POLA
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI 6 CI
RINGKASAN EKSEKUTIF
TAHUN 2012
Ministry of Public Works Directorate General of Water Resources Management DRAFT
DAFTAR ISI Halaman
1.
BAB 1 LATAR BELAKANG
3
2.
BAB 2 PERMASALAHAN
4
2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.
4 4 5 5 5
Konservasi SDA Pendayagunaan SDA Pengendalian Daya Rusak Air Sistem Informasi Sumber Daya Air Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha
3.
BAB 3 SKENARIO - STRATEGI
9
4.
BAB 4 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
10
5.
BAB 5 UPAYA – KEBIJAKAN OPERASIONAL
15
5.1. KONSERVASI 15 5.1.1 Perlindungan dan Pengawetan Sumber Daya Air 15 5.1.2 Pengawetan Air 15 5.1.3 Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran 15 5.2. PENDAYAGUNAAN SDA 16 5.2.2 Alokasi SDA 16 5.2.3 Penyediaan SDA 16 5.2.4 Penggunaan SDA 17 5.2.5 Pengembangan SDA 17 5.3. PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR 17 5.3.2 Pencegahan Bencana 17 5.3.3 Penanggulangan 18 5.3.4 Pemulihan dari Bencana 18 5.4. SISTEM INFORMASI SUMBERDAYA AIR 18 5.5. PEMBERDAYAAN/PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT, SEKTOR SWASTA DAN PEMERINTAH 18 5.5.2 Lembaga PSDA 18 5.5.3 Pendanaan 19 5.5.4 Tata Pemerintahan 19 5.5.5 Forum Koordinasi PSDA (WRM) 19 5.5.6 Pemberdayaan & Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Sektor Swasta 19 5.6. PENATAAN RUANG 20
halaman i
DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1. Peta Lahan Kritis di WS 6 Ci Gambar 2.2. Skema WS 6 Ci Gambar 2.3. Peta Daerah Rawan Banjir di WS 6 Ci Gambar 5.1. Kebutuhan Air 2010 Gambar 5.2. Rencana Pemenuhan Kebutuhan Air WS 6 Ci (Strategi A – 2030) Gambar 5.3. Rencana Pemenuhan Kebutuhan Air WS 6 Ci (Strategi B – 2030) Gambar 5.4. Rencana Pemenuhan Kebutuhan Air WS 6 Ci (Strategi C – 2030) Gambar 5.5. Rencana Pemenuhan Kebutuhan Air WS 6 Ci (Strategi D – 2030)
6 7 8 21 22 23 24 25
DAFTAR TABEL Tabel 3.1. Skenario Berdasarkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pertumbuhan Ekonomi Tabel 3.2. Hubungan Antara Skenario, Asumsi, dan Strategi
9 10
halaman ii
1. BAB 1 LATAR BELAKANG Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian-Cisadane-Ciliwung-Citarum (WS 6 Ci) merupakan Wilayah Sungai Lintas Provinsi yang pengelolaannya ditangani oleh Pemerintah Pusat, yang terdiri dari tiga wilayah kerja Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) sesuai PERMEN PU nomor 23/PRT/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar dan Balai di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Direktorat Jenderal Bina Marga, yaitu BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian, BBWS Cisadane-Ciliwung, dan BBWS Citarum. Ketiga wilayah tersebut selanjutnya disebut sebagai wilayah Cidanau-Ciujung-Cidurian (3 Ci) (Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat), wilayah Ciliwung-Cisadane (2 Ci) (Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa dan Provinsi Banten) dan wilayah Citarum (1 Ci) (Provinsi Jawa Barat). Secara administratif Wilayah Sungai (WS) ini meliputi 14 Kabupaten dan 14 Kota, yang terdiri dari 4 Kabupaten dan 4 Kota di Provinsi Banten, 5 Kota di DKI Jakarta dan 10 Kabupaten dan 5 Kota di Provinsi Jawa Barat dengan luas total 20.737 km2. Batas WS 6 Ci ini mengacu kepada PERMEN PU nomor 11 A/PRT/M/2006. Secara umum penyusunan Pola ini dimaksudkan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya air (PSDA) yang adil, menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan. Dengan terwujudnya kelestarian SDA, pendayagunaan dan perlindungan SDA yang serasi dan optimal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung lingkungan dan mengendalikan daya rusak air, serta sesuai dengan kebijakan pembangunan, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Visi dari dari Pola ini adalah untuk mewujudkan PSDA yang adil, menyeluruh, terpadu, dan ramah lingkungan di WS 6 Ci, dengan menggunakan prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah serta keseimbangan antara upaya konservasi SDA dan pendayagunaan SDA. Oleh karena itu, Pola ini dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya PSDA secara terpadu, terkoordinasi dan berkesinambungan, mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam kurun waktu tertentu (sampai tahun 2030). Sejalan dengan itu, visi di atas telah diterjemahkan ke dalam misi, yang merupakan pedoman mengikat bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan seluruh masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di WS 6 Ci mencakup: Menyelenggarakan konservasi SDA secara terpadu dan berkelanjutan dalam rangka menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung, dan fungsi SDA. Mendayagunakan SDA WS 6 Ci secara adil dan merata dengan mengacu kepada kebijakan daerah, termasuk arahan dalam penataan ruang. Mengendalikan daya rusak air di WS 6 Ci secara menyeluruh mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Menyelenggarakan pengelolaan sistem infomasi SDA secara terpadu, berkelanjutan dan mudah diakses oleh masyarakat. Menyelenggarakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dan sektor swasta untuk meningkatkan kinerja PSDA di WS 6 Ci.
halaman 3
2. BAB 2 PERMASALAHAN Permasalahan yang dihadapi saat ini terkait dengan PSDA di WS 6 Ci telah diidentifikasi dari dua sumber, yakni dari: a) Insitusi-institusi yang relevan dan b) langsung dari masyarakat melalui Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM 1). Berdasarkan hierarki, isu yang dibahas mulai dari isu strategis nasional yang bukan hanya berpengaruh pada WS 6 Ci, tapi juga berpengaruh secara nasional. Beberapa isu nasional yang dibahas mencakup: (1) Sasaran penyediaan air minum Millenium Development Goals (MDG), (2) Ketahanan pangan, (3) Ketersediaan energi, (4) Perubahan iklim global, dan (5) Ketahanan air (water security). Isu-isu strategis pada tingkat lokal/regional yang dibahas dalam Pola ini mengikuti arahan PSDA yang diamanatkan dalam Undang Undang nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Undang Undang nomor 26 Tahun 2006 tentang Tata Ruang antara lain: 2.1.
Konservasi SDA
Tata guna lahan yang tidak sesuai, Pertambahan lahan kritis dan kerusakan daerah aliran sungai (DAS) hulu dan tengah, yang menyebabkan erosi dan pengurangan daerah resapan air, Kerusakan situ dan prasarananya, Pencemaran air, terutama logam berat, dan kurangnya perahtian terhadap pengolahan limbah, baik limbah industry, perkotaan, maupun peternakan, Kerusakan dasar dan alur sungai karena penambangan galian C (pasir dan kerikil), Pengambilan air tanah berlebihan, yang menyebabkan penurunan muka air tanah dan penurunan tanah, Kerusakan hutan bakau dan erosi pantai. Peta lahan kritis di WS 6 Ci dapat dilihat dalam Gambar 2.1. 2.2.
Pendayagunaan SDA
Peningkatan kebutuhan air RKI (seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkotaan), Cakupan pelayanan PDAM masih rendah (dibandingkan dengan MDG), Keterbatasan penyediaan air baku untuk metropolitan Jabodetabek dan Cekungan Bandung Potensi air sebagai pembangkit listrik belum dimanfaatkan secara optimal, Kerusakan jaringan prasarana irigasi karena rendahnya yang menyebabkan pembagian air tidak efektif dan tidak efisien, Pengelolaan aset irigasi belum berjalan baik, Alih fungsi lahan pertanian (menjadi kawasan perkotaan, industri), Pengusahaan sumberdaya air yang belum optimal. Peta skema pembagian air di WS 6 Ci dapat dilihat dalam Gambar 2.2.
halaman 4
2.3.
Pengendalian Daya Rusak Air
Penebangan hutan, tata guna lahan yang tidak sesuai yang menyebabkan erosi, sedimentasi, dan peningkatan debit banjir, Pembangunan daerah bantaran banjir untuk pemukiman dan kegiatan komersial, penurunan fungsi prasarana pengendalian banjir, adanya hambatan penyempitan alur sungai, dan hambatan oleh beberapa prasarana sungai, Pembangunan kawasan rawan banjir untuk pemukiman, yang meningkatkan resiko banjir, Penyerobotan kawasan bantaran sungai untuk pemukiman terutama di kawasan perkotaan, Pembuangan sampah ke saluran drainase dan aliran sungai yang menghambat aliran dan atau menyebabkan banjir, Penurunan muka tanah, yang meningkatkan ancaman limpasan banjur, maupun pasang naik air laut, Longsor pada beberapa lokasi, Terbatasnya dana untuk rehabilitasi prasarana dan sarana umum setelah banjir. Peta daerah rawan bencana di WS 6 Ci dapat dilihat dalam Gambar 2.3. 2.4.
Sistem Informasi Sumber Daya Air
Keandalan database SDA (Hidrologi, Hidrogeologi & Hidrometeorologi, Kebijakan SDA, Prasarana SDA, Teknologi SDA, lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya SDA) masih terbatas dikarenakan database yang tidak lengkap dan kurang akurat, instrumen tidak memadai, kurang koordinasi/ pembagian tanggungjawab yang jelas untuk menata kualitas data, serta terbatasnya dana. 2.5.
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha
Rendahnya kinerja institusi yang tangung jawab terhadap PSDA, dan masih adanya tumpang tindih dan kesenjangan dalam pembagian peran dan tangung jawab, Para pemilik kepentingan belum berperan aktif, sehingga masih memerlukan dukungan Pemerintah, Potensi peran serta masyarakat dan peran perempuan dalam PSDA perlu diperkuat. Selain kelima aspek PSDA di atas, beberapa isu terkait dengan Penataan Ruang juga muncul di WS 6 Ci antara lain: Berkembangnya permukiman dan kegiatan usaha non pertanian pada kawasan yang berfungsi sebagai badan air dan daerah resapan (cekungan, rawa, dan situ), Berkembangnya kawasan permukiman dan kegiatan usaha non pertanian pada kawasan pertanian (khususnya persawahan yang beririgasi teknis) pada WS 6 Ci, Berkembangnya permukiman dan kegiatan usaha non pertanian di sepanjang bantaran sungai di sepanjang kanan-kiri sungai yang berada dalam kawasan perkotaan.
halaman 5
Gambar 2.1. Peta Lahan Kritis di WS 6 Ci
halaman 6
Gambar 2.2. Skema WS 6 Ci halaman 7
Gambar 2.3. Peta Daerah Rawan Banjir di WS 6 Ci
halaman 8
3. BAB 3 SKENARIO - STRATEGI Asumsi kondisi pembangunan pada masa datang dalam penyusunan Pola ini mencakup tiga parameter utama yang disebutkan dalam PERMEN PU nomor 22 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air, ditambah satu parameter tambahan untuk dipertimbangkan, yakni: Tatakelola pemerintahan (perubahan politik), Pertumbuhan ekonomi, Perubahan iklim, dan Pertumbuhan penduduk (parameter tambahan). Berdasarkan asumsi di atas, telah disusun skenario sebagai berikut (Tabel 3.1): Tabel 3.1. Skenario Berdasarkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pertumbuhan Ekonomi
Tatakelola pemerintahan
CT GG
Rendah 1a 2a
Pertumbuhan ekonomi Sedang 1 2&3
Tinggi (X) 4
Catatan : x = dapat diabaikan, CT = Current Trend, GG = Good Governance Skenario tersebut mengasumsikan bahwa pada tata kelola pemerintahan sesuai kecenderungan saat ini (Current Trend) untuk kasus pertumbuhan ekonomi rendah dan tinggi tidak realistik. Oleh karena itu, kedua skenario tersebut (1a dan 2a) dapat diabaikan dan hanya digunakan untuk Sensitivity Analysis.
Dari 4 (empat) skenario kondisi wilayah sungai tersebut telah dibuat 4 (empat) alternatif strategi masing-masing skenario untuk mencapai tujuan pengembangan sumber daya air. Uraian strategi meliputi upaya struktural maupun non-struktural, baik lingkup ke-PU-an maupun non-PU. Dalam melaksanakan beberapa alternatif strategi tersebut, telah disusun beberapa konsep kebijakan operasional. Konsep tersebut dibuat untuk masing-masing aspek pengelolaan sumber daya air, dan mencakup strategi jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Hubungan antara asumsi, skenario, dan strategi disajikan dibawah ini Tabel 3.2. Strategi A (Current Trend Compliance) Bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air pada masa datang dengan biaya serendah mungkin. Strategi ini hanya mencakup upaya minimum, termasuk pembangunan prasarana yang sedang berjalan (contoh, Siphon Bekasi) dan yang hampir pasti dimulai (Bendungan Karian) untuk memenuhi kebutuhan air baku RKI yang mendesak tetapi belum ada upaya perbaikan kualitas air. Strategi B (Pro-active Management) sama dengan Strategi A, dengan upaya tambahan dalam keseriusan peningkatan kelembagaan untuk mengelola sumberdaya air secara proaktif, dan dengan penegakan hukum yang lebih kuat dalam pengelolaan sumberdaya lahan dan air. Namun, dalam strategi ini dana yang tersedia belum/tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan yang optimal, termasuk belum ada pembangunan bendungan baru yang lain maupun peningkatan kualitas air. Strategi C (Optimum Management) merupakan Strategi B ditambah dengan perlindungan pertanian dan penetapan zonasi sumber daya air (water zoning), yang bertujuan melaksanakan upaya yang optimum dalam pengelolaan sumberdaya air melalui pelaksanaan “sebagian besar” dari upaya yang ada secara bertahap, termasuk konservasi, pendayagunaan SDA, pengendalian daya rusak air, data dan sistem informasi, serta pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pengelolaan sumberdaya air. halaman 9
Strategi D (Maximum Management) sama dengan Strategi C, tetapi upaya untuk meningkatkan pengelolaan sumberdaya air dilaksanakan pada tingkat yang maksimum. Oleh karena itu, Strategi D ini memiliki target tertinggi, diperlukan dana yang sangat besar, yang tentu saja hanya mungkin dilaksanakan dengan asumsi kondisi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan nampaknya hal ini kurang realistis.
Tatakelola Perubahan Pertumbuhan Pertumbuhan Pemerintahan Iklim Ekonomi Penduduk
CT
1a
CT
2a
GG
2
GG 3
4
STRATEGI
GG
Identifier/ Judul
Penjelasan
MEDIUM (5%)
Hanya upaya minimum, termasuk A. Current Trend air bersih RKI, Compliance dengan fokus pada kuantitas air.
RENDAH
A. Current Trend Compliance
RENDAH
Hanya untuk B. Proactive Management Sensitivity Analysis.
MEDIUM (5%)
TINGGI (7%)
Kira-kira 1% dan menurun
1
ASUMSI
Bersiap untuk skenario terburuk (kenaikan dan atau penurunan curah hujan kurang lebih 0,3 mm/hari)
SKENARIO
Tabel 3.2. Hubungan Antara Skenario, Asumsi, dan Strategi
Hanya untuk Sensitivity Analysis.
Seperti Strategi A, ditambah dengan B. Proactive kelembagaan yang Management kuat untuk PSDA terpadu. Proactive Management ditambah dengan C. Optimum perlindungan Management pertanian dan zonasi sumber daya air (water zoning) Upaya maksimum, dimaksudkan untuk meningkatkan semua D. Maximum Management upaya dari aspek PSDA dan berasumsi adanya cost recovery.
halaman 10
4. BAB 4 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI (1)
Perbaikan Kondisi DAS Kritis
Kelestarian sumber daya air sangat tergantung kepada terpeliharanya kondisi DAS, terutama DAS hulu. Besarnya luas lahan kritis pada WS 6 Ci harus segera diperbaiki. Balai Pengelolaan DAS (institusi di bawah Kementerian Kehutanan) telah menyusun Rencana Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTkRHL). Tindakan terpadu antar institusi harus dilaksanakan untuk memperbaiki lahan kritis dengan menerapkan RTkRHL, mengutamakan DAS hulu dengan prioritas di bagian hulu waduk yang telah ada maupun hulu waduk yang masih dalam rencana. (2)
Ketersediaan SDA Permukaan
Diharapkan untuk situasi tahun 2030 dan seterusnya, sumber air permukaan cukup tersedia. Penyediaan air tidak saja diperlakukan sebagai barang social melainkan juga sebagai barang ekonomi, dan diharapkan bahwa sikap para pengguna air terhadap pemakaian air dan masalah lingkungan berubah kepada apa yang diperlukan di daerah yang padat penduduknya, seperti di Jawa, yaitu dapat disediakan air yang cukup untuk semua kebutuhan, termasuk juga untuk jangka panjang, tanpa harus bergantung pada pengelolaan kebutuhan yang terlalu ketat. (3)
Sumber Air Tanah untuk Penyediaan Air Publik di Jakarta dan Bandung
Untuk wilayah Jakarta dan Bandung, penyediaan air minum yang cukup akan bergantung pada kombinasi perlindungan terhadap kualitas sumber air tanah, pengurangan eksploitasi berlebihan terhadap air tanah yang sedang berlangsung saat ini sampai ke tingkat ekstraksi yang lestari, serta pengembangan sumber air permukaan. Sumber air tanah masih dapat digunakan khusus untuk pemenuhan kebutuhan air rumahtangga sebatas kapasitas Cekungan Air Tanah untuk pengambilan air yang aman. Sumber air permukaan akan menggantikan sebagian besar pemakaian air tanah dalam saat ini, serta mengakomodasi perluasan penyediaan air minum perpipaan bagi pertumbuhan penduduk dan kegiatan industri. Upaya jangka panjang untuk menghentikan hampir sepenuhnya penggunaan air tanah dalam di wilayah ini adalah satu-satunya pilihan untuk meminimalkan kelanjutan penurunan muka tanah. (4)
Kualitas Air dan Pemahaman Publik
Meningkatkan kualitas air adalah tantangan besar di tahun-tahun mendatang. Dalam situasi saat ini, tidak hanya karena kurangnya penegakan hukum terhadap pengolahan air limbah industri, namun juga hampir tidak ada operasi pengolahan air limbah perkotaan, rumahtangga, dan peternakan. demikian juga pemahaman masyarakat secara umum, yang berwenang, maupun industrialis meninggalkan banyak hal terkait perbaikan masalah lingkungan. Mengubah sikap ini mungkin merupakan tantangan terbesar. Tanpa perubahan tersebut, bagaimanapun juga kualitas air akan menjadi faktor pembatas untuk pembangunan SDA di WS, yaitu sangat mahalnya biaya penjernihan air dan menjadi penyebab terjadinya penyakit yang ditularkan melalui air secara luas.
halaman 11
(5)
Kualitas Air pada Waduk-waduk Citarum
Terdapat bukti bahwa kualitas air di waduk-waduk Ciratum telah memburuk ke titik di mana batas kapasitas pengolahan alami dari badan air besar tersebut sudah didekati, dan dalam beberapa kasus sudah dilampaui, bahkan telah terdeteksi adanya pencemaran logam berat. Situasi ini merupakan "bom waktu" yang harus diatasi melalui upaya-upaya untuk mengurangi pencemaran air sebelum kesehatan masyarakat terkena dampak serius. Air baku RKI untuk kota Jakarta sebagian besar diharapkan disuplai dari sungai Citarum. Kualitas air sungai Citarum sangat berpengaruh pada kualitas air minum Jakarta. Pengolahan limbah peternakan di hulu Kota Bandung, serta pengolahan air limbah perkotaan skala besar untuk Kota Bandung harus diimplementasikan dengan segera. (6)
Diperlukan tambahan waduk-waduk dan sistem saluran pembawa
Tantangan yang ada adalah pembangunan waduk-waduk tambahan dan saluran pembawa air dari sumber-sumber air saat ini maupun yang akan dibangun ke titik-titik kebutuhan air, yang melibatkan keputusan-keputusan penting pada pembangunan infrastruktur skala besar. Hal ini menyangkut pertanyaan strategis apakah akan mewujudkan atau tidak suplai air baku RKI secara seimbang ke wilayah Jabodetabek, yaitu dari arah timur (sungai Citarum) dan dari arah barat (sungai-sungai di Banten). Hal ini juga melibatkan pertanyaan bagaimana cara menyalurkan air dari waduk Citarum ke wilayah Jabodetabek. Pembangunan Kanal 2 dan peningkatan Saluran Tarum Barat adalah bagian dari strategi terbaik untuk merealisasikan hal ini. Hal ini juga mencakup pembangunan waduk-waduk tambahan di hulu Bandung dan di sungai Cipunagara untuk memenuhi kebutuhan air baku Metropolitan Bandung. Pembangunan waduk-waduk baru di Provinsi Banten diperlukan untuk memenuhi peningkatan kebutuhan air RKI akibat pertumbuhan kota dan industri di Serang dan Cilegon, serta mendukung pemenuhan kebutuhan air RKI untuk Jakarta dan Tangerang. (7)
Manajemen Operasional Pengelolaan Air
Sebagai bagian dari serangkaian upaya infrastruktur, rancangan Pola ini menyimpulkan bahwa beberapa upaya operasional pantas diimplementasikan segera. Bagaimanapun, perubahan yang diusulkan dalam prakteknya tidaklah mudah untuk melaksanakannya dalam tatanan institusi saat ini. Pelaksanaan usulan upaya kelembagaan yang bertujuan untuk peningkatan yang cukup besar terhadap kondisi sumber daya air layak untuk mendapatkan perhatian penuh dari mereka yang bertanggung jawab pada pengelolaan DAS. Manajemen operasional tersebut cukup menantang bagi pengelola yang terlibat, namun hal tersebut relatif murah. Rencana tersebut mencakup opsi khusus tentang peluang untuk pengelolaan berkelanjutan pada akuifer Jakarta dan Bandung, terhadap pengelolaan DAS/ SubDAS yang penting untuk penyediaan air baku seperti Ciujung, Cidurian dan Cisangkuy; manajemen operasional terpadu dari kaskade tiga waduk Citarum, dan manajemen operasional dari sistem Citarum hilir.
halaman 12
(8)
Pengelolaan Banjir
Dengan adanya waduk-waduk di Citarum, kejadian banjir sebagian besar masih terjadi pada daerah aliran sungai yang tidak diatur (sungai tanpa bendungan) dalam WS 6 Ci termasuk wilayah Ciujung, Tangerang-Jakarta-Bekasi, Bandung dan sepanjang Saluran Tarum Barat dan Timur (banjir Karawang, musim hujan 2010). Upaya perencanaan penataan ruang antara lain membatasi atau melarang perumahan dan industri di daerah rawan genangan banjir dan daerah retensi, merupakan instrumen penting dalam pengelolaan banjir (9)
Upaya Pertanian
Pengaruh perubahan terhadap permintaan produk pertanian (sebagai contoh, perkembangan masyarakat perkotaan membutuhkan sayuran, buah-buahan, bunga, dan lain-lain) akan menyebabkan diversifikasi tanaman bergeser dari produk utama beras. Perubahan tersebut akan memiliki konsekuensi penting terhadap kebutuhan air irigasi. Namun dilain pihak kebutuhan pangan berupa beras harus diperhatikan. Bimbingan yang tepat terhadap masyarakat tani berkenaan dengan perubahan tersebut oleh lembaga pemerintah (riset pertanian, pemasaran, dan lain-lain) sangat penting untuk kelancaran transisi yang bermanfaat, dan untuk masyarakat petani yang terlibat. Kondisi prasarana jaringan irigasi telah mengalami penurunan akibat kurangnya pelaksanaan OP. Efisiensi penggunaan air irigasi harus ditingkatkan dengan melalui rehabilitasi besar jaringan irigasi, pemenuhan kebutuhan OP, serta penerapan metode bertani hemat air. Alih fungsi lahan pertanian terutama lahan sawah beririgasi, yang berada di sekitar perkotaan dan kawasan industri, sudah mencapai tingkat yang mengancam ketahanan pangan nasional. Pemerintah dan terutama pemerintah daerah harus segera menetapkan status lahan-lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan sesuai UU nomor 41 Tahun 2010 tetang Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan, yang untuk selanjutnya secara hukum dapat dilindungi kelestarian lahan beririgasi tersebut. (10)
Upaya Peran Masyarakat dalam PSDA WS 6 Ci
Dalam upaya peningkatan peran masyarakat dalam PSDA, maka BBWS, dan institusi terkait sesuai dengan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut: Peningkatan peran masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memahami permasalahan dan mencari solusi secara aktif dan mandiri. Pendekatan yang digunakan bersifat partisipatif karena masyarakat lebih mengetahui permasalahan, kebutuhan dan potensi yang dimiliki di wilayahnya. Prinsip-prinsip bottom-up planning harus menjadi prioritas agar solusi yang dirumuskan bersama masyarakat dapat menjawab permasalahan yang dimaksud. Kegiatan PSDA harus mengoptimalkan potensi lembaga-lembaga yang sudah ada dalam masyarakat, seperti P3A/GP3A/IP3A, Forum Komunikasi DAS, Kelompok Masyarakat Peduli Banjir, dll. Dalam pelaksanaan PSDA harus melibatkan kreativitas dan kerjasama masyarakat ataupun kelompok-kelompok dalam masyarakat yang dimaksud. Posisi pemerintah dalam pelaksanaan program adalah sebagai fasilitator. Peran perguruan tinggi, LSM, tokoh masyarakat dan tokoh agama perlu dilibatkan dalam kegiatan sebagai Pendamping. Pengawasan sosial dilakukan oleh anggota masyarakat itu sendiri agar manfaat dan hasil kegiatan lebih efisien dan efektif.
halaman 13
Kegiatan yang dilakukan dalam upaya PSDA bukan berorientasi pada fisik saja, tetapi lebih menekankan pada kegiatan non fisik peningkatan peran masyarakat. Perlu dukungan kuat dari tokoh agama, tokoh masyarakat, Rukun Tetangga, Rukun Warga, aparat pemerintahan (lurah, camat, pemkab/kota, pemprov) agar pelaksanaan program berjalan lebih mantap.
(11)
Upaya lain yang terkait dengan Bidang Pengelolaan Air
Untuk menjaga erosi di daerah tangkapan air pada tingkat yang dapat diterima, diperlukan upaya penting oleh lembaga pemerintah yang terlibat. Kampanye penanggulangan erosi yang berlangsung saat ini layak untuk dilanjutkan dengan kecepatan penuh. Demikian pula, diperlukan upaya yang cukup besar di bidang pemeliharaan prasarana irigasi, pengembangan distribusi air minum, serta penyaluran dan pengolahan buangan air kotor/ limbah. (12)
Implementasi dan Biaya
Selama beberapa dekade terakhir, banyak upaya perencanaan pengembangan sumber daya air di WS 6 Ci yang telah dilakukan. Sekarang adalah saatnya untuk melaksanakan tindak lanjut secara efektif terhadap semua hasil studi, dan melaksanakan upaya-upaya prioritas. Biaya yang harus disediakan untuk implementasi memang cukup besar. Namun, perlu diingat bahwa komponen biaya yang mahal dari strategi tersebut juga akan berpengaruh untuk mendukung pembangunan pada DAS-DAS di luar DAS yang bersangkutan. Mungkin biaya untuk pelaksanaan upaya tersebut dapat diperoleh dari para pemangku kepentingan yang paling mendapat manfaat dari masing-masing upaya, baik secara langsung (saluran Karian-SerpongConveyance-System, Kanal 2), atau tidak langsung (pengolahan air kotor di hulu Waduk Saguling). Bahkan, pihak swasta bisa jadi tertarik untuk berpartisipasi dalam investasi yang dibutuhkan.
halaman 14
5. BAB 5 UPAYA – KEBIJAKAN OPERASIONAL 5.1.
KONSERVASI
5.1.1
Perlindungan dan Pengawetan Sumber Daya Air
Melaksanakan rencana teknis rehabilitasi hutan dan lahan (RTkRHL) yang telah disusun oleh Balai Pengelolaan DAS (di bawah Kementerian Kehutanan), dengan prioritas area yang berlokasi pada bagian hulu DAS, terutama bagian hulu dari waduk yang telah ada maupun yang direncanakan dengan prioritas utama pada hulu waduk Saguling, serta diselaraskan dengan Gerhan dan GNKPA, Meningkatkan kepedulian masyarakat untuk melindungi dan memperbaiki lahan kritis dengan fokus untuk meningkatkan kesejahteraan dan praktik pertanian dilahan pegunungan mengacu kepada PERMENTAN nomor 47/PerMenTan/OT.140/10/2006, dan tanaman bernilai ekonomi tinggi, Melindungi alur sungai dan tanggul sungai secara optimum, Memberikan arahan mengenai lokasi yang memnuhi persyaratan penambangan pasir dan kerikil, dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan bersama dengan pemantauan dan penegakan hukum, Menyusun dan menerapkan Perda mengenai pembangunan pemukiman baru, yang mengikuti prinsip konservasi, Melindungi muara dan pantai dengan upaya struktural dan vegetative, Melaksanakan pemetaan rinci dan penetapan patok benchmark yang jelas sebagai batas antara lahan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam dan lahan masyarakat, serta pengawasan atas perambahan lahan, Mengembalikan fungsi dari lahan yang dihasilkan dari penyodetan sungai sebagai bagian dari daerah milik sungai. 5.1.2
Pengawetan Air
Mengendalikan dan memantau pengambilan air tanah (dengan menyediakan lebih banyak air baku permukaan), Melaksanakan efisiensi penggunaan air pada masing-masing daerah irigasi, antara lain dengan melaksanakan metode SRI, maupun metode lainnya, Menerapkan efisiensi penggunaan air pada rumahtangga dan industri, Melaksanakan dan meningkatkan daerah resapan dan membangun kolam penampungan air, Mengendalikan penggunaan lahan pada kawasan penampung banjir (retensi), Pengelolaan mata air secara berkesinambungan dengan melibatkan dan memberdayakan masyarakat sekitarnya. 5.1.3
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran
Meningkatkan kualitas air sungai sebagaimana dipersyaratkan oleh standar/peraturan, Meningkatkan sistem pemantauan kualitas air serta database industri dan limbahnya, Meningkatkan SDM personil yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan (khususnya kualitas air),
halaman 15
Memberlakukan Perda terhadap pengelolaan IPAL industri dan melaksanakan pemantauan kualitas limbah, khususnya logam berat, dan penegakan hukum bagi yang melanggar, Membangun/merehabilitasi IPAL domestik/perkotaan, dan pembangunan sistem sanitasi perkotaan dan perdesaan, Melaksanakan pemberdayaan masyarakat terhadap penggunaan sanitasi lingkungan, Melaksanakan sosialisasi mengenai penggunaan pestisida dan pupuk sesuai dosis anjuran, Membangun IPAL untuk peternakan dan pemanfaatan limbah ternak, Melaksanakan pengelolaan limbah dan sampah melalui 3R (reduce, reuse, recycle), Melarang pembuangan limbah ke sungai/badan air lainnya, dan melibatkan sektor swasta dan masyarakat dalam pengelolaan limbah dengan menerapkan insentif. 5.2.
PENDAYAGUNAAN SDA
5.2.2
Alokasi SDA
Menyusun, menetapkan dan menerapkan Pergub (peraturan gubernur) mengenai peruntukan air pada sumber air, Menetapkan zona pemanfaatan sumber air dan memadukannya ke dalam peta RTRW provinsi, kab/kota. 5.2.3
Penyediaan SDA
Meningkatkan jumlah sambungan rumah sampai 70% penduduk (tindak lanjut MDG) Meningkatkan ketersediaan air bersih pada kota-kota besar seperti rencana yang ada Membangun waduk Karian di Sungai Ciujung Mengkaji peninggian 15 m Bendungan Cirata (Citarum) 1. Memasok air ke DKI Jakarta untuk kebutuhan RKI dari timur (waduk Jatiluhur/Citarum) sebesar 31 m3/det 2. dan dari barat (waduk Karian/Ciujung) sebesar 3,2 m3/det 3; Membangun Instalasi Penjernihan dengan kapasitas 9 m3/det di Curug dan saluran perpipaan air bersih dari Curug ke Jakarta Melakukan studi/merencanakan serta melaksanakan Kanal 2 dari Jatiluhur ke Bogor-Depok untuk air baku 19 m3/det Studi/pelaksanaan Long Storage BKB dan BKT dan situ di JABODETABEK. Melaksanakan pembangunan Kanal Salak Contour Membangun waduk di Sungai Cibanten, Ciujung dan Cidurian (Sindang Heula, Pasir Kopo, Tanjung, Cilawang, dll) 4 Melaksanakan studi kelayakan dan melaksanakan pembangunan Waduk Genteng (Cisadane), Limo-C (Pesanggrahan), Pondok Benda (Angke), Narogong (Citeureup), Merencanakan dan membangun bendung cascade Sungai Ciliwung di Depok Merehabilitasi jaringan irigasi, perikanan dan tambak ikan tradisional Melaksanakan kajian terhadap pelaksanaan Waduk Santosa, dan jaringan air bersih dari Waduk Saguling untuk Metropolitan Bandung 1
Untuk Strategi C dan D Untuk kondisi saat ini = 16 m3/det, dan Strategi A=31 m3/det 3 Untuk strategi A (dari Karian)=3,2 m3/det, dan Strategi D ada tambahan dari waduk Tanjung atau Cilawang 4 Sindang Heula untuk Strategi B, Pasir Kopo untuk Strategi C, dan Tanjung atau Cilawang untuk Strategi D 2
halaman 16
Melaksanakan Studi Kelayakan, perencanaan rinci, dan pembangunan wadukwaduk kecil potensial lainnya di Citarum Hulu dan Citarum Hilir. Melaksanakan pengkajian penggunaan air tanah di Cekungan Bandung, khusus untuk air bersih rumahtangga sesuai kebutuhan dan potensi kapasitas Cekungan Air Tanah yang ada. Peta lokasi untuk rencana pemenuhan kebutuhan air RKI yang diusulkan di WS 6 Ci pada masing-masing strategi dapat dilihat dalam Gambar 5.1 sampai dengan Gambar 5.5. 5.2.4
Penggunaan SDA
Melaksanakan alokasi air sesuai kesepakatan bersama Merehabilitasi jaringan irigasi sampai 100% dan melaksanakan OP untuk prasarana irigasi untuk menaikkan tingkat pelayanan dan mengurangi debit aliran puncak kebutuhan irigasi, Menyusun prioritas OP, merencanakan rehabilitasi jaringan irigasi berbasis PAI, Memisahkan saluran fungsional dari air baku dan irigasi, Mendorong petani untuk menghemat air irigasi, dan meningkatkan IP (dari 215% menjadi 280%). Menganggarkan OP sebagai kebutuhan nyata untuk pemeliharaan situ dan prasarana SDA lainnya, Menyusun SOP untuk tampungan air dan situ. 5.2.5
Pengembangan SDA
Membangun pembangkit listrik tenaga air pada rencana bendungan (termasuk Karian) dan pembangunan pembangkit listrik tenaga air mini dan mikro, Mendorong pembangunan dan penerapan teknologi desalinasi dan ultra filtasi oleh industri/swasta dengan memberikan insentif bagi mereka yang mengurangi pengambilan air tanah. 5.3.
PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR
5.3.2
Pencegahan Bencana
Mengurangi korban/kerugian akibat banjir, Mengurangi frekwensi kejadian banjir untuk dengan rencana untuk daerah pertanian (Q5) dan daerah perkotaan (Q25 dan Q100), Mempertahankan fungsi bangunan pengendali banjir secara berkesinambungan, termasuk OP sungai dan saluran drainase dan mengurangi sedimentasi, Memberlakukan penegakan hukum terhadap sempadan sungai dan situ sesuai PERDA, memasang benchmark yang jelas, mencegah pembangunan dalam batas sempadan, Melindungi dan mengembalikan kapasitas dan fungsi situ, dan penganggaran yang memadai untuk OP, Kampanye kesadaran publik untuk tidak membuang sampah ke dalam sungai dan saluran, Membatasi KDB dan membangun kolam penampungan pada kompleks perumahan dan kawasan industri untuk mengurangi air larian yang berasal dari hujan, Menetapkan lokasi pengungsian dan jalur evakuasi oleh Pemda, Membangun sistem peringatan dini, Menata dan mengembangkan sistem drainase mikro perkotaan, halaman 17
Melindungi waterfront city terhadap ancaman pasang laut (Kota Jakarta, Banten Lama), Inventarisasi dan pemetaan daerah rawan longsor pada tingkat Kab/Kota, Kampanye kesadaran publik mengenai bahaya longsor, bahaya tsunami (pantai barat Banten), Menerapkan izin bangunan (IMB) dan peraturan tata bangunan di kawasan rawan banjir, longsor, maupun tsunami. 5.3.3
Penanggulangan
Mengurangi kerugian yang ditimbulkan saat banjir dengan siaga banjir dan kesiapan bahan banjiran, Mengantisipasi kondisi darurat dalam bentuk evakuasi korban dan kesiapan dana operasinya. 5.3.4
Pemulihan dari Bencana
Memulihkan kondisi rumah korban pasca bencana dengan memberikan dana cadangan dari pemerintah dan sektor swasta, dan melibatkan peran masyarakat, Memulihkan kondisi dan fungsi prasarana SDA pasca banjir, Memulihkan kondisi prasarana dan sarana umum pasca banjir dengan menyediakan dana pemerintah dan sektor swasta, dan melibatkan masyarakat. 5.4.
SISTEM INFORMASI SUMBERDAYA AIR Meningkatkan kualitas dan tingkat keandalan database SDA secara terpadu dan berkelanjutan, Menyediakan SDM yang profesional untuk menangani sistem informasi SDA, Melaksanakan evaluasi, rasionalisasi, penyediaan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan instrumen yang memadai untuk mendukung sistem informasi, Memadukan data SDA antar instansi terkait, membangun sistem informasi SDA yang mudah diakses, Menerbitkan pedoman mengenai sistem informasi SDA yang sistematik dan komprehensif, Menyediakan dana untuk operasional sistem informasi SDA yang terpadu.
5.5.
PEMBERDAYAAN/PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT, SEKTOR SWASTA DAN PEMERINTAH
5.5.2
Lembaga PSDA
Meningkatkan kapasitas dari masing-masing unit dari lembaga pengelola SDA secara berkelanjutan, Meningkatkan kerjasama di antara unit kerja pengelola SDA melalui MoU secara berkelanjutan, Memenuhi jumlah dan kapasitas personil yang diperlukan sebagaimana tercermin dalam analisis beban kerja, Meningkatkan pelaksanaan pengelolaan personil sesuai kompetensinya, Menerbitkan pedoman mengenai pembagian peran dalam pengelolaan SDA, Menyusun dan menerapkan pedoman manajemen asset dalam pengelolaan SDA.
halaman 18
5.5.3
Pendanaan
Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam pengalokasian anggaran pengelolaan SDA secara terpadu melalui TKPSDA WS 6 Ci, Mengkaji, menetapkan dan menerapkan pengumpulan pungutan jasa pengelolaan SDA, Mengkaji dan membentuk BLU Pegelolaan SDA. 5.5.4
Tata Pemerintahan
Inventarisasi, memantau dan mengendalikan pengambilan air tanah sesuai izin yang diterbitkan, Melaksanakan sosialisasi dan kepedulian publik mengenai pengambilan air tanah dalam, Melaksanakan pendelegasian perizinan penggunaan dan pengusahaan air permukaan dari Menteri PU kepada Gubernur, Menerbitkan dokumen mengenai pembagian peran kegiatan OP pada jaringan irigasi, Menetapkan kebijakan mengenai transfer air antar provinsi. 5.5.5
Forum Koordinasi PSDA (WRM)
Membentuk, mengaktifkan, dan memfasilitasi Komisi Irigasi Provinsi dan Kabupaten/Kota, Meningkatkan koordinasi di antara instansi terkait dengan pengelolaan irigasi, Mengoptimalkan kinerja Dewan Sumber Daya Air Provinsi di WS 6 Ci, Membentuk dan mengaktifkan Dewan SDA Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan, Mengaktifkan Sekretariat TKPSDA WS 6 Ci (di 2 Ci, 3 Ci & 1 Ci), Membentuk dan mengaktifkan Forum DAS, Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam pengendalian banjir. 5.5.6
Pemberdayaan & Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Sektor Swasta
Melaksanakan sosialisasi, kampanye kepedulian publik mengenai pengelolaan SDA Meningkatkan kepedulian dan kapasitas petani/P3A dalam mengelola jaringan irigasi tersier Meningkatkan kondisi sosial ekonomi penduduk pada DAS hulu sekitar hutan dan sumber air melalui pembangunan dan pendampingan Membuat inventaris kelompok masyarakat yang memiliki budaya melindungi kawasan hutan dan lingkungan, serta memberikan bimbingan, arahan dan pemberdayaan untuk menjaga kelestarian hutan dan lingkungan, Melaksanakan sosialisasi mengenai penghematan air untuk kebutuhan perkotaan dan rumahtangga, Melaksanakan sosialisasi mengenai penghematan air irigasi melalui demoplot, Melaksanakan sosialisasi mengenai penghematan air untuk kebutuhan industri melalui Reduce-Reuse-Recycle, Mengembangkan dan menerapkan teknologi desalinasi air laut dan ultra filtrasi untuk pasokan industri, Melaksanakan sosialisasi mengenai pengurangan risiko dampak banjir, Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah (di saluran, sungai),
halaman 19
Meningkatkan peran serta sektor swasta dalam konservasi SDA dan alam melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR), Meningkatkan kepedulian masyarakat mengenai sanitasi dan penggunaan jamban keluarga, Mengembangkan, melaksanakan, dan memantau kerjasama hulu-hilir dari masingmasing DAS dalam konservasi, Melaksanakan dan mengembangkan kerjasama dalam pengelolaan jasa lingkungan. 5.6.
PENATAAN RUANG Memadukan persyaratan zonasi SDA dalam RTRW dan RDTR provinsi/Kota/kabupaten (skala 1:5.000) yang digunakan untuk izin bangunan, Menyebarluaskan, memantau, mengawasi dan menegakkan aturan terhadap pelanggaran undang-undang dan peraturan tata ruang sebagaimana diatur dalam RTRW provinsi/kabupaten/kota, Menerapkan insentif dan disinsentif (contoh: pajak bumi dan bangunan untuk lahan tidur atau lahan produktif, lahan produktif dengan atau tanpa konservasi), Menetapkan kawasan pertanian berkelanjutan untuk produksi pangan dalam RTRW agar dilindungi secara eksklusif oleh peraturan, Menghindari alih fungsi lahan pertanian untuk pangan.
halaman 20
Gambar 5.1. Kebutuhan Air 2010 halaman 21
Gambar 5.2. Rencana Pemenuhan Kebutuhan Air WS 6 Ci (Strategi A – 2030) halaman 22
Gambar 5.3. Rencana Pemenuhan Kebutuhan Air WS 6 Ci (Strategi B – 2030) halaman 23
Gambar 5.4. Rencana Pemenuhan Kebutuhan Air WS 6 Ci (Strategi C – 2030) halaman 24
Gambar 5.5. Rencana Pemenuhan Kebutuhan Air WS 6 Ci (Strategi D – 2030) halaman 25
