POLA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO

POLA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO

TAHUN 2010

DAFTAR ISI i

Daftar Isi Daftar Tabel

iii

Daftar Gambar

v

BAB I PENDAHULUAN

1

1.1 Latar Belakang 1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran Penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air WS. Bengawan Solo 1.2.1 Maksud 1.2.2 Tujuan 1.2.3 Sasaran 1.3 Isu-Isu Strategis 1.3.1 Isu Strategis Nasional 1.3.2 Isu Strategis Lokal

1 5 5 5 5 7 7 8

BAB II KONDISI PADA WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO

10

2.1 Peraturan Perundangan dan Peraturan Pemerintah yang Terkait 2.2 Kebijakan yang berlaku dalam Pengelolaan Sumber Daya Air 2.2.1 Kebijakan Pemerintah yang Berlaku di Daerah Terkait 2.2.2 Kebijakan Daerah 2.3 Inventarisasi Data 2.3.1 Data Umum 2.3.1.1 Kabupaten/Kota dalam Angka 2.3.1.2 Peta Dasar 2.3.1.3 DEM (Digital Elevation Model) 2.3.1.4 Laporan Hasil Studi 2.3.2 Data Sumber Daya Air 2.3.3 Data Kebutuhan Air 2.3.4 Lain-lain 2.4 Identifikasi Kondisi Lingkungan dan Permasalahan 2.4.1 Aspek Konservasi Sumber Daya Air 2.4.2 Aspek Pendayagunaan Sumber Daya Air 2.4.3 Aspek Pengendalian Daya Rusak Air 2.4.4 Aspek Sistem Informasi Sumber Daya Air 2.4.5 Aspek Peran Masyarakat dan Sistem Koordinasi

10 10 10 11 12 12 12 12 14 16 23 30 30 31 31 32 32 33 33 33

2.5

Identifikasi Terhadap Potensi yang Bisa Dikembangkan i

2.5.1 Aspek Konservasi Sumber Daya Air 2.5.2 Aspek Pendayagunaan Sumber Daya Air 2.5.3 Aspek Pengendalian Daya Rusak Air 2.5.4 Aspek Sistem Informasi Sumber Daya Air 2.5.5 Aspek Peran Serta Masyarakat dan Sistem Koordinasi

33 34 34 34 34

BAB III ANALISA DATA WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO

35

3.1 3.2

35

3.3

Asumsi Kriteria dan Standar Skenario Kondisi Ekonomi, Politik, Perubahan Iklim pada Wilayah Sungai Bengawan Solo Alternatif Pilihan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air

BAB IV

KEBIJAKAN OPERASIONAL PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WS BENGAWAN SOLO

LAPORAN PENUNJANG: - Buku – 1 - Buku – 2

: Laporan Utama : Laporan Pendukung, meliputi: 1. Hasil PKM-1 dan 2 2. Hasil analisa hidrologi 3. Hasil analisa alokasi air

ii

38 61

68

DAFTAR TABEL Tabel 2.1.

Potensi Air di WS Bengawan Solo

Tabel 2.2.

Produksi Sedimen dari Erosi Lahan di Sub DAS Bengawan Solo Hulu

24

dan Kali Madiun

25

Tabel 2.3

Daftar Waduk dan Embung di WS Bengawan Solo Saat Ini

26

Tabel 2.4.

Prasarana di Sepanjang Sungai Utama

26

Tabel 2.5.

Rekapitulasi Beban Cemaran di WS Bengawan Solo

27

Tabel 2.6.

Tabel Lahan Kritis di Wilayah Sungai Bengawan Solo

28

Tabel 2.7

Kebutuhan Air di WS Bengawan Solo (juta m3)

30

Tabel 2.8.

Proporsi Pekerja Menurut Sektor Ekonomi

31

Tabel 3.1

Asumsi, Kriteria dan Standar dalam Penyusunan Pola Pengelolaan SDA WS Bengawan Solo

35

Tabel 3.2

Kondisi Neraca Air Untuk Skenario 1

46

Tabel 3.3

Kondisi Neraca Air Untuk Skenario 2

50

Tabel 3.4.

Kondisi Neraca Air Untuk Skenario 3

55

Tabel 4.1

Kebijakan Operasional untuk masing-masing aspek pengelolaan SDA

69

iii

DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1. Gambar 1.2. Gambar 2.1. Gambar 2.2.

Peta Lokasi wilayah Sungai Bengawan Solo Peta Situasi Solo Vallei Werken Luas (km2) dan prosentase (%)Kab/Kota dalam WS Bengawan Solo,2006 Prosentase (%) dan jumlah penduduk Kab/Kota di WS Bengawan Solo,2006 Gambar 2.3. Peta Administrasi Wilayah Sungai Bengawan Solo Gambar 2.4. Peta DEM (Digital Elevation Model) WS Bengawan Solo Gambar 2.5. Peta Rencana Pengembangan SDA dalam Master Plan OTCA, 1974 Gambar 2.6. Peta Rencana Pengendalian Banjir dalam Master Plan OTCA, 1974 Gambar 2.7. Peta Rencana Induk Pengembangan SDA, CDMP, 2001 Gambar 2.8. Peta Identifikasi Skema Pengelolaan Pengamanan Banjir, CDMP, 2001 Gambar 2.9. Peta Rencana Induk Pengelolaan Pengendalian Banjir, CDMP, 2001 Gambar 2.10. Peta Lahan Kritis WS Bengawan Solo Gambar 3.1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 1994 2009 (sumber: IMF, dalam A. Prasetyantoko, 2008) Gambar 3.2. Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS, 1994-2009 (sumber: Bank Indonesia monthl report, dalam A. Prasetyantoko, 2008) Gambar 3.3 Analisa Skenario Planning Gambar 3.4. Grafik Neraca Air Skenario 1 Gambar 3.5. Grafik Neraca Air Skenario 2 Gambar 3.6. Grafik Neraca Air Skenario 3 Gambar 3.7. Peta Strategi Konservasi Sumber Daya Air Gambar 3.8. Peta Pendayagunaan Sumber Daya Air Gambar 3.9. Peta Pengendalian Daya Rusak Air Gambar 4.1. Peta Tematik Aspek Konservasi SDA Gambar 4.2. Peta Tematik Aspek Pendayagunaan SDA Gambar 4.3. Peta Tematik Aspek Pengendalian Daya Rusak Air

iv

3 4 12 12 13 15 17 18 20 21 22 29 39 39 40 43 44 45 64 65 66 93 94 95

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Sungai Bengawan Solo merupakan sungai terbesar di Pulau Jawa, terletak di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan luas wilayah sungai ± 12% dari seluruh wilayah Pulau Jawa pada posisi 110o18’ BT sampai 112o45’ BT dan 6o49’LS sampai 8o08’ LS. WS Bengawan Solo secara administratif terletak di 20 kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dengan luas wilayah 20.125 km2. WS Bengawan Solo terbagi menjadi 4 DAS yaitu DAS Bengawan Solo, DAS Kali Grindulu dan Kali Lorog, DAS Pantura Gelangbang (Gresik-Lamongan-Tuban) dan DAS Kali Lamong. Peta Lokasi wilayah Sungai Bengawan Solo dapat dilihat pada Gambar 1.1.0 Sungai Bengawan Solo dengan curah hujan tahunan rata-rata 2.100 mm merupakan sebuah sumber air yang potensial bagi usaha-usaha pengelolaan dan pengembangan sumber daya air (SDA), untuk memenuhi berbagai keperluan dan kebutuhan, antara lain untuk kebutuhan domestik, air baku air minum dan industri, irigasi dan lain-lain. Pada saat musim kemarau, WS Bengawan Solo sering mengalami kekeringan dan masalah intrusi air laut, sebaliknya pada musim hujan di beberapa kabupaten sering mengalami bencana banjir yang mengakibatkan kerugian harta benda dan jiwa manusia yang tidak sedikit. Pembangunan infrastruktur SDA telah dilakukan sejak abad ke-18 oleh Pemerintah Belanda melalui Pembangunan Kanal Solo Vallei Werken dan Sudetan Bengawan Solo dari Plangwot-Sedayu Lawas namun terhenti karena kekurangan biaya. Tahun 1880 guna menghindari sedimentasi di Pelabuhan Tanjung Perak, muara Sungai Bengawan Solo dialihkan dari Selat Madura ke Ujung Pangkah. Tahun 1993 Pemerintah Belanda membangun Waduk Pacal di Kab. Bojonegoro dan Waduk Prijetan (1914) di Kab. Lamongan. Peta situasi Solo Vallei Werken dapat dilihat pada Gambar 1.2. Pemerintah mulai menangani pembangunan infrastruktur pengendali banjir Bengawan Solo setelah banjir tahun 1966 menenggelamkan sebagian besar Kota Solo. Maka pada tahun 1974 dirumuskan Master Plan Pengembangan Wilayah Sungai Bengawan Solo yang merekomendasikan pembangunan 4 waduk yaitu Waduk Wonogiri, Waduk Jipang, Waduk Bendo dan Waduk Badegan; pembangunan 25 lokasi waduk-waduk irigasi di anak-anak sungai Bengawan Solo; pekerjaan perbaikan dan pengaturan sungai Bengawan Solo Hulu, Kali Madiun dan Bengawan Solo Hilir Waduk Serbaguna Wonogiri dibangun pada tahun 1978-1981 yang berfungsi diantaranya sebagai pengendali banjir di wilayah Bengawan Solo Hulu, terutama melindungi Kota Solo; Penyediaan air irigasi seluas ± 30.000 Ha di wilayah kabupaten-kabupaten Wonogiri,

1

Sukoharjo, Klaten, Karanganyar dan Sragen; PLTA (12,4 MW) serta digunakan untuk perikanan dan pariwisata. Pekerjaan perbaikan sungai dalam rangka pengendalian banjir telah dilaksanakan diantaranya adalah di Bengawan Solo Hulu (Nguter -Jurug, 37 km) dan di Kali Madiun (ruas kali Catur – Kwadungan, 18 km) dan Bengawan Solo Hilir (ruas Babat – Tanjung Kepala, 80 Km), termasuk pembangunan Floodway Plangwot – Sidayu Lawas sepanjang 12,4 Km dengan kapasitas Q = 640 m3/dt. Namun kejadian banjir besar frekuensinya selalu meningkat seperti yang terjadi pada Bulan Desember 2007 dan awal tahun 2008 kemudian terulang kembali pada tahun 2009. Hal ini mendorong upaya percepatan pembangunan infrastruktur pengendali banjir dan konservasi SDA di WS Bengawan Solo Berdasarkan UU No.7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air pasal 11, disebutkan bahwa untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya air yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat dalam segala bidang kehidupan, maka disusun pola pengelolaan sumber daya air. UU No. 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang, penataan ruang didasarkan pada pendekatan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan dan nilai strategis kawasan.

2

Gambar 1.1 Peta Lokasi wilayah Sungai Bengawan Solo 3

Gambar 1.2 Peta Situasi Solo Vallei Werken

4

1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran Penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air WS Bengawan Solo 1.2.1 Maksud Maksud disusunnya Pola Pengelolaan sumber daya air WS Bengawan Solo adalah untuk membuat kerangka dasar dalam pengelolaan sumber daya air di Wilayah Sungai Bengawan Solo.

1.2.2 Tujuan Tujuan disusunnya Pola Pengelolaan sumber daya air WS Bengawan Solo secara umum adalah untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya air yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat dalam segala bidang kehidupan, sedangkan tujuan yang spesifik adalah untuk : a. Memenuhi kepentingan dan kebijakan pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur dan Kabupaten/ Kota terkait di WS yaitu Kabupaten/Kota Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Blora, Rembang, Kota Surakarta, (Prov. Jawa Tengah) dan Madiun, Kota Madiun, Pacitan, Ponorogo, Magetan, Ngawi, Ponorogo, Cepu, Tuban, Lamongan, Gresik, Bojonegoro dan Kota Surabaya (Prov. Jawa Timur). b. Memenuhi kebutuhan sumber daya air bagi semua pemanfaatan di Wilayah Sungai Bengawan Solo. c. Mengupayakan sumber daya air (air, sumber air dan daya air) yang terkonservasi, berdaya guna, dan terkendali daya rusaknya secara menyeluruh, terintegrasi dalam satu kesatuan sistem tata air Wilayah Sungai Bengawan Solo. d. Melakukan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan dengan selalu memenuhi fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi secara selaras. e. Menjaga keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan di Wilayah Sungai Bengawan Solo.

1.2.3 Sasaran Sasaran dari Penyusunan Pola Pengelolaan SDA WS Bengawan Solo adalah untuk: a. Memberikan arahan tentang kebijakan dalam pengelolaan sumber daya air di Wilayah Sungai dalam konservasi sumber daya air. b. Memberikan arahan tentang kebijakan pendayagunaan sumber daya air di Wilayah Sungai dengan memperhatikan kebijakan daerah, termasuk arahan dalam penataan ruang wilayah. c. Memberikan arahan tentang kebijakan dalam pengendalian daya rusak air di Wilayah Sungai.

5

d. Memberikan arahan tentang kebijakan dalam pelaksanaan sistem informasi sumber daya air di Wilayah Sungai. e. Memberikan arahan tentang kebijakan dalam peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sumber daya air Wilayah Sungai. Visi pengelolaan SDA menurut Direktorat Jenderal SDA adalah “Terwujudnya kemanfaatan SDA yang berkelanjutan bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia”, sedangkan misi dalam pengelolaan SDA adalah sebagai berikut: − Konservasi SDA yang berkelanjutan − Pendayagunaan SDA yang adil untuk pemenuhan berbagai kebutuhan masyarakat yang memenuhi syarat-syarat kualitas dan kuantitas − Pengendalian daya rusak air − Pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, swasta dan pemerintah dalam pengelolaan dan pembangunan SDA − Peningkatan keterbukaan dan ketersediaan data serta informasi dalam pembangunan SDA Setiap propinsi memiliki visi dan misi dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) berdasarkan Rencana Strategi masing-masing propinsi. WS Bengawan Solo terdiri dari dua wilayah administratif yaitu Propinsi Jawa Tengah dan Propinsi Jawa Timur yang masing-masing memiliki visi dan misi RTRWP sebagai berikut:

1. Propinsi Jawa Timur Visi Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2005-2025 adalah “Pusat Agrobisnis Terkemuka, Berdaya Saing Global dan Berkelanjutan Menuju Jawa Timur Makmur dan Berakhlak. Misi pengembangan wilayah adalah: a) Menyeimbangkan pertumbuhan wilayah, b) Menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, c) Menata kembali kawasan lindung, dan d) Optimalisasi sumber daya manusia dan penyertaan peran masyarakat dalam pengembangan wilayah.

2. Propinsi Jawa Tengah Visi Pembangunan Daerah Jawa Tengah 20 tahun ke depan adalah ”Jawa Tengah yang Sejahtera, Maju dan Lestari”, dimana kesejahteraan merupakan tuntutan awal dari masyarakat pada umumnya. Sejahtera, menunjukkan kondisi kemakmuran masyarakat, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan materiil maupun spirituil. Maju, pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa dilandasi dengan keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik. Lestari, artinya pembangunan daerah harus dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan sehingga tercipta stabilitas.

6

1.3 Isu-Isu Srategis 1.3.1 Isu Strategis Nasional 1. MDG’s Program (M illennium Developm ent Goals ) Pada tahun 1990, 15,1% penduduk Indonesia berada dalam kemiskinan ekstrim. Jumlahnya saat itu mencapai 27 juta orang. Saat ini proporsinya sekitar 7,5% atau hampir 17 juta orang. Pada tingkat nasional, dengan usaha yang lebih keras, Indonesia akan dapat mengurangi kemiskinan dan kelaparan hingga setengahnya pada 2015. Meskipun begitu, masih terdapat perbedaan yang cukup besar antara daerah kaya dan miskin. Banyak daerah miskin di pedesaan, terutama di wilayah timur Indonesia yang memerlukan kerja lebih keras, untuk mencapai target mengurangi kemiskinan dan kelaparan. Antara tahun 1985 dan 1997, ancaman utama tehadap hutan hujan Indonesia adalah pembalakan liar di kawasan hutan lindung. Di era desentralisasi dan otonomi daerah, lebih banyak hutan yang dikeploitasi, pembalakan liar semakin menjadi-jadi dan batas kawasan lindung sudah tidak diperdulikan lagi. Panyebab utamanya adalah lemahnya supremasi hukum dan kurangnya pengertian dan pengetahuan mengenai tujuan pembangunan jangka panjang dan perlindungan biosphere.

2. Ketahanan Pangan Produksi rata-rata tanaman padi sawah di WS Bengawan Solo sebesar 5,45 ton/ha dari total luas areal sebesar 879.591 ha karena sudah tersedianya irigasi teknis, maupun semi teknis, ditanami dua kali dalam setahun, menggunakan input paket modern di antaranya: pupuk, obat-obatan, benih dan alat mekanisasi lainnya. Problem utama yang dihadapi petani tanaman pangan di sepanjang WS Bengawan Solo, adalah relatif kecilnya skala usaha, minimnya modal usaha, tingginya biaya input pertanian, tingginya ketidakpastian harga produk, rendahnya akses kredit pertanian, serta menurunnya kualitas lingkungan pertanian dan ketidaksempurnaan pasar. Semua ini mengakibatkan posisi dan bargaining power petani ada pada posisi marjinal, sebagai akibatnya daya saing petani menjadi rendah. Selain itu, perbedaan potensi produksi pangan dan pola panen raya yang diikuti masa paceklik, mengakibatkan distribusi ketersediaan pangan tidak merata di setiap tempat dan setiap waktu, hal tersebut menciptakan potensi kerawanan pangan dan jatuhnya harga produk pertanian pangan dari petani/produsen.

3. Ketersediaan Energi Sub sektor listrik pada PDRB Propinsi Jawa Tengah termasuk dalam sektor Listrik, Gas dan Air Bersih. Sektor ini memberikan kontribusi ekonomi relatif kecil pada tahun 2005 yaitu sebesar Rp 1,18 triliun (0,82%) menurut harga konstan tahun 2000. Selama tahun 2001 – 2005, sektor Listrik, Gas dan Air Bersih nilainya selalu mengalami peningkatan yaitu rata-rata 7,93%. Selama periode tersebut kontribusi sub sektor listrik terhadap

7

PDRB keseluruhan mengalami kenaikan setiap tahunnya, dari 0,73% pada tahun 2001 menjadi 0,82% pada tahun 2005. Sub sektor listrik pada PDRB Propinsi Jawa Timur tahun 2005 memberikan kontribusi ekonomi relatif kecil yaitu Rp 3,58 triliun (1,40%) menurut harga konstan tahun 2000. Selama tahun 2001 – 2005 sub sektor listrik nilainya mengalami peningkatan cukup tinggi yaitu rata-rata 12,68%. Selama periode tersebut kontribusi sub sektor listrik terhadap PDRB keseluruhan mengalami kenaikan setiap tahunnya, dari 0,98% pada tahun 2000 menjadi 1,4% pada tahun 2005. Kebutuhan energi seperti energi listrik dan air bersih mengalami peningkatan setiap tahunnya, tetapi sumber energi yang tersedia tersedia tidak mampu memenuhi kebutuhan. Hal ini dikarenakan keterbatasan sumber daya alam serta operasionalnya.

4. Global Climate Change Pemanasan global mengakibatkan perubahan iklim dan kenaikan frekwensi, maupun intensitas kejadian cuaca ekstrim. IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) menyatakan bahwa pemanasan globa dapat menyebabkan terjadi perubahan yang signifikan dalam sistem fisik dan biologis seperti peningkatan intensitas badai tropis, perubahan pola presipitasi, salinitas air laut, perubahan pola angin,mempengaruhi masa reproduksi hewan dan tanaman, distribusi spesies dan ukuran populasi, frekuensi serangan hama dan wabah penyakit, serta mempengaruhi berbagai ekosistem yang terdapat di daerah dengan garis lintang yang tinggi (termasuk ekosistem di daerah Artika dan Antartika), lokasi yang tinggi, serta ekosistem-ekosistem pantai. Perubahan iklim global juga membawa dampak yang kurang baik terhadap beberapa sektor, diantaranya sektor pertanian mengalami perubahan pola tanam, maupun masa tanam akibat kekeringan yang berkepanjangan serta banjir pada musim penghujan. Hal ini mengakibatkan produksi pertanian mengalami penurunan drastis, sedangkan sektor industri mengalami penurunan produksi karena kekurangan sumber air akibat kekeringan.

1.3.2 Isu Strategis Lokal 1. Kerusakan DAS Kerusakan DAS ini terutama pada DAS hulu yang diakibatkan antara lain karena penebangan liar, pengolahan lahan yang kurang benar, tanah longsor, erosi dan sedimentasi.

2. Bencana Banjir Bencana banjir sering terjadi di Bengawan Solo hilir. Penyebab banjir adalah karena kapasitas saluran tidak mampu menampung debit terutama pada musim penghujan, koefisien aliran yang tinggi akibat perubahan lahan menjadi pemukiman, penebangan secara liar sehingga daya resap air kecil.

8

3. Krisis Air/Kekeringan Krisis air/kekeringan terjadi pada musim kemarau terutama di Kabupaten Wonogiri, Lamongan, Gresik dan Tuban.

4. Sedimentasi Waduk Sedimentasi waduk terutama di Waduk Serbaguna Wonogiri disebabkan karena pengelolaan lahan yang kurang benar terutama di DAS Keduang.

5. Degradasi dan Erosi Dasar Sungai Degradasi dasar sungai di sungai Bengawan Solo bagian hulu dan Kali Madiun sudah sangat memprihatinkan, sehingga perlu segera diatasi, mengingat bahaya yang mengancam keberlanjutan fungsi sarana dan prasarana SDA telah tampak pada saat ini.

6. Hunian di Bantaran Hunian banyak dijumpai di bantaran Sungai Bengawan Solo, terutama di Bengawan Solo hilir dan disekitar Bengawan Solo Hulu, sehingga perlu relokasi penghuni bantaran.

7. Pencemaran Sungai Pencemaran banyak dijumpai di Sungai Bengawan Solo, baik pencemaran dari limbah industri maupun limbah rumah tangga. Pencemaran ini perlu segera diatasi, karena mengganggu kehidupan biota air di Sungai Bengawan Solo.

8. Intrusi Air Laut Intrusi air laut terjadi di sepanjang Sungai Bengawan Solo Hilir yaitu wilayah Lamongan dan Gresik

9. Abrasi pantai (Gresik, Lamongan dan Tuban). Abrasi pantai menyebabkan kerusakan pelindung pantai, terutama di Pantai Gelangbang (Gresik-Lamongan dan Tuban).

9

BAB II KONDISI PADA WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO 2.1 Peraturan Perundangan dan Peraturan Pemerintah yang Terkait 1. 2. 3. 4. 5.

2.2

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang No.11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan Dan lain-lain

Kebijakan yang Berlaku dalam Pengelolaan Sumber Daya Air

2.2.1 Kebijakan Pemerintah yang Berlaku di Daerah Terkait 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolan Sumber Daya Air. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi. Peraturan Menteri PU Nomor 11A Tahun 2006 tentang Kriteria dan Penetapan

Wilayah Sungai. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 1991 tentang Sungai. Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1986 tentang Perlindungan Hutan. Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 1982 tentang Rawa. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1981 tentang Iuran Pembiayaan Eksploitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengairan. Keputusan Presiden No.32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. Keputusan Menteri PU No. 247/KPTS/M/2009 tentang Pembentukan TKPSDA Wilayah Sungai Bengawan Solo.

10

17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Wilayah Sungai 18. Keputusan Menteri Kimpraswil No.341/KPTS/M/2002 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Izin Penggunaan Air dan atau Pemanfaatan Sumber-Sumber Air di Wilayah Sungai Bengawan Solo Kepada Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur Jawa Timur. 19. Peraturan Menteri PU No.63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai. 20. Peraturan Menteri PU No.67/PRT/1993 tentang Panitia Tata Pengaturan Air Provinsi Daerah Tingkat I. 21. Peraturan Menteri PU Nomor 49/PRT/1990 tentang Tata Cara dan Persyaratan Izin Pengggunaan Air dan atau Sumber Air. 22. Keputusan Menteri PU No.458/KPTS/1986 tentang Ketentuan Pengamanan Sungai Dalam Hubungan Dengan Penambangan Bahan Galian Golongan C.

2.2.2 Kebijakan Daerah 1 2

3

4 5 6

7

8

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No.7 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pemakaian Tanah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No.1 Tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Pada Wilayah Sungai di Provinsi Jawa Timur. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No.20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No.8 Tahun 2002 tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No.5 Tahun 2000 tentang Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur No.15 Tahun 1987 juncto No.10 Tahun 1991 dan No.15 Tahun 1995 tentang Perizinan Penggunaan Air di Provinsi Jawa Timur. Keputusan Bersama Gubernur Jawa Tengah Dengan Gubernur Jawa Timur. Nomor : 1 Tahun 2002 tanggal 7 Juni 2002 Nomor : 42 Tahun 2002 tentang Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Perjanjian Kerjasama Nomor : 2 Tahun 2002 tanggal 7 Juni 2002 Nomor : 43 Tahun 2002 tentang Tata Pengaturan Air Pada Daerah Pengaliran Sungai Bengawan Solo.

11

2.3

Inventarisasi Data

2.3.1 Data Umum 2.3.1.1 Kabupaten/Kota dalam Angka Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (Jawa Tengah dan Jawa Timur dalam Angka Tahun 2007), jumlah total penduduk kabupaten/kota di WS Bengawan Solo tahun 1990, berjumlah 14.671.000 jiwa, meningkat menjadi 15.920.227 jiwa pada tahun 2006. Selama kurun waktu tersebut terdapat perkembangan jumlah penduduk, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,49% per tahun. Jumlah penduduk di WS Bengawan Solo pada tahun 2006 yang berada pada wilayah Provinsi Jawa Tengah merupakan 23,05% dari penduduk Provinsi Jawa Tengah, sedangkan jumlah penduduk WS Bengawan Solo yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur merupakan 22,69% dari penduduk Provinsi Jawa Timur. Laju pertumbuhan penduduk WS Bengawan Solo juga jauh lebih rendah daripada laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur (tahun 1990 sampai 2006) yang masing-masing sebesar 0,70% dan 1,06%. Jumlah dan Prosentase Penduduk Kabupaten/Kota terkait dengan WS Bengawan Solo

Luas (km2) dan Prosentase (%) Kab/Kota dalam WS Bengawan Solo Rembang Kota Surakarta Pacitan Ponorogo 44.03 1,342.42 1,371.78 Blora 1,014.10 Karanganyar 4.77 0.21 6.31 6.45 Madiun 772.20 Sragen 1,794.40 8.43 1,010.86 3.63 946.49 Magetan 4.75 4.45 688.82 Ngawi 3.24 Wonogiri 1,295.98 1,822.37 6.09 8.58 Sukoharjo 466.66 Klaten 2.19 655.56 3.08

Kota Madiun Gresik Boyolali 33.23 1,191.19 1,015.07 0.16 5.60 4.77

Lamongan 1,669.56 7.85

Tuban 1,839.94 8.65

Bojonegoro 2,307.06 10.84

Legend

Nama Kab/Kota Luas (km2) % seluruh Kab/Kota dlm WS

Sragen 856,296 5.38%

Blora 829,745 5.21%

Kota Surakarta Pacitan 512,898 549,768 3.22% 3.45%

Ponorogo 885,986 5.56%

Rembang 570,870 3.59%

Madiun 667,709 4.19% Magetan 621,862 3.91%

Karanganyar 799,595 5.02%

Ngawi 857,449 5.39%

Wonogiri 978,808 6.15%

Sukoharjo 813,657 5.11% Klaten 1,126,165 7.07%

Tuban 1,104,538 6.94% Boyolali 928,164 5.83%

Kota Madiun 171,605 1.08%

Gresik 1,120,541 7.04%

Bojonegoro 1,251,051 7.86%

Lamongan 1,274,194 8.0%

Luas Total 19 Kab/Kota : 15.920.901 jiwa

Gambar 2.1 Luas (km2) dan prosentase Gambar 2.2. Prosentase (%) dan jumlah (%)Kab/Kota dalam WS Bengawan penduduk Kab/Kota di WS Solo,2006 Bengawan Solo,2006

2.3.1.2 Peta Dasar Berdasarkan kajian sosio-ekonomi, WS Bengawan Solo didefinisikan sebagai gabungan dari 17 (tujuh belas) wilayah Kabupaten dan 2 (dua) wilayah Kota sebagai berikut: Kabupaten : Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Blora, Rembang, Ponorogo, Madiun, Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Tuban. Lamongan, Gresik dan Pacitan. Kota : Surakarta dan Madiun (Peta Administrasi WS Bengawan Solo dapat dilihat pada Gambar 2.3.)

12

Gambar 2.3. Peta Administrasi Wilayah Sungai Bengawan Solo 13

Luas total wilayah sungai (WS) Bengawan Solo ± 19.778 km2, terdiri dari 4 (empat) Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu DAS Bengawan Solo dengan luas ± 16.100 km2, DAS Kali Grindulu dan Kali Lorog di Pacitan seluas ± 1.517 km2, DAS kecil di kawasan pantai utara seluas ± 1.441 km2 dan DAS Kali Lamong seluas ± 720 km2. DAS Bengawan Solo merupakan DAS terluas di WS Bengawan Solo yang meliputi Sub DAS Bengawan Solo Hulu, Sub DAS Kali Madiun dan Sub DAS Bengawan Solo Hilir. Sub DAS Bengawan Solo Hulu dan sub DAS Kali Madiun dengan luas masing-masing ± 6.072 km2 dan ± 3.755 km2. Bengawan Solo Hulu dan Kali Madiun mengalirkan air dari lereng gunung berbentuk kerucut yakni Gunung Merapi (± 2.914 m), Gunung Merbabu (± 3.142 m) dan Gunung Lawu (± 3.265 m), sedangkan luas Sub DAS Bengawan Solo Hilir adalah ± 6.273 km2.

2.3.1.3 DEM (Digital Elevation Model) WS Bengawan Solo memiliki kondisi topografi yang relative datar (lihat Gambar 2.4), sebagian besar daerahnya berada di dataran rendah terutama sub DAS Bengawan Solo Hilir. Kemiringan dasar Sungai Bengawan Solo juga bervariasi mulai landai sampai curam. Wilayah Bengawan Solo Hulu dan Kali Madiun mengalirkan air dari lereng gunung berbentuk kerucut, yakni gunung Merapi (2,914 m), gunung Merbabu (3,142 m) dan gunung Lawu (3,265 m). Anak-anak sungainya banyak membawa material sedimen dari hasil erosi pada lereng-lerengnya, sehingga mengakibatkan sedimentasi yang tinggi di Bengawan Solo. Wilayah Sungai Bengawan Solo Hilir mempunyai sub DAS seluas 6.273 km2 dan panjang alur sungai kira-kira 300 km, mulai dari pertemuan dengan Kali Madiun. Sungainya membentuk alur yang lebar dengan kemiringan kecil/landai, melalui dataran aluvial dan menjadi daerah yang sering digenangi banjir. Didekat muara, wilayahnya berawa dan luas, disebut Rawa Jabung dan Bengawan Jero. Di sebelah selatan Sub DAS Kali Madiun terdapat Sub DAS Kali Grindulu dan Kali Lorog dengan luas 1.520 km2. Wilayahnya dikelilingi oleh pegunungan Sewu dan Samudera Indonesia. Daerahnya curam, sehingga sungai-sungai di wilayahnya memiliki kemiringan yang besar dengan arus yang cepat.

14

Gambar 2.4. Peta DEM (Digital Elevation Model) WS Bengawan Solo

15

2.3.1.4 Laporan Hasil Studi 1. Master Plan Tahun 1974 (OTCA) Pengembangan sumber daya air (SDA) di wilayah sungai Bengawan Solo (seperti ditampilkan pada lampiran Gambar 2.5) dimulai pada tahun 1969, berupa perbaikan-perbaikan kerusakan akibat banjir tahun 1966 dan 1968. Pada tahun 1972, dengan bantuan teknis Overseas Technical Cooperation Agency (OTCA) dari Jepang (dikenal dengan nama Japan International Cooperation Agency atau JICA), yang dimulai dengan survai dan studi menyeluruh pada Wilayah Sungai. Fokus Master Plan OTCA adalah pada pengembangan beberapa bendungan serbaguna dengan sasaran pengembangan irigasi/pertanian, perbaikan sungai, rencana pengendalian banjir (Gambar 2.6.), pengembangan tenaga listrik, bangunan penahan pasir, dan pengembangan daerah rawa.

16

Gambar 2.5. Peta Rencana Pengembangan SDA dalam Master Plan OTCA, 1974

17

Gambar 2.6. Peta Rencana Pengendalian Banjir dalam Master Plan OTCA, 1974 18

2. Comprehensive Development Management Plan (CDMP), 2001 Maksud studi adalah untuk memformulasikan Rencana Induk Pengembangan dan Pengelolaan SDA Satuan Wilayah Sungai Bengawan Solo, dengan proyeksi kebutuhan sampai dengan tahun 2025. Rencana Induk ini akan menjadi kerangka dan arah dari perencanaan dan pengembangan SDA di wilayah studi dengan visi : mencukupi SDA untuk berbagai kebutuhan/kegiatan yang berkeseimbangan, berkeadilan, berkelanjutan dan lestari dalam rangka pembangunan daerah di Satuan Wilayah Sungai Bengawan Solo. Rumusan Comprehensive Development Management Plan (CDMP), 2001 sudah menggunakan “bottom-up approach”. Peta Rencana Induk Pengembanagan SDA, CDMP 2001 dapat dilihat pada Gambar 2.7, 2.8 dan Gambar 2.9.

19

Gambar 2.7. Peta Rencana Induk Pengembangan SDA, CDMP, 2001 20

Gambar 2.8. Peta Identifikasi Skema Pengelolaan Pengamanan Banjir, CDMP, 2001 21

Gambar 2.9. Peta Rencana Induk Pengelolaan Pengendalian Banjir, CDMP, 2001 22

2.3.2 Data Sumber Daya Air Wilayah Sungai (WS) Bengawan Solo berada dalam daerah yang beriklim tropis dengan suhu udara, kelembaban dan curah hujan yang cukup tinggi dan relatif seragam selama musim hujan. WS Bengawan Solo memiliki dua musim, yaitu musim kemarau (Mei sampai Oktober) dan musim hujan (Nopember sampai April). Pada umumnya angin bertiup dari arah barat daya kearah barat laut pada bulan Nopember sampai April yang mengakibatkan terjadinya musim hujan dalam Wilayah Sungai Bengawan Solo. Sedangkan pada periode bulan Juli sampai Oktober, berlangsung musim kemarau dimana angin bertiup dari arah Selatan dan Tenggara. Suhu udara bulanan rata-rata sekitar 27°C.

23

Tabel 2.1. Potensi Air di WS Bengawan Solo 3

Potensi (juta m /tahun) DAS/Sub DAS Bengawan Solo Hulu

Kabupaten/Kota

Air Permukaan

Air Tanah

1.827

43

Sukoharjo

529

143

Klaten

628

387

Karanganyar

937

192

Wonogiri

Kota Surakarta

51

23

Boyolali

731

97

Sragen

1.084

137

Ngawi

806,85

189

6.593,85

1.211

Total Kali Grindulu

Kab. Pacitan

1.346

14

Kali Madiun

Kab. Ponorogo

1.291

64

Kab. Magetan

729

259

Kab. Madiun

929

347

Kota Madiun

31

15

660,15

154

3.640,15

839

776

229

Kab. Bojonegoro

2.201

311

Kab. Lamongan

Kab. Ngawi Total Bengawan Solo Hilir

Kab. Blora

1.098

195,50

Kab. Tuban

815

126

Kab. Gresik

870

32

Kota Surabaya

9,5

-

5.769,50

893,50

Kab. Lamongan

122

2,50

Kab. Tuban

614

33

Kab. Rembang

316

19

Total Daerah Pantai Utara

Total

1.052

Total WS Bengawan Solo

18.401,50

54,50 3.012

Sumber: CDMP Study, 2001

24

Tabel 2.2. Produksi Sedimen dari Erosi Lahan di Sub DAS Bengawan Solo Hulu dan Kali Madiun No.

Daerah Aliran Sungai

1

K. Keduang

2

Waduk Wonogiri

3

Luas (km2)

Volume Erosi Permukaan (m3/tahun) 421

1.684.000

1.006

4.024.000

K. Walikan

137

548.000

4

K. Juranggempol

107

428.000

5

K. Jlantah

190

760.000

6

Hilir K.Dengkeng

130

520.000

7

Hulu K.Dengkeng

355

1.420.000

8

K. Gawe

269

1.076.000

9

K. Brambang

263

1.052.000

10

Hilir K. Samin

63

252.000

11

Hulu K. Samin

275

1.100.000

12

K. Jurug

108

432.000

13

K. Pepe

543

2.172.000

14

K. Mungkung

549

2.196.000

15

K. Pondok

232

928.000

16

K. Sawur

1,340

5.360.000

17

K. Ketonggo

477

1.908.000

18

K. Gurdo

121

484.120

19

K. Winongo

155

620.000

20

K. Muneng

106

424.000

21

K. Kedung Brubus

112

448.000

22

K. Jeroan

446

1.784.000

23

K. Banjarsari

76

304.000

24

K. Gandong

146

584.000

25

K. Catur

186

744.000

26

K. Jati

81

324.000

27

K. Gede

156

624.000

28

K. Gonggang

356

1.424.000

29

K. Asin

303

1.212.000

30

K. Tempuran

354

1.416.000

31

K. Kenyang-Mungkungan

285

1.140.000

32

K. Plapar

304

1.216.000

25

Sarana dan prasarana pengairan berupa waduk dan embung yang telah beroperasi dan berfungsi pada saat ini sebagai penyuplai kebutuhan air di WS Bengawan Solo adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Daftar Waduk dan Embung di WS Bengawan Solo Saat Ini Kabupaten

Waduk/Embung

Kabupaten

Sub DAS Wonogiri

Bengawan Solo Hulu Nawangan Ngancar Parangjoho Plumbon Song Putri Wonogiri Kedunguling Klaten Jombor Sukoharjo Mulur Karanganyar Lalung Delingan Boyolali Cengklik Sragen Ketro Embung Pare Embung Kedungsono Sumber: BBWS Bengawan Solo

Sub DAS Bojonegoro Lamongan Blora Sub DAS Magetan

Ponorogo Madiun Ngawi DAS Pacitan

Waduk/Embung Bengawan Solo Hilir Pacal Prijetan Gondang Embung Jegong Kali Madiun Telogo Pasir Embung Nglompang Embung Taman Arum Embung Titang Krajan Telogo Ngebel Dawuhan Notopuro Pondok Sangiran Grindulu Emb. Ngorongombo

Tabel 2.4. Prasarana di Sepanjang Sungai Utama Panjang Sungai (km)

Sungai Bengawan Hulu

Solo

*1

Panjang tanggul Kiri Kanan

*2, *3

(km) Total

200

20

19

39

Bengawan Solo Hilir

299

99

109

208

Kali Madiun

78

21

21

42

Kali Lamong

92

7

0

7

Kali Grindulu 56 6,5 7,5 14 Catatan : *1 = B. Solo Hulu : Pertemuan dengan Kali Madiun – Bendungan Wonogiri B. Solo Hilir : Muara – Pertemuan dengan K.Madiun K. Madiun

: Pertemuan dengan Bengawan Solo – Jembatan Sekayu

*2 = Panjang total tanggul tipe timbunan, parapet beton atau pasangan batu sepanjang sungai utama *3 = Untuk Bengawan Solo Hilir, termasuk tanggul yang dilaksanakan dalam Proyek Perbaikan Sungai Bengawan Solo Hilir (Fase 1).

26

Berdasarkan Laporan Program Kali Bersih Propinsi Jawa Tengah tahun 2005, rekapitulasi beban cemaran sejak tahun ke I, II, XV, XVI dan tahun ke XVII di WS Bengawan Solo adalah sebagai berikut. Tabel 2.5. Rekapitulasi Beban Cemaran di WS Bengawan Solo Parameter

Tahun I

(kg/th)

89/90

BOD COD TSS NH 3 -N

Tahun II 90/91

22.966.0 5.936.180 181.937. 26.958.81 6.622.19 6.952.838 -

Tahun XV 2003

Tahun XVI 2004

347.682,89 1.018.598,12 304.843,97 89.594,69

414.071,63 1.344.496,89 837.087,92 22.746,13

Tahun XVII 2005 241.305,27 899.338,88 214.835,30 20.536,72

Sumber: Laporan PROKASIH Jawa Tengah Tahun 2005

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa dari tahun 2003 sampai tahun 2005 ada indikasi penurunan beban pencemaran yang mempengaruhi DAS Bengawan Solo.

27

Tabel 2.6. Tabel Lahan Kritis di Wilayah Sungai Bengawan Solo No

Kabupaten

Sangat Kritis

Kritis

Agak Kritis

(ha)

(ha)

(ha)

I

Propinsi Jawa Tengah

1

Klaten

2

Potensial Kritis (ha)

48,42

498,40

6.662,97

16.090,11

Sukoharjo

-

824,35

1.966,61

14.718,38

3

Karanganyar

-

6.713,76

21.545,28

28.456,75

4

Sragen

-

1.632,99

30.426,55

25.855,43

5

Wonogiri

-

5.729,71

50.515,48

72.416,92

6

Surakarta

-

-

-

459,40

II

Propinsi Jawa Timur

7

Pacitan

-

10.829,62

64.960,80

53.807,89

8

Ponorogo

28,82

5.936,21

50.270,76

41.677,03

9

Magetan

-

4.350,78

19.640,19

25.377,90

10

Madiun (Kota)

-

-

-

-

11

Madiun

-

5.964,25

20.905,31

20.054,49

12

Ngawi

-

1.131,38

42.291,66

10.080,83

13

Bojonegoro

-

4.455,18

37.740,41

130.065,52

14

Tuban

-

2.330,64

41.763,65

71.023,93

15

Lamongan

-

1.620,78

27.270,41

62.319,76

16

Gresik

-

7.761,54

37.808,89

53.813,09

Sumber : BP DAS Solo, 2005

Peta lahan kritis WS Bengawan Solo ditampilkan pada lampiran Gambar 2.10.

28

Gambar 2.10. Peta Lahan Kritis WS Bengawan Solo 29

2.3.3 Data Kebutuhan Air Tabel 2.7 Kebutuhan Air di WS Bengawan Solo (juta m3) No.

Kabupaten/Kota

Kebutuhan Air DMI

Kebutuhan Air PDAM

1

Kabupaten Boyolali

28.36

3.21

2

Kabupaten Klaten

60.01

5.72

3

Kabupaten Sukoharjo

38.05

4

Kabupaten Wonogiri

53.84

5

Kabupaten Karanganyar

37.76

6

Kabupaten Sragen

7

Kebutuhan Air Irigasi 1,123.94

Kebutuhan Air Tambak 0.23

302.96

0.07

566.41

0.12

344.84

0.08

5.73

630.90

0.14

34.37

3.48

30.85

0.01

Kabupaten Blora

18.65

1.70

442.88

0.09

8

Kabupaten Rembang

11.78

2.78

864.73

0.75

9

Kota Surakarta

35.52

11.45

392.82

0.71

10

Kabupaten Pacitan

23.98

1.82

499.14

0.91

11

Kabupaten Ponorogo

38.84

2.95

16.96

0.03

12

Kabupaten Madiun

26.20

2.21

331.90

1.26

13

Kabupaten Magetan

29.25

2.88

708.59

1.57

14

Kabupaten Ngawi

37.62

2.85

415.82

243.47

15

Kabupaten Bojonegoro

65.99

4.00

1,166.22

690.52

16

Kabupaten Tuban

59.33

4.11

661.42

360.56

17

Kabupaten Lamongan

67.40

2.92

599.79

334.50

18

Kabupaten Gresik

61.10

8.47

594.62

276.83

19

Kota Madiun

13.50

5.23

92.59

40.54

741.52

77.55

9,787.38

1,952.39

Total

2.31 3.73

Sumber: PT Indra Karya, 2007

2.3.4 Lain-lain Selama pembangunan ekonomi Indonesia, kesempatan kerja yang ada berkembang menjadi 35,9 juta orang, dengan pertambahan sebesar 69% selama kurun waktu 1980-1998. Walaupun sektor pertanian merupakan sektor yang dominan menyerap tenaga kerja, namun posisinya mengalami penurunan dari 61% dari total jumlah pekerja pada tahun 1980 menjadi 45% pada tahun 1998. Total pekerja pada sektor industri pengolahan, konstruksi, transportasi, perdagangan dan jasa proporsinya berkembang dari 39% pada tahun 1980 menjadi 53% pada tahun 1998. Kecenderungan ini sangat nyata di Pulau Jawa. Di dalam wilayah studi CDMP terjadi sebaliknya, dimana sektor pertanian masih dominan (mencapai 54% dari total pekerja) mengenai hal ini pada tingkat nasional juga menunjukan kecenderungan yang sama, seperti dikemukakan pada Tabel 2.8 yang diringkas sebagai berikut:

30

Tabel 2.8. Proporsi Pekerja Menurut Sektor Ekonomi Daerah

Indonesia

Pertanian

Proporsional menurut sektor Industri, Konstruksi, Sektor lain perdagangan transportasi & jasa & keuangan 34.6% 4.2% 0.3% 36.7% 5.7% 1.7% 47.2% 10.4% 1.2% 44.6% 8.7% 1.7% 38.8% 4.1% 0.3% 40.5% 9.6% 1.6% 53.3% 11.2% 2.3% 36.7% 6.0% 2.2%

Total Pekerja (‘000) 51,780 75,850 87,050 87,670 34,330 45,750 51,140 6,730

1980 1990 1997 1998 P. Jawa 1980 1990 1997 Wilayah studi 1990 CDMP 1997

60.9% 55.9% 41.2% 45.0% 56.8% 48.3% 33.2% 55.1% 50.4%

40.8%

7.9%

0.9%

7,210

1998 DPS Brantas 1990 1997 1998

53.7% 44.9%

38.1% 44.6%

6.6% 7.9%

1.6% 2.6%

7,620 4,860

36.5% 38.0%

52.8% 49.9%

9.8% 10.2%

0.9% 1.9%

5,420 5,430

Sumber data: Statistik Indonesia. Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), Jawa Tengah dan Jawa Timur (1998). Sensus Nasional (SENSNAS), Java Tengah (1977). Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), Java Timur (1995). Sensus Penduduk, Jawa Tengah dan Jawa Timur (1990). Catatan : yang dimaksud sektor lain, meliputi pertambangan dan galian listrik, dan sebagainya.

2.4

Identifikasi Kondisi Lingkungan dan Permasalahan

2.4.1 Aspek Konservasi Sumber Daya Air Total lahan kritis di WS Bengawan Solo mulai kategori potensial kritis sampai sangat kritis pada saat ini mencapai luas kurang lebih 11.398 km2, akibat proses erosi yang berlanjut dan kerusakan vegetasi. Di WS Bengawan Solo, erosi dan sedimentasi merupakan salah satu permasalahan yang mengancam kelestarian fungsi SDA serta keberlangsungan manfaat yang diperoleh dari upaya pengembangan dan pengelolaan SDA yang telah dilaksanakan. Beberapa isu terkait dengan erosi dan sedimentasi yang terjadi di WS Bengawan Solo antara lain:

− Kegiatan pertanian di daerah hulu yang tidak mengindahkan kaidah-kaidah konservasi, termasuk kegiatan pembukaan hutan secara ilegal untuk lahan pertanian, telah memicu terjadinya proses erosi dan sedimentasi.

− Letusan Gunung Merapi sangat mempengaruhi keseimbangan sedimen di WS Bengawan Solo. Material hasil letusan Gunung Merapi menyebabkan agradasi dasar sungai sehingga dapat menimbulkan bencana banjir.

− Di banyak lokasi pada ruas hulu sungai Bengawan Solo dan Kali Madiun telah terjadi degradasi dasar sungai, karena ketidakseimbangan angkutan sedimen, yang disebabkan oleh aktifitas penambangan pasir. Kondisi ini telah mengakibatkan kerusakan-kerusakan pada bangunan perkuatan tebing dan tanggul, pilar jembatan dan lain-lain.

31

Permasalahan konservasi di WS Bengawan Solo adalah: 1.

Terus menurunnya kondisi hutan yang merupakan salah satu sumber daya yang penting, tidak hanya dalam menunjang perekonomian, tetapi juga dalam menjaga daya dukung lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem.

2.

Tingkat kerusakan hutan makin meningkat akibat penebangan liar, kebakaran, perambah hutan, kurang tenaga pengawas hutan sehingga mengakibakan kerusakan DAS.

3.

Lemahnya penegakan hukum terhadap praktik penebangan liar.

4.

Belum berkembangnya pemanfaatan hasil hutan non-kayu dan jasa-jasa lingkungan.

5.

Kurangnya koordinasi.

6.

Sedimentasi waduk karena kerusakan DAS akibat penebangan secara liar .

7.

Erosi dan degradasi dasar sungai akibat penambangan material galian C secara liar.

8.

Intrusi air laut.

9.

Air yang tersedia semakin menipis.

10. Upaya perlindungan sumber air tidak berjalan optimal karena sebagian lahan dimanfaatkan oleh petani. 11. Pemanfaatan ladang tidak sesuai dengan konservasi tanah, erosi tinggi di wilayah pegunungan. 12. Banyaknya pelanggaran di sempadan sungai. 13. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan.

2.4.2 Aspek Pendayagunaan Sumber Daya Air Permasalahan pada pendayagunaan sumber daya air adalah 1.

Tidak tersedia air, baik secara kualitas maupun kuantitas terutama pada musim kemarau.

2.

Debit yang tersedia belum mencukupi.

3.

Dana terbatas, saluran yang ada kurang terpelihara.

4.

Distribusi kurang teratur.

2.4.3 Aspek Pengendalian Daya Rusak Air Di beberapa lokasi pada ruas sungai yang mengalami degradasi dasar sungai telah terjadi longsoran tebing, destabilitasi dan kerusakan bangunan-bangunan seperti pilar jembatan, intake pengambilan dan lain-lain dimana rehabilitasi kerusakan-kerusakan tersebut akan memerlukan biaya yang sangat besar. Permasalahan pada aspek pengendalian daya rusak air adalah 1.

Terjadi banjir pada musim hujan di Bengawan Solo Hilir

2.

Tingkat erosi dan sedimentasi dan degradasi sungai yang sangat tinggi akibat hutan gundul, hilangnya lapisan tanah subur. 32

3.

Pencemaran sungai akibat limbah domestik dan limbah industri.

4.

Abrasi pantai di Gresik Lamongan dan Tuban.

5.

Masyarakat bermukim dan beraktivitas di bantaran sungai.

6.

Belum seluruhnya bangunan pengendali banjir terealisasi.

7.

Sistem peringatan dini banjir belum ada di seluruh wilayah sungai.

2.4.4

yang direncanakan dapat

Aspek Sistem informasi Sumber Daya Air

Saat ini di WS Bengawan Solo terdapat beberapa instansi pengelola SDA. Masingmasing instansi memiliki dan mengelola informasi terkait dengan aktivitasnya dalam pengelolaan SDA. Permasalahan yang dihadapi dalam kaitannya dengan penggunaan informasi SDA antara lain:

− Data/Informasi sulit untuk didapatkan/tidak mudah diakses − Data/informasi belum lengkap/belum tersedia − Kurangnya sumber daya manusia

2.4.5 Aspek Peran Masyarakat dan Sistem Koordinasi Permasalahan utama pengelolaan SDA dalam aspek peran serta masyarakat adalah sebagai berikut:

− Dalam pengambilan keputusan terkait dengan pengelolaan SDA, peran masyarakat masih kurang dilibatkan

− Masyarakat kurang dilibatkan pada tahap pelaksanaan konstruksi dalam pengelolaan SDA

− Wadah untuk mengkoordinasi masyarakat dalam upaya pengelolaan SDA sudah terbentuk, namun masih diperlukan konsolidasi

2.5 Identifikasi Terhadap Potensi yang Bisa Dikembangkan 2.5.1

Aspek Konservasi Sumber Daya Air

Potensi konservasi yang dapat dikembangkan adalah: 1. Pengembangan agro forestry 2.

Pembangunan waduk-waduk kecil di WS Bengawan Solo

33

2.5.2

Aspek Pendayagunaan Sumber Daya Air

Potensi pendayagunaan sumber daya air yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut: 1. Pengusahaan sumber daya alam ketahanan pangan 2.

2.5.3

Pembangunan waduk-waduk kecil di WS Bengawan Solo

Aspek Pengendalian Daya Rusak Air

Potensi yang dapat dikembangkan dalam rangka pengendalian daya rusak air adalah: 1. Penambangan sedimen yang bisa dimanfaatkan 2.

2.5.4

Pembangunan waduk pengendali banjir

Aspek Sistem Informasi Sumber Daya Air

1.

Pengembangan sistem informasi

2.

Pengembangan sumber daya manusia

2.5.5

Aspek Peran Serta Masyarakat dan Sistem Koordinasi

1.

Sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air

2.

Peningkatan kesadaran pemangku kepentingan (masyarakat) dalam pengelolaan sumber daya air

34

BAB III ANALISA DATA WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO 3.1

Asumsi, Kriteria dan Standar

Dasar yang digunakan dalam melakukan pengelolaan sumber daya air, antara lain mencakup analisis kondisi yang ada, asumsi, standar, dan kriteria. Asumsi, standar dan kriteria tersebut perlu ditetapkan secara jelas, sehingga analisis dan perhitungan yang dilakukan mempunyai dasar yang jelas. Kejelasan tersebut diperlukan dalam penyusunan skenario, strategi dan kebijakan operasional pengelolaan sumber daya air. Asumsi, kriteria dan standar pengelolaan sumber daya air dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.1 Asumsi, Kriteria dan Standar dalam Penyusunan Pola Pengelolaan SDA WS Bengawan Solo

No

KRITERIA

1

Kebutuhan air irigasi Proyeksi Pemakaian Air Domestik

2

dan Perkotaan 3

4

STANDAR Standar Kriteria Perencanaan Irigasi KP-01 Jumlah penduduk (jiwa)

Kriteria Kebutuhan air (l/org/hr) 2007

2012

2017

2027

135

150

180

500.000 - 1.000.000

120 100

117

135

165

100.000 - 500.000

90

104

120

140

> 1.000.000

Standar Pemakai Air Industri Berdasarkan jenis Industri

Kategori Tekstil (378 lt/org/hr), Gula (4.163 lt/org/hr), Semen (233 lt/org/hr)

Perhitungan Erosi

Menggunakan Model USLE (Universal Soil Loss Equation) A=R.K.Ls.C.P Dimana : R = 1,119.Rm1,211.D-0.474.M0.526 K = (2,713X1,14.10-4(12-a)+3,25(b-2)+2,5(c-2))100 Ls = (1/73)0.45.(0.43+0.3s+0.043s2) A = Jumlah tanah yang tererosi (ton/ha/tahun) R = Faktor hujan dan aliran permukaan K = Faktor eridibilitas tanah

Petro kimia (15.922 lt/org/hr), Industri rumah tangga/kecil (< 20 org) 23 lt/org/hr Industri menengah (20-100 org) 161 lt/org/hr, industri besar > 100 org (161 lt/org/hr) sosial/bisnis (sektor pelayanan) adalah (22lt/org/hr)

Ls= Faktor panjang dan kemiringan lereng C = Faktor vegetasi penuutup tanah dan pengelolaan tanaman P = Faktor tindakan manusia dalam konservasi tanah 35

No

KRITERIA

5

Areal lahan dalam kondisi kritis dan sangat kritis

Kriteria BRLKT dan DPKT

Analisis Transportasi Sedimen di sungai

Menggunakan rumus Frijlink

6

STANDAR 1). Peta Inventarisasi Lahan Kritis DAS Solo berdasarkan Unit Lahan 2). Sub Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah Solo, 1998 3). Sub Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah Jratun Seluna, 1997

Tv = D 50 × g × µ × R × S e × 5 × e

−0 , 27×D 50 µR Se

Tv = Kapasitas transportasi sedimen per meter lebar dasar (m2/det) μ = Faktor kekasaran dasar saluran (rippel factor) D50 = Diameter butiran dengan 50% butiran lebih kecil dari (μ) D90 = Diameter butiran dengan 50% butiran lebih kecil dari (μ) R = Radius hidrolis (m) Se = Gradien energi (-) C = Koefisien Chézy (m½/det) n = Kinematic viscosity (m2/det), biasanya 1,002 x 10-6 h = Permukaan air (m) u = Kecepatan (m2/det) g = Percepatan gravitasi (m/det2) (= 9,81) x = Length of reach segment (m) 7

Analisis Debit

Metode HSS Gamma I

QP = 0,1836 . A 0,5886 . TR -0,4008 . JN 0,2381 QP = Debit Puncak (m3/det) JN = Jumlah Pertemuan Sungai TR = Waktu naik 8

Kewenangan dalam pengelolaan DI

PP No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi 1). Pemerintah Pusat untuk DI dengan luas > 3.000 Ha 2). Pemerintah Propinsi untuk DI dengan luas antara 1.000 – 3.000 Ha 3). Pemerintah K abupaten/Kota untuk DI dengan luas < 1.000 Ha

9

Pemodelan Hujan Aliran

Menggunakan Model konseptual Sacramento yang terpadu dengan paket program dan database hidrologi HYMOS (Hydrological Modeling System, Delft Hydraulics, The Netherlands).

36

No

KRITERIA

10

Kriteria Kelas Mutu Air Sesuai PP. 82 Tahun 2001

STANDAR No.

Parameter

Satuan

Kelas I

II

III

IV

C

deviasi 3

deviasi 3

deviasi 3

deviasi 5

I

FISIKA

1

Temperatur

2

Residu Terlarut

mg/L

1000

1000

1000

2000

3

Residu Tersuspensi

mg/L

50

50

400

400

II

KIMIA ANORGANIK

1

pH

mg/L

9-Jun

9-Jun

9-Jun

9-May

2

BOD

mg/L

2

3

6

12

3

COD

mg/L

10

25

50

100

4

DO

mg/L

6

4

3

0

5

Total Phospat sbg P

mg/L

0,2

0,2

1

5

6

NO 3 sebagai N

mg/L

10

10

20

20

7

NH 3 -N

mg/L

0,5

-

-

-

8

Arsen

mg/L

0,05

1

1

1

9

Kobalt

mg/L

0,2

0,2

0,2

0,2

10

Barium

mg/L

1

-

-

-

11

Boron

mg/L

1

1

1

1

12

Selenium

mg/L

0,01

0,05

0,05

0,05

13

Kadmium

mg/L

0,01

0,01

0,01

0,01

14

Khrom(VI)

mg/L

0,05

0,05

0,05

1

15

Tembaga

mg/L

0,02

0,02

0,02

0,2

16

Besi

mg/L

0,3

(-)

(-)

(-)

17

Timbal

mg/L

0,03

0,03

0,03

1

18

Mangan

mg/L

0,1

(-)

(-)

(-)

19

Air raksa

mg/L

0,001

0,002

0,002

0,005

20

Seng

mg/L

0,05

0,05

0,05

2

21

Khlorida

mg/L

600

(-)

(-)

(-)

22

Sianida

mg/L

0,02

0,02

0,02

(-)

23

Fluorida

mg/L

0,5

1,5

1,5

(-)

24

Nitrit sebagai N

mg/L

0,06

0,06

0,06

(-)

25

Sulfat

mg/L

400

(-)

(-)

(-)

26

Khlorin bebas

mg/L

0,03

0,03

0,03

(-)

27

Belerang sebagai H2S

mg/L

0,002

0,002

0,002

(-)

o

37

No

KRITERIA

STANDAR III

MIKROBIOLOGI

1

Fecal coliform

2

Total coliform

IV

RADIOAKTIVITAS

1

Gross A

2

Gross B

V

KIMIA ORGANIK

1

Minyak dan Lemak

Jml/100 ml Jml/100 ml

100

1000

2000

2000

1000

5000

10000

10000

Bg/L

0,1

0,1

0,1

0,1

Bg/L

1

1

1

1

ug/L

1000

1000

1000

(-)

ug/L

200

200

200

(-)

ug/L

1

1

1

(-)

4

Detergen sebagai MBAS Senyawa Fenol sbg. fenol BHC

ug/L

210

210

210

(-)

5

Aldrin/Dieldrin

ug/L

17

(-)

(-)

(-)

6

Chlordane

ug/L

3

(-)

(-)

(-)

7

DDT

ug/L

2

2

2

2

8

Heptachlor dan heptachlor epoxida

ug/L

18

(-)

(-)

(-)

9

Lindane

ug/L

56

(-)

(-)

(-)

10

Methoxychlor

ug/L

35

(-)

(-)

(-)

11

Endrin

ug/L

1

4

(-)

(-)

12

Toxapon

ug/L

5

(-)

(-)

(-)

2 3

3.2 Skenario Kondisi Ekonomi, Politik, Wilayah Sungai Bengawan Solo

Perubahan

iklim

pada

Skenario kondisi wilayah sungai merupakan asumsi tentang kondisi pada masa yang akan dating yang mungkin terjadi, misalnya kondisi perekonomian, perubahan iklim, atau perubahan politik. Sebelum krisis moneter pada tahun 1997/1998 pertumbuhan ekonomi Indonesia berkisar di angka 7% dan sebagai akibat dari krisis ekonomi dan finansial yang melanda Asia membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat hingga -13% pada tahun 1998. (lihat grafik pada Gambar 3.1). Pertumbuhan ekonomi secara lambat pulih kembali pada kurun waktu 20042007 tetapi dampak dari krisis finansial di Amerika Serikat tahun 2007-2008 ditengarai akan berimbas ke negara lain termasuk Indonesia sehingga target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2009 direvisi dari 6,3% menjadi 6,2%.

38

Prospek perekonomian Indonesia tahun 2009 dan seterusnya dalam mengahadapi krisis finansial di Amerika Serikat tahun 2007-2008 menurut analisis dari ahli ekonomi 1 dapat ditarik kesimpulan fenomena sebagai berikut: 1.

Krisis ekonomi yang dialami Indonesia (dan negara Asia lainnya) pada tahun 1997/1998 adalah akibat dari lemahnya struktur finansial ekonomi mikro (perusahaan, perbankan dan neraca pemerintah).

2.

Indonesia yang lemah dalam mikro ekonomi tidak akan terlepas dari guncangan finansial yang diakibatkan oleh peningkatan suku bunga, memburuknya kondisi neraca perusahaan, keruntuhan pasar saham, meningkatnya ketidakpastian dan masalah kelembagaan yang ada di pasar finansial.

3.

Kondisi perekonomian Indonesia pada tahun 2009 dan tahun-tahun berikutnya diyakini akan mengalami pertumbuhan yang terbatas (sedang) tetapi masih mempunyai harapan karena adanya faktor-faktor yang nampaknya tidak terpengaruh oleh krisis finansial global, antara lain: a. Pertumbuhan sektor non riil (misalnya property) tetap tinggi, sehinga mendorong investasi di industri semen b. Meningkatnya permintaan otomotif terutama di luar Jawa c. Menurunnya harga BBM (akibat menurunnya permintaan pasar dunia akan minyak mentah akibat dari penurunan pertumbuhan ekonomi global) sehingga laju inflasi dapat dikurangi. d. Mulai ada perbaikan dalam sektor institusi (infrastruktur) (misal membaiknya niat Pemerintah memberantas korupsi, peningkatan efisiensi pengurusan dokumen dll) yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (dalam %)

-15

2009

2007

2008

2006

2005

2004

2003

Tahun

Tahun

Gambar 3.1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 1994 – 2009 (sumber: Bank Indonesia monthly report, dalam A. Prasetyantoko, 2008)

2002

-13

1994

-10

2001

-5

Rupiah

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

-5

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

Persen (%)

0 0

1999

4.9 4.8 4.85 4.9 5

5

18000 20000 18000 15000 14000 14000 16000 12000 12500 12000 12000 12000 14000 11000 10000 12000 9000 10000 8000 2600 2700 6000 2500 2650 4000 2000 0

2000

5

Nilai Tukar Rp thd $ AS

6.7 7 6.2 6

1998

7

1997

7

1996

7

1995

10

Gambar 3.2. Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS, 1994-2009 (sumber: IMF, dalam A. Prasetyantoko, 2008)

Dalam analisis pertumbuhan ekonomi dikategorikan kedalam pertumbuhan ekonomi rendah, sedang dan tinggi dengan kriteria sebagai berikut:

− Pertumbuhan ekonomi rendah apabila pertumbuhan ekonomi < 4,5% − Pertumbuhan ekonomi sedang apabila pertumbuhan ekonomi 4,5% - 6,5% 1

Lihat A. Prasetyantoko, 2008. Bencana Finansial. Stabilitas sebagai barang Publik.

39

− Pertumbuhan ekonomi tinggi apabila pertumbuhan ekonomi > 6,5% Selain kondisi pertumbuhan ekonomi, kondisi lain yang sangat berpengaruh dalam pengelolaan sumber daya air di masa yang akan datang adalah kondisi perubahan politik. Untuk menentukan kondisi wilayah sungai di masa yang akan datang, yang mungkin terjadi, pada analisis Pola Pengelolaan SDA WS Bengawan Solo digunakan superposisi dua kondisi yang mungkin terjadi, yaitu: a. Kondisi pertumbuhan ekonomi b. Kondisi perubahan politik Dalam menentukan skenario dilakukan skenario planning dengan kemungkinan kedua kondisi tersebut. Skenario planning pengelolaan sumber daya air WS Bengawan Solo mengutamakan pada pengelolaan sumber daya air WS Bengawan Solo 2030 secara holistik, terpadu, adil dan berkelanjutan. Daya penggerak kritis pengelolaan sumber daya air WS Bengawan Solo adalah kondisi politik yang unpredictable dan pertumbuhan ekonomi. Analisa scenario planning ditampilkan pada Gambar 3.3 berikut. POLITIK (+) KUADRAN IV : KUADRAN I : • Political will kuat (Pemerintah+DPR) • Political will kuat (Pemerintah+DPR) • Koordinatif (Pusat-Provinsi-Kabupaten) • Koordinatif (Pusat-Provinsi-Kabupaten) • Kebijakan publik (pro-SDA) • Kebijakan publik (pro-SDA) • Konsistensi Kebijakan • Konsistensi kebijakan • Pertumbuhan ekonomi rendah • Kegiatan ekonomi tinggi • Urgensi pegelolaan SDA rendah • Urgensi pengelolaan SDA tinggi • Anggaran tidak memadahi • Anggaran infrastruktur memadahi EKONOMI (-)

EKONOMI (+)

KUADRAN III : • Political will lemah • Kurang koordinasi • Kebijakan publik (tidak pro-SDA) • Kebijakan tidak Konsisten • Pertumbuhan ekonomi rendah • Urgensi pengelolaan SDA rendah • Anggaran tidak memadahi

KUADRAN II : • Political will lemah • Kurang koordinasi • Kebijakan publik (tidak pro-SDA) • Kebijakan tidak konsisten • Pertumbuhan ekonomi tinggi • Urgensi pengelolaan SDA tinggi • Anggaran infrastruktur memadahi POLITIK (-)

ANALISA SCENARIO PLANNING 50

Gambar 3.3 Analisa Skenario Planning Skenario planning pengelolaan sumber daya air WS Bengawan Solo dibagi menjadi 4 skenario diantaranya: 1. Skenario 1 “BURUNG GARUDA”

− Pada Tahun 2030, Indonesia menjadi negara maju dan sejahtera, dengan pemerintahan yang kuat dan stabil dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. 40

− Kebijakan publik Pemerintah yang didukung oleh DPR berorientasi pada kesejahteraan rakyat, antara lain dengan upaya memenuhi kebutuhan air untuk berbagai keperluan melalui pengelolaan SDA berbagai wilayah sungai secara holistik, terpadu, adil dan berkelanjutan.

− Pembangunan infrastruktur SDA di WS Bengawan Solo mendapat perhatian Pemerintah dengan dukungan DPR, sehingga tersedia alokasi dana yang memadahi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mendorong terjadinya kegiatan ekonomi tinggi di WS Bengawan Solo, mengakibatkan kebutuhan air untuk berbagai sektor juga meningkat.

− Dengan koordinasi yang baik, antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten, serta konsistensi kebijakan publik dalam pengelolaan SDA, pada tahun 2030 semua infrastruktur SDA yang telah ditetapkan dalam Pola Pengelolaan SDA WS Bengawan Solo telah dibangun, termasuk Waduk Serbaguna Jipang, sehingga permasalahan banjir, kekeringan, erosi/ sedimentasi dan masalah-masalah lainnya dapat dikendalikan. 2. Skenario 2 “BURUNG HANTU”

− Pada Tahun 2030, Indonesia menjadi negara yang jalan di tempat, tertinggal dari negara-negara di kawasan ASEAN, karena ketidakstabilan pemerintahan akibat pertarungan politik antara Pemerintah dan DPR, serta kurangnya koor-dinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten, meskipun pertumbuhan ekonominya relatif tinggi.

− Karena pertarungan politik tersebut, kebijakan publik dalam pengelolaan SDA menjadi tidak berkualitas dan tidak konsisten.

− Pembangunan infrastruktur SDA di WS Bengawan Solo kurang mendapat perhatian dari Pemerintah dan kurang mendapat dukungan dari DPR, meskipun alokasi dana masih relatif memadahi.

− Karena kurangnya koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten, pembangunan infrastruktur SDA tidak berjalan dengan baik, antara lain pembangunan Waduk Serbaguna Jipang tidak dapat dilaksanakan karena ketidaksepakatan antara Pemerintah dan DPR dan terkendala pembebasan lahan. Akibatnya, pada tahun 2030, masalah banjir, kekeringan dan masalah-masalah lain di WS Bengawan Solo masih tetap terjadi.

3. Skenario 3 “BURUNG GAGAK”

− Pada Tahun 2030, Indonesia menjadi negara yang gagal karena ketidakstabilan pemerintah akibat pertarungan politik terus-menerus antara Pemerintah dengan DPR, serta kurangnya koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten, dibarengi oleh kondisi pertumbuhan ekonomi yang rendah.

41

− Karena ketidakstabilan pemerintahan dan kondisi pere-konomian yang buruk, kebijakan publik dalam pengelolaan SDA menjadi tidak berkualitas dan tidak konsisten, serta terbatasnya kegiatan yang dapat dilaksanakan.

− Pembangunan infrastruktur SDA di WS Bengawan Solo tidak mendapat perhatian dan tidak mendapat dukungan dari DPR, sehingga alokasi dana sangat minimal.

− Pada Tahun 2030, banjir dan kekeringan masih melanda setiap tahun di WS Bengawan Solo, serta masalah-masalah lain dalam pengelolaan SDA masih tertap terjadi, diperparah oleh dampak Global Climate Change.

4. Skenario 4 “BURUNG MERAK”

−

− −

Pada Tahun 2030, Indonesia menjadi negara simbolik, yakni negara dengan pemerintahan yang stabil, tapi rakyat kurang sejahtera, karena pertumbuhan ekonomi rendah. Kebijakan publik dalam pengelolaan SDA relatif baik, namun pelaksanaannya terkendala oleh alokasi dana yang tidak memadahi. Pembangunan infrastruktur SDA di WS Bengawan Solo dilaksanakan dengan alokasi dana yang sangat terbatas, sehingga banjir, kekeringan dan masalahmasalah lain dalam pengelolaan SDA belum dapat diatasi, meskipun Pemerintah telah berupaya maksimal.

Untuk selanjutnya terdapat 3 skenario yang ditentukan, yaitu : a.

Skenario rendah, pada scenario planning disebut scenario Burung Gagak, yaitu scenario yang dihasilkan dari superposisi pertumbuhan ekonomi rendah dan politik dukungan rendah.

b.

Skenario sedang, pada scenario planning disebut scenario Burung Hantu yaitu scenario yang dihasilkan dari superposisi pertumbuhan ekonomi Tinggi dan politik dukungan rendah dan Burung Merak, yaitu scenario yang dihasilkan dari superposisi pertumbuhan ekonomi rendah dan politik dukungan tinggi.

c.

Skenario tinggi, pada scenario planning disebut scenario Burung Garuda, yaitu scenario yang dihasilkan dari superposisi pertumbuhan ekonomi tinggi dan politik dukungan tinggi.

Potensi air yang ada di WS Bengawan Solo dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, diantaranya untuk pemenuhan suplai air domestik, industri maupun irigasi. Dalam CDMP Study diproyeksikan besarnya kebutuhan air pada masing-masing sektor hingga tahun 2025 dan ketersediaan air apabila dibangun waduk-waduk yang direncanakan. Tabel dan grafik neraca air setiap skenario dapat dilihat pada halaman berikut.

42

Gambar 3.4. Grafik Neraca Air Skenario 1

43

Gambar 3.5. Grafik Neraca Air Skenario 2

44

Gambar 3.6 Grafik Neraca Air Skenario 3

45

Tabel 3.2 Kondisi Neraca Air Untuk Skenario 1

DAS/Sub DAS

Bengawan Solo Hulu

TerTermanKeterKabupaten/ buang faatkan Pro-yeksi sediaan Kota 3 3 3 (juta m ) (juta m ) (juta m ) 2007

DMI

Irigasi

Tambak

KebuKesuk- KebuKesuk- KebuKesuktuhan Neraca sesan tuhan Neraca sesan tuhan Neraca sesan 3 3 3 (juta m ) (%) (%) (%) (juta m ) (juta m )

Total Defisit 3 (juta m )

1.827,78 1.052,88

774,89

53,84 -12,49

76,81

1.123,94 -390,62

65,25

0,23

0,00 100,00

-403,11

1.827,78

902,39

925,38

62,56

-6,19

90,10

1.153,88 -285,09

75,29

0,24

0,00 100,00

-291,28

2017

1.827,78

777,84

1.049,94

71,72

-4,77

93,35

1.220,31 -237,58

80,53

0,26

0,00 100,00

-242,35

2027

1.827,78

533,29

1.294,49

91,38

-0,01

99,99

1.355,63 -152,79

88,73

0,28

0,00 100,00

-152,80

529,20

304,84

224,35

38,05

-3,62

90,50

302,96 -113,10

62,67

0,07

0,00 100,00

-116,71

529,20

261,27

267,93

48,41

-1,79

96,30

303,79

-82,54

72,83

0,07

0,00 100,00

-84,34

2017

529,20

225,21

303,99

67,05

-1,38

97,94

307,03

-68,79

77,60

0,07

0,00 100,00

-70,17

2027

529,20

154,40

374,79

92,44

0,00 100,00

326,51

-44,24

86,45

0,08

0,00 100,00

-44,24

937,60

540,10

397,50

37,76

-6,41

83,04

566,41 -200,38

64,62

0,12

0,00 100,00

-206,78

937,60

462,91

474,70

47,82

-3,18

93,36

576,18 -146,24

74,62

0,12

0,00 100,00

-149,42

2017

937,60

399,01

538,59

65,99

-2,45

96,29

596,79 -121,87

79,58

0,13

0,00 100,00

-124,32

2027

937,60

273,56

664,04

90,41

-0,01

99,99

651,86

-78,38

87,98

0,15

0,00 100,00

-78,38

628,28

361,92

266,36

60,01

-4,29

92,85

344,84 -134,27

61,06

0,08

0,00 100,00

-138,56

2012

628,28

310,19

318,09

68,80

-2,13

96,91

349,34

-98,00

71,95

0,08

0,00 100,00

-100,13

2017

628,28

267,38

360,91

77,87

-1,64

97,90

366,25

-81,67

77,70

0,09

0,00 100,00

-83,31

2027

628,28

183,31

444,97

96,87

0,00 100,00

400,52

-52,52

86,89

0,10

0,00 100,00

-52,52

1.084,45

624,69

459,76

34,37

-7,41

78,45

630,90 -231,76

63,27

0,14

0,00 100,00

-239,17

2012

1.084,45

535,40

549,04

35,00

-3,68

89,50

650,92 -169,15

74,01

0,14

0,00 100,00

-172,82

2017

1.084,45

461,51

622,94

35,63

-2,83

92,06

692,85 -140,96

79,65

0,15

0,00 100,00

-143,79

2027

1.084,45

316,41

768,04

36,89

-0,01

99,98

781,07

88,39

0,17

0,00 100,00

-90,66

2012

2007 2012

2007 2012

2007

2007

Kab. Wonogiri

Kab. Sukoharjo

Kab. Karanganyar

Kab. Klaten

Kab. Sragen

-90,65

46

lanjutan DAS/Sub DAS

TerTermanKeterKabupaten/ buang faatkan Pro-yeksi sediaan Kota 3 3 3 (juta m ) (juta m ) (juta m ) 2007

Irigasi

Tambak

KebuKesuk- KebuKesuk- KebuKesuktuhan Neraca sesan tuhan Neraca sesan tuhan Neraca sesan 3 3 3 (juta m ) (%) (%) (%) (juta m ) (juta m )

Total Defisit 3 (juta m )

50,99

29,37

21,62

35,52

-0,35

99,02

30,85

-10,90

64,68

0,01

0,00 100,00

-11,25

50,99

25,18

25,82

38,28

-0,17

99,55

31,47

-7,95

74,73

0,01

0,00 100,00

-8,13

2017

50,99

21,70

29,29

41,10

-0,13

99,68

33,04

-6,63

79,94

0,01

0,00 100,00

-6,76

2027

50,99

14,88

36,12

44,59

0,00 100,00

36,35

-4,26

88,27

0,01

0,00 100,00

-4,26

731,32

421,28

310,05

28,36

-5,00

82,39

442,88 -156,29

64,71

0,09

0,00 100,00

-161,29

731,32

361,06

370,26

40,52

-2,48

93,88

446,19 -114,07

74,44

0,10

0,00 100,00

-116,55

2017

731,32

311,23

420,10

47,51

-1,91

95,98

469,45

-95,06

79,75

0,10

0,00 100,00

-96,97

2027

731,32

213,38

517,94

62,96

0,00

99,99

516,01

-61,13

88,15

0,11

0,00 100,00

-61,14

807,19

464,98

342,21

20,69

-5,51

73,35

499,44 -172,51

65,46

0,10

0,00 100,00

-178,02

2012

807,19

398,52

408,67

24,82

-2,74

88,98

512,39 -125,90

75,43

0,11

0,00 100,00

-128,64

2017

807,19

343,51

463,67

29,34

-2,11

92,82

541,25 -104,92

80,61

0,11

0,00 100,00

-107,03

2027

807,19

235,51

571,67

37,58

-0,01

99,99

601,45

-67,47

88,78

0,13

0,00 100,00

-67,48

782,50

564,59

217,91

16,93

-4,90

71,04

365,29 -160,05

56,19

0,65

0,00 100,00

-164,95

2012

782,50

534,85

247,65

20,30

-0,96

95,26

383,99 -156,32

59,29

0,68

0,00 100,00

-157,29

2017

782,50

461,73

320,77

24,00

-0,76

96,82

414,84 -117,99

71,56

0,73

0,00

99,98

-118,75

2027

782,50

398,63

383,87

30,75

0,00

99,98

447,55

-95,16

78,74

0,81

0,00

99,98

-95,17

864,09

623,46

240,63

29,25

-5,41

81,49

392,82 -176,74

55,01

0,71

0,00 100,00

-182,15

864,09

590,61

273,48

34,82

-1,06

96,95

411,63 -172,62

58,06

0,75

0,00 100,00

-173,69

2017

864,09

509,87

354,22

40,88

-0,84

97,94

443,72 -130,29

70,64

0,81

0,00

99,98

-131,13

2027

864,09

440,20

423,89

51,67

-0,01

99,99

476,50 -105,09

77,95

0,89

0,00

99,98

-105,09

1.101,09

794,46

306,63

26,20

-6,90

73,67

499,14 -225,21

54,88

0,91

0,00 100,00

-232,11

1.101,09

752,61

348,49

27,97

-1,36

95,15

527,74 -219,97

58,32

0,95

0,00 100,00

-221,32

2012

2007 2012

2007

Kali Madiun

DMI

2007

2007 2012

2007 2012

Kota Surakarta

Kab. Boyolali

Kab. Ngawi

Kab. Ngawi

Kab. Magetan

Kab. Madiun

47

lanjutan DAS/Sub DAS

TerTermanKeterKabupaten/ buang faatkan Pro-yeksi sediaan Kota 3 3 3 (juta m ) (juta m ) (juta m )

Irigasi

Tambak

KebuKesuk- KebuKesuk- KebuKesuktuhan Neraca sesan tuhan Neraca sesan tuhan Neraca sesan 3 3 3 (juta m ) (%) (%) (%) (juta m ) (juta m )

Total Defisit 3 (juta m )

2017

1.101,09

649,71

451,38

29,77

-1,07

96,40

573,87 -166,02

71,07

1,03

0,00

99,98

-167,10

2027

1.101,09

560,94

540,15

30,44

-0,01

99,98

627,99 -133,91

78,68

1,13

0,00

99,98

-133,92

36,76

26,52

10,24

13,50

-0,23

98,29

16,96

-7,52

55,66

0,03

0,00 100,00

-7,75

36,76

25,13

11,63

14,38

-0,05

99,69

17,80

-7,34

58,75

0,03

0,00 100,00

-7,39

2017

36,76

21,69

15,07

15,27

-0,04

99,77

19,22

-5,54

71,16

0,03

0,00

99,98

-5,58

2027

36,76

18,73

18,03

16,33

0,00 100,00

20,76

-4,47

78,46

0,04

0,00

99,98

-4,47

1.530,18 1.104,05

426,13

38,84

-9,58

75,32

708,59 -312,98

55,83

1,26

0,00 100,00

-322,56

1.530,18 1.045,89

484,29

46,45

-1,88

95,95

744,15 -305,69

58,92

1,33

0,00 100,00

-307,57

2017

1.530,18

902,90

627,28

54,76

-1,49

97,28

803,40 -230,72

71,28

1,43

0,00

99,98

-232,21

2027

1.530,18

779,53

750,65

69,77

-0,01

99,99

865,55 -186,09

78,50

1,58

0,00

99,98

-186,10

728,27

184,40

543,87

18,65 -10,06

46,04

415,82

-89,18

78,55

243,47

-34,83

85,69

-134,07

2012

728,27

120,26

608,01

22,59

-6,82

69,80

450,36

-78,94

82,47

255,64

-27,92

89,08

-113,68

2017

728,27

49,71

678,56

26,96

-4,92

81,75

476,99

-68,65

85,61

276,10

-19,24

93,03

-92,81

2027

728,27

37,51

690,76

35,14

-2,46

92,99

451,77

-50,55

88,81

303,71

-14,51

95,22

-67,52

2.065,46

522,99

1.542,48

65,99 -28,54

56,75

1.166,22 -252,92

78,31

690,52

-98,79

85,69

-380,25

2.065,46

341,08

1.724,39

77,23 -19,35

74,94

1.264,13 -223,87

82,29

725,04

-79,19

89,08

-322,42

2017

2.065,46

140,97

1.924,49

89,14 -13,96

84,34

1.340,15 -194,69

85,47

783,05

-54,58

93,03

-263,23

2027

2.065,46

106,39

1.959,07

-6,98

93,93

1.266,01 -143,36

88,68

861,35

-41,14

95,22

-191,49

1.030,51

260,93

769,58

54,59 -14,24

73,92

560,18 -126,19

77,47

344,52

-49,29

85,69

-189,72

1.030,51

170,17

860,34

64,08

-9,66

84,93

605,16 -111,70

81,54

361,74

-39,51

89,08

-160,86

2017

1.030,51

70,33

960,18

74,15

-6,96

90,61

638,96

-97,14

84,80

390,68

-27,23

93,03

-131,33

2027

1.030,51

53,08

977,43

96,07

-3,48

96,37

592,92

-71,52

87,94

429,75

-20,53

95,22

-95,54

2007 2012

2007 2012

Bengawan Solo Hilir

DMI

2007

2007 2012

2007 2012

Kota Madiun

Kab. Ponorogo

Kab. Blora

Kab. Bojonegoro

Kab. Lamongan

114,94

48

lanjutan

DAS/Sub DAS

TerTermanKeterKabupaten/ buang faatkan Pro-yeksi sediaan Kota 3 3 3 (juta m ) (juta m ) (juta m ) 2007

Kali Lamong

Tambak

KebuKesuk- KebuKesuk- KebuKesuktuhan Neraca sesan tuhan Neraca sesan tuhan Neraca sesan 3 3 3 (juta m ) (%) (%) (%) (juta m ) (juta m )

Total Defisit 3 (juta m )

193,68

571,24

33,82 -10,57

68,75

422,52

-93,67

77,83

255,73

-36,59

85,69

-140,82

2012

764,92

126,31

638,61

40,33

-7,17

82,23

456,43

-82,91

81,84

268,51

-29,33

89,08

-119,40

2017

764,92

52,21

712,72

47,36

-5,17

89,09

481,96

-72,10

85,04

289,99

-20,21

93,03

-97,48

2027

764,92

39,40

725,52

62,94

-2,59

95,89

448,48

-53,09

88,16

318,99

-15,24

95,22

-70,91

825,46

209,01

616,45

42,77 -11,41

73,33

449,68 -101,08

77,52

275,96

-39,48

85,69

-151,97

2012

825,46

136,31

689,15

53,62

-7,73

85,58

482,46

-89,47

81,46

289,76

-31,65

89,08

-128,85

2017

825,46

56,34

769,12

65,69

-5,58

91,51

505,52

-77,81

84,61

312,94

-21,81

93,03

-105,20

2027

825,46

42,52

782,94

93,50

-2,79

97,02

458,39

-57,29

87,50

344,24

-16,44

95,22

-76,53

122,70

84,41

38,29

6,07

-0,44

92,83

67,69

-35,42

47,67

0,39

0,00

99,92

-35,85

122,70

75,48

47,22

7,12

-1,06

85,09

74,55

-33,77

54,69

0,41

0,00

99,85

-34,84

2017

122,70

65,08

57,62

8,24

-1,71

79,19

78,97

-28,28

64,19

0,44

0,00

99,51

-30,00

2027

122,70

43,39

79,31

10,67

-2,68

74,86

93,87

-22,99

75,51

0,49

0,00

99,55

-25,68

271,63

186,87

84,76

18,33

-0,96

94,75

144,94

-78,41

45,90

0,87

0,00

99,92

-79,37

2012

271,63

167,09

104,54

22,98

-2,35

89,77

157,81

-74,77

52,62

0,91

0,00

99,85

-77,12

2017

271,63

144,07

127,56

28,15

-3,79

86,52

164,90

-62,61

62,03

0,98

0,00

99,51

-66,41

2027

271,63

96,06

175,57

40,07

-5,94

85,17

191,37

-50,90

73,40

1,08

0,00

99,55

-56,85

531,79

343,18

188,61

25,51

-0,07

99,71

177,27

-69,31

60,90

78,77

-23,56

70,09

-92,95

2012

531,79

290,93

240,87

30,43

-0,21

99,32

222,23

-66,80

69,94

82,71

-24,28

70,64

-91,29

2017

531,79

213,04

318,75

35,73

-0,53

98,51

289,42

-64,29

77,79

89,33

-24,35

72,74

-89,17

2027

531,79

77,58

454,21

47,48

0,00 100,00

401,53

-59,77

85,11

98,26

-24,66

74,91

-84,43

273,70

176,63

97,07

11,78

-0,04

99,68

92,59

-35,67

61,47

40,54

-12,13

70,09

-47,84

273,70

149,73

123,97

14,41

-0,11

99,26

115,63

-34,38

70,27

42,57

-12,50

70,64

-46,98

2007 2012

2007

Daerah Pantai Utara

Irigasi

764,92

2007

2007

2007 2012

Kab. Tuban

DMI

Kab. Gresik

Kab. Lamongan

Kab. Gresik

Kab. Tuban

Kab. Rembang

49

lanjutan

DAS/Sub DAS

TerTermanKeterKabupaten/ buang faatkan Pro-yeksi sediaan Kota 3 3 3 (juta m ) (juta m ) (juta m ) 273,70

109,65

164,05

17,35

2027

273,70

39,93

233,77

22,97

105,66

68,18

37,47

6,74

-0,01

105,66

57,80

47,86

7,91

2017

105,66

42,33

63,33

9,15

2027

105,66

15,41

90,24

11,86

686,34

361,69

324,65

23,98

-0,45

2012

686,34

315,68

370,66

28,54

2017

686,34

255,46

430,88

2027

686,34

162,76

523,58

2012

2007

Kab. Lamongan

Kab. Pacitan

Irigasi

Tambak

KebuKesuk- KebuKesuk- KebuKesuktuhan Neraca sesan tuhan Neraca sesan tuhan Neraca sesan 3 3 3 (juta m ) (%) (%) (%) (juta m ) (juta m )

2017 2007

Kali Grindulu

DMI

-0,27

Total Defisit 3 (juta m )

98,42

149,99

-33,09

77,94

45,98

-12,53

72,74

-45,90

0,00 100,00

208,12

-30,76

85,22

50,57

-12,69

74,91

-43,45

99,78

33,55

-13,77

58,95

15,65

-4,68

70,09

-18,47

-0,04

99,48

42,29

-13,27

68,61

16,43

-4,82

70,64

-18,14

-0,11

98,84

55,45

-12,77

76,96

17,75

-4,84

72,74

-17,72

0,00 100,00

77,35

-11,88

84,65

19,52

-4,90

74,91

-16,77

98,13

331,90

-32,35

90,25

1,57

0,00

99,94

-32,80

-0,44

98,48

364,77

-23,87

93,46

1,65

0,00

99,88

-24,31

33,50

-0,43

98,71

419,39

-23,36

94,43

1,78

0,00

99,89

-23,79

42,31

-0,22

99,49

501,15

-21,45

95,72

1,96

0,00

99,85

-21,67

Sumber: Hasil analisis PT. INDRA KARYA, 2007

Tabel 3.3 Kondisi Neraca Air Untuk Skenario 2 DAS/Sub DAS

Bengawan Solo Hulu

TerTermanKeterKabupaten/ buang faatkan Pro-yeksi sediaan Kota 3 3 3 (juta m ) (juta m ) (juta m ) 2007

DMI

Irigasi

Tambak

Total KebuKesuk- KebuKesuk- KebuKesuk- Defisit Neraca sesan 3 tuhan Neraca sesan tuhan tuhan Neraca sesan (juta m ) 3 3 3 (juta m ) (%) (%) (%) (juta m ) (juta m )

1.827,78 1.052,88

774,89

53,84 -12,49

76,81

1.123,94 -390,62

65,25

0,23

0,00

100,00

-403,11

1.827,78 1.052,88

774,89

62,56 -29,03

53,59

1.153,88 -412,74

64,23

0,24

-0,01

95,24

-441,78

2017

1.827,78 1.052,88

774,89

71,72 -48,22

32,76

1.220,31 -469,14

61,56

0,26

-0,03

88,18

-517,39

2027

1.827,78 1.052,88

774,89

91,38 -84,76

7,25

1.355,63 -587,58

56,66

0,28

-0,06

80,17

-672,39

2012

Kab. Wonogiri

50

lanjutan

DAS/Sub DAS

TerTermanKeterKabupaten/ buang faatkan Pro-yeksi sediaan Kota 3 3 3 (juta m ) (juta m ) (juta m ) 2007

DMI

Irigasi

Tambak

Total KebuKesuk- KebuKesuk- KebuKesuk- Defisit tuhan Neraca sesan Neraca sesan tuhan tuhan Neraca sesan (juta m3) 3 3 3 (juta m ) (%) (%) (%) (juta m ) (juta m )

529,20

304,84

224,35

38,05

-3,62

90,50

302,96 -113,10

62,67

0,07

0,00

100,00

-116,71

529,20

304,84

224,35

48,41

-8,41

82,63

303,79 -119,50

60,66

0,07

0,00

95,24

-127,91

2017

529,20

304,84

224,35

67,05 -13,96

79,18

307,03 -135,83

55,76

0,07

-0,01

88,18

-149,80

2027

529,20

304,84

224,35

92,44 -24,54

73,45

326,51 -170,12

47,90

0,08

-0,02

80,17

-194,68

937,60

540,10

397,50

37,76

-6,41

83,04

566,41 -200,38

64,62

0,12

0,00

100,00

-206,78

937,60

540,10

397,50

47,82 -14,89

68,86

576,18 -211,73

63,25

0,12

-0,01

95,24

-226,62

2017

937,60

540,10

397,50

65,99 -24,74

62,51

596,79 -240,66

59,67

0,13

-0,02

88,18

-265,41

2027

937,60

540,10

397,50

90,41 -43,48

51,91

651,86 -301,41

53,76

0,15

-0,03

80,17

-344,92

628,28

361,92

266,36

60,01

-4,29

92,85

344,84 -134,27

61,06

0,08

0,00

100,00

-138,56

2012

628,28

361,92

266,36

68,80

-9,98

85,49

349,34 -141,88

59,39

0,08

0,00

95,24

-151,86

2017

628,28

361,92

266,36

77,87 -16,58

78,71

366,25 -161,26

55,97

0,09

-0,01

88,18

-177,85

2027

628,28

361,92

266,36

96,87 -29,13

69,93

400,52 -201,97

49,57

0,10

-0,02

80,17

-231,13

1.084,45

624,69

459,76

34,37

-7,41

78,45

630,90 -231,76

63,27

0,14

0,00

100,00

-239,17

2012

1.084,45

624,69

459,76

35,00 -17,23

50,79

650,92 -244,89

62,38

0,14

-0,01

95,24

-262,12

2017

1.084,45

624,69

459,76

35,63 -28,61

19,70

692,85 -278,35

59,83

0,15

-0,02

88,18

-306,98

2027

1.084,45

624,69

459,76

36,89 -50,29 -36,31

781,07 -348,62

55,37

0,17

-0,03

80,17

-398,94

50,99

29,37

21,62

35,52

-0,35

99,02

30,85

-10,90

64,68

0,01

0,00

100,00

-11,25

50,99

29,37

21,62

38,28

-0,81

97,88

31,47

-11,52

63,41

0,01

0,00

95,24

-12,33

2017

50,99

29,37

21,62

41,10

-1,35

96,73

33,04

-13,09

60,39

0,01

0,00

88,18

-14,43

2027

50,99

29,37

21,62

44,59

-2,36

94,70

36,35

-16,39

54,90

0,01

0,00

80,17

-18,76

2012

2007 2012

2007

2007

2007 2012

Kab. Sukoharjo

Kab. Karanganyar

Kab. Klaten

Kab. Sragen

Kota Surakarta

51

lanjutan DAS/Sub DAS

TerTermanKeterKabupaten/ buang faatkan Pro-yeksi sediaan Kota 3 3 3 (juta m ) (juta m ) (juta m ) 2007

Irigasi

Tambak

Total KebuKesuk- KebuKesuk- KebuKesuk- Defisit tuhan Neraca sesan Neraca sesan tuhan tuhan Neraca sesan (juta m3) 3 3 3 (juta m ) (%) (%) (%) (juta m ) (juta m )

731,32

421,28

310,05

28,36

-5,00

82,39

442,88 -156,29

64,71

0,09

0,00

100,00

-161,29

731,32

421,28

310,05

40,52 -11,62

71,33

446,19 -165,14

62,99

0,10

0,00

95,24

-176,76

2017

731,32

421,28

310,05

47,51 -19,29

59,39

469,45 -187,71

60,02

0,10

-0,01

88,18

-207,02

2027

731,32

421,28

310,05

62,96 -33,91

46,14

516,01 -235,10

54,44

0,11

-0,02

80,17

-269,03

807,19

464,98

342,21

20,69

-5,51

73,35

499,44 -172,51

65,46

0,10

0,00

100,00

-178,02

2012

807,19

464,98

342,21

24,82 -12,82

48,33

512,39 -182,27

64,43

0,11

-0,01

95,24

-195,10

2017

807,19

464,98

342,21

29,34 -21,30

27,41

541,25 -207,18

61,72

0,11

-0,01

88,18

-228,49

2027

807,19

464,98

342,21

37,58 -37,43

0,40

601,45 -259,49

56,86

0,13

-0,02

80,17

-296,94

782,50

564,59

217,91

16,93

-4,90

71,04

365,29 -160,05

56,19

0,65

0,00

100,00

-164,95

2012

782,50

564,59

217,91

20,30

-8,93

56,01

383,99 -178,10

53,62

0,68

-0,03

95,24

-187,06

2017

782,50

564,59

217,91

24,00 -13,37

44,30

414,84 -208,21

49,81

0,73

-0,09

88,18

-221,67

2027

782,50

564,59

217,91

30,75 -20,10

34,63

447,55 -240,94

46,17

0,81

-0,16

80,17

-261,20

864,09

623,46

240,63

29,25

-5,41

81,49

392,82 -176,74

55,01

0,71

0,00

100,00

-182,15

864,09

623,46

240,63

34,82

-9,86

71,68

411,63 -196,67

52,22

0,75

-0,04

95,24

-206,57

2017

864,09

623,46

240,63

40,88 -14,76

63,89

443,72 -229,92

48,18

0,81

-0,10

88,18

-244,78

2027

864,09

623,46

240,63

51,67 -22,20

57,05

476,50 -266,06

44,16

0,89

-0,18

80,17

-288,43

1.101,09

794,46

306,63

26,20

-6,90

73,67

499,14 -225,21

54,88

0,91

0,00

100,00

-232,11

2012

1.101,09

794,46

306,63

27,97 -12,57

55,06

527,74 -250,61

52,51

0,95

-0,05

95,24

-263,22

2017

1.101,09

794,46

306,63

29,77 -18,81

36,81

573,87 -292,98

48,95

1,03

-0,12

88,18

-311,92

2027

1.101,09

794,46

306,63

30,44 -28,28

7,08

627,99 -339,03

46,01

1,13

-0,22

80,17

-367,54

36,76

26,52

10,24

13,50

-0,23

98,29

16,96

-7,52

55,66

0,03

0,00

100,00

-7,75

36,76

26,52

10,24

14,38

-0,42

97,08

17,80

-8,37

53,01

0,03

0,00

95,24

-8,79

2012

2007

Kali Madiun

DMI

2007

2007 2012

2007

2007 2012

Kab. Boyolali

Kab. Ngawi

Kab. Ngawi

Kab. Magetan

Kab. Madiun

Kota Madiun

52

lanjutan

DAS/Sub DAS

TerTermanKeterKabupaten/ buang faatkan Pro-yeksi sediaan Kota 3 3 3 (juta m ) (juta m ) (juta m )

Irigasi

Tambak

Total KebuKesuk- KebuKesuk- KebuKesuk- Defisit tuhan Neraca sesan Neraca sesan tuhan tuhan Neraca sesan (juta m3) 3 3 3 (juta m ) (%) (%) (%) (juta m ) (juta m )

2017

36,76

26,52

10,24

15,27

-0,63

95,89

19,22

-9,78

49,10

0,03

0,00

88,18

-10,41

2027

36,76

26,52

10,24

16,33

-0,94

94,22

20,76

-11,32

45,47

0,04

-0,01

80,17

-12,27

1.530,18 1.104,05

426,13

38,84

-9,58

75,32

708,59 -312,98

55,83

1,26

0,00

100,00

-322,56

1.530,18 1.104,05

426,13

46,45 -17,47

62,40

744,15 -348,27

53,20

1,33

-0,06

95,24

-365,80

2017

1.530,18 1.104,05

426,13

54,76 -26,14

52,26

803,40 -407,16

49,32

1,43

-0,17

88,18

-433,47

2027

1.530,18 1.104,05

426,13

69,77 -39,31

43,66

865,55 -471,15

45,57

1,58

-0,31

80,17

-510,77

2007 2012

Bengawan Solo Hilir

DMI

2007

Kab. Ponorogo

Kab. Blora

728,27

225,34

502,92

18,65 -10,06

46,04

374,88

-89,18

76,21

243,47

-34,83

85,69

-134,07

2012

728,27

225,34

502,92

22,59 -15,20

32,74

398,70 -111,82

71,96

250,78

-42,14

83,20

-169,15

2017

728,27

225,34

502,92

26,96 -20,50

23,98

406,72 -118,90

70,77

258,30

-49,66

80,77

-189,06

2027

728,27

225,34

502,92

35,14 -23,69

32,58

425,40 -142,57

66,49

263,46

-54,83

79,19

-221,09

2.065,46

639,11

1.426,36

65,99 -28,54

56,75

1.050,10 -252,92

75,91

690,52

-98,79

85,69

-380,25

2.065,46

639,11

1.426,36

77,23 -43,10

44,20

1.117,62 -317,13

71,62

711,23 -119,51

83,20

-479,73

2017

2.065,46

639,11

1.426,36

89,14 -58,13

34,78

1.140,85 -337,22

70,44

732,57 -140,84

80,77

-536,20

2027

2.065,46

639,11

1.426,36

114,94 -67,19

41,54

1.191,22 -404,34

66,06

747,22 -155,50

79,19

-627,03

1.030,51

318,87

711,65

54,59 -14,24

73,92

502,25 -126,19

74,88

344,52

-49,29

85,69

-189,72

1.030,51

318,87

711,65

64,08 -21,50

66,45

532,06 -158,22

70,26

354,85

-59,63

83,20

-239,35

2017

1.030,51

318,87

711,65

74,15 -29,00

60,89

539,52 -168,25

68,82

365,50

-70,27

80,77

-267,52

2027

1.030,51

318,87

711,65

96,07 -33,52

65,11

555,61 -201,74

63,69

372,81

-77,58

79,19

-312,84

764,92

236,69

528,24

33,82 -10,57

68,75

379,52

-93,67

75,32

255,73

-36,59

85,69

-140,82

2012

764,92

236,69

528,24

40,33 -15,96

60,43

402,17 -117,44

70,80

263,40

-44,26

83,20

-177,66

2017

764,92

236,69

528,24

47,36 -21,53

54,54

408,15 -124,89

69,40

271,30

-52,16

80,77

-198,58

2007 2012

2007 2012

2007

2027

Kab. Bojonegoro

Kab. Lamongan

Kab. Tuban

764,92

236,69

528,24

62,94

-24,88

60,46

420,79

-149,74

64,41

276,73

-57,59

79,19

-232,21 53

lanjutan DAS/Sub DAS

TerTermanKeterKabupaten/ buang faatkan Pro-yeksi sediaan Kota 3 3 3 (juta m ) (juta m ) (juta m ) 2007

Kali Lamong

Tambak

Total KebuKesuk- KebuKesuk- KebuKesuk- Defisit tuhan Neraca sesan Neraca sesan tuhan tuhan Neraca sesan (juta m3) 3 3 3 (juta m ) (%) (%) (%) (juta m ) (juta m )

255,42

570,04

42,77 -11,41

73,33

403,27 -101,08

74,94

275,96

-39,48

85,69

-151,97

2012

825,46

255,42

570,04

53,62 -17,22

67,88

423,90 -126,74

70,10

284,24

-47,76

83,20

-191,72

2017

825,46

255,42

570,04

65,69 -23,23

64,63

425,87 -134,77

68,35

292,77

-56,29

80,77

-214,29

2027

825,46

255,42

570,04

93,50 -26,85

71,28

428,51 -161,60

62,29

298,63

-62,14

79,19

-250,59

122,70

84,41

38,29

6,07

-0,44

92,83

67,69

-35,42

47,67

0,39

0,00

99,92

-35,85

122,70

84,41

38,29

7,12

-5,28

25,78

74,55

-38,49

48,37

0,41

-0,02

95,16

-43,79

2017

122,70

84,41

38,29

8,24

-8,66

-5,08

78,97

-40,65

48,52

0,44

-0,05

88,11

-49,36

2027

122,70

84,41

38,29

10,67 -16,31 -52,78

93,87

-50,34

46,37

0,49

-0,10

80,10

-66,75

271,63

186,87

84,76

18,33

-0,96

94,75

144,94

-78,41

45,90

0,87

0,00

99,92

-79,37

2012

271,63

186,87

84,76

22,98 -11,70

49,09

157,81

-85,20

46,01

0,91

-0,04

95,16

-96,94

2017

271,63

186,87

84,76

28,15 -19,17

31,92

164,90

-89,99

45,43

0,98

-0,12

88,11

-109,28

2027

271,63

186,87

84,76

40,07 -36,10

9,90

191,37 -111,44

41,77

1,08

-0,22

80,10

-147,76

531,79

343,18

188,61

25,51

-0,07

99,71

177,27

-69,31

60,90

78,77

-23,56

70,09

-92,95

2012

531,79

343,18

188,61

30,43

-5,42

82,20

222,23 -113,85

48,77

82,71

-27,50

66,75

-146,76

2017

531,79

343,18

188,61

35,73 -11,28

68,44

233,90 -124,95

46,58

89,33

-34,12

61,81

-170,34

2027

531,79

343,18

188,61

47,48 -19,67

58,58

242,20 -136,61

43,60

94,69

-39,48

58,31

-195,75

273,70

176,63

97,07

11,78

-0,04

99,68

92,59

-35,67

61,47

40,54

-12,13

70,09

-47,84

273,70

176,63

97,07

14,41

-2,79

80,65

115,63

-58,59

49,33

42,57

-14,15

66,75

-75,54

2017

273,70

176,63

97,07

17,35

-5,80

66,55

121,42

-64,31

47,04

45,98

-17,56

61,81

-87,67

2027

273,70

176,63

97,07

22,97 -10,12

55,94

126,12

-70,31

44,25

48,73

-20,32

58,31

-100,75

105,66

68,18

37,47

6,74

-0,01

99,78

33,55

-13,77

58,95

15,65

-4,68

70,09

-18,47

105,66

68,18

37,47

7,91

-1,08

86,40

42,29

-22,62

46,51

16,43

-5,46

66,75

-29,16

2012

2007

Daerah Pantai Utara

Irigasi

825,46

2007

2007

2007 2012

2007 2012

Kab. Gresik

DMI

Kab. Lamongan

Kab. Gresik

Kab. Tuban

Kab. Rembang

Kab. Lamongan

54

lanjutan

DAS/Sub DAS

TerTermanKeterKabupaten/ buang faatkan Pro-yeksi sediaan Kota 3 3 3 (juta m ) (juta m ) (juta m )

DMI

Irigasi

Tambak

Total KebuKesuk- KebuKesuk- KebuKesuk- Defisit tuhan Neraca sesan Neraca sesan tuhan tuhan Neraca sesan (juta m3) 3 3 3 (juta m ) (%) (%) (%) (juta m ) (juta m )

2017

105,66

68,18

37,47

9,15

-2,24

75,53

44,41

-24,83

44,11

17,75

-6,78

61,81

-33,84

2027

105,66

68,18

37,47

11,86

-3,91

67,05

45,69

-27,14

40,60

18,81

-7,84

58,31

-38,89

686,34

361,69

324,65

23,98

-0,45

98,13

331,90

-32,35

90,25

1,57

0,00

99,94

-32,80

2012

686,34

361,69

324,65

28,54

-4,33

84,83

364,77

-65,90

81,93

1,65

-0,08

95,18

-70,31

2017

686,34

361,69

324,65

33,50

-8,55

74,48

419,39 -121,26

71,09

1,78

-0,21

88,13

-130,02

2027 686,34 Sumber : Hasil Analisis PT. INDRA KARYA, 2007

361,69

324,65

42,31 -14,24

66,34

501,15 -206,14

58,87

1,96

-0,39

80,12

-220,78

Kali Grindulu

2007

Kab. Pacitan

Tabel 3.4. Kondisi Neraca Air Untuk Skenario 3 TerTermanKeterDAS/Sub Kabupaten/ buang faatkan Pro-yeksi sediaan DAS Kota 3 3 3 (juta m ) (juta m ) (juta m ) Bengawan Solo Hulu

2007

DMI

Irigasi

Tambak

Total KebuKesuk- KebuKesuk- KebuKesuk- Defisit tuhan Neraca sesan Neraca sesan tuhan tuhan Neraca sesan (juta m3) 3 3 3 (juta m ) (%) (%) (%) (juta m ) (juta m )

1.827,78 1.052,88

774,89

53,84 -12,49

76,81

1.123,94 -390,62

65,25

0,23

0,00

100,00

-403,11

1.827,78

902,39

925,38

62,56

-6,19

90,10

1.153,88 -285,09

75,29

0,24

0,00

100,00

-291,28

2017

1.827,78

794,87

1.032,91

71,72

-4,77

93,35

1.220,31 -254,61

79,14

0,26

0,00

100,00

-259,38

2027

1.827,78

550,32

1.277,46

91,38

-0,01

99,99

1.355,63 -169,82

87,47

0,28

0,00

100,00

-169,83

529,20

304,84

224,35

38,05

-3,62

90,50

302,96 -113,10

62,67

0,07

0,00

100,00

-116,71

529,20

261,27

267,93

48,41

-1,79

96,30

303,79

-82,54

72,83

0,07

0,00

100,00

-84,34

2017

529,20

230,14

299,06

67,05

-1,38

97,94

307,03

-73,72

75,99

0,07

0,00

100,00

-75,10

2027

529,20

159,33

369,86

92,44

0,00 100,00

326,51

-49,17

84,94

0,08

0,00

100,00

-49,17

2012

2007 2012

Kab. Wonogiri

Kab. Sukoharjo

55

lanjutan

TerTermanKeterDAS/Sub Kabupaten/ buang faatkan Pro-yeksi sediaan DAS Kota 3 3 3 (juta m ) (juta m ) (juta m ) 2007

DMI

Irigasi

Tambak

Total KebuKesuk- KebuKesuk- KebuKesuk- Defisit tuhan Neraca sesan Neraca sesan tuhan tuhan Neraca sesan (juta m3) 3 3 3 (juta m ) (%) (%) (%) (juta m ) (juta m )

937,60

540,10

397,50

37,76

-6,41

83,04

566,41 -200,38

64,62

0,12

0,00

100,00

-206,78

937,60

462,91

474,70

47,82

-3,18

93,36

576,18 -146,24

74,62

0,12

0,00

100,00

-149,42

2017

937,60

407,75

529,85

65,99

-2,45

96,29

596,79 -130,61

78,11

0,13

0,00

100,00

-133,06

2027

937,60

282,30

655,30

90,41

-0,01

99,99

651,86

-87,11

86,64

0,15

0,00

100,00

-87,12

628,28

361,92

266,36

60,01

-4,29

92,85

344,84 -134,27

61,06

0,08

0,00

100,00

-138,56

2012

628,28

310,19

318,09

68,80

-2,13

96,91

349,34

-98,00

71,95

0,08

0,00

100,00

-100,13

2017

628,28

273,23

355,05

77,87

-1,64

97,90

366,25

-87,52

76,10

0,09

0,00

100,00

-89,16

2027

628,28

189,17

439,11

96,87

0,00 100,00

400,52

-58,37

85,43

0,10

0,00

100,00

-58,38

1.084,45

624,69

459,76

34,37

-7,41

78,45

630,90 -231,76

63,27

0,14

0,00

100,00

-239,17

2012

1.084,45

535,40

549,04

35,00

-3,68

89,50

650,92 -169,15

74,01

0,14

0,00

100,00

-172,82

2017

1.084,45

471,61

612,84

35,63

-2,83

92,06

692,85 -151,07

78,20

0,15

0,00

100,00

-153,90

2027

1.084,45

326,51

757,93

36,89

-0,01

99,98

781,07 -100,76

87,10

0,17

0,00

100,00

-100,76

50,99

29,37

21,62

35,52

-0,35

99,02

30,85

-10,90

64,68

0,01

0,00

100,00

-11,25

50,99

25,18

25,82

38,28

-0,17

99,55

31,47

-7,95

74,73

0,01

0,00

100,00

-8,13

2017

50,99

22,18

28,82

41,10

-0,13

99,68

33,04

-7,10

78,50

0,01

0,00

100,00

-7,24

2027

50,99

15,35

35,64

44,59

0,00 100,00

36,35

-4,74

86,97

0,01

0,00

100,00

-4,74

731,32

421,28

310,05

28,36

-5,00

82,39

442,88 -156,29

64,71

0,09

0,00

100,00

-161,29

731,32

361,06

370,26

40,52

-2,48

93,88

446,19 -114,07

74,44

0,10

0,00

100,00

-116,55

2017

731,32

318,04

413,28

47,51

-1,91

95,98

469,45 -101,88

78,30

0,10

0,00

100,00

-103,78

2027

731,32

220,19

511,13

62,96

0,00

99,99

516,01

-67,95

86,83

0,11

0,00

100,00

-67,95

807,19

464,98

342,21

20,69

-5,51

73,35

499,44 -172,51

65,46

0,10

0,00

100,00

-178,02

807,19

398,52

408,67

24,82

-2,74

88,98

512,39 -125,90

75,43

0,11

0,00

100,00

-128,64

2012

2007

2007

2007 2012

2007 2012

2007 2012

Kab. Karanganyar

Kab. Klaten

Kab. Sragen

Kota Surakarta

Kab. Boyolali

Kab. Ngawi

56

lanjutan

TerTermanKeterDAS/Sub Kabupaten/ buang faatkan Pro-yeksi sediaan DAS Kota 3 3 3 (juta m ) (juta m ) (juta m )

Kali Madiun

DMI

Irigasi

Tambak

Total KebuKesuk- KebuKesuk- KebuKesuk- Defisit tuhan Neraca sesan Neraca sesan tuhan tuhan Neraca sesan (juta m3) 3 3 3 (juta m ) (%) (%) (%) (juta m ) (juta m )

2017

807,19

351,03

456,15

29,34

-2,11

92,82

541,25 -112,44

79,23

0,11

0,00

100,00

-114,55

2027

807,19

243,03

564,15

37,58

-0,01

99,99

601,45

-75,00

87,53

0,13

0,00

100,00

-75,00

782,50

564,59

217,91

16,93

-4,90

71,04

365,29 -160,05

56,19

0,65

0,00

100,00

-164,95

2012

782,50

534,85

247,65

20,30

-0,96

95,26

383,99 -156,32

59,29

0,68

0,00

100,00

-157,29

2017

782,50

461,73

320,77

24,00

-0,76

96,82

414,84 -117,99

71,56

0,73

0,00

99,98

-118,75

2027

782,50

398,63

383,87

30,75

0,00

99,98

447,55

-95,16

78,74

0,81

0,00

99,98

-95,17

864,09

623,46

240,63

29,25

-5,41

81,49

392,82 -176,74

55,01

0,71

0,00

100,00

-182,15

864,09

590,61

273,48

34,82

-1,06

96,95

411,63 -172,62

58,06

0,75

0,00

100,00

-173,69

2017

864,09

509,87

354,22

40,88

-0,84

97,94

443,72 -130,29

70,64

0,81

0,00

99,98

-131,13

2027

864,09

440,20

423,89

51,67

-0,01

99,99

476,50 -105,09

77,95

0,89

0,00

99,98

-105,09

1.101,09

794,46

306,63

26,20

-6,90

73,67

499,14 -225,21

54,88

0,91

0,00

100,00

-232,11

2012

1.101,09

752,61

348,49

27,97

-1,36

95,15

527,74 -219,97

58,32

0,95

0,00

100,00

-221,32

2017

1.101,09

649,71

451,38

29,77

-1,07

96,40

573,87 -166,02

71,07

1,03

0,00

99,98

-167,10

2027

1.101,09

560,94

540,15

30,44

-0,01

99,98

627,99 -133,91

78,68

1,13

0,00

99,98

-133,92

36,76

26,52

10,24

13,50

-0,23

98,29

16,96

-7,52

55,66

0,03

0,00

100,00

-7,75

36,76

25,13

11,63

14,38

-0,05

99,69

17,80

-7,34

58,75

0,03

0,00

100,00

-7,39

2017

36,76

21,69

15,07

15,27

-0,04

99,77

19,22

-5,54

71,16

0,03

0,00

99,98

-5,58

2027

36,76

18,73

18,03

16,33

0,00 100,00

20,76

-4,47

78,46

0,04

0,00

99,98

-4,47

2007

2007 2012

2007

2007 2012

Kab. Ngawi

Kab. Magetan

Kab. Madiun

Kota Madiun

57

lanjutan TerTermanKeterDAS/Sub Kabupaten/ buang faatkan Pro-yeksi sediaan DAS Kota 3 3 3 (juta m ) (juta m ) (juta m ) 2007

Irigasi

Tambak

Total KebuKesuk- KebuKesuk- KebuKesuk- Defisit tuhan Neraca sesan Neraca sesan tuhan tuhan Neraca sesan (juta m3) 3 3 3 (juta m ) (%) (%) (%) (juta m ) (juta m )

1.530,18 1.104,05

426,13

38,84

-9,58

75,32

708,59 -312,98

55,83

1,26

0,00

100,00

-322,56

1.530,18 1.045,89

484,29

46,45

-1,88

95,95

744,15 -305,69

58,92

1,33

0,00

100,00

-307,57

2017

1.530,18

902,90

627,28

54,76

-1,49

97,28

803,40 -230,72

71,28

1,43

0,00

99,98

-232,21

2027

1.530,18

779,53

750,65

69,77

-0,01

99,99

865,55 -186,09

78,50

1,58

0,00

99,98

-186,10

728,27

225,34

502,92

18,65 -10,06

46,04

374,88

-89,18

76,21

243,47

-34,83

85,69

-134,07

2012

728,27

176,79

551,48

22,59

-6,82

69,80

398,70

-78,94

80,20

250,78

-27,92

88,87

-113,68

2017

728,27

137,78

590,49

26,96

-4,92

81,75

406,72

-68,65

83,12

258,30

-19,24

92,55

-92,81

2027

728,27

81,68

646,59

35,14

-2,46

92,99

425,40

-50,55

88,12

263,46

-14,51

94,49

-67,52

2.065,46

639,11

1.426,36

65,99 -28,54

56,75

1.050,10 -252,92

75,91

690,52

-98,79

85,69

-380,25

2.065,46

501,40

1.564,07

77,23 -19,35

74,94

1.117,62 -223,87

79,97

711,23

-79,19

88,87

-322,42

2017

2.065,46

390,75

1.674,71

89,14 -13,96

84,34

1.140,85 -194,69

82,93

732,57

-54,58

92,55

-263,23

2027

2.065,46

231,65

1.833,82

-6,98

93,93

1.191,22 -143,36

87,97

747,22

-41,14

94,49

-191,49

1.030,51

318,87

711,65

54,59 -14,24

73,92

502,25 -126,19

74,88

344,52

-49,29

85,69

-189,72

1.030,51

250,16

780,35

64,08

-9,66

84,93

532,06 -111,70

79,01

354,85

-39,51

88,87

-160,86

2017

1.030,51

194,96

835,56

74,15

-6,96

90,61

539,52

-97,14

82,00

365,50

-27,23

92,55

-131,33

2027

1.030,51

115,58

914,94

96,07

-3,48

96,37

555,61

-71,52

87,13

372,81

-20,53

94,49

-95,54

764,92

236,69

528,24

33,82 -10,57

68,75

379,52

-93,67

75,32

255,73

-36,59

85,69

-140,82

2012

764,92

185,69

579,24

40,33

-7,17

82,23

402,17

-82,91

79,38

263,40

-29,33

88,87

-119,40

2017

764,92

144,71

620,21

47,36

-5,17

89,09

408,15

-72,10

82,33

271,30

-20,21

92,55

-97,48

2027

764,92

85,79

679,14

62,94

-2,59

95,89

420,79

-53,09

87,38

276,73

-15,24

94,49

-70,91

825,46

255,42

570,04

42,77 -11,41

73,33

403,27 -101,08

74,94

275,96

-39,48

85,69

-151,97

825,46

200,38

625,08

53,62

85,58

423,90

78,89

284,24

-31,65

88,87

-128,85

2012

Bengawan Solo Hilir

DMI

2007

2007 2012

2007 2012

2007

2007 2012

Kab. Ponorogo

Kab. Blora

Kab. Bojonegoro

Kab. Lamongan

Kab. Tuban

Kab. Gresik

114,94

-7,73

-89,47

58

lanjutan TerTermanKeterDAS/Sub Kabupaten/ buang faatkan Pro-yeksi sediaan DAS Kota 3 3 3 (juta m ) (juta m ) (juta m )

Kali Lamong

Irigasi

Tambak

Total KebuKesuk- KebuKesuk- KebuKesuk- Defisit tuhan Neraca sesan Neraca sesan tuhan tuhan Neraca sesan (juta m3) 3 3 3 (juta m ) (%) (%) (%) (juta m ) (juta m )

2017

825,46

156,16

669,30

65,69

-5,58

91,51

425,87

-77,81

81,73

292,77

-21,81

92,55

-105,20

2027

825,46

92,58

732,88

93,50

-2,79

97,02

428,51

-57,29

86,63

298,63

-16,44

94,49

-76,53

122,70

84,41

38,29

6,07

-0,44

92,83

67,69

-35,42

47,67

0,39

0,00

99,92

-35,85

122,70

75,48

47,22

7,12

-1,06

85,09

74,55

-33,77

54,69

0,41

0,00

99,85

-34,84

2017

122,70

65,08

57,62

8,24

-1,71

79,19

78,97

-28,28

64,19

0,44

0,00

99,51

-30,00

2027

122,70

43,39

79,31

10,67

-2,68

74,86

93,87

-22,99

75,51

0,49

0,00

99,55

-25,68

271,63

186,87

84,76

18,33

-0,96

94,75

144,94

-78,41

45,90

0,87

0,00

99,92

-79,37

2012

271,63

167,09

104,54

22,98

-2,35

89,77

157,81

-74,77

52,62

0,91

0,00

99,85

-77,12

2017

271,63

144,07

127,56

28,15

-3,79

86,52

164,90

-62,61

62,03

0,98

0,00

99,51

-66,41

2027

271,63

96,06

175,57

40,07

-5,94

85,17

191,37

-50,90

73,40

1,08

0,00

99,55

-56,85

531,79

343,18

188,61

25,51

-0,07

99,71

177,27

-69,31

60,90

78,77

-23,56

70,09

-92,95

2012

531,79

290,93

240,87

30,43

-0,21

99,32

222,23

-66,80

69,94

82,71

-24,28

70,64

-91,29

2017

531,79

268,56

263,24

35,73

-0,53

98,51

233,90

-64,29

72,51

89,33

-24,35

72,74

-89,17

2027

531,79

236,91

294,88

47,48

0,00 100,00

242,20

-59,77

75,32

94,69

-24,66

73,96

-84,43

273,70

176,63

97,07

11,78

-0,04

99,68

92,59

-35,67

61,47

40,54

-12,13

70,09

-47,84

273,70

149,73

123,97

14,41

-0,11

99,26

115,63

-34,38

70,27

42,57

-12,50

70,64

-46,98

2017

273,70

138,22

135,48

17,35

-0,27

98,42

121,42

-33,09

72,75

45,98

-12,53

72,74

-45,90

2027

273,70

121,93

151,77

22,97

0,00 100,00

126,12

-30,76

75,61

48,73

-12,69

73,96

-43,45

105,66

68,18

37,47

6,74

-0,01

99,78

33,55

-13,77

58,95

15,65

-4,68

70,09

-18,47

105,66

57,80

47,86

7,91

-0,04

99,48

42,29

-13,27

68,61

16,43

-4,82

70,64

-18,14

2017

105,66

53,36

52,30

9,15

-0,11

98,84

44,41

-12,77

71,24

17,75

-4,84

72,74

-17,72

2027

105,66

47,07

58,59

11,86

0,00 100,00

45,69

-11,88

74,01

18,81

-4,90

73,96

-16,77

2007 2012

2007

Daerah Pantai Utara

DMI

2007

2007 2012

2007 2012

Kab. Lamongan

Kab. Gresik

Kab. Tuban

Kab. Rembang

Kab. Lamongan

59

lanjutan TerTermanKeterDAS/Sub Kabupaten/ buang faatkan Pro-yeksi sediaan DAS Kota 3 3 3 (juta m ) (juta m ) (juta m ) 2007

Kab. Pacitan

DMI

Irigasi

Tambak

Total KebuKesuk- KebuKesuk- KebuKesuk- Defisit tuhan Neraca sesan Neraca sesan tuhan tuhan Neraca sesan (juta m3) 3 3 3 (juta m ) (%) (%) (%) (juta m ) (juta m )

686,34

361,69

324,65

23,98

-0,45

98,13

331,90

-32,35

90,25

1,57

0,00

99,94

-32,80

2012

686,34

315,68

370,66

28,54

-0,44

98,48

364,77

-23,87

93,46

1,65

0,00

99,88

-24,31

2017

686,34

255,46

430,88

33,50

-0,43

98,71

419,39

-23,36

94,43

1,78

0,00

99,89

-23,79

2027 686,34 Sumber : Hasil Analisis PT. INDRA KARYA, 2007

162,76

523,58

42,31

-0,22

99,49

501,15

-21,45

95,72

1,96

0,00

99,85

-21,67

Kali Grindulu

60

3.3 Alternatif Pilihan Strategi Pengelolaan SDA Strategi pengelolaan sumber daya air merupakan rangkaian upaya atau kegiatan pengelolaan sumber daya air untuk mencapai tujuan pengelolaan sumber daya air sesuai dengan scenario kondisi wilayah sungai. Strategi pengelolaan sumber daya air akan dikelompokkan berdasarkan aspek konservasi, pendayagunaan, pengendalian daya rusak air, peningkatan peran serta masyarakat dan keterbukaan data dan sumber daya air. Peta alternatif pilihan strategi dapat dilihat pada lampiran Gambar 3.7, 3.8 dan 3.9.

1. Strategi Konservasi Sumber Daya Air (SDA) Strategi konservasi SDA meliputi beberapa kegiatan di WS. Bengawan Solo dapat diuraikan berupa:

a) Perlindungan dan Pelestarian Sumber Air − Rehabilitasi dan perlindungan hutan. − Reboisasi kawasan hutan yang rusak. − Penghijauan di lahan kritis milik masyarakat dan negara . − Penetapan dan pengelolaan kawasan sempadan sungai, danau, waduk, situ,

− − − b)

embung dan rawa sebagai sabuk hijau terutama yang saat ini digunakan sebagai pemukiman oleh masyarakat. Pemanfaatan lahan sesuai dengan kaidah-kadiah konservasi tanah dan jenis tanah. Pelestarian dan perlindungan sumber air secara menyeluruh sehingga kerusakan ekosistem sumber daya air dapat dicegah. Penertiban penambangan galian Golongan C.

Pengawetan Air −

Peningkatan pemanfaatan air permukaan dengan cara antara lain: • Pengendalian aliran permukaan untuk memperpanjang waktu air tertahan di atas permukaan tanah dan meningkatkan jumlah air yang masuk ke dalam tanah melalui: pengolahan tanah untuk setiap aktivitas budidaya pertanian, penanaman tanaman menurut garis kontur (contour cultivation), penanaman dalam strip (sistem penanaman berselang seling antara tanaman yang tumbuh rapat (misal rumput atau leguminosa) dan strip tanaman semusim, pembuatan teras yang dapat menyimpan air, misalnya teras bangku konservasi, pembangunan waduk dan embung. • Penyadapan air (water harvesting). • Meningkatkan kapasitas infiltrasi tanah dengan cara memperbaiki struktur tanah. Hal ini dapat dilakukan dengan pemberian tanaman penutup tanah (mulsa) atau bahan organik. • Pengolahan tanah minimum (minimum tillage).

−

Pengelolaan air tanah, dilakukan antara lain dengan: perbaikan drainase permukaan, drainase dalam, atau kombinasi keduanya yang akan meningkatkan 61

efisiensi penggunaan air oleh tanaman. Strategi Pengelolaan air tanah pada saat ini belum ditinjau lebih detail, dikarenakan kurangnya data air tanah yang tersedia. Perlu tinjauan lebih detail untuk merumuskan pengelolaan air tanah.

−

Peningkatan efisiensi penggunaan air irigasi antara lain dengan: tanam benih langsung (tabela), pengurangan tinggi penggenangan atau pemberian air (sistem SRI), mengurangi kebocoran saluran irigasi dan galengan, pergiliran pemberian air, dan pemberian air secara terputus. Dua aktivitas terakhir ini harus disertai dengan peraturan dan pengawasan yang ketat.

c) Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air − Pengelolaan kali bersih dengan kontrol yang ketat terhadap pembuangan limbah − − −

domestik Pengendalian/ pengawasan pembuangan limbah industri Pembuatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk kawasan industri Pelaksanaan audit lingkungan

2. Strategi Pendayagunaan Sumber Daya Air Strategi pendayagunaan SDA di WS Bengawan Solo dapat diuraikan berupa:

a) Penetapan zona pemanfaatan sumber air − Penetapan zona pemanfaatan sumber air ke dalam peta tata ruang wilayah −

Kabupaten/ Kota di WS. Bengawan Solo Penetapan zona pemanfaatan sumber air yang direkomendasikan oleh TKPSDA WS Bengawan Solo

b) Peruntukan, Penyediaan, Penggunaan dan Pengusahaan SDA − Penetapan peruntukan air untuk berbagai kepentingan − Penyediaan air sesuai prioritas yaitu untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari− −

hari dan pertanian rakyat Penetapan ijin penggunaan air berkaitan dengan hak guna air Pengusahaan SDA tanpa mengabaikan fungsi sosial SDA

c) Pengembangan Sumber Daya Air − Pengembangan SDA dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan dan −

dilengkapi dengan studi Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Pengembangan terhadap modifikasi cuaca untuk menambah volume sumber air

3. Strategi Pengendalian Daya Rusak Air Strategi Pengendalian Daya Rusak Air di WS Bengawan Solo diarahkan untuk dapat mengupayakan sistem pencegahan bencana akibat daya rusak air dan meningkatkan peran masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan daya rusak air. Dari strategi pokok tersebut, beberapa kegiatan dalam pengendalian daya rusak air di WS. Bengawan Solo antara lain: 62

a) Pencegahan bencana alam − Penetapan zona rawan banjir, kekeringan, erosi, sedimentasi, tanah longsor,

− −

amblesan tanah, perubahan sifat dan kandungan kimiawi, biologi dan fisika air, kepunahan flora dan fauna serta wabah penyakit yang diakibatkan oleh daya rusak air (misal banjir) Pengendalian pemanfaatan kawasan rawan bencana dengan melibatkan masyarakat Peringatan dini dilakukan di lokasi rawan bencana

b) Penanggulangan bencana alam − Pelaksanaan tindakan penanggulangan kerusakan dan atau bencana akibat − −

daya rusak air Penetapan prosedur operasi standart penanggulangan bencana alam Penyampaian berita tentang kejadian bencana alam

c) Pemulihan daya rusak air Pemulihan daya rusak air merupakan penanganan pasca bencana, baik berupa bencana banjir, bencana kekeringan maupun bencana tanah longsor sbb.

− Merehabilitasi kerusakan, baik secara struktural maupun non struktural. − Menumbuh kembangkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pemulihan −

akibat bencana. Revitalisasai wadah-wadah air pada daerah aliran sungai

Pemulihan bencana pasca banjir atau disebut juga rehabilitasi pasca banjir,adalah proses perbaikan keadaan terencana berdasarkan hasil evaluasi kelayakan agar keadaan kembali sama dengan atau lebih baik dari keadaan semula. Kegiatan yang dibutuhkan antara lain:

− Pengumpulan data awal. Inventarisasi terdiri dari jenis kerusakan dan karakter − −

banjir. Penilaian kerusakan. Revitalisasi: • Evaluasi kelayakan terdiri dari kritaria legalitas dan kriteria tingkat resiko banjir • Rekonstruksi mengembalikan seperti semula dengan pengembalian total seperti kondisi sebelum banjir atau tidak melakukan perubahan atau desain ulang • Konstruksi lebih baik dari semula yaitu peningkatan dilokasi semula, bangunan jenis baru dan pindah ke lokasi baru (relokasi)

63

Gambar 3.7. Peta Strategi Konservasi Sumber Daya Air 64

Gambar 3.8. Peta Pendayagunaan Sumber Daya Air .

65

Gambar 3.9. Peta Pengendalian Daya Rusak Air

66

4. Strategi Sistem Informasi Data Strategi sistem informasi data di WS Bengawan Solo dapat diuraikan berupa: a) Menyediakan data dan informasi sumber daya air yanng akurat, tepat waktu, berkelanjutan dan mudah b) Memudahkan pengaksesan data dan informasi oleh masyarakat, swasta dan dunia usaha

5. Strategi Peran Serta Masyarakat Strategi peran serta masyarakat di WS Bengawan Solo dapat diuraikan berupa: a) Meningkatkan peran masyarakat pengelolaan sumber daya air

dan

swasta

untuk

berpartisipasi

dalam

b) Meningkatkan kinerja lembaga pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air c) Meningkatkan koordinasi ditingkat lintas kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya air d) Pemberdayaan TKPSDA Wilayah Sungai Bengawan Solo.

67

BAB IV KEBIJAKAN OPERASIONAL PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO

Kebijakan operasional untuk melaksanakan strategi pengelolaan sumber daya air merupakan arahan pokok untuk melaksanakan strategi pengelolaan sda yang telah ditentukan, misalnya arahan pokok yang harus dituangkan dalam substansi peraturan perundang-undangan yang harus disusun sebagai instrument untuk : a. Penghematan penggunaan air, antara lain, penerapan tarif progresif; dan b. Mendukung upaya konservasi sumber daya air, antara lain, baku mutu air limbah yang boleh dibuang ke perairan umum. Kebijakan operasional untuk masing-masing aspek pengelolaan sumber daya air ditampilkan padaTabel-tabel berikut.

68

Tabel 4. 1. KONSERVASI SUMBER DAYA AIR

POLA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO ASPEK I : KONSERVASI SUMBER DAYA AIR TUJUAN KEGIATAN

: Menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung, dan fungsi sumber daya air 1. Perlindungan dan pelestarian sumber air 2. Pengawetan air 3. Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air

1. PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN SUMBER DAYA AIR STRATEGI KEGIATAN PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN SUMBER DAYA AIR NO

1.1

PERMASALAHAN

Kerusakan DAS akibat penebangan liar dan konversi lahan menimbulkan kerusakan ekosistem dalam tatanan DAS dan terus menurunnya kondisi hutan

SASARAN/TARGET YANG INGIN DICAPAI Mempertahankan luas kawasan lindung 30 % sesuai dengan UU no 26/2007

SKENARIO I

SKENARIO II

SKENARIO III

(RENDAH)

(SEDANG)

(TINGGI)

• Rehabilitasi dan konservasi lahan di kawasan lindung (penghijauan) dengan bantuan tanaman produktif bagi masyarakat untuk penghijauan pada kawasan lindung.

Kerusakan kawasan resapan air dan semakin banyaknya lahan terbuka

• Rehabilitasi dan konservasi lahan di kawasan lindung (penghijauan) dengan bantuan tanaman produktif bagi masyarakat untuk penghijauan pada kawasan lindung.

Konservasi berbasis masyarakat

LEMBAGA/ INSTANSI TERKAIT BBWS B.Solo, SubDinas PSDA, Pemda Kab, Bappeda Prov/Kab, BPDAS Solo

• Pelaksanaan Gerhan dan GNKPA secara • Pelaksanaan Gerhan dan GNKPA secara • Pelaksanaan Gerhan dan GNKPA secara Juklak dan Juknis rutin rutin rutin konservasi terpadu • Mempertahankan luas kawasan lindung 30 % sesuai dengan UU no 26/2007

1.2

• Rehabilitasi dan konservasi lahan di kawasan lindung (penghijauan) dengan bantuan tanaman produktif bagi masyarakat untuk penghijauan pada kawasan lindung.

KEBIJAKAN OPERASIONAL

Meningkatkan luas kawasan OP Bendungan multi fungsi Wonogiri yang berfungsi lindung, (kapasitas tampung 220 juta m3, kapasitas terutama sebagai kawasan pengendali debit puncak 4.000 m3/det resapan air

• Mempertahankan luas kawasan lindung 30 • Mempertahankan luas kawasan lindung % sesuai dengan UU no 26/2007 30 % sesuai dengan UU no 26/2007 OP Bendungan multi fungsi Wonogiri (kapasitas tampung 220 juta m3, kapasitas pengendali debit puncak 4.000 m3/det

UU no 26 tahun 2007

OP Bendungan multi fungsi Wonogiri Kebijakan PJT1 (kapasitas tampung 220 juta m3, kapasitas pengendali debit puncak 4.000 m3/det

• Pembangunan waduk serbaguna Waduk • Pembangunan waduk serbaguna Waduk Kesepakatan Pemkab. Badegan di Kali Sungkur (Kab. Ponorogo) Badegan di Kali Sungkur (Kab. Ponorogo, Pemerintah Ponorogo) Prop. Jatim dengan Pemerintah Pusat • Rehabilitasi dan konservasi daerah tangkapan air lereng G.Wilis

• Rehabilitasi dan konservasi daerah tangkapan air lereng G.Wilis

Konservasi berbasis masyarakat

• Pembangunan Waduk Kresek, Kab. Madiun • Pembangunan waduk-waduk kecil di beberapa lokasi

• Pembangunan Waduk Kresek, Kab. Madiun • Pembangunan waduk-waduk kecil di beberapa lokasi

Konservasi berbasis masyarakat Pemkab dan Ditjen SDA

Rehabiltasi dan konservasi daerah tangkapan air lereng Pegunungan Kendeng, Pantura

Rehabiltasi dan konservasi daerah tangkapan air lereng Pegunungan Kendeng, Pantura

Konservasi berbasis masyarakat

69

STRATEGI KEGIATAN PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN SUMBER DAYA AIR NO

1.3

PERMASALAHAN

Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan

SASARAN/TARGET YANG INGIN DICAPAI

SKENARIO I

SKENARIO II

SKENARIO III

(RENDAH)

(SEDANG)

(TINGGI)

Mengembangkan dan merehabilitasi prasarana dan sarana untuk konservasi SDA yang telah ada

• Rehabiltasi dan konservasi daerah tangkapan air lereng Pegunungan Kendeng, Pantura di Kab. Rembang

• Rehabiltasi dan konservasi daerah tangkapan air lereng Pegunungan Kendeng, Pantura di Kab. Rembang

KEBIJAKAN OPERASIONAL

LEMBAGA/ INSTANSI TERKAIT

Konservasi berbasis masyarakat

• Rehabiltasi dan konservasi daerah • Rehabiltasi dan konservasi daerah Konservasi berbasis tangkapan air lereng Pegunungan tangkapan air lereng Pegunungan masyarakat Kendeng, Pantura dan hulu Waduk Pacal Kendeng, Pantura dan hulu Waduk Pacal

1.4

Kekurangan air irigasi Menjaga daerah resapan air • Operasional dan Pemeliharaan Wadukpada musih kemarau dan mempertahankan waduk yang ada di Wilayah Sungai dan kerusakan daerah imbuhan air tanah Bengawan Solo kawasan resapan air dan semakin • Operasional dan Pemeliharaan Embung banyaknya lahan terbuka

• Rehabilitasi dan pembangunan check dam di DAS W. Wonogiri, Sub DAS K.

• Rehabilitasi dan pembangunan check dam di DAS W. Wonogiri, Sub DAS K.

• Rehabiltasi dan konservasi daerah tangkapan air lereng Gunung Merapi dan Gunung Merbabu di Kab. Klaten, lereng G.Lawu di Kab. Karanganyar

• Rehabiltasi dan konservasi daerah Konservasi berbasis tangkapan air lereng Gunung Merapi dan masyarakat Gunung Merbabu di Kab. Klaten, lereng G.Lawu di Kab. Karanganyar

• Rehabilitasi Rawa Jombor di Kab. Klaten

• Rehabilitasi Rawa Jombor di Kab. Klaten Kesepakatan Pemkab. Klaten, Pemerintah Prop. Jawa Tengah dengan Pemerintah Pusat

• Rehabilitasi Waduk yang ada di Wilayah Sungai Bengawan Solo

• Pembangunan waduk serbaguna Waduk Kesepakatan Pemkab. Bendo di K. Keyang (Kab. Ponorogo) Ponorogo, Pemerintah Prop. Jatim dengan Pemerintah Pusat

• Pembangunan Embung

• Penyempurnaan Waduk Kedung Brubus Koordinasi Pemkab. di K. Madiun Madiun dengan Pemerintah Pusat • Pembangunan Waduk Tugu, Kresek, di Kesepakatan Pemkab. Kab. Madiun Madiun, Pemerintah Prop. Jatim dengan Pemerintah Pusat

• Penyempurnaan Waduk Kedung Brubus di K. Madiun

• Pembangunan Waduk Tugu, Kresek, di Kab. Madiun * catatan : strategi pengelolaan air tanah lebih detail, akan dirumuskan setelah mendapatkan data yang lebih lengkap

Konservasi berbasis masyarakat

BBWS B.Solo, SubDinas PSDA, Pemda Kab, Bappeda Prov/Kab, BPDAS Solo

• Pembangunan waduk serbaguna Jipang Kesepakatan TKPSDA di Kab. Blora, Kab. Ngawi dan Kab. terutama Pemkab. Bojonegoro Blora, Bojonegoro, Ngawi, Pemerintah Prop. Jateng, Prop. Jatim, dengan

70

STRATEGI KEGIATAN PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN SUMBER DAYA AIR NO

PERMASALAHAN

SASARAN/TARGET YANG INGIN DICAPAI

SKENARIO II

SKENARIO III

(RENDAH)

(SEDANG)

(TINGGI)

1.5

Penurunan Kualitas Air

1.6

Masih rendahnya pengendalian tata ruang

1.7

Pengolahan lahan Peran serta masyarakat > Pengolahan lahan sesuai dengan kaidah yang kurang konservasi (pembuatan teras bangku, dalam konservasi lahan dan memperhatikan kaidah air penanaman tanaman penutup tanah, konservasi pembuatan guludan, dll

• Pengolahan lahan sesuai dengan kaidah konservasi (pembuatan teras bangku, penanaman tanaman penutup tanah, pembuatan guludan, dll

Konservasi swadaya > Penghijauan dan pembuatan teras masyarakat bangku Kurangnya Peran serta masyarakat Sosialisasi pengolahan lahan sesuai pengetahuan dalam konservasi lahan dan dengan kaidah konservasi masyarakat dalam air konservasi lahan dan Konservasi swadaya Penghijauan dan pembuatan teras air masyarakat bangku

• Penghijauan dan pembuatan teras bangku • Penghijauan dan pembuatan teras bangku Sosialisasi pengolahan lahan sesuai Sosialisasi pengolahan lahan sesuai dengan kaidah konservasi dengan kaidah konservasi

1.8

1.9

Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai batas sempadan sungai, rawa, dana dan mata air

Pembangunan IPAL dan TPA untuk pengaturan sanitasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang

SKENARIO I

Pembangunan IPAL dan TPA di seluruh Kab/kota di WS Bengawan Solo

Pembangunan IPAL dan TPA di seluruh Kab/kota di WS Bengawan Solo

Pengendalian pemanfaatan bantaran sungai sebagai permukiman

Pengendalian pemanfaatan bantaran sungai sebagai permukiman

Penghijauan dan pembuatan teras bangku

Kerusakan kawasan lindung

Penghijauan dan pembuatan teras bangku

Konservasi berbasis masyarakat Konservasi berbasis masyarakat Konservasi berbasis masyarakat

• Penetapan batas sempadan danau/sungai • Penetapan batas sempadan di seluruh WS Bengawan Solo dengan danau/sungai di seluruh WS Bengawan PERDA KABUPATEN Solo dengan PERDA KABUPATEN

PERDA KABUPATEN

• Pengendalian pemanfaata sempadan sungai di seluruh WS

Sosialisasi peraturan sepadan sungai

Menetapkan daerah batas sempadan sungai, rawa, danau dan pantai, mata air

• Perlu percotohan pengamanan sempadan • Perlu percotohan pengamanan sungai yang sudah berpenghuni sempadan sungai yang sudah berpenghuni

> Perlu percotohan pengamanan sempadan sungai yang sudah berpenghuni

LEMBAGA/ INSTANSI TERKAIT

Pembangunan IPAL dan TPA di seluruh Pelaksanaan penegakan BBWS B.Solo, SubDinas PSDA, Pemda Kab, Kab/kota di WS Bengawan Solo hukum Bappeda Prov/Kab, BPDAS Solo Pengendalian pemanfaatan bantaran Keterpaduan sungai sebagai permukiman penanganan antara Pemkot dengan Ditjen SDA • Pengolahan lahan sesuai dengan kaidah Konservasi berbasis konservasi (pembuatan teras bangku, masyarakat penanaman tanaman penutup tanah, pembuatan guludan, dll

Menetapkan dan mengelola > Penetapan batas sempadan kawasan waduk, danau/sungai di seluruh WS Bengawan bendungan, situ/embung & Solo dengan PERDA KABUPATEN mata air > Pengendalian pemanfaata sempadan sungai di seluruh WS

> Bantuan dana untuk konservasi mata air, • Bantuan dana untuk konservasi mata air, sungai dan lainnya sungai dan lainnya

1.10

KEBIJAKAN OPERASIONAL

• Pengendalian pemanfaatan sempadan sungai di seluruh WS

Kesepakatan Pemkot/Pemkab dan BBWS B. Solo

• Bantuan dana untuk konservasi mata air, PP no. 42 tahun 2008 sungai dan lainnya

Meningkatkan, memulihkan > Penyusunan Pola RLKT DAS Prioritas dan mempertahankan daya Grindulu dukung, daya tampung dan fungsi konservasi secara berkelanjutan

• Pengukuhan kawasan lindung • Pengukuhan kawasan lindung Kesepakatan TKPSDA BBWS B.Solo, SubDinas (penunjukan kelompok hutan dan non (penunjukan kelompok hutan dan non yang disusun oleh PSDA, Pemda Kab, hutan, penataan batas KL, pemetaan KL) hutan, penataan batas KL, pemetaan KL) Departemen Kehutanan Bappeda Prov/Kab, BPDAS Solo, Dinas Kehutanan Prop./Kab., LMBH • Pengembangan partisipasi dan dukungan • Penyusunan Pola RLKT DAS Prioritas • Penyusunan Pola RLKT DAS Prioritas Kesepakatan TKPSDA masyarakat dalam pengelolaan KL Grindulu Grindulu yang disusun oleh (pengelolaan hutan bersama Departemen Kehutanan masyarakat/masyarakat adat)

Meningkatkan daya dukung alamiah dan buatan, serta menjaga daya tampung dan kualitas lingkungan

• Rehabilitasi dan konservasi lahan di kawasan lindung

• Rehabilitasi dan konservasi lahan di Juklak dan Juknis kawasan lindung (penghijauan)/GERHAN Pelaksanaan GERHAN

• Pengembangan partisipasi dan dukungan • Pengembangan partisipasi dan masyarakat dalam pengelolaan KL dukungan masyarakat dalam (pengelolaan hutan bersama pengelolaan KL (pengelolaan hutan masyarakat/masyarakat adat) bersama masyarakat/masyarakat adat)

Konservasi berbasis masyarakat

71

STRATEGI KEGIATAN PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN SUMBER DAYA AIR NO

1.11

PERMASALAHAN

Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam konservasi

SASARAN/TARGET YANG INGIN DICAPAI

SKENARIO I

SKENARIO II

SKENARIO III

(RENDAH)

(SEDANG)

(TINGGI)

KEBIJAKAN OPERASIONAL

• Sosialisasi tentang perlunya menjaga Juklak sosialisasi KL Menetapkan dan mengelola • Sosialisasi tentang perlunya menjaga • Sosialisasi tentang perlunya menjaga kawasan lindung daerah resapan air dalam kawasan lindung kawasan lindung rangka penyediaan air bagi kemanfaatan umum secara • Pengembangan partisipasi masyarakat • Pengembangan partisipasi masyarakat • Pengembangan partisipasi masyarakat Konservasi berbasis berkelanjutan dan masyarakat dalam pengelolaan KL (pengelolaan hutan dalam pengelolaan KL (pengelolaan hutan dalam pengelolaan KL (pengelolaan pengurangan daya rusak air bersama masyarakat/masyarakat adat) bersama masyarakat/masyarakat adat) hutan bersama masyarakat/masyarakat • Pengendalian kawasan lindung (pengawasan, pengamanan, dan pengaturan sumber daya KL) Pengelolaan hutan berbasis masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan, • Dalam hal mengantisipasi erosi, longsor pengawasan akibat banjir yaitu penanaman Pohon Cempaka dan Lada Pengembangan aneka usaha kehutanan (AUK) perlebahan, persuteraan alam, agro forestry, wanafarma tapi belum optimal. Perlu dukungan d ib b i ih k

• Pelestarian kawasan lindung di WS Bengawan Solo

• Pelestarian kawasan lindung di WS Bengawan Solo

Sosialisasi KL

• Pengendalian kawasan lindung (pengawasan, pengamanan, dan pengaturan sumber daya KL)

• Pengendalian kawasan lindung (pengawasan, pengamanan, dan pengaturan sumber daya KL)

Konservasi berbasis masyarakat

• Dalam hal mengantisipasi erosi, longsor akibat banjir yaitu penanaman Pohon Cempaka dan Lada

• Dalam hal mengantisipasi erosi, longsor Sosialisasi manfaat akibat banjir yaitu penanaman Pohon penanaman Pohon Cempaka dan Lada Cempaka dan Lada

Rehabilitasi hutan dan lahan bukan hanya tanggung jawab Dep.Kehutanan saja tapi tanggung jawab para pengguna lahan. Di hulu wilayah sungai mayoritas rusak sehingga banjir rutin akan terjadi setiap tahun maka : perlu ditingkatkannya RHL dengan penanaman lahan kosong dengan tanaman kayu-kayuan dan MPTS (multi purpose tree species)

LEMBAGA/ INSTANSI TERKAIT

BBWS B.Solo, SubDinas PSDA, Pemda Kab, Bappeda Prov/Kab, BPDAS Solo, Dinas Kehutanan Prop./Kab., LMBH

Kesepakatan TKPSDA

72

2. PENGAWETAN AIR STRATEGI KEGIATAN PENGAWETAN AIR NO

2.1

PERMASALAHAN

Kerusakan kawasan resapan air

SASARAN/TARGET YANG INGIN DICAPAI

Meningkatkan kapasitas tampungan air yang ada Meningkatkan pengelolaan bendung dan waduk

2.2

2.3

Kekurangan air pada musim kemarau

Meningkatkan efisiensi pemakaian air

Kurangnya Conjunctive use air tanah pemanfaatan air tanah dan air permukaan

SKENARIO I

SKENARIO II

SKENARIO III

(RENDAH)

(SEDANG)

(TINGGI)

KEBIJAKAN OPERASIONAL

Mengalokasikan dana OP yang memadai untuk sumber-sumber air yang ada baik alami maupun buatan (sungai, danau, saluran, bendung)

Mengalokasikan dana OP yang memadai untuk sumber-sumber air yang ada baik alami maupun buatan (sungai, danau, saluran, bendung)

Mengalokasikan dana OP yang memadai Kebijakan Ditjen SDA untuk sumber-sumber air yang ada baik alami maupun buatan (sungai, danau, saluran, bendung)

Kampanye Gerakan hemat air

Kampanye Gerakan hemat air

Kampanye Gerakan hemat air

Perda

Penerapan sistem tanam padi dengan pola SRI Pemberian ijin pemanfaatan air tanah hanya pada kawasan yang produksi akifernya cukup-besar, sesuai dengan kondisi hidrogeologi dan keberadaan cekungan air tanah di wilayah sungai Bengawan Solo

Penerapan sistem tanam padi dengan pola SRI Pemberian ijin pemanfaatan air tanah hanya pada kawasan yang produksi akifernya cukup-besar, sesuai dengan kondisi hidrogeologi dan keberadaan cekungan air tanah di wilayah sungai Bengawan Solo

Penerapan sistem tanam padi dengan pola SRI Pemberian ijin pemanfaatan air tanah hanya pada kawasan yang produksi akifernya cukup-besar, sesuai dengan kondisi hidrogeologi dan keberadaan cekungan air tanah di wilayah sungai Bengawan Solo

Kebijakan Pola tanam PP no. 43 tahun 2008

LEMBAGA/ INSTANSI TERKAIT

BBWS B.Solo, SubDinas PSDA, Pemda Kab, Bappeda Prov/Kab, BPDAS Solo

Dinas Pertambangan dan Energi Kab

73

3. PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR STRATEGI KEGIATAN PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR NO

3.1

3.2

PERMASALAHAN

SASARAN/TARGET YANG INGIN DICAPAI

Penurunan kualitas air Membangun sistem pemantauan kualitas air pada sumber air dan kualitas limbah cair secara berkelanjutan dengan meningkatkan SDM dan peralatan yang dibutuhkan Menetapkan baku mutu limbah cair yang diperkenankan dibuang kedalam sungai

KEBIJAKAN OPERASIONAL

SKENARIO I

SKENARIO II

SKENARIO III

(RENDAH)

(SEDANG)

(TINGGI)

Membangun sistem pemantauan kualitas air pada sumber air dan kualitas limbah cair secara berkelanjutan di sepanjang S. Bengawan Solo

Membangun sistem pemantauan kualitas air pada sumber air dan kualitas limbah cair secara berkelanjutan di sepanjang S. Bengawan Solo

Membangun sistem pemantauan kualitas PPLH air pada sumber air dan kualitas limbah cair secara berkelanjutan di sepanjang S. Bengawan Solo

Penerbitan Perda Baku Mutu Air dan limbah cair di Kabupaten dalam WS Bengawan Solo

Penerbitan Perda Baku Mutu Air dan limbah cair di Kabupaten dalam WS Bengawan Solo

Penerbitan Perda Baku Mutu Air dan limbah cair di Kabupaten dalam WS Bengawan Solo

• Pembangunan IPAL di Kabupaten/Kota di •

Pembangunan IPAL di Kabupaten/Kota di WS Bengawan Solo

Memperbaiki kualitas air pada sumber air

• Penerbitan peraturan yang dapat Penerbitan peraturan yang dapat mengakomodir kepentingan masyarakat dari mengakomodir kepentingan masyarakat hulu hingga hilir dari hulu hingga hilir

•

• Sosialisasi intensif kepada masyarakat tentang bahaya pencemaran air

• Sosialisasi intensif kepada masyarakat tentang bahaya pencemaran air

• Sosialisasi intensif kepada masyarakat tentang bahaya pencemaran air

Pembuatan Juklak dan Juknis sosialisasi

• Pembuatan perda yang mengatur pembuangan sampah oleh masyarakat

• Pembuatan perda yang mengatur pembuangan sampah oleh masyarakat

• Pembuatan perda yang mengatur pembuangan sampah oleh masyarakat

Perda Persampahan

Penurunan kualitas air Sosialisasi kepada masyarakat di sekitar sumber air

BBWS B.Solo, SubDinas PSDA, Pemda Kab, Bappedal Kab.

Perda Baku Mutu Air & Limbah Cair

Mendorong dan mengupayakan sistem pengendalian limbah cair komunal dikawasan

WS Bengawan Solo

LEMBAGA/ INSTANSI TERKAIT

Pembangunan IPAL di Kabupaten/Kota di Sosialisasi dan WS Bengawan Solo penegakan hukum masyarakat industri Penerbitan peraturan yang dapat Perda Baku Mutu Air & mengakomodir kepentingan masyarakat Limbah Cair dari hulu hingga hilir BBWS B.Solo, SubDinas PSDA, Pemda Kab, Bappedal Kab., UNS, UMS

74

Tabel 4. 2. PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR

POLA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO ASPEK II : PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR TUJUAN KEGIATAN

: Memanfaatkan sumber daya air secara berkelanjutan dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan masyarakat secara adil 1. Penatagunaan sumber daya air 2. Penyediaan sumber daya air 3. Penggunaan sumber daya air 4. Pengembangan sumber daya air 5. Pengusahaan sumber daya air

1. PENATAGUNAAN SUMBER DAYA AIR STRATEGI KEGIATAN PENATAGUNAAN SUMBER DAYA AIR NO

PERMASALAHAN

SASARAN/TARGET YANG INGIN DICAPAI

SKENARIO I

SKENARIO II

SKENARIO III

(RENDAH)

(SEDANG)

(TINGGI)

1.1

Kurangnya integrasi antara tata ruang dengan tata air

Penetapan zona pemanfaatan SDA kedalam peta tata ruang wilayah Kabupaten di WS

Kampanye Publik Pengendalian Pemanfaatan Ruang DAS Bengawan Solo

1.2

Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai sempadan sungai

Menetapkan daerah sempadan pantai, sungai, waduk, danau, mata air

Menetapkan batas kawasan sempadan pantai, sungai dan mata air di seluruh WS Bengawan Solo

Memasang rambu-rambu peringatan pada ruas sungai yang rawan tingkat buangan limbah di S. Bengawan Solo Menetapkan alokasi dan hak guna air bagi pengguna yang sudah ada pada masingmasing kabupaten dan kota 1.3

Kurangnya sharing hulu dengan hilir

Menetapkan alokasi dan hak • guna air atas permohonan pengguna baru sesuai dengan pola dan rencana • pengelolaan SDA Menerapkan prinsip penerima manfaat membayar kecuali untuk kebutuhan pokok sehari hari dan pertanian rakyat

•

Kampanye Publik Pengendalian • Penyusunan RTR WS Bengawan Solo Pemanfaatan Ruang DAS Bengawan Solo • Penyusunan RTR WS Bengawan Solo • Kampanye Publik Pengendalian Pemanfaatan Ruang DAS Bengawan • Pengawasan Teknik Pengendalian Pemanfaatan Ruang DAS Wonogiri Menetapkan batas kawasan sempadan pantai, sungai dan mata air di seluruh WS Bengawan Solo

Sosialisasi ke masyarakat atau pihak lain tentang batasan membuang limbah ke badan sungai

Sosialisasi ke masyarakat atau pihak lain Penyusunan Juklak dan Juknis tentang batasan membuang limbah ke sosialisasi bersama seluruh badan sungai instansi terkait

Memasang rambu-rambu peringatan pada ruas sungai yang rawan tingkat buangan limbah di S. Bengawan Solo

Memasang rambu-rambu peringatan pada ruas sungai yang rawan tingkat buangan limbah di S. Bengawan Solo

Menyusun pedoman perhitungan biaya jasa pengelolaan SDA serta metode pembebanannya kepada para pemanfaat

• Menyusun Perda alokasi dan hak guna air bagi pengguna air di WS Bengawan l • S Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan

UU No. 7, PP 42, Permen

Inventarisasi ruas sungai

Perda alokasi air

Perda Menyusun pedoman perhitungan biaya Draft pedoman disusun oleh jasa pengelolaan SDA serta metode BBWSBS dengan melibatkan pembebanannya kepada para pemanfaat lembaga terkait

• Menerapkan Perda penerima manfaat • Menerapkan Perda penerima manfaat menanggung biaya jasa pengelolaan SDA menanggung biaya jasa pengelolaan SDA • Membuat Pilot Proyek pelaksanaan konsep • Membuat Pilot Proyek pelaksanaan "penerima manfaat membayar" untuk S. konsep "penerima manfaat membayar" Bengawan Solo untuk S. Bengawan Solo

LEMBAGA/ INSTANSI TERKAIT

Koordinasi institusi terkait dalam Ditjen Penataan Ruang, BBWS B.Solo, Pemda penyusunan dan pengawasan Kabupaten, Bappeda, pemanfaatan RTR Dinas PSDA, Dinas Kehutanan

Menetapkan batas kawasan sempadan pantai, sungai dan mata air di seluruh WS Bengawan Solo

Menyusun Perda alokasi dan hak guna air bagi pengguna air di WS Bengawan Solo

Menyusun pedoman perhitungan biaya jasa pengelolaan SDA serta metode pembebanannya kepada para pemanfaat Menetapkan Pola Alokasi Air Menerapkan Perda penerima manfaat menanggung biaya jasa pengelolaan SDA

KEBIJAKAN OPERASIONAL

BBWS B.Solo, Pemda Kabupaten, Bappeda, Dinas PSDA, Dinas Kehutanan, UNS, UMS, Usahid

Sangsi hukum bagi pelanggar perda Pilot Project disiapkan oleh BBWSBS dengan melibatkan lembaga terkait

• Sosialisasi Perda

Kesepakatan Pemkot/Pemkab dan BBWS B. Solo

• Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perda

Disusun pedoman monitoring dan evaluasi

75

2. PENYEDIAAN SUMBER DAYA AIR STRATEGI KEGIATAN PENYEDIAAAN SUMBER DAYA AIR NO

2.1

SASARAN/TARGET YANG INGIN DICAPAI

PERMASALAHAN

Kurangnya air bersih • untuk keperluan RKI pada musim kemarau

• 2.2

Kurangnya air irigasi • pada musim kemarau •

SKENARIO I

SKENARIO II

SKENARIO III

(RENDAH)

(SEDANG)

(TINGGI)

Penyediaan air bersih untuk • OP bangunan/prasarana irigasi dan keperluan RKI/DMI prasarana penyediaan air baku (domestik, municipal, industri) dikembangkan tidak hanya di kota tetapi tersebar juga di kecamatan dan di desa

OP bangunan/prasarana irigasi dan prasarana penyediaan air baku

OP bangunan/prasarana irigasi dan prasarana penyediaan air baku

•

Pembangunan bangunan prasarana irigasi • Pembangunan bangunan prasarana irigasi • Pembangunan Bendungan Blungun, • Pembangunan Bendungan Blungun, Pengkok, Pucang, Kendang di Kab. Blora Pengkok, Pucang, Kendang di Kab. Blora Pembangunan bendung Tawun di Kab. Pembangunan bendung Tawun di Kab. Tuban Tuban

• Rehabilitasi dan Perbaikan Jaringan Irigasi Colo Barat dan Colo Timur termasuk Bangunan Pelengkapnya

Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi pada daerahdaerah irigasi

Rehabilitasi dan Perbaikan Jaringan Irigasi Colo Barat dan Colo Timur termasuk Bangunan Pelengkapnya Perbaikan Saluran Irigasi Pacal juga sebagai tanggul di Kab. Bojonegoro

• Perbaikan Saluran Irigasi Pacal juga sebagai tanggul di Kab. Bojonegoro • Pembangunan waduk-waduk kecil Rehabilitasi dan pembangunan check dam di DAS W. Wonogiri

Rehabilitasi Bendung yang rusak

Rehabilitasi dan pembangunan check dam di DAS W. Wonogiri

Rehabilitasi dan pembangunan check dam di DAS W. Wonogiri

Pembangunan waduk kecil/Embung dan tampungan air untuk penyediaan air baku pertanian

Pengembangan sistem Kali Pacal (Kab. Bojonegoro)

Pengembangan sistem Kali Pacal (Kab. Bojonegoro)

Studi waduk Pejok di Kab. Bojonegoro

Studi waduk Pejok di Kab. Bojonegoro

Pengalokasian dana OP yang memadai Kesepakatan Pemkab. Blora, Pemerintah Prop. Jatim dengan Pemerintah Pusat

LEMBAGA/ INSTANSI TERKAIT

Pemda Prov. Jateng/ Jatim, Bappda, BBWS B.Solo

Kesepakatan Pemkab. Tuban, Pemerintah Prop. Jatim dengan Pemerintah Pusat

Pengembagian air baku Bendung Gerak Kesepakatan Pemkab, Sembayat / Kuro di Kab. Gresik Pemerintah Propinsi dengan Pemerintah Pusat Rehabilitasi dan Perbaikan Jaringan Penyusunan DD Rehab DI Colo Irigasi Colo Barat dan Colo Timur Barat dan Colo Timur termasuk Bangunan Pelengkapnya

Pemanfaatan sumber air baku yang ada Operasi dan Pemeliharaan daerah irigasi

KEBIJAKAN OPERASIONAL

Kesepakatan Pemkab. Bojonegoro, Pemerintah Propinsi Jatim dengan Pemerintah Pusat Penyusunan DD Check Dam

Pengembangan sistem Kali Pacal (Kab. Kesepakatan Pemkab. Bojonegoro) Bojonegoro, Pemerintah Propinsi Jatim dengan Pemerintah Pusat • Pembangunan Waduk Pejok di Kab. Bojonegoro • Pembangunan waduk serbaguna Waduk Bendo di K. Keyong (Kab. Ponorogo) •

Kesepakatan Pemkab. Ponorogo, Pemkab. Bojonegoro, Pemerintah Propinsi Jatim dengan Pemerintah Pusat

Pembangunan Waduk Gongseng (Bojonegoro)

76

STRATEGI KEGIATAN PENYEDIAAAN SUMBER DAYA AIR NO 2.3

PERMASALAHAN

Kurangnya pengendalian alih fungsi lahan

SASARAN/TARGET YANG INGIN DICAPAI Pengukuhan kawasan pertanian lahan basah khususnya lahan sawah beririgasi teknis ( pemetaan lahan sawah beririgasi teknis, penetapan lahan sawah beririgasi teknis) Penyediaan air untuk pembangkitan tenaga listrik

SKENARIO I

SKENARIO II

SKENARIO III

(RENDAH)

(SEDANG)

(TINGGI)

Pengukuhan lahan sawah beririgasi terutama di Daerah irigasi

KEBIJAKAN OPERASIONAL

Pengukuhan lahan sawah beririgasi terutama di Daerah irigasi

Pengukuhan lahan sawah beririgasi terutama di Daerah irigasi

Pembangunan prasarana pengendali banjir untuk mengamankan daerah irigasi

Pembangunan prasarana pengendali Penyusunan DD prasarana banjir untuk mengamankan daerah irigasi pengendali banjir

LEMBAGA/ INSTANSI TERKAIT

Inventarisasi lahan sawah beririgasi

Pembangunan waduk serbaguna Waduk Kesepakatan Pemkab. Badegan di Kali Sungkur (Kab. Ponorogo, Pemerintah Propinsi Ponorogo) Jatim dengan Pemerintah Pusat Pembangunan long storage disepanjang Kesepakatan Pemkab, Pemprop S. Bengawan Solo Hilir (mulai dari Cepu dan Pemerintah Pusat, terutama ke hilir) dalam pembebasan tanahnya

2.4

Kurangnya air bersih untuk keperluan RKI pada musim kemarau

Penyediaan air untuk berbagai macam kebutuhan dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang

Penyusunan Neraca Air saat ini dan dimasa yang akan datang, yang merupakan fungsi ruang dan waktu.

Penyusunan Neraca Air saat ini dan dimasa yang akan datang, yang merupakan fungsi ruang dan waktu.

Penyusunan Neraca Air saat ini dan dimasa yang akan datang, yang merupakan fungsi ruang dan waktu.

Dimasukkan dalam rencana jangka menengah BBWS B. Solo

Penyusunana prioritas pengembangan SDA untuk pemenuhan kebutuhan air berdasarkan atas ketersediaan air.

Penyusunana prioritas pengembangan SDA untuk pemenuhan kebutuhan air berdasarkan atas ketersediaan air.

Penyusunana prioritas pengembangan SDA untuk pemenuhan kebutuhan air berdasarkan atas ketersediaan air.

Dilakukan dengan mempertimbangkan aspek teknis, sosial, lingkungan maupun legalitasnya

Pembangunan Bendung Gerak Kesepakatan Pemkab. Bojonegoro ( Kapasitas tampung 13 juta Bojonegoro, Pemerintah Propinsi m3) di Kab. Bojonegoro Jatim dengan Pemerintah Pusat Pembangunan bendung gerak Karangnongko dengan tampungan air sebesar 100 juta m3

Kesepakatan Pemkab. Bojonegoro, Pemerintah Propinsi Jatim dengan Pemerintah Pusat

Pembangunan Solo Valley Warken, yaitu Penyusunan kajian kelayakan, saluran yang mengalir dari Ngawi baik dari aspek teknis, sosial, sampai Gresik untuk mengatasi lingkungan dan legalitasnya kekeringan di bagian selatan Bengawan Solo di Jawa Timur

77

3. PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR STRATEGI KEGIATAN PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR NO

3.1

PERMASALAHAN

Perlunya keterpaduan penyusunan rencana pengelolaan SDA

SASARAN/TARGET YANG INGIN DICAPAI

Penyusunan Rencana Pengelolaan SDA

SKENARIO I

SKENARIO II

SKENARIO III

(RENDAH)

(SEDANG)

(TINGGI)

Penyusunan Rencana Pengelolaan SDA Wilayah Sungai Bengawan Solo

Penyusunan Rencana Pengelolaan SDA Wilayah Sungai Bengawan Solo

Penyusunan Rencana Pengelolaan SDA PP no. 42 tahun 2008 Wilayah Sungai Bengawan Solo

Memberikan masukan untuk review RTRW • Memberikan masukan untuk review provinsi, Kabupaten/Kota RTRW provinsi, Kabupaten/Kota • Pelaksanaan Rencana Pengelolaan SDAWilayah Sungai Bengawan Solo oleh seluruh Stakeholder 3.2

Penggunaan air irigasi yang kurang efisien

Meningkatkan efektifitas dan efesiensi penyediaan serta penggunaan air irigasi dengan lebih mengutamakan kegiatan O & P, rehabilitasi dan mengembalikan kinerja sistem irigasi yang telah ada

KEBIJAKAN OPERASIONAL

Kesepakatan Pemkab/Kota, Propinsi

LEMBAGA/ INSTANSI TERKAIT

BBWS B.Solo, Pemda Kab, Bappeda, Dinas PSDA, Dinas Pertanian, PDAM, Dinas Cipta Karya

Kesepakatan TKPSDA

Rehabilitasi dan Perbaikan Jaringan Irigasi Colo Barat dan Colo Timur termasuk Bangunan Pelengkapnya

Rehabilitasi dan Perbaikan Jaringan Irigasi Colo Barat dan Colo Timur termasuk Bangunan Pelengkapnya

Rehabilitasi dan Perbaikan Jaringan Irigasi Colo Barat dan Colo Timur termasuk Bangunan Pelengkapnya

Penyusunan DD Rehab DI Colo Barat dan Colo Timur

Perbaikan Saluran Irigasi Pacal juga sebagai tanggul di Kab. Bojonegoro

Perbaikan Saluran Irigasi Pacal juga sebagai tanggul di Kab. Bojonegoro

Perbaikan Saluran Irigasi Pacal juga sebagai tanggul di Kab. Bojonegoro

Kesepakatan Pemkab. Bojonegoro, Pemerintah Prop. Jatim dengan Pemerintah Pusat

78

4. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR STRATEGI KEGIATAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR NO

4.1

SASARAN/TARGET YANG INGIN DICAPAI

PERMASALAHAN

Kurangnya pengendalian dan pengawasan alih fungsi lahan

•

Peningkatan infrastruktur pertanian untuk mempertahankan keberadaan fungsi lahan sawah beririgasi teknis

•

Mengendalikan alih fungsi lahan sawah (terutama yang beririgasi teknis)

SKENARIO II

SKENARIO III

(RENDAH)

(SEDANG)

(TINGGI)

• Pemetaan dan penetapan lahan sawah

Pengukuhan kawasan pertanian lahan basah khususnya sawah irigasi teknis

•

SKENARIO I

beririgasi teknis di seluruh Daerah Irigasi Teknis dan Semi Teknis di WS Bengawan Solo •

Penyusunan mekanisme perizinan pemanfaatan ruang sawah beririgasi teknis

Pemetaan dan penetapan lahan sawah beririgasi teknis di seluruh Daerah Irigasi Teknis dan Semi Teknis di WS Bengawan Solo

KEBIJAKAN OPERASIONAL

Pemetaan dan penetapan lahan sawah Penyusunan study Pengelolaan beririgasi teknis di seluruh Daerah Irigasi Aset Irigasi Teknis dan Semi Teknis di WS Bengawan Solo

LEMBAGA/ INSTANSI TERKAIT

BBWS B.Solo, Pemda Kab, Bappeda, Dinas PSDA, Dinas Pertanian, PDAM, Dinas Cipta Karya

Penyusunan mekanisme perizinan pemanfaatan ruang sawah beririgasi teknis

Penyusunan mekanisme perizinan PP no. 20 Tahun 2006 pemanfaatan ruang sawah beririgasi teknis Alih fungsi lahan harus melalui • Alih fungsi lahan harus melalui Pengawasan dan penegakan kesepakatan anggota Komisi Irigasi dan kesepakatan anggota Komisi Irigasi dan hukum alih fungsi lahan izin berdasarkan rekomendasi dari Komisi izin berdasarkan rekomendasi dari Irigasi secara prosedural Komisi Irigasi secara prosedural • Pemanfaatan dan evaluasi alih fungsi lahan • Penegakan hukum alih fungsi lahan

Pengembangan modifikasi cuaca untuk menambah volume air pada sumber air 4.2

Pola tanam yang kurang efektif

Mendorong pengembangan irigasi dalam rangka mendukung produktivitas usaha tani untuk meningkatkan produksi pertanian guna ketahanan pangan nasional dan memajukan kesejahteraan masyarakat

Mengembangkan pertanian palawija dan tanaman bernilai ekonomi tinggi yang tidak membutuhkan air yang banyak pada daerah tadah hujan dan pada daerah irigasi yang kekurangan air atau pada daerah irigasi pedesaan

Mengembangkan pertanian palawija dan tanaman bernilai ekonomi tinggi yang tidak membutuhkan air yang banyak pada daerah tadah hujan dan pada daerah irigasi yang kekurangan air atau pada daerah irigasi pedesaan

Mengembangkan pertanian palawija dan Sosialisasi efisiensi pengelolaan tanaman bernilai ekonomi tinggi yang pertanian tidak membutuhkan air yang banyak pada daerah tadah hujan dan pada daerah irigasi yang kekurangan air atau pada daerah irigasi pedesaan

• Rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak • Rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak dalam rangka mendukung ketahanan dalam rangka mendukung ketahanan pangan untuk mengantisipasi pertambahan pangan untuk mengantisipasi penduduk dan alih fungsi sawah sampai pertambahan penduduk dan alih fungsi tahun 2028 sawah sampai tahun 2028 • Pengembangan Bengawan Jero • Pengembangan Bengawan Jero

Identifikasi jaringan irigasi yang rusak

Kesepakatan Pemkab. Lamongan, Gresik, Pemerintah Prop. Jatim dan Pemerintah

79

5. PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR STRATEGI KEGIATAN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR NO

5.1

SASARAN/TARGET YANG INGIN DICAPAI

PERMASALAHAN

Menyusun pedoman perhitungan biaya jasa pengelolaan SDAserta metode pembebanannya kepada para pemanfaat

Kurangnya pengetahuan role sharing hulu dan hilir

SKENARIO I

SKENARIO II

SKENARIO III

(RENDAH)

(SEDANG)

(TINGGI)

Menyusun pedoman perhitungan biaya jasa pengelolaan SDA serta metode pembebanannya kepada para pemanfaat untuk WS Bengawan Solo

Inventarisasi penggunaan air oleh kalangan Penyusunan Database industri dan perdagangan : Penggunaan Air

• Volume, sumber air, pembuangan limbah • Besar iuran jasa penggunaan air (atau istilah lain) yang telah disetor ke Dispenda

• Volume, sumber air, pembuangan limbah • Besar iuran jasa penggunaan air (atau istilah lain) yang telah disetor ke Dispenda

Menetapkan sistem perizinan • Kalangan Industri pengusahaan guna menciptakan kepastian hukum bagi dunia usaha dalam pengusahaan SDA Kurangnya kesadaran • masyarakat dalam penggunaan SDA

Menetapkan sistem perizinan pengusahaan guna menciptakan kepastian hukum bagi dunia usaha dalam pengusahaan SDA

•

Mengembangkan dan menerapkan sistem pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengusahaan dan memperkuat instansi Pemda terkait,untuk pengaturan peran dunia usaha dalam pengusahaan SDA

Menyusun pedoman perhitungan biaya Penyusunan Peraturan Jasa jasa pengelolaan SDA serta metode Pengelolaan SDA pembebanannya kepada para pemanfaat untuk WS Bengawan Solo

Inventarisasi penggunaan air oleh kalangan Inventarisasi penggunaan air oleh kalangan industri dan perdagangan : industri dan perdagangan :

Menetapkan kriteria bagian SDA yang dapat dilakukan Sosialisasi IP Air (Iuran Pemanfaatan air) pengusahaan dengan tetap • P3A/GP3A/KTNA/HKTI mengutamakan kepentingan • PLTA publik.

5.2

Menyusun pedoman perhitungan biaya jasa pengelolaan SDA serta metode pembebanannya kepada para pemanfaat untuk WS Bengawan Solo

KEBIJAKAN OPERASIONAL

• Volume, sumber air, pembuangan limbah • Besar iuran jasa penggunaan air (atau istilah lain) yang telah disetor ke Dispenda

Sosialisasi IP Air (Iuran Pemanfaatan air) • P3A/GP3A/KTNA/HKTI

Sosialisasi IP Air (Iuran Pemanfaatan air) • P3A/GP3A/KTNA/HKTI

• PLTA

• PLTA

• Kalangan Industri

• Kalangan Industri

Memberikan sanksi bagi pengguna air yang tidak sesuai dengan peraturan

LEMBAGA/ INSTANSI TERKAIT BBWS B.Solo, Pemda Kab, Bappeda, Dinas PSDA, Dinas Pertanian, PDAM, Dinas Cipta Karya, UNS, UMS, LSM

Penyusunan Juklak dan Juknis sosialisasi Iuran Pemanfaatan Air

Memberikan sanksi bagi pengguna air yang tidak sesuai dengan peraturan

Penegakan hukum

Penetapan kriteria pengusahaan air

Koordinasi dengan instansi terkait

BBWS B.Solo, Pemda Kab, Bappeda, Dinas PSDA, Dinas Pertanian, PDAM, Dinas Cipta Karya, UNS, UMS, LSM

80

STRATEGI KEGIATAN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR NO

PERMASALAHAN

SASARAN/TARGET YANG INGIN DICAPAI Mengembangkan dan menyempurnakan persyaratan dan prosedur kerjasama pengusahaan SDA dan menerapkannya secara konsisten

SKENARIO I

SKENARIO II

SKENARIO III

(RENDAH)

(SEDANG)

(TINGGI)

KEBIJAKAN OPERASIONAL

Penyempurnaan persyaratan dan prosedur kerjasama dalam pengusahaan SDA

Penyempurnaan persyaratan dan prosedur kerjasama dalam pengusahaan SDA

Penyusunan SOP pelayanan air Penyempurnaan persyaratan dan prosedur kerjasama dalam pengusahaan minum SDA

kelembagaan dan profesionalisme pelayanan

kelembagaan dan profesionalisme pelayanan

kelembagaan dan profesionalisme pelayanan

LEMBAGA/ INSTANSI TERKAIT

full cost recovery Peningkatan cakupan pelayanan Menyehatkan kelembagaan pelayanan air minum (PDAM)Review revitalisasi PDAM di Kab/Kota di WS Bengawan Solo Menyehatkan kelembagaan pelayanan air minum (PDAM), mencakup redefinisi kelembagaan, profesionalisme pelayanan, full cost recovery dan peningkatan cakupan l 5.3

Kurangnya kesadaran P3A dalam penggunaan SDA

Pemberdayaan koperasi, badan usaha swasta dan masyarakat dalam: * Pembangunan prasarana air minum pedesaan * Peningkatan/rehabilitasi irigasi pedesaan

Persyaratan dan prosedur dalam: • penggunaan air untuk tenaga kerja di kawasan industri • pengusahaan air minum dalam

kemasan (AMDK) dari mata air • penggunaan air untuk proses produksi dan pendingin Pemberdayaan P3A sehingga menjadi entitas berbadan hukum

• Pemberdayaan P3A sehingga menjadi entitas berbadan hukum • Pemberdayaan KTP (Kelompok Tani Penghijauan)

• Pemberdayaan P3A sehingga menjadi entitas berbadan hukum • Pemberdayaan KTP (Kelompok Tani Penghijauan)

Fasilitasi pemberdayaan P3A, KTP dan Koperasi

Dinas PSDA, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan Kab

• Pemberdayaan Koperasi dalam pelestarian lingkungan

81

Tabel 4. 3. PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR

POLA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO ASPEK III : PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR TUJUAN :

Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan melalui perencanaan pengendalian daya rusak air yang disusun secara terpadudan menyeluruh dalam pola pengelolaan sumber daya air yang terselenggara dengan melibatkan peran serta masyarakat

KEGIATAN

1. Pencegahan 2. Penanggulangan 3. Pemulihan

1. PENCEGAHAN

NO

1.1

PERMASALAHAN

Belum adanya integrasi antara perencanaan tata ruang dan tata kelola air

SASARAN/TARGET YANG INGIN DICAPAI

Kawasan rawan bencana perlu ditetapkan disetiap RTRW Kabupaten/Kota dan ditindak lanjuti dengan penerbitan Perda.

STRATEGI KEGIATAN PENCEGAHAN DAYA RUSAK AIR SKENARIO I

SKENARIO II

SKENARIO III

(RENDAH)

(SEDANG)

(TINGGI)

• Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Provinsi/Kab

• Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Provinsi/Kab

• Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Provinsi/Kab

• Pengaturan pemanfaatan kawasan rawan • Pengaturan pemanfaatan kawasan rawan bencana dalam RTRW bencana dalam RTRW

• Pengaturan pemanfaatan kawasan rawan bencana dalam RTRW

• Koordinasi antar stakeholder dalam pengelolaan DAS

• Koordinasi antar stakeholder dalam pengelolaan DAS

• Koordinasi antar stakeholder dalam pengelolaan DAS

• Penetapan kawasan rawan bencana banjir

• Penetapan kawasan rawan bencana banjir

• Penetapan bahwa kawasan rawan bencana tertutup bagi permukiman.

• Penetapan bahwa kawasan rawan bencana tertutup bagi permukiman.

• Penegakan hukum pemanfaatan sempadan sungai secara optimal

• Penegakan pemanfaatan sempadan sungai secara optimal

• Penyusunan Peta Resiko Bencana Banjir

• Penyusunan Peta Resiko Bencana Banjir

KEBIJAKAN OPERASIONAL

Pembahasan intensif mengenai bencana, RTRW dan pengelolaan SDA oleh TKPSDA

LEMBAGA/ INSTANSI TERKAIT

BBWS B.Solo, Pemda Kab, Bappeda, Dinas PSDA

Identifikasi dan pemetaan kawasan rawan bencana

Perbaikan/penguatan tanggul-tanggul terutama Koordinasi dengan instansi di lokasi rawan banjir terkait 1.2

Sedimentasi di wadukwaduk dan sering terjadinya banjir

Pembangunan penahan tebing dan penahan erosi

• Pembangunan bangunan penahan tebing • Pembangunan bangunan penahan tebing sungai di Desa Lawu (Bengawan Solo sungai di Desa Lawu (Bengawan Solo Hulu) Hulu)

• Pembangunan bangunan penahan tebing sungai di Desa Lawu (Bengawan Solo Hulu)

• Perbaikan tanggul, parapet, pintu air dan • Perbaikan tanggul, parapet, pintu air dan prasarana lainnya yang rusak akibat banjir prasarana lainnya yang rusak akibat banjir di di B.Solo Hulu dan K. Madiun B.Solo Hulu dan K. Madiun

• Perbaikan tanggul, parapet, pintu air dan prasarana lainnya yang rusak akibat banjir di B.Solo Hulu dan K. Madiun

• Pengaturan dan perbaikan. K. Jerowan, K. Catur

• Pengaturan dan perbaikan. K. Jerowan, K. Catur

Koordinasi dengan instansi terkait

Kesepakatan Pemkab. Madiun, Pemerintah Prop. Jatim dengan Pemerintah Pusat

• Perbaikan dan pengaturan Bengawan Solo Hilir • Perbaikan dan pengaturan Bengawan Solo Hilir Kesepakatan Pemkab. Blora, sepanjang 200 km sepanjang 200 km Tuban, Bojonegoro, Lamongan, Gresik, Pemerintah Prop. Jateng, Jatim dengan Pemerintah Pusat • Perbaikan dan pengaturan sungai Kali Madiun sepanjang 90 km

• Perbaikan dan pengaturan sungai Kali Madiun Kesepakatan Pemkab. sepanjang 90 km Madiun, Pemerintah Prop. Jatim dengan Pemerintah Pusat

82

STRATEGI KEGIATAN PENCEGAHAN DAYA RUSAK AIR NO

PERMASALAHAN

SASARAN/TARGET YANG INGIN DICAPAI

SKENARIO I

SKENARIO II

SKENARIO III

(RENDAH)

(SEDANG)

(TINGGI)

KEBIJAKAN

• Pembangunan bangunan penahan tebing sungai di sepanjang Kali Dengkeng, Rehabilitasi jembatan Jarum (tebing kiri: wet masonry revetment)

Kesepakatan TKPSDA

• Pembangunan penahan tebing dan penahan erosi

Kesepakatan TKPSDA

LEMBAGA/ INSTANSI TERKAIT

Perbaikan dan pengaturan waduk retensi banjir Penyelesaian pembebasan Jabung 5.450 ha; floodway sepanjang 12,5 km lahan 1.3

Kurangnya O & P prasarana pengendali banjir

Pembangunan tanggul dan bangunan penahan banjir

• OP tanggul Sungai Bengawan Solo di • OP tanggul Sungai Bengawan Solo di Surakarta, Bojonegoro, Babat, Kalimireng Surakarta, Bojonegoro, Babat, Kalimireng dan dan tanggul di Kali Madiun di Kota Madiun tanggul di Kali Madiun di Kota Madiun

Pengalokasian dana rutin OP • OP tanggul Sungai Bengawan Solo di Surakarta, Bojonegoro, Babat, Kalimireng dan tanggul di Kali Madiun di Kota Madiun

• OP sudetan (shortcut) Bengawan Solo di • OP sudetan (shortcut) Bengawan Solo di daerah Kuro, Lamongan, shortcut Kali daerah Kuro, Lamongan, shortcut Kali Madiun Madiun di daerah Pojok-Jeroan, Madiun di daerah Pojok-Jeroan, Madiun

• OP sudetan (shortcut) Bengawan Solo di daerah Kuro, Lamongan, shortcut Kali Madiun di daerah Pojok-Jeroan, Madiun

• OP parapet wall, revertent di Bengawan Solo dan Kali Madiun

• OP parapet wall, revertent di Bengawan Solo dan Kali Madiun

• OP parapet wall, revertent di Bengawan Solo dan Kali Madiun

• OP pompa dan saluran drainase di • OP pompa dan saluran drainase di daerah daerah perkotaan (Solo, Bojonegoro, dan perkotaan (Solo, Bojonegoro, dan Madiun) Madiun) • Pembangunan waduk serbaguna Waduk Badegan di Kali Sungkur (Kab. Ponorogo)

• OP pompa dan saluran drainase di daerah perkotaan (Solo, Bojonegoro, dan Madiun) • Pembangunan waduk serbaguna Waduk Badegan di Kali Sungkur (Kab. Ponorogo)

Kesepakatan Pemkab. Ponorogo, Pemerintah Prop. Jatim dengan Pemerintah Pusat

• Pembangunan waduk-waduk kecil di beberapa • Pembangunan waduk-waduk kecil di beberapa Kesepakatan TKPSDA lokasi lokasi • Perbaikan tanggul, parapet, pintu air, dan prasarana lainnya yang rusak akibat banjir kali Madiun

• Perbaikan tanggul, parapet, pintu air, dan Kesepakatan Pemkab. prasarana lainnya yang rusak akibat banjir kali Madiun, Pemerintah Prop. Madiun Jatim dengan Pemerintah Pusat

• Pembangunan tanggul / parapet Bengawan Solo Hilir, di kota Cepu sepanjang 8 Km

• Pembangunan tanggul / parapet Bengawan Solo Hilir, di kota Cepu sepanjang 8 Km

Kesepakatan TKPSDA

• Pembangunan waduk serbaguna Waduk Bendo di K. Keyong (Kab. Ponorogo)

Kesepakatan Pemkab. Ponorogo, Pemerintah Prop. Jatim dengan Kesepakatan TKPSDA

• Penyempurnaan Waduk Kedung Brubus • Pembangunan Waduk Gonggang di. Kab. Magetan

Kesepakatan Pemkab. Magetan, Pemerintah Prop. Jatim dengan Pemerintah Pusat

83

STRATEGI KEGIATAN PENCEGAHAN DAYA RUSAK AIR NO

1.4

PERMASALAHAN Kurangnya prasarana pengendali banjir

SASARAN/TARGET YANG INGIN DICAPAI

SKENARIO I

SKENARIO II

SKENARIO III

(RENDAH)

(SEDANG)

(TINGGI)

Pembangunan Waduk Pengendali Banjir

Pengendalian banjir dengan prasarana pengendali banjir Menjaga kestabilan pantai

• OP bangunan multi fungsi Wonogiri (kapasitas tampung 220 juta m3, kapasitas pengendali debit puncak 4.000 m3/det menjadi 400 m3/det.

KEBIJAKAN

• Pembangunan Waduk serbaguna Waduk Bendo di K Bendo (Kab. Ponorogo)

• Pembangunan Waduk serbaguna Waduk Bendo di K Bendo (Kab. Ponorogo)

Kesepakatan Pemkab. Ponorogo, Pemerintah Prop. Jatim dengan Pemerintah Pusat

• Pembangunan Drainase Bengawan Jero

• Pembangunan Waduk serbaguna Waduk Jipang di S. Bengawan Solo (Kab. Blora, Bojonegoro, Ngawi)

Kesepakatan Pemkab. Blora, Ngawi, Pemerintah Prop. Jatim dengan Pemerintah Pusat

• Pembangunan Drainase Bengawan Jero

Kesepakatan Pemkab. Lamongan, Gresik Pemerintah Prop. Jatim dengan Pemerintah Pusat

LEMBAGA/ INSTANSI TERKAIT

• OP bangunan multi fungsi Wonogiri (kapasitas • OP bangunan multi fungsi Wonogiri (kapasitas Kebijakan PJT1 tampung 220 juta m3, kapasitas pengendali tampung 220 juta m3, kapasitas pengendali debit puncak 4.000 m3/det menjadi 400 m3/det. debit puncak 4.000 m3/det menjadi 400 m3/det.

• OP bangunan pengendali banjir di daerah • OP bangunan pengendali banjir di daerah hulu • OP bangunan pengendali banjir di daerah hulu Pengalokasian dana rutin OP hulu (Nguter-Jurug) : sudetan (13 km), (Nguter-Jurug) : sudetan (13 km), tanggul (36 (Nguter-Jurug) : sudetan (13 km), tanggul (36 tanggul (36 km), channel excavation (30 km), channel excavation (30 km), Revetment km), channel excavation (30 km), Revetment km), Revetment (9km), Groundsill (5 (9km), Groundsill (5 bh),Sluiceway (65 bh), (9km), Groundsill (5 bh),Sluiceway (65 bh), bh),Sluiceway (65 bh), groyne (17 sets), groyne (17 sets), Bridge 3 bh) groyne (17 sets), Bridge 3 bh) Bridge 3 bh) • OP bangunan pengendali banjir di Kali Madiun (Pertemuan Kali CaturKwadunga) : short-cut (4 km), Levee embankment (2 juta m3), parapet wall (3 km), revetment (25 km), groundsill (15 bh), sluiceway (60 bh), groyne (60 sets), bridge (4 bh), weir modification

• OP bangunan pengendali banjir di Kali Madiun (Pertemuan Kali Catur-Kwadunga) : short-cut (4 km), Levee embankment (2 juta m3), parapet wall (3 km), revetment (25 km), groundsill (15 bh), sluiceway (60 bh), groyne (60 sets), bridge (4 bh), weir modification

• OP bangunan pengendali banjir di Kali Madiun Pengalokasian dana rutin OP (Pertemuan Kali Catur-Kwadunga) : short-cut (4 km), Levee embankment (2 juta m3), parapet wall (3 km), revetment (25 km), groundsill (15 bh), sluiceway (60 bh), groyne (60 sets), bridge (4 bh), weir modification

• OP bangunan prasarana pengendali banjir • OP bangunan prasarana pengendali banjir Sliceway WKA-1 di Kali Wingko (struktur Sliceway WKA-1 di Kali Wingko (struktur menggantung) menggantung)

• OP bangunan prasarana pengendali banjir Sliceway WKA-1 di Kali Wingko (struktur menggantung)

Pengalokasian dana rutin OP

• OP Bendung Kori : wet masnory revetment (tebing kiri)

• OP Bendung Kori : wet masonry revetment (tebing kiri)

• OP Bendung Kori : wet masonry revetment (tebing kiri)

Pengalokasian dana rutin OP

• OP Bendung Jati : wet masnory revetment (tebing kanan)

• OP Bendung Jati : wet masonry revetment (tebing kanan)

• OP Bendung Jati : wet masonry revetment (tebing kanan)

Pengalokasian dana rutin OP

• OP Bendung Sungkur : rubber gate

• OP Bendung Sungkur : rubber gate

• OP Bendung Sungkur : rubber gate

Pengalokasian dana rutin OP

84

STRATEGI KEGIATAN PENCEGAHAN DAYA RUSAK AIR NO

PERMASALAHAN

SASARAN/TARGET YANG INGIN DICAPAI

SKENARIO I

SKENARIO II

SKENARIO III

(RENDAH)

(SEDANG)

(TINGGI)

• Pembangunan bangunan pengendali banjir di daerah hilir (Babat-Tanjung Kepala) : Levee embakment, revetment, parapet, floodway, sluiceway, short-cut, bridge, gate structure

KEBIJAKAN

• Pembangunan bangunan pengendali banjir di daerah hilir (Babat-Tanjung Kepala) : Levee embakment, revetment, parapet, floodway, sluiceway, short-cut, bridge, gate structure

Kesepakatan Pemkab. Lamongan, Gresik Pemerintah Prop. Jatim dengan Pemerintah Pusat

• Pembangunan tanggul Bengawan Solo Hilir dari Babat sampai Cepu , sepanjang 130 Km

Kesepakatan Pemkab. Blora, Tuban, Bojonegoro, Lamongan dan Pemerintah Pusat

• Pembangunan Tanggul K. Ngelang ( lanjutan ) di Kab. Magetan

• Pembangunan Tanggul K. Ngelang ( lanjutan ) Kesepakatan Pemkab. di Kab. Magetan Magetan, Pemerintah Prop. Jatim dengan Pemerintah Pusat

• Pembangunan tanggul/Parapet, Pelindung Tebing di Kota Ngawi, sepanjang 6 Km

• Pembangunan tanggul/Parapet, Pelindung Tebing di Kota Ngawi, sepanjang 6 Km

Kesepakatan Pemkab. Ngawi, Pemerintah Prop. Jatim dengan Pemerintah Pusat

• Perbaikan dan pengaturan Sungai K. Madiun antara Kwadungan-Ngawi, sepanjang 29 km

Kesepakatan Pemkab. Madiun, Ngawi

• Pembangunan/Perbaikan parapet K. Wingko, sepanjang 6 km.

LEMBAGA/ INSTANSI TERKAIT

• Pembangunan/Perbaikan parapet K. Wingko, Koordinasi BBWS B. Solo sepanjang 6 km. dengan Pemkot Surakarta

• Pengadaan, pemasangan, perbaik -an pompa • Pengadaan, pemasangan, perbaikan pompa air dan pembuatan pintu air K. Boro, dan K. air dan pembuatan pintu air K. Boro, dan K. Wingko Wingko

Kesepakatan Pemkot. Surakarta, Pemerintah Prop. Jateng dengan Pemerintah Pusat

• Perbaikan tanggul, parapet, pintu air dan • Perbaikan tanggul, parapet, pintu air dan prasarana lain yang rusak akibat banjir ( prasarana lain yang rusak akibat banjir ( termasuk S. Jlantah, S Samin, S. Dengkeng, S. termasuk S. Jlantah, S Samin, S. Dengkeng, Ranjing ) dan kali Dengkeng S. Ranjing ) dan kali Dengkeng

Kesepakatan Pemkab. Sukoharjo, Klaten

• Pencegah abrasi pantai

Kesepakatan Pemkab. Gresik, Tuban dan Penyusunan DD Pantai Tuban, Gresik

• Normalisasi Sungai Grompol dan Sungai Mungkung

Kesepakatan Pemkab. Sragen, Pemerintah Prop. Jateng dan Pemerintah Pusat

• Pembangunan Bendungan Pakulan di Kab. Ngawi

Kesepakatan Pemkab. Ngawi, Pemerintah Prop. Jatim dengan Pemerintah Pusat

85

STRATEGI KEGIATAN PENCEGAHAN DAYA RUSAK AIR NO

PERMASALAHAN

SASARAN/TARGET YANG INGIN DICAPAI

SKENARIO I

SKENARIO II

SKENARIO III

(RENDAH)

(SEDANG)

(TINGGI)

KEBIJAKAN

• Pembangunan Bendungan Jaga, Jegong, Pucang, Kendang di Kab. Blora

Kesepakatan Pemkab. Blora, Pemerintah Prop. Jatim dengan Pemerintah Pusat

• Pembangunan Bendungan Jipang

Kesepakatan TKPSDA terutama Pemkab. Blora, Bojonegoro, Ngawi, Pemerintah Prop. Jateng, Prop. Jatim, dengan Pemerintah Pusat

• Pembangunan Bendungan Pidekso di Kab. Wonogiri

Kesepakatan Pemkab. Wonogiri, Pemerintah Prop. Jateng dengan Pemerintah Pusat

• Pelaksanaan perbaikan dan penga -turan sungai Bengawan Solo Hulu, Jurug - Sragen , sepanjang 2 km

Kesepakatan Pemkab/Pemkot dengan Ditjen SDA

• Perbaikan sistem pengendalian banjir Kota Surakarta dan pembangunan Pintu Air Demangan.

Kesepakatan Pemkot. Surakarta dengan Pemerintah Pusat

• Peninggian tanggul dari Jembatan Bacem Jurug ( Q50th )

Koordinasi antara Ditjen SDA dengan Ditjen Bina Marga

• Penyusunan panduan praktis bagi masyarakat bila terjadi banjir

• Penyusunan panduan praktis bagi masyarakat • Penyusunan panduan praktis bagi masyarakat Pedoman Banjir bila terjadi banjir bila terjadi banjir

• Sosialisasi tentang bahaya pembuangan sampah ke badan air

• Sosialisasi tentang bahaya pembuangan sampah ke badan air

• Sosialisasi tentang bahaya pembuangan sampah ke badan air

LEMBAGA/ INSTANSI TERKAIT

PERDA Persampahan

• Upaya komprehensip dengan membuat • Upaya komprehensip dengan membuat suatu suatu lokasi tertentu sebagai percontohan lokasi tertentu sebagai percontohan

• Upaya komprehensip dengan membuat suatu Kebijakan Ditjen SDA lokasi tertentu sebagai percontohan

• Pelatihan bagi masyarakat dalam mengurangi kerugian akibat banjir

• Pelatihan bagi masyarakat dalam mengurangi kerugian akibat banjir

• Pelatihan bagi masyarakat dalam mengurangi Pedoman Banjir kerugian akibat banjir

• Pembangunan bangunan penahan tebing pantai • Pembangunan waduk-waduk kecil untuk menahan sedimen

• Pembangunan bangunan penahan tebing pantai • Pembangunan waduk-waduk kecil untuk menahan sedimen

Kebijakan Ditjen SDA Kesepakatan Pemkab dengan Ditjen SDA

• Pengerukan sedimen di waduk Serbaguna Wonogiri

Kebijakan Ditjen SDA

• Pembangunan sabo dam untuk menahan sedimen (Pembangunan Waduk Penampung Sedimen)

Kebijakan Ditjen SDA

86

STRATEGI KEGIATAN PENCEGAHAN DAYA RUSAK AIR NO

1.5

PERMASALAHAN Belum adanya zonasi rawan banjir

SASARAN/TARGET YANG INGIN DICAPAI Penetapan zona rawan banjir, kekeringan, longsor, erosi dan sedimentasi, banjir lahar dingin, amblesan tanah, perubahan sifat dan kandungan kimiawi, biologi dan fisik air, kepunahan flora dan fauna serta wabah penyakit karena air (water borne desease)

SKENARIO I

SKENARIO II

SKENARIO III

(RENDAH)

(SEDANG)

(TINGGI)

Penetapan kawasan rawan bencana banjir

Penetapan kawasan rawan bencana banjir

Penetapan kawasan rawan bencana banjir

• Sosialisasi tentang hidup harmoni dengan banjir

• Sosialisasi tentang hidup harmoni dengan banjir

• Membuat bangunan evakuasi

• Membuat bangunan evakuasi

• Membuat papan pengumuman daerah rawan banjir dan petunjuk arah evakuasi

• Membuat papan pengumuman daerah rawan banjir dan petunjuk arah evakuasi

KEBIJAKAN

Identifikasi dan pemetaan kawasan rawan bencana banjir

LEMBAGA/ INSTANSI TERKAIT

BBWS B.Solo, Pemda Kab, Bappeda, Dinas PSDA,

Penyusunan Pedoman Hidup Harmoni dengan banjir secara menyeluruh dan terpadu

Penetapan kawasan rawan bencana longsor Identifikasi dan pemetaan terutama di Kab. Boyolali (lereng timur G. kawasan rawan bencana Merbabu dan lereng timur G. Merapi), Kab. longsor Wonogiri (lereng selatan G. Lawu, perbukitan selatan dan timur S. Keduwang, Kab. Karanganyar bagian (lereng barat G.Lawu), Kab. Sragen (Sangiran dan Gemolong), Kab. Blora (daerah Ngawen, Todanan, Jepon),Kab. Rembang di bagian selatan dan timur

1.6

Kurangnya pengelolaan • Menggunakan konsep kesatuan SDA yang berwawasan sistem ekologi hidrolik antara badan sungai, sempadan sungai dan daerah aliran sungai (DAS)

Meningkatkan kapasitas retensi sepanjang • Meningkatkan kapasitas retensi sepanjang alur • Meningkatkan kapasitas retensi sepanjang alur Permen no. 63 alur (sempadan) sungai dengan (sempadan) sungai dengan me-naturalisasi (sempadan) sungai dengan me-naturalisasi menaturalisasi sempadan sungai yang sempadan sungai yang rusak sempadan sungai yang rusak rusak • Reboisasi dan penghijauan DAS/Konservasi hutan di hulu, tengah dan hilir

• Penanganan banjir dengan konsep eko-hidrolik

• Reboisasi dan penghijauan DAS/Konservasi hutan di hulu, tengah dan hilir

Konservasi berbasis masyarakat

• Menerapkan pola pengelolaan lahan yang benar (pemb. teras)

Konservasi berbasis masyarakat

Meningkatkan fungsi Waduk Wonogiri dan tampungan air yang ada

BBWS B.Solo, Pemda Kab, Bappeda, Dinas PSDA, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian

Penanganan mendesak sedimentasi Waduk Serbaguna Wonogiri

87

2. PENANGGULANGAN

NO

2.1

PERMASALAHAN

SASARAN/TARGET YANG INGIN DICAPAI

STRATEGI KEGIATAN PENANGGULANGAN DAYA RUSAK AIR SKENARIO I

SKENARIO II

SKENARIO III

(RENDAH)

(SEDANG)

(TINGGI)

Kurangnya pengetahuan • Menyiapkan kesiapan dan • Pelatihan bagi masyarakat dalam masyarakat mengenai ketahanan stakeholders dalam mengurangi kerugian akibat banjir banjir menghadapi bencana akibat daya rusak air • Penyusunan panduan praktis bagi masyarakat bila terjadi banjir • Penetapan prosedur operasi standar penanggulangan bencana alam/banjir. • Pelaksanaan tindakan penanggulangan kerusakan dan atau bencana akibat daya rusak air • Penyampaian berita tentang kejadian bencana banjir.

2.2

Kekurangsigapan dalam Menampung debit banjir dengan Menyiapkan bahan bahan banjiran dan penanggulangan darurat meningkatkan kapasitas peralatan yang dibutuhkan untuk banjir bangunan pelimpah banjir, kolam penanggulangan darurat banjir antara lain : retensi, saluran pengalih dsb • Karung karung plastik, bronjong kawat, perahu karet dan pelampung, tenda-tenda atau kayu dan lain-lain. • Pemasangan bronjong menggunakan matras bambu

• Pelatihan bagi masyarakat dalam mengurangi kerugian akibat banjir

KEBIJAKAN

• Pelatihan bagi masyarakat dalam mengurangi Pedoman hidup harmoni kerugian akibat banjir dengan banjir secara menyeluruh dan terintegrasi

LEMBAGA/ INSTANSI TERKAIT

BBWS B.Solo, Pemda Kab, Bappeda, Dinas PSDA, Pemda

• Penyusunan panduan praktis bagi masyarakat • Penyusunan panduan praktis bagi masyarakat bila terjadi banjir bila terjadi banjir • Sosialisasi tentang hidup harmoni dengan • Sosialisasi tentang hidup harmoni dengan banjir banjir • Membuat bangunan evakuasi • Membuat bangunan evakuasi • Membuat papan pengumuman daerah rawan banjir dan petunjuk arah evakuasi

• Membuat papan pengumuman daerah rawan banjir dan petunjuk arah evakuasi

Menyiapkan bahan bahan banjiran dan peralatan yang dibutuhkan untuk penanggulangan darurat banjir antara lain :

Menyiapkan bahan bahan banjiran dan peralatan Pedoman Banjir yang dibutuhkan untuk penanggulangan darurat banjir antara lain :

BBWS B.Solo, Pemda Kab, Bappeda, Dinas PSDA, Pemda

• Karung karung plastik, bronjong kawat, perahu • Karung karung plastik, bronjong kawat, perahu Pedoman Banjir karet dan pelampung, tenda-tenda atau kayu karet dan pelampung, tenda-tenda atau kayu dan lain-lain. dan lain-lain. • Pemasangan bronjong menggunakan matras bambu

• Pemasangan bronjong menggunakan matras bambu

Pedoman Banjir

3. PEMULIHAN STRATEGI KEGIATAN PEMULIHAN DAYA RUSAK AIR NO

3.1

PERMASALAHAN Kurangnya sosialisasi mengenai penanganan banjir

SASARAN/TARGET YANG INGIN DICAPAI Meningkatkan fungsi retensi ekologis (eko hidraulics) sepanjang alur sungai

SKENARIO I

SKENARIO II

SKENARIO III

(RENDAH)

(SEDANG)

(TINGGI)

Penanganan pengungsi dan korban banjir

KEBIJAKAN

Penanganan pengungsi dan korban banjir

Penanganan pengungsi dan korban banjir

Pedoman Banjir

Pemulihan fungsi prasarana pengendali banjir yang ada secara darurat

Pemulihan fungsi prasarana pengendali banjir yang ada secara darurat

Pedoman Banjir

LEMBAGA/ INSTANSI TERKAIT BBWS B.Solo, Pemda Kab, Bappeda, Dinas PSDA, Pemda

88

Tabel 4. 4. KETERBUKAAN DAN KETERSEDIAAN DATA DAN INFORMASI SUMBER DAYA AIR

POLA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO ASPEK IV : KETERBUKAAN DAN KETERSEDIAAN DATA DAN INFORMASI SUMBER DAYA AIR TUJUAN KEGIATAN

: Mendukung Pengelolaan Sumber Daya Air Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi sumber daya air sesuai dengan kewenangannya

PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH MENYELENGGARAKAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA AIR SESUAI KEWENANGANNYA

STRATEGI KEGIATAN KETERBUKAAN DAN KETERSEDIAAN DATA DAN INFORMASI SUMBER DAYA AIR NO

1

2

PERMASALAHAN

SASARAN/TARGET YANG INGIN DICAPAI

Tidak tersedianya data dan Mengembangkan sistem informasi informasi SDA terbaru SDA di WS

Informasi mengenai SDA belum dapat diakses secara luas

SKENARIO I

SKENARIO II

SKENARIO III

(RENDAH)

(SEDANG)

(TINGGI)

KEBIJAKAN OPERASIONAL

Updating data dan informasi SDA

Updating data dan informasi SDA

Updating data dan informasi SDA

Membangun sistem data base pengelolaan SDA WS

Sosialisasi ke masyarakat pentingnya informasi dari masyarakat yang terkait dengan SDA

Sosialisasi ke masyarakat pentingnya informasi dari masyarakat yang terkait dengan SDA

Sosialisasi ke masyarakat pentingnya informasi dari masyarakat yang terkait dengan SDA

• Meningkatkan peran SISDA dengan menggunakan protokol internet. • Meningkatkan peran dan fungsi SISDA dalam pengelolaan SDA

Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi tentang SDA Pembuatan data base WS Bengawan Solo. Link SISDA pengelolaan SDA WS ke WRDC

Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi tentang SDA

Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi tentang SDA Pembuatan data base WS Bengawan Solo. Pembuatan data base WS Bengawan Link SISDA pengelolaan SDA WS ke Solo. Link SISDA pengelolaan SDA WS WRDC ke WRDC

Sosialisasi mengenai data dan informasi SDA

Pembuatan prosedur akses data dan informasi SDA oleh masyarakat dan swasta dalam pengelolaan SDA

Penyusunan prosedur lintas informasi antara Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo dan masyarakat

Penyusunan prosedur lintas informasi antara Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo dan masyarakat

Penyusunan MoU pengelolaan data antar lembaga terkait

Pembuatan website sumber daya air WS Bengawan Solo yang berisi data dan informasi SDA

Pembuatan Web Site BBWS Bengawan Pembuatan Web Site BBWS Bengawan Solo yang dapat diakses oleh berbagai Solo yang dapat diakses oleh berbagai pengguna pengguna

Penyusunan prosedur lintas informasi antara Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo dan masyarakat

LEMBAGA/ INSTANSI TERKAIT

Pengembangan sistem data Pemda Kabupaten, BBWS B .Solo, UNS, dan informasi UMS Pengembangan sistem data dan informasi

Pengembangan sistem data dan informasi

Pembuatan Web Site BBWS Bengawan Pengembangan sistem data Pemda Solo yang dapat diakses oleh berbagai dan informasi Provinsi/Kabupaten, pengguna BBWS B .Solo, UNS, UMS Pembentukan Unit Pusat Data dan Kebijakan Ditjen SDA Informasi SDA tingkat provinsi

Pembentukan Unit Pusat Data dan Informasi SDA tingkat provinsi

Pembentukan Unit Pusat Data dan Informasi SDA tingkat provinsi

Belum ada sumber data dari tingkat provinsi mengenai kerusakan dan pemanfaatan SDA

Belum ada sumber data dari tingkat provinsi Belum ada sumber data dari tingkat mengenai kerusakan dan pemanfaatan SDA provinsi mengenai kerusakan dan pemanfaatan SDA

Kebijakan Ditjen SDA

89

STRATEGI KEGIATAN KETERBUKAAN DAN KETERSEDIAAN DATA DAN INFORMASI SUMBER DAYA AIR NO

3

PERMASALAHAN

Pengelolaan data yang masih kurang maksimal

SASARAN/TARGET YANG INGIN DICAPAI

SKENARIO I

SKENARIO II

SKENARIO III

(RENDAH)

(SEDANG)

(TINGGI)

Penyediaan data dan informasi SDA yang uptodate

Memelihara dan mengupdate data dan informasi yang ada di WS Bengawan Solo (hidrologis, hidrometeorologis, hidrogeologis, kebijakan SDA

Memelihara dan mengupdate data dan informasi yang ada di WS Bengawan Solo (hidrologis, hidrometeorologis, hidrogeologis, kebijakan SDA

Memelihara dan mengupdate data dan informasi yang ada di WS Bengawan Solo (hidrologis, hidrometeorologis, hidrogeologis, kebijakan SDA

Mengembangkan jaringan sistem informasi SDA provinsi dan kabupaten/kota untuk WS Bengawan Solo yang terpadu dan didukung oleh kelembagaan yang tangguh

Pembuatan prosedur akses data dan informasi yang mudah dan tidak menyulitkan pengguna

Pembuatan prosedur akses data dan Pembuatan prosedur akses data dan informasi yang mudah dan tidak menyulitkan informasi yang mudah dan tidak pengguna menyulitkan pengguna

Pembentukan lembaga khusus pengelola informasi SDA WS Bengawan Solo untuk mengupdate data sehingga dapat memberi informasi yang akurat bagi pengguna

Pembentukan lembaga khusus pengelola informasi SDA WS Bengawan Solo untuk mengupdate data sehingga dapat memberi informasi yang akurat bagi pengguna

KEBIJAKAN OPERASIONAL

LEMBAGA/ INSTANSI TERKAIT

Kebijakan Ditjen SDA

Pemda Provinsi/Kabupaten, BBWS B .Solo, UNS, UMS

Kebijakan Ditjen SDA

Pemda Provinsi/Kabupaten, BBWS B .Solo, UNS, UMS

Pembentukan lembaga khusus Kebijakan Ditjen SDA pengelola informasi SDA WS Bengawan Solo untuk mengupdate data sehingga dapat memberi informasi yang akurat bagi pengguna

90

Tabel 4. 5. PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN MASYARAKAT, SWASTA DAN PEMERINTAH

POLA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO ASPEK V : PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN MASYARAKAT, SWASTA DAN PEMERINTAH TUJUAN KEGIATAN

: Meningkatkan kinerja pengelolaan sumber daya air. Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pemberdayaan para pemilik kepentingan dan kelembagaan sumber daya air secara terencana dan sistematis

Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pemberdayaan para pemilik kepentingan dan kelembagaan sumber daya air secara terencana dan sistematis KEGIATAN PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN MASYARAKAT, SWASTA DAN PEMERINTAH NO

1

SASARAN/TARGET YANG PERMASALAHAN INGIN DICAPAI

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan SDA

SKENARIO I

SKENARIO II

SKENARIO III

(RENDAH)

(SEDANG)

(TINGGI)

Meningkatkan peran serta Sosialisasi tentang hak ulayat hukum Sosialisasi tentang hak ulayat hukum adat Sosialisasi tentang hak ulayat hukum adat dalam masyarakat dan swasta untuk adat dalam pengelolaan SDA dalam pengelolaan SDA pengelolaan SDA berpartisipasi dalam pengelolaan SDA Meningkatkan peran Asosiasi bidang • Sosialisasi dan pelatihan terhadap • Sosialisasi dan pelatihan terhadap • Sosialisasi dan pelatihan terhadap asosiasi terkait SDA dalam perencanaan dan asosiasi terkait dalam perencanaan dan asosiasi terkait dalam perencanaan dan dalam perencanaan dan pelaksanaan konstruksi pelaksanaan konstruksi bidang SDA pelaksanaan konstruksi bidang SDA pelaksanaan konstruksi bidang SDA bidang SDA

Membentuk mekanisme pengawasan masyarakat dalam pengelolaan SDA

KEBIJAKAN OPERASIONAL

LEMBAGA/ INSTANSI TERKAIT

Kesepakatan

Dep.Sos, Pemda, BBWS B.Solo, Dinas PSDA, LSM

Kesepakatan TKPSDA

Pemda Kabupaten, LSM, GP3A, KTNA, HKTI, PMTH, KTP, Instansi Terkait, BBWS B.Solo

• Meningkatkan peran Asosiasi bidang • Meningkatkan peran Asosiasi bidang SDA • Meningkatkan peran Asosiasi bidang SDA yaitu P3A, Kesepakatan SDA yaitu P3A, GP3A, KTNA, HKTI, KTP yaitu P3A, GP3A, KTNA, HKTI, KTP GP3A, KTNA, HKTI, KTP dalam perencanaan dan TKPSDA dalam perencanaan dan pengelolaan dalam perencanaan dan pengelolaan pengelolaan SDA SDA SDA Pengawasan terhadap seluruh proses Pengawasan terhadap seluruh proses Pengawasan terhadap seluruh proses dan hasil Kebijakan Ditjen SDA Pemda Kabupaten, LSM, dan hasil pelaksaanaan pengelolaan dan hasil pelaksaanaan pengelolaan SDA pelaksaanaan pengelolaan SDA di wilayahnya Instansi Terkait, BBWS SDA di wilayahnya di wilayahnya B.Solo Membentuk unit monitoring dan evaluasi dlm pengelolaan SDA untuk menampung keluhan masyarakat

Membentuk unit monitoring dan evaluasi dlm pengelolaan SDA untuk menampung keluhan masyarakat

Membentuk unit monitoring dan evaluasi dlm pengelolaan SDA untuk menampung keluhan masyarakat

Kebijakan Ditjen SDA

Perlu dibuka Kotak Pos pengaduan atau kritik dari masyarakat

Perlu dibuka Kotak Pos pengaduan atau kritik dari masyarakat

Perlu dibuka Kotak Pos pengaduan atau kritik dari masyarakat

Kebijakan Ditjen SDA

Peran swasta dalam pengendalian pencemaran air sungai

Sosialisasi terhadap masyarakat atau pihak lain tentang dampak pembuangan limbah ke badan sungai

Sosialisasi terhadap masyarakat atau pihak lain tentang dampak pembuangan limbah ke badan sungai

Sosialisasi terhadap masyarakat atau pihak lain tentang dampak pembuangan limbah ke badan sungai

Kesepakatan TKPSDA

• Peran masyarakat dalam pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi di tempatnya masing-masing

Peran P3A dalam pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi, penanganan pasca panen, pengadaan bibit, intensifikasi pertanian, pemanfaatan teknologi

Peran P3A dalam pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi, penanganan pasca panen, pengadaan bibit, intensifikasi pertanian, pemanfaatan teknologi

Peran P3A dalam pelaksanaan pemeliharaan Kesepakatan jaringan irigasi, penanganan pasca panen, TKPSDA pengadaan bibit, intensifikasi pertanian, pemanfaatan teknologi

• Penanganan pasca panen

Pemberdayaan P3A menjadi P3A mandiri

Pemberdayaan P3A menjadi P3A mandiri

Pemberdayaan P3A menjadi P3A mandiri

Kesepakatan TKPSDA

• Pengadaan bibit, intensifiksi pertanian

Pendidikan dan latihan bagi aparat dan petani

Pendidikan dan latihan bagi aparat dan petani

Pendidikan dan latihan bagi aparat dan petani

Kesepakatan TKPSDA

Pemda Kabupaten, LSM, GP3A, KTNA, HKTI, PMTH, KTP, Instansi Terkait, BBWS B.Solo

91

KEGIATAN PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN MASYARAKAT, SWASTA DAN PEMERINTAH NO

SASARAN/TARGET YANG PERMASALAHAN INGIN DICAPAI

SKENARIO I

SKENARIO II

SKENARIO III

(RENDAH)

(SEDANG)

(TINGGI)

KEBIJAKAN OPERASIONAL

Kesepakatan TKPSDA

LEMBAGA/ INSTANSI TERKAIT

2

Keterbatasan sumber daya manusia

Memperdayakan masyarakat dan swasta dengan sosialisasi, pelatihan, pendampingan, pembinaan, sehingga peduli, berpartisipasi dan tanggung jawab dalam pengelolaan SDA

Meningkatkan peran perguruan tinggi dan kelembagaan masyarakat lainnya dalam perencanaan pengelolaan SDA sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Meningkatkan peran perguruan tinggi dan kelembagaan masyarakat lainnya dalam perencanaan pengelolaan SDA sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Meningkatkan peran perguruan tinggi dan kelembagaan masyarakat lainnya dalam perencanaan pengelolaan SDA sesuai dengan prosedur yang berlaku.

BBWS B.Solo, Universitas setempat, (misal UNS), Badan Diklat, Badan Litbang

3

Keterbatasan sumber daya manusia

Menyusun standar kompetensi sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan SDA

Optimalisasi peran Badan Litbang yang membidangi pengelolaan SDA untuk melaksanakan diklat bagi petugas lapangan dengan masyarakat yang peduli terhadap pengelolaan SDA

Optimalisasi peran Badan Litbang yang membidangi pengelolaan SDA untuk melaksanakan diklat bagi petugas lapangan dengan masyarakat yang peduli terhadap pengelolaan SDA

Optimalisasi peran Badan Litbang yang membidangi Kebijakan Ditjen SDA pengelolaan SDA untuk melaksanakan diklat bagi petugas lapangan dengan masyarakat yang peduli terhadap pengelolaan SDA

Meningkatkan lembaga pemerintah ditingkat provinsi, kabupaten/kota dalam pengelolaan SDA dan peningkatan kerjasama, koordinasi komunikasi antar lembaga terkait dalam pengelolaan SDA melalui kegiatan rapat koordinasi lembaga SDA

Pendidikan dan pelatihan bagi aparat lembaga pemerintah, dan pengelola SDA dalam pengelolaan SDA

Pendidikan dan pelatihan bagi aparat lembaga pemerintah, dan pengelola SDA dalam pengelolaan SDA

Pendidikan dan pelatihan bagi aparat lembaga Kebijakan Ditjen SDA pemerintah, dan pengelola SDA dalam pengelolaan SDA

Pembentukan Badan Koordinasi dalam Pengelolaan SDA definitif (TKPSDA)

Pembentukan Badan Koordinasi dalam Pengelolaan SDA definitif (TKPSDA)

Pembentukan Badan Koordinasi dalam Pengelolaan Kebijakan Ditjen SDA BBWS B.Solo, Pemda SDA definitif (TKPSDA) Jawa Tengah/Jawa Timur

Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pengelola SDA dalam rangka memenuhi standar kompetensi 4

Tidak adanya badan pengelolaan SDA ditingkat WS

Membentuk dan/atau meningkatkan Badan Koordinasi pengelolaan SDA lintas propinsi, kabupaten/kota dalam pengelolaan SDA. Prioritas membentuk TKPSDA atau bentuk lain

92

Gambar 4. 1. PETA TEMATIK ASPEK KONSERVASI SUMBER DAYA AIR 93

Gambar 4. 2. PETA TEMATIK ASPEK PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR

94

Gambar 4. 3. PETA TEMATIK ASPEK PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR

95