilayah Ciliwung Cisadane 5) Belum optimalnya perlindungan alur dan tebing sungai di sungai-sungai utama pada wilayah Ciliwung Cisadane
Terlaksananya Gerhan dan GNKPA di dalam dan di luar kawasan hutan pada DAS hulu dan tengah wilayah Ciliwung Cisadane
Melaksanakan Gerhan dan GNKPA di dalam dan di luar kawasan hutan pada DAS hulu dan tengah wilayah Ciliwung Cisadane (25%)
Melaksanakan Gerhan dan GNKPA di dalam dan di luar kawasan hutan pada DAS hulu dan tengah wilayah Ciliwung Cisadane (25%), kumulatif 50%
Melaksanakan Gerhan dan GNKPA di dalam dan di luar kawasan hutan pada DAS hulu dan tengah wilayah Ciliwung Cisadane (50%), kumulatif 100%
Melaksanakan Gerhan dan GNKPA di dalam dan di luar kawasan hutan
Dinas Tata Ruang/Tata Kota, PU/SDA , BPLHD/BLHD, Kehutanan Kab./Kota Terkait, BBWS, Dinas/Badan Terkait di Tk. Prov. Kelompok Masyarakat
Terwujudnya perlindungan yang optimal alur dan tebing sungai di sungai-sungai utama pada wilayah Ciliwung - Cisadane
Merencanakan (2011-2013 = 100%) dan melaksanakan (2014-2015 = 10%) perlindungan alur dan tebing sungai di sungai-sungai utama pada wilayah Ciliwung - Cisadane * Melakukan inventarisasi untuk cagar alam dan budaya melalui pembuatan perlindungan alam , membangun laborotarium geologi (geo park) di lokasilokasi sungai Cisadane
Melaksanakan (2016-2020 = 25%, kumulatif = 35%) perlindungan alur dan tebing sungai di sungai-sungai utama pada wilayah Ciliwung - Cisadane
Melaksanakan (2021-2030 = 65%, kumulatif = 100%) perlindungan alur dan tebing sungai di sungai-sungai utama pada wilayah Ciliwung - Cisadane
Melaksanakan perlindungan alur dan tebing sungai yang optimal
BBWS, Dinas PU/SDA Prov/Kab/Kota, Kelompok Masyarakat
P P P
P P P
6) Budi daya pertanian di kawasan non hutan yang tidak sesuai dengan kaidah konservasi yang menyebabkan banyaknya lahan kritis
P P
P P
P P P
7) Belum adanya insentif dan disintensif pada lahan terlantar dan lahan produktif
8) Terjadinya abrasi/ erosi muara dan pantai
P P P
P P P
P P P
9) Adanya sedimentasi di sungai, situ dan muara
Kebijakan operasional
Lembaga/Instansi/Kelompok Masyakat/Swasta Terkait
Aspek/Sub Aspek
Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan (TanHutBun) di luar Kawasan Hutan, PU/SDA, Kab/Kota terkait, BPDAS, BBWS, Kelompok Masyarakat, Dinas Kehutanan Prov., BB Konservasi SD Alam (Hutan Konservasi), Perum Perhutani (Hutan Lindung dan Produksi), PT. Bakt * Melaksakan kegiatan RTkRHL pada * Melaksakan kegiatan RTkRHL pada lahan * Melaksanakan RTkRHL di kawasan lahan Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan lahan agak kritis 50% area, kumulatif agak kritis 30% area, kumulatif menjadi agak kritis pada DAS di wilayah wilayah (TanHutBun) di luar Kawasan Hutan, PU/SDA, menjadi 70%. Serta memantau 100%, serta memantau dan Ciliwung - Cisadane Kab/Kota terkait, BPDAS, BBWS, Kelompok danmempertahankan kondisi hutan yang mempertahankan kondisi hutan yang Masyarakat, Dinas Kehutanan Prov., BB sudah di rehabilitasi sudah di rehabilitasi Konservasi SD Alam (Hutan Konservasi), Perum Perhutani (Hutan Lindung dan Produksi), PT. Bakt * Melaksakan kegiatan RTkRHL pada * Melaksakan kegiatan RTkRHL pada lahan Mengajak masyarakat memperbaiki DAS Dinas TanHutBun, PU/SDA, Kab/Kota terkait, lahan potensial kritis 40% area, kumulatif potensial kritis 35% area, kumulatif potensial kritis menjadi tidak kritis (244.504 BPDAS, BBWS, BBKSDA, Dinas Kehutanan menjadi 65%,serta memantau dan menjadi 100%, serta memantau dan ha) Prov. Perum Perhutani, PT. BUMN-HL, mempertahankan kondisi hutan yang mempertahankan kondisi hutan yang Kelompok Masyarakat sudah di rehabilitasi sudah di rehabilitasi
* Membangun laborotarium geologi (geo park) di lokasi-lokasi sungai Cisadane dan melakukan operasi dan pemeliharaan laboratorium yang terbangun secara berkelanjutan
Melaksanakan rekomendasi RTkRHL di kawasan prioritas DAS sangat Kritis dan kritis di hulu waduk/rencana waduk (18.021 ha)
* Membangun laborotarium geologi (geo * Melaksanakan inventarisasi untuk cagar park) di lokasi-lokasi sungai Cisadane dan alam dan budaya melalui pembuatan melakukan operasi dan pemeliharaan perlindungan alam , membangun laboratorium yang terbangun secara laborotarium geologi (geo park) di lokasiberkelanjutan lokasi sungai Cisadane
Dinas ESDM, BPLHD, Bappeda, BBWS dan Dinas PU/PSDA, Kelompok Masyarakat
Terlaksananya PerMenTan No. 47/2006 tentang Pedoman Umum Budidaya Pertanian pada Lahan Pegunungan
Melaksanakan sosialisasi PerMenTan No. 47/2006, melaksanakan pelatihan dan melaksanakan gerakan budidaya pertanian di lahan pegunungan melalui pendekatan sekolah lapang, (10% area)
Menerapkan PerMenTan No. 47/2006 tahap II (40% area), kumulatif (50% area), memantau dan mengevaluasi pelaksanaannya.
Menerapkan PerMenTan No. 47/2006 tahap III (50% area), kumulatif (100% area), memantau dan mengevaluasi pelaksanaannya
Menyelenggarakan budidaya pertanian lahan pegunungan yang sesuai dengan kaidah konservasi berpedoman kepada PerMenTan No. 47/2006
Terlaksananya penanaman kawasan non hutan yang berlereng dengan tanaman jangka panjang bernilai ekonomi tinggi, contoh kopi
Melaksanakan percontohan dan pendampingan kepada masyarakat tani di kawasan non hutan yang berlereng untuk menanam tanaman jangka panjang, disertai pemberdayaan pananaman sistem tumpangsari untuk pendapatan sehari-hari, target 15% area
Melaksanakan bimbingan kepada masyarakat tani di kawasan non hutan yang berlereng untuk menanam tanaman jangka panjang, mulai dari pratanam sampai pasca tanam, disertai penanaman secara tumpang sari secara berkelanjutan, target 25%, kumulatif 40%
Melaksanakan bimbingan kepada masyarakat tani di kawasan non hutan yang berlereng untuk menanam tanaman jangka panjang, mulai dari pratanam sampai pasca tanam, disertai penanaman secara tumpang sari secara berkelanjutan, target 60%, kumulatif 100%
Membimbing masyarakat di kawasan Dinas TanHutBun, Kab/Kota terkait, Dinas berlereng dengan tanaman jangka panjang Pertanian Prov., Kelompok Masyarakat bernilai ekonomi tinggi, dan memberdayakan agar tetap mendapat penghasilan untuk kehidupan hariannya
Terwujudnya insentive dan disinsentive (PBB tanah terlantar/produktif, tanah produktif tanpa/dengan konservasi)
Menyusun Perda, mensosialisasikan dan menerapkan insentive dan disinsentive (PBB tanah terlantar/produktif, tanah produktif tanpa/dengan konservasi)
Mensosialisasikan dan menerapkan insentive dan disinsentive (PBB tanah terlantar/produktif, tanah produktif tanpa/dengan konservasi)
Mensosialisasikan dan menerapkan insentive dan disinsentive (PBB tanah terlantar/produktif, tanah produktif tanpa/dengan konservasi)
Menerapkan insentive dan disinsentive (PBB tanah terlantar/produktif, tanah produktif tanpa/dengan konservasi)
* Terlindunginya kawasan muara dan pantai * Menyusun perencanaan bangunan pengamanan muara dan erosi pantai, dan melaksanakan pembangunan pengamanan muara dan erosi pantai (100%) * Terlindungnya kawasan pantai secara * Merehabiltasi hutan bakau sepanjang alami dengan hutan bakau pantai secara berkelanjutan (25%) Melaksanakan OP Situ sesuai kebutuhan
Melaksanakan 60% OP waduk/situ oleh Dinas PU DKI (waduk/situ yang telah di kelola daerah) Melaksanakan 60% OP waduk/situ oleh BBWS (bagi waduk/situ yang masih di kelola oleh pusat)
* Melaksanakan pembangunan pengamanan muara dan erosi pantai (30%), kumulatif 40%
* Melaksanakan pembangunan pengamanan muara dan erosi pantai (60%), kumulatif (100%)
* Melindungi muara dan pantai dengan struktur
* Merehabiltasi hutan bakau sepanjang pantai secara berkelanjutan (25%), kumulatif (50%) Melaksanakan 80% OP waduk/situ oleh Dinas PU DKI (waduk/situ yang telah di kelola daerah) Melaksanakan 80% OP waduk/situ oleh BBWS (bagi waduk/situ yang masih di kelola oleh pusat)
* Merehabiltasi hutan bakau sepanjang * Melindungi muara dan pantai secara pantai secara berkelanjutan (50%), vegetatif kumulatif (100%) Melaksanakan 100% OP waduk/situ oleh Penganggaran OP sesuai kebutuhan nyata Dinas PU DKI (waduk dan situ yang telah pengelolaan situ-situ, baik secara di kelola daerah) swakelola maupun kontraktual Melaksanakan 100% OP waduk/situ oleh Penganggaran OP sesuai kebutuhan nyata BBWS (bagi waduk dan situ yang masih di pengelolaan situ-situ, baik secara kelola oleh pusat) swakelola maupun kontraktual
Dinas TanHutBun, PU/SDA, Kab/Kota terkait, BPDAS, BBWS, Dinas Pertanian Prov., PT. BUMN-HL, Kelompok Masyarakat
Dispenda, Dinas TanHutBun Kab/Kota, BPN Kab/Kota, Kelompok Masyarakat
Dinas PU/SDA Kab/Kota dan Prov, BBWS, Kelompok Masyarakat
Dinas PU/SDA Prov, Kab/Kota, BBWS, Dinas Kehutanan Prov, Dinas TanHutBun kab/kota , Kelompok Masyarakat Dinas PU DKI, BBWS, Kelompok Masyarakat
BBWS, Dinas PU DKI, Balai PSDA, Kelompok Masyarakat
Catatan: P = Menandakan Upaya tersebut telah termasuk kedalam strategi A, B, C atau D
halaman
156
Tabel 4.2. Kebijakan Operasional Pengelolaan Pengelolaan Sumber Daya Air di WS 6 Ci (2 Ci) pada Skenario 1, 2, 3 dan 4 1
KONSERVASI 1 2 3 4
No.
Aspek/Sub Aspek
Permasalahan Berdasarkan Analisis A B C D P P 11) Terjadinya alih fungsi lahan di JABODETABEK
P P
P P P 12) Masih adanya kawasan pemukiman baru belum mengikuti kaidah konservasi P 13) Masih terbatasnya Ruang Terbuka Hijau (RTH)
P P P 14) Belum optimalnya pelaksanaan PERDA tentang adanya penetapan batas dan pemanfaatan daerah sempadan sungai dan situ/waduk
Sasaran/Target yang diinginkan
Perubahan tata guna lahan di JABODETABEK mengikuti ketentuan yang berlaku Penerapan aturan Insentif bagi Pengembang yang menambah RTH Terwujudnya kawasan pemukiman baru yang mengikuti kaidah konservasi
Menyusun Perda tentang pembangunan kawasan pemukiman baru yang mengikuti kaidah konservasi
Tercapainya standar luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai dengan peraturan
Menyusun sistem pemberian Insentif bagi yang mengembangkan dan disinsentif bagi pengembang yang mengurangi RTH, dituangkan dalam Perda (2011-2013). Menerapkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaannya (20142015) Menyusun Perda tentang perlindungan dan fungsi situ serta mensosialisasikannya
Terwujudnya Perda tentang sempadan sungai dan situ/waduk
Terlaksananya pelaksanaan PERDA tentang penetapan batas dan pemanfaatan daerah sempadan sungai dan situ/waduk
P P P 15) terjadinya kerusakan dasar dan alur * Terlindungnya dasar dan alur sungai sungai karena penambangan pasir terhadap kerusakan akibat penambangan dan krikil pasir dan krikil
P P 16) Kurang jelasnya batas pemilikan lahan di hulu antara milik PERUM PERHUTANI, PTPN dan Masyarakat
* Terciptanya batas pemilikan lahan yang jelas di hulu antara milik PERUM PERHUTANI, PTPN dan Masyarakat
P P 17) Adanya lahan bekas sodetan sungai * Terlindunginya lahan bekas sudetan Ciliwung,S. Angke dan S. sungai Ciliwung, S. Angke dan S. Pesanggrahan serta anak Pesanggrahan dan anak-anak sungainya sungainya yang dimanfaatkan oleh masyarakat
P 18) Berkurangnya keanekaragaman hayati di wilayah Ciliwung Cisadane
i Jangka Pendek (2011-2015) Menyusun PERDA dan menerapkan pengendalian alih fungsi lahan secara berkelanjutan di Jabodetabek Menyusun Perda pemberian Insentif bagi Pengembang yang menambah RTH
* Terlindunginya keanekaragaman hayati pada kawasan lindung
STRATEGI ii + i Jangka Menengah (2011-2020) Mengendalikan dan mengawasi alih fungsi lahan secara berkelanjutan di Jabodetabek Menerapkan dan memantau pelaksanaan pemberian Insentif bagi Pengembang yang menambah RTH Menerapkan dan memantau pembangunan kawasan pemukiman baru yang mengikuti kaidah konservasi
iii + ii + i Jangka Panjang (2011-2030) Mengendalikan dan mengawasi alih fungsi lahan secara berkelanjutan di Jabodetabek Menerapkan dan memantau pelaksanaan pemberian Insentif bagi Pengembang yang menambah RTH Menerapkan dan memantau pembangunan kawasan pemukiman baru yang mengikuti kaidah konservasi
Menerapkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan sistem pemberian Insentif/disinseftif secara berkelanjutan
Menerapkan Perda tentang sempadan sungai dan situ/waduk
Kebijakan operasional
Lembaga/Instansi/Kelompok Masyakat/Swasta Terkait
Menyusun dan menerapkan Perda tentang pengendalian alih fungsi lahan di Jabodetabek Menyusun dan menerapkan Perda pemberian Insentif bagi Pengembang yang menambah RTH Menyusun dan menerapkan Perda tentang pembangunan kawasan pemukiman baru yang mengikuti kaidah konservasi
Bappeda, Dinas PU DKI, Dinas Tata Ruang dan Tata Kota, BPN, Kelompok Masyarakat
Menerapkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan sistem pemberian Insentif/disinseftif secara berkelanjutan
Menambah luas RTH sehingga tercapai standar sesuai peraturan (30% luas)
Dinas PU DKI, Bappeda, Dinas Tata Ruang dan Tata Kota, DPRD, Developer dan Kelompok Masyarakat
Menerapkan, mengawasi dan menindak bagi pelanggar Perda tentang sempadan sungai dan situ/waduk
Menyusun Perda, mensosialisasikan, Dinas PU DKI, BBWS, DPRD, BPN, Satpol PP, menegakkan dan menindak bagi pelanggar Polri, Developer dan kelompok masyarakat Perda tentang sempadan dan sungai situ/waduk
Dinas PU DKI, Bappeda, Dinas Tata Ruang dan Tata Kota, DPRD, Developer dan Kelompok Masyarakat Dinas Perumahan, Dinas PU DKI, Bappeda, Dinas Tata Ruang dan Tata Kota, DPRD, BPN, Developer dan Kelompok Masyarakat
* Menyusun Pergub tentang penetapan * Memantau serta menerapkan sanksi batas dan pemanfaatan daerah sempadan terhadap pelanggaran pelaksanaan sungai dan situ/waduk sebagai turunan Pergub tentang penetapan batas dan dari Perda, dan melaksanakan, pemanfaatan daerah sempadan sungai memantau serta menerapkan sanksi dan situ/waduk secara berkelanjutan terhadap pelanggaran pelaksanaan Pergub tentang penetapan batas dan pemanfaata
* Memantau serta menerapkan sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan Pergub tentang penetapan batas dan pemanfaatan daerah sempadan sungai dan situ/waduk secara berkelanjutan
* Menyusun Pergub, mensosialisasikan, Gubernur Prov. Jabar dan DKI Jakarta, Dinas menegakkan dan menindak bagi pelanggar PU Prov., BBWS, DPRD, BPN, Satpol PP, Pergub tentang sempadan dan sungai Polri, Developer dan kelompok masyarakat situ/waduk
* Meninventarisasi lokasi penambangan, memberikan arahan lokasi yang sesuai, mengkaji ulang terhadap ijin yang sudah dikeluarkan serta pengaturan ijin dengan memperhatikan kelestarian lingkungan secara berkelanjutan disertai penegakan hukum.
* Monitoring dan sangsi
* Memberikan arahan lokasi yang sesuai untuk penambangan pasir dan krikil, mengkaji ulang terhadap ijin yang sudah dikeluarkan serta pengaturan ijin dengan memperhatikan kelestarian lingkungan secara berkelanjutan disertai penegakan hukum.
* Monitoring dan sangsi
* Menginvenatrisasi pemilikan lahan Perum * Pengawasan terhadap penggunaan Perhutani, PTPN dan Nasyarakat, lahan sesuai dengan batas yang telah melakukan pemetaan detail dan ditetapkan secara berkelanjutan pemasangan tanda batas yang jelas antara lahan milik Perum Perhutani, PTPN dan masyarakat * Mengembalikan fungsi lahan bekas sudetan sungai Ciliwung, S. Angke dan S. Pesanggrahan dan anak-anak sungainya sebagai bagian dari daerah milik sungai melalui kegiatan sosialisasi, penertiban dan pemantauan secara berkelanjutan * Mengidentifikasi flora dan fauna penting pada habitat kunci di kawasan lindung, mengidentifikasi kebutuhan restorasi habitat untuk mengoptimalkan fungsi ekologis zona riparian wilayah Ciliwung Cisadane, mengembangkan flora dan fauna sesuai kebutuhan
Dinas ESDM/Pertambangan, BPLHD, Dinas PU/PSDA Prov./Kab/kota, BBWS, Kelompok Masyarakat
* Pengawasan terhadap penggunaan lahan * Melakukan pemetaan detail dan Dinas Kehutanan, Badan Pertanahan Nasional, sesuai dengan batas yang telah ditetapkan pemasangan tanda batas yang jelas antara Perum Perhutani, PTPN dan Masyarakat secara berkelanjutan lahan milik Perum Perhutani, PTPN dan masyarakat serta pengawasan terhadap penggunaan lahan sesuai dengan batas yang telah ditetapkan secara berkelanjutan
* Mengembalikan fungsi lahan bekas * Mengembalikan fungsi lahan bekas * Mengembalikan fungsi lahan bekas sudetan sungai Ciliwung, S. Angke dan sudetan sungai Ciliwung, S. Angke dan S. sudetan sungai Ciliwung, S. Angke dan S. S. Pesanggrahan dan anak-anak Pesanggrahandan anak-anak sungainya Pesanggrahan dan anak-anak sungainya sungainya sebagai bagian dari daerah sebagai bagian dari daerah milik sungai sebagai bagian dari daerah milik sungai milik sungai melalui kegiatan sosialisasi, melalui kegiatan sosialisasi, penertiban penertiban dan pemantauan secara dan pemantauan secara berkelanjutan berkelanjutan * Memantau serta menerapkan sanksi * Memantau serta menerapkan sanksi Melakukan perlindungan terhadap terhadap pelanggaran terhadap terhadap pelanggaran terhadap kekelestarian keanekaragaman hayati di kelestarian keanekaragaman hayati kelestarian keanekaragaman hayati wilayah Ciliwung - Cisadane secara berkelanjutan secara berkelanjutan
BBWS, Dinas PU/PSDA Prop./Kab/Kota dan Masyarakat
Dinas Kehutanan, KLH, dan Kelompok masyarakat
Catatan: P = Menandakan Upaya tersebut telah termasuk kedalam strategi A, B, C atau D
halaman
157
Tabel 4.2. Kebijakan Operasional Pengelolaan Pengelolaan Sumber Daya Air di WS 6 Ci (2 Ci) pada Skenario 1, 2, 3 dan 4 1
KONSERVASI 1 2 3 4
No.
Aspek/Sub Aspek
1.2
PENGAWETAN AIR
Permasalahan Berdasarkan Analisis A B C D P P
P P P
P P P P
P P P
1) Belum optimalnya pembangunan tampungan air (masih banyak air terbuang pada musim hujan) 2) Masih kurangnya badan air(wd retensi,situ dan lain-lain) di JABODETABEK
Bertambahnya waduk, situ dan kolam retensi
3) Terjadinya pengambilan air tanah dalam yang melampaui batas dan pemantauan yang lemah
Terlaksananya pengendalian pengambilan air tanah
4) Masih rendahnya effisiensi pemakaian air oleh berbagai kepentingan
Tercapainya effisiensi pemakaian air irigasi
P P
Terlaksananya Rehabilitasi Situ,sumur resapan ,biopori
Tercapainya efisiensi pemakaian air rumah tangga dan industri
P P P P
P P P
Sasaran/Target yang diinginkan
Berkurangnya kebocoran distribusi air minum
i Jangka Pendek (2011-2015) Membangun waduk, situ dan kolam retensi sesuai kebutuhan
Melaksanakan perencanaan / DED untuk Revitalisasi situ, sumur resapan, DAM Parit dan Penghijauan di bagian tengah dan hulu DAS Ciliwung. Melaksanakan pengendalian dan pemantauan pengambilan air tanah (menyediakan kebutuhan air permukaan secara berkelanjutan) Mensosialisasikan dan menerapkan effisiensi pemakaian air di setiap DI dan melaksanakan metode SRI Mensosialisasikan dan menerapkan effisiensi pemakaian air rumah tangga dan industri Mengganti pipa-pipa distribusi air minum yang lama, mensosialisasikan, mengawasi dan menindak terhadap pencurian air serta menerapkan hemat air
STRATEGI ii + i Jangka Menengah (2011-2020) Membangun waduk, situ dan kolam retensi sesuai kebutuhan
iii + ii + i Jangka Panjang (2011-2030) Membangun waduk, situ dan kolam retensi sesuai kebutuhan
Membangun waduk, situ dan kolam retensi BBWS, Dinas PU DKI, Balai PSDA, Kelompok sesuai kebutuhan jangka panjang Masyarakat
Melaksanakan revitalisasi situ, sumur resapan, DAM Parit dan Penghijauan di bagian tengah dan hulu DAS Ciliwung
Melaksanakan revitalisasi situ, sumur resapan, DAM Parit dan Penghijauan di bagian tengah dan hulu DAS Ciliwung.
Melaksanakan revitalisasi situ, sumur resapan, DAM Parit dan Penghijauan di bagian tengah dan hulu DAS Ciliwung.
BBWS Ciliwung - Cisadane, Dinas PU/SDA Prov. DKI Jakarta, Kelompok Masyarakat
Melaksanakan pengendalian dan pemantauan pengambilan air tanah (menyediakan kebutuhan air permukaan secara berkelanjutan) Melaksanakan effisiensi pemakaian air di setiap DI dan melaksanakan metode SRI berkelanjutan Melaksanakan effisiensi pemakaian air rumah tangga dan industri secara berkelanjutan Mengganti pipa-pipa distribusi air minum yang lama, mensosialisasikan, mengawasi dan menindak terhadap pencurian air serta menerapkan hemat air Menerapkan Perda tentang perlindungan dan fungsi situ
Melaksanakan pengendalian dan pemantauan pengambilan air tanah (menyediakan kebutuhan air permukaan secara berkelanjutan) Melaksanakan effisiensi pemakaian air di setiap DI dan melaksanakan metode SRI berkelanjutan Melaksanakan effisiensi pemakaian air rumah tangga dan industri secara berkelanjutan Mengganti pipa-pipa distribusi air minum yang lama, mensosialisasikan, mengawasi dan menindak terhadap pencurian air serta menerapkan hemat air
Melaksanakan pengendalian dan pemantauan pengambilan air tanah (menyediakan kebutuhan air permukaan secara berkelanjutan) Melaksanakan effisiensi pemakaian air di setiap DI dan melaksanakan metode SRI berkelanjutan Melaksanakan sosialisasi dan menerapkan effisiensi pemakaian air rumah tangga dan industri Melaksanakan efisiensi dan hemat air keperluan rumah tangga dan industri
BPLHD, PDAM, Badan Regulator, Bappeda, Dinas PU DKI, BBWS, Kelompok Masyarakat
Menerapkan, mengawasi dan menindak bagi pelanggar Perda tentang perlindungan dan fungsi situ
Menyusun Perda, mensosialisasikan, Dinas PU DKI, BBWS, DPRD, BPN, Satpol PP, menegakkan dan menindak bagi pelanggar Polri, Developer, Kelompok Masyarakat Perda tentang perlindungan dan fungsi situ
Kebijakan operasional
Lembaga/Instansi/Kelompok Masyakat/Swasta Terkait
Dinas TanHutBun, PU/SDA kab/kota, BBWS, Balai PSDA, Kelompok Masyarakat Dinas Perindustrian, PDAM, Dinas PU/SDA prov., kab/kota, BBWS, Balai PSDA, Kelompok Masyarakat PDAM, Badan Regulator, Dinas PU DKI, Dinas PSDA kab/kota, Kelompok Masyarakat
5) Masih adanya alih fungsi Situ menjadi pemukiman atau tempat usaha
Terlindunginya situ secara berkelanjutan
Menyusun Perda tentang perlindungan dan fungsi situ serta mensosialisasikannya
6) Belum dilaksanakannya pembuatan sumur resapan dan biopori oleh seluruh masyarakat
Terlaksananya pembuatan sumur resapan dan biopori oleh seluruh masyarakat
Melaksanakan pembuatan sumur resapan dan biopori kepada masyarakat (2016-2020) = 30% area, kumulatif 50% area
Melaksanakan pembuatan sumur resapan dan biopori kepada masyarakat (20212030) = 50 % area, kumulatif 100% area
Melaksanakan pembuatan sumur resapan Dinas Tata Ruang/Tata Kota, PU/SDA , dan biopori BPLHD/BLHD, Kehutanan Kab./Kota Terkait, BBWS, Dinas/Badan Terkait di Tk. Prov. Kelompok Masyarakat
7) Berkurangnya daerah resapan di bagian hulu dan tengah wilayah Ciliwung - Cisadane
Terlindunginya daerah resapan di bagian hulu dan tengah wilayah Ciliwung Cisadane
Melaksanakan sosialisasi pembuatan sumur resapan dan biopori kepada masyarakat (2011-2013) dan melaksanakan pembuatan biopori oleh masyarakat (2011-2015) = 20% area Melindungi dan mempertahankan daerah resapan di bagian hulu dan tengah wilayah Ciliwung - Cisadane
Melindungi dan mempertahankan daerah resapan di bagian hulu dan tengah wilayah Ciliwung - Cisadane
Melindungi dan mempertahankan daerah resapan di bagian hulu dan tengah wilayah Ciliwung - Cisadane
Melindungi dan meningkatkan daerah resapan
P P P P
8) Belum teridentifikasinya potensi daerah retensi
Teridentifikasinya potensi daerah retensi di wilayah Ciliwung - Cisadane
Mengidentifikasi potensi daerah retensi di wilayah Ciliwung - Cisadane (2011-2013) dan merencanakan (2014-2015)
Melaksanakan konsolidasi kepemilikan lahan daerah retensi dan pembangunan daerah retensi di wilayah Ciliwung Cisadane (30% area)
Mengidentifikasi potensi daerah/kolam retensi dan konsolidasi kepemilikan lahan daerah retensi
P P P P
9) Terjadinya kerusakan sumber air (127 mata air) di wilayah Ciliwung Cisadane
Terlindunginya sumber air (127 mata air) di wilayah Ciliwung - Cisadane secara berkelanjutan
Menetapkan dan mematok sempadan sumber air di sekitar 27 mata air
Menetapkan dan mematok sempadan sumber air di sekitar 43 mata air, kumulatif 70 mata air
Melaksanakan konsolidasi kepemilikan lahan daerah retensi dan pembangunan daerah retensi di wilayah Ciliwung Cisadane (70% area), kumulatif 100% area Menetapkan dan mematok sempadan sumber air di sekitar 57 mata air, kumulatif 127 mata air
Melaksanakan rehabilitasi dan OP 27 mata air Melaksanakan pemberdayaan masyarakat di 27 mata air pada wilayah CiliwungCisadane
Melaksanakan rehabilitasi dan OP 43 mata air, kumulatif 70 mata air Melaksanakan pemberdayaan masyarakat di 43 mata air pada wilayah Ciliwung-Cisadane
Melaksanakan rehabilitasi dan OP 57 mata air, kumulatif 127 mata air Melaksanakan pemberdayaan masyarakat di 127mata air pada wilayah CiliwungCisadane
P P P P
P P P
Melakukan sosialisasi peraturan perUndang-Undangan tentang sempadan sumber air bersama masyarakat menetapkan dan mematok sempadan sumber air Melakukan rehabilitasi dan OP secara berkelanjutan Melakukan pemberdayaan masyarakat di 127 mata air pada wilayah CiliwungCisadane
Dinas Tata Ruang/Tata Kota, PU/SDA , BPLHD/BLHD, Kehutanan Kab./Kota Terkait, BBWS, Dinas/Badan Terkait di Tk. Prov., Kelompok Masyarakat Dinas Tata Ruang/Tata Kota, PU/SDA , BPLHD/BLHD, Dinas TanHutBun Kab./Kota Terkait, BBWS, Dinas/Badan Terkait di Tk. Prov., Kelompok Masyarakat BBWS, Balai PSDA, Dinas PU/SDA Prov/Kab/Kota, Kelompok Masyarakat
BBWS, Balai PSDA, Dinas PU/SDA Prov/Kab/Kota, Kelompok Masyarakat Dinas TanHutBun, PU/SDA, Kab/Kota terkait, BPDAS, BBWS, BBKSDA, Dinas Kehutanan Prov. Perum Perhutani, PT. BUMN-HL, Kelompok Masyarakat
Catatan: P = Menandakan Upaya tersebut telah termasuk kedalam strategi A, B, C atau D
halaman
158
Tabel 4.2. Kebijakan Operasional Pengelolaan Pengelolaan Sumber Daya Air di WS 6 Ci (2 Ci) pada Skenario 1, 2, 3 dan 4 1
KONSERVASI 1 2 3 4
No.
1.3
Aspek/Sub Aspek
PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN
Permasalahan Berdasarkan Analisis A B C D P P P P
Sasaran/Target yang diinginkan
1) Menurunnya kualitas air * Peningkatan kualitas air sungai, situ dan dibandingkan dengan standar baku/ waduk (min. Kelas II PP no 82/2001) kelas peruntukan sungai (tercemar ringan sampai sedang)
P P P P
P P P
P P P
P P
P P P
P P P
2) Belum Optimalnya pengelolaan limbah industri
* Terwujudnya pengendalian pencemaran dari limbah industri
P P
P P
P P P
P P P P
3) Limbah cair domestik dan Perkotaan * Terwujudnya pengendalian pencemaran belum diolah sebagaimana mestinya dari limbah domestik dan perkotaan;
P P
P P P
P P P P
P P P
Merencanakan dan mengalokasi air penggelontoran melalui kesepakatan dalam TKPsumber daya air, serta * melaksanakan penggelontoran sungai Mendorong terbitnya penetapan kelas sungai oleh Gubernur * Melaksanakan monitoring kualitas air, terutama terhadap limbah industri secara rutin. serta menegakkan peraturan. * Merencanakan sistem monitoring kualitas air real time * Meningkatkan SDM petugas monitoring, pengawas dan penegak hukum (PPNS) melalui fasilitasi training tentang pengelolaan lingkungan (khususnya * kualitas air) * Melaksanakan sosialisasi peraturan tentang syarat kualitas air limbah, dan kewajiban penggunaan IPAL industri
Mendorong pembangunan IPAL Industri
P P P
P P
i Jangka Pendek (2011-2015) * Melaksanakan gerakan Sungai bersih secara terpadu (Prokasih), secara rutin
4) Masih adanya bahaya dari sisa * Terwujudnya pengendalian limbah penggunaan pupuk dan obat-obatan pertanian pertanian
STRATEGI ii + i Jangka Menengah (2011-2020) * Melakukan pemantauan, evaluasi melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggar yang melakukan pencemaran
iii + ii + i Jangka Panjang (2011-2030) * Melakukan pemantauan, evaluasi melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggar yang melakukan pencemaran
* Meningkatkan kualitas air sungai sesuai atau lebih baik dari standar baku mutu
Dinas Kebersihan, BPLHD, Dinas PU, BBWS, Dinas Perindustrian, Kelompok Masyarakat
* Melaksanakan alokasi air penggelontoran sungai
* Melaksanakan alokasi air penggelontoran sungai
* Mengalokasikan air untuk penggelontoran sungai
BBWS, Dinas PU/SDA, Balai PSDA, TKPSDA, Kelompok Masyarakat
* Menegakkan peraturan tentang kelas sungai
* Menegakkan peraturan tentang kelas sungai
* Menetapkan kelas air sungai
BPLHD, BBWS, Bappeda, Dinas Perindustrian Prov/kab/kota, Dinas PU, TKPSDA, Kelompok Masyarakat BBWS, BPLHD, Dinas PU/SDA, Dinas Perindustrian, Bappeda Prov/ Kab/Kota, Kelompok Masyarakat
Kebijakan operasional
* Melaksanakan monitoring kualitas air, * Melaksanakan monitoring kualitas air, terutama terhadap limbah industri secara terutama terhadap limbah industri secara rutin, serta menegakkan peraturan. rutin, serta menegakkan peraturan
* Melaksanakan peningkatan sistim monitoring kualitas air sungai
* Membangun dan mengoperasikan sistem monitoring kualitas air real time
* Membangun dan mengoperasikan sistem monitoring kualitas air real time
* Mengoperasikan sistem monitoring kualitas air real time
* Meningkatkan SDM petugas monitoring, * Meningkatkan SDM petugas monitoring, * Meningkatkan SDM petugas terkait pengawas dan penegak hukum (PPNS) pengawas dan penegak hukum (PPNS) pengelolaan lingkungan (khususnya melalui fasilitasi training tentang melalui fasilitasi training tentang kualitas air) pengelolaan lingkungan (khususnya pengelolaan lingkungan (khususnya kualitas air) kualitas air) * Melaksanakan sosialisasi peraturan * Melaksanakan sosialisasi peraturan * Menegakkan Perda tentang pengolahan tentang syarat kualitas air limbah, dan tentang syarat kualitas air limbah, dan limbah industri dan melaksanakan kewajiban penggunaan IPAL industri, kewajiban penggunaan IPAL industri, serta pengawasan kualitas limbah, terutama serta mendorong pembangunan IPAL mendorong pembangunan IPAL dan logam berat, secara berkelanjutan dan penegakan hukum bagi pelanggar penegakan hukum bagi pelanggar Mendorong pembangunan IPAL dan penegakan hukum bagi pelanggar
* Memberikan teguran dan penindakan bagi * Melaksanakan pengawasan dan industri yang tidak mengoperasikan IPAL penindakan bagi industri yang tidak miliknya mengoperasikan IPAL miliknya * Menyusun perencanaan pembangunan * Membangun IPAL industri terpadu pada IPAL industri terpadu pada kawasan kawasan industri, dan industri, beserta penyiapan organisasi mengoperasikannya pengelolanya * Melaksanakan evaluasi Perda terkait * Melaksanakan evaluasi Perda terkait dengan limbah industri dan lingkungan, dengan limbah industri dan lingkungan, bila perlu memperbaharui Perda mengacu bila perlu memperbaharui Perda pada peraturan pemerintah terbaru. mengacu pada peraturan pemerintah terbaru. * Melaksanakan identifikasi/updating data * Melaksanakan updating data base lokasi base lokasi dan jenis industri, potensi dan jenis industri, potensi pencemar, pencemar, IPAL, serta pemetaan lokasi IPAL, serta updating peta lokasi dan dan jenis industri di wilayah Ciliwung jenis industri di wilayah 2 Ci Cisadane * Peningkatan kapasitas IPAL Setiabudi dan * Pembangunan sistim sanitasi perkotaan Perencanaan IPAL dilokasi lain di Jakarta dan perdesaan dan pembangunan IPAL dilokasi lain di Jakarta
Mendorong pembangunan IPAL dan penegakan hukum bagi pelanggar * Melaksanakan pengawasan dan penindakan bagi industri yang tidak mengoperasikan IPAL miliknya * Mengembangkan IPAL industri terpadu pada kawasan industri, dan mengoperasikannya
* Melaksanakan monitoring kandungan pestisida dan pupuk di saluran irigasi, sungai, situ dan waduk.
BBWS, BPLHD, Dinas PU/SDA, Dinas Perindustrian Prov/ Kab/Kota, Kelompok Masyarakat BBWS, BPLHD, Dinas PU/SDA, Dinas Perindustrian Prov/ Kab/Kota, Kelompok Masyarakat
BPLHD, Dinas Perindustrian Prov/kab/kota, Kepolisian, PPNS, BBWS, Dinas PU, Kelompok Masyarakat
Mendorong pembangunan IPAL Industri
BPLHD, Dinas Perindustrian Prov/kab/kota, Kepolisian, PPNS, BBWS, Dinas PU, Kelompok Masyarakat * Melaksanakan pengawasan dan BPLHD, Dinas Perindustrian Prov/kab/kota, penindakan bagi industri yang tidak Kepolisian, PPNS, BBWS, Dinas PU, mengoperasikan IPAL miliknya Kelompok Masyarakat * Membangun IPAL industri terpadu pada Swasta, BPLHD, Dinas Perindustrian, Dinas kawasan industri, dan mengoperasikannya PU Prov/kab/kota, BBWS, Kelompok Masyarakat
* Melaksanakan evaluasi Perda terkait * Melaksanakan pengawasan ketat kualitas dengan limbah industri dan lingkungan, limbah industri sesuai baku mutu limbah bila perlu memperbaharui Perda mengacu cair (terutama logam berat) disertai pada peraturan pemerintah terbaru. penegakan hukum bagi pelanggar;
BPLHD, Dinas Perindustrian Prov/kab/kota, Kepolisian, PPNS, BBWS, Dinas PU, Kelompok Masyarakat
* Melaksanakan updating data base lokasi * Menyusun data base industri, serta Dinas PU/SDA, BBWS, BPLHD, Dinas dan jenis industri, potensi pencemar, IPAL, terintegrasi dalam sistim informasi kualitas Perindustrian, Bappeda, instansi terkait serta updating peta lokasi dan jenis air diKab/kota, Kelompok Masyarakat industri di wilayah 2 Ci
* Peningkatan kapasitas IPAL Setiabudi dan pembangunan IPAL dilokasi lain di Jakarta dan pembangunan sistim sanitasi perkotaan dan perdesaan Merencanakan dan membangun saluran * Merencanakan dan membangun saluran * Merencanakan dan membangun saluran Merencanakan dan membangun sistem pembuangan air limbah perkotaan terpisah pembuangan air limbah perkotaan pembuangan air limbah perkotaan terpisah sanitasi perkotaan dengan memisahkan dari saluran drainasi, secara bertahap (5% terpisah dari saluran drainasi, secara dari saluran drainasi, secara bertahap saluran pembuangan air limbah perkotaan area kota), terutama pada kawasan bertahap (10% area kota, kumulatif (35% area kota, kumulatif 50%), terutama dari saluran drainasi kota, secara bertahap pengembangan perumahan atau 15%), terutama pada kawasan pada kawasan pengembangan perumahan perkotaan baru pengembangan perumahan atau atau perkotaan baru perkotaan baru Melaksanakan sosialisasi dan * Melaksanakan sosialisasi dan * Melaksanakan sosialisasi dan Melaksanakan pemberdayaan masyarakat pemberdayaan masyarakat terhadap pemberdayaan masyarakat terhadap pemberdayaan masyarakat terhadap terhadap penggunaan sanitasi lingkungan penggunaan sanitasi individu, perdesaan penggunaan sanitasi individu, perdesaan penggunaan sanitasi individu, perdesaan dan komunal (terutama daerah dan komunal (terutama daerah dan komunal (terutama daerah berpenduduk padat dan sekitar sumber berpenduduk padat dan sekitar sumber berpenduduk padat dan sekitar sumber air) air) air) Melaksanakan sosialisasi penggunaan * Melaksanakan sosialisasi penggunaan * Melaksanakan sosialisasi penggunaan Melaksanakan sosialisasi penggunaan pestisida dan pupuk sesuai dosis pestisida dan pupuk sesuai dosis, dan pestisida dan pupuk sesuai dosis, dan pestisida dan pupuk sesuai dosis monitoring kepatuhan petani di lapangan monitoring di lapangan Melaksanakan monitoring kandungan pestisida dan pupuk di saluran irigasi, sungai, situ dan waduk.
Lembaga/Instansi/Kelompok Masyakat/Swasta Terkait
* Pembangunan sistim sanitasi perkotaan dan perdesaan dan pembangunan IPAL dilokasi lain di Jakarta
* Melaksanakan monitoring kandungan pestisida dan pupuk di saluran irigasi, sungai, situ dan waduk
BPLHD, Dinas Kebersihan, Dinas Kesehatan, Dinas PU/PSDA Prov., Bappeda, Dewan SDA Prov., Dinas PU/SDA kab/kota., Kelompok Masyarakat Dinas CK, BPLHD, BBWS, Kelompok Masyarakat
BPLHD, Dinas Kebersihan, Dinas Kesehatan, Dinas PU/PSDA Prov., Bappeda, Dewan SDA Prov., Dinas PU/SDA kab/kota, Kelompok Masyarakat
BPLHD, Dinas Pertanian, Dinas PU Prov., Kelompok Masyarakat
Melaksanakan monitoring kualitas air BPLHD/BLHD, BBWS, Dinas Pertanian, Dinas saluran irigasi, sungai, situ dan waduk, PU/SDA Prov./kab/kota, Kelompok Masyarakat terhadap sisa/ limbah pestisida dan pupuk
Catatan: P = Menandakan Upaya tersebut telah termasuk kedalam strategi A, B, C atau D
halaman
159
Tabel 4.2. Kebijakan Operasional Pengelolaan Pengelolaan Sumber Daya Air di WS 6 Ci (2 Ci) pada Skenario 1, 2, 3 dan 4 1
KONSERVASI 1 2 3 4
No.
Aspek/Sub Aspek
Permasalahan Berdasarkan Analisis A B C D P P P
P P P
P P P P
P P P
Sasaran/Target yang diinginkan
5) Limbah peternakan belum diolah sebagaimana mestinya
* Terwujudnya pengendalian limbah peternakan
6) Pongolahan limbah sampah belum potimal
* Terwujudnya pengelolaan limbah sampah
i Jangka Pendek (2011-2015) Melaksanakan sosialisasi pemanfaatan limbah ternak dan kewajiban menggunakan IPAL peternakan, disertai pembangunan IPAL percontohan dan pemberdayaan peternak
STRATEGI ii + i Jangka Menengah (2011-2020) * Melaksanakan pembangunan IPAL peternakan dan pemanfaatan limbah ternak (mis. biogas, kompos dsb.)
iii + ii + i Jangka Panjang (2011-2030) * Melaksanakan pembangunan IPAL peternakan dan pemanfaatan limbah ternak (mis. biogas, kompos dsb.)
Melaksanakan pengelolaan sampah * Melaksanakan pengelolaan sampah * Melaksanakan pengelolaan sampah perkotaan dan pedesaan secara terpadu perkotaan dan pedesaan secara terpadu perkotaan dan pedesaan secara terpadu melalui sistem 3R (reduce, reuse, recycle), melalui sistem 3R (reduce, reuse, melalui sistem 3R (reduce, reuse, recycle), dan berkelanjutan recycle), dan berkelanjutan dan berkelanjutan Melaksanakan sosialisasi pelarangan * Melaksanakan sosialisasi pelarangan * Melaksanakan sosialisasi pelarangan membuang sampah ke sungai/badan air membuang sampah ke sungai/badan air membuang sampah ke sungai/badan air lainnya disertai tindakan hukum bagi lainnya disertai tindakan hukum bagi lainnya disertai tindakan hukum bagi pelanggarnya pelanggarnya pelanggarnya Memperkenalkan, sosialisasi dan * Mengembangkan pengelolaan sampah * Mengembangkan pengelolaan sampah percontohan pengelolaan sampah melalui melalui sistem daur ulang dan bank melalui sistem daur ulang dan bank sistem daur ulang dan bank sampah oleh sampah oleh swasta dan masyarakat, sampah oleh swasta dan masyarakat Pemda dengan menerapkan insentif
Kebijakan operasional
Melaksanakan pembangunan IPAL peternakan dan pemanfaatan limbah ternak
Lembaga/Instansi/Kelompok Masyakat/Swasta Terkait
BPLHD, BBWS, Dinas Peternakan, Dinas PU Prov., Kelompok Masyarakat, swasta
Melaksanakan pengelolaan sampah Bappeda, BBWS, Dinas Kebersihan, Dinas PU melalui sistem 3R (reduce, reuse, recycle) kab/kota, BPLHD, Kelompok Masyarakat
Melarang membuang sampah ke sungai/badan air lainnya
Bappeda, BBWS, Dinas Kebersihan, Dinas PU kab/kota, BPLHD, Kelompok Masyarakat
Mengembangkan pengelolaan sampah melalui sistem bank sampah oleh swasta dan masyarakat, dengan menerapkan insentif pada tahap awal
Bappeda, Dinas Kebersihan, Dinas PU kab/kota, BPLHD, Kelompok Masyarakat, swasta
Catatan: P = Menandakan Upaya tersebut telah termasuk kedalam strategi A, B, C atau D
halaman
160
Tabel 4.2. Kebijakan Operasional Pengelolaan Pengelolaan Sumber Daya Air di WS 6 Ci (2 Ci) pada Skenario 1, 2, 3 dan 4 2
PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR i Jangka Pendek (2011-2015) Menyusun, merumuskan Pergub melalui Dewan sumber daya air prov. dan mensosialisasikan peruntukan air dari sumber air secara berkelanjutan Menetapkan Zona pemanfaatan sumber daya air pada peta TARU wilayah Kabupaten/Kota di WS tertentu secara berkelanjutan
STRATEGI ii + i Jangka Menengah (2011-2020) Mengkaji ulang dan merumuskan kembali melalui Dewan sumber daya air peruntukan air dari sumber air secara berkelanjutan Mengkaji ulang dan menetapkan kembali Zona pemanfaatan sumber daya air pada peta TARU wilayah kab/kota di WS tertentu secara berkelanjutan
iii + ii + i Jangka Panjang (2011-2030) Mengkaji ulang dan merumuskan kembali melalui Dewan sumber daya air peruntukan air dari sumber air secara berkelanjutan Mengkaji ulang dan menetapkan kembali Zona pemanfaatan sumber daya air pada peta TARU wilayah kab/kota di WS tertentu secara berkelanjutan
Membangun kolam-kolam tampungan air setempat sesuai kebutuhan
Membangun kolam-kolam tampungan air setempat sesuai kebutuhan
Membangun kolam-kolam tampungan air setempat sesuai kebutuhan
Melaksanakan kampanye dan edukasi Hak Guna Air. Melaksanakan pengawasan pengambilan air baku RKI dan irigasi
Melaksanakan kampanye dan edukasi Hak Guna Air. Melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran pengambilan air
Melaksanakan kampanye dan edukasi Hak * Mengendalikan pengambilan air pernukaan BBWS, Dinas Perindustrian, Dinas PU/SDA Guna Air. Melaksanakan pengawasan dan untuk RKI sesuai SIPA, dan air irigasi Prov Jabar,Kepolisian, P3A, Kelompok penindakan terhadap pelanggaran sesuia kebutuhan, serta melaksanakan Masyarakat pengambilan air penegakan hukum bagi pelanggarnya
Melaksanakan kampanye dan edukasi hemat air RKI dan efisiensi air irigasi (3R)
Melaksanakan kampanye dan edukasi hemat air RKI dan efisiensi air irigasi (3R)
Melaksanakan kampanye dan edukasi hemat air RKI dan efisiensi air irigasi (3R)
Melaksanakan hemat air/ efisiensi air RKI (190l/or/hr ---> 150l/or/hr) dan irigasi (3R)
Pengguna Air di Prov Banten, DKI Jkt, Jabar dan BBWS, Kelompok Masyarakat
Merencanakan instalasi Penjernihan kapasitas 9 m3/det di Curug dan perencanaan trase jalur pipa dari Curug ke Jakarta serta pelaksanaan produksi air minum 4 m3/det dikirim ke Jakarta.
Produksi air minum tambahan 5 m3/det dikirim ke Jakarta,total volume air minum 9 m3/det.OP instalasi air air minum dan pipa
OP instalasi air air minum dan pipa kapasitas 9 m3/det
Merencanakan instalasi Penjernihan kapasitas 9 m3/det di Curug dan perencanaan trase jalur pipa dari Curug ke Jakarta serta pelaksanaannya
PJT II, PJB, BBWS, Dinas PU/SDA Prov., PDAM, Bappeda, Investor, Kelompok Masyarakat
Tersedianya tambahan air Baku 15 m3/detik dari Jatiluhur ke Jakarta,yang dialirkan melalui Tarum barat dengan kapasitas semula 16m3/det menjadi 31 m3/det Tersedianya saluran/pipa air baku Kanal 2 dari waduk Jatiluhur ke Jakarta setelah peninggian waduk Cirata (bagian dari kaskade waduk) Tersedianya tambahan air baku melalui kanal 2 sebesar 19 m3/detik dari bendungan Jatiluhur/Cirata untuk Depok dan Bogor,dan Industri Cikarang
Perencanaan dan pelaksanaan Rehabilitasi Tarum Barat dari kapasitas semula 16m3/det menjadi 31 m3/det
Pelaksanaan Rehabilitasi Tarum Barat dari kapasitas semula 16m3/det menjadi 31 m3/det
Operasi dan Pemeliharaan Tarum Barat kapasitas 31 m3/det
Merencanaan dan Melaksanaan Rehabilitasi Tarum Barat dari kapasitas semula 16m3/det menjadi 31 m3/det
PJT II, PJB, BBWS, Dinas PU/SDA Prov., PDAM, Bappeda, Investor, Kelompok Masyarakat
__
Melaksanakan studi kelayakan perencanaan jalur pipa Kanal 2 dari Jatiluhur ke Jakarta dan diameter pipa
Melaksanakan pembangunan jalur pipa Kanal 2 dari Jatiluhur ke Jakarta dan diameter pipa
BBWS, PJT II, PDAM, PU/SDA prov., kab/kota, Bappeda, Kelompok Masyarakat
__
Melaksanakan studi kelayakan dan detail desain Peninggian Bendungan Cirata (15 m) di Sungai Citarum
Melaksanakan peninggian Bendungan Cirata (15 m) di Sungai Citarum
Melaksanakan studi kelayakan perencanaan dan pelaksanaan jalur pipa Kanal 2 dari Jatiluhur ke Jakarta dan diameter pipa Melaksanakan studi kelayakan, detail desain, pelaksanaan konstruksi Peninggian Bendungan Cirata (15 m) di Sungai Citarum
Tersedianya air baku 5 m3/detik dari bendungan Long Storage untuk Jakarta
Merencanakan Long Storage BKB dan BKT dan Cengkareng drain (DKI Jakarta).Sosialisasi ke masyarakat untuk tidak memguang sampah dan limbah ke sungai Melaksanakan Rehabilitasi Saluran Tarum barat di ruas Bekasi sampai Jakarta,di 17 titik lokasi yang rawan bocor dan longsor.
Melaksanakan Long Storage BKB dan BKT dan Cengkareng drain (DKI Jakarta).Sosialisasi ke masyarakat untuk tidak memguang sampah dan limbah ke sungai __
Melaksanakan OP Long Storage BKB dan BKT dan Cengkareng drain (DKI Jakarta).Sosialisasi ke masyarakat untuk tidak memguang sampah dan limbah ke sungai __
Merencanakan, melaksanakan dan OP Long Storage BKB dan BKT dan Cengkareng Drain(DKI Jakarta)
BBWS, Dinas PU/SDA Prov DKI Jkt, Kelompok Masyarakat
BBWS, PJT II,Dinas PU/SDA Prov DKI Jkt,PDAM, Kelompok Masyarakat
Meningkatkan jumlah sambungan rumah tangga 50% (MDGS)
Meningkatkan tkt layanan PAM mjd 75% standar metropolitan
Meningkatkan tkt layanan PAM menjadi 100% standar metropolitan
Terlaksananya kepastian pengiriman air baku 16 m3/det di ruas saluran Tarum barat dari Bekasi sampai Jakarta,dangan rehabilitasi di 17 lokasi Membangun pipa Kanal 2-Jakarta paralel waduk Cirata dinaikkan.
Menyusun Perencanaan pasokan dan perbaikan kualitas air dari long storage BKB+BKT dan Cengkareng Drain Melaksanakan penggantian Pemakaian Kebutuhan Industri dari air tanah ke air permukaan (10%) Merencanakan Karian Serpong Conveyance System (KSCS) tahap I
Melaksanakan perbaikan kualitas air dari long storage BKB+BKT dan Cengkareng Drain Melaksanakan penggantian Pemakaian Kebutuhan Industri dari air tanah ke air permukaan (25%) Merencanakan dan Membangun KSCS tahap I setelah bendungan Karian terbangun Merencanakan alokasi pasokan air dari long storage BKB+BKT+Cascade Depok
Memanfaatkan pasokan air dari long storage BKB+BKT dan Cengkareng Drain Melaksanakan penggantian Pemakaian Kebutuhan Industri dari air tanah ke air permukaan (65%) Merencanakan dan Membangun KSCS tahap II
Menambah pasokan dari long storage BKB+BKT dan Cengkareng Drain
Menambah pasokan dari Cisadane dan Banten.
PLN, PJT II, Dinas PU/SDA Prov Jabar, DKI Jkt, BBWS Citarum, BBWS Cil-Cis, Kelompok Masyarakat BBWS 3C, BBWS Cil-Cis, Dinas PU/SDA Prov DKI Jkt, Banten, Kelompok Masyarakat
Merencanakan alokasi pasokan air dari long storage BKB+BKT+Cascade Depok
Menambah pasokan dari long storage BKB+BKT+Cascade Depok.
BBWS Cil-Cis, Dinas PU Prov DKI Jakarta, Kelompok Masyarakat
1 2 3 4 No.
2.1
Aspek/Sub Aspek
Permasalahan Berdasarkan Analisis
A B C D P P P PENATAGUNAAN SUMBER DAYA AIR
1) Belum adanya peraturan peruntukan air pada sumber air pada ruas/ lokasi tertentu
Terbitnya Pergub peruntukan air pada sumber air pada ruas/ lokasi tertentu
2) Belum adanya Zona Pemanfaatan sumber air yg memperhatikan berbagai macam pemanfaatan
Terbitnya Penetapan Zona Pemanfaatan Sumber air pada peta TARU Prov DKI Jakarta dan BODETABEK
1) Kekurangan Air untuk kebutuhan irigasi dan/atau RKI
Meningkatnya ketersediaan air irgasi dan RKI
P P P
2.2
PENYEDIAAN SUMBER DAYA AIR
P P
Sasaran/Target yang diinginkan
* Mengurangi pencurian air atau pemborosan air RKI dan irigasi
P P P
P P P
Tercapainya efisiensi penggunaan air
2) Keterbatasan layanan air bersih di Jakarta
P P P P
P P
P P
P P P
P P P P
P P P
P P
Meningkatnya ketersediaan air baku di Jakarta : Tersedianya tambahan air minum 9 m3/detik dari Jatiluhur yang dialirkan dengan pipa melalui tanggul kanan Tarum barat ke Jakarta
Terlaksananya kepastian pengiriman air baku 16 m3/det di ruas saluran Tarum barat dari Bekasi sampai Jakarta 3) Keterbatasan layanan dan jaringan PAM
4) Perimbangan pasokan air baku Jakarta dari arah Timur (Citarum) dan dari Barat (Cisadane)
Meningkatnya layanan jaringan PAM
Terlaksananya penggantian Pemakaian Kebutuhan Industri dari air tanah ke air permukaan (100%) Meningkatnya perimbangan suplai air di wilayah Ciliwung-Cisadane dari barat (Banten)
Merencanakan alokasi pasokan air dari long storage BKB+BKT+Cascade Depok
Kebijakan operasional
Lembaga/Instansi/Kelompok Masyakat/Swasta Terkait
Menyusun, merumuskan, menetapkan, mensosialisasikan dan menerapkan Pergub peruntukan air dari sumber air
Dinas PU DKI, Bappeda, BBWS, Dewan SDA prov, Kelompok Masyarakat
Mengkaji ulang dan menetapkan kembali Zona pemanfaatan sumber daya air pada peta TARU wilayah kab/kota di WS setiap 5 tahun
Dinas Tata Ruang dan Tata Kota, Dinas PU DKI, BBWS, Kelompok Masyarakat
Melaksanakan panen air hujan/ tampungan Dinas PU/SDA/CK Prov/Kab/Kota, BBWS, lokal Kelompok Masyarakat
Membangun pipa Kanal 2 ke Jakarta, paralel waduk Cirata dinaikkan.
PJT II, PJB, BBWS, Dinas PU/SDA Prov., PDAM, Bappeda, Kelompok Masyarakat
PLN, PJT II, Dinas PU/SDA Prov Jabar, DKI Jkt, BBWS Citarum, BBWS Cil-Cis, Kelompok Masyarakat BBWS, PDAM, Dinas PU DKI, BPLHD/BLHD
Catatan: P = Menandakan Upaya tersebut telah termasuk kedalam strategi A, B, C atau D
halaman
161
Tabel 4.2. Kebijakan Operasional Pengelolaan Pengelolaan Sumber Daya Air di WS 6 Ci (2 Ci) pada Skenario 1, 2, 3 dan 4 2
PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR 1 2 3 4
No.
Aspek/Sub Aspek A B C D P P
Permasalahan Berdasarkan Analisis
Sasaran/Target yang diinginkan
5) Keterbatasan layanan air bersih di Kota lain (BODETABEK)
Meningkatnya penyediaan air baku Kotakota lainnya (BODETABEK)
P P
i Jangka Pendek (2011-2015) Menyusun Perencanaan pasokan dari long storage Cascade Depok dan review alokasi air irigasi bendung katulampa dan bendung empang yang areanya berkurang
STRATEGI ii + i Jangka Menengah (2011-2020) Melaksanakan penggunaan pasokan air dari long storage Cascade Depok dan review alokasi air irigasi bendung katulampa dan bendung empang yang areanya berkurang Membangun Salak Contour Canal Tahap II = 50%, kumulatif 100%
iii + ii + i Jangka Panjang (2011-2030) Melaksanakan penggunaan pasokan air dari long storage Cascade Depok dan review alokasi air irigasi bendung katulampa dan bendung empang yang areanya berkurang Melaksanakan operasional dan pemeliharaan di Salak Contour Canal
Kebijakan operasional
Menyediakan air baku Kota-kota lainnya (BODETABEK)
Lembaga/Instansi/Kelompok Masyakat/Swasta Terkait
BBWS, Dinas PU/SDA prov., kab/kota, PDAM, Bappeda, BPLHD/BLHD, Kelompok Masyarakat
Tersedianya air baku 2 m3/detik dari Salak Contour Canal untuk daerah Kota Bogor
Mengkaji ulang perencanaan Salak Contour Canal (2011-2012) dan membangun Tahap I (2013-2015) = 50%
P
Tersedianya air baku 0,5 m3/detik dari waduk Pondok Benda untuk daerah Pamulang
Melaksanakan studi kelayakan dan detail desain Waduk Pondok Benda, Sungai Angke di Pamulang
Melaksanakan pembangunan Waduk Waduk Pondok Benda dan membangun jaringan distribusi air baku
Menyusun SOP dan melaksanakan OP Waduk Waduk Pondok Benda dan jaringan distribusinya
Bendungan lain di Limo-C (Pesanggrahan), BBWS, Dinas PU/SDA Prov. Kab/kota, Pondok Benda (Angke), Narogong Bappeda prov., kab/kota, Dinas Tata Ruang (Citeureup) dan Tata Kota, Kelompok Masyarakat
P
Tersedianya air baku 0,5 m3/detik dari waduk Limo untuk Kota Depok
Melaksanakan studi kelayakan dan detail desain Waduk Limo, Sungai Pesanggrahan di Cinere Depok
Melaksanakan pembangunan Waduk Limo dan membangun jaringan distribusi air baku
Menyusun SOP dan melaksanakan OP Waduk Limo dan jaringan distribusinya
Bendungan lain di Limo-C (Pesanggrahan), BBWS, Dinas PU/SDA Prov. Kab/kota, Pondok Benda (Angke), Narogong Bappeda prov., kab/kota, Dinas Tata Ruang (Citeureup) dan Tata Kota, Kelompok Masyarakat
P
Tersedianya air baku 2 m3/detik dari waduk Genteng untuk Kota dan Kab. Bogor
Melaksanakan studi kelayakan dan detail desain Waduk Genteng di Sungai Cisadane, Rancamaya Bogor
Melaksanakan pembangunan Waduk Genteng dan membangun jaringan distribusi air baku
Menyusun SOP dan melaksanakan OP Waduk Genteng dan jaringan distribusinya
BBWS, Dinas PU/SDA Prov. Kab/kota, Bappeda prov., kab/kota, Dinas Tata Ruang dan Tata Kota, Kelompok Masyarakat
P
Tersedianya air baku 1 m3/detik dari waduk Narogong untuk Bekasi dan Jakarta
Melaksanakan studi kelayakan dan detail desain Waduk Narogong di Sungai Citeureup/Cileungsi-Cibinong
Melaksanakan pembangunan Waduk Narogong dan membangun jaringan distribusi air baku
Menyusun SOP dan melaksanakan OP Waduk Narogong dan jaringan distribusinya
P P
Tersedianya air baku 4 m3/detik untuk daerah Depok dan Bogor
Melaksanakan studi pemanfaatan sisa air irigasi bendung Katulampa dan bendung Empang (2011-2013) dan mengalokasikan air ke saluran PDAM untuk kepentingan air baku Depok dan Bogor (2014)
PDAM membangun kolam penjernihan dan saluran distribusi
PDAM mengoperasikan dan menjaga kualitas penyaluran air minum ke konsumen
Melaksanakan studi kelayakan, detail desain, pelaksanaan konstruksi dan OP Waduk Genteng di Sungai Cisadane, Rancamaya Bogor Melaksanakan studi kelayakan, detail desain, pelaksanaan konstruksi dan OP Waduk Narogong di Sungai Citeureup/Cileungsi-Cibinong Memanfaatkan sisa air irigasi bendung Katulampa dan bendung Empang
P P
Tersedianya air baku 1 m3/detik untuk daerah Depok
Merencanakan Kaskade Sungai Ciliwung di Depok
Melaksanakan Kaskade Sungai Ciliwung di Depok
Melaksanakan dan mengoperasikan Kaskade Sungai Ciliwung di Depok
BBWS, Balai PSDA, Dinas PU/SDA Prov./ kab/kota, Kelompok Masyarakat
Tercapainya cakupan layanan PAM BODETABEK Terkendalinya alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan
Meningkatkan cakupan layanan PAM BODETABEK (50%) Menetapkan Lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan
Meningkatkan cakupan layanan PAM BODETABEK (75%) Mengawasi Lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan
Meningkatkan cakupan layanan PAM BODETABEK (100%) Mengawasi Lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan
Merencanakan, melaksanakan, mengoperasikan dan memelihara Kaskade Sungai Ciliwung di Depok Meningkatkan cakupan layanan PAM BODETABEK Melindungi Lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan
P P P
6) Keterbatasan layanan PDAM di BODETABEK 7) Menurunnya luas lahan pertanian tanaman pangan (sawah)
Melaksanakan pembangunan, operasi dan BBWS, Dinas PU/SDA Prov Jabar, Bappeda, pemeliharaan Salak Contour Canal Kelompok Masyarakat
BBWS, Dinas PU/SDA Prov. Kab/kota, Bappeda prov., kab/kota, Dinas Tata Ruang dan Tata Kota, Kelompok Masyarakat BBWS, Dinas PU/SDA Prov Jabar, BPSDA, Kelompok Masyarakat
PDAM Prov/Kab/Kota, BBWS, Kelompok Masyarakat Dinas Pertanian, PU/SDA Kab/Kota di seluruh Wil 6 Ci, BBWS, Kelompok Masyarakat
Catatan: P = Menandakan Upaya tersebut telah termasuk kedalam strategi A, B, C atau D
halaman
162
Tabel 4.2. Kebijakan Operasional Pengelolaan Pengelolaan Sumber Daya Air di WS 6 Ci (2 Ci) pada Skenario 1, 2, 3 dan 4 2
PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR
Terwujudnya harmonisasi penggunaan air irigasi dan air baku di sungai Cisadane
i Jangka Pendek (2011-2015) Mereview dan melaksanakan alokasi air sungai Cisadane sesuai kesepakatan
STRATEGI ii + i Jangka Menengah (2011-2020) Melaksanakan alokasi air sungai Cisadane sesuai kesepakatan secara berkelanjutan
Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi terutama yang rusak berat
Merehabilitasi jaringan dan peningkatan irigasi mencapai 50%
Merehabilitasi jaringan dan peningkatan irigasi mencapai 100%
Melaksanakan OP jaringan irigasi
Melaksanakan rehabilitasi dan peningkatan BBWS, Dinas PU/SDA Prov/Kab/Kota, jaringan irigasi mencapai 100% Kelompok Masyarakat
Terlaksananya OP prasarana sumber daya air sesuai standar
Melaksanaan OP prasarana sumber daya air (Tingkat Pelayanan 50%)
Melaksanaan OP prasarana sumber daya air (Tingkat Pelayanan 75%)
Melaksanaan OP prasarana sumber daya air (Tingkat Pelayanan 100%)
Melaksanaan OP prasarana sumber daya air untuk mempertahahan tingkat layanan
Tersedianya SOP waduk/tampungan/situ di WS 6 Ci
Melegalisasi dan mendesiminasikan SOP waduk/tampungan/situ di WS 6 Ci (2016-2020)
Melegalisasi dan mendesiminasikan SOP waduk/tampungan/situ di WS 6 Ci (20212030)
Menyiapkan SOP waduk/tampungan/situ di BBWS, Dinas PU/SDA Prov., Ditjen SDA, WS 6 Ci Kelompok Masyarakat
Meningkatnya kinerja irigasi dlm rangka ketahanan pangan Terlaksananya penerapan Pengelolaan Aset Irigasi (PAI) secara berkelanjutan
Melaksanakan kajian SOP waduk/ tampungan/situ di WS 6 Ci (2011-2013) memformulasikan dan mengujicoba (20142015) Melaksanakan Peningkatan Kinerja Irigasi (keandalan 50%) Melaksanakan aset manajemen irigasi (50% area)
Melaksanakan Peningkatan Kinerja Irigasi (keandalan 75%) Melaksanakan aset manajemen irigasi (75% area)
Melaksanakan Peningkatan Kinerja Irigasi (keandalan 100%) Melaksanakan aset manajemen irigasi (100% area)
Meningkatkan dan mempertahankan keandalan irigasi maksimal Menyusun prioritas OP, rehab jaringan dg berdasarkan PAI.
BBWS, Dinas PU/SDA Prov/Kab/Kota, Kelompok Masyarakat Dinas PU/SDA Prov/Kab, BBWS, Kelompok Masyarakat Dinas PU/SDA Prov/Kab, BBWS, Kelompok Masyarakat
1 2 3 4 No.
Aspek/Sub Aspek
2.3
PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR
A B C D P P P
P P
P P P
P P P
Permasalahan Berdasarkan Analisis
Sasaran/Target yang diinginkan
1) Konflik penggunaan air irigasi dan air baku di sungai Cisadane 2) Kerusakan prasarana jaringan irigasi mengakibatkan tidak efektif dan tidak efisiennya distribusi air irigasi 3) OP prasarana sumber daya air (Irigasi,sungai, situ, dan lain-lain) belum memadai, berakibat menurunnya fungsi layanan 4) Belum tersedianya SOP waduk/tampungan/situ di WS 6 Ci
BBWS, Dinas PU/SDA Prov/Kab/Kota, Kelompok Masyarakat
6) Kondisi layanan jaringan pengairan perikanan dan tambak rakyat telah menurun 7) Belum terpisahnya fungsi saluran air baku dan air irigasi di Saluran Induk Tarum Barat, mengakibatkan kesulitan pelaksanaan OP irigasi.
Terlaksananya rehabilitasi jaringan perikanan dan tambak rakyat
Melaksanakan rehabilitasi jaringan perikanan dan tambak rakyat (50% area)
Melaksanakan rehabilitasi jaringan perikanan dan tambak rakyat (75% area)
Melaksanakan rehabilitasi jaringan perikanan dan tambak rakyat (100% area)
Merehabilitasi jaringan pengairan perikanan dan tambak rakyat.
Terwujudnya pemisahaan fungsi saluran air baku dan air irigasi di Saluran Induk Tarum Barat
Memisahkan fungsi sal.air baku dan irigasi PJT II, PDAM prov/Kota Jakarta, BBWS Citarum, BBWS Cil-Cis, Kelompok Masyarakat
Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan hemat air
Melaksanakan pemisahaan fungsi saluran air baku dan air irigasi di Saluran Induk Tarum Barat (Pelaksanaan 50% dalam 5 thn, kumulatif pelaksanaan 80%) Mensosialisasikan dan melaksanakan penyuluhan serta penyadaran publik tentang hemat air (75% area)
Melaksanakan pemisahaan fungsi saluran air baku dan air irigasi di Saluran Induk Tarum Barat (Pelaksanaan 20% dalam 2 thn, kumulatif pelaksanaan 100%)
8) Belum sadarnya masyarakat dalam pelaksanaan hemat air
Merencanakan dan melaksanakan pemisahaan fungsi saluran air baku dan air irigasi di Saluran Induk Tarum Barat (Cantek 100% dalam 2 thn, Pelaksanaan 30% dalam 3 thn) Mensosialisasikan dan melaksanakan penyuluhan serta penyadaran publik tentang hemat air (50% area)
Mensosialisasikan dan melaksanakan penyuluhan serta penyadaran publik tentang hemat air (100% area)
Membina petani utk hemat air irigasi.
Dinas Pertanian, PU/SDA Kab/Kota di seluruh Wil 6 Ci, BBWS, Kelompok Masyarakat
Meningkatnya IP secara maksimal
Peningkatan IP dari 214% ke 250%
Peningkatan IP dari 250% ke 265%
Peningkatan IP dari 265% ke 280%
Menaikkan IP dg pemberdayaan petani (dari 214% ke 280%)
Dinas Pertanian, PU/SDA Kab/Kota di seluruh Wil 6 Ci, BBWS, Kelompok Masyarakat
Tersedianya pedoman operasional AKNOP irigasi
Melakukan kajian AKNOP irigasi di Seluruh DI Cilicis (2011-2013) dan menguji coba pelaksanaan AKNOP irigasi di beberapa DI (2013-2014)
Melaksanakan AKNOP irigasi di seluruh DI wilayah Cilicis (2016-2020) pada area 50%
Melaksanakan AKNOP irigasi di seluruh DI wilayah Cilicis (2016-2020) pada area 100%
Mereview AKNOP (analisa kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan) Irigasi dikaitkan dengan areal (Rp/Ha) dan bangunandikaitkan dengan areal(rp/ha) dan bangunan utama (bh) utama (Bh).
Dinas Pertanian, PU/SDA Kab/Kota di seluruh Wil 6 Ci, BBWS, Kelompok Masyarakat
Memformulasi dan melegalisasi AKNOP Irigasi (2015) Merencanakan (2011-2013 = 100%) dan Melaksanakan (2014-2015 = 50%) Irigasi sederhana ke irigasi teknis DI. Sibanteng pada S. Citempuandi Ds. Sibanteng, Kec. Leuwisadeng,Kab Bogor.
__
__
Melaksanakan (2016-2020 = 100%) Irigasi sederhana ke irigasi teknis DI. Sibanteng pada S. Citempuandi Ds. Sibanteng, Kec. Leuwisadeng,Kab Bogor.
Melaksanakan OP irigasi DI Sibanteng secara berkelanjutan
Meningkatkan Irigasi sederhana ke irigasi teknis DI. Sibanteng pada S. Citempuandi Ds. Sibanteng, Kec. Leuwisadeng,Kab Bogor.
BBWS,Balai PSDA Prov.Jabar,Dinas PU Pengairan Kab. Bogor, Dinas Pertanian Kab.Bogor, Kelompok Masyarakat
Merencanakan (2011-2013 = 100%) pemanfaatan tenaga air, melaksanakan (2014-2015 = 40%)
Melaksanakan (2016-2020 = 60%) pemanfaatan tenaga air , kumulatif = 100%
Mengoperasikan tenaga air di Katulampa dan Bendung Masyono
Membangun Microhydro di Sungai Baru Timur dan Sungai Angke (Bendung Masyono).
ESDM, PLN, PJT II, BBWS Citarum, Kelompok Masyarakat
Melakukan studi dan detail desain irigasi Cimanceuri dan bendung Cimanceuri
Melaksanakan pembangunan jaringan irigasi Cimanceuri dan bendung Cimanceuri Melaksanakan pembangunan jaringan irigasi Ckarang hilir Melaksanakan pengembangan penerapan teknologi desalinasi dan ultra filtrasi oleh industri/swasta
_
BBWS 2 C , Pemda kab Tanggerang, Kelompok Masyarakat
Melaksanakan pengembangan penerapan teknologi desalinasi dan ultra filtrasi oleh industri/swasta
Melaksanakan studi/detail desain pembangunan jaringan irigasi Cimanceuri dan bendung Cimanceuri Melaksanakan stud,detail desain dan pembangunan irigasi Cikarang hilir Melakukan kajian pengembangan dan mendorong peran industri/swasta dalam penerapan desalinasi
Mengawasi dan melakukan penegakkan hukum berdasarkan azas keadilan dan keseimbangan
Mengawasi dan melakukan penegakkan hukum berdasarkan azas keadilan dan keseimbangan
Menata ulang dan menertibkan pengambilan air tanah dalam oleh pengusaha air minum isi ulang
BPLHD, Dinas SDA dan Pertambangan Kab/kota, Balai PSDA, BBWS, Kelompok Masyarakat
Melakukan studi dan pelaksanaan pengusahaan air minum 5 m3/detik berdasarkan kerjasama Pemda DKI Jakarta, Pemda Jabar, PJT II dan investor/swasta
PDAM melaksanakan menejemen distribusi air minum dengan menjaga kualitas dan keberlanjutannya sebesar 9 m3/detik
Melakukan studi dan pelaksanaan pengusahaan air minum 9 m3/detik berdasarkan kerjasama Pemda DKI Jakarta, Pemda Jabar, PJT II dan investor/swasta
Pemda DKI, Pemda Jabar, PJT II, PDAM, BBWS, Kelompok Masyarakat, Investor/swasta
9) Masih rendahnya Indeks Pertanaman (IP) dgn pemberdayaan petani. P P 10) Belum tersusunya pedoman Operasional penyusunan AKNOP (analisa kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan) Irigasi
P P
P
P P
PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR
Melaksanakan alokasi air sungai Cisadane TKPSDA, BBWS, Dinas PU/SDA sesuai prinsip-prinsip penggunaan sumber Prov./kab/kota, BPSDA, Kelompok Masyarakat daya air
P P
P P P
2.5
Lembaga/Instansi/Kelompok Masyakat/Swasta Terkait
5) Belum terlaksananya aset manajemen irigasi (OP, Rehabilitasi)
P P P
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR
Kebijakan operasional
P P P
P P
2.4
iii + ii + i Jangka Panjang (2011-2030) Melaksanakan alokasi air sungai Cisadane sesuai kesepakatan secara berkelanjutan
1) Belum di tingkatkan Irigasi sederhana ke irigasi teknis DI. Sibanteng pada S. Citempuandi Ds. Sibanteng, Kec. Leuwisadeng, Kab Bogor
Terlaksananya peningkatan Klasifikasi Irigasi sederhana ke irigasi teknis DI. Sibanteng pada S. Citempuandi Ds. Sibanteng, Kec. Leuwisadeng,Kab Bogor.
2) Belum optimalnya pemanfaatan potensi tenaga air
Terlaksananya pengembangan Potensi tenaga air di Katulampa/Sungai Baru Timur dan Bendung Masyono/Sungai Angke Terlaksananya pengembangan Potensi irigasi Cimanceuri dan terbangunnya bendung Cimanceuri Terlaksananya pengembangan Potensi irigasi Cikarang hilir Terbatasnya pengembangan penerapan teknologi desalinasi dan ultra filtrasi
3) Belum ada jaringan irigasi di Cimanceuri dan bendung Cimanceuri. 4) Belum ada jaringan irigasi diCikarang hilir 5) Masih terbatasnya pengembangan penerapan teknologi desalinasi dan ultra filtrasi
P P P
1) Kurang terkontrolnya Pengusahaan air isi ulang di wilayah Bogor
Terkontrolnya Pengusahaan air isi ulang
P P P
2) Masih terbatasnya pengusahaan air minum dari Jatiluhur oleh Pemerintah atau swasta
Terjadinya pengembangan usaha air minum berdasarkan kerjasama Pemda DKI Jakarta, Pemda Jabar, PJT II dan investor/swasta
Melakukan studi dan detail desain irigasi Cikarang hilir Melakukan kajian pengembangan penerapan teknologi desalinasi dan ultra filtrasi, serta mendorong peran industri/swasta untuk menerapkannya Menginventarisasi potensi dan mengkaji permasalahan pengambilan air tanah dalam oleh pengusaha air isi ulang (20112012) serta menata ulang pengambilan air tanah Melakukan studi dan pelaksanaan pengusahaan air minum 4 m3/detik berdasarkan kerjasama Pemda DKI Jakarta, Pemda Jabar, PJT II dan investor/swasta
_
BBWS 2 C, , Pemda Kab Bekasi, Kelompok Masyarakat Pemda DKI, Pemda kab/kota Tanggerang, Pemda Kab/kota Bekasi, PDAM, Kelompok Masyarakat, industri/swasta
Catatan: P = Menandakan Upaya tersebut telah termasuk kedalam strategi A, B, C atau D
halaman
163
Tabel 4.2. Kebijakan Operasional Pengelolaan Pengelolaan Sumber Daya Air di WS 6 Ci (2 Ci) pada Skenario 1, 2, 3 dan 4 3
PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR 1 2 3 4
No.
3.1
Aspek/Sub Aspek
PENCEGAHAN BENCANA
Sasaran/Target yang diinginkan
1) Master Plan Sistem Pengendalian Banjir (1996) secara menyeluruh di wilayah Ciliwung - Cisadane sudah tidak memadai
Tersusunnya review master plan sistem pengendalian banjir secara menyeluruh di wilayah Ciliwung - Cisadane
2) Penggunaan daerah retensi/dataran banjir dan rawan banjir untuk pemukiman
Tercapainya penetapan dan pemasangan patok batas kawasan retensi banjir serta melarang pembangunan didaerah retensi
Menetapkan peruntukan dan melindungi daerah retensi, untuk tampungan air
Menetapkan peruntukan dan melindungi daerah retensi, untuk tampungan air
Menetapkan pengaturan kawasan retensi yang telah terbangun
Menetapkan pengaturan kawasan retensi yang telah terbangun
P P
3) Penggunaan bantaran sungai untuk pemukiman liar 4) Pembuangan sampah ke saluran drainasi dan alur sungai menghambat aliran, mengakibatkan banjir 5) Belum ada peta rawan genangan yang Mutahir
Menetapkan perda sempadan sungai dan memasang patok batas dan pengawasannya Melaksanakan sosialisasi ke masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai dan membuat TPS untuk di olah
Menetapkan perda sempadan sungai dan memasang patok batas dan pengawasannya Melaksanakan sosialisasi ke masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai
Melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum
P P P P
Terlaksananya ketetapan kawasan retensi yang telah terbangun termasuk upaya dan solusinya Terwujudnya bantaran sungai bersih dari bangunan permanen dan tanaman keras yang menghambat arus banjir Terwujudnya sungai dan saluran drainase bersih dari sampah
Tersedianya review peta rawan genangan
Melaksanakan review peta rawan genangan dan sosialisasi ke masyarakat
A B C D P P P P
P P P
P P P
i Jangka Pendek (2011-2015) Menyusun Master Plan Sistem Pengendalian Banjir secara menyeluruh di wilayah Ciliwung - Cisadane selesai tahun 2015,,debit banjir rencana Sungai utama 1:100, 1:50 sungai dalam kota 1:25, saluran Drainasi 1:5
STRATEGI ii + i Jangka Menengah (2011-2020) Melaksanakan studi kelayakan dan detail desain sistem pengendalian bajir di wilayah Ciliwung - Cisadane
Permasalahan Berdasarkan Analisis
iii + ii + i Jangka Panjang (2011-2030) Melaksanakan sistem pengendalian banjir di wilayah Ciliwung - Cisadane
Relokasi Penduduk
Kebijakan operasional
Lembaga/Instansi/Kelompok Masyakat/Swasta Terkait
Menyusun Master Plan Sistem BBWS, Dinas PU/SDA Prov/Kab/Kota, BPSDA, Pengendalian Banjir secara menyeluruh di Kelompok Masyarakat wilayah Ciliwung - Cisadane, debit banjir rencana Sungai utama 1:100, 1:50 sungai dalam kota 1:25, saluran Drainasi 1:5
Menerbitkan penetapan daerah retensi dan BBWS, Dinas PU/SDA Prov/Kab/Kota, BPSDA, Perwa/Perbup mengenai daerah retensi BPDAS, Kelompok Masyarakat termasuk larangan membangun Menetapkan pengaturan kawasan retensi yang telah terbangun
BBWS, Dinas PU/SDA Prov/Kab/Kota, BPSDA, Kelompok Masyarakat BBWS, Dinas PU/SDA Prov/Kab/Kota, BPSDA, kelompok masyarakat, Kelompok Masyarakat
Melaksanakan sosialisasi ke masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai
Menetapkan perda sempadan sungai dan memasang patok batas dan pengawasannya Melaksanakan sosialisasi ke masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai
Melaksanakan review peta rawan genangan dan sosialisasi ke masyarakat
Melaksanakan review peta rawan genangan dan sosialisasi ke masyarakat
Melaksanakan review peta rawan genangan dan sosialisasi ke masyarakat
BBWS, Dinas PU/SDA Prov/Kab/Kota, BPSDA, Kelompok Masyarakat
Menyusun Pergub dan mensosialisasikan pengaturan pembuatan detensi di gedunggedung bertingkat dan komplek Perumahan Merencanakan dan menetapkan jalur evakuasi dan tempat pengungsian Merencanakan pengembangan dan pemasangan sistem peringatan dini di semua sungai Merencanakan dan melaksanakan OP Sungai dan saluran Drainasi
Menerapkan dan mengawasi Pergub pengaturan pembuatan detensi di gedung-gedung bertingkat dan komplek Perumahan Melaksanakan sosialisasi jalur evakuasi dan tempat pengungsian Melaksanakan pemasangan dan operasional sistem peringatan dini di semua sungai Melaksanakan OP Sungai dan saluran Drainasi sepanjang tahun
Menerapkan dan mengawasi Pergub pengaturan pembuatan detensi di gedunggedung bertingkat dan komplek Perumahan Merview dan mensosialisasikan peta jalur evakuasi bencanca banjir Melaksanakan operasional sistem peringatan dini di semua sungai
Menerbitkan dan menerapkan Pergub pengaturan pembuatan detensi di gedunggedung bertingkat dan komplek Perumahan Menetapkan lokasi pengungsian oleh Pemda DKI Jakarta Melaksanakan pemasangan sistem peringatan dini
Dinas PU DKI, BBWS, DPRD, Dinas P2B, Satpol PP, Polri, Kelompok Masyarakat
Melaksanakan OP Sungai dan saluran Drainasi sepanjang tahun
Melaksanakan OP Sungai dan saluran Drainasi sepanjang tahun
Merencanakan dan Membangun tanggul laut di Cilincing, Pluit, Pasar Ikan, Kamal muara dan Marunda
Membangun tanggul laut di Cilincing, Pluit, Pasar Ikan, Kamal muara dan Marunda
Membangun tanggul laut di cilincing, Pluit dan pasar ikan
Dinas PU/SDA, Pertambangan Prov DKI Jakarta, BBWS Cil-Cis, Kelompok Masyarakat
P P
Menghentikan pengambilan air tanah dalam yang menyebabkan penurunan tanah, khususnya di lokasi Jakarta Utara, dengan menggantikan pemakaian Air Tanah dengan Air Permukaan
Menghentikan pengambilan air tanah dalam yang menyebabkan penurunan tanah,Jakarta Utara dengan menggantikan pemakaian Air Tanah dengan Air Permukaan
Melakukan pengamanan terhadap kerusakan pantai dan memelihara tanggul laut di Cilincing, Pluit, Pasar Ikan, Kamal muara dan Marunda Menghentikan pengambilan air tanah yang menyebabkan penurunan tanah, khususnya di lokasi Jakarta Utara dengan menggantikan pemakaian Air Tanah dengan Air Permukaan
Menghentikan penurunan tanah Jakarta Utara dengan menggantikan penggunaan Air Tanah dengan Air Permukaan
BPLHD/BLHD, Dinas PU/SDA Prov/Kab/Kota, Badan Regulator, BBWS, Kelompok Masyarakat
P P
Merencanakan dan Meningkatkan tanggul laut di pantai Tangerang dan Bekasi
Meningkatkan tanggul laut di pantai Tangerang dan Bekasi
Melakukan pengamanan terhadap kerusakan pantai dan memelihara tanggul laut di pantai Tangerang dan Bekasi
Meningkatkan tanggul laut di pantai Tangerang dan Bekasi
Dinas PU/SDA Prov DKI Jakarta, BBWS CilCis, Kelompok Masyarakat
P P
Melaksanakan FS dan Perencanaan JCDS/Jakarta Coastal Defence Strategy
Melaksanakan DED JCDS/Jakarta Coastal Defence Strategy
Melaksanakan JCDS/Jakarta Coastal Defence Strategy
Melaksanakan JCDS/Jakarta Coastal Defence Strategy
Dinas PU/SDA Prov DKI Jakarta, BBWS CilCis, Kelompok Masyarakat
Penanaman mangrove di pantai wilayah Bekasi (Pantura Jawa Barat) dan Tangerang (Pantura Banten) Melaksanakan penyelesaian pembangunan Banjir Kanal Timur (23.5 km)
Penanaman mangrove di pantai wilayah Bekasi (Pantura Jawa Barat) dan Tangerang (Pantura Banten) __
Pelaksanaan OP mangrove di pantai wilayah Bekasi (Pantura Jawa Barat) dan Tangerang (Pantura Banten) __
Membangun hutan tanaman pesisir, Melindungi water front city dari ancaman pasang air laut Menyelesaikan pembangunan BKT
P P P P
P P P
6) Belum adanya Pergub pembuatan detensi di gedung-gedung bertingkat dan komplek Perumahan
Tersusunnya Pergub pengaturan pembuatan detensi di gedung-gedung bertingkat dan komplek Perumahan
P P P P
7) Belum ada peta jalur dan tempat Evakuasi bencana 8) Belum semua sungai telah dipasang sistem peringatan dini banjir
Tersedianya jalur evakuasi dan tempat pengungsian Terpasangnya sistem peringatan dini di semua sungai
9) kurangnya pemeliharaan, terjadinya pendangkalan, sedimentasi di alur sungai serta jaringan drainasi dan longsoran tebing
Terwujudnya alur sungai dan jaringan drainasi aman dan terpelihara
P P
P P P
P P P P 10) Meningkatnya ancaman banjir dari air pasang laut
P P P P 11) Kurangnya kapasitas aliran sungai (penyempitan sungaidan pendangkalan serta hambatan oleh bangunan silang) P P P P
P P P P P P P P
P P
P P P P
Teratasinya ancaman bencana dari laut
Tercapainya kapasitas aliran sungai mampu menyalurkan banjir/genangan dengan debit tertentu
__
Melaksanakan normalisasi Sungai Pesanggrahan, Angke, Sunter (PAS) Melaksanakan untuk penataan Sungai Ciliwung : - Melaksanakan normalisasi Sungai Ciliwung dari TB. Simatupang sampai dengan Manggarai - Melaksanakan pelaksanaan sodetan Sungai Ciliwung di llokasi Kalibata dan Kebun Baru - Melaksanakan penambahan 1 Pintu Air Manggarai dan penambahan 1 Pintu Air Karet
Konstruksi untuk normalisasi Sungai Pesanggrahan, Angke, Sunter (PAS)
BBWS, Dinas PU/SDA Prov/Kab/Kota, BPSDA, kelompok masyarakat, Kelompok Masyarakat
BBWS, Dinas PU/SDA Prov/Kab/Kota, BPSDA, Kelompok Masyarakat, swasta BBWS, Dinas PU/SDA Prov/Kab/Kota, BPSDA, BMKG, Kelompok Masyarakat, swasta
BBWS Ciliwung - Cisadane, Dinas PU/SDA Prov. DKI Jakarta, Kelompok Masyarakat
BBWS Ciliwung - Cisadane, Dinas PU/SDA Prov. DKI Jakarta, Kelompok Masyarakat
Melaksanakan normalisasi Sungai Ciliwung BBWS Ciliwung - Cisadane, Dinas PU/SDA dari Kalibata sampai dengan Manggarai Prov. DKI Jakarta, Kelompok Masyarakat __
__
Melakukan sodetan di Sungai Ciliwung BKT.
BBWS Ciliwung - Cisadane, Dinas PU/SDA Prov. DKI Jakarta, Kelompok Masyarakat
__
__
Melaksanakan penambahan 1 Pintu Air Manggarai dan1 Pintu Air Karet
BBWS Ciliwung - Cisadane, Dinas PU/SDA Prov. DKI Jakarta, Kelompok Masyarakat
Catatan: P = Menandakan Upaya tersebut telah termasuk kedalam strategi A, B, C atau D halaman
164
Tabel 4.2. Kebijakan Operasional Pengelolaan Pengelolaan Sumber Daya Air di WS 6 Ci (2 Ci) pada Skenario 1, 2, 3 dan 4 3
PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR 1 2 3 4
No.
Aspek/Sub Aspek
Permasalahan Berdasarkan Analisis
Sasaran/Target yang diinginkan
A B C D P P
P P
i Jangka Pendek (2011-2015) - Melaksanakan Revitalisasi Pintu Air Ciliwung Lama
STRATEGI ii + i Jangka Menengah (2011-2020) __
iii + ii + i Jangka Panjang (2011-2030) __
Kebijakan operasional
Lembaga/Instansi/Kelompok Masyakat/Swasta Terkait
Melaksanakan Revitalisasi Pintu Air Ciliwung Lama
BBWS Ciliwung - Cisadane, Dinas PU/SDA Prov. DKI Jakarta, Kelompok Masyarakat
Melaksanakan normalisasi Sungai Ciliwung Lama Melaksanakan pengerukan sungai dan Waduk di Jakarta
BBWS Ciliwung - Cisadane, Dinas PU/SDA Prov. DKI Jakarta BBWS Ciliwung - Cisadane, Dinas PU/SDA Prov. DKI Jakarta, Kelompok Masyarakat
- Melaksanakan perencanaan dan normalisasi Sungai Ciliwung Lama. Melaksanakan Pengerukan 13 Sungai dan 5 Waduk di Jakarta,Program JEDI (Jakarta Emergency Dredging Initiative)
__
__
__
__
P P
Melaksanakan normalisasi sungai diperkotaan (sungai Cimanceuri, Cirarap, Cisadane, Cengkareng Drain, Kali Sabi dan Kali Dadap, Grogol, Krukut, Banjir Kanal Barat, Mampang, Cideng, Cipinang, Buaran, Jatikramat dan Cakung, Kali Blencong, Bekasi, Cikeas, C
Melaksanakan normalisasi sungai diperkotaan (sungai Cimanceuri, Cirarap, Cisadane, Cengkareng Drain, Kali Sabi dan Kali Dadap, Grogol, Krukut, Banjir Kanal Barat, Mampang, Cideng, Cipinang, Buaran, Jatikramat dan Cakung, Kali Blencong, Bekasi, Cikeas, C
Melaksanakan Perencanaan normalisasi BBWS, Dinas PU/ SDA Provinsi, Kelompok sungai diperkotaan (sungai Cimanceuri, Masyarakat Cirarap, Cisadane, Cengkareng Drain, Kali Sabi dan Kali Dadap, Grogol, Krukut, Banjir Kanal Barat, Mampang, Cideng, Cipinang, Buaran, Jatikramat dan Cakung, Kali Blencong, Bekas
P P
Melaksanakan perencanaan Cengkareng Flood way II
Melaksanakan normalisasi sungai diperkotaan (sungai Cimanceuri, Cirarap, Cisadane, Cengkareng Drain, Kali Sabi dan Kali Dadap, Grogol, Krukut, Banjir Kanal Barat, Mampang, Cideng, Cipinang, Buaran, Jatikramat dan Cakung, Kali Blencong, Bekasi, Cikeas, C Melaksanakan Perencanaan Cengkareng Flood way II
Melaksanakan Konstrusi Cengkareng Flood way II
Perencanaan dan pelaksanaan penambahan Flood way Cengkareng Flood way II di Jakarta barat Melaksanakan pembangunan 30 polderpolder antara lain Sunter timur 2, Marunda, dan lain-lain.
BBWS, Dinas PU/ SDA Provinsi, Kelompok Masyarakat
Melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi tanggul banjir secara berkelanjutan Melaksanakan perencanaan normalisasi saluran drainase di perkotaan JABODETABEK dan pelaksanaannya untuk mengurangi genangan utamanya di jalan jalan Jakarta
BBWS, Dinas PU/ SDA Provinsi, BPSDA, Kelompok Masyarakat
P P P P
P P P P 12) Masih kurangnya polder di Jakarta
Terbangunnya Polder-polder di Jakrta
Melaksanakan Perencanaan dan Pelaksanaan 30 polder-polder antara lain Sunter timur 2, Marunda, dan lain-lain.
Melaksanakan Perencanaan dan Pelaksanaan 30 polder-polder antara lain Sunter timur 2, Marunda, dan lain-lain.
Melaksanakan pembangunan 30 polderpolder antara lain Sunter timur 2, Marunda, dan lain-lain.
P P P P 13) Menurunnya fungsi tanggul banjir di sungai-sungai JABODETABEK
Terlaksananya rehabilitasi dan pembangunan tanggul banjir pada sungaisungai di JABODETABEK Tercapainya sistem dan kapasitas aliran saluran drainase mikro yang memadai di JABODETABEK
Merencanakan dan melaksanakan rehabilitasi tanggul banjir secara berkelanjutan Melaksanakan perencanaan sistem drainase dan kapasitasnya di JABODETABEK (2011-2013), melaksanakan penataan sistem dan menormalisasi drainase mikro di JABODETABEK (2014-2015) dan berkelanjutan Melakukan inventarisasi dan pemetaan daerah rawan longsor di tingkat Kab/Kota
Melaksanakan rehabilitasi tanggul banjir secara berkelanjutan
Melaksanakan rehabilitasi tanggul banjir secara berkelanjutan
Melaksanakan penataan sistem dan menormalisasi drainase mikro di JABODETABEK secara berkelanjutan
Melaksanakan penataan sistem dan menormalisasi drainase mikro di JABODETABEK secara berkelanjutan
Melaksanakan penyadaran publik terhadap bahaya tanah longsor Menerapkan perijinan bangunan (IMB) dan building code di daerah rawan longsor
Melaksanakan penyadaran publik terhadap bahaya tanah longsor Menerapkan perijinan bangunan (IMB) dan building code di daerah rawan longsor Melaksanakan upaya perkuatan daerah kritis (vegetatif dan sipil teknis)
Melaksanakan penyadaran publik terhadap bahaya tanah longsor Menerapkan perijinan bangunan (IMB) dan building code di daerah rawan longsor
Menerbitkan Perda pengurangan pengambilan air tanah dalam dan penerapan rumah panggung Melaksanakan perencanaan pengelolaan sistem polder dengan sistem biaya pemulihan Mengurangi luas perambahan daerah retensi dan bantaran sungai (30%)
Penerbitan Perda pengurangan pengambilanair tanah dalam dan penerapan rumah panggung Melaksanakan uji coba sistem pengelolaan polder dengan biaya pemulihan Mengurangi luas perambahan daerah retensi dan bantaran sungai (30%), kumulatif menjadi 60%
Penerbitan Perda pengurangan air tanah dalam dan penerapan rumah panggung
P P P P 14) Kurangnya tertatanya (sistem dan kapasitas drainase mikro) di JABODETABEK menyebabkan genangan di permukiman dan di jalan
P P P P 15) Terjadinya kerugian akibat bencana longsor di beberapa tempat
Berkurangnya kerugian akibat longsoran
Melaksanakan upaya perkuatan daerah kritis (vegetatif dan sipil teknis). P P P 16) Penurunan muka tanah di Jakarta telah menaikkan tingkat resiko banjir
Pengaturan bangunan (rumah panggung), pembangunan polder dan tanggul
P
P P P P 17) Meluasnya perambahan daerah retensi dan bantaran sungai
Terlindunginya daerah retensi dan bantaran sungai terhadap perambahan masyarakar
Melaksanakan sosialisasi peta rawan longsor
__
BBWS, Dinas PU/ SDA Provinsi, BPSDA, Kelompok Masyarakat
BBWS, PJT II, Dinas PU/SDA, Pertambangan Prov/Kab/Kota, Kelompok Masyarakat
Mengurangi kerugian akibat longsor dan memperkuat daerah rawan longsor dengan Dinas P2B, Dinas Tarung, Kelompok vegetatif dan sipil teknis Masyarakat
Melaksanakan upaya perkuatan daerah kritis (vegetatif dan sipil teknis)
Mengembangkan sistem pengelolaan polder dengan biaya pemulihan untuk polder lainnya Mengurangi luas perambahan daerah retensi dan bantaran sungai (40%), kumulatif menjadi 100%
BBWS, Dinas PU/ SDA Provinsi, Kelompok Masyarakat
BBWS, Dinas Kehutanan, Pertanian Prov/Kab, BP DAS, Kelompok Masyarakat Mengurangi penurunan muka tanah dg Dinas PU/SDA Prov/Kab/Kota, Kelompok mengendalikan pengambilan air tanah (non- Masyarakat domestik). Melaksanakan pengelolaan polder dengan Dinas PU DKI Jakarta, Dinas PSDA Prov menerapkan sistem biaya pemulihan kota Jabar, Kelompok Masyarakat Jakarta, Bandung) Mengurangi perambahan daerah retensi, Dinas Tata Ruang/Tata Kota, PU/SDA , bantaran sungai BPLHD/BLHD, Dinas TanHutBun Kab./Kota Terkait, BBWS, Dinas/Badan Terkait di Tk. Prov., Kelompok Masyarakat Memenuhi kebutuhan air rumah tangga di Dinas PU/SDA Prov, Dinas PU/SDA Kab/Kota, Jakarta Utara, Tangerang dan Bekasi BBWS, PDAM, Kelompok Masyarakat
P P 18) Kekurangan air kebutuhan rumah tangga di wilayah Jakarta Utara, Tangerang dan Bekasi
Terpenuhinya kebutuhan air rumah tangga di wilayah Jakarta Utara, Tangerang dan Bekasi
Menyediakan kebutuhan air rumah tangga menggunakan mobil tangki untuk Jakarta Utara, Tangerang dan Bekasi
Menyediakan kebutuhan air rumah tangga menggunakan mobil tangki untuk Tangerang dan Bekasi dan menambah supply kebutuhan air rumah tangga untuk wilayah Jakarta Utara dari PDAM
Menambah supply kebutuhan air rumah tangga untuk wilayah Jakarta Utara, Tangerang dan Bekasi dari PDAM
P P 19) Masih terjadinya pembangunan pemukiman di daerah parkir air/dataran banjir
Terwujudnya daerah parkir air/dataran banjir bebas dari pemukiman dan usaha lain.
Menyusun Perda tentang daerah parkir air/dataran banjir bebas dari pemukiman dan usaha lain.
Menerapkan dan memantau pelaksanaan daerah parkir air/dataran banjir bebas dari pemukiman dan usaha lain.
Menyusun dan menerapkan Perda tentang Dinas PU DKI, Bappeda, Dinas Tata Ruang daerah parkir air/dataran banjir bebas dari dan Tata Kota, DPRD, BPN, Developer dan pemukiman dan usaha lain. Kelompok Masyarakat
Terlindunginya Bantaran sungai dari hunian dan usaha lainnya
Mengawasi dan menertibkan hunian dan usaha lainnya di bantaran sungai
Menerapkan dan memantau pelaksanaan daerah parkir air/dataran banjir bebas dari pemukiman dan usaha lain. Mengawasi dan menertibkan hunian dan usaha lainnya di bantaran sungai
Mengawasi dan menertibkan hunian dan usaha lainnya di bantaran sungai
Mengawasi dan menertibkan hunian dan usaha lainnya di bantaran sungai secara berkelanjutan
P P P 20) Masih adanya hunian dan usaha lain di bantaran sungai
Dinas PU DKI, BBWS, DPRD, BPN, Satpol PP, Polri, Kelompok Masyarakat
Catatan: P = Menandakan Upaya tersebut telah termasuk kedalam strategi A, B, C atau D
halaman
165
Tabel 4.2. Kebijakan Operasional Pengelolaan Pengelolaan Sumber Daya Air di WS 6 Ci (2 Ci) pada Skenario 1, 2, 3 dan 4 3
PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR i Jangka Pendek (2011-2015) Menyediakan bahan banjiran setiap tahun dan dana operasional secara berkelanjutan Menyiapkan rencana evakuasi, dapur umum, tenda, perahu karet, MCK, P3K secara berkelanjutan Menyediakan dana bantuan pemulihan tahunan (APBN/APBD) dan menggalang dana dari swasta
STRATEGI ii + i Jangka Menengah (2011-2020) Menyediakan bahan banjiran setiap tahun dan dana operasional secara berkelanjutan Menyiapkan rencana evakuasi, dapur umum, tenda, perahu karet, MCK, P3K secara berkelanjutan Menyediakan dana bantuan pemulihan tahunan (APBN/APBD) dan menggalang dana dari swasta
iii + ii + i Jangka Panjang (2011-2030) Menyediakan bahan banjiran setiap tahun dan dana operasional secara berkelanjutan Menyiapkan rencana evakuasi, dapur umum, tenda, perahu karet, MCK, P3K secara berkelanjutan Menyediakan dana bantuan pemulihan tahunan (APBN/APBD) dan menggalang dana dari swasta
Menyediakan dana tahunan untuk perbaikan prasarana sumber daya air yang rusak Menyediakan dana pemulihan tahunan (APBN/APBD) dengan melibatkan masyarakat dan swasta
Menyediakan dana tahunan untuk perbaikan prasarana sumber daya air yang rusak Menyediakan dana pemulihan tahunan (APBN/APBD) dengan melibatkan masyarakat dan swasta
Menyediakan dana tahunan untuk perbaikan prasarana sumber daya air yang rusak Menyediakan dana pemulihan tahunan (APBN/APBD) dengan melibatkan masyarakat dan swasta
1 2 3 4 No.
3.2
Aspek/Sub Aspek
PENANGGULANGAN
Permasalahan Berdasarkan Analisis A B C D P P P P
1) Meluapnya air sungai di wilayah Ciliwung-Cisadane
P P P P
3.3
PEMULIHAN AKIBAT BENCANA
Sasaran/Target yang diinginkan
Berkurangnya luapan air sungai
Pelaksanaan evakuasi korban pada saat kejadian banjir
P P P P
1) Belum optimalnya pemulihan kondisi rumah masyarakat setiap terjadinya bencana banjir
Tercapainya pemulihan kondisi rumah masyarakat
P P P P
2) Terjadinya kerusakan prasarana sumber daya air setiap terjadinya bencana banjir 3) Belum maksimalnya penyediaan dana untuk pelaksanaan pemulihan kondisi prasarana dan sarana umum setiap terjadinya bencana banjir
Terjadinya kerusakan prasarana sumber daya air setelah terjadinya bencana banjir dan longsor Belum maksimalnya penyediaan dana untuk pelaksanaan pemulihan kondisi prasarana dan sarana umum setelah terjadinya bencana banjir dan longsor
P P P
Kebijakan operasional
Lembaga/Instansi/Kelompok Masyakat/Swasta Terkait
Meminimalisasi kerugian akibat banjir
Dinas PU DKI, BBWS, Dinas PU kab/kota, BPBD, BNPB, PMI, Kelompok Masyarakat
Menyiapkan rencana evakuasi dan dana operasionalnya
Dinas PU DKI, BBWS, Dinas PU kab/kota, BPBD, BNPB, PMI, Kelompok Masyarakat
Memulihkan kondisi rumah masrakat pasca bencana dengan penyedian dana dari pemerintah dan swasta serta melibatkan masyarakat Memulihkan kondisi prasarana sumber daya air
Dinas PU/Permukiman DKI, BBWS, Dinas PU/CK kab/kota, BPBD, BNPB, PMI, Kelompok Masyarakat, Swasta
Menyediakan dana pemulihan kondisi prasarana dan sarana umum pasca bencana dengan penyedian dana dari pemerintah serta melibatkan masyarakat dan swasta
Dinas PU DKI, BBWS, Dinas PU kab/kota, BPBD, BNPB, PMI, Kelompok Masyarakat, swasta
BBWS, Dinas PU/SDA Prov/kab/kota, Kelompok Masyarakat
Catatan: P = Menandakan Upaya tersebut telah termasuk kedalam strategi A, B, C atau D
halaman
166
Tabel 4.2. Kebijakan Operasional Pengelolaan Pengelolaan Sumber Daya Air di WS 6 Ci (2 Ci) pada Skenario 1, 2, 3 dan 4 4
SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA AIR 1 2 3 4
No.
Aspek/Sub Aspek
Permasalahan Berdasarkan Analisis A B C D P P P P
Sasaran/Target yang diinginkan
i Jangka Pendek (2011-2015) Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan
STRATEGI ii + i Jangka Menengah (2011-2020) Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan
iii + ii + i Jangka Panjang (2011-2030) Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan
1) Kurang optimalnya database sumber daya air yang reliable (Hidrologi, Hidrogeologi dan Hidrometeorologi, Kebijakan sumber daya air, Prasarana sumber daya air, Teknologi sumber daya air, Lingkungan pada sumber daya air, Kegiatan SoSekBud)
Terwujudnya database sumber daya air yang lengkap dan akurat
2) Belum memadainya SDM yang menangani SISDA
Tersedianya SDM yang menangani SISDA secara memadai
Melaksanakan pengadaan pegawai dan meningkatkan kapasitasnya sesuai kebutuhan
Mengembangkan SDM secara berkelanjutan
Mengembangkan SDM secara berkelanjutan
P P P
3) Belum lengkapnya peralatan (perangkat keras dan lunak) untuk yang menunjang SISDA
Tersedianya peralatan yang memadai untuk menunjang SISDA terpadu
Menginventarisasi kebutuhan dan melaksanakan pengadaan peralatan untuk menunjang SISDA terpadu
Mengoperasikan dan memelihara peralatan yang menunjang SISDA secara berkelanjutan
Mengoperasikan dan memelihara peralatan yang menunjang SISDA secara berkelanjutan
P P P
4) Belum adanya unit SISDA yang mengintegrasikan data sumber daya air yang berasal dari instansiinstansi terkait
Terintegrasinya data SISDA secara berkelanjutan
5) Belum adanya pedoman tentang pengelolaan SISDA yang sistematis dan komprehensif
Tersedianya pedoman tentang pengelolaan SISDA yang sistematis dan komprehensif
Menyediakan pedoman tentang pengelolaan SISDA yang sistematis dan komprehensif
6) Belum tersedianya dana yang memadai untuk melaksanakan SISDA terpadu
Terwujudnya komitmen penyediaan dana untuk SISDA terpadu
Menyediakan dana SISDA terpadu untuk operasional, perbaikan peralatan dan peningkatan SDM
P P P P
P P P P
P P P
* Mengkoordinasikan data sumber daya air yang berasal dari instansi-instansi terkait dan menerbitkan buku data tahunan serta menyediakan data berbasis web yang mudah diakses secara berkelanjutan
* Mengkoordinasikan data sumber daya air * Mengkoordinasikan data sumber daya air yang berasal dari instansi-instansi terkait yang berasal dari instansi-instansi terkait dan menerbitkan buku data tahunan dan menerbitkan buku data tahunan serta serta menyediakan data berbasis web menyediakan data berbasis web yang yang mudah diakses secara mudah diakses secara berkelanjutan berkelanjutan Mengkaji ulang pedoman tentang Mengkaji ulang pedoman tentang pengelolaan SISDA yang sistematis dan pengelolaan SISDA yang sistematis dan komprehensif komprehensif Menyediakan dana SISDA terpadu untuk operasional, pemeliharaan dan pengadaan peralatan serta pengembangan SDM dan koordinasi secara berkelanjutan
Menyediakan dana SISDA terpadu untuk operasional, pemeliharaan dan pengadaan peralatan serta pengembangan SDM dan koordinasi secara berkelanjutan
Kebijakan operasional
Menyediakan database sumber daya air yang lengkap dan akurat secara berkelanjutan
Lembaga/Instansi/Kelompok Masyakat/Swasta Terkait
BBWS, Dinas PU/SDA Prov/Kab/Kota, BPSDA, Bappeda prov., Dinas ESDM prov., BMKG prov., Dipertan prov., Dinas TanHutBun kab/kota, PJT II, Ditjen SDA, Kelompok Masyarakat
Menyediakan SDM yang profesional untuk Ditjen SDA, Biro Kepeg dan Ortala, BBWS, menangani SISDA Dinas PU/SDA Prov/Kab/Kota, BPSDA, Bappeda prov., Dinas ESDM prov., BMKG prov., Dipertan prov., Dinas TanHutBun kab/kota, PJT II Menyediakan, mengoperasikan dan Ditjen SDA, BBWS, Dinas PU/SDA memelihara peralatan yang memadai untuk Prov/Kab/Kota, BPSDA, Bappeda prov., Dinas menunjang SISDA ESDM prov., BMKG prov., Dipertan prov., Dinas TanHutBun kab/kota, PJT II, Kelompok Masyarakat Mengintegrasikan data SISDA yang mudah BBWS, Dinas PU/SDA Prov/Kab/Kota, diakses secara berkelanjutan BPSDA, Ditjen SDA, Bappeda prov., Dinas ESDM prov., BMKG prov., Dipertan prov., Dinas TanHutBun kab/kota, PJT II, Kelompok Masyarakat Menerbitkan pedoman tentang pengelolaan Ditjen SDA, Dinas PU/SDA prov., Bappeda SISDA yang sistematis dan komprehensif Prov., Dinas ESDM prov., BMKG Prov., Dipertan Prov., dan instansi lain sesuai kebutuhan, Kelompok Masyarakat Menyediakan dana SISDA terpadu yang Bappenas, Ditjen SDA, BBWS, Bappeda prov., memadai Dinas PU/SDA Prov/Kab/Kota, BPSDA, Dinas ESDM prov., BMKG prov., Dipertan prov., Dinas TanHutBun kab/kota, PJT II, Kelompok Masyarakat
Catatan: P = Menandakan Upaya tersebut telah termasuk kedalam strategi A, B, C atau D
halaman
167
Tabel 4.2. Kebijakan Operasional Pengelolaan Pengelolaan Sumber Daya Air di WS 6 Ci (2 Ci) pada Skenario 1, 2, 3 dan 4 5
PEMBERDAYAAN dan PENINGKATAN PERAN MASYARAKAT, SWASTA DAN PEMERINTAH 1
No.
Aspek/Sub Aspek
5.1
LEMBAGA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
2
3
4 Permasalahan Berdasarkan Analisis
Sasaran/Target yang diinginkan
1) Belum efektifnya pembagian peran yang jelas antar unit pengelola sumber daya air, al.: kewenangan terhadap situ, anak sungai
Terbitnya peraturan, pedoman atau MOU antar unit/ instansi tentang pembagian perannya dalam pengelola sumber daya air
P P P
2) Belum efektifnya pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air
Efektifnya pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja pengelolaan sumber daya air
P P P
3) Belum memadai jumlah dan kapasitas pegawai
Terpenuhinya jumlah pegawai dan peningkatan kapasitasnya, sesuai dengan kompetensinya
A B C D P P P P
P P P
P P P P
5.2
PENDANAAN
PENGATURAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
Kebijakan operasional
Lembaga/Instansi/Kelompok Masyakat/Swasta Terkait
Menerbitkan pedoman atau MOU tentang pembagian peran dan kerjasama antar instansi dalam pengelolaan sumber daya air
Ditjen SDA, BBWS, Dinas PU/SDA Prov/Kab/Kota, Kelompok Masyarakat, Kelompok Masyarakat
BBWS, Dinas PU/SDA Prov/Kab/Kota, BPSDA, Ditjen SDA, Kelompok Masyarakat
Meningkatkan kapasitas masing-masing unit kerja Psumber daya air dengan menggunakan pengukuran kinerja (Performance Benchmarking = 14 indikator) secara berkelanjutan Menambah jumlah pegawai sesuai analis beban kerja (50% kekurangan terpenuhi)
Meningkatkan kapasitas masing-masing unit kerja Psumber daya air dengan menggunakan pengukuran kinerja (Performance Benchmarking = 14 indikator) secara berkelanjutan Menambah jumlah pegawai sesuai analis beban kerja (50% kekurangan terpenuhi)
Meningkatkan kapasitas masing-masing unit kerja Psumber daya air dengan menggunakan pengukuran kinerja (Performance Benchmarking = 14 indikator) secara berkelanjutan Menjaga kesesuaian antara jumlah yang purna tugas dengan pengadaan pegawai baru sesuai analisis beban kerja
Meningkatkan kapasitas masing-masing unit kerja Psumber daya air secara berkelanjutan
Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensinya (50%)
Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensinya (50%), kumulatif 100%
Menjaga kesesusaian penempatan pegawai sesuai kompetensinya
Memperbaiki pelaksanaan menejemen kepegawaian
Memenuhi kebutuhan jumlah dan kapasitas Ditjen SDA, Biro Kepeg. Dan Ortala, BBWS, pegawai sesuai analisis beban kerja Dinas PU/SDA Prov/Kab/Kota, Kelompok Masyarakat Ditjen SDA, Biro Kepeg. Dan Ortala, BBWS, Dinas PU/SDA Prov/Kab/Kota, Kelompok Masyarakat Ditjen SDA, BBWS, Dinas PU/SDA Prov/Kab/Kota, BPSDA, Kelompok Masyarakat
Menyusun dan menetapkan pedoman menejemen aset dalam pengelolaan sumber daya air
Melaksanakan monitoring dan pengawasan dalam penerapan pedoman menejemen aset pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan
Melaksanakan monitoring dan pengawasan dalam penerapan pedoman menejemen aset pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan
Menyusun, menetapkan dan menerapkan pedoman manajemen asset dalam pengelolaan sumber daya air
P P P
1) Belum adanya komitmen setiap instansi dalam pembiayaan pengelolaan sumber daya air terpadu
Terwujudnya keterpaduan dalam penyusunan program dan anggaran pengelolaan sumber daya air
Membangun komitmen diantara instansi terkait bidang sumber daya air dalam pengalokasian anggaran pengelolaan sumber daya air melalui TKPsumber daya air WS 6 Ci secara berkelanjutan
Membangun komitmen diantara instansi terkait bidang sumber daya air dalam pengalokasian anggaran pengelolaan sumber daya air melalui TKPsumber daya air WS 6 Ci secara berkelanjutan
Membangun komitmen diantara instansi terkait bidang sumber daya air dalam pengalokasian anggaran pengelolaan sumber daya air melalui TKPsumber daya air WS 6 Ci secara berkelanjutan
Meningkatkan komunikasi dan koordinasi Bappeda, Bappenas, TKPSDA WS 6 Ci, dalam pengelolaan sumber daya air BBWS, Dinas/SDA Prov, kab/kota, Kelompok terpadu melalui TKPsumber daya air WS 6 Masyarakat Ci
P P P
2) Belum diterapkannya pungutan jasa pengelolaan sumber daya air diluar wilayah layanan PJT
Terwujudnya pungutan jasa pengelolaan sumber daya air
Melakukan kajian dan penetapan pungutan jasa pengelolaan sumber daya air
Menerapkan pungutan jasa pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan
Menerapkan pungutan jasa pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan
Terbentuknya BLU Pengelolaan sumber daya air sebagai pemungut jasa pengelolaan sumber daya air
Melakukan kajian, pembahasan dan penetapan BLU Pengelolaan sumber daya air
Mengoperasikan, memantau dan mengawasi pelaksanaan BLU Pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan Memantau, mengawasi dan melakukan penindakan terhadap para pelanggar penggunaan air tanah dalam secara berkelanjutan (pengambilan tidak berijin, atau melebihi volume ijin)
Memantau dan mengawasi operasional BLU Pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan
Mengkaji, menetapkan dan menerapkan pungutan jasa pengelolaan sumber daya air Menetapkan BLU Pengelolaan sumber daya air dan memantau operasionalnya secara berkelanjutan
BLU, Ditjen SDA, BBWS, Dinas PU/SDA Prov, kab/kota, Dit BLU, MenKeu, Men PU, Kelompok Masyarakat Ditjen SDA, BBWS, Dinas PU/SDA Prov, kab/kota, Dit BLU, MenKeu, Men PU, Kelompok Masyarakat
Memantau, mengawasi dan melakukan penindakan terhadap para pelanggar penggunaan air tanah dalam secara berkelanjutan (pengambilan tidak berijin, atau melebihi volume ijin)
Melaksanakan inventarisasi, dan memantau pengambilan air tanah dalam sesuai ijin yang telah diberikan
BPLHD Prov/Kab/Kota, Dinas ESDM Prov., Dinas SDA dan Pertambangan Kab/Kota, BBWS, Satpol PP, Polri, Kelompok Masyarakat
Melaksanakan sosialisasi dan penyadaran publik tentang bahaya pengambilan air tanah dalam yang melampaui batas aman, secara berkelanjutan Melaksanakan pengaturan perijinan penggunaan dan pengusahaan air permukaan
Melaksanakan sosialisasi dan penyadaran publik tentang bahaya pengambilan air tanah dalam yang melampaui batas aman, secara berkelanjutan
Melaksanakan sosialisasi dan penyadaran BPLHD Prov/Kab/Kota, Dinas ESDM Prov., publik tentang pengambilan air tanah Dinas SDA dan Pertambangan Kab/Kota, dalam BBWS, Kelompok Masyarakat
Melaksanakan pengaturan perijinan penggunaan dan pengusahaan air permukaan
Melaksanakan pendelegasian perizinan penggunaan dan pengusahaan air permukaan dari Men. PU kapada Gub. Banten
P P P P
1) Belum maksimalnya pengawasan pengambilan air tanah dalam
Terkendalinya pengambilan air tanah dalam
Melaksanakan inventarisasi seluruh sumur pengambilan air tanah dalam, dan membangun sumur pantau pada lokasi yang rawan
P P P P
2) Kurangnya kesadaran masyarakat/swasta tentang bahaya pengambilan air tanah dalam secara berlebihan
Meningkatnya kesadaran masyarakat/ swasta dalam pengambilan air tanah dalam
Melaksanakan sosialisasi dan penyadaran publik tentang bahaya pengambilan air tanah dalam yang melampaui batas aman, secara berkelanjutan
3) Belum adanya pendelegasian perijinan penggunaan dan pengusahaan air permukaan dari Menteri PU ke Gubernur Prov. Banten 4) Belum adanya kebijakan yang jelas mengenai kesepakatan transfer air antar wilayah (S. Ciujung/ S.Cidurian ke Jakarta) 1) Belum optimalnya kinerja Komisi Irigasi Provinsi, Kabupate/Kota
Terbitnya dokumen pendelegasian perijinan penggunaan dan pengusahaan air permukaan
Menyusun dan menerbitkan dokumen pendelegasian perijinan penggunaan dan pengusahaan air permukaan
Terwujudnya kebijakan yang jelas mengenai transfer air antar wilayah provinsi
Menetapkan kebijakan tentang transfer air antar wilayah
Memantau dan mengawasi pelaksanaan kebijakan tentang transfer air antar wilayah secara berkelanjutan
Memantau dan mengawasi pelaksanaan kebijakan tentang transfer air antar wilayah secara berkelanjutan
Menetapkan kebijakan tentang transfer air Menteri PU, Ditjen SDA, gubernur, TKPSDA antar wilayah provinsi WS 6 Ci, Pemda Banten, DKI Jakarta, Kelompok Masyarakat
Optimalnya kinerja Komisi Irigasi Provinsi, Kabupate/Kota yang aktif
Membentuk dan Mengaktifkan Komisi Irigasi Provinsi, Kabupaten/Kota
Mengaktifkan Komisi Irigasi Provinsi, Kabupaten/Kota
Mengaktifkan Komisi Irigasi Provinsi, Kabupaten/Kota
2) Belum aktifnya Dewan Sumber Daya Air Provinsi di wilayah 2Ci
Optimalnya kinerja Dewan Sumber Daya Air Provinsi di wilayah 2Ci Terbentuknya Dewan sumber daya air Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan
4) Belum optimalnya kinerja Sekretariat TKPsumber daya air 6 Ci (3 Ci, 2 Ci dan 1 Ci) 5) Belum maksimalnya forum komunikasi DAS di wilayah 2Ci
Optimalnya kinerja Sekretariat TKPsumber daya air 6 Ci (3 Ci, 2 Ci dan 1 Ci)
Mengoptimalkan Dewan sumber daya air Provinsi di wilayah 2Ci secara berkelanjutan Mengaktifkan Dewan sumber daya air Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan secara berkelanjutan Mengaktifkan Sekretariat TKPsumber daya air 6 Ci (3 Ci, 2 Ci dan 1 Ci) secara berkelanjutan Mengaktifkan forum komunikasi DAS secara berkelanjutan
Membentuk dan Mengaktifkan Dewan sumber daya air Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan Mengaktifkan Sekretariat TKPsumber daya air 6 Ci (3 Ci, 2 Ci dan 1 Ci)
Dinas PU/SDA kab/kota, Bappeda kab/kota, Sek. Dewan SDA Kab./Kota, Kelompok Masyarakat BBWS, Bappeda, Sek. TKPSDA WS 6 Ci, Dinas PU DKI, Kelompok Masyarakat
Membentuk dan mengaktifkan forum DAS
BP DAS, Dinas TanHutBun Kab/Kota, Bappeda, BBWS, Kelompok Masyarakat
6) Belum Optimalnya Koordinasi antar Instansi terkait pengelolaan Irigasi DI Ciujung, DI Cidurian 7) Belum optimalnya koordinasi penanggulangan bencana
Meningkatnya Koordinasi antar Instansi terkait pengelolaan Irigasi DI Ciujung, DI Cidurian Optimalnya koordinasi dalam penanggulangan bencana banjir penanggulangan bencana, dan pemulihan prasarana yang rusak oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Melaksanakan koordinasi antar instansi terkait DI Ciujung, DI Cidurian
Melaksanakan koordinasi antar instansi terkait DI Ciujung, DI Cidurian
Mengoptimalkan Dewan sumber daya air Provinsi di wilayah 2Ci secara berkelanjutan Mengaktifkan Dewan sumber daya air Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan secara berkelanjutan Mengaktifkan Sekretariat TKPsumber daya air 6 Ci (3 Ci, 2 Ci dan 1 Ci) secara berkelanjutan Mengaktifkan forum komunikasi DAS secara berkelanjutan dalam rangka menjaga kelestarian fungsi konservasi Melaksanakan koordinasi antar instansi terkait DI Ciujung, DI Cidurian
Dinas PU/SDA, Bappeda, Dinas Pertanian Prov./Kab./Kota dan BBWS, BPSDA, Kelompok Masyarakat Dinas PU/SDA prov, Bappeda prov, Sek. Dewan SDA Prov., Kelompok Masyarakat
3) Belum terbentuknya Dewan sumber daya air Kabupaten/Kota
Mengaktifkan Dewan sumber daya air Provinsi di wilayah 2Ci secara berkelanjutan Membentuk dan Mengaktifkan Dewan sumber daya air Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan Mengaktifkan Sekretariat TKPsumber daya air 6 Ci (3 Ci, 2 Ci dan 1 Ci) secara berkelanjutan Membentuk forum komunikasi DAS dan mengaktifkan forum
Membentuk, mengaktifkan dan memfasilitasi Komisi Irigasi Provinsi, Kabupate/Kota yang aktif Mengoptimalkan kinerja Dewan Sumber Daya Air Provinsi di wilayah 2Ci
BBWS,Balai PSDA,Dinas Pertanian Kabupaten, Kelompok Masyarakat
Melaksanakan kerja sama dan koordinasi dalam penanggulangan banjir
Melaksanakan kerja sama dan koordinasi dalam penanggulangan banjir
Melaksanakan kerja sama dan koordinasi dalam penanggulangan banjir
Meningkatkan Koordinasi antar Instansi terkait pengelolaan Irigasi DI Ciujung, DI Cidurian Meningkatkanerja sama dan koordinasi dalam penanggulangan banjir
P P P
FORUM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
iii + ii + i Jangka Panjang (2011-2030) Memantau dan mengawasi penerapan pedoman atau MOU tentang pembagian peran dan kerjasama dalam pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan
Terbitnya pedoman manajemen aset dalam pengelolaan sumber daya air
P P P
5.4
STRATEGI ii + i Jangka Menengah (2011-2020) Memantau dan mengawasi penerapan pedoman atau MOU tentang pembagian peran dan kerjasama dalam pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan
4) Belum diterapkannya manajemen aset dalam penyusunan anggaran rehabilitasi dan OP sumber daya air
P P P
5.3
i Jangka Pendek (2011-2015) Menyusun, membahas dan menyepakati pembagian peran dan wewenang antar institusi terkait bidang sumber daya air dalam bentuk pedoman, atau MOU kerjasama pengelolaan antar instansi
P P P P
P P P P
P P P
P P P P
P P P
P P P
P P P
Peningkatan kinerja forum komunikasi DAS
Menteri PU, gubernur, Dinas PSDA prov., BBWS, BPSDA, Kelompok Masyarakat
Bappeda prov, Dinas PU DKI, BBWS, BPPD, Kecamatan, Keluraha, Kelompok Masyarakat
Catatan: P = Menandakan Upaya tersebut telah termasuk kedalam strategi A, B, C atau D halaman
168
Tabel 4.2. Kebijakan Operasional Pengelolaan Pengelolaan Sumber Daya Air di WS 6 Ci (2 Ci) pada Skenario 1, 2, 3 dan 4 5
PEMBERDAYAAN & PENINGKATAN PERAN MASYARAKAT, DUNIA USAHA DAN PEMERINTAH 1 2 3 4
No.
5.5
Aspek/Sub Aspek
Permasalahan Berdasarkan Analisis
A B C D PEMBERDAYAAN P P P P DAN PENINGKATAN PERAN MASYARAKAT DAN SWASTA
1) Lemahnya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dlm pengelelolaan sumber daya air
Sasaran/Target yang diinginkan
i Jangka Pendek (2011-2015) Meningkatnya kesadaran dan kemampuan * Melaksanakan sosialisasi, penyadaran masyarakat dalam pengelolaan sumber masyarakat dalam Pengelolan sumber daya air daya air secara berkelanjutan, Menambahkan pendidikan Pengelolaan sumber daya air dalam muatan lokal tingkat PAUD,SD,SMP,SMU
P P P P
P P P
P P P
P P P
P P P P
Melaksanakan pemberdayaan petani/ P3A dalam irigasi partisipatif, termasuk pemeliharaan dan peningkatan jaringan irigasi tersier (30% area) Memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat DAS hulu, sekitar hutan dan sekitar sumber air, sehingga aktif berperan ikut menjaga kelestarian hutan dan sumber air secara berkelanjutan Terwujudnya insentif kepada kelompok Memberikan bantuan pemberdayaan dan masyarakat telah mulai menyelenggarakan percontohan dengan diutamakan kepada kegiatan secara swadaya kelompok masyarakat yang telah merintis kegiatan pengelolaab sumber daya air secara swadaya 2) Lunturnya budaya/tradisi * Terlindungnya/terjaganya budaya/tradisi * Menginvenatrisasi kelompok masyarakat masyarakat setempat dalam masyarakat dalam menjaga kelestarian yang mempunyai budaya dalam menjaga menjaga kelestarian kawasan hutan, kawasan hutan, lingkungan dan sumber kelestarian kawasan hutan, lingkungan, lingkungan dan sumber daya air daya air dan sumber daya air, serta memberikan bimbingan, arahan dan pemberdayaan untuk menjaga kelestariannya secara berkelanjutan 3) Belum maksimalnya pembinaan masyarakat dalam melaksanakan hemat air
P P P
P P
P P
Lembaga/Instansi/Kelompok Masyakat/Swasta Terkait
Melaksanakan pembinaan masyarakat, sehingga meningkatkan kesadaran dalam pengelolan sumber daya air
TKPSDA, Forum DAS, BP DAS, BBWS, Dinas PU/SDA, pemuka agama, tokoh masyarakat , Kelompok Masyarakat
Melaksanakan pemberdayaan petani/ Melaksanakan pemberdayaan petani/ P3A Meningkatkan pembinaan kesadaran dan P3A dalam irigasi partisipatif, termasuk dalam irigasi partisipatif, termasuk kemampuan petani/ P3A dalam pemeliharaan dan peningkatan jaringan pemeliharaan dan peningkatan jaringan pengelolaan jaringan irigasi tersier irigasi tersier (20% area, total menjadi irigasi tersier (50% area, total menjadi 50%) 100%) Memberdayakan dan meningkatkan Memberdayakan dan meningkatkan Meningkatkan kondisi sosial-ekonomi kesejahteraan masyarakat DAS hulu, kesejahteraan masyarakat DAS hulu, masyarakat DAS hulu, sekitar hutan dan sekitar hutan dan sekitar sumber air, sekitar hutan dan sekitar sumber air, sekitar sumber air, melalui pembinaan dan sehingga aktif berperan ikut menjaga sehingga aktif berperan ikut menjaga pendampingan kelestarian hutan dan sumber air secara kelestarian hutan dan sumber air secara berkelanjutan berkelanjutan Memberikan bantuan pemberdayaan dan Memberikan bantuan pemberdayaan dan percontohan dengan diutamakan kepada percontohan dengan diutamakan kepada kelompok masyarakat yang telah kelompok masyarakat yang telah merintis merintis kegiatan pengelolaab sumber kegiatan pengelolaab sumber daya air daya air secara swadaya secara swadaya * Menginvenatrisasi kelompok masyarakat * Menginvenatrisasi kelompok masyarakat * Menginvenatrisasi kelompok masyarakat yang mempunyai budaya dalam menjaga yang mempunyai budaya dalam menjaga yang mempunyai budaya dalam menjaga kelestarian kawasan hutan, lingkungan, kelestarian kawasan hutan, lingkungan, kelestarian kawasan hutan, lingkungan, dan sumber daya air, serta memberikan dan sumber daya air, serta memberikan dan sumber daya air, serta memberikan bimbingan, arahan dan pemberdayaan bimbingan, arahan dan pemberdayaan bimbingan, arahan dan pemberdayaan untuk menjaga kelestariannya secara untuk menjaga kelestariannya secara untuk menjaga kelestariannya secara berkelanjutan berkelanjutan berkelanjutan
Dinas TanHutBun kab/kota, Dinas PU/SDA kab/kota, BBWS, P3A/GP3A/IP3A, kelompok tani, Kelompok Masyarakat
Bapedda, Dinas Sosial, Dinas TanHutBun Kab../Kota, Kelompok Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Swasta
Dinas Sosial, Kehutanan, Pertanian, BPLHD Kab/Kota, Prov., Dinas Pu/SDA, BBWS, Kelompok Masyarakat
Mensosialisasikan dan melaksanakan penyuluhan serta penyadaran publik tentang hemat air irigasi (50% area)
Mensosialisasikan dan melaksanakan penyuluhan serta penyadaran publik tentang hemat air irigasi (75% area)
Mensosialisasikan dan melaksanakan penyuluhan serta penyadaran publik tentang hemat air irigasi (100% area)
Meningkatkan pmbinaan petani utk hemat air irigasi.
Terlaksananya pembinaan petani berhemat air irigasi dengan sistem SRI
Melaksanakan sosialisasi hemat air irigasi, dengan demplot sistem SRI secara berkelanjutan Membina petani melaksanakan sistem SRI (5% area)
Melaksanakan sosialisasi hemat air irigasi, dengan demplot sistem SRI secara berkelanjutan Membina petani melaksanakan sistem SRI (5% area), kumulatif (10%)
Melaksanakan sosialisasi hemat air irigasi, dengan demplot sistem SRI secara berkelanjutan Membina petani melaksanakan sistem SRI (10% area), kumulatif (20%)
Melaksanakan sosialisasi dan pelaksanaan Dinas TanHutBun kab/kota, Dinas PU/SDA hemat air melalui demplot kab/kota, P3A/GP3A/IP3A, kelompok tani, Kelompok Masyarakat
Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam hemat air untuk kebutuhan perkotaan Terlaksananya penerapan hemat air industri melalui Reduce-Reuse-Recycle
Melaksanakan sosialisasi hemat air untuk kebutuhan perkotaan dan rumah tangga secara berkelanjutan Melaksanakan sosialisasi hemat air industri melalui 3R
Melaksanakan sosialisasi hemat air untuk kebutuhan perkotaan dan rumah tangga secara berkelanjutan Menerapkan hemat air industri melalui 3R secara berkelanjutan
Melaksanakan sosialisasi hemat air untuk kebutuhan perkotaan dan rumah tangga secara berkelanjutan Menerapkan hemat air industri melalui 3R secara berkelanjutan
Melaksanakan sosialisasi hemat air untuk kebutuhan perkotaan dan rumah tangga
Terlaksananya pengembangan dan Penerapan Teknologi ultra filtrasi dan desalinisasi air laut untuk industri
P P P
4) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang manajemen banjir
Meningkatnya kesiapan masyarakat menghadapi banjir
P P P
5) Kurangnya peran masyarakat dlm pengelolaan sampah
Meningkatnya kesadaran masyarakat dlm pengelolaan sampah (di saluran, sungai)
P P P
6) Masih terbatasnya penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR), Payment Enviroment Service (PES), untuk konservasi sumber daya air dan lingkungan
Terlaksananya peningkatan pengembangan dan penerapan Dana CSR untuk konservasi sumber daya air dan lingkungan Terlaksananya peningkatan pemberdayaan masyarakat tentang kebersihan lingkungan, termasuk MCK
P P P
Kebijakan operasional
Meningkatnya kesadaran petani dalam pelaksanaan hemat air irigasi
P P P
P P P P
STRATEGI ii + i iii + ii + i Jangka Menengah (2011-2020) Jangka Panjang (2011-2030) * Melaksanakan penyadaran masyarakat * Melaksanakan penyadaran masyarakat dalam Pengelolan sumber daya air dalam Pengelolan sumber daya air secara secara berkelanjutan. Menambahkan berkelanjutan. Menambahkan pendidikan pendidikan Pengelolaan sumber daya air Pengelolaan sumber daya air dalam dalam muatan lokal tingkat muatan lokal tingkat PAUD,SD,SMP,SMU PAUD,SD,SMP,SMU
* Mendorong kelompok industri mengolah air kotor dan air laut menjadi air bersih/tawar secara berkelanjutan
* Mendorong kelompok industri mengolah * Mendorong kelompok industri mengolah air kotor dan air laut menjadi air air kotor dan air laut menjadi air bersih/tawar secara berkelanjutan bersih/tawar secara berkelanjutan
Dinas Pertanian, PU/SDA Kab/Kota, BBWS, IP3A/GP3A/P3A, petani, Kelompok Masyarakat
Dinas PU/SDA kab/kota, kelompok masyarakat perkotaan
Melaksanakan sosialisasi dan menerapkan Kadinda, Dinas Perindustrian kab/kota, dinas hemat air industri melalui Reduce-Reuse- PU/SDA kab/kota, Asosiasi/masyarakat Recycle Industri, Kelompok Masyarakat * Mengembangkan dan menerapkan Dinas Perindustrian prov., PDAM, Dinas teknologi ultra filtrasi dan desalinisasi air PU/SDA prov., BPLHD/BLHD, Kelompok laut menjadi air bersih/tawar untuk industri Masyarakat
Melaksanakan sosialisasi tentang pengurangan resiko akibat banjir secara berkelanjutan Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dlm pengelolaan sampah (di saluran, sungai) secara berkelanjutan
Melaksanakan sosialisasi tentang pengurangan resiko akibat banjir secara berkelanjutan Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dlm pengelolaan sampah (di saluran, sungai) secara berkelanjutan
Melaksanakan sosialisasi tentang pengurangan resiko akibat banjir secara berkelanjutan Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dlm pengelolaan sampah (di saluran, sungai) secara berkelanjutan
Melaksanakan sosialisasi tentang pengurangan resiko akibat banjir
BBWS, Dinas PU/SDA Prov/Kab/Kota, BPSDA, Kelompok Masyarakat
Mendorong terwujudnya komitmen penyediaan dana CSR untuk konservasi sumber daya air dan lingkungan secara berkelanjutan Melaksanakan pemberdayaan masyarakat tentang sanitasi lingkungan sumber air secara berkelanjutan, dengan memanfaatkan CSR
Mendorong terwujudnya komitmen penyediaan dana CSR untuk konservasi sumber daya air dan lingkungan secara berkelanjutan Melaksanakan pemberdayaan masyarakat tentang sanitasi lingkungan sumber air secara berkelanjutan, dengan memanfaatkan CSR
Mendorong terwujudnya komitmen penyediaan dana CSR untuk konservasi sumber daya air dan lingkungan secara berkelanjutan Melaksanakan pemberdayaan masyarakat tentang sanitasi lingkungan sumber air secara berkelanjutan, dengan memanfaatkan CSR
Meningkatkan peran swasta dalam konservasi sumber daya air dan lingkungan melalui dana CSR
Swasta, BBWS, Dinas PU/SDA Prov/Kab/Kota, BPSDA, BPDAS, kelompok masyarakat, Kadinda
Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan dan penggunaan MCK
Dinas CK, Dinas PerKim Prov/Kab/Kota, BPLHD/BLHD, Dinas PU/SDA Prov/Kab/Kota, BBWS, BPSDA, Kelompok Masyarakat, swasta
Melaksanakan pemberdayaan masyarakat Dinas Kebersihan Prov./Kab/Kota, Dinas dlm pengelolaan sampah (di saluran, PU/SDA Prov./Kab/ Kota, BBWS, Kelompok sungai) Masyarakat
Catatan: P = Menandakan Upaya tersebut telah termasuk kedalam strategi A, B, C atau D
halaman
169
Tabel 4.2. Kebijakan Operasional Pengelolaan Pengelolaan Sumber Daya Air di WS 6 Ci (2 Ci) pada Skenario 1, 2, 3 dan 4 5
PEMBERDAYAAN & PENINGKATAN PERAN MASYARAKAT, DUNIA USAHA DAN PEMERINTAH i Jangka Pendek (2011-2015) Melaksanakan kajian (20112012),menyusun dokumen kerjasama dan melaksanakan uji coba (2013-2015)
STRATEGI ii + i Jangka Menengah (2011-2020) Melaksanakan kajian (20112012),menyusun dokumen kerjasama dan melaksanakan uji coba (2013-2015)
Menyiapkan MOU and melaksanakan uji coba kesepakatan kerjasama hulu-hilir pada DAS Ciliwung
Melaksanakan dan memantau kesepakatan kerjasama hulu-hilir DAS Ciliwung
1 2 3 4 No.
Aspek/Sub Aspek
Permasalahan Berdasarkan Analisis A B C D P P
P P P
Sasaran/Target yang diinginkan
7) Belum berkembangnya kerja sama pengelolaan jasa lingkungan
Terlaksananya kerjasama pengelolaan jasa lingkungan
8) Belum optimalnya kerjasama hulu_hilir dalam pelaksanaan Konservasi DAS
Terlaksananya konservasi DAS dengan prinsip hubungan hulu-hilir
9) Belum optimalnya peran serta perempuan dalam pengelolaan Sumber Daya Air
iii + ii + i Jangka Panjang (2011-2030) Melaksanakan kerjasama Jasa lingkungan
Kebijakan operasional
Melaksanakan dan mengembangkan kerjasama (pengelolaan jasa lingkungan)
Melaksanakan dan memantau kesepakatan kerjasama hulu-hilir DAS Ciliwung dan mengembangkan ke DAS lain
Melaksanakan dan memantau kesepakatan kerjasama hulu-hilir DAS Ciliwung dan DAS lainnya (dalam bentuk bantuan dana dan lain-lain)
Lembaga/Instansi/Kelompok Masyakat/Swasta Terkait
BBWS,BPLHD Prov/kab/kota, Sektor Swasta, Kelompok Masyarakat
Dinas TanHutBun, PU/SDA, Kab/Kota terkait, BPDAS, BBWS, BBKSDA, Dinas Kehutanan Prov. Perum Perhutani, PT. BUMN-HL, Kelompok Masyarakat, PPNS, Polri, Satpol PP, Kelompok Masyarakat * Optmalnya peran serta perempuan dalam * Membentuk kelompok gerakan peduli air , * Membentuk kelompok gerakan peduli air * Membentuk kelompok gerakan peduli air , * Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan Dinas Sosial Prop/Kab/Kota, Badan pengelolaan Sumber Daya Air termasuk peduli sampah. Melaksanakan pembinaan, , peduli sampah. Melaksanakan peduli sampah. Melaksanakan pembinaan, peningkatan peran serta perempuan dalam Pemberdayaan Masyarakat Prov/Kab/Kota, dalam kegiatan konservasi, bimbingan dan peningkatan peran serta pembinaan, bimbingan dan peningkatan bimbingan dan peningkatan peran serta pengelolaan sumber daya air secara Bappeda Prop/Kab/Kota, Dinas Pertanian pendayagunaan dan daya rusak air, perempuan dalam pengelolaan sumber peran serta perempuan dalam perempuan dalam pengelolaan sumber berkelanjutan Prop/Kab/Kota, Kelompok Masyarakat penyebarluasan informasi dan keterlibatan daya air secara berkelanjutan pengelolaan sumber daya air secara daya air secara berkelanjutan dalam organisasi kemasyarakatan. berkelanjutan
Catatan: P = Menandakan Upaya tersebut telah termasuk kedalam strategi A, B, C atau D
halaman
170
Tabel 4.2. Kebijakan Operasional Pengelolaan Pengelolaan Sumber Daya Air di WS 6 Ci (2 Ci) pada Skenario 1, 2, 3 dan 4 PENATAAN RUANG STRATEGI ii + i Jangka Menengah (2011-2020) ___
iii + ii + i Jangka Panjang (2011-2030) ___
Melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan per undangundangan terkait dengan penataan ruang secara berkelanjutan (2014-2015)
Melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan per undangundangan terkait dengan penataan ruang secara berkelanjutan
Melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan per undangundangan terkait dengan penataan ruang secara berkelanjutan
Melaksanakan penindakan terhadap pelanggar penataan ruang secara berkelanjutan (2014-2015)
Melaksanakan penindakan terhadap pelanggar penataan ruang secara berkelanjutan
Melaksanakan penindakan terhadap pelanggar penataan ruang secara berkelanjutan
1 2 3 4 No.
Aspek/Sub Aspek
Permasalahan Berdasarkan Analisis A B C D P P P
Sasaran/Target yang diinginkan
1) Adanya pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana peruntukan Terlaksananya : UU 26/2007 tentang Penataan Ruang dan PP 26 Thn 2008, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
P P P
i Jangka Pendek (2011-2015) Melaksanakan sosialisasi peraturan per undang-undangan terkait dengan penataan ruang (2011-2013)
Kebijakan operasional
Lembaga/Instansi/Kelompok Masyakat/Swasta Terkait
Mensosialisasikan, memantau, mengawasi dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan Per-UU-an tentang penataan ruang Menetapkan zonasi sumber air termasuk kawasan resapan, tangkapan air, sumber air kedalam RTRW Prov/Kab/Kota
Dinas Tarung Prov/ Kab/Kota, Dinas PU/PSDA Prov./Kab/Kota, Bappeda Prov/Kab/Kota, BBWS, Kelompok Masyarakat
Menetapkan zonasi sumber air termasuk kawasan resapan, tangkapan air, sumber air kedalam RTRW Prov/Kab/Kota
Dinas Tata Ruang dan Tata Kota prov., Bappeda prov , Dinas PU/SDA prov, kab/kota, BBWS, Kelompok Masyarakat
Dinas Tarung Prov/ Kab/Kota, Dinas PU/PSDA Prov./Kab/Kota, Bappeda Prov/Kab/Kota, BBWS, Kelompok Masyarakat
P P P
PERPRES 54/08,Tentang Penataan Ruang JABODETABEKPUNJUR
P P P
Perda Jabar No. 22/2010 tentang RTRW Prov. Jawa Barat
Memonitor dan mengawasi pelaksanaan RTRW
Dinas Tarung Prov/ Kab/Kota, Bappeda Prov/Kab/Kota, BBWS, Kelompok Masyarakat
P P P
UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Menerapkan sanksi pelanggaran
Dinas Tarung Prov/ Kab/Kota, Bappeda Prov/Kab/Kota, BBWS, Kelompok Masyarakat
P P P
Menetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan dalam RTRW untuk mendapatkan perlindungan khusus sesuai peraturan berkelanjutan (2011-2013)
Memonitor dan mengawasi pelaksanaan secara berkelanjutan
Memonitor dan mengawasi pelaksanaan secara berkelanjutan
Menetapkan kawasan pertanian pangan Dinas Pertanian Prov/Kab/Kota, Bappeda berkelanjutan dalam RTRW untuk Prov/Kab/Kota, BBWS, Kelompok Masyarakat mendapatkan perlindungan khusus sesuai peraturan
P P
Mensosialisasikan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (2011-2013)
Menerapkan sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan alih fungsi lahan secara berkelanjutan
Menerapkan sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan alih fungsi lahan secara berkelanjutan
P P
Memonitor dan mengawasi pelaksanaan secara berkelanjutan (2014-2015) melalui ijin lokasi dan IMB Menerapkan sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan alih fungsi lahan secara berkelanjutan (2014-2015)
Mensosialisasikan, memonitor, mengawasi Dinas Pertanian Prov/Kab/Kota, Bappeda dan melakukan penindakan terhadap Prov/Kab/Kota, BBWS, Kelompok Masyarakat pelanggaran alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan Dinas Pertanian Prov/Kab/Kota, Bappeda Prov/Kab/Kota, BBWS, Dinas Tata Ruang, Kelompok Masyarakat Dinas Pertanian Prov/Kab/Kota, Bappeda Prov/Kab/Kota, Polda/Polres, BBWS, Kelompok Masyarakat
P P
2) Terjadinya alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan (sawah)
Terlaksananya UU 41/2009 ttg Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan PP 1 tahun 2011
Catatan: P = Menandakan Upaya tersebut telah termasuk kedalam strategi A, B, C atau D
halaman
171
Tabel 4.3. Kebijakan Operasional Pengelolaan Sumber Daya Air WS 6 Ci (1 Ci) pada Skenario 1,2,3,4 1
KONSERVASI
No.
Aspek/Sub Aspek
1
1.1
PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN SUMBER DAYA AIR
2
3
4 Permasalahan Berdasarkan Analisis
A B C D P P P P
Sasaran/Target yang diinginkan
i Jangka Pendek (2011-2015) * Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang Rencana Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTkRHL) = 2011-2013, melaksakan kegiatan RTkRHL pada lahan sangat kritis 40% dan lahan kritis 15% area (2014-2015)
STRATEGI ii + i Jangka Menengah (2011-2020) * Melaksakan kegiatan RTkRHL pada lahan sangat kritis 60% area, kumulatif menjadi 100%, dan lahan kritis 35% area, kumulatif menjadi 50%.
iii + ii + i Jangka Panjang (2011-2030) * Melaksakan kegiatan RTkRHL pada lahan kritis 50% area, kumulatif menjadi 100%, serta memantau dan mempertahankan kondisi hutan yang sudah di rehabilitasi
Kebijakan operasional
1) Berkurangnya fungsi konservasi kawasan hutan dan non hutan pada lahan sangat kritis (26.437 ha) dan kritis (115.988 ha) pada DAS di wilayah Citarum
* Terlaksananya konservasi lahan sangat Kritis dan kritis pada DAS di wilayah Citarum
P P P
2) Terancamnya lahan agak kritis pada kawasan hutan dan non hutan pada DAS di wilayah Citarum (273.880 ha)
* Terlaksananya konservasi lahan agak kritis pada DAS di wilayah Citarum
* Mensosialisasikan upaya konservasi dan perlindungan lahan agak kritis pada DAS di wilayah Citarum, dan melaksanakan RTkRHL 20% area
* Melaksakan kegiatan RTkRHL pada lahan agak kritis 50% area, kumulatif menjadi 70%
P P
3) Terancamnya lahan potensial kritis pada kawasan hutan dan non hutan pada DAS di wilayah Citarum (468.255 ha)
* Terlaksananya konservasi lahan potensial kritis pada DAS di wilayah Citarum
* Mensosialisasikan upaya konservasi dan perlindungan lahan potensial kritis pada DAS di wilayah Citarum dan melaksanakan RTkRHL 25% area
* Melaksakan kegiatan RTkRHL pada lahan * Melaksakan kegiatan RTkRHL pada lahan * Menyadarkan masyarakat untuk potensial kritis 40% area, kumulatif menjadi potensial kritis 35% area, kumulatif menjadi melindungi dan memperbaiki lahan 65% 100%, serta memantau dan mempertahankan potensial kritis kondisi hutan yang sudah di rehabilitasi
P P P P
P P P
P P P
* Melaksakan kegiatan RTkRHL pada lahan * Melaksanakan RTkRHL di kawasan lahan agak kritis 30% area, kumulatif menjadi agak kritis pada DAS di wilayah Citarum 100%, serta memantau dan mempertahankan kondisi hutan yang sudah di rehabilitasi
4) Belum optimalnya pelaksanaan Gerhan * Terlaksananya Gerhan dan GNKPA di * Melakukan evaluasi dan sinkronisasi * Melakukan evaluasi ulang dan sinkronisasi * Melakukan evaluasi ulang dan sinkronisasi dan GNKPA di dalam dan di luar kawasan dalam dan di luar kawasan hutan pada terhadap pelaksanaan Gerhan dan GNKPA, terhadap pelaksanaan Gerhan dan GNKPA, terhadap pelaksanaan Gerhan dan GNKPA, hutan pada DAS hulu dan tengah wilayah DAS hulu dan tengah wilayah Citarum serta melaksanakan Gerhan dan GNKPA di serta melaksanakan Gerhan dan GNKPA serta melaksanakan Gerhan dan GNKPA di Citarum wilayah Citarum (25%) di wilayah Citarum (25%), kumulatif (50 %) wilayah Citarum (50%), kumulatif (100%)
5) Belum optimalnya perlindungan alur dan * Terwujudnya perlindungan yang * Merencanakan (2011-2013 = 100%) dan tebing sungai di sungai-sungai utama pada optimal pada alur dan tebing sungai di melaksanakan (2014-2015 = 10%) wilayah Citarum sungai-sungai utama pada wilayah perlindungan alur dan tebing sungai di Citarum sungai-sungai utama pada wilayah Citarum
6) Budi daya pertanian yang tidak sesuai dengan kaidah konservasi yang menyebabkan banyaknya lahan kritis
P P
* Terlaksananya PerMenTan No. 47/PerMenTan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Umum Budi daya Pertanian pada lahan Pegunungan
* Melaksanakan RTkRHL di kawasan prioritas pada hulu DAS dan hulu waduk/ rencana waduk
* Melaksanakan sinkronisasi Gerhan dan GNKPA di wilayah Citarum
Lembaga/Instansi Terkait Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan (TanHutBun) di luar Kawasan Hutan, PU/SDA, Kab/Kota terkait, BPDAS, BBWS, Kelompok Masyarakat, Dinas Kehutanan Prov., BB Konservasi SD Alam (Hutan Konservasi), Perum Perhutani (Hutan Lindung dan Produksi), PT. Bakt Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan (TanHutBun) di luar Kawasan Hutan, PU/SDA, Kab/Kota terkait, BPDAS, BBWS, Kelompok Masyarakat, Dinas Kehutanan Prov., BB Konservasi SD Alam (Hutan Konservasi), Perum Perhutani (Hutan Lindung dan Produksi), PT. Bakt Dinas TanHutBun, PU/SDA, Kab/Kota terkait, BPDAS, BBWS, BBKSDA, Dinas Kehutanan Prov. Perum Perhutani, PT. BUMN-HL, Kelompok Masyarakat
Dinas Kimrum/Tata Kota, PU/SDA , BPLHD/BLHD, Kehutanan Kab./Kota Terkait, BBWS, Dinas/Badan Terkait di Tk. Prov. Kelompok Masyarakat
* Melaksanakan (2016-2020 = 25%, kumulatif * Melaksanakan (2021-2030 = 65%, kumulatif = * Melaksanakan perlindungan alur dan = 35%) perlindungan alur dan tebing sungai 100%) perlindungan alur dan tebing sungai di tebing sungai yang optimal di sungai-sungai utama pada wilayah sungai-sungai utama pada wilayah Citarum Citarum
BBWS, Dinas PU/SDA Prov/Kab/Kota, Kelompok Masyarakat
* Melakukan inventarisasi untuk cagar alam dan budaya melalui pembuatan perlindungan alam , membangun laborotarium geologi (geo park) di lokasilokasi sungai Citarum
* Membangun laborotarium geologi (geo park) di lokasi-lokasi sungai Citarum dan melakukan operasi dan pemeliharaan laboratorium yang terbangun secara berkelanjutan
* Membangun laborotarium geologi (geo park) di lokasi-lokasi sungai Citarum dan melakukan operasi dan pemeliharaan laboratorium yang terbangun secara berkelanjutan
* Melaksanakan inventarisasi untuk cagar alam dan budaya melalui pembuatan perlindungan alam , membangun laborotarium geologi (geo park) di lokasilokasi sungai Citarum
Dinas ESDM, BPLHD, Bappeda, BBWS dan Dinas PU/PSDA, Kelompok Masyarakat
* Melaksanakan sosialisasi PerMenTan No. 47/PerMenTan/OT.140/10/2006, melaksanakan pelatihan bagi Good Agriculture Practice (GAP), melaksanakan gerakan budidaya sayuran/buah berbasis GAP melalui pendekatan sekolah lapang, dan menerapkan PerMenTan No. 48/Per
* Menerapkan PerMenTan No. 48/PerMenTan/OT.140/10/2009 tahap II (40% area), kumulatif (50% area), memantau dan mengevaluasi pelaksanaannya.
* Menerapkan PerMenTan No. 48/PerMenTan/OT.140/10/2009 tahap III (50% area), kumulatif (100% area), memantau dan mengevaluasi pelaksanaannya.
* Menyelenggarakan budidaya pertanian yang sesuai dengan kaidah konservasi berpedoman kepada PerMenTan No. 48/PerMenTan/OT.140/10/2009
Dinas TanHutBun, PU/SDA, Kab/Kota terkait, BPDAS, BBWS, Dinas Pertanian Prov., PT. BUMN-HL, Kelompok Masyarakat
* Terlaksananaya penanaman kawasan * Melaksanakan percontohan, pendampingan * Melaksanakan bimbingan kepada * Melaksanakan bimbingan kepada masyarakat * Melaksanakan percontohan, non hutan yang berlereng dengan dan bimbingan kepada masyarakat tani di masyarakat tani di kawasan non hutan yang tani di kawasan non hutan yang berlereng pendampingan dan bimbingan kepada tanaman jangka panjang bernilai kawasan non hutan yang berlereng untuk berlereng untuk menanam tananam jangka untuk menanam tananam jangka panjang, masyarakat tani di kawasan non hutan ekonomi tinggi (contoh tanaman kopi) menanam tananam jangka panjang, disertai panjang, disertai pemberdayaan melalui disertai pemberdayaan melalui penanaman yang berlereng untuk menanam tananam pemberdayaan melalui penanaman sistim penanaman sistim tumpang sari secara sistim tumpang sari secara berkelanjutan jangka panjang, disertai pemberdayaan tumpang sari secara berkelanjutan (target berkelanjutan (target 25% area, kumulatif (target 60% area, kumulatif 100%) melalui penanaman sistim tumpang sari 15% area) 40%) secara berkelanjutan
Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan (TanHutBun) serta kelompok masyarakat
7) Masih terbatasnya Ruang Terbuka Hijau (RTH)
* Tercapainya standar luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai dengan peraturan
* Menyusun sistem pemberian insentif bagi * Menerapkan, memantau dan mengevaluasi * Menerapkan, memantau dan mengevaluasi pengembang yang menambah dan pelaksanaan sistem pemberian pelaksanaan sistem pemberian disinsentif bagi pengembang yang Insentif/disinseftif secara berkelanjutan Insentif/disinseftif secara berkelanjutan mengurangi RTH, dituangkan dalam Perda (2011-2013). Menerapkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaannya (2014-2015)
* Menambah luas RTH sehingga tercapai standar sesuai peraturan (30% luas)
Dinas PU Prov, Bappeda, Dinas Kimrum, DPRD, Developer dan Kelompok Masyarakat
P P P
8) Masih adanya Kawasan pemukiman baru yang belum memenuhi daya dukung lingkungan
* Terwujudnya kawasan pemukiman baru yang memenuhi daya dukung lingkungan
* Menyusun Perda tentang pembangunan kawasan pemukiman baru yang mengikuti kaidah konservasi
* Menerapkan dan memantau pembangunan * Menerapkan dan memantau pembangunan kawasan pemukiman baru yang mengikuti kawasan pemukiman baru yang mengikuti kaidah konservasi kaidah konservasi
* Menyusun dan menerapkan Perda tentang Dinas Kimrum, Dinas PU Prov, Bappeda, pembangunan kawasan pemukiman baru DPRD, BPN, Developer, Kelompok yang mengikuti kaidah konservasi Masyarakat
P P P
9) Masih adanya alih fungsi Situ menjadi pemukiman atau tempat usaha
* Terlindunginya situ secara berkelanjutan
* Menyusun Perda tentang perlindungan dan fungsi situ serta mensosialisasikannya
* Menerapkan Perda tentang perlindungan dan fungsi situ
* Terlindunginya kawasan muara dan pantai
* Menyusun perencanaan bangunan pengamanan muara dan erosi pantai, dan melaksanakan pembangunan pengamanan muara dan erosi pantai (100%)
* Melaksanakan pembangunan pengamanan * Melaksanakan pembangunan pengamanan muara dan erosi pantai (30%), kumulatif muara dan erosi pantai (60%), kumulatif 40% (100%)
P
P P P
10) Terjadinya abrasi/ erosi muara dan pantai
* Menerapkan, mengawasi dan menindak bagi * Menyusun Perda, mensosialisasikan, Dinas PU Pov., BBWS, DPRD, BPN, Satpol pelanggar Perda tentang perlindungan dan menegakkan dan menindak bagi PP, Polri, Developer, Kelompok Masyarakat fungsi situ pelanggar Perda tentang perlindungan dan fungsi situ * Melindungi muara dan pantai dengan struktur
Dinas PU/SDA Kab/Kota dan Prov, BBWS, Kelompok Masyarakat
Catatan: P = Menandakan Upaya tersebut telah termasuk kedalam strategi A, B, C atau D
halaman
172
Tabel 4.3. Kebijakan Operasional Pengelolaan Pengelolaan Sumber Daya Air di WS 6 Ci (1 Ci) pada Skenario 1, 2, 3 dan 4 1
KONSERVASI 1
No.
2
3
4
Aspek/Sub Aspek
Permasalahan Berdasarkan Analisis
Sasaran/Target yang diinginkan
A B C D P P P P 11) terjadinya kerusakan dasar dan alur sungai * Terlindungnya dasar dan alur sungai karena penambangan pasir dan kerikil terhadap kerusakan akibat penambangan pasir dan krikil
P P P 12) Kurang jelasnya batas pemilikan lahan di hulu antara milik PERUM PERHUTANI, PTPN dan Masyarakat
P P P P
13) Kurang terkendalinya penggunaan lahan bekas sudetan sungai
i Jangka Pendek (2011-2015) * Meninventarisasi lokasi penambangan, memberikan arahan lokasi yang sesuai, mengkaji ulang terhadap ijin yang sudah dikeluarkan serta pengaturan ijin dengan memperhatikan kelestarian lingkungan secara berkelanjutan disertai penegakan hukum.
* Terciptanya batas pemilikan lahan * Menginventarisir pemilikan lahan Perum yang jelas di hulu antara milik PERUM Perhutani, PTPN dan masyarakat, PERHUTANI, PTPN dan Masyarakat melakukan pemetaan detail dan pemasangan tanda batas yang jelas antara lahan milik Perum Perhutani, PTPN dan masyarakat * Terlindunginya lahan bekas sudetan sungai Citarum dan anak-anak sungainya
STRATEGI ii + i iii + ii + i Jangka Menengah (2011-2020) Jangka Panjang (2011-2030) * Memantau, menerapkan dan melaksanakan * Memantau, menerapkan dan melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran penegakan hukum terhadap pelanggaran penambangan pasir dan krikil secara penambangan pasir dan krikil secara berkelanjutan berkelanjutan
* Pengawasan terhadap penggunaan lahan sesuai dengan batas yang telah ditetapkan secara berkelanjutan
* Pengawasan terhadap penggunaan lahan sesuai dengan batas yang telah ditetapkan secara berkelanjutan
* Mengembalikan fungsi lahan bekas sudetan * Mengembalikan fungsi lahan bekas sudetan * Mengembalikan fungsi lahan bekas sudetan sungai Citarum dan anak-anak sungainya sungai Citarum dan anak-anak sungainya sungai Citarum dan anak-anak sungainya sebagai bagian dari daerah milik sungai sebagai bagian dari daerah milik sungai sebagai bagian dari daerah milik sungai melalui kegiatan sosialisasi, penertiban dan melalui kegiatan sosialisasi, penertiban dan melalui kegiatan sosialisasi, penertiban dan pemantauan secara berkelanjutan pemantauan secara berkelanjutan pemantauan secara berkelanjutan
Kebijakan operasional
Lembaga/Instansi Terkait
* Memberikan arahan lokasi yang sesuai Dinas ESDM/Pertambangan, BPLHD, Dinas untuk penambangan pasir dan krikil, PU/PSDA Prov./Kab/kota, BBWS, Kelompok mengkaji ulang terhadap ijin yang sudah Masyarakat dikeluarkan serta pengaturan ijin dengan memperhatikan kelestarian lingkungan secara berkelanjutan disertai pemantauan dan penegakan hukum.
* Melakukan pemetaan detail dan pemasangan tanda batas yang jelas antara lahan milik Perum Perhutani, PTPN dan masyarakat serta pengawasan terhadap penggunaan lahan sesuai dengan batas yang telah ditetapkan secara berkelanjutan * Mengembalikan fungsi lahan bekas sudetan sungai Citarum dan anak-anak sungainya sebagai bagian dari daerah milik sungai
Dinas Kehutanan, Badan Pertanahan Nasional, Perum Perhutani, PTPN, Kelompok Masyarakat
BBWS, Dinas PU/PSDA Prop./Kab/Kota, Kelompok Masyarakat
Catatan: P = Menandakan Upaya tersebut telah termasuk kedalam strategi A, B, C atau D
halaman
173
Tabel 4.3. Kebijakan Operasional Pengelolaan Pengelolaan Sumber Daya Air di WS 6 Ci (1 Ci) pada Skenario 1, 2, 3 dan 4 1
KONSERVASI 1
No. 1.2
2
3
PENGAWETAN AIR
i Jangka Pendek (2011-2015) * Membangun waduk, situ dan kolam retensi sesuai kebutuhan
STRATEGI ii + i Jangka Menengah (2011-2020) * Membangun waduk, situ dan kolam retensi sesuai kebutuhan
iii + ii + i Jangka Panjang (2011-2030) * Membangun waduk, situ dan kolam retensi sesuai kebutuhan
* Melaksanakan pengendalian dan pemantauan pengambilan air tanah baik yang mempunyai ijin maupun yang tidak mempunyai ijin, disertai penyediaan kebutuhan air permukaan secara berkelanjutan
* Melaksanakan pengendalian dan pemantauan pengambilan air tanah baik yang mempunyai ijin maupun yang tidak mempunyai ijin, disertai penyediaan kebutuhan air permukaan secara berkelanjutan
* Melaksanakan pengendalian dan * Melaksanakan pengendalian dan pemantauan pengambilan air tanah baik yang pemantauan pengambilan air tanah mempunyai ijin maupun yang tidak (menyediakan kebutuhan air permukaan mempunyai ijin, disertai penyediaan secara berkelanjutan) kebutuhan air permukaan secara berkelanjutan
BPLHD, PDAM, Badan Regulator, Bappeda, Dinas PU/PSDA Prov., BBWS, Kelompok Masyarakat
* Mensosialisasikan dan menerapkan effisiensi pemakaian air di setiap DI dan melaksanakan metode SRI * Mensosialisasikan dan menerapkan effisiensi pemakaian air rumah tangga dan industri * Mengganti pipa-pipa distribusi air minum yang lama, mensosialisasikan, mengawasi dan menindak terhadap pencurian air serta menerapkan hemat air
* Melaksanakan effisiensi pemakaian air di setiap DI dan melaksanakan metode SRI secara berkelanjutan * Melaksanakan effisiensi pemakaian air rumah tangga dan industri secara berkelanjutan * Mengganti pipa-pipa distribusi air minum yang lama, mensosialisasikan, mengawasi dan menindak terhadap pencurian air serta menerapkan hemat air
* Melaksanakan effisiensi pemakaian air di * Melaksanakan effisiensi pemakaian air di setiap DI dan melaksanakan metode SRI setiap DI dan melaksanakan metode SRI secara berkelanjutan secara berkelanjutan * Melaksanakan effisiensi pemakaian air * Melaksanakan sosialisasi dan rumah tangga dan industri secara menerapkan effisiensi pemakaian air berkelanjutan rumah tangga dan industri * Mengganti pipa-pipa distribusi air minum yang * Melaksanakan efisiensi dan hemat air lama, mensosialisasikan, mengawasi dan keperluan rumah tangga dan industri menindak terhadap pencurian air serta menerapkan hemat air
Dinas TanHutBun, PU/PSDA kab/kota, BBWS, Balai PSDA, Kelompok Masyarakat
* Melindungi dan mempertahankan luas daerah resapan di bagian hulu dan tengah wilayah Citarum secara berkelanjutan melalui pengendalian IMB
* Melindungi dan meningkatkan luas daerah resapan di bagian hulu dan tengah wilayah Citarum secara berkelanjutan melalui pengendalian IMB
* Melindungi dan meningkatkan daerah resapan
Dinas Kimrum/Tata Kota, PU/SDA , BPLHD/BLHD, Kehutanan Kab./Kota Terkait, BBWS, Dinas/Badan Terkait di Tk. Prov., Kelompok Masyarakat
* Mengendalikan perambahan daerah retensi dan bantaran sungai
Dinas Kimrum/Tata Kota, PU/SDA , BPLHD/BLHD, Dinas TanHutBun Kab./Kota Terkait, BBWS, Dinas/Badan Terkait di Tk. Prov., Kelompok Masyarakat
4
Aspek/Sub Aspek
Permasalahan Berdasarkan Analisis A B C D P P
P P P
P P P
Sasaran/Target yang diinginkan
1) Belum optimalnya pembangunan * Bertambahnya waduk, situ dan kolam tampungan air (masih banyak air terbuang retensi pada musim hujan) 2) Terjadinya pengambilan air tanah dalam * Terlaksananya pengendalian yang melampaui batas dan pemantauan pengambilan air tanah yang lemah, pada CAT Bandung-Soreang, Batujajar, Subang dan Bekasi Karawang sehingga terjadi penurunan muka air tanah, penurunan tanah dan/atau instrusi air laut 3) Masih rendahnya effisiensi pemakaian air oleh berbagai kepentingan
P P P P
* Tercapainya effisiensi pemakaian air irigasi * Tercapainya efisiensi pemakaian air rumah tangga dan industri
P P
* Berkurangnya kebocoran distribusi air minum
Kebijakan operasional * Membangun waduk, situ dan kolam retensi sesuai kebutuhan jangka panjang
P P P
4) Berkurangnya daerah resapan di bagian hulu dan tengah wilayah Citarum
* Terlindunginya dan meningkatnya luas * Melindungi dan mempertahankan luas daerah resapan di bagian hulu dan daerah resapan di bagian hulu dan tengah tengah wilatyah Citarum wilayah Citarum secara berkelanjutan melalui pengendalian IMB
P P P
5) Meluasnya perambahan daerah retensi dan bantaran sungai untuk hunian dan usaha selain pertanian
* Terlindunginya daerah retensi dan * Mengurangi laju perambahan daerah retensi * Mengurangi laju perambahan daerah bantaran sungai terhadap perambahan dan bantaran sungai (menjadi 70% nya) retensi dan bantaran sungai kumulatif oleh masyarakat menjadi 40%
* Mengurangi laju perambahan daerah retensi dan bantaran sungai kumulatif menjadi 0%
P P P P
6) Kurang teridentifikasinya potensi daerah retensi
* Teridentifikasinya potensi daerah retensi di wilayah Citarum
* Mengidentifikasi potensi daerah retensi di wilayah Citarum (2011-2013) dan membuat perencanaan daerah retensi (2014-2015)
* Melaksanakan konsolidasi kepemilikan lahan * Mengidentifikasi potensi, merencanakan, dan pembangunan daerah retensi di wilayah melaksanakan konsolidasi kepemilikan Citarum (70% area), kumulatif menjadi 100% lahannya, dan membuat daerah/kolam retensi
P P P P
7) Belum memasyarakatnya pembuatan sumur resapan dan biopori oleh seluruh masyarakat
* Terlaksananya pembuatan sumur resapan dan biopori oleh seluruh masyarakat
P P P P
8) Terjadinya kerusakan mata air di wilayah Citarum
* Terlindunginya mata air di wilayah Citarum secara berkelanjutan
* Melaksanakan sosialisasi pembuatan sumur * Melaksanakan pembuatan sumur resapan * Melaksanakan pembuatan sumur resapan resapan dan biopori kepada masyarakat dan biopori kepada masyarakat (2016dan biopori kepada masyarakat (2021-2030) (2011-2013) dan melaksanakan pembuatan 2020) = 30% area, kumulatif 50% area = 50 % area, kumulatif 100% area biopori oleh masyarakat (2011-2015) = 20% area * Mensosialisasikan peraturan tentang * Menetapkan dan mematok sempadan * Mengawasi dan memelihara sempadan sempadan sumber air. Menetapkan dan sumber air di sekitar mata air (jumlah 50%), sumber air di sekitar mata air mematok sempadan sumber air di sekitar kumulatif (100%) mata air (jumlah 50%) * Melaksanakan inventarisasi kerusakan * Melaksanakan rehabilitasi dan OP mata air * Melaksanakan rehabilitasi dan OP mata air mata air. (25%), kumulatif (50%) (50%), kumulatif (100%) Merehabilitasi dan OP mata air (25%)
P P P
* Melaksanakan konsolidasi kepemilikan lahan daerah retensi dan pembangunan daerah retensi di wilayah Citarum (30% area)
Lembaga/Instansi Terkait BBWS, Dinas PU/PSDA Prov., Balai PSDA
Dinas Perindustrian, PDAM, Dinas PU/PSDA prov., kab/kota, BBWS, Balai PSDA, Kelompok Masyarakat PDAM, Badan Regulator, Dinas PU/PSDA Prov., Dinas PSDA kab/kota, Kelompok Masyarakat
Dinas Kimrum/Tata Kota, PU/SDA , BPLHD/BLHD, Dinas TanHutBun Kab./Kota Terkait, BBWS, BPN, Dinas/Badan Terkait di Tk. Prov., Kelompok Masyarakat
* Meningkatkan jumlah air yang meresap dan menurunkan angka pengaliran
Dinas Kimrum/Tata Kota, PU/SDA , BPLHD/BLHD, Kehutanan Kab./Kota Terkait, BBWS, Dinas/Badan Terkait di Tk. Prov. Kelompok Masyarakat
* Melindungi keberadaan lingkungan sumber air dengan memasang patok batas sempadan yang jelas
BBWS, Balai PSDA, Dinas PU/SDA Prov/Kab/Kota, Kelompok Masyarakat
* Melakukan perbaikan dan pemeliharaan mata air secara berkelanjutan
BBWS, Balai PSDA, Dinas PU/SDA Prov/Kab/Kota dan kelompok masyarakat
Catatan: P = Menandakan Upaya tersebut telah termasuk kedalam strategi A, B, C atau D
halaman
174
Tabel 4.3. Kebijakan Operasional Pengelolaan Pengelolaan Sumber Daya Air di WS 6 Ci (1 Ci) pada Skenario 1, 2, 3 dan 4 1
KONSERVASI 1
No. 1.3
2
3
4
Aspek/Sub Aspek PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN
Permasalahan Berdasarkan Analisis A B C D P P P P
1) Menurunnya kualitas air dibandingkan dengan standar baku/ kelas peruntukan sungai (tercemar ringan sampai sedang)
Sasaran/Target yang diinginkan * Peningkatan kualitas air sungai, situ dan waduk (min. Kelas II PP no 82/2001)
P P P P
i Jangka Pendek (2011-2015) * Melaksanakan program kali bersih (Prokasih) secara terpadu , Program Penilaian Kinerja Perusahaan (Proper) dan Surat Pernyataan Kali Bersih (Super Kasih)
STRATEGI ii + i iii + ii + i Jangka Menengah (2011-2020) Jangka Panjang (2011-2030) * Melakukan pemantauan, evaluasi * Melakukan pemantauan, evaluasi melaksanakan penegakan hukum terhadap melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggar yang melakukan pencemaran pelanggar yang melakukan pencemaran
Kebijakan operasional * Meningkatkan kualitas air sungai sesuai atau lebih baik dari standar baku mutu
Lembaga/Instansi Terkait Dinas Kebersihan, BPLHD, Dinas PU, BBWS, Dinas Perindustrian, Kelompok Masyarakat
* Melaksanakan alokasi air penggelontoran * Merencanakan dan mengalokasi air penggelontoran melalui kesepakatan dalam sungai TKPsumber daya air, serta melaksanakan penggelontoran sungai * Menegakkan peraturan tentang kelas air * Mendorong terbitnya penetapan kelas air sungai dan waduk oleh Gubernur sungai dan waduk
* Melaksanakan alokasi air penggelontoran sungai
* Mengalokasikan air untuk penggelontoran BBWS, Dinas PU/SDA, Balai PSDA, sungai TKPSDA, Kelompok Masyarakat
* Menegakkan peraturan tentang kelas air sungai dan waduk
* Menetapkan kelas air sungai dan waduk
P P P
* Melaksanakan monitoring kualitas air, terutama terhadap limbah industri secara rutin. serta menegakkan peraturan.
* Melaksanakan monitoring kualitas air, terutama terhadap limbah industri secara rutin, serta menegakkan peraturan.
* Melaksanakan monitoring kualitas air, terutama terhadap limbah industri secara rutin, serta menegakkan peraturan
* Melaksanakan peningkatan sistim monitoring kualitas air sungai
P P
* Merencanakan sistem monitoring kualitas air real time
* Membangun dan mengoperasikan sistem monitoring kualitas air real time
* Mengoperasikan sistem monitoring kualitas air real time
* Membangun dan mengoperasikan sistem monitoring kualitas air real time
P P P
P P P
P P P
2) Belum optimalnya pengelolaan limbah Industri
* Terwujudnya pengendalian pencemaran dari limbah industri
P P P P P P P
P P P
P P P P
* Melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi/optimalisasi IPAL terpadu Cisirung
3) Limbah cair domestik dan perkotaan belum * Terwujudnya pengendalian * Peningkatan kapasitas /penyelesaian diolah sebagaimana mestinya pencemaran dari limbah domestik dan pembangunan IPAL Bojongsoang; perkotaan;
P P
Merencanakan dan membangun saluran pembuangan air limbah perkotaan terpisah dari saluran drainase, secara bertahap (5% area kota), terutama pada kawasan pengembangan perumahan atau perkotaan baru
P P P
P P P
* Meningkatkan SDM petugas monitoring, * Meningkatkan SDM petugas terkait pengawas dan penegak hukum (PPNS) pengelolaan lingkungan (khususnya melalui fasilitasi training tentang pengelolaan kualitas air) lingkungan (khususnya kualitas air) * Melaksanakan sosialisasi peraturan tentang * Menegakkan Perda tentang pengolahan syarat kualitas air limbah, dan kewajiban limbah industri dan melaksanakan penggunaan IPAL industri, serta mendorong pengawasan kualitas limbah, terutama pembangunan IPAL dan penegakan hukum logam berat, secara berkelanjutan bagi pelanggar * Mendorong pembangunan IPAL dan penegakan hukum bagi pelanggar * Melaksanakan pengawasan dan penindakan * Melaksanakan pengawasan dan bagi industri yang tidak mengoperasikan IPAL penindakan bagi industri yang tidak miliknya mengoperasikan IPAL miliknya * Mengembangkan IPAL industri terpadu pada * Membangun IPAL industri terpadu pada kawasan industri, dan mengoperasikannya kawasan industri, dan mengoperasikannya
BBWS, BPLHD, Dinas PU/SDA, Dinas Perindustrian Prov/ Kab/Kota, Kelompok Masyarakat BBWS, BPLHD, Dinas PU/SDA, Dinas Perindustrian Prov/ Kab/Kota, Kelompok Masyarakat
BPLHD, Dinas Perindustrian Prov/kab/kota, Kepolisian, PPNS, BBWS, Dinas PU, Kelompok Masyarakat
BPLHD, Dinas Perindustrian Prov/kab/kota, Kepolisian, PPNS, BBWS, Dinas PU, Kelompok Masyarakat Swasta, BPLHD, Dinas Perindustrian, Dinas PU Prov/kab/kota, BBWS, Kelompok Masyarakat
* Melaksanakan evaluasi Perda terkait dengan * Melaksanakan pengawasan ketat kualitas BPLHD, Dinas Perindustrian Prov/kab/kota, limbah industri dan lingkungan, bila perlu limbah industri sesuai baku mutu limbah Kepolisian, PPNS, BBWS, Dinas PU, memperbaharui Perda mengacu pada cair (terutama logam berat) disertai Kelompok Masyarakat peraturan pemerintah terbaru. penegakan hukum bagi pelanggar;
* Melaksanakan identifikasi/ updating data * Melaksanakan updating data base lokasi * Melaksanakan updating data base lokasi dan * Menyusun data base industri, serta Dinas PU/SDA, BBWS, BPLHD, Dinas base lokasi dan jenis industri, potensi dan jenis industri, potensi pencemar, IPAL, jenis industri, potensi pencemar, IPAL, serta terintegrasi dalam sistim informasi kualitas Perindustrian, Bappeda, instansi terkait pencemar, IPAL, serta pemetaan lokasi dan serta updating peta lokasi dan jenis industri updating peta lokasi dan jenis industri di air diKab/kota, Kelompok Masyarakat jenis industri di wilayah Citarum di wilayah Wilayah Citarum wilayah Wilayah Citarum
P P
P P
* Meningkatkan SDM petugas monitoring, * Meningkatkan SDM petugas monitoring, pengawas dan penegak hukum (PPNS) pengawas dan penegak hukum (PPNS) melalui fasilitasi training tentang melalui fasilitasi training tentang pengelolaan lingkungan (khususnya kualitas pengelolaan lingkungan (khususnya air) kualitas air) * Melaksanakan sosialisasi peraturan tentang * Melaksanakan sosialisasi peraturan tentang syarat kualitas air limbah, dan kewajiban syarat kualitas air limbah, dan kewajiban penggunaan IPAL industri, penggunaan IPAL industri, serta mendorong pembangunan IPAL dan penegakan hukum bagi pelanggar * Mendorong pembangunan IPAL * Mendorong pembangunan IPAL dan penegakan hukum bagi pelanggar * Memberikan teguran dan penindakan bagi * Melaksanakan pengawasan dan industri yang tidak mengoperasikan IPAL penindakan bagi industri yang tidak miliknya mengoperasikan IPAL miliknya * Menyusun perencanaan pembangunan * Membangun IPAL industri terpadu pada IPAL industri terpadu pada kawasan kawasan industri, dan mengoperasikannya industri, beserta penyiapan organisasi pengelolanya * Melaksanakan evaluasi Perda terkait * Melaksanakan evaluasi Perda terkait dengan limbah industri dan lingkungan, bila dengan limbah industri dan lingkungan, bila perlu memperbaharui Perda mengacu pada perlu memperbaharui Perda mengacu peraturan pemerintah terbaru. pada peraturan pemerintah terbaru.
BPLHD, BBWS, Bappeda, Dinas Perindustrian Prov/kab/kota, Dinas PU, TKPSDA, Kelompok Masyarakat BBWS, BPLHD, Dinas PU/SDA, Dinas Perindustrian, Bappeda Prov/ Kab/Kota, Kelompok Masyarakat
4) Masih adanya bahaya dari sisa penggunaan pupuk dan obat-obatan pertanian
* Terwujudnya pengendalian limbah pertanian;
* Melaksanakan rehabilitasi/optimalisasi, * Melaksanakan pengoperasian dan pengoperasian dan pemeliharaan IPAL pemeliharaan IPAL terpadu Cisirung serta terpadu Cisirung serta melakukan melakukan pengawasan operasional IPAL pengawasan operasional IPAL dan kualitas dan kualitas limbah (khususnya logam berat) limbah (khususnya logam berat) secara secara ketat sesuai baku mutu limbah ketat sesuai baku mutu limbah
* Melaksanakan rehabilitasi/optimalisasi, pengoperasian dan pemeliharaan IPAL terpadu Cisirung serta melakukan pengawasan operasional IPAL dan kualitas limbah
BPLHD, Dinas PU/SDA, BBWS, Dinas Perindustrian, Bappeda, instansi terkait diKab/kota, Kelompok Masyarakat
* Pembangunan sistim sanitasi perkotaan dan perdesaan;
* Melanjutkan pembangunan sistim sanitasi perkotaan dan perdesaan;
* Peningkatan kapasitas /penyelesaian pembangunan IPAL Bojongsoang dan perencanaan dan pembangunan sistem sanitasi perkotaan dan perdesaan;
BPLHD, Dinas Kebersihan, Dinas Kesehatan, Dinas PU/PSDA Prov., Bappeda, Dewan SDA Prov., Dinas PU/SDA kab/kota, Kelompok Masyarakat
* Merencanakan dan membangun saluran pembuangan air limbah perkotaan terpisah dari saluran drainase, secara bertahap (10% area kota, kumulatif 15%), terutama pada kawasan pengembangan perumahan atau perkotaan baru
* Merencanakan dan membangun saluran pembuangan air limbah perkotaan terpisah dari saluran drainase, secara bertahap (35% area kota, kumulatif 50%), terutama pada kawasan pengembangan perumahan atau perkotaan baru
Merencanakan dan membangun sistem Dinas CK, BPLHD, BBWS, Kelompok sanitase perkotaan dengan memisahkan Masyarakat saluran pembuangan air limbah perkotaan dari saluran drainase kota, secara bertahap
Melaksanakan sosialisasi dan * Melaksanakan sosialisasi dan * Melaksanakan sosialisasi dan pemberdayaan pemberdayaan masyarakat thd penggunaan pemberdayaan masyarakat thd penggunaan masyarakat thd penggunaan sanitasi individu, sanitasi individu, perdesaan dan komunal sanitasi individu, perdesaan dan komunal perdesaan dan komunal (terutama daerah (terutama daerah berpenduduk padat dan (terutama daerah berpenduduk padat dan berpenduduk padat dan sekitar sumber air); sekitar sumber air); sekitar sumber air);
Melaksanakan pemberdayaan masyarakat BPLHD, Dinas Kebersihan, Dinas Kesehatan, thd penggunaan sanitasi lingkungan Dinas PU/PSDA Prov., Bappeda, Dewan SDA Prov., Dinas PU/SDA kab/kota, Kelompok Masyarakat
Melaksanakan sosialisasi penggunaan pestisida dan pupuk sesuai dosis
Melaksanakan sosialisasi penggunaan pestisida dan pupuk sesuai dosis
* Melaksanakan sosialisasi penggunaan pestisida dan pupuk sesuai dosis, dan monitoring kepatuhan petani di lapangan
* Melaksanakan sosialisasi penggunaan pestisida dan pupuk sesuai dosis, dan monitoring di lapangan
BPLHD, Dinas Pertanian, Dinas PU Prov., Kelompok Masyarakat
Catatan: P = Menandakan Upaya tersebut telah termasuk kedalam strategi A, B, C atau D
halaman
175
Tabel 4.3. Kebijakan Operasional Pengelolaan Pengelolaan Sumber Daya Air di WS 6 Ci (1 Ci) pada Skenario 1, 2, 3 dan 4 1
KONSERVASI 1
No.
2
3
4
Aspek/Sub Aspek
Permasalahan Berdasarkan Analisis A B C D P P P
P P P
Sasaran/Target yang diinginkan
5) Limbah peternakan belum diolah sebagaimana mestinya
* Terwujudnya pengendalian limbah peternakan;
6) Pengelolaan limbah sampah belum optimal
* Terwujudnya pengelolaan limbah sampah
P P P P
i Jangka Pendek (2011-2015) Melaksanakan sosialisasi pemanfaatan limbah ternak dan kewajiban menggunakan IPAL peternakan, disertai pembangunan IPAL percontohan dan pemberdayaan peternak Melaksanakan pengelolaan sampah perkotaan dan pedesaan secara terpadu melalui sistem 3R (reduce, reuse, recycle), dan berkelanjutan Melaksanakan sosialisasi pelarangan membuang sampah ke sungai/ badan air lainnya disertai tindakan hukum bagi pelanggarnya.
STRATEGI ii + i iii + ii + i Jangka Menengah (2011-2020) Jangka Panjang (2011-2030) * Melaksanakan pembangunan IPAL * Melaksanakan pembangunan IPAL peternakan dan pemanfaatan limbah ternak peternakan dan pemanfaatan limbah ternak (mis. biogas, kompos dsb.); (mis. biogas, kompos dsb.);
* Melaksanakan pengelolaan sampah perkotaan dan pedesaan secara terpadu melalui sistem 3R (reduce, reuse, recycle), dan berkelanjutan * Melaksanakan sosialisasi pelarangan membuang sampah ke sungai/ badan air lainnya disertai tindakan hukum bagi pelanggarnya.
* Melaksanakan pengelolaan sampah perkotaan dan pedesaan secara terpadu melalui sistem 3R (reduce, reuse, recycle), dan berkelanjutan * Melaksanakan sosialisasi pelarangan membuang sampah ke sungai/ badan air lainnya disertai tindakan hukum bagi pelanggarnya.
Kebijakan operasional Melaksanakan pembangunan IPAL peternakan dan pemanfaatan limbah ternak;
Lembaga/Instansi Terkait BPLHD, BBWS, Dinas Peternakan, Dinas PU Prov., Kelompok Masyarakat, swasta
Melaksanakan pengelolaan sampah Bappeda, BBWS, Dinas Kebersihan, Dinas melalui sistem 3R (reduce, reuse, recycle) PU kab/kota, BPLHD, Kelompok Masyarakat
Melarang membuang sampah ke sungai/ badan air lainnya.
Bappeda, BBWS, Dinas Kebersihan, Dinas PU kab/kota, BPLHD, Kelompok Masyarakat
Catatan: P = Menandakan Upaya tersebut telah termasuk kedalam strategi A, B, C atau D
halaman
176
Tabel 4.3. Kebijakan Operasional Pengelolaan Pengelolaan Sumber Daya Air di WS 6 Ci (1 Ci) pada Skenario 1, 2, 3 dan 4 2
PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR 1
No. 2.1
2
3
4
Aspek/Sub Aspek PENATAGUNAAN SUMBER DAYA AIR
Permasalahan Berdasarkan Analisis
A B C D P P P
P P P
2.2
P P P P PENYEDIAAN SUMBER DAYA AIR
Sasaran/Target yang diinginkan
i Jangka Pendek (2011-2015) 1) Belum adanya peraturan peruntukan air * Terbitnya Pergub peruntukan air pada * Menyusun, merumuskan Pergub melalui pada sumber air pada ruas/ lokasi tertentu sumber air pada ruas/ lokasi tertentu, Dewan sumber daya air prov. dan termasuk penetapan klas air sungai mensosialisasikan peruntukan air dari sumber air secara berkelanjutan 2) Belum adanya zona pemanfaatan sumber * Terbitnya penetapan zona * Menetapkan zona pemanfaatan sumber air air yg memperhatikan berbagai macam pemanfaatan sumber air dan dan memadukan pada peta RTRW Prov pemanfaatan terintegrasinya pada peta RTRW Prov. dan Kabupaten /Kota Jawa Barat 1) Adanya kekurangan air untuk kebutuhan * Meningkatnya efisiensi penggunaan air * Melaksanakan kampanye dan edukasi irigasi dan/atau RKI hemat air RKI dan efisiensi air irigasi (3R)
* Mengurangi pencurian air atau pemborosan air RKI dan irigasi
Melaksanakan kampanye dan edukasi Hak Guna Air. Melaksanakan pengawasan pengambilan air baku RKI dan irigasi
Terbangunnya waduk dan tampungan air Citarum Hulu : * Bertambahnya debit sungai Cisangkuy * Mengkaji ulang Studi Kelayakan Pembangunan waduk Sukawana di Cimahi 2 m3/detik dari waduk Santosa dan Sudetan Cibantarua di Kab. Garut dan Bandung (2011-2013), dan melaksanakan perencanaan detail pembangunan waduk Santosa (2014-2015)
P P P
STRATEGI ii + i iii + ii + i Jangka Menengah (2011-2020) Jangka Panjang (2011-2030) * Mengkaji ulang dan merumuskan kembali * Mengkaji ulang dan merumuskan kembali melalui Dewan sumber daya air peruntukan melalui Dewan sumber daya air peruntukan air dari sumber air secara berkelanjutan air dari sumber air secara berkelanjutan
* Menyusun, merumuskan, menetapkan, mensosialisasikan dan menerapkan Pergub peruntukan air dari sumber air
Dinas PU/PSDA Prov., Bappeda, BBWS, Dewan SDA Prov, Kelompok Masyarakat
* Mengkaji ulang dan menetapkan kembali zona pemanfaatan air dan memadukan pada peta RTRW Prov dan kab/Kota
* Memantau pelaksanaan zona pemanfaatan air dan melakukan revisi jika diperlukan
* Mengkaji menetapkan zona pemanfaatan air dan memadukan pada peta RTRW Prov, kab/kota
Bappeda, Dinas Kimrum, Dinas PU/PSDA Prov., BBWS, Kelompok Masyarakat
* Melaksanakan kampanye dan edukasi hemat air RKI dan efisiensi air irigasi (3R)
* Melaksanakan kampanye dan edukasi hemat * Mengurangi kebutuhan air melalui air RKI dan efisiensi air irigasi (3R) penghematan air RKI dan efisiensi air irigasi
Melaksanakan kampanye dan edukasi Hak Guna Air. Melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran pengambilan air
* Melaksanakan pembangunan sistem jaringan * Melaksanakan studi kelayakan, Dinas PU/SDA/Kimrum Prov/Kab/Kota, air minum dari waduk Saguling tahap III (1,4 perencanaan detail, pembangunan sistem BBWS, Kelompok Masyarakat m3/detik), dan melaksanakan operasi dan jaringan air minum dan operasi serta pemeliharaan sistem jaringan air minum dari pemeliharaan sistem jaringan air minum waduk Saguling waduk Saguling
* Tersedianya air bersih/minum untuk * Mengkaji ulang Perencanaan waduk * Melaksanakan persiapan dan Kota Bandung (dan juga mengairi Cikapundung di Kab. Bandung (2011-2013), melaksanakan pembangunan waduk lahan irigasi di bagian hilir waduk) dan melaksanakan persiapan Cikapundung tahap I sebesar 1,23 m3/detik dari Waduk pembangunan waduknya (2014-2015) Cikapundung (termasuk wadukCikukang Ciawiruka, Cipanegah 1, Cipanegah 2 dan Cipanegah 3)
* Melaksanakan kaji ulang Studi Kelayakan, BBWS, Dinas PU/SDA Prov Jabar, Kelompok perencanaan detail, persiapan Masyarakat pembangunan, pembangunan, dan melaksanakan operasi serta pemeliharaan waduk Santosa
* Melaksanakan pembangunan waduk tahap II, * Melaksanakan kaji ulang Perencanaan, dan melaksanakan operasi serta persiapan pembangunan, pembangunan, pemeliharaan waduk Cikapundung dan melaksanakan operasi serta pemeliharaan waduk Cikapundung
BBWS, Dinas PU/SDA Prov Jabar, Kelompok Masyarakat
* Tersedianya air bersih/minum utk Jatinangor dan Rancaekek 0,5 m3/detik dari waduk Citarik
* Mengkaji ulang Perencanaan waduk Citarik (2011-2013), dan melaksanakan persiapan pembangunan waduknya (2014-2015)
* Melaksanakan persiapan dan * Melaksanakan pembangunan waduk tahap II, * Melaksanakan kaji ulang Perencanaan, melaksanakan pembangunan waduk Citarik dan melaksanakan operasi serta persiapan pembangunan, pembangunan, tahap I pemeliharaan waduk Citarik dan melaksanakan operasi serta pemeliharaan waduk Citarik
BBWS, Dinas PU/SDA Prov Jabar, Kelompok Masyarakat
* Tersedianya air bersih/minum untuk Kota Cimahi 0.60 m3/detik (dan juga mengairi lahan irigasi seluas 1.717 ha di sekitar lokasi) serta produksi listrik 1.630 MWh dari waduk Sukawana
* Mengkaji ulang Perencanaan desain waduk Sukawana (2011-2013), dan melaksanakan persiapan pembangunan waduknya (20142015)
* Melaksanakan persiapan dan melaksanakan pembangunan waduk Sukawana tahap I
* Melaksanakan pembangunan waduk tahap II, * Melaksanakan kaji ulang Perencanaan, dan melaksanakan operasi serta persiapan pembangunan, pembangunan, pemeliharaan waduk Sukawana dan melaksanakan operasi serta pemeliharaan waduk Sukawana
BBWS, Dinas PU/SDA Prov Jabar, Kelompok Masyarakat
* Melaksanakan persiapan dan melaksanakan pembangunan waduk Cimeta tahap I
* Melaksanakan pembangunan waduk tahap II, * Melaksanakan kaji ulang Perencanaan, dan melaksanakan operasi serta persiapan pembangunan, pembangunan, pemeliharaan waduk Cimeta dan melaksanakan operasi serta pemeliharaan waduk Cimeta
BBWS, Dinas PU/SDA Prov Jabar, Kelompok Masyarakat
___
* Melaksanakan studi kelayakan dan detail desain Peninggian Bendungan Cirata (15 m) di Kali Citarum
* Melaksanakan peninggian Bendungan Cirata * Melaksanakan studi kelayakan, detail (15 m) di Kali Citarum desain, pelaksanaan konstruksi Peninggian Bendungan Cirata (15 m) di Kali Citarum
BBWS, Dinas PU/SDA Prov., Kelompok Masyarakat
___
* Mengkaji ulang Perencanaan waduk * Melaksanakan persiapan dan melaksanakan Ciwidey (2011-2013), dan melaksanakan pembangunan waduk Ciwidey tahap I persiapan pembangunan waduknya apabila (apabila layak untuk dibangun) layak untuk dibangun (2014-2015)
P P
* Tersedianya air bersih/minum untuk * Mengkaji ulang Perencanaan detail waduk Kota Padalarang 0,45 m3/detik (dan Cimeta (2011-2013), dan melaksanakan mengairi lahan irigasi seluas 825 ha di persiapan pembangunan waduknya (20142015) sekitar lokasi) dari waduk Cimeta
P P
Citarum Tengah/Hilir : * Meningkatnya ketersediaan air dari peninggian waduk Cirata (15 m) untuk keperluan air minum (Jakarta, Depok dan Bogor) dan meningkatnya produksi listrik Diperolehnya tingkat kelayakan (layak atau tidaknya) potensi waduk-waduk Citarum Hulu : * Tersedianya air bersih/minum (Kab.Bandung, Kota Bandung dan Cimahi) 1,15 m3/detik dari waduk Ciwidey
P P
* Mengendalikan pengambilan air BBWS, Dinas Perindustrian, Dinas PU/SDA pernukaan untuk RKI sesuai SIPA, dan air Prov Jabar,Kepolisian, P3A, Kelompok irigasi sesuia kebutuhan, serta Masyarakat melaksanakan penegakan hukum bagi pelanggarnya
* Melaksanakan pembangunan sistem jaringan air minum dari waduk Saguling tahap I (1,3 m3/detik) dan tahap II (1,3 m3/detik)
P P P
2) Adanya potensi waduk-waduk kecil yang perlu dikaji lebih lanjut :
Dinas PU/PSDA dan Kimrum Prov/Kota/Kab, Pengguna Air di Prov Jabar dan DKI Jakarta, BBWS, Kelompok Masyarakat
* Melaksanakan operasi serta pemeliharaan waduk Santosa
* Tersedianya air untuk keperluan air * Melaksanakan studi kelayakan bersih/minum kota Bandung dari pembangunan sistem jaringan air minum dari waduk Saguling (2012-2013) dan Waduk Saguling sekitar 4 m3/detik (/) melaksanakan perencanaan detail pembangunan sistem jaringan air minum dari waduk saguling (2014-2015)
P P P
Lembaga/Instansi Terkait
* Melaksanakan pembangunan waduk Santosa, dan melaksanakan operasi serta pemeliharaan waduk Santosa
P P P
P P
Melaksanakan kampanye dan edukasi Hak Guna Air. Melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran pengambilan air
Kebijakan operasional
* Melaksanakan kaji ulang Perencanaan, persiapan pembangunan, pembangunan, dan melaksanakan operasi serta pemeliharaan waduk Ciwidey (apabila layak untuk dibangun)
BBWS, Dinas PU/SDA Prov Jabar, Kelompok Masyarakat
Catatan: P = Menandakan Upaya tersebut telah termasuk kedalam strategi A, B, C atau D
halaman
177
Tabel 4.3. Kebijakan Operasional Pengelolaan Pengelolaan Sumber Daya Air di WS 6 Ci (1 Ci) pada Skenario 1, 2, 3 dan 4 2
PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR 1
No.
2
3
4
Aspek/Sub Aspek
Permasalahan Berdasarkan Analisis
Sasaran/Target yang diinginkan
A B C D Citarum Tengah/Hilir : * Tersedianya air untuk keperluan air bersih/minum dan irigasi dari potensi waduk yang ada di Citarum Hilir (waduk Sadawarna, Cilame, Cibeber, Pasiranji, Nameng, Pangkalan, Maya, Telagaherang, dan waduk Kandung)
P P
P P P P
P P P
P P P P
P P P
3) Keterbatasan air permukaan (dari potensi waduk kecil yang ada) untuk penyediaan air bersih di Cekungan Bandung
STRATEGI ii + i Jangka Menengah (2011-2020)
* Melaksanakan studi kelayakan untuk waduk * Melaksanakan perencanaan detail untuk Sadawarna, Cilame, Cibeber, Pasiranji, waduk Sadawarna, Cilame, Cibeber, Nameng, Pangkalan, Maya, Telagaherang, Pasiranji, Nameng, Pangkalan, Maya, dan waduk Kandung Telagaherang, dan waduk Kandung
* Tersedianya air tanah khususnya * Melaksanakan kajian terhadap pemakaian untuk air bersih rumah tangga dengan air tanah di Cekungan Bandung saat ini, memperhatikan keseimbangan antara merencanakan dan melaksanakan potensi dan kebutuhan pengembangan air tanah untuk kebutuhan air bersih rumah tangga sesuai kebutuhan dan potensi yang ada.
4) Keterbatasan layanan PDAM di Cekungan * Meningkatnya cakupan layanan PAM Bandung dan Kota/Kabupaten lainnya Cekungan Bandung dan Kab./Kota lainnya sesuai target MDG's 5) Adanya kekurangan air baku untuk kebutuhan DKI Jakarta
i Jangka Pendek (2011-2015)
* Meningkatkan cakupan layanan PAM dengan menambah sambungan rumah tangga menjadi 50%
* Meningkatnya penyediaan air dari * Melaksanakan perencanaan dan Citarum ke Jakarta dari 16 m3/dtk pelaksanaan kegiatan normalisasi Saluran menjadi 31 m3/dtk (melalui normalisasi Tarum Barat Saluran Tarum Barat) Tersedianya tambahan air minum 9 Merencanakan instalasi Penjernihan m3/detik dari Jatiluhur yang dialirkan kapasitas 9 m3/det di Curug dan dengan pipa melalui tanggul kanan perencanaan trase jalur pipa dari Curug ke Tarum barat ke Jakarta Jakarta serta pelaksanaan produksi air minum 4 m3/det dikirim ke Jakarta.
iii + ii + i Jangka Panjang (2011-2030)
Kebijakan operasional
Lembaga/Instansi Terkait
* Melaksanakan persiapan dan pembangunan waduk Sadawarna, Cilame, Cibeber, Pasiranji, Nameng, Pangkalan, Maya, Telagaherang, dan waduk Kandung
* Melaksanakan Studi Kelayakan, perencanaan detail, persiapan pembangunan dan pembangunan waduk Sadawarna, Cilame, Cibeber, Pasiranji, Nameng, Pangkalan, Maya, Telagaherang, dan waduk Kandung
BBWS, Dinas PU/SDA Prov Jabar, Kelompok Masyarakat
* Melaksanakan pengembangan air tanah untuk kebutuhan air bersih rumah tangga sesuai kebutuhan, dan melakukan pemantauan serta evaluasi penggunaan (sesuai perencanaan)
* Melaksanakan pengembangan air tanah untuk kebutuhan air bersih rumah tangga sesuai kebutuhan, dan melakukan pemantauan serta evaluasi penggunaan (sesuai perencanaan)
* Melaksanakan kajian terhadap pemakaian Dinas ESDM, Dinas PU/SDA/Kimrum air tanah di Cekungan Bandung, Prov/Kab/Kota, PDAM, BBWS, Kelompok merencanakan dan melaksanakan Masyarakat pengembangan air tanah untuk kebutuhan air bersih rumah tangga sesuai kebutuhan dan potensi yang ada.
* Meningkatkan cakupan layanan PAM dengan menambah sambungan rumah tangga menjadi 60%
* Meningkatkan cakupan layanan PAM dengan * Meningkatkan jumlah sambungan rumah menambah sambungan rumah tangga tangga mencapai 70% penduduk menjadi 70%
PDAM Prov/Kab/Kota, Dinas Kimrum, BBWS, Kelompok Masyarakat
Melaksanaan kegiatan normalisasi Saluran Tarum Barat dan pemeliharaan secara berkelanjutan
Melaksanaan pemeliharaan Saluran Tarum Barat secara berkelanjutan
Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan BBWS, Dinas PU/SDA Prov Jabar, PJT 2, dan pemeliharaan Saluran Tarum Barat Pemda DKI Jakarta, PDAM, Kelompok secara berkelanjutan Masyarakat
Pelaksanaan produksi air minum tambahan 5 m3/det dikirim ke Jakarta (total volume air minum 9 m3/det), OP instalasi air air minum dan pipa
OP instalasi air air minum dan pipa kapasitas 9 m3/det
Merencanakan instalasi Penjernihan kapasitas 9 m3/det di Curug dan perencanaan trase jalur pipa dari Curug ke Jakarta serta pelaksanaannya
PJT II, PJB, BBWS, Dinas PU/SDA Prov., PDAM, Bappeda, Investor, Kelompok Masyarakat
Catatan: P = Menandakan Upaya tersebut telah termasuk kedalam strategi A, B, C atau D
halaman
178
Tabel 4.3. Kebijakan Operasional Pengelolaan Pengelolaan Sumber Daya Air di WS 6 Ci (1 Ci) pada Skenario 1, 2, 3 dan 4 2
PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR 1
No. 2.3
2
3
PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR
i Jangka Pendek (2011-2015) * Mereview dan melaksanakan alokasi air sesuai kesepakatan
STRATEGI ii + i Jangka Menengah (2011-2020) * Melaksanakan alokasi air sesuai kesepakatan secara berkelanjutan
* Pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi terutama yang rusak berat
* Merehabilitasi jaringan irigasi mencapai 50%
* Merehabilitasi jaringan irigasi mencapai 100%
* Melaksanakan OP jaringan irigasi
* Merehabilitasi jaringan irigasi mencapai 100%
* Terlaksananya OP prasarana sumber daya air sesuai standar
* Melaksanaan OP prasarana sumber daya air (Tingkat Pelayanan 50%)
* Melaksanaan OP prasarana sumber daya air (Tingkat Pelayanan 75%)
* Melaksanaan OP prasarana sumber daya air (Tingkat Pelayanan 100%)
* Melaksanaan OP prasarana sumber daya BBWS, Dinas PU/PSDA prov., kab/kota, air untuk mempertahahan tingkat layanan Kelompok Masyarakat
* Melaksanakan OP Waduk/Situ sesuai kebutuhan
Melaksanakan (50%) OP waduk/situ oleh BBWS/Dinas PU/swasta sesuai kewenangannya * Melaksanakan peningkatan efisiensi air Irigasi menjadi 60%
Melaksanakan (50%) OP waduk/situ oleh BBWS/Dinas PU/swasta sesuai kewenangannya (kumulatif 100%) * Melaksanakan peningkatan efisiensi air Irigasi menjadi 63%
Melaksanakan OP waduk/situ oleh Penganggaran OP sesuai kebutuhan BBWS/Dinas PU/swasta sesuai nyata pengelolaan situ-situ, baik secara kewenangannya secara berkelanjutan swakelola maupun kontraktual * Melaksanakan peningkatan efisiensi air Irigasi * Meningkatkan efisiensi penggunaan air menjadi 65% irigasi dalam rangka mengurangi debit puncak kebutuhan irigasi * Melegalisasi dan mendesiminasikan SOP * Menyiapkan SOP tampungan/situ di tampungan/situ di Wilayah Citarum (2021Wilayah Citarum 2030)
Dinas PU/PSDA, BBWS, Balai PSDA, Kelompok Masyarakat, Swasta
* Melaksanakan Peningkatan Irigasi (keandalan 100%)
BBWS, Dinas PU/SDA prov., kab/kota, PJT II, Kelompok Masyarakat
4
Aspek/Sub Aspek
Permasalahan Berdasarkan Analisis A B C D P P P P
P P P P P
Sasaran/Target yang diinginkan
1) Konflik penggunaan air irigasi dan air baku * Harmonisasi penggunaan air irigasi di wilayah Citarum dan air baku di wilayah Citarum 2) Kerusakan prasarana jaringan irigasi mengakibatkan tidak efektif dan tidak efisiennya distribusi air irigasi 3) OP prasarana sumber daya air (Irigasi,sungai, situ, dll) belum memadai, berakibat menurunnya fungsi layanan
* Meningkatnya efisiensi air irigasi
P P P
4) Belum adanya SOP tampungan/situ di Wilayah Citarum
* Tersedianya SOP tampungan/situ di Wilayah Citarum
P P P
5) Tidak/Belum Optimalnya Kinerja Prasarana Irigasi
* Peningkatan irigasi dlm rangka ketahanan pangan
P P P P
P P P P P P P
P P P P P P P P P P
2.4
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR
P P P
P P
6) Belum optimalnya integrasi SOP Kaskade 3 Waduk Citarum (Saguling, Cirata dan Jatiluhur)
7) Belum terlaksananya aset manajemen irigasi (OP, Rehabilitasi)
Optimalnya integrasi SOP Kaskade 3 Waduk Citarum (Saguling, Cirata dan Jatiluhur)
* Terlaksananya penerapan Pengelolaan Aset Irigasi (PAI) secara berkelanjutan * Terlaksananya rehabilitasi jaringan perikanan dan tambak rakyat
8) Kondisi layanan jaringan pengairan perikanan dan tambak rakyat telah menurun. 9) Belum terpisahnya fungsi saluran air baku * Terwujudnya pemisahaan fungsi dan air irigasi di Saluran Induk Tarum saluran air baku dan air irigasi di Barat Saluran Induk Tarum Barat
* Melaksanakan kajian SOP tampungan/situ * Melegalisasi dan mendesiminasikan SOP di Wilayah Citarum (2011-2013) tampungan/situ di Wilayah Citarum (2016memformulasikan dan mengujicoba (20142020) 2015) * Melaksanakan kajian terhadap kinerja dan * Melaksanakan Peningkatan Irigasi fungsi daerah irigasi yang ada di wilayah (keandalan 75%) Citarum , Melaksanakan Peningkatan Irigasi (keandalan 50%) Melakukan kaji ulang SOP Kaskade 3 Melaksanakan SOP Kaskade 3 waduk, Waduk di Citarum, mengintegrasikan dan memonitor dan mengevaluasi secara menetapkan SOP waduk termasuk untuk berkelanjutan kondisi ekstrim
2) Masih terbatasnya pengembangan penerapan teknologi desalinasi dan ultra filtrasi
TKPSDA, BBWS, Dinas PU/SDA prov., kab/kota, BPSDA, PJT II, Kelompok Masyarakat BBWS, Dinas PU/SDA prov., kab/kota, Kelompok Masyarakat
BBWS, Dinas PU/PSDA prov., kab/kota, Dinas TanHutBun Kab./Kota, Kelompok Masyarakat BBWS, Dinas PU/SDA Prov., Ditjen SDA, Kelompok Masyarakat
Melakukan kaji ulang, mengintegrasikan, BBWS, PJT II, Indo Power, Pembangkit Jawa menetapkan, melaksanakan, memonitor Bali, Dinas PSDA Propinsi, Bappeda Prop dan mengevaluasi SOP Kaskade 3 waduk dan Gubernur, Kelompok Masyarakat di Sungai Citarum.
* Melaksanakan aset manajemen irigasi (100% * Menyusun prioritas OP, rehab jaringan dg Dinas PU/PSDA Prov/Kab, BBWS, Kelompok area) berdasarkan PAI. Masyarakat
* Melaksanakan rehabilitasi jaringan perikanan dan tambak rakyat (50% area)
* Melaksanakan rehabilitasi jaringan perikanan dan tambak rakyat (75% area)
* Melaksanakan rehabilitasi jaringan perikanan * Merehabilitasi jaringan pengairan dan tambak rakyat (100% area) perikanan dan tambak rakyat.
Dinas PU/SDA Prov/Kab, BBWS, Kelompok Masyarakat
* Melaksanakan pemisahaan fungsi saluran air baku dan air irigasi di Saluran Induk Tarum Barat (Pelaksanaan 50% dalam 5 thn, kumulatif pelaksanaan 80%).
* Melaksanakan pemisahaan fungsi saluran air * Memisahkan fungsi sal.air baku dan baku dan air irigasi di Saluran Induk Tarum irigasi. Barat (Pelaksanaan 20% dalam 2 thn, kumulatif pelaksanaan 100%).
PJT II, PDAM prov/Kota Jakarta, BBWS Citarum, BBWS Cil-Cis, Kelompok Masyarakat
* Mensosialisasikan dan melaksanakan penyuluhan serta penyadaran publik tentang hemat air irigasi (75% area) * Peningkatan IP dari 250% ke 265%
* Mensosialisasikan dan melaksanakan penyuluhan serta penyadaran publik tentang hemat air irigasi (100% area) * Peningkatan IP dari 265% ke 280%
* Membina petani utk hemat air irigasi.
Dinas Pertanian, PU/PSDA Kab/Kota, BBWS, Kelompok Masyarakat
* Menaikkan IP dg pemberdayaan petani (dari 215% ke 280%)
Dinas Pertanian, PU/PSDA Kab/Kota, BBWS, Kelompok Masyarakat
* Melaksanakan AKNOP irigasi di seluruh DI di wilayah Citarum (2016-2020) pada area 50%
* Melaksanakan AKNOP irigasi di seluruh DI di * Mereview AKNOP (analisa kebutuhan wilayah Citarum (2016-2020) pada area 100% nyata operasi dan pemeliharaan) Irigasi dikaitkan dengan areal (Rp/Ha) dan bangunan dikaitkan dengan areal (rp/ha) dan bangunan utama __
Dinas Pertanian, PU/SDA Kab/Kota, BBWS, Kelompok Masyarakat
* Membangun pembangkit tenaga listrik pada bendungan dan mini-mikro hydropower 40%, kumulatif = 100%
* Membangun pembangkit listrik tenaga air pada bendungan dan pengembangan potensi mini dan mikro hydropower
ESDM, PLN, BBWS, Dinas PU/ PSDA prov, Kelompok Masyarakat, PJT II
* Melaksanakan pengembangan penerapan teknologi desalinasi dan ultra filtrasi oleh industri/ swasta
* Mendorong pengembangan penerapan Pemda Prov., Pemda kab/kota Bekasi, teknologi desalinasi dan ultra filtrasi oleh Karawang, Subang dan Indramayu, PDAM, industri/swasta, dengan pemberian insentif Industri/Swasta, Kelompok Masyarakat bagi yang mengurangi pengambilan air tanah
* Memformulasi dan melegalisasi AKNOP __ Irigasi (2015) * Terlaksananya pengembangan potensi * Melaksanakan inventarisasi potensi dan * Melaksanakan pembangunan pembangkit tenaga air perencanaan pemanfaatan tenaga air (2011tenaga listrik dan mini-mikro hydropower 2013), melaksanakan konstruksi mini-mikro 30% , kumulatif = 60% hydro power (2014-2015 = 20%) * Terlaksananya pengembangan penerapan teknologi desalinasi dan ultra filtrasi, khususnya untuk air industri di kawasan pantai utara dan Bandung
Melaksanakan SOP Kaskade 3 waduk, memonitor dan mengevaluasi secara berkelanjutan
* Mempertahanakan keandalan irigasi maksimal
Lembaga/Instansi Terkait
* Melaksanakan aset manajemen irigasi (50% * Melaksanakan aset manajemen irigasi area) (75% area)
* Merencanakan dan melaksanakan pemisahaan fungsi saluran air baku dan air irigasi di Saluran Induk Tarum Barat (Cantek 100% dalam 2 thn, Pelaksanaan 30% dalam 3 thn). 10) Belum sadarnya masyarakat petani dalam * Meningkatnya kesadaran petani dalam * Mensosialisasikan dan melaksanakan pelaksanaan hemat air irigasi pelaksanaan hemat air irigasi penyuluhan serta penyadaran publik tentang hemat air irigasi (50% area) 11) Masih rendahnya Indeks Pertanaman * Meningkatnya IP secara maksimal * Peningkatan IP dari 215% ke 250% (IP)/intensitas tanam dgn pemberdayaan petani. 12) Belum tersusunya pedoman Operasional * Tersedianya pedoman operasional * Melakukan kajian AKNOP irigasi di Seluruh penyusunan AKNOP (analisa kebutuhan AKNOP irigasi DI di wilayah Citarum (2011-2013) dan nyata operasi dan pemeliharaan) Irigasi menguji coba pelaksanaan AKNOP irigasi di beberapa DI (2013-2014)
1) Belum optimalnya pemanfaatan potensi tenaga air
Kebijakan operasional iii + ii + i Jangka Panjang (2011-2030) * Melaksanakan alokasi air sesuai kesepakatan * Melaksanakan alokasi air sesuai prinsipsecara berkelanjutan prinsip penggunaan sumber daya air
* Melakukan kajian pengembangan penerapan teknologi desalinasi dan ultra filtrasi, serta mendorong peran industri/ swasta untuk menerapkannya
* Mendorong pelaksanaan pengembangan penerapan teknologi desalinasi dan ultra filtrasi oleh industri/ swasta, dengan pemberian insentif bagi yang mengurangi pengambilan air tanah
Catatan: P = Menandakan Upaya tersebut telah termasuk kedalam strategi A, B, C atau D
halaman
179
Tabel 4.3. Kebijakan Operasional Pengelolaan Pengelolaan Sumber Daya Air di WS 6 Ci (1 Ci) pada Skenario 1, 2, 3 dan 4 3
PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR 1
No. 3.1
2
3
4
Aspek/Sub Aspek PENCEGAHAN BENCANA
Permasalahan Berdasarkan Analisis A B C D P P P P
P P P P
P P P P P P
1) Belum adanya Master Plan Sistem Pengendalian Banjir secara menyeluruh pada S.Citarum
Sasaran/Target yang diinginkan * Tersusunnya master plan sistem pengendalian banjir secara menyeluruh pada S.Citarum
2) Menurunnya fungsi prasarana pengendali banjir di sungai Citarum
* Terlaksananya perbaikan, rehabilitasi Merencanakan dan melaksanakan perbaikan * Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan pemeliharaan prasarana tanggul bobol sepanjang 965 m dan tanggul pengendali banjir secara berkelanjutan pengendali banjir pada sungai Citarum kritis sepanjang 16.600 m di Citarum hilir (penanganan darurat), dan rehabilitasi tanggul 3) Berkurangnya kapasitas aliran sungai dan * Tercapainya kapasitas aliran sungai * Melaksanakan OP Sungai dan saluran * Melaksanakan OP Sungai dan saluran jaringan drainase (penyempitan sungai, dan jaringan drainase mampu drainase sepanjang tahun drainase sepanjang tahun pendangkalan alur, serta hambatan oleh menyalurkan banjir dengan debit * Melaksanakan perbaikan dan rehabilitasi * Melaksanakan perbaikan dan rehabilitasi bangunan sumber daya air) tertentu Jaringan drainase 25% Jaringan drainase 25%, kumulatif (50%)
P P P
P P P
STRATEGI i ii + i Jangka Pendek (2011-2015) Jangka Menengah (2011-2020) * Menyusun master plan sistem pengendalian * Melaksanakan program-program pada banjir secara menyeluruh pada S.Citarum master plan sistem pengendalian banjir secara menyeluruh pada S.Citarum
* Melaksanakan perencanaan normalisasi * Melaksanakan normalisasi sungai Citarum sungai Citarum beserta anak sungainya bersama anak sungainya dengan Q25, dengan Q25, dan melaksanakannya secara secara bertahap (40%), kumulatif (75%), bertahap (35%), serta melaksanakan dan melaksanakan pemeliharaan secara pemeliharaan secara berkelanjutan berkelanjutan
Kebijakan operasional Lembaga/Instansi Terkait iii + ii + i Jangka Panjang (2011-2030) * Melaksanakan program dan OP pada sistem * Mengurangi korban/ kerugian akibat banjir BBWS, Dinas PU/PSDA prov., kab/kota, pengendalian banjir menyeluruh pada Sungai dan mengurangi frekuensi kejadian banjir BPSDA, Kelompok Masyarakat Citarum dengan banjir rencana untuk kawasan pertanian Q5, perkotaan Q25 * Melaksanakan perbaikan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pengendali banjir secara berkelanjutan
* Memelihara fungsi prasarana pengendali banjir secara berkelanjutan
* Melaksanakan OP Sungai dan saluran drainase sepanjang tahun
* Melaksanakan OP Sungai dan saluran drainase secara berkelanjutan
* Melaksanakan normalisasi sungai Citarum * Meningkatkan kapasitas aliran sungaai beserta anak sungainya dengan Q25, secara dan jaringan drainase untuk aliran Q25 bertahap (25%), kumulatif (100%), dan melaksanakan pemeliharaan secara berkelanjutan
* Menetapkan peruntukan dan melindungi daerah retensi, untuk tampungan air
* Menerapkan perda sempadan sungai dan melaksanakan pengawasannya
* Melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum
P P P P
6) Pembuangan sampah ke saluran drainase * Terwujudnya sungai dan saluran dan alur sungai menghambat aliran, drainase bersih dari sampah mengakibatkan banjir
* Melaksanakan sosialisasi ke masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai secara berkelanjutan
Melaksanakan sosialisasi ke masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai, serta pemberian sanksi bagi pelanggar
P P P P
7) Belum adanya Perda pembatasan KDB (Koefisien Dasar Bangunan) dan pembuatan kolam detensi pada komplek perumahan
* Menerapkan dan mengawasi pelaksanaan Perda pembatasan KDB dan pembuatan kolam detensi pada komplek perumahan
* Menerapkan dan mengawasi pelaksanaan Perda pembatasan KDB dan pembuatan kolam detensi pada komplek perumahan
P P P P
8) Belum tersedia peta jalur dan tempat evakuasi bencana banjir 9) Belum terpasangnya sistem peringatan dini banjir dan kearifan lokal pada sungai utama 10) Kurangnya tertatanya (sistem dan kapasitas drainase mikro) di perkotaan menyebabkan genangan di jalan
P P P
P P P P P P P
P P P P P P
* Terbitnya Perda pembatasan KDB dan * Menyusun Perda pembatasan KDB dan pembuatan kolam detensi pada pembuatan kolam detensi pada komplek komplek perumahan perumahan, serta sosialisasi kepada para pengembang dan masyarakat
Relokasi pendududk
__
* Tersedianya jalur evakuasi dan tempat * Merencanakan dan menetapkan jalur * Melaksanakan sosialisasi jalur evakuasi * Merview dan mensosialisasikan peta jalur pengungsian evakuasi dan tempat pengungsian dan tempat pengungsian evakuasi bencanca banjir * Terpasangnya sistem peringatan dini * Merencanakan pengembangan dan * Melaksanakan pemasangan dan * __ di semua sungai utama pemasangan sistem peringatan dini di operasional sistem peringatan dini di semua semua sungai sungai * Terwujudnya sistem dan kapasitas * Melaksanakan perencanaan sistem * Melaksanakan penataan sistem dan * Melaksanakan penataan sistem dan aliran saluran drainase mikro yang drainase dan kapasitasnya di perkotaan menormalisasi drainase mikro di perkotaan menormalisasi drainase mikro di perkotaan memadai di perkotaan (2011-2013), melaksanakan penataan secara berkelanjutan secara berkelanjutan sistem dan menormalisasi drainase mikro di perkotaan (2014-2015)
* Menerbitkan penetapan daerah retensi dan perda mengenai daerah retensi termasuk larangan membangun
BBWS, Dinas PU/PSDA prov., kab/kota, BPSDA, BPDAS, Kelompok Masyarakat
* Menetapkan pengaturan kawasan retensi yang telah terbangun
BBWS, Dinas PU/PSDA prov., kab/kota, BPSDA, Kelompok Masyarakat
* Menertibkan sempadan sungai dan mencegah terhadap penggunaan yang dapat menghambat aliran banjir, diserati pemasangan patok batas yang jelas
BBWS, Dinas PU/PSDA prov., kab/kota, BPSDA, Kelompok Masyarakat
* Melaksanakan penyadaran masyarakat BBWS, Dinas PU/PSDA prov., kab/kota, untuk tidak membuang sampah ke sungai BPSDA, Kelompok Masyarakat
* Membatasi KDB dan pembuatan kolam detensi pada pembangunan komplek perumahan untuk mengurangi aliran permukaan akibat hujan
Dinas PU/PSDA Prov., BBWS, DPRD, Dinas P2B, Satpol PP, Polri, Kelompok Masyarakat
* Menetapkan lokasi pengungsian oleh Pemda Jabar * Melaksanakan pemasangan sistem peringatan dini
BBWS, Dinas PU/PSDA prov., kab/kota, BPSDA, Kelompok Masyarakat, swasta BBWS, Dinas PU/PSDA prov., kab/kota, BPSDA, BMKG, Kelompok Masyarakat, swasta * Menata dan membangun sistem jaringan BBWS, Dinas PU/ PSDA/Kimrum Provinsi, drainase mikro perkotaan yang terhubung Kab./Kota, BPSDA, Kelompok Masyarakat dengan sistem drainase utama/ sungai
* Tanggul tanah dan penanaman mangrove
* Penanaman mangrove dan merawat
12) Banyak terjadinya bencana longsor di beberapa tempat
* Melakukan inventarisasi dan pemetaan daerah rawan longsor di tingkat Kab/Kota
* Melaksanakan sosialisasi peta rawan longsor
* Melaksanakan penyadaran publik terhadap bahaya tanah longsor * Menerapkan perijinan bangunan (IMB) dan building code di daerah rawan longsor
* Melaksanakan penyadaran publik terhadap * Melaksanakan penyadaran publik terhadap bahaya tanah longsor bahaya tanah longsor * Menerapkan perijinan bangunan (IMB) dan * Menerapkan perijinan bangunan (IMB) dan building code di daerah rawan longsor building code di daerah rawan longsor
* Melaksanakan upaya perkuatan daerah kritis (vegetatif dan sipil teknis).
* Melaksanakan upaya perkuatan daerah kritis (vegetatif dan sipil teknis)
* Melaksanakan upaya perkuatan daerah kritis * Melaksanakan upaya perkuatan daerah (vegetatif dan sipil teknis) kritis (vegetatif dan sipil teknis)
* Menginventarisasi kerusakan situ dan prasarananya. Melaksanakan rehabilitasi situ pada Wilayah Citarum (15%) * Melaksanakan (50%) OP waduk/situ oleh BBWS/Dinas PU/swasta sesuai kewenangannya
* Melaksanakan rehabilitasi situ pada Wilayah Citarum (25%), kumulatif 40%
* Melaksanakan rehabilitasi situ pada Wilayah Citarum (60%), kumulatif (100%)
* Melindungi dan memulihkan kapasitas dan BBWS, Dinas PU/SDA Prov./Kab/Kota, fungsi situ di Wilayah Citarum Kelompok Masyarakat
* Melaksanakan (50%) OP waduk/situ oleh BBWS/Dinas PU/swasta sesuai kewenangannya, kumulatif (100%)
* Melaksanakan OP waduk/situ oleh BBWS/Dinas PU/swasta sesuai kewenangannya secara berkelanjutan
* Penganggaran OP sesuai kebutuhan nyata pengelolaan situ-situ, baik secara swakelola maupun kontraktual
* Berkurangnya kerugian akibat longsoran
P P P P P P
13) Adanya kerusakan situ dan prasarananya
* Terlaksananya rehabilitasi situ, untuk mengembalikan kapasitas dan fungsinya sesuai rencana * Melaksanakan OP Waduk/Situ sesuai kebutuhan
* Penanaman mangrove dan merawat
BBWS, Dinas PU/ PSDA Provinsi, Kelompok Masyarakat
11) Meningkatnya ancaman luapan air pasang * Teratasinya ancaman luapan air laut pasang laut
P P P P
P P P
* Melaksanakan sosialisasi ke masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai secara berkelanjutan dan membuat TPS untuk di olah
* Menetapkan pengaturan kawasan retensi yang telah terbangun
BBWS, Dinas PU/ PSDA Provinsi, Kelompok Masyarakat
* Melaksanakan perbaikan dan rehabilitasi Jaringan drainase 50%, kumulatif (100%)
4) Penggunaan daerah retensi/ dataran banjir * Tercapainya penetapan dan * Menetapkan peruntukan dan melindungi dan rawan banjir untuk pemukiman pemasangan patok batas kawasan daerah retensi, untuk tampungan air retensi banjir serta melarang pembangunan di daerah retensi (Cieunteng dan Cikapundung) * Terlaksananya ketetapan kawasan * Menetapkan pengaturan kawasan retensi retensi yang telah terbangun termasuk yang telah terbangun upaya dan solusinya 5) Penggunaan bantaran sungai untuk * Terwujudnya bantaran sungai bersih * Sosialisasi perda No 8 thn 2005 sempadan pemukiman dan usaha dari bangunan, timbunan material sungai dan memasang patok batas galian (pasir, kerikil) dan tanaman keras yang menghambat arus banjir
P P P
BBWS, Dinas PU/ SDA Provinsi, BPSDA, Kelompok Masyarakat
__
* Membangun hutan tanaman pesisir, Melindungi water front city dari ancaman pasang air laut * Melakukan inventarisasi dan pemetaan daerah rawan longsor di tingkat Kab/Kota
Dinas PU/PSDA provinsi, BBWS, Kelompok Masyarakat
BBWS, PJT II, Dinas PU/PSDA, Pertambangan Prov/Kab/Kota, Kelompok Masyarakat * Melaksanakan penyadaran publik BBWS, Dinas PU/PSDA, Pertambangan terhadap bahaya tanah longsor Prov/Kab/Kota, Kelompok Masyarakat * Menerapkan perijinan bangunan (IMB) dan Dinas P2B, Dinas Kimrum, Kelompok building code di daerah rawan longsor Masyarakat BBWS, Dinas Kehutanan, Pertanian Prov/Kab, BP DAS, Kelompok Masyarakat
Dinas PU ProvI, BBWS, Balai PSDA, Swasta, Kelompok Masyarakat
Catatan: P = Menandakan Upaya tersebut telah termasuk kedalam strategi A, B, C atau D
halaman
180
Tabel 4.3. Kebijakan Operasional Pengelolaan Pengelolaan Sumber Daya Air di WS 6 Ci (1 Ci) pada Skenario 1, 2, 3 dan 4 3
PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR 1
No. 3.2
2
3
4
Aspek/Sub Aspek PENANGGULANGAN
Permasalahan Berdasarkan Analisis A B C D P P P P
1) Penanggulangan darurat akibat bencana banjir
P P P P
3.3
P P P P PEMULIHAN AKIBAT BENCANA P P P
Sasaran/Target yang diinginkan * Kerugian akibat banjir dapat diminimalisasikan
i Jangka Pendek (2011-2015) * Menyediakan bahan banjiran setiap tahun dan dana operasional secara berkelanjutan
STRATEGI ii + i iii + ii + i Jangka Menengah (2011-2020) Jangka Panjang (2011-2030) * Menyediakan bahan banjiran setiap tahun * Menyediakan bahan banjiran setiap tahun dan dana operasional secara berkelanjutan dan dana operasional secara berkelanjutan
* Terlaksananya evakuasi korban pada saat kejadian banjir
1) Belum optimalnya pemulihan kondisi rumah masyarakat yang menjadi korban setelah terjadinya bencana banjir dan longsor 2) Terjadinya kerusakan prasarana sumber daya air setelah terjadinya bencana banjir dan longsor
* Menyiapkan rencana tindak evakuasi, dapur * Menyiapkan rencana tindak evakuasi, dapur * Menyiapkan rencana tindak evakuasi, dapur umum, tenda, perahu karet, MCK, P3K umum, tenda, perahu karet, MCK, P3K umum, tenda, perahu karet, MCK, P3K pada pada daerah rawan banjir secara pada daerah rawan banjir secara daerah rawan banjir secara berkelanjutan berkelanjutan berkelanjutan * Tercapainya pemulihan kondisi rumah * Menyediakan cadangan dana bantuan * Menyediakan cadangan dana bantuan * Menyediakan cadangan dana bantuan masyarakat pemulihan tahunan (APBN/APBD) dan pemulihan tahunan (APBN/APBD) dan pemulihan tahunan (APBN/APBD) dan menggalang dana dari swasta menggalang dana dari swasta menggalang dana dari swasta * Terwujudnya perbaikan prasarana sumber daya air yang rusak, memulihkan fungsinya
* Menyediakan dana tahunan untuk cadangan perbaikan prasarana sumber daya air yang rusak akibat banjir dan longsor
* Menyediakan dana tahunan untuk cadangan perbaikan prasarana sumber daya air yang rusak akibat banjir dan longsor
* Menyediakan dana tahunan untuk cadangan perbaikan prasarana sumber daya air yang rusak akibat banjir dan longsor
Kebijakan operasional * Meminimalisasi kerugian akibat banjir
* Mengantisipasi penanggulangan darurat berupa evakuasi korban dan dana operasionalnya * Memulihkan kondisi rumah korban pasca bencana dengan penyedian cadangan dana dari pemerintah, dan swasta serta melibatkan masyarakat * Memulihkan kondisi dan fungsi prasarana sumber daya air pasca bencana
Lembaga/Instansi Terkait BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) , BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), Dinas PU/PSDA Prov., BBWS, Dinas PU/PSDA kab/kota, PMI, Kelompok Masyarakat BPBD, BNPB,Dinas PU/PSDA Prov., BBWS, Dinas PU/PSDA kab/kota, PMI, Kelompok Masyarakat Dinas PU/Kimrum Prov., BBWS, Dinas PU/Kimrum kab/kota, BPBD, BNPB, PMI, Swasta, Kelompok Masyarakat BBWS, Dinas PU/PSDA Prov.,kab/kota, Kelompok Masyarakat
Catatan: P = Menandakan Upaya tersebut telah termasuk kedalam strategi A, B, C atau D
halaman
181
Tabel 4.3. Kebijakan Operasional Pengelolaan Pengelolaan Sumber Daya Air di WS 6 Ci (1 Ci) pada Skenario 1, 2, 3 dan 4 4
SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA AIR 1
No.
2
3
4
Aspek/Sub Aspek
Permasalahan Berdasarkan Analisis A B C D P P P P
P P P P
P P P
Sasaran/Target yang diinginkan
1) Kurang handalnya database sumber daya * Terwujudnya database sumber daya air (Hidrologi, Hidrogeologi dan air yang lengkap dan terpercaya Hidrometeorologi, Kebijakan sumber daya air, Prasarana sumber daya air, Teknologi sumber daya air, Lingkungan sumber daya air, Kegiatan SoSekBud) karena database * Tersedianya SDM yang menangani belum lengkap, SDM dan SISDA secara memadai
i Jangka Pendek (2011-2015) * Mengevaluasi tingkat kehandalan data saat ini. Melaksanakan langkah-langkah perbaikan dalam rangka pengumpulan, pengolahan dan penyajian data sumber daya air secara handal, terpadu dan berkelanjutan * Melaksanakan pengadaan pegawai dan meningkatkan kapasitasnya sesuai kebutuhan
STRATEGI ii + i Jangka Menengah (2011-2020) * Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data sumber daya air secara handal, terpadu dan berkelanjutan
* Mengembangkan SDM secara berkelanjutan
iii + ii + i Jangka Panjang (2011-2030) * Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data sumber daya air secara handal, terpadu dan berkelanjutan
* Mengembangkan SDM secara berkelanjutan
Kebijakan operasional * Meningkatkan kualitas data dan tingkat kehandalan database sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan
Lembaga/Instansi Terkait BBWS, Dinas PU/SDA prov., kab/kota, BPSDA, Bappeda prov., Dinas ESDM prov., BMKG prov., Dipertan prov., Dinas TanHutBun kab/kota, Ditjen SDA, Kelompok Masyarakat
* Menyediakan SDM yang profesional untuk Ditjen SDA, Biro Kepeg dan Ortala, BBWS, menangani SISDA Dinas PU/SDA prov., kab/kota, BPSDA, Bappeda prov., Dinas ESDM prov., BMKG prov., Dipertan prov., Dinas TanHutBun kab/kota, Kelompok Masyarakat
* Tersedianya peralatan yang memadai untuk menunjang SISDA terpadu
* Menginventarisasi peralatan, mengevaluasi * Mengoperasikan dan memelihara peralatan * Mengoperasikan dan memelihara peralatan * Melaksanakan evaluasi, rasionalisasi, jaringan, melaksanakan rasionalisasi yang menunjang SISDA secara yang menunjang SISDA secara berkelanjutan penyediaan, operasi dan pemeliharaan peralatan dan pengadaan peralatan baru berkelanjutan peralatan yang memadai untuk menunjang untuk menunjang SISDA terpadu SISDA
P P P P
* Terintegrasinya data SISDA secara berkelanjutan
* Mengkoordinasikan data sumber daya air yang berasal dari instansi-instansi terkait dan menerbitkan buku data tahunan serta menyediakan data berbasis web yang mudah diakses secara berkelanjutan
* Mengkoordinasikan data sumber daya air yang berasal dari instansi-instansi terkait dan menerbitkan buku data tahunan serta menyediakan data berbasis web yang mudah diakses secara berkelanjutan
* Mengkoordinasikan data sumber daya air * Mengintegrasikan data SISDA yang yang berasal dari instansi-instansi terkait dan mudah diakses secara berkelanjutan menerbitkan buku data tahunan serta menyediakan data berbasis web yang mudah diakses secara berkelanjutan
Ditjen SDA, BBWS, Dinas PU/SDA prov., kab/kota, BPSDA, PJT II, Bappeda prov.kab/kota, Dinas ESDM prov., BMKG prov., Dipertan prov., Dinas TanHutBun kab/kota, Kelompok Masyarakat BBWS, Dinas PU/SDA prov., kab/kota, BPSDA, Ditjen SDA, PJT II, Bappeda prov.,kab/kota, Dinas ESDM prov., BMKG prov., Dipertan prov., Dinas TanHutBun kab/kota, Kelompok Masyarakat
P P P P
* Tersedianya pedoman tentang pengelolaan SISDA yang sistematis dan komprehensif
* Menyediakan pedoman tentang pengelolaan SISDA yang sistematis dan komprehensif
* Mengkaji ulang pedoman tentang pengelolaan SISDA yang sistematis dan komprehensif
* Mengkaji ulang pedoman tentang pengelolaan SISDA yang sistematis dan komprehensif
Ditjen SDA, Dinas PU/SDA prov., Bappeda prov., Dinas ESDM prov., BMKG prov., Dipertan prov., Kelompok Masyarakat
* Menerbitkan pedoman tentang pengelolaan SISDA yang sistematis dan komprehensif
Catatan: P = Menandakan Upaya tersebut telah termasuk kedalam strategi A, B, C atau D
halaman
182
Tabel 4.3. Kebijakan Operasional Pengelolaan Pengelolaan Sumber Daya Air di WS 6 Ci (1 Ci) pada Skenario 1, 2, 3 dan 4 5
PEMBERDAYAAN dan PENINGKATAN PERAN MASYARAKAT, SWASTA DAN PEMERINTAH 1
No. 5.1
2
3
4
Aspek/Sub Aspek LEMBAGA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
Permasalahan Berdasarkan Analisis A B C D P P P
P P P
1) Belum efektifnya pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air karena belum memadainya SDM (kuantitas dan kualitas), belum optimalnya pembagian tugas, dan belum menggunakan PAI (Pembiayaan Aset Irigasi) secara o
P P P
Sasaran/Target yang diinginkan * Efektifnya pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja pengelolaan sumber daya air
* Terpenuhinya jumlah pegawai dan peningkatan kapasitasnya
P P P P P P P
* Terbitnya pedoman atau MoU tentang pembagian peran antar unit pengelola sumber daya air antara lain kewenangan terhadap situ dan anak sungai
P P P P
* Terbitnya pedoman manajemen aset dalam pengelolaan sumber daya air
STRATEGI Kebijakan operasional i ii + i iii + ii + i Jangka Pendek (2011-2015) Jangka Menengah (2011-2020) Jangka Panjang (2011-2030) * Meningkatkan kapasitas masing-masing * Meningkatkan kapasitas masing-masing * Meningkatkan kapasitas masing-masing unit * Meningkatkan kapasitas masing-masing unit kerja Psumber daya air dengan unit kerja Psumber daya air dengan kerja Psumber daya air dengan unit kerja Psumber daya air secara menggunakan pengukuran kinerja menggunakan pengukuran kinerja menggunakan pengukuran kinerja berkelanjutan (Performance Benchmarking = 14 indikator) (Performance Benchmarking = 14 indikator) (Performance Benchmarking = 14 indikator) secara berkelanjutan secara berkelanjutan secara berkelanjutan * Meningkatkan kerjasama antar unit kerja * Meningkatkan kerjasama antar unit kerja * Meningkatkan kerjasama antar unit kerja * Meningkatkan kerjasama antar unit kerja Psumber daya air melalui MoU secara Psumber daya air melalui MoU secara Psumber daya air melalui MoU secara Psumber daya air melalui MoU secara berkelanjutan berkelanjutan berkelanjutan berkelanjutan * Menambah jumlah pegawai sesuai analis * Menambah jumlah pegawai sesuai analis * Menjaga kesesuaian antara jumlah yang * Memenuhi kebutuhan jumlah dan beban kerja (50% kekurangan terpenuhi) beban kerja (50% kekurangan terpenuhi) purna tugas dengan pengadaan pegawai baru kapasitas pegawai sesuai analisis beban sesuai analisis beban kerja kerja * Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensinya (50%)
* Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensinya (50%), kumulatif 100%
* Menjaga kesesusaian penempatan pegawai sesuai kompetensinya
* Memperbaiki pelaksanaan menejemen kepegawaian
* Menyusun, membahas dan menyepakati pembagian peran dan wewenang antar institusi terkait bidang sumber daya air dalam bentuk pedoman atau MoU pengelolaan antara lain kewenangan terhadap situ dan anak sungai * Menyusun dan menetapkan pedoman menejemen aset dalam pengelolaan sumber daya air
* Memantau dan mengawasi penerapan pedoman pembagian peran dalam pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan
* Memantau dan mengawasi penerapan pedoman pembagian peran dalam pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan
* Menerbitkan pedoman pembagian peran dalam pengelolaan sumber daya air
5.3
P P P P PENGATURAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR P P P
P P P
5.4
FORUM KOORDINASI PENGELOLAAN
2) Belum adanya pendelegasian perijinan penggunaan dan pengusahaan air permukaan dari Menteri PU ke Gubernur
* Menyusun dan menerbitkan dokumen pendelegasian perijinan penggunaan dan pengusahaan air permukaan
* Melaksanakan pengaturan perijinan penggunaan dan pengusahaan air permukaan
* Menerbitkan aturan pelaksanaan PP 7 tahun 2010 secara jelas (yang belum jelas di PP 7, diatur kembali/diperjelas melalui peraturan tingkat Menteri) * Mengatur pendelegasian kegiatan OP jaringan Jatiluhur kepada Provinsi * Menetapkan kebijakan tentang transfer air antar wilayah
* Melaksanakan pendelegasian kegiatan OP * Melaksanakan pendelegasian kegiatan OP jargasi Jatiluhur kepada Provinsi jargasi Jatiluhur kepada Provinsi
* Melaksanakan pendelegasian perizinan penggunaan dan pengusahaan air permukaan dari Men. PU kapada Gubernur * Terbitnya dokumen pembagian peran kegiatan OP di Jargasi Jatiluhur
* Memantau dan mengawasi pelaksanaan kebijakan tentang transfer air antar wilayah secara berkelanjutan
* Memantau dan mengawasi pelaksanaan kebijakan tentang transfer air antar wilayah secara berkelanjutan
* Menetapkan kebijakan tentang transfer air Menteri PU, Ditjen SDA, gubernur, TKPSDA antar wilayah provinsi WS 6 Ci, Pemda Banten, DKI Jakarta, Kelompok Masyarakat
* Mengaktifkan Komisi Irigasi Provinsi, Kabupaten/Kota
* Membentuk, mengaktifkan dan memfasilitasi Komisi Irigasi Provinsi, Kabupate/Kota yang aktif * Mengoptimalkan kinerja Dewan Sumber Daya Air Provinsi di wilayah 6 Ci
Dinas PU/SDA, Bappeda, Dinas Pertanian Prov./Kab./Kota dan BBWS, BPSDA, Kelompok Masyarakat Dinas PU/SDA prov, Bappeda prov, Sek. Dewan SDA Prov., Kelompok Masyarakat
* Membentuk dan Mengaktifkan Dewan sumber daya air Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan * Mengaktifkan Sekretariat TKPsumber daya air 6 Ci (2 Ci, 3 Ci dan 1 Ci)
Dinas PU/SDA kab/kota, Bappeda kab/kota, Sek. Dewan SDA Kab./Kota, Kelompok Masyarakat BBWS, Bappeda, Sek. TKPSDA WS 6 Ci, Dinas PU DKI, Kelompok Masyarakat
P P P P
4) Belum adanya kebijakan yang jelas mengenai kesepakatan transfer air antar wilayah (Sungai Citarum ke Jakarta/antar Propinsi, S. Cibantarua ke S. Cisangkuy/antar Wilayah Sungai dll.)
* Terwujudnya kebijakan yang jelas mengenai transfer air antar wilayah provinsi
P P P P
1) Belum optimalnya kinerja Komisi Irigasi Provinsi, Kabupate/Kota
* Optimalnya kinerja Komisi Irigasi Provinsi, Kabupate/Kota yang aktif
P P P P
2) Belum optimalnya Dewan Sumber Daya Air Provinsi di wilayah 6 Ci
* Optimalnya kinerja Dewan Sumber Daya Air Provinsi di wilayah 6 Ci
P P P P
4) Belum optimalnya kinerja Sekretariat TKPsumber daya air 6 Ci (2 Ci, 3 Ci, 1 Ci)
Ditjen SDA, Biro Kepeg. Dan Ortala, BBWS, Dinas PU/SDA Prov., kab/kota, Kelompok Masyarakat Ditjen SDA, BBWS, Dinas PU/SDA Prov., kab/kota, Kelompok Masyarakat
* Terbitnya dokumen pendelegasian perijinan penggunaan dan pengusahaan air permukaan
3) Adanya tumpang tindih pelaksanaan OP di * Terbitnya dokumen pembagian peran Jargasi Jatiluhur kegiatan OP di Jargasi Jatiluhur
3) Belum terbentuknya Dewan sumber daya air Kabupaten/Kota
Ditjen SDA, Biro Kepeg. Dan Ortala, BBWS, Dinas PU/SDA Prov., kab/kota, Kelompok Masyarakat
* Melaksanakan sosialisasi dan penyadaran publik tentang bahaya pengambilan air tanah dalam yang melampaui batas aman, secara berkelanjutan
* Terkendalinya pengambilan air tanah dalam
P P P P
P P P
BBWS, Dinas PU/SDA Prov/Kab/Kota, BPSDA, Ditjen SDA, Kelompok Masyarakat
* Meningkatnya kesadaran swasta/perusahaan/industri dalam pengambilan air tanah dalam
* Terbentuknya BLU Pengelolaan sumber daya air 1) Belum maksimalnya upaya pengawasan pemerintah terhadap pengambilan air tanah dalam yang dilakukan oleh pihak swasta/perusahaan/industri
BBWS, Dinas PU/SDA Prov/Kab/Kota, BPSDA, Ditjen SDA, Kelompok Masyarakat
* Melaksanakan monitoring dan pengawasan * Melaksanakan monitoring dan pengawasan * Menyusun, menetapkan dan menerapkan dalam penerapan pedoman menejemen dalam penerapan pedoman menejemen aset pedoman manajemen asset dalam aset pengelolaan sumber daya air secara pengelolaan sumber daya air secara pengelolaan sumber daya air berkelanjutan berkelanjutan * Membangun komitmen diantara instansi * Membangun komitmen diantara instansi * Meningkatkan komunikasi dan koordinasi terkait bidang sumber daya air dalam terkait bidang sumber daya air dalam dalam pengelolaan sumber daya air pengalokasian anggaran pengelolaan pengalokasian anggaran pengelolaan sumber terpadu melalui TKPsumber daya air WS 6 sumber daya air melalui TKPsumber daya daya air melalui TKPsumber daya air WS 6 Ci Ci air WS 6 Ci secara berkelanjutan secara berkelanjutan * Menerapkan pungutan jasa pengelolaan * Menerapkan pungutan jasa pengelolaan * Mengkaji, menetapkan dan menerapkan sumber daya air secara berkelanjutan sumber daya air secara berkelanjutan pungutan jasa pengelolaan sumber daya air * Mengoperasikan, memantau dan * Mengoperasikan, memantau dan mengawasi * Mengkaji, menetapkan, mengoperasikan mengawasi pelaksanaan BLU Pengelolaan pelaksanaan BLU Pengelolaan sumber daya dan memantau penetapan BLU sumber daya air secara berkelanjutan air secara berkelanjutan Pengelolaan sumber daya air * Memantau, mengawasi dan melakukan * Memantau, mengawasi dan melakukan * Melaksanakan inventarisasi, dan penindakan terhadap para pelanggar penindakan terhadap para pelanggar memantau pengambilan air tanah dalam penggunaan air tanah dalam secara penggunaan air tanah dalam secara sesuai ijin yang telah diberikan berkelanjutan (pengambilan tidak berijin, berkelanjutan (pengambilan tidak berijin, atau atau melebihi volume ijin) melebihi volume ijin) * Melaksanakan sosialisasi dan penyadaran * Melaksanakan sosialisasi dan penyadaran * Melaksanakan sosialisasi dan penyadaran publik tentang bahaya pengambilan air publik tentang bahaya pengambilan air tanah publik tentang pengambilan air tanah tanah dalam yang melampaui batas aman, dalam yang melampaui batas aman, secara dalam secara berkelanjutan berkelanjutan
P sumber P P daya P air a pendanaan karena komitmen pengelolaan 1) masih terbatas/belum ada, terbatasnya sumber * Terwujudnya dana dan belum keterpaduan adanya struktur dalam utk mengatur * Membangun cost recovery komitmen daridiantara pengguna instansi (air) 5.2 pembiayaan PENDANAAN penyusunan program dan anggaran terkait bidang sumber daya air dalam pengelolaan sumber daya air pengalokasian anggaran pengelolaan sumber daya air melalui TKPsumber daya air WS 6 Ci secara berkelanjutan P P P * Terwujudnya pungutan jasa * Melakukan kajian dan penetapan pungutan pengelolaan sumber daya air jasa pengelolaan sumber daya air P P
Lembaga/Instansi Terkait
* Melakukan kajian, pembahasan dan penetapan BLU Pengelolaan sumber daya air * Melaksanakan inventarisasi seluruh sumur pengambilan air tanah dalam, dan membangun sumur pantau pada lokasi yang rawan
* Membentuk dan Mengaktifkan Komisi Irigasi * Mengaktifkan Komisi Irigasi Provinsi, Provinsi, Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
* Mengaktifkan/mengoptimalkan Dewan sumber daya air Provinsi di wilayah 6 Ci secara berkelanjutan * Terbentuknya Dewan sumber daya air * Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan
* Mengaktifkan/mengoptimalkan Dewan sumber daya air Provinsi di wilayah 6 Ci secara berkelanjutan * -
* Mengaktifkan Sekretariat TKPsumber daya air 6 Ci (2 Ci, 3 Ci dan 1 Ci) secara berkelanjutan * Mengaktifkan forum komunikasi DAS secara berkelanjutan * Melaksanakan koordinasi antar instansi terkait secara berkelanjutan
P P P
5) Belum maksimalnya forum komunikasi DAS di WS 6 Ci
* Optimalnya kinerja Sekretariat * Mengaktifkan Sekretariat TKPsumber daya TKPsumber daya air 6 Ci (2 Ci, 3 Ci, 1 air 6 Ci (2 Ci, 3 Ci dan 1 Ci) secara Ci) berkelanjutan * Peningkatan kinerja forum komunikasi * Membentuk forum komunikasi DAS dan DAS mengaktifkan forum
P P P
6) Belum Optimalnya Koordinasi antar Instansi terkait pengelolaan Irigasi di wilayah Citarum
* Meningkatnya Koordinasi antar Instansi terkait pengelolaan Irigasi di wilayah Citarum
* Melaksanakan koordinasi antar instansi terkait secara berkelanjutan
* Melaksanakan pengaturan perijinan penggunaan dan pengusahaan air permukaan
* Mengaktifkan/mengoptimalkan Dewan sumber daya air Provinsi di wilayah 6 Ci secara berkelanjutan * Mengaktifkan Dewan sumber daya air Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan secara berkelanjutan * Mengaktifkan Sekretariat TKPsumber daya air 6 Ci (2 Ci, 3 Ci dan 1 Ci) secara berkelanjutan * Mengaktifkan forum komunikasi DAS secara berkelanjutan dalam rangka menjaga kelestarian fungsi konservasi * Melaksanakan koordinasi antar instansi terkait secara berkelanjutan
Ditjen SDA, BBWS, Dinas PU/SDA Prov/Kab/Kota, BPSDA, Kelompok Masyarakat
Menteri PU, gubernur, Dinas PSDA prov., BBWS, BPSDA, Kelompok Masyarakat
Bappeda, Bappenas, TKPSDA WS 6 Ci, BBWS, Dinas/SDA Prov, kab/kota, Kelompok Masyarakat
BLU, Ditjen SDA, BBWS, Dinas PU/SDA Prov, kab/kota, Dit BLU, MenKeu, Men PU, Kelompok Masyarakat Ditjen SDA, BBWS, Dinas PU/SDA Prov, kab/kota, Dit BLU, MenKeu, Men PU, Kelompok Masyarakat BPLHD prov., kab/kota, Dinas ESDM Prov., Dinas SDA dan Pertambangan Kab/Kota, BBWS, Satpol PP, Polri, Kelompok Masyarakat BPLHD prov., kab/kota, Dinas ESDM Prov., Dinas SDA dan Pertambangan Kab/Kota, BBWS, Kelompok Masyarakat
Menteri PU, gubernur, Dinas PSDA prov., PJT, BBWS, BPSDA, Kelompok Masyarakat
* Membentuk dan mengaktifkan forum DAS BP DAS, Dinas TanHutBun Kab/Kota, Bappeda, BBWS, Kelompok Masyarakat * Meningkatkan Koordinasi antar Instansi terkait pengelolaan Irigasi
BBWS,Balai PSDA,Dinas Pertanian Kabupaten, Kelompok Masyarakat
Catatan: P = Menandakan Upaya tersebut telah termasuk kedalam strategi A, B, C atau D halaman
183
Tabel 4.3. Kebijakan Operasional Pengelolaan Pengelolaan Sumber Daya Air di WS 6 Ci (1 Ci) pada Skenario 1, 2, 3 dan 4 5
PEMBERDAYAAN & PENINGKATAN PERAN MASYARAKAT, DUNIA USAHA DAN PEMERINTAH 1
No. 5.5
2
3
4
Aspek/Sub Aspek PEMBERDAYAAN dan PENINGKATAN PERAN MASYARAKAT DAN SWASTA
Permasalahan Berdasarkan Analisis A B C D P P P P
Sasaran/Target yang diinginkan
1) Lemahnya pembinaan dan pemberdayaan * Meningkatnya kesadaran dan masyarakat dlm pengelelolaan sumber kemampuan masyarakat dalam daya air Psumber daya air
P P P P
P P P
STRATEGI Kebijakan operasional i ii + i iii + ii + i Jangka Pendek (2011-2015) Jangka Menengah (2011-2020) Jangka Panjang (2011-2030) * Melaksanakan sosialisasi, penyadaran * Melaksanakan penyadaran masyarakat * Melaksanakan penyadaran masyarakat * Melaksanakan sosialisasi, penyadaran masyarakat dalam Pengelolan sumber daya dalam Pengelolan sumber daya air secara dalam Pengelolan sumber daya air secara masyarakat dalam Pengelolan sumber air secara berkelanjutan, Menambahkan berkelanjutan. Menambahkan pendidikan berkelanjutan. Menambahkan pendidikan daya air pendidikan Pengelolaan sumber daya air Pengelolaan sumber daya air dalam Pengelolaan sumber daya air dalam muatan dalam muatan lokal tingkat muatan lokal tingkat PAUD,SD,SMP,SMU lokal tingkat PAUD,SD,SMP,SMU PAUD,SD,SMP,SMU * Melaksanakan pemberdayaan * Melaksanakan pemberdayaan * Melaksanakan pemberdayaan Meningkatkan pembinaan kesadaran dan petani/P3A/GP3A dalam irigasi partisipatif, petani/P3A/GP3A dalam irigasi partisipatif, petani/P3A/GP3A dalam irigasi partisipatif, kemampuan petani/P3A dalam termasuk pemeliharaan dan peningkatan termasuk pemeliharaan dan peningkatan termasuk pemeliharaan dan peningkatan pengelolaan jaringan irigasi tersier jaringan tersier (30% area) jaringan tersier (20% area, kumulatif 50% jaringan tersier (50% area, kumulatif 100% area) area) * Memberdayakan dan meningkatkan * Memberdayakan dan meningkatkan Memberdayakan dan meningkatkan Meningkatkan kondisi sosial ekonomi kesejahteraan masyarakat DAS hulu sekitar kesejahteraan masyarakat DAS hulu sekitar kesejahteraan masyarakat DAS hulu sekitar masyarakat DAS hulu sekitar hutan dan hutan dan sekitar sumber air, sehingga aktif hutan dan sekitar sumber air, sehingga aktif hutan dan sekitar sumber air, sehingga aktif sekitar sumber air melalui pembinaan dan berpperan ikut menjaga kelestarian hutan berpperan ikut menjaga kelestarian hutan berpperan ikut menjaga kelestarian hutan dan pendampingan dan sumber air secara berkelanjutan dan sumber air secara berkelanjutan sumber air secara berkelanjutan
Lembaga/Instansi Terkait TKPSDA, Forum DAS, BP DAS, BBWS, Dinas PU/SDA dan Pemuka agama/tokoh masyarakat, Kelompok Masyarakat,Diknas
Dinas Pertanian, BBWS, Dinas PU/PSDA, P3A, GP3A, IP3A dan Kelompok Tani, Kelompok Masyarakat
Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Kelompok Masyarakat dan swasta, Kelompok Masyarakat
P P P P 2)
Lunturnya budaya/tradisi masyarakat setempat dalam menjaga kelestarian kawasan hutan, lingkungan dan sumber daya air
* Terlindungnya/terjaganya budaya/tradisi masyarakat dalam menjaga kelestarian kawasan hutan, lingkungan dan sumber daya air
P P P P 3)
Belum maksimalnya masyarakat dalam melaksanakan hemat air
* Terlaksananya pemasyarakatan hemat * Melaksanakan sosialisasi hemat air untuk air untuk kebutuhan perkotaan kebutuhan perkotaan dan rumah tangga secara berkelanjutan * Terlaksananya pembinaan petani * Melaksanakan sosialisasi hemat air irigasi, berhemat air irigasi dengan sistem SRI dengan demplot sistem SRI secara berkelanjutan * Membina petani melaksanakan sistem SRI (5% area) * Terlaksananya penerapan hemat air * Melaksanakan sosialisasi hemat air industri industri melalui Reduce-Reusemelalui 3R Recycle
* Melaksanakan sosialisasi hemat air untuk kebutuhan perkotaan dan rumah tangga secara berkelanjutan * Melaksanakan sosialisasi hemat air irigasi, dengan demplot sistem SRI secara berkelanjutan * Membina petani melaksanakan sistem SRI (5% area), kumulatif (10%) * Menerapkan hemat air industri melalui 3R secara berkelanjutan
* Terlaksananya pengembangan dan Penerapan Teknologi ultra filtrasi dan desalinisasi air laut untuk industri
* Mendorong kelompok industri mengolah air kotor dan air laut menjadi air bersih/tawar secara berkelanjutan
* Mendorong kelompok industri mengolah air * Mendorong kelompok industri mengolah air kotor dan air laut menjadi air bersih/tawar kotor dan air laut menjadi air bersih/tawar secara berkelanjutan secara berkelanjutan
4) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang manajemen banjir
* Meningkatnya kesiapan masyarakat menghadapi banjir * Meningkatnya kesadaran masyarakat dlm pengelolaan sampah (di saluran, sungai)
* Melaksanakan sosialisasi tentang pengurangan resiko akibat banjir secara berkelanjutan * Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dlm pengelolaan sampah (di saluran, sungai) secara berkelanjutan
* Melaksanakan sosialisasi tentang * Melaksanakan sosialisasi tentang pengurangan resiko akibat banjir secara pengurangan resiko akibat banjir berkelanjutan * Melaksanakan pemberdayaan masyarakat * Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dlm pengelolaan sampah (di saluran, sungai) dlm pengelolaan sampah (di saluran, secara berkelanjutan sungai)
BBWS, Dinas PU/SDA prov., kab/kota, BPSDA, Kelompok Masyarakat
5) Kurangnya peran masyarakat dlm pengelolaan sampah
* Melaksanakan sosialisasi tentang pengurangan resiko akibat banjir secara berkelanjutan * Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dlm pengelolaan sampah (di saluran, sungai) secara berkelanjutan
* Mendorong terwujudnya komitmen penyediaan dana CSR untuk konservasi sumber daya air dan lingkungan secara berkelanjutan
* Mendorong terwujudnya komitmen penyediaan dana CSR untuk konservasi sumber daya air dan lingkungan secara berkelanjutan
Swasta, BBWS, Dinas PU/SDA prov., kab/kota, BPSDA, BPDAS, kelompok masyarakat, Kadinda
* Melaksanakan pemberdayaan masyarakat tentang sanitasi lingkungan sumber air secara berkelanjutan, dengan memanfaatkan CSR
* Melaksanakan pemberdayaan masyarakat * Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang sanitasi lingkungan sumber air secara tentang kebersihan lingkungan dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan CSR penggunaan jamban keluarga
P P P P P P P P
P P
P P P P P P P
P P P
P P P
P P P
P P P P
* Menginvenatrisasi kelompok masyarakat * Menginvenatrisasi kelompok masyarakat * Menginvenatrisasi kelompok masyarakat * Menginvenatrisasi kelompok masyarakat yang mempunyai budaya dalam menjaga yang mempunyai budaya dalam menjaga yang mempunyai budaya dalam menjaga yang mempunyai budaya dalam menjaga kelestarian kawasan hutan, lingkungan, dan kelestarian kawasan hutan, lingkungan, dan kelestarian kawasan hutan, lingkungan, dan kelestarian kawasan hutan, lingkungan, sumber daya air, serta memberikan sumber daya air, serta memberikan sumber daya air, serta memberikan dan sumber daya air, serta memberikan bimbingan, arahan dan pemberdayaan bimbingan, arahan dan pemberdayaan bimbingan, arahan dan pemberdayaan untuk bimbingan, arahan dan pemberdayaan untuk menjaga kelestariannya secara untuk menjaga kelestariannya secara menjaga kelestariannya secara berkelanjutan untuk menjaga kelestariannya secara berkelanjutan berkelanjutan berkelanjutan
6) Masih terbatasnya penggunaan dana * Terlaksananya peningkatan * Mendorong terwujudnya komitmen Corporate Social Responsibility (CSR), pengembangan dan penerapan Dana penyediaan dana CSR untuk konservasi Payment Enviroment Service (PES), untuk CSR untuk konservasi sumber daya air sumber daya air dan lingkungan secara konservasi sumber daya air dan dan lingkungan berkelanjutan lingkungan * Terlaksananya peningkatan * Melaksanakan pemberdayaan masyarakat pemberdayaan masyarakat tentang tentang sanitasi lingkungan sumber air kebersihan lingkungan, termasuk secara berkelanjutan, dengan jamban keluarga memanfaatkan CSR
* Melaksanakan sosialisasi hemat air untuk kebutuhan perkotaan dan rumah tangga secara berkelanjutan * Melaksanakan sosialisasi hemat air irigasi, dengan demplot sistem SRI secara berkelanjutan * Membina petani melaksanakan sistem SRI (10% area), kumulatif (20%) * Menerapkan hemat air industri melalui 3R secara berkelanjutan
7) Belum optimalnya kerjasama hulu_hilir dalam pelaksanaan konservasi DAS
* Terlaksananya konservasi DAS dg prinsip kerjasama hulu-hilir
* Menginvetarisasi potensi kerjasama hulu* Melaksanakan dan memantau kesepakatan * Melaksanakan dan memantau kesepakatan hilir pada masing-masing DAS. Menyiapkan kerjasama hulu-hilir DAS Citarum. kerjasama hulu-hilir DAS Citarum (Prov. MOU dan melaksanakan uji coba Menyiapkan MOU dan melaksanakan uji Jabar dan DKI Jakarta) dan DAS lainnya kesepakatan kerjasama hulu-hilir pada coba kesepakatan kerjasama hulu-hilir (antar kab./kota) DAS Citarum (Prov. Jabar dan DKI Jakarta) untuk DAS lainnya (antar kab./kota)
8) Belum berkembangnya kerjasama pengelolaan jasa lingkungan
* Terlaksananya kerjasama pengelolaan jasa lingkungan
* Menginvetarisasi dan mengkaji potensi * Melaksanakan dan mengembangkan obyek dan subyek kerjasama pengelolan kerjasama pengelolaan jasa lingkungan jasa lingkungan dengan referensi DAS serta monitoring dan evaluasi Cikapundung (Desa Cikole dan Suntenjaya pelaksanaannya (2011-2013),menyusun dokumen kerjasama dan melaksanakan uji coba (2014-2015)
Dinas Sosial, Dinas Kehutanan, BPLHD, Dinas PU/PSDA, Dinas Pertanian, BBWS, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, Kelompok Masyarakat
* Melaksanakan sosialisasi hemat air untuk Dinas PU/SDA kab/kota, kelompok kebutuhan perkotaan dan rumah tangga masyarakat perkotaan * Melaksanakan sosialisasi dan pelaksanaan hemat air melalui demplot
Dinas TanHutBun kab/kota, Dinas PU/SDA kab/kota, P3A/GP3A/IP3A, kelompok tani, Kelompok Masyarakat
* Melaksanakan sosialisasi dan menerapkan hemat air industri melalui Reduce-Reuse-Recycle
Kadinda, Dinas Perindustrian kab/kota, dinas PU/SDA kab/kota, Asosiasi/masyarakat Industri, Kelompok Masyarakat
* Mengembangkan dan menerapkan Dinas Perindustrian prov., PDAM, Dinas teknologi ultra filtrasi dan desalinisasi air PU/SDA prov., BPLHD/BLHD , Kelompok laut menjadi air bersih/tawar untuk industri Masyarakat
* Meningkatkan peran swasta dalam konservasi sumber daya air dan lingkungan melalui dana CSR
Dinas Kebersihan Prov./Kab/Kota, Dinas PU/SDA Prov./Kab/ Kota, BBWS, Kelompok Masyarakat
Dinas CK, Dinas PerKim prov., kab/kota, BPLHD/BLHD, Dinas PU/SDA prov., kab/kota, BBWS, BPSDA, swasta dan kelompok masyarakat
* Mengembangkan, melaksanakan dan Dinas TanHutBun, PU/SDA, Kab/Kota terkait, memantau kerjasama hulu-hilir setiap DAS BPDAS, BBWS, BBKSDA, Dinas Kehutanan dalam pelaksanaan konservasi Prov. Perum Perhutani, PT. BUMN-HL, Kelompok Masyarakat
* Melaksanakan dan mengembangkan * Melaksanakan dan mengembangkan kerjasama pengelolaan jasa lingkungan serta kerjasama (pengelolaan jasa lingkungan) monitoring dan evaluasi pelaksanaannya
BPLHD Prov/kab/kota, BBWS, Dinas PSDA Prov.Sektor Swasta, Kelompok Masyarakat, Dinas TanHutBun kab/kota
Catatan: P = Menandakan Upaya tersebut telah termasuk kedalam strategi A, B, C atau D
halaman
184
Tabel 4.3. Kebijakan Operasional Pengelolaan Pengelolaan Sumber Daya Air di WS 6 Ci (1 Ci) pada Skenario 1, 2, 3 dan 4 PENATAAN RUANG 1 No.
2
3
4
Aspek/Sub Aspek
Permasalahan Berdasarkan Analisis A B C D P P P P
1) Adanya pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana peruntukan
Sasaran/Target yang diinginkan
i Jangka Pendek (2011-2015) * Terlaksananya UU Nomor 26 Tahun * Melaksanakan sosialisasi peraturan per 2007 tentang Penataan Ruang dan PP undang-undangan terkait dengan penataan Nomor 26 Tahun 2008, tentang ruang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
P P P P
P P P P P P P
* Terlaksananya UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
* Melaksanakan penindakan terhadap * Melaksanakan penindakan terhadap pelanggar penataan ruang secara pelanggar penataan ruang secara berkelanjutan berkelanjutan * Melaksanakan pemantauan dan mengawasi * Melaksanakan pemantauan dan mengawasi pelaksanaan RTRW, membatasi pelaksanaan RTRW, membatasi peruntukan peruntukan kawasan melalui pembatasan kawasan melalui pembatasan ijin lokasi, IMB, ijin lokasi, IMB, building code, serta building code, serta konsolidasi kepemilikan konsolidasi kepemilikan lahan retensi banjir lahan retensi banjir
Dinas Kimrum prov., Bappeda prov , Dinas PU/SDA prov, kab/kota, BBWS, Kelompok Masyarakat Dinas Kimrum Prov/ Kab/Kota, Dinas PU/PSDA Prov./Kab/Kota, Bappeda Prov/Kab/Kota, BPN, BBWS, Kelompok Masyarakat
* Mensosialisasikan dan menerapkan insentive dan disinsentive (PBB tanah terlantar/produktif, tanah produktif tanpa/dengan konservasi)
* Mensosialisasikan dan menerapkan insentive * Menerapkan insentive dan disinsentive dan disinsentive (PBB tanah (PBB tanah terlantar/produktif, tanah terlantar/produktif, tanah produktif produktif tanpa/dengan konservasi) tanpa/dengan konservasi)
Dispenda, Dinas TanHutBun Kab/Kota, BPN Kab/Kota, Kelompok Masyarakat
* Memonitor dan mengawasi pelaksanaan perlindungan lahan pertanian pangan, secara berkelanjutan
* Memonitor dan mengawasi pelaksanaan * Menetapkan kawasan pertanian pangan Dinas Pertanian Prov/Kab/Kota, Bappeda perlindungan lahan pertanian pangan, secara berkelanjutan dalam RTRW untuk Prov/Kab/Kota, BBWS, Kelompok Masyarakat berkelanjutan mendapatkan perlindungan khusus sesuai peraturan
* Menetapkan kawasan yang harus diproteksi dari pembangunan perumahan/ perkotaan, antara lain lokasi calon genangan waduk/ tampungan air, kawasan retensi banjir, ke dalam RTRW Prov/Kab/Kota
P P P P
* Mencantumkan struktur bangunan utama sumber daya air dalam RDTR Kab/Kota
P P P P
* Mencantumkan kawasan rehabilitasi hutan dan lahan sesuai RTkRHL dalam RTRW Kab/Kota * Menyusun Perda, mensosialisasikan dan menerapkan insentive dan disinsentive (PBB tanah terlantar/produktif, tanah produktif tanpa/dengan konservasi)
2) Terjadinya alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan (sawah)
* Terlaksananya UU Nomor 41 Tahun * Menetapkan kawasan pertanian pangan 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan dalam RTRW untuk Berkelanjutan PP Nomor 1 Ttahun mendapatkan perlindungan khusus sesuai 2011 peraturan berkelanjutan (2011-2013)
P P P P P P P P P P P
* Mensosialisasikan, memantau, Dinas Tata Ruang Prov/ Kab/Kota, Dinas mengawasi dan melakukan penindakan PU/PSDA Prov./Kab/Kota, Bappeda terhadap pelanggaran peraturan Per-UU- Prov/Kab/Kota, BBWS, Kelompok Masyarakat an tentang penataan ruang dan RTRW Prov, Kab/Kota
Melaksanakan penindakan terhadap pelanggar penataan ruang secara berkelanjutan (2014-2015) * Menetapkan zonasi pemanfaatan sumber air termasuk kawasan resapan, tangkapan air, sumber air, ke dalam RTRW Prov/Kab/Kota
P P P P
P P P P
Lembaga/Instansi Terkait
* Melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan per undangundangan terkait dengan penataan ruang secara berkelanjutan
* Menetapkan zona daerah rawan bencana tsunami, rawan banjir, rawan longsor, ke dalam RTRW Prov/Kab/Kota
* Terwujudnya insentive dan disinsentive (tanah terlantar/produktif, tanah produktif tanpa/dengan konservasi)
Kebijakan operasional
* Melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan per undangundangan terkait dengan penataan ruang secara berkelanjutan (2014-2015)
P P P P
P P P
STRATEGI ii + i iii + ii + i Jangka Menengah (2011-2020) Jangka Panjang (2011-2030) * Melaksanakan sosialisasi peraturan per * Melaksanakan sosialisasi peraturan per undang-undangan terkait dengan penataan undang-undangan terkait dengan penataan ruang ruang
* Mensosialisasikan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (2011-2013) * Memonitor dan mengawasi pelaksanaan secara berkelanjutan (2014-2015) melalui ijin lokasi dan IMB * Menerapkan sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan alih fungsi lahan secara berkelanjutan (2014-2015)
* Melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan per undang-undangan terkait dengan penataan ruang secara berkelanjutan
* Mengendalikan ijin lokasi dan ijin bangunan, * Mengendalikan ijin lokasi dan ijin bangunan, serta menerapkan sanksi terhadap serta menerapkan sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan alih fungsi lahan pelanggaran pelaksanaan alih fungsi lahan secara berkelanjutan secara berkelanjutan
Dinas Kimrum Prov/ Kab/Kota, Dinas PU/PSDA Prov./Kab/Kota, Bappeda Prov/Kab/Kota, BBWS, Kelompok Masyarakat
* Mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan
Dinas Pertanian Prov/Kab/Kota, Bappeda Prov/Kab/Kota, BBWS, Dinas Tata Ruang, PPNS, Polres/Polda, BBWS, Dinas PU/SDA, Kelompok Masyarakat
Catatan : 1). Strategi A dan B = 16 m3/dtk (sama seperti kondisi saat ini). 2). Strategi C = 30 m3/dtk {(kondisi saat ini = 16 m3/dtk + 5 m3/dtk (normalisasi Tarum Barat/BBWSC) + 9 m3/dtk(studi Mot Mac Donal, 2010.
P
= Menandakan Upaya tersebut telah termasuk kedalam strategi A, B, C atau D
halaman
185
Peta Tematik Pengelolaan Sumber Daya Air WS 6 Ci
PETA TEMATIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WS 6 CI PADA SKENARIO 4 ASPEK KONSERVASI SUMBER DAYA AIR (SUB ASPEK PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN SUMBER DAYA AIR)
halaman
186
PETA TEMATIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WS 6 CI PADA SKENARIO 4 ASPEK KONSERVASI SUMBER DAYA AIR (SUB ASPEK PENGAWETAN AIR)
halaman
187
PETA TEMATIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WS 6 CI PADA SKENARIO 4 ASPEK KONSERVASI SUMBER DAYA AIR (SUB ASPEK PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN)
halaman
188
PETA TEMATIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WS 6 CI PADA SKENARIO 4 ASPEK PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR (SUB ASPEK PENATAGUNAAN SUMBER DAYA AIR & PENYEDIAAN SUMBER DAYA AIR)
halaman
189
PETA TEMATIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WS 6 CI PADA SKENARIO 4 ASPEK PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR (SUB ASPEK PEYEDIAAN SUMBER DAYA AIR)
halaman
190
PETA TEMATIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WS 6 CI PADA SKENARIO 4 ASPEK PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR (SUB ASPEK PENGUNAAN SUMBER DAYA AIR)
halaman
191
PETA TEMATIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WS 6 CI PADA SKENARIO 4 ASPEK PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR (SUB ASPEK PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR)
halaman
192
PETA TEMATIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WS 6 CI PADA SKENARIO 4 ASPEK PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR (SUB ASPEK PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR)
halaman
193
PETA TEMATIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WS 6 CI PADA SKENARIO 4 ASPEK PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR (SUB ASPEK PENCEGAHAN BENCANA)
halaman
194
PETA TEMATIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WS 6 CI PADA SKENARIO 4 ASPEK PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR (SUB ASPEK PENCEGAHAN BENCANA DI BBWS 2 CI)
halaman
195
PETA TEMATIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WS 6 CI PADA SKENARIO 4 ASPEK PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR (SUB ASPEK PENANGGULANGAN DAN PEMULIHAN AKIBAT BENCANA)
halaman
196
PETA TEMATIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WS 6 CI PADA SKENARIO 4 ASPEK SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA AIR
halaman
197
PETA TEMATIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WS 6 CI PADA SKENARIO 4 ASPEK PEMBERDAYAAN/PENINGKATAN PERAN MASYARAKAT, SWASTA & PEMERINTAH (SUB ASPEK LEMBAGA PSUMBER DAYA AIR DAN PENDANAAN)
halaman
198
PETA TEMATIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WS 6 CI PADA SKENARIO 4 ASPEK PEMBERDAYAAN/PENINGKATAN PERAN MASYARAKAT, SWASTA & PEMERINTAH (SUB ASPEK PENGATURAN)
halaman
199
PETA TEMATIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WS 6 CI PADA SKENARIO 4 ASPEK PEMBERDAYAAN/PENINGKATAN PERAN MASYARAKAT, SWASTA & PEMERINTAH (SUB ASPEK FORUM KOORDINASI PSUMBER DAYA AIR)
halaman
200
PETA TEMATIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WS 6 CI PADA SKENARIO 4 ASPEK PEMBERDAYAAN/PENINGKATAN PERAN MASYARAKAT, SWASTA & PEMERINTAH (SUB ASPEK PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN MASYARAKAT DAN SWASTA)
halaman
201
